2 Daftar Isi 03 SALAM REDAKSI 04 PORTAL BERITA Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 05 - Bawaslu Karanganyar Libatkan Masyarakat Secara Aktif Dalam Proses Demokrasi 06 - Teken Kerjasama dengan Stakeholder 07 - Gakkumdu Karanganyar Berkomitmen Kawal Pemilu Tahun 2024 08 BERITA UTAMA Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar 10 - Pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 12 MEDIA SOSIAL Diksi : Kesiapan Sumber Daya Pengawas Menyongsong Pemilu Tahun 2024 13 - STUDI (Stand Up Demokrasi) 14 - Webinar : Potensi Permasalahan Hukum Proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik 16 - Podcast Kang Kepo : Ngendus Film "Dadi Awu" dan Saka Adhyasta Pemilu 18 SERBA - SERBI Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat 19 - Pemuda Bangun Demokrasi Perkuat Sinergi 20 - Bawaslu Karanganyar Nyemplung Pawiyatan 21 - Kader SKPP (KAWASIKA) Rapatkan Berisan Siap Bersinergi Awasi Pemilu 22 - Sanggar Saka Adhyasta 24 OPINI Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu 26 - Kawal Demokrasi Perkuat Partisipasi 28 Galeri Bawaslu Kabupaten Karanganyar 30 HIBURAN Sajak Demokrasi 31 - Posko Pengaduan Dewan Pengarah : Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H.,M.H. Sri Handoko Budi Nugroho, S.T.,M.M. Edi Budi Susilo, S.T. Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd. Penanggung Jawab Endroko, S.E. Pimpinan Redaksi Rofi' Rasyidah, S.H. Redaktur Aditya Angga Rohendriyanto, S.H. Editor Sudarsono, S.Fil.I Desain Grafis & Layout Joko Susilo, S.Kom. Kontributor Vondra Surya Dananjaya, S.H. Wiranti,S.E Argo Teguh Herjantoro, S.P. Eko Wahyoto Dwi Astuti, S.E. Dayinta Atindriya, S.E. Wisnu Sri Nugroho, S.H.
SALAM REDAKSI Salam Awas Babak baru perjalanan demokrasi di Indonesia telah bergulir. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan dalam kurun waktu satu tahun, untuk pertama kalinya dalam sejarah kontemporer demokrasi akan dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil rapat dengar pendapat antara Pemerintah, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024. Kompleksitas penyelenggaraan yang tinggi tentu tidak akan dapat dihindarkan, apalagi jika melihat adanya irisan tahapan antara penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Kondisi ini tentu akan menuntut kesiap- siagaan dari penyelenggara Pemilu khususnya jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi dua momentum besar politik tersebut. Terdapat point penting yang saat ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar persiapkan, baik dari sisi internal dan eksternal. Di internal Bawaslu Karanganyar, pembentukan jajaran pengawas pemilu Ad-Hoc di tingkat kecamatan menjadi agenda penting di tahun ini. Panwaslu Kecamatan telah terbentuk dan dilantik pada 28 Oktober 2022 lalu setelah melalui proses seleksi yang panjang. Total jumlah pengawas pemilu kecamatan sebanyak 51 orang. Terdiri dari 20 orang perempuan dengan prosentase 39 % dan 31 orang laki-laki dengan prosentase 41 %. keterwakilan perempuan menjadi hal yang menarik dan akan dikupas di dalam isi buletin ini. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di internal pengawas Pemilu dilakukan guna memberikan pembekalan bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu. Hal ini tentu untuk menyamakan persepsi dan pemahaman yang sama, baik di lingkungan Bawaslu maupun dengan Panwaslu Kecamatan. Agar seluruh jajaran pengawas Pemilu memiliki bekal yang cukup untuk tugas-tugas pengawasan. Kemudian upaya kesiapan Bawaslu Karanganyar untuk menjalin komunikasi dengan pihak eksternal juga dilakukan secara massif. Koordinasi dan komunikasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar menjadi hal yang paling intensif. Mengingat secara konstitusi KPU dan Bawaslu merupakan lembaga yang diberi amanat sebagai penyelanggara Pemilu. Terutama pada saat tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual hingga penetapan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024. selain koordinasi bersama KPU, Bawaslu Karanganyar juga menjalin koordinasi dengan beberapa terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, tokoh perempuan, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. instansi Nah, berbagai kesiapan dan kegiatan Bawaslu Karanganyar di semester II ini akan disajikan secara lengkap di dalam buletin "GERBANG" edisi VII. Selamat membaca sambil ngopi akan terasa lebih nikmat. Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar EDISI 07/2022 3
PORTAL BERITA PORTAL BERITA Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kapasitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia oda kelembagaan tidak akan berputar tanpa adanya kinerja SDM yang terampil dan solid dalam melaksanakan kerja. Sebuah pepatah yang relevan dengan perkembangan dan peningkatan kapasitas daya manusia sebagai pengawas pemilihan umum. Keterampilan menjadi hal yang penting ditengah padatnya arus kegiatan lembaga Bawaslu, dan perlu diasah seiring waktu. Maka Bawaslu Karanganyar berinisiatif untuk melaksanakan peningkatan kapasitas SDM kepada internal Bawaslu Karanganyar. Kegiatan diawali dengan Bawaslu Karanganyar mengadakan Rapat Koordinasi Layanan Hukum pada Rabu (06/07/2022) bertempat di Aula Kantor. RR Pada kegiatan tersebut dihadiri semua pimpinan hingga jajaran staf kesekretariatan. Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti. Tujuan diadakannya acara tiada lain untuk meningkatkan kapasitas SDM yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pembuatan legal drafting. Narasumber dari kegiatan tersebut adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar, Adhityo Bagus Prakoso. Isi materinya mengenai mekanisme pembuatan legal drafting, seperti dalam pembuatan surat keputusan dan terkait perjanjian kerjasama. juga melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemda Karanganyar, Dispermades Karanganyar, Setda Karanganyar, Persatuan Camat Se- Kabupaten Karanganyar dan Persatuan Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Karanganyar terkait dengan Koordinasi, Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Non Peraturan yang dilakukan pada Kamis (29/09/2022) di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan tersebut membahas mengenai boleh tidaknya ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Perangkat Bawaslu Karanganyar Bagian Hukum Desa menjadi Pengawas Ad-Hoc Bawaslu yaitu Panwaslu Kecamatan jika didasarkan Undang- Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Bawaslu Karanganyar melaksanakan Rakor Fasilitasi Pembinaan Aparatur Pengawasan Pemilu terkait Teknis Klarifikasi dan Investigasi pada Selasa (20/9/2022) di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara diikuti oleh Pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Narasumber acara yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar, Fatkhurrohman Rosyidi dan Kanit Reskrim Polres Karanganyar, Suparjo. Materi yang dibahas pada rakor tersebut yaitu definisi dan tata cara klarifikasi dan investigasi dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024. Rapat Penyelesaian Koordinasi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Kamis (01/09/2022) bertempat di Aula Bawaslu Karanganyar. Kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan KPU Karanganyar, Muhammad Maksum dan Suharjanto. Kegiatan tersebut digunakan untuk memetakan kerawanan terjadinya sengketa dalam tahahapan verifikasi administrasi dan tahapan verifikasi faktual. Rapat Sosialisasi Koordinasi Peraturan dan Non Peraturan dengan tema Mekanisme Penanganan Pelanggaran sesuai Undang- Undang dan Perbawaslu. Kegiatan ini diikuti pimpinan dan kesekertariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Narasumber acara tersebut adalah anggota Bawaslu Jawa Tengah Periode 2017-2022 dan sebagai akademisi Undip, Sri Wahyu Ananingsih. Ana panggilan akrabnya dalam kesempatan tersebut membahas mengenai poin-poin 4
penting pada revisi Perbawaslu Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 pada Rabu (12/10/2022) bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hadir sebagai narasumber yaitu Dwi Cahyono dari Baperlitbang Karanganyar. Sebagai peserta meliputi pimpinan dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Ia menyampaikan dasar hukum proses perencanaan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Dwi, kunci utamanya adalah kolaborasi dan koordinasi. Karena Bawaslu tidak dapat berjalan sendirian, perlu adanya kerjasama dengan berbagai lembaga termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Baperlitbag, dan sebagainya. Guna membina kapasitas pengawasan SDM, Bawaslu Karanganyar mengadakan kegiatan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema Peran Sekretariat dalam Memfasilitasi Tugas Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sebagai narasumber yaitu Sri Sumanta, anggota Bawaslu Jawa Tengah periode 2017- 2022. Pada kesempatan itu pula disampaikan mengenai supporting system antara pimpinan Bawaslu dengan kesekretariatan seperti dalam Perbawalu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Adanya peningkatan kapasitas tersebut menjadi suatu kesempatan istimewa tersendiri bagi internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Sehingga kedepannya, Internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat lebih produktif dan kreatif dalam melaksanakan kinerja. (RR, Day) Bawaslu Karanganyar Libatkan Masyarakat Bawaslu Karanganyar Libatkan Masyarakat Secara Aktif Dalam Proses Berdemokrasi Secara Aktif Dalam Proses Berdemokrasi adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menggandeng semua element masyarakat untuk ikut berpartispasi tahapan secara penyelenggaran Pemilu, khususnya dalam hal pengawasan. Pengawasan Pemilu telah menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu agar Pemilu bisa diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana digariskan konstitusi yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawasan pemilu semakin mendapat perhatian penting terutama setelah era reformasi. Pasca reformasi, peraturan terkait pengawasan perundang-undangan Pemilu semakin memperkuat pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun secara kewenangan. Bawaslu BB aktif pada Karanganyar Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dalam menyongsong Pemilu ini serentak 2024. Peserta kegiatan kali melibatkan organisasi kemasyarakatan dan Kepala Desa atau Lurah Desa anti politik uang dan Desa pengawasan. Hadir sebagai narasumber Sumarwoto, Dosen FH UNSA, Sugiyaryo, selaku Guru Besar Universitas Slamet Riyadi dan Muhammad Maksum, Komisioner KPU Kabupaten Karanganyar. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tentu untuk memastikan proses tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang- semua undangan komponen masyarakat dan stake holder. Sehingga dapat meningkatkan kualitas Pemilu dan tentunya berintegritas. Maka dibutuhkan kolaborasi antara Bawaslu dengan pemangku wilayah untuk melaksanakan pengawasan partisipatif berjalan dengan baik. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan yang melibatkan keterwakilan perempuan dalam satu lingkup diskusi bersama sekaligus mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat dengan melibatkan EDISI 07/2022 5
terkait bahaya politik uang utamanya kepada kaum perempuan yang tergabung dalan organisasi-organisasi kewanitaan. Selain itu. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri menjadi salah satu fokus Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan partisipasi masyarakat. Netralitas ASN sendiri diatur dalam Undang- Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ASN sejak diangkat sebagai PNS harus taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan. ASN sebagai pejabat publik yang berkedudukan sebagai Aparatur Negara, dan melaksanakan fungsi sebagai pelayan publik harus bersikap profesional, adil, tidak diskriminatif atas dasar kepentingan kelompok, golongan atau politik. Setiap Instansi melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing- masing turut sosialisasi berkomitmen mewujudkan pengawasan partisipastif kepada semua kalangan TNI-Polri dengan tetap mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan dikalangan apararur negara, meningkatnya pemahaman dan wawasan tentang hak dan kewajiban politik bagi aparatur negara dan untuk mewujudkan praktek demokrasi yang semakin Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkualitas. Tujuan diadakannya sosialisasi adalah menyebarluaskan pemahaman kepada TNI dan Polri terkait pengawasan netralitas pada Pemilu dan pemilihan dan antisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pada pelaksanaan Pemilu 2024. Karena aparatur negara dihimbau harus bijak dalam menggunakan media sosial jangan sampai memberikan respon atau komentar yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Salah satu bentuk pelanggaran netralitas ialah mengunggah foto atau menanggapi (like, share, komentar dan sejenisnya) semua hal yang terkait dengan calon di media online dan media sosial. TNI dan Polri yang melanggar ketentuan netralitas dengan ketentuan hukuman yang diatur masing-masing lembaga, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat. Bagi TNI dan Polri yang melanggar prinsip netralitas, selain dikenakan hukuman dan sanksi oleh masing-masing lembaga, juga akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi yang sebagaimana dimaksud tercantum dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000. Sehingga pencegahan, pengawasan dan pembinaan netralitas TNI dan Polri tetap menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing- masing secara berjenjang. (5G) Gakkumdu Karanganyar Berkomitmen Gakkumdu Karanganyar Berkomitmen Kawal Pemilu 2024 Kawal Pemilu 2024 terdiri dari elanggaran Pemilu administrasi, pelanggaran pelanggaran pidana, dan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Dalam hal pelanggaran pidana, Bawaslu tidak bisa memutus atau menjustis sebuah tindakan yang masuk dalam kategori dugaan pelanggaran pidana. Ia terlebih dahulu harus melibatkan tersebut pihak-pihak dikatakan telah memenuhi unsur pelanggaran. Pihak-pihak tersebut meliputi Kejaksaan dan Kepolisian atau lebih dikenal dengan PP sebelum perkara sebutan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Untuk menciptakan rasa keadilan Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membentuk Gakkumdu sesuai surat keputusan (SK) Nomor : 061/PP.00.02/JT-11/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang beranggotakan sebanyak 25 orang. Setelah pembentukan, rapat koordinasi langsung dilakukan oleh tiga unsur tersebut bertempat di Aula kantor Bawaslu Kabupaten 6
Karanganyar, Senin (31/10/2022). Tidak membutuhkan waktu lama, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama Kejaksaan dan Kepolisian menggelar launching Gakkumdu pada hari Rabu (16/11/2022) di Hotel Jawa Dwipa, Karangpandan. Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar mengapresiasi upaya dini Bawaslu dengan terlebih dahulu menyamakan presepsi dan pola kerja dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Baik Kejaksaan maupun Kepolisian sepakat untuk membantu kerja-kerja Bawaslu dalam hal pencegahan dan melakukan penindakan jika pada pelaksanaan tahapan terdapat pelanggaran pidana Pemilu. dan fungsi Gakkumdu menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti sangat penting. Mengingat roh Pemilu adalah keadilan. Hal itu sesuai dengan asas dan prinsip Pemilu Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Rohen) Memaksimalkan peran Launching Film dan Buku Bawaslu Karanganyar Raih Penghargaan Film Bawaslu Karanganyar Raih Penghargaan Film Penanganan Pelanggaran Pemilu Terbaik Penanganan Pelanggaran Pemilu Terbaik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu pada Selasa- Rabu (6-7/9/2022) di Gedung Adipura Kencana, komplek kantor Walikota Magelang. Sebagai peserta tiada lain Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah dan unsur staf. Di sela- sela rakorwil, dilakukan proses penyerahan piagam penghargaan film Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Terbaik untuk Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Sebelumnya, film Dadi Awu ini masuk dalam jajaran lima besar kategori film penanganan pelanggaran terbaik. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono didapuk untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada lima pemenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang diwakili Kordiv Penanganan Pelanggaran yang masuk dalam kategori film terbaik dan viewers terbanyak. pernah terjadi di salah satu wilayah di Kabupaten Karanganyar. #SahabatBawaslu dapat melihat film Penanganan Pelanggaran "Dadi Awu" di Youtube Bawaslu Karanganya. Film Dadi Awu yang disutradarai Sudarsono ini pertama kali di launching pada 05 Agustus 2022 bertempat di studio Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Karanganyar, berbarengan juga dengan launching buku Tinta Sejarah Pengawas Pemilu di Kabupaten Karanganyar. Adapun buku sejarah tersebut mengupas tuntas perjalanan pengawas Pemilu dari masa ke-masa termasuk juga tantangan dan hambatan yang dialami para pendahulu dalam melakukan tugas-tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Karanganyar. Dua karya (film dan buku) Bawaslu Karanganyar tersebut diharapkan menjadi sarana sosialisasi lebih memahami bagi masyarakat untuk tugas-tugas Bawaslu dan serta merta ikut terlibat menjadi pengawas partisipatif di dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun yang sama. (Ikhsan) film pendek ini merupakan karya Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang menceritakan tentang kasus politik uang yang Dadi Awu EDISI 07/2022 7
8 BERITA UTAMA BERITA UTAMA Rekrutmen Rekrutmen Panwaslu Panwaslu Kecamatan Untuk Kecamatan Untuk Pemilu 2024 Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Bawaslu Kabupaten Karanganyar Karanganyar Sudarsono, S.Fil.I Anggota Bawaslu Karanganyar enjelang pendaftaran Pengawas Pemilu untuk jajaran Ad hoc tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Bawaslu Jateng lakukan rapat kordinasi (Rakor) persiapan Pembentukan Panwascam Pemilu Tahun 2024 dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Termasuk Bawaslu Karanganyar turut dalam kegiatan tersebut, Selasa-Rabu (13-14/9/2022) di Kantor Bawaslu Kota Surakarta. MM (Kordiv) Organisasi Bawaslu Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto bersama Kordiv SDM, Sri Sumanta dan Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah, Kartini Tjandra Lestari hadir dalam kesempatan rakor. Gugus dalam kesempatannya, meminta Kabupaten/Kota untuk lebih memasifkan sosialisasi pendaftaran agar semua lapisan masyarakat mengetahuin informasi dan bisa ikut serta mendaftar. Koordinator Divisi Di dalam petunjuk teknis pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Pemilu 2024, tertera masa sosialisasi dimulai pada tanggal 10 hingga tanggal 21 September 2022 atau 12 hari. Model sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar meliputi memposting flyer diseluruh media social Bawaslu, pemasangan spanduk di kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar, bersurat kepada Camat di 17 Kecamatan untuk dapat diteruskan ke tingkat Desa/Kelurahan, dan juga group WhatsApp berbagai element masyarakat. jedah pengumuman selama 7 hari yang dimulai dari tanggal 15 hingga tanggal 21 September 2022. Artinya sangat cukup waktu untuk masyarakat dalam hal mempersiapkan syarat-syarat ketika masa penerimaan berkas (tanggal 21-27 September 2022) dimulai. Adapun syarat-syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024; Minimal berusia 25 tahun saat mendaftar, berdomisili di wilayah setempat (Kabupaten) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau KTP elektronik, melampirkan surat keterangan sehat dari rumah sakit (RS) milik pemerintah atau Puskesmas, melampirkan ijazah terakhir yang dilegalisir atau menunjukkan yang asli saat mendaftar, surat pernyataan bermateri 10.000 yang meliputi setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bebas narkoba dan bebas pidana, bekerja penuh waktu, tidak dalam satu ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu, dan foto 4x6. Semua berkas bisa diantar langsung ke kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, melalui pos, dan juga bisa melalui email (online). Jam pelayanan dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB selama waktu penerimaan berkas. Selain sosialisasi, terdapat juga
Antusias masyarakat di Karanganyar untuk pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan kali ini sangat besar, dua kali lipat dibandingkan ketika pembentukan lalu. Berdasarkan data tim kelompok kerja (Pokja) pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Pemilu 2024, jumlah pendaftar sebanyak 416 orang yang berdasarkan jenis kelamin; Laki-laki sebanyak 244 dan perempuan 172 orang. Hasil seleksi administrasi, 397 orang dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tahap selanjutnya yaitu test tertulis berbasis Computer Assigment Test (CAT) yang menggunakan aplikasi Socrative. Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan test tertulis pada tanggal 15 September 2022 bertempat di ruang laboratorium SMK Negeri 2 Karanganyar yang dibagi menjadi tiga tahap dalam satu hari. tahun 2017 Masih mengacu pada juknis pembentukan, ketika dalam satu Kecamatan terdapat pendaftar melebihi dua kali kebutuhan (enam calon anggota Panwaslu Kecamatan), maka system yang dikendalikan Bawaslu RI secara otomatis meranking enam besar untuk ditetapkan dan berhak mengikuti test wawancara sebelum diambil atau dipilih tiga besar (calon terpilih) dari hasil test wawancara tersebut. Juknis menerangkan bahwa akumulasi nilai untuk menetapkan calon terpilih adalah 40 persen dari nilai test tertulis dan 60 persen nilai wawancara. Pelaksanaan tahapan test wawancara tertera dalam jadwal antara tanggal 19 September hingga tanggal 23 September 2022. Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar memilih tanggal 19 September sampai dengan tanggal 21 September 2022 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Test wawancara dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga sore hari berdasarkan abjad Kecamatan. Sehingga di hari pertama adalah Pelantikan Panwaslu Kecamatan Pelantikan Panwaslu Kecamatan di Hotel Permatasari | 28 Oktober 2022 di Hotel Permatasari | 28 Oktober 2022 Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, Jatipuro, Jatiyoso, dan Jenawi. Di hari kedua meliputi Kecamatan Jumantono, Jumapolo, Karanganyar, Karangpandan, Kebakkramat, dan Kerjo. Sementara untuk hari ketiga Kecamatan Matesih, Mojogedang, Ngargoyoso, Tasikmadu, dan Tawangmangu. pengumuman jadwal, penetapan calon terpilih Panwaslu Kecamatan tanggal 26 untuk Pemilu 2024 September 2022. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari ketua dan Anggota melakukan rapat pleno penetapan calon terpilih di masing-masing Kecamatan sebanyak tiga orang. Merupakan sebuah prestasi atas kerja keras Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang di back up full oleh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sebab di masing-masing Kecamatan terdapat perwakilan perempuan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Bahkan di Kecamatan Tasikmadu, anggota Panwaslu Kecamatan tiga-tiganya diampu perempuan dan di Kecamatan Jaten terdapat dua perempuan. Sehingga persentase keseluruhan keterlibatan perempuan dalam jajaran Ad hoc Pengawas Pemilu di Kabupaten Karanganyar berjumlah 39,4 persen, atau peringkat keempat di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tertera Tanggal 28 September 2022 bertempat di Hotel Permata Sari. Sebanyak 51 orang atau terlantik sebagai anggota Panwaslu Kecamatan mengucapkan ikrar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan janji kepada bangsa dan Negara untuk mengabdikan diri menjadi pengawas Pemilu turut memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 jurdil dan berkeadaban. Terlaksananya pelantikan tersebut juga menjadi sirine bagi element terkait bahwa pengawasan Pemilu berbasis Kecamatan telah siap untuk menopang kerja-kerja pengawasan sepenuh waktu. EDISI 07/2022 9
Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Peserta Pemilu 2024 Edi Budi Susilo, S.T Anggota Bawaslu Karanganyar etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada tanggal 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022). Sebagai informasi, Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. KK Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi: (a). Pendaftaran (1-14 Agustus 2022). (b). Verifikasi Administrasi (2 Agustus -11 September 2022). (c). Verifikasi Faktual (15 Oktober-4 November 2022). (d). Penetapan (14 Desember 2022). Terkait pendaftaran, KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni 2022-14 Agustus 2022. Sipol dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan peserta Pemilu. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD. Ketua KPU RI pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Tanggal 14 Agustus 2022 dan berdasarkan rilis KPU RI, terdapat 51 partai politik yang sudah mendaftar dan mempunyai akun pada aplikasi Sipol. Terdiri atas 43 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal Aceh. KPU RI juga merilis data bahwa hingga waktu penutupan pendaftaran partai politik peserta Pemilu, dari 43 partai politik nasional yang mempunyai akun Sipol, terdapat 40 partai politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2024. 10
Verifikasi Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan Sebanyak 24 partai politik lolos ke tahap verifikasi administrasi Pemilu 2024 setelah berkas pendaftaran mereka dinyatakan lengkap. Proses verifikasi administrasi dilaksanakan 2 Agustus 2022 dan hasilnya diumumkan pada 14 September 2022. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, partai-partai politik parlemen yang berhasil lolos proses verifikasi administrasi akan otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Sementara itu, bagi partai-partai politik nonparlemen yang berhasil lolos verifikasi administrasi, mereka masih perlu diverifikasi secara faktual di lapangan untuk bisa ikut sebagai peserta Pemilu. Berikut daftar partai politik yang berkasnya dinyatakan lengkap dalam tahap pendaftaran sehingga dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi: 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4. Partai Bulan Bintang (PBB) 5. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 6. Partai NasDem 7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 8. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 9. Partai Demokrat 10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 12. Partai Indonesia Raya (Gerindra) 13. Gerakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 15. Partai Amanat Nasional (PAN) 16. Partai Golongan Karya (Golkar) 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 18. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) 19. Partai Buruh 20. Partai Republik 21. Partai Bawaslu Karanganyar bersama KPU Karanganyar Bawaslu Karanganyar bersama KPU Karanganyar melakukan Verifikasi Faktual Partai Politik melakukan Verifikasi Faktual Partai Politik Ummat 22. Partai Republiku Indonesia 23. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) 24. Partai Republik Satu. Verifikasi Vaktual Bawaslu Karanganyar Kabupaten melaksanakan pengawasan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi factual yang dilakukan KPU Kabupaten Karanganyar. Komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar didampingi turut menemani KPU dalam melaksanakan verifikasi factual terhadap keanggotaan partai politik yang dilakukan secara acak/sampling. Model verifikasi factual dengan cara mengunjungi rumah-rumah anggota parpol terkait. Ketika yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota parpol, maka berdasarkan form KPU dan surat pernyataan yang ditandatangani. Orang tersebut dinyatakan tidak memenuhi tidak (TMS). Apabila sampling syarat sedang di rumah atau bepergian, maka KPU menyampaikan kepada parpol untuk kemudian ditahapan selanjutnya yang bersangkutan dihadirkan di kantor parpol tersebut. jajaran sekretariatan Saat ini KPU RI telah menetapkan nama- nama partai politik peserta Pemilu 2024 di tanggal 14 Desember 2022 dan sekaligus dilakukan pengundian nomor urut. Sebaganyak 23 partai politik peserta Pemilu 2024 telah resmi menjadi peserta Pemilu, 17 terdiri partai nasional dan enam partai local Aceh. Update terakhir masih terdapat satu partai yang mengajukan sengketa kepada Bawaslu RI karena dianggap tidak lolos verifikasi vaktual oleh KPU. EDISI 07/2022 11
MEDIA SOSIAL MEDIA SOSIAL Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang bekerja pada suatu organisasi adalah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pegawai bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncul istilah baru di luar sumber daya manusia (human resources), yaitu modal manusia (human capital). Disini sumber daya manusia dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai yang dapat dilipatgandakan, dan dikembangkan. Namun sebaliknya bisa juga sebagai liabilitas (beban). Diksi Edisi 28 berlangsung pada Selasa (23/8/2024) dengan mengusung tema 'Kesiapan Sumber Daya Pengawas Menyongsong Pemilu Tahun 2024' , bertempat di Studio Bawaslu Karanganyar. Kali ini Bawaslu Kabupaten 12 Kesiapan Sumber Daya Kesiapan Sumber Daya Pengawas Menyongsong Pengawas Menyongsong Pemilu Tahun 2024 Pemilu Tahun 2024 Karanganyar menghadirkan narasumber anggota Bawaslu Jawa Tengah periode 2017- 2022, Sri Sumanta SH. Menurut Sumanta, sumber daya manusia dapat diibaratkan jantung suatu organisasi. Ketua, anggota dan sekretariat adalah satu kesatuan yang saling menguatkan dan perlu untuk terus ditingkatan kapasitas dan kapabilitasnya. Beberapa program peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan secara masif dan menyeluruh secara simultan. Salah satunya melalui proram yang telah dicanangkan oleh Bawaslu RI melalui Pusat PengembanganPendidikan dan Latihan. Keterbatasan SDM merupakan masalah klasik pada suatu organisasi atau lembaga, termasuk di Bawaslu. Tantangan ini dapat dijawab melalui optimalisasi SDM yang ada dengan Jobdesk yang jelas dan tepat. Selain itu setiap SDM yang ada haruslah mempunyai motivasi yang kuat untuk membesarkan lembaga Bawaslu, sehingga step by step eksistensi Bawaslu dirasakan oleh masyarakat. (hohan) Diksi Edisi 28 Diksi Edisi 28 Sri Sumanta sebagai Narasumber bersama Host Sri Sumanta sebagai Narasumber bersama Host
STAND UP DEMOKRASI Era digital dan Pandemi membuat pola hubungan dan interaksi antar manusia mengalami perubahan drastis. Kesannya dunia sangat sempit dan tanpa batas. Namun hal itu khusus bagi setiap orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan- perubahan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar melihat tersebut dengan memunculkan peluang media sosialisasi via Youtube, salah satunya adalah stand up demokrasi (Studi). Program ini menampilkan tema-tema yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan umumnya tentang demokrasi. Harapannya tentu dalam semangat memberikan informasi, edukasi, dan sekaligus mengajak semua unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu serentak dan Pilkada serentak 2024. Pada pertengahan tahun 2022 ini, Studi telah tayang sebanyak tiga tiga episode. Episode pertama dengan narasumber Ketua Bawaslu Kab. Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti. Ia menyampaikan tentang pengertian Pelanggaran Pemilu. Video telah tayang di Youtube pada tanggal 20 Juli 2022. Sudarsono, S.Fil.I Sudarsono, S.Fil.I Anggota Bawaslu Karanganyar Anggota Bawaslu Karanganyar Terus Tayang Terus Tayang Menghadirkan Menghadirkan Informasi Penting Informasi Penting Episode kedua menghadirkan narasumber Koordinator Divisi (Kordiv) SDMO dan Diklat, Sudarsono. Dalam kesempatannya, mengajak seluruh masyarakat khususnya warga Kabupaten Karanganyar yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam rekrutmen calon Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Video tayang di Youtube pada tanggal 5 September 2022. Episode ketiga melibatkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Endroko. Endroko menyampaikan seputar tahapan rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024. Video tayang di Youtube pada tanggal 28 September 2022. (Vondra) Endroko, S.E Endroko, S.E Koordinator Sekretariat Bawaslu Karanganyar Koordinator Sekretariat Bawaslu Karanganyar EDISI 07/2022 13
1 Potensi Potensi Permasalahan Hukum Permasalahan Hukum Proses Verifikasi Proses Verifikasi Administrasi dan Administrasi dan Verifikasi Faktual Verifikasi Faktual Partai Politik Partai Politik Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengadakan webinar penanganan pelanggaran, Jumat (9/9/2022) melalui media zoom meeting. Webinar kali ini mengambil tema potensi permasalahan hukum proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik. Narasumber yang dihadirkan ialah anggota Bawaslu RI Periode 2017-2022, Fritz Edward Siregar dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Sementara dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Sri Wahyuni ditunjuk sebagai moderator. Sebelum penyampaikan materi oleh para narasumber, terlebih dahulu dilakukan seremonial pembukaan yang dalam hal ini dibuka langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti dan dilanjutkan sepatah dua kata oleh Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Muhammmad Rofiuddin selaku Keynote Speaker dalam webinar tersebut. Rofiuddin menyampaikan, agar semua pihak 14 Webinar Bawaslu Karanganyar Webinar Bawaslu Karanganyar taat terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan kepemiluan dan Undang-Undang lainnya. Karena hukum Pemilu sangat dinamis dan bisa berubah setiap saat. Maka diperlukan satu pemahaman yang konprehensif. Fritz dalam materinya menyampaikan potensi- potensi yang akan terjadi pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi factual calon paserta Pemilu 2024. Ia juga berkeyakinan bahwa Bawaslu dibentuk tiada lain untuk melakukan pencegahan dalam proses pengawasan agar tidak terjadi sengketa dan pelanggaran Pemilu. lebih menekankan tujuan dilahirkan partai politik dan sekaligus bertanya nantinya partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024 apakah dapat mengakomodir aspirasi rakyat. Karena tujuan Pemilu untuk mewujudkan keadilan sosial dan salah satunya melalui partai politik. Suparji juga menekankan pentingnya kolaborasi sesama penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan partai politik itu sendiri untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Sementara, isi materi Suparji 2 Money Politic Money Politic Ditinjau dari Ditinjau dari Sosiologi dan Sosiologi dan HukumHukum
Webinar Bawaslu Karanganyar Webinar Bawaslu Karanganyar tepatnya Senin (17/10/2022) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui webinar pojok pengawasan kembali menggelar diskusi yang tak kalah menarik dibandingkan sebelumnya. Fokus webinar kali ini berkaitan dengan money politic ditinjau dari Sosiologi dan Hukum. Pemateri yang dihadirkan berasal dari akademisi yaitu dosen Ilmu Hukum UNS, Muhammad Rustamaji dan dosen FISIP UNS, Akhmad Ramdhon. Bulan berikutnya, demokrasi sebagai sarana mencari untung. Hukum baginya bisa sebagai panglima, akan tetapi hukum tidak bisa mengatasi semua hal tersebut karena adanya keterbatasan. Ramdhon mengawali materinya seputar demokrasi pada tahun 1999 atau era reformasi yang dianggapnya pintu masuk menuju politik terbuka seperti saat ini. Adanya Clientelisme bukan hanya politik uang, tetapi banyak deal-deal politik yang sangat mebahayakan demokrasi Indonesia. Maka literasi politik dan mengkampanyekan politik cerdas menjadi sebuah keharusan untuk terus dilakukan dengan melibatkan banyak kelompok masyarakat. Menurut Rustamaji, budaya politik uang sangat susah dihilangkan karena kondisi politik masyarakat, penegakan hukum yang berjalan stagnan, dan karakter budaya yang tumbuh di masyarakat dengan asumsi pesta 3 Potensi Dugaan Potensi Dugaan Pelanggaran Kode Etik: Pelanggaran Kode Etik: "Kekerabatan "Kekerabatan Penyelenggara dengan Penyelenggara dengan Peserta Pemilu" Peserta Pemilu" Sekalipun di penghujung tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tiada henti terus melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi baik secara luring (tatap muka) ataupun dari daring via zoom. Kali ini kembali menghadirkan pemateri level nasional dan sekaligus unsur penyelenggara Pemilu yang bertugas menjadi hakim apabila terjadi pelanggaran etik oleh Bawaslu, KPU, dan jajarannya. Tema besar yang diambil dalam webinar terakhir di tahun 2022 adalah potensi dugaan pelanggaran Pemilu; kekerabatan penyelengggara Pemilu dengan peserta Pemilu. Narasumber yang dihadirkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo dan dosen Fakultas Hukum UNS yang konsen berbicara Pemilu, Sunny Ummul Firdaus. Presenter TVRI Jawa Tengah, Hanny Nurmalita Anggadewi menjadi moderator. Dewi dalam materinya, meminta kepada penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu tidak hanya mengusai regulasi Pemilu, juga harus menguasai peraturan mengenai kode etik penyelenggara. Bahkan Sunny semakin menegaskan bahwa etika penyelengara Pemilu tetap berlaku walaupun tanpa disaksikan oleh orang lain. Karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup. Akan sangat disayangkan, tambahnya, jika penyelenggara Pemilu bekerja tanpa adanya etika dan prinsip hidup. (Coco) EDISI 07/2022 15
Ngendus Film Dadi Awu Dan Ngendus Film Dadi Awu Dan Saka Adhyasta Pemilu Saka Adhyasta Pemilu osok baya berkumis ala Caplin; tompel di pipi, gelang akar bahar, dan pipa rokok yang selalu menjadi aksesoris di tubuh. Biasanya jalan sana-sini dengan mata jelalatan dan ngendus habis semua informasi. Kini alami perubahan peradaban lagi kalau bukan KANG hidup. Siapa KEPO... Biasanya berkeliaran, kini telah diberikan ruangan khusus oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. KANG KEPO manfaatkan fasilitas itu untuk mengundang orang-orang yang dianggap bikin gebrakan dan inovasi kegiatan edukasi Pemilu. KANG KEPO ditemani dua staf. Namanya Mas Toto dan Mbak Dian. KANG KEPO selalu menerima banyak tamu tiap harinya, agenda podcast begitu padat, sehinga cukup melelahkan. SS dan menyuruh masyarakat memilih salah satu pasangan calon. Dasar KANG KEPO, tau - taunya kalau telah Bawaslu Kabupaten Karanganyar film Penanganan mendapat penghargaan terbaik Se Jawa Tengah. Pelanggaran Film yang berjudul Dadi Awu menceritakan pelanggaran money politik saat jelang pemungutan suara, dan film ini diadaptasi dari kisah nyata Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Mencoba mencari yang beda, dalam rangka lomba festival film Bawaslu Se Jawa Tengah, pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar divisi penanganan pelanggaran mengkemas peristiwa yang terjadi saat pilkada 2018 dalam bentuk film yang berjudul "Dadi Awu" .Bicara tentang money politik, sering terjadi di beberapa daerah, tapi yang ditangkap actor intelektualnya, yang ditangkap biasanya hanya kurir atau orang biasa. Pada Pilkada 2018 di Kabupaten Karanganyar, terdapat dua warga yang ditangkap hingga proses sampai ke pengadilan atau dipenjara. Pelaku tidak terlibat dalam parpol, tidak terlibat sebagai tim sukses, dan bukan sosok orang penting, bagai skenario besar, pelaku hanya disuruh sebarkan uang Film "Dadi Awu" disutradai dan sekaligus sebagai penulis naskah adalah Sudarsono selaku Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tim membutuhkan dua malam saat shoting semua adegan dilakukan pada malam hari. Karena malam hari identik dengan serangan fajar jelang pemungutan suara, itupun masih terjadi adegan yang harus diulang. Para pemain dalam film ini melibatkan seluruh pimpinan dan jajaran staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sosok Supri sebagai pemeran utama diperankan Arif, tenaga pendukung yang dipilih karena pertimbangan kesehariannya kepolosan yang hidup di desa, dan juga Arif mudah diarahkan saat akting pada saat memainkan peran. Arif mengaku menghadapi kendala saat menghafalkan script yang begitu panjang dan saat dialog dengan pemain lainnyan Namun kendala itu ia mampu atasi karena berhasil memberikan pesan moral kepada semua masyarakat yang menonton film tersebut. Imbasnya, anak Arif sendiri yang berumur 6 tahun sampai menangis saat melihat adegan 16
Arif dikejar-kejar oleh penduduk, disangkanya peristiwa benaran dalam dunia nyata. Masyarkat yang menonton film tersebut memberi respont yang positif dan dengan mudah dapat memahami pesan moral yang tersebut. disampaikan Terbukti di viewer akun youtobe Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk film Dadi Awu ini mampu menembus 3166 dan like 607. Sehingga menjadikan film "Dadi Awu" menjadi lima film Penanganan Pelanggaran terbaik Bawaslu Kabupaten Se Jawa Tengah dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bawalu Kabupaten/Kota yang keempat. lewat dialog-dialog Saka Adhyasta Pemilu Panducitraloka yang merupakan event tingkat Kwarda jawa tengah dengan mengadakan lomba dalam bentuk podcast, yang diwakili dari Pimsaka, anggota Saka, serta Instruktur. Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten karanganyar mampu meraih lima besar pada lomba tersebut. Sangat wajar capaian itu, karena anggota Saka Adhyasta Pemilu tiada henti dilakukan pembinaan, pembekalan dan pelatihan setiap dua minggu sekali. Dengan Nawa Giat Saka Adhyasta yang selalu dilaksanakan, mampu membentuk anggota Saka Adhyasta Pemilu menjadi anggota yang terlatih dan berprestasi. Saka Adhyasta Pemilu merupakan Saka terbaru yang merupakan representasi Bawaslu dikancah satuan Pramuka. Pramuka merupakan organsisasi yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik. Dengan dibentuknya Saka Adhyasta Pemilu berarti Pramuka dipercaya Bawaslu untuk turut membantu menguatkan Bawaslu dari sisi pengawasan. Sehingga dapat tujuan Bawaslu untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. terealisasi Satuan Karya Pramuka disingkat Saka adalah wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman. Dalam mendukung pengawasan Pemilu, maka perlu diwujudkan partisipasi masyarakat dengan mengindentifikasi kelompok masyarakat yang berperan sebagai mitra strategis dalam proses pelaksanaan pengawasan Pemilu, salah satunya adalah Gerakan Pramuka. Melalui pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilihan Umum. Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan Negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krida merupakan satuan kecil bagian dari Saka Gerakan Pramuka sebagai kecakapan yang dimiliki anggotanya. Terdiri dari Krida Pengawasan, Krida Pencegahan, dan Krida Penanganan Pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Karanganya bekerja sama dengan Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar sejak 06 Agustus 2021 yang diawali adanya pelantikan untuk menjadi pengurus Saka Adhyasta Pemilu. Surat Keputusan tertuang dalam SK KWARCAB No.41 Tahun 2021. Adapun struktur Kepengurusannya terdiri dari; Majelis Pembimbing Saka yang meliputi Ketua, Ketua Harian, Sekertaris, dan Anggota. Pimpinan Saka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara. Pamong Saka mencakup Pamong Saka Putra dan Pamong Saka Putri. Sementara Instruktur Saka terdiri Krida Pengawasan, Krida Pencegahan, dan Krida Penanganan Pelanggaran.(5G) EDISI 07/2022 17
SERBA-SERBI SERBA-SERBI Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat ke-77 (HUT) Kemerdekaan RI sebagai momentum istimewa bagi bangsa. Perjuangan merebut kemerdekaan bangsa sangatlah berat tapi jauh lebih berat lagi mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Negara menghadapi tantangan dan ancaman, harus banyak diantisipasi agar persatuan tetap dijaga dan dipertahankan. "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" merupakan tema Besar HUT Kemerdekaan kali ini, karena bangsa Indonesia masih dihantui kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi efek adanya pandemi turut melumpuhkan semua sektor. yang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 pada tahun ini merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peranan penting untuk menyatukan semua kekuatan dalam menghadapi tantangan yang ada. Dasar-dasar Negara itulah yang dapat menuntun segenap bangsa untuk bersama- sama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat untuk membawa Indonesia lebih maju. Hari Ulang tahun telah melaksanakan serangkaian lomba untuk memeriahkan perayaan HUT. Kemeriahan dan kekompakan mewarnai kebersamaan pimpinan dan seluruh jajaran sekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dengan saling tukar hadiah sebagai semangat juang memenangkan perlombaan. Selain itu juga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut meramaikan ajang karnaval Jalan Kaki yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Pada karnaval tersebut, Bawaslu Karanganyar berkolaborasi dengan sesama penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar. Karnaval start dari Alun-Alun Karanganyar menuju Depan Dinas Bupati Karanganyar. Rombongan melibatkan Milkoi (milih Ketua osis milik KPU Karanganyar) dan Saka Adhyasta Karanganyar (pramuka milik Bawaslu Karanganyar). (Endro) KPU Karanganyar Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan upacara Peringatan HUT ke 77 Kemerdekaan RI tahun 2022, bertempat di halaman kantor Bawaslu dengan melibatkan pimpinan serta Kesekretariatan Bawaslu Karanganyar. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bawalu RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022. Disebutkan dalam edaran tersebut bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan Upacara Peringatan HUT ke 77 Kemerdekaan RI tahun 2022. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar Upacara Peringatan HUT RI KE 77 Upacara Peringatan HUT RI KE 77 di Kantor Bawaslu Karanganyar di Kantor Bawaslu Karanganyar 18
Pemuda Bangun Demokrasi Perkuat Sinergi Pemuda Bangun Demokrasi Perkuat Sinergi tidak enguatan sempurna tanpa dukungan sinergi. Sebab, dari adanya hubungan antar lembaga akan mewujudkan kerjasama eksternal. Berlatarbelakang tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan Audiensi dengan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Karanganyar. Tujuannya menjalin silaturahmi dan sekaligus berkolaborasi dalam menghadapi Pemilu serentak 2024. kelembagaan PP 2022, Bawaslu tahun Karanganyar beraudiensi dengan sejumlah organisasi kepemudaan, antara lain Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Info Warga Karanganyar (IWK). Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga pernah melaksanakan audiensi dengan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Anshor. Memasuki menghadiri acara KNPI Karanganyar yang diselenggarakan di New Normal Cafe. Pada kesempatan tersebut Bawaslu Karanganyar berkesempatan bertemu langsung dengan DPD KNPI Kabupaten Karanganyar. Tema yang diambil dalam kegiatan tersebut adalah "Sinergi Pemuda Jaga Pemilu Damai Untuk Indonesia Berkemajuan". Ketua DPD KNPI Kabupaten Karanganyar, Aan Shopuanudin mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bawaslu Karanganyar dengan mengandeng organisasi kepemudaan untuk bisa menjadi pengawas partisipatif. Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti mengajak organisasi pemuda seperti KNPI bisa ambil bagian menjadi pemantau pemilu 2024 dan terlibat dalam pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan Pemilu. Senin, 02 Agustus 2022 bertempat di Mako Pemuda Pancasila, Bawaslu Karanganyar melaksanakan kunjungan ke kantor sekretariat Pemuda Pancasila Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan tersebut, pimpinan Bawaslu Karanganyar bertemu dengan jajaran pengurus Pemuda Pancasila Kabupaten Karanganyar. Ketua Pemuda Pancasila Karanganyar, Disa Ageng menyambut baik langkah yang telah diambil Bawaslu Karanganyar dalam mensosialisasikan Pemilu bertepatan dengan masa pendaftaran dan bisa bersinergi menjadi bagian pengawas partisipatif. Pemantau Sebulan sesudahnya, Pengurus Admin Info Warga Karanganyar (IWK) melakukan kunjungan atau audiensi ke kantor Bawaslu Karanganyar pada Kamis, 8 September 2022. Irfan Samudra, Koordinator Admin IWK menuturkan bahwa rombongannya telah berkunjung ke KPU Karanganyar, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kodim. Irfan juga menyampaikan bahwa tujuan mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten karanganyar mendeklarasikan untuk bersikap netral dalam tahapan Pemilu 2024 seperti yang dilakukan pada Pilkada 2018 serta Pemilu 2019 lalu. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Ketua Bawaslu Karanganyar dan Anggota Bawaslu Karanganyar. (RR) Kemudian pada Jumat, 05 Agustus kembali 2022, Bawaslu Karanganyar EDISI 07/2022 19
Bawaslu Karanganyar Bawaslu Karanganyar Nyemplung Pawiyatan Nyemplung Pawiyatan enerasi muda merupakan element penting untuk berdirinya tonggak demokrasi di ini Bawaslu Karanganyar menjadi guru dalam kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Suara Demokrasi "Suaramu Ekspresimu" di SMA Negeri Kerjo, Kamis (22/09/2022). Hadir sebagai peserta kurang lebih 280 siswa-siswi SMA Negeri Kerjo. Kepala Sekolah SMA Negeri Kerjo dalam sambutannya yang diwakili oleh Reny Fajarina menyampaikan, bahwa sebagai penerus demokrasi bangsa, setiap orang memiliki peran penting masing-masing dalam menjamin kemajuan Negara dan bangsa dimasa yang akan datang. GG Indonesia. Kali Sambutan kedua oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dalam hal ini disampaikan langsung Nuning Ritwanita Priliastuti. Ia memaparkan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang dihadirkan untuk melakukan pengawasan Pemilu. Selanjutnya pimpinan Bawaslu Karanganyar juga masing-masing menyampaikan materi mengenai kepemiluan. sejarah Budi menjelaskan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sementara Handoko lebih pada asas kepemiluan dan potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu. Sedangkan Ikhsan, mengajak para siswa-siswi yang di tahun 2024 sudah menjadi pemilih pemula untuk ambil bagian menjadi pengawas partisipatif. Sudarsono dalam paparannya menjelaskan bahaya politik uang dan turut mengajak siswa-siswi untuk bersama- sama memberantas politik uang khususnya di keluarga dan lingkungan sekitar. Kegiatan pembelajaran Edi terasa aktif dengan berbagai pertanyaan yang diajukan para siswa-siswi terkait pengawasan tahapan Pemilu dan tentang demokrasi. Di sela-sela acara, siswa-siswi juga diajak menyaksikan film pendek "Dadi Awu" karya Bawaslu Kabupaten Karanganyar. (Vondra) 20
Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Karanganyar Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Karanganyar Ramaikan Pelaksanaan Peransaka 2022 Ramaikan Pelaksanaan Peransaka 2022 dengan Hari Ulang Tahun Pramuka ke-61, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Perkemahan Antar Satuan Karya (Peransaka) tahun 2022. Kegiatan kemah diselenggarakan di kampung Pramuka, Desa Malangganten, Kecamatan Kebakkramat sejak tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022. Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut menjadi peserta dengan melibatkan enam anggota Saka yang terdiri dari tiga laki-laki dan tiga dari unsur perempuan. Bertepatan Menurut Iksan, banyak ruang yang bisa ambil oleh kader Pramuka dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Ruang-ruang tersebut entah sebagai penyelenggara, peserta atau pemantau, atau juga menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik, tambah Iksan, tidak sekedar menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi juga turut aktif mengawasi setiap tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. (Wisnu) Pada kegiatan kemah kali ini peserta tidak sekedar diajak bermain game, namun juga diberikan pengetahuan yang tentunya untuk penguatan peran Pramuka kedepan khususnya di Kabupaten Karanganyar. Bahkan, wawasan tentang pengawasan Pemilu juga dihadirkan dalam sesi materi. Hal itu disampaikan langsung anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan sekaligus menjabat sebagai Pinsaka Adhyasta Pemilu, Ikhsan Nur Isfiyanto. Membuat Tenda Membuat Tenda pada kegiatan Peran Saka 13 Agustus 2022 pada kegiatan Peran Saka 13 Agustus 2022 Penyerahan Buku Bawaslu Karanganyar Penyerahan Buku Bawaslu Karanganyar dari Pinsaka ke Anggota Saka Adhyasta Pemilu Karanganyar dari Pinsaka ke Anggota Saka Adhyasta Pemilu Karanganyar EDISI 07/2022 21
Kader SKPP (KAWASIKA) Kader SKPP (KAWASIKA) Rapatkan Barisan Rapatkan Barisan Siap Bersinergi Awasi Pemilu Siap Bersinergi Awasi Pemilu Sejumlah 42 alumni kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) Kabupaten Karanganyar (KAWASIKA) tetap konsisten melaksanakan fungsi pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2024. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara triwulan, guna menerima informasi dan seputar isu terbaru pada tahapan penyelenggaraan pemilu Tahun 2024. Pembekalan dan pemahaman regulasi terhadap upaya pencegahan pelanggaran serta pemahaman terkait teknis tata cara pelaporan dugaan pelanggaran diserap Kawasika guna melaksanakan fungsi tugas pokoknya melaksanakan pengawasan partisipatif. siber. Pemilu 2019 menjadi catatan penting atas terbelahnya bangsa Indonesia, salah satu penyebabnya adalah internet dan Medsos. Pengalaman itu hari ini mungkin akan dihadapi lagi, namun karena punya pengalaman harus ada langkah-langkah antisipasi agar tidak terulang Pemilu 2024. Para kader SKPP (Kawasika) kembali mengikuti giat sosialisasi pengawasan partisipatif se Jawa Tengah di Magelang. Dalam kegiatan ini, Bawaslu Propinsi Jawa Tengah bersama para kader SKPP siap bersinergi untuk mengawasi pemanfaatan medsos pada pemilu 2024. Banyaknya pemilih muda dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah mengundang alumni SKPP untuk berkumpul di Kabupaten Batang. Sebanyak 100 peserta Kader SKPP yang tersebar di Jawa Tengah dikuatkan pengetahuan mengenai partipasi pengawasan dalam hal Media sosial (Medsos). Kegiatan ini mengundang narasumber dari Unit Siber Polda Jateng, Endro Prabowo, Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, Influencer dan aktivis sosial media, Agus Mulyadi, dan Aktivis Media sekaligus jurnalis Tribun Jateng Muhammad Nur Huda. Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jateng, Anik Solihatun meminta alumni SKPP dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana melakukan pengawasan Pemilu 2024. Peran ini akan signifikan dengan berkembangnya media sosial terkini, apalagi sekitar 54 persen dalam pelaksanaan Pemilu didominasi pemilih generasi milenial. Cara pandang alumni SKPP harus bisa menjadi andalan dalam menyebarluaskan konten kebaikan Pemilu untuk memerangi disinformasi Pemilu di ruang 22
pemanfaatan teknologi harus dihadapi dan diantisipasi sejak awal, guna menghindari keterbelahan pada masyarakat dan peserta pemilu. Topik hangat yang menjadi bahan diskusi dalam forum ini adalah antisipasi kejahatan siber dalam pemilu 2024, identifikasi hoax dan berita menyesatkan, penggunaan media sosial yang cerdas serta strategi pengawasan media sosial untuk pemilu 2024. forum Komunitas Digital dan Alumni SKPP Hamam Nasirudin dari PIJAR, menyatakan, bahwa para muda alumni SKPP ini bersepakat membentuk Forum Komunitas Digital yang akan melakukan pengawasan partisipatif khususnya situs dan medsos atau semacam Tim Cyber Army- nya Bawaslu Jawa Tengah. Rencana aksinya antara lain; mencatat, menangkap layar lalu menginformasikan atau melaporkan setiap dugaan pelanggaran di ruang-ruang siber. Selanjutnya, memproduksi dan menyebarkan konten baik di akun pribadi maupun akun organisasi untuk memenangkan "pertempuran" di internet dan sosmed untuk menghadirkan Pemilu yang baik dan bermartabat.(5G) Ketua Peran Nyata Alumni SKPP dalam Pengawasan Media Sosial 11 Oktober 2022 Alumni SKPP saat audiensi dengan Bawaslu Karanganyar MilatiMilati SKPP tahun 2020 SKPP tahun 2020 Cintia Cintia SKPP tahun 2020 SKPP tahun 2020 Musyafa Musyafa SKPP tahun 2020 SKPP tahun 2020 SitiSiti SKPP tahun 2020 SKPP tahun 2020 Dewangga Dewangga SKPP tahun 2020 SKPP tahun 2020 EDISI 07/2022 23
OPINI MENDORONG KETERWAKILAN PEREMPUAN MENDORONG KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENYELENGGARA PEMILU Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H. Ketua Bawaslu Karanganyar elaran Pemilu merupakan agenda politik yang penting dan dinantikan oleh semua orang, baik aktor politik maupun masyarakat yang mengharapkan perubahan pada wilayahnya dengan terpilih atau bergantinya sosok pemimpin. Pemilu yang juga sering disebut sebagai "pesta demokrasi" dilaksanakan di Indonesia setiap 5 (lima) tahun. Tentunya, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu ada yang bertindak sebagai penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu itu sendiri. GG frasa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap "dalam regulasi undang-undang bisa saja memiliki tafsir berbeda. Jika ditafsirkan secara tekstual, seolah terlihat bagus karena ada keterwakilan perempuan, akan tetapi tidak ada keterwakilan perempuanpun juga bukan menjadi permasalahan yang krusial, sebab tidak adanya sanksi yang mengharuskan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di penyelenggara Pemilu . Sehingga sebagian pihak menilai bahwa hal ini bukan menjadi suatu keharusan. Penempatan frasa "memperhatikan Dalam konteks tahapan Pemilu 2024 ke depan, personel penyelenggara Pemilu merupakan sub-bagian penting dari sistem Pemilu dimana salah satunya harus memastikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen kuota perempuan. Keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu telah dijamin secara formal melalui Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 92 Ayat 11 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan perundang- undangan tersebut menyatakan bahwa komposisi keanggotaan penyelenggara Pemilu perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) UU 7/2017 yang mengatur tentang komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, seharusnya dimaknai bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu wajib mencapai angka persen tersebut. Sehingga tidak ada alasan lain untuk berargumentasi bahwa frasa "memperhatikan" dimaknai hanya sebagai bentuk himbauan, bukan kewajiban. 24
Secara formal, tidak ada penghalang untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, namun keterlibatan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilu masih mengalami hambatan dan tantangan. Misalnya terkait dengan budaya, kurangnya pengetahuan kepemiluan dan letak geografis , faktanya masih ada yang tidak memiliki anggota atau komisoner perempuan pada penyelenggara Pemilu ditingkat kabupaten/kota. Meskipun dorongan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di penyelenggara Pemilu sudah banyak dilakukan, masih dibutuhkan kerja keras untuk memperjuangkan terciptanya kondisi keadilan gender. Upaya mengawal calon perempuan potensial dari hulu, yaitu proses pendaftaran dan seleksi, hingga ke hilir, yaitu keterpilihan calon perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi langkah pengawalan strategis yang harus dilakukan. Tentu diperlukan juga sikap tindak bagi elemen-elemen perempuan khususnya oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bergerak atau berorientasi pada perempuan, untuk memberikan pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada perempuan itu sendiri untuk terlibat bukan hanya sebagai peserta Pemilu, melainkan juga sebagai penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan melahirkan demokrasi yang betul- betul berspektif gender. Gerakan yang masif juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam pesta demokrasi, sehingga Pemilu 2024 layak dijadikan sebagai momentum konsolidasi perempuan untuk membumikan kesetaraan gender. sebagai penyelenggara Pemilu dapat juga mendorong peningkatan partisipasi perempuan di institusi politik lainnya, dikarenakan Penyelenggara Pemilu memiliki peran strategis misal dalam melakukan sosialisasi, dalam menindak pelanggaran Pemilu dan pendidikan pemilih. Sehingga keterlibatan perempuan tidak hanya sekedar pelengkap untuk memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang, akan tapi lebih dari itu mampu menjadi aktor penting secara empiris bukan sekedar formalitas saja. Kehadiran perempuan dalam penyelenggara Hadirnya perempuan Pemilu juga bisa membawa makna dan dampak yang lebih besar sebagai rekognisi dan kepercayaan publik yang kuat terhadap signifikansi peran perempuan dalam kehidupan politik dan bernegara. Demokrasi sejatinya adalah partisipasi dan kesetaraan, menunjukkan secara tegas bahwa perempuan mesti hadir dan berperan yang tidak hanya dalam posisi sebagai pemilih tetapi juga terlibat sebagai Penyelenggara Pemilu. Karena demokrasi tanpa adanya keterlibatan perempuan adalah sebuah defisit yang bisa membawa kerugian. Semoga dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilu mampu menghadirkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, kompeten dan akuntable dalam menjawab kebutuhan dan tantangan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H Ketua Bawaslu Karanganyar EDISI 07/2022 25
Kawal Demokrasi Perkuat Partisipasi Dini Tri Winaryani Anggota Panwaslu Kecamatan Jaten engawasan partisipatif merupakan salah satu strategi yang terus digerakkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Strategi ini dinilai lebih tepat, mengingat jumlah pengawas yang terbatas, wilayah yang luas dan penduduk yang padat. Di setiap Kelurahan atau Desa hanya ada satu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Desa. Pada tiap Kecamatan terdapat tiga anggota Panwaslu Kecamatan. Di tingkat Kota atau Kabupaten masing-masing terdapat tiga atau lima anggota Bawaslu. Sementara di tiap Provinsi terdapat lima atau tujuh anggota. Adapun di Bawaslu RI hanya ada lima anggota. PP legislatif pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, bersama (KPU) Dewan Komisi Pemilihan Umum Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), medio November 2022. Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty menyebut, Rancangan Perbawaslu yang baru tersebut akan membuat 34 pasal. Tak tanggung-tanggung, Bawaslu menyasar kader pengawasan partisipatif dari unsur pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih penyandang disabilitas. Keterlibatan aktif para pemilih dalam pengawasan itu sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 93 huruf b disebutkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Sementara pada Pasal 94 (1) huruf d juga disebutkan dalam hal melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Untuk memperkuat gerakan tersebut, Bawaslu juga telah mengajukan Rancana Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Partisipatif kepada pihak Tak hanya itu saja, pendidikan kader pengawasan partisipatif juga menjangkau pemilih lanjut usia, pemilih perempuan, pengurus organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pengajar, pelajar, dan/atau mahasiswa, dan/atau masyarakat hukum adat. Saat ini orientasi tugas pengawas tak hanya melulu soal penemuan dan pelanggaran yang pelanggaran ditindak. Namun, lebih utama pencegahan pada tindak agar pelanggaran di setiap tahapan Pemilu. Masyarakat terus menyoroti seberapa efektif upaya pencegahan itu memberi dampak positif pada pemilih dan penyelenggaraan Pemilu kuantitas berhasil upaya tidak terjadi 26
secara umum. Karenanya, diperlukan sejumlah langkah untuk menguatkan fungsi pengawasan partisipatif tersebut. tingkat seluruh internal, penguatan pengawas menjadi hal yang utama. Seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) maupun bimbingan teknis (Bimtek) untuk para pengawas. Apalagi nantinya mereka yang diterjunkan ke lapangan, menjadi rujukan sekaligus trainner bagi warga yang bersedia ambil bagian dalam fungsi kepengawasan. Di sisi eksternal, Bawaslu dan seluruh jajarannya memiliki tanggungjawab memberi layanan pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader pengawas dan pemantau Pemilu. Badan ini sekaligus menjalankan fungsi sebagai sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang kepemiluan dan kepengawasan. Pertama, konsolidasi. Di kapasitas Kedua, sinergi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi diartikan dengan melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Dalam hal ini konteksnya adalah terwujudnya Pemilu yang berintegritas. Dengan bersinergi atau bekerja bersama-sama, maka potensi setiap elemen dapat dioptimalkan dan disatukan menjadi kekuatan besar. Lewat gerak sinergi itu akan membantu Bawaslu saling terhubung, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan mitra lintas fungsi secara efektif. Hal ini sekaligus bisa digunakan untuk memetakan situasi dan potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Dari data tersebut, formula pencegahan pun bisa diterapkan dengan tepat. Ketiga, inovasi. Faktor perubahan gaya hidup, perilaku dan rentang usia tentu membutuhkan di masyarakat pendekatan yang berbeda pula. Belum tantangan kultural pada kelompok masyarakat atau adat. Sejak beberapa tahun terakhir, Bawaslu RI juga terus mengembangkan Pusat Pengawasan Partisipatif. Program tersebut merupakan upaya untuk berinovasi dan menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat. lagi, adanya Dini Tri Winaryani Anggota Panwaslu Kecamatan Jaten Inovasi yang sudah dirintis diantaranya pembentukan Saka Adhyasta yang melibatkan anggota Pramuka. Selain itu, sejumlah wilayah juga telah membentuk Desa Pengawasan Pemilu, Desa Anti Politik Uang, dan forum- forum warga diberbagai kesempatan. Lebih konkritnya, Bawaslu telah memulai Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara berjenjang dan melibatkan beragam kelompok masyarakat. Melalui penguatan kapasitas warga dalam hal kepengawasan, diharapkan tercipta Pemilu yang berkualitas. akan Adanya inovasi atau cara baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka diharapkan dapat mendongrak partisipasi warga. Lebih khusus pada bidang pengawasan partisipatif. Peran yang bisa dilakukan diantaranya; memantau pelaksanaan Pemilu, menyampaikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran, serta ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Hal ini selaras dengan slogan Bawaslu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Muaranya adalah Pemilu serentak 2024 dapat terselenggara dengan baik, tingkat partisipasi tinggi dan hasilnya berintegritas. "Sinergi seluruh potensi masyarakat menjadi kekuatan untuk terciptanya pengawas partisipatif yang efektif" EDISI 07/2022 27
28 Adityo Bagus Prakoso, Narsum Kegiatan Pelatihan Hukum Internal Bawaslu Karanganyar Bawaslu Karanganyar Audiensi dengan KAWASIKA (Kader Pengawas Partisipatif Karanganyar) Kegiatan Launching Film "Dadi Awu" & Buku Sejarah Pengawas Pemilu GALERI BAWASLU GALERI BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR Kegiatan Pendidikan Politik Kesbangpol bersama KPU & Bawaslu Karanganyar Bawaslu Karnaval HUT RI di Alun-alun Karanganyar Upacara HUT RI Ke 77
GALERI BAWASLU GALERI BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR Pengawasan Verifikasi Administrasi Pendaftaran Parpol Launching Gakkumdu Kabupaten Karanganyar Penyampaian materi Sri hastjarjo S.Sos. ph.d, Narsum kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dyah Nur Widowati, Narsum Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Foto Bersama pasca terlantiknya 51 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Bawaslu Nyemplung Pawiyatan ke SMKN Kerjo 29 EDISI 07/2022
HIBURAN Sajak Demokrasi Sajak Demokrasi Traktat Keadilan Manifestasi Kawal Pemilu "Panwaslucam Garda Terdepan, Bergerak Awasi Pemilu" Pemilu, bukan hanya dalih untuk memilih dan kemudian berlalu. Pemilu, bukan hanya soal rekap suara kemudian usang dalam kotak yang berdebu. Pemilu, bukan firman yang dibacakan " sah dan tidak sah " dalam suara lantang nan sendu. Pemilu, bukan hanya hujjah yang dilabeli dengan bingkai kata adil kemudian mengikis seiring waktu. Ingat ! Hak pilih masyarakat adalah nilai suci yang harus dilindungi. Ingat! Framing "keadilan pemilu" dalam lirik lagu bukan nada yang didendangkan diwaktu subuh kemudian hanyut setelah selesai tahapan pemilu. Ingat! pengawas pemilu berjenjang adalah marketing dalam membranding reasoning penting nilai demokrasi. Ingat! Awasi Pemilu bukan hanya sekedar Masdar Amara, ya' Muru, amaran, perintah belaka. Itu adalah pesan moral dalam mengejawantahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu, bukan sekedar peralihan kepemimpinan dengan cara cara yang dungu. Pemilu, adalah ciri negara demokrasi, bukan demokrasi prosedural apalagi demokrasi transaksional. Pemilu, harus diawasi penyelenggaranya, jangan sampai ada kesepakatan di balik meja apalagi menodai kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara. Pemilu, harus dipahami peran pemilihnya, harus diawasi daftar pemilihnya dan harus diawasi perilaku pemilihnya. Ingat ! Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Lafadz ini bukan sekedar penilaian kinerja dan angka kredit, melainkan integritas dalam mengawal penyelenggaraan yang jujur dan adil. Dan Ingat ! Bersama Rakyat Awasi Pemilu Demokrasi Maju. Aris Arrifqi k a j a e m o D A P R s i a T V I I 30 (aris_arrifqi)
EDISI 07/2022 31