PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 15-16 JANUARI 2021 ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN NEGARA FEDERASI RUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA Irwan Fathurrochman1, Sudarwan Danim2, Syaiful Anwar AB3, Nina Kurniah4, Connie5, Wachidi6, Dina Hajja Ristianti7 Email : irwan@iaincurup.ac.id 1,7Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2,3,4,5,6 Universitas Bengkulu Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pendidikan Negara Federasi Rusia dan dilakukan implementasi pada sistem pendidikan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan dalam sistem pendidikan. Struktur kurikulum pendidikan dasar di Negara Federasi Rusia memiliki jam lebih banyak per minggu dibandingkan di Indonesia, tetapi dalam satu tahun waktu studi di Rusia lebih pendek daripada Indonesia. Sistem penilaian hasil belajar di Rusia dan di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu berfungsi sebagai dasar informasi untuk menentukan kompetensi yang telah diperoleh peserta didik, bukan sebagai ukuran untuk mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok. Indonesia memiliki manajemen pendidikan yang lebih baik, yang mampu mengelola seluruh sumber daya pendidikan oleh beberapa orang dalam satu sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara makro atau mikro. Negara Federasi Rusia memandang bahwa pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan. Negara Indonesia mengelola isu-isu dalam pengelolaan pendidikan secara umum menjadi empat pokok fokus manajemen pendidikan, yakni mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi. Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Negara Federasi Rusia, Mutu Pendidikan Indonesia Abstract: This study described the education system of the Russian Federation and its implementation in the education system in Indonesia. The results of the study show that there are many differences in the education system. The structure of the basic education curriculum in the Russian Federation has more hours per week than in Indonesia, but in one year the study time in Russia is shorter than in Indonesia. The assessment system for learning outcomes in Russia and Indonesia has something in common, namely that it functions as a basis of information to determine the competencies that have been obtained by students, not as a measure for classifying students into groups. Indonesia has better education management, which is able to manage all educational resources by several people in one education system to achieve educational goals both macro and micro. The State of the Russian Federation views that the management of education is an important matter in the management of educational institutions. The Indonesian state manages issues in education management in general into four main focuses of education management, namely the quality of education, expansion and equity of quality education services, relevance, effectiveness and efficiency. Keywords: Education System, Russian Federation, Indonesian Education Quality Pendahuluan Pendidikan secara umum diartikan sebagai upaya mengembangkan kualitas pribadi manusia dan membangun karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial, budaya, dan iptek yang bermuara pada pembentukan manusia bermoral dan berahlak mulia serta berbudi luhur (Abraham, 1999). Menurut Baharuddin (2010) setiap bangsa pasti memiliki system pendidikan, melalui system pendidikan itu, suatu bangsa dapat memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur serta keunggulan-keunggulan mereka dari generasi ke generasi. sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan dilaksanakan nasional masih sebagaimana mestinya. Sehingga saat ini Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas SDM bangsa Indonesia termasuk dalam peringkat yang paling rendah (Bhutankar, 2000). Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia Indonesia sekarang menganut belum dapat 336
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 15-16 JANUARI 2021 belum dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang supaya bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dan agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan cepat (Chaube, S.P & Chaube,A. 1993). Dengan demikian di dalam makalah ini akan membahas perbandingan sistem pendidikan negara Indonesia dengan sistem pendidikan negara Rusia yang bertujuan untuk menganalisa sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan-kelebihan dari (Devidson, masing-masing 1989). sistem pendidikan Sejalan dengan tumbuhnya ilmu-ilmu sosial pada akhir abad 19 yang dalam perkembangan tertuju perhatiannya pada pesatnya kemudian pengakuan adanya hubungan yang dinamis antara pendidikan dengan masyarakat atau negara tertentu (Education in The Russian Federation. 2005). Pendidikan dipandang sebagai cerminan dari suatu masyarakat atau bangsa, dan sebaliknya suatu masyarakat atau bangsa dibentuk oleh sistem pendidikannya (Fattah, 2013). harapan kami dengan menyajikan makalah ini, kita mendapat gambaran bagaimana pengelolaan pendidikan di Rusia, sebagai salah satu referensi dalam mengelola lembaga pendidikan, sehingga kita untuk Indonesia mengembagankan (General Overview of the Structure of Russian Education System. 2020). dapat mengambil sisi Pendidikan positif di Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode library research dengan melakukan pengkajian literatur literatur dari buku dan jurnal-jurnal baik dalam maupun luar negeri yang terkait dengan sistem pendidikan pada negera federasi rusia dan sistem pendidikan di Negara Kesatuan republic Indonesia. Peneliti melakukan pengumpulan data yang terkait dengan seluruh sistem pendidikan pada kedua Negara, kemudian melakukan analisis mendalam dan hasil analisis diinterpretasikan dalam bentuk narasi ilmiah sebagaimana dalam hasil dan pembahasan berikut ini (Kristiawan. 2017). Pembahasan Profil Negara Federasi Rusia tuntutan perkembangan zaman, maka lembaga pendidikan dewasa ini juga melakukan suatu penilaian atau evaluasi diri dalam rangka meningkatkan mutu pendidikam yang dikenal dengan akreditas sekolah yang dilaksanakan oleh sutu badan yang bernama Badan Akreditasi Nasional, dan meningkatkan relevansi, atmosfir akademik, pengelolaan institusi, tinggi efisiensi dan keberlanjutan pendidikan (General Overview of the Structure of Russian Education System. 2011). Dalam rangka pemenuhan Negara Federasi Rusia adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.075.400 km², Rusia adalah negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah Republik Rakyat Cina (Tiongkok; RRT), Kanada atau Amerika Serikat. Penduduknya menduduki peringkat ketujuh terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Pakistan (Ginandjar. 1993). Menurut data dari Unsco (2019) Rusia sebagai salah satu Negara yang dahulu merupakan kekuatan terbesar di dunia (saat menjadi bagian Uni Soviet) sekarang ini mengalami ketertinggalan dari berbagai Negara eropa lainnya dan Negara yang dulunya saling bersaing dengan Rusia. Berdasarkan data Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNESCO Rusia berada pada urutan ke - 71 sedangkan Indonesia berada pada ururtan 111, namun dari segi peringkat Education Development Index (EDI) yang dirilis oleh UNESCO, Rusia berada pada urutan ke 45 (UNESCO. 2011). Dari data tersebut terlihat bahwa Negara Rusia tingkat perkembangan pendidikannya. Sementara untuk Indonesia antara peringkat HDI dan EDI relative sama yaitu 111 dan 109. Sebagai salah satu bagian tugas dalam menempuh Kuliah Perbandingan Pendidikan Antar Negara maka kami melakukan kajian Sisten Pendidikan di Negara Rusia. Besar sangat memperhatikan Negara ini dahulu pernah menjadi negara bagian terbesar Uni Soviet. Rusia adalah ahli waris utama Uni Soviet; negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya (Hellen, C.R. 2001). Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai negara adidaya lagi. Meskipun Rusia adalah negara penting, tetapi statusnya masih jauh dibandingkan dengan status Uni Soviet dulu (Herabuddin. 2009). Pendidikan di Rusia disediakan oleh negara dan diatur oleh Departemen Pendidikan Federal. Daerah mengatur pendidikan mereka dalam yurisdiksi yang berlaku dalam kerangka undang- undang federal. Pada tahun 2004 belanja negara untuk pendidikan sebesar 3,6% dari APDB, atau 13% dari anggaran negara konsolidasi (Khairudin. 2017). Sistem pendidikan di Rusia meliputi taman kanak-kanak (playgroup, sejak usia bayi 1 tahun sampai taman kanak-kanak lanjut sejak usia 3 337
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 15-16 JANUARI 2021 tahun), sekolah menengah (sejak usia 6 tahun), "gimnasium" (semacam sekolah menengah dengan kurikulum yang lebih luas), sekolah dan sekolah kejuruan, perguruan tinggi (institut, universitas dan akademi) . tahun dengan dua tingkatan yaitu 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah utama (Kristiawan. 2019). (c) Pendidikan Lengkap Sekunder dan Kejuruan Sekolah menengah terdiri dari 4 tahun sekolah dasar, 5 tahun sekolah menengah utama dan 2 tahun sekolah menengah penuh / kejuruan. Ada sekolah menengah khusus di mana mata pelajaran tertentu diutamakan, misalnya bahasa, matematika, lain-lain. Sejumlah perguruan tinggi mengikuti sistem Barat dan mempunyai dua peringkat: BA (4 tahun) dan MA (2 tahun) tetapi kebanyakannya tetap sesuai sistem lama yaitu tanpa gelar BA dan MA (para tamatan diberi kualifikasi saja, misalnya guru sekolah, penerjemah, insinyur dan lain-lain) dengan tempo pelajaran 5-6 tahun. Jumlah universitas negeri (1994) ialah lebih dari 40, disertai 80 universitas khusus (teknik, medis, keguruan, pertanian) yang dulu bertaraf institut saja dan lebih dari 30 universitas swasta. Filosofi Pendidikan Mengacu fisika dan Undang-undang kepada Pendidikan yang disahkan oleh Parlemen Rusia pada tahun 1992, ada enam prinsip kebijakan Negara mengenai pendidikan, yaitu (1) Pendidikan yang bercirikan kemanusiaan dan prioritas nilai-nilai umum kemanusiaan. (2) Kesatuan budaya dan fasilitas pendidikan dalam Federasi. (3) Akses pendidikan bagi seluruh rakyat. (4) Pendidikan bebas dari pengaruh agama (church-free) pada lembaga-lembaga pendidikan Negara. (5) Kebebasan dan prularisme dalam pendidikan. (6) Manajemen yang demokratis dalam pendidikan lembaga-lembaga otonomi pendidikan. (7) Membaca undang-undang tersebut dapat kita simpulkan bahwa filosofi pendidikan yang dianut oleh negara Rusia adalah Filsafat tetap Humanisme kepada Liberalisme kepada Faham berakar Komunisme (Kristiawan. 2018). Jenjang Pendidikan : dan yang yang berdasar Setelah menyelesaikan dasar, para siswa memiliki dua pilihan. Apakah ingin melanjutkan kejenjang pendidikan lengkap sekunder atau kejuruan. Pada pendidikan lengkap sekunder, siswa harus menyelesaikan pendidikan selama dua tahun untuk mendapat sertifikat. Setelah itu siswa dibenarkan untuk masuk kejenjang perguruan tinggi/universitas yang dengan diperolehnya (Fathurrochman. 2019). setifikat (d) Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi dirusia dapat diikuti oleh lulusan dari pendidikan lengkap sekunder ataupun lulusan dari kejuruan , jenjang pendidikan tinggi adalah sebagai berikut : (1) Tingkat universitas tahap pertama: tahap pertama terdiri dari paling sedikit dua tahun dari program studi pendidikan tinggi. (2) Pendidikan tinggi dasar atau disebut bakalaur adalah pendidikan setingkat sarjana dirusia, yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 tahun. (3) Pendidikan tingkat selanjutnya bagi lulusan bakalaur adalah program Engineer atau Harus menyelesaikan program magester. pendidikan (4) Magester diberikan tahunan. peluang untuk meneruskan program kandidat Nauk/Aspirantura, jenjang pendidikan setingkat doktoral, selama kurang lebih 3 tahun. Dan akan diberikan gelar Ph.D atau tertinggi atau Doktor. (5) Pendidikan setingkat profesor di Indonesia biasa ditempuh oleh doktor/ kandidat Nauk selama jangka waktu tidak tetap. Ini merupakan gelar ilmiah yang diberikan ilmiah umum dan setelah adanya persiapan mendapat pembelaan dari permohonan. Implementasi sistem pendidikan negera federasi Rusia dalam meningkatkan mutu Pendidikan Indonesia ini merupakan tingkat Jenjang Pendidika yang terdapat di Rusia, dapat di lihat pada data sebagaimana berikut : (a) Pendidikan Pra-Sekolah Pendidikan Prasekolah dinamakan dengan playgroup dimulai dari usia 1-3 tahun. kemudian, dilanjutkan dengan taman kanak-kanak (TK) untuk usia 3-6 tahun. Pendidikan seperti sekolah, dan diselengarakan oleh daerah atau pemerintah setempat (Kristiawan. 2018). (b) Pendidikan Menengah Pendidikan merupakan pendidikan wajib yang diselenggrakan oleh Negara. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 menengah Beberapa hal yang menjadi isi kebijakan dan pengaruh positif untuk di implementasikan di Indoneisa sistem pendidikan dari kedua Negara adalah sebagaimana berikut: (a) Peningkatan Mutu Pendidikan dari hasil perbandingan Pemerintah daerah harus terus mendorong dan mengembangkan sekolah menerapkan konsep "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah" (MPMBS) peningkatan mutu usaha pendidikan dengan menggalang segala sumber daya yang ada di sekolah dan lingkungannya, baik guru, orangtua siswa, pemerintah setempat maupun swasta agar terkoordinasi dan terencana dalam yakni 338
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 15-16 JANUARI 2021 menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. (b) Perluasan Kesempatan Belajar rangka mempercepat penuntasan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan maka dapat ditempuh usaha baru sebagai berikut : (1) Pembangunan Unit Sekolah baru (USB). (2) Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB). (3) Pemasayarakatan SLTP Terbuka (SLTPT). (4) Kampanye/Penyuluhan Wajib Belajar Pendidikian Dasar. (5). Pemberian Beasiswa dan dana bantuan Operasional (DBO). (6). Pendidikan bagi SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/MA. (7) Pemberian Dana Operasional Pendidikan (8) Pemberian bantuan perlengkapan belajar bagi siswa SD/MI dari keluarga tidak mampu. (9) Membina penyelenggaraan pendidikan luar sekolah oleh masyarakat dalam (yang Kegiatan bentuk menyelenggaraka Paket A, Paket B, dan Paket C). Dalam bagi SD/MI. dan mendorong Pusat Belajar (c) Efisiensi dan Efektivitas penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif maka penyelenggara pendidikan formal perlu dibekali dengan pengetahuan tentang : (1) Pengelolaan dan (2) penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan dan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran. (3) Kemampuan manajerial. (4) Kemampuan Pengelola Proyek. (5) Pengelolaan dan perencanaan pendidikan. (6) Kemampuan Monitoring dan Evaluasi. Untuk mewujudkan Sekolah. belajar 9 tahun sudah dikumandangkan sejak lama. optimalisasi Oleh pendidikan dasar, baik melalui SD/MI dan SMP/MTs, maupun SMP Terbuka, dan Paket A dan B untuk dapat mengakselerasi Wajar Dikdas 9 tahun. karena itu, diperlukan (f) Angka Melek Huruf Penopang lain dari Indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Semula kita menduga bahwa di Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah tidak ada lagi yang masih Buta Huruf (tidak bisa baca-tulis-bicara bahasa Indonesia), namun setelah dilakukan pendataan ulang di Jawa Barat telah diketahui terdapat sekitar 251.234 yang masih kurang dalam baca-tulis-bicara bahasa Indonesia. Tentu saja, mereka harus segera dientaskan melalui program yang fungsional (Keaksaraan Fungsional). (g) Partisipasi dan Peran serta Masyarakat Pada Pasal 56 UUSPN 20/2003 diungkapkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui dewan pendidikan, komite sekolah atau madrasah. Sebagaimana diketahui bahwa Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota pada umumnya belum banyak dirasakan perannya dalam peningkatan mutu pendidikan di kabupaten/kota, bahkan dalam proses pembentukannya pun dikuasai pihak-pihak kurang menguasai masalah tertentu pendidikan. Demikian pula dengan Komite Sekolah/Madrasah, di antara mereka masih kurang memiliki pemahaman yang mantap tentang MBS dan bahkan ada di antara mereka yang hanya berfungsi sebagai stempel bagi sekolah dalam melegitimasi pungutan dari orangtua siswa. yang (d) Menyusun Peraturan Daerah Pendidikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan di Kabupaten/Kota merupakan dasar hukum yang dapat seluruh masyarakat Kabupaten/Kota tersebut sebagai kelanjutan dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003. Bertolak dari aturan ini maka beberapa kebijakan meso maupun mikro dapat dibuat amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 45. digunakan oleh dalam rangka menjalankan (e) Angka Rata-rata Lama Sekolah Indeks partisipasi Pendidikan masyarakat dalam mengikuti pendidikan harus terus dipacu. Berdasarkan laporan BPS diketahui bahwa Angka RLS masyarakat Jawa Barat hanya 6,8 tahun atau setara dengan siswa SMP Kelas satu. Dengan demikian diperlukan perjuangan yang sangat erat bagi dinas pendidikan untuk meningkatkan wajib belajar 9 tahun. Padahal wajib Dalam rangka meningkatkan (Education Index) (h) Otonomi Sekolah Dalam menjalankan MBS, sekolah memiliki otorita dalam mengelola pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola input pendidikan, melaksanakan proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi hasil pendidikan. Namun, hal pemerintah daerah harus melakukan pengawasan secara ketat untuk memberikan jaminan kualitas layanan yang diberikan sekolah kepada peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme sistem kontrol yang akurat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Sistem kontrol itu, bukan penyeragaman buku laporan pendidikan atau melakukan Ulangan Umum Bersama melainkan menciptakan suatu mekanisme yang sahih. dalam beberapa 339
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 15-16 JANUARI 2021 (i) Kualitas SDM Pendidikan Dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan, tentu saja harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Harus diakui bahwa tenaga kependidikan yang saat ini tersedia merupakan produk dari LPTK yang belum mengantisipasi reformasi dalam bidang pendidikan. Dalam beberapa hal para guru masih menggunakan dalam of paradigma penyelenggaraan pendidikan. Padahal pola pikir ini telah lama ditinggalkan oleh kalangan innovator pendidikan. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang masih hanya berfungsi sebagai guru, menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Konsep learning based experience dan learning by doing masih belum secara mantap diterapkan para guru. Apalagi konsep dasar pengembangan kompetensi yang seharusnya dijadikan dasar bagi pengembangan kurikulum di sekolah. transfer knowledge (j) Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kinerja tenaga kependidikan salah rendahnya kesejahteraan yang diterima (take home pay). Dari gaji yang diterima para guru, mereka harus rela membagi biaya transportasi dan konsumsi (terutama jika harus mengajar sampai dengan siang). Dengan demikian take home pay yang diterima para guru semakin kecil dan tidak manusiawi. Berbeda dengan profesi lain, untuk keperluan transportasi dan konsumsi biasanya tersedia pada institusi tersebut, sedangkan profesi guru harus merogoh saku gajinya. Dalam menyikapi hal ini, tampaknya pemerintah daerah harus segera memikirkan "insentif" atau tunjangan profesi yang dapat diberikan kepada guru agar rangka kinerja mereka meningkat mempersiapkan di SDM Kabupaten/Kota yang lebih baik. Pada daerah- ini sudah dilaksanakan, daerah misalnya Kota Bandung, DKI Jakarta, Kutai Kertanegara, Propinsi Sumatera Barat, dan sebagainya. Mungkin jika Anggaran Pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat diungkit hingga 20%, para guru dapat segera diberi insentif supaya memacu mereka dalam berkompetensi meningkatkan mutu pendidikan. satu penyebabnya adalah penggunaannya dengan dalam pendidikan tertentu, hal pendidikan dan pembinaan terhadap tenaga kependidikan. Sudah tidak sesuai lagi apabila lembaga penjamin kualitas pendidikan yang memberikan pelatihan kepada tenaga pendidikan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Lembaga ini dapat berfungsi melatih dan membina tenaga pemerintah daerah, namun harus dilaksanakan secara khusus agar dapat memberikan pelatihan terhadap tenaga kependidikan (guru) mengarah kepada profesionalisasi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, lembaga ini perlu mengundang expert dari Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan. dan melakukan pelatihan untuk tenaga kependidikan educational (l) Penggunaan Buku Teks Pelajaran tentang Buku Teks Pelajaran sebagaimana dituangkan dalam Permen 11/2005 masih belum diterapkan secara menyeluruh di sekolah. Berdasarkan ketentuan itu, Sekolah (guru dan kepala sekolah) dan Komite Sekolah dilarang menjual buku di sekolah. Demikian pula, penerbit tidak boleh menjual buku langsung ke sekolah. Untuk keperluan peserta didik, para guru dapat menganjurkan kepada orangtua atau peserta didik untuk menggunakan buku Teks Pelajaran yang telah berstandar nasional. Pemerintah telah tentang Buku Teks menyampaikan kebijakan Pelajaran, bahwa Pemerintah Pusat tidak akan lagi atau membagikan Buku Teks menerbitkan Pelajaran untuk sekolah. Pemerintah hanya menetapkan buku-buku berstandar nasional yang dapat dipilih oleh sekolah untuk digunakan sebagai buku teks pelajaran di sekolah. Dalam memilih buku ini, sekolah harus mengajak dan melibatkan (sebagai wakil masyarakat). Komite Sekolah Kenyataan di lapangan, masih ada sekolah atau guru menjual paksa buku kepada siswa, menjual LKS kepada siswa, penerbit masih mengedrop buku ke sekolah, penentuan buku teks pelajaran tidak mengajak komite sekolah. Masih banyak persoalan tentang buku teks ini, mungkin karena low inforcement yang masih lemah di daerah, serta kesadaran masyarakat yang masih lemah. Ketentuan (m) Pengembangan Kurikulum Sekolah (k) Organisasi Penjamin Kualitas Untuk melakukan kualitas pendidikan tampaknya di Kabupaten/Kota, diperlukan organisasi kedinasan, setara dengan eselon III yang membidangi peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Lembaga ini harus mampu memberikan jaminan kualitas hasil jaminan Kebijakan pemerintah yang terbaru, tahun 2006, yaitu Permen 22 tentang Standar Isi dan Permen 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan masih sangat multi tenaga kependidikan tafsir. Banyak di antara menyebutnya dengan Kurikulum 2006, padahal dalam ketentuan itu diungkapkan bahwa kurikulum dengan itu harus disusun oleh sekolah 340
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 15-16 JANUARI 2021 mengikutsertakan komite sekolah. Ada pula yang menyebutnya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), padahal itu peristilah yang diberikan bagi kurikulum tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, sekolah harus mengembangkan kurikulumnya, sehingga kelak akan ada Kurikulum SD Negeri 8 Jatinagara atau Kurikulum SMP Ma'arif Banjarsari. Dalam tataran kebijakan, pemerintah daerah harus dengan segera menyusun rambu-rambu pengembangan KTSP sehingga dapat dijadikan acuan pengembangan kompetensi lokal yang harus dikembangkan di daerah. Oleh karena itu, tampaknya masih sangat diperlukan sosialisasi tenaga secara mantap dan menyeluruh bagi kependidikan di daerah, sehingga pengembangan kurikulum dapat mulai dipersiapkan oleh semua pihak dengan mengikutsertakan pakar di daerah yang menguasai bidang ini. Bertolak dari kenyataan masih banyak persoalan yang dihadapi serta masih banyak pekerjaan belum diimplementasikan, tampaknya perlu segera kita kaji kembali secara saksama. Mungkinkah konsep desentralisasi pendidikan ini masih menyiratkan berbagai persoalan atau mungkin pula kita yang salah dalam menapsirkan dan memahaminya. Akan sangat bijak, apabila kita coba berpikir dengan jernih, bahwa pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang dalam mempersiapkan SDM yang unggul dan kompetitif. Pendidikan merupakan projek masa depan mempersiapkan bangsa berkualitas. Oleh karena itu, sebaiknya marilah kita memposisikan diri pada fungsi, kewenangan, dan peran masing-masing sesuai kemampuan dan dalam kompetensi pendidikan. Perencanaan pendidikan di Kabupaten/Kota memerlukan kesungguhan dan peranserta dari berbagai pihak, karena pendidikan merupakan sektor yang telah diotonomkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Berbagai kebijakan pendidikan terkini, tampaknya harus segera diakses oleh semua pelaku pendidikan agar kita tidak tertinggal dengan kebijakan makro maupun kebijakan mikro dalam bidang pendidikan. bidang pendidikan yang (a) Melakukan analisis lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang perencanaan pendidikan kabupaten/kota, misalnya: Propeda, Renstrada, Repetada, peraturan perundangan (UU, tingkat kemiskinan, PP, Kepres, Perda, dsb), lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pengalaman-pengalaman praktek yang baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan harus perencanaan diinternalisasikan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis. berpengaruh terhadap lingkungan strategis ke dalam (b) Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) yang meliputi profil pendidikan kabupaten/kota relevansi), (pemerataan, mutu, efisiensi, dan kapasitas pemetaan siswa, tingkat manajemen dan kabupaten/kota dan sekolah, dan best practices pendidikan saat ini. sekolah/ guru/ sumber daya pada (c) Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan, yang mencakup setidaknya pemerataan kesempatan, relevansi, dan peningkatan mutu, kapasitas pendidikan kabupaten/kota. efisiensi, (d) Mencari kesenjangan antara butir (2) dan butir (3) sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana pendidikan keseluruhan yang akan datang (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Kesenjangan/tantangan yang dimaksud mencakup pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan sekolah. pengembangan Rumusan Solusi Implementasi Terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (e) Berdasarkan hasil butir (4) disusunlah rencana kegiatan tahunan untuk selama 5 tahun (rencana strategis) dan rencana kegiatan rinci tahunan (rencana operasional/renop). implementasi terbaik dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan kepada perbandingan sistem pendidikan Negara Federasi Rusia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia formulasi Model Perencanaan, berikut gambaran mengenai tahap- tahap perencanaan pendidikan yang dapat dilaksanakan. Alur berfikir dan tahapan tahapan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah- langkah berikut ini. Penulis memberikan solusi adalah dengan (f) Melaksanakan pengembangan pendidikan kabupaten/kota melalui upaya-upaya nyata yang dapat meningkatkan pemerataan relevansi dan kesempatan, mutu, kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah. rencana efisiensi, terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Hasil evaluasi akan memberitahu apakah hasil pendidikan sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana sudah Melakukan pemantauan 341
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 15-16 JANUARI 2021 disebut secara implisit di atas, bahwa pada hakekatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah "situasi pendidikan saat ini" (dalam kenyataan) menuju ke "situasi pendidikan yang diharapkan" di masa mendatang. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu kebijakan, perencanaan dan program pendidikan. Boarding School Preventing The Radicalism. Restaurant Business, (10), 495-505. Retrieved from cle/view/9462. 8. Fattah, Nanang. (2013). Analisis Kebijakan Remaja Bandung: PT Pendidikan, Rosdakarya. Kesimpulan ini dapat diambil kesimpulan ini, bahwa sebagaimana berikut pengelolaan pendidikan baik itu pada tataran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota merupakan usaha terencana dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan oleh beberapa orang dalam satu sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara makro atau mikro. Pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan. Isu-isu dalam pengelolaan pendidikan secara umum terdapat empat permasalahan pokok dalam pendidikan di Indonesia, yakni mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi. Menurut Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal : Perencanaan Program, Pelaksanaan Program, Pengawasan dan Evaluasi Program, Kepemimpinan Sistem Informasi Manajemen, dan Penilaian Khusus. Dari hasil penelitian tersebut yaitu Sekolah, 9. Fitria, H., Kristiawan, M., & Rasyid, A. (2019). The Educational Character on Instruction. Opción, Año 35, Especial No.21 (2019): 964-979 10. General Overview of the Structure of Russian Education System. (2011). Paper Presented on AACRAO Conference, March 15, 2011 11. Ginandjar, (1993). Pembangunan Bidang dan Kebudayaan dalam PJPT-II. Surabaya: Gema Kliping. Kartasasmita. Pendidikan 12. Hellen, C.R. (2001). Educational Programs of and Indonesia: Practice. hellen/ indec.html Polecy 13. Hendradipura, Amin dan M. Lukmanul Hakim, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Prospektifa OPOCI, com 14. Herabuddin, (2009). Administrasi & Supervisi Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia. 15. Indonesia. at: (Online). 22 April 2012. Available Daftar Pustaka 1. Abraham, David. (1999). Quality Controll: New Approach in Our Bussiness. New York: McMillan, Co. 2. Baharuddin, et.al. (2010). Teori Belajar & Pembelajaran. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. 3. Bhutankar, David. (2000). Deregulation Cost in Development of Education Programs Countries. webster@bhutankar.bhutan.ac.uk. 4. Chaube, S.P & Chaube,A. (1993). Education. Delhi. Vikas Comparative Publishing House. 5. Devidson, Roger H. (1989). Breaking Up Those Cozy Trangle: An Imposible Dreams. New York: Pranger, Inc. 16. Irmayani, H., Wardiah, D., & Kristiawan, M. (2018). The Strategy of SD Pusri In Improving Educational Quality. International Journal of Scientific & Technology Research, 7(7). 17. Khairudin, Mahfud Junaidi dkk, (2007). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Konsep dan Implementasinya di Madrasah, Pilar Media, Jogjakarta. 18. Khasanah, U., Kristiawan, M., & Tobari. (2019). The Implementation of Principals' Improving Academic Teachers' Professionalism the State Primary Schools. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(8). 19. Kristiawan, M., & Elnanda, D. (2017). The Implementation of Authentic Assessment in Cultural History of Islamic Subject. Al-Ta lim Journal, 24(3), 266-276. Supervision In in 6. Education in The Russian Federation. (2005). Available at; (Online). 22 April 2012. 7. Fathurrochman, Alamsyahril, & Kristiawan, M. Revitalization Management Of I., Budiman, D. A., (2019). Islamic 20. Kristiawan, M., Jumeldi, A., Ahmad, S., & Asvio, N. (2016). The Implementation Of Affective Assessment For Islamic Education In High School 1 Pariangan. Research Journal of Social Sciences, 9(4), 1-8. 342
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 15-16 JANUARI 2021 21. Lasmawan, W. (2000). Pengelolaan dan IPS yang (Makalah). Program Operasionalisasi Pembelajaran Ramah Lingkungan. Pascasarjana UPI Bandung. 22. Livingston, Kay and McCall, Jm. (2005). " Evaluation; Judgemental or Developmental?". European Journal of Teacher Education. 28 (2), 165-178. 23. Mulyasa, E. (2006). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 24. Mulyasa, Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, (2011). Jakarta: Bumi Aksara. Sekolah Kepala (2003). Bandung: Remaja 25. Mulyasa, Menjadi Professional, Rosdakarya. 26. National Information Center on Academic Recognition and Mobility, Ministry of Education and Science of the Russian Federation. (2010). Available at; Russianenic.ru. (Online). 22 April 2012. 27. Nur, Agustiar Syah. (2001). Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung. Lubuk Agung. 28. Peraturan BSNP No. 012/XII tahun 2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Dasar, Madrasah Ibtidaiyyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012. Sekolah 29. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia. No. 59 Tahun 2011 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional. Pendidikan 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menegah. 31. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 32. Public Council of Ministry Education and Science Drawxs the Botton Line of Experimental Course " Basics of Religion and Secular Ethics". at; (Online). 21 April 2012. 33. Public Council of Ministry of Education and Science Draws the Bottom Line of Experimental Course' Basic of Religion and Secular Ethics'. Available at; Eng.mon.gov.ru. (Online). 21 April 2012. 34. Rahadian, A.H, Dr. Ir. M.Si. (2012). Materi Kuliah Kebijakan Publik (Modul Kuliah) Ilmu Program Administrasi STIAMI, Jakarta. Pascasarjana Magister (2011). Available 36. Russian Education System. (2010). Available at; (Online). 22 April 2012. 37. Russian School; Structure of System, Age of Entry and Certificates. 2010). Available ata; (Online) 19 Mei 2012. 38. Sasongko, Rambat Nur dan Bambang Sahono. (2016). Inovasi Manajemen Sekolah, Jakarta : Shanny Publishing. 39. Sugeng Listyo Prabowo, (2008). Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah, UIN Press. 40. Sumantri, Mulyani. Dan Kuntadi, Iwa. (2011). Perbandingan Kurikulum Sekolah Dasar Antar Negara. Manuscript untuk diterbitkan oleh Puskubruk, Jakarta. 41. Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. (1993). Suatu Analisis Kebijakan Pendidikan: Pengantar. Bandung: PT. Rosdakarya. 42. Team Depdiknas, (2007). Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta: Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 43. Tilaar, H.A.R. (1999). Pendidikan dan Masyarakat Madani: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 44. Tilaar. H.A.R, (2006). Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis, Jakarta: Rineka Cipta. 45. Tim Penyusunan Kamus, (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: PN. Balai Pustaka). Republik Indonesia. 46. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tentang Sistem Pendidikan Tahun 2003 Nasional (Sisdiknas). 47. UNESCO Country (Online). 15 Maret 2012. (2019). The EFA Assesment Federal. Russian Report; 48. UNESCO. (2011). World Data on Educatio- Federation. Russian (Online). 15 Maret 2012. 49. Wahab, Azis. (1999). Otonomi Pendidikan: Pokok-pokok Pikiran Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional (makalah). Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Bandung. 35. Rusia. Available at: (Online). 22 April 2012. 343