Menimbang Mengingat PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186 TAHUN 2014 TENT.ANG PEMBERDAY AAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Korilunitas Adat Terpencil; 1. Pasal 4 ayat (1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); MEMUTUSKAN: ...
PRE SI D EN REPUBLIK INDONESIA 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PI,ESIDEN TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang d imaksud dengan: l. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya. 2. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumla h tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/ atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/ atau rentan sosial ekonomi. 3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandan g, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, clan / atau pelayanan sosia l. 4 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal 2 ... . . i
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA 3 - Pasa l2 Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pasal 3 Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan: a. perlindungan hak sebagai warga negara; b. pemenuhan kebutuhan dasar; c . integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan d. kemandirian sebagai warga negara. BAB II KRlTERIA Pasal 4 (1) Pernberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan berdasarkan kriteria KAT. (2) Kriteria KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; b . tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan / atau d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil. (3) Menteri .. .
PRESIDC::N REPUBLIK INDONESIA 4 - (3) Menteri menetapkan lokasi KAT sebagai dasar untuk melaksanakan Pemberdayaan Sosia l terhadap KAT. Pasal 5 Kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan belum tercukupinya pelayanan di bidang p emenuhan kebutuhan dasar. Pasal 6 {l) Kriteria tertutup sebagaimana dima ksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tingkat interaksi sosial yang masih terbatas dengan masyarakat lainnya. (2) Kriteria homogen sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) htuUf b rnerupakan suatu keadaan yang ditandai adanya hidup dalam kesatuan suku yang relatif sama. (3) Kriteria penghidupannya tergantung kepada sumber daya ala rn sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan suatu keadaan yang ditandai den gan ketergantungan pada sumber daya alam yang relatif tinggi. Pasal 7 ...
.. PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 5 - Pasal 7 Kriteria marjinal di pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditandai oleh keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerint~an. Pasal 8 Kriteria tinggal di wilayah . perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. BAB Ill PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SOSIALTERHADAP KAT Pasal 9 ( 1) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang: a . permukiman; b. administrasi kependudukan; c. kehidupan beragama ; d . kesehatan; e. pendidika n; f. ketahanan pangan; g. penyediaan akses kesempatan kerja; h. penyediaan ...
, . ' PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - h. penyediaan akses lahan; I. advokasi dan bantuan hukum; j. pelayanan sosial; dan/ a tau k. lingkungan hidup. (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dapat dilaksanakan dalam bidang lain sesuai dengan kebutuh an KAT. (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 10 (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan berdasarkan kategori dengan jangka waktu pemberdayaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori dan jangka waktu pemberdayaan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 11 Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial ter hadap KAT dilakukan melalui tahapan kegiatan: a . persiapan pemberdayaan; b. pelaksanaan pemberdayaan; c . rujukan; dan d. terminasi. Pasal 12 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - Pasal 12 (1) Kegiatan pers1apan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupa.kan tahapan pra.kondisi
Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. (2) Kegiatan persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: a. pemetaan sosial; b. penjajagan a wal; c. studi kelaya.kan; d. semiloka; e. penyusun an rencana dan program; dan f. penyiapan kondisi masyara.kat. Pasal 13 Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 11 huruf b dilaksana.kan dalam bentuk: a. d iagnosis dan pemberian motivasi; b. pelatiha n keterampilan; c. pendampingan; d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempa t usaha; e. peningkatan akses pe masaran hasil usaha; f. supervisi, dan advokasi sosial; g. penguata n keserasian sosia l; h. penataan lingkungan sosial; ~an/ a tau 1. bimbingan lanjut. Pasal 14 ...
" P RE SI DEN REPUBLIK IND ONESIA 8 - Pasal 14 ( 1) Kegiatan rujukan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 11 huruf c merupakan tahapan purnabina berupa pengalihan program/kegiatan pada berbagai pihak s esuai kebutu han KAT. (2) Purnabina sebagaimana dim aksud pada ayat (1) merupakan tahapan akhir s etelah proses waktu pemberdayaan. Pasal 15 ( 1) Kegiatan terminasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan tahapan pengaliha n program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. (2) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksan akan dalam bentuk pembuatan berita acara pengalihan program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT da ri Menteri kepada Pemerintah Daerah. Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT diatu r dengan Peraturan Menteri. BAB IV ...
PRE SI DEN REPUBLIK lNDONESIA 9 - BAB IV KOORDINASI Pasa l 17 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. (2) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan secara komprehensif, terencana, terarah , terukur, terpadu, sinergi, terkoordinasi, dan berk elanjutan antar kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pasal 18 (1) Gubernur m engoordinasikan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT pada tingkat provinsi. (2) Bupati /~ alikota mengoordinasikan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT pada tingkat kabupaten/ k ota . Pasal 19 (1) Dalam mela ksa nakan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT Menteri, Gubernur, a tau Bupati/ Walikota dapat membentuk forum koordinasi Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. (2) Forum ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10 - (2) Forum koordinasi Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat nonstruktural dan tidak hierarkis. (3) Forum koordinasi Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran, masukan, dan gagasan dalam menggalang sinergi dan kemitraan berbagai pihak dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (4) Forum koordinasi dilaksanakan melalui pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Pasal20 (1) Forum koordinasi di pusat dipimpin oleh Menteri yang anggotanya dari unsur pemerintah, tenaga ahli, praktisi, clan lembaga kesejahtera an sosial. (2) Forum koordinasi di provinsi dipimpin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang anggotanya dari unsur satuan kerja perangkat daer ah provinsi, tenaga ahli, praktisi dan lembaga kesejahteraan sosial. (3) Forum koordinasi di kabupaten / kota dipimpin oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang anggotanya dari unsur satuan kerja perangkat daerah kabupaten / kota, tenaga ahli, praktisi dan lembaga kesejahteraan sosia l. Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri. BAB V ...
PRE SIDEN REPUBLIK INDONES IA 11 - BABV PERAN MASYARAKA T Pasal22 Masyara kat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya ' untuk berperan d alam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. Pasal 23 (1) Peran masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan melalui: a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/ a tau pelaksanaan Pemberdayaan Sosial tethadap KAT; b. menginformasikan kepada Pemerintah atau instansi yang berwenang atas diketahuinya atau ditemukannya lokasi KAT; c. pemberian bantuan, pelayanan dan/atau kerja sama dalam kegiatan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT; d. pengadaan sarana dan prasarana;dan/atau e. kegiatan lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga; c . organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e . lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. badan ...
PRESID E N REPUBLIK IND O NESIA 12 - g. badan usaha; h . lembaga kesejahteraan sosial; dan 1. lembaga kesejahteraan sosial asing. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBINMN DAN PENGAWASAN Pasal24 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENDANAAN Pasal25 Sumber pendanaan dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT, meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara; b . Anggaran ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan per-.rndang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 27 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentan g Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada. tanggal diundangkan. Agar ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14 - Agar setiap orang :rrtengetahuinya, memerintahkan pen gund angan Pera tu ran Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembara n Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. J OKO WIDODO Dinn h ngkan d i Jakarta pad<.. ..uiggal 24 Desember 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 14 NOMOR 390 Salinan sesuai d engan aslinya esejahteraan Rakyat, ~ .