KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO NOMOR: SK.92/T.17/TU/REN/9/2022 TENTANG REVISI I PROTOKOL KUNJUNGAN WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL KOMODO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO, Menimbang : a. b. c. d. Bahwa Taman Nasional Komodo merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang menjadi destinasi wisata alam unggulan di wilayah administratif Kabupaten Manggarai Barat yang banyak dikunjungi baik oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara dengan fungsi utama yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan; Bahwa salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Taman Nasional Komodo adalah kegiatan wisata alam pada obyek daya tarik wisata alam baik yang berada di wilayah daratan maupun wilayah perairan dalam kawasan Taman Nasional Komodo; Bahwa memperhatikan peningkatan minat kunjungan ke obyek daya tarik wisata alam tertentu di Taman Nasional Komodo selain dapat memberikan dampak positif juga berpotensi menimbulkan dampak negatif diantaranya pencemaran air, pencemaran sampah, pencemaran suara, dan perubahan perilaku satwa sehingga perlu dikelola dengan baik untuk meminimalkan potensi dampak yang ditimbulkan; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terkait arahan pelaksanaan reaktivasi bertahap di kawasan taman nasional untuk kunjungan wisata alam pada masa new normal pandemi COVID-19, perlu dilakukan pengaturan pengunjung dan penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Taman Nasional Komodo; Bahwa sebagaiman dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tiga e. berdasarkan pertimbangan
perlu ditetapkan Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kunjungan wisata alam di kawasan Taman Nasional Komodo. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 6. Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian; 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut- II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut- II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Alam; 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional; 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KKL.1/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Nomor Indonesia P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); 20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.1.07/Menkes/382/2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja dalam Mendukung Industri Perkantoran Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; dan Indonesia 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. Republik 261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Reaktivasi Bertahap Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam dalam Kondisi Transisi Akhir COVID-19; Nomor: 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia; 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 22 Tentang Standar Kelaikaudaraan Untuk Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System); 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 Tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak; 25. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 14
Maret 2020 tentang Perluasan Pelaksanaan Remote Working dalam rangka Antisipasi Penyebaran COVID-19; 26. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.1/MENLHK/SETJEN/SET. 1/3/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 28. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 7 tahun 2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian alam, dan Taman Buru; 27. 29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 30. Press Conference Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pengumuman Pembukaan Kembali Sektor Pariwisata di Kawasan Konservasi 31. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 133/IV-SET/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Wisata Alam, Taman Buru, dalam rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 32. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif, Ramah Wisatawan, dan Aman Corona Virus Disease 2019; 33. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Memperhatikan : a. b. Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SE. 9/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Arahan Pelaksanaan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Surat Direktur S. 491/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Persetujuan dan Arahan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa Untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa New Normal Pandemi COVID-19. Jenderal KSDAE Nomor:
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO TENTANG REVISI I PROTOKOL KUNJUNGAN WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL KOMODO. KESATU : Menetapkan Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kunjungan wisata alam di Taman Nasional Komodo dan untuk mendukung tata kelola kunjungan wisata alam di Taman Nasional Komodo menyesuaikan dengan dinamika new normal pandemi COVID-19. KEDUA : Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo adalah sebagaimana lampiran keputusan ini. KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Labuan Bajo Pada tanggal : 21 September 2022 Kepala Balai, Lukita Awang Nistyantara, S.Hut., M.Si. NIP. 19750112 200003 1 003 Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth. 1. Direktur Jenderal KSDAE - KLHK; 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur; 3. Bupati Manggarai Barat; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE - KLHK; 5. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE - KLHK; 6. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Kemenhub; 7. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores; 8. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara - KLHK; 9. Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat; 10. Komandan KODIM 1612/Manggarai; 11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo - Kemenhub; 12. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo - Kemenkumham; 13. Kepala Pos Polairud Labuan Bajo POLDA Nusa Tenggara Timur; 14. General Manager Perum LPPNI Cabang Denpasar; 15. Kepala Kantor Perum LPPNI Cabang Pembantu Labuan Bajo; 16. Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia; 17. Kepala Seksi PTN Wilayah Lingkup Balai Taman Nasional Komodo.
Lampiran Nomor Tanggal Tentang : Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo : SK.92/T.17/TU/REN/9/2022 : 21 September 2022 : Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo Taman Nasional Komodo merupakan kawasan pelestarian alam yang menjadi destinasi wisata alam unggulan pada wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Komodo tidak hanya memiliki dua satwa kunci yakni biawak komodo (Varanus komodoensis) dan kakatua kecil jambul kuning (Cacatua sulphurea occidentalis), namun juga memiliki berbagai jenis flora dan fauna lain diantaranya: rusa timor (Rusa timorensis), kerbau air (Bubalus arnee), babi hutan (Sus scrofa), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), kuda liar (Equus ferus), kalong besar (Pteropus vampyrus), western naked-backed fruit bats (Dobsonia peronii), berbagai jenis ular, burung, dan keanekaragaman hayati bawah laut lainnya. Potensi keanekaragaman hayati Taman Nasional Komodo yang beragam menarik minat kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo meningkat dalam 10 tahun terakhir (2010 - 2019) dan mengalami penurunan pada tahun 2020 - 2021 selama pandemi COVID-19. Tingginya minat kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo perlu diatur dengan seksama memperhatikan kelestarian flora dan fauna dan menyesuaikan dengan skema new-normal sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Balai Taman Nasional Komodo berkomitmen untuk mewujudkan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan serta menjaga kepuasan dan keselamatan pengunjung dan petugas selama berada di dalam kawasan. Guna mencapai tujuan tersebut, Balai Taman Nasional Komodo merumuskan dan menerbitkan Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo guna mengatur dan mengelola tata kegiatan kunjungan wisata alam di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo ini agar dipatuhi oleh seluruh pengelola dan pelaku wisata yang ingin mengunjungi kawasan Taman Nasional Komodo. Pengelola dan pelaku wisata dimaksud antara lain: instansi pemerintahan, agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, operator selam, penyedia jasa akomodasi, penyedia jasa kuliner, badan usaha yang memiliki izin usaha di dalam dan luar kawasan Taman Nasional Komodo, penjual souvenir, pemandu wisata, interpreter wisata, wisatawan, dan pelaku usaha wisata lainnya. Adapun ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi Balai Taman Nasional Komodo melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara intensif dilakukan melalui akun media sosial resmi Balai Taman Nasional Komodo, yaitu Instagram dan Facebook dengan tautan, sebagai berikut: a. Instagram (@btn_komodo) b. Youtube (Taman Nasional Komodo) c. Pusat Panggilan Whatsapp Balai Taman Nasional Komodo Nomor Whatsapp: +62811 - 382 - 90000 Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui, memahami, dan memberlakukan Revisi I Protokol Kunjungan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pembukaan dengan Fase Tahapan Pembukaan Taman Nasional Komodo dilakukan melalui beberapa fase tahapan. Adapun fase tahapan yang berlaku saat ini adalah Fase Ketiga. Fase Ketiga diperuntukkan bagi pengunjung nusantara maupun mancanegara yang sudah berada di Indonesia dan dinyatakan bebas COVID-19 dengan menunjukan bukti vaksinasi dosis lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Pengunjung dapat mengunjungi Situs Wisata Daratan dan Situs Wisata Perairan di Taman Nasional Komodo sebagai berikut: 2.1. Situs Wisata Taman Nasional Komodo 2.1.1. Situs Wisata Daratan Wisatawan dapat mengunjungi resort jaga yang menjadi Situs Wisata Daratan di Taman Nasional Komodo sebagai berikut: No Situs Wisata Daratan Jam Pelayanan Karcis Jam Kunjungan 1 Resort Loh Buaya (Pulau Rinca) Senin - Minggu 07:00 - 12:00 WITA 13:00 - 16:00 WITA Istirahat dan Rekapitulasi Karcis 12:00 - 13:00 WITA Senin - Minggu 07:00 - 12:00 WITA 13:00 - 16:00 WITA 07:00 - 17:00 WITA 2 Resort Loh Liang (Pulau Komodo) Istirahat dan Rekapitulasi Karcis 12:00 - 13:00 WITA 07:00 - 17:00 WITA
3 Resort Padar Selatan (Pulau Padar) Senin - Minggu 05:30 - 10:00 WITA 15:00 - 17:00 WITA Istirahat dan Rekapitulasi Karcis 10:00 - 15:00 WITA Senin - Minggu 07:00 - 12:00 WITA 15:00 - 17:00 WITA 05:30 - 11:00 WITA 15:00 - 18:00 WITA 4 Resort Gili Lawa (Pulau Gili Lawa Darat) Istirahat dan Rekapitulasi Karcis 12:00 - 15:00 WITA Senin - Minggu 07:00 - 12:00 WITA 14:00 - 16:00 WITA 15:00 - 18:00 WITA 5 Komodo Visitor Center (Labuan Bajo) Istirahat dan Rekapitulasi Karcis 12:00 - 14:00 WITA
2.1.2. Situs Wisata Perairan Wisatawan dapat mengunjungi situs wisata perairan berupa situs wisata pesisir pantai, situs wisata selam (diving), dan situs wisata selam permukaan (snorkeling) di Taman Nasional Komodo. Wisatawan agar hanya mengunjungi situs wisata perairan tersebut berdasarkan jam kunjungan dan kuota kapal yang telah ditentukan. Adapun situs wisata perairan yang dapat dikunjungi, diantaranya: Pantai Merah/Pink Beach (Pulau Komodo) Long Beach Padar (Pulau Padar) Pantai Taka Makassar 2.2. Kuota Pengunjung Harian dan Kapal Pada Situs Wisata Taman Nasional Komodo 2.2.1. Kuota Situs Pada Situs Wisata Daratan Balai Taman Nasional Komodo menerapkan kebijakan daya dukung daya tampung wisata (DDDTW) di Taman Nasional Komodo. Pengunjung agar memasuki destinasi wisata alam di Taman Nasional Komodo menyesuaikan dengan kuota pengunjung harian yang berlaku. Adapun kuota pengunjung yang telah ditentukan antara lain: a. Resort Loh Buaya (Pulau Rinca) (1000 orang/hari) 07:00 - 12:00 WITA (600 orang) • 12:00 - 17:00 WITA (400 orang) b. Resort Loh Liang (Pulau Komodo) (750 orang/hari) 07:00 - 12:00 WITA (350 orang)
12:00 - 17:00 WITA (400 orang) c. Resort Padar Selatan (Pulau Padar) (300 orang/hari) 05:30 - 08:00 WITA (100 orang) 08:00 - 11:00 WITA (100 orang) 15:00 - 18:00 WITA (100 orang) d. Resort Gili Lawa (Pulau Gili Lawa Darat) (25 orang/hari) 15:00 - 18:00 WITA (25 orang) 2.2.2. Kuota Kapal Pada Situs Wisata Perairan Adapun kuota kapal pada situs wisata perairan berikut antara lain: Taka Makassar : 32 Kapal/Hari Batu Bolong : 8 Kapal/Hari Mauwan : 5 Kapal/Hari Siaba Besar : 5 Kapal/Hari 2.3. Pengaturan Pendampingan Pengunjung Pengunjung yang memasuki situs wisata di Taman Nasional Komodo agar mematuhi ketentuan pengaturan kelompok dan pendampingan yang berlaku. Pengunjung wajib didampingi oleh pemandu dari masing-masing penyedia jasa wisata selama beraktivitas di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Pengunjung wajib mematuhi arahan pemandu saat aktivitas wisata berlangsung. 2.3.1. Situs Wisata Daratan Pengunjung yang berkunjung ke Situs Wisata Daratan wajib didampingi oleh tenaga naturalist guide sebagai tenaga interpreter masyarakat yang tersedia di masing-masing situs wisata. Adapun jumlah maksimal pengunjung dalam satu kelompok adalah sebagai berikut: Resort Loh Buaya (Pulau Rinca) : 10 orang Resort Loh Liang (Pulau Komodo) : 5 orang Resort Padar Selatan (Pulau Padar) : 5 orang 2.3.2. Situs Wisata Perairan Pengunjung yang berkunjung ke Situs Wisata Perairan wajib didampingi oleh tenaga pemandu dari operator selam pilihan masing-masing. Pengunjung wajib mematuhi Code of Conduct yang diatur oleh masing-masing operator selam, utamanya terkait aktivitas dan pengaturan kelompok penyelam/selam permukaan.
3. Ketentuan Khusus Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (PUKTA)/Small Unmanned Aircraft Kategori penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) yang diizinkan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo adalah Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak. Pengaturan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (PUKTA) dalam ketentuan ini hanya untuk keperluan wisata (dokumentasi pribadi maupun komersial) dan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107/Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 107. Ketentuan PUKTA untuk keperluan lainnya diatur dengan protokol terpisah. Pengunjung yang mengoperasikan PUKTA di dalam kawasan Taman Nasional Komodo agar melengkapi dan memperoleh izin dari Institusi yang berwenang. Adapun persyaratan dan kelengkapan dokumen pendukung permohonan izin pengoperasian PUKTA di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, antara lain: 1. Pemohon yang akan mengajukan izin terbang Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak di Taman Nasional Komodo wajib menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a. Salinan rencana terbang (flight plan) Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dari pemohon b. Salinan rekomendasi safety assessment dari LPPNI Cabang Denpasar c. Salinan registrasi unit Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan d. Salinan lisensi pilot Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan e. Salinan polis asuransi kecelakaan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak f. Dokumen asli dan salinan izin terbang Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dari Kementerian Perhubungan dari Direktorat Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan g. Materai Rp10.000,- 2. Pemohon dapat menyampaikan seluruh persyaratan pada butir 1 melalui surel layanan atau mengajukan langsung ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal kegiatan untuk proses verifikasi dan validasi izin terbang Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak. atau website 3. Dalam hal persyaratan lengkap, penerbit izin terbang Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, menerbitkan surat izin dimaksud. 4. Dalam hal persyaratan tidak lengkap, penerbit izin terbang Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dalam jangka paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dalam hal pemohon telah meneriman pengembalian berkas permohonan dari penerbit izin, pemohon melengkapi persyaratan untuk diajukan kembali. 5. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 4 telah diajukan kembali kepada penerbit izin dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, penerbit izin menerbitkan surat izin terbang Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak. 6. Pemohon wajib menunjukan dokumen asli surat izin terbang Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dari Direktorat Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan selambatnya 1 (satu) hari kerja, sebelum mengambil surat izin terbang PUKTA di Kantor Balai Taman Nasional Komodo. 7. Pemohon yang telah memperoleh izin pengoperasian PUKTA di dalam kawasan Taman Nasional Komodo bertanggungjawab penuh terhadap seluruh risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas penerbangan PUKTA dan wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Larangan Wisata Setiap pemangku kepentingan (instansi pemerintahan, agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, operator selam, penyedia jasa akomodasi, penyedia jasa kuliner, badan usaha yang memiliki izin usaha di dalam dan luar kawasan Taman Nasional Komodo, penjual souvenir, pemandu wisata, interpreter wisata, wisatawan, dan pelaku wisata lainnya) yang memasuki kawasan Taman Nasional Komodo dilarang: a. Mengabaikan petunjuk, informasi, arahan, dan larangan petugas Balai Taman Nasional Komodo dan/atau Naturalist Guide yang bertugas di sepanjang jalur trekking dalam kawasan Taman Nasional Komodo; b. Melakukan trekking di luar waktu kunjungan (timed entry) yang diberlakukan dalam kawasan Taman Nasional Komodo; c. Menyentuh dan atau berada terlalu dekat dengan satwa baik yang ada di wilayah daratan maupun perairan pada obyek wisata alam dalam kawasan Taman Nasional Komodo; d. Melakukan aktivitas penyelaman tanpa sertifikasi selam pada lokasi selam di dalam kawasan Taman Nasional Komodo; e. Memberi makan satwa yang mendiami kawasan Taman Nasional Komodo; f. Meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di dalam kawasan Taman Nasional Komodo; g. Mengoperasikan PUKTA di dalam kawasan Taman Nasional Komodo tanpa izin Institusi yang berwenang; h. Memasuki kawasan Taman Nasional Komodo tanpa membeli karcis PNBP/tiket masuk dan aktivitas lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kehutanan; i. Menurunkan atau melepaskan jangkar pada kedalaman perairan kurang dari 30-meter (kecuali pada wilayah 100% berpasir) dan atau pada area habitat
dan jalur lintasan pari manta dalam wilayah perairan kawasan Taman Nasional Komodo; j. Mengoperasikan speed boat dan atau transportasi air lainnya dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan satwa dan wisatawan pada area lokasi selam/selam permukaan dalam kawasan Taman Nasional Komodo; k. Melakukan trekking di luar jalur dan atau zona yang telah ditentukan pada obyek wisata alam daratan dalam kawasan Taman Nasional Komodo; l. Mengambil pasir, karang, dan benda fisik lainnya dari dalam kawasan Taman Nasional Komodo tanpa izin tertulis dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo; m. Mengambil tumbuhan dan satwa atau bagian-bagiannya baik dalam keadaan hidup dan ataupun mati dari dalam kawasan Taman Nasional Komodo tanpa izin tertulis dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo; n. Membuat kegaduhan suara dan atau memutar instrumen musik/karaoke dengan volume tinggi di obyek wisata alam dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan juga pada area habitat satwa kalong besar dan satwa kakatua kecil jambul kuning; o. Melakukan aktivitas olahraga air menggunakan sarana prasarana kegiatan tersebut (jet ski, seadoo, banana boat, flyboard, dan peralatan sejenisnya) di dalam wilayah perairan Taman Nasional Komodo; p. Membuat perapian, membuang puntung rokok sembarangan, membawa peralatan, dan kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan selama beraktivitas di wilayah daratan kawasan Taman Nasional Komodo; q. Melakukan kegiatan vandalisme, mengambil, memindahkan, dan merusak sarana dan prasarana wisata alam yang tersedia selama beraktivitas di dalam kawasan Taman Nasional Komodo; r. Membawa binatang dan/atau tumbuhan eksotik ke dalam kawasan Taman Nasional Komodo tanpa izin tertulis dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo; s. Membawa senjata api, senapan angin, alat perburuan berbahaya lainnya ke dalam kawasan Taman Nasional Komodo; t. Membawa dan menggunakan petasan dan/atau kembang api di dalam kawasan Taman Nasional Komodo; u. Mengadakan acara makan malam (dinner set-up) dan atau barbecue serta aktivitas masak memasak lainnya di pesisir pantai dan wilayah daratan dalam kawasan Taman Nasional Komodo; v. Mengganggu ketertiban umum. Setiap pemangku kepentingan (instansi pemerintahan, agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, operator selam, penyedia jasa akomodasi, penyedia jasa kuliner, badan usaha yang memiliki izin usaha di dalam dan luar kawasan Taman Nasional Komodo, pemandu wisata, interpreter wisata, dan pelaku wisata lainnya) wajib mematuhi, menyampaikan, dan mengawasi penerapan aturan tersebut diatas kepada wisatawannya.
8. Sanksi Bagi Larangan Wisata dan Ketentuan Khusus Lainnya Sanksi yang disebutkan dalam protokol ini tidak menghilangkan ketentuan yang telah diatur pada UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku. Sanksi diberikan oleh Balai Taman Nasional Komodo yang dikenakan kepada setiap pelaku yang melanggar protokol ini adalah sebagai berikut: a. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi dengan kriteria sebagai berikut: Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran yang disebutkan pada poin 3 butir a sampai dengan g. Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang disebutkan pada poin 3 butir h sampai dengan v atau akumulasi pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak 3 kali. b. Sanksi yang diberikan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh: Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Pelanggaran ringan diberikan surat peringatan secara tertulis. - Pelanggaran berat dimasukan dalam daftar cekal (blacklist) selama 6 (enam) bulan tidak bisa memasuki kawasan Taman Nasional Komodo dan bisa di kawasan konservasi lainnya di Indonesia. Khusus untuk wisatawan mancanegara, jika selama beraktivitas di dalam kawasan Taman Nasional Komodo wisatawan mancanegara melakukan kegiatan berbahaya dan atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan keimigrasian, maka Balai Taman Nasional Komodo akan melimpahkan kasus pelanggaran tersebut kepada Pejabat Imigrasi berwenang di Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo. Agen Perjalanan Wisata/Biro Perjalanan Wisata/Pramuwisata: Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran yang dilakukan langsung perjalanan oleh wisata/pramuwisata diberikan surat peringatan secara tertulis. wisata/biro perjalanan anggota agen Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang dilakukan langsung oleh perjalanan perjalanan wisata/pramuwisata diberikan surat peringatan secara tertulis dan dimasukan dalam daftar cekal (blacklist) selama 3 (tiga) bulan tidak dapat beraktivitas di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan bisa kawasan konservasi lainnya di Indonesia; wisata/biro anggota agen Balai Taman Nasional Komodo akan mengirimkan rekomendasi sanksi administratif kepada izin operasional kepramuwisataan dan izin usaha pariwisata bagi agen Institusi yang berwenang mengelola
perjalanan wisata/biro perjalanan wisata/pramuwisata yang melakukan pelanggaran berat; Pilot Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (PUKTA): Pilot PUKTA yang mengoperasikan unit PUKTA di dalam kawasan Taman Nasional Komodo tanpa izin atau tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan, akan segera diminta untuk menghentikan aktivitas tersebut dan menghapus seluruh dokumentasi yang diperoleh oleh petugas Balai Taman Nasional Komodo; Pilot PUKTA yang melakukan pelanggaran berat akan dimasukan dalam daftar cekal (blacklist) selama 6 (enam) bulan tidak dapat memasuki kawasan Taman Nasional Komodo dan bisa kawasan konservasi lainnya di Indonesia; Pilot PUKTA yang terbukti melanggar ketentuan pengoperasian PUKTA dan atau menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk melukai satwa liar, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. c. Pelanggaran yang termasuk ke dalam tindak pidana akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan langsung dimasukan dalam daftar cekal (blacklist). 9. Penutupan Sementara Situs Wisata Balai Taman Nasional Komodo akan menutup sementara situs wisata daratan maupun situs wisata perairan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dalam rangka pemulihan ekosistem berdasarkan kajian, kejadian bencana alam, pandemi wabah/penyakit berbahaya, dan atau kejadian tertentu lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. 10. Evaluasi dan Penutup Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan pemeriksaan rutin di lapangan terkait aktivitas pariwisata di dalam kawasan setiap harinya. Dalam proses formulasi kebijakan ekowisata di dalam kawasan, Balai Taman Nasional Komodo berkoordinasi secara intensif dengan institusi pemerintah terkait. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor: S.491/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Persetujuan dan Arahan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa Untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa New Normal Pandemi COVID-19, Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan evaluasi berkala aktivitas pariwisata di dalam kawasan dan akan menyampaikan hasil evaluasi ke Direktur Jenderal KSDAE dan Tim Kecil yang dibentuk sesuai SK Menteri LHK No: SK.261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tangga 23 Juni 2020 yang bertugas khusus dalam pengawasan dan pengendalian reaktivasi kegiatan wisata alam di taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa. Hasil koordinasi dan evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pada pelaksanaan pembukaan dan penutupan Taman Nasional Komodo kedepannya.
Balai Taman Nasional Komodo akan melakukan penutupan situs wisata daratan dan situs wisata perairan secara periodik. Penutupan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan waktu pemulihan bagi ekosistem. Sebagai dasar penutupan, akan dilakukan melalui kajian ilmiah dan sosialisasi. Ketentuan teknis secara lebih rinci akan diatur kemudian. Hal-hal lain yang belum diatur pada keputusan ini akan dicantumkan kemudian sebagai bagian dari penyempurnaan dan penguatan kebijakan publik sebagaimana mestinya. Kepala Balai, Lukita Awang Nistyantara, S.Hut., M.Si. NIP. 19750112 200003 1 003