MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 / PMK.03/ 2020 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Ei l
Menetapkan 2 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6366); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. Wajib Pajak adalah a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3 - d. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. f. g. h. i. j. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional; Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional; Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional; Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan .Penyeberangan Nasional; Badan Usaha Angkutan Udara Nasional; pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
k. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum; l. \ Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan m. pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. 3. Surat Keterangan Tidak Dipungut, yang selanjutnya disingkat SKTD, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan/atau pemanfaatan ' Jasa kena Pajak terkait alat angkutan tertentu. 4. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan, yang selanjutnya 5. 6. disingkat RKIP, adalah daftar alat angkutan tertentu yang direncanakan untuk diimpor dan/ atau diperoleh, yang digunakan untuk memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN. Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan adalah laporan yang memuat informasi realisasi impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN. Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, yang selanjutnya disingkat SKTD Pengganti, adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk mengganti SKTD dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SKTD. ft f-
4 - 7. 8. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia 9. yang menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, yang menggunakan kapal untuk kegiatan memuat dan mengangkut, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan antara lain jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. 10. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan perhubungan. pemerintahan di bidang 11. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 12. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian hukum Indonesia yang Umum adalah badan h 1
5 - mengusahakan sarana perkeretaapian umum berupa kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel dan telah memiliki usaha yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. I surat izin dari Menteri 13. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan, serta telah memiliki usaha yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. dari Menteri surat izin Umum adalah badan hukum Indonesia BAB II PERSYARATAN Pasal 2 Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN meliputi: a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara ; Republik Indonesia; b. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan : pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara
c. d. e. f. g. 6 - Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut; kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; pesawat udara dan suku cadangnya alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; serta suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan pemeliharaan prasarana perkeretaapian, yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Perkeretaapian Umum; dan dan serta Penyelenggara Prasarana komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang Badan Usaha digunakan untuk pembuatan: 1) kereta api; 2) suku cadang kereta api;
7 - 3) pejralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan kereta api; dan/atau 4) prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. Pasal 3 Alat angkptan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN meliputi: a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diserahkan kepada b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kapal : angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkaing, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran, dan alat keselamatan manusia, yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Nasional Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, Jasa Kepelabuhan dan sesuai dengan kegiatan usahanya; c. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; d. suku eadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang /6
8 - diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan Pesawat Udara kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; e. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan pemeliharaan prasarana perkeretaapian, yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan dan serta f. komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan: 1) kereta api; 2) suku cadang kereta api; 3) peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan kereta api; dan/atau 4) prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. Pasal 4 Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean tidak dipungut PPN meliputi: a. jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang meliputi: 1) 2) jasa persewaan kapal; jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan i
9 - b. 3) jasa yang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi: jasa persewaan pesawat udara; dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara; 3) jasa yang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi: jasa persewaan pesawat udara; dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara; jasa perawatan dan perbaikan kapal; 1) dan c. jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum. Pasal 5 Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu yang atas pemanfaatannya tidak dipungut PPN meliputi jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional. Pasal 6 (1) Fasilitas tidak dipungut PPN atas: a. b. impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf g; atau penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf f, diberikan dengan menggunakan SKTD. (2) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan. (3) Fasilitas tidak dipungut PPN atas: a. b. impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f; penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; c. penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau / A
10 - d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, (4) diberikan dengan menggunakan SKTD. SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan SKTD yang berlaku untuk periode: a. sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun impor, perolehan, dan/ atau takwim dilakukan pemanfaatan, permohonan untuk dalam hal memperoleh SKTD diajukan sebelum tahun takwim dimaksud; atau b. sejak tanggal penerbitan SKTD sampai dengan 31 Desember tahun penerbitan SKTD, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKTD diajukan dalam tahun takwim dimaksud. (5) SKTD untuk pemberian fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, dilampiri dengan RKIP. (3) huruf a dan (6) Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu, atau yang melakukan pemanfaatan atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu harus memiliki SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, menerima penyerahan, dan/atau melakukan pemanfaatan. Pasal 7 (1) Wajib Pajak diberikan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) (1) 1 1 - b. tidak mempunyai utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak maupun cabangnya terdaftar, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur p;embayaran sesuai tersebut pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki kegiatan usaha utama pengusaha di bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggara jasa kepelabuhan atau penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dalam hal pemohon SKTD merupakan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional; dan Kepelabuhan dan d. telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/ atau Perolehan atau laporan realisasi RKIP, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak berlaku dalam hal pemohon SKTD merupakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c. BAB III TATA CARA Pasal 8 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf m mengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. / £
12 - (2) Permohonan SKTD yang disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagairaana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi: a. Nomor Pokok Wajib Pajak; b. c. jenis usaha; nama dan/atau jenis barang; kuantitas barang; d. e. Nilai Impor, dalam hal impor atau harga jual, dalam hal penyerahan; f. g. PPN yang terutang; informasi terkait dokumen pemesanan barang, dokumen pengiriman, dan/atau dokumen pembayaran; h. identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d dan huruf m; i. nomor kontrak atau surat perintah keija, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d; j. nomor dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf m; dan k. identitas pengurus yang mengajukan permohonan atau pejabat dengan jabatan minimal setingkat administrator yang mengajukan permohonan dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak: a. menerbitkan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan, dalam hal Wajib Pajak telah
13 - memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 8 ayat (2); atau b. tidak memproses permohonan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dan/atau Pasal 8 ayat (2), secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak, segera setelah permohonan disampaikan. (4) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Wajib Pajak harus menyampaikan dokumen pendukung secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar dengan menunjukkan asli dokumen, paling lambat 7 (tujuh) hari tempat kerja setelah tanggal penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. fotokopi dokumen : invoice; 1) 2) Bill of Lading, Air Way Bill, atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; 3) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan 4) pembayaran atau dokumen pengakuan utang dalam hal melakukan impor alat angkutan tertentu; b. fotokopi dokumen: 1) pemesanan barang; 2) i proforma invoice; dan/ atau 3) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan, dalam hal menerima penyerahan alat angkutan tertentu; c. fotokopi dokumen penunjukan berupa kontrak atau surat perintah kerja, dalam hal impor dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d; 4 4
1 4 - d. fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf m; dan/atau e. surat kuasa khusus, dalam hal Wajib Pajak, untuk mengajukan seorang menunjuk permohonan SKTD. kuasa (6) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar yang iditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap sah apabila ditandatangani oleh: a. pejabat yang berwenang dengan jabatan minimal setingkat administrator, untuk permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c; atau pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk permohonan SKTD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d dan huruf m. (8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada b. ayat (6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak: a. menerbitkan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (7); atau
15 - b. menerbitkan dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), dan/atau Pasal 8 ayat (7), surat penolakan, dalam: jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap. (9) SKTD :sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (8) huruf a diterbitkan atas sebagian atau seluruh alat angkutan tertentu sebagaimana yang dimohonkan, yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN. (10) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan SKTD atas penyerahan alat angkutan tertentu, SKTD diterbitkan atas bagian PPN yang belum dipungut. (11) Wajib Pajak haras bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6). Pasal 9 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e sampai dengan huruf 1, mengajukan permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. (2) Dalam hal permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atas impor dan/ atau perolehan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, permohonan SKTD dilampiri dengan RKIP. (3) Permohonan SKTD yang disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haras memuat informasi: a. Nomor Pokok Wajib Pajak; b. jenis usaha; /
16 - c. nomor perikanan, izin usaha angkutan laut, izin usaha izin penyelenggaraan pelabuhan, izin d. usaha angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan, izin usaha penyelenggaraan sarana dan/atau izin usaha prasarana perkeretaapian umum; identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam izin usaha angkutan udara, hal pemohon adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j; e. nomor perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j; f. jenis Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan permohonan SKTD; g- h. periode yang diajukan permohonan SKTD; dan identitas pengurus yang mengajukan permohonan SKTD. (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak: a. menerbitkan SKTD, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3); b. atau tidak memproses permohonan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 9 ayat (3), otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal secara Pajak, segera setelah permohonan disampaikan. (5) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan sebagaimana (4) huruf a, Wajib Pajak harus dimaksud pada ayat menyampaikan dokumen pendukung secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar dengan menunjukkan asli dokumen, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. I 4
17 - (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. fotokopi surat perizinan berusaha yaitu izin usaha angkutan laut, izin usaha perikanan, izin usaha angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan, dalam hal impor dilakukan dan/ atau penyerahan diterirna oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 1 angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan penyelenggaraan pelabuhan, huruf h; b. fotokopi surat izin usaha atau kegiatan angkutan impor dilakukan dan/ atau penyerahan diterirna oleh Wajib Pajak sebagaimana udara, dalam hal c. dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf i; fotokopi surat izin penyelenggaraan sarana dan/ atau prasarana perkeretaapian umum, dalam hal impor dilakukan dan/ atau penyerahan diterirna oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 d. e. huruf k dan huruf 1; fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal impor dilakukan dan/ atau penyerahan diterirna oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j; dan surat kuasa khusus, dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD. (7) Dalam; hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6). izin / ? /y
18 - (8) Permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap sah apabila ditandatangani oleh pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (9) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar: a. menerbitkan SKTD, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (8); atau b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan/atau Pasal 9 ayat (8), dalamjjangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap. (10) Dalam hal permohonan SKTD diajukan atas impor dan/ajtau perolehan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, SKTD ;sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (9) huruf a diterbitkan dengan dilampiri RKIP atas seluruh atau sebagian alat angkutan tertentu yang terdapat dalam RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan persetujuan untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN. (11) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan SKTD atas penyerahan dan/atau pemanfaatan, SKTD diterbitkan atas bagian PPN yang belum. dipungut. (12) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7).
19 - Pasal 10 (1) WajibiPajak dapat menyampaikan dokumen pendukung melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5), dalam hal terjadi keadaan kahar antara lain peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. (2) Kewajiban penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling, lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penetapan keadaan kahar atau penetapan keadaan tanggap darurat. Pasal 11 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan lampiran SKTD sebagaimana RKIP yang menjadi dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak. (2). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP, dalam hal terdapat: a. perubahan, penambahan, atau pengurangan jenis alat angkutan tertentu; b. penambahan atau pengurangan jumlah alat angkutan tertentu; perubahan, pelabuhan, dalam hal impor; dan/atau perubahan, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, dalam hal penyerahan. (3) Berdasarkan permohonan perubahan RKIP sebagaimana pengurangan atau penambahan, c. penambahan, atau pengurangan d. dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak: RKIP perubahan, a. menerbitkan dalam hal seluruh atau sebagian permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atau / 4
20 - b. tidak memproses permohonan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak,: segera setelah permohonan disampaikan. (4) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (5) Berdasarkan. permohonan perubahan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan memberikan keputusan berupa penerbitan: a. RKIP perubahan, dalam hal permohonan memenuhi seluruh atau sebagian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atau I b. penolakan dengan menyebutkan alasan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), paling ' lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. (6) RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a harus dimiliki sebelum pengajiuan pemberitahuan pabean impor dan/ atau menerima penyerahan. (7) RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a: a. merupakan pengganti atas RKIP sebelumnya dan menjadi lampiran dari SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10); dan b. memuat daftar seluruh alat angkutan tertentu yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN. /* 4
21 - (8) Penerbitan RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan tanpa mengubah SKTD yang masih berlaku. Pasal 12 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah diterbitkan SKTD yang dilampiri RKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), harus Impor dan/atau Perolehan secara elektronik melalui laman Direktorat menyampaikan Laporan Realisasi Jenderal Pajak. (2) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. (3) Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk periode sesuai dengan masa berlakunya SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun (4), dan (4) takwim berikutnya. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan impor dan/ atau perolehan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN, Laporan tetap harus Impor dan/ atau Perolehan Realisasi disampaikan. Pasal 13 (1) (2) Dalam hal terdapat kesalahan penerbitan SKTD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKTD Pengganti. Penerbitan SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada (:1) dilakukan secara jabatan atau berdasarkan ayat permohonan Wajib Pajak. /
22 - (3) Kesalahan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kesalahan kekeliruan tulis, kesalahan hitung, penerapan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan, pada SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (8) huruf a; dan b. kesalahan tulis pada SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 9 ayat (9) huruf a. (4) Permohonan penggantian SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tertulis, secara dengan disertai alasan terdaftar penggantian dan harus dilampiri SKTD yang telah diterbitkan. (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama ayat Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan memberikan keputusan berupa penerbitan: a. SKTD Pengganti, dalam hal permohonan disetujui; b. atau surat penolakan dengan menyebutkan alasan, dalam hal permohonan tidak disetujui, (6) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal mulai berlakunya SKTD yang dilakukan penggantian. (7) Atas penerbitan SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang- undangan pada saat penerbitan SKTD. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutang pada terutang sesuai saat dilakukannya impor atau saat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) a A
23 - (9) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan. Pasal 14 (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan namun tidak lengkap dokumen pendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD. (2) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang berhak bahwa Wajib Pajak tidak menunjukkan memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN yang terdapat dalam 1 SKTD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD. (3) Atas pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) (5) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat lain yang Setoran Pajak atau sarana administrasi disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti 4?7
24 - Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada (5) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan ayat peraturan perundangan-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan. Pasal 15 (1) PPN terutang atas impor dan/ atau perolehan alat angkutan tertentu yang telah mendapat fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f wajib dibayar, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu tersebut: a. b. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya. (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar kembali PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal: a. alat angkutan tertentu tersebut dipindahtangankan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau antar cabang; atau b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h melakukan. pemindahtanganan kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, dan/ atau kapal tongkang untuk digantikan dengan kapal dalam jenis yang sama dengan ukuran atau kapasitas yang lebih besar, yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. (3) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai / 4
25 - dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya. (4) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh: a. Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; atau b. Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f. (5) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai (6) dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya. PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (7) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat lain yang Setoran Pajak atau sarana administrasi disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPN yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat dikreditkan. pembayaran (8) Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam keadaan kahar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. Pasal 16 (1) Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal: a. Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu, menerima penyerahan alat angkutan tertentu, melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dan/ atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan
26 - tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN sebelum memiliki SKTD; b. Wajib Pajak melakukan irapor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, melebihi jumlah alat angkutan tertentu yang disetujui dalam SKTD untuk setiap impor atau penyerahan atau jumlah yang disetujui dalam RKIP atau RKIP perubahan; atau c. Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan barang dengan menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, yang tidak termasuk dalam jenis alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN atas impor atau perolehannya. (2) (3) (4) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada terutang sesuai saat dilakukannya impor atau saat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dan huruf c disetorkan ke Kas Negara dengan atau sarana menggunakan Surat Setoran Pajak administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada (3) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan ayat peraturan perundangan-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan. (1) Pasal 17 Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menerbitkan: a. Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (2); dan/atau
27 - b. surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal kewajiban pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) tidak dipenuhi. Pasal 18 (1) Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu 2, hams dimaksud dalam Pasal sebagaimana mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN pada dokumen pemberitahuan pabean di bidang impor. (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan: a. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi tidak dipungut PPN dan dasar pemberian fasilitas diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 50 TAHUN 2019". (4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diserahkan terdapat dalam SKTD yang dimiliki oleh pihak yang menerima penyerahan. (5) Pengusaha yang telah mendapatkan SKTD dan luar melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak wajib memungut dan menyetor PPN terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut. /*
28 - Pasal 19 (1) Alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f, serta Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dokumen berupa contoh format: a. b. c. permohonan SKTD untuk setiap impor atau penyerahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), tercantum dalam Lampiran huruf B, permohonan SKTD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), tercantum dalam Lampiran huruf C, RKIP yang dilampirkan pada permohonan SKTD (2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat tercantum dalam Lampiran huruf D, SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau 1 d. e. f. g- h. penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (8) huruf a, serta tata cara penatausahaan SKTD untuk setiap impor atau penyerahan, tercantum dalam Lampiran huruf E, SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 9 ayat (9) huruf a, serta tata cara penatausahaan SKTD, tercantum dalam Lampiran huruf F, RKIP yang menjadi lampiran SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), tercantum dalam Lampiran huruf G, SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantum dalam Lampiran 13 ayat (5) huruf a, huruf H, surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 iayat (8) huruf b, Pasal 9 ayat (9) huruf b, Pasal 11 ayat (5) huruf b, dan Pasal 13 ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran huruf I,
29 - i. RKIP perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran huruf J, J - Impor dan/atau Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf K, Laporan Realisasi k. Surat Pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf L, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), dan Pasal 16 ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Permohonan SKTD yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, namun belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.03/ 2015. Pasal 21 (1) SKTD yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.03/ 2015, tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKTD tersebut. (2) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan dan berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor berdasarkan 193/ PMK.03/ 2015, ketentuan terkait penggantian atau / 4
30 - pembatalan SKTD mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 22 (1) Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.03/ 2015, perubahan RKIP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian permohonannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 193/ PMK.03/ 2015. dan mengajukan permohonan (2) Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/ 2015, perubahan RKIP setelah berlakunya Peraturan Menteri dan mengajukan permohonan ini, pengajuan dan penyelesaian permohonan perubahan RKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Wajib Pajak yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.03/2015, menyampaikan laporan RKIP sesuai dengan Peraturan Menteri ini. Pasal 23 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.03/ 2015, dianggap sudah mengajukan permohonan SKTD atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dan diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
31 - BABY KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/ PMK.03/ 2015 tentang Tata Cara Pajak Pertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan kepada Pihak Lain Baik Sebagian atau Seluruhnya serta Pengenaan Sanksi Pembayaran Kembali atas Keterlambatan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Pertambahan Nilai b. Tahun 2015 Nomor 1537); dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.03/ 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1538), atas Impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
32 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 407 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. t. Kepala Bagian Administrasi Kementerian & <* 5
e>R°
TITIW KRISNIATI NIP . 19730115 199803 2 002
LAMPIRAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASAICENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 41 /PMK.03/2020 A. ALAT ANGKUTAN TERTENTU I. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan kepada dan Digunakan oleh Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional a. Kapal Angkutan Laut, Kapal Angkutan Sungai, Kapal Angkutan Danau dan Kapal Angkutan Penyeberangan, Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pandu, Kapal Tunda, dan Kapal Tongkang: NO. NAMA BARANG 1 . 2. 3. 4. Kapal Angkutan Laut Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Ikan, untuk Kapal menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan Kapal Pandu termasuk kapal Penangkap 5 . Kapal Tunda 6. Kapal Tongkang b. Alat angkutan di bawah air, yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian bidang urusan yang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. pemerintahan di menyelenggarakan
34 - c. Suku Cadang, Alat Perlengkapan Kapal, Alat Keselamatan Pelayaran, dan Alat Keselamatan Manusia: NO. KELOMPOK NAMA BARANG I. HULL PART 1 2 3 Hull Equipment Deck Machinery Accommodation Hatch and Manhole Mast Post Rigging Anchoring and Mooring Life Saving Equipment and Boat Davit Awning and Canvas Work Ladder and Stair Way Rail Stanchion and Davit Skylight and Removable Plate Gate Hole Ramp Door Parts for Windlass Mooring Winch Capstan Boat Winch Steering Gear Lift Handling Hoist Handling Crane Derrick Bow Thruster Hydraulic Pump Unit Refrigerating Plant Bulkhead Lining and Ceilings Deck Covering Insulation Door Side Scuttle and Window Sanitary Equipment Commissary Equipment 4 Painting and Cathodic Protection Marine Paints Cathodic Protection Marine Growth Prevention System Impress Current Cathodic Protection 5 Ventilation and Air Conditioning Shift Air Conditioning System Mechanical Ventilation Natural Ventilation 6 Hull Piping System Water Ballast System Ballast Control System Fuel Oil Filling and Transfer Line Deck Wash System /4
NO. 7 II. 8 9 10 1 1 12 KELOMPOK Navigation Equipment MACHINERY PART Main Propulsion Unit Shafting and Propeller Steam and Generating Plant Electric Generating Plant Condensing Equipment 35 - NAMA BARANG Bilge and Scupper Water Service System Steam and Exhaust Piping System Fire Fighting System Compressed Air System Voice Tube Navigation Equipment Communication Equipment Flag and Book Distress Signal Navigation Light Magnetic Compass Gyro Compass Steering Control Doppler Sonar Echo Sounder Radar System Radio Direction Finder Decca Navigator Loran C Receiver Central Clock System Horn Control System Window Wiper Anemometer and Anemoscope Loading Computer Parts and Equipment for Main Eropulsion Diesel Main Propulsion Steam/ Gas Turbine Shafting Breaking Stern Tube Propeller and Its Accessories Clutch and Gearbox Parts and Equipment for Steam Generating Plant Fitting and Accessories Uptake and Funnel Burner Control Parts and Equipment for Main Generator Engine/Turbine Auxiliary Generator Engine/Turbine Emergency Generator Engine Part for Main Condenser Auxilary Condenser /*
NO. 13 14 15 16 17 KELOMPOK Pumps Air Compressor, Reservoir and Fan Heat Exchanger Machinery Piping System Valve 36 - NAMA BARANG Main Condenser Vacuum Pump Gland Exhaust Fan and Gland Steam Condenser Parts and Equipment for Main Feed Water Pump Centrifugal Pump Axial Pump Rotary Pump Reciprocating Pump Parts and Equipment for Main/ Auxiliary Starting Air Compressor Control and Ship Service Air Compressor Emergency Starting Air Compressor Air Reservoir Force Draft Fan Gland Exhaust Fan Boiler Hood Exhaust Fan Control Air Dryer Parts and Equipment for Feed Water Heater Lubricating Oil Cooler Drain Cooler Fuel Oil Heater Fresh Water Cooler Distilling Plant And Other Heat Exchanger of Machinery's Accessory Main Auxiliary Steam System Drain and Condensate System Feed Water System Fuel Oil Filling Transfer and Service System Lubricating Oil System Sea Water Service System Starting Control and Service Air System Bilge Water System Valve for Sea Water System Feed Water Fuel Oil Lubricating Oil Condensate Fresh Water and Air Pressure Safety Valve Pressure Vacuum/ Relief Valve
NO. 18 19 III. 20 21 22 23 KELOMPOK Automatic Remote Control and Instrumentation Others ELECTRIC PART Lighting equipment Interior Communication Equipment Radio Equipment Electric Cable and Tools 37 - NAMA BARANG Navigation Control Engine Monitoring System Cargo Monitoring System Steam Plant Monitoring System Miscellaneous Devices Fire and Gas Detector Fire Fighting Apparatus Related Instrumentation and Control Engine Handling Hoist Environment Protection Equipment Heating Coil Purifier Electric Ship Light Emergency Light Portable Lamp Switch Receptacle and Combination Outlet Box Parts for Common Battery Automatic Exchange Telephone System Loudspeaking System General Alarm Fire Alarm Halon/ CQ2 Alarm Transceiver System Engine Order Telegraph Shaft Revolution and Rudder Angle Indicator Radio Telegraph and Telephone Lifeboat Portable Radio Equipment Radio Beacon Vhr Radio Telephone Satellite Communication System Weather Facsimile Antenna Multicoupler Ships Telephone Broadcasting Radio Receiver Television Receiver and Antenna Stereophonic Tape Player Electric Cable and Its Related Accessories Switchboard Batery Charging System Electric Motor and Motor Control
NO. IV. 24 25 V. V. 38 - KELOMPOK NAMA BARANG Group Starter Panel Main Emergency Switchboard CARGO PART Cargo handling machinery Cargo Control and Instrumentation Parts for Cargo Handling Machinery, Such as: Cargo Hose Cargo Pump Cargo Heater - Cargo Measuring Equipment Inert Gas Generator Plant Tank Cleaning Equipment Butter Worth Heater Self Unloading Cargo Control System Pressure and Temperature Measurement Cargo Tank Liquid Level Indicator and Alarm System Portable Cargo Measurement System SISTEM PERSENJATAAN Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air yang yang diimpor menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diperoleh kementerian ALAT PENANGKAPAN IRAN Alat penangkapan ikan yang melekat pada kapal penangkap ikan
39 - II. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan Kepada dan Digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Usaha Angkutan Niaga Nasional a. Pesawat Udara: NO. NAMA BARANG 1. Pesawat Udara b. Suku Cadang, Alat Keselamatan Penerbangan dan Alat Keselamatan Manusia, Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan: NO. 1. 2 3 4 KELOMPOK Rangka Cadang Suku Pesawati Komponen pesawat perlengkapan dan udara brake unit, wheel kursi, assy, landing gear, dll Ban luar dan dalam pesawat udara (baru dan vulkanisir) Mesin torak pesawat udara dan suku cadangnya Mesin turbin pesawat udara cadangnya, suku dan baling-baling ARTICLE Parts, and Airframe component, accessories composite Aircraft related Aircraft New Tires, Retreated Tires and Tubes, Pneumatic of Rubber Aircraft Reciprocating Engine Related Parts jet gas Aircraft engine, and related parts, propeller Gasoline, and and turbine, 5 pendorong Mesin pesawat udara dan suku cadangnya roket Rocket Engine and Related Parts 6 Mesin bantu pesawat udara dan suku cadangnya Aircraft Auxiliary Power Unit (APU) and related parts 7 Perlengkapan mesin terbang untuk jenis mesin torak, turbin, jenis mesin mesin jet, mesin roket dan mesin bantu gas Engine Accessories of Aircraft Reciprocating Engine, Gas Turbine Engine, Jet Engine, Rocket Engine, and Auxiliary Power Unit (APU) 8 Bantalan-bantalan gesekan tanpa penopang anti Bearing Unmounted Anti Friction 9 Bantalan-bantalan tanpa penopang luncur Bearing Plain Unmounted 10 Bantalan-bantalan dengan penopang Bearing Unmounted
40 - NO. 1 1 KELOMPOK pendingin dan alat Alat pendingin udara, peralatan peralatan pemanas dan tekanan udara ARTICLE Air Refrigerator Conditioning, Heating and Pressuizing Equipment for Aircraft and 12 Kipas, peralatan sirkulasi udara dan peralatan peniup angina untuk pesawat udara Fans, Air Circular and Blower Equipment for Aircraft 13 14 15 16 17 18 Alat pemadam kebakaran dan pesawat perlengkapannya dan Peralatan keselamatan untuk pesawat beserta udara perlengkapannya sistem Peralatan dan instalasi perlengkapannya, rak serbet katup dispenser pembersih bowl ruang Peralatan pemanas dan tangki penyimpanan air panas untuk pesawat udara selang untuk Pipa pesawat udara Macam-macam sambungan pipa selang yang terbuat dari karet dan metal untuk pesawat udara Sekrup udara kemanan untuk pipa dan dan Fire Fighting and Equipment and Related Accessories Safety Equipment Accessories and and Rescue Related and Plumbing Accessories Dispenser Towel Rack, Flush Valve, Sink Fictures Space Heating Equipment and Domestic Water Heater Storage Tanks for Aircraft Pipe and Tube for Aircraft House and Tubing for Aircraft for Miscellaneous House, Pipe and Tube for Aircraft Fitting 19 20 Baut 2 1 22 23 24 25 26 Baut Tanam Mur dan Ring Kunci Paku dan Pasak Paku Keling Alat-alat pengencang Material untuk Packing dan Gasket Screws Bolds Studs Nuts and Washer Nails, Keys and Ping Rivets Fastening Devices Packing and Gasket Material 27 Bermacam-macam pegas 28 29 Ring, Shim and Spacer Peralatan Komunikasi Radio termasuk dan sistem video entertainment untuk pesawat udara Peralatan radio dan navigasi untuk pesawat udara Televisi, 30 Cod, Flat, and Wire Spring Rings, Shims and Spacer Television and Radio including Communication Video Entertainment System Navigation and Radio Equipment for Aircraft 31 komunikasi Peralatan dalam pesawat udara di Handset, Intercommunication and publik address system such as Microphone and Speakers for Aircraft
_ 41 - NO. 32 KELOMPOK ARTICLE Radar Equipment for Aircraft Peralatan Pesawat Terbang Modul-modul elektronik radar untuk Electronic Modules Tabung Antennas Wave Guide and Related Equipment 33 34 Antenna, Gelombang Penghantar beserta peralatannya Konduktor Serat Optik Kabel Serat Optik Rakitan: Kabel Serat Optik 35 36 37 Fibre Optic Conductors Fibre Optic Cables Fibre Optic Assemblies and Harnesses Fibre Optic Devices Fibre Optic Interconnect Fibre Optic Accessories and Supplies Cables Peralatan Serat Optik Sambungan Serat Optik Perlengkapan Serat Optik dan Suku Cadangannya 38 39 40 41 42 43 Perangkat Serat Optik Motor Listrik Generator, Starter Generator dan suku cadangnya untuk pesawat udara Fibre Optic Kits and Sets Motors Electrical Generators Starter Generator, Electrical Parts for Aircraft and 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Fuel Cell Power Unit beserta dan komponen perlengkapannya Alat Pengubah Arus Listrik, berputar maupun yang tidak berputar Baterai Pesawat Udara yang dapat dilsi kembali Pesawat Lampu-larapu Udara, Ballast, Pegangan Lampu, dan perlengkapannya Starter Alarm Pesawat dan Sistem Signal Instrument Kokpit Instrument Pesawat Udara Pengontrol Peralatan Otomatis seperti Komputer dan Pengendali Suku Cadangannya Instrumen mesin Alat Ukur Instrumen Cairan dan Gas serta Alat Ukur Mekanis navigasi Pesawat di Power Fuel Component an Accessories Cell Unit Converters, Electrical Rotating and Non-Rotating Batteries, Rechargeable Electrical Vehicular, Light Fibers, Electrical and Portables, Hand Lighting Equipment, Electrical Lamp Holder, Ballast, Lamp related Starters Accessories Aircraft Alarm and Signal System Cockpit Instrument Flight Instrument Automatic Pilot Machine such as Roll, Yaw and Pitch Computer and Aircraft Gyro and Related Parts Engineer Instrument Liquid and Gas Flow, Liquid Level and Mechanical Motion and Measuring Instrument and its Navigational 54 Instrumen Pengukur dan Pengendali Tekanan, Suhu, dan Kelembapan Pressure, Humidity, Measuring Controlling Instrument Temperature, and
42 - NO. 55 Perlengkapan Kabin, Kursi, Lapos Pesawat KELOMPOK Kursi, untuk Sarung Dinding Udara ARTICLE Household furnishing, Seat Cover, Wallpaper for Aircraft 56 Tiray, Krey dan Gardin pada Pesawat Udara Draperies Shades for Aircraft Awnings and 57 58 Peralatan Dapur Pesawat Udara (Pemanas, Pembuat Kopi, Pendingin dan lain- lain) beserta perlengkapan pelayanannya Kontainer Khusus Pesawat Terbang, Pengikat Kargo dan Peralatannya Food Cooking, Baking and (Oven, Serving Equipment Coffee Maker, Refrigerator, etc) for Aircraft Specialized Shipping, Stroge Container, Cargo Tie Down and Equipment 59 Bermacam-macam bukan Pabrikan untuk Suku Cadang bahan Metal Miscellaneous, Non-Metallic Materials fabricated, 60 Batang dan Batang Kecil dan Besar dari Baja Bars and Rods, Steel alumunium Iron and 61 Papan-papan dan Tanda-tanda Identifikasi Sign, Identifications, Plates 62 Alat-alat Ukur Presisi untuk Pesawat Udara Precision Tools for Aircraft and Measuring 63 64 dan Peralatan Pelatihan Pendukung Penerbangan, Teknisi dan Awak cabin, beserta Suku Cadangannya Peralatan untuk Perawatan Perbaikan Khusus dan Pesawat. Udara Simulasi Training Aids and Operation Training Devices and Related Parts Aircraft Maintenance Repair Equipment and Specialize Shop 65 Peralatan Khusus untuk Pengukuran dan Pengetesan Elektronik Pesawat Terbang Electrical Properties Measuring Testing Instruments and Electronic and 66 Motor Pembilas Flush Motor 67 68 Cat, Pernis, Senyawa Perekat, Perekat dan Produk terkait Oli, Gemuk, Pelumas dan Hidraulik Varnishes, Paints, Sealing Compound, Adhesives and Related Products Oil, Greases, Lubricating and Hydraulic 69 Sabung, Agen Pembersih dan Produk Terkait Soap, Cleaning Agent and Related product / /
NO. 70 71 72 43 - KELOMPOK Buku, Regulasi, Instruksi Manual, Peta Aeronautika lain yang dan Publikasi mendukung Software Perawatan dan Perbaikan khusus untuk Pesawat Udara sistem Senjata dan persenjataan yang melekat pada pesawat udara yang atau diperoleh diimpor yang kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan, Tentara dan Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia di Indonesia, ARTICLE Book, Regulation, Instruction manuals, Aeronautical Maps and Other publication Aircraft Maintenance Repair Software and Specialize Shop
III. 44 - Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan kepada dan Digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum a. KeretaApi: NO. NAMA BARANG 1. Kereta Api b. Suku Cadang, Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan, serta Prasarana Perkeretaapian: NO. KELOMPOK NAMA BARANG I. A. A1 Sarana Kereta Api Lokomotif Komponen/ Suku Cadang Mesin Lokomotif 1. Lokomotif Diesel Electric DC/ DC 2. Lokomotif Diesel Electric AC/ DC 3. Lokomotif Diesel Electric AC/AC 4. Lokomotif Listrik 5. Lokomotif Diesel Hidrolik/ DH 1. Sub Kelompok Mekanisme Engine Main Frame Assembly Main Frame Equipment List Balance Shafts, Idler Shafts & Gears Camshaft, Crossheads, Gear & Bearings Sectional Cover, Crankcase Inspection Opening Cover, Generator End Main Frame Crankshaft & Main Bearings Switch, Pressure Timing Plate Fuel Linkage and Governor Drive Drive, Governor Fuel Control Linkage Lever, Fuel Linkage Governor, Over speed Over speed Extension Link Over speed Trip Device Engine Control Governor Equipment List Engine Control Governor Electric
NO. KELOMPOK 45 - NAMA BARANG Engine Control Governor Mekanik Governor Mounting Linkage, Engine Control Engine (ECM) Fuel Oil, Lube Oil Piping Equipment List Fuel Oil, Lube Oil, Water Piping & Fuel Filter Pressure Bias Governor Air Line Kit Pump 85 Motor, Fuel Booster Plant Mounting Power Equipment List Alternator-Generator Alignment & Power Plant Mounting Forward Equipment List Forward End Cover with Lube Oil Pump Drive Water Crankcase Vibration Damper Pump & Connection Water Pump, Gear & Mounting, Lube Oil Valve Lube Oil Relief Power Assembly Equipment List Connecting Rod Cylinders, Push Rods 85 Rocker Assemblies with Fuel Pump Mounting Nozzle, Fuel Injection Piston & Rings Pump, Fuel Injection Turbocharger And Intercooler Exhaust Stack 8c Installation Inlet & Discharge Water Header Intercooler & Air Manifold Turbochanger Rotor Turbochanger Installation Water 85 Lube Oil Piping Manifold Equipment List Manifold, Exhaust Turbochanger Assembly Intercooler Assembly & Control Module End Cover Drive, Breather Pump Intake
NO. KELOMPOK 46 - NAMA BARANG Crank Case Assembly Gear Case Assembly Cover Front End Cover Crank Case Inspection Dipstick Assembly Mental Mesh/ Oil Charge/ Main Bearing Chamshaft Gear Drive Chamshaft Assembly- Bearing Pin Crank Shaft Assembly Timing Gear Balance Shaft/ Idler Shaft & Gears Cylinder Liner Assembly Connecting Ro Assembly Piston Assembly Cover Wilo Hub Jacking Ring Pump/ Gear & Mounting Lube Oil Filter Breather Cylinder Head Prechamber Rocker Support Valve Governor Assy Over Speed Governor V-Belt Ring Seal Screen Sleeve Dca Liquid Gasket Test Kit Stinger Collar Hose 2. Air Intake System: Air Inlet Air Cleaner Air Filter Turbo Siper Charger Air Piping & Fitting Air Intake Manifold Exhaust Manifold Stack 3. Cooling System Cooler Drive with Cooling Plat /
NO. A2 KELOMPOK Sistem Kontrol Lokomotif 47 - NAMA BARANG Voith Cooling Unit Cooler Joint Variable Speed Fan with Impeller Water Thank Water Inlet Header Discharge Header Piping Radiator Fan Drive Cooler & Mounting Water Pump Air Cooler Shutter Regulating Valve Assy Water Treatment Bevel Gear Assy Temperature Control Cooling Water Temperature Control Cooling Water 4. Fuel System Fuel Tank Arrangement Fuel Tank Fuel Strainer Fuel Injection Pump Fuel Nozzle Assy Fuel Piping & Fitting Fuel Pump with DC Motor Fuel Pump with AC Motor Fuel Filter Assy Pre-Fuel Tank 5. Lube Oil System Lube Oil Assy Lube Oil Filter/ Element Lube Oil Cooler Lube Oil Pipe System Preliminary Pump Assy Oil Pump Relay Valve Oil Pressure Switch Low Oil Switch Lubrication 1. CDC/ PDC Miscellaneous Equipment Bus Arrangment Contractors Interlock Control Bar-Cable-Cleat
NO. KELOMPOK 48 - NAMA BARANG Magnet Valve Reverser Switch Control Group Equipment List Control Group Compartment with Doors & Covers Panel Relay Terminal Board Voltage Regulator Cards Resistor Dynamic Brake Thyrtor Regulator Assy Relay Contactor Interlock Magnet Switch Reverser Control Group Compartement with Doors and Cover Panel Terminal Board Voltage Regulator Circuit Breaker Dead Man Pedal System Motor Start Pressure Switch Throttle Valve Pantograph GTO Inverter 2. AC/ DC, AC/ AC, DC/ DC Kit - Additional Adapter Base Asm Bolt Bracket Brk/ Switch Asm Bushing C Filter Cable Card Modules Cb Cover Circ Brkr Circuit Breaker Clamp Compressor Arr Panel Conn Connector Const Diag Const Dia
NO. KELOMPOK 49 - NAMA BARANG Constr Diag Cont Supt Cont/ Inti Cm Cont / Intlk Control Modules Cover Cover Circ Brkr Cplg St Coup Decal Brightstar Sir Decal Load DID Panel Disel Engine Diode Diode Asm Display Modules Door Latch Toggle Element Equipment List Gta 11 Exhauster Blwr Motor Flex Air Duct Ftg Cnd Strain Rel Ground Block Holder Hose Ind Plate Interlock Control Kit, Retrofor Single Kit, Connector At Kit Kit, Connector Cps Conn Kit Kit, Connector D7up Conn Kit Kit, Connector Db25 Kit Kit, Connector Jumper Kit Kit, Connector Lot/ Ewt Kit Kit, Connector Scm Kit Kit, Retrofit Kit, Retrofit Bkt Gp32 Kit, Retrofit Cont Kit, Retrofit Rev Dp32 Knife Swith Spdt-Pb Lamp Eng Rm Lamp Socket Latch Lens Light Asm Misc Loadmeter - Lockwasher Module Module Circuit Nut Panel
NO. A3 KELOMPOK Sistem Transmisi Listrik: Lokomotif 50 - NAMA BARANG Panel Asm Press Sw Rectifier Power Block Reference Item Kit Miscel Relay Resis Pnl Resistor Reverser Rotary Switch Schematic Electrical Screw Sensor Shunt Sonalert Sona Support Asm Switch Switch Dpdt Vco Switch Pressure Switch Spdt-Pb Switch Spdt-Red-Pb Temp Probe Terminal Thyrite Traction Inverter Transd Asm Vacum Switch Efvs Washer Narrow Wire- Shield 2 + Drain Wire, Lock Wire-Cable AC/ DC, AC/AC, DC/ DC Kit Accessories 1. Traction, Generator: Exciter, Aux, Field Coils Armature Gear Case Brush Holder Brush Bearing Auxiliaries Traction Generator Auxiliary Power Auxiliary Generator Exciter Gear Unit - Power Take-Off Traction Generator Rectifier 85 Carbon and 2. Traction Motor: Housing
NO. A4 A5 51 - KELOMPOK Sistem Transmisi Hidrolik: Lokomotif Sistem Pengereman: Lokomotif NAMA BARANG Field Coils Armatur Gear Box Brush Holder & Carbon Brush Bearing Duct TM Motor Suspension Accessories TM Strating Motor Assy Armatur Shaft Pinion 8c Draft Gear Rewinding Kit Traction Motor Assy 1. Turbo Transmission: Housing Assy Filter Pump Main Control Output Drive Reversing Valve Step Up Gear Gear Wheels Cover Rotor Uniform Part Input & Output Drive Part Intermediate Shaft Selection Scavenger Pump Transmission Suspension Electrik Instrument Pressure Switch 2. Gardan Shaft Assy Gardan Shaft Join Coupling 1. Air Brake System: Air Compressor and Spare Part Check Valve Angle Cock Hose Connection 8s Pipe Air Reservoir Drain Cock 8s Stop Cock Valve Parts Brake Coupling Cylinder Automatic Drivers Brake Double Check Valve with Rubber Packing
NO. A6 KELOMPOK Bogi: Lokomotif 52 - NAMA BARANG Charge Over Cock Charging Cut Off Pilot Regulating Cylinder Tast Ventel Bell / Horn Window Wipper Arrangement Brake Shoe Distributor Valve Assy- Slang Air Brake Slack Adjuster Emergency Brake Inner Parts Distributor Valve 2. Hand Brake and Brake Mechanism: Rigging Hand Brake Lever Sand Blaser 1. Bogie Assembly Truck Equipment List Axie Alternator Bolster 8s Truck Frame Brake Rigging Coil Spring Journal Bearing Accessories (Axle Alternator) Journal Housing Motor Suspension Sand Pipe Arrangement Snubber, Horizontal Snubber, Vertical Spring Rigging Traction Motor Traction Motor Accessories Traction Motor Gear Case Lubricator Wheel, Axle, Gear 8s Journal Bearing Bogie Accessories 2. Wheel and Axle Assembly: Combined/ Wheel Set Axle Drive Gear Journal Bearing Bearing Axle Box Bearing with 3. Journal Assembly 3. Journal Assembly Box and 4. Swing Bolster Assembly
NO. A7 KELOMPOK Bodi: Lokomotif 53 - NAMA BARANG Center Plate Assembly 85 Center PI Upper Bolster Assembly Spring Assembly Vertical 8s Horizontal Oil Damper Snubber Conical Rubber Bounded Rubber Block Air Spring Disc. Brake Brake Pad Block Rem Brake Shoe T-Link Colipper Shock Absorber 8s Kit Antimonium 85 Banka Tin Pen dan Bush Kawat Las Roda Wear Plate Tas Pot King Pen Swingen Pendel Rubber Journal Spring Bahan Baja Pegas Brake Accessories and Lower Swing 1. Under Frame and Platform: Car Body to Traction Motor Cable Connector Coupler Arrangement Power Plant Mounting Uncompling Arrangement Cable Clumps Steel Truin Receptable Platform Arrangement Sido Steps & Hand Rail Way Receptable Platform Equipment List Battery Arrangement Bell, Locomotive Cable Clamps, Steel Cable Cleats Coupler, Draft Gear 8s Yoke 1. Under Frame and Platform: Car Body to Traction Motor Cable Connector Coupler Arrangement Power Plant Mounting Uncompling Arrangement Cable Clumps Steel Truin Receptable Platform Arrangement Sido Steps & Hand Rail Way Receptable Platform Equipment List Battery Arrangement Bell, Locomotive Cable Clamps, Steel Cable Cleats Coupler, Draft Gear 8s Yoke Lever Line Jumper & Light Side 85 Battery Box Cover /
NO. KELOMPOK 54 - NAMA BARANG Fuel Hose Arrangement Fuel Tank Fuel Tank Arrangement Pilot Arrangement Platform Platform Arrangement Sand Hose Arrangement Side Step Arrangement Spillage Tank Arrangement Traction Motor Air Duct (End) Traction Motor Air Duct (Middle) Traction Connection Trainline Receptacles Uncoupling Arrangement Wayside Receptacles Body Accessories Signal Light 85 Handrail Cable Motor 85 Jumpers Lever 8s Battery 2. Nose Cab Assembly, Roof Flap to Engine Nose Cab Equipment List Cover Arrangement Door Latch Handbrake Handbrake Rigging Light 3. Operators Cab Assembly Operator Cab Equipment List Control Console, Long Hood Lead Control Console, Short Hood Lead Controller Daylight Signal Arrangement Dome Light Arrangement Latch, Door Compartment Door Latch Engine, Nose, Operator Or Radiator Cab Door Latch, Locker Door Latch, Operator Cab Door Latch, Roof Door Seal Arrangement Engine Gage Panel Control
NO. KELOMPOK 55 - NAMA BARANG Fire Arrangement Foot Switch Arrangement Handbrake Ringging Headlight Operator Cab Accessories Operator's Seat Arrangement Speed Recorder Speed Recorder Arrangement Switch, Deadman Switch, Sander Transmitter/ Driver Vigilance Control Panel Window Arrangement Window Wing Window Wiper Arrangement Auxiliary Cab Equipment List Operator Cab Accessories Arrangement Control Console Engine Gauge Panel Slidding Window Window Wing Dome Light Arrangement Dours Arrangement Switch Sander 8s Dead Man Engine Cab Blower Unit Sirnal Middle Front 8s Rear Extinguisher Latch Control 4. Engine Cab Equipment List Air Compressor Drive Shaft Automatic Fire Extinguisher Blower (Traction Motor) Blower Unit Braking Resistor, Dynamic Rectifier Door Latch Engine Cab Engine Cab Accessories Exhaust Cover Arrangement Coupling Flexible (Compressor End) Flexible Coupling End) Lube Oil Cooler Lube Oil Filter Lube Oil Piping Arrangement Water Piping Arrangement (Engine
NO. KELOMPOK 56 - NAMA BARANG Engine Cab Accessories 5. Radiator Cab Equipment List Air Compressor & Radiator Fan Drive Air Compressor Piping Crossover Walk Arrangement Daylight Signal Arrangement Diverter Valve Door Latch Eddy Current Clutch (ECC) Engine Arrangement Exhauster/ Blower Expansion Arrangement Fire Arrangement Gear Unit Hatch Cover Arrangement Headlight Magnet Valve Main Reservoir Radiator Arrangement Radiator Cab Radiator Arrangement Radiator Coolant Radiator Cab Accessories 5. Radiator Cab Equipment List Air Compressor & Radiator Fan Drive Air Compressor Piping Crossover Walk Arrangement Daylight Signal Arrangement Diverter Valve Door Latch Eddy Current Clutch (ECC) Engine Arrangement Exhauster/ Blower Expansion Arrangement Fire Arrangement Gear Unit Hatch Cover Arrangement Headlight Magnet Valve Main Reservoir Radiator Arrangement Radiator Cab Radiator Arrangement Radiator Coolant Radiator Cab Accessories Air Tank Extinguisher Guard Fan 6. Cab Heather / Air Conditioner / Water Cooler Spare Parts and Accessories 7. Air Brake Equipment List Air Brake Equipment Air Compressor Air Arrangement Air Diyer Air Filter, Centrifugal Brake Cylinder Horn Valve, Application Brake Valve, automatic Drain Valve, Bell Valve, Brake Valve, Check Valve, Check & Stainer Valve, Control Valve, Double Check 7. Air Brake Equipment List Air Brake Equipment Air Compressor Air Arrangement Air Diyer Air Filter, Centrifugal Brake Cylinder Horn Valve, Application Brake Valve, automatic Drain Valve, Bell Valve, Brake Valve, Check Valve, Check & Stainer Valve, Control Valve, Double Check Filter Compressor
NO. A8 KELOMPOK Alat Perangkai Otomatis Lokomotif, Kereta Rel 57 - NAMA BARANG Valve, Emergency Brake Valve, Horn Valve, Magnet Valve, Pilot Valve, Relay Valve, Safety- Valve, Sanding Valve, Vent Air Accessories Brake Equipment 8. Exterior Bingkai Jendela Kaca Jendela Poly Carbonate Acrylic Pelat Baja Pintu Kawat Las Kunci-kunci Pelat Baja Kembang Baja Kanal Pipa Baja Cat Rubber Bellow Ram Pengaman Jendela Sillicon Sealer Tools Exterior Accessories 9. Accessories Interior: Kursi Plate Alumunium Module GFRP Rak Barang List Karet Celling Fan Exhaust Fan Melamine Plastic Hard Board 10. Module Lavatory Module Floor Stainless Steel Module GFRP Module Closet Module Urinoir Lavatoiy Installation 1. Automatic Coupler Assy 2. Coupler Body 3. Knuckle 4. Rubber Draft Gear
NO. A9 A10 KELOMPOK Alat Bantu Lokoraotif Mesin Penyegar Udara Lokomotif 58 - NAMA BARANG 5. Coupler Accessories 1. Savety Auxiliary: Fire Extinghuiser Day Arrangement Head Light Assy Fire Signal Device with Fuse Radio Locomotive Light Signal Water Treatment for Engine Cocing System Locotrak (Perangkat Pelacak Posisi Lokomotif) 2. Indicator Speed Auxiliary Spedo meter Auxiliary Connection Locomotive Cable & Wire Terminal Connection of Electric Fiting Parts 3. General Purpose Hardware Compression Fittings Copper Tubing 8s Fittings General Purpose Conduit & Fittings Locomotive Cable & Wire Pipe & Fittings Terminal Connections Terminals 4. Battery 8s Kallilog Spareparts and Accessories 5. Coupler Electric MCB Matching Cable Electric Coupler Assy 1. Motor Compressor 2. Blower 3. Condensor 4. Compressor 5. Evaporator 6. Expansion Valve 7. Filter Drier 8. Low 85 High Pressure Cut Out Switch 9. Discharge By Pass Valve 10. Contactor 11. Relay 12. Circuit Breaker l
NO. B B1 59 - KELOMPOK Kereta 1. Kereta Rel 2. Kereta 3. Gerbong 4. Kereta Peralatan Khusus 5. Komponen /Suku Cadang Mesin NAMA BARANG 1. Diesel (KRD) (Diesel Rail Car) 2. Listrik (KRL) (Electric Rail Car) 3. Diesel Elektric (KRDE) (Diesel Electric Rail Car) 4. TMC (Track Motor Car) 1. Penumpang Kelas Eksekutif (Kl) Executive ( Passenger Coach Class) 2. Penumpang Kelas Bisnis (K2) Business Coach ( Passenger Class) 3. Penumpang Kelas Ekonomi (K3) Economic Coach ( Passenger Class) 4. Kereta Makan COACHL), Pembangkit Power Coach) 4. Kereta Makan COACHL), Pembangkit Power Coach) (KM) Kereta Makan ( Dining (KMP) 5. Kereta Pembangkit (BP) ( Power Cars) 6. Kereta Bagasi (B) ( Baggage Cars) 7. Penumpang Kelas Spesial (S) ( Passenger Coach Special Class) 8. Kereta Khusus ( Special Purpose Cars) 9. Kereta Tidur ( Sleep Cars) 1. Gerbong Terbuka (GB, Yaitu : YYW, ZZOW, TTW, KKBW, Dan Lain Sebagainya 2. Gerbong Tertutup (GT) Yaitu : GW, GGW, GR, dan Lain Sebagainya 3. Gerbong Datar (GD), Yaitu : lain dan PKPKW, PPCW, sebagainya 4. Gerbong Tangki/Silinder (GK) 1. Kereta Inspeksi (Inspection Train) 2. Kereta Penolong ( Rescue Train) 3. Kereta Ukur ( Measurement Train) 4. Kereta Derek ( Crane Train) 5. Kereta Pembangunan Perawatan Maintenance Track Car) ( Construction dan and 6. Shunting Vehicle 1. Suku Cadang Light Rail Transit (LRT) 1. Diesel Engine Railway Application 2. Sub Kelompok Mekanis Engine : /
NO. KELOMPOK 60 - NAMA BARANG Main Frame Assembly - Crank Case Assembly - Gear Case Assembly Cover Front End Engine Electrik - Engine Mekanik Control Control Governor Governor Engine Control Module (ECM) - Fuel Pump With AC Motor Card Modules Control Modules - Display Module - Module Circuit - Traction Inverter - AC/DC, AC/AC, DC/ DC Kit Accessories - Coil Spring - Bogie Accessories - Brake Shoe - Brake Accessories - Body Accessories - Rectifier - Blower Rectifier - Eddy Current Clutch (ECC) - Main Reservoir - Radiator Coolant - Radiator Cab Accessories - Spare Part And Accessories - Air Dryer - Air Brake Equipment Accessories - Poly Carbonate - Acrylic Kawat Las Ram Pengaman Jendela Silicon Sealer Tools - Exterior Accessories Module GFRP - Module Closet - Electrik Coupler Assy - Cover Crank Case Inspection - Dipstick Assembly - Metal Mesh/Oil Charge/ Main Bearing Camshaft Gear Drive - Camshaft Assembly - Bearing Pin - Crank Shaft Assembly - Timing Gear /
NO. KELOMPOK 6 1 - NAMA BARANG Balance Shaft /Idler Shaft & Gears Cylinder Liner Assembly - Connecting Rod Assembly - Piston Assembly - Covar Wilo Hub Jacking Ring - Pump/ Gear 85 Mounting - Lube Oil - Breather - Cylinder Head - Prechamber - Rocker Support - Valve - Governor Assy - Over Speed Governor - V-Belt - Ring Seal Screen Sleeve DCA Liquid Gasket - Test Kit - Stinger Collar Hose Turbo Super Charger - Engine Mechanism Accessories 3. Air Aintake System: Air Inlet - Air Cleaner - Air Filter - Turbo Super Charger - Air Piping 85 Fitting - Air Intake Manifold - Exhaust Manifold Stack Air Intake System Accessories - Lube Oil System Accessories 4. Cooling System: Cooler Drive With Cooling Plat - Voith Cooling - Unit Cooler Joint Cooler Drive With Cooling Plat - Voith Cooling - Unit Cooler Joint Variable Impeller - Water Tank - Water Inlet Header - Discharger header Speed /
NO. B2 KELOMPOK Sistem Kontrol 6 2 - NAMA BARANG Piping Radiator Fan Drive Cooler & Mounting - Water Pump - Air Cooler Shutter - Regulating - Valve Assy - Water Treatment - Bevel Gear Assy - Temperature Cooling Water Control Cooling System Accessories 5. Fuel System: Fuel Tank Arrangement - Fuel Tank - Fuel Strainer - Fuel Injection Pump - Fuel Nozzle Assy - Fuel Piping & Fitting - Fuel Pump With DC Motor - Fuel Filter Assy - Pre Fuel Tank - Fuel System Accessories 6. Lube Oil System: - Lube Oil Assy - Lube Oil Filter/ Element - Lube Oil Cooler - Lube Oil Pipe System Preliminary Lubrication Pump Assy - Oil Pump - Relay Valve - Oil Pressure Switch - Low Oil Switch 1. Resistor Dynamic Brake 2. Thrystor Regulator Assy 3. Relay Contractor 4. 5. Magnet Switch Reverser 6. Control Group 7. Compartment With Doors And Interlock Covers 8. Panel 9. Terminal Board 10. Voltage Regulator 11. Circuit Breaker 12. Dead Man Pedal System 13. Motor Start 14. Pressure Switch For
NO. B3 KELOMPOK Sistera Transmisi Listrik 6 3 - NAMA BARANG 15. Throttle Valve 16. Pantograph 17. Gto Inverter 18. High Voltage Relay 19. Snubber Assy 20. Voltage Devider 21. Distribution Board 22. DC/ DC Converter 23. Converter Control Board 24. Reverse Input Polarity Module 25. Chopper Module 26. Double Pulse Board 27. Chopper Control Board 28, Dynamic Voltage Limitation 29. Rectifier Module 30. HMI Display 31. CCD (Colletor Current Device) 1. Traction, Exciter, Aux, Generator Field Coils - Armature Gear Case Brush Holder 85 Carbon Brush Power Take Off Gear Unit Bearing - Auxiliaries 2. Traction Motor : - Housing Field Coils - Armature Gear Box Brush Holder & Carbon Brush - Bearing Duct TM Motor Suspection - Accessories TM - Starting Motor Assy - Armature Shaft Pinion & Draft Gear Rewinding Kit - Traction Motor Assy IGBT IGBT Driver Power Supply Module Control Board - Mother Board - Contractor Control Converter Interface Converter Filter Capacitor
NO. B4 B5 KELOMPOK Sistem Transmisi Hidrolik Sistem Pengereman 64 - NAMA BARANG Control Relay 1. Turbo Transmission : - Housing Assy - Filter Pump - Main Control - Output Drive - Reversing Valve - Step Up Gear Gear Wheels Cover Rotor Uniform Part - input 6s Output Drive Part - Intermediate Shaft Selector Parts Selection Scavenger Pump - Transmission Suspension - Electric Instrument - Pressure Switch 2. Gardan Shaft Assy Gardan Shaft - Joint Coupling 1. Air Brake System : Air Compressor and Spare Parts Check Valve Angle Cock Hose Connection & Pipe Air Reservoir Drain Cock & Stop Cock Valve Parts Brake Coupling Cylinder Automatic Drivers Double Check Valve With Rubber packing Charge Over Cock Charging Cut Off Pilot Regulating Cylinder Tast Ventel Bell/ Horn Window Wipper Arrangement Brake Shoe Distributor Valve Assy Slang Air Brake Emergency Brake Inner Parts Distributor Valve Dual Chamber Air Dryer / A
NO. B6 KELOMPOK Bogie 65 - NAMA BARANG Electronic Control Unit Brake Control Unit Magnet Valve Block Brake Unit Block Brake Unit with Spring Parking Brake - Anti Skid Valve Pulse Sensor Brake Pipe Coupling Brake Pad Pipe Seamless for Brake Control Valve Kit Isolating Cock Overhaul Kit Slack Adjuster Overhaul Kit Basic Valve Body Overhaul Kit Kit overhaul Slack Adjuster Brake Device for KKBW Air Brake System Accessories Brake Generator Speed 2. Hand Brake and Mechanism : Rigging Hand Brake Lever Sand Blaser Hand Brake Bellcrank Triangle - Lingkage Hand Brake Mechanism Accessories and Brake 1. Bogie Assembly Bogie Kits Bolsterless Bogie Casting Component Bogie Ancilaiy Component Pipe Transom Pins and Bushes Safety hanger Lube Disc Bogie Assembly Accessories Wedge 2. Wheel and Axle Assembly: Combined /Wheel Set Axle Drive Gear Journal Bearing Bearing Axle Box Kit Overhoul Bearing and Box 3. Journal Assembly Spring Inner Spring Outer Spring /
NO. KELOMPOK 66 - NAMA BARANG 4. Swing Bolster Assembly: Center Plate Assembly 8s Center PI Upper Bolster Assembly Spring Assembly Vertical Damper Snubber Conical Rubber Bounded Pegas Daun Air Spring Disc. Brake Brake Pad Block Rem T-Link Colipper Shock Absorber 8s Kit Antimonium 8s Banka Tin Pin 8s Brush Kawat Las Roda Wear Plate Tas Pot King Pen Swingen Pendel Rubber Journal Spring Bahan Baja Pegas Adjuster Spring Axle Box Housing Bolster Anchor Rubber Bolster Spring Bottom Center Plate Center Plate Linner Center plate Stuffing Conical Spring Guide Rubber Hanger Bracket Rubber Buffer Rubber for Side Bearer Side Bearer Housing Swing Link Traction Rod Upper Center Plate Wearing Plate Assy Rotary Shok absorber Conection Link Safety hanger K7 Kit maintenance bogie Stang drad lengkap mur Bolt and Nut for KKBW Center Plate Assembly 8s Center PI Upper Bolster Assembly Spring Assembly Vertical Damper Snubber Conical Rubber Bounded Pegas Daun Air Spring Disc. Brake Brake Pad Block Rem T-Link Colipper Shock Absorber 8s Kit Antimonium 8s Banka Tin Pin 8s Brush Kawat Las Roda Wear Plate Tas Pot King Pen Swingen Pendel Rubber Journal Spring Bahan Baja Pegas Adjuster Spring Axle Box Housing Bolster Anchor Rubber Bolster Spring Bottom Center Plate Center Plate Linner Center plate Stuffing Conical Spring Guide Rubber Hanger Bracket Rubber Buffer Rubber for Side Bearer Side Bearer Housing Swing Link Traction Rod Upper Center Plate Wearing Plate Assy Rotary Shok absorber Conection Link Safety hanger K7 Kit maintenance bogie Stang drad lengkap mur Bolt and Nut for KKBW and Swing 8s Horizontal Oil Rubber Bonded A /*
NO. B7 KELOMPOK Bodi 67 - NAMA BARANG Pin and Bush for KKBW pin assembly Center KKBW Hanger assembly for KKBW Bolster Swing accessories for Assembly 1. Under Frame and Platform Car Body to Traction Motor Cable Connector Coupler Installation Power Plant Mocenting Uncoupling Lever Installation Cable Clamps Steel Train Receptacle Platform Arrangement Side Steps & Hand Rail Way Side & battery Receptacle Channel Steel A36/SS400/ SM400/ SM490 Plate SPAC / Corten /SPAH / SUS Plate High Strength Grade Plate SS400 / SPHC / SPCC Under accessories Line Jumper & Light Signal frame and platform 2. Lantai: Pelat Baja Gelombang Unitex Underseal Coating Pelat Baja Kembang Floor accessories 3. Exterior: Bingkai Jendela Kaca Jendela Pelat Baja SS400 Pintu Kunci-kunci Pelat Baja Kembang Baja Kanal SS400 Pipa Baja Cat Rubber Bellow Load Breaker Switch (LBS) Acrylic reyben Apron/ Plat jembatan Box semboyan 21 Hand grip Polycarbonate Exterior accessories 4-J
NO. B8 KELOMPOK Alat Perangkai Otomatis 68 - NAMA BARANG 4. Accessories Interior: Kursi Plate Alumunium Rak Barang Lis Karet Ceiling Fan Exshaust Fan Melamine Plastic Hard Board Single/ Double Door Engine Flush Valve Ceiling Speaker Hand Shower Gas Spring Cable WL Heated Cabinet Cold Storage Insulation Material Microwave Read Lamp Cleft Karpet Floor Vinyle Floor Double Book Lonleum Stainless steel frame Rollerblind 5. Module Lavatory: Leaf Module Floor Stainles Module GFRP Resin Gelcoat Mat Strand Modul Closet Flushing Toilet System Non-Flushing Toilet System Modul Urinoir Stainless steel toilet Tangki TRL Assy Leher Angsa Assy Flushing Tank assy Modul Toilet Modul Urinoir Modul wastafel Shower Kran 1. Automatis Coupler Assy 2. Coupler Body 3. Knuckle 4. Rubber Draft Gear 5. Twist Lock
NO. B9 B9A B9B BIO KELOMPOK Alat Bantu Alat Bantu Keselamatan Manusia Alat Bantu Evakuasi Sarana Mesin Penyegar Udara 69 - NAMA BARANG 1. Safety Auxiliary: Fire Extinghuiser Fire Light Signal Arrangement Head Light Assy Fire Signal Device with Fuse Safety Auxiliary accessories 2. Indicator Speed Auxiliary: Speedo Meter Auxiliary Connection Terminal Connection Fitting Parts Indicator accessories of Electric speed Auxiliary 3. Coupler Electric MCM Matching Cable Male/ Female Connector Cable Shoe Crimping Equipment Coupler electric accessories Peralatan Simulasi dan Pendukung Pelatihan Masinis 1. Rerailing Equipment 2. Rescue Tools 3. Kendaraan Evakuasi 1. Air Conditioner Compressors Motor Blower Evaporator Condensor Coil Thermostatic Valve Filter Drier Low and high Pressure Cut Out Switch Discharge By Pass Valve Contractor Timer Relay Mini Circuit Breaker (MCB) Coil Evaporator Motor + Fan Condensor Fan Evaporator/ Blower Receiver Tank Low Frequency Relay (LFR) Low Voltage Relay (LVR) Phase Sequence Relay (PHCR) Connector Plug Cassing Air Conditioner Expansion
NO. Bll II A 70 - KELOMPOK NAMA BARANG Air Conditioner accessories Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada kereta api yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Indonesia, Kepolisian pertahanan, Tentara Nasional Negara Republik Indonesia serta pihak lain yang ditunjuk kementerian yang menyelenggarakan urusan oleh pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prasarana Kereta Api Peralatan Untuk Perbaikan/ Pemelih araan Jalur Kereta Api 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 Hand Tie Temper Machine (HTT), and Accessories Multi Tie Temper Machine (MTT), and Accessories Ballast Profilling Machine, Spare Parts and Accessories Ballast Compactor Machine, Spare Parts and Accessories Ballast Cleaning Machine, Spare Parts and Accessories Rail Welding Machine, Spare parts, bevel chaam fering, straightening and Accessories Universal Purpose Machine, Spare Parts and Accessories Track Recording Car, Spare Parts and Accessories Hydrolick Tamping Machine, Spare Parts and Accessories Parts Spare Spare Parts 10. Excavator Maintenance 10. Excavator Maintenance for 11. Track Motor Car, Spare Parts and Accessories 12. Rail Jack 13. Track Gauge Measurement Device 14. Rail Optic 15. Rail Lubricator 16. Mactrack 17. Rail Ultrasonic Test 18. Ultrasonic Thickness Indicator 19. Toolkit Engine 20. Rollers for Sliding Bridge 21. Manual Jack 22. Hydraulick jack
NO. KELOMPOK 71 - NAMA BARANG 23. Hand Winch 24. Winch Machine 25. 26. Torsion Wrench 27. 28. 29. Trolley 30. Air Compressor Machine, Installation Tool for Bolts River Cutter Spare Parts and Accessories Pneumatic Boring Machine Air Impact Wrench 31. 32. Pneumatic Riveting Machine 33. Band Saw Machine 34. Flame Cutting Machine 35. Boring Machine 36. Welding Machine, Spare Parts and Accessories 37. Weld Shear Cutter 38. Gantry Crane 39. Over Hed and Mobile Crane 40. Rivet Stamping Machine 41. Grinding machine/ Profil 42. Electric Heater Furiace for Rivet 43. Electric Generator 44. Welding Generator 45. Rivet Heater Furnance 46. Pneumatic Hammer 47. Hammer Head (Snaper) 48. Driving Die for Rivet 49. Blasting Machine 50. Bending Machine 51. Pulling Machine (Track) 52. Rail Abbrasive Machine 43. Electric Generator 44. Welding Generator 45. Rivet Heater Furnance 46. Pneumatic Hammer 47. Hammer Head (Snaper) 48. Driving Die for Rivet 49. Blasting Machine 50. Bending Machine 51. Pulling Machine (Track) 52. Rail Abbrasive Machine 53. Waterpass (Level) 54. Echo Sounding Devices 55. Airless Spary Painting 56. Paint Thickness Meter 57. Hygrometer 58. Dew Point Calculator 59. Magnetic Steel Thermometer 60. Hight Strength Bolt / Huck Bolt 61. Rivet Ordinary Bolt 62. Drift Pins 63. Steel Grid 64. Paint 65. Drill Bits 66. Reamer 67. Special Steel 68. Water Pump / /
NO. KELOMPOK 72 - NAMA BARANG 69. Tackle Block 70. 71. Pneumatic Concrete Breaker 72. Bubut Roda 73. Bubut Umum 74. mesin Tes Pegas 75. Bogie Cam Industry Equipment Steel Reinforcement 76. Soil Investigation Equipment 77. Accelerometer 78. CBR Test (in place) 79. Penetration Test Cone (Sondir) 10 Ton 80. Cone Penetration Test (Sondir) 2,5 Ton 81. Cone Penetrometer 82. Core Drilling 83. DCPTest (Dynamic Penetration Test) Cone 84. Density Gauge 85. Field Vane Test 86. Geolistrik 87. Hand Boring / Bor Tangan 88. 89. Boring Machine / Bor Mesin 90. Pocket Penetrometer 91. Rubber Balloon 92. Soil Compactor 93. SPT Hammer Test 94. Strain Gauge 95. Tape Extensometer 96. Soil Laboratory 97. Aggregate Crushing Value 98. Automatic Ekstruder 99. CBR Test (Lab) 100. Climatic Chamber 101. Compression Test 102. Consolidation Oedometer 103. Density Moisture 104. Direct Shear 105. Double Probe Density 106. Hydrometer 107. Laboratory Water Bath 108. Automatic Proctor 109. Soil Mixer 110. Soil Volume Change Meter 111. Speedy Moisture Tester 112. Swelling Test 113. Test Sieve 114. Triaxial Test / Inclinometer
NO. B KELOMPOK Rolling: Stock (Peralatan Perawatan Prasarana) 73 - NAMA BARANG 115. Unconvined Test 116. Vibrating Table 117. Soil Color Contrast 118. Laboratory Oven 119. Ballast Testing 120. Los Angeles Abrasion 121. Ball bearing for Abrasion Testing Machine 122. Geodetic Equipment 123. Theodolit 124. Total Station 125. Lighting Equipment 126. Hammer Test 127. Digital Measurement Equipment 128. Civil 85 Geodetic Engineering Software 129. Tool Kit Electric 130. Thermit Weld Machine Shearing 131. Rail Cutter abrasive 132. Portable rail measuring device section 133. Jack Hammer 134. Shear wrench 135. Tirpon 136. Elastomer jembatan 137. Teflon 138. Chaun block 139. Kawat tali baja 140. Heat hot rivet (sanper) 141. Iron blower (dapur keling) 142. Drop hammer (tiang dan palu impact dan baja peranca) 143. Cordless aksesoris 144. Forklift 145. Excavator 146. Dongkrak 1. Multi Tie Temper Unimat Compact 08-275/ 3S 2 . 3. MARK IV HD J2 Production/ Multi Tie Temper 4. 5. 6. Switch Temper MATISA B45 D 04542 DGR Bridge Inspection Car Rail Road Loader Gismar ___ KGT/V
NO. C KELOMPOK Maintenance Part for Rolling Stock 74 - NAMA BARANG 7. 8. 9. Double Acting Loader Vaia Car V 504 F+ Road Rail Vehicle Geismar V2R-500 Telescopic Railway Crane KIROW KRC 800N 10. Multitasker Railway Crane KIROW KRC 1200 N 11. Forklift Dosan 12. Moveable Crane (Rough Terrain Crane GR 120 NL) 13. Ground Penetrating Radar System 14. Track and Turnout Measuring Tools Inspection and Measurement data management and analysis software 16. Turnout Geometry 15. Measurement Trolley 17. Sheepfoot/Tamping Roller 18. Ultrasonic with Track Motor Trolley 19. Rail Grinding Machine 20. Track Motor Car 21. Elevated Bucket Truk 22. Vehicle Maintenance 23. Gerbong Datar 24. Ultrasonic portable 25. Portable electronic straightness Measurer 26. Horizontal Hydraulic Rail Bender 27. Concrete crack detector 28. Bridge Inspection Vehicle Maintenance Air Compressor Arc Welding Machine Battery Charger Cut of shaw Diesel Fuel Tank and Dispensing Drill Press Bench Mounted Drill Press Floor Mounted Electro Hydraulic Compact pump Electronic Diagnostic and Repair Set 10. Digital Multimeter 11. Lab Power Supplay 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. t /*
NO. KELOMPOK 75 - NAMA BARANG 12. DPS funktinsgenerator 13. Digital oscilloscope, TFT display 14. Cable knife 15. 16. Magnetic pick-up tool Electrician's scissor telescopic Inspection mirror 17. 18. Dust brush 19. ic tweeter 20. PLCC Extractor 21. De soldering lever 22. Soldering iron set, with 2 cards of soldering wire and soldering paste De soldering pump 23. 24. Multimeter 25. Crack detection set 26. Crack detection (magnetic flaw detector) 27. Notebook 28. Fork lift Large 29. Fork lift Medium 30. Fork lift Reach Truck 31. Generator Set 32. Greas Dispensing Equipment 33. Greas Gun 34. Grinder Bench Mounted 35. Grinder 7Floor Mounted 36. Hacksaw 37. Hidraulic Press 38. High Pressure Washer 39. Hose Crimping Device Hydraulic Operation 40. Hydraulic Pump and Motor 41. Lathe/ SP250X160CE 42. Lifting Jack 43. Lifting Table Scissor 44. LPG Torch Cutting Machine 45. Milling machine 46. Oil Drain/ Disensing Equipment 47. Palet Truck 48. Part Washer Small 49. Part Washer Ultrasonic 50. Pipe Threading Cutting 51. Portable Genset 52. Radial Drilling Machine 53. Set Hidraulic Pump 54. Tap and Die 55. Trolly, Pushtype /
NO. KELOMPOK 7 6 - NAMA BARANG 56. Drill electric 57. Sabre Saw metal cutting 58. 59. Grinder electric 60. Nut screw driver light Impact wrench pneumatic pneumatic 61. Nut screw driver light battery 62. Nut screw driver medium battery 63. Wrenches set open dan closed end 64. Hexagon wrenches alien keys 65. Socket wrenches 66. Screw driver 67. Adjustable wrenches 68. Plier flat nose straight insulated handle 69. Plier needle nose straight insulated handle 70. Plier combination type insulated handle 71. Wire cutter insulated handle 72. Wire striper insulated handle 73. Water pump plier 74. Plier internal retaining ring 75. Plier external retaining ring 76. Hacksaw with blades 77. Hammer steel 78. Mallet 79. Vernier 80. Measuring tape 81. Steel ruller 82. Torque wrenches adjustable hexagon 83. Tool boxes hand carry type 84. Wrenches set open and closed end 85. Hexagon wrenches alien keys 86. Socket wrenches 87. Screw driver 88. Adjustable wrenches 89. Plier flat nose straight insulated handle 90. Plier needle nose straight insulated handle 91. Plier combination type insulated handle 92. Wire cutter insulated handle 93. Wire stripper insulated handle 94. Water pump plier U
NO. D KELOMPOK 77 - NAMA BARANG 95. Plier internal retaining sing 96. Plier external retaining ring 97. Hammer steel 98. Mallet 99. Cable cutter 100. Bolt cutter 101. Tin Snip 102. Hack Saw with blades 103. Micrometer 104. Vernier 105. Measuring tape 106. Steel ruler 107. Chisel and punches 108. Torque wrenches hexagon 109. Tool boxes hand carry 110. Tool troley 111. Tool 112. Wire crimping set 113. Soldering set 114. Contacles termometer 115. Voltcraft IR Thermometer 116. Stinger System 117. Peralatan Perawatan Bogie 118. Peralatan Komunikasi 119. Moveable Working Platform 120. Peralatan Pengecatan 121. Drying Oven 122. Peralatan Perawatan Bearing 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cable, ml 2.m/spltr o.6m sh Cable, m,i2-mlf o,5m sh s-co Cable, m12.m/f 5m sh s.cond Cable,ml2-m/pig 8m 4.cond Jupiter 2 digital module Jupiter 2 analod module Cable, m12 m/f network 5m Cable, m 12-mldin-a diode 5m Cable, m 12-mldin.a trans 1m 10. Cable, m 12-mldin.a trans 5m 11. Cable, ml 2.m/din-I diode 3m 12. Cable, j1939 no resistor 13. M12 output speed cond 14. Cable,m12.f/pig 5m sh s-co 15. Signal conditioner. M,i2 16. Cable,m 12-mldin-i diode 5m 17. Sender, temp, assy, 1oo-30 18. Pressure xducer assy, soop 19. Plug.in relay, 24v 11. Cable, ml 2.m/din-I diode 3m 12. Cable, j1939 no resistor 13. M12 output speed cond 14. Cable,m12.f/pig 5m sh s-co 15. Signal conditioner. M,i2 16. Cable,m 12-mldin-i diode 5m 17. Sender, temp, assy, 1oo-30 18. Pressure xducer assy, soop 19. Plug.in relay, 24v
NO. KELOMPOK 78 - NAMA BARANG 20. Break out box 21. Connector m12 "t" 22. Jupiter ii scanner board a 23. Jupiter 2 hd 32 module 24. Jii j42 pic module assy 25. Jam box, g5 26. H.bridge driver 27. Projector lamp, bullet 28. Cable,m12-fipig 1om sh 5-c 29. Contact block (no-no) 30. Contact block 31. Limit switch assy 32. Long adj operating lever 33. 15 amp fuse 34. Miniature lamp 35. Potentiometer 36. Linear transducer 37. Linear transducer magnet 38. 39. Filter element 40. O-ring kit 41. Coil, solenoid op valve 42. Pressure transducer, 1 ok 43. Solenoid coil 44. Coil, do5 24vdc, din 45. Seal kit 46. Pilot valve, 24vdc, do3 47. Corl, 24vdc, d03 48. Hose assembly 49. DC,hydraulic fitting 50. Coil 51. Standard tie 52. Tie standard clamp 53. Rotary actuator 54. Push/pull air valve 55. Air cyl single acting 56. Switch, neutral 57. Humphrey valve 58. Hyd motor 59. Front hydraulic motor 60. Motor-hydrau lic 61. Multi.section gear pump 62. Piston pump (rexroth) 63. Linear actuator assy 64. Receiver, double barrel 65. Orb o.ring assortment 66. Kit, seal, cart. valve 67. Tubing, plastic 68. Seal kit 4"cyl, 2"rod 69. Valve, relay 70. Regulator In line fuel filter
NO. E 79 - KELOMPOK Maintenance Part for Tamping Machine Type 09- 16CSM NAMA BARANG 71. Air singl pilot valve 72. Press red valve assy 73. N,c.modulating element 74. Air valve k-series 75. Cab control valve 76. Solenoid valve 4 way 77. Brake shoe 78. Rh carbide tamping tool 79. Lh carbide tamping tool 80. Hook, insert machining 81. Filter element 82. Line hyd filter 83. Air line filter element 84. Desiccant cartridge 85. Filter, fuel 86. Fuel filter element 87. Engine oil filter 88. Water filter 89. Air filter primary air 90. Filter secondary filter 91. Element windshield 92. Wiper blade windshield 93. Wiper blade filter 94. Element Piston rod Piston Piston crew Piston rod bush Straight pin Threaded pin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Multipoint head cap screw 8. Schnorr-lock washer 9. Plain bearing bush 10. Bearing bush 11. Piston rod complete 12. Hexagon bolt 13. Tamping 14. Disc 15. Hexagon nut 16. Bush 17. O-ring 18. Gasket 19. Nutring 20. Felt ring 21. Hexagon socket screw 22. Spring key 23. Annular gear 24. Groove nut 25. Locking plate 26. Adjusting screw
NO. KELOMPOK 80 - NAMA BARANG 27. Throttle 28. Guide bush 29. Screw plug without bundle 30, Spring 31. Steel ball 32. Universal jpint 33. Round nut 34. V-ring 35. Laminum adjusting ring 36. Spacer sleeve 37. Spring washer 38. Tamping arm bolt 39. Connecting rod bolt 40. Washer 41. Distributor 42. Piston detector 43. Cap nut 44. 45. Valve body 46. Sealing-and clamping ring 47, Spiral strap 48. Tube 49. Hose nipple 50. Screw bushing 51. 2-s-threated joint 52. Carrier 53. Axle 54. Slide bearing 55. Pressure spring 56. Shaft sealing ring 57. Circlip 58. Fitting disc 59. Split pin 60. Pneumatic cylinder 61. slider 62. Guide bolt 63. Press.liner 64. Pin 65. Castle nut 66. Axial thrust washer 67. Nut 68. Screw plug 69. Sealing ring 70. 71. Tension sleeve 72. Running disc 73. Flat lubricator nipple 74. Feeler rod 75. Slide plate 76. Spacer ring 77. Deep groove ball bearing Intermediate ring 27. Throttle 28. Guide bush 29. Screw plug without bundle 30, Spring 31. Steel ball 32. Universal jpint 33. Round nut 34. V-ring 35. Laminum adjusting ring 36. Spacer sleeve 37. Spring washer 38. Tamping arm bolt 39. Connecting rod bolt 40. Washer 41. Distributor 42. Piston detector 43. Cap nut 44. 45. Valve body 46. Sealing-and clamping ring 47, Spiral strap 48. Tube 49. Hose nipple 50. Screw bushing 51. 2-s-threated joint 52. Carrier 53. Axle 54. Slide bearing 55. Pressure spring 56. Shaft sealing ring 57. Circlip 58. Fitting disc 59. Split pin 60. Pneumatic cylinder 61. slider 62. Guide bolt 63. Press.liner 64. Pin 65. Castle nut 66. Axial thrust washer 67. Nut 68. Screw plug 69. Sealing ring 70. 71. Tension sleeve 72. Running disc 73. Flat lubricator nipple 74. Feeler rod 75. Slide plate 76. Spacer ring 77. Deep groove ball bearing Intermediate ring Packing ring
NO. KELOMPOK 81 - NAMA BARANG 78. Bearing support 79. Spacer bush 80. Roller 81. Countersunk head screw 82. Flange 83. Shaft nut 84. Tapered roller bearing 85. Gear wheel 86. Nilos ring 87. Clutch half 88. Temperature switch/ transmitter 89. Chord wheel 90. Cover 91. Fixing bolt 92. Block 93. Cheese head screw 94. Flat spiral spring 95. Steel chord 96. Rope clamp 97. Countersunk screw 98. Potentiometer 99. Cable pulley 100. Shaft 101. Dipstick 102. Carrier complete 103. Tension spring, stainless 104. Bracket 105. Slide rod 106. End connection 107. Cord guide for roller transmitter 108. Incandescent lamp 109. Halogen lamp 110. Temperature sensor 111. Solid state relay 112. Potentiometer 113. Proximity switch 114. Relay 115. Digital indicator 116. Carrier-reversible 117. Plug 118. Socket 119. Magnet 120. Power supply 121. Display unit 122. Milliammeter 123. Voltmeter 124. Relais 125. Automatic cutout 126. Safety relay /
NO. F 82 - KELOMPOK Maintenance Part for Tamping Machine Type 09- 32CSM NAMA BARANG 127. Push button 128. Led-module 129. Switch head 130. Flange for contact element 131. Contact element 132. Fluorescent lamp 133. Fluorescent tube inverter 134. Rotary encoder 135. Vibration element 136. Housing bearing+tension sleeve 137. Pull cable 138. Tension spring 139. Split taper socket 140. Clamping pin 141. Cylinder 142. Mushroom-shaped pressure piece 143. Adaptor 144. Valve 145. Pressure transducer 146. Pressure gauge 147. Cut-off valve 148. Safety valve 149. Temperature switch 150. Liquid indicator 151. Reducing valve 152. Switch 153. Thermal switch/ 154. Diode 155. Pr.circuit board complete 156. Chart/ 100 pieces 157. Tachometer 158. Limit switch 159. Air hose 160. Single pressure gauge 161. Check throttle 162. Terminal 163. Compression hose 164. Idling governor 165. Idling control valve 166. Pressure regulator 167. Packing 168. Nozzle 169. Assembling auxiliaries 1. 2. 3. 4. 5. Distributor Cap nut Packing ring Valve body Sealing- and clamping ring I
NO. KELOMPOK 83 - NAMA BARANG 6. Spiral trap 7. Tube 8. Hose nipple 9. Screw bushing 10. 2-s-threaded joint 11. Piston rod 12. Piston 13. Piston piston screw 14. Piston rod bush 15. Straight pin 16. Threaded pin 17. Multipoint head cap screw 18. Schnorr-lock washer 19. Plain bearing bush 20. Piston rod complete 21. Bearing bush 22 . Disc 23. Spacer sleeve 24. Hexagon nut 25. Spring washer 26. Tamping arm bolt 27. Connecting rod bolt 28. Washer 29. Bush 30. Bearing washer 31. Split spin 32. Hexagon socket screw 33. Hexagon bolt 34. Tamping way limitation 35. Pin 36. Buffer stop 37. Nut 38. Lock nut 39. Cylinder 40. Universal joint 41. Round nut with drilled holes 42. Cover 43. Tamping 44. O-ring 45. Gasket 46. Nutring 47, Felt ring 48. Guide bush 49. Mushroom-shaped pressure piece 50. Throttle 51. Screw plug 52. Screw plug without bundle 53. Spring 54. Steel ball 55. Carrier
NO. KELOMPOK 84 - NAMA BARANG 56. Axle 57. Slide bearing 58. Pressure spring 59. Shaft sealing ring 60. Circlip 61. Fitting disc 62. Spring pin 63. Pneumatic sylinder 64. Slider 65. Guide bolt 66. Press.liner 67. Castle nut 68. Axial thrust washer 69. Sealing ring 70. Spring key 71. 72. Tension sleeve 73. Running disc 74. Flat lubricator ring 75. Slide plate 76. Spacer ring 77. Deep groove ball bearing 78. Feeler rod 79. Bearing support 80. Spacer bush 81. Roller 82. Countersunk head screw 83. Flange 84. Running wheel 85. Tapered roller bearing 86. Locking plate 87. Shaft nut 88. Gear wheel 89. Nilos ring 90. Clutch half 91. Rotary encoder 92. Rubber bush 93. Spring element 94. Vibration element as drawn 95. House bearing+tension sleeve 96. Pull cable 97. Tension spring 98. Split taper socket 99. Clamping 100. Annular gear 101. Packing 102. Nozzle 103. Assembling auxiliaries 104. Mushroom-shaped pressure piece Intermediate ring 105. Pressure transducer
NO. KELOMPOK 85 - NAMA BARANG 106. Pressure gauge 107. Cut-off valve 108. Safety valve 109. Temperature switch 110. Liquid indicator 111. Reducing valve 112. Switch 113. Thermal switch 114. Prop. Control valve 115. Temperatura switch/ transmitter 116. Hydraulic motor 117. Rope clamp 118. Chord wheel 119. Fixing bolt 120. Block 121. Cheese head screw 122. Flat spiral spring 123. Countersunk screw 124. Potentiometer 125. Roller transmitter 126. Cable pulley 127. Shaft 128. Dip stick 129. Carrier complete 130. Tension spring, stainless 131. Bracket 132. Slide rod 133. Steel chord 134. End connection 135. Cord guide for roller transmitter 136. Incandescent lamp 137. Halogen lamp 138. Temperature sensor 139. Potentiometer 140. Proximity switch 141. Digital indicator 142. Carrier-reversible 143. Plug 144. Socket 145. Magnet 146. Power supply 147. Display unit 148. Milliameter 149. Voltmeter 150. Automatic cutout 151. Pushbutton 152. Led-module 153. Switch head 154. Flange for contact element / 4
NO. G KELOMPOK Maintenance Part for Tamping Machine Type 08- 275/3S 86 - NAMA BARANG 155. Contact element 156. Fluorescent lamp 157. Fluorescent tube inverter 158. Diode 159. Pr.circuit board complete 160. Adaptor 161. Seal kit 162. Support cylinder 163. Valve 164. Fuse 165. Tachometer 166. Limit switch 167. Single pressure gauge 168. Check throttle 169. Terminal 170. Compressing hose 171. Idling governor 172. Idling control valve 173. Pressure regulator 174, Seal ring 175. Laminum adjusting ring 176. V-ring 177. Tamping tyne 178. Clamp roller 179. Filter cartridge 180. Oil filter 181. Profile packing 182. Fuel filter 183. Air filter element 184. Air filter cartridge 185. V-belt 186. Air filter 187. Charging filter 188. Filter 189. Solid state relay 190. Relay 191. Relais 192. Safety relay 193. Wiper blade 194. Time relay 195. Relay/ llpol. 196. Relay module 197. Operational amplifier 198. Relay base 199. Levell.cord 200. Air hose 201. Cartridge with drying agent 1. 2. 3. Sel ring Tamping tyne Tamping tyne long h 4
NO. KELOMPOK 87 - NAMA BARANG 4. Seal kit 5. Laminum adjusting ring V-ring 6. 7. Fitting disc Gasket 8 . 9. Oil filter 10. Fuel filter Air filter element 1 1 . 12. Air filter cartridge 13. V-belt set 14. Clamp roller 15. Filter cartridge 16. Charging filter 17. Filter 18. Wiper blade 508 19. Relais 20 . 21. Relay module 22. Relay 23. Impulse relay 24. Operational amplifier 25. Time relay 26. Transistor 27. Levell.cord 28. Cartridge with drying agent 29. Axle 30. Bearing bush 31. Spacer ring 32. Disc 33. Castle nut 34. Split pin 35. Connecting rod bolt 36. Bush 37. Washer 38. Schnorr-lock washer 39. Hexagon nut 40. Flat lubricator nipple 41. Pin 42. Rubber ring 43. Nut 44. Tamping arm bolt 45. Spacer sleeve 46. Dist.washer 47. Spring washer 48. Hexagon bolt 49. Hexagon socket screw 50. Annular gear 51. Locking plate 52. Groove nut 53. Spring key 54. Locking screw 4. Seal kit 5. Laminum adjusting ring V-ring 6. 7. Fitting disc Gasket 8 . 9. Oil filter 10. Fuel filter Air filter element 1 1 . 12. Air filter cartridge 13. V-belt set 14. Clamp roller 15. Filter cartridge 16. Charging filter 17. Filter 18. Wiper blade 508 19. Relais 20 . 21. Relay module 22. Relay 23. Impulse relay 24. Operational amplifier 25. Time relay 26. Transistor 27. Levell.cord 28. Cartridge with drying agent 29. Axle 30. Bearing bush 31. Spacer ring 32. Disc 33. Castle nut 34. Split pin 35. Connecting rod bolt 36. Bush 37. Washer 38. Schnorr-lock washer 39. Hexagon nut 40. Flat lubricator nipple 41. Pin 42. Rubber ring 43. Nut 44. Tamping arm bolt 45. Spacer sleeve 46. Dist.washer 47. Spring washer 48. Hexagon bolt 49. Hexagon socket screw 50. Annular gear 51. Locking plate 52. Groove nut 53. Spring key 54. Locking screw Safety switch relay
NO. KELOMPOK 88 - NAMA BARANG 55. Cap nut 56. Piston rod 57. Piston 58. Piston screw 59. Piston rod bush 60. Cover 61. Straight pin 62. Threaded pin 63. Multipoint head cap screw 64. Plain bearing bush 65. Piston rod complete 66. Lock nut 67. Cylinder 68. Universal joint 69. Circlip 70. Round nut with drilled holes 71. Throttle 72. Guide bush 73. 74. Spring 75. Steel ball 76. Q-ring 77. Nutring 78. Felt ring 79. Distributor 80. Packing ring 81. Valve body 82. Sealing- and clamping ring 83. Screw 84. Spiral strap 85. Tube 86. Screw bushing 87. 88. Scraper 89. Rubber disc 90. Carrier 91. Control rod 92. Pressure spring 93. Shaft sealing ring 94. Pneumatic cylinder 95. Slider 96. Guide bolt 97. Grease nipple 98. Lifting hook 99. Coupling bolt 100. Felt strip 101. Press.liner 102. Axle bracket 103. Single pressure gauge 104. Check throottle 105. Terminal 2-s-threaded joint Screw plug without bundle
NO. KELOMPOK 89 - NAMA BARANG 106. Compression hose 107. Needle bearing 108. Axial cylinder roller bearing 109. Running wheel 110. Flange 111. Tapered roller bearing 112. Shaft nut 113. Dis 114. Deep groove ball bearing 115. Gearwheel 116. Nilos ring 117. Screw plug 118. Clutch half 119. Rotary encoder 120. Rubber bush 121. Spring element 122. House bearing+tension sleeve 123. Pull cable 124. Brake block/asbestos-free 125. Split taper socket 126. Clamping pin 127. Air cylinder 128. Packing 129. Profile packing 130. Nozzle 131. Sealing ring 132. Assembling auxiliaries 133. Recording paper 134. Recording pen 135. Cartridge 136. Cage 137. Spring pin 138. Damper 139. Adaptor 140. Valve 141. Pressure transducer 142. Pressure gauge 143. Cut-off valve 144. Safety valve 145. Temperature switch 146. Liquid indicator 147. Prop. Servo valve 148. Reducing valve 149. Switch 150. Thermom.transducer 151. Chord wheel 152. Fixing bolt 153. Block 154. Cheese head screw 155. Plat spiral spring 156. Steel chord /. 106. Compression hose 107. Needle bearing 108. Axial cylinder roller bearing 109. Running wheel 110. Flange 111. Tapered roller bearing 112. Shaft nut 113. Dis 114. Deep groove ball bearing 115. Gearwheel 116. Nilos ring 117. Screw plug 118. Clutch half 119. Rotary encoder 120. Rubber bush 121. Spring element 122. House bearing+tension sleeve 123. Pull cable 124. Brake block/asbestos-free 125. Split taper socket 126. Clamping pin 127. Air cylinder 128. Packing 129. Profile packing 130. Nozzle 131. Sealing ring 132. Assembling auxiliaries 133. Recording paper 134. Recording pen 135. Cartridge 136. Cage 137. Spring pin 138. Damper 139. Adaptor 140. Valve 141. Pressure transducer 142. Pressure gauge 143. Cut-off valve 144. Safety valve 145. Temperature switch 146. Liquid indicator 147. Prop. Servo valve 148. Reducing valve 149. Switch 150. Thermom.transducer 151. Chord wheel 152. Fixing bolt 153. Block 154. Cheese head screw 155. Plat spiral spring 156. Steel chord /.
NO. H KELOMPOK Maintenance Part for Matisa 9 0 - NAMA BARANG 157. Rope clamp 158. Countersunk screw 159. Potentiometer 160. Cable pulley 161. Shaft 162. Dip stick 163. Carrier complete 164. Tension spring, stainless 165. Angle joint 166. Bracket 167. End connection 168. Cord guide for roller transmitter 169. Incandescent lamp 170. Halogen lamp 171. Temperature sensor 172. Solid state relay 173. Potentiometer 174. Proximity switch 175. Digital indicator 176. Carrier-reversible 177. Plug 178. Socket 179. Magnet 180. Power supply 181. Display unit 182. Milliammeter 183. Voltmeter 184. Relais 185. Automatic cutout 186. Safety relay 187. Push button 188. Led-module 189. Switch head 190. Flange for contact element 191. Contact element 192. Fluorescent lamp 193. Fluorescent tube inverter 194. Diode 195. Luminous material 196. Pr.circuit board complete 197. Recorder pen 198. Tachometer 199. Limit switch 200. Air hose 201. Idling governor 202. Idling control valve 203. Pressure regulator 204. Non return valve 1. Wiper with stirrup / A
NO. KELOMPOK 9 1 - NAMA BARANG 2. Windscreen wiper 3. Bellows 4. Inductive proximity detector 5. Incremental encoder Filter cartridge 6. 7. Privary air filter 8. Secondary air filter 9. Belt 10. Belt set 11. 3 belts set 12. Fuel filter water separation 13. Oil filter 14. Fuel filter 15. Relay 16. Flat fuse 17. 18. Filter 19. Filter cartridge 20. Cartridge 21. Spacer 22. Washer 23. Ring 24. Socket 25. Roller 26. Ring 27. Bearing 28. Thrust roller bearing 29. Tatilping tool mktool 30. Power-grip belt pulley 31. Li'agneticplug 32. Ventilation plug 33. Hp pipe 34. Screwed eush 35. Connection 36. Oil level glass 37. Gasket 38. O-ring 39. Filter cartridge for hr82 40. Copper washer 41. Power-grip belt 42. Oil can she 632 43. Pressure switch hu39 44. Preass, glass 45. Feeler wheel/int, axle 46. Touching wheel 47. Feeler wheel/ ext, axle 48. Tightening nut 49. Lock washer 50. 51. Lock 52. Handle Input zeiss 2. Windscreen wiper 3. Bellows 4. Inductive proximity detector 5. Incremental encoder Filter cartridge 6. 7. Privary air filter 8. Secondary air filter 9. Belt 10. Belt set 11. 3 belts set 12. Fuel filter water separation 13. Oil filter 14. Fuel filter 15. Relay 16. Flat fuse 17. 18. Filter 19. Filter cartridge 20. Cartridge 21. Spacer 22. Washer 23. Ring 24. Socket 25. Roller 26. Ring 27. Bearing 28. Thrust roller bearing 29. Tatilping tool mktool 30. Power-grip belt pulley 31. Li'agneticplug 32. Ventilation plug 33. Hp pipe 34. Screwed eush 35. Connection 36. Oil level glass 37. Gasket 38. O-ring 39. Filter cartridge for hr82 40. Copper washer 41. Power-grip belt 42. Oil can she 632 43. Pressure switch hu39 44. Preass, glass 45. Feeler wheel/int, axle 46. Touching wheel 47. Feeler wheel/ ext, axle 48. Tightening nut 49. Lock washer 50. 51. Lock 52. Handle Input zeiss Circuit breaker
NO. KELOMPOK 92 - NAMA BARANG 53. Key cylinder 54. Screenwiper holder 55. Door lock 56. Silent-block 57. Sintered brake shoe insert 58. Split pin 59. Key 60. Valve 61. 62. Drain valve 63. Pneumatic valve 64. Air control valve 65. Pneumatic distributor 66. Circuit selector pe98 67. Regulator 68. Pressure switch 69. Transmitter 70. Remote flex cable 71. Remote flexball cable 72. Articullation of remote 73. Power relay 74. Replace 91-806-152-0000 75. Distr. Plug 76. Manipulator 77. Thermostat 78. Rel.pb. 79. Led 80. Minimess hose 81. Thermostatic valve 82. Air valve 83. Pressure reducing valve 84. N"s6rie 85. Press. Limitation valve 86. Pressure reducing valve 87. Cyl. Nut 88. Roller axle 89. Limit switch body 2or2 90. Head for limit switch 91. Lever for limit switch 92. Cylindr. Roller bearing 93. Coupling 94. Power-grip belt pulley 95. Ub potentiometer 96. Magnetic plug 97. Roller bearing 98. Simmer ba ui\ ,46 99. Bush 100. Dessicatif cartridge 101. Feeler wheel /int. Axle 102. Touching wheel 103. Feeler wheel / ext. Axle 53. Key cylinder 54. Screenwiper holder 55. Door lock 56. Silent-block 57. Sintered brake shoe insert 58. Split pin 59. Key 60. Valve 61. 62. Drain valve 63. Pneumatic valve 64. Air control valve 65. Pneumatic distributor 66. Circuit selector pe98 67. Regulator 68. Pressure switch 69. Transmitter 70. Remote flex cable 71. Remote flexball cable 72. Articullation of remote 73. Power relay 74. Replace 91-806-152-0000 75. Distr. Plug 76. Manipulator 77. Thermostat 78. Rel.pb. 79. Led 80. Minimess hose 81. Thermostatic valve 82. Air valve 83. Pressure reducing valve 84. N"s6rie 85. Press. Limitation valve 86. Pressure reducing valve 87. Cyl. Nut 88. Roller axle 89. Limit switch body 2or2 90. Head for limit switch 91. Lever for limit switch 92. Cylindr. Roller bearing 93. Coupling 94. Power-grip belt pulley 95. Ub potentiometer 96. Magnetic plug 97. Roller bearing 98. Simmer ba ui\ ,46 99. Bush 100. Dessicatif cartridge 101. Feeler wheel /int. Axle 102. Touching wheel 103. Feeler wheel / ext. Axle Isolating valve Ctrl on-off
NO. I J KELOMPOK Jalan Rel Dan Jembatan Kereta Api Bangunan 93 - NAMA BARANG 104. Pneumatic cylinder 105. Conrod head 106. Connecting rod head 107. Inductive proximity detector 1. Rail Plate And Bolt For Rail Joint Kawat las Elektroda Dan Thermit Untuk Sambungan Rel Switch/Turn Out Rail Fastening Sleeper Bridges Steel Bridges Ballast Batu Pecah 2/6 Aspal Untuk Peron dan Perlintasan Racun Rumput Slab Track Waterproof System Drainage System 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Environmental Protection System 11. Testing 12. Connection System 13. Strengthening 14. Earth Quake Resistance Support 15. Grounding 16. Subgrade 17. 18. 19. 20 . 21. 22. Girder 23. Concrete Pilnth 24. Hand Rail 25. Sistem Proteksi Petir 26. Flashbut Welding 27. Rel Tunnel Concrete Bridge Composite Bridge LRB/Seismic Bearing Clamping Device 1. Stasiun 2. Depo 3. BalaiYasa 4. Tempat Perawatan /Workshop 5. TPSS 6. Operation Control Centre 7. Traction Power Substation Equipment Room (TPSS Equipment Room) k £
NO. K L KELOMPOK Fasilitas Stasiun Kereta Api 94 - NAMA BARANG 1. Sistem Tayangan Jadwal KA 2. Kamera CCTV & Jaringan Online 3. Vending Machine & Automatic Gates System (Kartu Tiket KA) 4. Automatic Locker Karcis/ Tiket Kereta Api Perangkat Audio/ Video untuk Pelayanan dan Informasi 5. Sistem Alarm (Alarm System) 6. Sistem Keamanan (Security System) 7. Peralatan Mobilisasi (lift, escalator, travelator, dan peralatan pendukungnya) 8. Peralatan Back-Up Catu Daya 9. Peralatan Penerangan Stasiun 1. Signal Diesel Generator 7. Peralatan Mobilisasi (lift, escalator, travelator, dan peralatan pendukungnya) 8. Peralatan Back-Up Catu Daya 9. Peralatan Penerangan Stasiun 1. Signal Diesel Generator 2. Power Cubicle 3. Signal Power Cubicle 4. Battery Charger 5. 6. 7. Panel (Lokal dan Pusat) 8. Rack Modul 9. Wayside Spare 10. Vital Processor Inverter Peralatan Telekomunikasi Interlocking (VPI) (Sistem Persinyalan VPI) 11. Ansaldo (Sistem Persinyalan Ansaldo) 12. Font Size Solid State 13. WISTRACE (Sistem Persinyalan Westrace) 14. Relay Interlocking System (MIS 801 & DRS 60) 15. Generalogic 1 (GL-1) 16. Sinyal Mekanik 17. Train Operation Control Sistem 18. Centralized Traffic Control 19. Sistem Peringatan Dini 20. Suku Cadang Peralatan di Workshop 21. Saluran (saluran Fisik perkabelan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi) 22. Sistem Proteksi dan Grounding 23. Diagnostic Persinyalan dan Operas! 24. Peralatan Perawatan Persinyalan
NO. M N 9 5 - KELOMPOK NAMA BARANG 25. Peralatan Platform Screen Door 26. Sistem Persinyalan Elektrik 27. Industrial Computer untuk Maintenance Sistem Pelistrikan/ Sistem Instalasi Listrik 1. Aliran Atas (QHC) 2. Gardu Listrik 3. OCS {Overhead Contact Line 4. 5. 6. System) Sistem Gardu Traksi Sistem Distribusi Daya Listrik Peralatan Perawatan Instalasi Listrik dan Sarana Pelistrikan/ 7. Suku Cadang peralatan di Workshop Peralatan Pemantauan Pengendali Catu Daya Listrik Aliran Bawah System) 7. Suku Cadang peralatan di Workshop Peralatan Pemantauan Pengendali Catu Daya Listrik Aliran Bawah System) 8. dan (Third Rail 10. Peralatan komunikasi Remote Control 11. Suku komponen kendaraan khusus pemelihara LAA cadang 12. Sistem proteksi peralatan LAA Sistem Telekomunikasi Kereta Api 1. Sistem Radio Digital/Analog Kereta Api Microwave 2. Sistem Antena Parabola 3. Sistem Catu Daya 4. Peralatan Multipleks Digital/ Analog 5. Train Dispatching System (Sistem Pengaturan Perjalanan Kereta Api) 6. Remote Control Supervisory System 7. Sentral Telepon Otomat Kereta Api (Toka) Jaringan Telex Kereta Api 8. 9. Saluran Fisik 10. GSM-R System 11. Clock System 12. Suku Cadang Peralatan di Workshop 13. Jaringan IP telekomunikasi 14. Peralatan Perawatan Telekomunikasi 15. Sistem Proteksi dan Grounding 16. Tools/ Measurement telekomunikasi
NO. 0 9 6 - KELOMPOK Suku Cadang Peralatan Di Balai Yasa NAMA BARANG 1 7. Suku cadang traindispatching system pendukung 18. Saluran Fiber Optik 19. Suku pendukung/interface fiber optik cadang saluran 20. Suku pendukung/ saluran tembaga cadang kabel 1. Radio Link Equipment Spare Unit Power Spare Unit Pcm Multiplex Spare Unit Train Dispatching Spare Unit Supervisory System Spare Unit Test Equipment System Spare Unit Training Workshop Facilities 9. Digital Transmitter (TX) 10. Transmission Analyzer (RX) 11. Spectrum Analyzer 12. Channel Set 13. Radio Communication Tester 14. Microwave Repeater Checker 15. Microwave Frequency 2. Supply Equipment 3. 4. 5. 6. 7. 8. Equipment Counter 16. Portable Oscilloscope 17. 18. Rtu Input Module Test Box 19. Test Box 20. Tool Kit 21. V.S Tester 22. Atenuator Set 23. Bit Error Tate Set 24. Aemc Probe 25. Level Meter 26. Signal Generator 27. Fmp3 (Mobile Radio Set) 28. Power Meter 29. Audio Generator 30. Power Supply 31. Swr 32. Multimeter 33. Lcr Meter 34. Logic Probe 8s Pulser 35. Ic Tester Jiter Module
NO. P KELOMPOK 9 7 - NAMA BARANG 3 6. Mechanical Workshop Facilities 37. Peralatan Khusus Untuk Pengujian dan Pemeliharaan 38. Suku Cadang Peralatan di Workshop 37. Peralatan Khusus Untuk Pengujian dan Pemeliharaan 38. Suku Cadang Peralatan di Workshop 39. Mesin CNC 40. Komponen mesin CNC 41. Mesin PCB Maker 42. Komponen PCB Maker 43. Mesin Kalibrasi 44. Komponen mesin kalibrasi 45. Alat brazing kabel 46. Komponen alat brazing kabel 47. Komponen traindispatching simulator 1. Peralatan Angkat Komponen 2. Peralatan Angkat Sarana 3. Alat Bongkar Pasang Bearing Roda 4. Alat Bongkar Pasang Roda 5. Peralatan Bubut Roda 6. Load Bogie Test 7. Spring Test 8. Tool Kit 9. Alat Ukur Dimensi 10. Alat Pemeriksa Keretakan 11. Alat Pemeriksa Kelistrikan 12. Alat Ukur Diameter Roda 13. Alat Ukur Prolil Roda 14. Alat Ukur Temperatur Bearing 15. Alat Ukur Berat Sarana 16. Alat Uji Kebocoran Sarana 17. Alat Ukur Ketinggian Peralatan Perangkai 18. Alat Uji Pengereman 19. Alat Ukur Tekanan Roda 20. Alat Ukur Waktu 21. Alat Ukur Temperatur Udara 22. Alat Kalibrasi 23. Batteiy Charger 24. Tool Diagnosa Test 25. Load Test/ Bench Test 26. Peralatan / Pesawat Angkut 27. Sistem Udara Tekan 28. Instalasi Pencucian 29. Peralatan Mesin Perkakas 30. Instalasi Pengisian Bahan Bakar Atau Sumber Tenaga 18. Alat Uji Pengereman 19. Alat Ukur Tekanan Roda 20. Alat Ukur Waktu 21. Alat Ukur Temperatur Udara 22. Alat Kalibrasi 23. Batteiy Charger 24. Tool Diagnosa Test 25. Load Test/ Bench Test 26. Peralatan / Pesawat Angkut 27. Sistem Udara Tekan 28. Instalasi Pencucian 29. Peralatan Mesin Perkakas 30. Instalasi Pengisian Bahan Bakar Atau Sumber Tenaga
NO. Q R 98 - KELOMPOK Suku Cadang Peralatan Third Rail Alat Kerja Khusus Third Rail System NAMA BARANG 31. Pembangkit Listrik Cadangan 32. Peralatan Pengelasan 33. Alat Ukur Kekasara Permukaan 34. Vibrograf / Ride Index 35. Alat Ukur Jarak Keping Roda/ Back to Back Gauge 36. Alat Ukur Kebisingan/ Sound 37. Alat Ukur Keausan Knuckle 38. Peralatan Evakuasi 39. Turbocharger rotor balancing Level meter Mesin 40. Undercutting Machine 41. Test Bench Injection Pump 42. Cordless/ Power tool 43. Governor Test 44. Mesin Bubut Roda 45. Mesin Press Roda 46. Mesin Oven 47. Alat Pemeriksaan Kekasaran Permukaan Benda 48. Automatic Load Bank 1. Conductor Rail 2. Fishplate 3. Expansion Joints 4. Ramps 5. Mid Points Anchor 6. Terminal Kabel/ Power Feed 7. 8. Huckbolt® 9. Support bracket 10. Coverboard System/ protective Insulator cover 1. Rail End Drill Jig 2. Power Feed Rail Drill Jig 3. Mid-Point Anchor Rail Drill Jig 4. Expansion Joint Adjustment Tool 5. Power Feed Cutting Mask 6. Ramp Cover Cutting Jig 7. Rail Setting Gauge 8. Rail Track Gauge 9. Structure Gauge 10. Insulator Setting Jig
S Tanah untuk Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan berdasarkan rencana induk perkeretaapian 99 - 1. Tanah untuk Jalan Rel Tanah untuk stasiun 2. 3. Tanah untuk depo 4. Tanah untuk balai yasa 5. Tanah untuk terapat perawatan/ workshop 6. Tanah untuk TPSS 7. Tanah untuk signaling equipment room 8. Tanah untuk telecommunication equipment room 9. Tanah untuk operation control center 10. Tanah untuk power equipment room
100 - B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN Nomor Lampiran Hal : : : Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD) (1) (2) untuk Setiap Impor dan/ atau Penyerahan Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nomor ...(4).../ PMK.03/ 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini kami: (5) Nilai Peraturan Menteri juncto Keuangan nama alamat NPWP Jenis Usaha : yang merupakan: (6) J | kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; ED pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor atau penyerahan* alat angkutan tertentu sebagai berikut: (7) No 1- Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu 2- Kuantitas 3- Nilai Impor/ Harga Jual*) (Rp) 4- Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) -5- Keterangan 6-
101 - Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dark (8) nama alamat NPWP (khusus impor, NPWP tidak perlu diisi) untuk dimiliki dan digunakan oleh: (9) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, POLRI Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dengan: (10) nama NPWP Nomor dokumen (11) Pemohon (12) Terlampir disampaikan: (13) 1. 2. dst.
102 - PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN (1) Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon SKTD. (2) Lampiran, diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD. contoh: Satu Lembar, Dua Lembar. (3) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon SKTD terdaftar. (4) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini. (5) Identitas pemohon SKTD. nama alamat NPWP diisi dengan nama pemohon SKTD. diisi dengan alamat pemohon SKTD. diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara. jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak perlu diisi. (6) Dipilih pada salah satu kotak. (7) Tabel rincian alat angkutan tertentu. Kolom -1- Kolom -2- Kolom -3- Kolom -4- diisi dengan nomor urut. diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh. diisi dengan jumlah unit alat angkutan tertentu. diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan Rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan & /
103 - oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan Harga Jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom mi. Kolom -5- Kolom -6- : : diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah. Dalam hal PPN menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPN yang terutang dalam valuta asing tersebut. diisi dengan keterangan: kegunaan alat angkutan tertentu yang bersangkutan; kurs yang digunakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku; dalam hal impor, disebutkan juga Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor yang dilakukan; dan hal-hal lain yang perlu dijelaskan. Contoh: No 1- Nama/ Jenis Alat Angkutan Tertentu 2- Kuantitas 3- Nilai Impor/ Harga 4wal*) (Rp) -4- Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) -5- Keterangan 6- 1. Alat Angkutan Tertentu A lUnit 1.000.000 (USD 100) 100.000 (USD 10) Kegunaan : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : Sesuai dengan: invoice No: Tanggal : B/LNo: Tanggal : Kurs USD1= Rp. 10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Tanggal : Total Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, dapat dibuat dalam beberapa halaman 4 f
104 - lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon SKTD. (8) Asal alat angkutan tertentu diperoleh. Contoh untuk impor alat angkutan tertentu. nama alamat EAN Corp. Frankfurt, Germany NPWP {9} Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan oleh kementerian yang menyelenggarakan ditunjuk digunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum). H ] Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. (10) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (9). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara. (11) Diisi dengan kota dan tanggal permohonan. (12) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon. (13) Diisi dengan lampiran sesuai persyaratan. 4 /
105 - C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD Noxnor Lampiran Hal (1) (2) Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD) yang berlaku sampai dengan 31 Desember Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Noxnor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Nomor Pertambahan ...(4).../ PMK.03/ 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini kami: (5) Nilai Peraturan Menteri Keuangan juncto nama alamat NPWP Jenis Usaha : yang merupakan: (6) Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Dean Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau dan Perusahaan Penyeberangan Nasional; Sungai, Danau Jasa Angkutan Penyelenggara ^J Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; j Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; xf l
106 - dengan izin usaha nomor : perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, nomor : NPWP Nama (7), atari (8) dengan : (9) (10) mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas: (11) ^J impor atau penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir; dan j pemanfaatan atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu. untuk periode : (12) (13) Pemohon (14) Terlampir disampaikan: (15) 1. 2. dst. A /
107 - PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PERMOHONAN SKTD (1) Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon SKTD. (2) Lampiran, diisi.dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD. contoh: Satu Lembar, Dua Lembar. (3) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon SKTD terdaftar. (4) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini. (5) Identitas pemohon SKTD. nama diisi dengan nama pemohon SKTD. diisi dengan alamat pemohon SKTD. alamat NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. (6) Dipilih pada salah satu kotak. (7} Diisi dengan nomor izin usaha, penyelenggaraan, atau kegiatan. (8) Diisi dengan nomor dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal impor pemohon SKTD merupakan pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional. (9) Diisi dengan NPWP Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang melakukan penunjukan. (10) Diisi dengan nama Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang melakukan penunjukan. (11) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) pada kotak, sesuai dengan fasilitas PPN yang dikehendaki. (12) Diisi dengan tahun yang diajukan permohonan SKTD. (13) Diisi dengan kota dan tanggal permohonan. (14) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon. (15) Diisi dengan lampiran sesuai persyaratan. /f i
108 - D. CONTOH FORMAT RKIP YANG DILAMPIRKAN PADA PERMOHONAN SKTD RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) YANG DIAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN r(D Nama Alamat NPWP 1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU Nomor 1- . . . (2) . . . KPPBC/ KPU dan Pelabuhan 2- ... (3) ... Nama/Jenis Aat Angkutan Tertentu 3- ... (4) ... Kuantitas 4- ... (5) ... Kode HS 5- .. . ( 6) . . . Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) 6- .. . (7) . . . Perkiraan Nilai Impor Per Satuan 7- ... (8) .. . Total -8- ... (9) ... TOTAL 2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU Nomor 1- . . ( 12) . . Pengusaha Kena Pajak 2- ... (13) ... Nama/ Jenis Aat Angkutan Tertentu 3- ... (14) ... Kuantitas 4- ... (15) ... Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) 5- ... (16) ... Perkiraan Harga Jual Per Satuan -6- Total 7- ... (17) ... ... (18) ... TOTAL , (21) Pemohon, (22) Jabatan Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai -9- Keterangan 10- . . . ( 10) . .. . . . ( 1 1) . . . Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai -8- Ke terangan 9- ... (19) ... .. . (20) . . . y* /
109 - PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP YANG DILAMPIRKAN PADA PERMOHONAN SKTD (1) Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP nama diisi dengan nama pemohon SKTD. diisi dengan alamat pemohon SKTD. : alamat : NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. (2) Diisi dengan nomor urut. (3) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan pelabuhan tempat alat angkutan tertentu diimpor. (4) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor. (5) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set. (6) Diisi dengan kode Harmonized System (HS) alat angkutan tertentu. (7) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas. (8) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor per satuan. (9) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor total. (10) Diisi dengan perkiraan PPN. (11) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu. (12) Diisi dengan nomor urut. (13) Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu. (14) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya. (15) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set. (16) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas. (17) Diisi dengan perkiraan Harga Jual per satuan. (18) Diisi dengan perkiraan Harga Jual total. (19) Diisi dengan perkiraan PPN. (20) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu. (21) Diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan RKIP. (22) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.
110 - E. CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD I. CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK (1) SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SATU KALI IMPOR ATAU PENYERAHAN Nomor : KET- TDPPN-...(2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai p.ncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(3)../ PMK.03/ 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(4) nama alamat NPWP jenis usaha sesuai dengan surat permohonan nomor...(5)... tanggal...(6)..., merupakan: (7) | | kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; | j pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; [ | pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan*) alat angkutan tertentu, sebagaimana berikut: (8) No 1- Nama/ Jenis Alat Angkutan Tertentu -2- Kuantitas 3- Nilai Impor/ Harga Jual*) (Rp) -4- Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) -5- Keterangan 6-
I l l - Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (9) nama alamat NPWP untuk dimiliki dan digunakan oleh: (10) [ j Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, atau POLRI |~j Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dengan: (11) nama NPWP Demikian untuk dipergunakan seperlunya. (12) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor PelayananPajak 0130 c (13) SKTD ini ditujukan kepada:(14) | [ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ; | | PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu [ j lainnya ; PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak. (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku. (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini. (4) Diisi dengan identitas pemohon SKTD. a. b. nama alamat : Diisi dengan nama pemohon SKTD. : Diisi dengan alamat pemohon SKTD. f
112 - c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi. (5) Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD. (6) Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD. (7) Dipilih pada salah satu kotak. (8) Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut. Kolom 2 Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu Kolom 3 Kolom 4 yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN. Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set. Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan Rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut. / ,
113 - Contoh: Nilai Impor USD2.000,00 Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD USD1 = Rpl0.000,00 Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00 Penulisan pada kolom (4) menjadi: Rp20.000.000,00 (USD2.000,00). Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah. Dalam hal transaksi dalam valuta asing, diisi dengan nilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut. Contoh: Nilai Impor USD2.000,00 Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD USD1 = Rpl 0.000,00 Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00 dipungut terutang PPN Rp2.000.000,00 Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00 (USD200,00). yang tidak sebesar Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti commercial invoice, Bill of Lading, atau dokumen lain yang dipersamakan. Sehingga bentuk keseluruhan tabel menjadi sebagai berikut: No 1- Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu 2- Kuantitas 3- Nilai Impor/ Horga Jual*) (Rp) -4- Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) 5- Keterangan 6- 1. Nama Alat Angkutan Tertentu lUnit 20.000.000 (USD 2.000) 2.000.000 (USD200) ' Sesuai dengan: Invoice No: Tanggal : B/LNo: Tanggal : Kurs U$D1= Rp. 10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor:. Tanggal : f6
114 - Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak. (9) Asal alat angkutan tertentu diperoleh. Contoh untuk impor alat angkutan tertentu. nama EAN Corp. alamat Frankfurt, Germany NPWP (10) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang yang menyelenggarakan ditunjuk urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. oleh kementerian Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan digunakan oleh PT KAI Perkeretaapian Umum). (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana rfl Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. (11) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (9). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara. (12) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD. Contoh: Jakarta, 12 Oktober 2020. (13) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit. (14) Dipilih pada salah satu kotak. Dipilih pada kotak yang sesuai dan diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam /A
II. 115 - hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutan tertentu. TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN Penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf a: a. dalam rangka impor, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: 1) untuk pemohon SKTD; 2) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD; dan 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip. b. dalam rangka penyerahan, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: 1) untuk pemohon SKTD; 2) untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, melalui pemohon SKTD; 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu terdaftar, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD; dan 4) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip. (8) e /
F. I. 116 - CONTOH FORMAT SKTD DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD CONTOH FORMAT SKTD KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAIC (1) SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Nomor : KET- TDPPN-...(2) SKTD berlaku sejak tanggal ...(3)... sampai dengan 31 Desember ...(4)... Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).,/ PMK.03/ 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(6) nama : alamat : NPWP : jenis usaha sesuai dengan surat permohonan nomor...(7)... tanggal...(8)..., merupakan: (9) [ [ Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan tkan Nasional, atau Perusahaan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional; Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, | | Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; j | Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; |~| pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas: (10) P~| impor atau penyerahan alat angkutan tertentu, sebagaimana RKIP terlampir. | | penyerahan: | | | j | | | | jasa perawatan dan perbaikan kereta api; jasa persewaan kapal; jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh: jasa perawatan dan perbaikan kapal; | | [~] jasa persewaan pesawat udara; dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara. | | pemanfaatan jasa persewaan pesawat udara dari luar Daerah Pabean. Demikian untuk dipergunakan seperlunya. \s\\m ( 11) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor PelayananPajak (12)
117 - PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak. (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku. (3) Saat mulai berlakunya SKTD, diisi dengan tanggal penerbitan SKTD. (4) Diisi dengan tahun sesuai periode yang diajukan permohonan SKTD. (5) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini. (6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD. a. b. c. nama alamat NPWP : Diisi dengan nama pemohon SKTD. : Diisi dengan alamat pemohon SKTD. : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. (7) Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD. (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD. (9) Dipilih pada salah satu kotak. (10) Dipilih pada salah satu kotak, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut PPN yang disetujui untuk diberikan. (11) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD. Contoh: Jakarta, 4 September 2020. (12) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit. II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD Penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf a dilampiri RKIP yang memuat daftar alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN, dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dalam hal penerbitan SKTD dilakukan secara manual, dengan peruntukan sebagai berikut: l. untuk pemohon SKTD; li. untuk setiap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui Kantor /
111. 118 - Pelayanan Pajak penerbit SKTD dan untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu melalui pemohon SKTD. Dalam hal impor berada di beberapa kantor dan/ atau penyerahan diterima dari beberapa Pengusaha Kena Pajak, SKTD dapat difotokopi; dan untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip. f j L
119 - G. CONTOH FORMAT RKIP YANG MENJADI LAMPIRAN SKTD RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) : ... (2) ... (diisi petugas KPP) Nomor Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP) (5) Nama Alamat NPWP Nomor SKTD : (4) ... (diisi petugas KPP) 1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGICUTAN TERTENTU Nomor 1- KPPBC/ KPU dan Pelabuhan 2- Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu 3- Kuantitas 4- Kode HS 5- Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) -6- Perldraan Nilai Impor Per Satuan -7- Total 8- Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai 9- Keterangan 10- (6) .. . ... (7) ... .. . (8) .. . ... (9) " (10) . . . . ( 11) . . . " (12) * . (13) * I ... (14) ... ft " . (15) ... TOTAL 2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU Nomor Pengusaha Kena Pajak Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu Kuantitas Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) Perkiraan Harga Jual Per Satuan Total Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai Keterangan " 1- (16) 2- (17) . * 3- ... (18) " 4- (19) ... 5- . . . (20) . . . 6- . . . (21) . . . 7- . . . (22) . .. 8- ... (23) ... 9- ... (24) " TOTAL ^ /
120 - PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP YANG MENJADI LAMPIRAN SKTD (1) Diisi dengan nomor halaman dari dicantumkan pada setiap halaman. total jumlah halaman RKIP, (2) Diisi dengan nomor RKIP sesuai tata cara penomoran yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Pajak. (3) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal RKIP. (4) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP yang bersangkutan. (5} Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP nama alamat NPWP diisi dengan nama pemohon. diisi dengan alamat pemohon. diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon. (6) Diisi dengan nomor urut. (7) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan pelabuhan tempat alat angkutan tertentu diimpor. (8) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor. (9) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set. (10) Diisi dengan kode Harmonized System (HS) alat angkutan tertentu. (11) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas. (12) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor per satuan. (13) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor total. (14) Diisi dengan perkiraan PPN. (15) Diberi keterangan "TDP" oleh Kantor Pelayanan Pajak jika permohonan disetujui, dan keterangan "Dipungut PPN" jika permohonan bagian ini (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak meneliti tidak disetujui permohonan SKTD yang dilampiri RKIP). (16) Diisi dengan nomor urut. (17) Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu. (18) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya. (19) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
121 - (20) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas. (21) Diisi dengan perkiraan Harga Jual per satuan. (22) Diisi dengan perkiraan Harga Jual total. (23) Diisi dengan perkiraan PPN. (24) Diberi keterangan "TDP" oleh Kantor Pelayanan Pajak jika disetujui, dan keterangan "Dipungut PPN" jika fasilitas tidak dipungut atas alat angkutan dimaksud tidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan SKTD yang dilampiri RKIP). 4 t
122 - H. CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI I. SKTD PENGGANTI UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ( 1) SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN Nomor : KET- TDPPN-...(2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(3)../ PMK.03/ 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(4) nama : alamat NPWP : : jenis usaha : yang merupakan: (5) | [ kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; |~~| pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; | | pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan sesuai dengan permohonan pembetulan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor / secara jabatan*) diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan*) alat angkutan tertentu, sebagaimana berikut: (8) (6) tanggal (7) No 1- Nama/ Jenis Alat Angkutan Tertentu -2- Kuantitas 3- Nilai Impor/ Harga Jual*) (Rp) -4- Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) 5- Keterangan 6-
123 - Alat angkulan tertentu tersebut diperoleh dari: (9) nama alamat NPWP untuk dimiliki dan digunakan oleh: (10) [~] Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PI Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dengan: (11) nama NPWP Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ...(12)... tanggal ...(13)... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Pengganti ini berlaku sejak tanggal ...(14)... Demikian untuk dipergunakan seperlunya. 0W0 (15) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor PelayananPajak (16) SKTD ini ditujukan kepada:(17) | j Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ; | [ PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu ; | [ lainnya PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak. (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku. (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini. Diisi dengan identitas pemohon SKTD. (4) a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD. 4 l
124 - b. alamat c. NPWP : Diisi dengan alamat pemohon SKTD. : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi. (5) Dipilih pada salah satu kotak. (6) Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKTD. (7) Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian SKTD. ) pilih salah satu Dalam hal penggantian SKTD dilakukan secara jabatan, nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKTD tidak perlu diisi. (8) Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut. Kolom 2 : Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN. Kolom 3 : Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set. Kolom 4 : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan Rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah /
125 - yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan raata uang asing tersebut. Contoh: Nilai Impor USD2.000,00 Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD USD1 = Rpl 0.000,00 Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00 Penulisan pada kolom (4) menjadi: Rp20.000.000,00 (USD2.000,00). Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah. Dalam hal transaksi dalam valuta asing, diisi dengan nilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut. Contoh: Nilai Impor USD2.000,00 Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD USD1 = Rpl0.000,00 Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00 terutang PPN Rp2.000.000,00 Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00 (USD200,00). yang tidak dipungut sebesar Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti commercial invoice, Bill of Lading, atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak. (9) Asal alat angkutan tertentu diperoleh. (10) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang urusan yang menyelenggarakan kementerian ditunjuk oleh 6 /
126 - pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan digunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum). H ] Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. (11) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (10). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara. (12) Diisi dengan nomor SKTD yang dilakukan penggantian. (13) Diisi dengan tanggal SKTD yang dilakukan penggantian. (14) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD Pengganti, yaitu tanggal penerbitan SKTD yang diajukan permohonan penggantian. (15) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD Pengganti diterbitkan. (16) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKTD Pengganti. (17) Dipilih pada kotak yang sesuai dan diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutan tertentu, dalam hal SKTD yang diterbitkan merupakan SKTD untuk satu kali impor/ penyerahan.
127 - II. SKTD PENGGANTI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK (1) SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI Nomor : KET- TDPPN-...(2) SKTD berlaku sejak tanggal ...(3)... sampai dengan 31 Desember ...(4)... Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5)../ PMK.03/ 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(6) nama alamat NPWP jenis usaha : : : : yang merupakan: (7) | | Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, atau Perusahaan Jasa Kepelabuhan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional; Penyelenggara | j | Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; | Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; | [ pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional; Dan sesuai dengan permohonan pembetulan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak / secara jabatan*) diberikan fasilitas Pertambahan Nilai nomor tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas: (10) (8) tanggal (9) | impor atau penyerahan alat angkutan tertentu, sebagaimana RKIP terlampir. | | penyerahan: | | jasa persewaan kapal; | | [ | [ | | | jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; jasa perawatan dan perbaikan kapal; jasa perawatan dan perbaikan kereta api; jasa persewaan pesawat udara; dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara. | | | | pemanfaatan jasa persewaan pesawat udara dari luar Daerah Pabean. Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ".(11)... tanggal ...(12)... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Pengganti ini berlaku sejak tanggal ...(13)... Demikian untuk dipergunakan seperlunya. HISS (14) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor PelayananPajak (15) /
128 - PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak. (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku. (3) Saat mulai berlakunya SKTD, diisi dengan tanggal penerbitan SKTD. (4) Diisi dengan tahun sesuai periode yang diajukan permohonan SKTD. (5) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini. (6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD. a. b. c. nama alamat NPWP : Diisi dengan nama pemohon SKTD. : Diisi dengan alamat pemohon SKTD. : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. (7) Dipilih pada salah satu kotak. (8) Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKTD. (9) Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian SKTD. ) pilih salah satu Dalam hal penggantian SKTD dilakukan secara jabatan, nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKTD tidak perlu diisi. (10) Dipilih pada kotak yang tersedia, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut PPN yang disetujui untuk diberikan. (11) Diisi dengan nomor SKTD yang dilakukan penggantian. (12) Diisi dengan tanggal SKTD yang dilakukan penggantian. (13) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD Pengganti, yaitu tanggal penerbitan SKTD yang diajukan permohonan penggantian. (14) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD Pengganti diterbitkan. (15) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD. Contoh: Tuban, 4 September 2020. (16) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit. /
I. 129 - CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD, SKTD PENGGANTI, ATAU RKIP PERUBAHAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1) SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD/ SKTD PENGGANTI/ RKIP PERUBAHAN (2) Nomor: KET-TLK- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor . (5), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak: (6) (4) tanggal Nama NPWP Alamat tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) / SKTD Pengganti/ RKIP Perubahan karena: (7) permohonan tidak lengkap; Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(8)../ PMK.03/ 2020; Barang Kena Pajak yang dimohonkan fasilitas tidak dipungut PPN tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(8)../ PMK.03/ 2020; belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/ atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir; mempunyai utang pajak; Impor, Perolehan, kewajibannya; belum menyampaikan Laporan Realisasi dan/ atau Pemanfaatan dan/ atau yang sudah menjadi lainnya, Demikian untuk dimaklumi. HQ0 (9) a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor ( 10) /
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) 130 - PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD, SKTD PENGGANTI, ATAU RKIP PERUBAHAN Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak. Disesuaikan dengan jenis permohonan yang diterbitkan surat penolakan. Diisi dengan nomor surat penolakan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku. Diisi dengan nomor surat permohonan. Diisi dengan tanggal surat permohonan. Diisi dengan identitas pemohon SKTD. a. Nama b. NPWP : Diisi dengan nama pemohon. : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon atau Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c. Alamat : Diisi dengan alamat pemohon. Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu. Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini. Diisi kota dan tanggal diterbitkannya surat penolakan. Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan. $
J. 131 - CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN : ... (2) ... (diisi petugas KPP) Nomor Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP) 14) Nama Alamat NPWP 1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU (8) Nomor 1- KPPBC/ KPU dan Pelabuhan Semula -2- Menjadi -3- Nama /Jenis Alat Angkutan Tertentu Semula -4- Menjadi 5- Kuantitas Semula -6- Menjadi -7- Kode HS 8- Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) -9- TOTAL 2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU (9) Nomor Pengusaha Kena Pajak Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu Kuantitas Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) 1- Semula -2- Menjadi -3- Semula -4- Menjadi 5- Semula -6- Menjadi -7- 8- TOTAL Halaman ..(1) ... dari ... RKIP Perubahan ke ... (5) ... Nomor RKIP yang diubah ; ... (6)... ... (7)... Nomor SKTD Perkiraan Nilai Impor Per Satuan -10- Total 11- Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai 12- Keterangan 13- Perkiraan Harga Jual Per Satuan Total Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai Keterangan 9- 10- 11- 12- , ( 10) Pemohon, ( 1 1) Jabatan
132 - PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN (1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIP (2) (3) (4) (5) Perubahan yang dicantumkan pada setiap halaman RKIP. Diisi dengan nomor RKIP perubahan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Pajak. Diisi dengan tanggal RKIP perubahan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan RKIP perubahan. Diisi dengan urutan RKIP perubahan. Contoh: Perubahan ke : 1 (satu). Diisi dengan nomor RKIP yang dilakukan perubahan. (6) (7) (8) Diisi dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP yang dilakukan perubahan. Nomor SKTD yang melampirkan RKIP adalah sama dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP perubahan. Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan. Contoh: alat angkutan A semula direncanakan untuk diimpor sebanyak 100 unit. Karena adanya tambahan kebutuhan, alat angkutan A ditambah menjadi 200 unit. Maka tabel RKIP perubahan: Nama/Jenis Alat Angkutan. Tertentu/Jasa Kena Pajak Tertentu Kuantitas Semula Menjadi 4- Alat angkutan A 5- 100 unit 6- 200 unit (9) Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan. Contoh: atas alat angkutan A semula direncanakan untuk diterima penyerahan sebanyak 100 unit. Karena kebutuhan, alat angkutan A harus ditambah menjadi 200 unit. Maka tabel RKIP perubahan: Nama/Jenfs Alat Angkutan Tertentu/Jasa Kena Pajak Tertentu Kuantitas Semula Menjadi 4- Alat angkutan A 5- 100 unit 6- 200 unit Diisi dengan kota dan tanggal pengajuan RKIP perubahan. (10) (11) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon perubahan RKIP. 7 J
133 - K. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASIIMPOR DAN/ ATAU PEROLEHAN LAPORAN REALISASI IMPOR DAN/ ATAU PEROLEHAN 13) Nama Alamat NPWP 1. REALISASI IMPOR BKP Nomor Nomor PIB Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu Kuantitas Kode HS Spesifikasi Teknis Nilai Impor Satuan Total ... (4) ... ... (5) ... ... (6) ... ... (7) ... . . . (8) . .. ... (9) ... . . . ( 10) ... . . . ( 11) TOTAL 2. REALISASI PEROLEHAN BKP Nomor Pengusaha Kena Pajak Nama/ Jenis Alat Angkutan Tertentu Kuantitas Nomor Faktur Pajak Spesifikasi Teknis Harga Jual Satuan Total ... (14) ... ... (15) ... ... (16) ... ... (17) ... ... (18) ... ... (19) ... . . . (20) ... .. . (21) TOTAL .*" Halaman ..(1) ... dari Nomor SKTD: ... (2) Pajak Pertambahan Nilai Keterangan . .. ... ( 12) . . . ... (13) ... Pajak Pertambahan Nilai Keterangan . . . . . . (22) .. . ... (23) ... , (24) (25) I
134 - PETUNJUK PENGISIAN CONTOH LAPORAN REALISASI IMPOR DAN/ATAU PEROLEHAN (1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman laporan dan dicanturakan pada setiap halaman. (2) Diisi dengan nomor SKTD yang dilaporkan realisasinya. (3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menyampaikan laporan: nama alamat NPWP diisi dengan nama Wajib Pajak. diisi dengan alamat Wajib Pajak. diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. (4) Diisi dengan nomor urut. (5) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang atas impor alat angkutan tertentu, yang telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (6) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor. (7) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set. (8) Diisi dengan kode Harmonized System (HS) alat angkutan tertentu yang diimpor. (9) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas. (10) Diisi dengan Nilai Impor per satuan, dalam mata uang Rupiah. (11) Diisi dengan Nilai Impor total, dalam mata uang Rupiah. (12) Diisi dengan PPN yang tidak dipungut. (13) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu. (14) Diisi dengan nomor urut. (15) Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu. (16) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya. (17) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set. (18) Diisi dengan nomor Faktur Pajak atas penyerahan alat angkutan tertentu. (19) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas. (20) Diisi dengan Harga Jual per satuan. (21) Diisi dengan Harga Jual total. (22) Diisi dengan PPN yang tidak dipungut. & /
L. 135 - (23) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu. (24) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan realisasi impor dan/ atau i i i perolehan. (25) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan. CONTOH FORMAT SURAT REMBATALAN SKTD KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1) SURAT KETERANGAN PEMBATALAN Nomor: KET-BTL- (2) Sehubungan diperolehnya data/ informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Dipungut, atas Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak (3) ... tanggal...(4)..., yang diberikan kepada Pertambahan Nilai nomor Wajib Pajak: (5) " r " nama NPWP alamat dibatalkan. (6) a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor (7) surat ini ditujukan kepada: (8) | |Pemilik SKTD; 1 ~|Direktur Jenderal Bea dan Cukai; PETUNJUK PENGISIAN ;CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKTD (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD. G t
136 - (2) Diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku. (3) Diisi dengan nomor SKTD yang dibatalkan. (4) Diisi dengan tanggal SKTD yang dibatalkan. (5) Diisi dengan identitas pemilik SKTD. nama NPWP alamat : diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik SKTD. : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKTD. : diisi dengan alamat Wajib Pajak pemilik SKTD. (6) Diisi dengan kota dan tanggal surat keterangan pembatalan SKTD diterbitkan. (7) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit. (8) Dibubuhi tanda pilih pada kotak penerima surat keterangan pembatalan SKTD: a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; b. pemilik SKTD; dan lainnya, jika ada. c. M. TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK I. ATAS SKTD PENGGANTI DAN SKTD YANG DIBATALKAN Untuk pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk: 1. Kode Akun Pajak diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor; 2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan; 3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan nomor SKTD Pengganti atau nomor Surat Pembatalan SKTD; dan 4. Masa dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak dilakukannya impor atau penyerahan alat angkutan tertentu. 4 I
137 - II. ATAS ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG IMPOR DAN/ ATAU PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI NAMUN DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN Untuk pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk: 1. Kode Akun Pajak diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor; 2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan; 3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas alat angkutan tertentu yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan sesuai dengan SKTD nomor ... tanggal ..."; dan 4. Masa dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alat angkutan tertentu. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Pit. u.b. agian Administrasi Kementerian 'S*$ oo. % O 2 UJ £
V J TITIN KRIS^IATI 115 199803 2 002 frARIAT i ^