Vol. 01 No. 01 (Desember 2022) Vol. 01 No. 01 (Desember 2022) ISSN 2963-220X [p] | e-ISSN 2964-626X [e] ISSN: 1234-567X (p); 1234-24XX (e) Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang Fuad Hasan* Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Jakarta Pusat, Indonesia Corresponding author: Abstrak Keywords: Hasil Analisis, Alat Bukti, Pembuktian, Laporan In- telijen, Tindak Pidana Pencucian Uang Laporan Hasil Analisis (HA) PPATK dipandang sebagai laporan intelijen, sehingga tidak digunakan sebagai alat bukti dalam pe- nanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Jika HA PPATK dapat dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara TPPU akan memperkuat aparat penegak hukum untuk membuktikan TPPU. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menge- tahui mengapa HA PPATK saat ini tidak dapat dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara pencucian uang dan kemungkinan HA PPATK dapat menjadi Alat Bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Secara normatif ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat mengkualifisir laporan HA se- bagai alat bukti, untuk dapat dijadikan alat bukti, HA harus memen- uhi ketentuan Alat Bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Adapun bentuk alat bukti pada laporan HA ada- lah dapat berupa surat sebagaimana yang dimaksud dalam ke- tentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c yang dibuat atau disusun sesuai dengan Pasal 187 KUHAP yaitu atas sumpah jabatan sebagai ahli analis transaksi keuangan dan diterangkan melalui keterangan ahli pada proses peradilan seperti pada visum et repertum. Abstract The PPATK's Analysis Report (HA) has been acknowledged as an intelligence report hence cannot be consulted as evidence in han- dling money laundering cases (TPPU). This article argues that tak- ing HA as evidence in such cases will strengthen law enforcement officers to prove money laundering offences. The purpose of this research is to determine why can't HA currently be used as evidence in handling money laundering cases and it is possible that HA can be evidence. This study uses a normative approach. Based on this research, it can be concluded that normatively the provisions in laws and regulations cannot qualify the HA report as evidence as referred to in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and that in order to be used as evidence, HA must comply the provisions of Evidence as stipulated in Article 184 Paragraph (1)
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK KUHAP must have arrangements that are regulated in the provi- sions of laws and regulations. As for the form of evidence in the HA report, it can be in the form of a letter as referred to in the provi- sions of Article 184 paragraph (1) letter c which is made or compi- led in accordance with Article 187 of the Criminal Procedure Code, namely on an oath of office as an expert in financial transaction analysts and explained through expert testimony in the judicial pro- cess as in the visum et repertum. To cite this article: Hasan, F., 2022. Posibilitas hasil analisis PPATK sebagai alat bukti dalam pe- nanganan perkara pencucian uang. AML CFT Journal 1(1), hlm. 53-66 Pendahuluan PPATK atau juga disebut sebagai Financial Intelligence Unit memiliki kewenangan dalam mendiseminasikan Hasil Analisis (HA) kepada penyidik sebagaimana diatur pada Pasal 44 Ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dugaan adanya pencucian uang ditelusuri oleh penyidik dengan melihat aliran dana, sehingga dapat diketahui apa saja bentuk hasil tindak pi- dana, dimana harta disimpan, ditempatkan atas nama siapa, serta termasuk pelaku pembantuan pencucian uang. Dengan demikian, maka HA dapat menjadi petunjuk awal bagi penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU. Penyidik harus mengembangkan lebih lanjut untuk dapat memproses suatu perkara TPPU beradasarkan HA yang dikirim oleh PPATK. HA ini sejatinya sangat strategis bagi proses pencarian bukti-bukti, karena dapat melihat indikasi adanya tindak pidana dengan mengungkap sikap batin pelaku melalui alur dan pola transaksi serta hubungan antar pihak. Adapun yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam menindaklanjuti HA dari PPATK adalah ketika sulitnya menemukan bukti permulaan yang cukup atas apa yang disampaikan dalam HA. Oleh karena itu, Jika HA kemudian dijadikan alat bukti dalam pe- nanganan perkara TPPU, maka dapat memotong satu tahapan oleh penyidik berupa konfrmasi lebih lanjut atas HA untuk mendapat bukti permulaan, sehingga memudahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, menetapkan status tersangka TPPU, dan mengamankan aset yang diduga dihasilkan dari tindak pidana. HA sebagai produk PPATK dipandang sebagai laporan intelijen, sehingga sampai saat ini tidak digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara pencucian uang oleh aparat pene- gak hukum dalam perkara TPPU. Penyidik dalam menangani perkara akan mencari bukti, apa- bila terbukti berkaitan dengan hasil tindak pidananya, penyidik juga harus membuktikan ket- erkaitan tindak pidana asalnya. Bukti-bukti perbuatan tindak pidana asal harus ditemukan sebe- lum dibawa ke persidangan. Laporan HA yang disampaikan oleh PPATK kemudian diverifikasi oleh penyidik dengan permintaan keterangan atau bukti transaksi pada Pihak Pelapor.1 Kes- impulan dalam HA yang disampaikan oleh PPATK harus didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat kesinambungan antara bukti permulaan yang cukup dengan alat bukti. Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 KUHAP diartikan sebagai "bukti minimal" yaitu dua alat bukti yang mengacu kepada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa 1 Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 UU TPPU, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pela- por Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 54
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pi- dana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. 2 Padahal, HA tersebut juga disampaikan oleh PPATK kepada penyidik berdasarkan pendalaman dari alur transaksi yang dianalisis atas informasi yang diberikan oleh Pihak Pelapor. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara total melarang laporan intelijen un- tuk digunakan dalam pembuktian suatu perkara, terdapat persefektif lain yang menyatakan bahwa laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti dalam penanganan perkara tindak pi- dana. Pasal 26 angka (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian menjadi Undang-Undang Terorisme menyatakan bahwa penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup berdasarkan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Dalam UU TPPU, terorisme merupakan salah satu bagian dari predicate offence sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) huruf n UU TPPU. Fungsi bukti permulaan yang cukup menjadi prasyarat bagi penyidik dalam memulai penyi- dikan dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan keja- hatan.3 Pembuktian mengandung arti bahwa peristiwa pidana benar telah terjadi dan terdakwa- lah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.4 Pada prinsip- nya pelaksanaan UU TPPU ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran mate- ril, 5 untuk dapat menetapkan pelaku TPPU dapat dipersalahkan maka harus terbukti telah melakukan perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana sebagaimana dimuat sebagai unsur unsur TPPU dalam suatu pemeriksaan pengadilan. UU Terorisme sebagai lex spesialis memberikan kekhususan diluar ketentuan KUHAP yaitu bahwa laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Aturan lex spesialis terkait alat bukti juga ada pada UU TPPU, bahwa dalam pembuktian TPPU selain sebagaimana pada KUHAP, juga ada alat bukti lain sebagaimana diatur pada Pasal 73 UU TPPU yaitu informasi baik berupa elektronik dan dokumen. Ketika peristiwa pidana dapat terdeteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tin- dak pidana. Selain iu bagaimana batasan laporan intelijen digunakan dalam pembuktian. Ber- dasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Mengapa Hasil Analisis PPATK saat ini tidak dapat dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara pencucian uang?; dan (2) Bagaimana kemungkinan Hasil Analisis PPATK dapat menjadi Alat Bukti, Serta syarat apa saja yang diperlukan untuk menjadikannya sebagai alat bukti? Metode Penelitian Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan dan kepustakaan dalam menganalisis objek permasalahan yang diteliti yaitu norma-norma terkait kedudukan Hasil Analisis pada peraturan perundang-undangan. 2 Prinst. (1998). Hukum Acara dalam Praktik, cet.2, Jakarta: Djambatan, hlm.51 3 Harahap (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika. hlm 158. 4 Prinst, Op.Cit, hlm.133 5 Hamzah (2002), Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 19 AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 55
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Hasil dan pembahasan Kedudukan hasil analisis dan hasil pemeriksaan tidak sebagai alat bukti dalam penanganan perkara Menurut Reksodiputro (2007), sistem peradilan pidana secara singkat ditafsirkan selaku sistem yang bertujuan guna "mengendalikan kejahatan," yaitu upaya masyarakat agar kejahatan ada dalam batas toleransi yang sanggup diterimanya. Keberhasilannya sistem dilihat dari ter- penuhinya laporan masyarakat selaku korban kejahatan dituntaskan dengan putusan pidana me- lalui pengadilan.6 Sistem peradilan pidana dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan serta penga- dilan dan permasyarakatan selaku sub sistem. Masyarakat yang menjadi pelanggar hukum pada waktunya akan kembali pada masyarakat, baik ia menaati hukum ataupun tidak (residivis). San- gat penting dalam sistem peradilan pidana terpadu dilakukan pendekatan sistemik dalam riset- riset dari sub sistem ataupun luar sub sistem.7 Maka dalam penanganan perkara TPPU, Ker- jasama antara aparat penegak hukum belum lengkap tanpa dukungan intansi-instansi pen- dukung khususnya PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki tugas utama yaitu collecting, analiz- ing, disseminating atas informasi keuangan yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor yang berdasar- kan Pasal 40 huruf (d) UU TPPU diteruskan ke penyidik untuk ditindaklanjuti dengan dil- akukannya penyidikan. Laporan HA tersebut merupakan salah satu upaya PPATK membantu penyidik memberikan petunjuk terhadap dugaan terjadinya TPPU dengan melihat dari alur serta tipologi transaksi yang berindikasi TPPU. Dalam praktiknya, HA yang disampaikan oleh PPATK diselidiki kembali oleh penyidik untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHP. Dalam proses penanganan perkara pencucian uang, baik dari penyidikan sam- pai pembuktian di pengadilan, laporan HA tidak dimasukan sebagai berkas dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, begitu pun dalam berkas perkara pada proses penuntutan. Pada proses penyidikan, HA dikonfirmasi lebih lanjut oleh penyidik untuk dikembangkan dan men- jadi petunjuk kepada alat bukti. Dari informasi yang didapat dari HA tersebut, kemudian didapat alur transaksi yang menerangkan adanya suatu dugaan telah terjadi TPPU dengan menggunaan rekening dalam kegiatan cuci uangnya, maka rekening tersebut yang kemudian dijadikan alat bukti oleh penyidik, bukan laporan HA. Dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, kewajiban menjaga kerahasiaan data atau informasi bersifat imperatif yaitu memiliki implikasi atau sanksi hukum jika tidak dilaksanakan. UU TPPU mengatur mengenai rahasia jabatan dan larangan melakukan tipping off yaitu larangan untuk membocorkan Laporan Transaksi Keuangan Men- curigakan (LTKM), tujuannya adalah agar dapat mencegah pelaku kejahatan untuk mempersulit penyidik dalam menelusuri aliran transaksi sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya adalah ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU terkait kerahasiaan jabatan bagi PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, maupun Setiap Orang lainnya terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan UU TPPU. Soesilo (1991) menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum melanggar ketentuan rahasia jabatan apabila:8 a) 6 Reksodiputro (2007). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, hlm. 140 7 Ibid., hlm. 98-99 8 Soesilo (1991), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 232 AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 56
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Dokumen yang dibuka adalah rahasia; b) Orang tersebut diberi kewajiban dan sadar untuk me- nyimpan rahasia tersebut; c) Kewajiban untuk menyimpan rahasia tersebut karena jabatannya ataupun pernah dijabat; dan d) Ada kesengajaan dalam membuka rahasia. Berkaitan dengan kerahasiaan, UU TPPU memuat batasan terhadap sifat kerahasiaan. Ada- pun pengecualian terhadap sifat kerahasiaan tersebut yaitu sepanjang dilakukan: a) Dalam Pen- yampaian kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor ke PPATK; b) Dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PPATK tidak ber- laku ketentuan kode etik kerahasiaan baik rahasia Bank maupun non-Bank;9 dan c. Untuk kepentingan pemeriksaan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU, aparat penegak hukum dapat meminta keterangan pada Pihak Pelapor terkait harta kekayaan ter- sangka, terdakwa dan yang dilaporakan oleh PPATK.10 Di sisi lain, sulitnya ditemukan alat bukti oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pemanfaatan HA, dinamika perpin- dahan aset yang sangat cepat dan tidak terduga menjadi kendala pemenuhan alat bukti, se- dangkan ketentuan kerahasiaan menuntut penyidik dan penuntut umum untuk tidak menggunakan HA menjadi alat bukti. Apabila HA atau Informasi transaksi keuangan dijadikan alat bukti di persidangan, maka dikhawatirkan informasi yang terdapat dalam HA dan Informasi Transaksi Keuangan akan membuat Pihak Pelapor sebagai subyek dalam laporan HA dan In- formasi Transaksi Keuangan tersebut menjadi terbuka kepada publik. Hal ini pun dapat me- langgar ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU yaitu Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor, apabila melanggar pelapor atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian melalui pen- gadilan, sehingga HA tidak digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti. Padahal dalam Anti tipping off, objek informasi yang dilarang disampaikan berupa LTKM, dimana penyampaian LTKM adalah dalam rangka pencegahan yaitu pada kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor kepada regulatornya. Maka yang dilarang membuka atau memberitahukan adalah Pihak Pela- por, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), serta PPATK sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU TPPU. Pasal anti tipping off ini tidak ada keterkaitan dengan peranan aparat penegak hukum, ranah dari aparat penegak hukum ada pada penanganan perkara. HA ditujukan dalam rangka pemberantasan yaitu mengungkap dugaan atau indikasi TPPU dan pe- tunjuk kepada alat bukti, walaupun substansi HA sendiri merupakan pengembangan dari LTKM. Obyek informasi pada kerahasiaan jabatan sifanya lebih luas dibanding ketentuan Tipping Off. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 11 ayat (1) UU TPPU yaitu setiap informasi baik itu Dokumen ataupun keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas menurut UU TPPU, dokumen di sini bisa HA atau informasi lainnya. Jika HA dijadikan alat bukti, maka harus dipastikan substansi dari HA tidak melanggar ketentuan rahasia jabatan, memberikan perlindungan bagi Pihak Pelapor dan juga pelapor. Dalam pembuktian di persidangan, setiap bukti pada prinsipnya diperiksa untuk dicari kebenaran materiilnya. Konsep ini dapat dilihat dalam konteks pembuktian alat bukti di per- sidangan, setiap alat bukti akan diuji kebenarannya dengan diterangkan di persidangan. Ket- erangan saksi diterangkan oleh saksi, begitupun dengan fakta hukum lainnya untuk membuk- tikan fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan. Sementara HA pada prosesnya tidak diterangkan dalam pembuktian, validitas akan keterangan HA belum teruji, harus diuji melalui alat bukti lain yang diterangkan dalam HA tersebut atau dengan seorang Ahli Transaksi Keuangan melalui Keterangan Ahli, hal ini disebabkan karena HA berdasarkan admiralty code 9 Pasal 45 UU TPPU 10 Pasal 72 UU TPPU AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 57
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK bukan merupakan level A1,11 atau bukan merupakan dokumen asli, sehingga HA tidak di- masukan sebagai berkas dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, begitu pun dalam ber- kas perkara pada proses penuntutan.12 Dalam perolehan bukti-bukti guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana, seringkali para penegak hukum berhadapan pada suatu kondisi yang sulit untuk dapat memecahkan ma- salah karena di luar kemampuan atau keahliannya. Untuk itu memerlukan keterangan ahli yang masuk sebagai alat bukti dan juga memang sebetulnya sangat penting dalam mencari kebenaran materiil bagi para penegak hukum tersebut. Namun dalam praktiknya keterangan ahli PPATK dalam persidangan tidak menerangkan fakta hukum atau substansi HA secara materiil, ahli dari PPATK bukan analis yang menyusun laporan HA. Keterangan ahli dari PPATK lebih men- erangkan kepada pemenuhan unsur dari delik pencucian uang berdasarkan kronologi yang disusun oleh aparat penegak hukum. Pencarian kebenaran materiil seharusnya melihat atau mengungkap alur atau pola transaksi yang diterangkan oleh Ahli analis transaksi keuangan yang menganalisis laporan HA tersebut, sehingga proses menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagai unsur dari TPPU dapat terlihat, namun hal tersebut tidak dapat diterangkan dalam proses peradilan karena khawatir penyampaian HA dalam proses pembuktian di persidangan memiliki risiko bukan hanya bagi analis PPATK itu sendiri, tapi juga pihak terkait yang harus dilindungi dalam HA tersebut. Ketentuan untuk merahasiakan dokumen dan keterangan pada rahasia jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU, dikecualikan dalam rangka memenuhi kewajiban dalam UU TPPU. Adapun istilah kewajiban pada UU TPPU dapat dimaknai kepada kewajiban yang tercantum dalam UU TPPU, seperti kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor, kewajiban melaksanakan pengawasan bagi LPP, kewajiban melaksanakan Customer Due Dili- gence bagi pihak pelapor, kewajiban merahasiakan dokumen dalam pelaksanaan tugasnya, dan sebagainya. Namun berdasarkan Pasal 11 ayat (3) terdapat pengecualian bahwa kewajiban men- jaga informasi dalam rangka pelaksanaan tugas tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka me- menuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Redaksi dari ke- tentuan peraturan perundang-undangan ini sifatnya luas, tidak hanya terkait UU TPPU, bisa juga Undang-Undang lain yang terkait atau abahkan aturan turunannya. UU TPPU secara expressive verbis tidak menyatakan bahwa informasi atau laporan HA PPATK tidak dapat digunakan sebagai Alat Bukti. UU TPPU secara implisit menerangkan terkait kewajiban kerahasiaan informasi beserta implikasinya, sehingga apparat penegak hukum enggan menggunakan laporan HA sebagai alat bukti. Adapun ketentuan peraturan perundang- undangan yang secara eksplisit menyatakan Informasi PPATK tidak dapat dijadikan alat bukti terdapat pada Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK menyatakan pada bahwa Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak digunakannya laporan HA sebagai alat bukti ini, lebih kepada aturan kerahasiaannya bukan ke kelayakannya sebagai alat bukti. Selain itu yang menjadi perhatian adalah larangan penggunaan informasi PPATK pada Pera- turan PPATK akan memiliki daya jangkau yang luas jika diatur dalam Undang-Undang. Na- muns Secara normatif ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat 11 Source level A: no doubt of the autencity of the source; Information level 1: known to be true without any reservation, lihat The Admiralty Code for evaluating the credibility of evidence, lihat James M. Hanson. (2015). The Admiralty Code: A Cognitive Tool for Self-Directed Learning., University of New South Wales Sydney, Australia. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 14, No. 1, pp. 97-115, hlm. 106 12 Ibid AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 58
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK mengkualifisir laporan HA sebagai alat bukti. Sepanjang digunakan sebagai laporan intelijen, maka laporan HA tidak masuk kepada unsur alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Kemungkinan hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK sebagai alat bukti Proses pembuktian sudah dimulai pada tahap penyidikan, ketika penyidik mencari bukti berdasarkan alur transaksi yang kemudian diolah sehingga dianggap sudah terjadi peristiwa pi- dana. Prinst (1998) mendefinisikan pembuktian sebagai suatu peristiwa pidana benar telah ter- jadi dan ada terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga terdakwa tersebut harus memper- tanggungjawabkannya.13 Laporan HA sering dikaitkan sebagai laporan intelijen sebagai konsekuensi dari PPATK sebagai FIU atau lembaga intelijen keuangan. Dari laporan tersebut, kemudian penyidik melakukan pencarian bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dan memulai penyidikan. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan HA ini dapat dimaknai se- bagai pemberitahuan atau penyampaian suatu peristiwa oleh seseoang berdasarkan hak dan kewajibannya, peristiwa di sini bisa berupa peristiwa tentang terjadinya kejahatan yang sedang terjadi, akan terjadi, ataupun telah terjadi. Terhadap bukti permulaan yang cukup, Harahap (2006) menyebut setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHAP.14 Alat bukti pada perkara TPPU secara formil dimuat pada Pasal 73 UU TPPU yaitu sebagaimana yang diatur pada KUHAP dan/atau alat bukti lain berupa informasi baik secara elektronik dan dokumen. UU TPPU secara expressive verbis tidak menyatakan bahwa informasi atau laporan HA PPATK tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Keterkaitan tidak dijadikan alat bukti oleh aparat penegak hukum ada pada kerahasiaan yang diatur secara implisit pada Pasal 11 UU TPPU yaitu terkait rahasia jabatan. Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat pengecualian pada Pasal 11 ayat (3) bahwa kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dang-undangan. Konteks pengecualian kerahasiaan berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) UU TPPU dapat dicon- tohkan dengan pelaksanaan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam UU Intelijen da- lam meminta informasi aliran dana ke PPATK sebagaimana pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen), maka PPATK dilindungi dari kerahasiaan jabatan dalam kewajiban penyampaian dokumen kepada Badan Intelijen Negara. Dalam Pasal 31 dan 33 UU Intelijen, BIN memiliki wewenang melakukan pemeriksaan aliran dana terhadap sasaran yang terkait kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan na- sional dan/atau juga terorisme untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen dan berdasarkan perintah Kepala BIN. Atas dasar tersebut, Bank Indonesia, bank, penyedia jasa keuangan, atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada BIN. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU TPPU memberi ruang yang melindungi pemanfatatan informasi PPATK sepanjang terdapat ketentuan yang mengatur dan pengecualian kerahasiaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 Ayat (3) UU TPPU. Akan tetapi, jika ditarik pada pemanfaatan laporan HA sebagai alat bukti, maka memerlukan instru- ment atau hukum acara yang mengatur ketentuan tersebut, serta perlu ditentukan jenis laporan HA tersebut seperti apa, supaya memenuhi unsur sebagai alat bukti, apakah itu sebagai surat, petunjuk, atau lainnya yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Jika pun 13 Prinst, Op.Cit, hlm 133 14 Hamzah. (2014). Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 17 AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 59
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Laporan HA disamakan dengan laporan intelijen, maka terkait perkara terorisme sebenarnya sudah mengatur terkait penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan. Pada Pasal 26 ayat (1) UU Terorisme, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen untuk mendapat- kan bukti permulaan. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut memberikan kewenangan khu- sus kepada penyidik dalam hal ini Densus 88 untuk menggunakan setiap laporan intelijen se- bagai bukti permulaan. Penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan sebagaimana dalam Pasal 26 UU Terorisme berfungsi untuk menetapkan status tersangka agar dapat dilakukan penahanan dan dilakukan penyidikan dalam tindak pidana terorisme sehingga dapat dikembangkan lebih jauh terkait alat bukti yang lainnya. Terorisme merupakan extraordinary crime,15 sehingga memer- lukan extraordinary measures. Urgensinya dapat dipahami, bahwa dalam penanganan perkara terorisme penggunaan laporan intelijen digunakan untuk menetapkan tersangka berpotensi menjadi abuse of power, namun potensi yang dapat terjadi jika terhadap teroris tidak segera dikendalikan juga akan berdampak destruktif bagi keamanan masyarakat. Di Spanyol, khususnya terkait perkara terorisme, pengunaan laporan intelijen lebih jauh lagi digunakan dalam proses pembuktian, bahkan dalam beberapa kasus laporan intelijen diterima dalam praktik peradilan walaupun tidak ada ketentuan umum tentang penggunaan laporan intelijen dalam hukum acara pidananya, tetapi sudah umum digunakan sebagai sema- cam alat bukti, terutama terkait dengan kasus terorisme, dimana mengacu pada konsep kea- manan sejauh memenuhi syarat sebagai ancaman yang luar biasa. 16 Informasi intelijen tersebut paling sering digunakan dalam prosedur kriminal dalam perkara terorisme yaitu saat menghadapi gerakan teror dari Euskadi Ta Askatasuna (ETA) di masa lalu ataupun ekstremis Jihadis Islam. Tentu saja, tidak ada peraturan tentang penggunaan informasi intelijen dalam undang-undang acara pidana Spanyol, meskipun ada amandemen yang cukup besar terhadap undang-undang tentang acara pidana yang berasal dari tahun 1882, namun umumnya laporan intelijen diterima dalam praktik peradilan oleh hakim dan pengadilan yang berbeda. Faktanya, sumber informasi intelijen yang luas ini muncul dari tren global yang mengacu pada konsep keamanan yang lebih luas.17 Laporan HA tidak dapat serta merta dimaknai sebagai laporan intelijen, karena tidak dalam lingkup intelijen sebagaimana diatur dalam UU Intelijen yaitu yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional khususnya terorisme, walaupun terorisme meru- pakan bagian dari tindak pidana asal sebagaimana disebut pada Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. Jikapun laporan HA pada akhirnya memenuhi unsur laporan intelijen sebagaimana dimaksud dalam UU Intelijen, maka laporan HA tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan, karena sistem hukum kita belum mengatur hal tersebut, alat bukti mengacu pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sedangkan penggunaan laporan intelijen terkait perkara terorisme terbatas pada bukti permulaan dalam proses penyelidikan menuju penyidikan. Untuk menguji posibiltas penggunaan laporan HA sebagai alat bukti maka perlu diuji kon- stitusionalitasnya dalam UU TPPU. C.G Howard & R. S. Mumners dalam Law: Its Nature and Limits menyatakan terkait efektivitas hukum, bahwa efektivitas diukur dari sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak. Hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan 15 Sulaiman. (2006) Who is The Real Terrorist, Elmatera Publishing, Yogjakarta, lihat juga Dr. Aulia Rosa Nasution. (2007), SH. M. Hum. Terorisme sebagai "Extraordinary Crime" dalam Persfektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. hlm. 26 16 Mar Jimeno-Bulnes. (2017), The use of intelligence information in criminal procedure: A challenge to defence rights in the European and the Spanish panorama, New Journal of European Criminal Law, Vol. 8(2) 171-191, hlm 171 -172 17 Ibid AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 60
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).18 Sebagai contoh muatan norma yang bersifat melarang (Prohibitur) dapat kita lihat dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Pen- erbangan (UU Penerbangan), norma larangan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan dimuat secara expressive verbis (sesuai Pasal 359 ayat (1) UU Penerbangan) dan dirahasiakannya be- berapa informasi dari hasil investigasi kecelakaan pesawat udara (sesuai Pasal 359 ayat (2) UU Penerbangan). Pasal 359 ayat (1) UU Penerbangan menyatakan: "Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan." Menurut Martono dan Edi Hiariej19 Pasal ini pada dasarnya membatasi hak untuk mengolah dan menyampaikan informasi se- bagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Namun demikian menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan hak dapat dilakukan apabila dibatasi dengan undang-undang dan ber- tujuan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.20 Berdasarkan hal yang disampaikan oleh Martono dan Edie Hi- ariej tersebut, jika memang secara filosofis laporan HA tidak ditujukan sebagai alat bukti. seha- rusnya UU TPPU memuat norma larangan yang menegaskan bahwa laporan HA PPATK tidak dapat dijadikan alat bukti seperti halnya larangan penggunaan Hasil Investigasi yang dinyatakan secara tegas dalam UU tentang Penerbangan. Karena ketika tidak dilarang, maka dapat ditafsir- kan penggunaan HA PPATK boleh digunakan sebagai alat bukti. Sehingga memunculkan ke- bingungan di antara aparat penegak hukum yang belum berpengalaman dalam menangani perkara TPPU. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 (UU TPPU), usulan agar laporan HA PPATK dapat dijadikan sebagai alat bukti pernah dikemukakan oleh Jaksa Agung saat itu yaitu Hendarman Supandji yang menyatakan bahwa laporan HA PPATK memiliki arti penting dalam penanganan perkara. Selain itu, laporan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti. HA PPATK dapat memperkuat pembuktian pada persidangan. Menurut Hendarman Supandji, HA PPATK dapat dikualifisir sebagai alat bukti berupa surat karena dikeluarkan oleh PPATK sebagai badan yang berwenang menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan. Selain sebagai surat juga bisa sebagai alat bukti petunjuk karena HA dapat menguraikan alur transaksi, atau sebagai keterangan ahli.21 Namun Kepala PPTK saat itu, Yunus Husein mengatakan bahwa usulan Jaksa Agung akan terkendala karena sudah menjadi aturan umum bagi FIU, penggunaan informasi intelijen harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemeberi informasi. Dalam penyusunan laporan HA, informasi pencucian uang sering diperoleh dari FIU negara lain. Ini berarti penggunaan informasi dalam laporan HA PPATK di pengadilan harus mendapatkan persetujuan dari FIU negara lain.22 18 Ali. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Un- dang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, hlm.376-378 19 Prof. Dr. H. K. Martono, S. H., LL. M. (Martono) dan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S. H., M. Hum. (Edi Hiariej Seminar "Konstitusionalitas Hasil Investigasi Sebagai Alat Bukti di Pengadilan" dilaksanakan di Universitas Tarumana- gara pada Kamis, 14 November 2019 20 Ilham Fajar Septian & Abiandri Fikri Akbar. (2020). Konstitusionalitas Pasal-Pasal Kecelakaan Pesawat Udara dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Jurnal Legislasi Indonesia, hlm 276 21 Jaksa Agung Berharap Laporan PPATK Jadi Alat Bukti Baca artikel detiknews, "Jaksa Agung Berharap Laporan PPATK Jadi Alat Bukti" selengkapnya bukti. Selasa, 09 Juni 2009, diakses 13 Oktober 2022 22 Diusulkan, Laporan Analisis PPATK Bisa Menjadi Alat Bukti Baca Artikel hukumonline, "Diusulkan, Laporan Analisis PPATK Bisa Menjadi Alat Bukti" selengkapnya Selasa, 09 Juni 2009, diakses 13 Oktober 2022 AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 61
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Secara struktur PPATK merupakan tipe FIU administratif, lembaga yang independen,23 tidak berada di bawah penegak hukum ataupun badan peradilan, berperan sebagai jembatan antara Pihak Pelapor dengan penegak hukum, sehingga memiliki keuntungan lebih dipercaya oleh industri jasa keuangan untuk menyampaikan kewajiban pelaporannya.24 Kekurangan dari FIU tipe administrative ini adalah karena FIU bukan bagian dari penegak hukum, kemungkinan adanya keterlambatan dalam proses penanganan perkara, seperti pemblokiran atau penghentian transaksi yang mencurigakan atau menangkap tersangka. FIU administrative ini biasanya tidak memiliki jangkauan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dan badan peradilan untuk memperoleh bukti.25 Jika dibandingkan dengan FIU tipe law-enforcement seperti Jerman atau FIU tipe hybrid law-enforcement seperti Thailand. FIU tipe law-enforcement memang memiliki kelebihan da- lam merespon karena FIU tipe ini berada dibawah Kepolisian, sehingga reaksi atas proses pe- nanganan perkara bisa lebih cepat. Namun juga memiliki kekurangan yaitu lebih fokus pada pemberantasan dibanding pencegahan, selain itu trust issue antara industri jasa keuangan dengan penegak hukum menjadi kendala pada kualitas laporan, pihak pelapor mungkin enggan mengungkapkan informasi kepada penegakan hukum jika diketahui bahwa informasi dapat digunakan bukan untuk perkara TPPU ataupun TPPT, Pihak Pelapor mungkin enggan mengungkapkan informasi kepada penegak hukum atas transaksi yang tidak lebih dari Transaksi Mencurigakan, selain itu untuk meminta akses data ke pihak pelapor (selain transaksi yang dilaporkan) biasanya membutuhkan penyelidikan resmi.26 Dari perbandingan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa menjadi keniscayaan FIU tipe administratif dalam proses diseminasi kepada penyidik tidak mungkin dapat ditindaklanjuti secara cepat karena FIU tidak berada dibawah penegak hukum baik itu kepolisian atau ke- jaksaan, sehingga ada gap penyampaian informasi dalam proses investigasi, namun FIU tipe administratif memiliki kelebihan atas kualitas laporan yang diterima dari pihak pelapor se- hingga proses analisis oleh FIU seharusnya lebih baik. Selain itu, tugas, fungsi dan kewenangan juga lebih mendukung kepada proses pembuktian dalam penanganan perkara seperti pada FIU Thailand. Pada ketentuan Undang-Undang anti pencucian uang Thailand. AMLO yang meru- pakan FIUnya Thailand memiliki tugas dan kewenangan dalam pengumpulan bukti dalam pe- nanganan perkara TPPUnya.27 Dalam ketentuan anti pencucian uang Jerman (The Money Laundering Act), FIU Jerman berada dibawah Kepolisian yaitu Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt) 28 bahkan berdasarkan strukturnya, LTKM harus dikirimkan kepada polisi atau kejaksaan di 23 Pasal 37 UU TPPU ayat (1) dan ayat (2), secara struktur PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun dan bertanggung jawab kepada Presiden. 24 International Monetery Fund The World Bank group, Financial Intelligence Units: An Overview (World Bank, 2004), hlm. 11 25 Ibid. 26 Ibid, hlm. 14 27 Undang-Undang Anti Pencucian Uang Thailand, B.E. 2542 (1999) (Sebagaimana telah diubah hingga Undang-Undang Anti Pencucian Uang B.E. 2542 (No.3), B.E. 2552 (2009)), Bab 5 Lembaga Anti Pencucian Uang Bagian 40: "Harus Ada Undang-Undang Anti Pencucian Uang, yaitu AMLO, sebagai lembaga yang tidak berada di bawah Perdana Menteri, Kementerian atau Sub-Kementerian, yang berfungsi secara independen dan netral, yang memiliki wewenang dan tugas (5) untuk mengumpulkan bukti untuk keperluan pengambilan keputusan hukum. proses hukum terhadap pelanggar di bawah Undang-undang ini 28 Bagian 10 dari Undang-undang juga menetapkan mandat FIU untuk mendukung pasukan polisi federal dan Länder dalam pencegahan dan penuntutan TPPU dan TPPT, dan khususnya, mengumpulkan dan menganalisis LTKM yang dikirimkan sesuai dengan Bagian 11 dan 14 Undang-Undang; segera memberi tahu otoritas penegak hukum tingkat federal dan negara bagian tentang informasi tentang mereka; memelihara statistik LTKM yang diterima dan dianalisis, menin- daklanjuti laporan tersebut, kasus yang diselidiki, jumlah penuntutan dan hukuman untuk pelanggaran TPPU atau TPPT dan properti dan aset yang dibekukan, disita atau disita; menerbitkan laporan tahunan; dan, secara teratur menginforma- sikan entitas pelapor tentang tipologi dan metode TPPU dan TPPT AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 62
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK negara federal dan FIU menerima salinan LTKM pada saat yang sama. Dengan begitu aparat penegak hukum memiliki informasi awal dalam menangani perkara TPPU, umumnya memang data intelijen itu seharusnya diproses di tahapan penyelidikan bukan penyidikan. Berbeda dengan laporan HA PPATK, untuk inquiry HA baru diberikan setelah proses penyidikan, wa- laupun sebenarnya penyidik dapat meminta informasi PPATK pada proses penyelidikan untuk kemudian dikembangkan ke arah penyidikan setelah memperoleh bukti permulaan. Dari komparasi tersebut, FIU tipe law enforcement memang memiliki kelebihan khususnya pada pemberantasan, karena selain sebagai FIU dia juga berperan sebagai penegak hukum. Na- mun dengan kondisi penegak hukum kita yang bersifat multi-investigator, maka diperlukan FIU yang dapat menjembatani kepentingan para aparat penegak hukum tersebut. Pembagian peran dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia sebetulnya sudah komprehensif, peran PPATK sebagai focal point yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberanta- san TPPU di Indonesia. KUHAP telah mengatur pelaksanaan tata cara peradilan sesuai dengan peran-perannya. Pengumpulan bukti dalam penyidikan adalah tugasnya penyidik, tugas PPATK sebagai FIU adalah menyampaikan laporan HA kepada mereka untuk ditindaklanjuti dengan dilakukannya penyidikan. Upaya untuk menjadikan laporan HA sebagai alat bukti perlu diuji urgensinya. Untuk saat ini, peran yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan HA dalam persidangan ada- lah hanya sebagai informasi bagi hakim saja dalam memperkuat keyakinannya dalam memutus perkara TPPU. Hakim dapat meminta informasi ke PPATK Ketika dalam menangani perkara. Merujuk pada Pasal 44 ayat (1) huruf e UU TPPU dan Pasal 6 Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK. yaitu untuk kepentingan pe- nanganan perkara baik TPPU maupun tindak pidana lain yang terkait dengan TPPU yang di- ajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua majelis. Permintaan informasi ke PPATK untuk kepentingan pemeriksaan jarang sekali dilakukan oleh hakim dalam persidangan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materiil sebagai pedoman dal pertimbangan dalam memutus perkara TPPU. Secara umum, fungsi Hukum pidana formil adalah membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, untuk menjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. 29 Jika laporan HA dapat dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara TPPU, tentu dapat mem- perkuat aparat penegak hukum dalam pembuktian TPPU. Namun untuk memenuhi unsur alat bukti, bentuk laporan HA harus merujuk kepada ketentuan Alat Bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Selain itu, mengingat hal ini mengenai hukum acara, laporan HA untuk digunakan sebagai alat bukti sebaiknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, sebaiknya diatur dalam Undang-Undang. Namun proses legislasi Undang-Undang tentu akan memakan waktu yang lama. Pemanfaatan laporan HA sebagai alat bukti dapat dil- akukan selama ada hukum acaranya. Hukum acara sebetulnya dapat diterobos melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), terdapat beberapa pengaturan oleh Perma ketika Undang-Undang belum mengatur terkait hukum acaranya. Sebagai contoh adalah Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pe- nanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi karena Undang-Undang belum mengatur hukum acaranya, atau Perma No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain, karena terdapat kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 UU TPPU, sehingga perlu 29 Soeharto. (2007), Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Bandung: Refika Aditama, hlm. 72 AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 63
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK dibentuk Perma yang mengatur rnengenai hukum acara penanganan harta kekayaan, karena jika harus mengubah UU TPPU tentu sulit untuk dilakukan. Merujuk pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, laporan HA bisa dikualifisir sebagai surat jika memenuhi unsur-unsur alat bukti. Pasal 187 KUHAP menyaratkan bahwa alat bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, laporan HA dapat memenuhi ketentuan alat bukti jika penyusun laporan HA sesuai bunyi Pasal 187 KUHAP Surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan juga dapat diterangkan melalui keterangan ahli. Konsep ini dapat dilihat pada konsep visum et repertum, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau surat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikualifisir sebagai alat bukti. Kedudukan visum et repertum pada pembuktian termasuk sebagai alat bukti surat se- bagaimana disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP dan juga menyentuh alat bukti keterangan ahli berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b yang pada per- sidangan, ketentuannya diterangkan oleh ahli. Begitupun LHP BPK, menurut. Pasal 11 huruf c UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK (UU BPK), BPK dapat memberikan keterangan ahli terkait perkara keuangan yang menyatakan adanya kerugian Negara/daerah. Sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU BPK, LHP BPK dapat menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi karena dapat menunjukkan adanya penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh pejabat negara. Jika laporan HA ingin dijadikan alat bukti, maka bentuknya dapat mengikuti konsep pada visum et repertum dan LHP BPK yaitu sebagai alat bukti surat yang disumpah atas jabatannya kemudian diterangkan melalui keterangan ahli. Lebih jauh dari itu, jika menjadi alat bukti, agar lebih optimal dalam penanganan perkara, maka laporan HA tidak hanya digunakan sebagai alat bukti dalam perkara TPPU saja tapi termasuk pada tindak pidana asalnya. Hal ini akan menjadi tantangan bagi analis transaksi keuangan PPATK, tugas analis akan bertambah selain menyusun laporan HA, analis transaksi keuangan PPATK juga harus memberikan keterangannya di pen- gadilan berupa keterangan ahli transaksi keuangan atas apa yang telah dia susun dalam HA tersebut. Selain hal tersebut di atas, oleh karena produk PPATK merupakan hasil olahan dari para analis transaksi keuangan yang berasal dari laporan yang disampaikan pihak pelapor mau- pun dari pertukaran informasi dengan FIU negara lain, maka secara langsung bukan merupakan alat bukti terjadinya tindak pidana atau bukan dokumen A1. Hal ini menjadi kendala dari laporan HA digunakan sebagi alat bukti. Dalam standar internasional, laporan HA yang berisi informasi transaksi keuangan tidak menjadi alat bukti pada proses peradilan. Bagaimana kalau laporan HA mengandung informasi dari FIU negara lain, sementara negara lain tidak mengiz- inkannya sebagai alat bukti. Ini menjadi perhatian, jika HA disusun hanya berdasarkan infor- masi nasional bisa saja dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat bukti, namun jika HA disusun namun mengandung informasi dari FIU negara lain. Maka akan berdampak terhadap perlakuan yang berbeda akan masing-masing laporan HA untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Kesimpulan Secara normatif ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat mengkuali- fisir laporan HA sebagai alat bukti. Sepanjang digunakan sebagai laporan intelijen, maka laporan HA tidak masuk kepada unsur alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Sebagai dokumen intelijen, validitas dari laporan HA perlu diuji Kembali dengan bukti-bukti pendukung yang disampaikan dalam laporan HA, baik itu rekening, bukti transaksi, dan lainnya. Dalam persidangan yang berasaskan terbuka untuk umum, penyampaian laporan AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 64
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK HA dalam pembuktian di persidangan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan kerahasiaan jabatan. UU TPPU secara expressive verbis tidak menegaskan bahwa informasi atau laporan HA PPATK tidak dapat digunakan sebagai Alat Bukti. Keterkaitan tidak dijadikan alat bukti oleh aparat penegak hukum ada pada kerahasiaan yang diatur secara implisit pada Pasal 11 Ayat (1) UU TPPU terkait kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan atau disebut kerahasiaan jabatan. Namun Pasal 11 ayat (3) UU TPPU membuka ruang bahwa kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas tidak berlaku bagi pejabat atau peg- awai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun untuk saat ini, sis- tem hukum belum memungkinkan penggunaan HA untuk dijadikan sebagai alat bukti di per- sidangan, karena belum ada hukum acara yang mengaturnya. Untuk memenuhi unsur alat bukti, bentuk laporan HA harus merujuk kepada ketentuan Alat Bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Selain itu, mengingat hal ini mengenai hukum acara, laporan HA untuk digunakan sebagai alat bukti harus memiliki pengaturan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk alat bukti pada laporan HA adalah berupa surat sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c, maka harus dibuat atau disusun sesuai dengan Pasal 187 KUHAP yaitu atas sumpah jabatan sebagai ahli analis transaksi keuangan dan diterangkan melalui keterangan ahli pada proses peradilan seperti pada visum et repertum. Penghargaan Terimakasih saya haturkan kepada pengelola jurnal Anti Money Laundering and Counter- ing Financing Terorism, yang telah membantu proses publikasi tulisan saya ini. Daftar Pustaka Ali, A. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana. Hamzah, A. (2002). Hukum Acara Pidana Indonesia (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah, C. M. (2014). Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Revisi ed.), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hiariej, E. O. S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga. Harahap. Y. M. (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika. Jimeno-Bulnes, M. (2017). The use of intelligence information in criminal procedure: A chal- lenge to defence rights in the European and the Spanish panorama. New Journal of European Criminal Law, 8(2): 171-191. Prinst, D. (1998). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan. Prodjohamidjojo. (1984). Martiman. Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha. Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty. Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta. Moeljatno. (1993). Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana. Ja- karta: Bina Aksara. Nasution, A. R. (2018). Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Responsif, [S.l.], 5(5), 87-99. AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 65
Hasan, F., 2022 / Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Ranoemihardja, A. (1983). Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) (2nd ed.). Ban- dung: Tarsit. Reksodiputro, M. (2007). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (2nd ed.). Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Kumpulan Karangan. Septian, I. F., & Akbar, A. F. (2020), Konstitusionalitas Pasal-Pasal Kecelakaan Pesawat Udara dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jurnal Legislasi Indo- nesia Jurnal Legislasi Indonesia,17(3). Soekanto, S. (1981). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Soeharto. (2007). Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Bandung: Refika Aditama. Subekti. (2001). Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha. Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komen- tarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penjelasannya . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Ta- hun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Ta- hun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang . AML/CFT JOURNAL | PPATK Vol. 1 No. 1 (Desember 2022), hlm. 53-66 66