1- SALINAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan khasanah budaya bangsa sebagai upaya mewujudkan keberaksaraan, budaya baca, dan meningkatkan kecerdasan masyarakat diperlukan Perpustakaan; b. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memadai sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
2- Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,
Menetapkan 3- dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, atau lembaga yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. 7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka. 8. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non- Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 9. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi. 10. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
5- 11. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan. 12. Tata Kelola Perpustakaan adalah tata cara dalam mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus sebuah perpustakaan. 13. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan atau aktifitas dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka. 14. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. 15. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang diselengggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan. 16. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. 17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. 18. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada Masyarakat.
6- 20. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring. 21. Digitasi adalah konversi data analog kedalam format digital. 22. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan. 23. Sistem Informasi Perpustakaan adalah sistem yang digunakan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput. 24. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. 25. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. 26. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 27. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
7- 28. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan. 29. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non- pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan. 30. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. 31. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono. 32. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam. 33. Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca. 34. Dewan Perpustakaan adalah Dewan yang berfungsi membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan. Pasal 2 Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas: a. pembelajaran sepanjang hayat; b. demokrasi;
8- c. keadilan; d. profesionalitas; e. keterbukaan; f. keterukuran; g. manfaat; h. kemitraan; dan i. kearifan lokal. Pasal 3 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan Masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan. Pasal 4 Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk: a. menyediakan pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat dan tepat; b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pasal 5 Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; d. pengorganisasian; e. penyelamatan Naskah Kuno; f. fasilitasi pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten;
9- g. promosi; h. Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca; i. Dewan Perpustakaan; j. peran serta Masyarakat; k. pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan; l. penghargaan; dan m. pendanaan. Pasal 6 Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi: a. Perpustakaan Umum; b. Perpustakaan Sekolah; dan c. Perpustakaan Khusus. Pasal 7 Penyelenggara Perpustakaan di Daerah meliputi: a. sekolah; b. Perangkat Daerah; c. Masyarakat; d. Kasultanan dan Kadipaten; dan e. lembaga pemerintahan. BAB II PERENCANAAN Pasal 8 (1) Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja. (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam: a. rencana kerja jangka pendek; dan b. rencana kerja jangka menengah. (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat program peningkatan: a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
10- b. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan; dan c. kapasitas Perangkat Daerah. (4) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah. Pasal 9 (1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menyusun program kerja tahunan Perpustakaan Sekolah. (2) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program kerja sekolah dalam tahun anggaran berjalan. Pasal 10 (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, huruf d, dan huruf e menyusun program kerja strategis Perpustakaan Khusus. (2) Program kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. kualitas sumber daya manusia; b. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; dan c. kapasitas penyelenggara Perpustakaan. (3) Program kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Pasal 11 Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan program kerja strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
11- BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 12 (1) Gubernur menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah. (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pasal 13 Sekolah melaksanakan Perpustakaan Sekolah. Pasal 14 Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, huruf d, dan huruf e melaksanakan Perpustakaan Khusus. Pasal 15 Pelaksanaan Perpustakaan meliputi: a. pengembangan Koleksi Perpustakaan; b. pengolahan Bahan Perpustakaan; c. pelayanan Perpustakaan; d. pelestarian Koleksi Perpustakaan; e. kerja sama; dan f. Inovasi. Bagian Kedua Pengembangan Koleksi Perpustakaan Pasal 16 (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan:
12- a. memperhatikan karakteristik, fungsi, dan tujuan setiap Perpustakaan; b. memperhatikan kebutuhan Pemustaka; c. memperhatikan kebutuhan alih media; dan d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan; b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan; c. kerja sama dan kemitraan; dan/atau d. Inovasi. Pasal 17 (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan untuk kegiatan pengadaan Bahan Perpustakaan, pencacahan, dan penyiangan Koleksi Perpustakaan. (2) Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Koleksi Perpustakaan diatur dalam Peraturan Gubernur. Bagian Ketiga Pengolahan Bahan Perpustakaan Pasal 18 (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus dilakukan: a. menggunakan sistem yang baku; dan b. memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perpustakaan harus sesuai standar nasional dan standar internasional.
13- Bagian Keempat Pelayanan Perpustakaan Pasal 19 (1) Jenis pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi pelayanan: a. teknis; dan b. Pemustaka. (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan. (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi. Pasal 20 (1) Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri atas: a. tertutup; atau b. terbuka. (2) Penyelenggara Perpustakaan menetapkan sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka. Pasal 21 Setiap penyelenggara Perpustakaan menetapkan waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemudahan akses Pemustaka. Pasal 22 (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menetapkan standar pelayanan minimal Perpustakaan. (2) Standar pelayanan minimal Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
14- Bagian Kelima Pelestarian Koleksi Perpustakaan Pasal 23 (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi: a. perawatan; b. pengawetan; c. perbaikan; dan d. reproduksi. (2) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian Keenam Kerja Sama Pasal 24 (1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e berupa: a. pemanfaatan bersama sumber daya; b. fasilitas; dan c. Layanan Perpustakaan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Perpustakaan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain. Bagian Ketujuh Inovasi Pasal 25 (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dapat dilakukan oleh penyelenggara Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Perpustakaan.
15- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. inovasi Tata Kelola Perpustakaan; b. inovasi pelayanan Perpustakaan; atau c. inovasi lainnya. (3) Inovasi Tata Kelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbasis Inklusi dan budaya lokal. (4) Inovasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau penerapan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan. BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bagian Kesatu Sistem Informasi Perpustakaan Pasal 26 Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan Umum, Pemerintah Daerah: a. membangun katalog induk Daerah; b. mengembangkan sistem informasi Perpustakaan Umum; dan c. mengembangkan jejaring Perpustakaan di Daerah. Pasal 27 (1) Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penyelenggara Perpustakaan membangun Sistem Informasi Perpustakaan.
16- (2) Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. terpadu; dan b. terintegrasi. (3) Sistem Informasi Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun sistem jejaring Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (4) Sistem Informasi Perpustakaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sistem informasi Perpustakaan Umum. (5) Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan. Bagian Kedua Perpustakaan Digital Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakaan Perpustakaan Digital. (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh: a. sekolah; b. Masyarakat; c. Kasultanan dan Kadipaten; d. lembaga pemerintahan; dan e. perguruan tinggi. (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.
17- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB V PENGORGANISASIAN Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Perpustakaan di Daerah. (2) Sumber daya manusia bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pustakawan; dan b. Tenaga Teknis Perpustakaan. (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pembinaan dan peningkatan kompetensi; dan b. peningkatan keahlian dan keterampilan manajerial. Pasal 30 (1) Penyelenggara Perpustakaan bertanggung jawab: a. menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan; dan b. merawat sarana dan prasarana Perpustakaan. (2) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (3) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan Pemustaka Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18- BAB VI PENYELAMATAN NASKAH KUNO Pasal 31 (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkan Naskah Kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional secara langsung atau berjenjang. (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui: a. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota; atau b. Perpustakaan Umum. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data yang paling sedikit memuat: a. identitas pemilik; b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno. Pasal 32 (1) Masyarakat yang memiliki buku langka dan/atau Naskah Kuno namun tidak dapat menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan, dapat menitipkan kepada Perpustakaan Umum. (2) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno dan/atau buku langka dapat meminjamkan kepada Perpustakaan Umum untuk dilakukan Digitasi. Pasal 33 Pemerintah Daerah dapat menambah koleksi buku langka dan Naskah Kuno di Perpustakaan Umum Daerah melalui: a. Digitasi hasil peminjaman dari Masyarakat; b. hibah dari Masyarakat; dan/atau c. pembelian.
19- BAB VII FASILITASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KASULTANAN DAN KADIPATEN Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Perpustakaan di Kasultanan dan Kadipaten. (2) Fasilitasi pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelolaan Perpustakaan; b. tenaga Perpustakaan; dan c. sarana Perpustakaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB VIII PROMOSI Pasal 35 (1) Penyelenggara Perpustakaan melakukan promosi secara berkesinambungan untuk: a. meningkatkan citra Perpustakaan; b. meningkatkan apresiasi masyarakat; c. mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan; dan d. peningkatan kegemaran membaca. (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. media cetak; b. media elektronik; c. media dalam jaringan; d. media luar ruang; dan/atau e. bersemuka.
20- BAB IX GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca meliputi: a. penyediaan Bahan Perpustakaan murah dan berkualitas; b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran; c. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau; d. rumah baca; e. bedah buku; f. lomba literasi; g. bercerita; dan h. kegiatan sejenis lainnya. (2) Selain Pemerintah Daerah Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB X DEWAN PERPUSTAKAAN Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Perpustakaan Daerah, yang paling sedikit beranggotakan: a. unsur Pemerintah Daerah; b. wakil organisasi profesi Pustakawan; c. unsur Pemustaka; d. akademisi; e. wakil organisasi penulis; f. sastrawan; g. wakil organisasi penerbit; h. wakil organisasi perekam;
21- i. wakil organisasi toko buku; dan j. tokoh pers. (2) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi: a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan; b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu Layanan Perpustakaan. (3) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepala Perpustakaan Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 38 Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Penyelenggaraan Perpustakaan berupa: a. penyampaian aspirasi, masukan, pendapat, dan usulan melalui penyelenggara Perpustakaan; b. menjaga dan memelihara kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan; c. mendukung upaya penyediaan fasilitas Layanan Perpustakaan di lingkungannya; d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
22- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan/atau f. terlibat aktif dalam Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 39 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Perpustakaan di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Pasal 40 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan terhadap: a. Tata Kelola Perpustakaan; dan b. pelayanan Perpustakaan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi: a. supervisi; b. evaluasi; dan c. pelaporan (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara berkala satu kali setiap tahun. Pasal 41 (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan. (2)
23- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Masyarakat. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan. BAB XIII PENGHARGAAN Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, dan pelestarian serta pendaftaran Naskah Kuno. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, buku, sarana, prasarana atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat. (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB XIV PENDANAAN Pasal 43 Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
24- BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2021 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 1-7/2021 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
25- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN I. UMUM Perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang mampu mengembangkan potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Hal ini sejalan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu Pemerintah Daerah ikut serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Perpustakan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Perpustakaan. Untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan secara optimal dan mengisi kekosongan hukum dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan dalam melaksanakan ketugasannya, sehingga akan terwujud tata kelola dan manajemen Perpustakaan yang lebih berkualitas, professional dan dapat meningkatkan pelayanan serta apresiasi masyarakat.
26- Perpustakaan memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan sesuai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten sarat dengan karsa dan karya khususnya kebudayaan benda yang menjadi ciri khas Daerah seperti naskah-naskah kuno ataupun karya sastra dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk memperkuat jati diri dan menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "pembelajaran sepanjang hayat" adalah pengejaran pengetahuan berkelanjutan, suka rela, dan motivasi diri untuk alasan pribadi atau profesional. Huruf b Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan saran, masukan, dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Perpustakaan. Huruf c Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan Perpustakaan. Huruf d Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional. Huruf e Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dengan memberikan akses
27- seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan Perpustakaan. Huruf f Yang dimaksud dengan "keterukuran" adalah setiap jenis Layanan Perpustakaan terukur dalam hitungan waktu. Huruf g Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah nilai guna bahan informasi yang dimiliki Perpustakaan. Huruf h Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama antara dua lembaga atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan. Huruf i Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah cerminan dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "karakteristik kebudayaan Daerah" adalah keistimewaan atau ciri khas budaya Daerah yang membantu dalam pengenalan sebuah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat melalui proses pembelajaran. Artinya, suatu kebudayaan Daerah merupakan mekanisme dalam mempertahankan pola kehidupan di Daerah. Huruf c Cukup jelas.
28- Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Penyelenggara Perpustakaan Sekolah meliputi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah dan sekolah luar biasa. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Perpustakaan oleh masyarakat antara lain: 1. taman baca Masyarakat; 2. pondok pesantren; 3. Perpustakaan pribadi; 4. organisasi yang bergerak di bidang Perpustakaan dan/atau yang tidak bergerak di bidang Perpustakaan; dan 5. lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang Perpustakaan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat 2) Cukup jelas.
29- Ayat (3) Huruf a Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia meliputi peningkatan pengetahuan dan jumlah penyelenggara Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, di samping Pemustaka yang memanfaatkan fasilitas Penyelenggaraan Perpustakaan yang sudah ada dan meningkatkan jumlah Pemustaka yang menggunakan Layanan Perpustakaan. Huruf b Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan meliputi segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, dalam hal ini, usaha, pembangunan proyek, seperti lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan Penyelenggaraan Perpustakaan. Huruf c Kapasitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan merupakan kemampuan manajerial penyelenggara Perpustakaan Umum yang didasarkan pada Standar Nasional Perpustakaan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Program kerja strategis merupakan bentuk program kerja yang dirancang berdasarkan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan utama Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:
30- 1. penetapan tujuan; 2. komitmen; dan 3. pengembangan strategi kerja yang efektif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Yang dimaksud dengan "rencana strategis" adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia). Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud "pengolahan Bahan Perpustakaan" adalah proses meregistrasi, mendeskripsikan secara bibliografis dan mengklasifikasikan serta memberikan kelengkapan bahan pustaka sehingga menjadi koleksi yang siap dilayankan kepada Pemustaka. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
31- Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan: 1. "pengadaan Bahan Perpustakaan" adalah proses mengadakan Bahan Perpustakaan untuk diseleksi dan diakuisisi menjadi milik perpustakaan yang dapat dilakukan melalui pembelian, penerimaan hibah, dan cara lain yang sah. 2. "pencacahan Koleksi Perpustakaan" adalah proses penghitungan ulang dan pencocokan jumlah koleksi dengan data inventaris koleksi yang dimiliki Perpustakaan. 3. "penyiangan Koleksi Perpustakaan" adalah proses memilih dan mengeluarkan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan kriteria tertentu dengan tujuan perbaikan dan atau penghapusan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "sistem yang baku" adalah sistem pengolahan koleksi perpustakaan yang digunakan dalam penyusunan deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.
32- Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan: 1. "standar nasional" adalah penggunaan sistem baku pengolahan bahan perpustakaan yang disepakati dan sah secara nasional, termasuk didalamnya penentuan tajuk subjek, ketentuan penulisan nama kontributor bahan pustaka, dan ketentuan baku lainnya. 2. Yang dimaksud dengan "standar internasional" adalah penggunaan sistem baku pengolahan Bahan Perpustakaan yang disepakati dan digunakan secara internasional, termasuk di dalamnya penentuan klasifikasi, deskripsi bibliografis, dan ketentuan baku lainnya. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "sirkulasi" adalah layanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan dengan menggunakan sistem dan tata cara yang sudah ditentukan. Yang dimaksud dengan "referensi" adalah kegiatan layanan kepada pemustaka berupa pemberian bantuan rujukan informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui koleksi rujukan atau sumber rujukan lainnya dengan tepat dan cepat. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "tertutup" adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan
33- setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Huruf b Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "standar pelayanan minimal" adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "perawatan (preservation)" adalah kegiatan untuk melestarikan Bahan perpustakaan yang mencakup semua pertimbangan manajerial. Huruf b Yang dimaksud dengan "pengawetan (conservation)" adalah upaya yang mencakup kebijakan pemeliharaan sebagai cara pencegahan dan untuk melindungi bahan Perpustakaan dari kerusakan. Huruf c Yang dimaksud dengan "perbaikan (restoration)" adalah perbaikan yang menyangkut teknik dan pertimbangan
34- terkait untuk memperbaiki bahan Perpustakaan yang rusak. Huruf d Reproduksi mencakup semua aspek alih bentuk melalui: 1. terjemahan (translasi); 2. alih aksara (transliterasi); 3. alih suara ke tulisan (transkripsi); dan/atau 4. alih media (transmedia). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "lembaga lain" antara lain: 1. taman baca masyarakat; 2. Perpustakaan sekolah; 3. Perpustakaan desa; 4. Perpustakaan Khusus; 5. pondok pesantren; 6. organisasi yang bergerak di bidang Perpustakaan dan/atau yang tidak bergerak di bidang Perpustakaan; dan 7. lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang Perpustakaan. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "Inovasi tata kelola Perpustakaan" merupakan segala bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam penyelenggaraan dan tata kelola perpustakaan.
35- Huruf b Yang dimaksud dengan "Inovasi pelayanan Perpustakaan" merupakan segala bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktifitas pemberian jasa layanan kepada pemustaka. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "budaya lokal" adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat atau kearifan lokal masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 26 Huruf a Yang dimaksud dengan "katalog induk Daerah" adalah kumpulan katalog Perpustakaan di Daerah yang digabungkan oleh Perpustakaan Umum menjadi sistem katalog terintegrasi untuk digunakan sebagai gerbang penelusuran koleksi semua Perpustakaan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "jejaring Perpustakaan di Daerah" adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimasud dengan "terpadu" adalah kegiatan menyatukan seluruh proses yang ada di Perpustakaan mulai dari inventaris bahan Perpustakaan, pengolahan, pelayanan, pelestarian dalam satu sistem informasi Penyelenggaraan Perpustakaan.
36- Huruf b Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah kegiatan menyatukan seluruh sistem informasi Penyelenggaraan Perpustakaan dari semua jenis penyelenggara Perpustakaan menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan dikoordinasikan oleh Perpustakaan Umum. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "buku langka" adalah buku yang dibedakan berdasarkan waktu penerbitan, keterbatasan edisi/cetakan, atau kepentingan sejarahnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.
37- Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Promosi secara bersemuka dilakukan melalui tatap muka. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas.
38- Pasal 43 Huruf a Yang dimaksud dengan "anggaran pendapatan dan belanja Daerah" termasuk juga dana keistimewaan. Huruf b Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain: 1. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; 2. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responcibility); 3. kerja sama yang saling mendukung; dan/atau 4. bantuan luar negeri yang tidak mengikat. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1