SALINAN BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 100.3.3.2/002/KUM/2024 TENTANG TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN TAPIN BUPATI TAPIN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan sesuai dengan ketentuan kecil peraturan perlu Pelaksanaan membentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Tapin; yang perundang-undangan, Penilai Tim b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati; berdasarkan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan dengan II Daerah Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang di Pembentukan Daerah Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Tingkat Tabalong Tingkat II 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); (Lembaran Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Pengganti Administrasi Indonesia Nomor 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Pengganti 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10); tentang Kedudukan, 13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/JUKNIS-700 TU.01/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023; Teknis Penilaian dan Kecil Direktorat MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, DAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN TAPIN. KESESUAIAN KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Tapin, dengan susunan tercantum dalam keanggotaan sebagaimana Lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini. yang merupakan bagian KEDUA : Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas: a. Pengarah, bertugas: 1. memberikan atau arahan, masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim; dan saran, 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim. b. Penanggung Jawab, bertugas: 1. menugaskan tim melakukan penilaian; teknis untuk 2. menyetujui kegiatan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dilakukan penilaian; dan 3. menandatangani berita kepatuhan kesesuaian acara hasil penilaian pelaksanaan kegiatan kesesuaian ketentuan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; dan
4. menyampaikan penilaian kepatuhan ketentuan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Ruang/Badan Tata Agraria Pertanahan Nasional/Inspektorat Daerah kepatuhan dalam kegiatan ketentuan pemanfaatan terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan yang menimbulkan dampak. penilaian kesesuaian ruang hasil dan hasil c. Tim Teknis, terdiri atas: 1. Ketua Tim Teknis, bertugas: a) menentukan kesesuaian kegiatan ruang/pernyataan pemanfaatan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil diprioritaskan penilaiannya; yang b) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; c) melakukan dengan menerbitkan instansi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; koordinasi yang d) menunjuk koordinator lapangan; e) menyusun konsep keputusan hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; f) menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan pengukuran serta berita penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; acara hasil g) melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan h) melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan. 2. Koordinator Lapangan, bertugas: a) mengusulkan petugas lapangan; b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan; bahan c) menyiapkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
d) mengusulkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil yang penilaiannya kepada Ketua; dan diprioritaskan e) melakukan dokumen pemanfaatan lengkap. verifikasi kesesuaian ruang terhadap kegiatan tidak yang 3. Petugas Lapangan, bertugas: a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan; c) menyusun berita acara hasil pemeriksaan dan pengukuran; d) melakukan analisis penilaian; e) menyusun berita acara hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; f) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan g) melakukan lapangan peninjauan dalam rangka penilaian permohonan keberatan. d. Sekretariat, bertugas: 1. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis; sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; 3. mengumpulkan penilaian hasil ketentuan pelaksanaan kepatuhan kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil dan/atau hasil penilaian perolehan prosedur pemenuhan kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; 2. mengelola
KETIGA KEEMPAT 4. menyampaikan penilaian kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil kepada pemegang pemanfaatan kegiatan kesesuaian ruang/pelaku usaha mikro dan kecil; 5. menerima permohonan keberatan dari kegiatan kesesuaian pemegang pemanfaatan ruang/pelaku usaha mikro dan kecil; hasil prosedur hasil 6. mengumpulkan penilaian perolehan pemenuhan kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; 7. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan pemanfaatan kegiatan kesesuaian ruang/pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil; dan 8. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan. : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
KELIMA : Keputusan ditetapkan. ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan di Rantau pada tanggal 08 Januari 202425 Ap Pj. BUPATI TAPIN, ttd ttd MUHAMMAD SYARIFUDDIN Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta; 2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; 4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin di Rantau; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin di Rantau; 7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin di Rantau; dan 8. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 100.3.3.2/002/KUM/2024 TENTANG TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, DAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN TAPIN NI 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN TAPIN NO. KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI JABATAN KEDINASAN 1. PENGARAH Bupati Tapin 2. PENANGGUNG JAWAB Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 3. KETUA TIM TEKNIS Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 4. KOORDINATOR LAPANGAN Muhammad Nasrullah Pelaksana Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 5. PETUGAS LAPANGAN 1. Tri Adhi Setyanto Pelaksana Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 2. Syahrial Adi Putera Pelaksana Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 3. Ridho Ramadhan Pelaksana Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 6. SEKRETARIAT Zainul Muttaqin Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Pj. BUPATI TAPIN, ttd MUHAMMAD SYARIFUDDIN