Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI KAJIAN Policy Brief Vol. XXVIII No.4 2023 ISSN: 0853-9316 Pusat Analisis Keparlemenan - Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara 1, Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270
KAJIAN POLICY BRIEF VOL. XXVIII, NO. 4, DESEMBER 2023 ISSN: 0853-9316 Penanggung Jawab Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A Pemimpin Redaksi Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si. Redaksi Bidang Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. Drs. Prayudi, M.Si. Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. Rafika Sari, S.E., M.S.E. Drs. Riyadi Santoso, M.Si. Denico Doly, S.H., M.Kn. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E. Mitra Bestari Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A Dr. Dra. Kismartini, M.Si. Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. Dr. Humphrey Wangke, M.Si. Yulia Indahri, S.Pd., M.A. Editor Puteri Hikmawati, S.H., M.H. Pengatur Tata Letak Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. Alamat Redaksi Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian - Sekretariat Jenderal DPR RI Jl. Jen. Gatot Subroto, Gd. Nusantara 1 lt. 2 Jakarta Pusat 10270 Telp: 021-5715891; Fax: 021-5756067 Email:
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN POLICY BRIEF VOL. XXVIII NO. 4, DESEMBER 2023 (181 - 240) MEMAJUKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI MEMAJUKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI RATIFIKASI TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR RATIFIKASI TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR Rizki Roza, S.Ip., M.Si. KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK DAN SOLUSI INSTRUMEN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK DAN SOLUSI INSTRUMEN DEMOKRASI DEMOKRASI Drs. Prayudi., M.Si. KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENUNTASAN TENAGA HONORES KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENUNTASAN TENAGA HONORES PADA ERA ASN PADA ERA ASN Poedji Poerwanti, S.H., M.H. PEMULIHAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMULIHAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Puteri Hikmawati, S.H., M.H. DAMPAK JUDI ONLINE DAMPAK JUDI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA Monika Suhayati, S.H., M.H. PADA PEREKONOMIAN INDONESIA ONLINE PADA PEREKONOMIAN INDONESIA PENGATURAN CUTI AYAH (PATERNITY LEAVE PENGATURAN CUTI AYAH ( UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK Sali Susiana, S.Sos., M.Si ) DALAM RANCANGAN PATERNITY LEAVE) DALAM RANCANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK: KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKOLAH RAMAH ANAK: KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH ANAK DI SEKOLAH Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENGABAIKAN KESEJAHTERAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENGABAIKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA? PEKERJA? Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. PETA JALAN LITERASI NASIONAL UNTUK SINERGI PEMBANGUNAN PETA JALAN LITERASI NASIONAL UNTUK SINERGI PEMBANGUNAN LITERASI LITERASI Elga Andina, S.Psi., M.Psi PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI DI INDONESIA PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI DI INDONESIA PASCAPANDEMI PASCAPANDEMI Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. dan Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. Diterbitkan oleh: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ii
iiii POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 HALAMAN INI SENGAJA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN DIKOSONGKAN
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 PENGANTAR REDAKSI Pusat Analisis Keparlemenan menghadirkan kembali Kajian policy brief Vol. 28. No. 4 Tahun 2023. Dalam edisi keempat ini, Kajian menyajikan 10 tulisan yang disumbangkan para Analis Legislatif dan Analis Kebijakan di Pusat Analisis Keparlemenan. Artikel pertama berjudul "Memajukan Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir," ditulis oleh Rizki Roza. Dalam artikel ini disampaikan bahwa konferensi PBB tahun 2017 menghasilkan Treaty on The Prohibitation of Nuclear Weapon (TNPW). TNPW merupakan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir, hadir sebagai kerangka hukum internasional yang mencakup serangkaian aturan komprehensif untuk melarang keterlibatan dalam setiap aktivitas berkaitan dengan senjata nuklir. Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai TPNW dan akan segera meratifikasi. Hasil kajiannya menyatakan bahwa keberadaan sejumlah negara yang memiliki hulu ledak nuklir, lambannya proses pelucutan senjata nuklir, serta meningkatnya potensi penggunaan senjata nuklir membuat Indonesia sangat berkepentingan atas itu, penulis keberadaan TPNW sebagai bagian dari upaya pelucutan menyeluruh. Oleh karena merekomendasikan agar Komisi I DPR RI mendorong dan mendukung pemerintah, terutama Kementerian Luar Negari, untuk memberi tempat penting bagi agenda pelucutan senjata nuklir dalam setiap langkah diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional yang relevan. Artikel selanjutnya berjudul "Konflik Internal Partai Politik dan Solusi Instrumen Demokrasi" yang ditulis oleh Prayudi. Hal yang melatarbelakangi penulisan artikel ini adalah sejarah konflik internal partai politik di Indonesia yang makin mengemuka dari rezim Orde Baru hingga setelah reformasi 1999. Konflik internal partai menjadi problem tersendiri yang pada beberapa kasus memicu perpecahan. Hasil kajiannya menyatakan bahwa konflik internal partai terjadi karena tiga hal. Pertama, faktor pengaturan perselisihan partai politik itu sendiri yang ambivalen. Kedua, faktor campur tangan politik negara dalam konteks kepentingan tertentu. Ketiga, faktor pilihan kebijakan penguatan peran Mahkamah Partai yang belum maksimal dalam penanganan konflik internal partai. Faktor pilihan kebijakan ini menjadi awal bagi membangun budaya politik musayawarah mufakat. Kemudian, pilihan kebijakan ini juga sekaligus menjadi upaya menghilangkan ambivalensi dalam penanganan konflik internal partai sebagaimana dianut dalam regulasi kepartaian selama ini. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Komisi II DPR RI mengajukan untuk merevisi UU Partai Politik, dengan lebih menekankan pada penguatan peran Mahkamah Partai dan sekaligus menghilangkan ambivalensi pengaturannya. Artikel ketiga berjudul "Kebijakan Penataan dan Penuntasan Tenaga Honorer pada Era ASN." Artikel ketiga ditulis oleh Poedji Poerwanti. Kajian dalam artikel ketiga ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya tenaga honorer pra-era Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pusat maupun di daerah, yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan UU ASN, tenaga honorer tidak termasuk dalam jenis pegawai pemerintah. Kemudian, dalam PP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa tenaga honorer masa kerjanya akan berakhir pada 28 November 2023. Upaya pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi PNS terkendala oleh ketidakakuratan data dan tidak semua tenaga honorer memenuhi persyaratan diangkat menjadi PPPK. Karena tidak semua tenaga honorer menduduki jabatan fungsional sebagaimana dipersyaratkan untuk menjadi PPPK. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang atas tenaga honorer yang ada, memberikan kebijakan afirmasi dalam pengangkatannya menjadi PPPK, dan membentuk peraturan baru mengenai perluasan mekanisme kerja PPPK. iiiiii
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 Artikel keempat berjudul "Pemulihan Korban dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" yang ditulis oleh Puteri Hikmawati. Penulis mengangkat masalah pemulihan korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Saat ini, penyelesaian perkara yang diterapkan oleh aparat penegak hukum berdasarkan keadilan restoratif. Namun, aturannya dikeluarkan oleh masing-masing lembaga sehingga menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penerapan hukumnya. Selain itu, penerapan keadilan restoratif yang dimaknai sebagai penghentian perkara pidana kurang mengutamakan pemulihan korban. Menurut penulis, dasar hukum yang diacu aparat penegak hukum berbeda-beda dan berorientasi pada penghentian penanganan perkara pidana apabila pelaku mengganti kerugian korban. Akibatnya, kurang mengutamakan pemulihan korban dan keluarganya. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar dalam revisi KUHAP, ketentuan keadilan restoratif tidak hanya dimaknai sebagai penghentian perkara, tetapi juga mengutamakan pemulihan korban dengan memperlakukan dengan baik dan dihormati martabatnya. Selanjutnya adalah artikel yang berjudul "Dampak Judi Online pada Perekonomian Indonesia dan Upaya Pemberantasannya." Artikel ini ditulis oleh Monika Suhayati. Artikel ini mengangkat masalah maraknya judi online di Indonesia. Perputaran uang dari bisnis judi online ini cukup besar. Selama 2017-2022 diperkirakan uang yang berputar dari judi online mencapai Rp190 triliun dengan 157 juta transaksi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa fenomena judi online memberikan dampak negatif dan positif bagi perekonomian Indonesia. Dampak positifnya adalah membuka lapangan kerja dan ada potensi pendapatan negara dari pajak perjudian jika ini dilegalkan. Akan tetapi, perjudian online membawa dampak negatif, yaitu mendorong bertambahnya kemiskinan struktural di masyarakat dan menimbulkan shadow ekonomi (uang perjudian tidak tercatat dalam perekonomian negara). Mengingat dampak negatifnya lebih besar dari pada dampak positif jika judi online ini dilegalkan, maka upaya pemberantasan perlu dilakukan. Penulis merekomendasikan agar DPR RI, melalui Komisi I, III, dan XI, mendorong pemerintah untuk melakukan pemberantasan judi online secara masif dengan melakukan edukasi masyarakat, literasi keuangan dan digital informasi, layanan konsultasi bagi pelaku, rehabilitasi pecandu judi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Artikel keenam berjudul "Pengaturan Cuti Ayah (Paternity Leave) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak." Artikel ditulis oleh Sali Susiana. Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), pasal mengenai cuti ayah menjadi salah satu pasal pending karena adanya perbedaan jumlah hari yang akan diberikan jika aturan cuti ayah ini akan diatur. Pengaturan mengenai jumlah hari cuti ayah harus dirumuskan dengan hati-hati, mempertimbangkan kepentingan pekerja, pemberi kerja (pengusaha), dan siapa pihak yang akan membayar upah selama cuti. Penulis merekomendasikan jumlah hari cuti ayah maksimal 7 hari kerja. Artikel ketujuh berjudul "Sekolah Ramah Anak: Kebijakan Pencegahan Kekerasan Anak di Sekolah" yang ditulis Sulis Winurini. Selama ini, angka kekerasan anak di lingkungan pendidikan Indonesia masih memprihatinkan. Padahal, pemerintah sudah memiliki Sekolah Ramah Anak (SRA) yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mencegah kekerasan anak di sekolah. Kajian penulis menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan implementasi SRA, yaitu kualitas sumber daya dan komitmen semua pihak. Sayangnya, belum semua sekolah mampu memaksimalkan potensi sumber dayanya dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk pencegahan kekerasan anak. Pemantapan setiap iviv
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 tahapan SRA masih diperlukan. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan SRA, termasuk pemantauan dan evaluasi secara berkala. Selain juga merekomendasikan agar Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengkaji solusi terkait permasalahan pendidikan yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam implementasi SRA. itu, penulis Artikel kedelapan ditulis oleh Hartini Retnaningsih, dengan judul "Undang-Undang Cipta Kerja Mengabaikan Kesejahteraan Pekerja?" Pada awal Oktober 2023, MK menolak lima gugatan uji formil UU Cipta Kerja dan para pekerja merasa dirugikan dengan adanya aturan yang ada dalam UU Cipta Kerja. Ada beberapa masalah yang dianggap krusial dari aturan UU Cipta Kerja, yaitu masalah pembatasan waktu maksimal dalam perjanjian kerja waktu tertentu, penghapusan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya, penghapusan variabel "kebutuhan hidup layak" sebagai rujukan penghitungan upah minimum, PHK menjadi lebih mudah, dan pengurangan hak pesangon. Penulis menawarkan beberapa alternatif kebijakan yang bisa dilakukan oleh DPR RI, terutama Komisi IX, yaitu: (1) mendiskusikan kembali pasal-pasal krusial terkait kesejahteraan pekerja dalam UU Cipta Kerja; (2) mengawal implementasi UU Cipta Kerja dengan baik dan benar; dan (3) membuka peluang revisi UU Cipta Kerja, khususnya terkait masalah kesejahteraan pekerja. Artikel kesembilan berjudul "Peta Jalan Literasi Nasional untuk Sinergi Pembangunan Literasi" yang ditulis Elga Andina. Literasi penting untuk membangun SDM berkualitas di era global. Namun, literasi di Indonesia masih rendah. Menurut survei PISA 2018, kemampuan literasi membaca Indonesia di peringkat ke-80 dari 85 negara. Hal ini disebabkan kurangnya sinergi antar-K/L dalam program literasi sehingga tumpang tindih dan sulit dimonitor. Penulis merekomendasikan dua hal. Peta jalan literasi nasional urgen untuk dibuat guna membangun sinergi dalam membudayakan literasi di Indonesia. Ada dua alternatif kebijakan yang penulis ajukan. Pertama, Komisi X dapat melakukan revisi UU Sistem Perbukuan atau membuat undang- undang baru yang membentuk Peta Jalan Literasi Nasional dan arahan kebijakan literasi terintegrasi. Kedua, Komisi X mendorong pemerintah membentuk Peraturan Presiden tentang pembudayaan literasi, dengan mengadopsi Peta Jalan Pembudayaan Literasi. Dari dua alternatif tersebut, alternatif pertama lebih memungkinkan Komisi IX DPR RI berperan efektif dalam mendorong pembudayaan literasi nasional dan menjamin implementasinya dengan landasan hukum yang kuat. Artikel terakhir berjudul "Peluang dan Tantangan Investasi di Indonesia Pascapandemi" yang ditulis oleh Ariesy Tri Mauleny dan Dewi Restu Mangeswari. Hal yang melatarbelakangi tulisan ini adalah pandemi yang telah menyisakan tantangan kompleks di Indonesia. Investasi berbagai sektor, penting untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selain imbal hasil yang menarik di masa depan jika dilakukan dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Hasil pembahasan penulis menunjukkan bahwa posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara dan adanya globalisasi serta defragmentasi telah membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi. Namun, untuk menarik investasi ke dalam negeri dihadapkan tantangan adanya pelemahan global, harga komoditas, disrupsi, ketegangan geopolitik, hingga ancaman resesi dan pandemi. Perlu strategi untuk menarik investasi, yaitu dengan bauran kebijakan berupa reformasi struktural, insentif, daya saing, produktivitas, penguatan SDM, dan kebijakan kemitraan. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar Komisi XI DPR RI mengawasi efektivitas implementasi UU yang sudah dibentuk vv
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 pascapandemi, khususnya UU yang terkait dengan iklim investasi dan aturan turunannya. Selain itu, mendorong sinergitas bauran kebijakan moneter, makroprudensial, fiskal, dan kebijakan pendukung lainnya. Dibutuhkan road map investasi Indonesia yang terharmonisasi melalui digitalisasi sistem investasi yang terintegrasi di setiap daerah. Demikianlah kesepuluh artikel yang kami tampilkan dalam Kajian policy brief Vol. 28 No. 4 Tahun 2023. Kami harap kajian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A, Dr. Dra. Kismartini, M.Si., Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H., Dr. Humphrey Wangke, M.Si., dan Yulia Indahri, S.Pd., M.A. sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam Kajian edisi kali ini. Jakarta, Desember 2023 Redaksi vivi
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 DAFTAR ISI MEMAJUKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI MEMAJUKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI RATIFIKASI TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR RATIFIKASI TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR Rizki Roza, S.Ip., M.Si... 181 - 186 KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK DAN SOLUSI KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK DAN SOLUSI INSTRUMEN DEMOKRASI INSTRUMEN DEMOKRASI Drs. Prayudi., M.Si... 187 - 192 KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENUNTASAN TENAGA HONORES KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENUNTASAN TENAGA HONORES PADA ERA ASN PADA ERA ASN Poedji Poerwanti, S.H., M.H... 193 - 198 PEMULIHAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMULIHAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Puteri Hikmawati, S.H., M.H... 199 - 204 PADA PEREKONOMIAN ONLINE PADA PEREKONOMIAN DAMPAK JUDI ONLINE DAMPAK JUDI INDONESIA DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA INDONESIA DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA Monika Suhayati, S.H., M.H... 205 - 210 PENGATURAN CUTI AYAH (PATERNITY LEAVE PENGATURAN CUTI AYAH ( UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK Sali Susiana, S.Sos., M.Si ... 211 - 216 ) DALAM RANCANGAN PATERNITY LEAVE) DALAM RANCANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK: KEBIJAKAN PENCEGAHAN SEKOLAH RAMAH ANAK: KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi... 217 - 222 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENGABAIKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENGABAIKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA? KESEJAHTERAAN PEKERJA? Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si... 223 - 228 PETA JALAN LITERASI NASIONAL UNTUK SINERGI PETA JALAN LITERASI NASIONAL UNTUK SINERGI PEMBANGUNAN LITERASI PEMBANGUNAN LITERASI Elga Andina, S.Psi., M.Psi ... 229 - 234 PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI DI INDONESIA PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI DI INDONESIA PASCAPANDEMI PASCAPANDEMI Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. dan Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si... 235 - 240 viivii
viii viii POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.4, DESEMBER 2023 HALAMAN INI SENGAJA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN DIKOSONGKAN
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 MEMAJUKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI RATIFIKASI TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR RIZKI ROZA RIZKI ROZA ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN @dpr.go.id rizki.roza@dpr.go.id rizki.roza RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Konferensi PBB pada tahun 2017 menghasilkan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon/TPNW (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir). TPNW sebagai kerangka hukum internasional mencakup serangkaian aturan komprehensif untuk melarang keterlibatan dalam setiap aktivitas berkaitan dengan senjata nuklir. Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai TPNW dan akan segera meratifikasi. Artikel ini menganalisis dampak ratifikasi TPNW terhadap kepentingan nasional Indonesia, dan yang perlu dilakukan Indonesia, baik Pemerintah maupun DPR, agar rakyat Indonesia dapat memperoleh manfaat optimal dari ratifikasi TPNW. Keberadaan sejumlah negara yang memiliki hulu ledak nuklir, lambannya proses pelucutan senjata nuklir, dan meningkatnya potensi penggunaan senjata nuklir membuat Indonesia sangat berkepentingan atas keberadaan TPNW sebagai bagian upaya pelucutan senjata nuklir menyeluruh. Komisi I DPR RI perlu mendorong dan mendukung pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri untuk memberi tempat penting bagi agenda pelucutan senjata nuklir dalam setiap langkah diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional yang relevan. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Hukum dan HAM pada 2 Oktober 2023 dengan Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon/TPNW (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir), seluruh fraksi menyam- paikan pandangan dan catatannya terkait penge- sahaan TPNW. Dengan suara bulat, seluruh fraksi berpandangan pengesahan TPNW perlu segera dilakukan. Komisi I dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir dibahas pada Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya, pada Rapat Paripurna DPR RI 21 November 2023 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon/TPNW (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir), RUU tersebut disetujui menjadi undang-undang. Proses pelucutan senjata nuklir yang berjalan lambat di bawah rezim Treaty on the Non- Proliferation of Nuclear Weapons/NPT (Traktat Nonproliferasi Nuklir) dan kekosongan perjanjian larangan senjata nuklir yang berlaku secara global untuk dipatuhi semua negara, telah mendorong sejumlah negara menyepakati TPNW. Rekomendasi kelompok kerja yang diamanatkan oleh resolusi 70/33 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2015 ditindaklanjuti Majelis Umum PBB dengan menga- dakan konferensi PBB pada 2017. Konferensi ini instrumen yang diadakan untuk merundingkan mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, dengan tujuan akhir penghapusan total senjata nuklir (un.org). Setelah melalui serangkaian pertemuan dan negosiasi, TPNW diadopsi pada 7 Juli 2017 melalui pemungutan suara dengan 122 negara mendukung, 1 negara menolak, dan 1 negara abstain. Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif 181181
dalam memprakarsai TPNW. Tidak satu pun negara pemilik senjata nuklir menghadiri konferensi TPNW dan pertemuan-pertemuan terkait (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Traktat ini 20 dibuka September 2017. Setelah mencapai ratifikasi 50 negara pada 24 Oktober 2020, TPNW mulai berlaku pada 22 Januari 2021. Hingga saat ini 93 negara telah menandatangani, dan 69 negara telah meratifikasi TPNW ("TPNW signature," tanpa tahun). untuk penandatanganan mulai TPNW sebagai kerangka hukum internasional mencakup aturan komprehensif melarang keterli- batan dalam setiap aktivitas berkaitan dengan senjata nuklir, termasuk melarang untuk mengem- bangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menimbun, menggunakan atau mengan- cam untuk menggunakan senjata nuklir. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara pihak untuk memberikan bantuan kepada individu yang terkena dampak penggunaan atau pengujian senjata nuklir. TPNW memberi jaminan hak pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminatif. legal yang TPNW diharapkan menjadi kerangka universal bagi upaya pelucutan total senjata nuklir. Indonesia dan masyarakat internasional mengha- rapkan TPNW dapat menjadi jaminan paling efektif dan berkesinambungan dalam melindungi manusia dari ancaman ledakan senjata nuklir, yaitu dengan pelarangan senjata nuklir tanpa syarat, mengikat secara hukum, nondiskriminatif, dan berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Namun, karena TPNW tidak didukung oleh negara-negara pemilik senjata nuklir, sehingga dalam proses menuju ratifikasi TPNW oleh Indonesia muncul keraguan dan pertanyaan dari Komisi I DPR RI terkait efektivitas TPNW untuk mencapai sasaran pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Muncul pula kekhawatiran bahwa justru dapat menghambat kepentingan TPNW nasional Indonesia. Artikel ini akan menganalisis bagaimana Indonesia dapat memajukan kepen- tingan nasionalnya melalui ratifikasi TPNW, dan apa yang perlu dilakukan, baik Pemerintah maupun DPR, agar ratifikasi TPNW dapat memperoleh manfaat optimal bagi rakyat Indonesia. 182182 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 BAHAYA GLOBAL SENJATA NUKLIR BAHAYA GLOBAL SENJATA NUKLIR Pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 merupakan satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam perang hingga saat ini. Dalam kurun dua sampai empat bulan pertama setelah AS menjatuhkan bom di Hiroshima, diperkirakan telah menewaskan 140.000 jiwa, sedangkan di Nagasaki diperkirakan mencapai 74.000 jiwa. Dampak pemboman masih berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, di mana banyak korban tewas akibat mengalami luka bakar, penyakit radiasi akut, dan cedera lainnya. Lima hingga enam tahun setelah pemboman, terjadi peningkatan kasus leukemia pada penyintas. Risiko para penyintas mengidap kanker akibat paparan radiasi bahkan masih berlanjut hingga saat ini, beberapa dekade pasca telah ledakan. Pada orang dewasa menyebabkan perubahan genetik yang diwariskan dan cacat lahir pada keturunannya ("Hiroshima and Nagasaki," tanpa tahun). radiasi Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki memiliki daya ledak setara dengan 15 kiloton dan 20 kiloton TNT. Tetapi jika dibandingkan hulu ini ledak nuklir modern, bom nuklir saat memiliki daya ledak 5 kali lebih kuat. Dengan daya ledak yang lebih besar, maka lebih besar dan luas jangkauan pula tingkat kehancuran dan radius yang efeknya ditimbulkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki semestinya cukup untuk membuat masyarakat dunia sepakat bahwa senjata nuklir merupakan yang memiliki dampak serius bagi senjata kelangsungan hidup manusia dan lingkungan dalam jangka panjang yang sangat menakutkan. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini masih terdapat beberapa mempertahankan kepemilikan senjata nuklir. (Barnaby, 2003). Kehancuran negara yang Saat ini terdapat sembilan negara yang diketahui memiliki senjata nuklir. Lima di antaranya adalah negara yang disebut sebagai negara nuklir (nuclear weapon states/NWS) berdasarkan NPT, yaitu AS, China, Inggris, Prancis, dan Rusia. Perlombaan senjata selama era Perang Dingin telah menempat-
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 kan AS dan Rusia sebagai penyumbang terbesar kepemilikan hulu ledak nuklir dunia, yaitu mencapai 90 persen. Berdasarkan data yang diolah oleh Arms Control Association, per Juni 2023 diperkirakan terdapat 12.500 hulu ledak nuklir di dunia. Rusia diperkirakan memiliki 5.889 hulu ledak nuklir; AS memiliki 5.244; China memiliki 410; Perancis memiliki 290; dan Inggris sebanyak 225. Lima negara NWS ini memberi tempat penting terhadap senjata nuklir dalam pembangunan kekuatan militer, bahkan melakukan upaya mem- perkuat persenjataan nuklirnya. Laporan citra yang diperoleh eksklusif oleh CNN satelit menunjukkan bahwa Rusia, AS, dan China dalam beberapa tahun terakhir telah membangun fasilitas baru dan menggali terowongan baru di lokasi uji coba nuklir mereka. Perluasan itu dikhawatirkan memicu perlombaan memodernisasi infrastruktur pengujian senjata nuklir, terlebih saat ketidak- percayaan AS dengan dua negara lainnya sedang meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Cheung et al., 2023). Rusia pada awal Oktober 2023 mengumumkan telah berhasil melakukan uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir yang dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir. Sekalipun NPT telah hadir sebagai upaya AS dan beberapa negara lain untuk mencegah penyebaran senjata nuklir lebih lanjut, kenyataannya hingga saat ini tercatat beberapa negara selain 5 NWS yang memiliki senjata nuklir. India, Israel, dan Pakistan yang tidak pernah menandatangani NPT diketahui memiliki senjata nuklir. India misalnya, diyakini memiliki 164 buah hulu ledak nuklir. India dan Pakistan tampaknya meningkatkan persediaan senjata nuklir mereka. Korea Utara (Korut) telah menarik diri dari NPT pada Januari 2003, dan sejak itu telah berhasil melakukan serangkaian uji coba nuklir. Hingga tahun 2017, Korut telah melakukan enam uji coba nuklir. AS dan Korea Selatan meyakini bahwa Korut dapat melakukan uji coba bom nuklir lagi. Bahaya hulu ledak nuklir tidak hanya dari penggunaannya sebagai senjata dalam perang atau akibat kesalahan persepsi ancaman. Insiden peluncuran bahkan senjata nuklir secara tidak terprediksi akibat serangan siber, baik oleh aktor negara maupun aktor non-negara, mungkin terjadi. UPAYA PELUCUTAN SENJATA UPAYA PELUCUTAN SENJATA NUKLIR NUKLIR Sebelum kehadiran TPNW, NPT merupakan upaya utama masyarakat internasional untuk mencegah proliferasi senjata nuklir secara horizontal dan vertikal, serta untuk mencapai tujuan pelucutan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh. NPT dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1968, dan mulai berlaku pada 5 Maret 1970. Pada awalnya NPT berlaku untuk 25 tahun, namun kemudian pada 11 Mei 1995 perjanjian ini diperpanjang tanpa batas waktu. Dengan 191 negara pihak, NPT merupakan perjanjian yang paling banyak dipatuhi di bidang nonproliferasi dan pelucutan senjata nuklir. NPT menjadi satu-satunya perjanjian multilateral yang mengikat komitmen negara-negara NWS. Perjanjian ini dianggap sebagai landasan rezim nonproliferasi nuklir global dan landasan penting bagi upaya pelucutan senjata nuklir (Goldblat, 2002). NPT telah membantu mencegah penyebaran senjata nuklir, sekaligus telah menjadi dasar bagi kerja sama nonproliferasi antara negara- negara nuklir dan nonnuklir. Kekhawatiran yang pernah disampaikan Presiden AS John F. Kennedy pada tahun 1963 bahwa akan terdapat 25 negara yang memiliki senjata nuklir atau lebih, dapat dihindari dengan kehadiran NPT dan komitmen negara-negara di dunia. dianggap Pada saat NPT ditandatangani, cadangan nuklir AS dan Uni Soviet/Rusia berjumlah puluhan ribu. Dalam perkembangannya, secara keseluruhan jumlah hulu ledak nuklir dunia terus mengalami penurunan. Namun penurunan signifikan jumlah hulu ledak AS dan Rusia tidak dapat dikatakan sebagai wujud efektivitas NPT. Penurunan cadangan nuklir AS dan Rusia sangat dipengaruhi dari hasil negosiasi pemimpin kedua negara yang dimulai sejak 1970-an. Pemimpin kedua pihak menyepakati perjanjian dan inisiatif yang membatasi, dan membantu untuk mengurangi jumlah persenjataan nuklir mereka. 183183
Pada tahun 1991, AS dan Uni Soviet menandatangani the Strategic Arms Reduction Treaty (START I) yang merupakan perjanjian bilateral pengendalian senjata antara kedua negara. START I mulai berlaku pada 1994 setelah pembubaran Uni Soviet, dan berakhir pada 2009. Perjanjian START I dapat dianggap perjanjian pengendalian senjata yang paling sukses. Pada saat implementasi penuh di tahun 2001, START I berhasil melucuti 80 persen persenjataan nuklir strategis for Arms Control and Non- dunia Proliferation, 2022). Selain START I, AS dan Rusia juga pernah menandatangani START II pada tahun 1993 oleh Presiden AS George W. Bush dan Presiden Rusia Boris Yeltsin. Perjanjian ini kemudian tidak pernah berlaku karena Rusia menarik diri sebagai tanggapan atas penarikan AS dari perjanjian Anti- Ballistic Missile (ABM) Treaty (Center for Arms Control and Non-Proliferation, 2022). sebagai salah satu (Center Inisiatif pelucutan bilateral AS dan Rusia mendapat momentum negara menandatangani New START pada 8 April 2010. Perjanjian ini mulai berlaku pada 5 Februari 2011 dan disepakati berlaku hingga tahun 2021. Rusia memperpanjang 5 tahun masa berlaku perjanjian tersebut pada 27 Januari 2021 dan AS mengikutinya pada 3 Februari 2021. New START kemudian disepakati berlaku hingga 5 Februari 2026. New START membatasi setiap negara pada Februari 2018 hanya menggelar tidak lebih dari 1.550 hulu ledak strategis dan hanya mengizinkan satu hulu ledak nuklir pada setiap armada pembom, tanpa ledak mempertimbangkan berapa pun hulu konvensional yang dibawa oleh pembom itu (Center for Arms Control and Non-Proliferation, 2023). baru ketika kedua Penurunan jumlah hulu ledak nuklir dunia terutama disebabkan AS dan Rusia melucuti hulu ledak nuklir yang sudah tidak mereka gunakan lagi. Sementara itu, jumlah operasional hulu ledak nuklir global tidak mengalami penurunan. Secara kualitas bahkan terjadi peningkatan pada persenjataan nuklir AS dan Rusia. Kedua negara menjalankan program yang sangat mahal untuk mengganti dan memodernisasi hulu ledak nuklir mereka, termasuk 184184 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 terhadap sistem peluncurnya baik rudal, pesawat, maupun kapal selam. Bahkan kedua negara juga melakukan modernisasi terhadap fasilitas produksi senjata nuklirnya (SIPRI, 2023). Implementasi New START yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pilar utama pengendalian senjata bilateral AS dan Rusia, turut terdampak akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan hubungan Rusia-AS mencapai kondisi terburuk pasca Perang Dingin sehingga mempersulit upaya pelucutan senjata. Pada Agustus 2022, Rusia telah menolak untuk inspeksi oleh AS yang memfasilitasi kegiatan merupakan itu. kesepakatan dari Selanjutnya, pada Februari 2023 Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Moskow akan menangguhkan partisipasi dalam perjanjian New START (Adhi, 2023). Penangguhan ini dilakukan karena Putin menduga AS tengah mengembangkan senjata nuklir jenis baru. Putin memperingatkan jika AS melakukan uji coba senjata nuklir baru, maka Rusia akan melakukan hal yang sama. bagian KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara tegas menyatakan tujuan pembentukan negara Republik konstitusi mengamanatkan Indonesia untuk "berperan aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Memenuhi amanat ini, Indonesia telah secara konsisten turut berperan aktif dalam berbagai upaya menciptakan lingkungan kawasan dan global yang kondusif, aman, dan damai. Peran Indonesia dalam upaya pelucutan dan aktif nonproliferasi senjata nuklir merupakan bagian penting dari langkah memenuhi amanat konstitusi, termasuk dengan meratifikasi TPNW. Indonesia. Pembukaan Uraian pada bagian sebelumnya telah menggam- barkan senjata nuklir masih merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan, tidak terkecuali bagi keselamatan hidup seluruh bangsa Indonesia. Indonesia harus meme-
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 nuhi tanggung jawabnya untuk melindungi seluruh Indonesia dari bencana nuklir. masyarakat Ratifikasi TPNW merupakan bagian penting dari upaya memenuhi tanggung jawab itu. Universalisasi TPNW menjadi kepentingan nasional Indonesia di tengah lambannya dan kurangnya komitmen terhadap pelucutan senjata nuklir. Selama negara pemilik senjata nuklir masih melakukan moderni- sasi persenjataan nuklir mereka, dan menempatkan nuclear deterrence sebagai bagian dari doktrin militernya, maka mendorong upaya pelucutan senjata nuklir yang menyeluruh semestinya menjadi kepentingan nasional Indonesia. Di berbagai kesempatan forum kerja sama internasional, Indonesia selalu menyuarakan pesan setiap penggunaan, ancaman penggunaan atau kepemilikan senjata nuklir tidak dapat diterima dalam aspek kemanusiaan, moral, dan hukum. Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten mendorong upaya pelucutan senjata nuklir. Pertemuan NPT Review Conference (NPT RevCon) yang diseleng- garakan untuk meninjau implementasi NPT setiap lima tahun sejak 1975 menjadi salah satu forum penting Indonesia menyampaikan posisinya terkait pelucutan senjata nuklir yang menyeluruh. Di NPT RevCon ke-10, Indonesia berhasil mengarusuta- makan isu kapal selam bertenaga nuklir yang belum pernah dibahas di forum internasional manapun (Kurmala, 2022). Pada Konferensi Pelucutan Senjata ke-10 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, 27 Februari 2023, Menteri Luar Negeri RI mendesak negara-negara untuk melakukan aksi nyata mendorong pelucutan senjata nuklir (Kemen-terian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Keberhasilan pertemuan G20 pada November 2022 di Bali penolakan menghasilkan penggunaan senjata nuklir juga merupakan bagian penting dari upaya konsisten Indonesia menyerukan pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. deklarasi memuat Upaya untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari ancaman bencana senjata nuklir telah dilaku- kan Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN. Pada 15 Desember 1995 sepuluh negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian South Free Zone/SEANWFZ (Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara). Perjanjian ini berlaku 28 Maret 1997. Bagi Indonesia, aksesi SEANWFZ oleh negara-negara pemilik senjata nuklir merupakan suatu keharusan. Aksesi ini penting untuk memastikan efektivitas traktat itu dalam melindungi penduduk ASEAN terbebas dari ancaman senjata nuklir. Sejak ditandatangani oleh ASEAN pada 1995, hingga saat ini belum satu pun dari kelima negara pemilik senjata nuklir yang menandatangani kesepakatan SEANWFZ, artinya Indonesia bersama negara lainnya di kawasan Asia Tenggara masih harus menghadapi ketakutan risiko penggunaan senjata nuklir. East Asia Nuclear Weapon Dinamika keamanan global dan kawasan dalam beberapa telah meningkatkan kekhawatiran atas risiko penggunaan senjata nuklir. Indonesia dan sebagian besar masyarakat interna- sional mengkhawatirkan kemungkinan digunakan- nya senjata nuklir dalam perang antara Rusia dan Ukraina, karena Rusia telah beberapa kali menyam- paikan ancaman untuk menggunakan senjata nuklir. Salah satu ancaman yang cukup serius disampaikan oleh Putin pada Juni 2023 (Danichev, 2023). tahun terakhir Kekhawatiran atas risiko penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara pun meningkat dalam beberapa rivalitas dua kekuatan besar dunia di kawasan ini. Perebutan pengaruh antara AS dan China di kawasan Indo- Pasifik diyakini menjadi faktor utama yang terbentuknya kemitraan keamanan mendorong trilateral AUKUS (Australia, United Kingdom, dan United untuk memperkuat militer Australia dengan memberi akses terhadap teknologi kapal selam bertenaga nuklir telah memicu kemarahan China dan kekhawatiran negara di kawasan. Sebagian negara ini akan di kawasan khawatir memicu perlombaan senjata, termasuk pengalihan teknologi tersebut menjadi senjata nuklir. tahun terakhir akibat States). Kesepakatan AUKUS langkah AUKUS Hal yang tidak kalah penting bagi Indonesia meratifikasi TPNW selain melindungi diri dari ancaman bencana senjata nuklir adalah menjamin 185185
hak setiap pihak atas penggunaan energi dan Indonesia teknologi nuklir untuk tujuan damai. pemanfaatan secara teknologi nuklir untuk tujuan damai. Indonesia termasuk negara yang saat ini masih berupaya mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai, yang telah dirintis sejak tahun 1961. Indonesia berencana membangun pembangkit nuklir berbahan thorium atau Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) di Kepulauan Bangka. konsisten mendukung REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Indonesia semestinya tidak berada pada posisi yang mempertanyakan efektivitas TPNW dan keuntungan ratifikasi TPNW bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, justru Indonesia sangat berkepentingan terhadap keberadaan TPNW dalam upaya pelucutan senjata nuklir global. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI perlu mendorong dan mendukung pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri untuk memberi tempat penting bagi agenda pelucutan senjata nuklir dalam setiap langkah diplomasi Indonesia di berbagai relevan. Indonesia, baik pemerintah maupun DPR RI melalui peran diplomasi parlemen, perlu terus menyuarakan pentingnya pelucutan secara menyeluruh. Upaya yang konsisten dari pemerintah dan DPR RI di forum internasional diharapkan dapat memberi tekanan politik dan moral terhadap negara yang memiliki dan berupaya menguasai senjata nuklir untuk turut tunduk pada TPNW. forum internasional yang senjata nuklir DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Adhi, I.S. (2023, Februari 22). Putin putuskan Rusia tangguhkan partisipasi dalam perjanjian nuklir START. Barnaby, F. (2003). How to build a nuclear bomb and other weapons of mass destruction. Granta Books. Center for Arms Control and Non-Proliferation. (2022, November 16). Strategic arms reduction treaty (START I). 186186 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 181 - 186 Center for Arms Control and Non-Proliferation. (2023, Juni). Nuclear weapons who has what at a glance. Cheung, E., Lendon, B., & Watson, I. (2023, September 23). Exclusive: Satellite images show increased activity at nuclear test sites in CNN World. Russia, ml/index.html Danichev, A. (2023, Juni 23). Putin confirms nukes in Belarus, US slates Russian sabre- rattling, Al Jazeera. Goldblat, J. (2002), Arms control: The new guide Sage and negotiations to Publications Ltd. Hiroshima and Nagasaki bombings. (Tanpa Tahun). _nagasaki_bombings, diakses 9 Oktober 2023. TPNW signature and ratification status.. (Tanpa Tahun). and_ratification_status Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 7). Perlucutan senjata dan non- proliferasi massal. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023, Februari 28). Menlu RI serukan aksi nyata nuklir, untuk perlucutan-senjata-nuklir Kurmala, Y.S.A. (2022, Augustus 28). Indonesia mainstreams issue of nuclear naval propulsion at UN. ANTARA. SIPRI. disarmament China, and US. agreements. pemusnah senjata dorong perlucutan senjata (2023). Yearbook 2023 Armament, security. and international
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK DAN SOLUSI INSTRUMEN DEMOKRASI PRAYUDI PRAYUDI ANALIS LEGISLATIF AHLI UTAMA ANALIS LEGISLATIF AHLI UTAMA BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN @dpr.go.id prayudi@dpr.go.id prayudi RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Sejarah konflik internal partai politik makin mengemuka saat berkuasanya rezim Orde Baru dan setelah reformasi Mei 1998. Konflik internal partai politik menjadi problem, yang pada beberapa kasus memicu perpecahan. Penulisan artikel ini bertujuan membangun kelembagaan internal partai melalui agenda pengaturannya yang sejalan dengan kultur dan struktur politik yang bersifat demokratis. Penyebab konflik internal partai dapat disederhanakan menjadi tiga faktor, yaitu: (1) pengaturan perselisihan partai politik yang ambivalen; (2) campur tangan negara bagi kepentingan tertentu; dan (3) pilihan kebijakan penguatan peran Mahkamah Partai yang belum maksimal bagi penanganan konflik internal partai. Faktor pilihan kebijakan penguatan peran Mahkamah Partai menjadi awal bagi pembangunan budaya politik musyawarah mufakat. Pilihan kebijakan ini juga sekaligus menjadi upaya menghilangkan ambivalensi dalam penanganan konflik internal partai sebagaimana dianut dalam regulasi kepartaian. Direkomendasikan agar DPR RI melalui Komisi II perlu mengajukan RUU tentang Perubahan UU Partai Politik yang menekankan pada penguatan peran Mahkamah Partai dan menghilangkan ambivalensi pengaturannya. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Sejarah kepartaian di Indonesia tidak terlepas dari konflik internal yang cukup menguras energi politik demokrasi dan tidak jarang harus memakan waktu yang lama untuk menanganinya. Catatan sistem politik Indonesia sejak kemerdekaan, setelah memasuki periode demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, hingga era reformasi saat ini, ditandai oleh beberapa konflik internal partai. Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, utamanya menghadapi pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di antara beberapa partai juga mengalami friksi atau konflik internal. Pembela- jaran demokrasi tampaknya masih sukar dihadapi pada saat kultur politik sportivitas menerima keka- lahan dan kemenangan, serta kapasitas menerima perbedaan pendapat ternyata masih lemah diha- dapkan pada upaya menegakkan disiplin organisasi. kut netralitas politik pemerintah, meskipun pada perkembangan berikut, soal ini sudah dijawab tuntas. Sengkarut penanganan konflik partai-partai pada umumnya dan kasus PD pada khususnya, menjadi wajar memunculkan spekulasi. Kemente- rian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sejak awal berjanji bakal obyektif dan profesional jika kelak kubu Kongres Luar Biasa (KLB) mengajukan hasil kongres untuk disahkan. Namun, tak cukup hanya itu, Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum dalam KLB PD disarankan mundur dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan agar publik tidak meragukan objektivitas pemerintah dalam meng- ambil keputusan terkait persoalan Partai Demokrat (Sulistyo et al., 2021). Kasus terkini yaitu konflik di Partai Demokrat (PD) menunjukkan beban berat penanganannya dan kemudian pada putusan pengadilan yang menolak gugatan yang diajukan oleh Kubu Moeldoko. Di Tengah spekulasi awal kasus yang terjadi menyang- Terlepas dari kasus ini, tampaknya konflik internal partai politik di Indonesia penting dicermati dalam kaitan posisi pemerintah dan sekaligus pengem- bangan budaya demokrasi internal partai itu. Tulisan ini menganalisis faktor-faktor yang menjadi penye- bab terjadinya konflik internal partai politik dan pilihan kebijakan sebagai upaya solusinya. 187187
FAKTOR PENGATURAN FAKTOR PENGATURAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK PERSELISIHAN PARTAI POLITIK Mekanisme baku setelah pengurus baru partai politik terbentuk dan didaftarkan ke pemerintah, maka Kemenkum HAM akan menelaahnya lebih lanjut sebagai badan hukum, apakah kepengurusan itu sah atau tidak menurut konstitusi partai politiknya. Pemerintah mempelajari sedalam mung- kin bagaimana mekanisme pergantian pengurus yang diatur oleh anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai politik. Dalam proses inilah, tafsir politik dapat menyisihkan tafsir yuridis. Jika suatu rezim melakukan tafsir politik atas kebijakan yang diambilnya, maka segala kemung- kinan dapat menjadi tidak mungkin, dan ketidak- mungkinan dapat menjadi mungkin. Di masa silam segala pengesahan pengurus partai politik dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketika itu penyelesaian banyak dilakukan hanya dengan pertimbangan politis, yang menyisihkan pertim- bangan yuridis. Kini di masa reformasi pendaftaran pengurus partai politik dilakukan di Kemenkum HAM supaya fokus penyelesaian kepengurusan partai atau sengketa partai dititikberatkan pada pertim- bangan yuridis belaka. Itu maksud pembuat undang- undang (Awaludin, 2021). Setelah memasuki era reformasi 1998 perselisihan partai politik di Indonesia diatur dalam Undang Undang (UU) No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) yang terdiri dari 2 pasal dan 8 ayat. Pengaturan tersebut hanya sebagian kecil dari pokok-pokok masalah perselisihan partai politik. Sampai saat ini belum terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang menjabarkan pengaturan perselisihan partai politik tersebut sehingga UU partai politik belum operasional dan tidak dapat digunakan menyelesaikan masalah perselisihan partai. Berda- sarkan Pasal 32 ayat (1), "perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagai- mana diatur dalam AD dan ART." Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah 188188 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 peraturan dasar partai politik sebagai landasan operasional partai. Dengan demikian, semua aturan teknis penyelesaian perselisihan partai politik diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Adapun teknik penyelesaian perselisihan di mahkamah partai politik tidak ada pengaturannya undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dalam AD/ART partai politik (Rachman, 2016, pp. 34-35). baik dalam Sengketa atau perselisihan berbeda dengan konflik atau pertentangan di dalam partai politik. Kalau konflik hanya berhenti di partai, sementara sengketa dibawa ke ranah hukum atau pengadilan. Konflik atau pertikaian di kalangan internal politisi sering terjadi sejak masa dulu, tetapi sengketa atau perselisihan merupakan fenomena pasca jatuhnya rezim Orde Baru (Laoly, 2019: p. 6), Fenomena konflik dan sengketa internal partai politik bukanlah hal yang aneh. Yang menarik adalah partai politik yang saat ini mengalami sengketa internal, di masa lampau pun pernah mengalami konflik. Polanya hampir sama, yang berbeda hanyalah akhir penyelesaiannya. Bahkan, di masa lalu konflik atau pertikaian internal partai politik banyak yang berujung pada perpecahan partai tersebut (Laoly, 2019, p. 7). Sesuai UU Partai Politik, bahwa penyelesaian internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh internal partai politik tersebut. Apabila perselisihan partai politik tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik, maka barulah diselesaikan melalui jalur pengadilan, artinya apabila dalam suatu partai mengalami perselisihan, cara penyelesaiannya tidak dapat langsung diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena hal tersebut sifatnya wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur internal partai (dalam hal ini Mahkamah Partai Politik) sesuai UU Partai Politik. Prosedur menyelesaikan konflik internal harus dilaksanakan dengan baik sebagai amanat UU Partai Politik.
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 Sebagai instrumen demokrasi, penting bagi internal partai melembagakan cara-cara penyelesaian yang bersifat dialogis. Penyelesaian konflik (conflict resolution) adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak- pihak yang terlibat dalam konflik. Sesuai dengan definisi konflik yaitu adanya perbedaan pendapat dari dua pihak atau lebih, konflik berhasil diselesaikan jika dapat dicapai konsensus antar pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang tadinya bertikai berhasil menyelesaikan konflik jika mereka mampu bersepakat untuk tidak meneruskan perbedaan pendapat karena berhasil mencapai titik temu saling bertentangan (Rauf, 2000, pp. 8-9 ). dari pendapat yang tadinya Permasalahan manajemen konflik di UU Partai Politik adalah sifatnya yang ambivalen, karena aturan mengenai hasil keputusan mahkamah partai politik mengandung makna yang multitafsir. Di satu sisi Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik menyatakan bahwa perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan maka putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat. Namun, di sisi lain, Pasal tersebut masih membuka peluang untuk internal ke mengajukan pemeriksaan sengketa pengadilan (Darmawan, dalam Budiatri et al., 2018, pp. 54-55). Pasal 33 ayat (1) menyatakan: "...Dalam sebagaimana hal dimaksud dalam Pasal 32 tercapai, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri." Artinya meskipun dinyatakan jika perselisihan masih final dan mengikat, dianggap tidak selesai, maka putusan mahkamah partai masih dapat diajukan ke tingkat pengadilan negeri melalui jalur peradilan formal. Padahal, suatu putusan yang dikatakan final dan mengikat berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh setelah diperiksa dan diputus oleh lembaga yang dikuasakan untuk mengadili perkara tersebut. penyelesaian perselisihan tidak perselisihan FAKTOR CAMPUR TANGAN POLITIK FAKTOR CAMPUR TANGAN POLITIK NEGARA NEGARA Sebelum reformasi 1998, faktor intervensi negara sangat kuat bagi munculnya konflik internal partai politik. Setelah kebijakan fusi kepartaian di tahun 1973 yang melahirkan Partai Persatuan Pemba- ngunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak terlepas dari kasus-kasus konflik internal yang berakibat pada melemahnya posisi politik kepar- taian di Indonesia. Rezim Orde Baru dikesankan pada kelanjutan gagasan negara integralistik dari Soepomo yang juga digunakan oleh rezim Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang terkesan konfrontatif terhadap peran partai sebagai instrumen demokrasi. Rezim Orde Baru misalnya, setelah kemenangan Sekretariat Bersama Golkar pada Juli 1971 lebih merupakan penggunaan sumber daya saat itu, yaitu Departemen Hankam, Departemen Dalam Negeri, dan Opsus Ali Murtopo yang tidak lepas dari campur tangan pemerintah bagi pemenangan pemilu (Reeve, 2013, p. 309). Campur tangan negara demikian mendiskreditkan peran dari PPP dan PDI yang pada konteks tertentu memperoleh perlawanan sengit dari beberapa pengurusnya (Lay, 2010, p. 24). Faktor campur tangan politik negara juga menjadi hal yang dapat membuat konflik internal partai dan berpeluang terjadi eskalasi menjelang Pemilu. Di tengah kompleksitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang berencana menggabungkan Pemilu legislatif di pusat dan daerah dan pemilu presiden/wakil Presiden, serta berlanjut dengan pemilihan kepala daerah di provinsi/kabupaten/ kota, muncul kekhawatiran campur tangan yang dapat memicu konflik internal partai. Apalagi sebelumnya, Presiden Joko Widodo ketika bertemu pemimpin redaksi dan konten kreator mengatakan, dirinya melakukan campur tangan yang diistilahkan "cawe cawe." Meskipun ini dilakukan dalam urusan pemilu presiden 2024 demi kepentingan negara dan bukan kepentingan praktis (Safitri, 2023). Hal yang menjadi catatan adalah campur tangan negara di 189189
masa setelah tumbangnya Orde Baru 1998 tidak lagi sekuat ketika kekuasaan rezim Orde Baru. Negara harus berkompromi dengan ruang kebebasan politik partai sebagai bagian independensi berorganisasi. Kekuasaan politik negara terhadap masyarakat sipil, termasuk partai politik harus berlangsung dalam proses negosiasi secara jamak atau plural, bukan tunggal yang sepihak. Upaya berlaku secara mengatasi konflik internal partai lebih bergantung pada kapasitas sumber daya partai itu dalam menjaga aturan main partai sesuai kebijakan AD/ART yang dianutnya. Tidak dapat lagi sekedar menggantungkan pada upaya memperoleh restu dari kekuasaan rezim yang berkuasa. Peluang perubahan pergeseran soal campur tangan peran terkini negara dalam perkembangan ideologis partai menjadi menegaskan spektrum penting dalam membangun kematangan demokrasi internal partai. Pada kasus konflik di Partai Demokrat misalnya, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan putusan penolakan peninjauan kembali (PK) MA terhadap gugatan kubu Moeldoko (yang notabene sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, pen.) dapat menepis kecurigaan PD di bawah kepemim- pinan AHY bahwa pemerintah ikut campur dalam urusan di internal PD ("Novum PK Demokrat," 11 Agustus 2023). Partai Demokrat semula mensinyalir upaya pengambilalihan tetap dilanjutkan karena ada unsur politis. Pengajuan PK misalnya, diajukan sehari setelah Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Selain itu, gugatan kubu Moeldoko disinyalir bagian dari upaya membubarkan (saat itu) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera) ("Demokrat Yakin Kembali," 4 April 2023). MAHKAMAH PARTAI, SPEKTRUM MAHKAMAH PARTAI, SPEKTRUM IDEOLOGIS, DAN PILIHAN IDEOLOGIS, DAN PILIHAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN Fragmentasi ke arah perpecahan partai dilatari oleh pembuatan kebijakan yang dinilai tidak didasari oleh aturan main yang menimbulkan kekecewaan dan perlawanan dari kader-kader yang dirugikan atau 190190 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 bersifat kritis. Lebih dari itu, ketiadaan media untuk konflik menyelesaikan menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan (Noor, 2015, p. 455). Tidak adanya pembinaan kader yang memadai, melengkapi dan menguatkan potensi fragmentasi di dalam partai ini. Kader tidak saja memiliki loyalitas, namun mempunyai persepsi yang berbeda-beda termasuk dalam hal aturan main. Kaderisasi yang tidak memadai juga menyebabkan terbentuknya kepengu- rusan yang melegitimasi masing-masing pihak untuk eksis. Dari berbagai kondisi di atas, jelas lemahnya pelembagaan pada akhirnya terlihat (Noor, mengarah pada terciptanya perpecahan 2015). konflik menyebabkan loyalitas yang multi Konflik internal partai politik biasanya akibat perbedaan pendapat di antara elite partai dalam mengusung capres. Hal ini misalnya, juga terjadi, antara lain di tubuh PKS di tahun 2004 antara Yusuf Supendi dengan elite PKS yang berujung pada kurun waktu cukup lama. Demikian halnya di PPP pada 2009, ketika terjadi perbedaan pencapresan antara kubu Surya Darma Ali dengan Bachtiar Chamsyah. Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik adalah perbedaan latar belakang kader yang ada dalam partai politik. Konflik internal partai dapat menyebabkan faksi-faksi yang semakin tajam dan bahkan terjadinya perpecahan di partai (Nurdin et.al, 2019, pp, 266-267). Kasus PPP terjadi beberapa kali, yang terakhir PPP juga sempat diguncang konflik internal yang menggantikan posisi Ketua Umumnya, Suharso Monoarfa, di tahun 2022, yang diistilahkan isu "amplop kiai." Masalah mendasar di PPP adalah mekanisme aturan yang tidak dipatuhi dan internalnya kalau ada satu kelompok yang merasa benar, maka eksekusi langsung dilakukan tanpa mengindahkan mekanisme partai ("Elektabilitas Tergerus Ambang Batas," 2022, p. 14). Perpecahan akibat persaingan antar elite partai pada gilirannya melahirkan partai baru. Partai baru terbentuk karena kecewa dengan kebijakan partai lama, artinya mereka muncul karena perpecahan dari partai sebelumnya karena gagal mengelola konflik internal partai. Mereka ini biasanya mengan-
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 dalkan basis masa yang sama dengan partai politik juga kesulitan sebelumnya. Akibatnya, mereka menjadi mayoritas. Perpecahan juga dialami oleh partai mayoritas di era Orde Baru, yaitu Golkar. Menjelang Pemilu 1999 Golkar mengalami perpe- cahan menjadi tiga partai, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Golkar, dan Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Partai MKGR). Di samping PPP yang mengalami konflik dan perpecahan, partai di era Orde Baru yaitu PDI juga melahirkan beberapa sempalan akibat perpecahan internal (Amalia, 2017, pp. 76-77) Pilihan kebijakan melalui revisi UU Partai Politik, perlu dilakukan untuk penguatan peran Mahkamah Partai menuju penyelesaian dan penuntasannya bagi disiplin organisasi partai. Kalau sudah menjelma sebagai sengketa, penguatan Mahkamah Partai ini dibuka peluang penanganannya secara ideologis, meskipun pada kebanyakan kasus konflik internal partai bersumber dari persaingan pragmatis. Penguatan peran Mahkamah Partai, mengingat dalam struktur kenegaraan ada MK, yang antara lain berlandaskan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. tentang Mahkamah UU No. 24 Tahun 2003 Konstitusi, juga ada kewenangannya antara lain terkait pembubaran partai politik (Pasal 10 ayat (1) huruf c). Meskipun ini harus diajukan atas usulan pemerintah dengan alasan ideologi, asas, tujuan, program, dianggap kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 68). dan yang Sesuai dengan spektrum ideologi partai tampaknya karena menyangkut prinsip kenegaraan harus menjadi batas bagi akhir dari penanganan sengketa berlarut-larut partai politik penanganannya. antara penanganan konflik internal partai politik melalui peran Mahkamah Partai di satu sisi dan penanganan ketika konflik itu menjadi sengketa yang berkenaan ideologi, asas, ciri, tujuan, pelanggaran alasan program dan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan UUD 1945 melalui lainnya, harus menjadi kewenangan MK di sisi bagian dari solusi demokrasi yang tetap dibuka agar Itulah tidak sebabnya kemungkinannya. Peluang bagi perluasan peran MK dalam penanganan sengketa partai yang mengarah pada ideologis terbuka setelah adanya Putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019 yang dapat menjadi solusi bagi upaya penanganannya, agar tidak menjadi persoalan internal partai yang berlarut-larut. Revisi UU Partai Politik perlu dilakukan, karena partai belum terlembaga kuat bagi kepatuhan anggotanya pada aturan main partai. Sebagai instrumen demokrasi, penguatan Mahkamah Partai dapat menjadi pilihan kebijakan dalam muatan revisi UU Partai Politik, guna menjadi solusi bagi konflik perbedaan pendapat, penegakan disiplin ideologis dan soliditas internal organisasi partai. Oleh karena itu, partai politik sejak awal harus memiliki spektrum ideologis yang jelas agar tidak terjebak pada penanganan sengketa internal yang berlarut- larut dan tetap dalam koridor konstitusi. REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DPR RI melalui Komisi II perlu merevisi UU Partai Politik guna memperkuat posisi Mahkamah Partai sebagai instrumen demokrasi. Budaya politik musyawarah mufakat bagi disiplin ideologis, dan soliditas internal organisasi partai menjadi awal bagi menuju penguatan peran Mahkamah Partai. Di samping itu, secara struktural, Mahkamah Partai harus menjadi muara dalam rangka menyelesaikan perbedaan pendapat atau kepentingan yang terjadi antar segenap pengurus dan komponen partai politik. Sebaliknya, ketentuan dalam UU Partai Politik yang menyebabkan ambivalensi guna proses penyelesaian internal Partai melalui kewenangan Mahkamah Partai dan peluang ke arah sengketa di pengadilan harus dihapuskan. konflik DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Awaludin, H., (2021, Maret 18). Kudeta dalam partai politik. Kompas, p. 6. Amalia, L. S. (editor). (2017). Partai dan sistem kepartaian era reformasi. Pustaka Pelajar & LIPI. 191191
192192 Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R.I., (2018). Faksi dan Konflik internal partai politik di Indonesia era reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Demokrat Yakin Kembali Menang Lawan Moeldoko (2023, April 4). Kompas, p. 2. Elektabilitas Tergerus Ambang Batas Tak Tergapai. Gatra No. 45 Tahun XXVIII, 1-7 September 2022, p. 14. Lay, C. (2010). Melawan negara: PDI 1973-1986. JPP & Pol Gov. Laoly, Y. (2019). Manajemen sengketa partai politik: Sebuah ikhtiar penataan kelembagaan politik di negara demokrasi. Pustaka Alvabet. Noor, F (2015). Perpecahan & soliditas partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di dekade awal reformasi. LIPI Press. POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 187 - 192 Nurdin, M. A Saputra, A.T.D., & Prayitno, A. (2019). Prahara partai Islam: Komparasi internal PPP dan PKS. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Novum PK Demokrat tidak menentukan. (2023, Agustus 11). Kompas, p. 2. Safitri, I.K. (2023, Juni 8). Jokowi akan tetap cawe-cawe. Tempo. tempo.co/ read/3340/jokowi akan tetap-cawe-cawe Sulistyo, P.D., Kustiasih, R., & Basyari, I. (2021, Maret janji obyektif saat verifikasi KLB Demokrat. Kompas, p. 2. Rachman, A. (2016). Hukum perselisihan partai politik. Gramedia. Reeve, D.(2013). Golkar, sejarah yang hilang: Akar pemikiran & dinamika. Komunitas Bambu. Rauf, M. (2000). Konsensus politik: Suatu penjajagan teoritis. Ditjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. 10). Pemerintah
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENUNTASAN TENAGA HONORER PADA ERA ASN POEDJI POERWANTI POEDJI POERWANTI ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN @dpr.go.id poedji.purwanti@dpr.go.id poedji.purwanti RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Jumlah tenaga honorer sebelum era Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat banyak. Jumlahnya mengalami peningkatan karena pemerintah daerah dan kementerian/lembaga masih merekrut tenaga honorer. Namun, Undang-Undang (UU) ASN hanya mengatur dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga penyelesaian masalah tenaga honorer mendesak dilakukan. Tulisan ini membahas upaya pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan mengangkatnya menjadi PPPK. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK terhambat ketidakakuratan data dan tidak semuanya memenuhi persyaratan menjadi PPPK, yaitu menduduki jabatan fungsional. Pemerintah perlu memetakan ulang untuk mendapatkan data tenaga honorer akurat dan menyeluruh; memberikan kebijakan afirmasi dalam pengangkatannya menjadi PPPK; dan membentuk peraturan mengenai perluasan mekanisme kerja PPPK selambat-lambatnya April 2024. Merekomendasikan Komisi II DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam penuntasan penataan tenaga honorer, meminta laporan, dan melakukan evaluasi terhadap agenda penuntasan tenaga honorer. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Penataan tenaga honorer menjadi isu strategis sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP ini No. 56 Tahun 2012. Peraturan pemerintah mengatur tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi CPNS secara bertahap mulai Tahun Anggaran (TA) 2005 dan paling lambat selesai pada TA 2009. Setelah berakhirnya masa pengangkatan menjadi CPNS TA 2009, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak ada lagi. Tetapi, faktanya tenaga honorer tetap bekerja sampai saat ini, bahkan, jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah tenaga honorer mencapai 2.360.673 orang per 30 November 2022 (BKN, 2023). Jumlah tenaga honorer tersebut terus meningkat dari 410.010 orang pada 2019 (KemenPAN RB, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), tenaga honorer tidak termasuk dalam jenis hubungan kerja pegawai pemerintah. Hal ini dikarenakan hanya PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditetapkan sebagai ASN. Berdasarkan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Sementara itu, pekerjaan tenaga honorer terbagi- bagi dalam jabatan fungsional, administrasi, dan teknis. Dengan demikian, tidak seluruh tenaga honorer bekerja pada bidang fungsional sebagai syarat menjadi PPPK. Ini menjadi kendala dalam penuntasan tenaga honorer. Di sisi lain, tenaga honorer telah berkontribusi dalam pelayanan publik. 193193
Regulasi telah membatasi masa kerja tenaga honorer. PP No. 49 Tahun 2018 menentukan pegawai honorer masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan pada 28 November 2018. Dengan demikian, tenaga honorer seharusnya akan berakhir pada 28 November 2023. Isu penghapusan tenaga honorer menjadi topik hangat saat mendekati akhir tenggat waktu yang ditentukan. Masyarakat dan akademisi memberikan pandangannya terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer. Endri Sanopaka, pengamat politik dan pemerintahan, mengatakan rencana pengha- pusan tenaga honorer akan menimbulkan potensi negatif baik secara politik, sosial, hukum, maupun ekonomi (Panama, 2022). Muhammad Syaiful Anwar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, mengatakan kebijakan merupakan tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang dalam pelaksanaanya perlu pengawasan dari lembaga lain. Dengan demikian, suatu kebijakan dapat direvisi atau dicabut dan DPR RI berwenang mengawasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah tenaga honorer (Nugroho, 2023a). Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai prinsip yang melandasi pengelolaan tenaga honorer. Pertama, tidak boleh ada pemberhentian kerja secara massal, sehingga tenaga honorer bisa terus bekerja. Kedua, tidak boleh ada pengurangan pendapatan atau gaji dari yang diterima saat ini. Ketiga, tidak ada pemberatan anggaran (Deny, 2023). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berencana menunda penghapusan tenaga honorer. Kajian ini membahas penyelesaian tenaga honorer yang statusnya tidak diatur dalam jenis kepega- waian ASN dan pendataan ulang tenaga honorer dan penguatan hukum kepegawaian untuk pengelolaan tenaga honorer. Tujuan kajian ini menganalisis upaya pemerintah dalam penataan dan penuntasan tenaga honorer sesuai peraturan perundang- undangan ASN. 194194 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 PENDATAAN ULANG TENAGA HONORER PENDATAAN ULANG TENAGA HONORER Selama ini, pengangkatan tenaga honorer tidak dapat dihindari karena kebutuhan instansi untuk tugas-tugas pemerintahan, baik melaksanakan pada pemerintah pusat maupun daerah. Berdasar- kan PP No. 48 Tahun 2005, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina instansi pemerintah Kepegawaian untuk melaksanakan tertentu. Tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi CPNS adalah seseorang yang (1) bekerja di instansi pemerintah, (2) diangkat oleh PPK, (3) berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, (4) sumber pembiayaan upah/gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (5) memiliki masa kerja minimal satu tahun dan masih terus bekerja sampai diangkat. Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2005, tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS pada tahun 2005-2014 sebanyak 1.070.092 orang (KemenPAN RB, 2022). (PPK) dalam tugas Tenaga honorer dibedakan dalam dua kategori yaitu tenaga honorer kategori I dan II. Gaji tenaga honorer kategori I dan II masing-masing menggunakan dana APBN atau APBD, dan luar APBN atau APBD. Pada era UU ASN, yaitu tahun 2018 dan 2019, pemerintah mengangkat tenaga honorer kategori II menjadi ASN sebanyak 44.173 orang. Dari hasil pelaksanaan seleksi ASN tahun 2019, tenaga honorer kategori II sebanyak 410.010 orang. yang tidak honorer Sebenarnya, tersebut menduduki jabatan fungsional sehingga mereka memenuhi kriteria menjadi PPPK (Tabel 1). lulus tenaga honorer-tenaga Tabel 1. Data Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2019 No. Jabatan Juml. Orang 1. Tenaga pendidik 123.502 2. Tenaga kesehatan 4.782 3. Penyuluh 2.333 4. Tenaga penyuluh 279.393 Total 410.010 Sumber: KemenPAN RB, 2022
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 Pada Juli-September 2022, pemerintah melakukan penataan tenaga honorer dengan mendata jumlah dan jenisnya. Menurut BKN, ada sebanyak 2.360.673 orang tenaga honorer per November 2022. Jumlah tersebut meningkat signfikan karena adanya penambahan tenaga non-ASN yang diangkat selama era ASN. Data tenaga honorer ini meliputi tenaga honorer kategori II dan tenaga non-ASN. Tabel 2 menunjukkan hasil pemetaan tenaga honorer berdasarkan kategori dan wilayah. Tabel 2. Data Tenaga Honorer Tahun 2022 (Orang) No. Jabatan Tenaga Honorer Kategori II Non-ASN Jumlah 1. Administrasi 72.251 665.820 738.071 2. Kesehatan 2.111 203.185 205.296 3. Pendidik 45.604 686.858 732.462 4. Penyuluh 2.429 72.003 74.432 5. Teknis 57.733 662.679 610.412 Jumlah 180.128 2.180.545 2.360.673 Sumber: BKN, 2023 Berdasarkan Tabel 2, dalam kelompok jabatan tenaga honorer yaitu jabatan fungsional, tenaga jabatan administrasi, dan tenaga teknis, hanya tenaga kesehatan, pendidik, dan penyuluh yang memenuhi kriteria menjadi PPPK. Pendataan tenaga honorer tahun 2022 menjadi basis data kepegawaian BKN. Pemerintah telah mene- gaskan bahwa rangkaian proses pendataan tenaga honorer bukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Namun, tujuannya untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga honorer baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga honorer. Dengan demikian, masih ada proses lanjutan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. dan Setelah Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) melakukan audit data, Pembangunan KemenPAN RB meragukan keakuratan jumlah 2.360.673 orang. Alex Denni, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN RB, mengatakan BPKP audit menunjukkan banyak data tenaga honorer yang tidak reliabel. Hal ini dikarenakan ada perbedaan antara data tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan data BKN. Data tenaga honorer tersebut diragukan validitasnya tidak karena banyak nama yang seharusnya tercantum 2023b). data Berdasarkan ketidaksesuaian data tenaga honorer dengan hasil pengawasan, tenaga honorer perlu didata dan diverifikasi ulang untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar penyelesaian tenaga honorer. hasil sementara yang dalam (Nugroho, Hakikatnya, penataan tenaga honorer merupakan langkah nyata untuk membangun SDM yang profesional, sejahtera, dan memperjelas konsep rekrutmen. Pemerintah memprioritaskan penataan tenaga honorer pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga Kesehatan. Hal ini dapat berdampak pada setiap rekrutmen PPPK, di mana jabatan guru dan tenaga kesehatan lebih diutamakan (Deny, 2023). Berdasarkan data tenaga honorer tahun 2022, terdapat jenis jabatan penyuluh sebagai salah satu jabatan fungsional. Oleh karena itu, tenaga honorer penyuluh juga termasuk dalam agenda pengangkatan menjadi PPPK. Pengutamakan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK terlihat pada pola baru rekrutmen ASN bulan September 2023. Pemerintah membuka seleksi CPNS dan CPPPK sebanyak 572.496 formasi. Dari jumlah formasi tersebut, sekitar 80% formasi dialokasikan untuk tenaga honorer, sedangkan 20% untuk (Deny, 2023). Namun, pengisian lowongan PPPK masih untuk seputar jabatan fungsional. Sementara itu, tenaga honorer teknis dan administrasi belum mendapat afirmasi dalam pengangkatan menjadi PPPK. fresh graduate SDM aparatur yang termasuk dalam unsur penyelenggara negara bidang pemerintahan adalah objek reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah penataan ulang secara bertahap dan sistematis dengan correct dan perfect atas fungsi 195195
utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan semakin aparatur meningkat (Tamin, 2004, p.73). Jika bercermin pada praktik rekrutmen ASN dengan pola lama, terkadang pelaksanaannya menunggu beberapa tahun. Hal ini menyebabkan kekurangan SDM dan menghambat instansi pemerintah melaksanakan pelayanan publik. Adanya reformasi SDM maka perlu terobosan dengan mengubah pola rekrutmen. Menurut Abdullah Azwar Anas selaku MenPAN RB, dalam rencana penataan baru pengisian ASN maka pemerintah pusat dan daerah dapat merekrut ASN setiap saat (Tim Detik Finance, 2023). Wacana ini dapat mempercepat penyelesaian tenaga honorer menjadi PPPK. negara yang kualitasnya Penataan tenaga honorer menjadi penting karena adanya penundaan waktu penghapusan tenaga honorer hingga Desember 2024. Syamsurizal, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, berpendapat bahwa rencana ini bisa dimanfaatkan untuk mengangkat semua tenaga honorer menjadi PPPK secara bertahap itu, pemerintah perlu (Deny, 2023). Untuk dengan ASN menyempurnakan manajemen membentuk peraturan yang mengatur tenaga honorer. PENGUATAN HUKUM KEPEGAWAIAN PENGUATAN HUKUM KEPEGAWAIAN UNTUK PENGELOLAAN TENAGA UNTUK PENGELOLAAN TENAGA HONORER HONORER Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum sesuai dengan asas legalitas. Menurut Indroharto, asas legalitas dalam konteks hukum administrasi negara bahwa tanpa ada dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat (Sekhuti, 2022). Sesuai kewenangannya, MenPAN RB pada 31 Mei Nomor 2022 menerbitkan B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepega- waian di Lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Surat edaran tersebut memerintahkan Surat Edaran 196196 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 kepada PPK di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan status kepegawaian bagi pegawai honorer paling lambat 28 November 2023. Selain itu, surat edaran tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi yakni UU ASN, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, dan PP No. 49 Tahun 2018. Hakikatnya, surat edaran tersebut sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sektor penataan SDM aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran No. B/185/M.SM.02.03/2022, pemerintah pusat dan daerah menemui kendala untuk menentukan status tenaga honorer. Jika tenaga honorer dialihkan menjadi PPPK, namun, tidak semua sifat kerjanya fungsional. Akan tenaga honorer dialihkan menjadi tenaga outsourcing maka perun- tukannya hanya pengemudi, petugas pengamanan, dan jasa pembersihan. Berdasarkan masalah- masalah tersebut, MenPAN RB berencana memper- luas mekanisme kerja PPPK sehingga bisa menjadi opsi dalam penataan tenaga honorer (Fadilah, 2023). tetapi, jika Jenis pekerjaan yang dapat diisi oleh PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat Diisi oleh PPPK, yaitu pekerjaan fungsional. Oleh karena itu, pekerjaan administrasi dan tidak termasuk dalam ketentuan Perpres tersebut (Mardhatillah, 2021). Sementara itu, berdasarkan pendataan tenaga honorer tahun 2022, tenaga honorer dengan jabatan administrasi dan teknis cukup banyak jumlahnya yakni sebesar 1.348.483 orang. Jabatan administrasi dan teknis juga tidak diatur dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan MenPAN RB No. 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat Diisi oleh PPPK. Akibatnya, jumlah tenaga honorer tidak sekitar 50% dari PPPK memenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 38 Tahun 2020 dan Keputusan MenPAN RB No. 76 Tahun 2022. teknis kriteria jabatan menjadi
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 Seiring waktu, pemerintah berkomitmen tidak menghapus tenaga honorer dengan diterbitkannya Surat Edaran No. B/1527/M.SM.01.00/2023 tentang Status dan Kedudukan Eks Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Non-ASN pada tanggal 25 Juli 2023. Surat edaran tersebut mengharuskan semua instansi pemerintah untuk mengalokasikan pembiayaan tenaga honorer dengan prinsip tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer selama ini. Akibatnya, anggaran tersedia untuk pemberian gaji tenaga honorer pada TA 2024. tersebut Menurut MenPAN RB, surat edaran menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 2.360.673 tenaga honorer yang setara dengan 30% pengangguran nasional (Tim Redaksi CNBC Indonesia, 2023). Penataan dan penuntasan tenaga honorer menjadi salah satu isu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU ASN. Panitia Kerja Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah, menerima masukan mengenai manajemen ASN guna pengayaan dan informasi materi muatan dalam RUU tersebut yang dibahas pada 2021. Proses pembahasan RUU tersebut dilaksanakan sejak Januari 2021 sampai dengan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 3 Oktober 2023. Saat ini, RUU tentang Perubahan UU resmi diundangkan oleh pemerintah menjadi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN pada 31 Oktober 2023. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, kebijakan tenaga honorer semakin jelas dengan adanya kepastian hukum tentang penyelesaian penataan dilaksanakan tenaga pemerintah 2024 berdasarkan Pasal 66 undang-undang tersebut. ASN telah honorer yang wajib paling lambat Desember Upaya penyelesaian tenaga honorer perlu diperkuat dengan larangan yang tegas kepada PPK dan pejabat lain yang mengangkat tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan ASN yang masih kosong. Pemberian sanksi sangat tegas terhadap setiap PPK yang melanggarnya. MenPAN RB menegaskan materi larangan merekrut tenaga honorer baru, ketentuannya akan diatur dalam peraturan pemerintah (Tim Redaksi CNBC Indonesia, 2023). REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Keberadaan tenaga honorer adalah mengisi kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi dari formasi ASN sebagai pelaksana pelayanan publik. Praktiknya, tenaga honorer masih dibutuhkan tetapi statusnya bukan ASN sehingga perlu pengelolaan lebih lanjut. Selama ini, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengangkat tenaga honorer bidang fungsional menjadi PPPK. Contohnya adalah tenaga guru/pendidik, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan fungsional lainnya. Bagi tenaga honorer bidang administrasi dan teknis, belum ada penyelesaiannya. Untuk itu, penyelesaian alternatifnya kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai bagian dari PPPK dengan memperluas mekanisme kerja PPPK. Hal ini menyebabkan kedua jenis tenaga honorer tersebut dapat melaksanakan sebagian pekerjaan PPPK. Kebijakan ini berdasarkan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme kerja PPPK diatur dalam peraturan pemerintah. adalah menerbitkan Kebijakan afirmasi tenaga honorer menjadi PPPK perlu segera ditindaklanjuti pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepegawaian. Pemerintah perlu melakukan penataan dan penuntasan tenaga honorer secara komprehensif. Proses pemetaan ulang dilakukan melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat mengenai jumlah, jenis jabatan, dan profil tenaga honorer pada seluruh instansi di pemerintah pusat dan daerah. Hasil pemetaan yang menyeluruh dan komprehensif menjadi induk basis data untuk menindaklanjuti penyelesaian tenaga honorer. Peraturan pemerintah yang akan diterbitkan untuk penguatan hukum kepegawaian bagi tenaga honorer perlu mempertimbangkan unsur-unsur, jabatan, mekanisme kerja, dan seperti pengisian ASN. Oleh karena itu, peraturan harus mengedepankan prinsip SDM yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan publik. jenis 197197
Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2023, peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan selambat-lambatnya April 2024. Pelaksanaan penataan dan penuntasan tenaga honorer harus disertai komitmen yang kuat, konsistensi, dan keberlanjutan upaya dari seluruh stakeholder di pemerintah pusat dan daerah. Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI yang bermitra dengan KemenPAN RB dan BKN perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam langkah penataan tenaga honorer, meminta laporan, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan agenda penuntasan tenaga honorer. DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA BKN. (2023). Penyelesaian tenaga honorer dan non-ASN. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Deny, S. (2023, September 11). Cek formasi CPNS 2023 dan PPPK, tenaga honorer dapat jatah banyak. Liputan6. Fadilah, I. (2023, Oktober 3). RUU ASN disahkan, Menteri PANRB jamin honorer tak kena PHK massal. Detik. massal KemenPAN RB. Instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-ASN sesuai karakteristik masing-masing K/L/D: Tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing. Mardhatillah, S. R. (2021). Laporan kunjungan tentang Perubahan atas kerja Panja RUU Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. dokakd/dokumen (2022). 198198 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 193 - 198 Nugroho, R. (2023a, Januari 20). Akademisi sebut penghapusan tenaga honorer berpotensi memunculkan gugatan sosial. Tribunnews. Nugroho, R. A (2023b, Agustus 30). Data 23 Juta turun Tangan. Honorer Diragukan BPKP cnbcindonesia. (2022, Juni 20). Pengamat: Panama, N. sebaiknya honorer Penghapusan tenaga Antaranews. bijak. ditangani ditangani-secara-bijak Sekhuti, L. (2022). Penghapusan tenaga honorer dalam perspektif hukum sebagai sarana pembaharuan sosial untuk mewujudkan ASN profesional. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(2), 213-226. Tamin, F. (2004). Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara. Belantika. Tim Detik Finance. (2023, September 11). Tenaga honorer batal dihapus November 2023 ini alasannya. Detik. Tim Redaksi CNBC Indonesia. (2023, September 11). Honorer batal dihapus tahun ini Menteri PANRB cnbcindonesia. suara. 911064939-4-4-471188/honorer-batal-dihapus- secara buka
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 PEMULIHAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PUTERI HIKMAWATI PUTERI HIKMAWATI ANALIS LEGISLATIF AHLI UTAMA ANALIS LEGISLATIF AHLI UTAMA BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN @dpr.go.id puteri.hikmawati@dpr.go.id puteri.hikmawati RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif saat ini diterapkan oleh aparat penegak hukum. Namun, aturannya dikeluarkan oleh masing-masing lembaga sehingga menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penerapan hukumnya. Selain itu, penerapan keadilan restoratif yang dimaknai sebagai penghentian perkara pidana kurang mengutamakan pemulihan korban. Kajian ringkas ini menganalisis pemulihan korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan prinsip dasar keadilan restoratif, pemulihan korban diutamakan, selain pelaku dan masyarakat. Namun, dasar hukum yang diacu oleh aparat penegak hukum berbeda-beda dan berorientasi pada penghentian penanganan perkara pidana apabila pelaku mengganti kerugian korban, sehingga kurang mengutamakan pemulihan korban dan keluarganya, yang tidak hanya berupa ganti kerugian. Pedoman hukum yang dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum perlu diatur dalam revisi KUHAP. Ketentuan keadilan restoratif tidak hanya dimaknai sebagai penghentian perkara, tetapi perlu mengutamakan pemulihan korban, yang tidak hanya untuk mendapat ganti kerugian, tetapi diperlakukan dengan baik dan dihormati martabatnya. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative ini menjadi alternatif pilihan aparat penegak hukum, di samping proses peradilan pidana yang diatur dalam hukum acara pidana. Penerapan keadilan restoratif tersebut mendapat dukungan publik, terbukti 83% responden jajak pendapat Kompas setuju penegak hukum dan kesepakatan damai dalam penyelesaian kasus pidana ringan (Marsyukrilla, 2022). justice) saat lebih mengedepankan mediasi yang mengatur mekanisme Dasar penyelesaian keadilan restoratif ialah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun Pidana Penanganan 2021 Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021) dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020). hukum perkara berdasarkan tentang Tindak Prinsip dapat menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia, lembaga pemasya- seperti padatnya penghuni rakatan (overcrowding), tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak memadai, dan mahalnya biaya penanganan perkara. Namun, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif harus diutamakan kepentingan pemulihan korban (Matondang, 2022). keadilan restoratif juga Kedua aturan tersebut dijadikan pedoman bagi jaksa penuntut umum untuk penyidik dan menyelesaikan perkara. Mekanisme penghentian proses pidana dilakukan dengan tercapainya serta perdamaian dari pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, antara lain berupa penggantian kerugian. Keadilan restoratif dalam dua aturan tersebut menghapus peluang penjatuhan pidana kepada pelaku. kedua belah pihak 199199
Mekanisme keadilan restoratif menjadi polemik karena tercapainya perdamaian sebagai upaya pemulihan korban selalu diakhiri dengan penghen- tian proses pidana. Tahun 2020-2022 ada 15.811 kasus di tahap penyelidikan dan 2.103 kasus di tahap penuntutan yang diselesaikan melalui pende-katan keadilan restoratif. Semua perkara tersebut proses pidananya dihentikan dan pelakunya dibebaskan ("Kasus Mario Dandy," 2023). Penerapan keadilan restoratif seharusnya tidak hanya dianggap sebagai penghentian perkara, tetapi juga sebagai pemulihan korban. Salah satu contoh kasus terkait yaitu penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio, anak seorang pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, terhadap David Ozora. Di tengah proses hukum yang sedang dijalani oleh pelaku, keluarga korban ditawari upaya keadilan restoratif oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar kasus pengania- yaan tersebut diselesaikan secara damai antara pihak korban dan pelaku. Namun, keluarga korban telah memastikan tidak ada perdamaian dan proses hukum terus berjalan ("Kasus Mario Dandy," 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menganalisis pemulihan korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kajian ini penting karena pemulihan korban belum diutamakan dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan mekanismenya masih mengacu pada pedoman yang berbeda-beda. PRINSIP-PRINSIP DASAR PRINSIP-PRINSIP DASAR KEADILAN RESTORATIF DAN DASAR KEADILAN RESTORATIF DAN DASAR HUKUM PENERAPANNYA DI HUKUM PENERAPANNYA DI INDONESIA INDONESIA Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini karena di setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama menderita sebagai akibat tindak kejahatan (Tridiatno, 2015, p.27). 200200 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 Ada tiga perbedaan dalam prosedur mempraktikkan keadilan restoratif dengan keadilan retributif. Pertama, ada pertemuan antara korban dan keluarga, pelaku, dan fasilitator sebagai wakil masyarakat. Dalam pertemuan itu semua pihak diberi kesempatan untuk berbicara. Sementara itu, pelaku kejahatan diminta untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, pelaku diberi kesempatan untuk menceritakan alasan sehingga pelaku kejahatan. Pengakuan jujur pelaku akan menciptakan suasana penyesalan, yang diharapkan muncul kehendak untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Kedua, dalam keadilan restoratif pelaku diwajibkan melakukan perubahan diri dengan melakukan tindakan yang positif demi kepentingan korban, dirinya, dan masyarakat. Demi pemulihan korban, pelaku tindak kejahatan memberikan ganti rugi atas penderitaan korban yang diakibatkan oleh tindak kejahatan. Demi pemulihan relasi, pelaku kejahatan bersedia minta maaf, sebaliknya korban dan masyarakat memberikan maaf kepada pelaku. Ketiga, kepu- tusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku ditentukan bersama dengan korban, keluarga korban, dan mediator (Tridiatno, 2015, pp. 49-50). Melalui pertanggungjawaban itulah marta- bat pelaku, korban, dan masyarakat dipulihkan (Tridiatno, 2015, p. 27). Sementara itu, keadilan retributif adalah keadaan di mana para pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus memberi retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Negara, melalui lembaga peradilan, menetapkan besarnya hukuman yang harus ditanggung oleh si pelanggar. Besarnya retribusi atau hukuman ditentukan selaras dengan besar kecilnya pelanggaran yang dibuat. Penentuan bentuk hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan yang mewakili kepentingan masyarakat atau negara (Tridiatno, 2015, pp. 16-17). Adapun prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, restoratif mengutamakan pertama, pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Kedua, berkaitan dengan keadilan
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita oleh korban dan masyarakat (Tridiatno, 2015, pp. 34-37). Banyak pendapat menganggap bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat memiliki konsep yang digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya sangat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, yaitu model dan cara penyelesaian yang ditawarkan terhadap pelanggaran atau delik adat (Zulfa, 2011, p. 67). Sanksi adat dapat berupa penggantian kerugian immaterieel, seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan; pembayaran "uang adat"; penutup malu, permintaan maaf; pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati; dan pengasingan dari masyarakat (Zulfa, 2011, p. 71). Selain itu, beberapa sarjana mengulas konsep dasar agama sebagai sumber dari konsep keadilan restoratif. Hadley's menyatakan bahwa landasan filosofis, doktrin, tradisi, dan pengalaman praktik penerapan pendekatan keadilan restoratif telah lama diberlakukan oleh umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao, atau Kristen (Zulfa, 2011, p. 71). Keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di Indonesia yang sudah ada dasar hukumnya, antara lain perkara anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Keadilan restoratif dalam UU SPPA merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Penjelasan Umum UU SPPA). Selain itu, keadilan restoratif telah diterapkan di sektor keuangan. Dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebutkan bahwa "dalam merespons perkembangan tindak pidana ekonomi yang terjadi di bidang sektor keuangan, konsep penegakan hukumnya tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana tetapi perlu mengedepankan pemulihan pihak yang dirugikan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan prinsip keadilan restoratif" (Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 2023). Prinsip keadilan restoratif tersebut saat ini mulai diterapkan oleh lembaga penegak hukum untuk tindak pidana tertentu yang pelaku dan korbannya orang dewasa. Dalam Tabel 1, tergambar perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak keadilan hukum dalam menerapkan prinsip restoratif. Berdasarkan Tabel 1, dalam Perja No. 15 Tahun 2020 keadilan restoratif dapat dilakukan untuk tindak pidana biasa, tidak harus tindak pidana ringan (dalam hal tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana), tetapi dalam SK Badilum keadilan restoratif hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sifatnya ringan, seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, dan penipuan ringan yang diatur dalam KUHP. Sementara itu, dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak ada ketentuan keadilan restoratif dalam kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, tetapi di dalam SK Badilum diatur keadilan restoratif dalam kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. 201201
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 Tabel 1. Dasar Hukum Prinsip Keadilan Restoratif No. Dasar Hukum Tahap Tindak Pidana 1. Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Keadilan Penerapan tentang Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian RI (Polri) Perkara elektronik; Narkoba; Lalu lintas informasi dan transaksi 2. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tentang Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Tersangka melakukan tindak pidana; tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). baru pertama tidak lebih kali 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal (Badilum) Badan Peradilan Umum No. Mahkamah Agung 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Pemeriksaan di pengadilan tindak dengan hukuman pidana penjara paling lama denda 3 Rp2.500.000 (Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482 KUHP). perkara anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, pecandu, penyalah guna narkotika, atau penyalahgunaan narkotika. pidana ringan (tiga) atau bulan korban Sumber: Data diolah, 2023 Demikian pula, dalam Perpol tindak pidana narkoba dapat dilakukan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif, sedangkan dalam Perja tidak diatur, tetapi dalam SK Badilum diatur. Peraturan antarlembaga penegak hukum yang berbeda-beda menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penerapan hukumnya. Hal ini berdampak pada korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai keadilan restoratif tidak cukup hanya diatur oleh masing- masing lembaga penegak hukum, tetapi perlu diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang digunakan sebagai pedoman oleh semua aparat penegak hukum, Dalam revisi KUHAP perlu diatur jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif dan mekanisme penerapannya agar pemulihan korban dapat dipenuhi. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KORBAN DAN PEMULIHAN KORBAN Dalam penerapan keadilan restoratif, respons terhadap kejahatan sedapat mungkin harus memperbaiki kerugian yang diderita korban. Oleh karena itu, pelaku harus didorong untuk mengerti bahwa perbuatannya tidak dapat diterima dan memberikan dampak serta konsekuensi bagi korban dan masyarakat. Pelaku seharusnya bertanggung jawab atas tindakan pelaku dengan memenuhi ganti rugi. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhannya dan berparti- sipasi melakukan solusi terbaik, sedangkan masya- rakat bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam prosesnya. 202202
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 Lahirnya prinsip penggunaan keadilan restoratif dalam setiap proses peradilan pidana dan penjelasan mengenai yang berorientasi pada penggantian kerugian korban tersebut tidak lepas dari gerakan penguatan hak korban seperti Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and the Abuse of Power yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada November 1985 (Rahmawati et al., 2022, pp. 351-352). Dalam deklarasi ini, korban kejahatan diartikan sebagai setiap orang yang secara individu ataupun kelompok menderita kerugian baik fisik maupun mental, penderitaan gangguan emosional, substansial terhadap hak dasar yang disebabkan oleh pidana. pelanggaran Seseorang juga dimungkinkan untuk dianggap sebagai korban tindak pidana, terlepas apakah pelaku tindak pidana teridentifikasi, ditangkap, dituntut, putusan termasuk pengadilan. Korban dalam hal keluarga, tanggungan dari korban, orang yang terganggu atau pendamping korban (Rahmawati et al., 2022, p.352). penggunaannya berbagai dalam instrumen, kerugian ekonomi, tindakan hukum ataupun diputus melalui ini karena membantu korban, Dalam deklarasi tersebut dijelaskan bahwa korban harus diperlakukan dengan baik dan dihormati martabatnya. Korban berhak untuk mengakses mekanisme keadilan dan mendapat ganti kerugian dengan segera. Korban harus diberitahukan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut. Peradilan dan administrasinya harus menyusun dan memperkuat baik prosedur formal maupun informal untuk perolehan ganti kerugian yang cepat, adil, murah, dan dapat diakses (Rahmawati et al., 2022, pp. 352-353). Sementara itu, pelaksanaan keadilan restoratif yang berakhir dengan penghentian perkara dapat lembaga penegak hukum hanya mengakibatkan fokus pada kuantitas, bukan kepada kualitas, yaitu mengutamakan kepentingan korban. Sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, keadilan restoratif tidak dimaknai sebagai penghentian perkara secara damai, lebih kepada pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam tetapi perkara pidana melalui upaya mediasi yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, serta aparat penegak hukum sebagai mediator, tergantung pada tahapan pelaksanaan keadilan restoratif. Implementasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum terkait penerapan tantangan. restoratif menghadapi keadilan Tantangan tersebut disebabkan minimnya kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara layanan dan terkait kemampuan dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif. Pemahaman tentang keadilan restoratif yang berpihak pada korban pada lembaga layanan pemerintah, lembaga berbasis keagamaan, dan lembaga berbasis masyarakat, masih kurang (Sinombor, 2023). pengetahuan atau pemahaman Selain itu, apabila penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif oleh lembaga layanan ataupun lembaga adat tidak mendapat pengawasan publik, yang terjadi adalah pelaku kerap diberi keleluasaan dalam memberikan keputusan sehingga membuka celah impunitas. Pemulihan korban yang seharusnya diutamakan dalam keadilan restoratif dalam praktiknya justru diabaikan. Ketiadaan regulasi atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dan konsep yang jelas mengenai pemulihan korban, mengakibatkan keadilan restoratif dimaknai selesai ketika sudah ada pembayaran denda uang, ternak, dan permintaan maaf (Sinombor, 2023). Pemulihan korban harus benar-benar diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum hanya memberi peluang kepada pelaku untuk tidak menjalankan hukuman pidana selama pelaku dapat memulihkan atau membayar ganti kerugian kepada korban, tanpa memper- hatikan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat mereduksi fungsi hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum bagi semua orang. Sanksi pidana penjara yang salah satu fungsinya untuk memberikan efek jera dan rasa takut untuk melakukan kejahatan (deterrent effect), menjadi tidak efektif lagi bagi pelaku yang mampu membayar ganti rugi. Pelaku yang memiliki kemam- 203203
puan secara ekonomi dapat "membayar" agar proses hukumnya dapat dihentikan. Pada akhirnya, keadilan lahir untuk pemenuhan ganti kerugian dan pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban bergeser maknanya menjadi "transaksi" agar pelaku lepas dari jerat pidana. restoratif yang awalnya Dihentikannya penyidikan atau penuntutan perkara merupakan konsekuensi dari adanya perdamaian antara para pihak. Namun demikian, pemikiran yang mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah semata-mata untuk menghentikan proses perkara adalah kurang tepat. Pendekatan keadilan restoratif lahir karena adanya perhatian untuk memberikan penguatan peran korban dalam sistem peradilan pidana, yang harus dimaknai secara luas sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. lebih REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN lembaga Penerapan keadilan penegak hukum memerlukan pedoman yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif. Oleh karena itu, ketentuan pelaksanaan keadilan restoratif perlu diatur dalam revisi KUHAP. Dalam ketentuannya, keadilan restoratif tidak hanya dimaknai sebagai penghentian proses perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan dengan membebaskan pelaku, tetapi pemulihan korban perlu diutamakan, yaitu dengan memperbaiki kerugian yang diderita korban. Pelaku harus didorong untuk mengerti bahwa perbuatannya tidak dapat diterima serta memberikan dampak dan konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku seharusnya bertanggung jawab atas tindakannya dengan memenuhi ganti rugi, untuk menyampaikan kebutuhannya dan berpartisipasi solusi melakukan dan masyarakat terbaik, bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam prosesnya. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, restoratif oleh sidang di pengadilan korban memiliki kesempatan 204204 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 199 - 204 DPR RI melalui alat kelengkapan dewan yang ditugaskan membahas RUU KUHAP perlu memas- tikan bahwa ketentuan tersebut diatur. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI melalui mitra kerja lembaga penegak hukum perlu selalu mengingatkan aparat penegak hukum agar mengutamakan pemulihan korban dalam penerapan keadilan restoratif. DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif - pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku. (2023, Conversation. 14). Marsyukrilla, E. (2022, Februari 14). Penerapan keadilan restoratif mendapat dukungan publik, kompas.id. Matondang, T. R. M. (2022, Oktober 31). Prinsip keadilan restoratif dan pemulihan hak korban. detiknews. pemulihan-hak-korban. Rahmawati, M., Saputro, A.A., Marbun, A.M. Wicaksono, D.A., Napitupulu, E.A.T., Ginting, G.L.A., Tedjaseputra, J.A., Farihah, L., Siagian, M.N., Sati, N.I., Pamintori, R.T. (2022). Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Miko Susanto Ginting (Ed). Institute for Criminal Justice Reform. Sinombor, S. H. (2023, September 27). Pemulihan perempuan korban yang terabaikan dalam keadilan restoratif. Kompas. B. Tridiatno, Y. A. Cahaya Atma Pustaka. Zulfa, E. A. pemidanaan. Penerbit Lubuk Agung Bandung. April The (2015). Keadilan restoratif. (2011). Pergeseran paradigma
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 DAMPAK JUDI ONLINE PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA MONIKA SUHAYATI MONIKA SUHAYATI ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN @dpr.go.id monika.suhayati@dpr.go.id monika.suhayati RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Maraknya judi online di Indonesia merupakan dampak kemudahan akses koneksi internet. Selama 2017- 2022, perputaran uang bisnis judi online mencapai Rp190 triliun dengan total 157 juta transaksi. Kajian ini menganalisis dampak judi online pada perekonomian Indonesia dan upaya pemberantasannya. Kajian ini diharapkan menjadi bahan masukan Komisi I, III, dan XI DPR RI dalam melaksanakan fungsinya. Hasil pembahasan menunjukkan fenomena judi online memberikan dampak negatif dan positif bagi perekonomian Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya mengatur ancaman terhadap tindak pidana perjudian dan judi online. Upaya pemberantasannya antara lain dengan pemutusan akses konten digital berunsur perjudian, pemblokiran rekening, dan kerja sama internasional. Komisi I, III, dan XI DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan upaya pemberantasan judi online secara masif melalui edukasi masyarakat, literasi keuangan dan digital informasi, layanan konsultasi bagi pelaku, rehabilitasi pecandu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Fenomena terjadi di judi online kini marak masyarakat. Hasil penelusuran dan analisis terhadap 887 jaringan bandar judi online oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan perputaran uang dalam bisnis judi online mencapai nilai Rp190 triliun selama periode 2017-2022 dengan total 157 juta transaksi, seperti ditunjukkan pada Tabel 1 ("Melihat perputaran uang," 2023). Dewi, mengatakan masyarakat tertarik untuk men- jual rekeningnya karena bisa memperoleh imbalan hingga Rp5 juta. Masyarakat tidak memahami konsekuensi yang akan dihadapi seperti penyalah- gunaan rekening untuk judi online (Untari, 2023). Tabel 1. Jumlah dan nilai transaksi judi online di indonesia periode 2017-2022 Tahun Jumlah Transaksi Nilai Menurut Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, perputaran dana tersebut merupakan aliran dana untuk pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar, serta transaksi dengan tujuan yang diduga pencucian uang oleh jaringan bandar ("Melihat perputaran uang," 2023). Dalam praktik judi online, sering terjadi jual beli rekening. Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari kepentingan taruhan, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 250.726 666.104 1.845.832 5.634.499 43.597.112 104.791.427 Rp2.009.676.571.607 Rp3.975.512.890.359 Rp6.183.134.907.079 Rp15.768.525.166.418 Rp57.910.725.296.081 Rp104.417.674.955.287 Sumber: "Melihat perputaran uang," 2023, diolah. 205205
Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI, menya- takan transaksi judi online dengan jumlah besar tersebut akan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Nilai transaksi judi online di Indonesia tahun 2022 mencapai Rp104,4 triliun, naik hampir 100% dari tahun 2021 sebesar Rp57,9 triliun. Dana tersebut seharusnya beredar untuk konsumsi dan lapangan belanja produk sehingga menciptakan kerja. Selain itu, mayoritas pelaku judi online, seba- nyak 2,1 juta orang, adalah masyarakat berpengha- silan rendah dengan pendapatan di bawah Rp100 ribu sehari. Umumnya berprofesi sebagai, maha- siswa, buruh, petani, pegawai hingga ibu rumah tangga. Uang tersebut seharusnya ditabung atau dibelanjakan ke UMKM ("Harus diberantas," 2023). Konten judi slot online salah satunya muncul di platform Meta. Kementerian Komunikasi dan Infor- matika (Kominfo) melalui surat tertanggal 2 Oktober 2023 telah memperingatkan manajemen Meta di Indonesia untuk segera membersihkan konten judi slot online di platformnya. Namun, Kominfo masih menemukan konten judi slot online di platform judi online tersebut bahkan muncul pada situs pemerintahan. Kominfo menemukan sebanyak 9.052 situs pemerintahan yang disusupi konten perjudian dalam kurun waktu 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023. Kominfo telah memerintahkan situs pemerintahan tersebut untuk menghapus konten perjudian pada situs yang dikelolanya (Mursid, 2023). (Rahman, 2023b). Konten para pengelola Tingginya nilai perputaran uang bisnis judi online menunjukkan banyaknya pelaku permainan ini. Terkait fenomena tersebut, tulisan ini membahas mengenai dampak judi online pada perekonomian Indonesia dan upaya pemberantasannya. ONLINE DAMPAK FENOMENA JUDI ONLINE DAMPAK FENOMENA JUDI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA Judi online merupakan permainan judi yang diakses menggunakan koneksi internet di smartphone atau komputer. Keuntungan yang diperoleh dari bermain judi online belum ada kepastiannya. Banyak pelaku 206206 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 judi online kehabisan harta benda karena telah kecanduan bermain judi online. Bentuk perjudian online meliputi taruhan olahraga, togel online, poker dan lain-lain (Rahayu, 2022). Fenomena judi online dapat menimbulkan berbagai dampak bagi perekonomian Indonesia, baik dampak negatif maupun positif. Pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, mengungkapkan beberapa dampak negatif judi online antara lain, mendorong bertambahnya kemiskinan struktural karena targetnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat tersebut diiming-imingi akan mendapatkan uang dengan cara mudah dan instan. Pada kenyataannya, judi online akan menguras harta pemainnya lebih dalam sehingga akan memperparah kemiskinan (Saraswati, 2023). Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, menilai kegiatan judi online berdampak pada produktivitas masyarakat karena pemain judi online cenderung menjadi malas bekerja dan berharap akan mendapatkan uang instan dari permainan tersebut. Apabila hal ini terjadi di berbagai sektor maka perekonomian Indonesia akan mendapatkan efek domino negatif. Dampak negatif lainnya, Senior Research Associate Indonesia Financial Group (IFG Progress) Ibrahim Kholilul Rohman menyatakan praktik judi online menimbulkan adanya shadow ekonomi yang artinya perputaran uang dari judi online tidak tercatat dalam perekonomian negara. PPATK mencatat transaksi judi online mencapai Rp81 triliun, tetapi tidak tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, potensi pendapatan pemerintah berkurang karena operator judi online tidak membayar pajak (Dipa, 2023). judi online dapat memberikan dampak Namun, positif bagi perekonomian ini dimungkinkan jika pemerintah pengenaan pajak pada perusahaan judi online yang beroperasi di Indonesia. Pendapatan dari pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan Indonesia. Hal
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi positif lainnya yaitu, dapat menciptakan lapangan kerja. Permintaan untuk tenaga kerja terlatih, seperti desain situs web, pembuatan konten, dan layanan pelanggan akan bertambah dengan meningkatnya judi online yang beroperasi di Indonesia. Di sektor pariwisata, pemain judi online dari luar negeri akan tertarik mengunjungi Indonesia dan berpartisipasi dalam perjudian online sehingga dapat meningkat- kan jumlah wisatawan dan berkontribusi positif terhadap perekonomian negara (Fridian, 2023). jumlah perusahaan Dampak positif tersebut diperoleh jika pemerintah melegalkan perjudian. Perjudian pernah dilegalkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor 805/A/k/BKD/1967. Surat Keputusan ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Dalam waktu 10 daerah tahun meningkat lebih dari 1.000%, dari Rp66 juta menjadi Rp89 miliar. Pada era Orde Baru, pelegalan judi terjadi pada tahun 1980-an dengan menyamarkan perjudian dengan istilah "sumbangan" atau "undian", seperti Sumbangan Olahraga Berhadiah (SOB), (Porkas), dan Pekan Olah Raga Ketangkasan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) (Mustafid, 2023). pasca-pelegalan, pendapatan Sejumlah negara telah melegalkan perjudian, antara lain, Spanyol, Hong Kong, dan Italia. Macau dikenal sebagai destinasi pusat perjudian favorit di dukungan yang mendapat kawasan pemerintah. Pendapatan di Italia dari permainan dan industri perjudian mencapai 13 miliar euro pada 2020 (Faiza, 2022). Judi online juga telah dilegalkan di beberapa negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina, dan Thailand. Negara ASEAN yang melarang judi online yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam. Pelarangan judi online di Indonesia menyebabkan bandar judi online yang beroperasi di Indonesia berasal dari luar negeri, sebab di negara bandar tersebut berpusat, judi online merupakan kegiatan yang legal (Rahman, 2023a). Asia Keberadaan dampak positif judi online tidak dapat serta merta menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah untuk mengizinkan praktik judi online. Pemerintah perlu melihat berbagai dampak negatif yang mengancam masyarakat dan perekonomian Indonesia. Berbagai dampak tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam pemberantasan judi online. PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE ONLINE Di Indonesia, perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 426 ayat (1) KUHP dinyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2.000.000.000, setiap orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam terlepas dari ada perusahaan perjudian, tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Pasal 426 ayat (2) KUHP menyatakan jika perjudian dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f KUHP. Judi online secara khusus juga telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atas setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 207207
perjudian. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). UU ITE berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepen- tingan Indonesia (Pasal 2 UU ITE). Ancaman terhadap tindak pidana penjudian yang diatur di KUHP dan judi online yang diatur di UU ITE dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pengaturan ancaman pidana tersebut juga diharapkan menjadi peringatan kepada masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan judi online karena akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan mengakibatkan kecanduan. Oleh karena judi online menjadi sangat urgen dilakukan untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia sebagaimana salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. itu, upaya pemberantasan UPAYA PEMBERANTASAN JUDI UPAYA PEMBERANTASAN JUDI ONLINE ONLINE Harapan mendapat keuntungan besar secara instan dari bermain judi online membuat fenomena ini makin marak di masyarakat. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk memberantas judi online karena dianggap merugikan rakyat kecil (Nugraheny & Santosa, 2023). Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas judi lain, pertama, pemutusan akses online, antara konten digital berunsur perjudian. Kominfo sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten tersebut dengan rincian pada Tabel 2. 208208 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 Tabel 2. Pemutusan akses konten digital yang mengandung unsur perjudian Tahun Jumlah Konten 2018 84.484 2019 78.306 2020 80.305 2021 204.917 2022 (sampai 22 Agustus 2022) 118.320 Total 566.332 Sumber: Kominfo, 2022 Jumlah konten perjudian yang di-take down semakin bertambah. Menkominfo telah melakukan pemutusan akses 392.652 konten perjudian di sosial media dalam periode 18 Juli-11 Oktober 2023, berupa internet protocol (IP) 205.910 konten, file situs sharing 16.304 konten, dan media sosial 170.438 konten. Mayoritas konten berasal dari Filipina dan Kamboja (Prabowo, 2023). Pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber serta laporan dari masyarakat dan instansi pemerintah atas konten yang memiliki unsur perjudian. Patroli siber yang dilakukan oleh Kominfo didukung oleh sistem pengawas situs internet negatif atau AIS yang dioperasikan selama 24 juga jam (kominfo.go.id, 2022). Menkominfo mengeluarkan Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023 untuk mempercepat pemberantasan konten judi online dan menjaga ruang digital yang aman, sehat, positif, dan produktif (kominfo.go.id, 2023). Kedua, pemblokiran rekening yang terlibat aktivitas judi online oleh OJK. Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 Pasal 14, dan Pasal 52 ayat (4) huruf c angka 42 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan (UU P2SK) OJK berwenang Sektor Keuangan memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu. OJK juga terus melakukan fungsi sejumlah pengawasan melalui rekening bank yang digunakan untuk tujuan melawan hukum. Penguatan tata kelola industri pemeriksaan
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 perbankan dilakukan OJK dengan menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Tata kelola menjadi hal fundamental pada pengelolaan kegiatan usaha bank untuk berkembang sehat dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai, etika, prinsip serta menjun- jung tinggi integritas (Bestari, 2023). Ketiga, menjalin kerja sama internasional dalam pemberantasan fenomena judi online. Anis Byarwati menyampaikan, untuk menyelamatkan pereko- nomian Indonesia, pemerintah perlu melakukan penanganan yang serius terhadap fenomena judi online. Mengingat pelaku judi online sebagian besar dari luar negeri maka pemerintah perlu melakukan kolaborasi internasional untuk mengatasi maraknya judi online, salah satunya dengan mengupayakan bergabung dengan Financial Action Task Force (FATF)(dpr.go.id, 2023). Upaya Indonesia untuk memperoleh hasil penilaian yang memuaskan untuk menjadi anggota FATF terus mendapatkan apresiasi dari negara anggota FATF. Apresiasi tersebut khususnya terkait kemajuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut telah digarisbawahi oleh mayoritas negara- negara dalam rangkaian pertemuan Plenary FATF pada 20 - 24 Februari 2023 di Paris (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023). REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Judi online memberikan berbagai dampak terhadap perekonomian negara, baik dampak negatif maupun positif. keberadaan dampak positif bukan berarti dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan pemerintah melegalisasi judi online. Namun, peme- rintah perlu melihat berbagai dampak negatif bagi masyarakat, pelaku judi online, dan perekonomian negara. Pemerintah telah melakukan upaya pemberantasan judi online. Namun, fenomena judi online semakin meluas di masyarakat. DPR RI, khususnya Komisi I, Komisi III, dan Komisi XI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih masif kepada masyarakat melalui edukasi dampak buruk dari judi online, literasi keuangan literasi digital mengenai itu perlu informasi, dan bahaya siber. Selain dilakukan, judi online, rehabilitasi untuk pecandu, dan penegakan terbukti melanggar hukum bagi pihak yang ketentuan dalam KUHP dan UU ITE. Secara bersamaan, perlu dilakukan upaya penciptaan dan lapangan kerja serta pengentasan perluasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pelaku judi online didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. investasi yang aman, layanan konsultasi untuk pelaku DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Bestari, N.P. (2023, 7 Oktober). Judi online makin meresahkan, OJK perintahkan blokir rekening. CNBC perintahkan-blokir-rekening Dipa, M. (Oktober 2, 2023). Pengamat ekonomi sebut praktik judi online timbulkan shadow economy negara. Harus diberantas, transaksi jumbo judi online berdampak perekonomian Indonesia. (2023, 5 Oktober). Parlementaria. Faiza, A.N. (2022, 30 April). Negara-negara yang melegalkan 397/40/negara-negara-yang-melegalkan- perjudian-1651255450/10 Indonesia. perekonomian pada bagi negatif perjudian. 209209
210210 Fridian, M, Dampak terhadap Indonesia. perekonomian Kominfo (2022, 22 Agustus). Penanganan judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Siaran Pers. k%2010%20juta%20rupiah Kominfo (2023, 15 September). Berantas judi online, Menteri Budi Arie instruksikan "sapu judol". Siaran Pers. judol/0/siaran_pers Mursid, F. (2023, 10 September). Sebanyak 9.052 situs pemerintah disusupi konten perjudian Republika.co.id. 2022. sejak konten-perjudian-sejak-januari-2022. Mustafid, A. (2023, 3 Oktober). Melegalkan judi daring?. 2023/10/01/melegalkan-judi-daring (2023, 14 Nugraheny, D.E. & Santosa, B. Oktober). Jokowi sebut "online" diberantas karena perintahkan rugikan rakyat kecil. judi online Januari Menkominfo judi POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 205 - 210 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Indonesia (2023, 24 Februari). Keuangan selangkah lebih dekat menjadi anggota Financial Action Task Force. [Siaran Pers] force.html Prabowo, K.W. (2023, 14 Oktober). 392 ribu konten judi online ditindak. Medcom.id. Rahayu, S.T.W. (2022). Penegakan hukum perjudian online menurut Undang-Undang ITE. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum. 5(2) Desember, 137-145. Rahman, A.F. (2023a, 20 Juli). Di ASEAN, judi Indonesia dan Brunei. online haram cuma cuma-indonesia-dan-brunei Rahman, A.F. (2023b, 11 Oktober). Menkominfo ultimatum Meta bersihkan konten judi slot online. Saraswati, N.K.C.D. (2023, 24 Agustus). Judi online merajalela, bagaimana dampaknya pada perekonomian Indonesia. Wartaekonomi.co.id. Untari, P.H. (2023, 10 Oktober). Ramai praktik jual rekening untuk judi online, OJK: dibeli Rp5 juta.
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 PENGATURAN CUTI AYAH (PATERNITY LEAVE) DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK SALI SUSIANA SALI SUSIANA ANALIS LEGISLATIF AHLI UTAMA ANALIS LEGISLATIF AHLI UTAMA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT @dpr.go.id sali.susiana@dpr.go.id sali.susiana RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Pasal tentang jumlah hari cuti ayah (paternity leave) menjadi salah satu pasal yang ditunda pembahasannya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di Komisi VIII DPR RI. Tulisan ini menganalisis ketentuan yang mengatur jumlah hari cuti ayah yang diusulkan oleh DPR RI dalam draf awal RUU KIA dan usulan pemerintah yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengaturan tentang jumlah hari cuti ayah harus dirumuskan secara hati-hati, mempertimbangkan kepentingan pekerja, pemberi kerja (pengusaha), dan siapa pihak yang akan membayar upah selama cuti. Tulisan ini merekomendasikan, apabila upah dibayar oleh pemberi kerja (pengusaha), cuti ayah maksimal 7 hari. Apabila upah akan ditanggung pemerintah melalui mekanisme tertentu (misalnya melalui jaminan sosial), cuti ayah direkomendasikan 14 hari. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara saat ini, pilihan pertama, yaitu cuti maksimal 7 hari, merupakan pilihan terbaik. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) merupakan salah satu RUU dari DPR RI yang menjadi RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022. Mengingat pembahasannya belum selesai pada tahun 2022, RUU ini kembali menjadi salah satu RUU prioritas pada 2023. Pembahasan RUU KIA di Komisi VIII DPR RI telah dimulai sejak 28 November 2022. Hingga saat ini, Panitia Kerja (Panja) RUU KIA telah melakukan beberapa kali rapat dengan Kemen- terian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai leading sector pembahasan RUU ini. Salah satu yang mengemuka dalam rapat Panja RUU KIA yaitu perdebatan tentang jumlah hari cuti ayah (paternity leave), yang diatur dalam Pasal 6 RUU KIA. Cuti ayah dapat diambil jika istri melahirkan atau keguguran. Terdapat perbedaan tajam mengenai jumlah hari cuti ayah dalam draf versi DPR RI dengan yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun pemerintah. Dalam draf versi DPR RI, ayah diberi cuti 40 hari ketika ibu ibu keguguran. melahirkan dan 7 hari ketika Sementara dalam DIM pemerintah, ayah diberi cuti 2 hari jika ibu melahirkan atau mengalami keguguran. Menjadi menarik kemudian untuk menganalisis berapa jumlah hari yang ideal untuk cuti ayah. yang Tulisan ini akan menganalisis mengenai cuti ayah tersebut. Pembahasan diawali paparan mengenai cuti perbandingan dan manfaatnya, pengaturan tentang cuti ayah di beberapa negara, pengaturan tentang cuti ayah dalam RUU KIA, dan diakhiri dengan pilihan rekomendasi mengenai jumlah hari yang ideal untuk cuti ayah. ayah 211211
CUTI AYAH DAN MANFAATNYA CUTI AYAH DAN MANFAATNYA Cuti ayah merupakan cuti yang diperuntukkan bagi laki-laki yang akan menjadi ayah karena istrinya akan melahirkan bayi (Addati, et al., 2014, p. 52). Menurut Demmot (2001) sebagaimana dikutip Ariyani (2017, p. 354), cuti ayah sebagai bagian dari parental leave mulai diperkenalkan di Hongaria tahun 1967 dan Swedia tahun 1974. Cuti ayah makin populer ketika pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, memberlakukan cuti ayah di perusahaannya pada tahun 2016 (Ariyani, 2017, p. 355). Selama cuti dua bulan, karyawannya tetap mendapat upah penuh. Tahun sebelumnya, Zuckerberg mengambil cuti untuk menyambut kelahiran anak pertamanya. Paternity leave bertujuan memberikan kesempatan kepada suami untuk membantu istrinya sebelum dan sesudah melahirkan. Periode tersebut sangat krusial bagi terutama untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya. Di samping itu, cuti ayah bermanfaat agar anak yang baru lahir memiliki kedekatan (bonding attachment) dengan orang tuanya, terutama ayah. International Labour Organization/ILO menyatakan cuti ayah merupakan hal penting untuk memberikan hak dan tanggung jawab pengasuhan kepada laki-laki (International Labour Organization, 2022, p.3). Cuti ayah juga mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga (Ulfa, 2023). seorang istri, Hasil riset yang dilakukan lembaga konsultan internasional McKinsey (Colantuoni et al., 2021, pp. 3-5) menunjukkan, cuti ayah bermanfaat untuk keluarga karyawan dan perusahaan. Pertama, memperkuat hubungan dengan pasangan. Sebanyak 90 persen responden menyatakan hubungan dengan pasangan menjadi juga berkontribusi dalam mengurangi insiden depresi pascamelahirkan yang banyak dialami ibu. lebih kuat. Cuti ayah jawab yang setara. Kedua, distribusi tanggung yang mengambil cuti berkesempatan Suami membangun fondasi yang menjadi dasar pembagian tanggung jawab yang lebih merata berkaitan dengan anak di masa depan. Cuti ayah memengaruhi 212212 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 keputusan orang tua untuk mengalokasikan sumber daya pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan lainnya. Ketiga, bonding dengan anak. Periode cuti ayah yang lebih lama menghasilkan ikatan yang lebih erat antara ayah dan anak. Keempat, manfaat finansial. Cuti ayah menyamakan kedudukan bagi ibu yang bekerja dan mengurangi kesenjangan upah berbasis gender. Cuti membantu suami mendukung karir pasangan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kelima, meningkatkan produktivitas. Responden mengaku menjadi lebih produktif, berenergi, dan termotivasi untuk tetap bekerja di perusahaan mereka setelah mengambil cuti. Berbagai pendapat dan hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa cuti ayah memiliki banyak manfaat. Dalam Naskah Akademik (NA) RUU KIA, terdapat urgensi pengaturan cuti ayah. Pertama, lebih banyak waktu untuk agar ayah memiliki mendampingi setelah persalinan. Kedua, masa nifas atau masa pasca- (postpartum) merupakan masa yang melahirkan penuh tekanan dibandingkan masa kehamilan bagi seorang ibu yang baru melahirkan cenderung mengalami emosi yang labil, seperti mudah sedih dan tersinggung akibat ketidakstabilan hormon. Pada fase itu, ibu sangat rentan mengalami postpartum depression (depresi setelah melahirkan) dan baby blues syndrome (gangguan suasana hati setelah melahirkan). Peran dan dukungan ayah berkontribusi secara signifikan bagi kondisi fisik dan mental ibu dalam melewati fase tersebut. istrinya sebelum dan ibu. Secara psikologis, Ketiga, pengaturan cuti ayah diharapkan dapat membantu memutus rantai budaya patriarki di Indonesia yang selama ini masih menganggap bahwa pengasuhan anak adalah urusan domestik yang menjadi tanggung jawab perempuan. Keempat, cuti untuk ayah juga bermanfaat dalam membangun pembagian kerja domestik yang lebih seimbang, sekaligus membantu suami istri mencari formula yang tepat dalam pembagian tugas domestik dan pengasuhan ketika nanti keduanya sudah kembali
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 bekerja. Kelima, dengan cuti ayah, laki-laki akan semakin memahami bahwa pekerjaan domestik, terutama mengurus anak, adalah pekerjaan berat yang membutuhkan waktu dan energi yang besar. Oleh karena itu laki-laki akan lebih mudah menga- presiasi pekerjaan perempuan sekaligus mening- katkan kualitas hubungan antara ayah dan ibu. Sebagaimana dinyatakan dalam NA RUU KIA, dukungan ayah berkontribusi signifikan bagi kondisi fisik dan mental ibu yang baru saja melahirkan dan rentan mengalami depresi. Setelah melahirkan, seorang ibu dapat terkena sindrom yang disebut dengan postpartum syndrome. Termasuk ke dalam sindrom ini adalah baby blues syndrome. Sindrom ini biasanya terjadi pada dua minggu pertama (14 hari) setelah kelahiran (Dewi, 2018, p. 4), dengan saat terburuk atau mencapai puncaknya pada hari ke-3 hingga hari ke-5 sesudah kelahiran (Fitriana & Nurbaeti, 2016, p. 3). Selama mengalami sindrom tersebut, kehadiran ayah untuk mendampingi ibu melalui masa-masa terberat itu sangat diperlukan. Meskipun banyak manfaat cuti ayah, namun penerapan cuti ini masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar laki-laki mengaku khawatir akan mengalami diskriminasi secara profesional, kehilangan kenaikan gaji dan promosi, dipinggirkan, atau bahkan diejek jika mengambil cuti ayah (Cox, 2021). Sementara dari sisi pengusaha, cuti ayah dikhawatirkan akan mengganggu operasional perusahaan (Sandi, 2022). CUTI AYAH DI BEBERAPA NEGARA CUTI AYAH DI BEBERAPA NEGARA Di Finlandia, ketika seorang laki-laki menjadi ayah, berhak mengambil cuti 54 hari untuk meluangkan waktu bagi bayinya. Di Swedia, orang tua baru berhak mendapatkan cuti 480 hari dan tetap mendapat bayaran sebesar 80% dari gaji. Ratusan itu bisa diambil sesuai kebutuhan, hari cuti termasuk cuti wajib 90 hari setelah anak lahir. Waktu cuti 480 hari itu pun dapat terus berlaku hingga anak berusia 8 tahun. Di Jepang, pekerja laki-laki dan perempuan dapat mengambil cuti melahirkan selama 1 tahun. Pengaturan cuti ayah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. Pengaturan Cuti Ayah di Beberapa Negara Negara Lama Cuti Jepang 12 bulan (365 hari), upah dibayar oleh pemerintah Islandia 12 bulan (365 hari), terdiri dari cuti ibu 5 bulan dan cuti ayah 5 bulan, sisa 2 bulan dapat dibagi dan diputuskan pemakaiannya sesuai kesepakatan pasangan. Norwegia 15 minggu (105 hari), upah dibayar dari jaminan sosial Swedia cuti wajib 90 hari setelah anak lahir dengan upah tetap dibayarkan perusahaan maksimal 480 hari (tetap mendapatkan upah 80% dari gaji) Islandia 3 bulan (90 hari) Slovenia 12 minggu (84 hari) Finlandia 54 hari (70% upah dibayar dari jaminan sosial) Kanada 5 minggu (35 hari) Perancis 4 minggu (28 hari), 3 hari pertama upah dibayar oleh perusahaan, 25 hari melalui jaminan sosial Lituania 30 hari Portugal 20 hari, upah dibayar dari jaminan sosial Denmark 14 hari Australia 14 hari Estonia 14 hari Singapura 14 hari Bangladesh 10 hari Kamboja 10 hari Filipina 7 hari Serbia 7 hari, upah dibayar perusahaan Hungaria 5 hari (100% upah dari asuransi kesehatan) Uni Emirat Arab 3 hari Belanda 2 hari Yunani 2 hari Sumber: diolah, 2023 213213
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah hari untuk cuti ayah di setiap negara sangat bervariasi, mulai dari 2 hari hingga 1 tahun. Setiap negara juga mengatur syarat tertentu jika seorang ayah akan mengambil cuti ayah. Sebagai contoh, di Singapura seorang warga negara Singapura berhak mengajukan paternity tunjangan penuh dari pemerintah jika memenuhi persyaratan berikut: (1) anak berkewarganegaraan Singapura; (2) telah menikah secara resmi dengan calon ibu yang akan melahirkan; (3) untuk pekerja: minimal telah bekerja terus menerus selama 3 bulan sebelum kelahiran anak; (4) untuk wiraswasta, minimal telah menekuni usaha selama 3 bulan sebelum kelahiran anak dan berpotensi kehilangan penghasilan selama cuti ayah (Ariyani, 2017, pp. 355-356). Dengan demikian, di Singapura tidak hanya pekerja yang mendapatkan tunjangan jika mengajukan cuti ayah, melainkan juga mereka yang berprofesi sebagai wiraswasta. leave dengan negara-negara maju (15 dari 24 negara); dan (3) sistem campuran, ditemukan di tiga negara (Addati et al., 2014, p. 9). Pengaturan cuti ayah di berbagai negara tersebut dapat menjadi referensi untuk merumuskan cuti ayah dalam RUU KIA. Terkait jumlah hari, Indonesia dapat mengadopsi kebijakan yang diberlakukan oleh sesama negara anggota ASEAN, yaitu Filipina (7 hari). Sehubungan dengan pihak yang membayar upah selama cuti, terdapat 3 pilihan, yaitu upah dibayar secara penuh oleh pengusaha; kombinasi antara pengusaha dan pemerintah; atau ditanggung penuh oleh pemerintah. Setiap pilihan ini tentu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. PENGATURAN CUTI AYAH DALAM PENGATURAN CUTI AYAH DALAM RUU KIA RUU KIA Tabel 1 juga menunjukkan bahwa selama menjalan- kan cuti ayah, sumber upah yang diperoleh seorang ayah yang mengajukan cuti juga berbeda-beda, mulai dari pihak perusahaan secara mandiri, sharing antara perusahaan dan pemerintah, hingga murni tunjangan dari pemerintah negara tersebut. Berdasarkan data dari ILO, cuti ayah dibayarkan di 70 negara. Pengaturan di tiap negara dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, berdasarkan pihak yang menanggung/membayar upah selama cuti, yaitu: (1) menjadi tanggung jawab pemberi kerja, ditemukan di 45 negara (57%), 24 negara di antaranya berada di Afrika; (2) melalui jaminan sosial, ditemukan di 22 negara (28%), terutama di Dalam RUU KIA, cuti ayah disebut dengan cuti pendampingan. Jumlah hari cuti ayah dalam RUU KIA jika dibandingkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker). Dalam UU Naker, pekerja laki-laki yang mengajukan cuti karena istrinya melahirkan atau mengalami keguguran, tetap mendapatkan upah selama 2 hari [Pasal 93 ayat (4) huruf e]. lebih banyak Terdapat perbedaan jumlah hari yang sangat tajam antara cuti ayah yang diusulkan oleh DPR RI dengan usulan pemerintah yang terdapat dalam DIM RUU yang disusun pemerintah. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Perbandingan Rumusan tentang Cuti Ayah dalam RUU KIA RUU dari DPR RI DIM Pemerintah Pasal 6 (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti pendampingan: a. melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari; atau b. keguguran paling lama 7 (tujuh) hari. Pasal 6 (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan hak cuti pendampingan: a. melahirkan selama 2 (dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari berikutnya sesuai kesepakatan; atau b. keguguran selama 2 (dua) hari. Sumber: diolah, 2023 214214
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 Mengingat tajamnya perbedaan jumlah hari cuti ayah antara yang diusulkan oleh DPR RI dengan usulan pemerintah, maka pembahasan tentang substansi ini, bersama dengan substansi tentang cuti ibu, masih di-pending oleh Panja RUU KIA. Satu hal yang belum secara jelas diatur dalam RUU KIA mengenai cuti ayah adalah siapa pihak yang akan membayar upah selama ayah menjalankan cutinya. Apabila melihat pengaturan di negara lain, maka ketika jumlah hari cuti ayah relatif banyak, maka upah pekerja biasanya ditanggung bersama antara pihak perusahaan dan pemerintah melalui mekanisme jaminan sosial atau asuransi kesehatan. Hal ini misalnya dipraktikkan oleh Perancis. Dari 28 hari cuti ayah, 3 hari pertama upahnya dibayar oleh perusahaan, sedangkan 25 hari sisanya dibayar oleh pemerintah negara tersebut melalui jaminan sosial. Sementara di Jepang, cuti ayah selama 1 tahun, upah seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Berbeda lagi dengan Serbia, selama 7 hari cuti ayah, upah seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Jumlah hari yang banyak dalam cuti ayah memang ideal, karena akan semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh anggota keluarga, baik istri, suami, juga maupun anak. Namun demikian perlu dipikirkan dari aspek kepentingan perusahaan. Setiap perusahaan selain berorientasi pada untuk juga memerlukan keuntungan operasional perusahaan, terlebih pascapandemi Covid-19, di mana banyak perusahaan yang baru mulai bangkit untuk memulihkan bisnisnya. Di setiap kemampuan samping perusahaan dapat berbeda-beda tergantung dari berbagai memengaruhinya. yang faktor lebih memilih Dikhawatirkan perusahaan akan memberhentikan pekerjanya dan merekrut pekerja baru sehingga tidak perlu membayar upah pekerja yang mengambil cuti ayah. dana itu, finansial Alternatif lainnya adalah dengan membatasi perusahaan yang diwajibkan untuk membayarkan upah selama cuti ayah. Misalnya, hanya perusahaan besar dengan nilai investasi tertentu dan jumlah karyawan tertentu yang wajib membayar upah, sementara perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut, upahnya akan ditanggung pemerintah melalui mekanisme tertentu, misalnya jaminan sosial. Namun demikian, pengaturan seperti ini dan memerlukan pengawasan yang ketat. Di sisi lain kemampuan keuangan negara untuk membayar juga masih dipertanyakan. akan lebih sulit implementasinya Oleh karena itu, pengaturan tentang jumlah hari cuti ayah harus dirumuskan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja, pemberi kerja (pengusaha), dan siapa pihak yang akan membayar upah selama cuti. Perlu dicari solusi terbaik (win win solution) sehingga kepentingan semua pihak terakomodasi. REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN ini merekomendasikan agar sebelum Tulisan memutuskan ayah, perlu dipertimbangkan kembali siapa pihak yang harus membayar upah selama cuti ayah. Apabila upah dibayarkan oleh pemberi kerja (pengusaha), jumlah hari cuti maksimal 7 hari, dengan pertimbangan kemampuan perusahaan untuk membayar upah. Jumlah sebanyak 7 hari ini dipilih karena ibu sudah melewati puncak masa krisis postpartum syndrome yang terjadi pada hari ke-3 hingga hari ke-5 setelah melahirkan. Namun, apabila upah sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme tertentu (misalnya melalui jaminan sosial), cuti ayah direkomendasikan sebanyak 14 hari, dengan pertimbangan bahwa post partum syndrome, termasuk baby blues syndrome terjadi pada 14 hari pertama setelah melahirkan. Dengan mempertim- bangkan kondisi keuangan negara saat ini yang masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti situasi geopolitik, perubahan iklim, dan disrupsi dari digital ekonomi, maka pilihan pertama, yaitu cuti maksimal 7 hari, merupakan pilihan terbaik. jumlah hari cuti 215215
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Addati, L., Cassirer, N., & Gilchrist, K. (2014). Maternity and paternity at work: Law and (L. Addati, Ed.). practice across the world International Labour Office. _242615.pdf Ariyani, D. (2017). Paternity leave (Cuti Ayah): Apa, Bagaimana, dan untuk Apa? Yin Yang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak, 12(2), 351- 366. Colantuoni, F., Diome-Deer, W., Moore, K., Rajbhandari, S., & Tolub, G. (2021, March 5). A fresh look at paternity leave: Why the benefits extend beyond the personal. McKinsey. Cox, J. (2021, Juli 19). Kesetaraan Gender dan Problematika Para Ayah Mengambil Cuti Kelahiran Anak. BBC. indonesia/vert-cap-57766810 Dewi, N.W.S.P.K. (2018). Penyembuhan baby blues syndrome dan post-partum depression melalui chandra namaskara dan brahmari pranayama. Jurnal Yoga dan Kesehatan, 1(1), 1- 10. 216216 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 211 - 216 Fitriana, L.A., & Nurbaeti, S. (2016). Gambaran kejadian postpartum blues pada ibu nifas berdasarkan karakteristik di Rumah Sakit Umum Tingkat IV Sariningsih Kota Bandung. Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, 2(1), 44-51. (2022, International Labour Organization. Oktober). Perawatan pada pekerjaan di Indonesia: Berinvestasi pada cuti dan layanan perawatan untuk dunia kerja yang lebih setara gender. pdf Sandi, F. (2022, Juni 23). DPR Usul Cuti Lahir Suami 40 Hari, Pengusaha Ancam Begini. CNBC Indonesia. begini Ulfa, M. (2023, Mei 23). Mendorong Kebijakan Cuti Ayah untuk Tingkatkan Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Keluarga. Green Network. keluarga/ ILO.
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 SEKOLAH RAMAH ANAK: KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH SULIS WINURINI SULIS WINURINI ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT @dpr.go.id sulis.winurini@dpr.go.id sulis.winurini RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Angka kekerasan anak di dalam lingkungan pendidikan Indonesia masih memprihatinkan. Padahal, pemerintah sudah memiliki Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai salah satu kebijakan pencegahan kekerasan anak di sekolah sejak Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan pada 2006. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan SRA dan mengusulkan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna memperkuat SRA. Hasil pembahasan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan SRA ditentukan oleh kualitas sumber daya dan komitmen semua pihak, tetapi sayangnya belum semua sekolah mampu memaksimalkan potensi sumber dayanya dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk pencegahan kekerasan anak. Pemantapan setiap tahapan dalam SRA masih diperlukan. Komisi VIII DPR perlu mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan SRA, termasuk pemantauan dan evaluasi secara berkala. Komisi X DPR juga perlu mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengkaji solusi terkait permasalahan pendidikan yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam implementasi SRA. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dalam tujuan pembangunan nasional. Selain harkat dan martabat, dalam diri anak juga melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perse- rikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Negara melalui pemerintah berkewajiban menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya kasus kekerasan anak di lingkungan pendidikan menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam riset yang dilakukan LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) terhadap 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 menunjukkan 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70% (Qodar, 2015). KPAI mencatat, dari 153 kasus pengaduan kekerasan fisik dan perundungan selama tahun 2019, 44% kasus dilakukan oknum guru dan kepala sekolah, 30% dilakukan antarsiswa, dan 13% dilakukan siswa kepada guru (Fatiara & Hidayati, 2019). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menyebutkan, 717 anak menjadi korban kekerasan di sekolah pada 2021. Dari jumlah tersebut, 34,74% kekerasan dilakukan guru dan 27,39% kekerasan dilakukan teman atau pacar (Hendriyanto, ,2022). Hasil survei Asesmen Nasional tahun 2022 menyebutkan sebanyak 34,51% peserta 217217
didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, lalu 26,9% peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% berpotensi mengalami perundungan (Humas Kemendikbudristek, 2023). SIMFONI PPA menyebutkan kekerasan anak di sekolah mengalami peningkatan dari 7,6% menjadi 8,7% di Januari hingga Agustus 2023 (Ihsan, 2023). Kekerasan yang terjadi dari tahun ke tahun menun- jukkan masih rentannya kehidupan anak dalam lingkungan pendidikan. Berbagai regulasi terkait perlindungan anak belum terlihat implikasinya. Hal ini turut diperkuat hasil Rapor Pendidikan yang baru dirilis Kemendikbudristek. Iklim keamanan sekolah, yaitu sejauh mana kondisi sekolah memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, mengalami penurunan di tingkat SMP sederajat dan SMA sede- rajat pada 2022. Indikator iklim keamanan sekolah jenjang SMP sederajat turun 2,96 poin, yaitu skor 68,25 pada 2021 menjadi 65,29 pada 2022. Sedang- kan iklim keamanan sekolah jenjang SMA sederajat turun 5,09 poin, yaitu skor 71,96 pada 2021 menjadi 66,87 pada 2022. Adapun iklim keamanan sekolah di tingkat SD/MI sederajat mengalami kenaikan tipis 1,61 poin, yaitu skor 66,57 pada 2021 menjadi 68,18 pada 2022 (Ihsan, 2023). Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, untuk mengatasi persoalan kekerasan anak di satuan pendidikan atau sekolah. SRA menekankan pemenuhan dan pelindungan hak anak di dalam lingkungan sekolah supaya anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam pendidikan secara wajar tanpa intimidasi juga merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota (KLA) sebagaimana diatur dalam Layak Anak Peraturan Pemberdayaan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemerintah menargetkan wilayah kabupaten dan provinsi di Indonesia sudah masuk kategori layak anak pada tahun 2030 untuk mengisi kekerasan. Kebijakan SRA Negara seluruh 218218 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 bonus demografi tahun 2045. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan SRA sebagai kebi- jakan pencegahan kekerasan anak di lingkungan sekolah, dan menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsinya. SEKOLAH RAMAH ANAK SEKOLAH RAMAH ANAK Indonesia mengadopsi kerangka SRA dari UNICEF yang didasarkan pada prinsip hak anak sebagai- mana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (1990) dan instrumen hak asasi manusia internasional. Pengembangan SRA di Indonesia merupakan bentuk komitmen negara untuk mengimplementasikan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 28C ayat (1), menjamin bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28B ayat (2), menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya dengan mendukung partisipasi anak dalam setiap prosesnya. Konsep SRA diintegrasikan ke dalam bidang-bidang implementasi, mulai dari peraturan kurikulum, manajemen, kebijakan, sekolah, sarana prasarana, lingkungan, dan relasi antara pemangku kepentingan, dengan memperha- tikan prinsip-prinsip: (1) nondiskriminasi; (2) kepen- tingan terbaik bagi anak; (3) lingkungan yang meng- hormati martabat anak dan menjamin pengem- bangan holistik dan terintegrasi setiap anak; (4) penghormatan terhadap pandangan anak; dan (5) pengelolaan yang baik (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 MEKANISME PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK ANAK Pelaksanaan SRA diawali dengan beberapa tahap, yaitu tahap pembentukan dan tahap pengembangan. Satuan pendidikan yang berada pada tahap pemben- tukan disebut dengan tahap "MAU," sementara yang berada pada tahap pengembangan disebut dengan tahap "MAMPU." Baik dalam tahap pembentukan maupun pengembangan, pemerintah daerah dan satuan pendidikan sama-sama memiliki peranan. Kegiatan SRA ditujukan untuk mencapai 6 (enam) komponen penting. Pertama, kebijakan SRA, yaitu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan SRA. Kedua, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak. Ketiga, pelaksanaan kuriku- lum. Keempat, sarana dan prasarana ramah anak. Kelima, partisipasi anak. Keenam, partisipasi orang tua, alumni, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Jika satuan pendidikan telah memenuhi 6 (enam) komponen dan mendapatkan pendampingan serta fasilitasi dari pemerintah daerah, maka satuan pendidikan tersebut berada dalam tahapan "MAJU" dan siap membantu menggerakkan SRA ke satuan pendidikan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). lainnya SRA diterapkan melalui tahapan, yaitu persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, konsultasi anak, komitmen dari kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik, pembentukan Tim Pelaksana SRA, identifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan. Tahap perencanaan meliputi integrasi kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada sebagai komponen penting dalam pengembangan SRA ke dalam rencana kegiatan dan (RKAS). Tahap pelaksanaan anggaran sekolah meliputi pelaksanaan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lainnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). tiga dan pemangku kepentingan PELAKSANAAN SEKOLAH RAMAH PELAKSANAAN SEKOLAH RAMAH ANAK ANAK KemenPPPA (2021) mencatat, hingga Agustus 2021, jumlah sekolah yang telah menginisiasi SRA adalah 56.947 sekolah di 327 kabupaten/kota tersebar di 34 provinsi, atau baru 11,16% dari jumlah sekolah di Indonesia, padahal KLA sudah diinisiasikan sejak 2006. Pertumbuhan SRA yang belum signifikan salah satunya disebabkan karena kualitas pendidikan di cukup mampu memenuhi Indonesia kebutuhan SRA. SRA membutuhkan komitmen yang kuat dari pihak sekolah, termasuk siswa. Pihak sekolah harus mampu mengembangkan kebijakan SRA beserta program-program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya, sekaligus memiliki cara untuk melibatkan siswa di setiap sudah kegiatan SRA. Meskipun menyediakan pedoman, namun kreativitas dari pihak sekolah tetap diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dalam hal ini, sumber daya menjadi yang utama, yaitu kepala sekolah, guru, pihak lain yang ada di sekolah, siswa, termasuk juga sarana dan prasarana, dana tam- bahan, dan lainnya. Selain itu, struktur organisasi yang efektif juga dibutuhkan. Semua pihak harus memahami lingkup tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan kebijakan SRA, terutama pimpinan kebijakan sekolah dituntut untuk mampu mendu- kung dan memastikan Tim Pelaksana SRA bekerja secara optimal agar capaian setiap komponen yang tertuang dalam kebijakan SRA dapat tercapai. belum pemerintah Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih dihadap- kan berbagai masalah, di antaranya, pertama, masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan data Statistik Pendidikan 2022, pada tahun ajaran 2021/2022, mayoritas ruang kelas, khususnya SD dan SMP, berada dalam kondisi ringan dan sedang, akibat buruknya rusak perencanaan, usia yang sudah tua, hingga bencana alam. Kedua, pendidikan yang kurang merata akibat permasalahan persebaran sekolah dan penempatan guru. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Badan Perencanaan 219219
Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa kesenjangan partisipasi dalam dunia pendi- dikan masih terjadi, baik kesenjangan antarwilayah maupun sosial dan ekonomi. Kesenjangan wilayah tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi antarkabu- paten atau kota, salah satunya berimplikasi pada keterbatasan kualitas dan kuantitas guru. Sebagian besar guru sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1, tetapi guru yang sudah memiliki sertifikasi tidak mencapai 50% (Hamasy, 2023). Sementara itu, sebagian sekolah yang sudah menerapkan SRA nyatanya juga belum bebas dari permasalahan kekerasan anak. Berdasarkan hasil kajian cepat dalam evaluasi pelaksanaan SRA tahun 2019 terhadap 35.009 responden yang terdiri dari 8.628 tenaga pendidik dan 26.381 peserta didik, diketahui kasus kekerasan di dalam sekolah yang sudah berstatus SRA masih ditemukan. Untuk kasus kekerasan antarsiswa, sebanyak 46% siswa melihat adanya kekerasan yang dilakukan antara siswa lainnya. Untuk kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru, sebanyak 16% siswa melihat guru melakukan terhadap siswa. Kasus-kasus yang kekerasan mengancam anak pada sekolah yang sudah berproses menjadi SRA juga masih banyak (Kemen- terian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Data ini menunjukkan, keselarasan kerangka kebijakan dengan ketentuan perundang- undangan belum diikuti dengan pelaksanaan yang optimal. Masih adanya pihak-pihak yang belum memiliki pemahaman utuh mengenai kekerasan menandakan sosialisasi, belum maksimalnya pelatihan serta bimbingan teknis terkait hak anak. Pelibatan semua pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, serta tahapan nyatanya belum anak dalam setiap menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada banyak kasus, sekolah masih kesulitan mencapai komponen SRA. Sebagai contoh SDN Soropadan, Surakarta sudah menyediakan tata tertib dan penegakan kedisiplinan yang tertulis tanpa adanya hukuman fisik. Komunikasi juga sudah dilakukan dengan pihak koordinator pelaksana SRA kepada pihak sekolah terkait tata cara pelaksanaan 220220 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 SRA dan hak-hak anak, namun belum ada deklarasi secara bersama mengenai SRA. Sosialisasi dilaku- kan terbatas, yaitu ketika sedang rapat komite, pertemuan orang tua, dan pemberian pemahaman kepada peserta didik di kelas masing-masing. Pada banyak SRA di Yogyakarta, struktur organisasi khusus program SRA belum tersedia karena persiapan yang minim sehingga tidak sesuai dengan SOP (Maharani, 2021). Di SD Lab School FIP UMJ, kurangnya kesadaran dan partisipasi guru dan orang tua serta keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam implementasi SRA. Beberapa guru dan orang tua tidak terlalu mengenal prinsip-prinsip SRA sehingga mereka tidak mendukung penuh program SRA (Sekretariat KSPSTK, 2023). SMPN 4 Metro menyebutkan sumber daya finansial dan sarana prasarana merupakan faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan SRA karena dana untuk mengimplementasikan SRA hanya diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Sowiyah, 2020). Sementara di SMPN 13 Semarang, belum meratanya sosialisasi terhadap pendidik terkait pembelajaran ramah anak dan kurangnya partisipasi warga sekolah terhadap program SRA menjadi persoalan (Muftiani, 2021). Kurangnya komunikasi yang intensif antara sekolah dengan orang tua siswa dirasakan banyak sekolah. Padahal, hasil penelitian UNICEF (Hajaroh et al., 2017) menyebutkan sekolah yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dari keluarga dan masyarakat serta menggunakan pendekatan peda- gogi berpusat pada anak memiliki kondisi lebih kuat untuk belajar. Siswa merasa lebih aman, didukung, terlibat, dan percaya orang dewasa di sekolah mendukung inklusi dan keberhasilan setiap siswa. Pelaksanaan SRA yang optimal akan memberikan dampak positif. SRA berimplikasi pada meningkat- nya kualitas pembelajaran. Guru-guru menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan anak- anak, sehingga dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang lebih efektif dan memperhatikan keseimbangan antara aspek kognitif dan emosional anak. SRA membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak, menjamin hak dan kebutuhan anak-anak, serta memberikan
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 perlindungan terhadap perilaku yang tidak sehat atau tidak aman. Hasil penelitian UNICEF (2009 dalam Hajaroh et al., 2017) memperlihatkan, SRA efektif melibatkan para pemangku kepentingan untuk menciptakan sekolah dengan kondisi yang merefleksikan keefektifan, pengajaran dan pembe- lajaran yang berfokus pada anak. SRA mendorong tentang bagaimana pendidik untuk berpikir melayani seluruh anak. Para pemangku kepentingan menyatakan bahwa SRA mengubah cara mereka dan orang lain dalam berpikir tentang pendidikan. LANGKAH STRATEGIS LANGKAH STRATEGIS Untuk mengoptimalkan pelaksanaan SRA dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, sekolah dan pemerintah, yaitu melalui Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak (Sekber SRA), baik di tingkat pusat maupun daerah perlu memantapkan perannya di setiap tahapan, mulai persiapan, perencanaan, pelaksa- naan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, sosialisasi perlu diperkuat dengan menyasar semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepala sekolah, tim SRA, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Sekolah perlu merancang kebijakan antikekerasan yang mengacu pada Peraturan KemenPPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan tersebut harus jelas, rinci, dan implementatif, dan disusun bersama-sama dengan melibatkan semua warga sekolah, termasuk siswa. Selanjutnya, para guru diberikan pembekalan tentang kekerasan dan dampaknya bagi anak, serta bentuk sanksi dan pendisiplinan yang edukatif, efektif, dan tanpa kekerasan. Kesepakatan untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun tidak hanya diterapkan warga sekolah, melainkan juga orang tua siswa. Selain itu, diperlukan mekanisme pengaduan yang jelas bagi korban maupun saksi, sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak. Untuk itu, sekolah perlu menyiapkan struktur dan aparatur khusus yang bertugas menyosialisasikan, mencegah, dan menangani kekerasan di sekolah. Pada tahap perencanaan, sekolah perlu merancang program inovasi dan proses penyusunan rencana, termasuk rencana kesinambungan program dan rencana kerja sama, khususnya dengan dinas atau lembaga yang sudah mempunyai program berbasis sekolah yang mendukung SRA. Perancangan program dilakukan menyesuaikan situasi, kondisi, kemampuan sekolah dan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, termasuk melibatkan siswa, bermitra dengan pemerintah, yayasan sebagai pemilik sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya (Kardinus, 2022). Sekolah perlu memastikan tidak ada buku pelajaran terhadap yang memuat kekerasan. Sebaliknya, nilai-nilai luhur agama dan budi pekerti dimasukkan ke dalam mata pelajaran di setiap tingkatan kelas dan menjadikan karakter antikekerasan sebagai salah satu aspek penilaian (Bhaga, 2022). Semua kebijakan, program, dan kegiatan diintegrasikan ke dalam RKAS. nilai-nilai permisif Pada tahap pelaksanaan, seluruh warga sekolah perlu bekerja sama menguji program yang sudah direncanakan dan disepakati bersama. Pemerintah perlu menguatkan pelaksanaan advokasi, pelatihan atau bimbingan teknis kepada sekolah, serta fasilitas dalam bentuk pendanaan, pelaksanaan program atau kegiatan, dan pemberian bantuan sarana prasarana kepada sekolah. Sekber SRA perlu mengoptimalkan pendampingan untuk membantu sekolah mencapai komponen dan standar SRA, termasuk melakukan pembenahan di dalam sistem pengelolaan informasi untuk keperluan perencanaan pengembangan SRA selanjutnya. Tahap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dilakukan pelaksanaan kinerja. Pemantauan dilakukan secara berjenjang sesuai hierarki fungsi mulai dari tingkat provinsi atau kabupaten/kota, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan untuk mengetahui program dan capaian 221221
tetapi setidaknya sesuai dengan kebutuhan, tahun untuk dilakukan satu kali dalam satu mengetahui dan dampaknya terhadap pemenuhan dan perlindungan anak di sekolah. efektivitas program SRA REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Komisi VIII DPR perlu mendorong dan mengawasi KemenPPPA untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan SRA, termasuk pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam rangka mengidentifikasi dan menindaklanjuti permasalahan kekerasan anak. Untuk mempermudah pemantauan, diperlukan database terpusat terkait pelaksanaan SRA dan outcome yang dihasilkan. Komisi X DPR juga perlu mendorong dan mengawasi Kemendikbudristek terkait permasalahan untuk mengkaji solusi pemerataan perihal terutama pendidikan, pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah di ini kerap menjadi setiap daerah yang selama permasalahan dalam perwujudan SRA. DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Bhaga, B. J. (2022). Konsep dasar sekolah ramah anak. Dalam Bhaga, Bertholomeus, et al. Sekolah ramah anak: Teori dan praktik. (pp. 1- 16). Literasi Nusantara. Fatiara, N., & Hidayati, N. (2019, Desember 30). KPAI: 153 kekerasan anak terjadi di sekolah pelakunya mayoritas guru. Hendriyanto. (2022, Mei 30). Yuk kenali bentuk Kekerasan di sekolah beserta solusinya. Kemendikbud.go.id. Hamasy, A. I. (2023, Juni 21). Sistem pendidikan Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Kompas.id. humaniora/2023/06/21/rpjm Hajaroh, M., Rukiyati, A. P., & Saptono, B. (2017). Analisis kebijakan sekolah ramah anak di kawasan pesisir wisata. CV Andi Offset. 222222 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 217 - 222 Humas Kemendikbudristek. (2023, Agustus 9). Nadiem luncurkan permendikbud pencegahan dan satuan pendidikan. Setkab.go,id. pendidikan/ (2023, September 27). Rapor Ihsan, D. pendidikan 2023, iklim keamanan sekolah turun di 7/094934571/rapor-pendidikan-2023-iklim- Kardinus, W. N. (2022). Panduan dan langkah- langkah menciptakan sekolah ramah anak. Dalam Bhaga, Bertholomeus, et al. Sekolah Ramah Anak: Teori dan Praktik. Literasi Nusantara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Pedoman Satuan 2021. Pendidikan Maharani, S. (2021). Analisis penerapan sekolah ramah anak dalam membentuk kenyamanan sekolah di SD Negeri Soropadan Surakarta. tidak dipublikasikan]. Universitas [Skripsi, Sebelas Maret. Muftiani, H. Implementasi program sekolah ramah anak guna menghindari tindak kekerasan terhadap anak di SMPN 33 Semarang. [Skripsi, tidak dipublikasikan]. Universitas Negeri Semarang. Qodar, N. (2015, Maret 15). Survei ICRW: 84 Anak Indonesia sekolah. alami-kekerasan-di-sekolah Sekretariat 28). Implementasi sekolah ramah anak di SD Lab School FIP UMJ. Kemdikbud.go.id. Sowiyah. (2020). Manajemen sekolah ramah anak: Teori dan praktik. Graha Ilmu. penanganan di kekerasan tingkat SMA. SMP Ramah Tahun Anak (2021). alami di kekerasan KSPSTK. (2023, April
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENGABAIKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA? HARTINI RETNANINGSIH HARTINI RETNANINGSIH ANALIS LEGISLATIF AHLI UTAMA ANALIS LEGISLATIF AHLI UTAMA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT @dpr.go.id hartini.retnaningsih@dpr.go.id hartini.retnaningsih RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Pekerja masih mempermasalahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) karena dianggap merugikan mereka. Policy brief ini membahas masalah kesejahteraan pekerja dalam UU Cipta Kerja dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Alternatif kebijakan yang ditawarkan kepada Komisi IX DPR RI, yaitu (1) mendiskusikan kembali pasal-pasal krusial terkait kesejahteraan pekerja dalam UU Cipta Kerja; (2) mengawal implementasi UU Cipta Kerja, dan (3) membuka peluang revisi UU Cipta Kerja khususnya terkait masalah kesejahteraan pekerja. Rekomendasi Kebijakan untuk DPR RI (Komisi IX dan Komisi terkait), yaitu (1) mempelajari dan menjaring aspirasi terkait kesejahteraan pekerja, dan mendiskusikan dengan pihak terkait untuk mencari solusi; (2) melakukan pengawasan terhadap implementasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk materi peraturan pelaksananya; dan (3) melakukan pengumpulan data secara komprehensif sebagai persiapan jika harus dilakukan revisi UU Cipta Kerja. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Permasalahan seputar kesejahteraan pekerja yang mendorong aksi demo di berbagai tempat, menjadi perhatian kali melakukan demo menuntut peningkatan kesejah- teraan di antaranya berupa peningkatan upah atau kebijakan lain terkait nasib pekerja. Peristiwa terakhir yang menyita perhatian yaitu aksi demo pekerja menolak hasil judicial review UU Cipta Kerja, karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan serikat pekerja dan mengukuhkan tetap berlakunya UU Cipta Kerja. Aksi demo pekerja pekerja merupakan terhadap substansi UU Cipta Kerja yang dianggap mengurangi hak-hak atas kesejahteraan pekerja. pemerintah. sering Pekerja ketidakpuasan ekspresi Pada tanggal 2 Oktober 2023 MK menolak lima gugatan uji formil terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan oleh sejumlah serikat pekerja, dan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat ("MK tolak lima gugatan," 2023). Penolakan MK ini kembali mengusik rasa keadilan dan menambah kekecewaan kalangan terhadap pekerja, kesejahteraannya. Adapun lima perkara yang ditolak sebagai berikut (Fallahnda, 2023). terutama terkait harapan Perkara No. 54/PUU-XXI/2023, memohon UU No. 6 Tahun 2023 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meminta UU No. 11 Tahun 2020 diberlakukan kembali dengan memperhatikan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Perkara No. 50/PUU XXI/2023, memohon UU No. 6 Tahun 2023 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945. Perkara No. 46/PUU-XXI/2023, memohon UU No. 6 Tahun 2023 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945. 223223
Perkara No. 41/PUU-XXI/2023, memohon UU No. 6 Tahun 2023 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945. Perkara No. 40/PUU-XXI/2023, memohon uji formil dan materi, agar pembentukan UU No. 6 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kelima gugatan tersebut semuanya didasari oleh pemikiran kuat dari pekerja, yaitu masalah kesejahteraan. Hingga saat ini pekerja belum bisa menerima sepenuhnya UU Cipta Kerja, khususnya terkait pasal-pasal kesejahteraan pekerja seperti ketentuan tentang upah, PHK, pesangon, cuti, outsourcing, dan sebagainya. yang mengatur hal-hal Ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, saat ini dianggap lebih buruk dibanding ketentuan lama dalam UU No. 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Ketentuan dalam UU Cipta Kerja,dianggap kurang menghargai para pekerja dan lebih menguntungkan pengusaha. Sejak pember- lakuan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hingga penetapan Perpu tersebut menjadi Undang- undang melalui UU No. 6 Tahun 2023, banyak kritik dari pekerja baik terkait metode maupun substansinya. Kritik tersebut terkait berkurangnya kesejahteraan pekerja. Masalah yang dianggap krusial di antaranya mengenai upah, berkurangnya jumlah pesangon, outsourcing yang semakin luas cakupannya, dan kemudahan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Intinya, pekerja mempermasalahkan materi terkait kesejahteraan yang dianggap jauh berkurang dalam UUU Cipta lebih terjamin kesejah- Kerja. Pekerja merasa teraannya dengan ketentuan lama dalam UU Ketenagakerjaan. Policy brief ini membahas masalah kesejahteraan pekerja dalam UU Cipta Kerja, dan memberikan rekomendasi kepada Komisi IX DPR RI dalam rangka membuat dan/mengawal kebijakan yang lebih baik bagi kesejahteraan pekerja. 224224 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 PENOLAKAN PEKERJA PENOLAKAN PEKERJA Kalangan pekerja menolak sejumlah hal yang dianggap krusial dalam UU UU Cipta Kerja, Berdasarkan Siaran Pers Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat, 10 Agustus 2023, ada beberapa masalah krusial dalam UU Cipta Kerja, yang merugikan buruh. Pertama, batas waktu maksimal dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang semula paling lama 3 tahun dengan satu kali perpanjangan kontrak 2 tahun, dengan tambahan maksimal 1 tahun, menjadi maksimal 5 tahun. Buruh semakin tidak memiliki jaminan kepastian kerja dan menjadi sangat sulit diangkat menjadi pekerja tetap. Kedua, dihapuskannya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (outsourcing), sehingga semua buruh yang bekerja di berbagai jenis pekerjaan dapat dipekerjakan dengan sistem outsourcing. Ketiga, dihapusnya variabel "kebutuhan hidup layak" sebagai rujukan penghitungan upah tidak akan pernah minimum sehingga upah mencapai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga layak. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan yang 5/2023 menerbitkan Permenaker No. melegitimasi pemotongan upah buruh hingga 30% per bulan dan perubahan waktu kerja sepihak bagi buruh di sektor industri padat karya berorientasi ekspor. Keempat, Pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka proses PHK hanya melalui pemberitahuan pengusaha kepada buruh tanpa didahului dengan perundingan. Hal ini yang kemudian mengakibatkan ledakan angka PHK buruh sepanjang UU Cipta Kerja, diberlakukan. Kelima, Terjadinya pengurangan hak pesangon. Sebelum mencapai 32 bulan gaji, menjadi maksimal perhitungan 25 bulan gaji. Lebih jauh pengurangan pesangon buruh yang terkena PHK dengan alasan perusahaan merugi, tidak perlu diaudit berdasarkan ketentuan hukum. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, buruh yang terkena PHK karena perusahaan merugi namun tetap beroperasi, mendapatkan pesangon 2 kali ketentuan Peraturan Menteri (PMTK). Setelah UU Cipta Kerja, Tenaga Kerja menjadi 1 kali ketentuan PMTK. Untuk perusahaan PHK yang tutup akibat merugi, sebelumnya satu kali MPTK menjadi 0,5 PMTK.
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 Berbagai masalah tersebut masih terus bergulir dan menjadi bahan diskusi serta kritik di kalangan pekerja. UU Cipta Kerja, yang hingga kini membuat pekerja tidak puas tersebut merupakan UU yang dibuat dengan metode omnibus, untuk mengatasi masalah regulasi bisnis yang terlalu banyak. Menurut Aminulloh, dkk, (2022, pp. 3791-3798), UU Cipta Kerja, didesain dengan omnibus yang dapat menyeimbangkan antara ketiga tipe umum regulasi. Economic untuk memastikan efisiensi pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha. regulation, untuk mempromosikan Social internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor. Administrative regulation, untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta regulation, Pendapat Aminulloh dkk. tersebut menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja, merupakan sebuah produk kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan capaian agar sistem usaha menjadi lebih baik dan lebih simpel. Namun sayangnya, pengaturan pada klaster ketenagakerjaan belum sepenuhnya dapat diterima oleh pekerja. Dari sisi economic regulation, UU Cipta Kerja, dapat disebut baik karena memberi peluang efisiensi dan daya saing dunia usaha yang semakin luas sehingga perkembangan ekonomi nasional sangat terbuka untuk dicapai. Dari sisi social regulation, UU Cipta Kerja, memberi peluang bagi efektivitas dan efisiensi biaya dalam perusahaan, sehingga terbuka luas keuntungan yang akan semakin besar. Secara administrative regulation, UU Cipta Kerja dapat dikatakan baik karena mengatur secara lebih efisien tata cara pengurusan usaha sehingga menghindari biaya yang tinggi. Namun, dari ketiga upaya keseim- bangan tersebut justru membuat kesejahteraan pekerja menjadi berkurang dan perubahan sejumlah pasal dari UU Ketenagakerjaan serta penambahan beberapa pasal baru melalui metode omnibus dianggap tidak memihak pekerja. KESEJAHTERAAN PEKERJA YANG KESEJAHTERAAN PEKERJA YANG TERABAIKAN? TERABAIKAN? Kekecewaan pekerja terhadap UU Cipta Kerja, bukan masalah sepele. Bukan sekedar tidak setuju dengan UU baru yang dimaksudkan untuk memberi peluang seluas-luasnya bagi dunia usaha demi mendongkrak perekonomian nasional. Namun, bagi pekerja ada masalah besar yang menjadi ganjalan untuk masa depannya, yaitu masalah kesejahteraan dan kepastian kerja yang dinilai akan berkurang. Menurut Goodin (1999, dalam Satria, 2015, p. 2), kesejahteraan dan negara kesejahteraan menjadi individu dengan tujuan utama kehidupan tiap ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin masing-masing. Dalam dunia internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup, dan tingkat pendidikan yang diraih. tersebut, dapat Berdasarkan konsep Goodin diinterpretasikan kesenjangan persepsi antara negara dengan pekerja. Hal ini menyebabkan perbedaan sikap terhadap UU Cipta Kerja, karena pekerja menganggap UU Cipta Kerja,, khususnya akan mengurangi kesempatannya mencapai kesejah- teraan yang diharapkan. Sementara itu, negara memiliki persepsi yang sebaliknya, yaitu UU Cipta Kerja, yang didesain untuk membuka kesempatan luas bagi dunia usaha akan membuka peluang keuntungan bagi perekonomian nasional yang jauh lebih baik sehingga akan membawa dampak kesejahteraan yang lebih baik pula bagi pekerja. bahwa terjadi klaster ketenagakerjaan, Menurut Triwibowo dan Bahagijo (2006, p. 29), ada tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pertama, residual welfare state yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik, sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi. Kedua, institutional/ universalist welfare state yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif. Ketiga, social insurance welfare yang berupaya menempatkan social welfare (campur 225225
tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejah- teraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi integrasi fungsi konsep pemerintah, dunia usaha, dan buruh. ini dilakukan dengan Berdasarkan konsep Triwibowo dan Bahagijo tersebut maka kesejahteraan pekerja dapat dipandang sebagai bagian dari social insurance welfare yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dalam hal ini seharusnya masalah kesejahteraan pekerja dapat diakomodasi melalui UU Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur upaya kesejahteraan pekerja, seperti jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kedua jenis jaminan sosial ini akan terkait dengan upah atau penghasilan pekerja yang diatur dalam UU Cipta Kerja, kluster ketenagakerjaan. Dengan demikian, seharusnya pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan dapat menampung dan menuang- kan dengan baik aspirasi kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini materi tentang upah, pesangon, outsourcing, PHK, dan sebagainya yang terkait kesejahteraan pekerja seharusnya dapat dirumus- kan dengan baik seimbang antara secara kepentingan pekerja dan pengusaha. Menurut Ismono (2018, pp. 354-355), hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang terjalin antara pekerja dan pengusaha selaku pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan unsur pembentuknya yang terdiri dari unsur pekerjaan, unsur upah, dan unsur perintah. Ada 3 perspektif. Pertama, dalam perspektif pekerja, fungsi hukum ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan diskriminasi yang mungkin terjadi dalam suatu hubungan kerja. Kedua, dalam perspektif pengusaha, fungsi hukum ketenaga- kerjaan untuk mencapai tujuan ekonomi berupa keuntungan atau profit bagi perusahaan. Ketiga, dalam perspektif pemerintah, fungsi hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan hubungan industrial terwujudnya yang harmonis demi kemajuan dunia usaha. 226226 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 Berdasarkan konsep tersebut maka dalam hal ini ingin mencapai kesejahteraan melalui pekerja perjanjian hukum terkait pekerjaannya. Dengan perjanjian hukum itu diharapkan ada kenyamanan dalam bekerja. Dalam konteks ini seharusnya pasal- pasal dalam UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan dapat mengadopsi perspektif pertama, yaitu perspektif pekerja, yang melindungi pekerja dari eksploitasi sehingga mendapatkan kesejahteraan yang memadai. Selain itu perspektif ketiga juga perlu diadopsi dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Hubungan industrial yang harmonis salah satunya terkait dengan kesejah- teraan pekerja. Jika pekerja sejahtera maka mereka akan bekerja dengan baik dan perusahaan akan berjalan lancar serta potensi keuntungan yang besar semakin terbuka lebar. Menurut Chamdani (2022, p. 89), perbedaan kedudukan sosial ekonomi terkadang mengakibat- kan adanya kecenderungan korporasi berbuat sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Berdasar- kan konsep yang dikemukakan Chamdani, hubungan yang berbeda dalam kedudukan antara pengusaha dan pekerja tersebut dapat berdampak pada masalah kesejahteraan pekerja. Misalnya, berdasar- lebih mudah kan UU Cipta Kerja, pengusaha melakukan PHK. Hal ini tentu membuat pekerja tidak nyaman dan kesejahteraannya terancam. Penghapusan beberapa ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja berdampak penolakan terhadap UU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Salah satunya terkait pengupahan dan tenaga kerja asing (TKA). Ketentuan dalam UU Cipta Kerja, yang menghilangkan kewajiban TKA memiliki izin, dikhawatirkan akan menyebabkan jumlah pekerja asing di Indonesia tidak terkendali. Namun, hal ini kemudian dijelaskan dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja dan dipertegas dengan Pasal 4 PP No. 34 Tahun 2021 terkait ketentuan-ketentuan dalam mempekerjakan TKA. TKA di Indonesia diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor, bertukar teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja (TKI), serta perluasan kesempatan kerja. Indonesia
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 Masalah kesejahteraan pekerja juga merujuk Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Kemudian Pasal 5 UU Ketenagakerjaan berbunyi, "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan". Selanjutnya Pasal 6 "Setiap UU pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha". Dengan jelas bahwa ada dasar hukum yang demikian, memberikan perlindungan bagi kesejahteraan pekerja. Namun, hal ini tergantung bagaimana praktik di lapangan diimplementasikan dengan baik. Ketenagakerjaan menyebutkan, Menurut Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Bidang Perekonomian (2023), Yulius, UU Cipta Kerja, memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi. Selanjutnya dikemukakan bahwa, melalui UU Cipta Kerja, buruh dan pekerja akan lebih sejahtera. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, upah minimum buruh di Indonesia jauh lebih tinggi. Tingginya upah minimum tersebut membuat tingkat kompetitif produk dalam negeri menjadi kalah baik dalam perdagangan internasional maupun regional, karena upah yang tinggi tidak diiringi produktivitas yang tinggi. Dalam UU Cipta Kerja, ketentuan pesangon memang diturunkan dari 19x upah menjadi 17x upah, tetapi ditambahkan fasilitas- fasilitas seperti pendidikan dan nilai-nilai program kartu prakerja. Berdasarkan penjelasan dari Kemenko Perekonomian tersebut, terlihat bahwa Indonesia memang masalah upah minimum di rumit. Secara angka sudah terlanjur lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga, tetapi masalah produktivitas yang tidak seimbang menyebabkan perusahaan tidak efisien. ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DITAWARKAN DITAWARKAN Terdapat tiga alternatif kebijakan yang ditawarkan mengatasi permasalahan kesejahteraan pekerja dalam UU Cipta Kerja, pertama, DPR RI mendis- kusikan kembali pasal-pasal krusial UU Cipta Kerja. Masalah kesejahteraan pekerja yang mencakup masalah upah, outsourcing, PHK, dan sebagainya perlu didiskusikan kembali untuk mencapai titik temu antara pekerja dan pengusaha. Diskusi perlu dilakukan antara Komisi IX DPR RI dan komisi terkait lainnya di DPR RI (gabungan komisi) dan Pemerintah dengan mengundang para stakeholder dan pakar terkait hukum, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Melalui diskusi ini dapat dilakukan pemetaan tentang perlu atau tidaknya dilakukan revisi UU Cipta Kerja,, atau masalah kesejahteraan pekerja cukup diatur dalam peraturan pelaksana seperti melalui PP, Perpres, dan Permen. Kelebihan dari alternatif ini adalah diskusi mudah dilakukan. Jika dapat dicapai kesamaan persepsi dan kesepakatan maka solusi mengatasi masalah kesejahteraan pekerja akan mudah diperoleh. Kelemahannya, jika diskusi berlangsung lepas (tidak terkendali) tanpa menemukan solusi, masalah kesejahteraan pekerja tidak segera mendapatkan penyelesaian. Kedua, Komisi IX mengawal implementasi UU Cipta Kerja. Berdasarkan penjelasan pihak Kemenko Perekonomian, bahwa UU Cipta Kerja, sebenarnya dapat membuat pekerja lebih sejahtera maka UUU Cipta Kerja,harus diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak, tanpa penyimpangan dalam menjalankan amanah pasal-pasal terkait ketenaga- kerjaan. Melalui pekerja yang produktif, kesung- guhan pengusaha dalam mengelola perusahaan, dan kesungguhan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, diharapkan usaha akan berjalan lancar dan ekonomi berkembang baik, dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Kelebihan dari alternatif ini yaitu, Komisi IX DPR RI konsisten dengan UU Cipta Kerja. Namun, kekurangan dari alternatif ini, pekerja akan terus tidak puas dan berupaya mengkritik pasal-pasal terkait ketenagakerjaan yang dianggap merugikan atau mengurangi kesejahteraan pekerja. pemerintah Ketiga, Komisi IX membuka peluang revisi UU Cipta Kerja. Dalam hal ini DPR RI menjaring sebanyak- banyak aspirasi pekerja dan kemudian membuat inisiatif untuk melakukan revisi UU Cipta Kerja. Kelebihan dari alternatif ini ialah, jika Komisi IX DPR 227227
RI memiliki kehendak melakukan revisi UU Cipta Kerja, khususnya terkait kesejahteraan pekerja, maka hal ini sangat mudah dilakukan, karena DPR RI memiliki kekuasaan untuk menginisiasi revisi UU. Namun, kekurangan dari alternatif ini adalah Komisi IX DPR RI akan dianggap inkonsisten pada UU Cipta Kerja. REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Berdasarkan ketiga alternatif kebijakan tersebut, ada tiga rekomendasi yang dikemukakan dalam policy brief ini. Pertama, DPR RI (Komisi IX dan Komisi terkait) segera mempelajari dan menjaring aspirasi sebanyak-banyaknya terkait kesejahteraan pekerja, untuk kemudian mendiskusikannya dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Kedua, DPR RI terkait) melakukan (Komisi pengawasan implementasi UU Cipta Kerja, yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk materi terkait kesejahteraan peraturan pelaksananya pekerja. Ketiga, DPR RI (Komisi IX dan Komisi terkait) terus melakukan pengumpulan data secara komprehensif terkait implementasi UU Cipta Kerja. khususnya klaster ketenagakerjaan, dalam rangka persiapan jika harus dilakukan revisi UU Cipta Kerja IX dan Komisi DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Aminulloh, A., Said, Y.M., & Nachrawi, G. (2022). Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dalam peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia yang berbasis nilai keadilan sosial. Jurnal 3791-3798, Kewarganegaraan, Chamdani, Setiabudi, W., & Andarini, V. (2022). Pertanggungjawaban hukum oleh korporasi dalam tindak pidana terhadap pekerja di Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 1(1), 87-107. Fallahnda, B. (2023, Oktober 3). Apa isi UU Cipta Kerja 2023 yang ditolak buruh? Tirto.ID. 6(2), 228228 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 223 - 228 Goodin, R. E. (1999). The real worlds of welfare (2015). capitalism, dalam H. Satria Azizy. Mendudukkan kembali makna kesejahteraan dalam Islam. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS). Ismono, J. (2018). Hubungan kerja dalam perspektif HAM, ekonomi, dan pembangunan, Holrev, 2(1), 354-370. MK tolak lima gugatan serikat buruh dan kukuhkan UU Cipta Kerja - Apa yang digugat dan mengapa regulasi ini terus ditentang? (2023, Oktober 2). Triwibowo, D., & Bahagijo, S. (2006). Mimpi negara kesejahteraan. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 PETA JALAN LITERASI NASIONAL UNTUK SINERGI PEMBANGUNAN LITERASI ELGA ANDINA ELGA ANDINA ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT @dpr.go.id elga.andina@dpr.go.id elga.andina RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Literasi penting untuk SDM berkualitas di era global. Namun, kemampuan literasi membaca Indonesia masih rendah, yaitu peringkat ke-80 dari 85 negara berdasarkan survei PISA 2018. Hal ini disebabkan kurangnya sinergi antar-K/L dalam program literasi. Meskipun, Kemenko PMK mempunyai Peta Jalan Pembudayaan Literasi yang digunakannya untuk bersinergi dengan K/L lain. Pembudayaan literasi memerlukan kolaborasi. Peta Jalan Literasi Nasional diperlukan sebagai panduan utama program literasi nasional. Tulisan ini membahas urgensi Peta Jalan Literasi Nasional untuk sinergi dalam membudayakan literasi di Indonesia. Alternatif yang dapat dilakukan Komisi X DPR RI untuk memperkuat literasi adalah, pertama, merevisi UU Sistem Perbukuan atau membuat UU baru tentang pembentukan Peta Jalan Literasi Nasional dan arahan kebijakan literasi yang terintegrasi. Kedua, mendorong Perpres pembudayaan literasi, dengan mengadopsi Peta Jalan Pembudayaan Literasi. Alternatif pertama adalah alternatif yang lebih baik yang dapat dilakukan Komisi X DPR RI untuk memperkuat literasi. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Literasi merupakan kunci kemajuan bangsa. Dengan literasi, masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, eko- nomi, dan politik. Literasi dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memperluas kapabilitas individu dan kolektif, sehingga mengurangi kemis- kinan, meningkatkan partisipasi di pasar tenaga kerja, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Literasi berdampak positif pada kesehatan, karena masyarakat melek huruf dapat membuat pilihan hidup yang lebih baik bagi diri dan keluarganya. Organization for Economic Co-operation and Deve- lopment (OECD) (2012, p. 10) berpendapat literasi adalah komponen 'keterampilan dasar' yang penting bagi orang dewasa untuk bekerja di era ekonomi inovasi. Literasi mendukung generasi masa depan mengembangkan keterampilan dan kompetensi masa kini, seperti kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah, serta kualitas karakter seperti ketekunan, rasa ingin tahu, dan inisiatif. Ini sesuai laporan World Economic Forum (WEF) (2015, p.2), yang menunjukkan bahwa perubahan pasar tenaga kerja menuntut keterampilan berbasis kreativitas, inovasi, dan kolaborasi untuk menyokong pereko- literasi merupakan kemampuan nomian. Jadi, esensial untuk menghadapi tantangan zaman. Literasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Pada 2016, John W. Miller dari Central Connecticut State University mempublikasikan Indonesia di survei peringkat ke-60 dari 61 negara. Survei ini membuka mata pemerintah betapa lemahnya daya literasi bangsa. Kondisi ini mendorong lahirnya gerakan literasi nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016. Tujuannya untuk mening- katkan kemampuan literasi masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan, seperti gerakan literasi sekolah, pembudayaan kegemaran mem- baca, dan pengiriman buku bacaan oleh Kemen- terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, pengukuran literasi pada tahun-tahun berikutnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. literasi yang menempatkan 229229
Rendahnya literasi di Indonesia terlihat dari hasil asesmen OECD melalui Programme for International Student Assessment (PISA) dan The Programme for International Assessment of Adult Competencies Indonesia di (PIAAC). PISA 2018 menempatkan peringkat ke-80 dari 85 negara dalam kemampuan literasi membaca siswa usia 15 tahun (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2021, p.2). Hanya sekitar 30% siswa Indonesia mencapai level minimal kemampuan membaca, sedangkan rata-rata dari OECD sebesar 77%. PISA 2022, yang dirilis pada 5 Desember 2023, diperkirakan tidak ada perubahan signifikan dari pengukuran 2018 (Nua, 2023). PIAAC 2016 menem- patkan Indonesia di peringkat ke-35 dari 35 negara dalam hal kemampuan literasi orang dewasa (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2021, p.2). Pengukuran nasional literasi rendah dan stagnan. Rapor Indonesia masih Pendidikan Indonesia 2023 menunjukkan kemam- puan literasi murid di Indonesia di semua jenjang berada di level sedang. Rapor ini menggunakan data dari Asesmen Kompetensi Minimum dalam Asesmen Nasional 2022. Menurut Kementerian Pendidikan, (2023), hasil Kebudayaan, Riset, dan Teknologi capaian kemampuan literasi murid menunjukkan hanya sekitar 61,53% murid SD/MI/Sederajat literasi di atas minimum memiliki kompetensi (53,42%), 59% murid SMP/MTs/Sederajat memiliki kompetensi literasi di atas minimum (51,37%), dan 49,26% murid SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki kompetensi literasi di atas minimum (53,85%). Literasi murid dalam kategori sedang ini menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani. Tanpa Indonesia sulit literasi memadai, masyarakat mengembangkan kompetensi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. juga menunjukkan Untuk merespons rendahnya literasi ini, pemerintah telah berupaya melalui program literasi yang dilaksanakan beberapa kementerian/lembaga (K/L). Pemerintah pusat dan daerah juga berwenang untuk mengembangkan budaya literasi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang 230230 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 Sistem Perbukuan (UU Sistem Perbukuan). Namun, program literasi belum optimal karena kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan visi bersama antar-K/L. Kebijakan dan program juga berjalan terpisah, tanpa arahan bersama (Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2017, 2023). itu, diperlukan kebijakan terpadu Oleh karena sebagai panduan sinergisitas kerja lintas K/L dalam mengembangkan budaya Indonesia. Strategi jangka panjang yang komprehensif dan berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan literasi Indonesia secara terencana dan terukur. literasi literasi di Salah satu instrumen kebijakan yang dapat dijadikan arahan bersama untuk program literasi adalah Peta Jalan Pembudayaan Literasi yang dirumuskan Kementerian Koordinator Pembangu-nan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Peta jalan ini diharapkan mengarahkan program literasi dari berbagai K/L untuk meningkatkan sinergi dan budaya literasi. Namun, pemerintah belum mene- rima usulan pengadopsian kebijakan ini. Tulisan ini membahas urgensi Peta Jalan Literasi Nasional sebagai langkah strategis untuk mewujudkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik (sinergi) dalam membudayakan literasi di Indonesia. PEMBANGUNAN LITERASI BUTUH PEMBANGUNAN LITERASI BUTUH KOLABORASI KOLABORASI Kemenko PMK telah membuat Peta Jalan Pembudayaan Literasi sebagai dasar perencanaan dan komunikasi program literasi. Peta jalan ini diusulkan karena banyak K/L yang memiliki program literasi sendiri tanpa koordinasi. Ini disebabkan tingginya perhatian pemerintah terhadap kualitas literasi bangsa, sehingga setiap K/L mempunyai upaya dan program literasi sendiri. Menurut Molly Prabawati, Asisten Deputi Bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK, ada sebanyak 36 K/L memiliki program literasi. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya memiliki program literasi yang besar, yaitu Perpustakaan Nasional (Perpusnas); Kemendikbudristek, Kementerian Agama (Kemenag; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kemen- terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 Transmigrasi (Kemendes PDTT); dan Kementerian (Kemenkominfo) Informatika Komunikasi dan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2021). Sisanya memiliki program insidental dengan anggaran terbatas untuk meningkatkan literasi masyarakat. Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (2021) Gambar 1. Sinergi Lintas Kementerian dalam Pembudayaan Literasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2021, p.24) menyatakan bahwa program literasi harus melibatkan lintas K/L secara sektoral agar berdampak signifikan dan mencapai tujuan pembangunan manusia. Secara literasi menimbulkan parsial, masalah, seperti pemborosan anggaran dan rendahnya efektivitas. Beberapa masalah muncul karena program literasi tidak terkoordinasi, antara lain, sebagai berikut. pembudayaan Program dan target sasaran yang tumpang tindih. Program literasi dari berbagai K/L dapat menyebabkan tumpang tindih, baik target sasaran, materi, maupun anggaran. Hal ini dan dapat kebingungan. Misalnya, program literasi dari Kemendikbudristek dan Kemenag mungkin menyasar pelajar dengan rentang usia yang sama. Kurang koordinasi dan sinkronisasi. Program literasi dari berbagai K/L berjalan secara mandiri tanpa koordinasi yang baik. Akibatnya, literasi tidak tujuan nasional meningkatkan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, program literasi ini perlu disinkronkan agar saling mendukung dan menyelaraskan. Kesulitan pengawasan dan evaluasi. Program literasi yang terpisah menyulitkan pengawasan menyebabkan inefisiensi dan evaluasi secara menyeluruh. Kondisi ini juga menghambat konsolidasi data dan informasi untuk mengetahui perkembangan literasi secara nasional. Pemborosan dan ketidakpastian anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran untuk program literasi tersebar di banyak K/L. Selain itu, anggaran bisa berubah setiap tahun sehingga program kurang berkelanjutan. Kurangnya dampak dan pengukuran keberha- silan. Beberapa program literasi yang merupa- lebih besar kan bagian dari kesatuan yang mungkin tidak optimal, karena program ini tidak dikelola secara holistik. Ini dapat mengurangi manfaat dari program-program tersebut. Selain itu, pengukuran keberhasilan program juga menjadi lebih sulit karena tidak ada kerangka kerja yang ini sulit untuk menghubungkan upaya tersebut dengan tujuan jangka panjang, seperti Bonus Demografi 2045. terpadu. Hal lintas K/L dan Oleh karena untuk penting pemerintah mendukung efektif. yang Pemerintah dapat menetapkan tujuan bersama, kontribusi yang jelas, alokasi anggaran yang terkoordinasi, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang holistik. Ini dapat memastikan upaya itu, kerja sama daerah sangat program literasi 231231
literasi lebih efisien dan efektif, serta berkontribusi nyata dalam mencapai Bonus Demografi 2045 dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Hal ini telah dirangkum dalam peta jalan pembudayaan literasi. POKOK-POKOK PETA JALAN POKOK-POKOK PETA JALAN PEMBUDAYAAN LITERASI PEMBUDAYAAN LITERASI literasi merupakan Peta pedoman kebijakan, wadah kolaborasi, dan sinergi pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya (Kementerian Koordinator literasi di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tiga area 2021). Peta (literasi pembudayaan keluarga), satuan pendidikan (literasi sekolah), dan lingkungan (literasi masyarakat). jalan pembudayaan Indonesia jalan ini mencakup yaitu literasi, rumah Berbagai K/L melaksanakan program literasi dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program fokus pada penyediaan konten, perluasan aksesibilitas, dan peningkatan kompeten- si pelaksana literasi. Program literasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak bersifat eksklusif. Namun, program tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor dan peran utama yang jelas sebagai kebutuhan yang lebih kuat dalam upaya ini. ini Kemendikbudristek dan Kemenag diidentifikasi sebagai pemimpin sektor kunci, karena menja- lankan program literasi secara menyeluruh. Sinergi antara Kemendikbudristek dan Kemenag menjadi landasan fundamental untuk literasi. Program dari keduanya juga dapat menjadi landasan dasar dan model yang diperkuat oleh K/L lain sebagai upaya bersama untuk literasi di seluruh negeri. PILIHAN KEBIJAKAN PILIHAN KEBIJAKAN Solusi konkret, jelas, dan profesional diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam pembudayaan literasi. Pemerintah perlu mengadopsi Peta Jalan Pembudayaan Literasi sebagai kerangka kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Peta jalan ini berisi strategi-strategi untuk mencapai target itu, penulis literasi nasional. Untuk menawarkan dua alternatif kebijakan. 232232 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 Penguatan dengan undang-undang DPR RI dapat melakukan penguatan dengan membentuk undang-undang untuk mengatur Peta Jalan Literasi Nasional. Alternatif kebijakan ini mempunyai dua opsi kebijakan, yaitu revisi UU Sistem Perbukuan atau membuat undang-undang baru. Alternatif kebijakan ini dilatarbelakangi adanya tiga undang-undang sebagai dasar hukum untuk meningkatkan literasi di Indonesia, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (UU Perpustakaan), dan UU Sistem Perbukuan. Ketiganya memiliki keterbatasan dalam mengatur literasi. UU Sisdiknas merupakan akar dari pembangunan literasi melalui pendidikan literasi. UU tetapi Perpustakaan kegemaran membaca, namun belum mencakup budaya literasi secara luas. UU Sistem Perbukuan lebih kompre- hensif mengatur budaya literasi, menetapkan buku sebagai sarana membangun, dan meningkatkan budaya literasi Indonesia. Dengan demikian, UU Sistem Perbukuan merupakan peraturan paling literasi sehingga perlu relevan untuk mengatur mendapat perhatian khusus membantu masyarakat berperan dalam literasi di tingkat global. tidak eksplisit mengatur hanya mengatur Berdasarkan hal tersebut, Komisi X DPR RI perlu merevisi UU Sistem Perbukuan agar menjadi payung hukum yang penting untuk memperkuat literasi. Revisi ini juga harus mencakup kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan akses dan ketersediaan buku, seperti insentif pajak penerbitan buku murah, program buku bacaan kelas, dan taman bacaan di setiap desa. Revisi ini juga harus melonggarkan larangan impor buku dan pembatasan konten buku berlebihan agar masyarakat dapat mengakses buku berkualitas. Dengan demikian, DPR RI akan memiliki peran maksimal dalam mendorong budaya literasi. Opsi lainnya adalah membuat undang-undang baru tentang literasi. Undang-undang ini akan menjadi dasar hukum kuat untuk payung hukum dan arah kebijakan literasi di Indonesia. Undang-undang ini juga harus mengatur alokasi anggaran, mekanisme koordinasi, dan evaluasi pembangunan literasi.
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 Tabel 1. Analisis SWOT Alternatif Kebijakan I Kekuatan: Memberikan payung hukum yang kuat untuk gerakan literasi; Mengatur secara rinci mengenai alokasi anggaran, koordinasi, dan evaluasi; Dapat memperkuat pengaturan peningkatan akses dan ketersediaan buku; dan Komisi X memiliki political will yang kuat untuk mendorong penguatan literasi. Kelemahan: Membutuhkan waktu yang lama untuk merevisi atau membuat undang-undang baru; Perlu ada political will yang kuat dari pemerintah; dan Implementasi undang-undang tetap tergantung pada peraturan turunan dan komitmen pemerintah. Peluang: Dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan terkait literasi yang selama ini tersebar; Berpotensi meningkatkan koordinasi dan sinergi antar institusi; Kesempatan memperkuat kelembagaan pengelola perbukuan yang selama ini dipegang oleh Pusat Perbukuan; dan Menciptakan momentum baru untuk memajukan gerakan literasi nasional. Ancaman: Revisi atau pembuatan undang-undang baru bisa menuai kontroversi publik; Perubahan politik bisa memperlambat atau menghentikan proses legislasi; dan Tanpa implementasi yang baik, undang-undang hanya akan menjadi aturan di atas kertas Undang-undang ini akan menjadi instrumen yang efektif dalam memajukan literasi nasional. Alternatif ini berkaitan dengan fungsi DPR RI membentuk undang-undang. Analisis Strengths, Weaknesses, (SWOT) menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman alternatif ini. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis SWOT untuk alternatif ini. Opportunities, Threats Salah satu langkah strategis untuk memperkuat literasi nasional adalah membentuk undang-undang yang jelas dan tegas. Namun, hal ini membutuhkan political will yang kuat dan waktu yang lama untuk legislasi. DPR RI harus mendesak pemerintah untuk merevisi UU Sistem Perbukuan atau membuat undang-undang baru tentang literasi. Selain itu, harus dipastikan undang-undang tersebut konsisten diimplementasikan oleh pemerintah dan institusi terkait untuk mencapai tujuan literasi. Penguatan peraturan pelaksana literasi Alternatif kebijakan kedua adalah memperkuat implementasi regulasi dan kebijakan literasi dengan memasukkan pembudayaan literasi sebagai muatan dalam peraturan pelaksana UU Sistem Perbukuan. Alternatif ini akan memberikan tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan delegasi pengaturan dari UU Sistem Perbukuan. Komisi X DPR RI dapat berperan aktif dengan fungsi pengawasan terhadap yaitu mendorong pemerintah untuk memiliki political will berupa Peraturan Presiden (Perpres) pembudayaan literasi. Alternatif ini dapat dibedah dengan analisis SWOT dalam Tabel 2. pelaksanaan undang-undang, Tabel 2. Analisis SWOT Alternatif Kebijakan II Kekuatan: Kelemahan: Memperkuat landasan hukum dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan literasi; Menjamin pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan UU Sistem Perbukuan; dan Mendorong pemerintah untuk memiliki political will dalam membangun literasi. Memerlukan waktu yang lama untuk menyusun peraturan pelaksana; Bergantung pada komitmen pemerintah untuk membuat dan menerapkan peraturan; dan Peraturan pelaksana bisa tidak efektif jika implementasi lemah. Peluang: Ancaman: Dapat menjadi panduan yang lebih rinci untuk program literasi; Menciptakan kerangka kerja sistematis untuk pengembangan literasi; dan Berpotensi meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstitusi terkait. Peraturan pelaksana bisa bertentangan dengan UU Sistem Perbukuan; Lemahnya komitmen instansi terkait dalam implementasi peraturan; dan Kurangnya anggaran untuk mendukung implementasi peraturan. 233233
Penguatan pelaksana merupakan alternatif kebijakan yang efektif untuk memperkuat literasi. Namun, alternatif ini memiliki celah dan kerentanan, serta membutuhkan komitmen politik dan konsistensi implementasinya karena prosesnya membutuhkan waktu lama dan bergantung pada komitmen pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas peraturan pelaksana literasi. Penguatan dengan undang-undang adalah pilihan kebijakan yang terbaik untuk urgensi Peta Jalan Literasi Nasional. Pilihan ini memberikan landasan hukum, alokasi anggaran, pengawasan, dan sanksi yang kuat dan mengikat sehingga dapat mewujudkan literasi nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. peraturan REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Peta Jalan Literasi Nasional merupakan penunjuk arah pembangunan literasi nasional yang bersinergi antar-K/L. Peta jalan ini harus diadopsi dari Peta Jalan Pembudayaan Literasi dan dikukuhkan melalui peraturan perundang-undangan. Komisi X DPR RI dapat mengatur Peta Jalan Literasi Nasional dengan undang-undang sebagai langkah strategis dan lebih tegas. Dengan fungsi legislasinya, Komisi X DPR RI dapat merevisi UU Sistem Perbukuan atau membuat undang-undang baru khusus literasi. Rekomendasi kebijakan ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, meningkatkan peran dan relevansi Komisi X DPR RI literasi nasional, dengan dalam memajukan penguatan undang-undang. Kedua, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memajukan literasi nasional dengan mengatur Peta Jalan Literasi Nasional, mengikat semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi-strategi literasi. Ketiga, mendorong koordinasi antar-K/L dan literasi pemerintah daerah dalam memajukan nasional, dengan memberikan ruang untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam rangka mencapai literasi nasional. Keempat, memperkuat target implementasi dan evaluasi pembudayaan literasi dengan mengawasi dan mengevaluasi strategi- strategi literasi dalam peta jalan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatannya. Kelima, mewujudkan political will pemerintah membangun literasi nasional dengan pengaturan 234234 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 229 - 234 Peta Jalan Literasi Nasional dalam undang-undang. Pilihan kebijakan ini akan memungkinkan Komisi X DPR RI berperan lebih efektif dalam mendorong literasi nasional dan menjamin pembudayaan landasan hukum yang implementasinya dengan kuat. Landasan hukum yang kuat akan membuat pemerintah lebih serius dan berkelanjutan dalam melaksanakan kebijakan dan program literasi. DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2021). Peta jalan pembudayaan [Naskah Akademik]. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Rapor pendidikan Indonesia tahun 2023. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nua, F. (2023, Januari 25). Skor PISA diprediksi tak naik, Nadiem minta maaf. Media Indonesia. maaf Organization for Economic Co-operation and Development. (2012). Better skills, better jobs, better lives: A strategic approach to skills poli- cies. Prabawati, M. (2023, September 30). Peta Jalan kerangka Pembudayaan sinergitas program antar K/L dan pemerintah daerah [Paparan]. Diskusi Grup Terpumpun Kemendikbudristek dengan Panja PLPK Komisi X di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta. Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. (2023). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Badan Keahlian DPR RI. World Economic Forum. (2015). New vision for education unlocking the potential of technology. literasi 2021-2045 Literasi dalam
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI DI INDONESIA PASCAPANDEMI ARIESY TRI MAULENY ARIESY TRI MAULENY DEWI RESTU MANGESWURI DEWI RESTU MANGESWURI ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN @dpr.go.id ariesy.mauleny@dpr.go.id ariesy.mauleny dewi.mangeswuri@dpr.go.id dewi.mangeswuri@dpr.go.id RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Pandemi menyisakan tantangan kompleks di Indonesia. Investasi di berbagai sektor, penting untuk mendukung pemulihan ekonomi jika investasi tersebut dilakukan dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Kajian ini bertujuan membahas peluang dan tantangan serta alternatif strategi investasi di Indonesia pascapandemi. Globalisasi dan defragmentasi membuka akses dan kerja sama antarnegara. Posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara menambah peluang investasi pascapandemi. Sementara itu, pelemahan global, harga komoditas, disrupsi, ketegangan geopolitik, hingga ancaman resesi dan pandemi, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Komisi XI DPR RI perlu mengawasi efektivitas implementasi undang-undang yang dibentuk pascapandemi khususnya yang terkait dengan iklim investasi dan aturan turunannya. Mendorong sinergisitas bauran kebijakan moneter, makroprudensial, fiskal, dan kebijakan pendukung lainnya. Strategi yang menyelaraskan antara kebijakan ramah investor asing dengan insentif bagi investor dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan road map investasi yang terharmonisasi melalui digitalisasi sistem investasi yang terintegrasi di setiap daerah. PENDAHULUAN PENDAHULUAN Sebelum pandemi, ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika dan mencatat konstruktif pendapatan riil per kapita dengan pertumbuhan yang meyakinkan sebesar 4,1%. Angka ini jauh lebih tinggi dari negara-negara sejenis (peers), yaitu ini menjadi salah satu 2,2%. Pertumbuhan pertimbangan Standard and Poor's (S&P), lembaga pemeringkat internasional, menaikkan sovereign credit rating Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan prospek stabil pada tahun 2019. Kenaikan peringkat ini memberi sentimen positif untuk pasar saham dalam negeri dan berpotensi meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia (Portal Informasi Indonesia, 2019). yang Indonesia masuk ke recovery cycle. Ini terbilang cukup berhasil, yaitu ditandai dengan kinerja investasi yang tetap mengalami peningkatan, di mana foreign direct investment (FDI) naik 1,6% di tahun 2020. Sementara itu, domestic direct investment (DDI) menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil di angka 7%. Artinya, tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia jangka menengah masih menjanjikan. Kondisi ini dapat terus berlanjut, jika didukung oleh reformasi struktural sebagai upaya pengendalian dan pemulihan pandemi yang semakin positif (Media Digital, 2021). pada Namun, sentimen positif tersebut menghadapi kendala pandemi Covid-19. Ragam kebijakan stimulus fiskal dan moneter digulirkan untuk mengendalikan dan mempercepat perekonomian Sejauh mana dapat mempercepat pemulihan ekonomi, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan, akan berpengaruh pada kinerja FDI dan DDI. Sebagai salah satu langkah reformasi struktural, kehadiran reformasi struktural 235235
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 omnibus law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja) dirasakan belum sepenuhnya efektif meningkatkan iklim investasi pascapandemi. Begitu juga Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai wadah investasi bagi percepatan penyelesaian proyek strategis nasional (Media Digital, 2021). Akhirnya, sejauh mana faktor domestik ditambah bauran kebijakan pendukung lainnya dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengefektifkan ruang gerak Omnibus Law lainnya Cipta Kerja dan regulasi pascapandemi dalam menciptakan turut investasi, menentukan. Tulisan ini bertujuan membahas mengenai peluang dan tantangan serta alternatif strategi investasi di Indonesia pascapandemi. iklim PELUANG INVESTASI DI PELUANG INVESTASI DI INDONESIA INDONESIA Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap situasi perekonomian global. Aviliani, ekonom senior Indef, mengatakan perekonomian global semakin dipenuhi ketidakpastian dan masa krisis yang semakin pendek. Peluang bertahan dan berkembang meningkat, hanya jika dapat menerap- kan strategi yang inovatif dan kreatif (Wirawan, 2021). Ekonom Chatib Basri mengatakan peluang Indonesia menjadi pusat investasi sangat besar karena Asia Tenggara merupakan kawasan dengan perekonomian bernilai US$3,0 miliar dan 50% komunitas ASEAN ada di Indonesia (Arief, 2023). Pada triwulan I 2023, Badan Koordinasi Penanaman investasi Modal mencapai Rp328,9 triliun (23,5% dari target Rp1.400 triliun). Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi paling besar (Rp177,0 triliun), sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terealisasi Rp151,9 triliun (Arief, 2023). Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2023, menyatakan total FDI di Asia Tenggara mencapai US$222,56 miliar pada 2022. Indonesia menempati posisi ke-2 (US$21,96 miliar), di bawah Singapura (US$141,21 miliar) (Gambar 1) (Arief, 2023). (BKPM) mencatat realisasi Sumber: Annur, 2023 Gambar 1. Nilai FDI di Negara Asia Tenggara Tahun 2022 (US$ Miliar) Indonesia berpeluang memanfaatkan potensi peningkatan investasi di Kawasan Asia Tenggara. Dari sisi domestik, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menempati urutan teratas realisasi investasi di 2022 yang mencapai Rp39,7 triliun, diikuti sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp39,5 triliun. Jika didasarkan pada daerah, DKI Jakarta menempati realisasi investasi tertinggi sebesar Rp40,4 triliun, diikuti Jawa Barat sebesar Rp39,5 triliun. Jika berdasarkan asal investor maka Singapura merupakan negara investor terbesar ke Indonesia dengan US$3,6 miliar, diikuti Hongkong dan Tiongkok masing-masing US$1,5 miliar dan US$1,4 miliar (Tabel 1). Pasca Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah menaikkan target investasi. Hal ini didorong oleh keyakinan terjadinya peningkatan daya saing karena terbitnya sejumlah kebijakan turunan investasi yang ramah investor. Bukan hanya implementasi sistem Online Single Submission (OSS), namun juga 246246
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 mendorong perbankan menyalurkan kredit lebih tinggi, mengingat potensinya yang masih besar. Ini sejalan dengan studi Fuadi (2013) bahwa variabel suku bunga kredit dan stabilitas inflasi meme- ngaruhi realisasi PMDN di suatu daerah. Akhirnya, komponen investasi menjadi sumber pertumbuhan, selain konsumsi rumah tangga dan ekspor. Peluang investasi juga meningkat dengan dimanfa- atkannya momen internasional seperti Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2023 di Barcelona pada 6-9 November lalu yang diikuti 100 negara. Indonesia bersama negara ASEAN lainnya berko- mitmen menciptakan ekosistem dan tata kelola kota pintar dengan memanfaatkan potensinya yang besar di bidang digital teknologi. Apalagi, Indonesia didukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terbanyak di Kawasan ASEAN (Dewanto, 2023). Indonesia juga memiliki ruang yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor, yang terkonsen- trasi pada industri berbasis sumber daya, melalui diversifikasi. Peluang di sektor jasa pun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini harus menjadi fokus pemerintah dalam mencapai potensi perdagangan internasional yang unggul. Reformasi struktural yang ditargetkan mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan akses pasar, dan mengatasi hambatan domestik, menjadi kunci untuk mewujudkan potensi ini (World Bank, 2022). Tabel 1. Realisasi Investasi di Indonesia pada Triwulan I 2022 No Sektor RpTriliun % Daerah RpTriliun % Negara Investor Miliar US$ 1 Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya 39,7 14,0 DKI Jakarta 40,4 14,3 Singapura 3,6 2 Transportasi, gudang, dan telekomunikasi 39,5 14,0 Jawa Barat 39,5 14,0 Hongkong 1,5 3 Pertambangan 35,2 12,5 Riau 23,7 8,4 Tiongkok 1,4 4 Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran 24,9 8,8 Jawa Timur 23,6 8,4 Jepang 0,8 5 Listrik, gas, dan air 23,1 8,2 Sulawesi Tengah 20 7,1 Amerika Serikat 0,4 Sumber: BKPM, 2022 (diolah) TANTANGAN INVESTASI DI TANTANGAN INVESTASI DI INDONESIA PASCAPANDEMI INDONESIA PASCAPANDEMI Gambar 2 yang menjelaskan perkembangan PMDN dan PMA pada periode 2017-2022, memperlihatkan bahwa tren realisasi investasi terjadi peningkatan di beberapa sektor yang teridentifikasi signifikan sebelum pandemi. Seperti industri logam, trans- portasi gudang dan telekomunikasi, serta listrik, gas, dan air. Namun, tren ini menurun saat pandemi dan mulai menunjukkan peningkatan kembali secara signifikan pada 2022. Ini dikarenakan momentum reformasi struktural Indonesia sejalan dengan perubahan struktural di sisi investasi global. Hal tersebut terlihat dari beberapa komitmen investasi yang didapat pasca penguatan regulasi dan bauran kebijakan pendukung lainnya. Indonesia masih harus menghadapi Namun, tantangan investasi pascapandemi. Normalisasi kebijakan negara maju, misalnya kenaikan suku bunga AS, diduga berpotensi memberi efek negatif bagi Indonesia. Ditambah ketegangan geopolitik yang berdampak pada pemulihan ekonomi global berupa kenaikan harga komoditas baik energi maupun pangan, yang mendorong terjadinya inflasi di sejumlah negara. Kemudian ada peperangan Israel-Palestina reaksi jauh, gangguan masyarakat mata rantai perdagangan global yang memengaruhi distribusi dan volume perdagangan, pertumbuhan ekonomi global, pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman (safe haven asset), hingga berdampak pada stabilitas eksternal dan nilai tukar (Portal Informasi Indonesia, 2022). investasi yang terus memicu internasional. Lebih % 34,8 15,0 13,2 8,0 6,1 237237
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 Sumber: BPS, 2023 (Diolah) Gambar 1. Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Periode 2017-2022 (RpTriliun) Pada sisi domestik, daya saing Indonesia juga masih menjadi tantangan yang perlu disikapi. Pada 2022, peringkat daya saing turun dari 37 ke 44 terhadap 141 negara (kelima di kawasan ASEAN). Sementara, Indeks Korupsi Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara (Hakim, 2022). Selain persoalan daya saing, terdapat tantangan lain yang harus dianti- sipasi, misalnya hal-hal terkait risiko resesi global. Sejumlah otoritas moneter mengambil kebijakan moneter ketat, seperti tapering off dan menaikkan suku bunga sebagai implikasi lonjakan inflasi dari pemulihan ekonomi, termasuk tantangan krisis energi yang menyebabkan terjadinya gangguan rantai pasok (Hakim, 2022). Tantangan terberat adalah mencari investasi yang menjanjikan nilai imbal balik sesuai dengan risk dan membantu perekonomian Indonesia. Termasuk bagaimana investor membangun komitmen menyakinkan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai SWF pertama Indonesia pasca Omnibus Law Cipta Kerja. ALTERNATIF STRATEGI INVESTASI ALTERNATIF STRATEGI INVESTASI PASCAPANDEMI PASCAPANDEMI xity, ambiguity (VUCA), brittle, anxious, non-linear, incomprehensible (BANI), rapid, unpredictable, para- doxical, tangled (RUPT), sampai turbulent, uncertain, novel, ambiguous (TUNA) (Glaeser, tanpa tahun). Reaksi pasar menunjukkan stimulus moneter memerlukan waktu memengaruhi imbal hasil saham pasar modal. Sebaliknya, stimulus fiskal terbilang efektif menjadi bantalan mengurangi efek gejolak ekonomi (Phan & Narayan, 2020). Artinya, strategi alternatif insentif fiskal dan reformasi struktural menjadi andalan bagi penyelesaian yang cepat terhadap berbagai persoalan khususnya yang terkait dengan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Dimulai dari regulasi yang dibentuk pada saat dan pascapandemi seperti Omnibus Law Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hingga UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Namun, seringkali alternatif strategi tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. terbatas Terlebih, berpotensi salah pemaknaan yang di respon dengan turun ke jalan dan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu dapat mengganggu keyakinan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. jika akses informasi yang Sebelum pandemi, kondisi perekonomian global menunjukkan tren positif dan prospektif bagi investasi dengan kondisi rupiah relatif stabil dan cadangan devisa yang sehat, menjadi daya tarik investor. Namun, situasi global berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Berbagai termino- logi baru pun bermunculan untuk menggambarkan situasi dinamika global ke depan yang harus diantisipasi. Mulai dari volatile, uncertain, comple- Namun demikian, kombinasi reformasi struktural dan global masih dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi secara optimal. Hanya harus diikuti upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing, dan memaksimalkan turunan kebijakan yang mening- katkan investasi, serta diimbangi dengan dukungan insentif dan perluasan akses bagi pelaku iklim 238238
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 usaha dan masyarakat. Harapannya, ekonomi Indonesia dapat mencapai rata-rata 6% dalam jangka menengah, di mana akselerasi investasi menjadi motor pertumbuhan, di samping konsumsi rumah tangga dan ekspor (Beck et al, 2023). Strategi alternatif lainnya masih sejalan dengan enam agenda utama Presidensi G20 bagi pemulihan ekonomi dunia di jalur keuangan (finance track). Strategi tersebut membangun kemitraan usaha dan skema pembiayaan, mitigasi risiko untuk mengatasi efek lanjut dalam mengamankan pertumbuhan, menguatkan sistem pembayaran di era digital, membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dengan fokus pada inklusi keuangan digital, dan komitmen pajak internasional untuk dunia yang lebih baik tersebut membutuhkan waktu dalam melihat efektifitasnya. Namun, ketika berhasil dikondisikan, maka iklim investasi akan lebih stabil dan berkelanjutan. (Pratama, 2022). Strategi Pemerintah perlu berhati-hati dalam merespons, khususnya terkait stimulus kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter. Kebijakan stimulus fiskal mendorong insentif dan bantuan bagi pelaku usaha sehingga dapat menguatkan performa perekonomian. Pemerintah perlu meredam speku- lasi dan berita yang mengarah pada ketidakpastian. Ini dilakukan dengan membuat regulasi dan kebijakan turunan yang memberikan kepastian terjaga. Hal sehingga stabilitas perekonomian tersebut berguna dalam menyakinkan investor untuk berinvestasi (Hadar & Sethi, 2021). Namun, strategi tersebut harus diikuti dengan implementasi penguatan basis data dan pemanfaatan digitalisasi teknologi. Sehingga pemberian insentif menjadi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, dapat menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga berdampak pada ketidakyakinan investor. Tidak hanya itu, pendampingan pada implementasi sistem OSS yang merupakan ijin usaha berbasis risiko perlu dilakukan. Hal ini dapat memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum. Investment level kewilayahan juga harus clinic di berbagai diperkuat. Namun, strategi ini membutuhkan dukungan pendanaan/pembiayaan yang besar. dan menguatkan Meningkatkan (SDM) menjadi strategi sumber daya manusia alternatif. Revolusi lanskap pasar tenaga kerja Indonesia harus diselaraskan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Termasuk memfasilitasi segmen UMKM dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di daerah, melalui perluasan dan peningkatan kredit perbankan bagi penguatan kemudahan berusaha dan iklim investasi. produktivitas Indonesia dalam Komitmen dan keterlibatan mendorong eskalasi transisi ke energi terbarukan yang menyediakan pembiayaan jangka panjang dan terjangkau bagi negara berkembang, harus terlihat. Penting untuk meningkatkan peluang Indonesia dalam memanfaatkan bank-bank pembangunan multilateral, yang telah mengubah model bisnis dan rangka pendekatan pengambilan mengkatalisasi keberlanjutan transformasi dengan mendorong kemitraan swasta-publik yang terukur. Strategi ini berpotensi menciptakan kesenjangan, jika tidak diimbangi kebijakan pendampingan kemitraan yang merekatkan usaha menengah dan besar, dengan usaha kecil dan mikro. Termasuk, mendorong penyediaan infrastruktur publik dan infrastruktur dasar, sejalan perbaikan konsumsi dan belanja rumah tangga. Jika upaya ini diikuti dengan peningkatan tingkat upah pekerja maka investasi dapat memberi dampak positif yang signifikan. risiko dalam REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Untuk mendorong penguatan investasi di Indonesia, Komisi XI DPR RI perlu mengawasi langkah-langkah implementasi UU pemerintah terkait efektivitas yang dibentuk pascapandemi khususnya berkaitan dengan investasi dan aturan turunannya. juga mendorong sinergisitas dalam Selain bauran kebijakan moneter, makroprudensial, fiskal, dan kebijakan pendukung lainnya, khususnya terkait yang dengan investasi dan mengantisipasi memanfaatkan tantangan. juga menyelaraskan antara kebijakan ramah investor asing dengan insentif bagi investor dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia butuh road map investasi yang mengharmonisasikan perkembangan izin iklim itu, strategi peningkatan peluang Kemudian, strategi yang 239239
berbasis risiko, perluasan benefit proyek strategis dan kawasan ekonomi, serta capaian realisasi investasi yang menunjukkan keterhubungan antara kemajuan fisik, capaian ekonomi dan perwujudan transformasi sosial. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui yang terintegrasi di setiap daerah. digitalisasi sistem investasi DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Annur, C.M. (2023, September 7). Indonesia Jadi Negara Tujuan Investasi Asing Terbesar ke-2 di ASEAN. katadata. di-asean Arief, A.M. (2023, September 3). Chatib Basri: RI berpeluang jadi surga investasi bagai silicon valley. silicon-valley Beck, T., Döttling, R., Lambert, T., & van Dijk, M. (2023). Liquidity creation, investment, and growth. Journal of Economic Growth, 28, 297- BKPM. Indonesia Bergerak Bangkit Pasca Pandemi. bkpm. Dewanto, A.R.T. (2023, November 11). Perluas peluang investasi, kemendagri pimpin delegasi RI di smart city expo swsorld congress 2023. wartaekonomi. expo-world-congress-2023 Fuadi, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah Periode 1985-2010. Economics Development Analysis Journal, 2(1), 1- 10. Glaeser, W. (tanpa tahun). Where do the terms "VUCA" and "BANI" come from? And who knows "RUPT" world.org/vuca-bani-rupt-tuna/ Katadata. (2022, April 27). Investasi and "TUNA"? 240240 POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 KAJIAN VOL. 28 NO.4, HLM 235 - 240 Hadar, A., & Sethi, N. (2021). The news effects of COVID-19 on global financial market volatility. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 24(0), 33-58. Hakim, A.R. (2022, Juni 21). Peringkat daya saing Indonesia melorot ke posisi 44 dunia. liputan6. posisi-44-dunia?page=2 Media Digital. (2021, Januari 28). Melihat Peluang Investasi Indonesia setelah Pandemi. bisnis. setelah-pandemi Phan, D.H.B., & Narayan, P.K. (2020). Country responses and the reaction of the stock market to COVID-19 - A preliminary exposition. Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), 2138-2150. Portal (2019, Juni 13). Indonesia Peluang investasi di Indonesia kian menarik. indonesia-kian-menarik Portal Informasi Indonesia. (2022, Maret 23). Peluang ekonomi Indonesia menghadapi tiga fenomena global. lang=1 Pratama, M. A. (2022, Oktober 14). Covid-19 dan effeknya ke performa pasar modal Indoensia. BI Institute. Wirawan, U. (2021, September 22). Indef: Tujuh Tantangan dan Peluang di Era Pandemi Covid- 19. Beritasatu. peluang-di-era-pandemi-covid19 World Bank. (2022, Desember 15). Perekonomian Indonesia mengalami kebangkitan pada tahun 2022 setelah dibuka kembali pasca covid. worldbank. post-covid-reopening Informasi
POLICY BRIEF:: POLICY BRIEF KAJIAN VOL. 28 NO.1, TAHUN 2023 KAJIAN VOL. 28 NO.1, TAHUN 2023 PEDOMAN PENULISAN Kajian merupakan ringkasan kebijakan (policy brief) yang berisikan evaluasi kritis dan analisis prediktif terhadap isu strategis dan/atau aktual untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI. Naskah ditulis dengan huruf Cambria dengan font 12, spasi 1,15, dicetak pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm, bawah 2,54 cm, kiri 3,17 cm, dan kanan 3,17 cm. Jumlah kata minimal 2.700 maksimal 3.000 jika tidak ada tabel/gambar/grafik. Apabila ada tabel/gambar/grafik, jumlah kata minimal 2.500 maksimal 2.700 dengan tabel/gambar maksimal 3. Jumlah kata dihitung mulai judul hingga daftar pustaka termasuk tabel, diagram, gambar, dan grafik yang merupakan data pendukung.. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sistematika penulisan: 1. Judul, nama, dan alamat e-mail penulis 2. Ringkasan eksekutif 3. Pendahuluan 4. Pembahasan 5. Rekomendasi kebijakan 6. Daftar pustaka Judul ditulis dengan huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata kecuali kata depan dan kata sambung, tidak melebihi 12 kata Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat e-mail dicantumkan pada halaman pertama setelah judul. Ringkasan eksekutif ditulis dalam bentuk pointer. Pointer pertama berisi kebijakan yang dianalisis, pointer kedua berisi masalah yang dianalisis, pointer ketiga berisi simpulan pembahasan, dan pointer keempat berisi rekomendasi. Jumlah kata dalam ringkasan eksekutif antara 130 s.d. 150 kata. Pendahuluan berisikan latar belakang dan permasalahan. Dalam latar belakang menyajikan fakta-fakta penting mengenai isu yang diangkat dan penjelasan mengenai urgensi atau signifikansi dari permasalahan yang mendorong rasa keingintahuan pembaca untuk membaca bagian selanjutnya dari policy brief yang ditulis. Permasalahan dituliskan dalam kalimat pernyataan.. Pembahasan dituliskan dalam subjudul-subjudul sesuai dengan isu yang menjadi fokus tulisan. Pada bagian pembahasan ini diharapkan tidak terlalu teknis dan memuat pilihan kebijakan yang direkomendasikan dengan melihat keuntungan dan kelemahan dari masing-masing pilihan kebijakan. Rekomendasi kebijakan berisikan langkah-langkah yang tepat yang sebaiknya dilakukan DPR terhadap isu yang diangkat dalam policy brief. Pengutipan dan daftar pustaka mengikuti gaya American Psychological Association (APA) 7th edition. Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis.
Pusat Analisis Keparlemenan - Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara 1, Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270