lllenlmbang trtrsngfngFt WAIIXOTAUADIT'T PERATURAIV trTAtIKOTA MADIUN NOMOR 3{i TAHUN 2O2O TENTANG RENCAITA KER-'A PEMERIIVTATI DATRATI KOTA MADIUIT TAHUIT zML WALIKOTA IUADTUII, : a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintatr Daeratr Tahr.rn 2O2L merupkan batrart pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran dan unhrk penJru$rnan Kebiliatcan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Angaran Sementara dan Rencana Anggarart Pendapatan dan Belanja Daeralr Kota Madiun Tatnxr Anggaran 2Q2L; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, perlu menetapkan Perahrran Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daeratr Kota Madiun Tahun 2O2t; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2. Negara; Undang-Undang Nomor Perbendahara€rn Negara; 1 Tatrun 2OO4 tentang 3. Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Rrsat dan Pemerintatran Daeratr; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tatrun 2OO5-2O25; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Rrsat dan Pemerintatran Daeratr; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tatrun 2OO5-2O25; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang; 4. 5.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. L4. 15. L6. 17. L8. 19. 24. 2- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang'Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ot9; Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daeratr sebagaiman4 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahtun 2Ol9; Peraturan Pemerintatr Nomor t2 Tatrun 2OI7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraart Pemerintatran Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OL7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintatr Nomor t2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubatr beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tatrun 2Oll;
2L. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Afi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubatran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2OI9 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2O; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2O2O tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5-2O25; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2A2O; Peratur€Ln Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2OOg tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2A05-2025; Peraturan Daeratr Kota Madiun tentang Sistem Perencanaan Penganggaran Daerah; Nomor 06 Tatrun 2009 Pembangunan dan Nomor 06 Tahun 2011 Wilayah Kota Madiun Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Renca.na Tata Ruang Tahun 2OLO-2O3O; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan Pnoduk Hukum Daeratr.
lUlenetapkan 4 31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2OL9-2O2a; MTIUUTUSKAIT: PERATT'RAN WATIKOTA KER.'A PEMTRINTATI TAHTTN 2A2T. MAI}IUN TEIITAIIG RTNCAITA DAERATI KOTA MADIUN Pasal 1 Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daeratr Kota Madiun Tahun 2O2t sebagaimana tercantum dalam l^ampiran I dan Sinkronisasi Kegiatan sesuai RPJMD Kota Madiun Tahun 2Ol9-2O24 beserta Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2OL9-2O24 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tatrun 2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daeratr sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. Pasal 2 Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2O2l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol9-2O24 dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Paqjang Daerah Kota Madiun Tahun 2OO5-2O25 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil Musyawaratr Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2O2l yang dilaksanakan bersama stakelnlders. Pasal 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I merupakan acuan dalam penJrusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tatrun Anggaran 2021.
5- Pesal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlalm diundangftan. pada tanggat Agar setiap orang mengetahuinYa, pengundangan Peraturan Walikota ini dengart dalam Berita Daerah Kota Madiun. memerintahkan penempatannya Ditetapkandi IIIADIUN 27 JUli lu.Pd. Diundangkandi MADIUII pada tanggal 27 Ju 1i 2020 SEKRETARI DAERAH ClH. M.HaqL. 7t213 199503 1m3 BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2A2A NOMOR 3!+/:
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.3.1 Hierarki Perencanaan Pembangunan Daerah 1.3.2 Keterkaitan Dengan Evaluasi Hasil RKPD Tahun Lalu 1.3.3 Keterkaitan Dengan Penganggaran 1.3.4 Keterkaitan Dengan RTRW dan Dokumen KLHS 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistem Dokumen RKPD BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 3.1 Arak Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun 2021 4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 1 1 4 7 7 9 10 10 12 13 15 15 16 20 30 66 74 154 154 196 197 203 203 207 221 221 227 234 247
BAB V SASARAN KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB VII PENUTUP LAMPIRAN 260 328 342
DAFTAR TABEL Tabel I.1 Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang Dijabarkan ke Dalam Tema RKPD Kota Madiun 2021 Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 Tabel II.2 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2019 Tabel II.3 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2015-2019 Tabel II.4 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2019 Tabel II.5 Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS-III Plus Kota Madiun Tahun 2018-2019 Tabel II.6 Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2019 Tabel II.7 Angka Kematian Ibu di Kota Madiun Tahun 2016-2019 Tabel II.8 Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tabel II.9 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tabel II.10 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2015-2019 Tabel II.11 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2019 Tabel II.12 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2019 Tabel II.13 Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2018-2019 Tabel II.14 Jumlah Guru Berdasarakan Jenjang Pendidikan Tabel II.15 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019 Tabel II.16 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019 Tabel II.17 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019 Tabel II.18 Jumlah Kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2019 Tabel II.19 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standart di Kota Madiun Tahun 2016-2019 Tabel II.20 Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019 Tabel II.21 Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun Tahun 2016-2019 Tabel II.22 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Di Kota Madiun Tahun 2014-2018 Tabel II.23 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan 9 19 19 20 20 21 24 25 27 28 29 31 31 33 36 38 38 38 39 40 41 41 42 43
Tabel II.24 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Pemungkiman Tahun 2018-2019 Tabel II.25 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018-2019 Tabel II.26 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2019 Tabel II.27 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2019 Tabel II.28 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2018-2019 Tabel II.29 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018-2019 Tabel II.30 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan Dan Olahraga di Kota Madiun Tahun 2018-2019 Tabel II.31 Jumlah Organisasi Olahraga Di Kota Madiun Tahun 2019 Tabel II.32 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2019 Tabel II.33 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2019 Tabel II.34 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 Tabel II.35 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 Tabel II.36 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 Tabel II.37 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 Tabel II.38 PDRB Per Kapital Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2015-2019 Tabel II.39 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015-2019 Tabel II.40 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2019 Kota Madiun Tabel II.41 Permasalahan Daerah Tabel II.42 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tabel III.1 Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019 Tabel III.2 Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019-2022 Tabel III.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pendapatan Daerah kota Madiun Tahun 2021 Tabel III.4 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Tabel III.5 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyek/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Tabel III.6 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021 44 46 48 49 55 57 58 60 62 65 67 68 69 70 70 74 76 158 160 201 203 205 206 214 216
Tabel III.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Tabel III.8 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Tabel IV.1 Tema Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota Madiun Tabel IV.2 Prioritas Nasional/Prioritas Provinsi/Prioritas Kota/Program Prioritas Tabel IV.3 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tabel IV.4 Hubungan Tujuan/Sasaran dengan Strategi/Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tabel IV.5 Prioritas Pembangunan berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tabel IV.6 Matriks Program Pembangunan Daerah Kota Madiun 2021 Tabel V.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Per Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 Tabel VI.1 Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah Kota Madiun IKU dan IKK Tahun 2021 219 220 229 229 235 236 248 253 261 328
DAFTAR TABEL Gambar I.1 Keterkaitan Antara Perencanaan dengan Penganggaran dan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Gambar II.1 Wilayah Administrasi Kota Madiun Gambar II.2 Jumlah PMKS dan Presentase PMKS Kota Madiun Tahun 2015-2019 Gambar II.3 Jumlah Penanganan PMKS dan Presentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2015-2019 Gambar II.4 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015-2019 Gambar II.5 Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun 2016-2019 Gambar II.6 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2015-2019 Gambar II.7 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2019 Gambar II.8 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Gambar II.9 Rasio Petugas Pol PP Per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Gambar II.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2015-2019 Gambar II.11 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015-2019 Gambar II.12 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Gambar II.13 Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2015-2019 Gambar II.14 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015-2020 Gambar III.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun 8 16 22 22 23 26 32 39 64 64 67 71 72 73 73 200
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN 3t+ TAHUN 2A2O NOMOR : TANGGAL : 27 Juli 2020 BAB I PEIIDAITUTUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian integrat dari pembangunan nasional. I\rjuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah (provinsi dan kota) tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam melaksanakan pembangunan daerah selama ini Pemerintah Daerah dihadapkan pada satu permasalahan yang mendasar, yaitu keterbatasan anggaran, disandingkan dengan kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pembangunan dapat direncanakan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja yang optimal, maka pembangunan yang akan dilaksanakan perlu direncanakan terlebih dahulu dengan matang, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya dan aspek ketersediaan sumber daya alam serta kemampuan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup menjadi suatu yang amat penting karena hal ini merupakan salah satu upaya setiap Pemerintah Daerah agar tetap meqiq.ga kelestarian sumber daya alam yang semakin terbatas, dihadapkan pada kegiatan pembangunan yang semakin berkembang yang tentunya membutuhkan dukungan tersediaan sumber daya alam yang semakin banyak dan beragam. Faktor tersebut dapat saja me4iadi salah satu penyebab adanya perbedaan cara pandang antara capaian kinerja pernbangunan daerah dengan pencapaiara sa.sararl pernbangrlnar:r nasional. Untuk menghindari perbedaan cara pandang tersebut, maka pemerintah pusat mengupayakan adanya persamaan persepsi antara semua daerah otonom sehingga perencanaan pembangunan daerah selaras dan terintegrasi serta sinkron dengan perencanaan pembanguna.n nasional.
2 - Berkaitan dengan upaya agar ada keselarasan, sinergitas dan konsistensi antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika pembangunan daerah yang semakin komplek, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diamanatkan pula, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud terdiri dari : (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam konteks ini yang akan disusun lebih lanjut adalah dokumen RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Hal ini sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3 - Yang dimaksud dengan tahapan tersebut semua daerah otonom memiliki tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang sama. Proses penyusunan Rancangan dokumen RKPD pada dasarnya dilakukan dengan mensinergikan dan menyelaraskan antara materi pokok kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Nasional/Provinsi pada tahun perencanaan berkenaan. Dengan demikian, dapat diartikan, bahwa dalam penyusunan kebijakan pembangunannya, pemerintah Kota Madiun wajib melakukan proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritasnya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Dengan metode seperti ini, bahwa dokumen RKPD Kota Madiun merupakan bagian dari RKPD Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Sementara itu, untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, maka Pemerintah Daerah menyusun dokumen RKPD tahun 2021. Proses penyusunannya telah dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penyusunan draft Rancangan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, dan Forum Perangkat Daerah (PD). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dalam penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 melalui beberapa pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; 2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; 3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4 - 4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, hingga tingkat pusat/nasional. Selain itu, dalam penyusunan Rancangan RKPD kota Madiun Tahun 2021 juga mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain yakni : a. Bappeda, bertanggung jawab mengkoordinir penyusunan, mulai dari persiapan penyusunan draft sampai dengan tersusunnya rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021; b. Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan dokumen Rencana Kerja PD (Renja PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta mengacu pada Rencana Strategis PD (RENSTRA PD), sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Akhir dokumen RKPD; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memantau, dan memberikan saran pertimbangan, serta masukan sesuai dengan aspirasi yang diperoleh dari masyarakat; dan d. Seluruh pemangku kepentingan, antara lain para tokoh masyarakat/agama, para pakar/akademisi, LSM, kalangan dunia usaha, organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga memberikan saran dan masukan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5 - 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6 - 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021; 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2020; 28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025; 29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah; 30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030; 31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024; 33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.3.1. Hierarki Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 telah terintegrasi dengan antara lain dokumen RKP Tahun 2021, dengan Rancangan dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, dengan dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019- 2024, dengan dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2012-2032, dan juga memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten/Kota tetangga terdekat. Oleh karena itu, Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota terdekat lainnya. Sehingga Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 telah sinkron, selaras dan bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk memberikan gambaran keterkaitan antara Perencanaan dengan Penganggaran dan antara Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dapat disajikan sebagaimana bagan alur yang terdapat pada gambar dibawah ini.
8 - RPJP NAS/ PROV & RTR NAS RPJM NAS/ PROV & RTR NAS RKP NAS/ PROV acuan memperhatikan diacu PUSAT/PROV P J P RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD Kota Madiun RAPBD APBD acuan P Bahan Diacu Bahan P P RT/RW KOTA RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU SPPN No.25/2004 UU KeuNeg No.17/2003 KET: P=PEDOMAN, J=DIJABARKAN Gambar I.1 Keterkaitan Antara Perencanaan dengan Penganggaran dan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Dari bagan alur yang terdapat pada gambar 1.1 diatas dapat diketahui, bahwa keterkaitan yang erat antara proses perencanaan dengan tahapan penganggaran. Demikian juga antara Rancangan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, terlihat ada korelasi yang sangat kuat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota. Oleh karena itu, substansi RKPD Kota Madiun Tahun 2021 harus selaras antara dokumen perencanaan tingkat Pusat, Provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kota.
9 - Tabel I.1 Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2021 Tema Pemerintah Pusat Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan InvestasiPenguatan Sistem Kesehatan Nasional Tema Pemerintah Provinsi Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur Tema Pemerintah Kota Madiun Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun 1.3.2. Keterkaitan Dengan Evaluasi Hasil RKPD Tahun Lalu Untuk menjamin adanya kesinambungan dalam perumusan kebijakan Rancangan RKPD Kota Madiun Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan memuat visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih, mengacu pada RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka perumusan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RKPD ini, juga telah mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Madiun Tahun 2019. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Madiun tahun yang lalu dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan yang tertuang kedalam Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021. Hal ini penting, mengingat dengan mengacu pada data dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu akan diketahui : 1) Capaian realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RKPD, dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Renja Perangkat Daerah dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RKPD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP; 2) Untuk mengetahui dan memastikan, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, dan pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi; dan
10 - 3) Untuk mengetahui berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPD yang lalu dan sekaligus merumuskan berbagai alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan RKPD tahun-tahun mendatang. 1.3.3. Keterkaitan Dengan Penganggaran. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas telah diamanatkan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas daerah dan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021, merupakan program/kegiatan dan anggaran yang masih bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasional setiap tahunnya, maka dokumen RKPD setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. KUA dan PPAS selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Madiun Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1.3.4. Keterkaitan Dengan Dokumen RTRW dan Dokumen KLHS. 1. Keterkaitan Dengan Dokumen RTRW. Prinsip perencanaan pembangunan adalah terintegrasinya antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan dokumen RKPD harus berpedoman pada dokumen RTRW. Mengintegrasikan dokumen RTRW kedalam dokumen perencanaan dilakukan melalui analisis dan telaah terhadap dokumen RTRW. Hal ini penting untuk memastikan dan menjamin agar arah kebijakan yang dituangkan kedalam Rancangan dokumen RKPD konsisten, selaras, bersinergi dan harmonis dengan arah kebijakan yang telah dituangkan kedalam dokumen RTRW.
11 - Komponen yang ditelaah dalam dokumen RTRW, meliputi antara lain : a. Rencana struktur ruang, yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaah dimaksud meliputi, antara lain: 1) Peta rencana struktur ruang; 2) Rencana sistem perkotaan; 3) Rencana jaringan transportasi; 4) Rencana jaringan energi; 5) Rencana jaringan telekomunikasi; dan 6) Rencana sistem jaringan sumber daya air. b. Rencana pola ruang, yaitu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaah dimaksud meliputi antara lain : 1) Rencana kawasan lindung; dan 2) Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. c. Telaah indikasi program terkait dengan pemanfaatan ruang, yaitu program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program dan kegiatan sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Telaah dimaksud meliputi antara lain : 1) Program pembangunan sektoral wilayah kota; 2) Program pengembangan wilayah kota; 3) Program pengembangan kawasan perkotaan; dan 5) Program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
12 - 2. Keterkaitan Dengan KLHS. Mengacu pada hasil kajian lingkungan hidup strategis, dimaksudkan agar ada kepastian dan jaminan, bahwa dalam mengimplementasikan dokumen RKPD dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampungnya, maka disinergikan dengan data dan informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung dan daya tampung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (development sustainable), sehingga perumusannya sejalan dengan Tujuan Pembangunan yaang Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's). 1.4. Maksud dan Tujuan. Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2021, antara lain adalah : 1. menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras, terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2021; dan 2. menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); 3. menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2021; 4. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.
13 - Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021, antara lain sebagai berikut : 1. menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; 2. menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rancangan dokumen Renja 2021; 3. meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan pembangunan antar stakeholder, sehingga dokumen perencanaan Tahun 2021 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan perannya; 4. menyediakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dan menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan tahun 2021; 5. mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan efesiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD. Sesuai dengan ketetapan dalam Pasal Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu, sistematika penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021, adalah sebagai berikut :
14 - BAB I. Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan. 1.3. Hubungan Antar Dokumen; 1.4. Maksud dan Tujuan. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. 2.3. Permasalahan Pembangunan. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. 3.2. Arak Kebijakan Keuangan Daerah. BAB IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah, 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n). BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. BAB VII Penutup.
15 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah. Pemerintah Kota Madiun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa, merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang secara administrasi wilayah masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km2 yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km2, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km2 dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km2. Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan,sehingga terdapat 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Secara geografi Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya: 1. Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, disebelah utara; 2. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, disebelah selatan; 3. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, disebelah timur; dan 4. Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, disebelah barat. Untuk mengetahui letak dan luas wilayah Pemerintah Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada gambar 2.1 dibawah ini
16 - TAHUN 2010 - 2030 Sumber: madiunkota.go.id Sumber : RTRW Kota Madiun Gambar II.1 Wilayah Administrasi Kota Madiun 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi. 1. Geografi. a. Posisi Astronomis. Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111 BT-112 BT dan 7 LS-8 LS. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi antara lain Pusat Pelayanan Pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan. b. Kondisi geografis. Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20℃ hingga 35℃.
17 - c. Kondisi Topografi. Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m diatas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan dibagian tengah ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota. d. Kondisi Geologi. Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi. e. Kondisi Hidrologi. Secara Hidrologi Kota Madiun terdiri dari air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu : Sungai Sono dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun
18 - f. Kondisi Klimatologi. Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101-300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian. g. Penggunaan lahan Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya seluas 19,82 km2 atau 59,64% dari luas kota. Sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang seluas 13,41 km2 atau 40,36% dari luas kota. Madiun merupakan daerah urban, sehingga dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo. 2.Demografi. Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 210.115 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.748 jiwa, Kecamatan Manguharjo 63.017 jiwa, dan Kecamatan Taman 89.350 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.
19 - Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 No. Kecamatan 2015 2016 Tahun/Jiwa 2017 2018 2019 1 Kartoharjo 2 Manguharjo Taman 3 Total 57.777 58.147 57.985 57.927 57.748 62.276 62.877 62.879 62.801 63.017 89.350 88.195 88.945 208.248 210.037 209.809 209.797 210.115 89.013 89.069 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020 Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir Tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 73.045 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 498 jiwa; D-III 5.761 jiwa; S-1 20.071 jiwa; S-2 1.391 jiwa, dan S-3 35 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat dalam table berikut: Tabel II. 2. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 s/d 2019 Tahun Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 PendudukBerdasarkanPendidikan : a. BelumSekolah; b. TidakTamat SD; c. Tamat SD; d. Tamat SLTP; e. Tamat SLTA; f. Tamat D-I/II; g. Tamat D-III; h. Tamat S-1; i. Tamat S-2; j. Tamat S-3. 31.258 19.575 30.169 29.487 72.405 468 5.639 19.431 1.334 31 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020 30.989 18.575 32.950 30.155 69.799 440 5.507 18.608 1.205 20 31.740 18.695 32.318 30.342 70.756 439 5.557 18.929 1.238 23 32.430 18.755 30.919 29.836 71.494 452 5.566 19.065 1.268 24 31.374 19.887 29.266 28.787 73.045 498 5.761 20.071 1.391 35 Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.
20 - Tabel II. 3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2015 s/d 2019 Tahun 2017 Uraian : a.Belum/Tidak Bekerja b.Mengurus Rumah Tangga c.Pelajar/Mahasiswa d.Pensiunan 2018 2015 2016 2019 38.404 35.539 38.358 36.721 36.390 34.603 35.328 34.773 34.965 34.412 43.581 45.352 44.032 45.119 44.940 6.095 6.270 6.826 7.204 1.771 1.830 1.027 1.039 8.449 8.951 42.126 43.735 43.557 44.679 46.311 4.390 4.578 18.727 19.060 18.826 18.945 18.994 510 6.374 6.399 7.396 1.942 1.057 9.105 6.237 6.992 1.806 1.040 8.449 e.PNS f.TNI g.POLRI h.Jasa 7.379 1.850 1.048 8.608 i.Karyawan j.Buruh k.Wiraswasta l.Lain-lain 4.690 4.489 5.082 355 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020 391 434 466 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II. 4. Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 (Rp. Milyar) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019* PDRB Harga Berlaku Harga Konstan 8.455.44 8.954,69 9.486,12 10.051,71 10.623,82 10.192.08 11.184,10 12.111,90 13.129,87 14.108,33 Pertumbuhan (%) 6,15 5,90 5,93 5,96 5,69 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2020 ) angka sementara b. Fokus Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi kedalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS- III Plus.
KATEGORI PRA KS KS-I KS-II KS-III KS-III Plus JUMLAH 21 - Tabel II. 5. Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 2015 2016 TAHUN 2017 2018 2019 332 7.643 17.759 23.815 3.096 0,63% 14,52% 33,73% 45,24% 5,88% 52.645 100,00% 0,37% 14,57% 38,03% 41,00% 6,02% 52.904 100,00% 198 7.710 20.121 21.692 3.183 0,36% 10,11% 46,47% 34,45% 8,61% 52.723 100,00% 190 5.328 24.502 18.162 4.541 0,17% 11,63% 41,84% 36,57% 9,80% 52.391 100,00% 52.586 100,00% 120 6.806 21.322 19.122 5.021 88 0,23% 12,99% 6.115 40,70% 22.001 36,50% 19.231 5151 9,58% Sumber :Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2020 Prosentase Pra KS dan KS-1 ada perubahan Tahun 2018 sebesar 13,22 % atau jumlahnya 6.926 keluarga, sedangkan tahun 2019 jumlahnya 6.203 keluarga mengalami penurunan 723 keluarga atau 1,42% hal ini menunjukkan perubahan ada kenaikan sedikit dalam kesejahteraan. Prosentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami kenaikan 1,43% (918 KK) yaitu tahun 2018 jumlahnya 45.465 menjadi 46.383 pada tahun 2019, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit. Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 46.383 keluarga atau 88,20% dari jumlah KK 52.586, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 86,78% dari jumlah KK 52.391. Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.
22 - 12.000 10.000 8.000 7.962 3,82 9.113 4,35 10.723 10.583 10.702 5,09 5,11 5,00 6 5 4 Jumlah PMKS 6.000 3 4.000 2 2.000 1 Persentase PMKS
0 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KotaMadiun, Tahun 2020 Gambar II.2. Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 12.000 10.910 10.835 10.729 104,00 10.000 100,30 102,00 8.000 7.739 8.585 101,74 100,00 Jumlah Penanganan 100,10 98,00 6.000 97,20 96,00 4.000 94,00 94,00 2.000 92,00 Persentase Penanganan
90,00 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020 Gambar II.3. Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 Jumlah PMKS mengalami sedikit penurunan dari Tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS.
23 - Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan kembali jenis-jenis PMKS, untuk diupdate data jumlah PMKS secara keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah PMKS. Pada tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 jumlah PMKS yang terdata mengalami penambahan sebanyak 3.171 orang atau sebesar 5,11% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang meningkat tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani secara signifikan, dengan capaian 101,74% dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Berkaitan dengan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun mengalami tren yang fluktuatif karena Tahun 2015 sampai dengan 2016 terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang siknifikan bahkan sampai dengan 2019 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program-program pembangunan yang berkaitan dengan penanggulan kemiskinan sudah berjalan walaupun belum maksimal yang tentu memerlukan penyempurnaan lagi. 9.500 5,4 5,16 5,2 9.000 4,89 9.050 4,94 5 8.701 8.500 8.550 4,8 JUMLAH PENDUDUK MISKIN 4,49 4,6 8.000 7.920 4,35 4,4 7.500 7.690 4,2 PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN 4 7.000 3,8 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020 Gambar II.4. Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015 sampai dengan 2019
24 - c. Fokus Pendidikan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat pada Fokus Kesejahteraan Sosial, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Tabel II. 6. Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 - 2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR 1 KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TAHUN 2018 3 TAHUN 2019 4 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I Fokus Kesejahteraan Sosial A 1 Pendidikan 1.1 Angka Melek Huruf 100 100 1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11,1 11,13 1.3 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 145,18 143,28 1.4 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 171,14 170,76 1.5 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A 134,84 135,45 1.6 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B 136,19 131,33 1.7 Pendidikan yang ditamatkan : 1.8 Pendidikan Dasar 1.9 Angka Harapan Lama Sekolah Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun 28,44 14,2 27,65 14,39 Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-ata lama sekolah adalah rata - rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 adalah 11,11. Tahun 2019 untuk rata-rata lama sekolah yaitu 11,13. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,13 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat.
25 - 2. Angka Harapan Lama Sekolah Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2018 adalah 14,20, sedangkan capaian harapan lama sekolah pada tahun 2019 adalah 14,39. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa. 3. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, tahun 2018 sudah mencapai 100% demikian juga pada tahun 2019 angka melek huruf sudah 100% d. Fokus Kesehatan Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut. 1. Angka Kematian Ibu (AKI) Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II. 7. Angka Kematian Ibu Di Kota Madiun Tahun 2016 - 2019 No Uraian 1 Jumlah Lahir Hidup 2 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2016 2.602 1 Tahun 2017 2.583 0 Tahun 2018 2.561 0 Tahun 2019 2.530 1 3 4 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup Target RPJMD Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup 38,43 57,76 0 51,35 0 44,97 39,53 38,59 Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2019 sebesar 39,53, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang ibu. Kematian tersebut disebabkan adanya penyakit penyerta berat yaitu Kanker pada Hati (Ca Hepar) yang ditemukan pada saat pelaksanaan operasi kelahiran di Rumah Sakit.
26 - Perhitungan Angka Kematian Ibu dipengaruhi jumlah kelahiran hidup. Pada Tahun 2019 perkiraan kelahiran hidup sebanyak 2.530, lebih rendah dari Tahun 2018 yang menyebabkan jika terdapat 1 kematian ibu maka Angka Kematian Ibu sebesar 39,53. Adapun tren Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut: 80 70 70 70 70 70 60 50 40 57,76 51,35 44,97 38,59 ANGKA KEMATIAN IBU / 100.000 KELAHIRAN HIDUP 30 38,37 39,52 TARGET RPJMD 20 10 0 0 0 2016 2017 2018 2019 Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2019 Gambar II. 5. Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2016 -2019 Dari tabel di atas terlihat bahwa AKI di Tahun 2019 masih dibawah target RPJMD tetapi masih dibawah target SDG'S yaitu sebesar 70 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu adalah: a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal. b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi. c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas. d. Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Militus (DM), Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. e. Menjalin kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil.
27 - f. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan. 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II. 8. Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun No Uraian 1 Bayi Lahir Hidup 2 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2016 2606 19 Tahun 2017 2583 19 Tahun 2018 2561 17 Tahun 2019 2530 16 3 Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup 7.29 7.36 6.64 6.32 Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Tahun 2019 sebesar 6,32 artinya terdapat 6 kematian bayi dari 1.000 Kelahiran Hidup. Jika secara absolut jumlah kematian sebanyak 16 bayi. Hal tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2018 yaitu sebesar 6,64 dengan jumlah absolut sebanyak 17 kematian bayi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: a. PMT bagi ibu hamil untuk mencegah bayi BBLR. b. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol sesuai jadwal). c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah: a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal. b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi. c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas. d. Berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan rujukan bayi dengan kelainan.
28 - e. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing. 3. Prosentase Balita Gizi Buruk Prosentase balita gizi buruk pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II. 9. Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun No Uraian 1 Jumlah Balita Tahun Tahun 2016 2019 12.443 12.271 12.117 11.956 Tahun 2017 Tahun 2018 2 3 4 Jumlah Balita Yang Ditimbang Jumlah Balita Gizi Buruk Prosentase Balita Gizi Buruk (%) 10.716 10.594 10.497 10.471 12 5 4 4 0,112 0,047 0,038 0,038 Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dari tabel diatas terlihat bahwa prosentase Balita Gizi Buruk di Tahun 2019 sebesar 0,038% dengan jumlah absolut sebanyak 4 balita gizi buruk. Angka tersebut masih sama dengan prosentase balita gizi buruk di Tahun 2018. Penyebab terjadinya Balita gizi buruk dikarenakan adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kurang dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik secara signifikan. Selain itu masih adanya pola asuh dan pola makan yang kurang tepat pada keluarga. Langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk adalah: 1. Penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk. 2. Pelaksanaan kelas ibu balita. 3. Edukasi kepada masyarakat tentang BBLR dan upaya perbaikan gizi keluarga.
29 - 4. Pelatihan cara Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat. 5. Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi balita BGM dan 2T sampai tuntas. 6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil mulai ditemukan KEK sampai dengan masa nifas untuk mencegah kelahiran bayi BBLR. e. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Tahun 2019 di bidang olahraga meningkat signifikan dibandingkan tahun 2018, yaitu 50 prestasi di bidang olahraga sedangkan pada tahun 2018 prestasinya 33 sedangkan di bidang kebudayaan terjadi peningkatan juga pada tahun 2018 sebanyak 12 even sedangkan tahun 2019 sebanyak 8 even. Tabel II. 10. Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 KETERANGAN PRESTASI KEOLAHRAGAAN PRESTASIKEBUDAYAAN 2015 6 6 2016 7 2 2017 8 10 2018 33 12 2019 50 8 Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KotaMadiun, Tahun 2020 Dengan rincian untuk prestasi olahraga sebagai berikut : Prestasi Olahraga selama Tahun 2019 meraih sebanyak 50 medali diantaranya : Kejuaraan PORPROV JATIM : a. 2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi b. 1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh) c. 1 medali perunggu cabang olahraga billiard d. 1 medali emas cabang olahraga gulat e. 2 medali perunggu cabang olahraga gulat f. 4 medali perunggu cabang olahraga judo g. 1 medali perunggu cabang olahraga karate h. 1 medali perak cabang olahraga karate i. 4 medali perunggu cabang olahraga muathay j. 1 medali perak cabang olahraga muathay k. 2 medali emas cabang olahraga muathay
30 - l. 1 medali perak cabang olahraga renang m. 1 medali perunggu cabang olahraga senam n. 3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo o. 2 medali perak cabang olahraga tenis meja p. 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja q. 1 medali perak cabang olahraga tinju r. 7 medali emas cabang olahraga jujitsu s. 2 medali perak cabang olahraga jujitsu t. 5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu u. 1 medali perak cabang olahraga judo beregu v. 1 medali peunggu cabang olahraga tenis meja beregu Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019: a. 2 medali emas cabang olahraga atletik b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat Prestasi Seni Budaya selama Tahun 2019 sebanyak 8 kejuaraan a. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional b. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional c. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur d. Juara Penyaji Sabet Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur e. Juara Penyaji Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur f. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur g. Juara 3 Lomba Baca Puisi Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur h. Juara 3 Lomba Teater Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum daerah adalah kemampuan daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. aspek pelayanan daerah terdiri dari pelayanaan bidang pendidikan, kesehatan, Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan perizinan.
31 - a. Palayanan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggaranya sudah diamanatkan dalam Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD, dalam penerimaan sekolah pada tahun 2021 ini sistem zonasi sesuai domisili merupakan pilihan yang diambil untuk menyeimbangkan tingkat pendidikan setiap zonasi agar tidak adanya perspektif sekolah unggulan dan sekolah favorit, untuk mendukung program zonasi tersebut kota madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik yang dapat di lihat sebagaimana tabel 2.13 dan tabel 2.14 dibawah. Tabel II. 11. Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, Tahun 2019 No. Uraian Kecamatan Kartoharjo Manguharjo Taman PAUD 1. Bangunan PAUD (unit) 2. Peserta PAUD 3. Tenaga Pendidik TK 1. Jumlah Siswa (Orang) 26 646 120 1.603 21 595 116 1.498 29 730 139 2.123 2. Jumlah TK Bangunan Baik (Unit) 32 24 38 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2020 Tabel II. 12. Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2019 Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mangunharjo 20 7 11 1 Kecamatan Taman Kartoharjo 25 6 9 23 3 3 2 1 Jumlah 68 16 23 4 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun , 2020 Meningkatnya angka HLS dan RLS yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun. Sebagaimana dilihat pada Gambar II.10, selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah meningkat dari 14,06 tahun (2015) menjadi 14,39 tahun (2019) atau naik sebesar 0,33 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,08 (tahun 2015) menjadi 11,13 tahun (2019) atau naik 0,05 tahun.
32 - 11,08 11,09 11,1 11,11 11,13 14,06 14,19 14,2 14,21 14,39 Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Sumber: BPS Kota Madiun, 2020 Gambar II. 6. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun 2015-2019 (tahun) Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah mencapai 14,39 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3. Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah di Kota Madiun tumbuh 1 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kota Madiun tahun 2019 mencapai 11,13 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagain besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2). Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.
33 - Tabel II. 13. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2018 - 2019 No. 1 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TAHUN 2018 3 TAHUN 2019 4 II ASPEK PELAYANAN UMUM A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan Dasar 1.1.1 Angka partisipasi sekolah 1.1.2 Rasio ketersedian sekolah/penduduk usia sekolah 1.1.3 Rasio guru/murid 1.1.4 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1.1.5 Angka Partisipasi Murni SD/SMP 140.16 01:39 01:16 01:22 134,78 135,75 1:52 1:16 1:28 133,39 1.2 Fasilitas Pendidikan 1.2.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 1.2.2 Sekolah pendidikan SMP/Mts 96,95 96,36 95,24 98,68 1.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.3.1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 106,66 109 1.4 Angka Putus Sekolah 1.4.1 Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs 1.4.2 Rata-rata Angka Putus Sekolah 0 0 0 0 1.5 Angka Kelulusan 1.5.1 Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan 100 100 1.5.2 Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 128,52 111,35 1.5.3 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3. 1.5.4 Rata-rata Angka Kelulusan 98,02 100 96,1 100 1.6 Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.6.1 Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK 100 100 1.6.2 Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manejemen berbasis sekolah 100 100 Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun 1.6.3 1250 1.427 Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) Digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs.
34 - Untuk usia sekolah dasar yaitu usia 7-12 tahun capaiannya pada tahun 2018 adalah sebesar 134,97% sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 135,75%. Dibandingkan dengan tahun 2018 ada kenaikan sebesar 0,78%. Jumlah penduduk usia sekolah Menengah Pertama usia 13-15 di Kota Madiun sebanyak 6.428 orang, sedangkan jumlah siswa sekolah Menengah Pertama usia 13-15 adalah sejumlah 8.442 orang. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Sekolah dasar di Kota Madiun sebanyak 14.534 orang, sedangkan jumlah jumlah siswa Sekolah Dasar usia 7-12 tahun adalah sejumlah 19.687 orang. Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Banyaknya jumlah siswa usia 7-12 dan usia 13-15 tahun karena ada siswa dari luar Kota Madiun yang sekolah di Kota Madiun. 2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar Adalah untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2018 capaiannya adalah sebesar 39, sedangkan pada tahun 2019 capainnya adalah sebesar 52. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 52 siswa per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi. 3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar Capaian pada tahun 2018 adalah 1:20, artinya bahwa satu orang guru menangani 20 siswa, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 1:16. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik. 4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2018 adalah 1:22 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel denagn rata-rata siswa sebanyak 22 siswa. Untuk tahun 2019 capainnya adalah 1:28. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.
35 - Dibandingkan dengan tahun 2018 rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata ada peningkatan yaitu kalau tahun 2018 1 (satu) orang guru menangani 22 anak tetapi pada tahun 2019 satu orang guru menangani 28 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Beersama Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20 peserta didik/kelas. 5. Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik Capaian kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik tahun 2018 96,36%, sedangkan capaian tahun 2019 adalah sebesar 96,88%. Dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaian tahun 2019 ada keanikan sebesar 0,52%. Hal ini karena ada perhatian dari Pemerintah Kota Madiun untuk rehab dan pembangunan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan maupun penambahan ruang sekolah. 6. APK Pendidikan anak usia dini (PAUD) disini adalah APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak. Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018 capainnya adalah 106,66%. Capian Angka Prtisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 adalah sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Jumlah penduduk usia 4-6 tahun pada tahun 2019 sebanyak 5.306 dan jumlah siswa TK/RA usia 4-6 tahun adalah 5.766. 7. Angka putus sekolah pendidikan dasar Angka putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2018 adalah 0. Angka Putus sekolah pada tahun 2019 adalah 0, atau dengan kata lain bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. 8. Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018 capainnya adalah 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 capaiannya adalah 100%.
36 - Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi sisw SD dan SMP baik yang dilakanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota. 9. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 adalah 98,02, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 98,07%. Dengan jumlah total guru TK, SD dan SMP sebanyak 1.972 guru. Tabel II. 14. Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan No Kualifikasi 1 2 3 4 5 6 SMA D1 D2 D3 DIV/S1 S2 Tahun 2018 11 1 15 1 1.277 109 Tahun 2019 11 4 17 6 1.818 116 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun 10. Pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2018 adalah 100%. Dan pada tahun 2019 capaiannya adalah 100%. Pengelolaan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi pendidikan tingkat Kota yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien. Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbais internet dan terkoneksi dengan Pusat data dan Statistik Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru seerta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Mulai tahun 2015 hingga saat ini Data Pokok Pendidikan menjadi dsatu-satunya basis data bagi Kementrian Pendidikan dan kebudayaan dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di update terus menerus.
37 - Data tersebut harus di perbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementrian Pendidikan dan kebudayaan dan di upload secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. 11. Sekolah Semua Jenjang Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan NBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari : a. Sekolah memeiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan. b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus diset ujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota. Di Kota Madiun semua sekolah sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran. 12. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional Capaian pada tahun 2018 adalah 1.250 guru, sedangkan pada tahun capaian 2019 adalah sebanyak 1.472 guru telah sesuai dengan target RPJMD. Hal ini disebabkan adanya guru CPNS tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. b. Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 2.15, 2.16 dan 2.17 dibawah ini.
38 - Tabel II. 15. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019* Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 Sumber: Dunas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2020 Tabel II.16. Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Dokter 112,85 103,32 151,09 136,40 138,02 Tenaga Kesehatan Lainnya 770,72 719,87 996,14 907,13 1.043,71 Sumber: Dunas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2020 Tabel II.17. Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019 Tahun Jumlah Rumah Sakit Jumlah Penduduk 208.248 8 210.037 8 209.809 8 209.672 8 210.115 8 Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun , 2020 2015 2016 2017 2018 2019* Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk 0,0384 0,0381 0,0383 0,0383 0,0383 Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh umur harapan hidup saat lahir di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.11, selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,41 tahun (2015) menjadi 72,75 tahun (2019) atau naik sebesar 0,34 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 6,8 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kota Madiun. Masyarakat semakin menikmati pembangunan dibidang kesehatan.
39 - Umur Harapan Hidup 72,75 72,59 72,41 72,44 72,48 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Sumber: BPS Kota Madiun,2020 Gambar II. 7. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2019 (tahun) Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2019 sebanyak 9 kasus yang terjadi pada 7 kelurahan di Kota Madiun. Dapat terlihat pada tabel berikut ini : Tabel II.18 Jumlah Kasus KLB Di Kota Madiun Tahun 2019 No Jenis Kasus KLB Kelurahan Tempat Kejadian Waktu Kejadian Diketahui 1 Suspek Difteri 2 Suspek Difteri 3 DSS 4 AFP 5 DBD 6 Suspek Difteri 7 Keracunan Makanan Kelurahan Ngegong 8 AFP 9 AFP 4 Januari 2019 Kelurahan Mojorejo 1 Februari 2019 Kelurahan Kelun 13 Februari 2019 Kelurahan Manisrejo 26 April 2019 Kelurahan Kelun Kelurahan Ngegong 13 Mei 2019 Kelurahan Pangongangan 27 Juni 2019 30 Juli 2019 9 Agustus 2019 4 November 2019 Kelurahan Manisrejo Kelurahan Sukosari Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Jumlah Kasus KLB di Tahun 2019 sebanyak 9 kasus, mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2018, penurunan kasus KLB ini terutama banyak terjadi pada kasus-kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), menunjukkan sebagai salah satu keberhasilan dari pelaksanaan Outbreak Response Imunization (ORI) difteri tahun 2018 dimana kekebalan kelompok meningkat sehingga kasus difteri ditahun 2019 menurun. Dari 9 kasus KLB keseluruhan telah ditanggulangi dalam waktu ≤ 24 Jam. Kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat adalah:
40 - 1. meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun; 2. meningkatkan KIE kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi; 3. meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.19. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun Tahun 2016 - Tahun 2019 No 1 2 3 Uraian Jumlah Ibu Hamil Pelayanan Bumil Sesuai Standar Prosentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar Tahun 2016 2.739 2.739 100 Tahun 2017 2.706 2.694 99,6 Tahun 2018 2.676 2.676 100 Tahun 2019 2.643 2.643 100 Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian prosentase pelayanan bumil sesuai standar di Tahun 2019 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standart sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah: a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin; b. optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas; c. terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu; d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan; e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.
41 - Kelurahan siaga aktif berstrata puri pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II. 20. Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun Tahun 2019 No 1 2 3 Uraian Jumlah Desa Siaga Jumlah Desa Siaga Puri Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Puri Tahun 2016 27 17 62,96 Tahun 2017 27 21 77,78 Tahun 2018 27 22 81,48 Tahun 2019 27 24 88,89 Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2019 bahwa 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2019 sebesar 88,89% yaitu sebanyak 24 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 2 kelurahan dibandingkan Tahun 2018. Capaian tersebut dikarenakan: 1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif; 2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI; 3. kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Tabel II. 21. Puskesmas Dan Pustu Di Kota Madiun Tahun 2016 - Tahun 2019 No 1 2 3 4 Uraian Jumlah Puskesmas Jumlah Pustu Jumlah Penduduk Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per 1.000 Penduduk Tahun 2016 6 18 210.037 0,11 Tahun 2017 6 18 209.809 0,11 Tahun 2018 6 18 209.797 0,11 Tahun 2019 6 18 210.115 0,11 Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
42 - Dari tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per 1.000 penduduk pada Tahun 2018 dengan rasio di Tahun 2019 masih sama disebabkan jumlah dari Puskesmas dan Pustu masih sama. Di setiap Kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan Rumah Sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Dimana terdapat 8 RS yaitu 2 RS Umum milik pemerintah, 1 RS Paru milik pemerintah, 1 RS Umum milik TNI AD, 1 RS Bersalin milik swasta serta 3 RS Umum milik swasta, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi. 1. Jumlah Puskesmas Poned Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu PONED (Pelayanan Obstreti Neonatal Emergency Dasar) terdapat 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo, dan sampai sekarang masih belum ada penambahan. 2. Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, jumlah Rumah Sakit di Kota Madiun masih sama yaitu sebanyak 8 Rumah Sakit. Rasio Rumah Sakit di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini : Tabel II. 22. Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Madiun Tahun 2014 -Tahun 2018 No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 1 2 Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Rumah Sakit Milik TNI/AD 4 Rumah Sakit Swasta 5 Rumah Sakit Khusus Jumlah Rumah Sakit 6 Jumlah Penduduk 7 Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk 8 1 3 2 8 210.037 0,0381 1 3 2 8 209.809 0,0383 1 3 2 8 209.797 0,0381 1 3 2 8 210.115 0,0381 Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
43 - Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio jumlah Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk pada Tahun 2019 sebesar 0,0381. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 masih sama dikarenakan secara absolute jumlah RS masih sama yaitu 8 RS. Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II. 23. Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan No. 1 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 CAPAIAN TAHUN 2018 3 TAHUN 2019 4 II ASPEK PELAYANAN UMUM A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1 2.1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 Kesehatan 0,11 0,11 2.2 penduduk Jumlah Puskesmas PONED 1 1 2.3 Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk 0,0381 0,0381 2.4 Rasio dokter per 100.000 penduduk 136,32 138,02 2.5 Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 906,59 818,12 2.6 penduduk Puskesmas berstandar ISO 0 0 2.7 SOP Pelayanan 444 457 2.8 Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani 100 100 2.9 Cakupan kelurahan siaga aktif 100 100 2.10 Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS 65,19 68,21 2.11 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization 100 100 (UCI) 2.12 cakupan penemuan dan penanganan penderita 100 100 penyakit DBD 2.13 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 0 39,53 2.14 Prosentase Rumah Tangga Sehat 65,19 68,21 2.15 Prosentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra 100 100 Bayar 2.16 Jumlah Kasus KLB 14 9 2.17 Prosentase Penanganan Penyakit 100 87,5 2.18 Prosentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total 44,4 59,26 Berbasis Masyarakat) 2.19 Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan 100 100 Kesehatan 2.20 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun 81,32 81,84 2.21 Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum 100 100 Daerah
44 - No. 1 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 CAPAIAN TAHUN 2018 3 TAHUN 2019 4 2.22 Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi Syarat 84,01 85,12 2.23 Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesui Standart 100 100 2.24 Prosentase Penduduk yang di skrining Faktor Resiko PTM 94,84 104,67 2.25 Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI 81,48 88,89 2.26 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan 369 200 2.27 Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart 100 100 2.28 Prosentase TTU dan TPM sehat 84,12 85,61 2.29 Prosentase Kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya (sesuai Permenkes 75/2014) 60,8 69,79 2.30 Prosentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah 0 0,82 2.31 Angka Kematian Bayi 6,64 6,32 c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut. Tabel II. 24. Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH CAPAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 1 2 3 4 II ASPEK PELAYANAN UMUM A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.1 Rasio rumah layak huni 99.65 99,95 4.2 100 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Rasio pemukiman layak huni 100 Sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :
45 - 1. Rasio rumah layak huni Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut : Jumlah rumah layak huni x 100%= 42.849 x 100% = 99,95% Jumlah seluruh rumah 42.869 2. Rasio pemukiman layak huni Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan serta Perda Kota Madiun No.6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Mengacu pada point 6 diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2019 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut : Luas permukiman layak huni x 100 = 2758,67 x 100% = 100% Luas wilayah permukiman 2758,67
46 - d. Pelayanan Sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tabel II. 25 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH CAPAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 1 2 3 4 II ASPEK PELAYANAN UMUM A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 Sosial 6.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 16 16 6.2 Jumlah Penerima Bantuan 12936 10.612 6.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 10594 10.573 6.4 Persentase PMKS yang tertangani 100.1 100,30% 6.5 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 12936 10.612 6.6 Angka Kemiskinan 4,49 4,35 Indeks Gini Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun 6.7 0,34 0,33 Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Terdapat 15 Panti Asuhan dan 1 Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan hanya 8 lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh, total anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.148.700.000.
47 - 2. Jumlah Penerima Bantuan Penerima bantuan lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena ada bantuan yang pada tahun 2018 ada untuk tahun 2019 bantuan tersebut tidak ada lagi yaitu bantuan beras subsisdi (TUAN RASIDI) dari Provinsi Jawa Timur. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pusat, sehingga bantuan yang diterima jumlahnya dibawah pagu. Untuk Bansos Lansia non potensial, bantuan tidak tersalurkan karena penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Lansia nonpotensial penerima bansos yang meninggal sejumlah 35 orang. 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS. Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan kelauarga.
48 - 4. PMKS yang tertangani Pada tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%, hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan social asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian : 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/ orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung. 5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tabel II. 26 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2019 JENIS PMKS 1. Lanjut Usia Terlantar/ SATUAN JUMLAH orang BANTUAN 101 Berupa bantuan uang @ Non potensial 2. Anak Terlantar orang Rp 2.000.000,- 365 Berupa bantuan permakanan @ Rp 300.000,- 3. Fakir Miskin dengan rincian : 3. Fakir Miskin dengan rincian : orang Fakir Miskin KPM BPNT 4.833 APBN Fakir Miskin KPM PKH - Fakir Miskin KPM BPNTD 3.269 APBN 2.044 APBD II Jumlah 10.612 Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun 6. Angka Kemiskinan Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Sesuai release BPS "Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019", angka kemiskinan Kota Madiun sebesar 4,35% atau sekitar 7.690 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 478,304,-/jiwa/bln). Angka tersebut merupakan rangking ketiga di Jawa Timur, Kabupaten/kota dengan angka kemiskinan terendah setelah Kota Batu (3,81%) dan Kota Malang (4.07%).
49 - Capaian tersebut meningkat 0,14 poin dari tahun sebelumnya, dengan berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat, sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. 7. Indeks Gini Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2019 tercatat pada angka 0,33 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. e. Pelayanan Tenaga Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II. 27. Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 -2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH CAPAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 II ASPEK PELAYANAN UMUM B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 7 Tenaga Kerja 7.1 Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun 100 100 7.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 64.4% 66.7% 7.3 Pencari kerja yang ditempatkan 99.1 85,52 7.4 Tingkat pengangguran terbuka 3.85 % 4.01% 7.5 Keselamatan dan perlindungan 13968 15.976 7.6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 100 100 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut,
50 - 1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai- nilai pacasila. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2019 yang terdaftar sejumlah 27 pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% (27 pengaduan dapat terselesaikan). Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama. Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara tahun 2019 dan 2018 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan ditahun 2019 sebanyak 27 kasus sedangkan ditahun 2018 sebanyak 33 kasus. 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
51 - Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Apabila dibandingkan dengan hasil survey di tingkat kelurahan tahun 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 89,89% menjadi 66,7%. Namun Berdasarkan data BPS Kota Madiun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 adalah 66.73%, sehingga TPAK tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,32% apabila dibandingkan dengan TPAK tahun 2018 yang sebesar 64,41%. Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 66,73 % dengan capaian kinerja 78.47%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun 2018 sampai dengan 2019 cenderung mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru. 3. Pencari Kerja yang Ditempatkan Gambaran mengenai penempatan tenaga kerja di Kota Madiun, dapat diuraikan sebagai berikut, dari target 79 % di tahun 2019 terealisasi 85,52%. Untuk menghitung besaran pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara prosentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Dengan perhitungan jumlah pencari kerja yang tahun 2019 ditempatkan sebanyak 721 orang sedangkan pencari kerja yang terdatar sebanyak 843 orang.
52 - 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pengangguran Terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penggangguran. Tingkat Pengengguran Terbuka Tahun 2018 berdasarkan hasil survey di tingkat kelurahan sebesar 0,81 % dengan jumlah pengangguran sebanyak 1394 orang. Namun Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 3,85 % dengan jumlah pengangguran sebanyak 3.483 orang, sehingga ada ketidaksinkronan data Tingkat Pengangguran Terbuka dari hasil survey dengan Data dari BPS Kota Madiun. Menindaklanjuti Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap LKPJ tahun 2018, maka Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun tahun 2019 adalah sebesar 4,01 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 3.776 orang dengan angkatan kerja sebesar 94.105 orang.
53 - Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16% dari TPT tahun 2018 yaitu sebesar 3,85% atau 3.483 orang, dengan kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 293 orang. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 732 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 3.747 orang, 293 orang diantaranya belum tertampung dalam lapangan kerja dan yang 3.454 orang sudah tertampung (bekerja). Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2019 sebesar 5,08%, realisasi TPT tahun 2019 sebesar 4,01% maka capaian kinerja adalah sebesar 121,06%. Namun apabila Capaian Kinerja TPT lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target. 5. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyaman dan keamanan bagi pekerja dilingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.
54 - 6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melakanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha. Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati anatar pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2019 yang terdaftar sejumlah 27 pengaduan dapat terselesaikan semua. f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut : lebih
55 - Tabel II. 28. Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH CAPAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 II ASPEK PELAYANAN UMUM B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.1 Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 13.32 12,78 8.2 Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 86.67 86,95 8.3 Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 0.02 0,017 8.4 Partisipasi angkatan kerja perempuan 89.75 93,81 8.5 Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100 100 8.6 Indeks Pemberdayaan Gender 82,28 82,59 8.7 Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta 99.99 99,73 8.8 Indeks pembangunan Gender 93,47 94,05 Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Jumlah Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi tahun 2018 sebesar 13,32% sedangkan tahun 2019 sebesar 12,78 %. 2. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 realisasi sebesar 86,67 sedangkan tahun 2019 sebesar 86,95. 3. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Realisasi untuk tahun 2019 sebesar 0,017, lebih kecil dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang melapor di pusat pelayanan terpadu pada tahun 2019 lebih sedikit yaitu sebanyak 12 kasus.
56 - 4. Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi capaian tahun 2017 sebesar 88,08% untuk tahun 2018 sebesar 89,75% sedangkan untuk tahun 2019 sampai bulan oktober sebesar 93,81%, dengan perhitungan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding jumlah angkatan kerja perempuan. 5. Jumlah Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak didata dan ditangani semuanya, sehingga capaiannya 100%. 6. Jumlah Indek Pemberdayaan Gender Nilai indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, untuk tahun 2015 sebesar 81,48%, tahun 2016 sebesar 82,43%, tahun 2017 sebesar 82,19% sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 82,28 % dan sebesar 82,59 untuk Tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik. 7. Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan swasta Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta mengalami penurunan sedikit yaitu sebesar 99,73% dan di tahun 2018 sebesar 99,99%. 8. Jumlah Indek Pembangunan Gender Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,95 dan ada peningkatan di tahun berikutnya sebesar 93,44. di tahun 2017 sebesar 93,66, sedangkan 2018 mengalami penurunan menjadi 93,47 tetapi nilai tersebut masih lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur yang sebesar 90,77. Dan di tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 94,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil.
57 - g. Pelayanan Perhubungan Adapun untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel II. 29. Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH CAPAIAN TAHUN 2019 2018 1 2 3 4 II ASPEK PELAYANAN UMUM B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 14 14.1 Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu Perhubungan 95% 104% 14.2 Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi 91 100 Baik 14.3 IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas 78.08 85,08 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja pada tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2019 tercapai realisasi 104 %, sedangkan target tahun 2019 adalah 100%. Adapun realisasi ini diperoleh dari : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑎𝑚𝑏𝑢 𝑥 100% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 2245 2163 𝑥 100% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 104 % Tercapainya realisasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai 104% melebihi kebutuhan yang telah direncanakan dikarenakan adanya beberapa lokasi atau objek baru yang sangat dinamis seperti pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, dll yang membutuhkan pemasangan rambu baru diluar kebutuhan yang telah direncanakan. 2. Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik Rasio sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik pada tahun 2018 adalah 91 %, sedangkan target pada tahun 2018 adalah 80 %. Adapun rinciannya adalh sebagai berikut :
58 - 2018 JUMLAH BAIK 27 10 9 46 2019 JUMLAH BAIK 29 11 10 50 NAMA NO JUMLAH TOTAL 29 11 10 50 JUMLAH TOTAL 29 11 10 50 % 1 TRAFFIC LIGHT 2 HALTE 3 CCTV 100% 100% 100% 100% Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang 93% 91% 90% 91% JUMLAH % berfungsi baik adalah sebagai berikut : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑓𝑎𝑠 𝐿𝐿𝐴𝐽 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝐿𝐴𝐽 𝑥 100% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 50 50 𝑥 100% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 100 % Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2017 tercapai 89% dan meningkat pada tahun 2018 mencapai 91%. 3. IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas IKM (Indek kepuasan Masyarakat ) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2019 target 80 dan terealisasi 85,08. h. Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga Perkembangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya berikut: Tabel II. 30. Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun Tahun 2018- 2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH CAPAIAN TAHUN 2018 2019 II B ASPEK PELAYANAN UMUM Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 18 Pemuda dan Olahraga 18.1 Jumlah organisasi pemuda 3 6 18.2 Jumlah kegiatan kepemudaan 3 3 18.3 Jumlah kegiatan olahraga 8 18 18.4 Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) 3 3 18.5 Lapangan olahraga 83 83 18.6 Jumlah Organisasi Olah Raga 28 28 18.7 Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional 11 7 18.8 Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional 34 52 18.9 18.10 Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak Jumlah Peserta Olah Raga 20.394 19.266 100 100 Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun
59 - Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah : 1. Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2019 sama dengan kondisi Tahun 2018, antara lain : a. Front Pemuda Kerakyatan; b. Organisasi Generasi Muda (Pribumi); c. Organisasi Generasi Muda Pecinta Alam (Eskanda); d. Paguyuban Pakandayu; e. Purna Paskibraka Indonesia (PPI); f. Pramuka. 2. Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan, antara lain : 1. Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka; 2. Lomba Gerak Jalan; 3. Pembinaan putra putri berprestasi (kerjasama dengan TNI dan POLRI) 3. Jumlah kegiatan Olah raga Jumlah kegiatan olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 18 kegiatan, antara lain : 1. Lomba Bola voli kelurahan ; 2. Lomba bola voli pelajar SD, SMP ; 3. Lomba single event panahan pelajar SD, SMP ; 4. Lomba single event catur pelajar SD, SMP ; 5. Lomba single event renang pelajar SD, SMP ; 6. Lomba single event bulu angkis pelajar SD, SMP ; 7. Lomba single event sepak takraw pelajar SD, SMP ; 8. Lomba single event tenis meja pelajar SD, SMP ; 9. Lomba single event atletik pelajar SD, SMP ; 10. Lomba single event pencak silat pelajar SD, SMP ; 11. Lomba single event taekwondo pelajar SD, SMP ; 12. Lomba single event senam pelajar SD, SMP ; 13. Lomba single event tenis lapangan pelajar SD, SMP ; 14. Lomba single event karate pelajar SD, SMP ; 15. Lomba single event bola basket pelajar SD, SMP ; 16. Festival Seni Pencak Silat Nusantara ; 17. Lomba Bola Voli PKK ; 18. Charismatic 10K Run.
60 - 4. Gelanggang/ balai remaja Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2019 masih sama dengan di Tahun 2018 sebanyak 3, antara lain : 1. GOR Parikesit; 2. GOR SMAN 1 Kota Madiun; 3. GOR SMAN 3 Kota Madiun. 5. Lapangan olah raga Lapangan olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 masih sama dengan Tahun 2018 sebanyak 83 6. Jumlah organisasi olahraga Pada Tahun 2019 sebanyak 28 dengan jumlah yang tetap sama dengan kondisi pada Tahun 2018. Tabel II. 31. Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2019 No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah 1 Bulu Tangkis 3 klub 15 Angkat Besi 3 klub 2 Tenis Lapangan 10 klub 16 Taekwondo 4 klub 3 Renang 2 klub 17 Panjat Tebing 2 klub 4 Atletik 1 klub 18 Judo 1 klub 5 Wushu 1 klub 19 Senam 4 klub 6 Pencak Silat 11 klub 20 Balap sepeda 1 klub 7 Catur 1 klub 21 Tinju 1 klub 8 Tenis Meja 1 klub 22 Menembak 1 klub 9 Panahan 1 klub 23 Karate 2 klub 10 Basket 2 klub 24 Sepatu Roda 5 klub 11 Bola Volly 2 klub 25 Drumband 42 klub 12 Sepak Bola 23 klub 26 Bilyard 5 klub 13 Sepak Takraw 10 klub 27 Sepak Bola Futsal 12 klub 14 Gulat 1 klub 28 KONI 1 klub Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun 7. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional Sejak Januari 2019, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlit berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi maupun nasional diantaranya cabang olahraga bola basket, pencak silat, Taekwondo dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya. Adapun Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional sebanyak 7 (tujuh) kejuaraan yaitu :
61 - 1. Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019: a. 2 medali emas cabang olahraga atletik; b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw; c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat; d. 1 medali perunggu cabang olahraga pencak silat; e. 1 medali perunggu cabang olahraga catur. 8. Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional dan regional sebanyak 50 (lima puluh) i. Pelayanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana strategis yaitu "memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian", dan menetapkan sasaran strategis "meningkatnya kesetersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan". Dengan demikian, penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk "memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan" dengan sasaran "meningkatnya ketersediaan pangan". Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diuukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dapat dilihat dibawah ini :
62 - Tabel II. 32. Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2019 No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH CAPAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 II ASPEK PELAYANAN UMUM B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 9 Pangan 9.1 Regulasi ketahanan pangan ada ada 9.2 ketersediaan pangan utama 183.38 154,44 9.3 Ketersediaan Energi dan Protein 138.61 138,63 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Regulasi ketahanan pangan Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut: a. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 501- 401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun. b. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 520- 401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun; c. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188- 401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun; d. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188- 401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 188- 401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;
63 - e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060- 401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun. 2. Ketersediaan pangan utama Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.115 jiwa. Adapun penurunan ketersediaan ketersediaan pangan utama dari tahun 2018-2019 sekitar 15,7%, Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. 3. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2019 adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X tahun 2012., yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (129,42%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%). Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% dari keetersediaan energi dan protein tahun 2018. j. Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang di amanatkan dalam undang-undang, cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat, saat ini pemerintah kota madiun akan mamperkecil rasio petugas dan
64 - jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satpol PP per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas tahun 2019 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar 2.10 dan 2.11 di bawah ini. Rasio Linmas per 1000 Penduduk 62 62 62 66,01 50 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2020 Gambar II. 8. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, Rasio Satpol PP per 1000 Penduduk 4,6 0,35 0,35 0,44 0,45 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2020 Gambar II. 9. Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun,
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 65 - k. Pelayanan Perizinan Tahun 2019 lama pengurusan perizinan sudah sangat efektif dan tidak berbelit-belit, hal ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan. Tabel II. 33. Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2019 Uraian Lama Mengurus (hari) Jumlah Persyaratan (dokumen) Biaya Pengurusan (Rp) Izin Reklame Permanen 5 (lima) 6 (enam) Tidak Ada Izin Reklame Insidentil 5 (lima) 4 (empat) Tidak Ada Izin Operasional Puskesmas 5 (lima) 9 (sembilan) Tidak Ada Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Apotik Izin Operasional Klinik Perizinan diproses melalui sistem nasional (oss.go.id) Izin Operasional Lab Klinik Izin Unit Transfusi Darah/ Bank Darah 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Perawat (SIPP) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Perawat (SIKP) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Bidan (SIPB/SIKB) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Refraksi Optisien (SIKRO) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Radiografer ( SIPRad ) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktek Apoteker (SIPA) Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian ( SIPTTK) Izin Praktik Terapis Wicara ( SIPTW ) 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 8 (delapan) 8 (delapan) 8 (delapan) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Izin Kerja Terapis Wicara 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Okupasi Terapis 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Akupunturis 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Akupunturis 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Optometris 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Teknisi Gigi 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIK ATLM) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Elektromedis (SIP E) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Ortotis Prostetis 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Tukang Gigi 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Dokter Hewan 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) 5 (lima) 8 (delapan) Tidak Ada Izin Klinik Hewan 5 (lima) 4 (empat) Tidak Ada
66 - No. 41 Uraian Izin Rumah Sakit Hewan Lama Mengurus (hari) 5 (lima) Jumlah Persyaratan (dokumen) 4 (empat) Biaya Pengurusan (Rp) Tidak Ada 42 Izin Rumah Sakit Hewan Khusus 5 (lima) 4 (empat) Tidak Ada 43 Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner 5 (lima) 7 (tujuh) Tidak Ada 44 Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing 5 (lima) 7 (tujuh) Tidak Ada 45 Izin Penempatan Pedagang Pasar 5 (lima) 4 (empat) Tidak Ada 46 Izin Promosi Dalam Pasar 5 (lima) 4 (empat) Tidak Ada 47 Izin Reklame Dalam Pasar 5 (lima) 4 (empat) Tidak Ada 48 Izin Pengelolaan Parkir Dalam Pasar 5 (lima) 4 (empat) Tidak Ada 49 Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Dalam Pasar 5 (lima) 4 (empat) Tidak Ada 50 Izin Mendirikan Rumah Sakit 51 Izin Operasional Rumah Sakit 52 53 Izin Toko Obat Izin Toko Alat Kesehatan Perizinan diproses melalui sistem nasional (oss.go.id) 54 Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 55 Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT 56 57 58 Izin Lingkungan Amdal Izin Lingkungan UKL UPL Izin TPS Limbah B3 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 10 (sepuluh) 10 (sepuluh) 7 (tujuh) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 59 Izin Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah (Aset) 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada 60 Izin Sewa Wales 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada 61 Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk terop di jalan golongan A dan B 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada 62 Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan dan industri 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada 63 Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk penimbunan barang, bahan bangunan dan bekas bongkaran di jalan golongan A dan B 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada 64 Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk usaha atau industri beserta halamannya di jalan golongan A, B dan C 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada 65 Izin Pemakaian Lahan Sumber Umis 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada 66 Izin Sewa Jasa Pemakaian GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada 67 Izin Sewa Kios Ex Bengkok Kelurahan Pilangbango 5 (lima) 3 (tiga) Tidak Ada Sumber: DPMPTSPKUM, 2020 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.
67 - Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut. a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK). Pertumbuhan Ekonomi 6,15 5,9 5,96 5,93 5,69 2015 2016 2017 2018 2019**) Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020 ) angka sementara Gambar II. 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 (%) Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut. Tabel II. 34. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015 s/d 2019 No 1 Uraian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2015 1,58 2016 1,31 TAHUN 2017 -1,78 2018 1,78 2019 -0,94 2 Pertambangan dan Penggalian 1,98 1,91 2,31 1,07 2,41 3 Industri Pengolahan 6,51 7,21 8,00 7,01 4,64 4 Pengadaan Listrik dan Gas 3,73 3,86 4,91 5,45 6,69 5 Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang 2,58 3,82 6,84 4,44 4,52 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor 5,48 4,48 4,44 5,11 5,57 5,83 2,03 7,54 4,90 6,20
68 - No 8 Uraian Transportasi dan Pergudangan 2015 6,78 2016 7,13 TAHUN 2017 8,18 2018 8,48 2019 9,11 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,28 7,30 7,47 9,23 8,86 10 11 Jasa Keuangan dan Informasi dan Komuniasi 8,13 7,52 6,64 7,11 6,77 3,88 5,34 4,08 4,58 4,79 Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi 6,76 8,41 3,88 5,64 5,94 3,05 4,22 6,34 2,46 3,57 5,31 4,48 5,96 6,10 3,85 Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,30 9,35 5,14 5,85 4,50 5,93 4,21 7,38 7,65 7,52 17 Jasa Lainnya PDRB 4,28 6,15 4,17 5,90 4,14 5,93 5,74 5,96 6,92 5,69 Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020 **) angka sangat sementara PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut: Tabel II. 35. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2019 (Milyar Rupiah) No Uraian 2015 2016 TAHUN 2017 2018 2019 1 Pertanian, Kehutanan dan 98,02 102,29 100,96 105,68 106,81 Perikanan 2 Pertambangan dan 2,48 2,62 2,73 2,91 3,05 Penggalian Industri Pengolahan 3 4 Pengadaan Listrik dan 1.637,08 7,78 1.807,90 8,39 1.983,44 9,52 2.143,80 10,35 2.290,02 11,22 Gas 5 Pengadaan Air dan 22,65 24,46 26,74 28,51 29,04 Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan 664,08 2.529,95 718,12 2.791,97 767,94 3.031,46 805,27 3.371,83 834,71 3.658,65 Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 321,17 360,09 407,73 449,97 498,89 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komuniasi 10 464,84 1.393,96 523,63 1.524,59 574,36 1.660,03 636,99 1.752,67 705,63 1.851,67 11 Jasa Keuangan dan 1.056,63 1.177,74 1.259,76 1.355,51 1.432,48 Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 274,01 69,26 297,82 75,73 318,81 82,45 344,40 90,30 374,20 98,17
69 - No Uraian 2015 2016 TAHUN 2017 2018 2019 14 Administrasi 329,41 350.21 366,76 401,37 438,16 Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 803,00 131,10 862,99 141,94 923,49 155,98 978,13 172,62 1.067,46 189,69 17 Jasa Lainnya 386,66 413,64 439,72 479,56 518,48 10.192,08 11.184,10 12.111,90 13.129,87 14.108,33 PDRB Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020 **) angka sementara PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut : Tabel II. 36. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 s/d 2019 (Milyar Rupiah) No 1 Uraian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2015 75,38 2016 76,37 TAHUN 2017 75,01 2018 76,35 2019 75,63 2 3 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 2,04 2,08 2,13 1.448,90 1.553,36 1.677,59 2,15 1.795,20 2,20 1.878,54 4 5 Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang 7,02 18,38 7,30 19,08 7,65 20,39 8,07 21,29 8,61 22,26 6 Konstruksi 548,47 572,82 604,75 616,99 647,20 7 8 9 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.979,78 2.080,95 2.202,18 242,76 260,07 281,35 407,81 437,59 470,29 2.368,25 305,21 513,72 2.515,13 330,00 559,24 10 Informasi dan Komuniasi 1.332,55 1.421,03 1.517,25 1.598,22 1.671,41 11 Jasa Keuangan dan 780,75 836,28 868,72 904,19 947,54 Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 217,68 61,46 229,96 65,10 239,67 69,23 248,22 72,91 263,02 77,36 14 Administrasi 281,38 289,96 297,09 310,42 322,38 Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 623,55 655,60 685,13 714,00 768,65 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 107,79 114,10 120,87 129,79 139,55 17 Jasa Lainnya 319,71 333,04 346,82 366,73 392,10 PDRB 8.455,44 8.954,69 9.486,12 10.051,71 10.623,82 Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020 **) Angka Sementara
70 - Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut. Tabel II. 37. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2019 (%) No Uraian 1 Pertanian, Kehutanan dan 2015 0,96 2016 0,91 TAHUN 2017 0,83 2018 0,80 2019 0,76 Perikanan 2 Pertambangan dan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Penggalian 3 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5 Pengadaan Air dan Industri Pengolahan 16,06 0,08 0,22 16,16 0,08 0,22 16,35 0,08 0,22 16,25 0,08 0,22 16,23 0,08 0,21 Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor 6,52 24,82 6,42 24,96 6,34 25,03 6,13 25,68 5,92 25,93 8 Transportasi dan Pergudangan 3,15 3,22 3,37 3,43 3,54 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,56 4,68 4,74 4,85 4,98 10 Informasi dan Komuniasi 13,68 13,63 13,71 13,35 13,12 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10,37 10,53 10,40 10,32 10,15 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi 2,69 0,68 3,23 2,66 0,68 3,13 2,63 0,68 2,62 0,69 2,65 0,70 3,11 Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,03 3,06 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,88 1,29 7,72 1,27 7,62 1,29 7,45 1,31 7,57 1,34 17 Jasa Lainnya PDRB 3,79 3,70 3,68 3,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,65 Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020 **) angkasementara PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut : Tabel II. 38. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2015 s/d 2019 No 1 Uraian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 0,60 0.56 0,58 0,57 0,60 2 3 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 0,01 9,35 0,01 10,29 0,02 0,02 11,31 12,11 0,02 12,94 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.04 0,05 0,06 0,06 0,06
71 - No 5 6 Uraian Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang Konstruksi TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 0,16 0,13 0,14 0,15 0,16 3.79 4,09 4,36 4,55 4,72 7 8 9 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14,46 1,84 2,66 18,90 2,05 2,98 17,33 19,05 2,32 2,54 3,26 3,60 20,67 2,82 3,99 10 Informasi dan Komuniasi 7,97 8,68 9,43 9,90 10,46 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,04 6,71 7,15 7,66 8,09 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 1,57 0,40 1,70 0,43 1,81 0,47 1,95 0,51 2,11 0,55 14 Administrasi 1,88 1,99 2,08 2,27 2,48 Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 4,59 4,91 5,24 5,53 6,03 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,75 0,81 0,89 0,98 1,07 17 Jasa Lainnya PDRB Per Kapita 2,21 2,93 58,24 63,69 68,89 74,54 79,70 2,36 2,50 2,71 Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2019 **) angka sementara Rincian PDRB untuk Tahun 2018 dan 2019 belum risil Di Kota Madiun lapangan usaha yang dominan diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran yang menduduki tingkat pertama sebesar 20,67 poin dalam PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha seperti terlihat pada tabel diatas. Di Kota Madiun tingkat inflasi cenderung stabil. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut. 6,00 Inflasi 4,78 5,00 4,00 3,00 2,75 2,25 2,71 2,20 2,00 1,00 0,00 2015 2016 2017 2018 2019*) Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020 Gambar II. 11. Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 (%)
72 - b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun. 373,667 419,139 389,657 421,659 400,702 432,8 397,48 433,095 405,54 433,104 Kondisi Baik (Km) Kondisi Sedang (Km) Kondisi Rusak Ringan (Km) 43,872 1,6 25,852 6,15 26,189 4,544 31,52 1,47 26,259 0 Kondisi Rusak Berat (Km) 0 2015 1,15 2016 1,365 2017 2,625 2018 1,305 2019 Total Panjang Jalan (Km) Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2020 Gambar II. 12. Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah sepanjang 373,66 km dan setiap tahunnya meningkat menjadi sepanjang 405,54 km pada tahun 2019. Di satu sisi panjang jalan yang baik bertambah, namun pada tahun 2018 masih terdapat jalan yang rusak yaitu sepanjang 1,47 km. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan, secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.
73 - c. Fokus Iklim Berinvestasi Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota madiun saat ini masih berada dalam Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUMK. Perkembngan jumlah realisasi investasi di kota Madiun mulai 2014 - 2019 sebagai berikut. Realisasi Investasi (M) 1.537,88 1.388,51 977,73 968,70 347,35 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan KUMKM, Tahun 2020 Gambar II. 13. Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 d. Fokus Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). TPT 5,1 5,12 4,68 3,85 4,01 2015 2016 2017 2018 2019*) Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020 Gambar II. 14. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015 - 2020
74 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Tabel II. 39. Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 Indeks IPM Indeks Kesehatan Umur Hidup Indeks Pengetahuan Harapan Lama Sekolah Rata-rata Sekolah Indeks Pengeluaran per Pengeluaran kapita (Rp 000) Harapan Lama Tahun 2015 79,48 0,81 Tahun 2016 80,01 0,81 Tahun 2017 80,13 0,81 Tahun 2018 80,33 0,81 Tahun 2019 80,88 0,81 72,41 72,44 72,48 72,59 72,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 14,06 14,19 14,20 14,21 14,39 11,08 11,09 11,10 11,11 11,13 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 14.723 15,300 15.415 15,616 16,040 Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun 2020 IPM Kota Madiun pada Tahun 2019 mencapai 80,88 atau naik sebesar 0,55 poin dibanding Tahun 2018 yang mencapai 80,33. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024.
75 - Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan. Tabel 2.12 menampilkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah Kota Madiun sebagai berikut:
76 - Tabel II. 40. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2019 Kota Madiun PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikanTenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional guru/kasek/lembaga 8.895 6.858.643 7.131 1.609.478 1.847 1.765.138 0 - 663 376.791 674 286.463 182 387.033 1519 1.050.287 21%65,26% 8.650 2.659.765 97,25%38,78%Dinas Pendidikan11Kegiatan Sertifikasi Gurujumlah guruguru120 365.361 96151.976 24 213.385 0 - 14 59.674 10 46.323 10 37.342 34 143.340 142%67%130 295.316 108%81%Dinas Pendidikan2Kegiatan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional gurujumlah guruguru1500 293.711 1200 156.211 300 137.500 0 - 100 15.300 100 21.344 100 53.253 300 89.897 100%65%1.500 246.108 100%84%Dinas Pendidikan3Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikanjumlah Lembagalembaga670 500.349 536 308.815 134 100.349 0 - 0 - 34 37.871 0 - 34 37.871 25%38%570 346.686 85%69%Dinas Pendidikan4Kegiatan Seleksi guru berprestasi, kepala sekolah, pengawas sekolah berprestasi Dan OSN jumlah guruguru3315 780.077 2652 479.840 663 300.237 0 - 319 179.109 319 26.339 0 31.620 638 237.068 96%79%3.290 716.908 99%92%Dinas Pendidikan5Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah jumlah guruguru85 125.810 85 70.810 85 55.000 0 - 0 - 007272 - 85%0,00%72 70.810 85%56,28%Dinas Pendidikan6Kegiatan Bantuan Pendidikan S1/S2/S3/PGSDjumlah guruguru45 704.495 34 158.669 9 140.899 0 - 0 - 9 49.300 0 26.715 9 76.015 100%54%43 234.685 96%33%Dinas Pendidikan7Kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikanjumlah guruguru3160 4.088.840 2528 283.157 632 817.768 0 - 230 122.708 202 105.285 0 238.103 432 466.096 68%57%2.960 749.253 94%18%Dinas Pendidikan11010117Program pendidikan dasarAngka Partisipasi Murni SD/SMP lembaga/gugus/siswa100% 68.983.454 100% 39.543.206 ########## 56 ####### 354 3.214.476 320 10.915.078 539 ##########1269 34.123.520 126926%86,29%1270 73.666.726 ########106,79%Dinas Pendidikan11Kegiatan penerimaan peserta didik baru Jumlah Lembaga Lembaga213 497.720 142 268.868 71 228.852 0 3.250 71 28.433 71 74.999 0 66.085 71 172.766 100%75%213 441.634 100%89%Dinas Pendidikan2Kegiatan Penyelenggaraan SMP terbuka Jumlah Lembaga Lembaga5 318.968 4 244.153 1 74.815 0 8.240 15.157 132001 - 1 36.597 25%14,99%5 280.750 100%88%Dinas Pendidikan3Kegiatan penyelenggaraan SMPN 1 Jumlah Lembaga Lembaga100% 99.276 100% 1.756.773 5353 - 5300%0,00%54 99.276 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan4Kegiatan penyelenggaraan SMPN 2 Jumlah Gugus sekolah Gugus100% 137.733 100% 1.233.756 0%0 - 0%0,00%1 137.733 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan5Kegiatan penyelenggaraan SMPN 3 Jumlah Siswa Siswa100% 195.320 100% 845.385 13%0 - 13%0,00%1 195.320 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan6Kegiatan penyelenggaraan SMPN 4 Jumlah Sekolah Sekolah100% 91.050 100% 1.355.013 0%0 - 0%0,00%1 91.050 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan7Kegiatan penyelenggaraan SMPN 5 Jumlah Lembaga Lembaga100% 53.180 671.077 00 - 0%0,00%1 53.180 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan8Kegiatan penyelenggaraan SMPN 6 Jumlah Lembaga Lembaga100% 319.492 100% 987.103 0%0 - 0%0,00%1 319.492 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan9Kegiatan penyelenggaraan SMPN 7 Jumlah Lembaga Lembaga100% 350.055 100% 1.430.232 37%0 - 37%0,00%1 350.055 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan10Kegiatan penyelenggaraan SMPN 8 Jumlah Orang Orang100% 191.934 1.167.081 0,00%0 - 0%0,00%1 191.934 #DIV/0!#DIV/0!Dinas PendidikanPerangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)13=12/5 x 100%URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASARRata-Rata Capaian Kinerja (%)6789109Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+10
77 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP11Kegiatan penyelenggaraan SMPN 9 Jumlah Lembaga Lembaga100% 208.250 100% 944.358 0%0 - 0%0,00%1 208.250 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan12Kegiatan penyelenggaraan SMPN 10 Jumlah Lembaga Lembaga100% 84.500 1.426.697 0,00%0 - 0%0,00%1 84.500 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan13Kegiatan penyelenggaraan SMPN 11 Jumlah Lembaga Lembaga100% 263.798 100% 835.536 16%0 - 16%0,00%1 263.798 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan14Kegiatan penyelenggaraan SMPN 12 Jumlah Lembaga Lembaga100% 580.000 100% 1.151.394 72,49%1 - 72%0,00%2 580.000 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan15Kegiatan penyelenggaraan SMPN 13 Jumlah Siswa Siswa100% 269.067 100% 840.259 29%0 - 29%0,00%1 269.067 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan16Kegiatan penyelenggaraan SMPN 14 Jumlah Siswa Siswa100% 91.978 100% 753.011 58,94%1 - 59%0,00%2 91.978 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan17Kegiatan pembangunan gedung sekolah Jumlah Lembaga Lembaga30 19.834.593 24 7.068.943 7 12.765.650 0 - 1 1.170.285 2 4.879.456 3 6.200.009 6 12.249.750 86%96%30 19.318.693 100%97%Dinas Pendidikan18Kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah Jumlah Lembaga Lembaga70 38.688.408 56 19.465.404 14 19.223.004 0 - 14 871.115 0 4.916.425 0 11.334.882 14 17.122.422 100%89%70 36.587.826 100%95%Dinas Pendidikan19Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditas Sekolah dan Best Practice Jumlah Lembaga Lembaga530 930.957 424 - 106 930.957 0 - 20 21.150 40 102.919 30 594.970 90 719.038 85%77%514 719.038 97%77%Dinas Pendidikan20Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop PeningkatanKualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar Jumlah Lembaga Lembaga93 867.362 0 - 93 867.362 0 - 0 - 95 10.800 0 506.083 95 516.883 102%60%95 516.883 102%60%Dinas Pendidikan21Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo Jumlah Lembaga Lembaga100% 165.284 100% 471.431 0,00%0 - 0%0,00%1 165.284 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan22Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo Jumlah Lembaga Lembaga100% 100.000 166.082 0,00%0 - 0%0,00%1 100.000 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan23Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo Jumlah Lembaga Lembaga100% 5.430.569 158.695 0,00%0 - 0%0,00%1 5.430.569 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan24Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen Jumlah Lembaga Lembaga5 4.365.313 4 3.864.353 1 500.960 0 69.597 0 118.528 0 110.843 1 226.274 1 525.243 25%13,59%5 4.389.596 100%101%Dinas Pendidikan25Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 KlegenJumlah Lembaga / SiswaLembaga / Siswa 242.720 0,00%0 - --0 - #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
78 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP26Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegenjumlah paketPaket100% 495.590 0,00%0 - --0 - #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan27Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegenjumlah paketPaket100% 202.240 0,00%0 - --0 - #DIV/0!#DIV/0!Dinas Pendidikan28Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo 414.544 - - #DIV/0!29Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo 173.109 - - #DIV/0!30Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo 136.842 - - #DIV/0!31Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro 205.984 - - #DIV/0!32Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigorojumlah lembagalembaga5 271.629 4 - 1 271.629 0 49.932 0 70.168 0 71.347 1 92.569 1 284.015 100%105%5 284.015 100%105%33Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro 260.521 - - #DIV/0!34Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari 113.187 0 - #DIV/0!0%0 - #DIV/0!#DIV/0!35Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pilangbango 323.741 - - #DIV/0!36Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo 237.920 - - #DIV/0!37Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo 198.357 - - #DIV/0!38Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelunjumlah lembagalembaga5 250.320 4 - 1 250.230 0 59.940 0 19.825 0 59.559 1 137.729 1 277.054 100%111%5 277.054 100%111%39Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo 474.210 - - #DIV/0!40Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor 411.947 - - #DIV/0!41Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor 200.330 - - #DIV/0!42Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor 236.689 - - #DIV/0!10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
79 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP43Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor 229.837 - - #DIV/0!44Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor 688.667 - - #DIV/0!45Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor 454.554 - - #DIV/0!46Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor 522.768 - - #DIV/0!47Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul 210.505 - - #DIV/0!48Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul 178.853 - - #DIV/0!49Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Nambangan Kidul 432.569 - - #DIV/0!50Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul 208.622 - - #DIV/0!51Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo 427.762 - - #DIV/0!52Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo 200.292 - - #DIV/0!53Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngebong 188.045 - - #DIV/0!54Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan 465.395 - - #DIV/0!55Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan 179.912 - - #DIV/0!56Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan 407.361 - - #DIV/0!57Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten 251.355 - - #DIV/0!58 Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman 566.937 - - #DIV/0!59Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman 164.174 - - #DIV/0!60Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman 181.441 - - #DIV/0!61Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean 453.903 - - #DIV/0!10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
80 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP62Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean 443.346 - - #DIV/0!63Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo 593.127 - - #DIV/0!64Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo 254.756 - - #DIV/0!65Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo 688.818 - - #DIV/0!66Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo 465.303 - - #DIV/0!67Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo 414.043 - - #DIV/0!68Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo 275.615 - - #DIV/0!69Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo 370.105 - - #DIV/0!70Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan 224.908 - - #DIV/0!71Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan 247.515 - - #DIV/0!72Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan 258.741 - - #DIV/0!73Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan 258.978 - - #DIV/0!74Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan 200.600 - - #DIV/0!75Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuro 158.363 - - #DIV/0!76Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen 183.099 - - #DIV/0!77Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo 305.644 - - #DIV/0!78Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo 70.034 - - #DIV/0!79Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo 68.508 - - #DIV/0!80Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen 304.424 - - #DIV/0!81Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen 127.358 - - #DIV/0!82Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen 296.460 - - #DIV/0!83Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen 96.567 - - #DIV/0!84Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo 249.951 - - #DIV/0!10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
81 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP65Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo 688.818 - - #DIV/0!66Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo 465.303 - - #DIV/0!67Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo 414.043 - - #DIV/0!68Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo 275.615 - - #DIV/0!69Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo 370.105 - - #DIV/0!70Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan 224.908 - - #DIV/0!71Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan 247.515 - - #DIV/0!72Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan 258.741 - - #DIV/0!73Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan 258.978 - - #DIV/0!74Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan 200.600 - - #DIV/0!75Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuro 158.363 - - #DIV/0!76Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen 183.099 - - #DIV/0!77Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo 305.644 - - #DIV/0!78Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo 70.034 - - #DIV/0!79Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo 68.508 - - #DIV/0!80Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen 304.424 - - #DIV/0!81Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen 127.358 - - #DIV/0!82Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen 296.460 - - #DIV/0!83Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen 96.567 - - #DIV/0!10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
82 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP84Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo 249.951 - - #DIV/0!85Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo 84.744 - - #DIV/0!86Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo 57.411 - - #DIV/0!87Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro 118.790 - - #DIV/0!88Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro 134.000 - - #DIV/0!89Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro 147.828 - - #DIV/0!90Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari 43.662 - - #DIV/0!91Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango 202.931 - - #DIV/0!92Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo 134.692 - - #DIV/0!93Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo 89.181 - - #DIV/0!94Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun 153.002 - - #DIV/0!95Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo 297.881 - - #DIV/0!96Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor 254.037 - - #DIV/0!97Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor 117.387 - - #DIV/0!98Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor 110.138 - - #DIV/0!99Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor 136.787 - - #DIV/0!100Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor 414.298 - - #DIV/0!101Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor 321.429 - - #DIV/0!102Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor 363.851 - - #DIV/0!103Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul 135.806 - - #DIV/0!104Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul 94.807 - - #DIV/0!105Kegiatan Dana BOS pada SDN 13 Nambangan Kidul 256.920 - - #DIV/0!106Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul 129.401 - - #DIV/0!107Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo 278.660 - - #DIV/0!108Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo 77.446 - - #DIV/0!109 Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong 114.484 - - #DIV/0!10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
83 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP110Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan 304.875 - - #DIV/0!111Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan 92.498 - - #DIV/0!112Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan 263.493 - - #DIV/0!113Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten 150.191 - - #DIV/0!114Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman 372.382 - - #DIV/0!115Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman 55.256 - - #DIV/0!116Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman 92.759 - - #DIV/0!117Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean 299.328 - - #DIV/0!118Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean 247.932 - - #DIV/0!119Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo 379.834 120 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo 117.507 121Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo 447.773 122Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo 297.254 123Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo 262.435 124Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo 146.894 125Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo 218.178 126Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan 128.337 127Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan 145.349 128Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan 153.779 129Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan 152.028 130Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan 89.857 131Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron 60.419 132Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen 69.854 133Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1 832.323 134Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2 761.974 135Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3 571.271 136Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4 975.367 10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
84 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP137Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5 505.863 138Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6 727.820 139Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7 913.329 140Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8 551.917 141Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9 628.042 142Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10 703.713 143Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11 663.889 144Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12 941.148 145Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13 871.730 146Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14 475.448 147Kegiatan pelaksanaan Uji coba, USBN dan UN SD dan SMPJumlah lembaga dan siswa (Lembaga)Lembaga93 1.006.230 0 - 93 1.006.230 0 - 0 693.352 112 138.736 0 23.186 112 855.274 120%85%112 855.274 120%85%Dinas Pendidikan148Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah SehatJumlah gugus lembagalembaga106 471.724 0 - 106 471.724 1 21.760 1 2.475 0 71.797 77 268.095 79 364.127 75%77%79 364.127 75%77%Dinas Pendidikan149Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMPJumlah Siswa Siswa247 322.192 0 - 247 322.192 0 - 247 127.286 0 18.915 0 146.858 247 293.059 100%91%247 293.059 100%91%Dinas Pendidikan150Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival lomba seni siswa nasional SD dan SMPJumlah lembagasiswa309 1.158.040 0 - 309 1.158.040 0 - 0 76.704 0 446.082 425 184.507 425 707.292 138%61%425 707.292 138%61%11010118Program Pendidikan Non FormalAngka Melek Huruflembaga/wajib belajar/orang/paket 3.388 3.125.561 2.599 1.485.711 789 1.639.850 94 32.381 142 194.740 265 275.181 180 590.258 681 1.092.559 26%73,54%68100% 2.578.270 96,21%80,43%Dinas Pendidikan11kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket CAngka Melek Huruforang600 349.288 480199.288 120 150.000 0- 0016.015 15059.550 150 75.565 125%50%630 274.853 105%79%Dinas Pendidikan2kegiatan akreditasi pendidikan non formal dan PAUDJumlah Wajib BelajarWB250 351.014 200188.714 50 162.300 0- 0 - 30 4.100 0 77.799 30 81.899 60%50%230 270.613 92%77%Dinas Pendidikan3 kegiatan workshop peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolahJumlah LembagaLembaga94 251.350 0- 94 251.350 9432.381 0 85.616 0 2.897 0 67.604 94 188.498 100%75%94 188.498 100%75%Dinas Pendidikan4kegiatan bimbingan teknis exstra kurikuler pembina pramukaJumlah LembagaLembaga1315 1.302.993 1052724.543 263 578.450 0 - 0 - 235 215.100 0 192.353 235 407.453 89%70%1.287 1.131.996 98%87%Dinas Pendidikan10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
85 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP5kegiatan pembinaan lembaga non formal, kursus dan pendidikan masyarakatJumlah LembagaLembaga450 249.096 360119.096 90 130.000 0- 50 17.000 000 42.270 50 59.270 56%46%410 178.365 91%72%Dinas Pendidikan6kegiatan gebyar PNF dalam rangka hari aksara internasional (HAI)Jumlah LembagaLembaga400 182.413 32052.613 80 129.800 0- 0 - 0030 110.226 30 110.226 38%85%350 162.839 88%89%Dinas Pendidikan7kegiatan workhop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerahJumlah LembagaLembaga279 439.407 187201.457 92 237.950 0 - 92 92.124 037.069040.45792 169.649 100%71%279 371.106 100%84%Dinas Pendidikan11010119Program Pendidikan Anak Usia DiniAngka Partisipasi Kasar PAUDlembaga/guru/siswa/paket100% 3.277.074 1.337 1.360.068 355 1.574.905 0 788 97 149.754 1 699.689 2.390 526.954 2488 1.377.185 186%101,26%2488 2.737.253 208,83%83,71%11kegiatan bantuan BOP PAUDJumlah LembagaLembaga375 311.738 300 144.938 75 166.800 0 - 0 27.516 0 7.650 180 72.794 180 107.960 240%65%480 252.898 128%81%Dinas Pendidikan2kegiatan seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI berprestasiJumlah LembagaLembaga485 587.073 388 243.873 97 171.600 0 - 97 76.520 0 22.369 97 98.889 100%58%485 342.762 100%58%Dinas Pendidikan3kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD terpadu kota madiunJumlah LembagaLembaga20 665.788 0 220.287 20 275.000 0 - 0 18.425 0 49.450 22 118.822 22 186.697 110%68%22 406.984 110%61%Dinas Pendidikan4kegiatan workshop kurikulum PAUDJumlah LembagaLembaga485 368.681 388 168.481 97 200.200 0 - 0 - 0 49.813 180 84.461 180 134.274 186%67%568 302.755 117%82%Dinas Pendidikan5 kegiatan penyelenggaraan TK pembinaJumlah GuruGuru2 461.628 1 267.923 1 193.705 0 788 0 27.294 1 95.667 0 161.890 1 285.639 100%147%2 553.562 100%120%Dinas Pendidikan6 kegiatan pagelaran Hari Anak NasionalAngka Partisipasi Kasar PAUDsiswa325 882.165 260 314.565 65 567.600 0 - 0 - 0 474.740 2008 88.987 2.008 563.727 3089%99%2.268 878.292 698%100%Dinas Pendidikan11010120Program Manajemen Pelayanan PendidikanPengolahan database informasi pendidikandanevaluasi pelaporan berbasis TIKlembaga/dok/orang/siswa 2.595 1.040.671 2.076 605.690 100 434.981 98 10.490 98 - 49 68.263 422 327.083 667 405.835 125%92,01%76 1.001.035 104,91%96,55%Dinas Pendidikan11 kegiatan operasional BOS tingkat kotajumlah lembagalembaga710 267.329 568 187.338 142 79.991 98 - 98 - 0 10.490 0 68.931 196 79.421 138%99%764 266.759 108%100%Dinas Pendidikan2kegiatan pengembangan dan implementasi informasi pendidikan berbasis ITjumlah lembagalembaga710 333.323 568 133.323 142 200.000 0 - 00 21.078 200 151.693 200 172.771 141%86%768 306.094 108%92%Dinas Pendidikan3kegiatan operasional BOS madrasah diniyah (BOSDA MADIN) BK Provjumlah dokumendokumen245 226.110 196 126.119 49 99.991 0 - 0 - 49 16.795 0 78.451 49 95.246 100%95%245 221.365 100%98%Dinas Pendidikan4kegiatan BOP bantuan beasiswa mahasiswa (BBM)jumlah lembagamahasiswa930 213.910 744 158.910 186 55.000 0 - 0 - 0 19.900 222 28.007 222 47.907 119%87%966 206.817 104%97%Dinas Pendidikan217Perpustakaan.0 - 0 - Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
86 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2172170115Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaanJumlah Pengunjung PerpustakaanJumlah Pengunjung Perpustakaan1562 1.866.422 1543 1.035.652 1528 1.228.465 0#######0 97.174 7 98.519 1510 328.077 1517 663.065 71%56,92%76 1.698.716 130,41%95,53%2Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya BacaJumlah Frekuensi (kali)Kali26551.732 7178.829 26 551.732 055.339 - 71.254 6 6.540 10 78.824 16 211.957 62%38%23 390.786 88%71%Dinas Perpustakaan dan KearsipanKegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat BacaJumlah bahan pustaka yang dikelolaPaket36379.732 36218.866 2 379.732 - 18.120 025.920 1 28.373 - 193.882 1 266.294 50%70%37 485.160 103%128%Dinas Perpustakaan dan KearsipanKegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum DaerahJumlah sosialisasi & promosieksemplar1500934.957 1500637.957 1.500 297.000 065.836 0- 063.606 1.500 55.372 1.500 184.813 100%62%3.000 822.770 200%88%Dinas Perpustakaan dan KearsipanPENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN upaya kesehatan masyarakatPersentase upaya kesehatan masyarakat yang mencapai target%4507 38.845.261 3.602 21.885.778 1832########## 180 ####### 95 3.068.155 30 3.932.766 606 5.028.202 911,22 13.036.292 25%59,57% 4.514 34.922.070 100%89,90%1 Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga Persentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV %100 216.063 - 93.925 100 122.138 11 19.300 8 43.707 10 20.426 7 35.059 36 118.492 36%97%36 212.417 36%98%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana2 Kegiatan peningkatan palayanan kesehatan ibu Persentase kunjungan ibu hamil paripurna %100 1.094.946 100 567.396 100 527.550 9 39.695 9 17.804 9 346.279 8 28.321 35 432.099 35%82%135 999.495 135%91%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana3 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita Cakupan kunjungan balita paripurna %98 1.052.069 99 647.674 97 404.395 9 75.156 - 30.607 1 212.529 8 48.463 18 366.755 18%91%117 1.014.429 119%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana4 Kegiatan peningkatan upaya kesehatan sekolah Persentase sekolah sehat %100 720.660 84 637.706 91 82.954 - - - - 8 63.940 8 63.940 9%77%92 701.645 92%97%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana5 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Prosentase kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kali %80 3.676.575 75 2.554.004 75 1.122.571 28 51.417 - 167.955 - 211.468 - 611.122 28 1.041.962 37%93%103 3.595.966 128%98%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana6 Kegiatan penyelenggaraan penyehatan lingkungan Persentase TTU dan TPM sehat %85 573.348 66 452.258 19 121.090 19 1.775 16 18.256 6 10.825 6 80.406 47 111.262 247%92%113 563.520 133%98%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana7 Kegiatan Pengembangan Kota Sehat Persentase kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat %67 1.613.322 22 1.231.831 44 381.491 2 18.260 4 50.375 4 123.351 7 94.785 17 286.772 38%75%39 1.518.603 59%94%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana8 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target %455 887.208 364 121.842 91 887.208 - - - 198.478 - 156.990 90 331.797 90 687.264 99%77%454 809.106 100%91%Dinas Kesehatan dan Keluarga BerencanaJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
87 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP7 Kegiatan Pengembangan Kota Sehat Persentase kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat %67 1.613.322 22 1.231.831 44 381.491 2 18.260 4 50.375 4 123.351 7 94.785 17 286.772 38%75%39 1.518.603 59%94%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana8 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target %455 887.208 364 121.842 91 887.208 - - - 198.478 - 156.990 90 331.797 90 687.264 99%77%454 809.106 100%91%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana9 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target %460 2.048.373 368 1.090.614 92 957.759 - - - 202.270 - 158.176 92 423.212 92 783.659 100%82%460 1.874.272 100%92%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana10 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target %465 1.748.520 372 1.020.240 93 728.280 - - 157.744 - 126.759 92 265.455 92 549.958 99%76%464 1.570.197 100%90%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana11 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target %455 2.179.843 364 1.199.731 91 980.112 - - - 199.841 - 159.172 92 347.163 92 706.175 101%72%456 1.905.906 100%87%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana12 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target %453 2.129.915 362 1.183.235 91 946.680 - - - 184.636 - 145.686 95 330.510 95 660.832 105%70%457 1.844.067 101%87%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana13 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target %470 2.133.453 376 1.174.677 94 958.776 - - - 202.993 - 155.642 94 354.374 94 713.009 100%74%470 1.887.686 100%88%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana14 Kegiatan upaya kesehatan lansia Persentase masyarakat berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrening kesehatan %300 1.445.689 240 1.332.889 60 112.800 - 7.120 - 25.032 - 63.932 1150 1 96.235 2%85%241 1.429.124 80%99%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana15 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI %75 6.940.941 78 2.184.450 71 3.794.764 - 447.503 - 557.022 - 995.622 - 790.596 0 2.790.743 0%74%78 4.975.192 104%72%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana16 kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manguharjo (DAK) Persentase capaian indikator SPM mencapai target %100 1.346.444 83 831.444 79 515.000 - 49.280 - 127.056 - 130.385 6 203.903 6 510.624 8%99%89 1.342.067 89%100%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana17 kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patihan(DAK) Persentase capaian indikator SPM mencapai target %100 1.424.364 83 996.364 83 428.000 33 34.538 - 120.038 - 179.889 - 73.445 33,3 407.909 40%95%117 1.404.273 117%99%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana18 kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Demangan (DAK) Persentase capaian indikator SPM mencapai target %100 1.368.683 75 836.683 82 532.000 8 64.738 33 135.461 - 99.851 - 99.851 41,33 399.901 50%75%116 1.236.584 116%90%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana19 kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo (DAK) Persentase capaian indikator SPM mencapai target %100 1.425.634 92 904.634 68 521.000 3 79.739 8 136.100 - 127.799 - 176.005 11 519.642 16%100%103 1.424.276 103%100%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana20 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Oro-Oro Ombo (DAK) Persentase capaian indikator SPM mencapai target %100 1.344.284 83 833.284 95 511.000 - 53.671 - 131.790 - 127.974 - 184.587 0 498.020 0%97%83 1.331.304 83%99%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana21 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawangrejo (DAK) Persentase capaian indikator SPM mencapai target %100 1.295.273 92 811.273 90 484.000 - - 8 195.801 - 125.777 - 153.107 8 474.685 9%98%100 1.285.958 100%99%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana22 Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK) Persentase capaian indikator SPM mencapai target %100 1.898.707 83 1.074.707 83 824.000 58 46.354 8 149.990 - 165.914 - 293.070 66 655.327 79%80%149 1.730.035 149%91%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
88 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP23 Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK.PROV) Prosentase posyandu PURI menjadi taman posyandu %44 280.948 41 104.919 43 176.029 - 18.625 - 15.200 - 88.321 - 38.883 0 161.028 0%91%41 265.947 94%95%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana121020116Program pencegahan dan pengendalian penyakitPersentase penurunan kasus KLB% 635 4.780.846 1.626 3.128.068 515 1.693.867 153 76.159 26 547.828 - 442.306 235 433.742 414 1.500.035 25%47,95% 2.040 4.628.103 321%96,81%1Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZAJumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa melalui UKJBM dibagi jumlah seluruh puskesmas dikalikan 100%%100109.515 051.134 9099.470 0- 032.665 012.275 10018.270 100 63.210 111%64%100 114.344 100%104%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana2Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)per 100.000 penduduk1001.531.935 25,551.068.790 50463.145 38,0038.654 6133.219 0255.557 1723.304 61 450.733 122%97%87 1.519.523 87%99%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana3Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)Persentase kenaikan Case Notification Rate pada TB%25247.150 20166.483 580.667 0,00- 057.407 013.163 3600 3 71.170 60%88%23 237.652 92%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana4Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDSPersentase penemuan Kasus HIV%20827.969 16525.692 4302.277 115.230 137.675 032.290 2183.542 4 268.737 100%89%20 794.429 100%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana5Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLBProsentase respon sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam%100210.691 100146.059 10064.632 1001.350 028.421 07.211 015.075 100 52.057 100%81%100 198.116 100%94%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana6Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)Persentase Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur%9093.311 7561.047 8032.264 3,822.425 1,9450 06.271 86.624 14 15.370 17%48%89 76.416 99%82%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana7Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada BalitaProsentase kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)%100615.100 100458.735 96156.365 0- 11,113.724 091.092 10025.818 100 130.634 100%84%100 589.370 100%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana8Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak MenularPersentase penduduk usia > 15 th diskrining faktor resiko PTM%1001.145.175 80,3650.128 90495.047 10,1618.500 5,5244.667 024.448 5160.510 21 448.124 23%91%101 1.098.253 101%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana121020117Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya KesehatanProsentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi%1233 96.572.514 605 55.405.835 522 ########## 98 ####### 42 5.793.086 6 7.038.772 43 ########## 189 28.992.144 31%52,33% 793 84.397.979 64%87,39%1Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan DasarPersentase puskesmas dan klinik terakreditasi%711.959.092 30857.835 42828.203 011.900 20124.346 052.668 098.506 20 287.420 48%35%50 1.145.254 70%58%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana2Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota MadiunPersentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar%10077.902.287 81,651.769.931 8526.132.356 145.969.137 05.359.798 05.352.576 01.837.005 14 18.518.517 16%71%96 70.288.447 96%90%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana3Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan KesehatanJumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundanganSarana800761.352 300437.704 200323.648 136.280 1793.799 012.142 37100.453 67 212.674 34%66%367 650.378 46%85%Dinas Kesehatan dan Keluarga BerencanaPerangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja
89 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP4Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan KesehatanPresentase puskesmas dan puskesmas pembantu yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar%100276.844 50160.245 75116.599 5032.790 048.366 062.506 0203.437 50 347.098 67%298%100 507.343 100%183%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana5Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)Jumlah tenaga dokter tambahan di puskesmas rawat inapOrang190.000 160.000 130.000 05.000 07.500 07.400 010.000 0 29.900 0%100%1 89.900 100%100%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana6Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan TradisionalJumlah sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dibinaSarana20134.706 1479.256 656.525 3- 137.795 21.600 006 39.395 100%70%20 118.651 100%88%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana7Kegiatan peningakatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan KesehatanProsentase obat kadaluarsa%5566.297 4314.099 1252.198 016.578 046.177 038.563 1179.799 1 281.118 100%111%5 595.217 100%105%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana8Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)Prosentase pengelolaan obat sesuai standar%100103.560 10072.510 10031.050 18- 3,899.483 011.856 06.230 22 27.569 22%89%122 100.079 122%97%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana9Rehabilitasi Puskesmas puskesmas pembantu dan rumah dinas medis danparamedisJumlah gedung yang direhabilitasiBuah251.434.309 20232.986 51.201.323 033.825 030.675 2111.031 0967.055 2 1.142.587 40%95%22 1.375.573 88%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana10Kegiatan Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya (DBH-CHT)Jumlah sarana dan prasarana kesehatanKegiatan59.202.090 0817.674 58.384.416 01.575 035.148 0568.116 34.547.627 3 5.152.466 60%61%3 5.970.140 60%65%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana11Kegiatan Pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas (DAK)Prosentase kecukupan alat kesehatan di puskesmas, laboratorium kesehatan dan jaringannyapaket64.141.978 4603.596 23.538.382 0- 0- 2820.314 22.133.087 4 2.953.401 200%83%8 3.556.997 133%86%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana121020118Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUDPersentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum daerahPersentase penanganan pengaduan masyarakat 812 340.010.123 738 263.186.413 582##########635#######23 29.259.303 2 23.985.618 609########## 1.269 97.592.768 172%37,08% 2.007 360.779.181 247%106,11%1Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas BanjarejoPersentase penanganan pengaduan masyarakat%1004.719.619 1002.776.421 901.943.198 100205.080 0286.566 0425.706 100856.035 100 1.773.387 100%91%100 4.549.808 100%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana2Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas DemanganPersentase penanganan pengaduan masyarakat%1004.727.325 802.712.733 902.014.592 100153.121 0442.948 0333.162 100970.901 100 1.900.132 100%94%100 4.612.866 100%98%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana3Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo.Persentase penanganan pengaduan masyarakat%1005.138.771 1003.153.756 901.985.015 100164.043 0321.857 0382.319 1001.061.666 100 1.929.885 100%97%100 5.083.641 100%99%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
90 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP4Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro OmboPersentase penanganan pengaduan masyarakat%1004.366.696 1002.666.696 901.700.000 100218.202 0278.230 0305.006 100708.178 100 1.509.617 100%89%100 4.176.312 100%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana5Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas PatihanPersentase penanganan pengaduan masyarakat%1002.925.367 1001.806.367 901.119.000 100157.009 0244.853 0232.385 100432.724 1001.066.972 100%95,35%1001.066.972 100%36,47%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana6Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas TawangrejoPersentase penanganan pengaduan masyarakat%1001.512.371 892.550.557 901.512.371 100212.228 0332.695 0286.053 100575.508 1001.406.485 100%93,00%1001.406.485 100%93,00%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana7Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUDJenis barang dan jasa yang disediakanjenis212316.619.974 169247.519.883 4271.688.512 35#########2327.352.153 222.020.988 924.828.473 6988.006.291 164,29122,76238335.526.174 112,26105,97RSUD121020220Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mataPersentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar%357 139.761.472 283 81.590.826 74##########0 - 0 23.000 26 - 48##########74 15.669.960 26%19,21%357 97.260.785 100%69,59%1Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakanjenis17667.899.647 12940.609.150 476.592.150 0- 0- 25- 2311.922.395 4811.922.395 10218117752.531.545 100,5777,37RSUD2Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah SakitJumlah bangunan rumah sakit yang direhabpaket42.114.583 31.486.604 1347.050 0- 23.000 0- 0308.677 0331.677 09631.818.281 75,0085,99RSUD3Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah SakitJumlah Gedung yang dibangunUnit11.847.595 0- 12.075.757 0- 0- 0- 11.957.219 11.957.219 1009411.957.219 100,00105,93RSUD4Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakanjenis17667.899.647 15139.495.072 251.538.800 0- 0- 1- 241.458.668 251.458.668 1009517640.953.740 100,0060,32RSUD228Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.281020120Program keluarga berencana dan Keluarga SejahteraPersentase peserta KB aktif%230 4.277.720 51 1.950.783 216 2.904.390 3 95.565 17 470.453 0 335.462 0 - 20 901.480 39%46,21%71 2.852.263 31%66,68%1Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan keluarga sejahteraPersentase keluarga tribina yang ber KB%75654.858 0326.263 74328.595 011.900 0124.347 052.668 000 188.914 0%57%0 515.177 0%79%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana2Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga BerencanaPersentase laporan yang lengkap dan tepat waktu%100444.358 0315650,24487282.310 06.280 1293.549 012.392 0012 112.221 14%40%12 427.871 12%96%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana3Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan KonselingPersentase Peserta KB Baru MKJP%39788.676 48,15370.828 39623.989 335.740 545.416 062.506 008 143.662 21%23%56 514.489 144%65%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana4Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan reproduksiCakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun%3,5278.873 0146.597 3,5271.484 05.795 026.874 013.125 000 45.794 0%17%0 192.390 0%69%Dinas Kesehatan dan Keluarga BerencanaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
91 - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KESEHATAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP5Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan TribinaJumlah Kejuaraan yang diperolehJuara4407.209 0114.667 4371.045 01.400 066.305 037.237 000 104.942 0%28%0 219.609 0%54%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana6Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK)Jumlah Balai Keluarga Berencana memperoleh bantuan operasionalBalai31.402.022 3676.779 3725.243 034.449 0113.963 0157.536 000 305.948 0%42%3 982.727 100%70%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana7kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan keluarga berencana (DAK)Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan KB yang diadakanJenis5301.724 5301.724 0- 0- 0- 00%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana21Tenaga Kerja.212010115Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan KerjaPencari kerja yang ditempatkan%531 6.357.997 6,5 3.508.755 502 3.077.654 10 17.305 325 551.169 1 822.774 46 243.727 382 1.634.975 5877%46,60%388,5 5.143.730 73%80,90%1Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari KerjaJumlah pendidikan dan pelatihan ketrampilanOrg351.193.484 100%228.412 79 1.193.484 10.570 3518.724 0- 0 - 35 29.294 44%2%36 257.707 103%22%Dinas Tenaga Kerja2Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat NasionalJumlah kegiatan yang dilaksanakanKeg2 639.955 50%387.134 2252.822 600 0- 1173.701 1 17.331 2 191.632 100%76%3 578.766 125%90%Dinas Tenaga Kerja3Kegiatan Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)Tersedianya dokumen IPK sesuai kebutuhan kerjaDok1 184.395 100%128.840 7955.555 0 5.100 07.138 014.063 1 27.356 1 53.656 1%97%2 182.496 200%99%Dinas Tenaga Kerja4Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)Jumlah pelatihanOrg200 3.074.809 100%2.354.942 79719.867 0 - 120283.130 0225.633 0 198.741 120 707.503 152%98%121 3.062.445 61%100%Dinas Tenaga Kerja5Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan KewirausahaanJumlah wirausaha baruOrg40 322.548 100%188.219 40 134.329 0 - 033.639 0117.068 40 - 40 150.707 100%112%41 338.926 103%105%Dinas Tenaga Kerja6Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga KerjaJumlah penyuluhan motivasi kerjaLokasi12 193.476 100%130.230 7963.246 0 - 10141.064 02.257 3 - 13 143.321 16%227%14 273.551 117%141%Dinas Tenaga Kerja7Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap PakaiJumlah pengiriman tenaga kerja siap pakaiOrg160 133.788 100%90.978 7942.810 10 1.035 13924.003 07.065 0 300 149 32.403 189%76%150 123.381 94%92%Dinas Tenaga Kerja8Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga KerjaTersedianya data ketenagakerjaanDokumen1 250.541 1250.541 0 - 0 21.570 017520,897101 39.091 100%16%1 39.091 100%16%Dinas Tenaga KerjaPerangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMPENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAHURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109
92 - PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP8Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga KerjaTersedianya data ketenagakerjaanDokumen1 250.541 1250.541 0 - 0 21.570 017520,897101 39.091 100%16%1 39.091 100%16%Dinas Tenaga Kerja9kegiatan fasilitas pemberdayaan IKM/IRT oleh dekranasdaJumlah Kegiatan DekranasdaKegiatan20 300.000 4300.000 - 1 21.900 0 163.658 1 185.558 25%62%1 185.558 5%62%Dinas Tenaga Kerja10kegiatan pengembangan industri kreatifJumlah peserta pelatihan pengembangan industri kreatiforang60 65.000 6065.000 0 - 20 - 0 101.809 0 - 20 101.809 33%157%20 101.809 33%157%Dinas Tenaga Kerja212010116Program Perlindungan dan Pengembangan kelembagaan KetenagakerjaanPersentase Pekerja yang mendapat jaminan sosial%3565 1.673.241 3402 1.164.681 293 508.560 1 56.992 280 190.436 0 50.871 11 124.301 292 422.599 9%36,28%3694 1.587.280 104%94,86%1Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialJumlah penyelesaian perselisihan perusahaan dengan pekerjaKahsus50 100.871 4045.871 1055.000 5.700 426.339 - 11.779,14 10 9.081 14 52.899 140%96%54 98.770 108%98%Dinas Tenaga Kerja2Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan SosialJumlah pembinaan hubungan industrial dan jamsostekPaket / Perusahaan500 245.113 400147.216 10097.897 26.552 1504.114 - 11.575,50 0 28.604 150 70.845 150%72%550 218.061 110%89%Dinas Tenaga Kerja3Kegiatan Pendataan Wajib Lapor Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma KerjaJumlah bimbingan tehnis norma kerjaPerusahaan/Dok500 180.226 400132.441 9547.785 0 - 10026.730 01.624 0 17.431 100 45.785 105%96%500 178.226 100%99%Dinas Tenaga Kerja4Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga KerjaJumlah bimbingan teknis penyedia jasa dan pemboronganPerusahaan/Dog5 108.769 474.481 134.288 - 1- 015.815 0 12.311 1 28.126 100%82%5 102.606 100%94%Dinas Tenaga Kerja5Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan KerjaJumlah bimbingan tehnis perlindungan tenaga kerjaKeg/Persh2500 276.565 2550241.490 8535.075 0 23.790 25- 0- 7.593 25 31.383 29%89%2.575 272.873 103%99%Dinas Tenaga Kerja6Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama TripartitJumlah pembahasan masalah ketenagakerjaanPaket5 567.910 4378.910 1189.000 1 950 0133.253 06.006 8.250 1 148.459 100%79%5 527.369 100%93%Dinas Tenaga Kerja7Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMKJumlah sosialisasi peraturan ketenagakerjaan dan pembehasan UMKPaket5 193.788 4144.273 149.515 0 - 0- - 4.071,67 1 41.030 1 45.102 100%91%5 189.375 100%98%Dinas Tenaga Kerja2102102100115Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media MassaProsentase Informasi Publik yang di Publikasikan%2692 9.957.462 2147 4.561.913 2589 5.395.549 632#######640 1.306.439 779 1.888.994 301 2.363.274 2352 5.984.394 110%131,18%4499 10.546.307 167%105,91%1Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara MadiunJumlah jam siaranjam/ hari32 685.581 18 227.450 18 458.131 0 31.375 0 78.377 0 134.526 18 178.352 18 422.630 100%92%36 650.080 113%95%Dinas Komunikasi dan Informatika2Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakatJumlah media massamedia100 4.900.000 50 2.300.000 50 2.600.000 0 268.983 0 823.512 0 1.074.679 50 703.004 50 2.870.177 100%110%100 5.170.177 100%106%Dinas Komunikasi dan Informatika3Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi KehumasanJumlah pertemuanpertemuan24 775.000 12 375.000 12 400.000 3 50.975 3 98.124 3 76.934 3 272.164 12 498.197 100%125%24 873.197 100%113%Dinas Komunikasi dan InformatikaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaKomunikasi dan Informatika.10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
93 - PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP4Kegiatan jumpa pers secara periodikJumlah kegiatan jumpa persjumpa pers12 971.417 12 480.000 12 491.417 3 23.289 3 66.873 3 161.164 3 274.396 12 525.722 100%107%24 1.005.722 200%104%Dinas Komunikasi dan Informatika5Kegiatan Penerbitan Tabloid Program PemerintahJumlah edisiedisi28 607.500 14 315.000 13 292.500 3 - 3 74.081 3 89.325 4 267.784 13 431.190 100%147%27 746.190 96%123%Dinas Komunikasi dan Informatika6Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi MasyarakatJumlah pembinaankali24 944.501 13 400.000 12 544.501 3 40.366 3 71.242 3 104.245 3 391.261 12 607.114 100%111%25 1.007.114 104%107%Dinas Komunikasi dan Informatika7Kegiatan Optimalisasi PPIDJumlah informasi yang dipublikasikaninformasi888 588.263 444 338.263 888 250.000 223 4.300 223 42.860 183 49.271 87177.447716 273.879 81%110%1.160 612.142 131%104%Dinas Komunikasi dan Informatika8Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah KotaJumlah dokumentasidokumen1.584 485.200 1.584 126.200 1.584 359.000 397 6.400 405 51.370 584 198.849 13398.8651.519 355.484 96%99%3.103 481.684 196%99%Dinas Komunikasi dan Informatika2102100116Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan KomunikasiJumlah kelompok user yang memanfaatkan teknologi informasi3 user (pemerintah, swasta, masyarakat)1025 29.189.555 235 7.506.573 1320##########359#######179 2.884.293 517 3.691.488 277##########1332 21.389.759 567%284,95%1567 28.896.332 153%99,00%1Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Informasi dan KomunikasiJumlah peserta pelatihan TIKOPD34 338.035 34 100.000 330 338.035 2 - 0 15.502 6833.2270 83.909 70 132.638 21%39%104 232.638 306%69%Dinas Komunikasi dan Informatika2Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota MadiunProsentase uptime server dan koneksi jaringan%98 437.295 98 100.000 98 337.295 98 18.680 0 4.961 0 193.639 98 88.128 196 305.407 200%91%294 405.407 300%93%Dinas Komunikasi dan Informatika3Kegiatan Bimtek Aplikasi SPSEJumlah PA/KPA, Panitia lelang, pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasauser240 320.145 0 14.773 240 320.145 0 - 0 - 240 222.100 0 64.628 240 286.728 100%90%240 301.501 100%94%Dinas Komunikasi dan Informatika4Kegiatan Integrasi Sistem InformasiJumlah integrasi sistem informasisistem3 1.077.539 0 - 3 1.077.539 3 29.455 0 79.577 0 56.132 3 864.684 6 1.029.848 200%96%6 1.029.848 200%96%Dinas Komunikasi dan Informatika5Kegiatan Bimtek Rencana Umum PengadaanJumlah PA/KPA dan operatoruser240 305.400 0 45.964 240 305.400 0 - 0 - 100 153.000 140 123.469 240 276.469 100%91%240 322.433 100%106%Dinas Komunikasi dan Informatika6Kegiatan Maintenance Aplikasi Berbasis WebProsentase uptime server web persen98 11.797.477 0 277.899 98 11.519.578 63 10.500 63 1.181.770 0 1.658.768 0 8.575.409 126 11.426.448 129%99%126 11.704.347 129%99%Dinas Komunikasi dan Informatika7Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat (DBHCHT)Jumlah media sosialisasi jenis media5 11.431.887 5 6.431.887 4 5.000.000 3 791.334 2 1.399.280 0 1.197.609 0 1.509.550 5 4.897.773 125%98%10 11.329.660 200%99%Dinas Komunikasi dan Informatika8Kkegiatan pengelolaan call center 112Jumlah layanan panggilan daruratJumlah Layanan6 234.950 236.050 6 234.950 0 - 3 96.625 381.6500 51.352 6 229.627 100%98%6 465.677 100%198%Dinas Komunikasi dan Informatika9Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota MadiunJumlah client intranet dan internet, titik CCTV, wibsitetitik client, CCTV, website301 3.246.827 98 300.000 301 2.946.827 190 20.200 111 106.577 10695.36336 2.582.681 443 2.804.822 147%95%541 3.104.822 180%96%Dinas Komunikasi dan Informatika211Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah.10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
94 - PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2112110116Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi% Jumlah Koperasi Aktif.%2506 1.722.802 486 319.001 421 632.764 0 55.653 80 237.405 250 142.762 280 195.008 610 630.828 126%197,75%1096 949.829 44%55,13%1Nama Kegiatan Pemeringkatan Koperasi.Jumlah Koperasi yang diikutkan Kop.500 669.955 480 196.969 20 256.323 0 - 80 78.021 100 92.734 30 66.767 210 237.522 1050%93%690 434.491 138%65%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro2Nama Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi.Jumlah pelaksanaan penilaian Kop. BerprestasiKali6 835.000 6 122.032 1 158.594 0 44.851 0 44.851 0%28%6 166.883 100%20%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro3Kegiatan pelatihan dan sosialisasi kebijakan perkoperasianJumlah peserta pelatihan & sosialisasiorang1500 158.594 300 158.594 0 10.802 0 36.250 1500150 124.741 300 171.793 100%108%300 171.793 20%108%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro4kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi/ KUDJumlah pengelola koperasi yang mengikuti pelatihanJumlah koperasi500 59.253 0 - 100 59.253 - 0 123.134 0 50.029 100 3.500 100 176.662 100%298%100 176.662 20%298%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro2112110117Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetitif KUMKM% Penumbuhan Jumlah Usaha Mikro%600 1.464.184 180 359.022 120 1.189.196 0 - 164 73.685 0 155.525 20164163,4184 393.373 102%109,57%364 752.395 61%51,39%1Nama Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun.Jumlah data dan Jenis PemberdayaanKali100 1.165.446 80 304.219 20 1.165.446 0 - 0 53.978 0 155.525 20 164.163 20 373.666 100%32%100 677.885 100%58%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro2Kegiatan Sosialisasi Dukungan Penyediaan Permodalan bagi KUMKMJumlah peserta SosialisasiKop & UM500 298.738 100 54.804 100 23.750 0 - 164 19.707 00164 19.707 164%83%264 74.511 53%25%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro212Penanaman Modal.2122110115Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasiJumlah nilai Investasi PMDN/PMA Non Fasilitas.M30 2.094.616 2 815.103 11 969.231 0 55.566 0 102.914 2 269.164 4 - 6 427.643 300%52,46%8 1.242.746 27%59,33%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
95 - PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Nama Kegiatan Promosi InvestasiJumlah Pameran Investasi.Kali10 1.375.000 1 638.511 6 449.872 0 52.378 0 1.600 1 156.525 102 210.502 33%47%3 849.014 30%62%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro2Nama Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi.Jumlah Dokumen InvestasiDok.10 285.000 1 176.591 3 84.743 0 1.201 0 16.677 1 32.739 102 50.617 67%60%3 227.208 30%80%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro3kegiatan kerjasama investasiJumlah kerjasama yang dilaksanakankali5 339.744 1 339.744 0 1.988 0 64.202 0 61.266 101 127.455 100%38%1 127.455 20%38%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro4kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)Jumlah dokumendokumen5 94.872 0 - 194.872 0- 0 20.435 0 18.634 101 39.069 100%41%1 39.069 20%41%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro2122110116Program peningkatan pelayanan perizinanRasio izin yang diterbitkan%460 1.159.377 2 379.257 112 459.814 0 10.802 1 172.584 50 98.629 0 - 51 282.014 2550%74,36%53 661.271 12%57,04%1Kegiatan Surveylance ISO 9001 :2008Jumlah sertifikat manajemen ISO 9001 : 2008Keg.5 160.000 1 97.122 1 14.450 001 13.200 001 13.200 100%91%2 110.322 40%69%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro2Kegiatan Suevey Kepuasan Masyarakat.Jumlah dokumen yang disusun.Dok.5 185.000 1 77.576 1 31.450 0000 - 0%0%1 77.576 20%42%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro3Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM PerizinanJumlah SIM yg diproses.Izin100 451.913 0 153.153 40 51.450 000 - 20 48.600 20 48.600 50%94%20 201.753 20%45%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
96 - PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP4Kegiatan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan.Jumlah jenis izin yang dilayaniijin200 181.232 0 51.406 40 181.232 0 10.802 0 36.250 0 - 0 47.052 0%26%0 98.458 0%54%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro5Sosialisasi Tentang Proses PerizinanJumlah peserta Sosialisasijenis150 181.232 0 - 30 181.232 000 123.134 30 50.029 30 173.162 100%96%30 173.162 20%96%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha pengembangan data / informasi / statistik daerahDokumen statistik daerah yang tersusundokumen2 784.959 2 395.972 2 388.987 0 5.700 0 52.505 2 145.221 0 - 2 203.426 100%51,37%4 599.398 200%76,36%1Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik DaerahJumlah dokumen yang disusundokumen2 784.959 2 395.972 2 388.987 0 5.700 0 52.505 2145.2212 203.426 100%52%4 599.398 200%76%Dinas Komunikasi dan Pengembangan Tata Kelola PersandianJumlah OPD yang menggunakan persandianOPD34 302.230 40 152.230 34 150.000 0 - 0 16.027 5 32.702 5 48.729 13%32,01%45 200.959 132%66,49%1Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang PersandianJumlah OPD peserta pelatihan persandianOPD34 302.230 40 152.230 34 150.000 0 - 0 16.027 532.7025 48.729 15%32%45 200.959 132%66%Dinas Komunikasi dan Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriPersentase peningkatan ekspor perdagangan%47093 2.256.353 37677 1.395.313 9386 947.275 100 58.306 5302 103.247 3570 329.616 0 89.836 8972 581.005 24%41,64%46649 1.976.319 99%87,59%1Kegiatan Pameran DagangJumlah Keikutsertaan Pameranjenis13350.000 13300.300 162.860 00 - #DIV/0!0%13 300.300 100%86%Dinas Perdagangan2Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi ProdukJumlah Partisipasi Dalam Pameran Perdagangankota15628.865 12305.415 3323.450 010.834 225.209 0198.462 2 234.505 67%73%14 539.920 93%86%Dinas Perdagangan3Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan EceranJumlah Pengumpulan Informasi Yang Dilaksanakaninformasi300102.564 24037.564 3041.289 0- 01.090 2026.208 20 27.298 67%66%260 64.862 87%63%Dinas Perdagangan4Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PerdaganganJumlah Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilaksanakanpasar15109.026 1263.717 345.310 - 01.942 020.654 0 22.596 0%50%12 86.313 80%79%Dinas PerdaganganRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaURUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
97 - PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP5Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)Jumlah Pengawasan Yang DilaksanakanUTTP500054.000 400039.512 100016.836 0- 0- 100001.000 - 100%0%5.000 39.512 100%73%Dinas Perdagangan6Kegiatan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Tebungkus (BDKT)Jumlah Kegiatan Pengawasan Yang Dilaksanakanbuah150059.000 120043.328 30019.836 0- 0- 3004.050 300 4.050 100%20%1.500 47.378 100%80%Dinas Perdagangan7Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportirjumlah pertemuanorang25089.412 20055.200 5034.212 - 0- 5012.617 014.484 50 27.101 100%79%250 82.302 100%92%Dinas Perdagangan8Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)Jumlah alat UTTP Yang ditera/tera ulangjenis35000820.000 28000536.494 7000273.783 046.093 500054.388 200067.625 075.352 7.000 243.457 100%89%35.000 779.951 100%95%Dinas Perdagangan9Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdaganganjumlah pengawasan perijinanijin500043.485 400013.784 100029.701 1001.380 30020.618 200- 0- 600 21.998 60%74%4.600 35.782 92%82%Dinas Perdagangan363060116Program Pembinaan PKL dan AsonganPersentase PKL yang dibina%3000 356.316 2400 233.581 600 122.735 0 - 0 2.850 600 89.975 0 16.492 600 109.317 25%46,80%3000 342.898 100%96,23%1Kegiatan Pembinaan PKLJumlah PKL Yang Dibinaorang3000356.316 2400233.581 600122.735 0- 02.850 60089.975 016.492 600 109.317 100%89%3.000 342.898 100%96%Dinas Perdagangan363060117Program Pengelolaan Pasar RakyatOmset pasar tradisionalRp3381 13.643.742 2633 7.763.356 664 6.034.517 9#######619 1.011.179 10 709.093 9 1.480.248 647 3.390.284 25%43,67%3280 11.153.640 97%81,75%1Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/ModalJumlah Dokumendokumen5172.800 4120.246 1206.685 - 0- 0- 117.499 1 17.499 100%8%5 137.746 100%80%Dinas Perdagangan2Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PasarJumlah Pasar Yang Dikembangkan Sarana dan Prasarananyapasar173.200.486 122.387.410 5813.075 221.904 231.834 032.757 1316.878 5 403.373 100%50%17 2.790.783 100%87%Dinas Perdagangan3Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)Jumlah Pasar Yang Dibersihkan Oleh Unsur Masyarakatpasar852.954.910 681.631.719 171.323.191 243.330 4165.373 4127.843 1432.608 11 769.154 65%58%79 2.400.873 93%81%Dinas Perdagangan4Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota MadiunJumlah Pasar Yang Dijaga Petugas Keamananpasar852.159.376 681.380.259 17779.117 581.200 5221.576 3211.472 1257.312 14 771.561 82%99%82 2.151.820 96%100%Dinas Perdagangan5Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar TradisionalJumlah undian hadiah/cinderamata yang diberikan pengunjung pasar dan wajib retribusi/sewa pasar tradisionalpasar85888.222 68463.565 17424.657 0- 532.110 1171.003 5179.976 11 383.089 65%90%79 846.654 93%95%Dinas Perdagangan6Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasarJumlah pasar tradisional yang dikelola Dinas Pasar Kota Madiunpasar171.701.210 121.185.662 5515.548 043.330 2165.373 2127.843 0189.187 4 525.733 80%102%16 1.711.395 94%101%Dinas Perdagangan7Kegiatan Pendataan Pengunjung Pasar yang dikelola Dinas PasarJumlah Dokumenpasar85158.944 1158.944 0- 0- 0- 0- 0- 0 - #DIV/0!#DIV/0!1 158.944 1%100%Dinas Perdagangan8Kegiatan Gerakan Kembali Ke PasarJumlah peserta yang dilibatkan dalam kegiatan gerakan kembali ke pasaranak3000786.044 2400435.550 600350.494 0- 600208.644 038.175 084.387 600 331.206 100%94%3.000 766.756 100%98%Dinas Perdagangan9kegiatan revitalisasi pasar-pasarJumlah pasar yang direvitalisasipasar21.621.750 0- 21.621.750 0- 1186.268 0- 024001 188.668 50%12%1 188.668 50%12%Dinas PerdaganganRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
98 - PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % Pengembangan industri kecil menengahJumlah IKM dan IRT440 262.444.690 700 259.668.503 1660 787.354 25 13.350 40 211.299 25 338.425 20 - 110 563.074 16%0,22%810 260.231.576 184%99,16%1Kegiatan Sosialisasi Penerapan Standart Produk Industri ManufacturOrg100 125.012 100%49.262 10075.750 0 - 0- 052.740 0 52.740 0%70%1 102.002 1%82%Dinas Tenaga Kerja2Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat lokal dan nasionalkali51.114.705 100%145.401 5165.000 0 - 033.639 5117.068 0 - 5 150.707 100%91%6 296.107 120%27%Dinas Tenaga Kerja3Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)Jumlah keikutsertaan dalam pameranLkali5 259.102.147 100%258.943.382 295158.765 0 - 0141.064 02.257 0 - 0 143.321 0%90%1 259.086.703 20%100%Dinas Tenaga Kerja4Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik PerbengkelanJumlah peserta pelatihan kewirausahaanKali/Org80242.168 100%143.685 29598.483 0 - 10- 075.520 0 - 10 75.520 3%77%11 219.205 14%91%Dinas Tenaga Kerja5Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahanJumlah peserta pelatihan kewirausahaanOrg100593.260 100%76.936 29546.702 0 - 10 21.570 0- 0 - 10 21.570 3%46%11 98.506 11%17%Dinas Tenaga Kerja6Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produki SouvenirJumlah IKM/ IRT yang mengikuti pelatihanOrg50668.198 100%153.481 29558.654 0 - 0- 2026.795 0 - 20 26.795 7%46%21 180.276 42%27%Dinas Tenaga Kerja7Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practies DBH-CHTFreakuensi pemeriksaan kadar tar dan nikotin dalam 1 tahunKali20515.199 100%156.356 295100.000 25 13.350 Rp - 15.026 022.967 20 - 45 51.343 15%51%46 207.699 230%40%Dinas Tenaga Kerja8kegiatan sosialisasi dan fasilitasi uji nilai gizi produk makanan olahanJumlah peserta SosialisasiOrang8084.000 8084.000 0 - 20 - 041.078 0 - 20 41.078 25%49%20 41.078 25%49%Dinas Tenaga ketransmigrasianTerwujudnya peningkatan kesempatan kerja3 84.428 10% 54.663 3 29.764 1 10.570 0 18.724 0 - 0 - 1 29.294 1000%53,59%1,1 83.958 37%99,44%1Kegiatan Penyelenggaraan KetransmigrasianJumlah program ketransmigrasiankali3 84.428 10%54.663 329.764 110.570 018.724 000- 1 29.294 33%98%1 83.958 37%99%Dinas Tenaga Kerja445Unsur Staf.454050622Program Stabilisasi Ekonomi DaerahJumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas EkonomiKegiatan1120 3.268.353 866 1.619.508 224 1.169.000 7#######11 217.960 0 137.340 0 351.648 18 859.492 2%53,07%884 2.479.000 79%75,85%Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaFUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
99 - PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)Jenis Kegiatan TPIDJenis15268.353 12 118.353 3 150.000 1 13.908 2 41.778 0 27.815 0 37.448 3 120.948 100%81%15 239.301 100%89%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah2Kegiatan Pembinaan BUMDJumlah BUMDBUMD15 640.000 3 193.874 3 150.000 0 - 3 45.229 0 40.967 0 20.967 3 107.163 100%71%6 301.036 40%47%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah3Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan PerundangUndangandi Bidang CukaiJumlah Pemantauan dan EvaluasiKali60 150.000 48 - 12 150.000 3 12.737 3 9.840 0 16.240 034.8276 73.643 50%49%54 73.643 90%49%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah4Kegiatan Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai (DBH-CHT)Jumlah Informasi yang disampaikanmacam15 1.800.000 3 1.307.282 3 350.000 3 125.900 3 38.500 0 34.500 0 125.800 6 324.700 200%93%9 1.631.982 60%91%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah5Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi DaerahJumlah kegiatan pengembanganKegiatan15 350.000 3309.000 0- 0 82.614 000 99.996 0 182.609 0%59%0 182.609 0%52%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah6Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga KeuanganJumlah lembaga keuangan (LK) yang sesuai OJKbadan hukum1000 60.000 800200 60.000 0 - 0 - 0 17.818 0 32.611 0 50.429 0%84%800 50.429 80%84%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah116Sosial.JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
100 - PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP161060115Program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosialProsentase Penanganan PMKS%508 3.585.269 184 16 124 4.806.263 52#######54 971.267 28 780.047 134 2.138.539 73%13365868%318 2.138.555 63%59,65%1Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan / Keluarganya, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Jumlah peserta sarasehan perintis kemerdekaanorang60 150.000 58 - 12 150.000 3 - 3 - 0 - 037.4836 37.483 50%25%64 37.483 107%25%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialJumlah berfungsinya kompetensi sosial dan penanganan PMKSorang61 150.001 47 1 13 150.001 4 15.400 6 113.650 1 300 3 26.397 14 155.747 108%104%61 155.748 100%104%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak3Kegiatan Pemantapan TAGANAJumlah tenaga dalam kesiapsiagaan penanganan bencanaorang62 150.002 2 2 14 1.370.996 5 - 5 75.191 2 14.423 0 39.300 12 128.914 86%9%14 128.916 23%86%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak4Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan LansiaJumlah kesejahteraan LU dan tertib administrasi KW dan LUkelurahan63 1.370.996 3 - 15 1.370.996 6 224.587 6 305.860 3 400.981 0 422.096 15 1.353.524 100%99%18 1.353.524 29%99%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak5Kegiatan Pendataan PMKS dan PMKS dan Validasi Verifikasi data BPJSJumlah dokumendokumen64 624.846 56 - 16 624.846 7 61.151 7 86.833 4 76.916 0 144.188 18 369.087 113%59%74 369.087 116%59%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak6Kegiatan Pembinaan PSKS se Kota MadiunBimbingan kewirausahaan bagi UEP karang taruna dan motivasi UKS, Pemberdayaan PSMPSKS65 335.494 5 - 17 335.494 8 34.858 8 154.340 5 106.800 0 199.542 21 495.540 124%148%26 495.540 40%148%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak7Kegiatan Sunat Masal dan nikah masalJumlah peserta sunat massalanak66 150.006 6 6 18 150.006 9 - 9 105.654 6 - 0 - 24 105.654 133%70%30 105.660 45%70%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak8Kegiatan Peningkatan dan penanganan PMKSBimbingan motivasi, peningkatan dan pelayanan PMKSjumlah67 653.924 7 7 19 653.924 10 51.230 10 129.740 7 180.627 0204.56527 566.161 142%87%34 566.168 51%87%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak223Pangan.0 - 0 - 232030115Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase ketersediaan energi dan protein%4672 28.848.332 133 26.024.165 935 874.626 0 67.614 279 264.125 703 779.731 982 1.111.470 738%4%1115 27.135.635 24%94,06%1Kegiatan Jambore Ketahanan PanganJumlah peserta pelatihan dan dokumen laporanorang dan dokumen1000 550.000 - 133.770 200 136.918 - 14.750 200 33.600 0 27.284 0 79.706 200 155.340 100%113%200 289.110 20%53%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan2Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)Jumlah dokumen laporanDokumen5 550.000 - 86.342 1 89.380 - 25.429 1 59.896 0 42.734 0 49.734 1 177.793 100%199%1 264.135 20%48%Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
101 - PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP3Kegiatan Promosi Ketahanan PanganJumlah Pameran yang diikutikali10 500.000 - 121.059 2 152.700 - 1.920 - 9.540 1 9.995 2 81.827 3 103.282 150%68%3 224.340 30%45%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan4Kegiatan Survey Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Pedagang Grosir dan EceranJumlah dokumen laporanDokumen5 24.007.144 - 23.982.880 1 24.264 - 24.534 1 37.502 2 54.772 1 171.579 4 288.387 400%1189%4 24.271.267 80%101%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan5Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Karang KitriJumlah kelurahan atau kelompok KRPI yang dimonev dan dibina Kelurahan135 330.000 122 65.652 27 70.894 0 - 27 42.619 0 183,40 0 37.740 27 80.543 100%114%149 146.195 110%44%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan6Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemilihan Duta Keamanan PanganJumlah peserta sosialisasi dan dokuman laporanorang dan dokumen3500 425.188 - 224.060 700 201.128 - 981 50 80.967 700 577.742 0 2.453.762 750 3.113.453 107%1548%750 3.337.513 21%785%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan7Kegiatan Survey Pola Pangan HarapanJumlah dokumen laporanDokumen2 55.000 - 22.582 1 22.657 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0%0%0 22.582 0%41%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan8Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan PanganJumlah dokumen yang dikoordinasi Dewan Ketahanan PanganDokumen5 503.000 3 238.006 1 29.997 0 - 00 - 0 - 0 - 0%0%3 238.006 60%47%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan9Kegiatan Lomba Cipta MenuJumlah kegiatan lomba cipta menuLomba/Pameran10 1.928.000 8 1.149.813 2 146.688 0 - 0 - 0 67.021 2 75.490 2 142.511 100%97%10 1.292.324 100%67%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan331Kelautan dan Perikanan.0 - 0 - 312030115Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan/Pemasaran Hasil PerikananProduksi Budidaya Perikanan dan Ragam Produksi Olahan yang bernilai tambahTon1375110 3.156.215 294066 832.489 225022,1############## 59.026 66005 111.636 44015 146.274 230907 316.937 79%38,07% 524.973 1.149.426 38%36,42%1Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikanjumlah pelatihankali penyuluhan/ studi bandung10 509.000 9 / 4 229.494 2 41.875.360 0 - 2 38.262 - - - - 2 38.262 100%0%43.932 267.757 439320%53%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan2Kegiatan Pembenihan Ikanjumlah benih ikan yang dihasilkan BBIekor 1.375.000 422.765 294050213.350 225000 115.034 120886 18.546 66.000 35.279 44000 3.840 - - 230.886 57.665 103%50%524.936 271.016 38%64%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan3Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk PerikananJumlah sarpras rantai dingin dan jumlah bimbingan teknispaket dan kali5 100.000 - 34.617 1 36.238 1 29.216 - 10.189 - - - - 1 39.405 100%109%1 74.021 20%74%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan4Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan TradisionalJumlah sarpras pengolahan dan jumlah peserta pelatihan pengolah perikananpaket dan orang15 400.000 - 40.711 3 44.497 - - 2 - 0 8.161 1 - 3 8.161 100%18%3 48.872 20%12%Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganURUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
102 - PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP5Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan BudidayaJumlah petani budidaya ikankali5 1.199.450 1 136.510 1 41.106 - - 1 16.642 0 8.002 - - 1 24.643 100%60%2 161.153 40%13%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan6Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil PerikananTingkat konsumsi ikankg/ kapita/ tahun75 525.000 14,8 177.806 15,1 79.876 - 11.264 - 11.264 15 126.272 - - 15 148.800 99%186%30 326.607 40%62%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan7Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat (pembudidayaan iklan) DAK - 8Kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan DAK - 33Pertanian.0 - 0 - 332030115Program Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanProduksi tanaman pangan (padi) per satuan luas (ton/ha)Ton/ Hektar170 38.487.822 67 22.917.982 31##########0 77.168 3 254.571 4 102.810 0 - 7 434.549 10%1,90% 74 23.352.531 44%60,68%1Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga PetaniJumlah Lokasi percontohan SRIjumlah30 441.151 9 260.151 6 181.000 - 15.950 2 32.400 1 27.284 - - 3 75.634 50%42%12 335.785 40%76%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan2Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku AgribisnisJumlah GAPOKTAN penerima PUAPGabungan Kelompok Tani (Gapoktan)15 386.004 10 188.604 3197.400 - 33.229 - 52.096 3 42.734,00 - - 3 128.059 100%65%13 316.663 87%82%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan3Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku AgribisnisJumlah GAPOKTAN Kota MadiunGapoktan75 1.337.280 15 714.423 15 120.963 - 1.920 - 9.540 - 2.980,00 - - 0 14.440 0%12%15 728.863 20%55%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan4Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ PerkebunanJumlah Sarana dan Prasarana Pertanianpaket20 3.582.650 7 1.217.795 1 305.238 - 24.534 - 37.502 - 27.296 - - 0 89.332 0%29%7 1.307.127 35%36%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan5Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ PerkebunanJumlah Lokasi Pembuatan Pupuk OrganikLokasi18 760.800 15 429.035 3 90.773 - - 1 42.619 - - - - 1 42.619 33%47%16 471.654 89%62%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan6Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastuktur PertanianJumlah infrastruktur pendukung pertanianPaket 12 31.979.937 11 20.107.974 3 11.871.963 - 1.535 - 80.413 - 2.517 - - 0 84.465 0%1%11 20.192.439 92%63%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan7Kegiatan Pembangunan/perbaikan sumber-sumber air (jaringan irigasi tersier) DAK - 332030116Program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewanJumlah Produksi Daging dan Jumlah Kasus Penyakit HewanTon/ Kasus11496 3.593.534 11159 1.193.346 2421##########573#######627 158.748 566 717.835 546 - 2312 1.011.823 21%84,79% 13.471 2.205.169 117%61,36%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
103 - PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan PeliharaanJumlah hewan peliharaan yang mendapat pengobatan&pemeriksaan kesehatanEkor750 115.000 153 47.617 250 49.335.920 - - 2 20.839 258 - 260 20.839 104%0%413 68.456 55%60%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan2Kegiatan Kesehatan Masyarakat VeterinerJumlah pemeriksaan dagingHari1.096 433.264 731 210.336 365 222.928 90 28.111 91 17.358 62 55.384 93 - 336 100.853 92%45%1.067 311.189 97%72%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan3Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan TernakJumlah peternak pemanfaat teknologi pakan/ jumlah pengawasan mutu pakan/ jumlah peserta pelatihanorang/ kali1500 554.500 600 93.150 6 125.000 75,00 67.248 75,00 11.507 75,00 9.796 75 - 300 88.552 5000%71%900 181.702 60%33%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan4Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi PeternakanJumlah pemasar produk peternakan/ jumlah studi banding/ pameran produksi peternakanorang1500 741.250 250,00 293.865 300 137.000 - - 130 42.943 180 57 120 - 430 43.000 143%31%680 336.865 45%45%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan5Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Gunajumlah penyuluhan, jumlah demplot/ percontohan budidaya peternakanKali/ unit1500 1.112.000 10 157.649 300 97.300 150 24.775 75 28.703 75 618.976 - - 300 672.454 100%691%310 830.103 21%75%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan6Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular TernakJumlah ternak yang mendapat pengobatan&pemeriksaan kesehatanEkor5.150 637.520 9415 390.730 1.200 162.464 258 15.105 256 58.237 172 12.783 - - 686 86.126 57%53%10.101 476.856 196%75%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan115Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk151050115Program Pemberdayaan Satuan polisi pamong praja dalam Pelaksanaan TugasRasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 pendudukorang6193 1.429.260 6184 874.584 101 616.916 38 52.380 1639 181.825 1 37.437 0 151.182 1678 422.825 27%48,35% 7.862 1.297.408 127%90,77%1Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PPJumlah Peserta Diklat/Bimtek yang diikutiorang46478.100 40268.671 46 209.429 38 48.640 0- 130.550 0122.364 39 201.554 85%96%79 470.225 172%98%Satuan Polisi Pamong Praja2Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa TimurJumlah Peserta HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timurorang6123866.160 6123499.673 6 366.487 - 3.740 1639181.825 06.887 02.518 1.639 194.970 27317%53%7.762 694.643 127%80%Satuan Polisi Pamong Praja3Kegiatan Jambore Satpol PP se Jawa TimurJumlah Peserta Jambore Satpol PPorang2485.000 21106.240 49 41.000 - - 0- 00026.300 0 26.300 0%64%21 132.540 88%156%Satuan Polisi Pamong Praja151050116Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman MasyarakatCakupan Patroli petugas Satpol PP perharikali2329 2.338.007 2850 1.286.454 2268 1.539.626 1368 82.607 1294 327.618 1474 210.207 0 656.481 4136 1.276.913 145%99,26% 6.986 2.563.367 300%109,64%1Kegiatan Penertiban umum dan Ketentraman MasyarakatJumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikanpelanggar1430 899.315 1471 488.073 1420 899.315 93339.026 94040.540 108771.857 0386.179 2.960 537.601 208%60%4.431 1.025.674 310%114%Satuan Polisi Pamong PrajaJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASARRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
104 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2Kegiatan Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatJumlah instansi yang terlibat dalam koordinasipelanggar770380.184 630 230.184 650 150.000 273 24.163 11542.450 12035.820 056.878 508 159.310 78%106%1.138 389.494 148%102%Satuan Polisi Pamong Praja3Kegiatan Patroli wilayah Satpol PPJumlah patroli per harikali9547.906 6 294.464 6 253.442 9 - 179.731 024.371 039.543 9 243.644 150%96%15 538.109 167%98%Satuan Polisi Pamong Praja4Kegiatan Pembinaan,Pengendalian, Pengamanan kegiatan PemerintahJumlah Giat Pemerintah Pengamanankali120510.602 743 273.733 192 236.869 153 19.419 23964.897 26778.160 0173.882 659 336.357 343%142%1.402 610.090 1168%119%Satuan Polisi Pamong Praja151050118Program peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya KebakaranTingkat Waktu tanggap (response time rate)%596 1.197.958 200 563.669 596 1.006.872 306 80.683 6 152.480 217 185.286 48 260.147 577 678.596 289%120,39% 777 1.242.265 130%103,70%1Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan KebakaranJumlah Peserta Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaranorang200297.812 200 297.812 200 198.388 0 9 65.655 20085.498 016.137 200 167.299 100%84%400 465.112 200%156%Satuan Polisi Pamong Praja2Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan SwastaJumlah Peserta Kegiatan Inspeksi lokasi4891.859 0 77.662 48 91.859 0 - 0- 04.197 48 73.380 48 77.577 100%84%48 155.239 100%169%Satuan Polisi Pamong Praja3Kegiatan Operasi Pemadam KebakaranJumlah Pemadam Kebakaran lokasi48 630.670 0 96.534 48 630.670 6 51.566 6 86.825 17913930135.801 29 365.585 60%58%29 462.119 60%73%Satuan Polisi Pamong Praja4Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan KebakaranJumlah Peserta Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaranorang300 177.616 0 91.661 300 85.955 300 29.108 0 - 04197,6034.829 300 68.135 100%79%300 159.796 100%90%Satuan Polisi Pamong Praja151050119Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan MasyarakatCakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota orang setiap RT3729 2.320.966 2071 1.107.114 1998 1.213.852 1603#######55 351.500 400 144.681 0 420.667 2058 1.117.297 99%100,92% 4.129 2.224.411 111%95,84%1Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganJumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganpeserta801302.280 801 203.885 330 98.395 331 - 0- 094.300 00331 94.300 100%96%1.132 298.185 141%99%Satuan Polisi Pamong Praja2Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LingkunganJumlah Pos Kamlingpos kamling8301.105.722 815740.702 825 365.020 0 - 0- 0- 0368.352 0 368.352 0%101%815 1.109.054 98%100%Satuan Polisi Pamong PrajaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
105 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP3Kegiatan peningkatan Peran dan Partsipasi Satlinmas dalam memperngati hari-hari besar nasional dan lainnyaJumlah Personil Satlinmas yang ikut dalam upacara Hari-hari Besar Nasionalorang868204.356 45594.356 192 110.000 0 - 555.500 40050.381 32.879 455 88.759 237%81%910 183.116 105%90%Satuan Polisi Pamong Praja4Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan PilpresJumlah Peserta Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpresorang1200248.170 068.170 621 180.000 1242 144.450 0- 0- 0 19.436 1.242 163.886 200%91%1.242 232.056 104%94%Satuan Polisi Pamong Praja5Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di kelurahan dan kecamatan se Kota MadiunJumlah TPS pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di kelurahan dan kecamatan Kota Madiunalat peraga30460.437 0- 30 460.437 30 56.000 0346.000 0- 0 - 30 402.000 100%87%30 402.000 100%87%Satuan Polisi Pamong Praja6Kegiatan Pelepasan dan penurunan alat peraga peserta pilkada, pileg, dan pilpres 41.320 - 151050220Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana AlamPersentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam%9829 4.112.859 2884 1.825.438 1599 936.028 180#######932 290.643 304 269.003 184 208.103 1600 902.749 55%49,45% 4.484 2.728.187 46%66,33%Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi BencanaJumlah Piket Siagashift54752.722.859 10951.278.199 1095630.353 180135.000 182210.393 184142.031 184142.031 730 629.455 67%100%1.825 1.907.654 33%70%Badan Penanggulangan Bencana DaerahKegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana AlamJumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alamorang3694 580.000 1639 247.633 390 152.175 0 - 750 80.250 0 40.253 0 13.942 750 134.445 192%88%2.389 382.079 65%66%Badan Penanggulangan Bencana DaerahKegiatan Mitigasi Penanggulangan BencanaJumlah Peserta Pelatihan SARorang660 810.000 150 299.605 114 153.500 0 - 0 - 120 86.719 0 52.130 120 138.849 105%90%270 438.455 41%54%Badan Penanggulangan Bencana Daerah222Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.221060116Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunanPartisipasi perempuan di lembaga pemerintahan%4598 2.849.176 2448 1.396.642 855 1.862.857 34#######0 620.093 0 233.087 0 - 34 1.092.195 1%78,20%2482 2.488.837 54%87,35%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
106 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKKJumlahkelurahanyang mengikuti lombajumlah kelurahan35 817.761 7 411.334 6 406.426 0 18.100 0110.950 0 129.050 0 - 0 258.100 0%64%7 669.434 20%82%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari IbuJumlahpesertakegiatanjumlah peserta 3.000 259.577 2.400 118.277 600141.300 0 - 075.191 0 104.037 0 - 0 179.228 0%127%2.400 297.505 80%115%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak3Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan pelaporanjumlah306 591.306 0- 0 47.900 088.519 0 136.419 #DIV/0!#DIV/0!6 727.725 20%#DIV/0!Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak4Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan Jumlahpertemuanyang dilaksanakanJumlah Kegiatan178 709.627 35 275.725 38433.903 34 61.151 086.833 0268815,334 416.798 89%96%69 692.523 39%98%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak5Kegiatan pemantapan kelembagaan evaluasiorang950 322.290 0- 190322.290 0 77.006 0104.061 0 342.648 0 523.715 0%162%0 523.715 0%162%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak6Pembinaan dan Pelatihan Keluarga 79.658 0- 0- 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak7Kegiatan Pemberdayaan Lembaga pembinaansertapamerankelurahan135 660.262 0- 27558.937 0 34.858 0154.540 0 397.898 0 587.295 0%105%0 587.295 0%89%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak221060117Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anakProsentase penanganan KDRT terhadap perempuan dan anak%4058 2.346.929 1264 1.412.792 656 934.138 0#######0 228.682 0 187.466 0 - 0 796.923 0%56,41% 1.264 2.209.715 31%94,15%1Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak KekerasanJumlah tenaga/relawan jumlah 85 473.712 8,17277.972 8195.740 0 327.770 048.886 0 117.456 0 494.113 0%252%8 772.085 10%163%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang 730318.899 42093.659 0 - 032.414 0324140 64.828 0%69%730 383.727 32%93%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak3Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak 500168.120 22075.611 0 - 0- 0 37.596 0 37.596 0%50%500 205.716 30%84%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
107 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP4Kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan AnakJumlah dokumenjumlah181.049 1 59.186 121.863 0 - 022.004 000 22.004 0%101%1 81.190 100%100%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak5Kegiatan Pengembangan Kota Layak AnakJumlahpertemuangugus tugas dan forum 12 1.135.879 25588.614 7547.265 0 53.005 0125.377 0 241.670 0 420.052 0%77%25 1.008.666 208%89%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak26Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.262060115Program implementasi sistem informasi administrasi kependudukanProsentase Data Ganda dalam Database Pusat dengan Data Daerah%18 800.330 14 358.433 15 450.984 3 27.422 0 119.587 0 136.518 7 189.724 10 473.250 71%132,03% 24 831.684 133%103,92%1Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Data KependudukanJumlah pelaporan data Admindukdokumen3 122.719 2 70.599 12 61.206 1 11.172 0 23.694 0 8.583 0 46.871 1 90.321 8%148%3 160.920 100%131%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaanJumlah data penduduk yang terupdatelokasi15 677.611 12 287.834 3 389.777 2 16.250 0 95.892 0 127.935 1 142.852 3 382.930 100%98%15 670.764 100%99%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil262060116Program pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipilProsentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil%53 3.471.258 35 1.818.006 9 1.653.252 4 65.114 0 140.664 0 411.501 5 987.315 9 1.604.595 26%88,26% 44 3.422.600 83%98,60%1Kegiatan Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Dokumenpaket13 518.883 3 388.396 1 130.488 1 14.782 0 27.562 0 51.320 28.462 1 122.126 100%94%4 510.522 31%98%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK, KTP dan AKTA-AKT Pencatatan Sipil)Jumlah Dokumendokumen20 1.111.854 16 274.343 4 837.511 3 50.332 0 67.255 0 249.653 1 452.822 4 820.062 100%98%20 1.094.405 100%98%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil3Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK, KTP dan AKTA-AKT Pencatatan Sipil) (DAK)Jumlah Dokumendokumen20 1.840.521 16 1.155.267 4 685.254 0 - 0 45.847 0 110.528 4 506.030 4 662.406 100%97%20 1.817.673 100%99%Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
108 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP262060117Program pelayanan dan penataan administrasi kependudukanProsentase Penerbitan Dokumen Kependudukan%30 956.430 31 620.532 31 335.898 5 - 0 55.811 0 73.882 20 165.825 25 295.518 81%47,62% 56 916.050 187%95,78%1Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi KependudukanJumlah Pendudukkelurahan27 330.164 27 175.856 27 154.308 5 - 0 24.650 0 34.944 20 66.814 25 126.407 93%82%52 302.264 193%92%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang KependudukanJumlah Pendudukkecamatan3 626.266 4 444.676 4 181.590 0 - - 31.161 - 38.938 99.011 0 169.111 0%93%4 613.787 133%98%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil213Kepemudaan dan Olah Raga.Program pembinaan pemuda dan olah ragaJumlah perlombaan olah raga yang diselenggarakan paket3 3 1.056.323 3 3.659.350 3 343.797 3 #REF! 3 80 3 #REF! 1 #REF!Jumlah kegiatan peningkatan kesegaran jasmanipaket4044444Jumlah kegiatan kepemudaanpaket3233333Jumlah sarana prasarana olah raga yang diadakanpaket30333331Kegiatan Latihan dasar kepemimpinanJumlah siswa yang berpartisipasi810 siswa810 1.542.474 400 583.124 810 959.350 575 89.565 0 41.975 0 573.445 0 212.241 575 917.226 71%96%975 1.500.350 120%97%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga2Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah peserta yang berpastisipasiorang2000 2.773.199 1500 273.199 500 2.500.000 0 56.050 0 76.584 210 922.060 297 1.353.874 507 2.408.567 101%96%2.007 2.681.767 100%97%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga2132130117 19.186.619.000 10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
109 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP3Pengadaan Sarana Prasrana OlahragaJumlah sarana olah raga yang disediakan3 paket15 400.000 12 200.000 3 200.000 0 - 0 - 2 66.500 3 129.843 5 196.343 167%98%17 396.343 113%99%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga216Kebudayaan. Jumlah kesenian yang dilombakan paket 4 4 #REF! 4 5.334.913 4 1.561.398 4 #REF! 4 97 4 #REF! 1 #REF! Jumlah festival seni yang diselenggarakan paket 13 11 13 14 14 14 14 Jumlah fasilitasi keragaman budaya paket 3 1 3 4 4 4 4 1 Kegiatan Festival seni Jumlah Paket paket 8 1.180.000 2 168.273 2 1.080.000 0 - 0 143.040 2 375.618 1 - 3 518.658 150%48%5 686.931 63%58%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga2 Kegiatan Revitalisasi benda cagar budaya Jumlah Paket peket 2 2.500.000 2 587.824 2 250.000 - - - 187.350 - - 2 - 2 187.350 100%75%4 775.174 200%31%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga3 Kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya Jumlah pergelaran seni yang dilaksanakan jenis 30 4.459.913 18 3.502.087 18 4.004.913 3 365.467 11 1.034.322 0 - 7 - 21 1.399.789 117%35%39 4.901.876 130%110%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip DaerahJumlah berkas arsip yang dikelolaJumlah Berkas Arsip In Aktif yang Dikelola1034 1.038.221 202 451.962 234 423.647 2 - 0 - 202 622.186 0 - 204 622.186 101%137,66% 406 1.074.149 39%103,46%1 Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Jumlah unit kearsipan unit 34 478.221 2 262.648 34 215.573 2 - - - 2 394.240 - - 4 394.240 12%183%6 656.888 18%137%Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2 Kegiatan Sosialisasi & Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Jumlah peserta Sosialisasi Pengelola Kearsipan org 1.000 560.000 200 189.314 200 208.073 0- 0- 200227.947 00200 227.947 100%110%400 417.261 40%75%Dinas Perpustakaan dan pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata Jumlah event dan promosi pariwisata yang dilaksanakan kegiatan 1705 3.974.507 241 2.180.970 241 2.062.902 120 58.107 3 213.250 134 613.559 3 - 260 884.916 108%40,57% 501 3.065.886 29%77,14%URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.649.168.000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja2162130115Program Pengelolaan Kekayaan Budaya10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
110 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1 Kegiatan Fasilitasi pengembangan kemitraan di bidang pariwisata Jumlah Peserta orang 1.000 310.000 100 209.078 100 310.000 100 19.795 - 20.561 - - - - 100 40.355 100%13%200 249.434 20%80%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga2 Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam negeri (hari jadi provinsi) Jumlah keikutsertaan dalam pameran kali 10 1.595.392 2 712.490 2 882.902 - 6.000 1 98.889 3 415.323 1 - 5 520.211 250%59%7 1.232.701 70%77%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga3 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pariwisata Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dokumen 10 100.000 2 60.287 2 100.000 - - - - - 10.331 2 - 2 10.331 100%10%4 70.617 40%71%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga4 Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas Jumlah festival jumlah festival 10 598.847 2 358.847 2 240.000 - - 2 91.300 1 47.575 0 - 3 138.875 150%58%5 497.722 50%83%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga5 Kegiatan Pemberdayaan generasi muda bidang kepariwisataan Jumlah Peserta orang 675 1.370.268 135 840.268 135 530.000 20 32.313 - 2.500 130 140.331 0 - 150 175.143 111%33%285 1.015.411 42%74%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga441Unsur Staf.414050215Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah DaerahJumlah MOUdokumen124 4.459.515 95 3.772.470 128 251.515 17 82.076 10 42.872 6 49.328 0 71.976 33 246.252 35%6,53% 128 4.018.722 103%90,12%1Kegiatan Koordinasi Penyusunan MOUJumlah MOUdok15170.313 1065.665 520.313 1 - 2 - 4 - - 19.758 7 19.758 140%97%17 85.423 113%50%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah2Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)Rakernas Apeksi, Muskomwil Apeksi dan JKPIkali152.679.813 122.620.000 359.813 0 25.000 2 15.926 1 18.302 - - 3 59.228 100%99%15 2.679.228 100%100%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah3Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik Rakor Pawitan DIROGOkali5833.163 4807.000 10026.163 0 - 1 - - 23.726 - - 1 23.726 1%91%5 830.726 100%100%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah4Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar NegeriJumlah Penerimaan Kunjungan Kerja di Kota Madiunkali89776.226 69279.805 20145.226 16 57.076 526.946 17.300 052.218 22 143.540 110%99%91 423.345 102%55%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat DaerahFUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHANRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
111 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP414050216Program Penataan Daerah Otonom BaruJumlah Dokumen Kinerja Pemerintahandok945 8.766.483 822 6.794.596 121 1.419.721 7 79.554 31801802285200106787953118 1.332.888 14%19,62% 940 8.127.484 99%92,71%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah1Kegiatan Peringatan Hari Otonomi DaerahUpacara Peringataan Hari Otonomi Daerahkali5285.500 4256.075 129.425 0 - 1 17.001 - 12.090 - - 1 29.091 100%99%5 285.166 100%100%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah2kegiatan Bintek Administrasi Kelurahanorang750909.000 650240.204 100116.630 0 0 - - - 3.000 100 107.612 100 110.612 100%95%750 350.816 100%39%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah3Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Jenis kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timurjenis11440.000 10381.467 158.533 0 0 300 1 56.254 1 56.554 100%97%11 438.021 100%100%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah4Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan DaerahJumlah Rapat Koordinasi pejabat pemerintahan daerahkali361.233.223 301.024.250 6208.973 1 22.719 1 25.950 1 45.950 2 101.972 5 196.592 83%94%35 1.220.842 97%99%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah5Kegiatan Evaluasi Kelurahan BerhasilLomba Kelurahan Berhasil tingkat Kota, Prov dan Nasionalkali91.075.520 4875.000 3200.520 3 - 1 103.516 - 82.582 - - 4 186.098 133%93%8 1.061.098 89%99%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah6Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inpeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala DaerahJumlah Kunjungan Kerja Walikota ke Kelurahankali1143.442.840 1082.765.000 6677.840 0 - - - 1 140.082 3 450.233 4 590.314 67%87%112 3.355.314 98%97%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah7Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ WalikotaBuku LKPJ Walikota MadiunDokumen5678.200 4611.600 166.600 135.335 - 28.513 - 1.197 - - 1 65.044 100%98%5 676.644 100%100%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah8Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKKPD Kota MadiunBuku LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota MadiunDokumen15702.200 12641.000 361.200 2 21.500 - 5.200 - - - 71.882 2 98.582 67%161%14 739.582 93%105%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
112 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP9Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Dokumen115.000 - - 115.000 0 - 1 1.250 - 6.033 - 7.315 1 14.599 100%97%1 14.599 100%97%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah414050317Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan JasaProsentase tingkat kelengkapan administrasi perkantoran%684 3.976.498 362 2.055.831 314 597.580 1 38.657 151 99.500 0 107.395 152 422.350 304 667.901 84%32,49% 666 2.723.732 97%68,50%1Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/JasaJumlah personil SKPD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasaOrang3001.015.582 150500.745 150140.752 035.907 7514.473 055.6967525.948 150 132.024 100%94%300 632.769 100%62%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah2Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan & Standar Kegiatan KonstruksiJumlah dokumenDokumen6711.585 1500.099 1211.486 0- 0- 001198.096 1 198.096 100%94%2 698.195 33%98%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah3Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk OperasionalJumlah dokumenDokumen6209.644 1154.460 155.184 0- 0- 00144.454 1 44.454 100%81%2 198.915 33%95%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah4Kegiatan Operasional ULPJumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilelangPaket300920.408 150527.309 15072.255 0- 7546.536 019.26775110.822 150 176.625 100%244%300 703.933 100%76%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah5Kegiatan Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan PembangunanJumlah Dokumen/LaporanDokumen721.119.279 60373.218 12117.903 12.750 138.490 032.433043.029 2 116.702 17%99%62 489.920 86%44%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah414050418Program Penataan Peraturan Perundang-undanganPersentase perda yang ditetapkan%46 11.895.430 37 11.043.599 10 851.831 1#######2 153.985 0 132.888 6 529.932 9 917.782 24%8,31% 46 11.961.381 100%100,55%1Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerahJumlah raperda/perda, dokumen kompilasi, sosialisasi, bintekjenis151.870.140 12 1.621.793 3 248.346 0- 1 14.400 0 78.132 2 120.083 3 212.614 100%86%15 1.834.408 100%98%Bagian Hukum Sekretariat DaerahRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
113 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2Kegiatan Legislasi DaerahJumlah dokumen dokumen198.764 1 98.764 1 - 000 - 0%#DIV/0!1 98.764 100%100%Bagian Hukum Sekretariat Daerah3Kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undanganJumlah pembinaan kadarkum, penyuluhan hukum, penyelesaian sengketa hukumjenis159.163.927 12 8.715.632 3 448.295 08.436 0 105.976 0 54.756 3 221.796 3 390.964 100%87%15 9.106.596 100%99%Bagian Hukum Sekretariat Daerah4Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undanganJumlah himp. Lemb. Daerah, jdih, lemb. Lepas perda, buku perat. Perundang-undanganjenis15762.600 12 607.410 3 155.189 192.542 1 33.609 0 - 1 188.053 3 314.204 100%202%15 921.614 100%121%Bagian Hukum Sekretariat Daerah414050519Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahJumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerahkali2910 125.175.192 494 5.140.806 582 3.365.212 78 1.350 136 258.257 172 2.285.580 0 602.049 386 3.147.236 78%61,22% 880 8.288.042 30%6,62%1Kegiatan keprotokolan Pemerintah Kota MadiunJumlah pelaksanaan kesegaran jasmanikali2685 117.000.000 449 4.832.602 537 3.140.428 68- 124 257.057 161 2.284.223 0 357.203 353 2.898.484 66%92%802 7.731.085 30%7%Bagian Umum Sekretariat Daerah2Kegiatan peningkatan kesegaran jasmani Sekretariat DaerahJumlah kegiatan pemerintah kotakali225 8.175.192 45 308.204 45 224.783 101.350 12 1.200 11 1.357 0 244.846 33 248.752 73%111%78 556.956 35%7%Bagian Umum Sekretariat Daerah414050120Program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerahPersentase Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi Ketatalaksanaan %227 1.049.709 184 325.865 43 655.246 28 89.427 0 165.106 2 68.945 1 377.406 31 700.884 17%215,08% 215 1.026.749 95%97,81%Bagian Umum Sekretariat Daerah1 Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik Jumlah dokumen hasi evaluasi pelayanan publik dokumen 70 436.423 56 68.335 14 288.123 0 - 0 - 2 2.579 0 268.934 2 271.514 14%94%58 339.849 83%78%Bagian Umum Sekretariat Daerah2 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan jumlah dokumen dokumen 1 66.071 - - 1 77.438 - 29.209 - 14.510 - 29.671 1 47.384 1 120.774 100%156%1 120.774 100%183%Bagian Umum Sekretariat Daerah3 Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Publik orang 156 547.215 128 257.530 28 289.685 28 60.218 - 150.596 - 36.695 0 61.088 28 308.597 100%107%156 566.127 100%103%Bagian Umum Sekretariat Daerah414050121Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerahProsentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik%1064 2.453.069 825 747.699 239 1.024.657 214#######3 78.934 4 166.644 0 492.732 221 867.658 27%116,04% 1.046 1.615.357 98%65,85%1 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen yang disusun dokumen 15 694.367 12 384.367 3 310.000 1 38.955 0 11.118 1 90.363 0 51.155 2 191.591 67%62%14 575.958 93%83%Bagian Umum Sekretariat Daerah2 Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja Jumlah aparatur yang dibina, jumlah risalah yang disusun serta jumlah risalah yang dikirim ke kompetisi orang/risalah 1.015 1.101.902 812 309.732 203 200.000 203 55.218 0 - 0 49.960 - 76.287 203 181.465 100%91%1.015 491.197 100%45%Bagian Umum Sekretariat DaerahRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
114 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP3 Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dokumen 2 256.800 1 53.600 1 114.657 - - 1 2.700 - - - 107.688 1 110.388 100%96%2 163.988 100%64%Bagian Umum Sekretariat Daerah4Kegiatan Penataan susunan Organisasi dan tata kerja (SOTK) Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota MadiunJumlah rancangan perda/perwal SOTK yang disusundokumen4200.000 0- 4200.000 03.400 259.716 123.554 0108.281 3 194.950 75%97%3 194.950 75%97%5Kegiatan Analisis JabatanJumlah Dokumen yang disusundokumen28200.000 0- 28200.000 1031.775 05.400 22767,50149.321 12 189.264 43%95%12 189.264 43%95%414050623Program Peningkatan Kualitas Hidup BeragamaJumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasiKali1335 19.676.650 215 4.603.305 254 4.080.000 3#######6 797.564 0 1.098.336 0 1.341.488 9 3.352.088 4%72,82% 224 7.955.393 17%40,43%1Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan HajiJumlah Jamaah Hajiorang1.250 798.000 193 371.575 230 250.000 0 - 0 - 0 164.538 0 3.312 0 167.850 0%67%193 539.425 15%68%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah2Kegiatan Peningkatan fasilitasi peringatan hari besar keagamaanJumlah Peringatan Hari Besar Agama IslamKegiatan75 17.948.650 12 4.011.717 14 3.580.000 3 114.700 6 797.564 0 933.798 0 1.173.612 9 3.019.674 64%84%21 7.031.391 28%39%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah3Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQJumlah Peserta Yang DikirimOrang10 930.000 10 220.013 10 250.000 0 - 0 - 0 - 0 164.564 0 164.564 0%66%10 384.577 100%41%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah42Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.424060115Program Peningkatan Kapasitas DPRDPersentase Perda yang disahkan tepat waktu%1446 55.919.835 1131 38.823.498 315##########71#######134 3.035.538 35 2.448.067 9 5.054.309 249 12.601.932 22%32,46% 1.380 51.425.430 95%91,96%1 Kegiatan Fraksi Jumlah Pemandangan Umum dan Pemandangan Akhir Fraksi kali 57 103.942 35 54.608 22 49.334 5 - 3 8.743 0 7.575 5 30.639 13 46.956 59%95%48 101.564 84%98%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
115 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2 Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik kali 675 4.096.380 540 2.717.862 135 1.478.518 30 1.442 85 426.260 10 333.892 710.742 125 1.472.336 93%100%665 4.190.198 99%102%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah3 Kegiatan Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Jumlah hearing/rapat kerja/dengar pendapat dengan Pemda, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama kali 250 870.000 200 465.455 50 44.635 12 1.350 3 11.470 0 19.016 - 2.445 15 34.281 30%77%215 499.737 86%57%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah4 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan menjadi Perda dok 57 10.165.824 44 7.208.414 13 2.957.410 0 295.487 13 735.618 - 353.277 - 1.251.784 13 2.636.166 100%89%57 9.844.580 100%97%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah5 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah kunjungan kerja dalam satu tahun kali 50 17.361.938 40 12.346.511 10 5.015.427 3 1.014.630 6 1.119.086 - 868.146 - 1.040.175 9 4.042.037 90%81%49 16.388.548 98%94%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah6 Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah diklat, bintek dan Workshop dalam satu tahun kali 50 11.673.770 40 8.704.601 10 2.969.169 2 243.453 - 543 - 475.349 4 1.178.006 6 1.897.351 60%64%46 10.601.952 92%91%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah7 Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah rapat komisi, rapat pimpinan, rapat gabungan komisi, rapat gabungan pimpinan, rapat badan musyarah, badan anggaran, badan kehormatan, badan legislasi dan panitia khusus kali 200 5.551.981 160 2.463.384 40 3.088.597 10 492.833 17 300.741 - 304.946 - 524.832 27 1.623.352 68%53%187 4.086.736 94%74%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah8 Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses kali 15 5.011.000 12 4.155.296 3 573.150 1 - 0 260.375 0 - - 260.545 1 520.920 33%91%13 4.676.216 87%93%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah9 Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna Jumlah Rapat Paripurna kali 92 1.085.000 60 707.367 32 483.634 8 14.823 7 172.703 25 85.866 - 55.140 40 328.532 125%68%100 1.035.899 109%95%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah43Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
116 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP434070115Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHPersentase entitas yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baikPersen310 3.455.713 248 2.327.216 62 450.653 2 39.145 3 48.100 8 147.706 6 207.923 19 442.874 8%19,03% 267 2.770.090 86%80,16%1Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara BerkalaJumlah entitas yang telah diperiksaObrik270 2.860.197 216 1.938.200 54 244.153 0 - 2 48.100 6 67.691 6 127.088 14 242.879 26%99%230 2.181.080 85%76%Inspektorat2Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan PelaporanJumlah dokumen hasil reviudokumen40 595.516 32 389.016 8 206.500 2 39.145 1 - 2 80.015 0 80.835 5 199.995 63%97%37 589.010 93%99%Inspektorat434070116Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasanpersentase aparatur pengawas yang bersertifikat%100 928.400 80 517.507 20 410.893 0 66.725 4 56.935 9 123.552 0 135.161 13 382.373 16%73,89% 93 899.880 93%96,93%1Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur PengawasanJumlah aparatur pengawas yang mengikuti bintekorg/kali100 928.400 80 517.507 20410.893 0 66.725 4 56.935 9 123.552 0 135.161 13 382.373 65%93%93 899.880 93%97%Inspektorat434070117Program Percepatan tindak lanjut hasil pengawasanPersentase temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi%862 1.846.410 625 1.027.662 296 172.281 132 4.091 0 - 0 - 132 4.091 21%0,40% 757 1.031.753 88%55,88%1Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistim dan prosedur pengawasanJumlah dokumen kebijakan dan prosedur pengawasan yang telah dipenuhi dan ditetapkandokumen11 45.000 5,00 41.770 2 30.207 0 - 0 - - - 0 - 0%0%5 41.770 45%93%Inspektorat2Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan PengawasanPersentase temuan pereriksaan reguler yang telah ditindaklanjutiPersen94 684.800 93,46 372.708 93 30.100 0 - 0 - 0%0%93 372.708 99%54%Inspektorat3Kegiatan Inventarisasi Temuan PengawasanJml dokumen LHP Reguler dan Riksusdokumen640 308.410 427 187.393 110 18.583 132 2.401 132 2.401 120%13%559 189.794 87%62%Inspektorat4Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil PengawasanPersentase temuan pereriksaan eksternal (BPK-RI) yang telah ditindaklanjutiPersen84 298.000 81,66 171.754 83 43.070 0 523 0 523 0%1%82 172.277 97%58%InspektoratRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
117 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP5Kegiatan Monitoring dan EvaluasiJumlah dokumen laporan hasil monevdokumen33 510.200 18 254.037 8 50.321 0 1.167 0 1.167 0%2%18 255.203 55%50%Inspektorat434070118Program Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahPersentase SKPD yang telah melakukan SAKIP%59 1.809.492 54 980.528 39 860.164 0#######1 188.865 2 192.049 2 325.730 5 834.734 9%85,13% 59 1.815.262 100%100,32%1Kegiatan Evaluasi Sakip PDJumlah SKPD yang telah dievaluasi SAKIP nya OPD34 414.037 34 332.747 34 81.290 0 27.640 0 48.990 0 4.200 0 - 0 80.830 0%99%34 413.577 100%100%Inspektorat2Kegiatan Pengendalian GratifikasiJumlah Dokumen Pengendalian Gtratifikasi Saber Punglidokumen5 718.681 4 647.781 1 70.900 0 - 0 4.500 0 - 1 56.072 1 60.572 100%85%5 708.352 100%99%Inspektorat3Kegiatan Verifikasi pelaksanakan reformasi dan birokrasiJumlah dokumen hasil penilaian, verifikasi dan evaluasidokumen15 190.974 12 - 3 190.974 0 - 1 37.530 1 38.749 1 108.574 3 184.852 100%97%15 184.852 100%97%Inspektorat4Kegiatan Optimalisasi Saber PungliJumlah dokumen laporan kegiatan saber punglidokumen5 485.800 4 - 1 517.000 0 100.450 0 97.845 1 149.100 0 161.085 1 508.480 100%98%5 508.480 perencanaan pembangunan bidang sosial budayajumlah dokumen perencanaan bidang sosial budayadokumen2 120.276 - - 2 120.276 - - - 8.887 - 13.343 - 48.972 0 71.203 #DIV/0!#DIV/0! - 71.203 0%59,20%1Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial BudayaJumlah DokumenDokumen2 120.276 0 - 2 120.276 0% - 0% 8.887 13.343 48.972 0 71.203 0%59%0 71.203 0%59%BAPPEDA444010116Program perencanaan pembangunan ekonomijumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi dokumen1 - - - 1 135.718 - - - 5.304 - 24.646 1 89.868 1 119.818 #DIV/0!#DIV/0! 1 119.818 100%#DIV/0!1Kegiatan Perencanaan Bidang EkonomiJumlah DokumenDokumen11 135.718 0% - 0 5.304 - 24.646 1 89.868 1 119.818 100%88%1 119.818 100%#DIV/0!BAPPEDA444010117Program perencanaan pembangunan prasarana wilayahjumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayahdokumen5 - - - 1 220.110 - - - 23.238 - 111.708 - 74.995 0 209.942 #DIV/0!#DIV/0! - 209.942 0%#DIV/0!1Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan HidupJumlah dokumendokumen5 - 0 - 1 220.110 - 23.238 - 111.708 - 74.995 0 209.942 0%95%0 209.942 0%#DIV/0!BAPPEDA2Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaanjumlah dokumendokumen10 - 0 - 2 118.422 0% 1.000 0 27.677 - 23.834 2 22.834 2 75.344 100%64%2 75.344 20%#DIV/0!BAPPEDA444010118Program Perencanaan Pembangunan Daerahjumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakatdokumen57 21.202.781 45 19.687.296 12 1.515.484 1#######4 246.853 1 231.896 5 581.347 11 1.293.435 24%6,57% 56 20.980.732 98%98,95%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
118 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Perencanaan Bidang EkonomiJumlah DokumenDokumen11 135.718 0% - 0 5.304 - 24.646 1 89.868 1 119.818 100%88%1 119.818 100%#DIV/0!BAPPEDA444010117Program perencanaan pembangunan prasarana wilayahjumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayahdokumen5 - - - 1 220.110 - - - 23.238 - 111.708 - 74.995 0 209.942 #DIV/0!#DIV/0! - 209.942 0%#DIV/0!1Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan HidupJumlah dokumendokumen5 - 0 - 1 220.110 - 23.238 - 111.708 - 74.995 0 209.942 0%95%0 209.942 0%#DIV/0!BAPPEDA2Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaanjumlah dokumendokumen10 - 0 - 2 118.422 0% 1.000 0 27.677 - 23.834 2 22.834 2 75.344 100%64%2 75.344 20%#DIV/0!BAPPEDA444010118Program Perencanaan Pembangunan Daerahjumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakatdokumen57 21.202.781 45 19.687.296 12 1.515.484 1#######4 246.853 1 231.896 5 581.347 11 1.293.435 24%6,57% 56 20.980.732 98%98,95%1Kegiatan Perencanaan Pemerintahan UmumJumlah Dokumendokumen32 10.601.390 25 9.205.000 7 1.396.390 0 233.340 2 213.568 0 213.568 5 581.347 7 1.241.823 100%89%32 10.446.823 100%99%BAPPEDA2Kegiatan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi dan pembangunan KerjaJumlah dokumendokumen25 10.601.390 20 10.482.296 5 119.094 1 - 2 33.285 1 18.328 2 50.019 6 101.631 120%85%26 10.583.928 peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerahPersentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum %622 2.567.200 351 1.377.200 442 1.190.000 14 98.300 16 265.376 19 245.117 4 80.847 53 689.640 15%50,08% 404 2.066.840 65%80,51%1KegatanPenyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan DaerahJumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerahdokumen11 299.137 7 189.137 4 110.000 0 - 0 6.750 0 11.374 4 80.847 4 98.971 100%90%11 288.108 100%96%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah2Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDJumlah produk hukumproduk hukum2 717.040 2 440.640 2 276.400 0 13.100 0 130.826 0 105.943 0 22.178 0 272.047 0%98%2 712.687 100%99%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah3Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah laporan keuangan semesteran dan prognosisbuku10 101.629 8 67.129 2 34.500 0 - 0 - 0 - 1 26.717 1 26.717 50%77%9 93.846 90%92%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerahJumlah peserta bintekorang500 690.615 300 467.615 400 223.000 0 - 0 - - - 0 167.598 0 167.598 0%75%300 635.213 60%92%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah5Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan DaerahJumlah pengguna aplikasi yang di dampingikali99 758.779 34 212.679 34 546.100 14 85.200 16 127.800 19 127.800 13 170.400 62 511.200 182%94%96 723.879 97%95%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
119 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP454020116Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerahPersentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum%186 557.523 133 324.117 53 233.406 0 - 28 58.143 24 57.361 1 40.553 53 156.058 40%48,15% 186 480.174 100%86,13%1Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2DJumlah dokumen pengeluaran kasdokumen15 314.192 12 206.886 3 107.306 0 - 0 33.246 1 33.204 1 40.553 2 107.003 67%100%14 313.890 93%100%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah2Kegiatan Pengelolaan Administrasi GajiJumlah dokumen administrasi gajidokumen171 243.331 121 117.231 50 126.100 0 - 28 24.897 23 24.157 25 75.825 76 124.880 152%99%197 242.110 115%99%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah454020117Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerahPersentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah%107 10.233.133 84 5.712.483 23 3.654.350 3 5.688 4 44.580 5 129.691 2 2.674.952 14 2.854.910 17%49,98% 98 8.567.393 92%83,72%1Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Aset Milik DaerahJumlah aset daerah yang diasuransikanjenis10 8.308.764 8 5.308.764 2 3.000.000 0 - 0 - 0 8.073 2 2.674.952 2 2.683.025 100%89%10 7.991.789 100%96%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah2Rekonsiliasi Pencatatan Aset Milik Daerah dengan Realisasi Belanja ModalLaporan rekonsiliasi aset daerah dan belanja modal daerahbuku90 213.763 72 180.363 18 33.400 3 - 4 - 5 - 6 27.171 18 27.171 100%81%90 207.534 100%97%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah3Optimalisasi, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik DaerahJumlah jenis dokumen kajiandokumen5 623.356 4 223.356 1 400.000 0 5.688 0 19.870 0 97.560 2 237.058 2 360.176 200%90%6 583.532 120%94%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4Perencanaan dan Penatausahaan barang milik daerahJumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerahdokumen2 1.087.250 0 - 2 220.950 0 - 0 24.710 0 24.058 2 12.244 2 61.012 100%28%2 61.012 100%6%454020118Program Pengelolaan Anggaran DaerahPersentase pengesahan dokumen penganggaran tepat waktu%35 2.106.596 27 1.384.377 10 717.693 13 90.998 0 98.307 1 224.353 13 10.690 27 424.348 100%30,65% 54 1.808.725 154%85,86%1Penyusunan DPA dan DPPAjumlah dokumen rencana pelaksanaan anggarandokumen10 200.000 8 150.373 2 45.100 0 11.098 0 28.541 1 - 0 10.690 1 50.329 50%112%9 200.702 90%100%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah2Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBDJumlah produk hukumproduk hukum10 720.945 8 491.018 2 229.928 0 63.600 0 9.992 0 - 2 139.818 2 213.410 100%93%10 704.428 100%98%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
120 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP3Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBDJumlah produk hukumproduk hukum2 653.486 2 488.321 2 165.165 0 - 0 13.510 100.903 0 46.123 0 160.536 0%97%2 648.856 100%99%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan DaerahJumlah perbaikan/penambahan fitur aplikasifitur12 283.371 8 151.691 4 131.680 13 16.300 0 46.264 0 24.450 11 42.800 13 129.814 325%99%21 281.505 175%99%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah5Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standart Biaya KhususJumlah dokumen tentang standar biaya umum dan khususdokumen1 248.794 1 102.974 0 145.820 0 - 0 - 0 99.000 0 41.046 0 140.046 #DIV/0!96%1 243.020 100%98%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah454020219Program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerahProsentase peningkatan pajak daerah%25700 7.021.506 20169 2.164.273 5532 899.655 1 - 2100 357.228 7626 204.675 383 79.978 10110 641.881 50%29,66% 30.279 2.806.154 118%39,97%1Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar Undian PBB dan Wajib Pajak PrestasiPemberian hadiah gebyar undian PBBorang489 1.329.259 0 513.149 489 277.900 0 - 0 - 0 184.275 383 79.978 383 264.253 78%95%383 777.402 78%58%Badan Pendapatan Daerah2Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPTPenyampaian SPPT kepada wajib pajak PBB.....300 644.318 240 149.266 60 25.000 0 - 0 - 0 20.400 23 1.700 23 22.100 38%88%263 171.366 88%27%Badan Pendapatan Daerah3Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah TerpaduPenyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajakberkas7500 840.155 6000 197.881 1500 4.500 0 - 0 4.500 125 - 125 97.000 250 101.500 17%2256%6.250 299.381 83%36%Badan Pendapatan Daerah4Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi PerpajakanPenyebarluasan informasi perpajakan daerahKegiatan25 579.000 20 258.231 5 74.000 1 - 0 9.500 1 - 0 54.675 2 64.175 40%87%22 322.406 88%56%Badan Pendapatan Daerah5Pengamanan Penerimaan Pajak DaerahSurat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak.....100% 1.731.005 100% 378.317 1 17.680 0 - 7500 - 0 12.580 7.500 12.580 750000%71%7.501 390.897 750100%23%Badan Pendapatan Daerah6Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan BangunanPemberian souvenir kepada wajib pajak PBBorang17375 1.480.169 13900 587.894 3475 469.975 0 - 2100 343.228 0 - 0 - 2.100 343.228 60%73%16.000 931.121 92%63%Badan Pendapatan Daerah7Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak DaerahWajib pajak daerah yang tepat waktu pembayarannya.....10 417.600 8 79.535 2 30.600 0 - 0 - 0 - 0 30.600 0 30.600 0%100%8 110.135 80%26%Badan Pendapatan Daerah454020220Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak DaerahJumlah wajib pajak daerah%1222 1.938.176 1162 167.830 982 97.175 0 - 0 - 0 54.951 56 6.650 56 61.601 5%36,70% 1.218 229.431 100%11,84%1Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBBDokumen SPOP, LSPOP dan SISMIOP.....300 1.356.499 240 40.204 60 12.325 0 - 0 - 0 - 56 6.650 56 6.650 93%54%296 46.854 99%3%Badan Pendapatan Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak DaerahWajib pajak bayar tepat waktuorang900 208.489 900 55.158 900 9.850 0 - 0 - 0 6.650 0 - 0 6.650 0%68%900 61.808 100%30%Badan Pendapatan Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Frame ReklameTempat pemasangan reklame yang siap pakaiLokasi22 373.188 22 72.468 22 75.000 0 - 0 - 0 48.301 0 - 0 48.301 0%64%22 120.769 100%32%Badan Pendapatan DaerahRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
121 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP46Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.464030115Program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaianPersentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan%565 798.580 183 340.167 200 159.716 111 2.942 138 35.047 131 43.727 20 104.721 400 186.436 200%117%583 526.604 103%66%1Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPKPersetase Database100 406.092 100 202.622 100 81.218 26 1.500 28 23.137 20 23.145 20 104.721 94 152.502 94%188%194 355.124 194%87%Badan Kepegawaian Daerah2Kegiatan Pelayanan Administrasi KepegawaianPersentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian 465 392.488 83 137.545 100 78.498 85 1.442 110 11.910 111 20.582 111 4.500 417 38.434 417%49%500 175.979 108%45%Badan Kepegawaian Daerah464030116Program pembinaan dan pengembangan aparaturPersentase Realisasi Pengembangan dan pembinaan aparatur%35750 5.238.596 28196#REF!7262 956.479 7 13.258 13 94.720 118 47.371 - 18.954 138 174.303 0%#REF! 28.334 #REF!79%#REF!1Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang BerprestasiJumlah PNSorang500 307.824 130 79.111 200 61.565 0 - 0 17.715 107 15.415 0 18.954 107 52.084 54%85%237 131.195 47%43%Badan Kepegawaian Daerah2Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah KepegawaianJumlah Permasalahan Kepegawaian Tertanganiorang250 46.900 66 37.520 62 9.380 7 378 13 11.000 11 1.139 3 5.723 34 18.240 55%194%100 55.760 40%119%Badan Kepegawaian Daerah3Kegiatan Pengadaan CPNSJumlah Pesertaorang35000 4.883.872 28000#REF!7000 885.534 0 12.880 0 66.006 0 30.817 4.426 153.631 4.426 263.334 63%30%32.426#REF!93%#REF!Badan Kepegawaian Daerah464030117Program penataan aparaturPersentase Realisasi Penataan Pegawai% 3.300 1.822.446 453 749.958 660 364.489 270 7.034 31 60.921 74 62.049 357 121.606 732 251.610 162%33,55% 1.185 1.001.568 36%54,96%1Kegiatan Penempatan PegawaiJml pegawaiorang3.300 1.822.446 453 749.958 660 364.489 270 7.034 31 60.921 7462.049357 121.606 732 251.610 111%69%1.185 1.001.568 36%55%Badan Kepegawaian Daerah464030118Program fasilitasi kesejahteraan PNSJumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS9855 503.322 2456 418.682 2394 84.640 1051 37.435 608 970 201 37.972 50 1.650 1910 78.027 78%18,64% 4.366 496.709 44%98,69%1Kegiatan Pemberhentian PNS yang pensiunJumlah SKorang705 223.727 170 184.567 166 39.160 45 18.010 50 320 56 17.892 50 1.650 201 37.872 121%97%371 222.439 53%99%Badan Kepegawaian Daerah2Kegiatan Penataan administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan Gaji berkala PNSJumlah SKorang9150 279.595 2.286 234.115 2228 45.480 1.006 19.425 558 650 145 20.080 354 1.313 2.063 41.468 93%91%4.349 275.583 48%99%Badan Kepegawaian DaerahRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
122 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP464030119Program peningkatan kapasitas SDM aparaturPersentase Kelulusan Pendidikan aparatur%4195 14.687.195 236 3.749.850 671 5.317.057 285#######253 785.130 207 1.838.173 24 119.846 769 2.998.984 326%79,98% 1.005 6.748.834 24%45,95%1Kegiatan Assessment PegawaiJumlah Pesertaorang30 1.946.345 0 1.531.445 27 414.900 5 - 0 - 0024 119.846 29 119.846 107%29%29 1.651.291 97%85%Badan Kepegawaian Daerah2Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop Pengembangan AparaturJumlah Pesertaorang650 307.500 0 52.077 130 61.500 65 - 0 16.849 00171 20.892 236 37.741 182%61%236 89.817 36%29%Badan Kepegawaian Daerah3Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. IIIJumlah PNSorang25 963.400 2 398.047 5 192.680 0 - 0 - 5 63.360 0 125.600 5 188.960 100%98%7 587.007 28%61%Badan Kepegawaian Daerah4Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. IVJumlah PNSorang150 1.713.783 53 206.160 5 571.261 28 155.353 0 344.921 0 - 0 23.503 28 523.777 560%92%81 729.937 54%43%Badan Kepegawaian Daerah5Kegiatan Diklat Teknis dan FungsionalJumlah Pesertaorang1350 6.508.301 181 1.508.659 106 1.301.660 14 100.481 47 241.498 66 371.561 174 528.925 301 1.242.465 284%95%482 2.751.124 36%42%Badan Kepegawaian Daerah6Kgiatan Diklat Kepemimpinan Tk. IIJumlah PNSorang10 503.550 0 46.932 2 100.710 2 - 0 34.860 0 60.000 0 - 2 94.860 100%94%2 141.792 20%28%Badan Kepegawaian Daerah7Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNSJumlah PNSorang990 2.701.750 0 6.530 198 2.631.750 0 - 35 140.000 136 1.315.132 0 901.514 171 2.356.646 86%90%171 2.363.176 17%87%Badan Kepegawaian Daerah8Kegiatan Pembekalan CPNS990 42.566 198 42.596 171 - 171 7.003 0 28.120 0 - 342 35.123 173%82%342 35.123 35%83%Badan Kepegawaian Daerah47Penelitian dan Pengembangan.474010115Program pengembangan kajian dan penelitianjumlah kajiandokumen10 2.000.000 2 1.497.870 3 861.396 0 - 0 44.758 2 51.211 - - 2 95.969 100%6,41% 4 1.593.839 40%79,69%1Kegiatan Kajian/Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan UmumJumlah Dokumen yang disusundokumen5 1.000.000 1 603.328 1 309.920 0 - 0 25.505 1 25.505 0 - 1 51.010 100%16%2 654.338 40%65%Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan PrasaranaJumlah Dokumen yang disusundokumen5 1.000.000 1 894.542 2 551.476 0 - 0 19.253 1 25.706 001 44.959 50%8%2 939.501 40%94%Badan Perencanaan Pembangunan Daerah48Kesatuan Bangsa dan Politik.484080115Program Pengembangan Wawasan KebangsaanKonflik horizontal di dalam masyarakat%24350 978.835 4870 777.258 880 205.818 180 29.200 163 - 0 39.216 0 128.738 343 197.154 7%25,37% 5.213 974.412 21%99,55%1Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan dan lombaorang21.350 935.912 4270 777.017 680 158.895 180 29.200 163 - 039.216086.152343 154.568 50%97%4.613 931.585 22%100%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik2Kegiatan Pemantapan Ideologi dan HAM Jumlahpesertasosialisasiorang3.000 42.923 600 241 200 46.923 0 - 0 - 00042.5850 42.585 0%91%600 42.827 20%100%Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
123 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP484080116Program Kemitraan Pengembangan Wawasan KebangsaanJumlah kemitraan denganelemenmasyarakatJumlah 8490 5.314.996 6837 1.950.701 1203 663.727 0 - 0 63.539 777 101.407 - 253.527 777 418.472 11%21,45% 7.614 2.369.173 90%44,58%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik1Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela NegaraJumlahpesertapembinaan orang4.500 3.426.300 4100 838.138 400 353.996 0 - 0 32.523 30052.7450253.527300 338.794 75%96%4.400 1.176.932 98%34%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik2Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsaJumlahpesertasarasehan orang800 671.300 175 140.563 175 64.425 0 - 0 - 0 - 056.1290 56.129 0%87%175 196.692 22%29%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik3Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragamaJumlah pertemuan FKUBkali15 386.460 12 322.387 3 64.073 0 - 0 - 28.855012.3972 21.252 67%33%14 343.639 93%89%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik4Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran KebangsaanJumlah peserta sarasehanorang800 246.075 650 180.114 150 65.961 0 - 0 - 017.434041.1030 58.536 0%89%650 238.650 81%97%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik5Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dlm memperkokoh NKRI dengan penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja Jumlah pesertaorang1.500 413.467 1200 342.843 300 70.624 0 - 0 - 30013.950038.289300 52.239 100%74%1.500 395.082 100%96%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik6Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YMEJumlah peserta sarasehanorang875 171.393 700 126.656 175 44.647 0 - 0 31.016 1758.423175 39.439 100%88%875 166.095 100%97%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik484080117Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi KemasyarakatanProsentase parpol dan Orkemas yang memahami regulasi%12655 2.747.406 10124 1.220.691 2176 833.136 0#######100 290.601 800 75.391 0 18.667 900 745.861 9%61,10% 11.024 1.966.552 87%71,58%1Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan ParpolJumlah peserta pengelolaan keuangan parpolparpol80 188.000 64 69.956 16 24.382 0 - 0 - 050018.6670 19.167 0%79%64 89.123 80%47%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik2Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakatKegiatan Penyuluhan kepada masyarakatorang6.500 1.150.000 5200 477.480 1300 199.364 0 172.290 0 19.083 700000700 191.373 54%96%5.900 668.853 91%58%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik3Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan / LSM Jumlah pengurus Ormas/LSM yg memperoleh pembinaanorang1.000 455.000 800 114.922 200 45.015 0 - 0 - 033.030010.2280 43.258 0%96%800 158.180 80%35%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik4Kegiatan Fasilitasi Komunikasi & Koordinasi Ormas / LSM dan PemudaJumlah peserta sarasehanorang1.500 433.000 1200 125.720 300 42.969 0 - 100 10.360 1000030.366200 40.726 67%95%1.400 166.446 93%38%Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
124 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP5Kegiatan Posko dan Monitoring Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil WalikotaPetugas Caraka dan Tim Posko monitoring Pemilu Kadaorang3.575 521.406 2860432.613 360 521.406 0 188.912 0 261.158 041.861014.8750 506.807 0%97%2.860 939.420 80%180%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik484080118Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak KriminalJumlah tindak kriminal dalam masyarakatJumlah 2569 5.332.000 1153 1.393.387 511 574.830 404 71.835 4 100.761 94 134.686 1 63.769 503 371.051 44%26,63% 1.656 1.764.438 64%33,09%1Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan KeamananJumlah rakor dgn instansi terkait, sosialisasikali10 1.219.000 8 328.326 2 111.084 0 - 0 - 137.485163.7692 101.254 100%91%10 429.580 100%35%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik2Kegiatan Pengendalian Keamanan LingkunganJumlah koordinasi dgn instansi terkait, sosialisasikali60 2.375.000 48 911.685 12 382.680 2 38.190 4 81.726 397.201057.5229 274.640 75%72%57 1.186.325 95%50%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik3Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban MasyarakatJumlah pemantauan kamtibmaskali230 379.000 72 77.395 72 11.285 18 - 0 - 000018 - 25%0%90 77.395 39%20%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik4Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap Gangguan KamtibmasJumlah peserta pembinaanorang1.000 1.124.000 800 22.000 200 58.495 200 33.645 0 19.035 0002.992200 55.672 100%95%1.000 77.672 100%7%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik5Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey / Penelitianjumlah ijin survey/penelitian yang dimonitorijin1.269 235.000 225 53.981 225 11.285 184 - 0 - 90009.595274 9.595 122%85%499 63.576 39%27%Badan Kesatuan Bangsa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertibanJumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban300 1.776.913 280 852.987 300 627.303 10 64.813 35 162.291 30 130.605 - 53.785 75 411.493 27%48,24% 355 1.264.480 118%71,16%1Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban MasyarakatProsentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat%100 612.634 100135.354 100124.401 - 15.840 - 30.128 - 44.112 0 53.785 0 143.865 0%116%100 279.220 100%46%Kecamatan Taman1Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban MasyarakatProsentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat%100 614.279 100333.840 100280.439 10 25.008 30 65.728 30 66.393 0 123.423 70 280.550 70%100%170 614.390 170%100%Kecamatan ManguharjoRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
125 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban MasyarakatProsentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat%100 550.000 80383.793 100222.463 0 23.965 5 66.435 - 20.100 33 46.535 38 157.035 38%71%118 540.828 118%98%Kecamatan Kartoharjo491200816Program Penyelenggaraan KelurahanPersentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan%6300 45.095.635 750380 21.131.443 1960##########265#######230 3.560.075 235 7.153.324 300 331.178 1030 12.704.062 0%60,12% 751.410 33.835.505 11927%75,03%1Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan KartoharjoProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo100%5001.726.424 400812.584 100913.840 046.004 0124.376 0288.141 300331.178 300 789.700 300%86%700 1.602.284 140%93%Kecamatan Kartoharjo2Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan KanigoroProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Kanigoro100%5002.050.711 4001.010.273 1001.040.438 053.680 0167.088 0159.058 300515.454 300 895.280 300%86%700 1.905.553 140%93%Kecamatan Kartoharjo3Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan PilangbangoProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Pilangbango100%5001.708.889 400791.838 100917.051 070.385 0119.974 0282.627 300315.994 300 788.980 300%86%700 1.580.818 140%93%Kecamatan Kartoharjo4Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro OmboProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo100%5001.864.154 400887.687 100976.467 049.435 0161.560 10277.548 300350.967 310 839.510 310%86%710 1.727.197 142%93%Kecamatan Kartoharjo5Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan KlegenProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Klegen100%5001.876.884 400838.049 1001.038.836 094.060 087.424 0335.010 300389.395 300 905.889 300%87%700 1.743.938 140%93%Kecamatan Kartoharjo6Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan SukosariProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Sukosari100%5001.534.100 400662.505 100871.594 049.356 049.356 0101.194 300340.934 300 540.841 300%62%700 1.203.346 140%78%Kecamatan Kartoharjo7Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan TawangrejoProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo100%5001.637.413 400757.490 100879.923 071.471 5118.163 0225.313 300373.278 305 788.225 305%90%705 1.545.715 141%94%Kecamatan Kartoharjo8Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan KelunProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Kelun100%5001.738.318 400809.245 100929.073 044.571 0130.381 0281.454 300382.336 300 838.742 300%90%700 1.647.987 140%95%Kecamatan Kartoharjo10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
126 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP9Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan RejomulyoProsentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo100%5001.958.224 400954.049 1001.004.176 049.306 0188.581 0297.346 300396.740 300 931.973 300%93%700 1.886.022 140%96%Kecamatan Kartoharjo10Penyelenggaraan Kelurahan Madiun LorProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor%1001.295.750 100 346.500 100949.250 25 96.862 25 125.414 25 320.333 0 248.756 75 791.366 75%83%175 1.137.866 175%88%Kecamatan Manguharjo11Penyelenggaraan Kelurahan ManguharjoProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo%1001.909.690 100 925.502 100984.188 25 98.403 25 140.061 25 304.123 0 262.842 75 805.429 75%82%175 1.730.931 175%91%Kecamatan Manguharjo12Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan KidulProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan kidul %1001.984.547 100 961.290 1001.023.257 25 54.779 25 180.630 25 334.451 0 289.181 75 859.041 75%84%175 1.820.331 175%92%Kecamatan Manguharjo13Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan LorProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan lor%1002.200.796 100 1.084.609 1001.116.187 25 62.514 25 165.156 25 373.859 0 323.939 75 925.468 75%83%175 2.010.077 175%91%Kecamatan Manguharjo14Penyelenggaraan Kelurahan NgegongProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan ngegong%1001.497.181 100 636.418 100860.763 25 46.843 25 77.955 25 281.326 0 292.737 75 698.861 75%81%175 1.335.278 175%89%Kecamatan Manguharjo15Penyelenggaraan Kelurahan PangonganganProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan pangongangan%1001.552.519 100 685.918 100866.601 25 44.351 25 86.661 25 281.327 0 298.458 75 710.797 75%82%175 1.396.715 175%90%Kecamatan Manguharjo16Penyelenggaraan Kelurahan PatihanProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan patihan%100804.391 745239,815 278.524 100525.867 25 40.716 25 166.418 25 255.501 0 266.648 75 729.283 75%139%745.315 1.007.807 745315%125%Kecamatan Manguharjo17Penyelenggaraan Kelurahan SogatenProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sogaten%1001.365.451 100 796.761 100568.689 25 49.114 25 139.702 25 315.222 0 265.437 75 769.474 75%135%175 1.566.236 175%115%Kecamatan Manguharjo18Penyelenggaraan Kelurahan WinongoProsentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan winongo%1001.546.038 100 906.052 100639.986 2554.719 25 146.604 25 331.821 0 260.367 75 793.511 75%124%175 1.699.563 175%110%Kecamatan Manguharjo19Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan MojorejoPersentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Mojorejo%1001.911.693 80975.465 20936.228 2073.548 0174.182 0261.830 0340.580 20 850.141 100%91%100 1.825.606 100%95%Kecamatan Taman20Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan PandeanPersentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Pandean%1001.745.452 80839.319 20906.133 2044.590 0165.854 0256.188 0346.395 20 813.027 100%90%100 1.652.346 100%95%Kecamatan Taman10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
127 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP21Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan BanjarejoPersentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Banjarejo%1001.574.962 80734.428 20840.534 077.994 0132.095 0233.136 20307.995 20 751.221 100%89%100 1.485.648 100%94%Kecamatan Taman22Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen Persentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Kuncen%1001.118.950 70413.901 30705.049 027.736 084.560 0188.708 20242.260 20 543.264 67%77%90 957.165 90%86%Kecamatan Taman23Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan ManisrejoPersentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Manisrejo%1001.951.570 90978.172 10973.399 065.979 0159.917 0141.316 10454.922 10 822.133 100%84%100 1.800.305 100%92%Kecamatan Taman24Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan KejuronPersentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Kejuron%1001.739.359 90826.145 10913.214 070.644 0129.385 0240.093 10346.276 10 786.399 100%86%100 1.612.544 100%93%Kecamatan Taman25Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan JosenanPersentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Josenan%1001.458.354 80637.588 20820.766 070.186 0116.586 0240.351 20285.483 20 712.605 100%87%100 1.350.194 100%93%Kecamatan Taman26Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan DemanganPersentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Demangan%1001.587.175 90742.116 10845.059 073.808 0115.854 0249.795 10295.889 10 735.347 100%87%100 1.477.463 100%93%Kecamatan Taman27Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan TamanPersentase terselesaikannya permohonan Rekomendasi di Kelurahan Taman%1001.756.640 80839.015 20917.625 078.428 0106.138 0296.254 20259.747 20 740.567 100%81%100 1.579.582 100%90%Kecamatan Taman491200817Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahanPersentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan%100 1.633.302 55 858.039 25 394.576 25#######0 26.965 0 13.629 - 15.577 ####### 381.773 45%44,49% 80 1.239.813 80%75,91%1Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan KelurahanJumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatankali10874.784 5 333.288 5 160.809 5111.111 017.994 013.629 015.577 5 158.311 100%98%10 491.599 100%56%Kecamatan Taman1Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan KelurahanJumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang kelurahan dan kecamatankali40 397.806 10268.294 10129.512 10 119.474 - 8.971 - - 10 128.445 100%99%20 396.739 50%100%Kecamatan Manguharjo1Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan KelurahanJumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatankali50 360.712 40256.456 10104.256 1095.018 0- 0- 0- 10 95.018 100%91%50 351.474 100%97%Kecamatan KartoharjoRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
128 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP491200818Program peningkatan keberdayaan masyarakat KelurahanPersentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan%7 487.682 5 366.972 2 120.062 0 - 0 - 1 43.478 1 62.834 2 106.311 40%28,97% 7 473.283 100%97,05%1Kegiatan Penguatan Lembaga KemasyarakatanJumlah pelaksanaan kegitan penguatan lembaga kemasyarakatankali2 217.682 1146.317 171.365 - - - 1 62.834 1 62.834 100%88%2 209.151 100%96%Kecamatan Manguharjo1Kegiatan Penguatan Lembaga KemasyarakatanJumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatankali5270.000 4220.655 148.697 0- 0- 143.478 0- 1 43.478 100%89%5 264.133 100%98%Kecamatan Pelayanan Administrasi PerkantoranProsentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran%9049 244.639.282 5982 125.810.485 5317##########1021#######1146 17.434.348 985 16.728.876 1 1.124.771 3153 45.052.685 53%35,81% 9.135 170.863.170 101%69,84%1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Lembagalembaga50 42.163.394 40 6.249.108 10 4.204.617 0 261.241 0 691.218 0 772.192 1 1.124.771 1 2.849.422 10%68%41 9.098.530 82%22%Dinas Pendidikan1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorPersentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran%1003.918.030 1002.395.943 1003.659.429 0156.422 0356.247 0331.969 100918.744 100 1.763.382 100%48%100 4.159.325 100%106%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorHonorarium PNS dan non PNS yang disediakanorang2584.814.000 1543.694.000 411.120.000 52214.350 120337.700 120320.400 120240.300 412 1.112.750 1005%99%566 4.806.750 219%100%Rumah Sakit Umum Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, Alat Listrik, Perangko, Materai, Surat Kabar, Foto copy dll)Jenis246.120.389 10 3.047.622 10 3.072.768 3 252.310 2 825.524 1 788.594 5 1.004.350 11 2.870.779 110%93%21 5.918.400 88%97%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantorjumlah peralatan dan perlengkapan kantorjenis752.914.107 105 1.406.699 75 1.507.408 12 193.904 0 282.644 0 400.325 75 561.468 87 1.438.341 116%95%192 2.845.040 256%98%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah/Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJenis452.556.012 92.556.012 5377.607 9576.067 11595.325 7714.593 32 2.263.591 356%89%32 2.263.591 71%89%Satuan Polisi Pamong Praja1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantorunit11 2.038.843 14 608.403 11 424.000 2 48.244 0 111.993 0 91.289 0 138.547 2 390.073 18%92%16 998.476 145%49%Badan Penanggulangan Bencana Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantorjumlah peralatan dan perlengkapan kantorJumlah 501.549.453 0154.423 0254.241 6289.012 0549.258 6 1.246.933 #DIV/0!80%6 1.246.933 12%#DIV/0!Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan peralatan bahan penunjangPaket67.656.977 100%7.588.364 10068.612 2 53.250 2146.967 0128.315 2 209.818 6 538.351 6%785%7 8.126.715 117%106%Dinas Tenaga Kerja1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantorjumlah jasa peralatan dan dan perlengkapan kantorPaket502.178.887 301.392.604 10786.283 2585.029 30180.948 0160.144 30268.430 85 694.551 850%88%115 2.087.154 230%96%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
129 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan perlengkapan kantorjenis91.815.335 9466.480 91.348.855 3121.612 0220.163 0308.487 0380.994 3 1.031.256 33%76%12 1.497.736 133%83%Dinas Lingkungan Hidup1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorAkuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukupjenis304.751.298 24 2.427.001 6 2.324.297 5 213.045 0 359.677 0 1.034.669 0 533.403 5 2.140.793 83%92%29 4.567.794 97%96%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan Kantor Paket125.931.771 122.970.597 12.961.174 0301.608 0640.424 0722.246 01.053.708 0 2.717.986 0%92%1 25.688.584 100%99%Dinas Perhubungan1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantorJenis25.372.259 13.081.759 12.290.500 065.859 0492.284 1610.570 1991.390 2 2.160.103 200%94%3 5.241.862 150%98%Dinas Komunikasi dan Informatika1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantorbarang dan jasa yang tersediaJenis702.503.805 561.398.695 141.105.110 0124.883 0231.871 0265.341 14403.471 14 1.025.567 100%93%70 2.424.262 100%97%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantorperalatan dan perlengkapan kantor yang tersediaJenis42.000.000 3869.321 12.010.000 0,591.523 0,3154.347 0,3115.732 0,1536.764 1 898.366 120%45%4 1.767.687 105%88%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah bahan penunjangpaket51.043.834 4533.912 509.922 068.182 0102.932 0120.587 1148.713 1 440.415 #DIV/0!86%5 974.327 100%93%Dinas Perpustakaan dan Kearsipan1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan Perlengkapan KantorJenis81.482.067 6694.602 2787.464 172.803 0143.497 0108.213 1109.986 2 434.499 100%55%8 1.129.101 100%76%Dinas Perdagangan1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantorjumlah jasa,peralatan dan perlengkapan perkantoranJenis353.119.221 282.810.930 7308.291 477.814 368.146 078.621 071.056 7 295.638 100%96%35 3.106.568 100%100%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantorjenis17508.287 1268.763 17239.524 112.138 237.287 140.874 10120.083 14 210.382 82%88%15 479.145 88%94%Bagian Hukum Sekretariat Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantorpaket138.897.213 84.021.066 133.709.007 1402.587 1914.363 1979.108 01.212.367 3 3.508.425 23%95%11 7.529.491 85%85%Bagian Umum Sekretariat Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan penunjangjenis14 2.187.984 7 1.525.218 7 186.766 1 18.191 2 31.979 3 36.781 3 93.968 9 180.920 129%97%16 1.706.137 114%78%Bagian Organisasi Sekretariat Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantorjumlah peralatan dan perlengkapan kantorPaket40 1.399.577 7 320.946 8 578.258 2 19.866 210.658 0 40.083 0 79.994 4 150.601 50%26%11 471.547 28%34%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersediaPaket30748.442 24413.548 6334.895 036.376 150.660 092.3361151.178 2 330.551 33%99%26 744.098 87%99%Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DaerahRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIIITingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)67891091234510=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%
130 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantorpaket35 4.213.831 21 1.760.293 14 3.477.531 3 145.541 4 898.692 3 279.502 0 846.473 10 2.170.207 71%62%31 3.930.500 89%93%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah jasa, paralatan, dan perlengkapan kantorjenis6510.220 0- 6473.665 135.460 098.588 2112.874 0183.334 3 430.255 50%91%3 430.255 50%84%Inspektorat1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantorjumlah peralatan barang dan jasaKali604.150.000 483.323.098 12826.902 146.690 1170.876 0153.689 0330.159 2 701.413 17%85%50 4.024.511 83%97%Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantorjenis3644.711.807 7 27.135.057 8 17.576.750 15 3.065.116 17 3.914.731 17 3.369.810 17 3.585.475 66 13.935.132 825%79%73 41.070.189 203%92%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Perlengkapan dalam peralatan kantorJenis40 1.799.587 32 788.325 8 483.550 2 76.910 2 92.299 2 189.123 3 219.790 9 578.122 113%120%41 1.366.447 103%76%Badan Pendapatan Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJenis13 4.216.714 9 817.095 13 843.343 0 82.473 0 130.647 0 152.836 13 369.230 13 735.185 100%87%22 1.552.279 169%37%Badan Kepegawaian Daerah1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantorjenis50 881.900 40486.433 10 515.662 0 29.118 0 80.086 10116.2010 150.563 10 375.969 100%73%50 862.402 100%98%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan perlengkapan kantorpaket102.086.689 11.226.819 9859.870 378.412 3182.274 0166.993 0255.155 6 682.833 67%79%7 1.909.652 70%92%Kecamatan Taman1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantorJenis92.391.869 71.432.819 7 959.050 0 71.824 - 173.466 1 207.058 - 323.107 1 775.454 14%81%8 2.208.273 89%92%Kecamatan Manguharjo1Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan Perlengkapan KantorJenis352.281.101 201.348.351 7932.750 085.276 0199.575 0270.801 21270.801 21 826.452 300%89%41 2.174.803 117%95%Kecamatan Kartoharjo2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Perjalanan Dinaskali150899.987 51496.586 99403.402 2528.129 24148.565 35124.992 0101.724 84 403.411 85%100%135 899.996 90%100%Dinas Pendidikan2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTerlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah%1001.237.478 100817.478 100420.000 1080.016 574.579 0165.812 599.188 20 419.595 20%100%120 1.237.073 120%100%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerahKali197502.174 35 252.174 35 250.000 8 13.210 17 84.704 32 80.768 12 71.317 69 249.999 197%100%104 502.173 53%100%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahjumlah perjalanan dinaskali40 555.000 30 207.058 40 153.880 6 59.544 24 34.080 25 70.625 52 19.433 107 183.682 268%119%137 390.739 343%70%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah 25250.000 25250.000 1884.514 2588.733 055.666 051.088 43 280.000 172%112%43 280.000 172%112%Satuan Polisi Pamong Praja2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahkali40763.826 30220.488 10110.000 326.193 344.519 139.586 128.885 8 139.182 80%127%38 359.670 95%47%Badan Penanggulangan Bencana DaerahRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIIITingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)67891091234510=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%
131 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakanJumlah 350555.363 230- 70555.363 081.286 0101.099 35102.911 20270.050 55 555.345 79%100%285 555.345 81%100%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan stafKali1587.200 100%387.200 100 200.000 8 19.789 0113.198 069.160 1 27.853 9 230.000 9%115%10 617.200 1000%105%Dinas Tenaga Kerja2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahjumlah perjalanan dinasKali392844.710 159580.864 131250.000 3441.768 3683.728 36106.561 3632.465 142 264.522 108%106%301 845.386 77%100%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah perjalanan dinaskali85363.747 20198.609 29165.138 3949.837 2535.338 5862.139 1338.033 135 185.347 466%112%155 383.957 182%106%Dinas Lingkungan Hidup2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahAkuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukupkali30896.785 30496.785 30400.000 1146.126 086.728 085.594 176.288 11 394.735 37%99%41 891.521 137%99%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar DaerahKali52850.000 35620.000 42230.000 636.000 2883.955 4997.333 3612.712 119 229.999 283%100%154 849.999 296%100%Dinas Perhubungan2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerahkali82787.140 14419.500 367.640 2256.254 21196.249 2877.750 2936.677 100 366.929 #DIV/0!100%114 786.429 139%100%Dinas Komunikasi dan Informatika2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Perjalanan Dinaskali211968.763 72568.763 122400.000 065.088 051.733 099.464 125183.602 125 399.888 102%100%197 968.651 93%100%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakankali200691.991 160391.991 40300.000 5427.018 82167.132 222.918 177.931 139 294.999 348%98%299 686.989 150%99%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerahkali150320.945 120160.945 30160.000 842.816 1268.975 3222.948 025.135 52 159.874 173%100%172 320.820 115%100%Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerahkali450830.756 360414.724 90416.032 1091.254 2892.258 20118.650 10130.279 68 432.441 76%104%428 847.165 95%102%Dinas Perdagangan2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahjumlah konsultasi dan koordinasikali118437.578 96207.578 22230.000 1324.159 1897.100 587.372 021.276 36 229.906 164%100%132 437.484 112%100%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerahkali60264.540 18134.540 60130.000 421.662 719.190 558.183 529.661 21 128.696 35%99%39 263.236 65%100%Bagian Hukum Sekretariat Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahkali5639.372.400 4912.550.235 5631.417.871 90426.767 57585.677 57735.855 0649.381 204 2.397.679 36%169%695 4.947.914 123%53%Bagian Umum Sekretariat Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerahkali154762.555 112470.868 42291.687 1536.092 2783.948 3192.060 2979.538 102 291.638 243%100%214 762.506 139%100%Bagian Organisasi Sekretariat Daerah10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
132 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahjumlah koordinasi dan konsultasiKali250412.820 34176.037 113180.000 619.385 1518.986 051.620 090.010 21 180.000 19%100%55 356.037 22%86%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakanTahun1318.856 1203.716 1115.140 013.532 032.739 076.731 030.921 0 153.923 0%134%1 357.639 100%112%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Koordinasi dazn Konsultasi keluar Daerahkali2979.815.325 2506.887.793 472.927.532 12512.534 201.292.984 3173.348 0598.351 35 2.577.218 74%88%285 9.465.011 96%96%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah perjalanan dinas ke luar daerahkorang285428.983 228- 57428.983 7183.719 566.423 083.632 095.209 12 428.983 21%100%240 428.983 84%100%Inspektorat2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahjumlah perjalanan dinas ke luar daerahkali60470.000 4818.694 12451.306 174.445 1163.617 0132.691 980.553 11 451.306 92%100%59 470.000 98%100%Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah perjalanan dinas keluar daerahkali378999.436 103599.436 100400.000 14231.264 2492.229 35100.675 2471.751 97 495.919 97%124%200 1.095.354 53%110%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerahkali190323.629 152144.529 3888.465 02.184 1028.109 1037.225 320.923 23 88.440 61%100%175 232.969 92%72%Badan Pendapatan Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Perjalanan Dinaskali5103.745.638 36764.406 84607.810 38130.170 37117.053 35136.962 47191.930 157 576.114 187%95%193 1.340.521 38%36%Badan Kepegawaian Daerah2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerahkali389559.100 320209.636 69100.000 2545.179 030.723 521.553 22.399 30 119.854 43%120%350 329.490 90%59%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahkali36728.465 15219.054 2197.793 317.130 329.833 323.450 329.380 12 99.793 57%102%27 318.847 75%44%Kecamatan Taman2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerahkali1882421.555 1748277.804 2528143.751 38418.733 38725.505 26239.047 035.886 1.033 119.170 41%83%2.781 396.975 148%94%Kecamatan Manguharjo2Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerahkali80307.086 65209.125 1597.961 218.810 431.587 225.500 418.164 12 94.061 80%96%77 303.186 96%99%Kecamatan Kartoharjo00101012Program Pemeliharaan Barang Milik DaerahProsentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik%6857 61.426.580 3931 26.157.455 2428 18.804.413 516 1.872.738 301 2.699.035 305 3.884.338 612 7.122.698 17341557881044%59,56% 5.665 41.736.265 83%67,94%1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah Lembagalembaga5265.876 4202.008 163.868 0413 024.986 038.456 000 63.855 0%100%4 265.863 80%100%Dinas Pendidikan1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanProsentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai%100184.022 98113.513 10070.509 52.771 56.694 028.061 532.801 15 70.327 15%100%113 183.840 113%100%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
133 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedungGedung43.827.724 42.266.224 41.561.500 0151.421 2460.697 0436.231 2697.577 4 1.745.926 100%112%8 4.012.150 200%105%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunanjumlah gedunggedung1154.976 183.776 171.200 113.252 030.321 03.050 2191.660 3 238.283 300%335%4 322.059 400%208%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah Gedung Yang DipeliharaGedung150.000 0- 120.000 - 0- 0- 149.633 1 49.633 100%248%1 49.633 100%99%Satuan Polisi Pamong Praja1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah Kantor yang dipeliharapaket162.380 17.781 150.000 0- 049.500 00000 49.500 0%99%1 57.281 100%92%Badan Penanggulangan Bencana Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung yang dipeliharaJumlah 10131.733 0- 10131.733 0- 044.602 0780010192.300 10 244.702 100%186%10 244.702 100%186%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanPemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkunganpaket2312.617 100%222.617 10090.000 0- 0- 03.600 285.610 2 89.210 2%99%3 311.827 150%100%Dinas Tenaga Kerja1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunanjumlah gedung dan bangunanLokasi5302.836 2225.097 1210.000 0- 0- 125.598 0180.813 1 206.411 100%98%3 431.508 60%142%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung dan bangunangedung20254.250 16159.598 481.000 0- 0- 00375.772 3 75.772 75%94%19 235.370 95%93%Dinas Lingkungan Hidup1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanAkuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukupgedung158.474 158.474 1- 0146.109 0 146.109 0%#DIV/0!1 204.583 100%350%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah GedungUnit102.054.775 81.106.775 2948.000 190.381 023.225 0610.955 1221.826 2 946.386 100%100%10 2.053.162 100%100%Dinas Perhubungan1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedungGedung8422.268 462.268 4360.000 11.012 0- 185.054 1264.298 3 350.364 75%97%7 412.632 88%98%Dinas Komunikasi dan Informatika1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung yang dipeliharaUnit5179.412 499.412 180.000 02.061 037.908 014.754 125.277 1 80.000 100%100%5 179.412 100%100%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunanjumlah gedung yang dipeliharaGedung101.179.538 8579.538 2600.000 0- 115.026 0184.650 19.899 2 209.575 100%35%10 789.113 100%67%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedungunit10174.628 899.628 275.000 031.776 023.075 012.593 27.083 2 74.527 100%99%10 174.154 100%100%Dinas Perpustakaan dan Kearsipan1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah Gedung yang dipeliharaGedung5180.604 3136.924 243.681 075 017.835 01.209 123.510 1 42.629 50%98%4 179.553 80%99%Dinas Perdagangan1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunanjumlah gedung dan bangunanunit110.000 14.000 1002.000 1- 1 - 1%0%2 4.000 200%40%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
134 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedungunit12.750 12.130 12.500 0- 0- 0- 0- 0 - 0%0%1 2.130 100%77%Bagian Hukum Sekretariat Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah Gedungpaket25968.913 5489.543 5479.370 16.648 16.186 2177.750 0227.394 4 417.977 80%87%9 907.520 36%94%Bagian Umum Sekretariat Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah Gedungunit232.619 130.619 12.000 0- 1842 0- 0825 1 1.667 100%83%2 32.286 100%99%Bagian Organisasi Sekretariat Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunanjumlah gedungUnit510.000 11.127 12.000 0230 0- 00000 230 0%11%1 1.357 20%14%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung yang dipeliharaUnit12.000.000 11.683.000 1317.000 0- 075.000 060000232.370 0 313.370 0%99%1 1.996.370 100%100%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung dan bangunan yang dipeliharaunit101.081.761 8562.926 2518.835 021.494 163.259 158.383 0336.913 2 480.048 100%93%10 1.042.974 100%96%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung/kantor yang terpeliharapaket12.000 0- 12.000 0- 0- 0012.000 1 2.000 100%100%1 2.000 100%100%Inspektorat1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunanjumlah gedung yang respresentatifgedung540.000 415.000 125.000 0- 0- 0- 124.983 1 24.983 100%100%5 39.983 100%100%Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung/kantorgedung5248.175 4198.175 150.000 0- 0- 00115.570 1 15.570 100%31%5 213.745 100%86%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung yang dipeliharaunit581.847 458.784 123.063 0- 03.640 01.681 116.564 1 21.884 100%95%5 80.668 100%99%Badan Pendapatan Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunanjumlah gedungGedung10100.000 522.235 220.000 0205 319.795 04.234 419.765 7 43.999 350%220%12 66.234 120%66%Badan Kepegawaian Daerah1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedung/bangunan yang terpeliharagedung568.000 416.000 12.000 0- 0450 050003.000 0 3.950 0%198%4 19.950 80%29%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah Gedung/Bangunankali1068.080 929.999 115.000 0,715.000 1.500 000,320.000 1 36.500 100%243%10 66.499 100%98%Kecamatan Taman1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah gedunggedung4171.661 3100.363 171.298 0- 121.708 025.451 2.897 1 50.056 100%70%4 150.419 100%88%Kecamatan Manguharjo1Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan BangunanJumlah Gedung/ Bangunangedung565.000 430.000 135.000 0- 0- 224.754 18.056 3 32.810 300%94%7 62.810 140%97%Kecamatan Kartoharjo10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
135 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Unitunit610256.784 488133.039 122123.745 08.435 129.912 1520.324 140.937 28 79.608 23%64%516 212.647 85%83%Dinas Pendidikan2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasProsentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai%100500.007 98310.767 100189.240 520.921 055.339 067.957 534.515 10 178.731 10%94%108 489.498 108%98%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinasunit53916.596 53491.492 53185.494 2325.023 948.877 1032.372 1263.539 54 169.811 102%92%107 661.303 202%72%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraanunit432.653.350 2980.574 261.531.973 0105.030 085.657 0248.322 26431.716 26 870.725 100%57%28 1.851.299 65%70%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraan Dinas YAng DipeliharaJumlah 33421.872 33421.872 1847.227 069.141 078.698 017.476 18 212.543 55%50%18 212.543 55%50%Satuan Polisi Pamong Praja2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinas yang dipeliharaunit571.723.327 13242.693 5153.000 515.660 031.830 032.983 050.142 5 130.615 100%85%18 373.308 32%22%Badan Penanggulangan Bencana Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan Dinas yang dirawatJumlah 125131.733 100- 25131.733 023.934 018.179 1413.896 1150.305 25 106.313 100%81%125 106.313 100%81%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinaspemeliharaan rutin kendaraan dinas operasionalKegiatan3105.468 100%64.922 10040.546 15.605 17.378 012.414 2 25.397 2%63%3 90.319 100%86%Dinas Tenaga Kerja2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinasUnit15410.297 3166.267 350.000 77.823 712.579 517.782 820.166 27 58.350 900%117%30 224.617 200%55%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinasunit2857.618.230 2282.442.457 571.724.354 41185.026 2240.087 0201.435 60306.163 103 932.710 181%54%331 3.375.167 116%44%Dinas Lingkungan Hidup2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasAkuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukupunit30235.353 30145.353 3090.000 42.010 05.523 010.561 024.876 4 42.970 13%48%34 188.323 113%80%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraan DinasUnit230732.124 184306.624 46425.500 037.672 090.512 061.611 46203.866 46 393.662 100%93%230 700.286 100%96%Dinas Perhubungan2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinasUnit50166.829 25103.839 2562.990 612.454 514.335 515.304 918.825 25 60.918 100%97%50 164.757 100%99%Dinas Komunikasi dan Informatika2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinasjumlah kendaraan dinas yang dipeliharaUnit145151.894 11654.065 2940.000 39.278 32.850 23.925 2921.264 37 37.317 128%93%153 91.382 106%60%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinasjumlah kendaraan dinas yang dipeliharaUnit22184.079 10109.079 1275.000 96.695 14.250 00236.417 12 47.362 100%63%22 156.441 100%85%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinas yang dipeliharaunit40215.000 1783.835 2366.902 417.045 05.907 412.604 1518.624 23 54.180 100%81%40 138.014 100%64%Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraan Dinas yang layak pakaiUnit250987.237 200597.329 50389.907 2047.760 1269.376 1082.520 447.201 46 246.857 92%63%246 844.187 98%86%Dinas Perdagangan10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
136 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinasjumlah kendaraan dinasunit5106.226 487.548 118.678 02.050 05.413 13.307 07.049 1 17.819 100%95%5 105.367 100%99%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinasunit2050.550 1630.002 420.548 01.457 01.227 05.604 47.965 4 16.253 100%79%20 46.255 100%92%Bagian Hukum Sekretariat Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraan Dinas unit 1707.288.491 341.130.424 41.131.220 280.624 2119.590 5170.281 0315.060 9 685.554 225%61%43 1.815.978 25%25%Bagian Umum Sekretariat Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraanunit12112.245 637.518 621.500 12.334 12.195 12.977 48.477 7 15.983 117%74%13 53.501 108%48%Bagian Organisasi Sekretariat Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinasjumlah kendaraan dinasUnit20107.626 126.905 121.842 12.400 12.085 06.303 08.711 2 19.498 200%89%3 46.404 15%43%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJenis/jumlah kendaraan dinas yang dipeliharaUnit782.224 742.794 724.680 03.622 12.513 04.003 012.129 1 22.267 14%90%8 65.061 114%79%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraan roda empat yang dipeliharaunit251.160.554 20878.950 5281.604 010.798 250.737 243.817 1132.906 5 238.257 100%85%25 1.117.208 100%96%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraan dinas yang terpeliharapaket126.892 0- 124.892 06.495 06.213 05.279 16.507 1 24.494 100%98%1 24.494 100%91%Inspektorat2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinasjumlah kendaraan dinas yang layak pakaiUnit321.500.000 201.468.964 1231.036 02.016 55.755 01.885 513.269 10 22.926 83%74%30 1.491.891 94%99%Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinasunit177127.573 13272.573 4555.000 74.550 128.085 159.296 3012.773 64 34.704 142%63%196 107.277 111%84%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan yang dirawatUnit10195.930 855.899 255.625 03.539 010.620 06.801 216.486 2 37.447 100%67%10 93.346 100%48%Badan Pendapatan Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah KendaraanUnit100150.000 2035.287 2030.000 52.101 73.019 74.404 188.802 37 18.326 185%61%57 53.613 57%36%Badan Kepegawaian Daerah2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinas yang terpeliharaunit120151.300 12660.021 2424.892 03.400 06.922 03.219 015.504 0 29.045 0%117%126 89.066 105%59%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraan Dinasunit51228.966 4248.448 948.448 16.504 17.891 09.768 014.428 2 38.590 22%80%44 87.038 86%38%Kecamatan Taman2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah kendaraan dinasunit16201.465 1677.665 1658.379 16.621 06.483 09.217 017.541 1 39.863 6%68%17 117.528 106%58%Kecamatan Manguharjo2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasJumlah Kendaraan Dinasunit8079.939 6549.285 1630.654 13.120 13.947 512.971 168.056 23 28.093 144%92%88 77.378 110%97%Kecamatan Kartoharjo3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantorjumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakailembaga20414.557 16217.212 4197.345 01.775 07.071 213.683 180.146 3 102.675 75%52%19 319.887 95%77%Dinas Pendidikan10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
137 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorPersentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai%100224.799 98145.475 10079.324 010.591 016.010 1021.988 529.660 15 78.249 15%99%113 223.723 113%100%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana prasarana kantorunit122.141.540 61.074.642 12400.000 1623.718 2265.499 1436.082 4443.078 56 568.377 467%142%62 1.643.019 517%77%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantor yang di maintainunit45728.000 32221.871 45490.066 843.590 1823.528 2379.646 27101.552 76 248.317 169%51%108 470.188 240%65%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana KantorJumlah 625.000 625.000 1318 1630 011.503 2 12.451 33%50%2 12.451 33%50%Satuan Polisi Pamong Praja3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana yang dipeliharaunit3794.400 829.950 820.800 61.994 15.209 02.798 010.747 7 20.747 88%100%15 50.697 41%54%Badan Penanggulangan Bencana Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana yang dipeliharaJumlah 2555.800 20- 555.800 017.451 09.195 39.580 219.551 5 55.777 100%100%25 55.777 100%100%Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantorpemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantorPaket172.388 100%50.388 10022.000 35- 08.499 06.821 16.68036 22.000 36%100%37 72.388 3700%100%Dinas Tenaga Kerja3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantorjumlah sarana dan prasarana kantorUnit284205.961 163133.445 5540.000 126.085 138.797 09.395 1415.665 39 39.942 71%100%202 173.387 71%84%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantorunit350853.726 280289.072 70110.000 2221.443 08.778 417.978 9129.513 117 77.712 167%71%397 366.784 113%43%Dinas Lingkungan Hidup3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorAkuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukupjenis30377.951 24140.465 6237.486 27.500 029.645 062.782 477.598 6 177.525 100%75%30 317.990 100%84%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana KantorUnit148108.331 3568.331 3940.000 3711.294 014.222 015.347 3728.007 74 68.870 190%172%109 137.201 74%127%Dinas Perhubungan3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantorUnit5647.000 4102.000 1545.000 1203.183 02.112 024.828 1314.236 2 544.359 200%100%6 646.359 120%100%Dinas Komunikasi dan Informatika3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJenis sarana kantor yang memadaijenis15265.820 12115.000 360.000 015.550 014.765 07.290 322.395 3 60.000 100%100%15 175.000 100%66%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantorsarana prasarana kantor dalam keadaan baikUnit50139.090 3089.090 2050.000 141.529 210.765 0028.964 18 21.257 90%43%48 110.347 96%79%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana prasarana kantor yang diperbaikiunit90100.000 6859.869 8445.000 019.222 015.208 682.250 08.320 68 45.000 81%100%136 104.869 151%105%Dinas Perpustakaan dan Kearsipan10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
138 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana KantorUnit315271.770 252183.108 6388.662 2113.498 174.754 1318.579 341.731 54 78.562 86%89%306 261.670 97%96%Dinas Perdagangan3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantorjumlah barangbuah1641.500 1216.600 413.300 33.895 14.286 01869,503.250 4 13.300 100%100%16 29.900 100%72%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana prasarana kantorunit2637.172 2120.210 2416.962 03.010 2450 02.150 09.263 2 14.873 8%88%23 35.083 88%94%Bagian Hukum Sekretariat Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana Kantorjenis25406.384 5188.827 5159.600 121.328 225.335 135.050 084.288 4 166.001 80%104%9 354.828 36%87%Bagian Umum Sekretariat Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana prasarana kantorjenis30211.290 2467.671 615.000 11.938 13.200 24.973 24.890 6 15.000 100%100%30 82.671 100%39%Bagian Organisasi Sekretariat Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantorjumlah sarana dan prasaranajenis7546.000 414.276 49.200 42.329 4625 035002.177 8 5.481 200%60%12 19.756 16%43%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJenis/jumlah sarana dan prasarana kantorUnit6176.800 3037.000 3120.000 23.432 33.564 0550 212.450 7 19.995 23%100%37 56.995 61%74%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah Sarana dan prasaran kantor yang dipeliharajenis50522.384 40235.884 10286.500 214.340 327.346 219.185 374.155 10 135.026 100%47%50 370.910 100%71%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan p[rasarana kantor yang terpeliharajenis530.000 0- 530.000 19.450 14.750 07.390 08.430 2 30.020 40%100%2 30.020 40%100%Inspektorat3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantorjumlah sarpras yang layak pakaijenis5280.000 4234.460 145.540 250 06.398 019.146 119.733 1 45.527 100%100%5 279.987 100%100%Badan Perencanaan Pembangunan Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantorjenis43185.494 9124.994 1160.500 614.659 1309 77.185 627.750 20 49.903 182%82%29 174.897 67%94%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana yang diperbaikiJenis25192.162 2070.301 537.152 09.538 010.735 04.805 55.605 5 30.683 100%83%25 100.984 100%53%Badan Pendapatan Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJenis Barangjenis45124.000 1148.009 1124.800 82.398 85.854 112.359 27 10.611 245%43%38 58.620 84%47%Badan Kepegawaian Daerah3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantor yang terpeliharajenis45183.800 3666.735 935.000 711.120 07.155 04.340 012.080 7 34.695 78%99%43 101.430 96%55%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah Sarpras Kantorpaket100238.700 052.631 10036.500 1003.900 08.090 02.880 011.182 100 26.052 100%71%100 78.683 100%33%Kecamatan Taman3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantorjenis3140.577 395.277 345.300 34.245 05.515 06.882 09.000 3 25.642 100%57%6 120.919 200%86%Kecamatan Manguharjo10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
139 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana KantorJumlah Sarana Prasarana Kantorjenis1591.200 1260.800 330.400 12.994 211.279 18.205 67.920 10 30.398 333%100%22 91.198 147%100%Kecamatan Kartoharjo4Kegiatan Pemeliharaan Rumah DinasJumlah Rumah Dinas unit 206.392.800 41.766.003 41.288.717 1124.640 1211.841 0365.757 0572.881 2 1.275.119 50%99%6 3.041.122 30%48%Bagian Umum Sekretariat Daerah4Kegiatan Pemeliharaan Rumah DinasJumlah Rumah Dinas yang dikolaunit51.107.000 4875.319 1405.429 024.528 0141.489 159.762 05.566 1 231.345 100%57%5 1.106.665 100%100%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah5Kegiatan Pemeliharaan dan Biaya Operasional Gedung Diklatjumlah acarakegiatan1500666.108 340260.391 300133.222 2613.930 9835.455 3528.347 4254.147 201 131.879 67%99%541 392.270 36%59%Badan Kepegawaian Daerah00101013Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProsentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur%31097 183.377.082 7623 106.294.959 5391##########125#######18 853.813 35 2.220.848 - - 178 3.508.879 2%3,30% 7.801 109.803.838 25%59,88%1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah Paketunit100%1.164.009 100%19.805.252 0 - Pendidikan1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorPersentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan%1005.330.045 982.877.358 1002.452.687 0- 0- 0322.470 51.729.162 5 2.051.632 5%84%103 4.928.990 103%92%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantorpaket2089.563.130 1598.744.008 4819.122 0- 4143.939 236.800 291.182.456 35 1.363.196 875%166%194 10.107.204 93%106%Rumah Sakit Umum Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorjumlah jenisjenis72.509.914 72.156.314 4353.600 0- 372.058 9261.019 12662.481 24 995.557 600%282%31 3.151.871 443%126%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prsarana Kantor (Kelengkapan Pemadam Kebakaran)0 - #DIV/0!#DIV/0!0 - #DIV/0!#DIV/0!Satuan Polisi Pamong Praja1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana Kantorpaket590.000 1- 165.000 0- 124.850 035.580 102 60.430 200%93%3 60.430 60%67%Badan Penanggulangan Bencana Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah paket0 - #DIV/0!#DIV/0!0 - #DIV/0!#DIV/0!Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorjumlah sarana prasarana kantorPaket125682.999 100460.749 25222.250 0- 0- 22189.742 332.500 25 222.242 100%100%125 682.991 100%100%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkanunit268479.000 214242.319 3480.000 612.255 955.138 0- 1832.450 33 99.843 97%125%247 342.162 92%71%Dinas Lingkungan Hidup1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorAkuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukupjenis42.172.349 41.692.649 4479.700 0- 05.512 056.305 517.444 0 579.261 0%121%4 2.271.910 100%105%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana Kantorpaket16.407.845 04.641.440 11.766.406 0- 03.740 0469.255 11.274.963 1 1.747.958 100%99%1 6.389.398 100%100%Dinas Perhubungan10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
140 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana kantorunito- 15.506.415 0 - #DIV/0!#DIV/0!1 5.506.415 #VALUE!#DIV/0!Dinas Komunikasi dan Informatika1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersediajenis10740.000 6404.164 0 - #DIV/0!#DIV/0!6 404.164 60%55%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorjumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersediaunit6531.946 3511.946 220.000 0- 0- 10014.000 1 14.000 50%70%4 525.946 67%99%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah paketpaket01.440.053 21.440.053 - - 0 - #DIV/0!#DIV/0!2 1.440.053 #DIV/0!100%Dinas Perpustakaan dan Kearsipan1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpaket1108.400 0- 1109.400 0- 0- 001106.227 1 106.227 100%97%1 106.227 100%98%Dinas Tenaga Kerja1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah sarana prasarana kantorpaket150.000 1107.520 0- 0- 0- 0- 0- 0 - #DIV/0!#DIV/0!1 107.520 100%215%Bagian Hukum Sekretariat Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana Kantorpaket108.788.202 31.471.574 31.058.791 1367.910 1154.229 0401.918 02.631.451 2 3.555.509 67%336%5 5.027.082 50%57%Bagian Umum Sekretariat Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah pengadaan sarana prasaranapaket13388.602 4- 0- 0 - 0%#DIV/0!13 388.602 #DIV/0!#DIV/0!Bagian Organisasi Sekretariat Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorjumlah sarana dan prasarana kantorpaket100306.000 3229.738 1- 1- 0- 00001 - 100%#DIV/0!4 229.738 4%75%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah/jenis sarana dan prasarana kantorUnit220514.376 192281.676 28232.700 0- 0- 0020231.928 20 231.928 71%100%212 513.604 96%100%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah sarana prasarana yang dibelijenis1517.373.539 122.178.904 315.194.635 17.275 028.608 036.195 214.293.134 3 14.365.212 100%95%15 16.544.116 100%95%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorjumlah paket peralatan0 - #DIV/0!#DIV/0!0 - #DIV/0!#DIV/0!Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah sarana dan prasaranajenis6175.000 101.470.458 5100.000 0 - Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
141 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah sarana dan prasarana yang dibeli.....100%546.071 1%320.802 100140.552 0- 0- 0- 1139.076 1 139.076 1%99%1 459.878 101%84%Badan Pendapatan Daerah1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah Sarana Prasarana Kantorpaket100%600.000 2580.255 3- -- #VALUE! - #VALUE!#DIV/0!#VALUE! 580.255 #VALUE!97%Kecamatan Taman1Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorJumlah Sarana dan Prasarana Kantorpaket94730.414 0- 0- 0 - #DIV/0!#DIV/0!94 730.414 #DIV/0!#DIV/0!Kecamatan Kartoharjo2Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah Pakaian Dinas Beserta KelengkapannyaJumlah 150400.000 150400.000 96- 0339.756 0096 339.756 64%85%96 339.756 64%85%Satuan Polisi Pamong Praja2Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah pakaian dinas beserta perlengkapannyaorang223260.330 223133.662 15620.000 0- 012.410 001595.904 159 18.314 102%92%382 151.975 171%58%Dinas Lingkungan Hidup2Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah Pakaian Dinas Beserta PerlengkapanyaBuah345367.309 600173.584 52193.725 142.414 013.310 031.271 362138.639 376 185.634 723%96%976 359.218 283%98%Dinas Perhubungan2Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannnya yang Disediakan0 - #DIV/0!#DIV/0!0 - #DIV/0!#DIV/0!Dinas Perdagangan2Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannyabuah29.25021.401.188 5.8501.379.832 4.5004.336.911 06.610 0263 0003.774.140 0 3.781.012 0%87%5.850 5.160.844 20%24%Bagian Umum Sekretariat Daerah2Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaJumlah Pakaian dinas dan atribut DPRDjenis251.330.237 20771.401 5558.836 237.755 0- 017.700 2 55.455 40%10%22 826.856 88%62%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah3Kegiatan Rehab gedung dan BangunanJumlah Gedung yang direhab%54.090.995 1196.525 100199.033 0- 0- 1190.093 0192.093 1 382.186 1%192%2 578.711 40%14%Bagian umum sekretariat daerah3Kegiatan Rehab gedung dan BangunanJumlah Gedung yang direhab%120.571.234 0625.584 10023.700 0- 0 - 0%0%0 625.584 0%3%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana3Kegiatan Rehab Gedung dan BangunanJumlah GedungUnit0- 0406.179 1200.000 11 - 100%0%1 406.179 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Perhubungan4Kegiatan Pembangunan Gedung dan BangunanJumlah Gedungpaket2224.700 149.700 2175.000 0- 0- 0172.500 0 172.500 0%99%1 222.200 50%99%Satuan Polisi Pamong Praja4Kegiatan Pembangunan Gedung dan BangunanJumlah Gedungpaket550.000 149.700 150.000 3- 0- 00104 - 400%0%5 49.700 100%99%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga4Kegiatan Pembangunan Gedung dan BangunanJumlah Gedungpaket175.108.211 146.266.183 1262.300 0- 0- 0001.275.720 0 1.275.720 0%486%1 47.541.903 100%63%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah00101015Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganProsentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu%908 5.520.548 526 2.865.535 447 2.062.082 66 84.117 44 455.555 43 333.293 62 824.387 215 1.697.352 41%59,23% 741 4.562.888 82%82,65%1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumendokumen45191.127 36116.165 974.962 0- 440.331 019.517 47.841 8 67.688 89%90%44 183.854 98%96%Dinas Pendidikan10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
142 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumen Laporan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusunJenis55720.681 44412.780 11307.901 237.630 056.222 278.837 186.884 5 259.574 45%84%49 672.354 89%93%Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja PD yang disusun0 - #DIV/0!#DIV/0!0 - #DIV/0!#DIV/0!Rumah Sakit Umum Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDPersentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktuDokumen10180.000 1089.340 1050.000 2- 3- 011.562 1034.865 15 46.427 150%93%25 135.767 250%75%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDjumlah dokumendok30125.000 1353.258 1031.630 02.000 0- 1013.461 011.872 10 27.334 100%86%23 80.592 77%64%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumen Perencanaan/PelaporanJumlah 999.850 999.850 0- 350.620 10.725 021.522 3 82.868 33%83%3 82.868 33%83%Satuan Polisi Pamong Praja1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang disusundok36159.978 758.168 725.000 4- 12.467 20011.385 7 13.852 100%55%14 72.020 39%45%Badan Penanggulangan Bencana Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang harus dipenuhiJumlah 40872.277 011.872 031.148 404 43.020 50%60%4 43.020 10%#DIV/0!Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDTersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerjaDok665.000 100%34.878 625.000 0- 0- 0024.179 2 4.179 33%17%3 39.057 50%60%Dinas Tenaga Kerja1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDDokumen perencanaan evaluasi dan pelaporanDokumen80235.000 6587.107 15115.000 1132.615 512.826 011.093 245.374 18 101.907 120%89%83 189.014 104%80%Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumen yang disusundokumen24123.904 1057.474 830.600 2- 323.265 25.190 7 28.455 88%93%17 85.929 71%69%Dinas Lingkungan Hidup1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDAkuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai Cukupdokumen8110.207 6 51.746 8 58.461 3 - 0 14.395 0 11.544 0 28.838 3 54.777 38%94%9 106.523 113%97%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah DokumenDokumen19150.094 861.104 1988.990 2- 522.324 822.324 443.362 19 88.010 100%99%27 149.114 142%99%Dinas Perhubungan1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumendokumen10122.284 576.949 45.335 - 218.701 217.941 18.408 5 45.050 #DIV/0!99%10 121.999 100%100%Dinas Komunikasi dan Informatika1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusundokumen50210.000 1053.537 26.026 0- 75.763 0- 7 5.763 #DIV/0!22%17 59.300 34%28%Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
143 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDjumlah dokumen laporan capaian kinerjadokumen30100.000 2468.930 625.000 1- 1- 18.065 116.429 4 24.493 67%98%28 93.424 93%93%Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumendokumen2565.477 2031.642 533.835 2- 0- 03.816 329.096 5 32.911 100%97%25 64.553 100%99%Dinas Perpustakaan dan Kearsipan1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumen Perencanaan yang disusundokumen25156.410 2081.537 574.873 - 0- 00226.074 2 26.074 40%35%22 107.610 88%69%Dinas Perdagangan1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDjumlah dokumendokumen2187.417 1780.000 47.417 4- 0400 06.516 04004 7.316 100%99%21 87.316 100%100%Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumendokumen2565.883 2032.760 533.123 0- 016.238 00316.037 3 32.275 60%97%23 65.035 92%99%Bagian Hukum Sekretariat Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumendokumen25268.076 5123.068 5145.008 0- 0- 008126.901 8 126.901 160%88%13 249.968 52%93%Bagian Umum Sekretariat Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumen dokumen540.955 54.315 3 - Organisasi Sekretariat Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDjumlah dokumen yang dikerjakan (RKT,Renja,PK, Laporan Triwulan, Lkj)dokumen575.000 521.351 514.094 2- 0- 0- 08.966 2 8.966 40%64%7 30.318 140%40%Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah DokumenDokumen575.000 545.641 521.752 0- 118.976 0002.762 1 21.738 20%100%6 67.379 120%90%Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumen laporan kinerja SKPDdok3558.665 1424.371 1023.665 0- 0- 00418.931 4 18.931 40%80%18 43.302 51%74%Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumen perencanaan dan pelaporandokumen11101.582 0- 11101.582 0- 121.432 221.085 445.570 7 88.087 64%87%7 88.087 64%87%Inspektorat1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDjumlah dokumen yang disusundokumen72175.000 6078.903 1296.097 2- 415.035 315780,6355.455 12 86.271 100%90%72 165.174 100%94%Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumendokumen37107.115 2959.215 847.900 4- 014.378 30126.857 8 41.235 100%86%37 100.450 100%94%Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
144 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumendokumen100%64.592 117.363 100- 0- 0- 00000 - 0%#DIV/0!1 17.363 100%27%Badan Pendapatan Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokomendokumen36251.859 749.993 750.372 4- 013.349 014.990 221.147 6 49.485 86%98%13 99.478 36%39%Badan Kepegawaian Daerah1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDDokumen perencanaan dan laporan yang disusundokumen3791.939 534.546 957.393 5- 0- 1- 038.159 6 38.159 67%66%11 72.705 30%79%Badan Kesatuan Bangsa dan Politik1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumendokumen11170.746 981.064 241.396 0- 112.936 012.936 015.506 1 41.378 50%100%10 122.442 91%72%Kecamatan Taman1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah dokumendokumen12124.511 881.390 643.121 8 - - 12.807 - 10.290 19.612 8 42.709 133%99%16 124.099 133%100%Kecamatan Manguharjo1Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDJumlah Dokumendokumen41113.355 3283.082 930.274 5- 28.900 17.120 511.867 13 27.888 144%92%45 110.970 110%98%Kecamatan Kartoharjo2Kegiatan Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahanJumlah Dokumendokumen10112.092 884.251 127.842 0- 0- 0- 127.208 1 27.208 100%98%9 111.459 90%99%Kecamatan Taman2Kegiatan Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahanJumlah dokumendokumen2132.218 2103.025 229.192 - - - 0 - 0%0%2 103.025 100%78%Kecamatan Manguharjo2Kegiatan Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahanJumlah Dokumendokumen10134.840 7111.957 322.883 0- 0- 27.715 112.880 3 20.595 100%90%10 132.552 100%98%Kecamatan Kartoharjo3Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam AngkaJumlah Dokumendokumen4123.342 357.755 127.842 0- 017.401 010.097 0- 0 27.498 0%99%3 85.253 75%69%Kecamatan Taman3Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam AngkaJumlah dokumendokumen192.963 163.770 129.192 0- 116.031 012.687 001 28.718 100%98%2 92.488 200%99%Kecamatan Manguharjo3Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam AngkaJumlah Dokumendokumen5279.342 4256.458 10022.883 0- 09.611 00000 9.611 0%42%4 266.069 80%95%Kecamatan Kartoharjo113Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.131030115Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbahPersentase Pelayanan Instalasi Air Limbah Domestik1Kegiatan Pembangunan IPLTJumlah bangunanDinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)45Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIIITingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109123JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMPENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUPURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
145 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP131030116Program pembangunan saluran/drainase/ gorong-gorong;Persentase drainase dalam kondisi baik/pem buangan air tidak tersumbat%113 40.750.000 87 18.207.415 33 23.074.280 0 41.746 0 2.624.287 13 4.877.223 23 15.000.089 36 22.543.344 41%123,81% 123 40.750.759 109%100%1Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota MadiunJumlah daerah bebas banjirLokasi101 37.000.000 84 17.337.337 27 22.174.280 0 - 0 2.511.256 10 4.733.442 17 13.302.488 27 20.547.186 100%93%111 37.884.524 110%102%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/ Gorong-gorong KecamatanJumlah daerah bebas banjirKec.9 2.250.000 3 870.078 3 900.000 0 41.746 113.031 3 143.780 3 505.573 6 804.130 200%89%9 1.674.208 100%74%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang3Kegiatan Perencanaan Saluran Baru Drainase/Gorong-Gorong Tahun 2020Jumlah DokumenDokumen3 1.500.000 0 - 3 1.500.000 0 - 0 - 003 1.192.028 3 1.192.028 100%79%3 1.192.028 100%79%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang131030117Program Pengendalian BanjirPersentase Kawasan Bebas Banjir%109 69.455.554 96 20.675.427 103 41.417.404 0 6.000 0 221.825 0 8.918.925 103 29.533.452 103 38.680.202 107%187,08% 199 59.355.629 183%85,46%1Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu AirPersentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir%90 750.000 90 226.332 90 200.000 0 6.000 0 42.613 0 49.813 90 94.426 90 192.852 100%96%180 419.184 200%56%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan SungaiJumlah daerah bebas banjirLokasi16 67.705.904 5 20.104.839 11 41.217.404 0 - 0 179.212 0 8.869.112 11 29.043.715 11 38.092.039 100%92%16 58.196.878 100%86%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang3Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu AirJumlah infrastruktur pendukung pompa pengendali banjirUnit3 999.650 1 344.255 2 399.650 0 - 0 - 002 395.311 2 395.311 100%99%3 739.566 100%74%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang4Kegiatan pengadaan pompa banjirJumlah BangunanBangunan4 700.000 0 - 1 5.000.000 0 - 0 - 00000 - 0%0%0 - 0%0%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang131030118Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur KotaPersentase bangunan gedung Pemerintah dalam kondisi baik%581 195.180.600 350 160.583.900 231 34.596.700 0 7.978 50 279.367 60 14.045.825 121 18.317.832 231 32.651.002 66%20,33% 581 193.234.902 100%99,00%1Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa KonstruksiJumlah peserta sosalisasiOrang550 161.083.900 350 160.583.900 200 500.000 0 7.978 50 160.729 50 64.340 100 128.204 200 361.252 100%72%550 160.945.152 100%100%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2Kegiatan Penataan Bangunan dan LingkunganJumlah LapanganLapangan31 34.096.700 0 - 31 34.096.700 0 - 0 118.638 10 13.981.485 21 18.189.628 31 32.289.750 100%95%31 32.289.750 100%95%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)45Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIIITingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109123Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)
146 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP131030119Program Pembangunan Jalan dan JembatanRasio Panjang jalan dalam kondisi baik%169,5 127.943.280 125 85.688.746 143##########0 - 10 4.366.000 15 17.269.615 119##########144 92.903.693 115%108,42% 269 178.592.439 159%139,59%1Kegiatan Pembangunan JembatanJumlah jembatan yang dikerjakanbuah10 2.743.816 6 2.353.516 1 390.300 0 - 0 - 1 329.623 1 23.261.960 2 23.591.583 200%6044%8 25.945.099 80%946%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2Kegiatan Pemutakiran Data Jalan dan JembatanPersentase data yang up to dateUnit100 263.412 100 200.412 100 63.000 0 - 0 - 0 - 100 61.300 100 61.300 100%97%200 261.712 200%99%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang3Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi di Kota MadiunJumlah lokasiLokasi24 12.076.737 6 5.868.820 16 12.076.737 0 - 10 966.257 0 8.391.628 6 21.187.720 16 30.545.605 100%253%22 36.414.425 92%302%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang4Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan JembatanDokumen DEDDok9 2.575.488 1 1.677.138 2 898.350 0 - 0 224.124 0 - 2 2.210.717 2 2.434.841 100%271%3 4.111.979 33%160%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang5Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)Panjang Jalan yang ditingkatkanKm49.991.681 004 9.991.681 0 - 0 32.524 0 2.423.354 4 6.579.491 4 9.035.369 100%90%4 9.035.369 100%90%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang6Kegiatan Peningkatan JalanPanjang Jalan yang ditingkatkanKm12,5 41.162.395 7 16.631.545 15 24.530.850 0 - 0 3.143.095 14 6.125.010 1 17.838.940 15 27.107.045 100%111%22 43.738.590 176%106%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang7Kegiatan Inspeksi JembatanDokumen Survey dan Kondisi JembatanDok5 133.500 3 37.315 2 55.000 0 - 0 - 0 - 2 53.800 2 53.800 100%98%5 91.115 100%68%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang8kegiatan Inspeksi JalanPersentase data yang up to dateUnit5 58.996.250 2 58.920.000 3 76.250 0 - 0 - 0 - 3 74.150 3 74.150 100%97%5 58.994.150 100%100%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang131030120Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanPanjang Jalan Kota dalam Kondisi BaikKm209 77.276.974 77 35.387.316 5631577397,13#######33 7.633.055 37 6.142.875 47##########120 38.292.923 156%108,21% 197 73.680.238 94%95,35%1Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IJumlah lokasiLokasi41 33.087.900 11 21.222.713 10 4.987.900 0 - 17 824.177 12 3.492.310 12 4.932.540 41 9.249.027 410%185%52 30.471.740 127%92%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IIJumlah lokasiLokasi85 16.960.000 8 5.527.344 25 11.278.008 0 - 12 952.478 12 248.632 12 9.182.838 36 10.383.948 144%92%44 15.911.292 52%94%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang3Kegiatan Pemeliharaan JembatanJumlah jembatanLokasi5 714.250 2 240.837 3 149.750 0 - 1 52.959 1 65.909 1 30.150 3 149.017 100%100%5 389.854 100%55%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang4Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IIIJumlah lokasiLokasi50 15.395.000 40 6.292.814 10 4.294.700 0 - 0 2.175.922 10 1.647.915 10 5.273.345 20 9.097.182 200%212%60 15.389.996 120%100%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang5Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Kecamatan KartoharjoJumlah lokasiLokasi6 910.000 3 378.595 1 359.750 1 58.877 1 25.590 1 107.220 1 154.670 4 346.356 400%96%7 724.952 117%80%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang6Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Kecamatan ManguharjoJumlah lokasiLokasi7 1.005.074 4 645.324 2 359.750 1 68.350 1 118.850 1 5.250 1 156.100 4 348.550 200%97%8 993.874 114%99%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang7Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Kecamatan TamanJumlah lokasiLokasi6 750.000 4 532.559 1 359.750 1 68.408 1 114.108 0 10.050 1 154.330 3 346.895 300%96%7 879.454 117%117%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang8Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring RoadJumlah LokasiLokasi1 705.000 1 447.059 1 249.750 0 - 0 7.471 0 192.090 1 44.300 1 243.861 100%98%2 690.920 200%98%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang9 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IVJumlah bimtekKali8 7.749.750 4 100.070 3 9.538.039 0 - 0 3.361.500 0 373.500 8 4.393.085 8 8.128.085 267%85%12 8.228.155 150%106%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
147 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP131030121Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan RuangKetaatan terhadap RTRW% 703 4.276.693 702 2.611.600 703 775.040 - 1.734 - 64.321 - 66.406 703 357.767 703 490.228 100%18,77% 1.405 3.101.828 200%72,53%1 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP) Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW yg diperdakan % 100 880.000 100 252.304 100 300.000 0 1.734 - 21.500 - 21.318 100 175.328 100 219.880 100%73%200 472.184 200%54%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang2 Kegiatan Pendataan IMB Jumlah data bangunan yang belum ber IMB Kec. 3 1.558.347 2 742.908 3 158.347 - - - 10.258 - 9.930 3 105.306 3 125.494 100%79%5 868.402 167%56%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang3 Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang) Persentase Surat Teguran yg diterbitkan % 100 1.638.347 100 1.480.000 100 158.347 0 - 0 14.514 - 17.050 100 77.133 100 108.696 100%69%200 1.588.696 200%97%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang4 Kegiatan Survey dan Pemetaan Jumlah Dokumen SKRK Dok 500 200.000 500 136.388 500 158.347 0 - 0 18.050 - 18.108 500 500 36.158 100%23%1.000 172.546 200%86%Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang14Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.141040115Program lingkungan sehat perumahanLuas RTH yang dipeliharaha74 18.161.950 38 7.196.750 88 6.899.254 19#######25 31.861 57 57.307 96 432.378 197 941.221 518%13,08% 235 8.137.970 318%44,81%1 Kegiatan Updating Data Kawasan Permukiman KumuhJumlah paketpaket1 300.000 1 174.573 1100.000 11.445 0000001 1.445 100%1%2 176.018 200%59%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman2Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)Jumlah lokasilokasi27 11.500.000 26 5.881.742 16.242.740 1396.647 00027 18.117 28 414.764 2800%7%54 6.296.506 200%55%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman3 Kegiatan Pembangunan Sanitasi LingkunganTerwujudnya perumahan yang sehatlokasi1 5.000.000 5 516.436 7- 7- 000007 - 100%#DIV/0!12 516.436 1200%10%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman4Kegiatan Pembangunan Landscape RusunawaJumlah dokumen dokumen1 211.950 1 190.428 121.522 013.482 000 1.218 1 4.964 1 19.664 100%91%2 210.092 200%99%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman5Kegiatan Operasional Satker Infrastruktur Berbasis MasyarakatJumlah paketpaket1 100.000 - 38.644 1 75.000 03.372 0 - 0 - 1 19.327 1 22.699 100%30%1 61.343 100%61%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman6Kegiatan Penerbitan Rekomendasi ijin PerumahanJumlah lokasilokasi10 150.000 1 14.420 3 16.772 6 - 19 13.051 23 21.751 0048 34.802 1600%208%49 49.221 490%33%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman7Kegiatan BOP RTLHJumlah dokumendokumen2 350.000 - 153.329 1 150.000 0 4.722 0 4.260 1 21.058 2 117.612 3 147.651 300%98%3 300.980 150%86%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman8Kegiatan BOP Sanitasi Rumah TanggaJumlah lokasilokasi1 200.000 - 89.244 2 100.000 2 8 0 2.750 27 12.665 0 81.791 29 97.213 1450%97%29 186.457 2900%93%Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
148 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP9Kegiatan Pemeliharaan MCK, IPAL Wilayah Kota MadiunJumlah paketpaket5 200.000 4 106.247 1 172.220 0 - 011800001 157.259 1 169.059 100%98%5 275.306 100%138%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman10kegiatan inventarisasi fasum fasos perumahanJumlah lokasilokasi25 150.000 - 31.686 70 21.000 2 - 60661564 33.308 78 33.923 111%162%78 65.610 312%44%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman141040116Program Pengelolaan Ruang Terbuka HijauLuas RTH yang dipeliharaha5295 70.285.537 5168 33.184.199 4895##########1437#######1947 2.762.810 3696 4.406.641 5549##########12629 26.675.965 244%80,39% 17.797 59.860.165 336%85,17%1Kegiatan Pemeliharaan Lampu TamanJumlah lokasilokasi6 813.984 8 391.984 1422.000 628.402 680781,556 131.864 6 143.281 24 384.328 2400%91%32 776.312 533%95%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman2Kegiatan Sosialisasi Pertamanan, PJU, PemakamanJumlah kegiatan sosialisasijenis3 1.890.000 3 865.906 1591.750 110.301 1238504,250 106.670 3 246.465 5 601.941 500%102%8 1.467.847 267%78%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman3Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih)Jumlah tenagaorang72 5.940.629 67 2.956.749 722.983.880 0579.809 0 726.660 0 690.342 105 967.362 105 2.964.172 146%99%172 5.920.921 239%100%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman4Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median JalanJumlah jenisjenis3 715.850 3 445.267 0255.170 0- 3 197.867 3 23.105 3 357.945 9 578.918 #DIV/0!227%12 1.024.184 400%143%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman5Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan UmumJumlah titiktitik4502 918.850 4.017 526.495 72 268.500 112535.791 1625 9.235 3376 125.189 4502 93.917 10.628 264.131 14761%98%14.645 790.626 325%86%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman6Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMPPemeliharaan TMPlokasi1 1.190.787 1 467.287 1 723.500 0 17.303 0 51.792 234.715 1 234.849 1 538.659 100%74%2 1.005.946 200%84%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman7Kegiatan pemeliharaan makam Pace KerasJumlah lokasi pemakamanlokasi1 571.783 1 380.783 1 191.000 1 5.413 0 24.383 0 120.212 1 33.260 2 183.268 200%96%3 564.051 300%99%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman8Pemeliharaan Kawasan Hutan KotaLuas areal kawasan hutan kota yang terpeliharaha2 700.950 2 487.183 2 564.800 1 180.878 08501 4.708 1 382.550 3 568.985 150%101%5 1.056.169 250%151%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman9Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman KotaJumlah lokasilokasi8 11.644.375 5 5.272.046 3 6.372.329 0 3.579 1 468.263 1 1.176.083 1 3.886.558 3 5.534.484 100%87%8 10.806.530 100%93%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman10Kegiatan Prometer (Program Madiun Terang)Jumlah tenagaorang17 856.050 10 324.011 17 532.039 0 80.640 0 133.494 0 85.320 17 208.181 17 507.635 100%95%27 831.646 159%97%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman11 Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau.Jumlah lokasilokasi7 1.917.208 4 1.167.708 6 749.500 1 76.720 2 265.730 1 133.086 2 448.952 6 924.488 100%123%10 2.092.196 143%109%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
149 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP12Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJUJumlah titiktitik350 6.949.350 410 4.794.836 350 2.406.720 0 432.594 0 43.018 0 15.069 417 2.252.594 417 2.743.275 119%114%827 7.538.111 236%108%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman13 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PemakamanJumlah lokasi pemakamanlokasi10 15.087.327 11 4.058.582 3 4.223.298 0 300 4 186.642 6 1.436.579 11 2.199.469 21 3.822.991 700%91%32 7.881.572 320%52%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman14Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-AlunJumlah lokasilokasi1 963.884 1 597.884 4352 366.000 1 2.142.250 1 126.771 1 42.005 1 415.300 4 2.726.326 0%745%5 3.324.210 500%345%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman15Kegiatan Pemeliharaan Taman BantaranJumlah lokasilokasi1 513.000 1 302.024 1 229.000 1 - 001 71.344 140.594 2 211.938 200%93%3 513.962 300%100%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman16Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat EnergiJumlah lampu hemat energibuah300 9.727.878 607 8.675.178 4 1.052.700 300 991.042 300 16.258 300 9.999 463 613.108 1.363 1.630.407 34075%155%1.970 10.305.584 657%106%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman17Mkegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamananJumlah jenisjenis4 319.007 10 99.007 1 220.000 0 17.255 4 192.562 03504 49.735 8 259.902 800%118%18 358.909 450%113%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman18kegiatan pengadaan kendaraan operasional pertamanan dan PJUJumlah kendaraan operasionalunit7 9.564.625 7 1.371.269 8 985.482 0 - 000011 2.230.118 11 2.230.118 138%226%18 3.601.387 257%38%Dinas Perumahan dan Kawasan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahJumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah328 490.000 126 215.364 328 119.280 0 - 9 13.051 22 25.405 0 - 31 38.456 25%17,86% 157 253.820 48%51,80%1Kegiatan Penyusunan Perda/Perwal Bidang PertanahanJumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan kali 4 28.550 4 - 0 - 0000--0 - 0,00#DIV/0! 4 28.550 #DIV/0!#DIV/0!Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman2Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin LokasiJumlah lokasilokasi10 100.000 - 10.113 300 56.230 0 - 0000--0 - 0,000,00 - 10.113 0%10%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman3Kegiatan Fasilitasi Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan pemanfaatan TanahKegiatan Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)Jumlah fasilitasi ijin lokasi dan IPPTkali6 225.000 20 49.866 10 14.025 0 - 6 13.051 19 21.751 0025 34.802 250%248%45 84.668 750%38%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman4Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik PertanahanJumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan kali12 90.000 2 28.550 4 14.025 0 - 3 - 3 3.654 0 - 6 3.654 150%26%8 32.204 67%36%Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman5 Kegiatan Sosialisasi Undang-undang PertanahanJumlah pesertaorang300 75.000 100 98.284 10 35.000 0 - Perumahan dan Kawasan PermukimanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
150 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP25Lingkungan Hidup.252050115Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidupProsentase sarana dan prasarana sumber daya alam yang tersedia dan layak%115 3.894.610 76 893.191 70 866.990 2 - 3 89.448 5 61.199 29 553.314 39 703.962 51%78,81% 115 1.597.153 100%41,01%1Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)Jumlah dokumen yang disusundokumen3471.110 1250.744 2130.84500189.44808.2500243 1 97.941 50%75%2 348.686 67%74%Dinas Lingkungan Hidup2Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Ekoregion (RPPLH)Jumlah dokumen yang disusundokumen2246.000 79.594 1220.8950 - 022.5991162.682 1 185.281 100%84%1 264.876 50%108%Dinas Lingkungan Hidup3Kegiatan Koordinasi Izin TPS B3 dan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah CairJumlah pelaku usaha yang melakukan rekomendasi izin TPS B3 dan Izin Pembuangan Limbah Cairpemohon10102.500 11.360 4274.0402 - 2530.350137.113 10 67.463 24%91%10 78.823 100%77%Dinas Lingkungan Hidup4Kegiatan Pembangunan Sumur ResapanJumlah sumur resapanunit1003.075.000 75551.493 25441.2100 - 000027353.275 27 353.275 108%80%102 904.768 102%29%Dinas Lingkungan Hidup252050116Prosentase pengendalian pencemaran air73%68%439.5000%111.634186.940165.4180%166.0130%38%0%166.013 0%0%Prosentase pengendalian pencemaran udara79%70%0%0%0%0%0%1Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit BiruJumlah kendaraan peserta uji emisikendaraan1500195.635 115094.814 147%60%Dinas Lingkungan Hidup2Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan HidupJumlah pelaksanaan kegiatankali3485.000 138.824 166.0000 - 67%19%Dinas Lingkungan Hidup3Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung IklimJumlah kampung iklimkelurahan6133.250 30.249 50%91%Dinas Lingkungan Hidup4Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penyusunan Laporan Standart Pelayanan (SPM) Bidang Lingkungan HidupJumlah dokumen yang disusundokumen2481.750 1145.977 50%57%Dinas Lingkungan Hidup252050117Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan HidupProsentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup321 2.692.407 10 1.329.603 107 1.039.366 0 10.663 5 85.173 130 57.277 4 664.230 139 817.341 1390%61,47% 149 2.146.944 46%79,74%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat KinerjaProgram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup7.238.746.000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
151 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan LingkunganPengaduan masyarakat yang tertanganikasus1590.000 511.144 542.0000051481213.128020.2667 34.874 140%83%12 46.018 80%51%Dinas Lingkungan Hidup2Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)Jumlah kelurahankelurahan31.297.632 2918.834 100%72%Dinas Lingkungan Hidup3Kegiatan Peningkatan Edukasi, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Mengenai Izin LingkunganJumlah peserta sosialisasiorang300307.500 23.798 42%30%Dinas Lingkungan Hidup4Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat (ADIPURA)Jumlah titik pantaukecamatan3997.275 3375.827 100%43%Dinas Lingkungan Hidup252050118Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanProsentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA184 14.688.276 132 4.688.731 131 6.326.932 0#######20 1.211.270 0 1.150.588 165 2.583.634 185 5.341.721 140%113,93% 317 10.030.452 172%68,29%1Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3 Jumlah perusahaan yang mematuhi aturan tentang pengelolan limbah B3pelaku usaha14115.900 5646.452 55 30.000 0 - 971%40%Dinas Lingkungan Hidup2Kegiatan PROJASIH (Program Jalan Bersih)Jumlah tenaga projasihorang1005.289.383 502.903.383 50 2.386.000 0 202.244 0605.795 0458.941 85891.623 851.267.066170%53%1354.170.449 135%79%Dinas Lingkungan Hidup3Kegiatan Peningkatan TPS Jumlah TPSlokasi33762.500 11292.544 11458.0000 - 00007389.456 7764%0%18292.551 55%38%Dinas Lingkungan Hidup4Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah SampahJumlah mesin pengolah sampah yang layak pakaiunit18383.233 9142.442 9227.9320 16.884 08.721 0101.670 928.957 9127.284100%56%18269.726 100%70%Dinas Lingkungan Hidup5Kegiatan Controlled LandFill TPA WinongoJumlah Lokasiunit152.200.760 5125.760 4 2.075.000 0177.101 539.723 0354.160 40%54%Dinas Lingkungan Hidup6Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengelolaan PersampahanJumlah pengadaan sarpras operasional persampahanjenis23.649.000 48.850 1 650.000 00054.538 136.528 100%7%Dinas Lingkungan Hidup7Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA WinongoJumlah lokasi lokasi22.287.500 11.129.299 1 500.000 0002.493 99.289 100%54%Dinas Lingkungan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJSarana Fasilitas LLAJ yang Berfungsi Baik%6351518248,6618814760,6625709488154015596808618535,7155 52.206 472 680.422 76%83,51% 1.090 1.495.182 172%98,48%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
152 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP1Kegiatan Penyusunan Data Base Perhubungan DaratJumlah yang Dipelihara Outcome Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yg Berfungsi BaikDokumen4 19.488 060004 19.488 1 - 1101 6.385 41100%0%46.001 100%31%Dinas Perhubungan2Kegiatan Rehabiliasi Pemeliharaan Perlengkapan JalanJumlah Perlengkapan jalanunit617248.638 617163.638617 85.000 153 - 15496800 41.481 154 31.771 46151.31575%60%1078214.953 175%86%Dinas Perhubungan3Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SM LLAJJumlah yang Dipelihara Outcome Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yg Berfungsi BaikTitik141.250.123 1645.1234 605.000 0 - 007 577.055 0 14.050 7577.055175%95%81.222.177 57%98%Dinas Perhubungan292090116Program pengendalian dan pengamanan lalu lintasCakupan Tingkat Keselamatan6744 3.949.643 2131 1.595.145 728 2.959.318 1 64.320 496 14.436 1805 423.451 482 2.546.927 2784 3.049.134 131%191,15% 4.915 4.644.279 73%117,59%1Kegiatan Peengadaan Peralatan Perlengkapan Lalu LintasJumlah Rambu Outcome Persentase Penurunan Angka KecelakaanBuah1224 1.663.852 237195.820122 2.072.852 0 39.760 0 - 979 - 315 1.933.168 1.294 1.972.928 1061%95%1.531 2.168.748 125%130%Dinas Perhubungan2Kegiatan Pengadaan Marka JalanJumlah Marka Jalan m243501.340.928 1329804.7782466,87 536.150 024560483800 423.451 167 287.509 1.450 735.520 59%137%2.779 1.540.298 64%115%Dinas Perhubungan3Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana JalanPendataan Sarana Prasarana Jalan Dokumen157.116 142.5001 14.616 1 - 014435,9290 - 1 14.436 100%99%2 56.936 200%100%Dinas Perhubungan4Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan BermotorJumlah Alat Pengujianunit19284.327 7178.32712 106.000 0 - 1200 98.900 12 98.900 100%93%19 277.227 100%98%Dinas Perhubungan5Kegiatan Operasi Penertiban Pembatas KecepatanJumlah pembatas kecepatan Titik36361.551 0179.85136 181.700 0 - 1301300 180.250 26 180.250 72%99%26 360.101 72%100%Dinas Perhubungan6Kegiatan Survey Kinerja Ruas JalanJumlah dokumendokumen1114241.869 557193.869557 48.000 0 - 00100 47.100 1 47.100 0%98%558 240.969 50%100%Dinas Perhubungan292090117Program peningkatan pelayanan angkutanSurvey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan dan Lalu Lintas129997 4.964.898 1144 2.307.126 129616 2.890.872 1667#######8478 413.969 18758 543.709 24963 1.183.483 53866 2.277.599 4709%98,72% 55.010 4.584.725 42%92,34%1Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalin dan angkutanJumlah Pserta Orang1500 566.259,42 0264.4931500 301.766 028.350500 39.523 1050 48.105 1000 156.603 2.550 272.582 170%90%2.550 537.075 170%95%Dinas Perhubungan2Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Agkutan Umum Di Jalan RayaJumlah Kegiatan Kali2 1.575.115,98 15915.11624 660.000 224.467 127.275 121.513 2 277.044 4 550.299 17%83%19 1.465.415 950%93%Dinas Perhubungan3Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Jumlah Peserta Peserta35 135.221,44 3587.06935 48.152 0 - 6 36.730 0 4.769 0 - 6 41.499 17%86%41 128.569 117%95%Dinas PerhubunganRata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018)
153 - PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SANITASI KOTA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP14KRp.K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp KRpKRpK RP KRPK RPK ( % )RP4Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJJumlah Pelajar yang DibinaPeserta54 333.700,94 528227.39439 106.307 0 - 0 - 54 59.610 0 24.590 54 84.200 138%79%582 311.593 1078%93%Dinas Perhubungan5Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan LebaranJumlah Penumpang Orang580 146.333,08 42782.695427 63.638 0 - 580 32.416 0 - 0 2.494 580 34.910 136%55%1.007 117.605 174%80%Dinas Perhubungan6Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pemuda PeloporJumlah Pemuda Pelopor Peserta25 188.926,28 2086.3755 102.551 5 5.792 0 20.540 0 19.015 0 56.377 5 101.724 100%99%25 188.099 100%100%Dinas Perhubungan7Kegiatan Pengamanan Insidentil TerpaduJumlah Pos Pantau Pos20 414.549,64 16206.8234 207.727 0 - 2 24.200 0 53.984 2 61.553 4 139.737 100%67%20 346.560 100%84%Dinas Perhubungan8Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM PerhubunganJumlah Pserta Orang200 192.681,16 100152.2231 40.458 35 3.790 35 10.470 0 10.470 35 12.030 105 36.760 10500%91%205 188.983 103%98%Dinas Perhubungan9Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN) Lomba Tertib Lalin dan Angkutan Kota Kali2 161.580,48 2130.2432 31.337 0 - 0 - 0 2.569 000 2.569 0%8%2 132.813 100%82%Dinas Perhubungan10Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan AngkutanPelaksanaan Pelayanan Perijinan Angkutan Barang Di Terminal Barang Kendaraan9000 238.287,90 1 154.694 9.000 83.594 1607 7.800 7355 16.774 4342 12.000 11476 43.300 24780 79.874 275%96%24.781 234.568 275%98%Dinas Perhubungan11 Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum Sekolah GratisJumlah pelajar yang terangkutorang118560 627.440,00 0 - 118.560 627.440 0 23.200 0 35.400 13312 147.813 12429 200.582 25741 406.994 22%65%25.741 406.994 22%65%12kegiatan Pengelolaan Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotorJumlah Pegawaiorang6 111.300,00 0 - 6 111.300 6 9.000 0 9.000 0 13.700 6 75.050 12 106.750 200%96%12 106.750 200%96%13 kegiatan pengelolaan operasional tempat parkir khususJumlah Pegawaiorang12 200.000,00 0 - 12 433.100 1234.0400 61.640 0 50.160 12 273.860 24 419.700 200%97%24 419.700 200%210%14 kegiatan akriditasi PKBJumlah kegiatankali1 73.502,00 0 - 1 73.502 0 - 0 - 0 - 101 - 100%0%1 - 100%0%Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Tahun Berikutnya :JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMTOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 5) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 5)Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :10=8+911=10/7 x 100%12=6+1013=12/5 x 100%Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja6789109Perangkat Daerah Penanggung JawabIIIIIIII12345Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2019)Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2019Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output)SatuanTarget RPJMD pada Tahun 2014 s/d 2019 (2019)Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2018) Keterangan : Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kota Madiun Tahun 2019 sesuai matrik diatas Bahwa Rata-rata target kinerja yang direncanakan bisa dicapai, ditahun 2019 untuk data RPJMD masih menggunakan RPJMD Periode Tahun 2014-2019 dan untuk Tahun 2020 sudah menggunakan RPJMD Periode Tahun 2019-2024
154 - 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 1) Lingkungan eksternal (Global) Bank investasi raksasa asal Amerika Serikat (AS), JP Morgan Chase, menduga pada tahun termaksud (2020) bakal terjadi krisis keuangan global yang dimulai dari kejatuhan mesin-mesin penggerak ekonomi di Negeri Paman Sam. Pasar saham AS diprediksi bakal anjlok sekitar 20 persen. Imbal hasil obligasi korporasi naik sekitar 1,15 persentase poin. Harga energi diprediksi merosot 35 persen disusul harga barang tambang metal dasar yang amblas 29 persen. Dampaknya meluas sampai negara-negara berkembang. Utang pemerintah negara berkembang melebar hingga 2,79 persentase poin, begitu juga dengan sahamnya yang merosot 48 persen. Sementara nilai tukar bakal melemah 14,4 persen. Laman Fortune menjelaskan model yang dibuat JP Morgan berasal dari kalkulasi rentang ekspansi ekonomi, potensi durasi resesi berikutnya, valuasi nilai aset, tingkat deregulasi, dan inovasi finansial. Kalkulasi penghitungan itu dimulai tepat sepuluh tahun lalu, pasca-runtuhnya Lehman Brothers yang menyebabkan kemunculan krisis keuangan global atau Great Recession 2008. Ada hal yang bisa menahan kekhawatiran anda. Sebab tim periset ramalan ini, John Normand dan Federico Manicardi, mengatakan krisis yang bakal terjadi tidak akan separah 2008. Dilihat dari seluruh aset yang ada saat ini, proyeksi ini menjadi relatif tidak berbahaya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada krisis keuangan global (GFC) pada masa lalu. Apalagi, riset ini dirilis untuk memberi peringatan kepada para investor dan pemangku kepentingan untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan tepat demi mengadang ramalan ini. Lalu, apa yang bisa dipersiapkan? Para pemangku kepentingan pada dasarnya bisa mencermati 10 indikator yang bisa menyebabkan krisis keuangan global kembali terjadi pada 2020 dari dua ekonom, Brunello Rosa dan Nouriel Roubini, dalam opini mereka, The Makings of a 2020 Recession and Financial Crisis.
155 - Mereka berasumsi, krisis keuangan global mungkin terjadi lantaran AS, meski belakangan ekonominya membaik--masih memiliki defisit fiskal besar. Sementara itu, Tiongkok masih memegang kebijakan fiskal longgar dan Eropa masih dalam masa pemulihan setelah krisis. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui belanja dan pendapatan negara. Kebijakan ini berbeda dengan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Hal itu yang kemudian menjadi poin pertama dalam indikator mereka. Mereka meyakini, kebijakan stimulus fiskal yang saat ini mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan AS di atas 2 persen kemungkinan tidak akan berlanjut. Pada tahun 2020, stimulus akan berakhir, dan hambatan fiskal akan menurunkan pertumbuhan dari 3 persen menjadi sedikit di bawah 2 persen. Stimulus tadi yang juga menyebabkan ekonomi AS saat ini menjadi panas dengan inflasi yang melaju di atas target. Akibatnya, Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) bakal terus menaikkan suku bunga dari 2 persen hingga 3,5 persen pada 2020. Suku bunga ini akan mendorong yield utang jangka pendek dan jangka panjang serta nilai tukar dolar AS.Di sisi lain, inflasi bakal terus meningkat di negara-negara ekonomi besar lainnya. Kenaikan harga minyak tak bisa dibendung dan menambah tekanan inflasi. Ujung-ujungnya, bank sentral negara maju akan mengikuti The Fed demi menormalisasi kebijakan ekonomi mereka. Indikator selanjutnya adalah efek dari perang dagang yang dipecut AS terhadap negara-negara saingannya. Persoalannya, sikap AS ini bakal terus memicu negara lain untuk melakukan pembalasan proteksionisme. Tiongkok harus memperlambat pertumbuhan untuk mengatasi kelebihan kapasitas. Jika tidak, Tiongkok akan mengalami hard landing alias perlambatan ekonomi secara mendadak yang berefek pada guncangan.Satu hal yang perlu diwaspadai, pada 2020 akan terjadi pemilihan presiden AS untuk periode selanjutnya. Jika Trump kembali maju, maka penguatan ekonomi AS akan menjadi amunisinya.
156 - Oleh karenanya, hal-hal gila yang mungkin menciptakan guncangan bagi negara lain bakal dilakukannya. Dapat dilihat bahwa Trump menyerang The Fed saat pertumbuhan ekonomi mencapai 4 persen pada kuartal dua lalu. Bayangkan, jika target ekonomi kembali tak tercapai pada 2020 nanti. 2). Lingkungan Internal (Nasional) Terkait permasalahan global di atas, dapat dijelaskn mengapa krisis ekonomi bisa berulang namun tidak akan seburuk 1998. Tentu sangat bisa salah. Yang terjadi saat ini sebenarnya adalah kembalinya dunia kepada situasi normal baru (new normal). Dalam sepuluh tahun terakhir, dunia berada dalam keadaan abnormal akibat kebijakan suku bunga rendah The Fed. Sementara, situasi normal adalah sebelum kebijakan quantitative easing (QE) tahun 2009 dengan suku bunga The Fed di kisaran 3,5 persen. Persoalannya, penguatan ekonomi AS dan meningkatnya defisit anggaran mendorong The Fed melakukan normalisasi. Akibatnya, negara yang transaksi defisit berjalannya (CAD) dibiayai oleh investasi portofolio bakal terkena dampak, dalam hal ini termasuk Indonesia. Namun, apakah dampak itu akan sangat buruk ? Jawabnya tidak. Sebab, yang akan dihadapi Indonesia dalam waktu ke depan adalah nilai tukar akan volatile dan tertekan, selain itu tingkat bunga dan inflasi diprediksi terkontraksi. Ini berakibat pada perlambatan ekonomi 2019 dan 2020. Yang terpenting untuk diperhatikan adalah pemerintah jangan sampai mengeluarkan respons kebijakan yang salah. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya tidak panik dan mengukur semua elemen untuk mengeluarkan stimulus yang bijak. Kita menganut flexible exchange rate sekarang, sehingga orang sudah mengerti bagaimana mengantisipasi pelemahan rupiah. 3) Lingkungan Internal (Provinsi) a) Perekonomian Jawa Timur Triwulan III-2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 569,39 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapaiRp 403,68 triliun.
157 - Ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2018 bila dibandingkan Triwulan III-2017 tumbuh sebesar 5,40 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,59 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 8,87 persen, diikuti Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,24 persen, serta Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 7,99 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 8,23 persen, diikuti Pembentukan Modal TetapBruto (PMTB) sebesar 6,26 persen dan Ekspor Luar Negeri sebesar 5,73 persen. Secara q-to-q perekonomian Jawa Timur Triwulan III-2018 tumbuh 3,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,45 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 5,21 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Komponen Pengeluaran Ekspor Luar Negeri sebesar 14,22 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,06 persen. Ekonomi Jawa Timur sampai dengan triwulan III-2018 (c-to-c) tumbuh 5,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,44 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,90 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 6,16 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi PMTB yang tumbuh 5,83 persen. b) Letak Jawa Timur sangat strategis, berada di perlintasan Barat dan Timur Indonesia, dan didukung oleh SDA yang berlimpah, dan mampu menjadi pasar untuk melayani permintaan Indonesia Bagian Timur. Jumlah penduduk yang besar (terbesarke 2 setelah Jawa Barat) juga menjadi salah satu faktor produksi utama c) Di bidang industri Jawa Timur memiliki industry padat karya seperti industri rokok, industri tekstil, industri sepatu dan alas kaki, dan industri makanan dan minuman.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 158 - Tabel. II. 41. Permasalahan Daerah Isu Penting dan Masalah Mendesak Tingkat Nasional Adanya Wabah Corona Virus Pembangunan Sumber Daya Manusia termasuk permasalahan gizi buruk Mengantisipasi Perekonomian yang bergerak dengan sangat dinamis terkait dengan kebijakan moneter AS maupun fluktuasi harga Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stake holder khususnya dunia usaha Tingkat Provinsi Adanya Wabah Corona Virus Peningkatan Kualitas Pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana Penigkatan Kualitas Kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidk menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Ketenagakerjaan serta "Link and Match" antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja Lingkungan Eksternal Lainnya Adanya Wabah Corona Virus Regionalisasi dari ekonomi global dengan peningkatan keterkaitan antara perdagangan antar regional dan keuangan Meningkatnya ekonomi regional akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja Negara ASEAN diharapkan akan semakin meluas dan mendalam Penciptaan nilai tambah sektor pertanian, manufaktur dan jasa Peningkatan sektor pariwisata untuk meningkatkan kontribusi penyumbang devisa Perbaikan tenaga kerja yang tidak hanya dengan pendidikan vokasi tapi juga standar kerja dan kompetensi tenaga kerja Peningkatan ketahanan pangan dan energi khususnya energi baru dan terbarukan Kelastarian lingkungan daya sumber daya air Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh Penguatan konektifitas darat, laut dan udara untuk mendukun kawasan ekonomi potensial Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika Peningkatan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Peningkatan nilai tambah agroindustri, agromaritim dan daya saing koperasi dan UMKM Isu-isu HAM dan lingkungan hidup akan meningkat dan akan semakin menarik
159 - Isu Penting dan Masalah Mendesak No. Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Lingkungan Eksternal Lainnya 10 11 12 Optimalisasi Kepariwisataan Peningkatan Produktifitas Tenaga Industrialisasi berbasis ekonomi digital 13 Peningkatan ketahanan pangan 14 15 Peningkatan ketahanan energi Peningkatan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba 16 Kesuksesan Pemiu serentak 4) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Khusus untuk Tahun 2020 dimana di seluruh dunia mengalami pandemi covid-19, yang sangat mempengaruhi pada seluruh sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Dengan adanya kontraksi di sektor ekonomi, maka sangat mempengaruhi di sisi pendapatan pemerintahan daerah, yang akhirnya berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pembangunan. Dengan adanya pandemo Covid 19 pemerintah pusat membuat kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dimana 35 % dari kemampuan APBD direalokasi dan difokuskan untuk program dan kegiatan dalam penanganan Covid 19, dimana hasil realokasi tersebut di tempatkan di Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan alasan fleksibilitas penggunaan anggaran untuk penanggulangan covid 19, yang tidak bisa direncakan sebelumnya. Dengan adanya refocusing dan realokasi tentunya banyak kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran yang optimal sehingga proses pencapian target kinerja pasti akan sangat terganggu. Di Tahun 2021 perkiraan secara global maupun nasional dampak dari pandemi Covid 19 masih akan dirasakan, sehingga proyeksi pendapatan baik Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak bisa diharapkan melampaui atau bahkan sama dengan tahun sebelumnya.
160 - Sehingga rencana belanja di Tahun 2021 juga tidak akan melampaui atau sama dengan tahun sebelumnya. Akhirnya akan berdampak pada belanja program dan kegiatan yang tidak akan bisa maksimal dan akan bermuara pada pencapaian target kinerja yang tidak maksimal juga. Tabel II.42. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No Bidang Urusan Permasalahan Solusi 1. Pendidikan DINAS PENDIDIKAN a. Terdapat beberapa kegiatan perlombaan dengan anggaran sampai tingkat Nasional, namun dikarenakan kejuaraan sampai tingkat Provinsi maka tidak anggaran dapat diserap. DINAS PENDIDIKAN Kegiatan tahun yang akan datang dilaksanakan sesuai DPA yang ada dan akan mengadakan perubahan di PAK apabila perubahan pelaksanakaan kegiatan ada b. Terdapat perbedaan penganggaran honorarium narasumber. c. Kegiatan Lomba dianggarakan sampai dengan lomba ke tingkat Nasional namun kejuaraan hanya menang sampai tingkat propinsi sehingga anggaran untuk tingkat Nasional tidak terserap. d. Pelaksanaan ujian Paket A, B dan C yang semula tahap dianggarkan dua namun pelakasanaannya hanya sampai dengan tahap I karena peserta UNBK sudah lulus pada tahap I. 2. Kesehatan DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA a. Adanya Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun sebesar Rp. dan 26.132.356.000.00 Rp. sebesar terserap 18.518.516.567,22. Pagu tersebut anggaran dipergunakan untuk membiayai premi asuransi sebanyak peserta PBID 20.188 dan jumlah perkiraan belum penduduk terdaftar peserta BPJS sebanyak 73.300 orang. pelaksanaannya Dalam orang yang DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA a. Rapat baik koordinasi Forum Kepesertaan, Tim Koordinasi Tingkat Kota serta BPJS Kesehatan.
No Bidang Urusan 161 - Permasalahan masyarakat ber KTP Kota Madiun dan masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS/KIS tertunggak tidak otomatis bisa menjadi anggota BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Madiun. secara b. Selain itu adanya potongan pembayaran langsung oleh Jenderal Direktorat Perimbangan Keuangan yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan sebesar 3.484.493.683,00 Rp. sehingga mengurangi serapan dari pagu yang sudah direncanakan. RSUD 1. Hasil akreditasi Rumah Umum Sakit Daerah Kota Madiun dari target Paripurna, tercapai Madya 2. Capaian survey Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit belum optimal 3. Sumber Daya Manusia terutama (SDM), kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Kesehatan, Analis Fisikawan Elektromedik, Radiografer, Medik, Nutrisionis, Dietesien Tenaga Terapi Okupasi, Teknik Tenaga Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Terampil Perawat bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan Tenaga Administrasi di ruangan 4. Implementasi SIMRS belum optimal 5. Jaminan Nasional a. Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 Sistem Kesehatan Jaminan oleh Nasional 4. Implementasi SIMRS belum optimal 5. Jaminan Nasional a. Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 Sistem Kesehatan Jaminan oleh Nasional (JKN) Solusi RSUD 1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 melalui: a. Pemenuhan sarana dan sesuai prasarana Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit baik penambahan sarana prasarana baru maupun untuk mengganti sarana prasarana yang sudah rusak atau perlu peremajaan; b. Pemenuhan kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis melalui tenaganya yaitu beberapa melaksanakan reposisi rekruitmen dan/atau pegawai non PNS BLUD, mengusulkan rekruitmen dan menerima PNS, mutasi pegawai dari luar RSUD; cara c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit memastikan untuk tersedianya sarana prasarana kesehatan yang aman, bermutu dan layak pakai efisien serta sehingga meminimalkan terkait resiko yang sarana penggunaan
No Bidang Urusan 162 - Permasalahan BPJS Kesehatan dimana harus rumah sakit melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya terjadi tidak agar "defisit" tanpa meninggalkan kualitas layanan atau layanan memberikan yang sub-standar b. Setiap terdapat klaim hutang atas pembayaran pelayanan yang telah diberikan RSUD Kota Madiun terhadap pasien peserta BPJS, sehingga kemungkinan hutang BPJS juga akan semakin besar dan dikhawatirkan mempengaruhi akan pelayanan di RSUD Kota Madiun tahun Solusi prasarana yang ada; d. Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan yang melalui kegiatan assessment internal dan kegiatan monitoring dan evaluasi; e. Membentuk Unit SIM RS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi RS pelaksanaan untuk mendukung pelayanan. SIM 2. Komitmen seluruh SDM mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh staf dan unsur pendukung terhadap implementasi SNARS Edisi bisa sehingga 1.1 memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien/patient safety dan meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan; 3. Mengoptimalkan budaya organisasi melalui kelompok budaya untuk kerja meningkatkan kedisiplinan pelayanan dan publik; kualitas 4. Meningkatkan sumber melalui pelatihan ; kompetensi daya manusia dan pendidikan 5. Menyelenggarakan Forum Pertemuan dan Focus Group (FGD) untuk Discussion meningkatkan peran serta masyarakat sebagai layanan untuk penerima saran, memberikan pendapat evaluasi dan terhadap pelayanan yang sudah diberikan sehingga dalam berperan kinerja mengawasi standar pelaksanaan pelayanan dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang telah ditetapkan; 6. Melakukan evaluasi secara penilaian terus menerus melalui kegiatan evaluasi, rapat pertemuan dan audit dalam aktif publik kinerja
No Bidang Urusan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 163 - Permasalahan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG a. Kegiatan Pengadaan Pompa tahun Banjir anggaran 2019 tidak dapat terserap karena barang yang oleh dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang merupakan barang import dari dan Amerika mengingat barang tersebut datangnya bulan maret maka tahun 2020 tidak pengadaannya untuk memungkinkan karena dilanjutkan melewati tahun anggaran dan melebihi dari 50 hari kalender setelah melewati tahun anggaran. Apabila dilanjutkan maka akan menyalahi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Tata DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Terdapat permasalahan tender pada RTH gagal (Kegiatan Cokrobasonto Peningkatan Fasilitas Taman Kota) dikarenakan rekanan/penyedia tidak memenuhi kualifikasi serta rencananya akan dilakukan retender waktu tidak mencukupi b. RTH saat ini masih terasa kurang c. Pada tahun 2019 dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 20 tidak unit rumah yang menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak pada masuk Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017 Solusi meningkatkan rangka kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun baik antar bidang sektor maupun dengan stake holder serta Dewan Pengawas. lintas DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG a. Pengadaan pompa banjir tahun diusulkan anggaran selanjutnya di DINAS KAWASAN PERMUKIMAN a. RTH cokrobasonto tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2020 PERUMAHAN DAN b. kedepan akan dilakukan secara pembangunan bertahap c. warga melakukan serta dari yang perbaikan sendiri penolakan adanya penerima bantuan menolak program tersebut
No Bidang Urusan 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 164 - Permasalahan tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1. Meningkatnya jumlah pelanggaran penertiban ketertiban dan ketentraman masyarakat data sampai dengan bulan 2019 Desember diantaranya : a. Pelanggaran umum Reklame (baik Rusak, melanggar ijin sudah habis) dan sebanyak 2. 520 buah. b. Pedagang Kaki (PKL) dengan pelanggaran 516 kasus. c. Anak jalanan sejumlah Lima jumlah 277 orang ; dan d. Anak Bolos Sekolah sejumlah 114 pelajar. 2. Adanya perubahan iklim dengan kemarau panjang yang mengakibatkan intensitas kebakaran tinggi dengan kasus jumlah kebakaran sebanyak 86 kasus kejadian kebakaran. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 tentang Tahun 2018 Kedua Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Badan Fungsi Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimana semenjak urusan Kebakaran Pemadam bukan lagi menjadi tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang beralih ke kantor Satuan Polisi Praja Pamong berdampak berkurangnya Badan personil Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun. 3. Berdasarkan Solusi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1. Seiring kemajuan tekhnologi rentan pelanggaran yang maka langkah-langkah yang Polisi diambil Pamong untuk permasalahan mengatasi ketertiban dan umum ketentraman masyarakat diantaranya : a. Dengan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun yang tidak mengijinkan pemasangan reklame secara fisik karena akan diganti dengan videotron, maka anggota Satuan Praja Polisi Pamong patroli meningkatkan kawasan pemasangan reklame di wilayah Kota Sehingga Madiun. reklame pelanggaran dan dapat sesuai diselesaikan Standar dengan Operasional Prosedur penertiban. b. Sehubungan dengan Panca implementasi Karya Program Kegiatan Bapak Walikota Madiun, karya utamanya Banyak membangun. yang kebijakan Bapak dikeluarkan Walikota Madiun, diantaranya pembangunan taman dan infrastuktur Kota Madiun. Sehingga perlu penertiban relokasi Pedagang dan Kaki Lima (PKL) untuk ditertibkan dan berjualan di telah disediakan. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong jajaran Praja dengan untuk samping penertiban pra yustisi pelanggaran Perda dan Perwal. Satuan Praja diatasi tempat yang
No Bidang Urusan 165 - Permasalahan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 tentang 2018 Tahun Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang rincian fungsi Badan tugas dan Penanggulangan Bencana Daerah. Disebutkan bahwa urusan Kebakaran beralih menjadi tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga berdampak pada berkurangnya personil BPBD sampai saat ini. Solusi c. Untuk mengatasi pelanggaran anak jalanan Satuan Polisi Pamong mengoptimalkan Praja Kota wilayah patroli Madiun di utamanya perempatan traficlight di wilayah Kota Madiun. setiap Sehingga penertiban anak jalanan diberikan pembinaan dan pengarahan untuk tidak lampu mengamen merah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Dengan mengoptimalkan patroli dan jejaring sosial mendapatkan untuk informasi pelanggaran anak sekolah yang bolos sekolah, Satuan Polisi Praja Pamong mengadakan operasi penertiban anak sekolah yang bolos sekolah di jam belajar. Dan dilakukan yang pembinaan selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolahan melalui Dinas Pendidikan dan memanggil orang tua pelajar. di 2. Dengan banyaknya kasus kebakaran di Kota Madiun maka Satuan Polisi Pamong melakukan Praja pemadaman kejadian kebakaran sesuai SOP dan melakukan pencegahan dan pelatihan pemadaman kebakaran. 3. Dalam melaksanakan fungsi 3. Dalam melaksanakan fungsi tugas Badan dan Bencana Penanggulangan Daerah Kota Madiun telah mengoptimalkan petugas yang memanfaatkan ada Relawan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang direkrut dari peduli warga masyarakat dan kebencanaan guna kemanusiaan melaksanakan Siaga Bencana di Posko Badan Bencana Penanggulangan Daerah Kota Madiun. Piket
No Bidang Urusan 6. Sosial 7. Ketenaga kerjaan 166 - Permasalahan DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Belum optimalnya sinergi PPKS, masih Komda terdapat beberapa celah penghambat dalam penanganan PPKS seperti mekanisme rujukan ke RSJ Spesialis. b. Terbatasnya daya tampung UPT Panti Sosial Provinsi, menyulitkan sehingga daerah untuk menyalurkan Orang Terlantar, dimana kewenangan panti ada di di provinsi kab/kota. c. Masih ada bukan fakir miskin yang belum mendapat bantuan. Kecepatan update data daerah belum dapat di Pusat, akomodir sehingga secara fakir miskin administrasi sudah tercatat dalam DTKS layak mendapat dan bantuan belum mendapatkan bantuannya karena penetapan penerima bantuan dari Pusat belum dapat seiring dengan proses finalisasi dari daerah. oleh tetapi DINAS TENAGA KERJA Masih banyaknya Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3.776 orang yang didominasi oleh mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan sejumlah 2.735 orang Solusi BADAN BENCANA DAERAH Dengan mengoptimalkan petugas dan relawan memanfaatkan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang direkrut dari warga peduli masyarakat kebencanaan dan kemanusiaan untuk piket siaga bencana di posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Meningkatkan PENANGGULANGAN yang ada Komda masing-masing maksimal penanganan PPKS. PPKS sinergi sehingga berperan dalam b. Koordinasi dengan provinsi daya untuk menambah tampung panti. c. Pemberian bantuan sosial dan mengikuti ketentuan masing-masing bantuan, terus diupayakan agar pemutakhiran data terdata masyarakat yang dalam DTKS tepat sasaran syarat DINAS TENAGA KERJA Dengan pelaksanaan pelatihan- pelatihan kerjasama dan dengan perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan diharapkan dapat mengurangi pengangguran terbuka di Kota Madiun
No Bidang Urusan 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 9. Pangan 167 - Permasalahan DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Belum Daerah Walikota Pangarusutamaan (PUG) adanya dan Peraturan Peraturan tentang Gender DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN a. Semakin terbatasnya lahan untuk pertanian, peternakan dan perikanan sehingga produksi pangan semakin domestik hanya menurun mencukupi sepertiga dari konsumsi pangan utama penduduk. dan b. Masih perlunya ditingkatkan konsumsi pangan masyarakat yang bergizi beragam seimbang aman melalui kegiatan sosialisasi B2SA, lomba cipta menu, ketahanan promosi pangan, jambore serta ketahanan pangan dan pemilihan duta keamanan pangan sekolah di tahun 2020. c. Belum dan dan termanfaatnya produk hasil pekarangan sebagai sumber pendapatan keluarga. Solusi DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengusulkan Peraturan Daerah dan Atau Peraturan Walikota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG) serta menyusun Profil gender kerjasama dengan pihak ketiga PERTANIAN DINAS KETAHANAN PANGAN a. Oleh itu DAN perlu dilakukan upaya ketahanan peningkatan pangan dari sisi akses dan distribusi pangan melalui kegiatan koordinasi dewan ketahanan pangan, survey harga pangan, serta dari sisi rumah produksi pangan tangga kegiatan yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dan karang kitri pada Tahun 2020. karena b. Selain itu perlu dilakukan pemantauan konsumsi pangan masyarakat melalui kegiatan penyusunan neraca bahan makanan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan survey pola pangan harapan pada Tahun 2020. c. sehingga perlu pemasaran dikembangkan produk hasil pekarangan melalui kegiatan pameran yang diakomodasi Promosi dari Ketahanan Pangan pada Tahun 2020. olahan Kegiatan
No Bidang Urusan 10. Pertanahan 11. Lingkungan Hidup 168 - Permasalahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Dengan Pelaksanaan penataan, Program pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta didukung oleh kegiatan baik yang bersifat layanan maupun sosialisasi masih terdapat berbagai macam permasalahan terutama konflik pertanahan dan rekomendasi ijin b. Mengingat Kota Madiun adalah Kota yang strategis dalam investasi wilayah Jawa Timur Bagian Barat, terdapat permintaan rekomendasi ijin tinggi pertanahan cukup yakni 25 rekomendasi ijin (2 ijin lokasi dan 23 IPPT). Dengan 25 rekomendasi ijin tersebut Dinas dan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Madiun mengacu regulasi (Peraturan Walikota Madiun No.9 Tahun 2017 tentang Ijin lokasi dan Ijin Penggunaan Perubahan Tanah) agar sejalan dengan Rencana Ruang Wilayah Kota Madiun 2010 - 2030 iklim pemberian Tata DINAS LINGKUNGAN HIDUP a. Meningkatnya pencemaran baik tanah, air maupun udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya; b. Meningkatnya volume harian sampah sebagai meningkatnya akibat jumlah penduduk dan pola konsumsi dimasyarakat (pendatang musiman),industri/ kegiatan usaha ,dll; Solusi DINAS KAWASAN PERMUKIMAN a. Terkait permasalahan konflik pertanahan pendekatan diperlukan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik pemerintah Kota antara Madiun dan warganya serta dibutuhkan fasilitasi yang optimal agar tidak terjadi konflik pertanahan secara berkelanjutan. Pada tahun ini telah dilakukan 2019 dan penertiban pembongkaran bangunan illegal di 2 lokasi dan dengan total sekitar 54 KK hanya 28 KK yang bersedia pindah ke Rusunawa dan yang lainnya memilih untuk menempati hunian yang lain PERUMAHAN DAN b. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya layanan meningkatkan tersebut demi memberikan kemudahan/kenyamanan bagi mensejahterakan masyarakat Kota Madiun investor serta dapat DINAS LINGKUNGAN HIDUP a. Dengan makin banyaknya industri Dinas Lingkungan Hidup harus sering melakukan lebih evaluasi monitoring terhadap industri-industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan operasional pelaksanaan kegiatan ; maka dan b. Sarana prasarana sudah banyak di penuhi dan volume meningkatnya sampah ditekan dapat karena banyak berdiri bank- bank sampah baik yang dan
No Bidang Urusan 169 - Permasalahan c. Kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sehingga terjadi pencemaran baik air dan udara; d. Adanya usaha/kegiatan yang belum mempunyai lingkungan dokumen karena dimungkinkan kurangnya pengetahuan wajib usaha; e. Adanya badan yang memenuhi B3 usaha/instansi belum mengelola sesuai prosedur limbah Solusi sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana tersedia prasarana kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas yang kebersihan masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan; yang c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencemaran pengendalian dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup sosialisasi meningkatkan serta dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas pihak-pihak terkait untuk yang terbaik memberikan yang dengan berkenaan Kota lingkungan Madiun agar semakin baik dan sehat pendekatan dan terkait hidup d. Menghadapi permasalahan badan adanya usaha/instansi yang belum dokumen mempunyai maka lingkungan , ditingkatkan pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera dokumen memiliki lingkungan pengelolaan sesuai yang berlaku. e. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan tentang limbah B3. pengelolaan Tahun 2018 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum persyaratan memenuhi sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan sosialisasi prosedur teknis
No Bidang Urusan 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 170 - Permasalahan DINAS DAN PENCATATAN SIPIL 1. Kesadaran KEPENDUDUKAN masyarakat kepemilikan akan dokumen kelengakapan kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal. 2. Seiring dengan kemajuan transportasi antar dan provinsi, penduduk tidak disertai dengan roda wilayah antar perpindahan seringkali dan administrasi kependudukan yang benar, banyak sehingga kepindahan penduduk yang tidak terdeteksi. diikuti kab/kota dan pemanfaatan data yang masih tergantung pada koneksi jaringan SIAK pusat ke Daerah dikarenakan semua data harus melalui server pusat, padahal kegiatan di Daerah pelayanan harus tetap dilaksanakan. 4. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya 3. Integrasi Solusi f. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dengan dan Dinas terkait DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Publikasi dan pelayanan keliling. a. Sosialisasi kepada masyarakat kota Madiun pentingnya mengenai kelengkapan dokumen Administrasi dan Kependudukan pencatatan sipil. Sosialisasi dilaksanakan secara rutin baik melalui pertemuan media langsung dengan mengundang RT, RW, tokoh wakil kelurahan, masyarakat, sosialisasi melalui media cetak dan sosialisasi melalui media elektronik b. Layanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan). Adalah layanan Keliling Dinas Dukcapil melalui mobil keliling yang menjangkau semua kelurahan dan kecamatan se-Kota Madiun. Di layanan Pecel Andok masyarakat bisa mendapatkan layanan kependudukan di hari baik Sabtu/Minggu, pengurusan KK maupun perekaman biometrik KTP-elektronik. untuk ini utamanya Inovasi ditujukan bagi penduduk Kota yang Madiun berdomisili di luar kota dan kembali ke Kota Madiun di akhir pekan. 2. mengadakan pendataan penduduk non permanen melalui RT/RW di masing- masing kelurahan. 3. secara rutin mengadakan koordinasi dengan pusat berkaitan dengan jaringan, regulasi aplikasi dan pelaksanaan pelayanan adminduk dan capil
No Bidang Urusan 13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14. Perhubungan 171 - Permasalahan DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 1. Adanya yang tergantung dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat yaitu Provinsi Kegiatan Pramuka Saka Kencana dan Pertinas), Lomba Tribina Tingkat dan Tingkat Lomba UPPKS Provinsi. Pada Tahun 2019 di tingkat provinsi tidak kegiatan melaksanakan tersebut sehingga di Kota Madiun tidak melaksanakan. kegiatan (Pertida Provinsi juga 2. Adanya honor kader dalam pemberian KIE di Kegiatan Operasional Bantuan Keluarga Berencana (KB) (DAK) tidak terserap karena sudah dimasukkan anggaran ke poin reward kader kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat. 3. Adanya petunjuk teknis pemakaian dana BOKB (DAK) yang tidak fleksible sesuai dengan kebutuhan Kota Madiun yaitu menu kegiatan sudah ditentukan oleh Pusat BKKBN dapat sehingga terserap dengan maksimal. tidak DINAS PERHUBUNGAN 1. Pada kegiatan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dilakukan anggraan realisasi ini dikarenakan kegiatan menyesuaikan Kementerian Perhubungan, pada tahun Kementerian 2019 tidak Perhubungan akreditasi melakukan pengujian kendaraan bermotor. 2. Anggaran belanja pegawai dalam hak Uang Kinerja optimal Kegiatan tidal banyaknya dikarenakan Solusi 4. setiap triwulan mengadakan validasi dengan data kelurahan dan kecamatan meningkatkan untuk data keakuratan kependudukan DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 1. Berkoodinasi dengan terkait kegiatan yang Provinsi penyelenggaraan sehingga dianggarkan bisa selaras. kegiatan 2. Mengusulkan petunjuk teknis yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan Kota Madiun ke BKKBN Provinsi dan Pusat. DINAS PERHUBUNGAN 1. Anggaran akreditasi akan dimunculkan kembali pada anggaran 2020. 2. Pada tahun 2020 jumlah pejabat struktural di Dinas Perhubungan Kota Madiun sudah tercukupi. 3. Untuk lomba penilaian Wahana Tata Nugraha akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
No Bidang Urusan 15. Komunikasi dan Informatika 172 - Permasalahan jabatan struktural yang kosong. 3. Harga BBM non subsidi fluktuatif yang anggaran menyebabkan yang tersedia tidak dapat diserap dengan maksimal, akan tetapi hal ini telah aturan dengan sesuai karena jumlah liter BBM untuk kendaraan dinas telah diatur dan tidak dapat melebihi jumlah yang ditetapkan. 4. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha pada tahun 2019 terjadi perubahan sistem penilaian yang dilakukan Kementerian oleh Semula Perhubungan. direncanakan penilaian dilakukan sebanyak 2 kali di masing-masing daerah kemudian berubah menjadi terpusat di Jakarta dengan mengundang Pemerintah Daerah untuk melakukan paparan di Jakarta. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun; publik 2. Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di untuk massa media menangkal berita hoax; 3. Kurangnya ruang informasi yang memadai publik untuk akses informasi bagi masyarakat; 4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat; 5. Belum optimalnya masyarakat partisipasi dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah; Solusi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Melakukan pengintegrasian sistem e-goverment; 2. Pengelolaan Pemerintah Kota terintegrasi; website secara 3. Meningkatkan kualitas dan pelayananan ke informasi kuantitas publikasi masyarakat; 4. Menjalin kerjasama yang dan lebih dengan media hubungan harmonis massa dan instansi terkait; 5. Menyediakan layanan publik Teknologi berbasis Informasi; 6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi bagi yang memadai berkaitan masyarakat implementasi dengan kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota; 7. Mengoptimalkan PPID;
No Bidang Urusan 16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 173 - Permasalahan 6. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Madiun; 7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) mendukung untuk pelaksanaan SPBE; 8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses dan informasi internet sehat; publik 9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-comerce; 10. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan terwujudnya SPBE dan Smart City; 11. Masih terbatasnya yang sumber bidang memadai layanan komunikasi dan informatika daya di DINAS PENANAMAN PELAYANAN MODAL, TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO a. Kurangnya tentang Permodalan bagi UMKM Sosialisasi Fasilitasi kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah. c. Masih rendahnya peluang bagi yang untuk koperasi dalam berkompetisi penyediaan barang dan jasa. b. Masih diberikan d. Masih kurangnya fasilitas kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha besar. e. Belum tersedianya ruang Pamer Produk UMKM Solusi 8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN USAHA MIKRO a. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro telah melaksanakan para sosialisasi pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun terkait dengan fasilitasi permodalan dengan lunak, diantaranya bunga yaitu kredit UMKM dari PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank Pemerintah dan Perguliran PKBL Pinjaman Dana (Program Bina Kerja Lingkungan) dari PT. INKA. KOPERASI kepada dari
No Bidang Urusan 174 - Permasalahan Solusi b. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelenggarakan berbagai bimbingan macam manajemen kepada para pelaku UMKM yang dibiayai maupun oleh bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui berbagai macam pelatihan diantaranya adalah : 1. Pelatihan APBD pembuatan makanan olahan 2. Pelatihan pembuatan handycraft 3. Pelatihan batik tingkat lanjutan 4. Pelatihan marketing internet 5. Pelatihan manajerial 6. Pelatihan kewirausahaan c. Beberapa koperasi sudah bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa perusahaan -perusahan induknya antara lain, Kopkar Siyvia Cendikia, Primkopad Yon 501, KPRI RSU Sudono, Kopegtel, RSI, Kopkar PLN, Koperasi Cahaya Koperasi Sejahtera PLN. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha terus melakukan Mikro dan pembinaan upaya pengarahan pada waktu pelatihan, sosialisasi maupun Rapat Anggota Koperasi untuk memperluas kegiatan usahanya diluar unit simpan pinjam seperti penyediaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan pendapatan dan SHU yang diterima oleh anggota sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan anggota. KOPINKA,
No Bidang Urusan 17. Penanaman modal 175 - Permasalahan DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kurangnya pemahaman calon investor akan adanya insentif penanaman modal Solusi d. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun telah berupaya untuk kerjasama memfasilitasi antara UMKM degan pelaku usaha yang berskala besar, yaitu menjalin kerjasama dengan Toko Modern dan Perhotelan diantaranya Carrefour, PT. INKA, Hotel Aston dan Hotel Merdeka. itu Pemerintah Disamping Kota telah Peraturan mengeluarkan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan juga Usaha Mikro, yang mengatur masalah kemitraan antar KUMKM dengan pelaku usaha besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha. Madiun e. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha telah mengajukan Mikro permohonan bantuan CSR untuk ke merenovasi satu gedung yang ada di Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Kota gedung produk pamer unggulan UMKM. PT. INKA salah Madiun DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN USAHA MIKRO Memberikan sosialisasi kepada pelaku untuk usaha mengakses informasi mengenai insentif pada halaman awal Online Single Submission (OSS), disitu pelaku usaha dapat mengetahui insentif apa saja yang akan diperoleh. KOPERASI
No Bidang Urusan 18. Kepemudaan dan Olah Raga 19. Statistik 20. Persandian 176 - Permasalahan KEBUDAYAAN, DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1. Kota Madiun memiliki banyak atlit yang potensial dikembangkan untuk minat bakat olahraganya untuk mencapai prestasi yang lebih lagi tinggi dikarenakan untuk pembinaan dan pelatihan kepada para atlit belum terlalu optimal, maka diperlukan pembinaan dan lebih pelatihan mengasah keahliannya agar lebih bisa berprestasi baik provinsi, regional maupun nasional ; adanya penganggaran untuk pembinaan dan pelatihan olahraga 10 unggulan. dan agar tingkat 2. Belum cabang DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Belum sistem adanya integrasi data-data statistik sektoral daerah; 2. Belum optimalnya data-data sektoral untuk ketersediaan statistik perencanaan pembangunan daerah; 3. Kurangnya koordinasi berbagai dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah; pihak 4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan lingkungan Kota Madiun; informasi di Pemerintah 2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; Solusi KEBUDAYAAN, DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memfasilitasi atlit dengan melengkapi sarana prasarana olahraga secara bertahap pada setiap cabang olahraga serta memberikan sarana prasarana akomodasi bagi para atlit yang akan bertanding tingkat provinsi, regional maupun nasional ; para 2. Telah disusunnya penganggaran Tahun 2020 dan untuk cabang pelatihan olahraga unggulan. pembinaan 10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS dalam data penyediaan statistik daerah; 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang terstruktur dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan data penyusunan statistik daerah, sehingga tercipta terbuka data pemerintah; 3. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam kewenangan pelaksanaan urusan statistik. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian; 2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bidang dalam persandian.
No Bidang Urusan 21. Kebudayaan 22. Perpustakaan 177 - Permasalahan 3. Belum optimalnya sarana jejaring prasarana dan dan persandian daerah informasi; 4. Kurangnya sumber daya bidang persandian manusia pengelolaan daerah di DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN OLAHRAGA 1. Belum adanya pelimpahan wewenang aset maupun kepegawaian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sedangkan di dalam APBD telah disiapkan anggarannya baik untuk gaji Tenaga Kontrak dan Gaji Tenaga Upahan nya serta pemeliharaan GOR, Stadion dan Wisma Haji. 2. Kota Madiun memiliki lebih ada 146 kurang yang benda/bangunan cagar budaya, diduga benda/bangunan namun kendala tersebut dalam dan penjagaan nya dikarenakan masih menunggu proses ketetapan Kepala Daerah benda/bangunan untuk cagar tersebut menjadi budaya yang dipelihara dan dirawat oleh Pemerintah sehingga Kota Madiun, dalam optimal belum pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kota Madiun yang bisa lebih menarik wisatawan KEBUDAYAAN, DAN baik ada pelestarian DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN a. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan; b. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Perpustakaan; Solusi DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1. Seiring telah dengan dilimpahkannya wewenang dalam kepengurusan GOR, Stadion dan Wisma Haji dan telah dilantiknya Pejabat yang berwenang mengurus GOR, Stadion dan Wisma kami Haji maka telah siapkan penganggaran untuk penggajian pegawai nya baik Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan serta anggaran untuk pemeliharaan nya. 2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiunm Melakukan pemeliharaan budaya cagar terhadap terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat untuk wisatawan mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan keabsahan penelitian benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang tersisauntuk masih sebagai ditetapkan cagar benda/bangunan budaya bisa dilestarikan. yang sarana dan prasarana yang memadai; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga aparatur administrasi, operator dan programer pengolahan; 2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiunm Melakukan pemeliharaan budaya cagar terhadap terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat untuk wisatawan mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan keabsahan penelitian benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang tersisauntuk masih sebagai ditetapkan cagar benda/bangunan budaya bisa dilestarikan. yang sarana dan prasarana yang memadai; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga aparatur administrasi, operator dan programer pengolahan; yaitu
No Bidang Urusan 23. Kearsipan 24. Kelautan dan Perikanan 178 - Permasalahan c. Kurangnya pengetahuan tingkat dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan; rendahnya d. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi; e. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN a. Kurangnya prasarana maupun Kearsipan. sarana dan Perpustakaan b. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Kearsipan c. Kurangnya pengetahuan tingkat dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan rendahnya d. Belum semua perangkat daerah memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis mendapatkan belum penanganan secara khusus; e. Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan sesuai disiplin personil ilmu yang dibutuhkan; f. Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan standar sesuai belum kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan; g. Kemampuan pengelolaan belum optimal SDM kearsipan DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM perikanan; b. Kurangnya penerapan teknologi perikanan; c. Kurangnya akses permodalan; Solusi c. Meningkatkan pengetahuan pemahaman terhadap arti dan masyarakat pentingnya perpustakaan; d. Meningkatkan Jumlah Bahan berupa Pustaka konvensional dan Digital baik kualitas maupun kuantitas. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai; b. Meningkatkan kualitas dan daya kuantitas aparatur tenaga administrasi, operator dan programer pengolahan sumber yaitu c. Meningkatkan pengetahuan pemahaman terhadap arti dan masyarakat pentingnya kearsipan. DINAS KETAHANAN PANGAN a. Dalam upaya meningkatkan minat pengetahuan SDM perikanan dilakukan bimtek/sosialisasi dan studi banding yang mengikutsertakan ikan masyarakat serta petugas perikanan. ikan akan dilatih Petani teknologi mengenai PERTANIAN DAN dan petani
No Bidang Urusan 179 - Permasalahan d. Kurang optimalnya kelembagaan perikanan Solusi serta budidaya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kegiatan melalui olahan pengembangan berbahan dasar ikan dan lomba masak ikan ikan b. Penerapan teknologi perikanan khususnya teknologi perbenihan ikan di Balai Benih Ikan akan lebih dimaksimalkan sesuai dengan prosedur dan teknik budidaya benar, yang pengelompokan misalnya ikan/ grading berdasarkan ukuran ikan yang lebih baik, perhitungan kepadatan ikan dalam untuk kolam efektifitas penyerapan makanan dan pembakaran energi bagi ikan sehingga mengoptimalkan ukuran/ bobot ikan, pengukuran PH dan kualitas air kolam secara seleksi periodik, induk ikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah yang produksi Adapun dihasilkan. penerapan teknologi budiadaya dan pengolahan ikan masyarakat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan diantaranya bimtek kolam penananganan bundar, produk dingin rantai perikanan untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan saat dikirim dan sebagainya. dan Pendampingan monitoring ke pembudidaya ikan dan penangkap ikan akan dilakukan secara rutin untuk updating data, untuk melakukan pembinaan/ anjangsana kepada petani ikan untuk serta mengidentifikasi permasalahan yang ada benih di
No Bidang Urusan 25. Pariwisata 180 - Permasalahan DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA 1. Tidak terlaksananya event Gebyar Batik dan Fashion Show. KEBUDAYAAN, 2. Di Kota Madiun belum obyek banyak memiliki mampu wisata kunjungan menarik untuk wisatawan Kota berkunjung sehingga Madiun, diperlukan promosi kepariwisataan terutama di dalam Kota Madiun yang mampu menarik minat wisatawan luar kota untuk Kota berkunjung Madiun. Sehingga yang harus dilakukan adalah meningkat dan menimbulkan ketertarikan yang besar baik bagi ke yang di Solusi c. Dinas dan Pertanian Ketahanan Pangan Kota Madiun mendukung kegiatan usaha perikanan pemberian melalui rekomendasi bagi petani ikan. Selain itu juga dukungan memberikan sarana kios, kafe dan kolam ikan dengan biaya sewa yang cukup terjangkau kredit d. Peningkatan peran kelembagaan perikanan dilakukan dengan pertemuan memfasilitasi kelompok pembudidaya ikan kegiatan dalam sosialisasi penyuluhan/ yang diadakan di dinas. Selain itu akan dilakukan upaya peningkatan kelas terhadap kelompok petani ikan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bersama-sama secara dengan tujuan peningkatan produktivitas sekaligus peningkatan kesejahteraan yang lebih baik DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1. Tahun 2020 direncanakan dilaksanakan gebyar batik dengan format berbeda yaitu Batik Fashion on The Street. 2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Pariwisata, dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan event promosi di dalam Kota satunya salah Madiun adalah Tempo "Madiun Doeloe" untuk menggali sejarah Kota Madiun agar bisa menarik wisatawan luar Kota untuk Madiun menyaksikan dan menikmati acara tersebut
No Bidang Urusan 26. Pertanian 181 - Permasalahan masyarakat Kota Madiun sendiri maupun di luar dengan Kota Madiun menghadirkan destinasi wisata yang baru dan menarik. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Bidang Pertanian 1. Kualitas sumberdaya lahan semakin pertanian menurun dikarenakan struktur tanah yang telah jenuh dengan bahan kimia anorganik pupuk kimia/ buatan, maupun tanaman) pestisida (obat dapat anorganik mempengaruhi struktur, tekstur dan kesuburan tanah. Penggunaan bahan kimia dapat memperkeras tekstur tanah, mengganggu keseimbangan PH tanah, membunuh serta mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah atau yang 2. terdapat kendala dalam penggunaan pembayaran terjadi abonemen, yaitu kesalahpahaman antara petani dan dinas mengenai sistem pembayaran penggunaan sumur pompa dalam yang merupakan sarana/ prasarana produksi pertanian yang dibangun dengan biaya APBD Pemerintah Kota Madiun TA. 2016. Petani merasa keberatan dalam pembayaran abonemen listrik PLN untuk sumur pompa dalam 3. Masih lemahnya sistem alih teknologi pertanian Solusi DINAS KETAHANAN PANGAN Bidang Pertanian 1. Oleh karena itu upaya yang adalah dilakukan harus penggunaan membatasi dan bahan dengan mengimbangi penggunaan bahan organik dengan tetap melaksanaan kegiatan dan pendampingan pembuatan pupuk organik serta penggunaan agens hayati maupun pestisida nabati. Penggunaan pupuk organik dapat yang memperbaiki struktur dan tanah, tekstur memperbanyak daya jerap dan memperbanyak air, bagi suplai tanah. mikroorganisme penggunaan Sedangkan yaitu agens (nematode, mikroorganisme jamur, bakteri dsb) yang dalam bermanfaat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit tanaman serta penggunaan pestisida nabati (dari rimpang toga, jarak, alang-alang dsb) yang lingkungan, lebih menggantikan dapat penggunaan pestisida kimia PERTANIAN DAN kimia makanan hayati ramah 2. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berupaya melakukan mediasi yang menghadirkan petani, PLN, dinas dan pejabat terkait. Berdasarkan hasil mediasi, terdapat wacana bahwa pembayaran
No Bidang Urusan 182 - Permasalahan 4. Terbatasnya akses layanan di usaha permodalan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan senantiasa fasilitasi memberikan dalam pengajuan permohonan kredit petani memberikan dengan rekomendasi kredit pertanian kepada petani memenuhi yang persyaratan dalam pengajuan kredit modal usaha tani tidak harga terutama 5. Masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, menyebabkan sehingga dapat petani menikmati yang lebih baik dan lemahnya daya Belum saing. optimalnya fungsi gapoktan sebagai unit usaha petani masih menyebabkan lemahnya tawar petani 6. Semakin nilai fungsi tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan Alih di dapat perkotaan suatu dihindari perkembangan wilayah perkotaan tidak dalam lahan 7. Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak dapat diprediksi Fluktuasi iklim yang tidak sedikit dapat diprediksi banyak akan mempengaruhi produktivitas tanaman dan produksi tanaman pangan 8. Kemampuan SDM petani rendah, sehingga masih belum produksi pola berorientasi bisnis Kemampuan petani dapat dengan ditingkatkan dalam mengikutsertakan bimbingan pelatihan/ Solusi akan abonemen diupayakan didanai APBD Pemerintah Kota Madiun, namun sampai saat ini masih belum ada ketetapan mengenai hal tersebut. Oleh untuk karena ke penyerahan depannya, bantuan kepada masyarakat hendaknya disertai informasi yang pemberian jelas hak mengenai kewajiban penerima. Selain itu bantuan yang pompa menggunakan mesin diesel dirasa lebih efektif dan lebih dapat diterima serta tidak memberatkan petani dan Pertanian Ketahanan Pangan akan tetap melakukan kegiatan rutin kepada penyuluhan kelompok dan tani gabungan kelompok (gapoktan), sebagai upaya untuk memberikan informasi teknologi terbaru dan transfer sarana teknologi kepada petani listrik itu pemberian air 3. Dinas tani 4. tetap dilaksanakan kepada pendampingan gapoktan yang mengelola dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), sehingga tersebut dana dapat bermanfaat terutama sebagai pinjaman modal anggota bagi gapoktan lebih 5. perlu dilakukan fungsi pengoptimalan gapoktan yang tidak hanya sebagai tempat bertukar ide dan permasalahan pertanian namun juga sebagai unit bisnis pertanian. Sebagai pengoptimalan contoh (Rice penggunaan RMU lantai Milling Unit) dan anggota jemur bagi
No Bidang Urusan 183 - Permasalahan melalui serta teknis sosialisasi dan penyuluhan tenaga penyuluh dari lapangan pertanian mengenai teknologi baru Bidang Peternakan 1. Rendahnya penerapan teknologi peternakan tepatguna dan rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil Peningkatan peternakan penerapan teknologi peternakan serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilakukan melalui kegiatan teknologi transfer kepada peternakan peternak, masyarakat pedagang daging dan susu kegiatan dalam bimtek/ penyuluhan/ studi pelatihan banding peternakan dan 2. Muncul penyakit hewan bersifat yang menular emergensi Penyakit hewan bersifat menular yang emergensi dapat dengan dikendalikan pemeriksaan rutin hewan/ ternak yang dibudidayakan serta di pemeriksaan hewan/ ternak yang masuk di Kota Madiun melalui monitoring lalu lintas ternak masyarakat 3. Belum optimalnya pengawasan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal Pengoptimalan (ASUH) produk pengawasan peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dilakukan dengan pemeriksaan post mortem (ternak akan diembelih) dan ante mortem yang Solusi sehingga tani kelompok dapat menghasilkan gabah kering yang lebih berkualitas dan produk beras siap jual dapat sehingga meningkatkan pendapatan petani 6. perlu dilakukan pemetaan lahan produktif yang akan dipertahankan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B), sehingga lokasi yang telah tersebut ditetapkan tidak dialihfungsikan boleh non menjadi lahan pertanian. Adapun pemetaan dan penetapan lahan LP2B masih sedang berposes dan akan mengacu pada Perda RTRW tentang lahan abadi. pertanian Penetapan LP2B hendaknya memperhatikan letak tidak rawan lokasi yang untuk dialihfungsikan, infrastruktur pertanian yang serta terbangun, telah tingkat kesuburan tanah di wilayah tersebut tata 7. Untuk mengatasi dampak kerugian gagal panen karena anomali iklim seperti banjir, kekeringan maupun ledakan pengganggu organisme tanaman, Pemerintah Pusat Kementerian melalui telah Pertanian meluncurkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Adapun biaya premi 80% asuransi ditanggung oleh pemerintah sedangkan petani hanya diwajibkan membayar 20%- nya. Namun untuk Kota Madiun 20% biaya premi dibayar akan tersebut menggunakan dana APBD II Pemerintah Daerah Kota Madiun melalui kegiatan tersebut
No Bidang Urusan 184 - Permasalahan (daging hasil sembelihan) pada pemotongan ternak di Potong Hewan. Rumah pengawasan Sedangkan hasil produk pemotongan yang dilakukan di luar RPH, dilakukan melalui kegiatan periksa daging ulang harian di Pasar Besar dan Pasar Sleko Kota Madiun daging 4. Ancaman penurunan populasi sapi Populasi ternak cenderung semakin menurun setiap tahunnya karena semakin lahan terbatasnya dan kepentingan peran masyarakat dengan usaha peternakan di pemukiman terhadap limbah dan polusi udara yang dihasilkan ternak 5. Masih tertibnya peredaran obat hewan dan di pakan masyarakat Pengawasan peredaran obat dan pakan telah dilakukan ternak dengan mengambil sample obat di toko/kios dan poultry shop secara periodik belum ternak dan pakan Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun TA. 2019 kepada pihak penyedia jasa layanan yang ditunjuk yaitu PT. Jasindo 8. perlu dilakukan dalam pendampingan kegiatan produksi pertanian untuk menghasilkan produk sekunder melalui teknologi penanganan pasca panen hasil dan pengolahan pertanian, misalnya produksi beras organik atau beras siap dilepas di pasar. Konsistensi kegiatan penyuluhan dan kegiatan kontinuitas pendampingan kepada petani, harus dipertahankan demi dan perubahan perbaikan pola pikir petani terhadap pemanfaatan teknologi baru sehat yang 9. Penyuluhan tidak hanya teknis budidaya bersifat akan namun menyangkut bidang pengolahan hasil peternakan seperti pembuatan kefir, nugget, abon, yogurt, dendeng. Selain itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus memfasilitasi pengajuan kredit peternakan melalui penerbitan permohonan rekomendasi kredit usaha peternakan kesehatan hewan pada ternak besar meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, air liur, mata, kebersihan kandang, serta pemberian vaksinasi pada Pencegahan unggas. penyakit hewan peliharaan telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan memberikan 9. Penyuluhan tidak hanya teknis budidaya bersifat akan namun menyangkut bidang pengolahan hasil peternakan seperti pembuatan kefir, nugget, abon, yogurt, dendeng. Selain itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus memfasilitasi pengajuan kredit peternakan melalui penerbitan permohonan rekomendasi kredit usaha peternakan kesehatan hewan pada ternak besar meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, air liur, mata, kebersihan kandang, serta pemberian vaksinasi pada Pencegahan unggas. penyakit hewan peliharaan telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan memberikan juga
No Bidang Urusan 185 - Permasalahan Solusi vaksin rabies gratis. Selain itu penanganan pengaduan/ pelaporan dari masyarakat harus dilakukan dengan agar tepat mencegah terjadinya penyebaran wabah penyakit produk peternakan juga dilakukan dengan pengambilan dan sample pemeriksaan makanan seperti bakso, mie soto ayam, rawon, menggunakan pork untuk screening diketahui kandungan babi atau kehalalannya dan cepat 2. Pengawasan test 3. Oleh perlu karena usaha dikembangkan peternakan ramah lingkungan/ bebas polusi limbah. Peternakan ramah dapat lingkungan dikembangkan melalui pemberian pakan fermentasi yang mampu mengurangi ternak, bau kebersihan peningkatan kandang dan perlakuan/ prebiotik pemberian limbah terhadap sehingga peternakan, keberlanjutan usaha peternakan di Kota Madiun dapat terjaga itu kotoran 4. Untuk pemeriksaan tanggal kadaluarsa dan kesesuaian cukup label dengan diberikan teguran lisan atau teguran tertulis. Sedangkan khusus pemeriksaan kandungan sample pakan ternak ke laboratorium pengawasan mutu pakan di Provinsi dikirim petugas isi 5. Dengan mengotimalkan lapangan peran melakukan dalam pendampingan dan pembinaan kepada petani serta peternak, dan
No Bidang Urusan 27. Perdagangan 186 - Permasalahan DINAS PERDAGANGAN Solusi teknologi penggunaan pertanian dan peternakan lingkungan, ramah diharapkan keberlajutan dan kegiatan peternakan di Kota Madiun akan terjaga, sehingga target kinerja tahun yang akan datang dapat tercapai DINAS PERDAGANGAN 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun relatif stabil dengan nilai diatas 5 persen. Bila dibandingkan dengan lain di wlayah kabupaten Karesidenan Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun merupakan yang (data demografi tertinggi. ekonomi dan social budaya Kota Madiun Tahun 2018) sehingga sebagai Dinas yang urusan mengurusi maka perdagangan mempunyai kewajiban mempertahankan untuk ekonomi, pertumbuhan dengan mengetahui jumlah pertumbuhan ekonomi melalui data perputaran uang yang beredar di Kota Madiun. pertanian 2. Dengan adanya beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun, antara lain API ( Akademi Perkereta Apian ) akan ikut memacu dalam Pertumbuhan Ekonomi. 3. Dengan berdirinya beberapa Mall Sun seperti City, Madiun Plaza, Timbul Jaya Plaza, Carrefour, President Plaza, Lawu Plaza semakin mengisyaratkan status Kota ini sebagai Kota Madiun Perdagangan sehingga menambah dan membuat iklim Investasi di kota ini menjadi subur. tumbuh Maka tidak heran jika di Kota ini banyak ditemukan Pusat dan Mall Perdagangan, begitu juga sentra Kuliner dan Hiburan yang semakin menjamur,
No Bidang Urusan 28. Perindustrian 29. Transmigrasi 30. Unsur Staf 187 - Permasalahan DINAS TENAGA KERJA Permasalahan yang sampai ini dihadapi adalah saat merubah sebagian mindset pengusaha untuk melakukan sesuai usaha inovasi perkembangan. DINAS TENAGA KERJA a. Target penempatan transmigrasi ditentukan oleh pemerintah propinsi b. Penempatan transmigrasi semakin menurun karena adanya otonomi daerah c. Diutamakan pertanian disektor PEMERINTAHAN UMUM a. Hasil kinerja evaluasi Pemerintah Kota Madiun yang mendapat kategori B pada Tahun 2019. Pada nilai dasarnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota 2019 Madiun mengalami kenaikan dari nilai 67,21 pada Tahun 2018 menjadi 68,20 pada Namun 2019. Tahun secara kategori nilai hasil evaluasi bernilai tetap yaitu berkategori Secara Umum Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan Sistem sebagai Sakip pelaksanaan manajemen kinerja, namun penerapan belum tersebut sepenuhnya mampu menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja pada perumusan sasaran strategis kualitas indikator kinerja kualitas serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Tahun B. Solusi dan mengisyaratkan Kota ini seakan tidak ada matinya. Sarat aktivitas perekonomian yang semakin dinamis berubah mengikuti arah kemajuan zaman DINAS TENAGA KERJA Adapun ini saat pemberdayaan, memberikan pembinaan serta melakukan promosi guna mengembangkan mindset pengusaha. akan solusi DINAS TENAGA KERJA a. Mengirim data calon transmigrasi ke propinsi b. Memberikan rekomendasi kepada peserta transmigrasi syarat yang memenuhi setelah adanya verifikasi dari pemerintah provinsi PEMERINTAHAN UMUM a. menyesuaikan seluruh perencanaan dokumen kinerja RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tetap mengacu pada penyusunan mekanisme perencanaan dokumen orientasi seperti kinerja pada manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented), kualitas indikator keterpaduan kinerja, perencanaan (integrated serta development mekanisme cascade kinerja. b. Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah sehingga penyusunan IKU mestinya kinerja mengacu tersebut. c. Cascade plan) pada agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja dituangkan yang sehingga dalam RPJMD, penyusunan IKU semestinya mengacu kepada Cascade kinerja tersebut. d. Menyempurnakan kinerja telah aplikasi Simonev, E-Sakip dan E- sehingga dapat Planning dimanfaatkan secara optimal, disamping itu perlu
No Bidang Urusan 31. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 188 - Permasalahan b. Jumlah kualitas tenaga analisa kelembagaan yang belum memadai dan c. Jumlah tenaga yang belum memadai dan analisa kualitas jabatan d. Kurangnya pengetahuan tingkat dan kesadaran SKPD akan arti penting anjab, ABK dan Penataan Kelembagaan e. masih belum terpenuhinya tenaga administrasi dan keuangan; rendahnya f. masih kurangnya tenaga peraturan perancang perundang-undangan; g. masih belum terpenuhinya untuk tenaga publikasi produk hukum; h. masih belum terpenuhinya untuk teknis tenaga penyuluhan hukum teknis PELAYANAN LEGISLATIF Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun sudah berjalan tahun. Ada beberapa tiga adanya masukan, penyesuaian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD perlu Solusi mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada baik yang terkait kinerja, dengan keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan manajemen maupun Pegawai dalam penerapan manajemen kinerja. e. Menyempurnakan penyajian laporan kinerja Perangkat Daerah Madiun Kota sehingga penyajian analisis terhadap tidak tercapainya target sudah memadai dan memanfaatkan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan f. Meningkatkan kualitas akuntabilitas evaluasi dengan internal kapasitas meningkatkan inpektorat evaluator mampu sehingga memberikan saran perbaikan yang konstruktif kepada Peraturan Daerah. g. Mendorong penerapan di budaya Pemerintah Lingkungan Kota dengan menyusun indikator kinerja yang selaras dengan kinerja Organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan sasaran pegawai kinerja (SKP). - Penguatan budaya kinerja ini sebaiknya dilakukan dengan pelaksanaan review kinerja berjenjang secara pada berkala seluruh Perangkat daerah meningkatkan dan SDM secara kinerja Madiun perlu kualitas memberdayakan yang tersedia optimal PELAYANAN LEGISLATIF Sekretariat DPRD bekerja sama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa telah Penilai) appraisal melaksanakan sebagai dasar penyesuaian tunjangan dimaksud. Hasil penyesuaian terhadap tersebut berlaku tunjangan mulai Tahun Anggaran 2020
No Bidang Urusan 32. Pengawas Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah 33. Perencanaan 189 - Permasalahan PENGAWASAN a. Bukti pendukung parameter sub unsur SPIP belum sepenuhnya dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang dimonitoring, sehingga Tim monitoring Pelaksanaan SPIP kesulitan melaksanakan dalam karena kekurangan data dukung; b. Perangkat Daerah belum mendokumentasikan kegiatan yang termasuk dalam sub unsur SPIP dengan dan terstruktur; baik c. Tim Assesor APIP masih perlu peningkatan kualitas untuk persiapan sebagai penilaian mandiri Tim penyelenggaran SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam melaksanakan urusan BAPPEDA perencanaan, terkendala dengan terbitnya Peraturan baru yang terkait dengan perencanaan. Dengan adanya baru tersebut, berdampak pada dokumen-dokumen secara perencaaan menyeluruh, baik dokumen perencanaan tingkat kota maupun tingkat OPD. Seperti yang terjadi pada Tahun 2017 Peraturan Menteri terbit yang baru Dalam Negeri Peraturan Menteri yaitu Dalam Republik Indonesia Nomor 86 Tahun tentang Tata Cara 2017 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dengan adanya perubahan terdapat tersebut, maka PERENCANAAN peraturan Negeri Solusi PENGAWASAN a. Mengoptimalkan sub unsur yang bahan menjadi penilaian terhadap Sistem di Pengendalian Intern Pemerintah Lingkungan Kota dan Madiun mendokumentasikan dengan bukti terhadap baik pendukung atas pemenuhan parameter sub unsur SPIP dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara rapi dan terstruktur; b. Mengadakan Bimbingan Teknis guna kualitas mengoptimalkan Tim Assesor APIP untuk Tim persiapan penilaian mandiri di penyelenggaran lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai SPIP BADAN PEMBANGUNAN DAERAH Dengan adanya perubahan tersebut maka harus diikuti penyesuaian yang sangat cepat dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran. Jika tidak, maka akan menghambat proses pelaksanaan kegiatan masing-masing pada Organisasi Perangkat Daerah. Hambatan masa transisi/perubahan dokumen dilakukan tersebut telah pemecahan masalah (solusi) dengan memberikan yaitu perintah merubah dokumen tersebut secara segera dan melakukan panduan dalam (pengendalian pengerjaannya dan serta monitoring), koordinasi yang intensif antara BAPPEDA dengan OPD terkait. PERENCANAAN pada
No Bidang Urusan 34. Keuangan 190 - Permasalahan penyesuaian RPJMD Kota Madiun dan tentunya diikuti oleh Renstra perubahan Perangkat Daerah ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1. Pada Kegiatan Perencanaan dan penatausahaan barang dengan milik Rp. anggaran dan 220.950.000,00 mengalami realisasi sebesar Rp. 61.011.515,00. Hal ini disebabkan karena proses kerjasama dengan pihak dalam penilaian appraisal aset daerah dengan mendatangkan tenaga ahli tidak dapat dilaksanakan. 2. Kurangnya kwantitas SDM daerah sebesar ke III petugas pungut 3. Kurangnya wajib perpajakan pajak pemahaman tentang 4. Belum optimalnya potensi penggalian terhadap pajak daerah 5. Kurangnya akurasi data pajak daerah Solusi ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH Solusi atas pemahaman tentang pajak wajib perpajakan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : Kegiatan pelayanan perpajakan daerah di tempat pelayanan pajak daerah terpadu dengan harapan dapat membantu penyelesaian pengajuan permohonan oleh wajib pajak Kegiatan sosialisasi penyebarluasan perpajakan informasi daerah, dengan sasaran bahwa penyebarluasan informasi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan daerah. b.lSolusi terhadap belum penggalian pajak dengan kegiatan optimalnya potensi daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : terhadap yaitu Kegiatan pengamanan pajak penerimaan daerah dengan hasil yang diharapkan sebagai untuk upaya target pengamanan penerimaan pajak daerah - Kegiatan pemberian hadiah gebyar undian PBB dan wajib pajak merupakan prestasi untuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran yang tepat waktu
No Bidang Urusan 191 - Permasalahan Solusi c. Solusi terhadap keakurasian data pajak daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut : Kegiatan pemeliharaan basis data obyek pajak merupakan upaya untuk mewujudkan pemutakhiran data obyek pajak daerah serta tersedianya dokumen pendaftaran formulir SPTPD dan peremajaan Kegiatan pemeliharaan basis PBB data merupakan upaya untuk mewujudkan keakuratan data subyek dan obyek pajak dalam basis data SPOP, LSPOP, Peta dan pemutakiran basis data SISMIOP. akan tahun Kegiatan pemeliharaan basis PBB data merupakan upaya untuk mewujudkan keakuratan data subyek dan obyek pajak dalam basis data SPOP, LSPOP, Peta dan pemutakiran basis data SISMIOP. akan tahun anggaran berikutnya kami cermati dalam perencanaan realisasi kerjasama sesuai anggaran capaian yang diharapkan. agar bisa kerja e. Kwantitas SDM petugas pungut yang ada merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi pajak diatas target yang ada, selalu tuntutan dengan mengalami kenaikan dari tahun Sesuai ketahun. tingkat kondisi kwantitas SDM di Pemerintah Kota Madiun untuk maka mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Madiun Kota Daerah Mengambil langkah yaitu memaksimalkan kwantitas SDM yang ada semaksimal mungkin dengan pembagian tugas tepat dan terbagi habis. secara
No Bidang Urusan 35. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 36. Penelitian dan Pengembangan 37. Kesatuan Bangsa & Politik 192 - Permasalahan KEPEGAWAIAN Untuk Anggaran Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2019 sebesar Rp. 885.534.300,00 hanya dapat terserap sebesar Rp. 263.333.593,00 yaitu hanya sebesar 29,73 %. Hal tersebut disebabkan Jadwal CPNS Pengadaan untuk tahun dari BKN 2019 mundur dari rencana jadwal semula, sehingga rangkaian Pengadaan dari CPNS untuk pelaksanaan Test Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang dapat baru (SKB) dilaksanakan di Tahun 2020 PENELITIAN PENGEMBANGAN Dalam pengumpulan data proses maupun penelitian/kajian, perlu melibatkan pihak-pihak lain. Berkoordinasi dengan pihak lain terkadang tidak selancar seperti yang direncanakan. Hal tersebut membuat proses pengumpulan dan proses penelitian/kajian agak sedikit lama dan sulit kegiatan DAN data Badan Kesatuan Bangsa & Politik 1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan dalam Beragama dapat diserap secara maksimal karena FKUB ada dana hibah dan bentuk kegiatan hampir sama oleh karena itu yang diserap dari anggaran hibah sedangkan di kegiatan tidak diserap untuk efisiensi penggunaan anggaran. tidak 2. Ada kegiatan yang isinya Kinerja hanya karena UKK Kegiatan, di tercukupi sudah kegiatan sehingga lain tidak diserap, sedangkan yang anggarannya masih/tidak serap itu sisa UKK di masing-masing Uang Solusi KEPEGAWAIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN diharapkan Selanjutnya hubungan adanya antarkelembagaan lebih ditingkatkan, sehingga dalam proses dalam koordinasi pengumpulan rangka dapat data/penelitian/kajian berjalan lancar sesuai rencana. DAN Badan Kesatuan Bangsa & Politik Untuk Perencanaan kedepannya lebih ditingkatkan dan untuk pengajuan anggaran lebih teliti lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti diatas untuk kedepannya
No Bidang Urusan 38. Kecamatan 193 - Permasalahan kegiatan (ada 1 kegiatan yang isinya hanya UKK yang seharusnya sudah dihilangkan pada waktu DPRD dengan RDP ternyata waktu keluar DPA masih muncul sehingga tidak diserap anggaran Kegiatan yaitu Pemantauaan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) PENYELENGGARAAN KECAMATAN a. Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu yang ditentukan proses dan oleh kemauan dari kepedulian warga masyarakat. Di era semangat saat dari warga kepedulian semakin masyarakat menurun sebagai akibat dari berkembangannya semangat matrealistis dan individualis. sosial ini b. Kurang optimalnya pelayanan prima kepada disebabkan masyarakat kurangnya karena sumberdaya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih kurang baik dari segi kuantitas dan kualitas, masih kurang optimalnya koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan masyarakat, dengan kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan masih kurangnya fasilitas-fasilitas kepada pelayanan masyarakat. Solusi PENYELENGGARAAN KECAMATAN a. Adapun Solusi yang diambil diusahakan yaitu menumbuhkembangkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, termasuk interaksi meningkatkan sosial sesama diantara warga masyarakat, melalui program-program kegiatan pemberdayaaan masyarakat, seperti kegiatan BBGRM, lomba-lomba di kegiatan kelurahan, kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya dan lain-lain, b. Untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat adalah meningkatan dengan sumber aparatur daya kecamatan dan kelurahan baik dari kuantitas maupun kualitas, mengoptimalkan antar koordinasi baik antara instansi maupun kecamatan/kelurahan dengan mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan menambah fasilitas- ketersediaan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. masyarakat
No Bidang Urusan 39. BUMD 194 - Permasalahan PENGELOLAAN BUMD PDAM a. Semakin menambah pelanggan. sulitnya jumlah Hal ini disebabkan karena tingkat pelayanan pada akhir tahun 2019 telah mencapai 96,10 %, hampir mencapai jenuh telah mendekati karena 100 %. Kondisi Kota sangat Madiun yang mudah mengambil air tanah membuat sebagian masyarakat besar menggunakan sumur dangkal sebagai alternative dalam mendapatkan air bersih. Sehingga semakin berat untuk mendapatkan pelanggan baru. titik b. Tingginya koefisien jam puncak (c=2,5). Koefisien menunjukkan meningkatnya pemakaian air pada saat jam puncak hingga mencapai 2,5 kali rata-rata pemakaian air. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tekanan air pada saat jam puncak walaupun kedua reservoir dioptimalkan, sudah sehingga pada saat jam puncak akan mengalami sedikit penurunan tekanan air terutama di daerah kritis. jam puncak Perusahaan Daerah Bank (PD. Perkreditan Rakyat BPR) Bank Daerah Kota Madiun a. Jaringan kantor seperti sangat Kantor Cabang lebih diperlukan untuk kepada mendekatkan dan pelayanan, memperluas daerah operasional BPR, selama ini kantor Operasional yang Solusi PENGELOLAAN BUMD PDAM a. Solusi untuk mengatasi semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan yaitu: b. Bekerjasama dengan perumahan pengembang untuk (developer) pemasangan jaringan perpipaan dan sambungan rumah baru. c. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya air bersih bagi kepada kesehatan masyarakat kota Madiun. d. Mengadakan program pasang baru gratis. e. Disamping dengan membangun sumur baru bisa yang diharapkan kapasitas menambah PDAM produksi, rehabilitasi Melaksanakan jaringan distribusi pipa untuk meningkatkan debit kebutuhan air pelanggan bisa terpenuhi setiap saat. sehingga Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun a. Meningkatkan kepuasan kepada customer dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang pada berorientasi pelayanan peningkatan nasabah sistem tangkap bola. dengan
No Bidang Urusan 195 - Permasalahan dimiliki adalah 1 ( Satu ) 8 Kantor Pusat, (Delapan) Kas semua di Kota Madiun belum memiliki Kantor Cabang. dan Kantor b. SDM adalah merupakan pilar utama dalam menjaga BPR eksistensi untuk bisa terus tumbuh dan eksis dalam industri perbankan, peran SDM sangat besar dalam rangka pencapaian perusahaan. suatu c. Banyaknya kompetitor sebagai pesaing seperti yang Umum Bank membiayai untuk pangsa pasar BPR, sama-sama BPR, Lembaga Keuangan Non Bank seperti Koperasi, Danamon KSP, Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Keuangan, pula lembaga tidak resmi seperti ijon, rentenir. begitu PD. ANEKA USAHA a. Bidang SDM Perilaku pegawai dalam kepada pelayanan konsumen belum maksimal, kedisiplinan dan ketrampilan pegawai masih rendah b. Bidang Menejemen Sistem pelaporan keuangan belum dengan sesuai standart akuntansi yang berlaku c. Bidang Sarana dan Prasarana/Peralatan Bangunan bekas cucian mobil belum dimanfaatkan. Solusi b. Meningkatkan pemasaran / promosi BPR baik dengan penyebaran dan pengenalan langsung petugas oleh kepada sasaran masyarakat yang guna potensial, meningkatkan Image/ Citra BPR lebih baik lagi, juga memiliki Edukasi / Literasi Keuangan. c. Memberikan imbalan suku bunga yang memadai sesuai Penjamin Lembaga ) dalam Simpanan produk dan Deposito. ( LPS Tabungan d. Mengupayakan untuk Ekspansi jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang baru. e. Inovasi dan pengembangan produk baru. f. Mengupayakan penurunan NPL ( Non Performing Loan) dengan berbagai cara seperti melakukan pengeplangan agunan, pelelangan agunan dan melalui melakukan ke pengadilan KPKNL gugatan PD. ANEKA USAHA a. Telah dilakukan pelatihan kedisiplinan pegawai melalui pelatihan pembinaan, guna akuntansi sistem penyempurnaan pelaporan, pelatihan perpajakan dan pelatihan- pelatihan lain yang dapat mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai; b. Memotivasi kepada pegawai selalu pelayanan SPBU meningkatkan kepada konsumen; untuk c. Telah dilakukan penggantian mesin dispenser untuk menjamin kualitas ketepatan dan takaran BBM; d. Segera diupayakan lokasi bekas pemanfaatan cucian dengan mobil menggandeng pihak ketiga agar dapat memberi manfaat dan menambah pendapatan Perumda Aneka Usaha
196 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGANDAERAH Pada saat Rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2021 ini dirumuskan, maka sesuai dengan agenda kerja nasional yang telah ditetapkan dibidang perencanaan pembangunan, bahwa sesungguhnya pada tingkat nasional pun pada saat ini juga sedang disusun Rancangan Awal dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka jika mencermati Tema serta Prioritas Nasional Tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan Rancangan Awal dokumen RKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sasaran, arah kebijakan dan program strategis dan prioritas pemerintah yang akan menjadi dasar untuk dituangkan ke dalam Rancangan Awal dokumen RKP Tahun 2021, bersumber dari dokumen Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2021. Jika demikian, maka titik berat pembangunan yang menjadi target dalam RKP Tahun 2021 adalah mendorong peningkatan investasi dan daya saing industri pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan disini memiliki makna, bahwa sesungguhnya pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode 5 (lima) tahun ke 4 dalam agenda kerja RPJPN ternyata belum dapat menyentuh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal. Dalam konteks inilah, maka pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 akan disebar terutama di wilayah kantong kemiskinan, tertinggal dan terbelakang. Hal ini sejalan dengan amanat dari Rancangan Awal RKP Tahun 2021, yang salah satu sasaran strategisnya adalah mendorong pertumbuhan perekonomian yang tangguh dan berkualitas dengan target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 berada pada kisaran 4,5- 5,5%.
197 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di angka 5%, meski mengalami pelemahan di tahun 2021. Bank Dunia dalam laporan terbarunya berjudul Weathering Growing Risk memprediksi, ekonomi Indonesia bakal tumbuh sebesar 5,2% pada 2019. Kemudian, pertumbuhan ekonomi RI diprediksi melemah menjadi 5,1% di tahun 2020, dan kembali menguat menjadi 5,2% di tahun 2021. Pertumbuhan itu ditopang oleh konsumsi yang tetap kuat karena inflasi masih rendah dan pasar tenaga kerja kuat. Bank Dunia mengatakan, posisi fiskal diperkirakan akan terus membaik, sehingga memungkinkan investasi menguat. Utamanya ketika proyek infrastruktur berjalan. Pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diproyeksikan akan tumbuh 5% pada 2019. Pun bakal terus tumbuh di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 5,5% dan 6%. Meskipun bakal lebih lambat, pertumbuhan investasi diperkirakan tetap kuat, terutama setelah pemilihan umum dan membaiknya sentimen bisnis karena usulan kebijakan peningkatan FDI. Namun, angka itu masih lebih kecil ketimbang capaian investasi tahun 2018. Data Bank Dunia menyebut, pertumbuhan investasi tahun 2018 mencapai 6,7%. Sedangkan sektor ekspor, Bank Dunia memprediksi ekspor akan lemah di tahun 2019. Bahkan pertumbuhannya negatif sebesar -1% pada tahun ini. Namun bakal lebih meningkat sebesar 1,5% tahun 2020 dan 2,8% tahun 2021. Selain ekspor, pertumbuhan impor akan semakin melemah. Sama seperti ekspor, impor bakal tumbuh di tahun-tahun setelahnya, yakni 2% di tahun 2020 dan 3,7% di tahun 2021. Untuk defisit transaksi berjalan, diprediksi akan semakin berkurang dalam waktu dekat, dari 2,8% dari PDB tahun 2019. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian Indonesia pada 2020 akan mencapai antara 5,1%-5,5% meskipun ketidakpastian global semakin meningkat.Bank Indonesia mengejar stabilitas untuk mendorong pertumbuhan yang kami perkirakan akan mencapai 5,1% sampai 5,5% (yoy) pada 2020.
198 - Bank Indonesia optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2%-5,6% pada tahun berikutnya yaitu 2021. Bank juga ingin menyampaikan optimisme pada 2021 seperti yang diharapkan akan ada reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia menilai program pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu infrastruktur yang lebih terintegrasi antara pusat ekonomi regional termasuk zona industri dan kawasan pariwisata merupakan kunci pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia. Bank Indonesia menyebutkan lebih dari 17.000 pulau di Indonesia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang besar apabila terdapat infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti peningkatan peran investor swasta dan innovative financing, peningkatan kualitas persiapan proyek infrastruktur (feasibility study), serta kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat hingga daerah. Sementara untuk Bank Indonesia, akan berkontribusi melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif, mendorong penerbitan surat berharga komersial dan pemanfaatan instrumen lindung nilai (hedging), serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah. Bank Indonesia juga menghimbau kepada pihak swasta untuk turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sebab sumber pembiayaan telah mencapai jumlah besar yang tidak lagi dapat dipenuhi oleh sektor publik saja. Sumber keuangan tradisional dari sektor perbankan menjadi terbatas karena kendala kehati-hatian, jadi sudah saatnya bagi swasta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2020 diproyeksikan masih kuat dan kondusif pada rentang 5,3% s.d. 5,8% dengan tingkat inflasi yang terjaga berdasarkan informasi BI Provinsi Jawa Timur.
199 - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2019 tercatat sebesar 5,32% (yoy) lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,02% (yoy). Sepanjang tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tersebut ditopang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan informasi komunikasi yang secara konsisten melebihi pertumbuhannya di skala Nasional. Pertumbuhan ini didukung pula oleh inflasi yang terjaga dengan baik. Hingga November 2019, inflasi Jatim tercatat sebesar 2,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional (3,00%), dan sampai dengan akhir 2019 akan konsisten dibawah nasional yaitu pada level 2,1%. Kontribusi Jawa Timur terhadap nasional didukung pula oleh kontribusi devisa Jawa Timur yang tidak hanya berasal dari dunia usaha namun juga dari remitansi Pegawai Migran Indonesia (PMI). Devisa Hasil Ekspor (DHE) Jatim tercatat sebesar 94,8% dari nilai ekspornya, lebih tinggi di atas nasional yang sebesar 90%. Begitupun dengan remitansi PMI Jawa Timur yang merupakan kontributor terbesar remitansi nasional dengan tren yang terus meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa ekspor maupun remitansi Jawa Timur menjadi sumber utama pasokan valas Indonesia. Walaupun demikian, berbagai tantangan masih akan dihadapi oleh perekonomian Jawa Timur ke depan. Diantaranya, pertumbuhan kredit Jatim yang relatif lebih rendah dibanding Nasional, peningkatan cukai rokok yang disinyalir akan menurunkan konsumsi dan produksi rokok, perlunya upaya peningkatan produktivitas sejalan dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta neraca perdagangan Luar Negeri Jawa Timur yang masih defisit. Untuk menghadapi tantangan tersebut, sinergi dan inovasi menjadi kunci untuk mendorong akselerasi perekonomian Jawa Timur. Dari sisi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur, Bank Indonesia akan mengerahkan 190 klaster komoditas pangan dan komoditas unggulan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam mendorong kerjasama antar daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga akan memanfaatkan big data untuk akselerasi dan elaborasi informasi Jawa Timur serta integrasi platform digital farming yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.
200 - Implementasi QRIS sebagai standar QR Code pembayaran di Indonesia juga akan terus diperkuat. Mendukung program One Pesantren One Product (OPOP) melalui rencana tindak lanjut rencana kerja Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP). Selain itu, Gubenur Jawa Timur memberikan keterangan. "Pekerjaan Rumah Jawa Timur seperti kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, ketimpangan antara desa dan kota serta IPM Jawa Timur yang masih di bawah IPM Nasional memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha. Harapannya, pertumbuhan ekonomi juga mampu mendorong pengurangan angka kemiskinan,". Gubernur Jawa Timur beranggapan, dengan berpindahnya ibukota negara ke Kalimantan Timur, Jawa Timur memiliki peluang untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi. Kita bisa mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti sektor peternakan melalui kerjasama dengan provinsi lain. 3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan PerkiraanTahun 2021 Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan Ekonomi 6,15 5,9 5,96 5,93 5,69 2015 2016 2017 2018 2019*) Sumber :BPS, Tahun 2020 **) angka sangat sementara Gambar III. 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2020 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.
201 - Tabel III. 1. Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019 Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADHB (milyar rupiah) PDRB ADHK (juta rupiah) PDRB per Kapita (juta rupiah) TPT (%) IPM Inflasi Kemiskinan Realisasi 2016 2017 2018 2019*) 5,9 5,93 5,96 5,69 11.077,47 12.140,20 13.190,38 14.208,21 8.916,29 9.486,00 9.488,07 10.635,46 63,69 68,9 74,31 79,70 5,12 80,01 2,25 5,16 4,68 80,13 4,78 4,94 3,96 80,33 2,71 4,49 4,01 80,88 2,20 4,35 Proyeksi 2020**) 3,07 14.543,72 10.825,63 81,23 4,03 80,91 4±1 4,39 Sumber : Bappeda Kota Madiun, Tahun 2019 ) Data Sementara **) Target/Proyeksi 4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021 Pengamat Ekonomi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya tumbuh 4,9 persen, cenderung lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di angka 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi dinilai akan kembali membaik (rebound) pada tahun 2021. Pertumbuhan Indonesia cenderung melambat salah satunya akibat nilai investasi Indonesia yang tidak progresif. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Republik Indonesia sering kali menyampaikan untuk meningkatkan nilai investasi yang diimpelementasikan dalam bentuk Omnibus Law. Bahkan rencana ini disampaikan dua kali, dalam pidato kemenangannya pada Pemilu 2019 dan pidato di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Oktober tahun 2019. Pengamat Ekonomi meyakini, posisi investasi saat ini memang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung tidak progresif bahkan stagnan di angka 5 persen.Kehadiran UU omnibus law sebagai payung hukum Indonesia untuk menggenjot geliat sektor investasi bisa mencampakkan aturan-aturan yang menghantam masuknya investasi ke Indonesia.
202 - Dalam hal ini, investasi rendah lantaran disebabkan banyak faktor di antaranya Undang-Undang perpajakan Indonesia kurang mendukung, otonomi daerah belum lagi pasar tenaga kerja yang cenderung kurang baik terhadap investasi Indoensia. Namun demikian, nilai investasi Indonesia tidak sangatlah buruk bila dibandingkan dengan nilai investasi di negara-negara ASEAN, nilai investasi Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30 persen. Posisi ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sehingga, jalan satu-satunya untuk menaikkan nilai Investasi bagi Indonesia adalah dengan cara memperbaiki aturan yang menghantam masuknya Investasi asing ke Indonesia. Ini berkaitan lantaran Indeks Hambatan Investasi Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia.Langkah ini lebih penting dari pada pemerintah sibuk dengan narasi menurunkan tarif pajak, untuk menanggulangi dampak perang dagang 30 perusahaan Tiongkok yang mengalihkan investasinya ke Vietnam. Sebetulnya yang harusnya lebih diwaspadai adalah investor yang bersaing dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia. Perlu ada pembenahan di sektor UMKM Indonesia untuk menjadikan sektor UMKM di Indonesia lebih tangguh sehungga ketahanan Ekonomi Indonesia akan lebih terjaga. Sehubungan dengan tantangan dan prospek perekonomian tersebut, maka diharapkan Kota Madiun dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian tersebut, maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan selalu meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan ekonomi daerah yang berbasis pada penguatan ekonomi lokal, perdagangan dan industri yang kuat serta peningkatan peranan UMKM dan tidak ketinggalan peningkatan pelayanan publik di Kota Madiun, serta menjaga laju inflasi yang terkendali. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas melalui TPID, penyediaan informasi suplai dan demand yang lebih luas, perbaikan infrastruktur dan kapasitas produksi, serta peningkatan produksi dan produktivitas.
203 - Dengan berbagai hal diatas, maka prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut. Tabel III. 2. Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019 s/d 2022 Proyeksi 2019**) 2020 2021 2022 Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADHB (juta rupiah) 5,69 14.108,32 3,07 14.543,72 5,93 14.973,94 6,02 15.451,46 PDRB ADHK (juta rupiah) PDRB per Kapita (juta rupiah) TPT (%) 10.623,81 79,7 4,01 10.825,63 81,23 4,03 11.036,19 83,52 3,86 11.517,38 86,63 3,52 IPM 80,88 80,91 81,04 81,17 Inflasi (%) 2,2 4±1 4±1 4±1 Kemiskinan 4,35 Sumber: Proyeksi Bappeda Kota Madiun, 2020 4,39 4,23 4,06 **) angka sangat sementara 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah memuat tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifkasi dan Nomenklatur, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang- undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
204 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kota Madiun terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun 2020 diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut: 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dengan tingkat yang moderat pada Tahun 2021 diperkirakan 5,93 persen; 2. Tingkat inflasi Daerah pada Tahun 2021 diperkirakan sebesar 4% ± 1% persen. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, dilakukan analisis dan proyeksi sumber- sumber pendapatan daerah yang dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut.
Uraian 1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.1.1. Pajak daerah 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. Retribusi daerah Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1.2. 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.01.01.1 Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak 1.2.1.01.01.2 Dana bagi hasil bukan pajak 1.2.1.01.01.3 Dana Bagi hasil cukai 1.2.1.01.01.4 Dana Alokasi Umum 1.2.1.01.01.5 Dana Alokasi khusus 1.2.1.01.02 Dana Insentif Daerah 1.2.1.01.03 Dana Otonomi Khusus 1.2.2. 1.2.2.01 Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil 1.2.2.02 1.3. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1.3.1. Hibah 1.3.2. Dana darurat 1.3.3. Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN 205 - Tabel III. 3. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 (Format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) JUMLAH REALISASI 2016 REALISASI 2017 REALISASI 2018 REALISASI 2019 173.235.929.827,80 230.608.717.369,14 230.847.977.146,73 252.048.754.413,59 64.045.559.079,36 75.224.831.585,44 83.454.704.361,41 91.077.191.655,45 16.762.538.293,00 18.407.218.016,50 19.138.960.648,50 20.301.325.919,00 11.172.031.994,51 13.320.249.415,39 13.365.402.573,59 14.641.711.340,55 81.255.800.460,93 123.656.418.351,81 114.888.909.563,23 126.028.525.498,59 825.046.400.710,00 727.016.255.956,00 776.598.262.990,91 823.129.463.583,00 758.944.056.206,00 717.561.434.206,00 646.473.881.834,00 638.973.881.834,00 678.417.066.007,00 678.417.066.007,00 737.079.907.650,00 681.537.181.650,00 34.049.572.850,00 27.325.331.947,00 25.390.798.853,00 16.076.390.385,00 18.880.139.043,00 18.680.122.868,00 67.464.332.495,00 52.685.578.633,00 12.409.333.957,00 13.308.934.159,00 13.119.146.000,00 13.939.983.813,00 511.375.289.000,00 502.392.070.000,00 501.753.246.649,00 522.596.024.000,00 140.847.099.356,00 77.267.422.860,00 70.689.542.010,00 76.239.204.819,00 41.382.622.000,00 7.500.000.000,00 0,00 55.542.726.000,00 0,00 66.102.344.504,00 0,00 80.542.374.122,00 0,00 98.181.196.983,91 0,00 86.049.555.933,00 64.431.714.504,00 79.825.524.122,00 79.153.128.616,00 84.934.976.933,00 1.670.630.000,00 716.850.000,00 19.028.068.367,91 1.114.579.000,00 0,00 0,00 0,00 19.189.280.000,00 0.00 0.00 0.00 19.189.280.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998.282.330.537,80 957.624.973.325,14 1.007.446.240.137,64 1.094.367.497.996,59 ANGGARAN 2020 235.504.941.000,00 85.000.000.000,00 18.762.439.600,00 14.934.446.400,00 116.808.055.000,00 802.001.763.000,00 736.520.570.000,00 671.425.330.000,00 22.423.248.000,00 31.021.504.000,00 13.927.277.000,00 527.916.797.000,00 76.136.504.000,00 65.095.240.000,00 0,00 65.481.193.000,00 64.366.614.000,00 1.114.579.000,00 19.399.600.000,00 19.399.600.000,00 0.00 0.00 1.056.906.304.000,00 TARGET 2021 222.856.453.140,00 85.000.000.000,00 16.113.951.740,00 14.934.446.400,00 106.808.055.000,00 733.238.206.000,00 667.854.513.000,00 609.482.074.000,00 25.144.766.000,00 19.978.801.000,00 16.415.026.000,00 476.135.673.000,00 71.807.808.000,00 58.372.439.000,00 0,00 65.383.693.000,00 64.366.614.000,00 1.017.079.000,00 19.399.600.000,00 19.399.600.000,00 0.00 0.00 975.494.259.140,00
2 0 5
KODE 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 206 - Tabel III. 4. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 (Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) JUMLAH Uraian Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak Dana bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi khusus Dana Bagi hasil cukai Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN REALISASI 2016 REALISASI 2017 REALISASI 2018 230.847.977.146,73 230.608.717.369,14 173.235.929.827,80 83.454.704.361,41 75.224.831.585,44 64.045.559.079,36 19.138.960.648,50 18.407.218.016,50 16.762.538.293,00 11.172.031.994,51 13.320.249.415,39 13.365.402.573,59 81.255.800.460,93 717.561.434.206,00 34.049.572.850,00 18.880.139.043,00 511.375.289.000,00 140.847.099.356,00 12.409.333.957,00 123.656.418.351,81 638.973.881.834,00 27.325.331.947,00 18.680.122.868,00 502.392.070.000,00 77.267.422.860,00 13.308.934.159,00 114.888.909.563,23 678.417.066.007,00 25.390.798.853,00 67.464.332.495,00 501.753.246.649,00 70.689.542.010,00 13.119.146.000,00 107.484.966.504,00 0.00 0.00 88.042.374.122,00 0.00 0.00 98.181.196.983,91 0.00 0.00 64.431.714.504,00 79.825.524.122,00 79.153.128.616,00 41.382.622.000,00 7.500.000.000,00 0,00 REALISASI 2019 ANGGARAN 2020 252.048.754.413,59 91.077.191.655,45 20.301.325.919,00 TARGET 2021 235.504.941.000,00 222.856.453.140,00 85.000.000.000,00 16.113.951.740,00 85.000.000.000,00 18.762.439.600,00 14.641.711.340,55 14.934.446.400,00 14.934.446.400,00 126.028.525.498,59 681.537.181.650,00 16.076.390.385,00 52.685.578.633,00 522.596.024.000,00 76.239.204.819,00 13.939.983.813,00 116.808.055.000,00 106.808.055.000,00 671.425.330.000,00 609.482.074.000,00 25.144.766.000,00 19.978.801.000,00 527.916.797.000,00 476.135.673.000,00 71.807.808.000,00 16.415.026.000,00 22.423.248.000,00 31.021.504.000,00 76.136.504.000,00 13.927.277.000,00 160.781.561.933,00 19.189.280.000,00 0.00 149.976.033.000,00 143.155.732.000,00 19.399.600.000,00 0.00 19.399.600.000,00 0.00 84.934.976.933,00 64.366.614.000,00 64.366.614.000,00 55.542.726.000,00 65.095.240.000,00 58.372.439.000,00 1.670.630.000,00 998.282.330.537,80 716.850.000,00 957.624.973.325,14 1.017.079.000,00 1.007.446.240.137,64 1.094.367.497.996,59 1.056.906.304.000,00 975.494.259.140,00 19.028.068.367,91 1.114.579.000,00 1.114.579.000,00
2 0 6
207 - 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sub bab ini menjelaskan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis dan prediksi perekonomian dan kerangka pendanaannya. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhankomponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sahakan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah kota Madiun.
208 - Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi saranaprasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Madiun. Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut: 1. perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah; 2. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 3. mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah; 4. meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; 5. optimaliasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi; 6. meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
209 - 7. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah; 8. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajakdan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan 9. melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu Belanja Modal,Belanja Operasi, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan
210 - daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut : 1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun. 2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga targe-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024. 3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel. 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah sesuai dengan prioritas daerah (money follow program prioritas). 5. Pengelolaan belanja berbasis kinerja (performance base)sehingga setiap belanja akan bermuara mendukung capaian indikator kinerja tahun 2021. 6. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin dan belanja variabel secara terukur dan terarah. 7. Tidak lupa belanja daerah dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi Covid 19 pada semua bidang.
211 - Adapun arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut. a. Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Belanja Modal terdiri dari : 1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksudu ntuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 5. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
212 - 6. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. b. Belanja Operasi Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari : a. belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik. c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
213 - e. Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. c. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat force major, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. d. Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil. 1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,dan/atau tujuan tertentu lainnya. 2. Belanja Hibah adalah belanja Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kode Rekening 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.5 5.3 Uraian BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya BELANJA TAK TERDUGA 214 - Tabel III. 5. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021 (Format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) REALISASI 2016 REALISAIS '2017 REALISASI '2018 REALISASI '2019 785.169.488.575,44 699.013.726.516,58 775.443.371.637,41 839.939.781.749,69 511.243.214.266,00 391.631.558.502,00 435.126.974.606,00 440.222.382.579,38 257.954.754.292,44 280.472.821.815,27 305.475.751.519,41 366.995.675.620,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.013.671.600,00 11.924.689.389,31 21.318.545.231,00 15.603.619.810,08 8.957.848.417,00 14.984.656.810,00 13.522.100.281,00 17.118.103.740,00 246.394.704.721,00 255.977.976.513,23 259.087.612.258,47 307.800.742.344,06 0,00 0,00 0,00 0,00 62.160.897.084,00 103.557.504.743,48 47.310.430.082,75 68.460.669.520,00 53.614.816.421,00 43.416.541.452,75 64.833.894.806,80 48.758.211.485,26 127.909.902.613,00 102.648.521.200,00 138.271.368.268,92 184.022.541.935,80 463.668.600,00 3.188.874.942,00 3.542.965.670,00 2.888.082.876,00 2.245.420.003,00 3.166.534.175,00 5.128.953.430,00 3.671.236.527,00 0,00 0,00 0,00 118.877.262,00 ANGGARAN '2020 TARGET '2021 987.897.019.181,00 1.024.518.537.131,00 511.353.369.497,00 525.723.946.263,00 440.432.411.684,00 457.239.841.572,00 0,00 0,00 14.862.390.000,00 16.188.482.796,00 21.248.848.000,00 25.366.266.500,00 286.003.429.024,00 294.631.256.244,50 0,00 0,00 71.948.919.338,00 72.965.222.398,20 55.980.205.060,00 53.667.646.157,36 150.785.620.060,00 157.632.524.826,00 7.288.684.566,00 7.757.734.267,12 0,00 2.608.128.595,82 3.562.209.000,00 1.000.000.000,00
Kode Rekening Uraian REALISASI 2016 REALISAIS '2017 5.3.1 5.4 Belanja Tidak Terduga BELANJA TRANSFER 0,00 0,00 5.4.1 Belanja Transfer Ke Daerah Lain JUMLAH BELANJA 1.031.564.193.296,44 954.991.703.029,81 SURPLUS / (DEFISIT) (33.281.862.758,64) 2.633.270.295,33 215 - REALISASI '2018 REALISASI '2019 ANGGARAN '2020 TARGET '2021 0,00 118.877.262,00 3.562.209.000,00 1.000.000.000,00 2.127.846.700,00 651.920.000,00 700.062.000,00 700.062.000,00 2.127.846.700,00 651.920.000,00 700.062.000,00 700.062.000,00 1.036.658.830.595,88 1.148.511.321.355,75 1.278.162.719.205,00 1.320.849.855.375,50 (29.212.590.458,24) (54.198.351.307,17) (221.173.415.205,00) 345.355.596.235,50
KODE 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Bunga 2.1.3 Belanja Subsidi 2.1.4 Belanja Hibah 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.1.6 2.1.7 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Parpol 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Belanja Modal TOTAL JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 216 - Tabel III. 6. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021 (Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) JUMLAH REALISASI 2016 REALISASI 2017 REALISASI 2018 REALISASI 2019 467.715.646.171,00 351.277.112.926,31 402.953.607.503,00 404.548.975.076,46 457.736.982.871,00 334.828.576.837,00 365.985.115.291,00 371.056.454.264,38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.895.131.600,00 11.924.689.389,31 21.318.545.231,00 15.603.619.810,08 4.455.685.000,00 3.896.000.000,00 13.522.100.281,00 17.118.103.740,00 0.00 0.00 0.00 0.00 627.846.700,00 627.846.700,00 2.127.846.700,00 651.920.000,00 0.00 0.00 0.00 118.877.262,00 563.848.546.900,44 603.714.590.103,50 633.705.223.092,88 743.962.346.279,29 53.508.251.170,00 56.802.981.665,00 69.141.859.315,00 69.165.928.315,00 263.944.691.009,44 290.933.631.925,27 305.475.751.519,41 366.995.675.620,23 246.395.604.721,00 255.977.976.513,23 259.087.612.258,47 307.800.742.344,06 1.031.564.193.071,44 954.991.703.029,81 1.036.658.830.595,88 1.148.511.321.355,75 33.301.957.320,64 2.633.270.295,33 29.212.590.458,24 54.143.823.359,16 ANGGARAN 2020 464.944.240.577,00 424.570.731.577,00 0.00 0.00 14.862.390.000,00 21.248.848.000,00 0.00 700.062.000,00 3.562.209.000,00 813.218.478.628,00 86.782.637.920,00 440.432.411.684,00 286.003.429.024,00 1.278.162.719.205,00 221.256.415.205,00 TARGET 2021 481.505.820.039,00 438.251.008.743,00 0.00 0.00 16.888.544.796,00 24.666.204.500,00 0.00 700.062.000,00 1.000.000.000,00 839.344.035.336,50 87.472.937.520,00 457.239.841.572,00 294.631.256.244,50 1.320.849.855.375,50 345.355.596.235,50
217 - 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran pokok pengeluaran pihak ketiga. Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut: 1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas; 2. optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja; 3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan 4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.
218 - Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta satu tahun setelah tahun rencana 2019 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.
Kode Rekening 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 219 - Tabel III. 7. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 (Format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) Uraian REALISASI 2016 REALISAIS '2017 REALISASI '2018 REALISASI '2019 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 339.139.349.352,77 305.857.486.594,13 308.491.416.889,46 279.278.826.431,22 Penggunaan SiLPA 339.135.179.352,77 305.857.486.594,13 308.490.756.889,46 279.278.826.431,22 Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 4.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 339.139.349.352,77 305.857.486.594,13 308.491.416.889,46 277.778.826.431,22 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 305.857.486.594,13 308.490.756.889,46 279.278.826.431,22 223.580.475.124,05 ) Penerimaan Pembiayaan disesuaikan dengan defisit yang terjadi ANGGARAN '2020 221.256.415.205,00 221.256.415.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.256.415.205,00 83.000.000,00 TARGET '2021 345.355.596.235,50 345.355.596.235,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.355.596.235,50 0,00
KODE 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 URAIAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO SILPA 220 - Tabel III. 8. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2019, Anggaran 2020 Serta Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 (Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) JUMLAH REALISASI 2016 REALISASI 2017 339.139.349.352,77 REALISASI 2018 305.857.486.594,13 308.491.416.889,46 REALISASI 2019 ANGGARAN 2020 279.278.826.431,22 TARGET 2021 221.256.415.205,00 345.355.596.235,50 339.135.179.352,77 0,00 305.857.486.594,13 308.490.756.889,46 0,00 0,00 279.278.826.431,22 0,00 221.256.415.205,00 345.355.596.235,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.139.349.352,77 305.857.486.594,13 305.857.486.594,13 308.491.416.889,46 308.490.756.889,46 279.278.826.431,22 277.778.826.431,22 223.580.475.124,05 221.256.415.205,00 345.355.596.235,50 0,00 83.000.000,00
221 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas melakukanrapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, menjadi dasar penetapan kegiatan dan proyek prioritas nasional tahun 2021. Setelah proyek prioritas nasional disetujui, Bappenas akan berkoordinasi dengan mitra kerjanya untuk menetapkan proyek K/L yang mendukung proyek prioritas nasional. Selain itu, Bappenas juga akan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk menetapkan apa saja kegiatan di masing-masing wilayah dalam kerangka prioritas nasional. Menurut Bappenas.Untuk meningkatkan kualitas RKP 2021, maka Bappenas mengemukakan beberapa poin penting. Dengan keterbatasan anggaran, kita harus punya strategi yang optimal, untuk membuat RKP 2021 menjadi lebih tajam dan kuat, kita harus punya prioritas nasional yang lebih tajam, sehingga anggaran dapat dibelanjakan lebih efektif dan tepat sasaran. Hampir sama dengan RKP sebelumnya yang memiliki 5 prioritas nasional, pada RKP 2021, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan RKP sebelumnya sebagai penentuan struktur prioritasnya dan sudah merujuk ke RPJMN 2020-2024 yang sudah ditetapkan, agar lebih fokus menjadi 7 prioritas nasional, antara lain: 1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; 3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing ; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ; 5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar ; 6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7. Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik. Berdasarkan terobosan ini diharapkan dapat menjadi kunci untuk benar- benar mengintegrasikan kegiatan di satu K/L dengan K/L lain, dan begitu pula dengan daerah. Kemampuan kita menetapkan prioritas nasional, lalu turun menjadi program prioritas, lalu turun menjadi kegiatan prioritas, sampai ke proyek prioritas, harus menjadi contoh kita ke K/L dan daerah. Hanya dengan prioritas yang kuat, kita dapat meyakinkan K/L dan daerah untuk menerapkan money follow program.
222 - Dalam RKP 2021 pendekatan penyusunan dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program. Yang artinya dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik-integratif dan spasial. Penguatan implementasi moneyfollow program yaitu dengan menajamkan prioritas nasional.Menajamkan integrasi sumber pendanaan yang berasal dari belanja K/L, belanja non K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman hutang luar negeri (PHLN), BUMN, PINA dan swasta sebagaimana RKP tahun sebelumnya. Rancangan tema RKP 2021sebelum terjadinya pandemik Covid 19yaitu "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah di Dukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas". Belanja pemerintah menjadi prioritas untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan dari sisi sumber daya manusia dengan harapan agar bisa meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan yang berkualitas. Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan. Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran. Contoh penajaman program prioritas nasional pendidikan. Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2021 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan yaitu dengan melanjutkan implementasi money follow program, memperkuat koordinasi antara K/L dan Pusat-Daerah, memperkuat kendali program. Dengan adnya bencana nasional yaitu wabah Covid-19 yang menjadi Pandemik pada Tahun 2020 ini mengakibatkan terjadinya perubahan Tema pada Tahun 2021 menjadi "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional" sehingga di fokuskan dengan Tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", dengan prioritas masih tetap sama yaitu tujuh prioritasdan Fokus Pembangunan dari 7 prioritas tersebut pada Tahun 2021 sebagai berikut : 1. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi; 2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; 3. Reformasi Jaring Pengaman Sosial; 4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.
223 - Ketujuh Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2021. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2021, dilakukan penekanan pada empat Prioritas Nasional dan beberapa Major Project. Keempat PN itu adalah PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing, PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, serta PN 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Beberapa Major Project juga akan menjadi fokus alokasi pendanaan. Pertama, terkait pemulihan industri, pariwisata dan investasi antara lain: pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di lima subsektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, serta jaringan pelabuhan utama terpadu. Kedua, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada Major Project baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. Ketiga, terkait jaring pengaman sosial, akan ada Major Project yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Keempat, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Prioritas Pembangunan Daerah ProvinsiTahun 2021 disusun sebagai penjabaran tahun pertama RPJMD 2019-2024 yang memuat Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024:"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong". Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2019-2024 tersebut, maka didukung dengan misi pembangunan Jawa Timur 2019-2024. Adapaun misi Pembangunan Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
224 - 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan. 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. Untuk melaksanakan Misi Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 diwujudkan dalam sembilan Nawabhakti Satya sebagai berikut : Bhakti 1 Jatim Sejahtera yang orientasinya untuk pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Bentuknya berupa PKH Plus untuk penduduk miskin 38 kabupaten/kota, 664 kecamatan, 5.674 desa dan 2.827 kelurahan. Bhakti 2 Jatim Kerja. Fokusnya pada millineal Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha. Lalu membuat Dream Team Science Techno Park/STP (5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1), membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah. Bhakti 3 Jatim Cerdas dan Sehat denganfokus pada pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas. Bentuknya bermacam-macam, misalnya Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Bhakti 4 Jatim Akses, yang diperioritaskan untuk membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar. Turunannya berupa pembangunan Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbang Kertasusila, Koridor Maritim Pantura Jawa- Madura, Koridor Maritim Selatan Jawa. Bhakti 5 Jatim Berkah, dilakukan dengan cara memberi tunjangan kehormatan Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar. Perluasan tunjangan kehormatan Hafidz dan Hafidzoh, penguatan peran Pondok Pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah hingga S2, membangkitkan kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keperintisan.
225 - Bhakti 6 Jatim Agro, diprioritaskan untuk memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan. Program turunnya berupa menguatkan program petik, olah, kemas, jual, mengembangkan agropolitan, stabilisasi dan tabungan pangan, asuransi petani, restrukturisasi produk pertanian. Bhakti 7 Jatim Berdaya, yang diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Programnya bermacam-macam, seperti One Village One Product One Corporate & Agropolitan, Communal Branding untuk UMKM, Supply and Demand Channel, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern, serta menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan dan perdagangan antar pulau. Bhakti 8 Jatim Amanah, yang diprioritaskan untuk memberantas penyelewengan di pemerintahan khususnya di Jawa Timur dengan menyelenggarakan pemerintahan bersih, efektif dan anti korupsi. Membudidayakan meritokrasi, menyelenggarakan complain handling system, budaya birokrasi yang melayani dan efektif, menjaga clean government, soud governance, perlusaan dan pelayanan berbasis IT. Bhakti 9 Jatim Harmoniyang diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Programnya bermacam-macam, seperti One Village One Product One Corporate & Agropolitan, Communal Branding untuk UMKM, Supply and Demand Channel, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern, serta menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan dan perdagangan antar pulau. Rancangan tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2021 yaitu "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur yang di dukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas", dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : 1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata; 2. Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
226 - 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI); 4. Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal; 5. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan; 6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; 7. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur. Mengikuti perubahan Tema Pemerintah Pusat akibat Dampak Covid-19 yang menjadi Pandemi pada Tahun 2020 ini mengakibatkan terjadinya perubahan Tema pada Tahun 2021 menjadi "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur" sehingga di fokuskan dengan Tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 Sesuai dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, arah kebijakan pada Tahun 2021 hasil penjabaran tiap misi dijadikan sebagai dasar meningkatkan fokus dan lokus PANCA KARYA yang harus sudah dimunculkan dalam tema "Penguatan Good Governance untuk Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pembangunan" Visi Walikota Madiun Tahun 2019-2024 "Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"yang dijabarkan dalam empat misi utama yaitu: 1. mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance); 2. mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan; 3. meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun; 4. mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun. Untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 diwujudkan dalam sembilan Panca Karya sebagai berikut :
227 - Karya 1 Madiun Kota Pintar/Smart,yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM Kota Madiun, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota madiun, termasuk juga meningkatkan kualitas apartur sipil negara. Karya 2 Madiun Kota Melayani, berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, peningkatan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik (good governance) serta peningkatan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pemerintahan. Karya 3 Madiun Kota Mambangun, diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, dengan mengakomodir ide-ide atau gagasan yang sangat berguna untuk pembangunan serta menghadirkan tenaga profesional dan kompeten di bidangnya. Karya 4 Madiun Kota Peduli, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, ekonomi, tenaga kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Kota Madiun. Karya 5 Madiun Kota Terbuka, berfokus pada penyediaan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program dan kegiatan daerah serta permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur dan arahan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Madiun Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 sebelum terjadinya wabah Covid 19 adalah "Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pariwisata yang di Dukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan". Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Selain itu, penyiapan sumberdaya manusia yang handal melalui pelayanan prima di bidang
228 - pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun kedua RPJMD Kota Madiun 2019-2024. Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2021 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan; 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiats SDM yang Berdaya Saing; 3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata; 4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah; 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; Berkaitan dengan prioritas kedua baik di RKP maupun RKPD Provinsi yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan di Kota Madiun tidak memasukkannya ke dalam prioritas, karena di Kota Madiun tidak ada potensi untuk pengembangan wilayah serta kondisi tiga kecamatan yang ada di Kota Madiun hampir tidak ada kesenjangan diantara ketiganya. Mengikuti perubahan Tema Pemerintah Pusat dan Provinsi akibat Dampak Covid-19 yang menjadi Pandemi pada Tahun 2020 ini mengakibatkan terjadinya perubahan Tema pada Tahun 2021 menjadi "Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun" sehingga di fokuskan dengan Tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Kehidupan Sosial dan Masyarakat".
229 - Tabel IV. 1. Tema Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota Madiun Kondisi Tema Pemerintah Pusat Tema Pemerintah Provinsi Tema Pemerintah Kota Madiun Sebelum Pandemi Covid 19 Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah di Dukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur yang di dukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pariwisata yang di Dukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Setelah Pandemi Covid 19 Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan InvestasiPenguatan Sistem Kesehatan Nasional Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun Tabel IV. 2. Prioritas Nasional/Prioritas Provinsi/Prioritas Kota/Program Prioritas NO 1 PRIORITAS NASIONAL 2 PRIORITAS PROVINSI 3 PRIORITAS KOTA MADIUN 4 PROGRAM PRIORITAS 5 1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan Program dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Program Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pembinaan Industri Program Kualitas Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung dan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Perlindungan Pemberdayaan Peningkatan Kelembagaan Program Investasi Iklim Ralisasi Investasi Program Pelayanan Perizinan Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat Program Kesejahteraan Usaha Perikanan Program Kesejahteraan Petani Program Kesejahteraan Usaha Peternakan Program Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan dan Pangan Peningkatan Pelaku Peningkatan Peningkatan Pelaku Peningkatan,
NO 1 PRIORITAS NASIONAL 2 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 230 - PRIORITAS PROVINSI 3 PRIORITAS KOTA MADIUN 4 Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiats SDM yang Berdaya Saing PROGRAM PRIORITAS 5 Pengembangan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat Program Pasar Rakyat Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi Sosialisasi Program Ketentuan di Bidang Cukai Program Ekonomi Daerah dan Pengelolaan Stabilisasi Program Pelayanan Pendidikan Program Mutu Tenaga Kependidikan Program Dasar Program Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Pembinaan Program Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Program Kesehatan Masyarakat Program dan Penyakit Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pengadaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Pelayanan BLUD Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Pembinaan Program Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja Manajemen Peningkatan dan Pendidik Pendidikan Pendidikan Upaya Pencegahan Pengendalian Peningkatan
NO 1 PRIORITAS NASIONAL 2 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 231 - PRIORITAS PROVINSI 3 PRIORITAS KOTA MADIUN 4 Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai- nilai Budaya Lokal Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PROGRAM PRIORITAS 5 Program Ketransmigrasian Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Baca Program Pemuda dan Olahraga Program Kekayaan Budaya Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Pembinaan Pengelolaan Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Pemeliharaan dan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong Program Banjir Program Sehat Permukiman Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pelayanan Angkutan Pengendalian Lingkungan Perumahan Peningkatan Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman Program Pelayanan Pertanahan Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas
NO 1 PRIORITAS NASIONAL 2 7 Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik 232 - PRIORITAS PROVINSI 3 PRIORITAS KOTA MADIUN 4 Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat PROGRAM PRIORITAS 5 Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Sosialisasi di Bidang Cukai Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
NO 1 PRIORITAS NASIONAL 2 PRIORITAS PROVINSI 3 233 - PRIORITAS KOTA MADIUN 4 PROGRAM PRIORITAS 5 Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota Program Pengembangan Kajian dan Penelitian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Anggaran Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS Program Penataan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Pembinaan Aparatur Program Pengembangan Aparatur Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi Program Penyelenggaraan Kelurahan Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan,
NO 1 234 - PRIORITAS NASIONAL 2 PRIORITAS PROVINSI 3 PRIORITAS KOTA MADIUN 4 PROGRAM PRIORITAS 5 Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Program Dana Kelurahan Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan harus mengacu pada RPJP 2005-2025. Hal ini akan memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun pada saat pemilihan kepala daerah. Hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.
235 - Tabel IV. 3. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera MISI TUJUAN SASARAN Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Terwujudnya Pemerintahan yang Baik a. Meningkatnya Pemerintahan b. Meningkatnya pengelolaan Keuangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tata Kelola dan c. Meningkatnya Masyarakat Kepentingan dan Partisipasi Pemangku Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan a. Meningkatnya Infrastruktur, Transportasi serta Permukiman b. Meningkatnya Kualitas Penataan Pengelolaan dan Kualitas Prasarana Ruang Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Terwujudnya Masyarakat Kota yang Madiun Berkualitas Baik a. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Madiun Kualitas Kota b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun Terwujudnya Ekonomi Pertumbuhan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Terwujudnya Kehidupan yang Kondusif Stabilitas Masyarakat dan Dinamis a. Terwujudnya Iklim Investasi yang Peningkatan dan Kondusif Penyerapan Tenaga Kerja b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah c. Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat a. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi b. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tabel diatas sudah sangat jelas menghubungkan antara visi Kepala Daerah Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahterayang dijabarkan dalam empat misi utama yaitu: 1. mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance); 2. mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan; 3. meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun; dan 4. mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun. Guna mengoperasionalkan misi-misi tersebut di atas dibutuhkan arah misi atau orientasi pembangunan, sehingga setiap langkah pembangunan menjadi jelas tujuan dan sasarannya. Adapun kebijakan umum pembangunan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
No 1 1. 1. 236 - Tabel IV. 4. Hubungan Tujuan/Sasaran dengan Strategi/Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tujuan Sasaran Strategi 2 3 4 Misi 1: mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Terwujudnya Pemerintahan yang Baik a. Meningkatnya Kelola Tata Pemerintahan Meningkatkan tata kelola pemerintahan (Good Governance) untuk yang baik peningkatan kinerja birokrasi melalui perencanaan peningkatan kualitas serta pelaporan pembangunan daerah penyelenggaraan kinerja dengan pemerintahandaerah pengintegrasian pada sistem akuntabilitas kinerja yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) pada seluruh pelayanan publik perangkat daerah. Meningkatkankualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah melalui pengintegrasian sistem yang berbasis E-government, E- planning, E-budgeting, E-Contract dan E- Monev. Penerapan Wilayah yang telah terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga (Smart City) di Kota Madiun Optimalisasi Program satu RT satu free wifi untuk peningkatan pembelajaran online dan masyarakat pengembangan berbasis internet. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengintegrasiannya dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). ekonomi b. Meningkatnya pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Meningkatkan mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah melalui pembinaan maturitas penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah, penguatan prosedur standar pengelolaan keuangan serta peningkatan komitmen seluruh jajaran di Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menguatkan mekanisme kualitas peningkatan partisipasi masyarakat dan kepentingan pemangku dalam Kota Madiun melalui pembangunan pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Madiun. dan Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Prasarana Transportasi serta Permukiman Meningkatkan Saing Indeks Infrastruktur melalui penguatan koordinasi dan sinergi vertikal dan horizontal dan penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, yang meliputi jalan dan jembatan; penyehatan air minum; lingkungan perumahan; dan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan dan permukiman. Daya Arah Kebijakan 2021 5 Penguatan Good Governance untuk Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Hasil Pembangunan Penjelasan Pada tahun 2021 ini, kinerja pencapaian PANCA KARYA di tahun sebelumnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat
No 1 1. 1. 237 - Tujuan Sasaran Strategi 2 3 4 b. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lingkup Menurunkan disparitas wilayah Kota Madiun dengan sinergis kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui penguatan prioritas pembangunan infrastruktur. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan melalui penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan melalui optimalisasi RTH dan peningkatan peran seluruh stakeholder dalam meningkatkan keasrian lingkungan. yang lingkungan hidup Misi 3 : meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun kehidupan Meningkatkan peningkatan masyarakat pembudayaan di sehat masyarakat serta peningkatan keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya. Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, kemitraan dan sinergi para pihak terkait untuk mewujudkan Madiun Kota Sehat. Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan. Meningkatkan Harapan Lama Sekolah masyarakat melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Meningkatkan kapasitas ASN aparatur dan melalui pelatihan, serta mempermudah mempercepat pengembangan karir ASN. kualitas melalui paradigma aksesibilitas, Madiun Kota optimalisasi beasiswa dan pendidikan khusus Misi 4 : mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun a. Terwujudnya Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan daya saing iklim investasi Kota Madiun melalui peningkatankualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan sinergi para pihak dalam meningkatkan iklim investasi. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal melalui sektor penyesuaian kompetensi tenaga kerja sesuai dengan karakteristik Kota Madiun dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Timur. ekonomi kreatif yang Mengembangkan disinergikan dengan penyelenggaraan Seni Budaya Mingguan. Mengoptimalkan pengembangan SDM UKM Kota Madiun. perdagangan Mengembangkan melalui optimalisasi kualitas pelayanan Bis Wisata gratis keliling Kota Madiun. Mengembangkan produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun melalui pengembangan Madiun Display. Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja formal dan non bantuan modal dan sektor pemasaran Arah Kebijakan 2021 5
No 1 2. 238 - Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2021 2 Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif 3 b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah c. Stabilitas Ketersediaan Pangan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan a. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi b. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4 Meningkatkan peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi para pihak terkait pengembangan sektor unggulan daerah. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak dalam penyediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi subsidi pupuk bagi petani kurang mampu dan potensial serta subsidi listrik dan air bersih bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Meningkatkan Mengoptimalkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Meningkatkan peran masyarakat melalui peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak untuk penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi. dan Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan aspek keamanan dan kenyamanan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi para pihak. lingkungan 5 Rumusan kebijakan umum urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari : 1. Pendidikan: a. peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Percepatan Pencapaian SPM dan Standar Nasional; b. peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan, diseluruh jejang pendidikan; c. meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal lainnya; d. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta mengoptimalkan kualitas dan jaringan kerjasama; sanitasi sekolah; e. meningkatkan penyelenggaraan PAUD, penguatan UKS, serta meningkatkan f. di masa pademi Covid 19 kegiatan belajar dan mengajar tetap memperhatikan protokol kesehatan.
239 - 2. Kesehatan: a. meningkatan kualitas, kuantitas dan jenis sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya percepatan pencapaian SPM kesehatan; b. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; c. meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu; d. meningkatkan upaya pencarian (case finding) anak balita dengan gizi buruk dan stunting; e. meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder dan pencegahan tersier penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, demam dengue, TBC, Diare, dan penyakit menular lainnya; f. meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan; g. meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan; h. peningkatan kuantitas, kualitas dan jenis obat-obatan. i. Melakukan tindakan pencegahan (baik preventif maupun motorik) dan penanganan terhadap penyebaran Covid 19. 3. Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang a. meningkatkan dan mengembangan infrastruktur publik yang memadai seperti jalan dan jembatan untuk menunjang distribusi barang/jasa ke dan dari pusat pertumbuhan ekonomi (sentra- sentra ekonomi) serta dalam rangka percepatan pencapaian SPM; b. mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dalam memenuhi hajat hidup masyarakat; c. mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat; d. mengembangkan dan meningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat; e. menerapkan dan mengawasi pelaksanaan tata ruang agar sesuai dengan peruntukannya;
240 - f. penyesuaian tata ruang dengan menetapkan mensosialisasikan peraturan/peraturan daerah tata ruang dan peruntukannya; dan g. mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, guna memayungi kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. 4. Perumahan : a. mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah Kota Madiun serta tetap mengacu keselarasan dengan daya dukung lingkungan guna mempercepat pencapaian SPM. 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : a. memfasilitasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dalam rangka pencapaian SPM; b. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan tanggap darurat kebencanaan; c. memfasilitasi meningkatnya pemahaman 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat; d. memfasilitasi berkembangnya budaya dan keraifan lokal yang lebih kondusif; e. meningkatnya kualitas dan kuantitas penegakan regulasi; f. di masa apndemi Covid 19 ini penegakkan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan merupakan upaya pencegahan penyebarannya. 6. Sosial : a. penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas untuk umum; dan c. melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah social dalam rangka pencapaian SPM. d. Mengkoordinasikan pemberian bantuan sosial terhadap warga yang terkena dampak dampak pandemi covid 19. dan
241 - Rumusan kebijakan umum urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, terdiri dari : 1. Ketenagakerjaan : a. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat; dan b. menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran. 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : a. melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi diskriminasi dan penguatan kelembagaan; b. meningkatkan perlindungan dan kualitas perempuan agar dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitasnya; dan c. meningkatkan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai tindak kekerasan. 3. Pangan : meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Kota Madiun. 4. Pertanahan : meningkatan dan mengembangan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah. 5. Lingkungan Hidup : a. mengoptimalisasikan potensi, keselarasan/pelestarian tatanan lingkungan hidup; b. mengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup; c. pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan; d. peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan e. peningkatan Pengelolaan Limbah/Sampah Padat dan Cair. 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : penataan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang handal.
242 - 7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : a. meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dalam upaya menekan laju perkembangan penduduk serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; b. meningkatkan current use (prevalensi) dan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang(IUD, tubektomi dan vasektomi); c. peningkatan kapasitas kelembagaan KB di seluruh kecamatan se-Kota Madiun. 8. Perhubungan : a. pengembangan dan peningkatkan sarana dan prasanan transportasi masyarakat; b. peningkatan dan pengembangkan rambu-rambu jalan untuk keselamatan pengguna kendaraan dan pejalan kaki dalam rangka menekan korban kecelakaan lalu lintas; c. revitalisasi dan penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan; d. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun serta menjaga konektivitas wilayah. e. Pengendalian kendaraan yang keluar masuk ke kota madiun merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid 19. 9. Komunikasi dan Informatika a. mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan; dan b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media massa dalam rangka menginformasi berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : a. meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif; dan b. meningkatkan kapasitas SDM yang unggul.
243 - 11. Penanaman Modal : a. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik para investor; dan b. pengembangan sistem informasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. 12. Kepemudaan dan Olah Raga: a. meningkatkan pembinaan olahraga kalangan pemasyarakatan dan kepemudaan; b. peningkatan dan pengembangan kapasitas kepemudaan; dan c. mengoptimalkan program-program rutin dalam menunjang pencapaian target program prioritas pembangunan jangka menengah. 13. Statistik : a. meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan b. memfasilitasi terbitnya "Buku Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019", dan terbitnya "Buku Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2019". 14. Persandian : a. mendukung kegiatan peringatan dini dalam pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul; b. melaksanakan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi; dan c. pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan persandian. 15. Kebudayaan : a. memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan; b. memfasilitasi berkembangnya keaneka ragaman budaya lokal; dan
244 - c. penggalian dan pengembangan cagar dan situs-situs lokal yang bernilai budaya. 16. Perpustakaan: a. memfasilitasi meningkatnya ketersedian buku-buku yang berkualitas; dan b. peningkatkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan pelajar/mahasiswa. 17. Kearsipan: meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas tenaga dan sarana serta prasarana kearsipan modern yang berbasis Informasi Tehnologi (IT); Rumusan kebijakan umum urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari: 1. Kelautan dan Perikanan : Pengembangan kawasan pembudidayaan ikan air tawar berbasis IPTEK sesuai daya dukung lahan, dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan hidup guna mewujudkan sistem usaha budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan. 2. Pariwisata : Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Pertanian : a. pencegahan dan penanggulanan penyakit ternak dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; b. peningkatan peran sektor pertanian dalam memperkokoh ketahanan pangan; c. peningkatan kualitas perencanaan Kehutanan berkelanjutan; d. mengembangkan pertanian dalam arti luas yang tangguh menuju kemandirian, kesejahteraan dan keadilan; dan e. meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi. 4. Perdagangan : a. peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal; dan b. peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri. yang
245 - 5. Perindustrian : a. mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing; b. pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri. 6. Ketransmigrasian : Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan bidang ketransmigrasian. Rumusan kebijakan umum urusan Penunjang Pemerintahan , terdiri dari : 1. Unsur Staf : a. memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat; b. peningkatan dan pengembangan penataan ketetalaksanaan perangkat daerah; c. memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d. peningkatan dan pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota se Provinsi Jawa Timur; dan e. peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. 2. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan Fungsi DPRD : a. peningkatan Kapasitas SDM Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun; b. pemfasilitasi terlaksananya berbagai agenda pertemuan antara DPRD dengan berbagai stakeholders; c. memfasilitasi terlaksananya pertemuan/rapat koordinasi dengan eksekutif; dan d. memfasilitasi terlaksananya rapat koordinasi pembahasan berbagai regulasi daerah. 3. Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : a. meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik;
246 - b. memfasilitasi terlaksananya pembinaan, pengawasan asistensi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; dan c. Memfasilitasi terlaksananya pemanfaatan berbagai sumber daya untuk pembangunan secara efektif, efesien dan transparan. 4. Perencanaan : a. melakukan asistensi, pemantauan dan memfasilitasi tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas; b. melakukan asistensi, pemantauan dan memfasilitasipenetapan dokumen perencanaan tepat waktu; c. mendorong terlaksananya penelitian dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; d. memfasilitasi terselenggaranya kerjama penelitian dan perencanaan pembangunan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain; e. memfasilitasi terselenggaranya pemantauan dan evaluasi, serta perencanaan pembangunan daerah; dan f. penguatan data dan informasi bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. 5. Keuangan : a. mendorong tercipta partisipasi masyarakat untuk taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan b. pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah. 6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan : a. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur; b. memfasilitasi terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara transparan, adil dan akuntabel; c. mendorong terlaksananya disiplin aparatur yang berkualitas; dan d. mendorong terciptanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik. 7. Penelitian dan Pengembangan : a. memfasilitasi meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian secara terpadu; b. mendorong terwujudnya penelitian sebagai masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah;
247 - c. memfasilitasi hasil penelitian sebagai karya ilmiah yang perlu mendapatkan apresiasi oleh berbagai lembaga dan masyarakat; dan d. memfasilitasi hasil penelitian untuk dikembangkan dan ditindak lanjuti lebih lanjut. 8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri: a. meningkatkan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, media massa dan partai politik. b. mengurangi semaksimal mungkin terjadinya friksi dan konflik baik antar agama, antar golongan, dan antar ras/suku; dan c. meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan dalam rangka menciptakan tertib hukum; 9. Kecamatan : a. meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan; dan b. meningkatkan peran serta masyarakat diseluruh kelurahan dalam penyelengaraan pembangunan diberbagai bidang. Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. 4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 Mengacu kepada prioritas pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:
248 - Tabel IV. 5. Prioritas Pembangunan berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan; TUJUAN Pertumbuhan Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi dan INDIKATOR Angka Kemiskinan Pertumbuhan PDRB PDRB Per Kapita TARGET 4,46 6,02 79,78 SASARAN Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat INDIKATOR Indeks Gini Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan TARGET 0,35 1,04 PROGRAM Program Pemberdayaan Sosial Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial Program Diversifikasi Pangan Masyarakat Program Kesejahteraan Perikanan Program Kesejahteraan Petani Program Kesejahteraan Peternakan Perlindungan dan Kesejahteraan Peningkatan dan Ketahanan Peningkatan Pelaku Usaha Peningkatan Peningkatan Pelaku Usaha Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pertumbuhan Sektor Pengolahan Pertumbuhan Sektor Perdagangan 7,30 6,01 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pembinaan Industri Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Peningkatan, Program Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat Program Rakyat Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Pengelolaan Pasar Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja ICOR 2,50 Program Investasi dan Ralisasi Investasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Program Stabilisasi Ekonomi Daerah Peningkatan Iklim 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiats SDM yang Berdaya Saing TUJUAN Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun Berkualitas Baik yang INDIKATOR Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TARGET 80,63 SASARAN Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota INDIKATOR Indeks Pengetahuan TARGET 0,77 PROGRAM Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu
249 - TUJUAN Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun Berkualitas Baik yang INDIKATOR Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TARGET 80,63 SASARAN Madiun INDIKATOR TARGET PROGRAM dan Pendidik Kependidikan Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Tenaga Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun Indeks Kesehatan 0,81 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Program Masyarakat Program Pengendalian Penyakit Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Program Keluarga Pembangunan Keluarga Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan BLUD Upaya Kesehatan Pencegahan dan Kependudukan, dan Berencana TUJUAN Pertumbuhan Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi dan INDIKATOR PDRB Per Kapita TARGET 79,78 SASARAN Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja INDIKATOR Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) TARGET 3,75 PROGRAM Perluasan Program dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja Program Ketransmigrasian 3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata TUJUAN Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif INDIKATOR Indeks Ketentraman TARGET 78 SASARAN Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi INDIKATOR Indeks Kerukunan Prestasi Pemuda dan Olah Raga di tingkat regional dan nasional TARGET 2,89 (tinggi) 33 PROGRAM Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga TUJUAN Pertumbuhan Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi dan INDIKATOR Pertumbuhan PDRB TARGET 6,02 SASARAN Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah INDIKATOR Pertumbuhan Sektor Pariwisata TARGET 8,80 Program Pemasaran Pariwisata PROGRAM Pengembangan Destinasi dan
250 - 4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah; TUJUAN Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan INDIKATOR Kenyamanaan Indeks (Livable City) Kota TARGET 81,45 SASARAN Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman INDIKATOR Indeks Infrastruktur Indeks Sarana Prasarana Permukiman Kinerja Ruas Jalan TARGET 96,20 88,62 0,43 PROGRAM Program Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Infrastruktur Kota Program Pemeliharaan Jembatan dan Program Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong Program Pengendalian Banjir Program Lingkungan Perumahan Permukiman Program Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Gedung dan dan Pembangunan Jalan Pembangunan Sehat Pengendalian dan 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TUJUAN Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan INDIKATOR Kenyamanaan Indeks (Livable City) Kota TARGET 81,45 SASARAN Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup INDIKATOR Indek Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW TARGET 65,44 100 PROGRAM Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Program Pencemaran Lingkungan Hidup Program Penaatan, Pengawasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman Program Pelayanan Pertanahan Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Perusakan dan Peningkatan TUJUAN Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif INDIKATOR Indeks Ketentraman TARGET 78 SASARAN Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan INDIKATOR Indeks Rasa Aman TARGET 79 PROGRAM Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
251 - 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat TUJUAN TerwujudnyaPemerintahan yang Baik INDIKATOR Indeks birokrasi reformasi TARGET B SASARAN Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah INDIKATOR Indeks kepuasan masyarakat (IKM) TARGET 84 (baik) PROGRAM Program Pelayanan Kependudukan Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Program Layanan Perundang- Undangan, Dokumentasi dan Rapat Program Kelurahan Peningkatan Administrasi Penataan dan Administrasi Penyelenggaraan Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Indeks SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sangat Tinggi 3,1100 3,36 (baik) Program Ketatalaksanaan Daerah dan Pelayanan Publik Program Peningkatan SDM Layanan Arsip Daerah Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota Program Kajian dan Penelitian Program Manajemen Kepegawaian Program Kesejahteraan PNS Program Penataan Aparatur Program Kapasitas Aparatur Program Pembinaan Aparatur Program Aparatur Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Sosialisasi di Bidang Cukai Program Statistik Sektoral Program Pengamanan Pemerintah Daerah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Peningkatan Perangkat Penyelamatan, dan Perencanaan Pengembangan Peningkatan Pelayanan Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Informasi
252 - TUJUAN TerwujudnyaPemerintahan yang Baik SASARAN INDIKATOR Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Opini BPK Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) TUJUAN Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi Indeks Kerukunan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Indeks Rasa Aman INDIKATOR Indeks birokrasi reformasi TARGET B TARGET BB (73 PROGRAM Program Kinerja Perangkat Daerah Pengembangan dan Kelembagaan WTP Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Profesionalisme Pemeriksa Pengawasan Program Penyempurnaan dan Sisdur Pengawasan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Anggaran Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Program Pengelolaan Pajak Daerah Program Manajemen Pajak Daerah Program Fasilitasi Barang/Jasa Pemerintah Program Pelaksanaan Pembangunan Internal Peningkatan Tenaga Aparatur dan Penataan dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Optimalisasi Peningkatan Peningkatan Pengadaan Pengendalian Kegiatan 83,7 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Program Dana Kelurahan INDIKATOR Indeks Ketentraman TARGET 78 TARGET 2,89 (tinggi) 79 PROGRAM Program Pengembangan Kebangsaan Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama Program Pembinaan, Penertiban dalam dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Masyarakat Kemitraan Wawasan Evaluasi
253 - TUJUAN Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif INDIKATOR Indeks Ketentraman TARGET 78 SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM Pengawasan, Program Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Koordinasi, Pembinaan Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pemerintahan, Pembangunan, Masyarakat Kesejahteraan dan Sosial Ketentraman Ketertiban Umum dan Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah diatas dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas sebagai berikut ini. Tabel IV. 6 Matriks Program Pembangunan Daerah Kota Madiun 2021 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja Tahun 2021 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 1 101 15 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan 88 1 101 16 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi 80 1 101 17 Program Pendidikan Dasar Angka Partispasi Murni SD/SMP 100% 1 101 18 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar PAUD 100% 1 101 19 Program Pendidikan NonFormal Jumlah Lembaga yang terakreditasi 100 Kesehatan 1 102 18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Persentase penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN 97 1 102 19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Kesehatan Masyarakat yang sesuai standart 45 1 102 20 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa 10 1 102 21 Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi 51,72 1 102 15 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar 91,13 1 102 16 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Pencaaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah 100
254 - Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) 1 102 18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Persentase penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 103 15 Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan 1 103 17 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik 1 103 18 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat 1 103 19 Program Pengendalian Banjir Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Genangan 1 103 16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase Terlayaninya air bersih 1 103 20 Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Ketaatan Terhadap RTRW Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 104 15 Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersanitasi 1 104 16 Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 1 105 15 Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Persentase kasus Penegakan Perda yang diselesaikan 1 105 16 Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan 1 105 17 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota 1 105 18 Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) 1 105 19 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani Sosial 1 106 15 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 2 201 15 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan 2 201 17 Program Perlindungan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi 2 201 18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten Target Kinerja Tahun 2021 91,13 100 95 90,5 10 96 100% 99,35 77,67 100 96% 1 orang tiap RT 100% 100 100 79,25 63 81
255 - Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 2 202 15 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan 2 202 16 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Pangan 2 203 15 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Pertanahan 2 204 15 Program Pelayanan Pertanahan Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan Lingkungan Hidup 2 205 15 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia 2 205 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu 2 205 17 Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup 2 205 18 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 206 15 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan 2 206 16 2 206 17 Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Persentase Penerbitan dokumen akta pencatatan sipil Persentase Uptime database kependudukan dan pencatatan sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 208 15 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Persentase peserta KB aktif MKJP Perhubungan 2 209 15 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase Perlengkapan Jalan 2 209 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kinerja angkutan Umum Komunikasi dan Informatika 2 210 15 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Publik 2 210 16 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi 2 210 17 Program Sosialisasi di Bidang Cukai Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2 211 15 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif 2 211 16 Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Persentase Pertumbuhan usaha mikro Target Kinerja Tahun 2021 13,32 100 95,8 100 69,23 48 52,9 74 84 94 99,1 42,75 75% 40% 85 45 100 98,7 0,42
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Penanaman Modal 2 212 15 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi 2 212 16 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepemudaan dan Olah Raga 2 213 15 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Statistik 2 214 15 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persandian 2 215 15 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kebudayaan 2 216 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Perpustakaan 2 217 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kearsipan 2 218 15 Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan 3 301 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Pariwisata 3 302 15 Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Pertanian 3 303 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3 303 16 Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Perdagangan 3 306 16 Program Pengelolaan Pasar Rakyat 3 306 15 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat 3 306 17 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 256 - Indikator Kinerja Program (outcome) Persentase investor yang merealisasikan investasi Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan terselesaikan Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi Jumlah Atlit yang ikut kejuaraan di tingkat Provinsi dan Nasional Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan Informasi Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan Jumlah Berkas Arsip yang dikelola Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan Peningkatan Produktivitas Pertanian Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan Jumlah Omset Pasar Rakyat Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat Jumlah Barang Kena Cukai ilegal Target Kinerja Tahun 2021 19 86 17 190 80 40 40 72% 500 berkas 1 28 7,22 2 672.000 Juta (Rp) 0,5 0
257 - Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Perindustrian 3 307 15 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Persentase IKM yang berstandart 3 307 16 Program Pembinaan Industri Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice) Transmigrasi 3 308 15 Program Ketransmigrasian Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi Urusan Penunjang Pemerintahan Unsur Staf 4 401 15 Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai regulasi 4 401 24 Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal 4 401 20 Program Penataan Daerah Otonom Baru Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat 4 401 21 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah Jumlah Perjanjian Kerjasama 4 401 19 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Persentase Jumlah Kegiatan sosialisasi Bidang Cukai yang dilaksanakan 4 401 25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi Persentase kelompok sosial ekonomi yang difasilitasi 4 401 18 Program Stabilisasi Ekonomi Daerah Tingkat Inflasi 4 401 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 4 401 22 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase Produk Hukum yang berkualitas 4 401 23 Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100) 4 401 24 Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4 401 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD 4 402 15 Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan perundang- undangan, Dokumentasi dan Rapat Target Kinerja Tahun 2021 17,1 84 81 100 100 6 dokumen 5 kerja sama 100 100 4% 100 100 82 2,7 (cukup) 100 81
258 - Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4 403 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3 4 403 16 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat 4 403 19 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan Persentase dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang terpenuhi Fungsi Penunjang Perencanaan 4 404 15 Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80% 4 404 16 Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah 4 404 17 Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 4 405 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase penerbitan SP2D tepat waktu 4 405 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu 4 405 16 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu 4 405 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD 4 405 19 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak daerah 4 405 20 Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak daerah Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4 406 15 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP 4 406 19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur 4 40 18 Program Penataan Aparatur Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM 4 406 16 Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP 4 406 20 Program Pembinaan Aparatur Persentase Kedisiplinan ASN 4 406 21 Program Pengembangan Aparatur Persentase Pengembangan ASN Target Kinerja Tahun 2021 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tepat Waktu Tepat Waktu 4.528.005.499 100 1,5 100 100 100 100 100 100
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 4 407 15 Program Pengembangan Kajian dan Penelitian Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik 4 408 15 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4 408 16 Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial 4 408 18 Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi Fungsi Penunjang Kecamatan 4 409 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan 4 409 15 Program Penyelenggaraan Kelurahan 4 409 16 Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum 4 409 18 Program Dana Kelurahan 4 409 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan 4 409 15 Program Penyelenggaraan Kelurahan 4 409 16 Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum 4 409 18 Program Dana Kelurahan 4 409 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan 4 409 15 Program Penyelenggaraan Kelurahan 4 409 16 Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum 4 409 18 Program Dana Kelurahan 259 - Indikator Kinerja Program (outcome) Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan Cakupan Hubungan Sosial Konflik Horizontal di dalam masyarakat Persentase Orkemas Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Indeks Perkembangan Kelurahan Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Indeks Perkembangan Kelurahan Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Indek Perkembangan Kelurahan Target Kinerja Tahun 2021 100 2,7 0 konflik 73 12 100% 100% 0,81 12 100% 100% 0,81 12 100% 100% 0,81
260 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Dalam bab terdahulu telah diuraikan tentang prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2021. Agar prioritas pembangunan dapat diwujudkan, maka perlu dijabarkan melalui program dan kegiatan prioritas yang telah selaras dan bersinergi antar dokumen perencanaan, antar ruang, antar tingkatan pemerintahan dan antar wilayah. Sementara itu, pada sisi pendanaan kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam penyediaan anggaran telah dapat memenuhi kebutuhan, sehingga penetapan program dan kegiatan yang dijabarkan di dalam Bab V ini bersifat optimistik, dalam arti dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan kedalam dokumen RKPD Tahun 2021. Rencana program dan kegiatan yang disusun merupakan prioritas pembangunan yang mengacu pada dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, yang disusun sesuai tahun rencana, aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2021 yang dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, serta mendapatkan penyempurnaan dengan memasukan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kota Madiun Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah, merupakan gambaran tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021. Program dan pendanaan yang bersifat indikatif, tersusun selaras dan sinergi dengan dokumen RPJMD Kota Madiun pada tahun berkenaan. Oleh karena itu, telah bersinergi dan terintegrasi pula dengan kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Madiun. Sementara itu, dari sisi penganggaran, rencana kerja yang berisikan program prioritas dan kegiatan prioritas yang telah tersusun ini tentunya sudah mempertimbangkan kemampuan kapasitas riil keuangan Pemerintah Kota Madiun sepanjang Tahun 2021. Rincian rencana kerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, dapat disajikan sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.
261 - Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Per Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021 Prioritas I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 6 14.750.220.100 Target Capaian Kinerja 7 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 8 Kode Lokasi 4 3 1 2 BIDANG URUSAN SOSIAL Program Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Jumlah jandaperintis yang mendapat bantuan dan peserta sarasehan 1 5 '100 % 1 0 6 0 1 14.750.220.100 '100 % 1 1 0 6 Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 1 Kegiatan Kota Madiun 46.664.000 '63 orang 43.030.000 '63 orang Pembinaan Perintis Kemerdekaan atau Keluarganya serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 2 Kegiatan Pembinaan PSKS Jumlah PSKS yang dibina dan aktif Kota Madiun '4 lembaga 337.212.200 '4 lembaga 756.000.000 3 Kegiatan Pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT Jumlah data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia Kota Madiun '3 dokumen 879.645.000 '3 dokumen 1.305.046.000 4 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan KPM PKH Jumlah KPM PKH yang mendapat pembinaan dan pelatihan Kota Madiun '2.090 orang 334.950.000 '2.090 orang 447.477.000 5 Kegiatan Pemantapan TAGANA Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana Kota Madiun '21 orang 502.390.000 '21 orang 274.998.000 6 Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia 7 Kegiatan Sunat dan Nikah Masal Jumlah layanan karang werdha dan lanjut usia Jumlah peserta sunat dan nikah massal Kota Madiun Kota Madiun '27 Karang werdha '70 orang 3.127.312.500 222.721.000 '27 Karang werdha '70 orang 1.584.257.000 269.492.000 8 Kegiatan Bantuan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin penerima manfaat Kota Madiun '91 orang 9.035.368.680 '91 orang 1.250.000.000 9 Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Jumlah kelompok fakmis yang mendapat bantuan Kota Madiun '10 kelompok 267.590.720 '10 kelompok 456.599.000 2 2 0 2 1 0 6 0 1 1 6 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan '100 % 2.967.481.560 2.967.481.560 '100 % Perangkat Daerah 9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 2 0 3 2 2 1 1 1 3 0 3 0 1 2 1 2 0 1 2 1 Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan 2 Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 3 Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu 4 Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak 5 Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS 1 5 BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1 Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan 3 Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman 4 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan 5 Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 6 Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan BINDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO 1 5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3 dan Anak Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi Jumlah Lembaga Fakom dan Panti Asuhan Anak yang Aktif Jumlah PMKS yang tertangani Skor Pola Pangan Harapan Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/k awasan Rumah Pangan Lestari Jumlah menu konsumsi olahan pangan yang tercipta Persentase sampel pangan segar dan olahan aman dikonsumsi Jumlah dokumen informasi harga, pasokan dan akses pangan Jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat Persentase koperasi aktif 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 262 - 5 '100 % '450 orang '135 peserta '7 lembaga '415 orang '95,8 indeks '2.000 Kg '190 produk '86,27 % '4 dokumen '122 ton '98,7 % 6 492.525.970 21.742.250 63.858.520 627.299.520 1.762.055.300 1.287.000.000 1.287.000.000 292.000.000 420.000.000 325.000.000 130.000.000 120.000.000 2.204.010.000 1.194.010.000 7 '100 % '450 orang '135 peserta '7 lembaga '415 orang '95,8 indeks '2.000 Kg '190 produk '86,27 % '4 dokumen '122 ton '98,7 % 8 389.464.000 300.000.000 100.430.000 749.977.000 730.136.000 175.000.000 450.000.000 500.000.000 100.000.000 130.000.000 9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 Kegiatan Pemeringkatan Koperasi dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian. 2 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi 3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK) 1 6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro 1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Madiun BINDANG 1 5 URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi 1 Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan/Peng awasan Pelaksanaan Penanaman Modal. 1 6 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan. 2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Perizinan 3 Kegiatan Evaluasi Perizinan Berusaha 3 Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi dengan omzet meningkat Jumlah anggota koperasi/usah a mikro yang meningkat Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Jumlah Wira Usaha Baru Persentase investor yang merealisasika n investasi Jumlah investor baru Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan terselesaikan Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah peserta sosialisasi Persentase pemenuhan komitmen yang di evaluasi 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 263 - 5 151 koperasi 20 koperasi '151 koperasi/ 25 UM '0,42 % 87 WUB '19 % 10 investor 10 perusahaa n '86 % '1.500 izin 300 orang 10% 6 513.000.000 190.000.000 491.010.000 1.010.000.000 1.010.000.000 1.178.991.000 670.591.000 472.366.000 198.225.000 508.400.000 61.000.000 210.000.000 237.400.000 7 151 koperasi 20 koperasi '151 koperasi/ 25 UM '0,42 % 87 WUB '19 % 10 investor 10 perusahaan '86 % '1.500 izin 300 orang 10% 8 630.000.000 230.000.000 491.010.000 1.222.100.000 520.783.000 218.543.000 74.000.000 230.000.000 305.000.000 9 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
3 3 0 1 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 6 1 3 0 3 0 1 3 0 3 0 1 3 0 3 0 1 3 0 6 0 1 2 BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan 1 Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan 2 Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan dan Promosi Hasil Perikanan BIDANG URUSAN PERTANIAN 1 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pertanian 2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian 4 Kegiatan Dukungan Pembiayaan Pertanian 5 Kegiatan Penerapan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 6 Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian 1 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan 2 Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan 3 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak/ Hewan Peliharaan 4 Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner BIDANG URUSAN PERDAGANGAN 1 5 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat 3 Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap Tingkat konsumsi ikan Peningkatan Produktivitas Pertanian Produktivitas padi Jumlah produk pertanian yang dikemas dan dipasarkan Persentase cakupan petani penerima subsidi pupuk dan AUTP Luas lahan yang menerapkan sistem budidaya tanaman ramah lingkungan Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan / pembinaan / penyuluhan Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan Jumlah produk hasil peternakan yang dipasarkan Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlayani / terperiksa Persentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 264 - 5 '1 % '378 ton '15,4 kg/perkapi ta/tahun '7,22 Ton/Ha '7,22 Ton/Ha '2 produk '85 % '10 Ha '117 orang '2 % '25 produk '3.050 ekor '96 % 0,5% 6 813.000.000 813.000.000 260.000.000 553.000.000 3.197.483.380 2.338.483.380 40.348.800 620.538.880 1.331.717.600 185.000.000 160.878.100 859.000.000 439.000.000 220.000.000 200.000.000 7.638.792.000 1.223.457.000 7 '1 % '378 ton '15,4 kg/perkapit a/tahun '7,22 Ton/Ha '7,22 Ton/Ha '2 produk '85 % '10 Ha '117 orang '2 % '25 produk '3.050 ekor '96 % 0,5% 8 310.000.000 658.000.000 500.000.000 250.000.000 2.500.000.000 275.000.000 325.000.000 400.000.000 230.000.000 220.000.000 9 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 3 0 6 3 3 0 6 3 3 0 7 1 3 0 6 0 1 3 0 6 0 1 2 0 1 0 1 2 1 Kegiatan Promosi Produk Perdagangan 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan 3 Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 4 Kegiatan Peningkatan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 5 Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan 6 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL 8 Kegiatan 1 6 Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun Program Pengelolaan Pasar Rakyat 1 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat 2 Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat 3 Kegiatan Promosi Pasar Rakyat 4 Kegiatan Revitalisasi Pasar- Pasar 1 7 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 1 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, tidak di lekati Pita Cukai BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN 1 5 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 1 Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan Fasilitasi Standart Produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota Madiun 3 Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan Jumlah ketersediaan bahan pokok Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapan nya (UTTP) Prosentase kenaikan BDKT yang terjamin mutunya Jumlah pemohon perpanjangan perijinan Jumlah PKL dengan pendapatan diatas UMK Jumlah Dokumen Jumlah Omset Pasar Rakyat Jumlah pasar yang dikembangka n fasilitas, sarana dan prasarananya Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya oleh unsur masyarakat. Jumlah omset pasar rakyat (Jt) Jumlah pasar dan pedagang yang direvitalisasi Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal Jumlah informasi Hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu Persentase IKM yang Berstandart jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat HKI 4 Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun kota madiun 265 - 5 '15 jenis '9 jenis '7.000 buah '20 % '75 Lembar '500 orang '1 dokumen '672.000 Juta (Rp) '17 pasar '17 pasar '672.000 Rp. '3 pasar '0 buah '0 buah '17,1 % '40 IKM 6 548.000.000 87.800.000 237.457.000 23.000.000 42.000.000 125.200.000 160.000.000 6.365.335.000 1.780.500.000 3.428.950.000 1.045.885.000 110.000.000 50.000.000 50.000.000 1.341.354.600 1.241.354.600 81.500.000 7 '15 jenis '9 jenis '7.000 buah '20 % '75 Lembar '500 orang '1 dokumen '672.000 Juta (Rp) '17 pasar '17 pasar '672.000 Rp. '3 pasar '0 buah '0 buah '17,1 % '40 IKM 8 570.000.000 9 Dinas Perdagangan 50.000.000 Dinas Perdagangan 230.000.000 Dinas Perdagangan 23.000.000 Dinas Perdagangan 35.000.000 Dinas Perdagangan 155.000.000 Dinas Perdagangan 160.000.000 Dinas Perdagangan 1.500.000.000 Dinas Perdagangan 3.500.000.000 Dinas Perdagangan 790.000.000 Dinas Perdagangan 2.600.000.000 Dinas Perdagangan 50.000.000 Dinas Perdagangan 147.000.000 Dinas Tenaga Kerja
3 3 0 7 4 4 0 1 1 2 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 5 2 2 Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Industri Manufaktur dan Fasilitasi Ijin Teknis 3 Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional; INACRAFT 4 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA 6 Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM / IRT 7 Kegiatan Penyusunan Raperda Perindustrian 1 6 Program Pembinaan Industri 1 Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau DBHCH BIDANG URUSAN UNSUR STAF 1 8 Program Stabilisasi Ekonomi Daerah 1 Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2 Kegiatan Pembinaan BUMD 3 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 4 Kegiatan sosialisasi kebijakan atau ketentuan di bidang Lembaga Keuangan (LK) 3 Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT jumlah produk unggulan yang di pamerkan jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang di pamerkan jumlah IKM/IRT yang meningkat SDMnya jumlah dokumen peraturan perindustrian Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturin g Practice) jumlah pengujian kadar Tar dan Nikotin Tingkat Inflasi jenis kegiatan tpid kontribusi PAD jumlah kegiatan pengembanga n jumlah lembaga keuangan yang sesuai dengan kriteria ojk 4 kota madiun kota madiun kota madiun kota madiun kota madiun kota madiun bagian prekokesra bagian prekokesra bagian prekokesra bagian prekokesra 266 - 5 '20 IKM '3 jenis '5 produk 110 IKM '2 dokumen '84 % 4 kali Pengujian '4 % '3 kegiatan 8 milyar rupiah '3 kegiatan '1 kegiatan 6 48.600.000 306.000.000 300.000.000 255.254.600 250.000.000 100.000.000 100.000.000 1.233.733.600 483.733.600 150.000.000 153.733.600 120.000.000 60.000.000 7 '20 IKM '3 jenis '5 produk 110 IKM '2 dokumen '84 % 4 kali Pengujian '4 % '3 kegiatan 8 milyar rupiah '3 kegiatan '1 kegiatan 8 9 50.000.000 Dinas Tenaga Kerja 371.000.000 Dinas Tenaga Kerja 300.000.000 Dinas Tenaga Kerja 540.000.000 Dinas Tenaga Kerja 0 Dinas Tenaga Kerja 120.000.000 Dinas Tenaga Kerja 170.000.000 320.000.000 360.000.000 80.000.000 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
267 - 4 4 0 1 1 4 0 1 0 1 0 5 1 9 2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 3 Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan 4 5 '100 % 6 450.000.000 7 '100 % 8 1 Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan melalui Forum Tatap Muka, Media Elektronik dan Media Cetak jumlah informasi yang disampaikan bagian prekokesra '3 Macam 350.000.000 '3 Macam 360.000.000 2 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai jumlah pemantau dan evaluasi bagian prekokesra '12 kegiatan 100.000.000 '12 kegiatan 160.000.000 4 4 0 1 4 0 1 0 1 0 5 2 5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi '100 % 300.000.000 '100 % 1 Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat jenis kegiatan promosi bagian prekokesra '2 kegiatan 300.000.000 '2 kegiatan 350.000.000 Prioritas I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk 36.612.066.240 Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan Prioritas II : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Kode 1 Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg 2 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Lokasi 4 Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 6 165.898.687.588 Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja 7 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 8 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota 3 Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah Lembaga yang sesuai SPM Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 88 % '94 lembaga '142 lembaga 7.569.156.200 95.000.000 198.737.160 88 % '94 lembaga '142 lembaga 95.000.000 198.737.160 4 Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov Jumlah Lembaga yang mendapat dana BOS Dinas Pendidikan '49 lembaga 1.185.815.040 '49 lembaga 642.695.040 9 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Perangkat Daerah 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 5 Kegiatan BOP Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) 1 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan Sertifikasi Guru 2 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 3 Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi, OGN, Inobel, Literasi, Media Pembelajaran Berbasis IT serta Lomba Guru 5 Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan S1/S2/S3 6 Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Guru Kelas dan Mapel Online serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 7 Kegiatan Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan (TU) 8 Kegiatan Outdoor Learning Guru 1 7 Program Pendidikan Dasar 2 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1 3 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2 4 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3 5 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4 6 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5 7 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6 8 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7 9 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8 3 Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima bantuan Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi Jumlah guru yang bersertifikasi Jumlah guru yang mengikuti penilaian angka kredit Jumlah kasek yang mempunyai kinerja baik jumlah guru yang berkualifikasi S1 jumlah guru yang memahami materi jumlah guru yang taat aturan jumlah guru yang mengikuti outdoor learning Angka Partisipasi Murni SD/SMP jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 SMPN 2 Madiun SMPN 3 Madiun SMPN 4 Madiun SMPN 5 Madiun SMPN 6 Madiun SMPN 7 Madiun SMPN 8 Madiun 268 - 5 '400 mahasiswa 80 % '125 guru '500 guru '500 Guru/ KS 20 guru 500 guru 80 orang 400 guru '100 % '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 6 6.089.604.000 6.401.556.000 546.664.000 103.319.000 1.019.047.000 271.735.000 450.076.000 3.710.200.000 300.515.000 142.609.452.188 1.102.906.750 960.417.339 723.468.801 896.884.010 447.271.000 848.058.200 856.072.800 647.541.618 7 '400 mahasiswa 80 % '125 guru '500 guru '500 Guru/ KS 20 guru 500 guru 80 orang 400 guru '100 % '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 8 6.089.604.000 485.000.000 122.000.000 482.000.000 400.000.000 500.000.000 574.200.000 301.000.000 2.479.573.000 1.726.569.000 1.666.485.000 1.845.893.100 1.245.833.000 1.489.076.000 1.458.032.000 1.204.131.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 2 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14 Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari Kegiatan Penyelengaraan SDN Pilangbango Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo 3 jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik 4 SMPN 9 Madiun SMPN 10 Madiun SMPN 11 Madiun SMPN 12 Madiun SMPN 13 Madiun SMPN 14 Madiun SDN 01 Kartoharjo SDN 02 Kartoharjo SDN 03 Kartoharjo SDN 01 Klegen SDN 02 Klegen SDN 03 Klegen SDN 04 Klegen SDN Oro-Oro Ombo SDN 01 Rejomulyo SDN 02 Rejomulyo SDN 01 Kanigoro SDN 02 Kanigoro SDN 03 Kanigoro SDN Sukosari SDN Pilangbango SDN 01 Tawangrejo 269 - 5 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 6 970.102.100 990.883.300 572.024.860 788.113.997 721.870.600 549.836.936 398.921.930 174.225.700 158.714.129 439.917.280 235.867.830 427.649.204 188.681.900 404.180.920 152.983.600 118.577.800 203.514.221 236.472.500 325.998.860 133.033.780 434.648.280 245.295.129 7 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 8 1.581.439.000 2.011.705.000 1.284.510.000 1.376.178.500 1.472.486.700 906.011.000 529.245.900 230.738.000 236.899.400 658.045.400 341.874.000 341.874.000 263.635.900 617.326.500 203.313.000 196.376.000 288.996.400 420.286.200 365.292.300 232.550.000 575.616.800 280.264.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 2 Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Nambangan Kidul Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan 3 jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan 4 SDN 02 Tawangrejo SDN kelun SDN 01 Manguharjo SDN 01 Nambangan Lor SDN 02 Nambangan Lor SDN 01 Madiun Lor SDN 02 Madiun Lor SDN 03 Madiun Lor SDN 04 Madiun Lor SDN 05 Madiun Lor SDN 01 Nambangan Kidul SDN 02 Nambangan Kidul SDN 03 Nambangan Kidul SDN 04 Nambangan Kidul SDN 01 Winongo SDN 02 Winongo SDN Ngegong SDN 01 Pangonganga n SDN 02 Pangonganga n 270 - 5 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 % '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 6 201.132.690 219.314.286 442.249.500 361.331.850 168.804.293 200.240.036 187.439.615 713.782.190 368.390.550 404.274.356 215.169.075 171.752.900 367.121.700 163.858.693 311.609.705 182.398.586 165.504.570 392.924.400 171.380.000 289.615.700 7 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 % '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 8 242.228.600 342.661.300 670.000.000 633.047.000 452.794.600 299.467.000 423.978.400 1.085.192.500 598.514.000 644.202.000 270.425.000 280.084.700 484.579.000 308.742.000 529.388.000 259.749.100 0 606.831.200 371.268.000 557.271.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 2 Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2 3 jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan 4 SDN Sogaten SDN 01 Taman SDN 02 Taman SDN 03 Taman SDN 01 Pandean SDN 02 Pandean SDN Banjarejo SDN 01 Mojorejo SDN 02 Mojorejo SDN 01 Manisrejo SDN 02 Manisrejo SDN 03 Manisrejo SDN 4 Manisrejo SDN 01 Demangan SDN 02 Demangan SDN 01 Josenan SDN 02 Josenan SDN 03 Josenan SDN Kejuron SDN Kuncen SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 271 - 5 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 6 237.277.590 448.761.170 139.473.290 216.522.786 359.064.695 408.003.750 483.712.742 259.985.858 572.308.056 432.337.400 330.217.250 275.372.900 382.671.300 190.640.340 198.442.583 215.164.400 193.993.800 180.271.850 181.820.100 162.478.800 1.303.000.000 744.000.000 7 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 8 370.482.000 758.817.000 285.249.500 302.131.000 730.143.000 625.127.000 689.502.000 301.444.930 1.082.127.376 736.593.000 636.133.000 526.260.200 485.495.000 320.740.500 330.005.000.00 0 333.616.000 323.078.000 275.000.000 278.328.000 239.000.000 844.800.000 840.400.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 2 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen 3 Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan 4 SMP Negeri 3 SMP Negeri 4 SMP Negeri 5 SMP Negeri 6 SMP Negeri 7 SMP Negeri 8 SMP Negeri 9 SMP Negeri 10 SMP Negeri 11 SMP Negeri 12 SMP Negeri 13 SMP Negeri 14 SDN 01 Kartoharjo SDN 02 Kartoharjo SDN 03 Kartoharjo SDN 01 Klegen SDN 02 Klegen SDN 03 Klegen 272 - 5 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 6 573.000.000 886.000.000 462.000.000 650.000.000 764.000.000 550.000.000 439.000.000 518.000.000 651.000.000 723.000.000 725.000.000 376.000.000 288.800.000 52.800.000 66.400.000 296.000.000 121.600.000 287.200.000 7 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 8 623.700.000 986.700.000 510.400.000 710.600.000 817.300.000 602.800.000 479.600.000 578.600.000 722.700.000 779.900.000 796.400.000 408.100.000 315.000.000 51.300.000 62.100.000 324.000.000 122.400.000 310.500.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 2 Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor 3 Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan 4 SDN 04 Klegen SDN Oro Oro Ombo SDN 01 Rejomulyo SDN 02 Rejomulyo SDN 01 Kanigoro SDN 02 Kanigoro SDN 03 Kanigoro SDN Sukosari SDN Pilangbango SDN 01 Tawangrejo SDN 02 Tawangrejo SDN Kelun SDN 01 Madiun Lor SDN 01 Nambangan Lor SDN 02 Nambangan Lor SDN 01 Madiun Lor SDN 02 Madiun Lor SDN 03 Madiun Lor 273 - 5 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 6 85.600.000 228.000.000 84.800.000 51.200.000 92.800.000 136.000.000 143.200.000 33.600.000 184.000.000 133.600.000 86.400.000 141.600.000 272.000.000 248.000.000 114.400.000 105.600.000 122.400.000 419.200.000 7 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 8 89.100.000 235.800.000 85.500.000 56.700.000 83.700.000 147.600.000 150.300.000 31.500.000 178.200.000 147.600.000 80.100.000 156.600.000 286.200.000 269.100.000 117.000.000 117.000.000 129.600.000 466.200.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 2 Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean 3 Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan 4 SDN 04 Madiun Lor SDN 05 Madiun Lor SDN 01 Nambangan Kidul SDN 02 Nambangan Kidul SDN 03 Nambangan Kidul SDN 04 Nambangan Kidul SDN 01 Winongo SDN 02 Winongo SDN Ngegong SDN Patihan SDN 01 Pangonganga n SDN 02 Pangonganga n SDN Sogaten SDN 01 Taman SDN 02 Taman SDN 03 Taman SDN 01 Pandean SDN 02 Pandean 274 - 5 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 6 293.600.000 362.400.000 124.800.000 164.200.000 247.200.000 122.400.000 277.600.000 54.400.000 197.800.000 288.800.000 77.600.000 256.800.000 145.600.000 364.800.000 64.000.000 82.400.000 288.000.000 264.000.000 7 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga 8 310.500.000 398.700.000 126.900.000 91.800.000 282.600.000 124.200.000 291.600.000 55.800.000 135.900.000 306.900.000 72.900.000 279.000.000 156.600.000 402.300.000 66.600.000 90.000.000 311.400.000 282.600.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 1 2 8 1 2 9 1 3 0 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9 1 4 0 1 4 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 2 Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP 3 Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah siswa yang memenuhi kualifikasi Jumlah Lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN Jumlah Siswa yang berprestasi 4 SDN Banjarejo SDN 01 Mojorejo SDN 01 Manisrejo SDN 02 Mojorejo SDN 03 Manisrejo SDN 04 Manisrejo SDN 01 Demangan SDN 02 Demangan SDN 01 Josenan SDN 02 Josenan SDN 03 Josenan SDN Kejuron SDN Kuncen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 275 - 5 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '94 lembaga 93 lembaga '522 siswa 6 374.400.000 109.600.000 436.000.000 283.200.000 251.200.000 145.600.000 194.400.000 130.400.000 138.400.000 149.600.000 145.600.000 86.400.000 50.400.000 68.800.000 3.812.709.400 808.480.640 687.260.530 7 '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '1 lembaga '94 lembaga 93 lembaga '522 siswa 8 401.400.000 104.400.000 474.300.000 314.100.000 271.800.000 157.500.000 189.000.000 130.500.000 151.200.000 166.500.000 161.100.000 90.000.000 52.200.000 72.000.000 3.538.714.320 808.475.000 611.161.320 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 4 5 1 4 6 1 4 7 1 4 8 Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Sekolah 1 5 1 1 5 3 Program Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan 1 8 Pendidikan Anak Usia Dini 1 Kegiatan Penyelenggaraan TK Pembina 2 Kegiatan Workshop Kurikulum PAUD 3 Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun 4 Kegiatan Bantuan BOP PAUD 7 Kegiatan Pagelaran Hari Anak Nasional 1 9 Program Pendidikan Non Formal 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2 Kegiatan Pembinaan Lembaga PAUD dan PNF 3 Kegiatan Bimbingan Teknis Exstra Kurikuler Pembina Pramuka 3 Jumlah Siswa yang berprestasi Jumlah lembaga yang terakreditasi Jumlah lembaga yang memahami materi pemberdayaa n pengembang kurikulum 13 Jumlah Lembaga yang sesuai SPM Jumlah gedung sekolah yang direhab/diba ngun sesuai standar jumlah paket Angka Partisipasi Kasar PAUD jumlah lembaga yang beroperasiona l dengan baik jumlah lembaga yang memahami kurikulum PAUD jumlah gugus yang berprestasi jumlah lembaga yang mendapat BOP jumlah anak yang mengikuti HAN Jumlah Lembaga yang Terakreditasi Jumlah lembaga yang terakreditasi jumlah lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku jumlah peserta yang mengikuti bimtek ekskul pembina pramuka 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lembaga Dinas Pendidikan TK Pembina Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 276 - 5 '309 siswa 106 lembaga 93 lembaga 106 lembaga '7 gedung 1 paket '100 % '1 lembaga 169 lembaga 22 gugus 169 lembaga 2000 anak 100 lembaga '5 lembaga 230 lembaga '263 peserta 6 1.536.430.320 1.026.514.850 681.084.000 615.171.720 40.000.000.000 47.121.250.000 6.538.619.200 376.297.000 250.000.000 490.325.600 4.826.016.600 595.980.000 2.779.904.000 964.840.000 106.064.000 1.084.000.000 7 '309 siswa 106 lembaga 93 lembaga 106 lembaga '7 gedung 1 paket '100 % '1 lembaga 169 lembaga 22 gugus 169 lembaga 2000 anak 100 lembaga '5 lembaga 230 lembaga '263 peserta 8 1.506.651.000 1.101.902.400 950.916.100 614.661.320 50.000.000.000 44.196.250.000 376.297.000 250.000.000 490.325.600 4.826.016.600 595.980.000 964.840.000 106.064.000 917.050.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 2 4 Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 5 Kegiatan Workhop Penyusunan Bahan Ajar Mulok Bahasa Daerah BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 8 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan 1 Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/Pem eliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT) 2 Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 4 Kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk 5 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo 6 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan 7 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan 8 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di 3 jumlah peserta yang memahami workshop pengelolaan perpustakaan kegiatan workhop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggar a Jaminan Sosial Kesehatan Jumlah sarana/prasa rana fasilitas kesehatan yang diadakan Prosentase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan RSUD Kota Madiun Dinkes KOta Madiun Masyarakat Kota Madiun Puskesmas Manguharjo Puskesmas Patihan Puskesmas Demangan Puskesmas Banjarejo 277 - 5 94 lembaga '94 lembaga '91,13 % 2 jenis '100 % '88.966 orang '90 % '88 % '87 % '93 % 6 375.000.000 250.000.000 155.724.199.34 6 36.886.788.000 5.881.393.000 5.696.091.000 23.627.334.000 266.050.000 212.330.000 326.000.000 346.215.000 7 94 lembaga '94 lembaga '91,13 % 2 jenis '100 % '88.966 orang '90 % '88 % '87 % '93 % 8 375.000.000 250.000.000 3.000.000.000 5.696.091.000 23.627.334.000 266.050.000 212.330.000 936.500.000 346.215.000 9 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 2 Puskesmas Banjarejo 9 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro- Oro Ombo Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 0 1 9 1 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 3 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia 4 Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK) 5 Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov) 6 Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK) 7 Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov) 8 Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK) 2 0 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 2 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular 3 Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI Prosentase kelurahan STBM Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar Prosentase SPM yang mencapai Target Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi Prosentase Poskestren berstrata PURI Jumlah sarana farmasi dan IRT yang terpantau Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini 4 Puskesmas Oro-Oro Ombo Puskesmas Tawangrejo Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun 40 saryankes 30 irtp di Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun 278 - 5 '86 % '90 % '45 % '85 % '63 % '100 % '100 % '41 % '6 puskesmas '70 % '70 sarana '10 % '70 % '62 % 6 281.900.000 249.475.000 7.936.798.000 4.674.591.000 797.773.000 1.251.749.000 749.593.000 55.000.000 39.448.000 121.029.000 247.615.000 1.973.830.000 966.145.000 816.674.000 7 '86 % '90 % '45 % '85 % '63 % '100 % '100 % '41 % '6 puskesmas '70 % '70 sarana '10 % '70 % '62 % 8 281.900.000 249.475.000 4.835.185.000 688.210.400 1.514.615.000 574.000.000 55.000.000 250.000.000 121.029.000 247.615.000 809.372.000 564.867.500 9 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 2 3 Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi 2 1 Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 1 Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK) 3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Kesehatan 5 Kegiatan Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dasar dan Rujukan 6 Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Manguharjo (BLUD) 7 Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Patihan (BLUD) 8 Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Oro- Oro Ombo (BLUD) 9 Kegiatan 1 0 Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Tawangrejo (BLUD) Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Banjarejo (BLUD) 1 1 Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Demangan (BLUD) 1 2 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Patihan 1 3 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Oro- oro Ombo 3 Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Persentase Obat kadaluarsa < 1% Prosentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar Persentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembanga n Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembanga n 4 Dinas Kesehatan dan Kb Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Puskesmas Manguharjo Puskesmas Patihan Puskesmas Oro-Oro Ombo Puskesmas Tawangrejo Puskesmas Banjarejo Puskesmas Demangan Puskesmas Patihan Puskesmas Oro-Oro Ombo 279 - 5 '100 % 51,72 % '1 % '100 % '92 % '100 % '84 % '90 % '82 % '89 % '94 % '81,5 % '94 % '91 % 6 191.011.000 27.787.920.796 166.765.000 3.171.009.000 297.997.000 2.992.637.796 2.172.155.000 1.273.856.000 1.972.413.000 1.611.104.000 2.669.288.000 2.278.377.000 1.009.680.000 938.112.000 7 '100 % 51,72 % '1 % '100 % '92 % '100 % '84 % '90 % '82 % '89 % '94 % '81,5 % '94 % '91 % 8 130.855.000 160.050.000 3.171.009.000 581.402.000 848.000.000 2.184.554.000 1.161.500.000 2.101.668.000 1.640.000.000 3.183.543.000 2.249.798.000 1.439.435.000 1.735.159.000 9 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1 1 0 2 1 1 0 2 0 2 2 1 4 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tawangrejo 1 5 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Banjarejo 1 6 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Demangan 1 7 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manguharjo 1 8 2 0 Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK) 2 1 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK) 2 2 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK) 2 3 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK) 2 4 2 5 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro- oro Ombo (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK) 2 6 Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1 5 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 2 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 3 Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembanga n Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembanga n Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembanga n Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembanga n Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart Persentase SPM Puskesmas mencapai target Persentase SPM Puskesmas mencapai target Persentase SPM Puskesmas mencapai target Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase Obat kadaluarsa < 1% Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan 4 Puskesmas Tawangrejo Puskesmas Banjarejo Puskesmas Demangan Puskesmas Manguharjo Puskesmas Tawangrejo Wilayah Puskesmas Manguharjo Wilayah Puskesmas Patihan Wilayah Puskesmas Demangan Wilayah kerja Puskesmas Banjarejo Wilayah kerja Puskesmas Oro-Oro Ombo Wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo Dinkes Kb RSUD Kota Madiun RSUD Kota Madiun 280 - 5 '91 % '94 % '93 % '93 % '1 dokter '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '1 % '91,13 % 3 unit 24 jenis 6 1.130.976.000 1.120.224.000 881.160.000 942.984.000 30.000.000 463.002.000 459.810.000 535.000.000 580.632.000 496.964.000 564.295.000 29.480.000 4.984.911.000 1.256.761.000 3.404.950.000 7 '91 % '94 % '93 % '93 % '1 dokter '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '1 % '91,13 % 3 unit 24 jenis 8 1.727.440.000 1.849.030.000 1.537.670.000 1.792.639.000 30.000.000 517.049.000 459.746.000 535.000.000 548.968.000 529.079.000 564.295.000 29.480.000 500.000.000 12.366.158.581 9 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
1 1 0 2 2 2 0 8 2 2 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Gedung/Banguna n Rumah Sakit 1 6 Program Peningkatan Kinerja BLUD 1 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan BLUD BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 5 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 2 Kegiatan Advokasi, Penggerakkan dan Informasi KB 3 Kegiatan Pengendalian Penduduk 4 Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana 5 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK) BIDANG URUSAN TENAGA KERJA 1 5 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1 Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga Kerja 2 Kegiatan Penyebarluasan Optimalisasi Informasi Pasar Kerja dan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 3 Kegiatan Pameran Bursa Kerja Job Market Fair 4 Kegiatan penerapan Tehnologi Tepat Guna 3 Jumlah dokumen perencanaan teknis (DED) pembanguna n gedung/bang unan rumah sakit yang disusun Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah Jumlah kebutuhan operasional BLUD Persentase Peserta KB Aktif MKJP Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro Prosentase usia kawin pertama perempuan Jumlah Kampung KB Aktif Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan Persentase pencari kerja yang ditempatkan Tersedianya data ketenagakerja an atau penganggura n jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun luar negeri jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja jumlah angkatan kerja yang mendapatkan penerapan teknologi tepat guna 4 RSUD Kota Madiun RSUD Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun KOta Madiun Kota Madiun Dinkes dan Kb kota madiun kota madiun kota madiun kota madiun 281 - 5 '1 dokumen '100 % '60 jenis 42,75 % '67 % '100 % '3,5 % '7 Kampung KB '2 paket '79,25 % '1 dokumen 600 orang 100 orang '40 angkatan kerja 6 323.200.000 76.153.951.550 76.153.951.550 4.152.697.000 4.152.697.000 762.783.000 575.706.000 1.060.090.000 1.013.768.000 740.350.000 3.904.336.820 938.765.320 180.584.000 149.170.000 120.000.000 228.749.000 7 '1 dokumen '100 % '60 jenis 42,75 % '67 % '100 % '3,5 % '7 Kampung KB '2 paket '79,25 % '1 dokumen 600 orang 100 orang '40 angkatan kerja 8 471.349.673 9 Rumah Sakit Umum Daerah 91.552.030.798 Rumah Sakit Umum Daerah 570.000.000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 983.312.530 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 1.282.708.000 1.144.549.000 1.418.620.000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 403.882.000 Dinas Tenaga Kerja 391.630.000 Dinas Tenaga Kerja 520.000.000 Dinas Tenaga Kerja 380.000.000 Dinas Tenaga Kerja
2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 1 7 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 7 0 1 2 5 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja 6 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan 1 7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan 1 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT) 1 8 Program Perlindungan Tenaga Kerja 1 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2 Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan 3 Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja 4 Kegiatan Asuransi Tenaga Kerja Sektor Informal (SIAGA KITA) BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN 1 5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 2 Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 3 Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah BIDANG URUSAN KETRANSMIGRAS IAN 3 jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berkompeten jumlah wirausaha baru yang berkembang Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten jumlah peserta pelatihan yang berkompeten Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama jumlah perusahaan yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan ketenagakerja an jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja jumlah tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS ketenagakerja an dari PBID Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan Jumlah Pembinaan dan Pengembanga n Perpustakaan Jumlah Pengunjung Jumlah Bahan Pustaka 4 kota madiun kota madiun kota madiun kota madiun
kota madiun kota madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 282 - 5 '35 orang '40 orang '81 % '200 orang '63 % '12 kasus/ pengaduan '350 perusahaan '150 Tenaga Kerja 21.000 Tenaga Kerja Sektor Informal 72 % 36 pembinaan '87.740 orang 3.500 eksemplar 6 121.297.360 138.964.960 972.571.500 972.571.500 1.993.000.000 50.000.000 271.000.000 156.000.000 1.516.000.000 1.285.000.000 1.285.000.000 395.000.000 635.000.000 255.000.000 32.694.480 7 '35 orang '40 orang '81 % '200 orang '63 % '12 kasus/ pengaduan '350 perusahaan '150 Tenaga Kerja 21.000 Tenaga Kerja Sektor Informal 72 % 36 pembinaan '87.740 orang 3.500 eksemplar 8 9 122.297.360 Dinas Tenaga Kerja 137.000.000 Dinas Tenaga Kerja 973.571.500 Dinas Tenaga Kerja 87.000.000 Dinas Tenaga Kerja 0 Dinas Tenaga Kerja 236.000.000 Dinas Tenaga Kerja 5.500.000.000 Dinas Tenaga Kerja '780.994.710 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan '1.054.354.060 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan '365.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
283 - 3 3 0 8 1 2 0 1 0 1 2 1 5 Program Ketransmigrasian 1 Kegiatan Penyelenggaraan ketransmigrasian 3 Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi jumlah sosialisasi ketransmigra sian 4 kota madiun 5 '81 % '1 kegiatan 6 32.694.480 32.694.480 7 '81 % '1 kegiatan 8 9 30.400.000 Dinas Tenaga Kerja Prioritas II : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk 330.997.615.234 Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Prioritas III : Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata Kode 1 Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg 2 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Lokasi 4 Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 6 Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja 7 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 8 Perangkat Daerah 9 6.573.050.000 BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 2 1 3 2 1 6 0 1 1 5 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi Jumlah event kepemudaan yang diselenggarak an DISBUDPAR PORA 17 orang '2 event 6.573.050.000 1.304.050.000 17 orang '2 event 1.850.000.000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 2 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga , Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi Jumlah event olahraga yang diselenggarak an DISBUDPAR PORA DISBUDPAR PORA '3 unit '4 event 2.314.000.000 2.955.000.000 '3 unit '4 event 3.500.000.000 8.000.000.000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 5.480.000.000 BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN 2 2 1 6 2 1 6 0 1 1 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase Kekayaan Budaya yang di Pentaskan 40 % 5.480.000.000 40 % 1 Kegiatan Festival Seni Jumlah festival seni yang diselenggarak an DISBUDPAR PORA '33 festival 1.570.000.000 '33 festival 1.500.000.000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 2 Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya Prosentase benda atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan DISBUDPAR PORA '21 % 700.000.000 '21 % 900.000.000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 3 Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi DISBUDPAR PORA '25 event 3.210.000.000 '25 event 4.500.000.000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga BIDANG URUSAN PARIWISATA 1.798.254.000
284 - 3 3 0 2 1 2 1 6 0 1 1 5 2 Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata 3 Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan 4 5 28 % 6 1.798.254.000 7 28 % 8 1 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah laporan kepariwisataa n DISBUDPAR PORA '2 Laporan 398.254.000 '2 Laporan 550.000.000 2 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Negeri Jumlah promosi pariwisata DISBUDPAR PORA '4 event 750.000.000 '4 event 2.500.000.000 3 Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah pemberdayaa n sumber daya pariwisata yang diselenggarak an DISBUDPAR PORA '2 event 650.000.000 '2 event 1.100.000.000 Prioritas III : Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk 13.851.304.000 Pengembangan Pariwisata Prioritas IV : Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah Kode 1 1 1 0 3 1 0 3 0 1 1 5 Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg 2 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan Lokasi 4 Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 6 194.945.400.000 '100 % 47.331.400.000 Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja 7 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 8 '100 % 1 Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan Jumlah gedung yang dibangun Kota Madiun 8 gedung 29.300.000.000 8 gedung '500.000.000 2 Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi 3 Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah peserta sosialisasi Jumlah Lokasi Kota Madiun Kota Madiun '200 orang '27 lokasi 550.000.000 17.481.400.000 '200 orang '27 lokasi '500.000.000 '35.000.000.000 1 1 0 3 1 0 3 0 1 1 7 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik '95 % 83.814.000.000 '95 % 1 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah lokasi Kota Madiun '85 ruas jalan 39.990.000.000 '85 ruas jalan '75.000.000.000 2 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Kota Madiun 5 dokumen 1.940.000.000 5 dokumen '2.500.000.000 3 Kegiatan Jumlah lokasi Kota Madiun 3 lokasi 11.500.000.000 3 lokasi '7.000.000.000 Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan 5 Kegiatan Peningkatan Jalan Jumlah Lokasi Kota Madiun 2 lokasi 13.384.000.000 2 lokasi '14.520.000.000 9 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Perangkat Daerah 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 1 0 3 1 1 0 3 1 1 0 4 1 1 0 3 0 1 1 0 3 0 1 1 0 4 0 1 2 7 Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan 9 Kegiatan 1 8 Pemeliharaan Jalan dan Ring Road Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong 1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 2 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 1 9 Program Pengendalian Banjir 1 Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan/ Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air 2 Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai 4 Kegiatan Penataan Rumah Jaga dan Kawasan Rumah Pompa Pandan BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 5 Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman 1 Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan data/ Kajian Perumahan 2 Kegiatan Penyediaan Perumahan 3 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan 5 Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Permukiman 3 Jumlah Lokasi Jumlah Lokasi Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air tidak Tersumbat Dokumen DED Saluran Drainas/Goro ng-gorong Panjang saluran yang dibangun Jumlah kecamatan Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir Jumlah lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Jumlah Lokasi Persentase Rumah Tinggal Layak Huni dan Bersanitasi Jumlah dokumen perencanaan, pemantauan,p engendalian dan pembuatan data/kajian perumahan yang dihasilkan Jumlah rumah yang disediakan Jumlah rumah yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Jumlah dokumen Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Permukiman yang 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 285 - 5 20 lokasi '1 lokasi 90,50 % '8 dokumen '1.500 meter '3 kecamatan '10 Titik '92 % 10 titik 1 titik '99,35 % 1 dokumen '1 lokasi '1 lokasi '2 dokumen 6 16.000.000.000 1.000.000.000 53.150.000.000 1.000.000.000 49.650.000.000 2.500.000.000 10.650.000.000 650.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 12.730.000.000 12.730.000.000 566.000.000 504.000.000 2.704.000.000 606.000.000 7 20 lokasi '1 lokasi 90,50 % '8 dokumen '1.500 meter '3 kecamatan '10 Titik '92 % 10 titik 1 titik '99,35 % 1 dokumen '1 lokasi '1 lokasi '2 dokumen 8 '25.000.000.000 '300.000.000 '1.500.000.000 '25.000.000.000 '1.000.000.000 '500.000.000 '50.000.000.00 0 '0 150.000.000 1.650.000.000 4.000.000.000 150.000.000 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2 2 0 9 2 2 0 9 1 2 0 9 0 1 2 0 9 0 1 2 6 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman 7 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN 1 5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas 2 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 3 Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 4 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan 5 Kegiatan 1 6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang 2 Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Barang 3 Kegiatan Pelatihan SDM Perhubungan 4 Kegiatan Pembangunan Halte 5 Kegiatan Kalibrasi Pengujian Alat Kendaraan Bermotor 6 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 7 Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Wahana Tata Nugraha 8 Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan 3 4 dihasilkan Jumlah lokasi sarana prasarana permukiman yang disediakan Jumlah permukiman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Kota Madiun Kota Madiun Persentase Perlengkapan Jalan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Kota Madiun Jumlah Kegiatan Kota Madiun Jumlah Dokumen Kota madiun Panjang Marka Jalan Kota Madiun Jumlah Peralatan dan perlengkapan lalu lintas Kota Madiun Kinerja angkutan Umum Jumlah Orang Kota Madiun Jumlah angkutan barang yang di data Jumlah SDM yang terampil Kota Madiun Kota Madiun Luas Halte Kota Madiun Jumlah Alat yang di Kalibrasi Kota Madiun Jumlah awak kendaraan yang di beri penghargaan Kota Madiun Jumlah Penilaian kota Madiun Jumlah orang yang paham Kota madiun 286 - 5 '3 kecamatan '5 lokasi '75 % '632 unit '6 kali '3 dokumen 4.000 m2 '937 unit '40 % '119.256 orang '23.000 kendaraan 1250 orang '27 m2 '12 unit '6 peserta '1 kali '1.000 orang 6 6.700.000.000 1.650.000.000 9.215.385.544 5.771.991.480 446.858.720 1.506.755.000 560.377.760 600.000.000 2.658.000.000 3.443.394.064 1.243.925.360 229.905.104 126.970.000 130.000.000 106.000.000 42.382.000 66.180.000 170.140.000 7 '3 kecamatan '5 lokasi '75 % '632 unit '6 kali '3 dokumen 4.000 m2 '937 unit '40 % '119.256 orang '23.000 kendaraan 1250 orang '27 m2 '12 unit '6 peserta '1 kali '1.000 orang 8 5.500.000.000 1.800.000.000 '460.000.000 '1.700.000.000 '550.000.000 '400.000.000 '7.422.000.000 '1.500.000.000 '179.905.104 '186.970.000 '110.000.000 '106.000.000 '42.382.000 '66.180.000 '170.140.000 9 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
287 - 1 2 9 Kegiatan 1 2 1 3 Akreditasi PKB Kegiatan Pengelolaan Operasional Tempat Parkir Khusus Kegiatan Pengelolaan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 3 Jumlah Dokumen Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai 4 Kota Madiun Kota madiun Kota Madiun 5 '1 dokumen '13 orang '15 orang 6 73.502.000 710.062.400 544.327.200 7 '1 dokumen '13 orang '15 orang 8 '73.502.000 '500.000.000 '500.000.000 Prioritas IV : Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah 216.890.785.544 Prioritas V : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Kode 1 1 1 0 3 1 0 3 0 1 2 0 Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg 2 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Ketaatan terhadap RTRW Lokasi 4 Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 6 1.700.000.000 '100 % 1.700.000.000 Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja 7 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 8 '100 % 1 Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP) 2 Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang) Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang diperdakan Jumlah surat teguran yang diterbitkan Kota Madiun Kota Madiun '100 % '250 surat 400.000.000 300.000.000 '100 % '250 surat '400.000.000 '300.000.000 3 Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Dokumen Kota Madiun 1 dokumen 1.000.000.000 27.128.906.000 1 dokumen '300.000.000 1 1 0 4 1 0 4 0 1 1 6 Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman 2 Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola Jumlah RTH yang dibangun Kota Madiun '77,67 % 6 lokasi 27.128.906.000 6.257.250.000 '77,67 % 6 lokasi 8.300.000.000 3 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya Jumlah RTH yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Kota Madiun '59 lokasi 10.369.991.000 '59 lokasi 9.785.000.000 6 Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan Umum 7 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum 1 0 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah titik penerangan jalan yang disediakan Jumlah titik penerangan jalan yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Jumlah sarana prasarana pemakaman yang dibangun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 400 Titik '6.181 Titik 7 lokasi 5.107.700.000 2.524.765.000 2.050.000.000 400 Titik '6.181 Titik 7 lokasi 4.000.000.000 1.590.000.000 2.100.000.000 9 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Perangkat Daerah 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 1 0 5 1 1 0 5 2 2 0 4 2 2 0 5 1 1 0 5 0 1 1 0 5 0 2 1 0 4 0 1 2 0 5 0 1 2 1 1 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 8 Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran 2 Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran 1 9 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1 Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 3 Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 4 Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana 5 Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 7 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam 8 Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana BIDANG URUSAN PERTANAHAN 1 5 Program Pelayanan Pertanahan 2 Kegiatan Pelayanan Pertanahan 1 5 BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 3 Jumlah pemakaman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) ProsentaseAng gota Damkar yang bersertifikat Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani Jumlah piket siaga bencana Persentase peserta yang hadir Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana Jumlah peserta yang terlatih Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan Persentase peserta yang hadir Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan Jumlah rekomendasi ijin yang diterbitkan Persentase data dan informasi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun BPBD Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun BPBD Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 288 - 5 '7 lokasi '100 % '80 % '100 % '100 % '730 shift '100 % '1 dokumen '50 orang '1 paket '100 % '100 % '10 lokasi '69,23 % 6 819.200.000 2.607.275.000 1.022.948.000 776.358.000 246.590.000 1.584.327.000 825.000.000 131.700.000 186.350.000 131.764.000 153.560.000 155.953.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 12.435.000.000 710.000.000 7 '7 lokasi '100 % '80 % '100 % '100 % '730 shift '100 % '1 dokumen '50 orang '1 paket '100 % '100 % '10 lokasi '69,23 % 8 560.000.000 1.028.170.000 400.440.000 860.000.000 200.000.000 300.000.000 150.000.000 0 260.000.000 150.000.000 9 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2 2 0 5 2 2 0 5 1 2 0 5 0 1 2 0 5 0 1 2 1 Kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Kegiatan pengendalian lahan 6 Kegiatan Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL 1 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 2 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru 4 Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air 5 Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim 6 Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati 7 Kegiatan 1 7 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2 Kegiatan Pelayanan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup 3 Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 4 Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA) 3 Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia Jumlah lubang biopori yang terpasang Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemaranny a Jumlah kendaraan yang diuji gas emisi Jumlah pemilik usaha / kegiatan sebagai peserta sosialisasi Jumlah kampung iklim yang terbentuk Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah yang mendapat kejuaraan Persentase pelaku usaha/kegiata n yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah perusahaan yang taat (Proper) Jumlah sekolah Adiwiyata 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun
289 - 5 '4 dokumen 675 unit '5 perusahaan '48 % '68 perusahaan '950 kendaraan '75 orang 3 kampung 1 dokumen 6 juara '52,9 % '10 kasus/ pengaduan '3 perusahaan '3 sekolah 6 375.000.000 250.000.000 85.000.000 1.970.000.000 600.000.000 250.000.000 135.000.000 400.000.000 285.000.000 300.000.000 1.675.000.000 35.000.000 45.000.000 250.000.000 7 '4 dokumen 675 unit '5 perusahaan '48 % '68 perusahaan '950 kendaraan '75 orang 3 kampung 1 dokumen 6 juara '52,9 % '10 kasus/ pengaduan '3 perusahaan '3 sekolah 8 276.000.000 111.000.000 110.000.000 275.000.000 165.000.000 60.000.000 75.000.000 135.000.000 125.000.000 35.000.000 86.000.000 335.000.000 9 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
290 - 1 2 5 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI) 3 Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup 4 Kota Madiun 5 '36 kelompok 7 Kegiatan Pembinaan Perusahaan yang Mempunyai Izin Lingkungan 8 Kegiatan Edukasi dan Kader lingkungan yang Aktif Jumlah usaha / kegiatan yang taat membuat laporan Jumlah kader lingkungan yang aktif Kota Madiun Kota Madiun '18 kegiatan/ usaha '100 peserta 2 2 0 5 2 0 5 0 1 9 Kegiatan Pembinaan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup 1 0 Kegiatan adopsi regulasi tentang lingkungan hidup 1 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jumlah usaha yang mengurus dokumen rekomendasi izin lingkungan Jumlah adopsi regulasi peningkatan kualitas lingkungan hidup Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan Jumlah ruas jalan yang ditangani Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 500 usaha '2 . '74 % '11 jenis 2 Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah 3 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 4 Kegiatan Peningkatan Kegiatan/ Usaha dalam Pengelolaan Limbah 5 Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Akhir dengan Metode Controlled Landfill Jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah Kegiatan / usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur Jumlah zona pengelolaan sampah akhir Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun '11 ruas jalan '27 kelurahan 10 kegiatan/ usaha '1 zona Jumlah kegiatan / usaha dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah Jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian Adipura Prioritas V : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 6 Kegiatan Kota Madiun 35 kelompok Peningkatan Kerja Sama kegiatan Usaha dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 7 Kegiatan '3 kecamatan Kota Madiun Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura 6 887.000.000 115.000.000 38.000.000 50.000.000 255.000.000 8.080.000.000 1.650.000.000 3.650.000.000 330.000.000 50.000.000 2.300.000.000 50.000.000 50.000.000 43.991.181.000 7 '36 kelompok '18 kegiatan/ usaha '100 peserta 500 usaha '2 . '74 % '11 jenis '11 ruas jalan '27 kelurahan 10 kegiatan/ usaha '1 zona 35 kelompok '3 kecamatan 8 1.004.000.000 163.000.000 43.000.000 81.000.000 97.000.000 1.970.000.000 3.990.000.000 1.085.000.000 52.000.000 2.400.000.000 100.000.000 140.000.000 9 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kode 1 1 1 0 5 1 0 5 0 1 1 1 0 5 1 0 5 0 1 1 1 0 5 1 0 5 0 1 291 - Prioritas VI : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg 2 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Lokasi 4 Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 6 2.116.260.000 Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja 7 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 8 1 5 Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 1 Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal Kota Madiun '100 % '100 % 340.000.000 130.000.000 '100 % '100 % 135.000.000 2 Kegiatan 1 6 Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Prosentase peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan Kota Madiun '100 % '96 % 210.000.000 1.594.530.000 '100 % '96 % 230.000.000 1 Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan Kota Madiun dan Luar Kota Madiun '80 % 300.000.000 '80 % 550.000.000 2 Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah Prosentase Kegiatan Pengamanan Kota Madiun '100 % 250.000.000 '100 % 250.000.000 3 Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1 7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang tertangani Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Prosentase Masyarakat pesilat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan Kator Satpol PP Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun '96 % 1 orang tiap RT '92 % '75 % 1.044.530.000 181.730.000 31.730.000 150.000.000 '96 % 1 orang tiap RT '92 % '75 % 1.302.757.000 715.020.000 150.000.000 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.884.787.622 Perangkat Daerah 9 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
2 2 0 2 2 2 0 6 2 2 0 6 2 2 0 6 1 1 0 6 0 1 2 0 6 0 1 2 0 6 0 1 2 0 6 0 1 2 1 5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu 2 Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan 3 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan PUG 4 Kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat 1 5 BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 Kegiatan Pelayanan Keliling 2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan 1 6 Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil 2 Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) 1 7 Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan 1 Kegiatan Implementasi SIAK dan Penyebaran Informasi 3 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Jumlah Kelurahan yang mengikuti Evaluasi Jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Jumlah peserta pemantapan PUG Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, pencanangan, pembinaan serta pameran Persentase Penerbitan Dokumen Kependuduka n Jumlah Pelayanan Keliling Jumlah penerbitan KK, KTP dan KIA Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil Jumlah penerbitan Akta Lahir, Akta Kematian, Akta- Akta Lainnya Jumlah dokumen Prosentase Penerbitan KTP dan Akte Kelahiran Persentase Uptime Database Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Persentase update data penduduk 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota 292 - 5 13,32 % '8 kelurahan '47 kali '550 orang '27 kelurahan '84 % '50 kali '98 % '94 % '95 % '5.000 Lembar '96 % '99,1 % '77 % 6 1.884.787.622 201.764.080 557.236.720 647.762.120 478.024.702 2.293.084.120 328.148.160 150.508.400 177.639.760 1.506.409.920 544.390.400 130.487.520 831.532.000 458.526.040 357.222.960 7 13,32 % '8 kelurahan '47 kali '550 orang '27 kelurahan '84 % '50 kali '98 % '94 % '95 % '5.000 Lembar '96 % '99,1 % '77 % 8 1.485.000.000 1.760.000.000 705.000.000 1.050.800.000 '275.000.000 '241.695.971 '1.195.268.109 '157.889.899 '831.532.000 '682.000.000 9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2 2 1 0 2 2 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 2 Kegiatan Peningkatan Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 5 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1 Kegiatan Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik Melalui Media Massa 2 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media 3 Kegiatan Produksi Konten Informasi Publik 4 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat 5 Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik 1 6 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1 Kegiatan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK 2 Kegiatan Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda 3 Kegiatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda 4 Kegiatan Layanan Website Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda 5 Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City 6 Kegiatan Penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO) 7 Kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi 3 Jumlah inovasi Persentase sasaran penyebaran informasi publik Jumlah pemberitaan di media massa yang di analisa Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jumlah permohonan informasi yang ditindak lanjuti Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi Jumlah Insfrastruktur TIK yang dikelola Jumlah titik Wifi Gratis bagi Masyarakat Jumlah titik Client Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun Jumlah Komunitas penunjang Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City yang dibina Jumlah Sarana Information Center Jumlah Aplikasi 4 Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 293 - 5 '7 jenis '85 % '1.200 Informasi '12 sub '5 Media '27 kelompok '100 % '45 % '1 paket '1.500 Titik '301 Titik '146 Domain '6 Komunitas '1 unit '9 Aplikasi 6 101.303.080 20.730.850.000 9.182.000.000 4.438.000.000 900.000.000 2.500.000.000 750.000.000 594.000.000 9.949.850.000 2.480.200.000 5.044.650.000 400.000.000 350.000.000 425.000.000 150.000.000 600.000.000 7 '7 jenis '85 % '1.200 Informasi '12 sub '5 Media '27 kelompok '100 % '45 % '1 paket '1.500 Titik '301 Titik '146 Domain '6 Komunitas '1 unit '9 Aplikasi 8 '325.000.000 5.500.000.000 900.000.000 2.500.000.000 750.000.000 600.000.000 500.000.000 4.700.000.000 400.000.000 450.000.000 800.000.000 500.000.000 500.000.000 9 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
2 2 1 0 2 2 1 4 2 2 1 5 2 2 1 8 4 4 0 1 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 7 0 1 4 0 1 0 1 0 4 2 8 Kegiatan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan 1 7 Program Sosialisasi di Bidang Cukai 1 Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang- Undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT) BIDANG URUSAN STATISTIK 1 5 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Data Statistik Daerah BIDANG URUSAN PERSANDIAN 1 5 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 1 Kegiatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi BIDANG URUSAN KEARSIPAN 1 5 Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah 1 Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan BIDANG URUSAN UNSUR STAF 1 5 Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 2 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa 3 Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan 3 Jumlah Layanan 4 Kota Madiun Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai Jumlah Event Kota Madiun Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi Jumlah dokumen statistik Kota Madiun Persentase PD yang mengimpleme ntasikan keamanan Informasi Jumlah PD yang mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI Kota Madiun Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola Jumlah Unit Kearsipan Kota Madiun Jumlah SDM Pengelola Arsip Kota Madiun Persentase Perangkat Daerah yang melaksanaka n pengadaan barang/jasa sesuai regulasi Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang dan jasa Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang di lelang Jumlah dokumen yang disusun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 294 - 5 '2 Layanan '100 % 10 event '80 % '5 dokumen '40 % '34 OPD 500 berkas '5 unit kearsipan '131 orang '100 % '170 orang '160 paket '1 dokumen 6 500.000.000 1.599.000.000 1.599.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 610.000.000 610.000.000 305.000.000 305.000.000 18.532.376.920 864.596.560 221.022.560 353.944.000 222.966.000 7 '2 Layanan '100 % 10 event '80 % '5 dokumen '40 % '34 OPD 500 berkas '5 unit kearsipan '131 orang '100 % '170 orang '160 paket '1 dokumen 8 150.000.000 5.000.000.000 700.000.000 500.000.000 '760.000.000 '725.000.000 '267.437.298 '428.272.240 '269.788.860 9 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
4 4 0 1 4 4 0 1 4 4 0 1 4 4 0 1 1 4 0 1 0 1 0 2 4 0 1 0 1 0 5 4 0 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 2 Konstruksi 4 Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional 1 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Kegiatan Keprotokolan Pemeraintah Kota Madiun 2 Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Sekretariat Daerah 1 7 Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama 1 Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan 2 Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji 3 Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ 2 0 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan 2 Kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintahan 3 Kegiatan Inventarisasi Rupa Bumi 4 Kegiatan Pembinaan Kecamatan 5 Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2 1 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 3 Jumlah dokumen yang disusun Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan jumlah kegiatan Pemerintah Kota Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi jumlah peringatan hari besar islam (phbi) dan kegiatan keagamaan lainnya jumlah calon jamaah haji yang terdaftar jumlah peserta yang menjadi juara tingkat kota Jumlah Dokumen Pertanggungja waban Kepala daerah yang tepat Syarat jumlah dokumen kinerja pemerintahan jumlah peringatan hari jadi pemerintahan Jumlah dokumen Rupa Bumi Jumlah pembinaan kecamatan jumlah kunjungan Jumlah Perjanjian Kerjasama 4 Kota Madiun Kota Madiun bagian prekokesra bagian prekokesra bagian prekokesra kota Madiun kota Madiun Kota Madiun kota Madiun kota Madiun 295 - 5 '1 dokumen '100 % '500 kali '45 kali '100 % '15 kegiatan 170 orang '10 Cabang Lomba '6 dokumen '5 dokumen '2 kali kegiatan '1 dokumen '10 kali kegiatan '6 kali kegiatan 5 kerjasama 6 66.664.000 3.321.054.380 3.198.396.140 122.658.240 8.989.315.000 8.489.315.000 250.000.000 250.000.000 1.816.403.000 200.000.000 90.000.000 50.000.000 645.563.000 830.840.000 445.000.000 7 '1 dokumen '100 % '500 kali '45 kali '100 % '15 kegiatan 170 orang '10 Cabang Lomba '6 dokumen '5 dokumen '2 kali kegiatan '1 dokumen '10 kali kegiatan '6 kali kegiatan 5 kerjasama 8 '80.663.440 '3.198.396.140 '122.658.240 7.719.315.000 290.000.000 0 200.000.000 90.000.000 40.000.000 409.532.000 700.840.000 9 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
4 4 0 1 4 4 0 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 3 4 0 1 0 1 0 6 2 1 Kegiatan Kerjasama Daerah 2 2 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 1 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang- undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang- undangan Daerah 2 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang- undangan 3 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang- undangan 2 3 Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2 Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 3 Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kinerja 4 Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 5 Kegiatan Standarisasi Penataan Jabatan 3 Jumlah MoU Persentase Produk Hukum yang berkualitas Jumlah raperda/perd a, kompilasi, sosialisasi perda Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian sengketa hukum Jumlah publikasi produk hukum daerah Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100) Jumlah Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80% sesuai Target Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya BB (>70-80) Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Aktif Jumlah Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangann ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah Perangkat Daerah yang penataan jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 296 - 5 '5 dokumen '100 % '3 jenis '3 jenis '3 jenis '82 % '8 OPD '29 OPD 13 KBK '29 OPD '29 OPD 6 445.000.000 1.228.496.980 419.360.080 633.286.200 175.850.700 927.550.000 70.000.000 235.000.000 208.150.000 159.400.000 255.000.000 7 '5 dokumen '100 % '3 jenis '3 jenis '3 jenis '82 % '8 OPD '29 OPD 13 KBK '29 OPD '29 OPD 8 402.425.000 '338.831.169 '542.437.511 '212.781.984 '92.000.000 '240.000.000 '217.000.000 '150.000.000 '260.000.000 9 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
4 4 0 1 4 4 0 1 4 4 0 2 1 4 0 1 0 1 0 6 4 0 1 0 1 0 4 4 0 2 0 1 2 2 4 Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik 1 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik 2 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan 2 6 Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 1 Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD Program Layanan 1 5 Perundang- Undangan, Dokumentasi dan Rapat 1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2 Kegiatan Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan 3 Kegiatan Rapat- Rapat Paripurna dan Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat 4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 5 Kegiatan Reses 6 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 3 Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Jumlah Unit Pelayanan Publik yang kinerja pelayanan publiknya bernilai B Nilai evaluasi administrasi ketatalaksana an Persentase OPD yang melaksanaka n kegiatan sesuai jadwal Jumlah dokumen / laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang- Undangan, Dokumentasi dan Rapat jumlah dokumen materi raperda DPRD yang disiapkan dalam pembahasan jumlah Dokumen notulensi hasil rapat ALat Kelengkapan dewan yang disusun Jumlah Dokumen Notulensi hasil rapat- rapat paripurna Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah dokumen laporan hasil reses anggota DPRD yang disusun Jumlah Dokumen kunjungan kerja dan hasil kunjungan kerja yang disiapkan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun kota madiun kota madiun 297 - 5 2,7 . '5 unit '66,5 . 100% '12 dokumen 81 % '10 dokumen '45 dokumen '20 dokumen '150 orang '3 dokumen '45 dokumen 6 799.058.000 692.194.000 106.864.000 140.903.000 140.903.000 20.258.589.060 20.258.589.060 4.276.241.500 3.897.456.260 581.095.900 3.266.085.900 864.420.000 5.519.469.700 7 2,7 . '5 unit '66,5 . 100% '12 dokumen 81 % '10 dokumen '45 dokumen '20 dokumen '150 orang '3 dokumen '45 dokumen 8 '794.694.000 '84.864.000 '170.492.630 0 0 0 0 0 0 9 Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
4 4 0 3 4 4 0 3 4 4 0 3 4 4 0 4 1 4 0 3 0 1 4 0 3 0 1 4 0 3 0 1 4 0 4 0 1 2 7 Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD 1 5 BIDANG URUSAN PENGAWAS PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAERAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2 Kegiatan Evaluasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah 3 Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan 4 Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan 6 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7 Kegiatan Pengendalian Gratifikasi 8 Kegiatan 1 6 Optimalisasi Saber Pungli Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan 1 9 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan 1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sisdur Pengawasan BIDANG URUSAN PERENCANAAN 1 5 Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum 3 jumlah informasi kegiatan DPRD yang disusun dan dipublikasika n Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3 Jumlah dokumen hasil audit Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP nya Jumlah dokumen hasil reviu Jumlah peserta pembinaan Jumlah dokumen evaluasi Jumlah laporan Pengandalian Gratifikasi Jumlah Laporan Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat Jumlah aparatur pengawas yang bersertifikat Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi Jumlah dokumen kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang disusun Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaann ya sesuai Ketentuan Tersusunnya dokumen perencanaan pemrintah Kota Madiun 4 kota madiun INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN Bappeda Kota Madiun 298 - 5 '50 acara '30 % 18 dokumen 34 laporan 8 dokumen '150 orang 4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen '100 % '25 orang '100 % '2 dokumen '100 % '4 dokumen 6 1.853.819.800 2.510.176.000 2.281.151.000 290.169.000 45.200.000 486.582.000 36.134.000 471.692.000 271.514.000 679.860.000 222.425.000 222.425.000 6.600.000 6.600.000 2.675.074.000 1.446.000.000 1.000.750.000 7 '50 acara '30 % 18 dokumen 34 laporan 8 dokumen '150 orang 4 dokumen 4 dokumen 1 dokumen '100 % '25 orang '100 % '2 dokumen '100 % '4 dokumen 8 0 548.000.000 53.600.000 125.000.000 45.000.000 385.000.000 324.500.000 730.000.000 630.000.000 27.500.000 '1.150.000.000 9 Sekretariat DPRD Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 0 5 1 4 0 4 0 1 4 0 4 0 1 4 0 5 0 1 2 2 Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 3 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 6 Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1 Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi 2 Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya 1 7 Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota 1 Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2 Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan BIDANG URUSAN KEUANGAN 1 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah 3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 3 Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Tersedianya perangkat lunak yang diakses perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai kebutuhan Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya Tersusunya dokumen tentang data / informasi perencanaan pembangunan ekonomi Tersusunnya dokumen tentang data / informasi perencanaan pembangunan sosial budaya Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi tata ruang dan lingkungan hidup Tersusunnya dokumen sub bidang sarana prasarana perkotaan Penyampaian Laporan Pertanggungja waban APBD Tepat Waktu Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah Jumlah Produk Hukum Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun BPKAD BPKAD BPKAD 299 - 5 '6 dokumen '1 Aplikasi '100 % '100 % '2 dokumen '100 % '1 dokumen '4 dokumen tepat waktu '3 dokumen '2 produk hukum '2 buku 6 320.250.000 125.000.000 693.074.000 242.074.000 451.000.000 536.000.000 120.000.000 416.000.000 8.885.756.000 1.267.329.000 100.000.000 280.000.000 40.000.000 7 '6 dokumen '1 Aplikasi '100 % '100 % '2 dokumen '100 % '1 dokumen '4 dokumen tepat waktu '3 dokumen '2 produk hukum '2 buku 8 '140.000.000 '100.000.000 '155.036.800 '143.412.000 '124.300.000 '124.220.000 120.000.000 300.000.000 50.000.000 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 4 0 5 4 4 0 5 4 4 0 5 4 4 0 5 1 4 0 5 0 1 4 0 5 0 1 4 0 5 0 1 4 0 5 0 2 2 4 Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 6 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD 3 Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus 4 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah 1 7 Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah 1 Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 1 Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah Kota Madiun 2 Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal 3 Kegiatan Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 9 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah 1 Kegiatan Pemutakiran Basis Data Obyek Pajak Daerah 3 Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian 3 Jumlah peserta bimtek Jumlah pendampinga n dengan OPD Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran Jumlah produk hukum Jumlah dokumen standar biaya/ ASB Jumlah perbaikan/pe nambahan fitur aplikasi Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu Jumlah dokumen pengeluaran kas Jumlah dokumen administrasi gaji/kasda Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD Jumlah aset daerah yang diasuransikan Jumlah laporan hasil rekonsiliasi Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Jumlah dokumen barang milik daerah Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Basis Data Yang Update Jumlah Penerbitan SPPT PBB 4 BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD Kota Madiun Kota Madiun 300 - 5 '500 orang 20 kali tepat waktu '2 dokumen 2 produk hukum '2 dokumen '5 fitur '100 % '3 dokumen '55 dokumen gaji/ kasda 4.528.005. 499 (Rp) '2 jenis '18 buku '6 tanah/ bangunan '5 dokumen '100 % '150 WP '55.000 SPPT 6 228.129.000 619.200.000 1.142.592.000 68.529.000 454.414.000 304.650.000 314.999.000 250.000.000 120.000.000 130.000.000 5.244.980.000 3.000.000.000 50.000.000 1.944.980.000 250.000.000 243.750.000 36.200.000 46.800.000 7 '500 orang 20 kali tepat waktu '2 dokumen 2 produk hukum '2 dokumen '5 fitur '100 % '3 dokumen '55 dokumen gaji/ kasda 4.528.005.4 99 (Rp) '2 jenis '18 buku '6 tanah/ bangunan '5 dokumen '100 % '150 WP '55.000 SPPT 8 235.000.000 546.100.000 60.000.000 0 157.000.000 186.000.000 104.000.000 112.244.000 3.500.000.000 60.000.000 838.780.000 300.000.000 '58.250.000 '54.675.000 9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
4 4 0 5 4 4 0 6 4 4 0 6 4 4 0 6 1 4 0 5 0 2 4 0 6 0 1 4 0 6 0 1 4 0 6 0 1 2 SPPT 5 Kegiatan Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB 7 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 2 0 Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah 1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB 4 Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan 5 Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut 6 Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah 7 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Piutang Pajak Non PBB BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 5 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian 1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2 Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK 3 Kegiatan Administrasi Calon ASN 1 6 Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS 1 Kegiatan 1 8 Administrasi Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS Program Penataan Aparatur 1 Kegiatan Penempatan PNS 3 dan DHKP jumlah wajib pajak yang dibeikan konsultasi dan pendampinga n Jumlah aplikasi yang dikembangka n Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB Jumlah Dokumen Kebijakan Intensifikasi Pajak Daerah Peningkatan Capaian Penerimaan Pajak Daerah Peningkatan Kepatuhan WP terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan Petugas Pungut PBB Dokumen hasil Monev Piutang Pajak Non PBB Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP Prosentase Terselesaikan nya Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Dipudate Jumlah CPNS Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP Jumlah SK yang diterbitkan Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM Jumlah Penempatan PNS 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 301 - 5 2.500 WP '1 Aplikasi '1,5 % '207 WP 1 dokumen '450 petugas pungut '1 dokumen '1 dokumen '100 % '93 % '3.451 dokumen '300 PNS '100 % '2.142 dokumen '100 % '209 PNS 6 10.750.000 150.000.000 737.105.000 60.000.000 550.000.000 82.105.000 34.200.000 10.800.000 7.660.187.044 462.762.200 9.500.000 357.787.200 95.475.000 107.880.000 107.880.000 317.978.080 317.978.080 7 2.500 WP '1 Aplikasi '1,5 % '207 WP 1 dokumen '450 petugas pungut '1 dokumen '1 dokumen '100 % '93 % '3.451 dokumen '300 PNS '100 % '2.142 dokumen '100 % '209 PNS 8 '21.500.000 '300.000.000 '336.535.000 '634.360.000 '142.690.000 '34.800.000 '16.380.000 '60.000.000 '357.787.200 '95.745.000 '110.000.000 '315.000.000 9 Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah
4 4 0 6 4 4 0 6 4 4 0 6 4 4 0 7 4 4 0 8 1 4 0 6 0 1 4 0 6 0 1 4 0 6 0 1 4 0 4 0 1 4 0 8 0 1 2 1 9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Kegiatan Diklat teknis dan Fungsional 2 Kegiatan Diklat Kepemimpinan 3 Kegiatan Pembekalan CPNS 4 Kegiatan Latihan Dasar CPNS 5 Kegiatan Bimtek/Sosialisasi /Workshop 6 Kegiatan 2 0 Assesment Pegawai Program Pembinaan Aparatur 1 Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Masalah Kepegawaian 2 1 Program Pengembangan Aparatur 2 Kegiatan Pengadaan ASN BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 5 Program Pengembangan Kajian dan Penelitian 1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum 2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program 1 5 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi 2 Kegiatan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama 3 Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan 3 Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur Jumlah Peserta Jumlah Peserta Jumlah Peserta Jumlah Peserta Jumlah Peserta Jumlah Peserta Persentase Kedisiplinan ASN jumlah pembinaan Persentase Pengembanga n ASN Jumlah peserta Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan Tersedianya dokumen kajian dan laporan pembangunan Tersedianya dokumen kajian dan data SIPD Cakupan Hubungan Sosial Jumlah peserta penguatan Jumlah peserta pembinaan Jumlah peserta pembinaan dan penguatan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Luar Kota Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Bappeda Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 302 - 5 '100 % '100 peserta '54 PNS '200 PNS 163 ASN '100 peserta '60 PNS '100 % 40 PNS '100 % 4000 peserta '100 % '2 dokumen '2 dokumen 2,7 % 1250 orang '200 orang '150 orang 6 5.702.240.204 1.441.015.204 1.450.000.000 74.575.000 2.278.800.000 119.600.000 338.250.000 60.000.000 60.000.000 1.009.326.560 1.009.326.560 868.420.600 868.420.600 489.570.600 378.850.000 4.613.085.961 1.090.381.891 359.632.167 353.830.304 222.557.201 7 '100 % '100 peserta '54 PNS '200 PNS 163 ASN '100 peserta '60 PNS '100 % 40 PNS '100 % 4000 peserta '100 % '2 dokumen '2 dokumen 2,7 % 1250 orang '200 orang '150 orang 8 '1.500.000.000 '1.450.818.000 '74.575.000 '2.793.450.000 '119.600.000 '338.250.000 '9.500.000 '900.000.000 '425.000.000 '375.000.000 550.000.000 200.000.000 87.794.213 9 Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4 4 0 8 4 4 0 8 4 4 0 9 1 4 0 8 0 1 4 0 8 0 1 4 0 9 0 1 2 4 Kegiatan Pembinaan Penganut Kepercayaan dan Nilai Luhur Budaya Bangsa 1 6 Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial 1 Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi nilai- nilai Pancasila serta Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM 2 Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial 3 Kegiatan 1 8 Pemantapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi 1 Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Fasilitasi Orkemas 2 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi 4 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol BIDANG URUSAN KECAMATAN 1 5 Program Penyelenggaraan Kelurahan 1 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor 2 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo 3 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul 3 Jumlah peserta pembinaan Konflik Horizontal di dalam Masyarakat Jumlah peserta sosialisasi, lomba pidato dan cerdas cermat Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta Rakor Persentase Orkemas JUmlah peserta pembinaan Jumlah peserta pembinaan Jumlah peserta pengelolaan keuangan parpol Persentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Madiun Lor sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul sesuai ketentuan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kelurahan Madiun Lor Kelurahan Manguharjo Kelurahan Nambangan Kidul 303 - 5 '475 orang '0 konflik 1.020 orang 200 orang 780 orang '73 % 100 orang 100 orang 22 orang '100 % '100 % '100 % '100 % 6 154.362.219 2.342.817.070 319.318.052 1.323.495.168 700.003.850 1.179.887.000 222.985.000 231.840.000 725.062.000 25.781.936.496 15.009.182.100 606.063.200 634.835.390 673.326.140 7 '475 orang '0 konflik 1.020 orang 200 orang 780 orang '73 % 100 orang 100 orang 22 orang '100 % '100 % '100 % '100 % 8 186.778.285 380.000.000 200.000.000 900.000.000 106.500.000 341.026.400 30.000.000 '626.308.800 '634.835.390 '674.881.340 9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo
1 2 4 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor 5 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong 6 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan 7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan 8 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten 9 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo 1 0 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo 1 1 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro 1 2 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango 1 3 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro- Oro Ombo 1 4 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen 3 Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Pangonganga n sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Kanigoro sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro - oro Ombo Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Klegen sesuai ketentuan 4 Kelurahan Nambangan lor Kelurahan Ngegong Kelurahan Pangonganga n Kelurahan Patihan Kelurahan Sogaten Kelurahan Winongo Kelurahan Kartoharjo Kelurahan Kanigoro Kelurahan Pilangbango Kelurahan Oro - oro Ombo Kelurahan Klegen 304 - 5 '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % 6 751.035.280 496.325.440 515.309.650 523.046.940 564.459.440 638.319.280 543.174.800 630.448.690 530.965.340 581.024.800 626.494.510 7 '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % 8 '751.035.280 '496.325.440 '565.546.000 '526.000.000 '598.689.440 '669.985.980 700.000.000 643.057.700 568.592.600 651.432.160 800.000.000 9 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo
1 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman 3 Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomandasi di Kelurahan Sukosari Presentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Kelun sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Mojorejo Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Pandean Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Banjarejo Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Kuncen Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Kejuron Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Josenan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Demangan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Taman 4 Kelurahan Sukosari Kelurahan Tawangrejo Kelurahan kelun Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Mojorejo Kelurahan Pandean Kelurahan Banjarejo Kelurahan Kuncen Kelurahan Manisrejo Kelurahan Kejuron Kelurahan Josenan Kelurahan Demangan Kelurahan Taman 305 - 5 '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % 6 473.620.520 504.396.520 529.547.240 604.124.540 569.186.640 544.209.680 482.411.040 352.108.420 611.275.560 530.256.040 463.824.560 468.208.400 561.184.040 7 '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % 8 526.611.822 100 561.354.185 837.239.260 589.786.640 564.209.608 502.376.700 381.470.580 650.435.360 560.856.040 483.824.560 498.208.400 610.707.000 9 Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman
4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 1 4 0 9 0 1 4 0 9 0 1 4 0 9 0 1 2 1 6 Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum 1 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan 1 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan 1 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan 1 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan 1 8 Program Dana Kelurahan 1 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor 3 Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjut i Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjut i prosentase hasil koordinasi yang ditindaklanjut i Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjut i Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD prosentase usulan musrenbang kecamatan manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota Prosentase usulan Musrenbang Kecamatan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang kota Prosentase usulan musrenbang kecamatan taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota Indek perkembanga n kelurahan Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi 4 Kecamatan Manguharjo kecamatan kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan dan 9 kelurahan Kelurahan Madiun Lor 306 - 5 '100 % '100 % '100 % '100 % 12 % '11 % '10 % '10 % '0,81 % '4 unit 6 545.296.310 242.007.414 178.887.600 124.401.296 750.989.086 294.274.240 250.000.000 206.714.846 9.476.469.000 150.000.000 7 '100 % '100 % '100 % '100 % 12 % '11 % '10 % '10 % '0,81 % '4 unit 8 '334.500.000 500.000.000 170.910.440 '294.274.240 357.000.000 275.871.840 '150.000.000 9 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo
1 2 2 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo 3 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul 4 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor 5 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong 6 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan 7 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan 8 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten 9 Kegiatan 1 0 1 1 1 2 1 3 Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartoharjo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klegen Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukosari Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi Jumlsh sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi 4 Kelurahan Manguharjo Kelurahan Nambangan Kidul Kelurahan nambangan Lor Kelurahan Ngegong Kelurahan Pangonganga n Kelurahan Patihan Kelurahan Sogaten Kelurahan Winongo Kelurahan Kartoharjo Kelurahan Klegen Kelurahan tawangrejo 307 - 5 '4 unit '4 unit '4 unit '4 unit '4 unit '4 jenis '4 unit '4 unit '2 paket '2 paket '2 paket '2 paket 6 250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 110.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 211.200.000 211.200.000 211.200.000 209.200.000 7 '4 unit '4 unit '4 unit '4 unit '4 unit '4 jenis '4 unit '4 unit '2 paket '2 paket '2 paket '2 paket 8 '250.000.000 '250.000.000 '250.000.000 '150.000.000 '110.000.000 '150.000.000 '250.000.000 '250.000.000 215.424.000 215.424.000 211.200.000 215.424.000 9 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo
1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 Tawangrejo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejomulyo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-oro Ombo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilangbango Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelun Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuncen Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan 3 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terpenuhi Jumlah terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpenuhi Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi 4
Kelurahan Kanigoro Kelurahan Oro - oro Ombo Kelurahan Pilangbango Kelurahan Kelun Kelurahan Taman Kelurahan Kuncen Kelurahan Kejuron Kelurahan Josenan Kelurahan Manisrejo Kelurahan Demangan 308 - 5 '2 paket '2 paket '2 paket '2 paket '2 paket '2 unit '2 unit '2 unit '2 unit '2 unit '2 unit 6 211.200.000 209.200.000 211.200.000 211.120.000 211.200.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 7 '2 paket '2 paket '2 paket '2 paket '2 paket '2 unit '2 unit '2 unit '2 unit '2 unit '2 unit 8 211.200.000 215.424.000 215.424.000 215.424.000 215.424.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 9 Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman
1 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 2 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manguharjo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Kidul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Lor Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngegong Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangongangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sogaten Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Madiun Lor 3 Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n 4 Kelurahan Mojorejo Kelurahan Pandean Kelurahan Banjarejo Kelurahan Manguharjo Kelurahan Nambangan Kidul Kelurahan Nambangan Lor Kelurahan Ngegong Kelurahan Pangonganga n Kelurahan Patihan Kelurahan Sogaten Kelurahan Madiun Lor 309 - 5 '2 unit '2 unit '2 unit '40 % '40 % '45 % '30 % '30 % '35 % '30 % '35 % 6 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 240.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 7 '2 unit '2 unit '2 unit '40 % '40 % '45 % '30 % '30 % '35 % '30 % '35 % 8 100.000.000 100.000.000 100.000.000 '90.300.000 '100.000.000 '100.000.000 '200.000.000 '240.000.000 '200.000.000 '100.000.000 '200.000.000 9 Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo
1 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 4 4 5 4 6 4 7 2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klegen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukosari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Ombo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilangbango Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelun Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman 3 Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n 4 Kelurahan Winongo Kelurahan Kartoharjo Kelurahan Klegen Kelurahan Sukosari Kelurahan Tawangrejo Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Kanigoro Kelurahan Oro - oro Ombo Kelurahan Pilangbango Kelurahan Kelun Kelurahan Taman 310 - 5 '40 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % 6 100.000.000 138.800.000 138.800.000 138.800.000 140.800.000 138.800.000 140.800.000 138.800.000 138.880.000 138.800.000 252.941.000 7 '40 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % 8 '100.000.000 143.616.000 143.616.000 143.616.000 143.616.000 143.616.000 143.616.000 143.616.000 143.616.000 143.616.000 252.941.000 9 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman
311 - 1 2 3 4 5 6 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuncen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejuron Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Josenan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojorejo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandean Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarejo Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaa n Kelurahan Kuncen Kelurahan Kejuron Kelurahan Josenan Kelurahan Manisrejo Kelurahan Demangan Kelurahan Mojorejo Kelurahan Pandean Kelurahan Banjarejo '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % '10 % 252.941.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 Prioritas VI : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan 120.390.583.823 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Rutin Kode 1 0 0 1 0 1 0 1 1 Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg 2 URUSAN RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Persentase terlaksananya administrasi perkantoran Lokasi 4 Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja 5 '100 % Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 6 558.116.319.634 515.566.550.462 7 8 '10 % 252.941.000 '10 % 252.941.000 '10 % 252.941.000 '10 % 252.941.000 '10 % 252.941.000 '10 % 252.941.000 '10 % 252.941.000 '10 % 252.941.000 Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja 7 Kebutuhan dana/ Pagu indikatif 8 '100 % 9 Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Perangkat Daerah 9
1 2 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 jumlah lembaga jumlah kali Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Honorarium non PNS yang disediakan Jenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( ATK, Alat Listrik, Perangko,Mate rai, Surat Kabar, Foto copi dll ) Jumlah koordinasi dan konsultansi keluar daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perjalanan dinas Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun RSUD Kota Madiun Dinas PUTR Kota Madiun Dinas PUTR Kota Madiun Kota Madiun Seluruh Indonesia Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Luar Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun kota madiun Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun 312 - 5 '1 OPD 105 kali '100 % '100 % 39 orang '10 jenis 650 kali '75 jenis '50 kali '7 jenis '30 kali kegiatan '11 unit '20 kali '100 paket '132 kali 1 paket '1 kegiatan '9 jenis 6 192.840.430.958 276.705.300 33.393.592.918 420.000.000 22.119.231.956 9.966.460.422 300.000.000 6.522.856.000 183.880.000 8.670.837.000 250.000.000 1.814.750.000 80.000.000 5.598.731.908 250.000.000 3.706.503.500 262.000.000 13.760.000.000 7 '1 OPD 105 kali '100 % '100 % 39 orang '10 jenis 650 kali '75 jenis '50 kali '7 jenis '30 kali kegiatan '11 unit '20 kali '100 paket '132 kali 1 paket '1 kegiatan '9 jenis 8 218.644.062.866 9 Dinas Pendidikan 553.410.600 Dinas Pendidikan 4.701.489.000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 823.406.000 21.311.455.956 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Rumah Sakit Umum Daerah '10.250.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang '275.000.000 5.950.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 234.032.000 9.825.113.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja 279.500.000 Satuan Polisi Pamong Praja 1.920.000.000 Badan Penanggulang an Bencana Daerah 140.000.000 7.482.979.000 670.000.000 Badan Penanggulang an Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.707.503.500 Dinas Tenaga Kerja 0 Dinas Tenaga Kerja 14.873.456.520 Dinas Lingkungan Hidup
1 2 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar 3 Jumlah perjalanan dinas Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perjalanan dinas selama setahun Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jenis barang dan jasa operasional kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Bahan Penunjang Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah pengadaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran Jumlah petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah / laporan yang disusun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi ke 4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Jawa, Luar Jawa DISBUDPAR PORA DISBUDPAR PORA Kota Madiun Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun 313 - 5 '32 kali '24 jenis '60 kali '15 jenis '60 kali '12 Bulan 187 kali '14 jenis 125 kali 1 paket 50 kali '1 paket '90 kali '20 unit '120 Laporan '8 jenis '80 kali 6 200.000.000 6.174.199.968 122.356.000 9.399.137.791 230.000.000 6.132.736.000 367.000.000 5.124.704.000 400.000.000 5.309.113.000 299.700.000 3.365.195.927 160.000.000 5.021.168.720 264.550.000 9.981.925.000 476.000.000 7 '32 kali '24 jenis '60 kali '15 jenis '60 kali '12 Bulan 187 kali '14 jenis 125 kali 1 paket 50 kali '1 paket '90 kali '20 unit '120 Laporan '8 jenis '80 kali 8 206.000.000 '8.214.851.307 '484.000.000 '9.750.000.000 '300.000.000 8.900.000.000 800.000.000 6.500.000.000 550.000.000 6.000.000.000 600.000.000 '4.000.000.000 '235.000.000 5.686.737.000 450.000.000 9.700.000.000 500.000.000 9 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan
1 2 Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 luar daerah Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kelaur Daerah Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa kantor Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perjalanan dinas keluar daerah Penyediaan Bahan Penunjang Perjalanan Dinas Keluar Daerah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah perjalanan dinas Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 4 Kota Madiun Kota Madiun INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN BAPPEDA Kota Madiun BAPPEDA Kota Madiun BPKAD BPKAD Kota Madiun Kota Madiun BKD BKD Kota Madiun Kota Madiun kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo 314 - 5 '100 % '100 % 18 jenis '65 kali '12 Bulan '12 Bulan '7 jenis '103 kali '8 jenis '38 kali '15 jenis '150 kali '10 jenis '50 kali '9 jenis '16 kali '9 jenis '35 kali 21 jenis 6 18.155.118.000 3.395.846.000 6.277.103.000 491.980.000 6.795.926.500 401.000.000 50.751.835.046 400.000.000 9.156.406.000 88.465.000 5.000.000.000 700.000.000 3.451.428.339 120.000.000 9.987.481.680 138.900.000 10.107.008.033 97.793.000 10.587.724.886 7 '100 % '100 % 18 jenis '65 kali '12 Bulan '12 Bulan '7 jenis '103 kali '8 jenis '38 kali '15 jenis '150 kali '10 jenis '50 kali '9 jenis '16 kali '9 jenis '35 kali 21 jenis 8 0 0 6.235.833.000 645.000.000 '7.200.000.000 '800.000.000 17.776.750.000 420.000.000 '9.147.294.000 '93.465.000 '5.100.000.000 '775.000.000 4.137.607.563 252.000.000 11.193.638.700 196.231.680 10.705.229.587 99.793.000 '10.476.635.16 6 9 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Inspektorat Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan kartoharjo Kecamatan kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo
1 0 0 1 0 1 0 1 2 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala 3 jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Peralatan Penunjang Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jenis barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Jumlah Gedung jumlah kendaraan jumlah sarpras kantor Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai Persentase terwujudnya kendaraan 4 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Kota Madiun bagian prekokesra bagian prekokesra Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Madiun kota Madiun Jakarta, Surabaya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota 315 - 5 25 kali '13 jenis '45 kali '8 paket '65 kali '1 Tahunan '1 Tahunan '14 jenis 45 kali '13 paket '650 kali '7 jenis '24 kali kegiatan '100 % '1 gedung 125 unit '1 OPD '100 % '100 % 6 143.751.000 681.671.200 291.687.000 830.266.000 180.000.000 1.560.229.780 155.140.000 1.348.281.400 130.000.000 16.727.984.730 3.000.000.000 769.757.500 200.000.000 18.987.729.500 329.000.000 136.100.000 140.800.000 14.126.000 201.098.000 7 25 kali '13 jenis '45 kali '8 paket '65 kali '1 Tahunan '1 Tahunan '14 jenis 45 kali '13 paket '650 kali '7 jenis '24 kali kegiatan '100 % '1 gedung 125 unit '1 OPD '100 % '100 % 8 '171.627.500 '803.748.428 '352.900.000 970.000.000 250.000.000 '1.633.938.684 '187.719.400 '263.476.400 '121.000.000 '16.727.984.73 0 '3.000.000.000 799.157.500 250.000.000 375.000.000 301.000.000 197.000.000 16.950.000 232.290.000 9 Kecamatan Manguharjo Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga
1 2 Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 3 dinas yang layak pakai Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai Jumlah gedung Jumlah Kendaraan dinas Jumlah sarana dan prasarana kantor Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dilakukan pemeliharaan Gedung Kantor yang dipelihara Kendaraan Dinas yang dipelihara Jenis Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dirawat Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara jumlah gedung 4 Madiun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 316 - 5 '100 % 2 gedung 40 kendaraan 12 unit '1 gedung '57 unit 48 jenis '2 gedung '33 unit '6 jenis '1 paket '5 unit '8 unit '2 gedung 25 kendaraan 15 jenis 2 gedung 6 82.405.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 28.000.000 1.760.360.000 472.170.400 30.000.000 500.000.000 30.000.000 50.000.000 157.500.000 15.000.000 200.000.000 181.834.200 75.800.000 35.700.000 7 '100 % 2 gedung 40 kendaraan 12 unit '1 gedung '57 unit 48 jenis '2 gedung '33 unit '6 jenis '1 paket '5 unit '8 unit '2 gedung 25 kendaraan 15 jenis 2 gedung 8 9 Berencana 86.085.000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana '500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang '250.000.000 '500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 30.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.509.444.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 699.603.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 35.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 500.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 35.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 15.000.000 Badan Penanggulang an Bencana Daerah 160.000.000 25.000.000 Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah 100.000.000 159.397.000 67.518.000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36.414.000 Dinas Tenaga Kerja
1 2 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas Jumlah sarana dan prasarana kantor Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara Luas gedung yang di pelihara jumlah kendaraan dinas Jumlah sarana prasarana kantor Jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas Jumlah sarana prasarana kantor jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman 4 kota madiun kota madiun Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 317 - 5 2 unit '1 kegiatan '3 gedung '59 unit '63 unit '1 gedung '27 unit '6 jenis 142 m2 37 unit '73 unit '3 unit '33 unit '60 unit '1 unit 26 unit 6 44.159.000 25.000.000 79.000.000 1.390.000.000 78.000.000 44.750.000 54.138.500 209.562.000 650.000.000 650.000.000 150.000.000 150.000.000 65.000.000 150.000.000 80.000.000 45.000.000 7 2 unit '1 kegiatan '3 gedung '59 unit '63 unit '1 gedung '27 unit '6 jenis 142 m2 37 unit '73 unit '3 unit '33 unit '60 unit '1 unit 26 unit 8 9 45.000.000 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja 94.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 1.896.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 127.000.000 Dinas Lingkungan Hidup '125.000.000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil '99.000.000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil '275.000.000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil '400.000.000 Dinas Perhubungan '650.000.000 Dinas Perhubungan '200.000.000 Dinas Perhubungan 200.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 75.000.000 250.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 90.000.000 55.000.000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
1 2 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan 3 Jenis sarana kantor yang memadai Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia Jumlah Gedung Jumlah Kendaraan Dinas yang diperbaiki Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara Jumlah Gedung Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai Persentase terwujudnya rumah dinas yang layak Jumlah gedung/ kantor yang terpelihara 4 Kota Madiun DISBUDPAR PORA DISBUDPAR PORA DISBUDPAR PORA Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Dinas Perdagangan Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun INSPEKTOR AT KOTA MADIUN 318 - 5 '3 jenis '2 unit 27 unit '130 unit '2 unit 22 unit 78 unit '1 unit 29 unit 75 unit '3 gedung '50 unit '51 unit '100 % '100 % '100 % '100 % '1 paket 6 73.537.000 199.650.000 50.000.000 54.650.000 59.650.000 66.552.000 44.650.000 200.000.000 60.000.000 50.000.000 175.000.000 465.000.000 130.000.000 1.230.702.000 374.642.000 315.150.000 616.821.000 5.000.000 7 '3 jenis '2 unit 27 unit '130 unit '2 unit 22 unit 78 unit '1 unit 29 unit 75 unit '3 gedung '50 unit '51 unit '100 % '100 % '100 % '100 % '1 paket 8 75.000.000 210.000.000 97.000.000 150.000.000 '95.000.000 '75.000.000 '120.000.000 150.000.000 70.000.000 60.000.000 520.000.000 465.000.000 125.000.000 0 0 0 0 5.500.000 9 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Inspektorat
1 2 Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Diklat 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 3 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara Terlaksananya pemeliharaan gedung Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Jumlah gedung/kanto r Jumlah kendaraan dinas Jumlah sarana dan prasarana kantor Perbaikan gedung kantor Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Gedung dan Bangunan Jumlah kendaraan dinas Jenis sarpras kantor Jumlah acara Jumlah gedung/bangu nan yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara 4 INSPEKTOR AT KOTA MADIUN INSPEKTOR AT KOTA MADIUN BAPPEDA Kota Madiun (Mayjend Panjaitan 17, Banjarejo, Taman, Kota Madiun) BAPPEDA Kota Madiun BAPPEDA Kota Madiun BPKAD BPKAD BPKAD Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun BKD BKD BKD BKD Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 319 - 5 '1 unit '5 jenis '1 gedung '34 unit '12 Bulan '1 gedung 30 kendaraan '12 jenis '1 unit '2 unit 7 jenis 2 gedung '20 kendaraan '9 jenis 100 acara '1 gedung '23 unit '7 jenis 6 24.892.000 35.000.000 105.000.000 32.000.000 60.000.000 50.000.000 55.000.000 87.000.000 15.000.000 44.500.000 100.000.000 25.000.000 22.000.000 30.000.000 130.000.000 7.500.000 24.892.000 35.000.000 7 '1 unit '5 jenis '1 gedung '34 unit '12 Bulan '1 gedung 30 kendaraan '12 jenis '1 unit '2 unit 7 jenis 2 gedung '20 kendaraan '9 jenis 100 acara '1 gedung '23 unit '7 jenis 8 25.500.000 36.000.000 '40.000.000 '35.000.000 '60.000.000 50.000.000 55.000.000 64.000.000 '9.315.000 '46.500.000 '132.850.000 '30.000.000 '23.000.000 '30.000.000 '115.000.000 60.000.000 33.000.000 38.500.000 9 Inspektorat Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 2 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana 3 Jumlah gedung/bangu nan yang dipelihara 4 Kecamatan Kartoharjo Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah sarana Prasarana Kantor yang dipelihara Jumlah gedung yang terpelihara Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara Jumlah Gedung Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo jumlah kendaraan dinas Kecamatan Manguharjo Jumlah Sarana dan prasarana Kecamatan Manguharjo Jumlah Gedung yng Representatif Kota Madiun Jumlah Kendaraan Dinas dalam Kondisi Baik JUmlah Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik jumlah gedung bagian Kota Madiun prekokesra jumlah kendaraan dinas bagian prekokesra jumlah sarana dan prasarana bagian prekokesra Jumlah gedung yang dipelihara Kota Madiun Jenis/Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jenis/Jumlah sarana dan prasarana kantor yang Kota Madiun Kota Madiun 320 - 5 '1 gedung '16 unit '3 jenis 1 gedung '16 unit '3 jenis 1 gedung '16 unit '3 jenis '1 unit '6 unit '5 jenis '1 unit 9 unit 27 unit '1 gedung '7 unit '31 unit 6 53.000.000 35.251.000 34.960.000 15.000.000 48.448.000 36.500.000 71.298.000 59.559.200 45.300.000 2.000.000 22.575.000 15.750.000 4.000.000 22.000.000 9.200.000 82.000.000 24.205.600 20.000.000 7 '1 gedung '16 unit '3 jenis 1 gedung '16 unit '3 jenis 1 gedung '16 unit '3 jenis '1 unit '6 unit '5 jenis '1 unit 9 unit 27 unit '1 gedung '7 unit '31 unit 8 2.958.000.000 43.146.000 54.060.000 35.000.000 48.448.000 36.500.000 '71.298.000 '59.559.200 '45.300.000 '3.000.000 '27.315.000 '19.057.000 6.000.000 27.000.000 22.000.000 '99.220.000 '29.288.776 '24.200.000 9 Kecamatan kartoharjo Kecamatan kartoharjo Kecamatan kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
1 0 0 1 0 1 0 1 2 Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 3 Kegiatan 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan 3 4 dipelihara Jumlah gedung Kota Madiun Jumlah kendaraan dinas Kota Madiun Jumlah sarana dan prasaran akantor Kota Madiun jumlah gedung Kota Madiun Jumlah kendaraan dinas Kota Madiun jumlah sarana dan prasarana Kota Madiun jumlah rumah dinas Jumlah gedung Kota Madiun Jumlah kendaraan dinas Kota Madiun Jumlah sarana dan prasarana kantor kota Madiun Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan sarpras Dinas Pendidikan Jumlah sarana dan prasarana kantor Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dibeli Pakaian Dinas beserta kelengkapann ya RSUD Kota Madiun Kota Madiun Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Kota Madiun Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai BPBD Kota Madiun Kota Madiun Jumlah sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota 321 - 5 '1 unit '1 unit '6 jenis '2 gedung '40 unit '5 jenis '4 unit '1 unit '1 unit '3 buah 100% 1 paket 18 jenis '3 jenis 6 jenis 118 orang '1 paket 2 paket 10 unit 6 2.500.000 20.547.600 16.962.000 514.676.500 1.685.065.600 229.600.000 1.669.539.900 7.500.000 20.000.000 12.000.000 21.061.451.516 1.000.000.000 906.710.000 301.000.000 196.000.000 388.000.000 47.400.000 168.100.000 300.000.000 7 '1 unit '1 unit '6 jenis '2 gedung '40 unit '5 jenis '4 unit '1 unit '1 unit '3 buah 100% 1 paket 18 jenis '3 jenis 6 jenis 118 orang '1 paket 2 paket 10 unit 8 '3.025.000 '24.862.596 '20.524.000 '514.676.500 '1.685.065.600 '229.600.000 '1.669.539.900 7.500.000 20.000.000 12.000.000 0 1.245.782.172 1.725.554.500 196.000.000 400.000.000 100.000.000 0 93.000.000 9 Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Dinas Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulang an Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Lingkungan Hidup
1 2 Prasarana Kantor 2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3 Kegiatan Pembangunan Gedung 4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2 Kegiatan Pengadaan 3 kantor yang dibutuhkan Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapann ya Jumlah sarana dan prasarana kantor Jumlah sarana prasarana kantor Jumlah kelengkapan pakaian dinas Jumlah sarana dan prasarana kantor baru Jumlah Paket Jumlah gedung / bangunan yang direhab Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan Persentase penerimaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya Jumlah sarana dan prasarana kantor yg dipenuhi Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipenuhi Pengadaan Sarana dan prasarana kantor Jenis sarpras kantor Jumlah gedung Jumlah Sarana dan prasarana Jumlah gedung Jumlah Sarana dan prasarana jumlah sarana dan prasarana jumlah pakaian dinas 4 Madiun Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Kota Madiun Kota madiun Kota Madiun Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun INSPEKTOR AT KOTA MADIUN Kota Madiun Kota Madiun Mushola BKD dan atap gedung diklat Kecamatan Kartoharjo Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 322 - 5 220 orang 4 jenis '8 jenis 674 buah '1 paket 2 paket '1 unit '100 % '100 % '2 jenis 5 paket 1 jenis '4 jenis '1 gedung/ bangunan 3 paket '1 gedung '1 paket '1 paket '3.800 orang 6 182.000.000 230.000.000 30.000.000 220.000.000 140.971.000 140.000.000 200.000.000 351.927.300 394.047.456 75.000.000 100.000.000 557.520.000 290.000.000 1.225.000.000 158.818.000 991.418.000 50.000.000 1.358.197.680 10.859.342.080 7 220 orang 4 jenis '8 jenis 674 buah '1 paket 2 paket '1 unit '100 % '100 % '2 jenis 5 paket 1 jenis '4 jenis '1 gedung/ bangunan 3 paket '1 gedung '1 paket '1 paket '3.800 orang 8 41.000.000 '847.000.000 '300.000.000 '300.000.000 1.000.000.000 '9.000.000.000 200.000.000 0 0 75.000.000 100.000.000 '339.500.000 0 '0 364.850.000 3.000.000.000 '200.000.000 '1.358.197.680 '7.761.092.080 9 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan kartoharjo Kecamatan kartoharjo Kecamatan Manguharjo Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian
1 0 0 1 0 1 0 1 2 Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4 Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan 4 Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 3 4 dan kelengkapann ya jumlah gedung kota Madiun Persentase dokumen perencanaan/l aporan yang disusun tepat waktu jumlah dokumen Dinas pendidikan Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Jumlah Dokumen Kota Madiun Jumlah dokumen perencanaan/l aporanyang disusun Kota Madiun Dokumen perencanaan/ pelaporan Kota Madiun Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun BPBD Kota Madiun Jumlah dokumen perencanaan/ pelaporan yang disusun tepat waktu Kota Madiun Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kota madiun Jumlah dokumen yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Jumlah dokumen yang disusun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 323 - 5 '1 paket '100 % '9 dokumen '11 dokumen '10 dokumen '10 dokumen '12 dokumen '7 dokumen '9 dokumen '6 dokumen '10 dokumen '8 dokumen 6 200.000.000 2.500.588.156 190.000.000 285.608.000 40.000.000 45.000.000 84.850.000 20.000.000 142.278.000 65.000.000 81.000.000 62.811.360 7 '1 paket '100 % '9 dokumen '11 dokumen '10 dokumen '10 dokumen '12 dokumen '7 dokumen '9 dokumen '6 dokumen '10 dokumen '8 dokumen 8 9 Umum '200.000.000 Sekretariat Daerah Bagian Umum 99.390.040 Dinas Pendidikan 320.000.000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana '45.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 50.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 99.850.000 Satuan Polisi Pamong Praja 20.000.000 Badan Penanggulang an Bencana Daerah 187.455.000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 25.000.000 Dinas Tenaga Kerja 51.000.000 Dinas Lingkungan Hidup '76.000.000 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
1 2 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun Persentase Dokumen perencanaan,e valuasi dan pelaporan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan/l aporan yang disusun tepat waktu Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun DISBUDPAR PORA Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Kota Madiun Kota Madiun INSPEKTOR AT KOTA MADIUN BAPPEDA Kota Madiun BPKAD 324 - 5 6 dokumen '5 dokumen '10 dokumen '6 dokumen '10 dokumen '16 dokumen 6 dokumen '100 % 10 dokumen '12 dokumen '8 dokumen 6 102.089.400 115.000.000 52.905.120 40.000.000 40.000.000 128.700.000 95.000.000 26.031.500 97.353.000 85.000.000 20.000.000 7 6 dokumen '5 dokumen '10 dokumen '6 dokumen '10 dokumen '16 dokumen 6 dokumen '100 % 10 dokumen '12 dokumen '8 dokumen 8 '102.089.400 50.000.000 52.905.120 40.000.000 '55.000.000 145.000.000 95.000.000 0 97.000.000 '100.000.000 25.000.000 9 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1 2 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka 3 Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka 3 Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka 3 Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Penyusunan Dokumen OPD Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen persentase dokumen perencanaan/ laporan yang disusun tepat waktu 4 Kota Madiun BKD Kota Madiun Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Taman Lanjutan Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo bagian prekokesra 325 - 5 '7 dokumen '6 dokumen '12 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 2 dokumen '12 dokumen '1 dokumen '2 dokumen '12 dokumen 1 dokumen '2 dokumen '5 dokumen 6 2.500.000 72.162.576 92.392.640 30.273.600 9.807.120 22.883.280 41.395.968 27.841.536 27.841.536 43.120.800 29.192.400 37.950.120 20.000.000 7 '7 dokumen '6 dokumen '12 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 2 dokumen '12 dokumen '1 dokumen '2 dokumen '12 dokumen 1 dokumen '2 dokumen '5 dokumen 8 '2.500.000 '63.000.000 97.596.560 0 100.032.700 23.340.900 55.425.168 35.536.320 35.536.320 '53.784.000 '37.247.040 '37.247.040 24.000.000 9 Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan kartoharjo Kecamatan kartoharjo Kecamatan kartoharjo Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
1 2 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen yang disusun jumlah dokumen yang disusun RUTIN 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun kota Madiun 326 - 5 '5 dokumen '7 dokumen '8 dokumen 6 dokumen 6 33.252.000 38.923.200 145.008.000 7.417.000 558.116.319.634 7 '5 dokumen '7 dokumen '8 dokumen 6 dokumen 8 '40.234.920 '38.923.000 '145.008.000 15.000.000 9 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
327 - BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan amanat masyarakat untuk berada digarda terdepan memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021dalam mengemudikan pembangunan di Kota Madiun. Indikator kinerja pemerintahan daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (out-come) dan kegiatan (out put) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya kedalam dokumen RKPD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program dan kegiata (outcome dan out put) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan dan dilaksanakan. Berdasarkan awal pencapaian indikator kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi: 1. aspek kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari a. kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; b. kesejahteraan masyarakat; dan c. seni budaya dan olahraga. 2. aspek pelayanan umum, yang terdiri dari a. layanan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar; b. layanan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; c. layanan urusan pilihan; d. layanan penunjang dan pendukung urusan pemerintahan; dan e. layanan rutin.
328 - Rincian lebih lanjut tentang indikator kinerja Pemerintahan Daerah yang harus dapat dicapai dan telah tertuang dalam Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021, dapat disajikan sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah Kota Madiun IKU dan IKK Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) NO 1 1 2 INDIKATOR 2 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah TARGET TAHUN KE-2 2021 3 B BB (73) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Livable City (Indeks Kenyamanan Kota) Laju Pertumbuhan PDRB PDRB Perkapital Angka Kemiskinan Indeks Ketentraman Indeks Gini Indeks Pengetahuan Indeks Kesehatan Indeks Rasa Aman Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prestasi Pemuda dan Olah Raga di tingkat regional dan nasional Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Opini BPK Indeks Kerukunan Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada ICOR Pertumbuhan Sektor Pariwisata Pertumbuhan Sektor Perdagangan Pertumbuhan Sektor Pengolahan Indeks Infrastruktur Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW Indeks Sarana Prasarana Permukiman Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kinerja Ruas Jalan 80,63 81,45 6,02 79,78 4,46 78 0,35 0,77 0,81 79 3,75 83,7 1,04 3,36 (baik) 33 3,1100 84 (baik) WTP 2,89 (tinggi) 29,63% (8 kelurahan) 2,50 8,80 6,01 7,30 96,20 100 88,62 65,44 0,43%
329 - Indikator Kinerja Kunci (IKK) NOMOR 1 ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 I a 1 2 3 4 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Laju Pertumbuhan PDRB PDRB Per Kapita Angka Kemiskinan Indeks Gini 6,02 79,78 4,46 0,35 b Fokus Kesejahteraan Sosial 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,63 I 1 2 3 4 5 Bidang Urusan Sosial Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Persentase Penurunan PMKS 100 100 100 100 100 6 3,5 II Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Rasio KDRT 7 8 91 100 0,02 2 3 Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 100 100 c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II a NOMOR 1 I II 1 I II 330 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 1 2 3 4 5 1 2 Jumlah Prestasi Pemuda Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih Prestasi Pemuda dan Olah Raga ditingkat regional dan nasional Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di Tingkat Provinsi dan Nasional Bidang Urusan Kebudayaan persentase budaya daerah yang dilestarikan Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan 17 18 33 20 190 40 40 ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 1 2 3 Bidang Urusan Pendidikan jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs) jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Indeks Pengetahuan 26.405 45 4.971 4 5 Rata-rata Lama Sekolah 6 Harapan Lama Sekolah 0,77 11,13 14,23 7 8 9 Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi Angka Partisipasi Murni SD/SMP 88 80 100% 10 Angka Partisipasi Kasar PAUD 100% 11 1 2 Jumlah Lembaganon formal yang Terakreditasi Bidang Urusan Kesehatan Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100 lembaga 100 100 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
NOMOR 1 331 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan Persentase warga negara terduga tubercolosis yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodefiviency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Indeks Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Indeks Keluarga Sehat TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 13 14 0,81 81,43 15 16 Status Akreditasi SNARS 0,39 17 18 19 20 21 Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Madiun Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 80,16 76,69 91,13 100 91,13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Rumah Sakit Umum Daerah
NOMOR 1 III 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 332 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN 97 Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi 45 10 51,72 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Jumlah Warga Negara yang memperolah Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indeks Ketentraman 100% 100% 100% 100% 100% 78 Indeks Rasa Aman 79 Persentase Masyarakat yang taat perda dan perwal Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan Prosentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Persentase Penanggulangan Korban Bencana Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan Bencana Persentase Korban Bencana yang tertangani 96 100% 1 orang setiap RT 100 96% 100% 100 100 Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada 100 100 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NOMOR 1 2 I II III IV 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 4 333 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Tidak Terkait Pelayanan Dasar TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 Bidang Urusan Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten 3,75 55 79,25 63 81 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil persentase uptime SIAK 99,93 Persentase Kepemilikan dokumen KK Persentase Kepemilikan Dokumen KTP Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Perkawinan Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan swasta 100 98,30 95 98,60 98,50 98,80 84 94 99,10 83,7 49,12 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan 13,36 Bidang Urusan Pangan Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan 1,04 Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama 0,19 Indeks Ketahanan Pangan 80,4 Skor Pola Pangan Harapan 95,8 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Dinas Tenaga Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Soial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
NOMOR 1 V VI VII VIII IX X 3 I 4 I 334 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 1 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif MKJP 42,75 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika 1 2 Indeks SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik 3,26 (baik) 87,50 3 Nilai Domain Layanan SPBE Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi Persentase sasaran penyebaran informasi public Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai Bidang Urusan Statistik Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi Bidang Urusan Persandian Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi Bidang Urusan Perpustakaan Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan Bidang Urusan Kearsipan Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola 4 5 6 1 1 1 2 1 3,3 45 85 100 80 40 5% 72% 2,29 2 500 berkas Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1 Bidang Urusan Transmigrasi Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi 81 Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan Unsur Staf 1 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah BB (73) 2 Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan 3,1100 Sangat Tinggi 3 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 84 (baik) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
NOMOR 1 II 335 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 4 Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan 76 5 6 7 8 persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi persentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik 100 100 15 100% 9 Nilai IKM Bagian Umum 10 11 12 IKM di Bidang Administrasi dan Keuangan IKM di Bidang Kerumahtanggaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan dan kepegawaian 81,5 81,5 81,5 81,5 13 Pelayanan Dibidang Hukum Persentase Pencapaian Kinerja Pemerintahan Tepat waktu Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan Jumlah Dokuem Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat syarat 17 Jumlah Perjanjian Kerjasama 14 15 16 3 jenis 100 100 6 dokumen 5 kerjasama 18 19 20 21 22 Persentase Produk Hukum yang Berkualitas Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥ 100) Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal 100 2,7 (cukup) 100 82 100 100 23 Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 79 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
NOMOR 1 III IV 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 336 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat Unsur Pengawas Penyelenggraan Pemerintahan Daerah Indeks reformasi birokrasi Level muturitas SPIP Kota Madiun Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Level Kapabilitas APIP 81 B 2,5 92 2 Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3 Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi Fungsi Penunjang Perencanaan Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA, RENJA) Persentase Capaian Kinerja atas Target Indikator Sasaran Strategis Kota Madiun Sinergitas dokumen perencanaan Kota Madiun, Provinsi dan Nasional Penerapan Kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80% 100 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NOMOR 1 V IV V VI 337 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 1 Opini BPK WTP 2 Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangansesuai SAP 100 3 4 5 6 7 8 9 10 Persentase Peningkatan nilai Aset Pemerintah Daerah Persentase Bidang tanah bersertifikat Persentase Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah 7,2 80 36 Tepat Waktu Tepat Waktu 100 4.528.005.499 100 11 1,5 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1 2 3 4 5 6 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kepegawaian Persentase Jabatan yang diisi sesuai kompetensi Persentase Nilai SKP Pegawai yang Bernilai Baik Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai SOP Persentase Penyelesaian SK Terkait Kesejahteraan PNS yang sesuai SOP Persentase Penempatan PNS sesuai SKM Persentase Kedisplinan ASN 89 poin 23,52 100% 100 100 100 100 8 100 9 Persentase Pengembangan ASN 100 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 1 Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat sebagai dasarperencanaan danatau diimplementasikan 100 Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik 1 2 Indeks Kerukunan persentase konflik yang 2,89 (tinggi) 100 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
III NOMOR 1 VII A I II 338 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 3 tertangani Persentase Orkesmas yang berbadan Hukum 45 4 Cakupan Hubungan Sosial Konflik Horizontal di dalam Masyarakat Persentase Orkemas 5 6 2,7 0 konflik 73% 1 Fungsi Penunjang Kecamatan Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada 29,63% (8 kelurahan) 2 3 4 5 6 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD Indeks perkembangan kelurahan 100 33 100 100 12 7 0,81 ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi 1 2 3 4 1 2 3 4 Bidang Urusan Koperasi Usaha Mikro dan Menengah persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri Persentase koperasi aktif Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Bidang Urusan Penanaman Modal Jumlah Nilai Realisasi Investasi Persentase penyelesaian ijin yang diterbitkan tepat waktu ICOR Persentase investor yang merealisasikan investasi Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan 1,3 0,005 98,70 0,42 191 milyar 100% 2,5 19 86% 5 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 3 Kecamatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
NOMOR 1 III IV V VI VII VIII 339 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi Persentase peningkatan Pendapatan pelaku usaha perikanan Bidang Urusan Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan Bidang Urusan Pertanian Nilai Tukar Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan Peningkatan Produktivitas Pertanian Rasio Pendapatan Pelaku Usaha peternakan dengan biaya produksi Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan Bidang Urusan Perdagangan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat Jumlah Omset Pasar Rakyat 1,1 1 375.000 8,80% 28 1,396 7,22 1,208 2 6,01 0,5 0,5 4 5 1 2 3 4 Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Urusan Perindustrian Pertumbuhan Sektor Pengolahan persentase pertumbuhan industry Persentase IKM yang Berstandart Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice) 672.000 juta (Rp) 0 7,30 0,03 17,10 84 Unsur Staf 1 2 3 4 5 jumlah kegiatan pendukung aktivitas ekonomi Jumlah kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal Tingkat Inflasi Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan 4 2 4% 100 100 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Dinas Tenaga Kerja Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
NOMOR 1 B I II III IV 340 - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Fasilitas Wilayah Infrastruktur Livable City (Indeks Kenyamanaan Kota) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Indeks Infrastruktur Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kota yang mantap Persentase Kawasan Bebas Banjir/ genangan Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 81,45 100 90 96,20 100 94,50 94,20 100 100 95 10 90,50 11 12 Ketaatan terhadap RTRW 13 1 2 3 4 5 6 7 1 Persentase terlayaninya air bersih/ minum Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/ kota Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prpgram pemerintah daerah/ kab/ kota Indeks Sarana Prasarana Permukiman Indeks Perumahan Permukiman Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman Persentase Rumah tinggal Layak Huni dan Bersanitasi Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola Bidang Urusan Pertanahan Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan Bidang Urusan Lingkungan Hidup 100% 96 100% 100% 88,62 99,57 77,67 99,35 77,67 100 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
NOMOR 1 V 341 - ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021 3 1 Indeks Kualitas Air (IKA) 77,39 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 85,94 3 4 5 Persentase Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Indek Kualitas Lingkungan Hidup Persentase data dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersedia 98 65,44 69,23 6 7 8 Persentase titik sample kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Bidang Urusan Perhubungan 48 52,90 74 1 Kinerja Ruas Jalan 2 Kepadatan Lalu Lintas 0,43% 46 Persentase Perlengkapan jalan 3 4 Kinerja Angkutan Umum 75% 40% PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan
342 - BAB VII PENUTUP Rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2021, merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Madiun tentang arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Madiun tahun 2021. Tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan dokumen RKPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sementara itu, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat telah dilakukan mulai dari konsultasi publik, pelaksanaan forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti oleh berbagai profesi mulai dari perwakilan organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan dunia usaha, serta masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaksanaan forum Musrenbang dimaksud dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Seluruh masukan/saran, aspirasinya berupa tanggapan serta pertimbangan- pertimbangan yang rill terhadap kebijakan pemerintah daerah, telah menjadi masukan untuk menyempurnakan draft dokumen RKPD ini. Seiring dengan pelaksanaan penyusunan yang dilakukan sesuai tahapannya, maka secara otomatis pendekatan-pendekatan penyusunannya juga telah terpenuhi yakni: pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas - bawah dan bawah - atas (top down dan bottom up). Hal ini menunjukkan, bahwa semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021. Demikian pula dalam penyusunan Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2021 ini senantiasa memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
343- Hal ini dalam upaya untuk menjamin adanya keselarasan, sinergi dan harmonisasi antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan tingkatan pemerintahan. Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2O2l ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam Rancangan dokumen RKPD ini memuat dan mengintegrasikan pula program corporate social responsibili@ (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Madiun dalam rangka mendukung program prioritas Kota Madiun. Dengan telah tersusunnya Rancangan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2O2l ini, maka diharapkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dapat melakukan penyempurnaan dengan mempedomani dan menuangkannya kedalam Rancangan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.
1 - LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN : 34 TAHUN 2020 NOMOR TANGGAL : 27 Juli 2020........ PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 DENGAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI RENSTRA PERANGKAT DAERAH Kode 1 Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg Permen 90 2 Indikator Kinerja 3 Lokasi 4 Rencana Tahun 2021 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana 6 Kegiatan Sesuai Renstra/ usulan renja PD 7 Indikator Kinerja 8 Target Capaian Kinerja 9 Kebutuhan Dana Keterangan 10 11 DINAS PENDIDIKAN X X XX X XX X XX X XX 01 01 2.01 01 2.01 0 2 RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 100% 6 dokumen 190.000.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen yang disusun 9 dokumen 190.000.000 X XX X XX X XX 01 2.02 01 2.02 01 2.03 0 1 Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 100% 100% 186.278.180.958 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah OPD 1 OPD 186.278.180.958
X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 0 3 1 8 2 4 2 8 3 0 3 4 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3 persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan 4 Dinas Pendidikan Luar Daerah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 - 6 14.131.406.200 276.705.300 1.000.000.000 329.000.000 136.100.000 140.800.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov Kegiatan BOP Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 8 Jumlah OPD Jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan Jumlah Lembaga yang sesuai SPM Jumlah Lembaga yang mendapat dana BOS Jumlah mahasiswa berestasi yang menerima bantuan jumlah kali jumlah paket Jumlah OPD Jumlah unit Jumlah OPD 9 1 OPD 94 lembaga 142 lembaga 49 lembaga 400 mahasiswa 105 kali 1 Paket 1 OPD 125 Unit 1 OPD 10 6.562.250.000 95.000.000 198.737.160 1.185.815.040 6.089.604.000 276.705.300 1.000.000.000 329.000.000 136.100.000 140.800.000 11 Hibah Bansos
1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 02 02 2.01 02 2.01 02 2.01 02 2.01 0 8 1 6 2 3 2 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Pengadaan Perlengkapan Sekolah Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 3 Wajib Belajar 9 Tahun terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan Jumlah Lembaga yang direhab Jumlah Laptop Jumlah Lembaga 4 Kota Madiun Kota Madiun Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Madiun 5 100% 100% 20 lembaga 5.450 Laptop 56 lembaga 3 - 6 28.200.000.000 47.121.250.000 15.845.498.417 7 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Sekolah Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo 8 prosentase pemenuhan kebutuhan saras aparatur jumlah paket Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 9 100% 1 Paket 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 10 28.200.000.000 47.121.250.000 398.921.930 174.225.700 158.714.129 439.917.280 235.867.830 427.649.204 188.681.900 404.180.920 152.983.600 118.577.800 11
1 2 3 4 5 4 - 6 7 Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari Kegiatan Penyelengaraan SDN Pilangbango Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul 8 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 9 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 10 203.514.221 236.472.500 325.998.860 133.033.780 434.648.280 245.295.129 201.132.690 219.314.286 442.249.500 361.331.850 168.804.293 200.240.036 187.439.615 713.782.190 368.390.550 404.274.356 215.169.075 11
1 2 3 4 5 5 - 6 7 Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Nambangan Kidul Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo 8 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 9 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 10 171.752.900 367.121.700 163.858.693 311.609.705 182.398.586 165.504.570 392.924.400 171.380.000 289.615.700 237.277.590 448.761.170 139.473.290 216.522.786 359.064.695 408.003.750 483.712.742 11
1 01 1 02 2.01 2 4 2 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 3 Terlaksananya standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan 4 Dinas Pendidikan 5 73 Lembaga 6 - 6 746.342.360 7 Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP 8 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN 9 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 93 Lembaga 10 259.985.858 572.308.056 432.337.400 330.217.250 275.372.900 382.671.300 190.640.340 198.442.583 215.164.400 193.993.800 180.271.850 181.820.100 162.478.800 371.170.640 11
1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02 2.01 2 5 02 2.01 2 8 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 2 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo 3 meningkatnya jumlah prestasi siswa akademik dan non akademik dalam 14 bidang kreatifitas Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 14 bidang kreatifita s bakat minat siswa 73 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 7 - 6 1.016.685.530 797.964.885 288.800.000 52.800.000 66.400.000 296.000.000 121.600.000 287.200.000 85.600.000 228.000.000 84.800.000 7 Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo 8 Jumlah Lembaga yang sesuai SPM Jumlah Siswa yang berestasi Jumlah Siswa yang berestasi Jumlah lembaga yang terakreditasi Jumlah siswa yang memenuhi kualifikasi Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 9 106 lembaga 522 siswa 309 siswa 106 lembaga 94 lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 10 375.171.720 328.815.210 687.870.320 650.465.485 147.499.400 288.800.000 52.800.000 66.400.000 296.000.000 121.600.000 287.200.000 85.600.000 228.000.000 84.800.000 11
1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 2 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul 3 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 8 - 6 51.200.000 92.800.000 136.000.000 143.200.000 33.600.000 184.000.000 133.600.000 86.400.000 141.600.000 272.000.000 248.000.000 114.400.000 105.600.000 122.400.000 419.200.000 293.600.000 362.400.000 124.800.000 7 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul 8 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 9 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 10 51.200.000 92.800.000 136.000.000 143.200.000 33.600.000 184.000.000 133.600.000 86.400.000 141.600.000 272.000.000 248.000.000 114.400.000 105.600.000 122.400.000 419.200.000 293.600.000 362.400.000 124.800.000 11
1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 2 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo 3 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 9 - 6 164.200.000 247.200.000 122.400.000 277.600.000 54.400.000 197.800.000 288.800.000 77.600.000 256.800.000 145.600.000 364.800.000 64.000.000 82.400.000 288.000.000 264.000.000 374.400.000 109.600.000 436.000.000 283.200.000 251.200.000 145.600.000 194.400.000 7 Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo 8 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 9 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 10 164.200.000 247.200.000 122.400.000 277.600.000 54.400.000 197.800.000 288.800.000 77.600.000 256.800.000 145.600.000 364.800.000 64.000.000 82.400.000 288.000.000 264.000.000 374.400.000 109.600.000 436.000.000 283.200.000 251.200.000 145.600.000 194.400.000 11
1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.01 X X 02 2.02 02 2.02 1 3 02 2.02 2 7 02 2.02 3 6 2 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DAK) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 3 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga yang direhab terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan Jumlah Lembaga yang direhab Jumlah Kain Jumlah Lembaga 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Madiun 5 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 11 Lembaga 100% 6 lembaga 5.960 Kain seragam 14 lembaga 10 - 6 130.400.000 138.400.000 149.600.000 145.600.000 86.400.000 50.400.000 68.800.000 11.800.000.000 3.384.371.000 11.075.452.311 7 Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Sekolah Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9 8 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga prosentase pemenuhan kebutuhan saras aparatur Jumlah siswa yang memenuhi kualifikasi Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 9 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 94 lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 10 130.400.000 138.400.000 149.600.000 145.600.000 86.400.000 50.400.000 68.800.000 11.800.000.000 3.384.371.000 1.102.906.750 960.417.339 723.468.801 896.884.010 447.271.000 848.058.200 856.072.800 647.541.618 970.102.100 11
1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02 2.02 3 7 02 2.02 3 8 02 2.02 4 1 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 2 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3 3 Terlaksananya standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan meningkatnya jumlah prestasi siswa akademik dan non akademik dalam 14 bidang kreatifitas Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 23 Lembaga 14 bidang kreatifita s bakat minat siswa 100 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 11 - 6 677.310.000 1.207.005.320 656.888.365 1.303.000.000 744.000.000 573.000.000 7 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13 Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14 Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3 8 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN Jumlah Lembaga yang sesuai SPM Jumlah Siswa yang berestasi Jumlah Siswa yang berestasi Jumlah lembaga yang terakreditasi Jumlah siswa yang memenuhi kualifikasi Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 9 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 93 Lembaga 106 lembaga 522 siswa 309 siswa 106 lembaga 94 lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 10 990.883.300 572.024.860 788.113.997 721.870.600 549.836.936 437.310.000 240.000.000 358.445.320 848.560.000 376.049.365 280.839.000 1.303.000.000 744.000.000 573.000.000 11
1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2.02 X X 02 2,03 02 2,03 1 3 02 2,03 1 6 02 2,03 1 7 02 2,04 2 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Angka Partisipasi Kasar PAUD Jumlah lembaga yang beroperasional dengan baik Jumlah Lembaga yang memahami kurikulum PAUD Jumlah Lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku Jumlah lembaga yang terakreditasi 4 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas pendidikan Dinas pendidikan Dinas pendidikan 5 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 1 lembaga 169 Lembaga 230 Lembaga 100 lembaga 12 - 6 886.000.000 462.000.000 650.000.000 764.000.000 550.000.000 439.000.000 518.000.000 651.000.000 723.000.000 725.000.000 376.000.000 376.297.000 250.000.000 5.912.322.200 7 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13 Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14 Kegiatan Penyelenggaraan TK Pembina Kegiatan Workshop Kurikulum PAUD Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Teadu Kota Madiun Kegiatan Bantuan BOP PAUD Kegiatan Pagelaran Hari Anak Nasional 8 Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga jumlah lembaga yang beroperasional dengan baik jumlah lembaga yang memahami kurikulum PAUD jumlah gugus yang berestasi jumlah lembaga yang mendapat BOP jumlah Anak yang mengikuti HAN 9 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 lembaga 169 lembaga 22 gugus 169 lembaga 2000 anak 10 886.000.000 462.000.000 650.000.000 764.000.000 550.000.000 439.000.000 518.000.000 651.000.000 723.000.000 725.000.000 376.000.000 376.297.000 250.000.000 490.325.600 4.826.016.600 595.980.000 11 Hibah Bansos
1 01 1 01 1 01 1 1 1 01 1 02 2,04 02 2,04 02 2,04 03 2,01 2,01 04 1 2 1 5 1 6 0 4 2 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /Kesetaraan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3 Jumlah Peserta Lulus Ujian Jumlah peserta yang memahami workshop pengelola Peustakaan dan mulok Bahasa Jawa Jumlah Lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku terlaksananya standar isi, proses penilaian pendidik terlaksananya kurikulum di satuan pendidikan Terlaksananya pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan 4 Dinas pendidikan Dinas pendidikan Dinas pendidikan Dinas Pendidikan 5 175 siswa 96 Lembaga 165 Lembaga 100% 100% 96 Lembaga 13 - 6 964.840.000 625.000.000 1.190.064.000 681.084.000 7 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Peustakaan Sekolah Kegiatan Workhop Penyusunan Bahan Ajar Mulok Bahasa Daerah Kegiatan Pembinaan Lembaga PAUD dan PNF Kegiatan Bimbingan Teknis Exstra Kurikuler Pembina Pramuka Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar 8 jumlah peserta lulus ujian jumlah peserta yang memahami workshop pengelolaan peustakaan jumlah peserta yang memahami workshop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah jumlah lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku jumlah peserta yang mengikuti bimtek ekskul pembina pramuka Jumlah lembaga yang memahami materi pemberdayaan pengembang kurikulum 13 9 5 lembaga 94 lembaga SD/SMP 94 lembaga 230 lembaga 263 lembaga 93 lembaga 10 964.840.000 375.000.000 250.000.000 106.064.000 1.084.000.000 681.084.000 11 Hibah Bansos Hibah Bansos
1 01 1 01 1 01 X X XX 1 04 2,01 04 2,01 04 2,01 0 1 0 2 2 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14 - 3 4 5 6 7 prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi 80% meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM Guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan 720 orang 5.382.509.000 Kegiatan Sertifikasi Guru Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan S1/S2/S3 Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Guru Kelas dan Mapel Online serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kegiatan Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan (TU) Kegiatan Outdoor Learning Guru Meningkatnya guru, Kepala sekolah, pengawas berestasi dan kompetensi Dinas Pendidikan 2.147 orang 1.019.047.000 Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berestasi, OGN, Inobel, Literasi, Media Pembelajaran Berbasis IT serta Lomba Guru DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 8 Jumlah guru yang bersertifikasi Jumlah guru yang mengikuti penilaian angka kredit jumlah guru yang berkualifikasi S1 jumlah guru yang memahami materi jumlah guru yang taat aturan jumlah guru yang mengikuti outdoor learning Jumlah kasek yang mempunyai kinerja baik 9 10 125 orang 546.664.000 500 guru 103.319.000 20 guru 271.735.000 500 guru 450.076.000 80 orang 3.710.200.000 400 guru 300.515.000 500 guru/KS 1.019.047.000 11 Hibah Bansos
X XX X XX X XX X XX b XX X XX X XX X XX 1 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 0 2 0 1 0 3 1 8 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas 4 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 100% 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 15 - 6 285.608.000 29.691.891.460 3.766.659.288 420.000.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 8 Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9 11 dokumen 100% 100% 10 285.608.000 29.455.553.918 3.938.039.000 420.000.000 11
X XX X XX X XX 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 02 02 2,01 02 2,01 02 2,02 02 2,02 2 8 3 0 3 4 1 6 0 1 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Pengadaan Obat, Vaksin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3 persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Indesks Keluarga Sehat Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Obat kadaluarsa < 1% Persentase SPM mencapai target Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna 4 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan KB Dinkes dan KB 5 100% 100% 100% 0,39 100% '1 % 100% 100% 16 - 6 14.126.000 201.098.000 82.405.000 166.765.000 654.043.950 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia 8 Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai Persentase Obat kadaluarsa < 1% Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar 9 100% 100% 100% '1 % '100 % 10 14.126.000 201.098.000 82.405.000 166.765.000 11 FARALKE S ukk KGM
1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 1 5 0 4 2 0 2 8 0 6 0 8 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3 Menurunnya Prevalensi stunting Prosentase imunisasi rutin lengkap Cakupan kunjungan balita paripurna Prosentase respon KLB < 24 jam Prosentase kasus potensial KLB konfirmasi lab Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 4 Dinkes dan KB Ruang Kelas Asrama Haji Kota Madiun Ruang Kelas Asrama Haji Kota Madiun, Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan dan KB BBLK Surabaya Gedung diklat & asrama haji, 6 puskesmas, Latketmas murnajati,Di nkes dan KB Asrama haji , gedung diklat,Sunda y Market 5 9,70% 93% 100% 100% Sesuai Kasus 100% 100% 17 - 6 428.018.800 28.700.000
152.401.000 9.910.000 504.563.000 9.364.000 7 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan lansia Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular 8 Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target Prosentase pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia sesuai standar Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini 9 '100 % '100 % '100 % '100 % '100 % '62 % '62 % 10 1.251.749.000 191.011.000 11 KGM ukk SURVIM KEGIATA N KGM SURVIM ukk SURVIM PTM PTM
1 02 1 02 1 02 2,02 02 2,02 2 2 2 5 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3 Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Prosentase penyakit menular dan tidak menular yang angka kesakitan dan kematian menurun 1. Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor resiko PTM ≥ 80 % populasi usia ≥15 tahun 2. Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan teadu (pandu) PTM di ≥80 % Puskesmas 3.Presentase kelurahan yang memiliki 3 posbindu PTM 4. Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di > 10% populasi usia 30-50 tahun Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD) Case Fatality Rate DBD Kasus Malaria yang ditemukan 4 Gedung diklat & asrama haji, 6 Puskesmas,S unday market Gedung diklat & asrama haji, dinkes dan KB Fasyankes, Dinkes, Kelurahan 5 100% 62.5% (PTM) 100% (P2M) 100% 18 - 6 257.569.000 245.963.300 7 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular 8 Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini '62 % '62 % 9 10 816.674.000 11 PTM ukk PTM dan P2M PTM P2M
1 02 1 02 1 02 1 02 2,02 02 2,02 02 2,02 2 6 3 3 3 3 2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (APBD dan DBHCHT) Operasional Pelayanan Puskesmas (BLUD) Operasional Pelayanan Puskesmas (UKK) 3 dan diobati dengan ACT Prosentase RFT Rate Prosentase cakupan Pneumonia balita ditemukan dan ditangani Prosentase cakupan Diare balita ditemukan dan ditangani Prosentase bayi yang lahir dari bumil HBsAg positif diberi HBIG Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 4 Kota Madiun puskesmas puskesmas 5 88.966 orang '81,99 IKM '81,99 IKM 19 - 6 23.627.334.000 11.977.193.000 6.023.136.000 7 Kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas manguharjo blud Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas patihan blud Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas oro-oro ombo blud Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas tawangrejo blud Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas banjarejo blud Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas demangan blud Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas patihan 8 Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 9 88.966 orang '81,99 IKM '81,99 IKM '81,99 IKM '81,99 IKM '81,99 IKM '81,99 IKM '81,99 IKM 10 23.627.334.000 2.172.155.000 1.273.856.000 1.972.413.000 1.611.104.000 2.669.288.000 2.278.377.000 1.009.680.000 11 SDK (JKN)
1 02 1 02 1 02 1 02 2,02 02 2,02 02 2,02 3 4 1 1 1 2 2 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 3 terlaksananya pelayanan gawat darurat Prosentase SPM indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target Prosentase SPM indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mencapai target 4 PSC, P3K Fasyankes, Lapas, Dinkes, Kecamatan Fasyankes, Lapas, Cafe, Dinkes, Kecamatan 5 100% 100% 100% 20 - 6 2.943.456.036 150.800.000 600.836.400 7 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas oro-oro ombo Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas tawangrejo Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas banjarejo Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas demangan Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas manguharjo Kegiatan Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dasar dan Rujukan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun 9 '81,99 IKM '81,99 IKM '81,99 IKM '81,99 IKM '81,99 IKM '100 % '70 % '70 % 10 938.112.000 1.130.976.000 1.120.224.000 881.160.000 942.984.000 2.992.637.796 966.145.000 11 YANKES, ukk hibah pmi P2M TB P2M HIV AIDS ukk
1 02 1 02 1 02 1 02 2,02 02 2,02 02 2,02 1 6 1 7 2 9 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 3 Prosentase penyakit menular dan tidak menular yang angka kesakitan dan kematian menurun, indikator terdiri dari : Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD) Case Fatality Rate DBD Kasus Malaria yang ditemukan dan diobati dengan ACT Prosentase RFT Rate Prosentase cakupan Pneumonia balita ditemukan dan ditangani Prosentase cakupan Diare balita ditemukan dan ditangani Prosentase bayi yang lahir dari bumil HBsAg positif diberi HBIG Prosentase Pekerja yang dilayani Prosentase TTU Sehat Prosentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan 4 Dinkes & KB Dinkes & KB Dinkes & KB 5 40% 85% 60% 21 - 6 65.566.000 232.743.200 442.024.000 7 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 8 Prosentase kelurahan STBM Prosentase kelurahan STBM Prosentase kelurahan STBM '63 % '63 % '63 % 9 10 797.773.000 11 kesjaor kesjaor ukk kesjaor + HONOR PPTK
1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov) Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov) Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK) Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makan (DAK) Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK) 3 Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart Prosentase SPM yang mencapai Target Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi Jumlah sarana farmasi dan IRT yang teantau Prosentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana Persentase SPM Puskesmas mencapai target Persentase SPM Puskesmas mencapai target Persentase SPM Puskesmas mencapai target 4 Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB 5 '41 % '1 dokter '100 % '6 puskesm as '70 sarana '100 % '100 % '100 % '100 % 22 - 6 55.000.000 30.000.000 749.593.000 39.448.000 247.615.000 3.171.009.000 463.002.000 459.810.000 535.000.000 7 Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov) Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov) Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK) Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makan (DAK) Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK) 8 Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart Prosentase SPM yang mencapai Target Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi Jumlah sarana farmasi dan IRT yang teantau Prosentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana Persentase SPM Puskesmas mencapai target Persentase SPM Puskesmas mencapai target Persentase SPM Puskesmas mencapai target 9 '41 % '1 dokter '100 % '6 puskesmas '70 sarana '100 % '100 % '100 % '100 % 10 55.000.000 30.000.000 749.593.000 39.448.000 247.615.000 3.171.009.000 463.002.000 459.810.000 535.000.000 11
1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 2,02 04 04 2,03 04 2,03 x x x x x x x x 0 1 2 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro- oro Ombo (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK) Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 3 Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase Obat kadaluarsa < 1% Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tersertifikasi Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat No.P-IRT Prosentase IRT yang sehat 4 Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinkes & KB 5 '100 % '100 % '100 % '1 % 85% 85% 85% 23 - 6 580.632.000 496.964.000 564.295.000 29.480.000 51.200.000 7 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oro Ombo (DAK) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK) Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 8 Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase SPM puskesmas mencapai target Persentase Obat kadaluarsa < 1% Prosentase kelurahan STBM 9 '100 % '100 % '100 % '1 % '63 % 10 580.632.000 496.964.000 564.295.000 29.480.000 11 kesjaor
1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 03 03 2,04 03 2,04 05 05 2,01 05 2,01 05 2,03 05 2,03 0 1 0 1 0 1 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Prosentase Keluarga Sehat Prosentase UKBM aktif Prosentase Puskesmas membina UKBM sesuai standar 4 Dinkes & KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB 5 90% 92% '92 % 57,14% 1 68% 42,86% 33,33% 24 - 6 288.636.600 500.436.900 4.170.731.950 7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Kesehatan Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 8 Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI '92 % '85 % '85 % 9 10 297.997.000 4.674.591.000 11 SDK ukk ukbm ukbm ukk
2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 x xx x xx 1 02 02 2,01 02 2.01 02 2,02 02 2,02 xx xx xxx 0 7 1 2 0 2 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai iso lokal Kab/Kota Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DI BIDANG KESEHATAN x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT) 3 Menurunnya angka UKP (usia kawin pertama ) < 20 tahun Prosentase OPD yang terlibat dalam program Bangga Kencana (Kampung KB) terbentuknya P Sekolah siaga Kependudukan di 5 sekolah tersedianya data PK di 18 kel terdatanya semua keluarga dalam Pendataan Keluarga (PK) 2021 di 18 kelurahan Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN Prosentase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai 4 Dinkes dan KB Dinas Kesehatan dan KB 5 ≤ 4 % >50% 100% 100% 100% 91,13% 97% 100% 25 - 6
26.413.600 173.991.280 5.696.091.000 7 Kegiatan Advokasi, Penggerakkan dan Informasi KB x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT) 8 Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro Prosentase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai 9 '100 % 100% 10 5.696.091.000 11 dalduk ADPIN
x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx 2 14 2 14 1 xx xxx xx xxx xx xxx xx xxx xx xxx xx xxx xx xxx 03 03 2,03 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo (DBHCHT) Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 3 Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Prosentase Poskestren berstrata PURI Menurunnya Unmeet Need Menurunnya angka Drop Out 4 Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan dan KB 5 '90 % '88 % '87 % '93 % '86 % '90 % '70 % < 8% <15% 26 - 6 266.050.000 212.330.000 326.000.000 346.215.000 281.900.000 249.475.000 121.029.000 7 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo (DBHCHT) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo (DBHCHT) Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov) 8 Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Nilai PKP Puskesmas Prosentase Poskestren berstrata PURI '90 % '88 % '87 % '93 % '86 % '90 % '70 % 9 10 266.050.000 212.330.000 326.000.000 346.215.000 281.900.000 249.475.000 121.029.000 11
2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 x x xx x xx 1 03 2,03 03 2,03 04 04 2,01 04 2,01 04 2,01 04 2,01 1 0 3 x x 0 4 0 7 x x 2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK KB) RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3 Tercapainya KB MKJP 80 aseptor Jumlah Kampung KB Aktif Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber- KB Meningkatnya angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS Terlaksananya pembinaan pada poktan Tribina, PIKR dan UPPKS Terlaksananya sosialisasi kegiatan poktan tribina, PIKR dan UPPKS Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan 27 - 4 5 6 7 Dinas Kesehatan dan KB 100% 126.720.000 Kegiatan Pengendalian Penduduk Dinas Kesehatan dan KB '7 Kampung KB 70% 1.013.768.000 Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) BKB 67%, BKR 9%, BKL 13% UPPKS 57% Dinas Kesehatan dan KB Kenaikan pengetah uan peserta sebesar 20% 212.911.600 Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dinas Kesehatan dan KB Kenaikan pengetah uan peserta sebesar 20% 227.479.500 Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dinas Kesehatan dan KB '2 paket 740.350.000 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK KB) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 23.025.941.956 8 Prosentase usia kawin pertama perempuan Jumlah Kampung KB Aktif Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan 9 '3,5 % '7 Kampung KB '67 % '67 % '2 paket 10 1.060.090.000 1.013.768.000 762.783.000 740.350.000 23.025.941.956 11 yan kb K3S K3S ukk
X XX X XX X XX X XX X XX X X XX 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.01 2.01 1 3 2 4 8 2 Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 3 persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan peralatan gedung kantor Indeks kepuasan Masyarakat di RSUD Kota Madiun Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara 4 RSUD Kota Madiun RSUD Kota Madiun RSUD Kota Madiun RSUD Kota Madiun RSUD Kota Madiun RSUD Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 0,39 91,13% 3 unit 28 - 6 20.962.015.956 20.962.015.956 2.063.926.000 1.157.216.000 906.710.000 81.138.862.550 4.984.911.000 1.256.761.000 7 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 8 Honorarium non PNS yang disediakan Jumlah sarana dan prasarana kantor Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab 9 39 orang 18 jenis 3 unit 10 20.962.015.956 20.962.015.956 2.063.926.000 1.157.216.000 906.710.000 81.138.862.550 4.984.911.000 1.256.761.000 11
1 2 1 2 1 2 x xx x xx x xx X X XX 1 2 2 2 xx xx xx 2.01 2.02 2.02 xxx xxx 1 4 3 2 0 1 0 1 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Rumah Sakit PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan/Peningkata n/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT) RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3 Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar Jumlah sarana/prasaran a fasilitas kesehatan yang diadakan Jumlah sarana/prasaran a fasilitas kesehatan yang diadakan 29 - 4 5 6 7 RSUD Kota Madiun 20 jenis 3.404.950.000 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 100% 76.153.951.550 Program Peningkatan Kinerja BLUD RSUD Kota Madiun 100% 76.153.951.550 Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan BLUD 91,13% 5.881.393.000 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN RSUD Kota Madiun RSUD Kota Madiun 2 jenis 2 jenis 5.881.393.000 Penyediaan/Peningkatan /Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 8 Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan Jumlah Kebutuhan Operasional BLUD Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jumlah sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang diadakan 9 24 jenis 60 jenis 2 jenis 10 3.404.950.000 76.153.951.550 76.153.951.550 5.881.393.000 5.881.393.000 11 DAK BLUD DBHCHT
X XX X XX X XX X XX b XX X XX X XX X XX X XX 1 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 0 2 0 1 0 3 1 8 2 0 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/ operasional 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 100% 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30 - 6 40.000.000 6.500.000.000 3.766.460.420 300.000.000 2.000.000.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air 8 Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Bangunan Pintu air 9 10 dokumen '13 paket 13 jenis '650 kali 10 titik 10 40.000.000 6.500.000.000 3.466.460.422 300.000.000 2.000.000.000 11
X XX X XX X XX 1 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 08 08 2.01 8 2,01 8 2,01 2 8 3 0 3 4 0 1 0 2 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor URUSAN PRIORITAS Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB), Sertifikat Laik Fungsi ( SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan BangunanGedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan rehabilitasi, renovasi, Ubahsuai, serta pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota 3 persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 31 - 6 250.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 29.100.000.000 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan 8 jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah saras kantor Jumlah gedung yang dibangun Jumlah Dokumen Jumlah gedung yang dibangun 9 '2 gedung '40 unit 612 unit 8 gedung 8 gedung 10 250.000.000 300.000.000 300.000.000
200.000.000 29.100.000.000 11 Pembangu nan GOR ciliwung ( .1.500.00 0.000), gedung penunjan g publik sumber umis ( 15.000.00 0.000)
1 03 1 03 1 03 1 03 1 3 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 11 11 2.01 11 2,01 11 2,01 09 09 2.01 09 2.01 10 10 2.01 10 2.01 10 2.01 10 2.01 10 2.01 10 2.01 0 4 0 7 0 3 0 5 1 6 0 2 0 4 0 7 2 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannyaa di daerah kab/kota Penataan bangunan dan lingkungan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota Pembangunan jalan Penggantian Jembatan Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan Survey kondisi jalan/ jembatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur 3 Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi Jumlah Perusahaan Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan Presentase panjang jalan dalam kondisi baik Jumlah dokumen yang disusun Jumlah jembatan yg dibangun Jumlah Lokasi yang yg dibebaskan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 32 - 6 250.000.000 250.000.000 17.481.400.000 40.640.000.000 23.000.000.000 700.000.000 15.000.000.000 412.000.000 5.075.000.000 7 Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi Kegiatan penataan bangunan dan lingkungan Kegiatan penataan bangunan dan lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pemeliharaan Jl. Berkala Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan 8 Jumlah SKT Jumlah SKT Jumlah Perusahaan Jumlah lokasi Jumlah lokasi jumlah lokasi jumlah lokasi jumlah lokasi jumlah lokasi Jumlah Lokasi jumlah lokasi 9 200 orang 200 orang 50 perusahaan 27 Lokasi 27 Lokasi 85 ruas jalan 85 ruas jalan 1 lokasi 20 lokasi 3 lokasi 10
250.000.000 250.000.000
17.481.400.000
23.000.000.000 700.000.000 15.000.000.000 250.000.000 11.500.000.000 11
1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 10 2.01 10 2.01 10 2.01 10 2.01 10 2.01 10 2.01 06 06 2.01 06 2.01 06 2.01 06 2.01 1 9 0 1 0 6 0 9 1 1 1 0 0 1 0 5 0 9 2 Pemeliharaan Rutin Jembatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem pengembangan jalan Pelebaran jalan Menuju Standar Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan rutin jalan Pemeliharaan berkala jalan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE KAB/KOTA Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem drainase perkotaan Pembangunan saluran sistem drainase perkotaan dan lingkungan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase 3 Jumlah jembatan yg dibangun Jumlah dokumen yang disusun Presentase panjang jalan dalam kondisi baik Presentase panjang jalan dalam kondisi baik Presentase panjang jalan dalam kondisi baik Presentase panjang jalan dalam kondisi baik Presentase kawasan bebas banjir/ genangan Presentase kawasan bebas banjir/ genangan Presentase kawasan bebas banjir/ genangan Presentase kawasan bebas banjir/ genangan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 95% 95% 95% 95% 95% 95% 94% 94% 94% 94% 33 - 6 205.000.000 1.940.000.000 1.290.000.000 13.384.000.000 1.000.000.000 16.000.000.000 1.000.000.000 49.650.000.000 2.500.000.000 7 Kegiatan Pemeliharaan Jl. Berkala Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Kegiatan Pemeliharaan Jl. Ring road Kegiatan Pemeliharaan Jl. Berkala Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 8 Jumlah Lokasi Jumlah Dokumen Jumlah Lokasi Jumlah Lokasi Jumlah Lokasi Jumlah Lokasi Jumlah saluran yg dibangun Jumlah Dokumen Panjang saluran yg dibangun Jumlah lokasi stasiun pompa 9 20 lokasi 5 Dokumen 5 lokasi 2 lokasi 1 lokasi 20 lokasi 8 dokumen 1500 m 3 Kec 10 250.000.000 1.940.000.000 1.290.000.000 13.384.000.000 1.000.000.000 15.500.000.000
1.000.000.000 49.650.000.000 2.500.000.000 11 Amdal Ring Road Timur ( . 500.000. 000)
1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 02 02 2.01 02 2.01 02 2.01 12 12 2.01 12 2.01 12 2,04 12 2,04 12 2,03 2 4 5 5 0 1 0 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai atau WS dalam satu daerah kab/kota Rehabilitasi Tanggul Sungai Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan rencana rinci tata ruang ( RRTR) Kota/ Kab Pelaksanaan, persetujuan, substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kab/ Kota Koordinasi dan singkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota Koordinasi dan singkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan Ruang Koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota 3 4 Presentase kawasan bebas banjir/ genangan Kota Madiun Presentase kawasan bebas banjir/ genangan Kota Madiun Presentase kawasan bebas banjir/ genangan Kota Madiun Presentase ketaatan tarhadap RT/RW Kota Madiun jumlah dokumen Kota Madiun jumlah dokumen Kota Madiun jumlah dokumen 5 94% 94% 94% 100% 100% 100% 34 - 6 25.400.000.000 650.000.000 1.000.000.000 300.000.000 7 Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air Kegiatan Penataan Rumah Jaga dan Kawasan Rumah Pompa Pandan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kegiatan Pengawasan Bangunan ( Wasbang ) 8 Jumlah saluran yg dibangun Jumlah Bangunan Pintu air Jumlah lokasi stasiun pompa Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir jumlah dokumen jumlah dokumen Jumlah surat teguran yang diterbitkan 9 10 titik 1 titik 92% 100% 1 dok % 10
3.000.000.000 5.000.000.000 650.000.000
1.000.000.000 300.000.000 11
1 03 X X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 12 2,03 01 01 2.01 01 2.01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 0 1 0 2 0 4 0 5 2 Koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 35 - 3 4 5 6 7 jumlah dokumen 400.000.000 Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP ) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 81 100% 9.313.266.400 45.000.000 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 dokumen 24.800.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 dokumen 10.100.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 dokumen 10.100.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100% 5.000.000.000 8 Persentase pemenfaatan runag sesuai RTRW Jumlah dokumen perencanaan/l aporan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan/l aporan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan/l aporan yang disusun 9 100% 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 400.000.000 24.800.000 10.100.000 10.100.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 0 1 0 7 0 3 1 8 2 0 2 4 2 8 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasion al persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 100% 13 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36 - 6 5.000.000.000 61.000.000 4.163.266.400 1.417.856.000 183.880.000 210.000.000 91.000.000 28.000.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Pekerjaan Belanja Gaji PNS 43 org) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Pekerjaan Belanja Gaji PNS 43 org) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 8 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (dengan indikator jumlah PNS) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (dengan indikator jumlah PNS) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perjalanan dinas Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor (Sub Pekerjaan Belanja kendaraan) Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor (Sub Pekerjaan Belanja Peralatan Gedung Kantor) jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan 9 43 orang 43 orang 75 jenis 50 kali 1 unit 3 jenis 1 gedung 10 5.000.000.000 61.000.000 1.417.856.000 183.880.000 210.000.000 91.000.000 28.000.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX 1 1 04 1 04 1 04 1 01 2.03 01 2.03 01 2.04 01 2.04 01 2.04 02 02 2,01 3 0 3 4 0 2 1 0 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3 persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan pemenuhan kebutuhan pegawai persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapanny a persentase peserta yang paham Prosentase Pengembangan Perumahan Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 dokumen 37 - 6 1.760.360.000 472.170.400 105.000.000 105.000.000 10.000.000 1.070.000.000 566.000.000 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan jumlah sarana dan prasarana Jumlah pakaian dinas Jumlah pakaian dinas 9 57 unit 48 jenis 175 orang 175 orang 10 1.760.360.000 472.170.400 105.000.000 10.000.000 11
1 04 1 04 1 04 1 04 1 04 1 04 1 02 2,01 02 2,05 02 2,05 03 03 2,02 03 2,02 0 6 0 2 0 1 2 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh 3 Jumlah dokumen rumah sewa milik masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dihasilkan Jumlah lokasi Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah lokasi Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Prosentase Penanganan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani Jumlah dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh yang dihasilkan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 2 dokumen 1 lokasi 1 lokasi 20% 1 lokasi 1 dokumen 38 - 6 566.000.000 504.000.000 504.000.000 2.806.000.000 606.000.000 204.000.000 7 Kegiatan Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Perumahan Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan Kegiatan Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Permukiman 8 Jumlah dokumen Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Perumahan yang dihasilkan Jumlah rumah yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Jumlah dokumen Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Perumahan yang dihasilkan 9 1 dokumen 1 lokasi 1 lokasi 10 566.000.000 504.000.000 204.000.000 11
1 04 1 04 1 04 1 04 1 04 1 04 1 04 1 03 2,02 03 2,03 03 2,03 03 2,03 04 04 2,01 04 2,01 0 2 0 2 0 3 0 2 2 Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana,sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian 3 Jumlah dokumen Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh yang dihasilkan Jumlah Kawasan Kumuh Yang ditangani Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan terhadap RTLH yang sesuai kriteria Prosentase PSU Rumah yang dilakukan perbaikan terhadap PSU Rumah yang sesuai kriteria Prosentase Peningkatan Prasarana,Saran a dan Utilitas Umum (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi Prasarana,saran a dan utilitas umum yang disediakan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 6 dokumen 3 lokasi 100% 100% 100% 3 kecamata n 3 kecamata n 39 - 6 402.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 1.456.000.000 504.000.000 504.000.000 404.000.000 7 Kegiatan Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Permukiman Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman 8 Jumlah dokumen Perencanaan Pemantauan Pengendalian dan Pembuatan Data/kajian Perumahan yang dihasilkan Jumlah rumah yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Jumlah lokasi sarana dan prasarana permukiman yang dihasilkan Jumlah lokasi permukiman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Jumlah lokasi sarana dan prasarana permukiman yang disediakan 9 1 lokasi 1 lokasi 3 kecamatan 5 lokasi 3 kecamatan 10 402.000.000 2.200.000.000 6.500.000.000 650.000.000 200.000.000 11
1 04 1 06 1 06 1 06 1 06 2 2 10 2 10 2 10 2 10 1 04 2,01 07 07 2,01 07 2,01 10 10 2,01 10 2,01 0 3 0 2 0 1 2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 3 Jumlah dokumen yang dihasilkan Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Jumlah lokasi Taman Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan pemeliharaan Jumlah sarana dan prasarana Taman Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan Prosentase Penatagunaan Tanah Jumlah lokasi tanah yang digunakan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan 4 Kota Madiun Taman Makam Pahlawan Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 1 dokumen 100% 1 lokasi 1 lokasi 1 10 lokasi 10 kali 40 - 6 100.000.000 115.600.000 115.600.000 115.600.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 7 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman Kegiatan Penyediaan Perumahan Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman Kegiatan Pelayanan Pertanahan 8 Jumlah lokasi permukiman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Jumlah rumah yang disediakan 1 Jumlah rekomendasi ijin yang diterbitkan 9 5 lokasi 1 lokasi lokasi 10 lokasi 10 1.000.000.000 504.000.000 115.600.000 120.000.000 11
2 11 2 11 2 11 2 11 2 15 2 15 2 15 1 04 04 2,01 04 2,01 02 02 2,02 0 4 2 URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3 penggunaan tanah Jumlah keanekaragama n hayati yang dikelola Jumlah RTH yang dikelola Prosentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 59 lokasi 59 lokasi 100% 200 titik 41 - 6 19.380.841.000 19.380.841.000 19.380.841.000 7.632.465.000 7.632.465.000 7 Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan RTH dan fasilitas pendukungnya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman 8 Jumlah RTH yang dibangun Jumlah RH yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun Jumlah pemakaman yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan 9 6 lokasi 59 lokasi 7 lokasi 6 lokasi 10 6.257.250.000 10.369.991.000 2.050.000.000 703.600.000 11
2 15 2 15 X X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 02 2,02 02 2,02 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 0 2 0 4 0 2 0 1 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan Jumlah perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah 42 - 4 5 6 7 Kota Madiun 200 titik 5.107.700.000 Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan Umum Kota Madiun 6181 titik 2.524.765.000 Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Penerangan Jalan Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 100% Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja 6 dokumen 84.850.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 100% Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 100% 6.031.369.000 Belanja Tidak Langsung 8 Jumlah titik penerangan jalan umum yang disediakan Jumlah titik penerangan jalan yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan Jumlah dokumen yang disusun Jumlah PNS 9 400 titik 6181 titik 12 dokumen 44 orang 10 5.107.700.000 2.524.765.000 84.850.000 6.031.369.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.04 01 2.04 0 3 1 8 2 4 2 8 3 0 3 4 3 8 0 2 2 Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan persentase gedung kantor yang representatif Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapan nya 4 Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar luar daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43 - 6 2.639.468.000 250.000.000 196.000.000 30.000.000 500.000.000 30.000.000 299.000.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 8 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana jumlah pakaian dinas dan kelengkapan nya 9 7 jenis 30 kali 6 jenis '2 gedung 33 unit 6 jenis 118 orang 10 2.639.468.000 250.000.000 196.000.000 30.000.000 500.000.000 30.000.000 388.000.000 11
X XX 5 5 05 5 05 1 05 1 05 1 05 1 01 2.04 02 02 2.01 02 2.01 02 2.01 02 2.01 0 5 0 1 0 2 0 3 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3 persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan Prosentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Prosentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang tertangani Prosentase peserta koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4 Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun Satuan Polisi Pamong Praja 5 100% 96% 96% 100% 96% 90% 44 - 6 89.000.000 250.000.000 986.030.000 58.500.000 7 Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 8 Prosentase kegiatan Pengamanan Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang tertangani 100% 96% 9 10 250.000.000 1.044.530.000 11
1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 02 2.01 02 2.01 02 2.02 02 2.02 02 2.02 0 4 0 5 0 1 0 3 2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Penanganan atas Pelangggaran Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Bupati/Walikota 3 Prosentase kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Prosentase SDM Satpol Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Damkar yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM Prosentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Prosentase peserta yang paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Prosentase Pelangggaran Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani 4 Wilayah Kota Madiun Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun 5 92% 80% 100% 100% 100% 45 - 6 181.730.000 300.000.000 210.000.000 130.000.000 7 Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 8 Prosentase Masyarakat pesilat yang beartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan Prosentase peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal 92% 92% 80% 100% 100% 9 10 31.730.000 150.000.000 300.000.000 210.000.000 130.000.000 11
1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 X 1 04 04 2.01 04 2.01 04 2.01 04 2.02 04 2.02 0 1 0 2 0 1 2 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran RUTIN PERANGKAT DAERAH 46 - 3 4 5 6 7 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Prosentase penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Prosentase kasus Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Kegiatan Inspeksi proteksi kebakaran Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun dan sekitarnya 100% 100% 80% 100% 733.358.000 246.590.000 Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran 90% 43.283.000 Prosentase Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang didata 90% 43.283.000 Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat 80% 100% 80% 9 10 733.358.000 246.590.000 43.000.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX b XX X XX X XX X XX X XX 1 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 0 2 0 1 0 3 1 8 2 4 2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/ operasional 4 BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun Luar daerah BPBD Kota Madiun 5 100% 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47 - 6 2.184.650.000 20.000.000 20.000.000 1.384.360.000 1.384.360.000 780.290.000 430.390.000 80.000.000 47.400.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor 8 Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan 9 7 dokumen 11 unit 20 kali 1 paket 10 20.000.000 1.384.360.000 430.390.000 80.000.000 47.400.000 11
X XX X XX X XX 1 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 03 03 2.01 03 2.01 03 2.02 03 2.02 03 2.02 2 8 3 0 3 4 0 2 0 2 0 3 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3 persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan Persentase Korban Bencana Yang Ditangani Persentase Dokumen yang telah disusun Persentase peserta yang hadir Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Persentase peserta yang hadir Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 4 BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun BPBD Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 1 Paket 48 - 6 50.000.000 157.500.000 15.000.000 1.584.327.000 131.700.000 131.700.000 1.452.627.000 155.953.000 153.560.000 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Kantor Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam Mitigasi Penanggulangan Bencana Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam 8 Jumlah kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan Persentase peserta yang hadir Persentase peserta yang hadir Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan 9 1 paket 5 unit 8 unit 100 % 100 % 1 paket 10 50.000.000 157.500.000 15.000.000 131.700.000 155.953.000 153.560.000 11
1 05 1 05 1 05 X X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 03 2.02 03 2.02 03 2.02 01 01 2.01 01 2.01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 0 6 0 7 0 8 0 2 0 4 0 5 49 - 2 3 4 5 6 7 8 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Jumlah peserta yang terlatih Kota Madiun 50 Orang 131.764.000 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Jumlah peserta yang terlatih Penanganan Pascabencana Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana BPBD Kota Madiun 1 Dokumen 186.350.000 Pendataan Korban Pasca Bencana Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah Piket Siaga Bencana BPBD Kota Madiun 730 Shift 825.000.000 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Jumlah Piket Siaga Bencana DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RUTIN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah Dinsos, PP dan PA 100% 6.616.744.108 142.278.000 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinsos, PP dan PA 6 dokumen 142.278.000 Kegiatan penyusunan perencanaan serta pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan/ pelaporan yang disusun tepat waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan 12 dokumen 2 dokumen 100% 4.456.929.618 9 50 orang 1 Dokumen 730 Shift 9 dokumen 10 131.764.000 186.350.000 825.000.000 6.616.744.108 142.278.000 142.278.000 4.456.929.618 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 06 1 06 1 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.04 01 2.04 02 0 1 0 7 0 3 1 8 2 4 2 8 3 0 3 4 1 0 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran Administrasi Umum Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3 persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perleng kapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase peserta yang paham persentase peserta yang paham Prosentase PSKS yang beeran aktif dalam menyelenggara 4 Dinsos, PP dan PA Dinsos, PP dan PA Dinsos, PP dan PA Dinsos, PP dan PA Dinsos, PP dan PA Dinsos, PP dan PA Dinsos, PP dan PA Dinsos, PP dan PA Dinsos, PP dan PA Dinsos PPPA 5 100% 13 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50 - 6 4.456.929.618 2.017.536.490 1.000.802.290 250.000.000 168.100.000 200.000.000 181.834.200 75.800.000 141.000.000 3.507.554.700 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 9 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 100% jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 100% Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 2 paket jumlah gedung 2 gedung Jumlah kendaraan dinas 25 kendaraan Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara 15 jenis jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 100% 10 4.456.929.618 2.017.536.490 1.141.802.290 250.000.000 168.100.000 200.000.000 181.834.200 75.800.000 1.141.802.290 3.507.554.700 11
1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 02 2,03 02 2,03 02 2,03 02 2,03 02 2,03 05 05 2,01 0 1 0 2 0 3 0 4 2 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota ( tambah Bansos) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar 3 kan kesejahteraan sosial Jumlah PSKS yang beotensi untuk dikembangkan Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembi naan untuk meningkatkan kemampuan Jumlah PMKS yang didampingi oleh tenaga TKSK Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang mendapatkan pembinaan Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial 4 Dinsos PPPA Dinsos PPPA Dinsos PPPA Dinsos PPPA Dinsos PPPA 5 7 135 orang 80 orang 115 orang 5 Lembaga 90% 90% 51 - 6 3.507.554.700 311.172.200 26.040.000 43.030.000 3.127.312.500 10.740.275.400 7.880.000 7 Pembinaan PSKS Pembinaan PSKS Kegiatan pembinaan perintis kemerdekaan atau keluarganya serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Kegiatan pemberdayaan pelayanan karang werdha dan kesejahteraan lansia, 8 Jumlah PSKS yang dibina dan aktif Jumlah PSKS yang dibina dan aktif 9 4 lembaga 4 lembaga 10 3.507.554.700 311.172.200 26.040.000 43.030.000 3.127.312.500 10.740.275.400 7.880.000 11
1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 05 2,01 05 2,01 05 2,01 05 2,02 05 2,02 05 2,02 06 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 2 Penjangkauan Anak- Anak Terlantar Rujukan Anak-Anak Terlantar Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota + bansos PROGRAM PENANGANAN BENCANA 3 Jumlah anak terlantar didata Jumlah anak terlantar di rujuk Jumlah anak terlantar yang dipantau prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial jumlah Fakir miskin yang di data jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bansos Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana 4 Kelurahan Kota Madiun Kelurahan Kelurahan Kelurahan 5 24 orang 24 orang 24 orang 100% 10.000 orang 10.000 orang 100% 52 - 6 3.600.000 4.080.000 200.000 10.732.395.400 871.765.000 9.860.630.400 7 kegiatan pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT kegiatan pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT kegiatan pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT kegiatan pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT Kegiatan Bantuan Fakir Miskin Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan KPM PKH Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Kegiatan Sunat dan Nikah Masal 8 Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia Jumlah fakir miskin penerima manfaat Jumlah KPM PKH yang mendapat pembinaan dan pelatihan Jumlah kelompok fakir miskin yang mendapat bantuan Jumlah peserta sunat dan nikah massal 9 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2090 KPM 10 kelompok 90 orang 10 3.600.000 4.080.000 200.000 10.732.395.400 871.765.000 9.035.368.680 334.950.000 267.590.720 222.721.000 11
1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 2,01 06 2,01 06 2,01 06 2,01 06 2,02 06 2,02 06 2,02 04 04 2,01 0 1 0 2 0 5 0 1 0 2 2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Pelayanan Dukungan Psikososial Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi,dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti 3 bagi korban bencana Prosentase Taruna Siaga Bencana yang handal Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan makanan Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan sandang Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan psikososial prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana Jumlah Tagana yang mendapatkan sosialisasi Prosentase PMKS yang tertangani Prosentase PMKS terlantar yang tertangani 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 3.300 orang 1.000 orang 300 orang 100% 60 orang 20 orang 100% 100% 53 - 6 183.250.000 40.150.000 10.000.000 133.100.000 319.140.000 13.370.000 305.770.000 1.762.055.300 1.506.813.040 7 Kegiatan Pemantapan TAGANA Kegiatan Pemantapan TAGANA Kegiatan Pemantapan TAGANA Kegiatan Pemantapan TAGANA Kegiatan Pemantapan TAGANA 8 Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana 9 21 orang 21 orang 21 orang 21 orang 21 orang 10 183.250.000 40.150.000 10.000.000 133.100.000 319.140.000 13.370.000 305.770.000 1.762.055.300 1.506.813.040 11
1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 04 2,01 04 2,01 04 2,01 04 2,01 04 2,01 04 2,01 04 2,01 04 2,02 04 2,02 04 2,02 04 2,02 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 1 0 0 2 0 4 0 5 2 Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis, dan Masyarakat Pemberian Layanan Kedaruratan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu 3 Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan sandangnya Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi Jumlah peserta pertemuan PPDKM, FKKADK dan hari jadi disabilitas anak Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial Jumlah PMKS yang terlayani Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu Jumlah PMKS lainnya yang terlayani Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya 4 Kota Madiun Shelter Srindit Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 155 orang 10 orang 9 orang 10 orang 500 orang 10 orang 10 orang 415 orang 10 orang 10 orang 7 orang 54 - 6 278.538.040 15.000.000 10.500.000 27.300.000 276.625.000 821.400.000 77.450.000 255.242.260 121.182.500 47.400.000 7.500.000 7 Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS 8 Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani 9 415 orang 415 orang 415 orang 415 orang 415 orang 415 orang 415 orang 415 orang 415 orang 415 orang 10 278.538.040 15.000.000 10.500.000 27.300.000 276.625.000 821.400.000 77.450.000 255.242.260 121.182.500 47.400.000 7.500.000 11
1 06 1 06 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 1 04 2,02 04 2,02 02 02 2,01 02 2,01 02 2,01 02 2,01 02 2,01 02 2,02 0 7 1 2 0 1 0 2 0 3 0 4 2 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi IDG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Jumlah peserta pertemuan Jumlah peserta rakor Jumlah peserta review Jumlah peserta sosialisasi Prosentase partisipasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi 4 Kota Madiun Kota Madiun Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA 5 10 orang 10 orang 83,25 13,32% 100 orang 350 orang 68 orang 100 orang 92% 55 - 6 39.400.000 18.200.000 1.428.924.240 162.072.640 91.172.640 43.750.000 12.550.000 14.600.000 871.378.960 7 Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Pemantapan Kelembagaan PUG Pemantapan Kelembagaan PUG Pemantapan Kelembagaan PUG Pemantapan Kelembagaan PUG 8 Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah peserta pemantapan PUG Jumlah peserta pemantapan PUG Jumlah peserta pemantapan PUG Jumlah peserta pemantapan PUG 9 415 orang 415 orang 550 orang 550 orang 550 orang 550 orang 10 39.400.000 18.200.000 1.428.924.240 162.072.640 91.172.640 43.750.000 12.550.000 14.600.000 871.378.960 11
2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 1 02 2,02 02 2,02 02 2,03 02 2,03 02 2,03 0 1 0 2 0 1 0 2 2 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Jumlah kegiatan Monev P3EL dan pertemuan Poksus Jumlah peserta lomba, pelatihan dan pertemuan rutin Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta Jumlah peserta rakor Jumlah peserta pertemuan forum 4 6 kelurahan dan Dinas Sosial, PP dan PA 3 kelurahan dan Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA 5 440 orang 8173 orang 48,34% 650 orang 580 orang 56 - 6 144.322.640 727.056.320 395.472.640 92.822.640 14.400.000 7 Pemantapan Kelembagaan PUG Kegiatan Pemberdayaan lembaga masyarakat Pemantapan Kelembagaan PUG Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan Kegiatan evaluasi 10 program pokok PKK, Hari kesatuan gerak PKK dan hariibu Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan 8 Jumlah peserta pemantapan PUG Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, pencanangan, pembinaan serta pameran Jumlah peserta pemantapan PUG jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan 9 550 orang 27 kelurahan 550 orang 47 kali 8 kelurahan 47 kali 47 kali 10 122.161.320 22.161.320 363.528.160 161.764.080 201.764.080 395.472.640 92.822.640 14.400.000 11
2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 1 02 2,03 06 06 2,01 06 2,01 06 2,02 06 2,02 06 2,02 0 3 0 2 0 1 0 2 2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Jumlah pameran yang diikuti dan jumlah peserta pertemuan Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas Jumlah peserta pertemua gugus tugas tingkat kota/kec/kel Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini Jumlah pembinaan FAKOM yang dilaksanakan 4 Luar Kota Madiun dan Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 1 kegiatan / 528 orang 100% 100% 150 orang 100% 175 orang 8 kegiatan 57 - 6 72.250.000 691.158.040 95.795.000 95.795.000 595.363.040 154.256.040 132.000.000 7 Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan perempuan Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak 8 jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif 9 47 kali 7 lembaga 7 lembaga 7 lembaga 10 72.250.000 691.158.040 95.795.000 95.795.000 595.363.040 154.256.040 132.000.000 11
2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 1 06 2,02 06 2,02 03 03 2,01 03 2,01 03 2,01 03 2,02 0 3 0 4 0 1 0 2 2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi 3 Jumlah Dokumen yang tersedia Jumlah peserta Sosialisasi Ramah Anak Persentase pelaksanaan kegiatan dalam upaya perlindungan perempuan Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan Jumlah peserta sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan Jumlah peserta pelaksanaan goes to village Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 1 dokumen 170 orang 100% 100% 120 orang 165 orang 100% 58 - 6 179.865.000 129.242.000 299.672.360 94.114.820 56.630.320 37.484.500 160.372.020 7 Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Kegiatan revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 8 Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif jumlah peserta sosialisasi Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani jumlah peserta sosialisasi 9 7 lembaga 7 lembaga 135 orang 100% 100% 450 orang 10 179.865.000 65.383.480 63.858.520 299.672.360 94.114.820 56.630.320 15.742.250 21.742.250 160.372.020 11
2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 1 03 2,02 03 2,03 03 2,03 03 2,03 07 07 2,01 07 2,01 0 2 0 3 0 4 0 2 2 Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan, Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3 korban kekerasan Jumlah peserta pertemuan tim jejaring/stakehol der Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifikasinya dalam situasi darurat Jumlah pelayanan yang diberikan kepada perempuan dalam situasi darurat Jumlah tim gugus tugas yang terbentuk Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak Prosentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 35 orang 100% 30 kali 1 tim 100% 100% 28 sekolah 59 - 6 160.372.020 45.185.520 26.276.520 18.909.000 214.595.860 214.595.860 82.229.560 7 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan 8 Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani 100% 100% 100% 100% 9 10 160.372.020 45.185.520 26.276.520 18.909.000 214.595.860 214.595.860 82.229.560 11
2 08 2 08 2 08 2 08 2 08 X 1 07 2,02 07 2,02 07 2,02 07 2,03 07 2,03 0 2 0 4 0 3 2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota RUTIN PERANGKAT DAERAH 3 Prosentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Jumlah pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus Jumlah orang yang mengikuti penguatan jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga/jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 60 - 5 6 100% 40 kali 2.400.000 40 orang 90.170.500 100% 12 jejaring/l embaga 39.795.800 DINAS TENAGA KERJA 7 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan 8 Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani Prosentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani 100% 100% 100% 9 10 2.400.000 90.170.500 39.795.800 11
X XX X XX X XX X XX X XX b XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 0 2 0 1 0 3 1 8 2 8 3 0 2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah persentase Terpenuhinya kebutuhan pegawai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perleng kapan kantor yang representatif persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion 4 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 5 100% 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61 - 6 4.138.362.500 65.000.000 65.000.000 2.971.503.500 2.971.503.500 1.101.859.000 735.000.000 262.000.000 35.700.000 44.159.000 7 PROGRAM PENINGKATAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 8 Prosentase Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen yang disusun Prosentase terlaksananya Administrasi perkantoran Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas 9 6 dokumen 1 paket 1 paket 1 kegiatan '2 gedung 2 unit 10 4.138.362.500 65.000.000 65.000.000 2.971.503.500 2.971.503.500 1.101.859.000 735.000.000 262.000.000 35.700.000 44.159.000 11
X XX 2 07 2 07 2 07 2 07 X XX 1 01 2.03 03 03 2.01 03 2.01 03 2.01 XX 3 4 0 1 0 2 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 3 al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS) Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional 4 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 5 100% 285 orang 79% 30 orang 20 Lembaga 81% 62 - 6 25.000.000 1.232.833.820 1.232.833.820 121.297.360 138.964.960 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja pengembangan kelambagaan produktivitas dan pelaksanaan kewirausahaan PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 8 1 kegiatan Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan dan Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar Jumlah peserta pelatihan pelatihan ketrampilan yang berkompeten Jumlah Wirausaha Baru yang berkembang Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional 9 1 kegiatan 79% 98% 35 orang 40 orang 81% 10 25.000.000 1.232.833.820 1.232.833.820 121.297.360 138.964.960 11
X XX 2 07 2 07 2 07 2 07 2 07 2 07 1 XX XXX 04 04 2.03 04 2.03 04 2.03 04 2.03 05 0 1 0 2 0 3 2 Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH - CHT) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Job Fair/Bursa Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3 Jumlah peserta pelatihan pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupundi Luar Negeri Data Pencari kerja dan Penempatan bagi Pencari kerja Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan Sosialisasi Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan 4 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 5 200 orang 79% 500 orang 1 dokumen 500 orang 75 orang 70% 63 - 6 972.571.500 449.754.000 449.754.000 180.584.000 149.170.000 120.000.000 1.993.000.000 7 Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH - CHT) PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA Updating data pengangguran tenaga kerja Penyebarluasan optimalisasi informasi pasar kerja dan penyiapan tenaga kerja siap pakai Pameran bursa kerja job market fair PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN 8 Jumlah peserta pelatihan pelatihan ketrampilan yang berkompeten Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan dan Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar Tersedianya data ketenagakerja an atau pengangguran Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun luar negeri Jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB 9 200 orang 79% 98% 1 dokumen 600 orang 100 orang 98.25% 10 972.571.500 449.754.000 449.754.000 180.584.000 149.170.000 120.000.000 1.993.000.000 11
2 07 2 07 2 07 2 07 2 07 1 05 2.01 05 2.01 05 2.01 05 2.02 05 2.02 0 1 0 3 0 2 2 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 3 Hubungan Industrial Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB Jumlah dokumen peraturan ketenagakerjaan Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Sarana HI dan Jumlah Tenaga kerja Sektor Informal yang mendapatkan SIAGAKITA Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan HI Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB 4 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 5 25% 15 dokumen 300 Perusaha an dan 36.000 tenaga kerja sektor informal 100 perusaha an 15 kasus/ pengadu an 64 - 6 1.787.000.000 200.000.000 1.587.000.000 206.000.000 206.000.000 7 pembinaan hubungan industrial dan kelembagaan ketenagakerjaan Asuransi tenaga kerja sektor informal (SIAGA KITA) fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 8 Prosentase perusahaan yang menerapkan pogram BPJS Prosentase Tenaga Kerja Sekstor Informal yang mendapatkan Perlindungan program BPJS Ketenagakerja an Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengetahuan tentang peeaturan ketenagakerja an 21000 tenaga kerja sektor informal Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB 9 60,50% 87% 300 perusahaan 21000 tenaga kerja sektor informal 12 kasus/ pengaduan 10 1.787.000.000 271.000.000 1.516.000.000 206.000.000 50.000.000 11
3 31 3 31 3 31 X XX X XX 3 31 1 04 04 2,01 04 2,01 XX XX XXX 02 0 2 2 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi Industri Kecil dan Menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practies bagi Industri Hasil Tembakau (DBH-CHT) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3 Prosentase IKM yang mengikuti pemasaran produk Jumlah pemasaran produk Dalam Negeri Jumlah Pelaksanaan Pameran/pemas aran Produk Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice) jumlah pengujian kadar Tar dan Nikotin Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian 4 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 5 12,80% 5 kali pameran 5 kali pameran 4 pengujia n 4 kali 100% 65 - 6 403.854.600 403.854.600 303.854.600 100.000.000 250.000.000 7 Sosialisasi perlindungan tenaga kerja PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM/IRT Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan disverifikasi produk industri manufaktur dan fasilitasi ijin teknis PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi Industri Kecil dan Menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practies bagi Industri Hasil Tembakau (DBH-CHT) PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH 8 tenaga kerja yang mendapatkan pengetahuan perlindunngan tenaga kerja Prosentase IKM yang berstandart Jumlah IKM/IRT yang meningkat SDMnya Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT Porentase IKM yang Melaksanakan GMP jumlah pengujian kadar Tar dan Nikotin Prosentase IKM yang berstandart 9 150 tenaga kerja 17,10% 110 IKM (tiga kali kegiatan) 20 IKM 84% 4 kali 17,10% 10 156.000.000 403.854.600 403.854.600 255.254.600 48.600.000 100.000.000 250.000.000 11 DBHCHT
3 31 3 31 3 31 3 31 3 32 3 32 3 32 5 05 5 05 5 05 1 02 2,01 02 2,01 02 2,01 02 2,01 03 03 2,01 03 2,01 02 02 2,04 02 2,04 0 2 0 5 0 3 0 5 0 5 2 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penyuluhan Transmigrasi Lokal PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Pengembangan Inovasi dan Teknologi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 3 Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian jumlah dokumen peraturan perindustrian Jumlah peserta pelatihan Usaha Mikro Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi HKI Prosentase Pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi Jumlah sosialisasi ketransmigrasi an Jumlah sosialisasi ketransmigrasi an Prosentase Inovasi terfasilitasi Jumlah Inovasi yang terfasilitasi Jumlah Fasilitasi Cipta 4 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 5 2 dokumen 2 dokumen 130 IKM (tiga kali kegiatan) 20 IKM 3% 1 kegiatan 1 kegiatan 45% 20 inovasi 2 kegiatan 66 - 6 250.000.000 250.000.000 606.000.000 60.000.000 32.694.480 32.694.480 32.694.480 81.500.000 81.500.000 81.500.000 7 Kegiatan Penyusunan Raperda Perindustrian Kegiatan fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional, INACRAFT Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan fasilitasi standart produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota madiun PROGRAM KETRANSMIGRASIAN Penyelenggaraan ketransmigrasian penerapan teknologi tepat Guna 8 Jumlah Dokumen Peraturan Perindustrian Jumlah produk Unggulan yang dipamerkan Jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang di pamerkan Jumlah IKM yang mendapatkan Sertifikat HKI Prosentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi Animo Masyarakat pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi Jumlah angkatan kerja yang 9 2 dokumen 3 produk (2 kali pameran) 5 produk 40 IKM 81% 1 kegiatan 40 angkatan kerja 10 250.000.000 250.000.000 306.000.000 300.000.000 81.500.000 32.694.480 32.694.480 32.694.480 228.749.000 11
X X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2,03 0 2 0 1 2 RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Kerja Daerah Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Administrasi Umum 3 Teknologi Tepat guna Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 67 - 4 5 6 7 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 4.138.362.500 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 5.924.418.720 100% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 128.700.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan 6 dokumen 100% 100% 128.700.000 3.863.594.000 3.863.594.000 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 1.932.124.720 8 mendapatkan penerapan teknologi tepat guna Jumlah dokumen Jumlah pengadaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 16 20 9 10 4.138.362.500 5.924.418.720 128.700.000 128.700.000 3.863.594.000 3.863.594.000 1.932.124.720 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 2 09 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 03 0 3 1 8 2 4 2 8 3 0 3 4 3 8 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat/rumah/g edung kantor PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 3 Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan persentase gedung kantor yang representatif Skor Pola Pangan Harapan 4 Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 5 100 100 100 100 100 100 100 95,8 68 - 6 1.157.574.720 264.550.000 36.500.000 200.000.000 60.000.000 50.000.000 200.000.000 962.000.000 7 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kantor Kegiatan rehab gedung dan bangunan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 8 Jumlah pengadaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor (unit) Jumlah petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara (unit) Jumlah kendaran dinas yang dipelihara (unit) Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (unit) Jumlah gedung dan bangunan yang direhab (unit) Skor Pola Pangan Harapan 9 20 120 1 paket 1 29 75 1 95,8 10 1.157.574.720 264.550.000 36.500.000 200.000.000 60.000.000 50.000.000 200.000.000 962.000.000 11
2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 2 09 1 03 2.01 03 2.01 03 2.01 03 2.01 03 2.04 03 2.04 03 2.04 03 2.04 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 3 2 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 3 Ketersediaan Pangan Utama (ton) Jumlah Dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan Jumlah Produksi Pangan Hasil Pekarangan / Kawasan Rumah pangan Lestari (kg) Jumlah Dokumen Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/perkapita) Jumlah Dokumen Jumlah Menu Olahan yang Tercipta (produk) Jumlah Dokumen 4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 5 16200 2 2000 2 2100 2 190 2 69 - 6 357.000.000 65.000.000 210.000.000 82.000.000 605.000.000 65.000.000 420.000.000 120.000.000 7 Pemantauan harga dan pasokan pangan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan Pemantauan harga dan pasokan pangan Promosi pola konsumsi beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman Penguatan cadangan pangan dan dewan ketahanan pangan 8 Jumlah dokumen informasi harga pasokan dan akses pangan Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/k awasan rumah pangan lestari (kg) Jumlah produksi pangan hasil pekarangan/ka wasan rumah pangan lestari (kg) Jumlah dokumen informasi harga pasokan dan akses pangan Jumlah menu konsumsi olahan pangan yang tercipta (produk) Jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat (ton) 4 2000 2000 4 190 122 9 10 357.000.000 65.000.000 210.000.000 82.000.000 605.000.000 65.000.000 420.000.000 120.000.000 11
2 09 2 09 09 2 09 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 1 05 05 2.01 05 2.01 05 2.01 03 03 2.02 03 2.02 05 05 2.02 0 1 0 5 0 4 2 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3 Prosentase Peningkatan Sampel Pangan yang Teruji (%) Jumlah Pelaksanaan Pengawasan (4 kali) Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang) Jumlah Sampel yang teeriksa (sampel) Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%) Jumlah Produksi Perikanan (ton) Jumlah Peserta Pelatihan Rasio Pendapatan Usaha Perikanan (%) Peningkatan Konsumsi Makan Ikan (kg/perkapita/ta hun) 4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun (orang) 5 3 4 450 45 0,05 378 180 1 15,4 70 - 6 325.000.000 325.000.000 225.000.000 100.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 553.000.000 553.000.000 7 Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Pendampingan, pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan 8 Persentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi (%) Persentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi (%) Jumlah produksi perikanan dan budidaya tangkap (ton) 82,27 82,27 378 9 10 325.000.000 325.000.000 225.000.000 100.000.000 260.000.000 260.000.000 553.000.000 553.000.000 11
3 25 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 1 05 2.02 02 02 2,01 02 2,01 02 2,01 02 2,03 02 2,03 03 0 1 0 1 0 2 0 1 2 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3 Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan (orang) Produktivitas pertanian (ton/ha) Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%) Prosentase jumlah sarana pertanian yang dimanfaatkan (%) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pendukung pertanian (kali) Jumlah sarana pertanian pendukung produktivitas lahan (paket) Jumlah Produksi Daging Peternakan (ton) Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan (orang) Peningkatan pengadaan prasarana (%) 4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 5 488 7,22 0,2 85 1 1 1900 1185 3 71 - 6 553.000.000 1.952.256.480 1.952.256.480 620.538.880 1.331.717.600 439.000.000 439.000.000 40.348.800 7 Kegiatan peningkatan mutu, pengolahan dan promosi hasil perikanan Kegiatan peningkatan mutu dan pemasaran hasil pertanian Kegiatan dukungan pembiayaan petani Peningkatan, pengolahan dan pemasaran hasil produk hasil peternakan 8 Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tah un) Jumlah produk pertanian yang dikemas dan dipasarkan Persentase cakupan petani penerima Pupuk dan AUTP (%) Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan (produk) 15,4 2 85 25 9 10 553.000.000 1.952.256.480 1.952.256.480 620.538.880 1.331.717.600 439.000.000 439.000.000 40.348.800 11
3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 1 03 2,01 03 2,01 03 2,02 03 2,02 05 05 2,01 05 2,01 07 07 2,01 0 1 x x 0 1 2 Pengembangan Prasarana Pertanian Pengelolaan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan / LP2B, kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan / KP2B dan lahan cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan / LCP2B Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (DAK) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3 Tersedianya lahan LP2B Luas lahan terdata sebagai calon LP2B (Ha) Prosentase Prasarana Pertanian yang dibangun/direha bilitasi/ dipelihara Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun / direhablitisasi / dipelihara Cakupan lahan aman bencana pertanian ( %) Luas lahan aman bencana pertanian (ha/th) Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan (ha) Prosentase Peningkatan jumlah SDM Pertanian terlatih (%) Jumlah Jenis pelatihan / Penyuluhan Pertanian (jenis) 4 (Ha) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 5 120 120 100% 2 80 2000 10 5 2 72 - 6 40.348.800 40.348.800 0 0 185.000.000 185.000.000 185.000.000 160.878.100 160.878.100 7 Kegiatan peningkatan produktivitas pertanian Kegiatan penerapan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 8 Produktivitas padi (ton/ha) Luas lahan yang menerapkan budidaya tanaman ramah lingkungan (ha) 7,22 10 9 10 40.348.800 40.348.800 185.000.000 185.000.000 185.000.000 160.878.100 160.878.100 11
3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 X X XX X XX 1 07 2,01 04 04 2.01 04 2.01 04 2.04 04 2.04 01 0 2 1 2 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecataman dan Desa PROGRAM PENGENDALIAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PENJAMIN KESEHATAN HEWAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pengawasan peredaran hewan dan produk Hewan RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3 Jumlah Petani Yang Mendapatkan Pelatihan/Pembin aan/ Penyuluhan (orang) Peningkatan Jumlah Hewan dan Produk Asal Hewan yang Terawasi (%) Jumlah Hewan yang Terlayani (ekor) Jumlah Hewan yang Terlayani (ekor) Presentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumi (%) Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 73 - 4 5 6 7 117 160.878.100 Kegiatan pengembangan kualitas sumberdaya manusia pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 5 420.000.000 3250 220.000.000 3250 220.000.000 Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak / hewan peliharaan 80 200.000.000 200 200.000.000 Kegiatan kesehatan masyarakat veteriner DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan / pembinaan / penyuluhan (orang) Jumlah hewan ternak dan hewan peliharaan yang terlayani atau teeriksa Persentase sample bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (%) 117 3250 96 9 10 160.878.100 420.000.000 220.000.000 220.000.000 200.000.000 200.000.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 2.01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 0 2 0 5 0 1 0 3 1 8 2 4 2 8 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan 4 DLH Kota Madiun DLH Kota Madiun DLH Kota Madiun luar daerah Gedung DLH se Kota Madiun 5 100% 6 dokumen 2 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74 - 6 81.000.000 12.410.000.000 1.350.000.000 200.000.000 300.000.000 79.000.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Srana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor 8 Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor jumlah perjalanan dinas Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara 9 '10 dokumen '9 jenis 99 jenis 32 kali 10 unit '3 gedung 10 81.000.000 12.410.000.000 1.350.000.000 200.000.000 300.000.000 79.000.000 11
X XX X XX X XX X XX 2 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 1 01 2.03 01 2.03 01 2.04 01 2.04 02 02 02 2.01 02 2.01 02 2,02 02 2,02 3 0 3 4 0 2 0 1 0 3 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya URUSAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab / Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk K yang Beotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup 3 persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan pemenuhan kebutuhan pegawai jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya Prosentase data Perencanaan LH yang tersedia Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia jumlah dokumen yang disusun Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia jumlah dokumen yang disusun 4 DLH Kota Madiun DLH Kota Madiun Pegawai DLH Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 69,23% 4 dokumen 4 dok 1 dokumen 1 dokumen 75 - 6 1.390.000.000 78.000.000 182.000.000 375.000.000
7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Edukasi Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup 8 Jumlah kendaraan dinas Jumlah sarana dan prasarana kantor jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan nya Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang menerapkan upaya PPLH Jumlah data dan informasi KLH yang tersedia 9 '59 unit '63 unit 220 pakaian dinas '4 dokumen 10 1.390.000.000 78.000.000 182.000.000 375.000.000 0 11
2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 1 03 03 2.01 03 2.01 03 2.01 03 2.03 03 2.03 0 1 0 2 0 1 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronasi Penghentian Sumber Pencemaran 3 Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya jumlah koordinasi,sinkr onisasi dan pelaksanaan pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 48% 68 kegiatan/ usaha 20 kali 1 dokumen 15 usaha/ kegiatan 5 kali 76 - 6 1.100.000.000 150.000.000 835.000.000 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Koordinasi Pembinaan Langit Biru Kegiatan Pengendalian Lahan Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati (sub Kegiatan penyusunan dokumen gas rumah kaca) Peringatan hari lingkungan hidup 8 Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemaran nya Jumlah kendaraan yang diuji gas emisi Jumlah lubang biopori yang teasang Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah yang mendapatkan kejuaraan 9 '68 perusahaan '950 kendaraan 675 unit 1 dokumen 6 juara 10 600.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 300.000.000 11
2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 1 04 04 2.01 04 2.01 05 05 2.01 05 2,01 0 1 0 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab / Kota Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Penyimpanan Sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3 Prosentase Pengelolaan Ke anekaragaman Hayati jumlah Pengelolaan Ke anekaragaman Hayati Kab / Kota Jumlah dokumen yang tersusun Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3) jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin 4 5 96,83% 1 lokasi 1 dokumen 71% 5 perusaha an 77 - 6 135.000.000 100.000.000 7 Kegiatan pembentukan dan pembinaan kampung iklim Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air Kegiatan Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca dan Profil Kehati (sub Penyusunan Profil KEHATI (Keanekaragaman Hayati)) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL( sub Kegiatan Pembinaan izin TPS B3) Kegiatan Inventarisasi perusahaan/ instansi penghasil limbah B3 dan penghasil limbah cair 8 Jumlah kampung iklim yang terbentuk Jumlah pemilik usaha / kegiatan sebagai peserta sosialisasi Jumlah dokumen yang tersusun Prosentase data dan informasi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin Jumlah data dan informasi yang tersedia 9 3 kampung '75 orang 1 dokumen '5 perusahaan 0 10 400.000.000 135.000.000 135.000.000 50.000.000 11
2 11 2 11 2 11 2 11 1 06 06 2.01 06 2.01 06 2.01 0 3 0 1 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 3 Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat membuat laporan Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan 4 5 52,90% 15 perusaha an 15 wajib usaha 4 perusaha an 78 - 6 160.000.000 290.000.000 7 Kegiatan Peningkatan Kegiatan / Usaha dalam Pengelolaan Limbah PROGRAM PENAATAN, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Pembinaan Perusahaan yang mempunyai Izin Lingkungan Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kegiatan Adopsi Regulasi tentang Lingkungan Hidup Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL(sub Kegiatan pembinaan izin IPAL) 8 Kegiatan / usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup Jumlah usaha / kegiatan yang taat membuat laporan Jumlah perusahaan yang taat PROPER Jumlah adopsi regulasi peningkatan kualitas lingkungan hidup Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin 9 10 kegiatan/ usaha '18 kegiatan/ usaha '3 perusahaan '2 . '5 perusahaan 10 50.000.000 115.000.000 45.000.000 255.000.000 35.000.000 11
2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 1 08 08 2.01 08 2.01 10 10 2.01 2 2 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 3 prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup Prosentase penanganan dan pengaduan lingkungan hidup jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan 4 5 90% 15 kegiatan 4 kegiatan 90% 10 kasus 79 - 6 1.175.000.000 7 PROGRAM PENAATAN, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI) Kegiatan Edukasi dan Kader Lingkungan yang Aktif Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA) PROGRAM PENAATAN, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 8 Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup Jumlah kader lingkungan yang aktif Output : jumlah sekolah Adiwiyata Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup 9 10 '36 kelompok 887.000.000 '100 peserta 38.000.000 '3 sekolah 250.000.000 11
2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 1 10 2.01 10 2.01 11 11 11 2.01 11 2.01 0 1 0 2 0 5 0 3 2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan Pengelolaan Sampah Koordinasi dan Sinkronasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3 jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga jumlah sampah yang ditangani DLH Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah jumlah ruas jalan yang ditangani 4 5 10 kasus 900 usaha 74% 32.350 11 jenis 11 ruas jalan 80 - 6 35.000.000 50.000.000 1.870.000.000
3.500.000.000 7 Kegiatan Pelayanan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Kegiatan Pembinaan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kegiatan Perluasan Lahan TPA Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah (sub kegiatan PROJASIH) 8 jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah usaha yang mengurus dokumen rekomendasi izin lingkungan Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah jumlah dokumen yang disusun jumlah ruas jalan yang ditangani 9 10 '10 kasus/ pengaduan 35.000.000 55500 usaha 50.000.000 '11 jenis 1.650.000.000 '27 kelurahan 220.000.000 1 dokumen 0 11 ruas jalan 3.500.000.000 11
2 11 2 11 2 11 X X X X X X X 1 11 2.01 11 2.03 11 2.03 01 01 2.01 0 2 0' 2 2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah RUTIN PERANGKAT DAERAH ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 81 - 3 jumlah tempat / lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH 4 5 2 lokasi 6 2.560.000.000 7 Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Akhir dengan Metode Controlled Landfill Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah (sub operasional mesin pengolah sampah) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Sub Kegiatan Pemanfaatan Gas methane menjadi Sumber Energi) jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah (Adipura) 3 ke camatan 50.000.000 Kegiatan Koordinasi Penilaian Adipura DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah Dispenduk capil Dispenduk capil 100% 62.811.360 62.811.360 8 Jumlah zona pengelolaan sampah akhir jumlah ruas jalan yang ditangani jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian Adipura 9 10 '1 zona 2.300.000.000 11 ruas jalan 150.000.000 '27 kelurahan 110.000.000 '3 kecamatan 50.000.000 11
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 0 2 0 1 0 3 1 8 2 4 2 8 3 0 3 4 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan 4 Dispenduk capil Dispenduk capil Dispenduk capil Dispenduk capil Dispenduk capil Luar Daerah Dispenduk capil Dispenduk capil Dispenduk capil Dispenduk capil 5 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82 - 6 62.811.360 4.500.000.000 4.500.000.000 2.335.006.468 1.674.199.968 122.356.000 230.000.000 44.750.000 54.138.500 209.562.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8 Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah Perjalanan Dinas Jenis Sarana dan Prasana Kantor Jumlah Gedung Jumlah kendaraan dinas Jenis Sarana dan Prasana Kantor 9 8 dokumen 32 ASN 16 Jenis 60 Kali 4 Jenis 1 gedung, 2 Lantai 27 Unit Kendaraan Dinas 6 Jenis 10 62.811.360 4.500.000.000 1.674.199.968 122.356.000 230.000.000 44.750.000 54.138.500 209.562.000 11
2 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 1 02 02 2.01 02 2.01 02 2.01 03 03 2.01 03 2.01 0 4 0 5 0 2 2 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 3 Persentase penerbitan dokumen kependudukan Jumlah Penerbitan dokumen kependudukan Jumlah perekaman KTP EL Jumlah dokumen Kependudukan yang diterbitkan Persentase penerbitan dokumen Akta Pencatatan Sipil Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil Jumlah penerbitan akta kelahiran penduduk usia diatas 50 tahun 4 Disdukcapil Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil 5 84% 37.000 dokumen 3.000 data 37.000 dokumen 94% 1.200 dokumen 20.000 dokumen 83 - 6 328.148.160 328.148.160 177.639.760 150.508.400 674.877.920 674.877.920 544.390.400 7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Peningkatan Pelayanan bidang Kependudukan Pelayanan Keliling Peningkatan Pelayanan bidang Pencatatan Sipil 8 Prosentase penerbitan dokumen kependudukan Jumlah Penerbitan KK, KTP dan KIA Jumlah Pelayanan Keliling Jumlah penerbitan AL,AK dan akta lainnya. 9 98% 50 kali 95% 10 177.639.760 150.508.400 544.390.400 11
2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 X X XX X XX X XX 1 03 2.01 04 04 2.01 04 2.01 04 2.01 04 2.01 01 01 2.01 0 1 0 3 0 5 X X 2 Sub Kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Perkembangan Penduduk Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan Akurasi database kependudukan Persentase update data penduduk Persentase uptime aplikasi SIAK Jumlah PKS dan Inovasi Jumlah Penerbitan KTP, KIA dan Akte lahir Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah 4 Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil 84 - 5 6 1.200 dokumen 130.487.520 99,1% 1.290.058.040 77% 458.526.040 99 % 357.222.960 4 buah 101.303.080 27.000 dokumen 831.532.000 DINAS PERHUBUNGAN 100% 7 Pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil PROGRAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN INOVASI PELAYANAN Implementasi SIAK dan Penyebaran Informasi Peningkatan Inovasi Pemanfaatan Data Kependudukan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8 Jumlah Dokumen Prosentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase update data penduduk Jumlah Inovasi Persentase Penerbitan KTP dan akta kelahiran 9 5000 lbr 77% 7 Jenis 96% 10 130.487.520 357.222.960 101.303.080 831.532.000 11
X XX X XX b XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 0 2 0 1 0 3 1 8 2 4 2 8 3 0 3 4 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan 4 Dinas Perhubunga n Kota Madiun Dinas Perhubunga n Kota Madiun Dinas Perhubunga n Kota Madiun Wilayah Indonesia Dinas Perhubunga n Kota Madiun Dinas Perhubunga n Kota Madiun Dinas Perhubunga n Kota Madiun Dinas Perhubunga n Kota Madiun 5 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85 - 6 102.089.400 6.686.758.079 2.712.379.712 230.000.000 30.000.000 650.000.000 650.000.000 150.000.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8 Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah sarana dan prasarana kantor Luas gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana 9 6 dokumen 63 orang 15 jenis 60 kali 75 unit 142 m2 37 unit 73 unit 10 102.089.400 6.686.758.079 2.712.379.712 230.000.000 30.000.000 650.000.000 650.000.000 150.000.000 11
X XX X XX X XX 2 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 1 01 2.04 01 2.04 01 2.04 02 02 2.02 02 2.02 02 2.02 02 2.02 02 2.06 02 2.06 0 2 1 0 0 1 0 2 0 4 0 1 2 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 3 Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapan nya persentase peserta yang paham KEPADATAN LALU LINTAS (kend/Km) Jumlah sarana dan prasarana jalan Jumlah prasarana jalan Jumlah perlengkapan jalan Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik Jumlah MRLL Jumlah MRLL 4 Jumlah perlengkapa n jalan yang disediakan Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun 5 100% 100% 100% 46 200 titik 1 unit 937 unit 632 unit 160 2 dokumen 86 - 6 220.000.000 126.970.000 130.000.000 2.658.000.000 1.046.858.720 626.557.760 7 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan pelatihan SDM Perhubungan Kegiatan pembangunan halte Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas kegiatan pengadaan marka jalan Kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas 8 jumlah pakaian dinas dan kelengkapan nya Jumlah orang yang terampil Luas halte Jumlah perlengkapan jalan - jumlah peralatan dan perlengkapan lalu lintas - panjang marka jalan yang baru jumlah dokumen 9 674 buah 1250orang 27 m2 937 unit 632 unit 4000 m2 3 dokumen 10 220.000.000 126.970.000 130.000.000 2.658.000.000 446.858.720 600.000.000 560.377.760 11
2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 1 02 2.06 02 2.06 02 2.08 02 2.08 02 2.08 02 2.09 02 2.09 02 2.03 0 3 0 4 0 2 0 4 0 2 2 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara-an Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3 Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Persentase kegiatan keselamatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Kinerja Angkutan Jumlah Kendaraan Persentase terminal berfungsi baik 4 Wilayah Kota Madiun Wilayah Kota Madiun UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubunga n Kota Madiun Kota Madiun 5 1000 orang 5 Kegiatan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 0,4 23000 kend 100% 87 - 6 170.140.000 1.506.755.000 73.502.000 42.382.000 1.473.830.464 7 Kegiatan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota Wahana Tata Nugraha Kegiatan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalin dan angkutan Kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan umum teladan Kegiatan peningkatan penyelenggaraan angkutan orang Kegiatan penyelenggaraan angkutan barang 8 jumlah penilaian Jumlah orang yang paham Jumlah kegiatan Jumlah dokumen Jumlah awak kendaraan yang diberi penghargaan Jumlah orang Jumlah angkutan barang yang didata 9 1 kali 1000 orang 6 Kegiatan 1 dokumen 6 peserta 119.256 orang 23000 kend 10 66.180.000 170.140.000 1.506.755.000 73.502.000 42.382.000 1.243.925.360 229.905.104 11
2 15 2 15 2 15 2 15 X X XX X XX X XX X XX X XX b XX 1 02 2.03 02 2.05 02 2.05 02 2.05 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 0 3 0 4 0 7 0 2 0 1 2 Pengembangan sarana dan prasarana terminal Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 Luas bangunan Jumlah kendaraan Lulus uji Jumlah kendaraan yang diuji Jumlah Alat Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah 88 - 4 5 6 7 Wilayah Kota Madiun 45 m2 710.062.400 Kegiatan pengelolaan operasional tempat parkir khusus 100% Wilayah Kota Madiun 4600 kend 544.327.200 Kegiatan pengelolaan operasional PKB UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 12 unit 106.000.000 Kegiatan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kota Madiun 7.120.707.000 100% Kota Madiun 115.000.000 Kota Madiun 6 dokumen 115.000.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 100% Kota Madiun 3.733.400.000 100% Kota Madiun 3.733.400.000 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Jumlah pegawai Jumlah pegawai Jumlah alat yang dikalibrasi Jumlah Dokumen yang Disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 9 13 orang 18 orang 12 unit 5 Dokumen 12 Bulan 10 710.062.400 544.327.200 106.000.000 7.120.707.000 115.000.000 115.000.000 3.733.400.000 3.733.400.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X 2 16 2 16 2 16 2 16 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 02 02 2.01 02 2.01 0 3 1 8 2 4 2 8 3 0 3 4 0 2 2 Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Monitoring opini dan aspirasi publik 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perleng kapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 1200 Informasi 89 - 6 3.272.307.000 2.399.336.000 367.000.000 140.971.000 150.000.000 65.000.000 150.000.000 9.182.000.000 9.182.000.000 4.438.000.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik melalui Media Massa 8 9 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 12 Bulan Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Baru 187 Kali 1 Paket jumlah gedung 3 Unit Jumlah kendaraan dinas 33 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor 60 Unit Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Publik 50% Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa 1200 Informasi 10 3.272.307.000 2.399.336.000 367.000.000 140.971.000 150.000.000 65.000.000 150.000.000 9.182.000.000 9.182.000.000 4.438.000.000 11
2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 1 02 2.01 02 2.01 02 2.01 02 2.01 03 03 2.01 03 2.01 03 2.01 03 2.02 03 2.02 0 4 0 6 1 0 1 2 0 2 0 3 0 1 2 Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pengelolaan e- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan e- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3 Jumlah konten informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan Persentase OPD pengguna domain.id Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat Persentase OPD yang melaksanakan e-Government Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 5 Media 100% 27 Kelompo k 12 Tema Informasi 3,6 100% 126 Domain 1350 Titik 100% 1 Paket 90 - 6 2.500.000.000 594.000.000 750.000.000 900.000.000 9.949.850.000 5.394.650.000 350.000.000 5.044.650.000 4.555.200.000 2.480.200.000 7 Produksi Konten Informasi Publik Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK 8 Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola 9 5 Media 100% 27 Kelompok 12 Tema Informasi 45% 146 Domain 1500 Titik 1 Paket 10 2.500.000.000 594.000.000 750.000.000 900.000.000 9.949.850.000 5.394.650.000 350.000.000 5.044.650.000 4.555.200.000 2.480.200.000 11
2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 20 2 20 1 03 2.02 03 2.02 03 2.02 03 2.02 03 2.02 xx xx xxx xx xxx 02 0 4 0 7 0 8 0 9 1 1 x x 2 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) PROGRAM SOSIALISASI DI BIDANG CUKAI Peningkatan Jumlah Sasaran Penyebaran Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT) Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 3 4 Jumlah titik Client Kota Madiun Jumlah Aplikasi Kota Madiun Jumlah Layanan Kota Madiun Jumlah komunitas penunjang Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart City yang dibina Kota Madiun Jumlah Sarana Information Center Kota Madiun Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Ketentuan Perundang- undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) yang tersampaikan kepada Masyarakat Kota Madiun Kota Madiun Jumlah Event Kota Madiun Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi Kota Madiun 5 301 Titik 7 Aplikasi 1 Layanan 6 Ko munitas 1 Unit 100% 100% 10 Event 80% 91 - 6 400.000.000 600.000.000 500.000.000 425.000.000 150.000.000 1.599.000.000 1.599.000.000 1.599.000.000 570.000.000 7 Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart City Penyelenggaraan Government Chief Information (GCIO) Program Sosialisasi di Bidang Cukai Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang- undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 8 Jumlah titik Client Jumlah aplikasi Jumlah Layanan Jumlah komunitas penunjang Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart City yang dibina Jumlah Sarana Information Center Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai Jumlah event Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi 9 301 Titik 9 Aplikasi 2 Layanan 6 Komunitas 1 Unit 10 Event 80% 10 400.000.000 600.000.000 500.000.000 425.000.000 150.000.000 1.599.000.000 1.599.000.000 1.599.000.000 570.000.000 11 DBHCHT
2 20 20 2 21 2 21 2 21 21 X X XX X XX X XX 1 02 2.01 02 2.01 02 02 2.01 02 2.01 01 01 2.01 0 1 0 4 92 - 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Jumlah OPD yang memenuhi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Statistik Kota Madiun Kota Madiun 34 OPD 5 Dokumen 570.000.000 570.000.000 Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Statistik Daerah Jumlah Dokumen Statistik PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indeks KAMI Kota Madiun Level II 400.000.000 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Persentase OPD yang mengimplement asikan keamanan informasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase OPD yang mengimplement asikan keamanan informasi Jumlah OPD yang mengimplement asikan Tanda Tengan Elektronik (TTE) Kota Madiun Kota Madiun 40% 5 OPD 400.000.000 400.000.000 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi Jumlah OPD yang mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah 100% 52.905.120 9 5 Dokumen 40% 34 OPD 10 dokumen 10 570.000.000 570.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 52.905.120 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 2 18 2 18 1 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 03 0 2 0 1 0 3 1 8 2 8 3 0 3 4 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 3 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Persentase investor yang merealisasikan investasi 4 DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM 5 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13% 93 - 6 52.905.120 3.921.584.000 3.921.584.000 1.801.657.000 1.203.120.000 400.000.000 80.000.000 45.000.000 73.537.000 472.366.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 8 Jumlah dokumen yang disusun Jenis barang dan jasa operasional kantor Jenis barang dan jasa operasional kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman Jenis sarana kantor yang memadai Persentase investor yang merealisasikan investasi 9 10 dokumen 14 jenis 14 jenis 125 kali 1 gedung 26 unit 3 jenis 13% 10 52.905.120 3.921.584.000 3.921.584.000 1.801.657.000 1.203.120.000 400.000.000 80.000.000 45.000.000 73.537.000 472.366.000 11
2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 1 03 2,01 03 2,01 05 05 2,01 05 2,01 04 04 2,01 04 2,01 04 2,01 0 2 0 2 0 1 0 2 2 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Teadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Teadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berisaha Terintegrasi secara Elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3 Jumlah investor baru jumlah promosi penanaman modal jumlah perusahaan wajib LKPM Jumlah perusahaan yang dibina Jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan jumlah pemohon izin jumlah peserta sosialisasi perizinan elektronik jumlah pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi 4 DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM 5 10 investor 10 INVESTO R 80 Perusaha an 100 Perusaha an 15 perusaha an 80% 1500 izin 75 orang 10% 94 - 6 472.366.000 198.225.000 198.225.000 198.225.000 447.400.000 447.400.000 210.000.000 237.400.000 7 Kegiatan promosi dan kerjasama investasi PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Pembinaan dan pemantauan/pengawasa n pelaksanaan penanaman modal PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN Peningkatan Kualitas Perizinan Evaluasi Perizinan Berusaha 8 Jumlah investor baru Persentase investor yang merealisasikan investasi Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan Jumlah peserta sosialisasi Prosentase pemenuhan komitmen yang dievaluasi 9 10 investor 13% 10 perusahaan 80% 300 peserta 10% 10 472.366.000 198.225.000 198.225.000 508.400.000 210.000.000 237.400.000 11
2 18 2 18 2 18 2 18 2 2 17 2 17 2 17 2 17 1 04 2,01 06 06 2,01 06 2,01 05 05 2.01 05 2.01 0 3 0 1 0 1 2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta 3 Jumlah layanan konsultasi dan Pengaduan yang ditindak lanjuti persentase jenis izin yang diproses secara elektronik jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik Persentase koperasi aktif jumlah koperasi aktif jumlah koperasi yang tertib melaksanakan RAT 4 DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM 5 50 kali 90% 65 Jenis izin 65 Jenis izin 98.69% 150 koperasi 108 koperasi 95 - 6 18.800.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 1.004.010.000 1.004.010.000 513.000.000 7 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perizinan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PENANAM MODAL, PTSP, KOPERASI DAN USAHA MIKRO PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAN KOPERASI Kegiatan Pemeringkatan Koperasi dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian 8 Jumlah izin yang diterbitkan Persentase koperasi aktif Jumlah Koperasi Aktif 9 1500 izin 98,69% 151 koperasi 10 61.000.000 1.004.010.000 513.000.000 11
2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 1 05 2.01 06 06 2.01 06 2.01 08 08 2.01 08 2.01 x x 0 1 0 1 2 Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 3 Jumlah anggota koperasi/usaha mikro yang meningkat Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat jumlah koperasi yang dibina jumlah omset koperasi Persentase Usaha Mikro naik kelas jumlah pelaku usaha mikro naik kelas jumlah pelaku usaha yang difasilitasi 4 DPMPTSPKUM DPMPTSPKUM 5 '151 koperasi/ 25 UM 52% 152 koperasi 80 koperasi 1,86% 3 orang 145 orang 96 - 6 491.010.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.010.000.000 1.010.000.000 1.010.000.000 7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO Kegiatan Peberdayaan Usaha Mikro di Kota Madiun 8 Jumlah anggota koperasi/ usaha mikro yang meningkat Persentase koperasi aktif Jumlah koperasi dengan omzet meningkat Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Jumlh Wira Usaha Baru 9 '151 koperasi/ 25 UM 98,69% 20 koperasi 0,41% 87 WUB 10 491.010.000 190.000.000 190.000.000 1.010.000.000 1.010.000.000 11 DAK
X X XX X XX X XX X XX X XX b XX X XX 1 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 0 2 0 1 2 RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum 97 - 3 4 5 6 7 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 100% 6 dokumen 40.000.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 100% 100% 3.184.463.000 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 100% 8 Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 9 6 dokumen 1 paket 10 40.000.000 3.109.463.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX 2 2 19 2 19 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 02 0 3 1 8 2 4 2 8 3 0 3 4 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 3 persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Jumlah Prestasi Pemuda 4 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga luar daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 98 - 6 2.124.650.000 299.700.000 175.000.000 199.650.000 50.000.000 54.650.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8 9 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 1 paket Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 50 kali Jumlah paket pengadaan sarana prasarana kantor 1 paket jumlah gedung 2 gedung Jumlah kendaraan dinas 27 unit jumlah sarana dan prasarana 130 unit 10 2.024.650.000 299.700.000 175.000.000 199.650.000 50.000.000 54.650.000 11
2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 1 02 2.01 02 2.01 03 03 2.01 03 2.01 03 2.02 03 2.02 03 2.04 0 8 0 3 0 2 2 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3 Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan Jumlah Keikutsertaan Pemuda Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan Jumlah cabang olahraga yang dibina 4 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5 1 event 200 orang 12 medali 3 sarana pra sarana olahraga 3 sarana pra sarana olahraga 2 event 2 event 10 cabang olahraga 99 - 6 996.000.000 2.314.000.000 1.226.000.000 7 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi 8 Jumlah event kepemudaan yang diselenggaraka n Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi Jumlah event olahraga yang diselenggaraka n 9 2 event 3 unit 4 event 10 996.000.000 2.314.000.000 1.226.000.000 11 seleksi paskibra ka GOR, Stadion, Asrama Haji Lomba Lari 10 K, Tour de Indonesia , Seleksi pembina an dan pengirim an POR SD
2 19 2 19 2 19 2 22 2 22 2 22 1 03 2.04 03 2.05 03 2.05 02 02 2.02 0 2 0 1 2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Jumlah cabang olahraga yang dibina Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan Prosentase seni budaya yang dilestarikan Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi 4 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5 10 cabang olahraga 2 festival olahraga 2 festival olahraga 30% 15 event 100 - 6 1.000.000.000 729.000.000 7 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi 8 Jumlah event olahraga yang diselenggaraka n Jumlah event olahraga yang diselenggaraka n 9 4 event 4 event 10 1.000.000.000 729.000.000 11 Hibah KONI Festival Seni Pencak Silat Nu santara, Festival Seni Pencak Silat se Jatim, Festival Drum band Nasional
2 22 2 22 1 02 2.02 02 2.02 0 1 0 3 2 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 3 Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi Jumlah festival seni yang diselenggarakan 4 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5 12 event 3 festival 101 - 6 3.000.000.000 1.570.000.000 7 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Festival Seni 8 Jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi Jumlah festival seni yang diselenggaraka n 9 25 event 33 festival 10 3.000.000.000 1.570.000.000 11 Gelar Budaya TMII, Pagelaran Wayang Kulit, MNC, Gelar Budaya 3 kecamat an, Festival Bersih Desa, Seni Periodik, Gelar Budaya Cah Mediun an, Upacara HJM, Kenduri Akbar, Pawai HUT RI, Ziarah Makam, Sholawat 1000 Rebana, Isti ghosah, Grebeg Maulud, Belanja Modal Festival Kartini, Festival Gebyar Kemerdek aan, Festival Pelestari an Bahasa Jawa, Festival Hari Santri,
2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 1 03 03 2.01 03 2.01 05 05 2.01 05 2.01 0 1 0 3 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya 3 Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan Jumlah pelatihan yang diselenggarakan Jumlah pelatihan yang diselenggarakan Prosentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan Prosentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan Prosentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan 4 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5 2 kesenian 2 pelatihan 2 pelatihan 21% 21% 21% 102 - 6 210.000.000 700.000.000 7 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya, Festival Seni Revitalisasi Benda Cagar Budaya 8 Jumlah pelatihan yang diselenggara kan Prosentase benda/bangun an cagar budaya yang dilestarikan 9 2 event 21% 10 210.000.000 700.000.000 11 Festival Seni Tradisi, Pekan Seni Pelajar, Festival Dalang Nasional, Festival Dalang Tingkat Provinsi, Festival Karawit an Tingkat Provinsi pelatihan bahasa jawa, pembina an dalang anak tingkat kota
3 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 1 02 02 2.03 02 2.03 02 2.03 03 03 2.01 03 2.01 05 0 3 0 6 0 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN SUBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3 Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola Event pengembangan destinasi pariwisata Event pemberdayaan masyarakat Jumlah promosi pariwisata Jumlah promosi pariwisata Jumlah promosi pariwisata Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif 4 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5 2 destinasi 2 destinasi 2 event 1 event 2 promosi 2 event 2 event 2 event 103 - 6 250.254.000 148.000.000 750.000.000 7 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri 8 Jumlah laporan kepariwisataan Jumlah laporan kepariwisataan Jumlah promosi pariwisata 9 2 laporan 2 laporan 4 event 10 250.254.000 148.000.000 750.000.000 11 pembent ukan KSWK, workshop , monev festival pecel pincuk MTD, Gebyar Batik, Madiun Kreatif, Festival Barong sai
3 26 3 26 X X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 05 2.01 05 2.01 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 0 6 0 2 0 1 2 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah 104 - 4 5 6 7 2 event Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2 event 650.000.000 Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 100% Dinas Peustakaan dan Kearsipan 6 dokumen 40.000.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 100% Dinas Peustakaan dan Kearsipan 100% 2.845.195.927 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Jumlah pemberdayaan sumber daya pariwisata yang di selenggarakan Jumlah dokumen yang disusun jumlah pegawai ASN 9 2 event 10 dokumen 12 bulan 10 650.000.000 40.000.000 2.845.195.927 11 pengirima n raka raki, pemilih an kakang mbakyu, workshop ekonomi kreatif
X XX X XX X XX X XX X XX X XX 2 23 2 23 2 23 2 23 2 23 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 02 02 2,01 02 2,01 02 2,01 0 3 1 8 2 8 3 0 3 4 0 1 x x 2 Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PEUSTAKAAN Pengelolaan Peustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pengembangan Perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota (dana DAK) 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Peustakaan Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan Jumlah Pengunjung Jumlah Paket 4 Dinas Peustakaan dan Kearsipan luar daerah Dinas Peustakaan dan Kearsipan Dinas Peustakaan dan Kearsipan Dinas Peustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 5% 20.000 orang 2 paket 105 - 6 520.000.000 160.000.000 59.650.000 66.552.000 44.650.000 635.000.000 418.750.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana kantor PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PEUSTAKAAN Pengelolaan layanan dan pelestarian bahan pustaka 8 9 Jumlah bahan penunjang 1 paket Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 90 kali jumlah gedung 2 unit Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki 22 unit Jumlah sarana prasarana yang dipelihara 78 Unit Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Peustakaan 72% Jumlah pengunjung 87740 orang 10 520.000.000 160.000.000 59.650.000 66.552.000 44.650.000 635.000.000 11
2 23 2 23 2 23 2 23 2 23 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 1 02 2,01 02 2,01 02 2,02 02 2,02 02 2,02 02 02 2,01 02 2,01 02 2,02 02 2,02 0 8 x x 0 1 0 2 0 2 0 2 2 Pengembangan Bahan Pustaka Pengembangan Bahan Pustaka (dana DAK) Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pembangunan dan pemeliharaan sarana peustakaan di tempat- tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengelolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 3 Jumlah koleksi Jumlah koleksi Indeks Minat Baca Jumlah Perpustakaan Terakreditasi Jumlah paket Jumlah berkas arsip yang dikelola Jumlah berkas arsip dinamis yang dikelola Jumlah berkas arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan Jumlah berkas arsip statis yang dikelola Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah,dipreserv asi dan layanan akses arsip 4 Kota Madiun Kota Madiun Dinas Peustakaan dan Kearsipan Dinas Peustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Kota Madiun 5 500 ek semplar 3000 ek semplar 2 10 lembaga 2 Paket 59.500 berkas 59.500 berkas 59.556 berkas 250 berkas 250 berkas 106 - 6 255.000.000 390.000.000 338.000.000 140.000.000 305.000.000 305.000.000 7 Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Peustakaan Umum Daerah Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kegiatan Pembangunan gedung PROGRAM PENYELAMATAN, PENINGKATAN SDM DAN LAYANAN ARSIP DAERAH Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 8 Jumlah Bahan Pustaka Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Jumlah paket Jumlah berkas arsip yang dikelola Jumlah Unit Kearsipan Jumlah SDM Pengelola Arsip 9 3500 eksemplar 36 pembinaan 2 Paket 59.500 berkas '5 unit kearsipan '131 orang 10 255.000.000 395.000.000 140.000.000 305.000.000 305.000.000 11 FS dan DED Pem bangun an Gedung Layanan Peustaka an
X X XX X XX X XX X XX X XX b XX X XX X XX 1 01 01 2.01 01 2.01 01 2.02 01 2.02 01 2.03 01 2.03 0 2 0 1 0 3 2 RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif 4 Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan 107 - 5 6 DINAS PERDAGANGAN 11.322.925.000 100% 6 dokumen 95.000.000 100% 100% 8.321.925.000 100% 100% 1.755.000.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 9 6 dokumen 8 jenis 8 jenis 10 11.322.925.000 95.000.000 8.321.925.000 1.660.000.000 11
X XX X XX X XX X XX 3 3 30 3 30 3 30 3 30 1 01 2.03 01 2.03 01 2.03 01 2.03 02 02 2,01 02 2,01 1 8 2 8 3 0 3 4 0 1 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3 persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Jumlah sarana distribusi perdagangan Jumlah peanjangan perijinan 4 Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan 5 100% 100% 100% 100% 75 lembar 108 - 6 476.000.000 175.000.000 465.000.000 130.000.000 167.200.000 167.200.000 7 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana Prasarana Kantor Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL 8 Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9 80 kali jumlah gedung 3 gedung Jumlah kendaraan dinas 50 unit jumlah sarana dan prasarana 51 unit Persentase pertumbuhan perdagangan non pasar rakyat Jumlah pemohon peanjangan perijinan 75 lembar Jumlah PKL dengan pendapatan diatas UMK 500 orang 10 476.000.000 175.000.000 465.000.000 130.000.000 167.200.000 42.000.000 125.200.000 11
3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 1 04 04 2,02 04 2,02 6 06 2,01 06 2,01 06 2,01 07 07 2,01 0 1 0 1 0 2 2 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3 Jumlah ketersediaan bahan pokok dan barang penting Jumlah ketersediaan bahan pokok Jumlah alat yang telah distandarisasi Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapan nya (UTTP) yang sudah di tera atau tera ulang Jumlah Produk dalam kemasan yang telah diawasi Jumlah pemasaran produk dalam negeri 4 Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan 5 9 jenis 7000 uttp 109 - 6 87.800.000 87.800.000 260.457.000 237.457.000 23.000.000 708.000.000 7 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kegiatan Peningkatan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 8 Jumlah ketersediaan bahan pokok Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapan nya (UTTP) yang sudah di tera atau tera ulang Jumlah Produk dalam kemasan yang telah diawasi 9 9 jenis 7000 uttp 10 87.800.000 87.800.000 260.457.000 237.457.000 23.000.000 708.000.000 11
3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 1 07 2,01 07 2,01 03 03 2,01 03 2,01 03 2,01 03 2,02 03 2,02 03 2,02 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 2 2 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 3 Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan Jumlah dokumen Informasi Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan Jumlah pasar yang direvitalisasi Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pedagang dengan pendapatan diatas UMK per bulan Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya melalui pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 4 Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Pasar Winongo, Pasar Sepoor dan Pasar Manguharjo Pasar-pasar rakyat dikota Madiun Pasar-pasar rakyat dikota Madiun Pasar-pasar rakyat dikota Madiun 5 15 jenis produk unggulan daerah 1 dokumen 3 pasar 17 pasar 500 orang 17 pasar 110 - 6 548.000.000 160.000.000 6.415.335.000 110.000.000 1.830.500.000 1.045.885.000 3.428.950.000 7 Kegiatan Promosi Produk Perdagangan Kegiatan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun Program Pengelolaan Pasar Rakyat Revitalisasi Pasar-pasar Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kegiatan Promosi Pasar Rakyat Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat 8 Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan Jumlah omset pasar rakyat (Jt) Jumlah pasar yang direvitalisasi Jumlah pasar yang dikembangkan fasilitas, sarana dan prasarananya Jumlah omset pasar rakyat (Jt) Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya oleh unsur masyarakat. 9 15 jenis produk unggulan daerah 1 dokumen 3 pasar 17 pasar 670.000.000. 000 17 pasar 10 548.000.000 160.000.000 6.415.335.000 110.000.000 1.780.500.000 1.045.885.000 3.428.950.000 11
1 x xx xx x xx xx X X XX X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 xxx 2.01 2.01 2.02 2.02 2 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak di lekati Pita Cukai RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 111 - 3 4 5 6 7 8 50.000.000 Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu Dinas Perdagangan 0 buah 50.000.000 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak di lekati Pita Cukai Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintah an Umum 100% 6 dokumen 7.417.000 7.417.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase dokumen perencanaan/l aporan yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen yang disusun persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintah an Umum 100% 100% 499.157.500 499.157.500 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 9 0 buah 100% 6 dokumen 9 orang 10 50.000.000 7.417.000 7.417.000 499.157.500 499.157.500 11
1 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 4 4 01 4 01 02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2 Administrasi Umum 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 4 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintah an Umum luar daerah Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintah an Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintah an Umum Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintah an Umum 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80,08 112 - 6 510.100.000 270.600.000 200.000.000 7.500.000 20.000.000 12.000.000 2.261.403.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8 Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana Prosentase Laporan Kinerja Peerintahan Tepat Waktu Prosentase Kelurahan Ber administrsi Baik 9 100% 7 jenis 24 kali 1 unit 1 unit 3 buah 100% 70% 10 510.100.000 270.600.000 200.000.000 7.500.000 20.000.000 12.000.000 340.000.000 1.476.403.000 11
1 4 01 02 4 01 02 02 4 01 02 4 01 02 4 01 02 4 01 04 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 2.01 2.01 2.01 2,04 2,04 2,01 0 1 0 2 0 3 0 1 113 - 2 Administrasi Tata Pemerintahan 3 Prosentase laporan administrasi pemerintahan yang disusun tepat waktu 4 Kota Madiun 5 100% 6 1.816.403.000 7 8 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kota Madiun 8 kali 1.476.403.000 Kegiatan Pembinaan Kecamatan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala daerah/Wakil Kepala daerah Jumlah Pembinaan Jumlah Kunjungan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah dokumen Rupa Bumi Jumlah Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kec. Manguharjo Kota Madiun Kota Madiun 1 dokumen 5 dokumen 50.000.000 290.000.000 Kegiatan Inventarisasi Rupa Bumi Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintahan Jumlah dokumen rupa bumi Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintahan Jumlah peringatan hari jadi pemerintahan Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Prosentase Kerjasama yang difasilitasi Jumlah Fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan Kota Madiun Kota Madiun 100% 5 kali 445.000.000 445.000.000 Kegiatan Kerjasama Daerah Jumlah MoU SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah 100% 9 10 kali 6 kali 1 dokumen 5 dokumen 2 kali 5 dokumen 10 1.816.403.000 645.563.000 830.840.000 50.000.000 200.000.000 90.000.000 445.000.000 445.000.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 4 4 01 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 2.01 2,02 2,02 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 0 2 0 1 0 3 1 8 2 8 3 0 3 4 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 3 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan 4 Sekretariat Daerah Bagian Prekokesra Sekretariat Daerah Bagian Prekokesra Sekretariat Daerah Bagian Prekokesra luar daerah Sekretariat Daerah Bagian Prekokesra Sekretariat Daerah Bagian Prekokesra Sekretariat Daerah Bagian Prekokesra 5 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 114 - 6 20.000.000 553.306.000 276.960.000 180.000.000 4.000.000 22.000.000 9.200.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor 8 Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jenis Penyediaan jasa Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas Jumlah Sarana dan Prasaran 9 5 dokumen 14 orang 8 Paket 65 kali 1 gedung 9 unit 27 Unit 10 20.000.000 553.306.000 276.960.000 180.000.000 4.000.000 22.000.000 9.200.000 11
4 4 4 4 4 4 1 01 02 01 02 01 02 01 03 01 03 01 03 2,02 2,02 2,01 2,01 0 1 0 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah fasilitasi bina mental spiritual Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai Target jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 dalam dan luar kota dalam dan luar kota dalam kota 5 80,08 100% 15 kegiatan 80,98 100% 2 kegiatan 115 - 6 8.989.315.000 153.733.600 7 Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ Kegiatan Pembinaan BUMD 8 Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi Kontribusi PAD 9 15 kegiatan 3 BUMD 10 8.489.315.000 250.000.000 250.000.000 153.733.600 11 anggaran 2020+hib ah bansos
4 01 X XX X XX X XX X XX X XX X X XX 1 03 X X X X X X X X X X 2,01 XXX XXX XXX 0 2 2 Pengendaliaan dan Distribusi Perekonomian PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan melalui Forum Tatap Muka, Media Elektronik dan Media Cetak Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DI BIDANG EKONOMI Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3 jumlah kegiatan Pengendaliaan dan Distribusi Perekonomian Prosentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan Jumlah informasi yang disampaikan Jumlah Pemantau dan evaluasi Prosentase Kelompok Sosial Ekonomi Yang Difasilitasi Jenis kegiatan Promosi 116 - 4 5 6 7 dalam dan luar kota 3 kegiatan 330.000.000 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga Keuangan (LK) dalam dan luar kota 100% PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI dalam dan luar kota dalam dan luar kota 3 Macam penyamp aian informasi 12 kali 350.000.000 100.000.000 Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan melalui Forum Tatap Muka, Media Elektronik dan Media Cetak Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai dalam dan luar kota 100% Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi dalam dan luar kota 2 Jenis kegiatan promosi 300.000.000 Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM 8 Jumlah kegiatan pengembangan , Jenis kegiatan TPID dalam dan luar kota dalam dan luar kota dalam dan luar kota dalam dan luar kota dalam dan luar kota 9 3 kegiatan 100% 3 Macam penyampaian informasi 12 kali 100% 2 Jenis kegiatan promosi 10 120.000.000 150.000.000 60.000.000 350.000.000 100.000.000 300.000.000 11
1 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 b XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 2.01 2.01 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor 4 Sekretariat Daerah Kota Madiun Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum luar daerah Sekretariat Daerah Bagian Umum 5 100% 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 117 - 6 145.008.000 145.008.000 11.227.984.730 11.227.984.730 14.157.079.680 5.500.000.000 3.000.000.000 1.358.197.680 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8 Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah sarana dan prasarana 9 8 dokumen '13 paket '13 paket '650 kali 1 paket 10 145.008.000 11.227.984.730 5.500.000.000 3.000.000.000 1.358.197.680 11
1 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 4 4 01 4 01 04 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.04 2.04 2.04 2 7 2 8 3 0 3 4 3 8 0 2 0 5 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 3 persentase rumah dinas yang layak digunakan persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan persentase gedung kantor yang representatif Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapan nya persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu IKM di bidang administrasi umum 4 Rumdin Walikota, Rumdin Wawali, Rumdin Sekda, Rumdin Sby Sekretariat Daerah dan Guest House Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Pemerintah Kota Madiun Pegawai Pemerintah Kota Madiun Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84,74% 118 - 6 1.669.539.900 514.676.500 1.685.065.600 229.600.000 200.000.000 11.063.192.080 10.825.292.080 237.900.000 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana kantor Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 8 jumlah rumah dinas jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana jumlah gedung jumlah pakaian dinas dan kelengkapan nya 9 '4 unit '2 gedung '40 unit 5 jenis '1 paket '3.800 orang 10 1.669.539.900 514.676.500 1.685.065.600 229.600.000 200.000.000 10.859.342.080 11
1 4 01 04 4 01 04 4 01 04 4 01 04 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 2.01 2.03 2.03 2.01 0 1 0 1 2 Pelaksanaan Administrasi Umum Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah fasilitasi Tata Usaha Prosentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah 119 - 4 5 6 7 Sekretariat Daerah Kota Madiun 100% 122.658.240 Sekretariat Daerah Bagian Umum 3 jenis 122.658.240 Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Sekretariat Daerah dalam dan luar kota 100% 2.994.546.140 dalam dan luar kota '500 kali 2.994.546.140 Kegiatan Keprotokolan Pemeraintah Kota Madiun SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM Kota Madiun 38.923.200 100% Kota Madiun 38.923.200 Program Peningkatan,Pengembang an Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 8 Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani jumlah kegiatan Pemerintah Kota Prosentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu 9 '45 kali '500 kali 100% 10 122.658.240 3.198.396.140 38.923.200 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 4 4 01 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 2.01 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2 0 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 3 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan 4 Kota Madiun Kota Madiun Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kota Madiun Sekretariat Daerah Bagian Hukum luar daerah Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum 5 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 120 - 6 38.923.200 1.114.730.000 1.114.730.000 403.561.000 233.551.400 130.000.000 2.500.000 20.547.600 16.962.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah laporan yang disusun tepat waktu Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Sarana prasarana Kantor 8 Jumlah dokumen Sekretariat Daerah Bagian Hukum jumlah pegawai ASN Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana 9 7 dokumen 12 bulan 12 bulan 100% 14 jenis 45 kali 1 gedung 1 unit 6 jenis 10 38.923.200 1.114.730.000 1.114.730.000 403.561.000 233.551.400 130.000.000 2.500.000 20.547.600 16.962.000 11
1 4 01 02 4 01 02 4 01 02 4 01 02 4 01 02 X X XX X XX 01 X XX 01 2,03 2,03 2.03 2.03 2.02 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT koordinasi penyusunan kebijakan daerah 0 1 fasilitasi penyusunan produk hukum daerah 0 2 fasilitasi bantuan hukum 0 3 pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan 3 Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang berkualitas Jumlah Sosialisasi Perda dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum Jumlah publikasi produk hukum daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan 121 - 4 5 80,08 6 7 Kota Madiun Kota Madiun 100% 1.228.496.980 Program penataan Peraturan Perundang- undangan Kota Madiun 2 jenis 419.360.080 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang- undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang- undangan Daerah Kota Madiun 3 kegiatan 633.286.200 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang- undangan Kota Madiun 3 jenis 175.850.700 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang- undangan SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI 1.013.683.200 100% 8 Persentase Produk Hukum yang berkualitas Jumlah raperda/perda, kompilasi, sosialisasi perda Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian sengketa hukum Jumlah publikasi produk hukum daerah 9 100% 3 jenis 3 jenis 4 jenis 10 1.228.496.980 419.360.080 633.286.200 175.850.700 1.013.683.200 11
1 b XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 4 4 01 4 01 04 4 01 04 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2,02 2 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM ADMINISTRASI UMUM Penataan Organisasi 3 persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan IKM di bidang administrasi umum Tingkat Kematangan Organisasi 4 Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi luar daerah Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84,74% Sedang (skor 28,1-37) 122 - 6 485.567.500 196.103.700 291.687.000 2.000.000 22.575.000 15.750.000 1.726.608.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8 Jumlah Peralatan Penunjang Jumlah Peralatan Penunjang Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah gedung yang representatif Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik Jumlah sarana prasarana kantor dalam kondisi baik 9 13 jenis 13 jenis 45 kali 1 unit 6 unit 5 jenis 10 485.567.500 196.103.700 291.687.000 2.000.000 22.575.000 15.750.000 1.726.608.000 11
4 4 4 01 01 01 1 04 04 04 2,02 2,02 2,02 0 1 0 2 0 3 2 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3 Jumlah Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya bernilai BB Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 4 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 5 100% 100% 2,7 123 - 6 414.400.000 513.150.000 799.058.000 7 Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kegiatan Standarisasi Penataan Jabatan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kegiatan Peningkatan Budaya Kinerja Pemerintah Daerah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan 8 Jumlah Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangan nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah Perangkat Daerah yang penataan jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku Jumlah Perangkat Daerah Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80% sesuai target Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB (>70-80) Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Aktif Jumlah Unit Pelayanan Publik yang kinerja pelayanan publiknya bernilai B Nilai evaluasi administrasi ketatalaksana an 9 29 OPD 29 OPD 8 OPD 29 OPD 13 KBK 5 unit 66,5 10 159.400.000 255.000.000 70.000.000 235.000.000 208.150.000 692.194.000 106.864.000 11
1 X X XX X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 2,01 2,01 2,02 2,02 2,03 2,03 0 2 0 1 0 3 2 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 124 - 3 4 5 6 7 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.880.326.940
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an 100% 6 dokumen 33.252.000,00 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an 100% 100% 1.209.235.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an 100% 100% 350.994.780,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8
Jumlah dokumen/lapo ran Jenis Barang dan Jasa Kantor Jenis Barang dan Jasa Kantor 9
5 Dokumen 6 Paket 6 Paket 10 2.880.326.940 33.252.000,00 1.209.235.000,0 0 350.994.780,00 11
1 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 4 01 03 4 01 03 4 01 03 4 01 03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,02 2,02 2,02 1 8 2 8 3 0 3 4 0 1 0 3 2 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaKantor PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEGIATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 3 persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya > 79% dari target Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 4 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an 5 100% 100% 100% 100% 100% 2 Dokumen 12 Dokumen 125 - 6 155.140.000,00 82.000.000,00 24.205.600,00 20.000.000,00 289.630.000,00 140.903.000,00 7 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan Konstruksi Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Penganggaran dan Pelaporan 8 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Gedung Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara Jumlah Sarana/Prasar ana Kantor Yang Dipelihara Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen/lapo ran 9 1 Tahunan 1 Gedung 7 Unit 31 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 10 155.140.000,00 82.000.000,00 24.205.600,00 20.000.000,00 222.966.000,00 66.664.000,00 140.903.000,00 11
1 4 01 03 4 01 03 4 01 03 X X XX X XX 01 X XX 01 X XX 01 2,03 2,03 2,03 2.01 2.01 0 1 0 2 0 2 2 KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 3 Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang & Jasa > 79% dari target Jumlah personil perangkat daerah yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai target Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 4 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangun an Sekretariat DPRD Kota Madiun 126 - 5 6 100% 130 Orang 221.022.560,00 120 Paket 353.944.000,00 SEKRETARIAT DPRD 100% 6 dokumen 26.031.500 7 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun 9 170 Orang 160 Paket 100% 10 221.022.560,00 353.944.000,00 26.031.500 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 2.01 2.01 2.02 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2 0 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 5 Administrasi Keuangan 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 7 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Administrasi Umum 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 0 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 3 jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/per lengkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/ operasional 4 Sekretariat DPRD Kota Madiun Sekretariat DPRD Kota Madiun luar daerah Kota Madiun 5 12 dokumen 2 dokumen 100% 100% 13 dokumen 100% 100% 100% 100% 127 - 6 15.000.000 15.000.000 14.988.095.000 15.000.000 3.167.023.000 1.195.846.000 80.000.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah BTL Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Saras Kantor 8 persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 9 100% 100% 100% 100% '13 paket 100% 10 15.000.000 15.000.000 14.988.095.000 15.000.000 3.167.023.000 3.395.846.000 351.927.300 11
1 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 4 02 02 4 02 02 4 02 02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.04 2.04 2.04 2.01 2.01 2 4 2 8 3 0 3 4 3 8 0 5 1 0 0 2 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN Layanan Administrasi DPRD Fasilitasi Rapat DPRD 3 persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan persentase gedung kantor yang representatif Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu persentase peserta yang paham Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak-hak Dewan Jumlah dokumen notulensi hasil rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45 Dokumen 128 - 6 271.927.300 1.230.702.000 374.642.000 315.150.000 730.702.000 94.047.456 5.000.000 1.558.982.504 7 Kegiatan Pengadaan Saras Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keg rapat-rapat paripurna/Hearing/Dialo g Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat 8 persentase terwujudnya Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana jumlah gedung persentase penerimaan pakaian dinas beserta perlengkapn nya persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 9 '2 gedung '40 unit 15 jenis '1 paket 100% '13 paket 10 1.230.702.000 374.642.000 315.150.000 394.047.456 581.095.900 11
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 2.01 2,02 2,02 2,02 2,02 2,01 2,01 2,02 2,02 0 3 0 1 0 2 0 3 0 2 0 3 2 Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Pembahasan Rancangan Perda Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan APBD 3 jumlah kebutuhan fraksi yang dipenuhi persentase pelayanan terhadap hak keuangan DPRD Terpenuhinya hak keuangan DPRD jumlah pakaian dinas dan atribut yang dicukupi layanan kesehatan DPRD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Layanan Perundang- Undangan persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD jumlah raperda yang akan dibahas persentase anggota dewan yang setuju dengan hasil pembahasan Pembahasan yang sesuai jadwal/tepat waktu 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 3 jenis 100% 12 bulan 5 jenis 1 kali 100% 10 raperda 4 dokumen 129 - 6 7 389.745.626 Kegiatan Rapat-rapat AKD 12.738.095.000 300.000.000 Pengadaan pakaian Dinas 150.000.000 BTL 4.276.241.500 Kegiatan Pembahasan Raperda 1.753.855.317 Kegiatan Rapat-rapat AKD 8 persentase penerimaan pakaian dinas beserta perlengkapn nya jumlah dokumen materi raperda DPRD yang disiapkan dalam pembahasan Jumlah Dokumen Notulensi hasil Rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun 9 100% 45 dokumen 10 394.047.456 4.276.241.500 3.897.456.260 11
4 4 4 4 4 4 4 4 02 02 02 02 02 02 02 02 1 03 03 03 03 03 03 03 03 2,03 2,03 2,03 2,04 2,04 2,04 2,04 2,05 0 6 0 7 0 2 0 3 0 7 2 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan penggunaan anggaran Peningatan Kapasitas DPRD Bimbingan Teknis DPRD Publikasi dan Dokumentasi Dewan Penyusunan Program Kerja DPRD Penyerapan dan Penghimpuna Aspirasi Masyarakat 3 persentase fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan jumlah dokumen notulensi hasil rapat pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK Pembahasan LKPJ dan LPJ yang Tepat Waktu persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan tersusunnya Program kerja DPRD tepat waktu jumlah dokumen Serap aspirasi 4 5 100% Kota Madiun 5 dokumen Kota Madiun 2 dokumen 100% Luar Daerah 150 orang Kota Madiun 50 acara Kota Madiun 1 dokumen 3 dokumen 130 - 6 232.438.360 348.657.540 3.266.085.900 1.853.819.800 194.872.813 7 Kegiatan Rapat-rapat AKD Kegiatan Rapat-rapat AKD Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan fasilitasi Penyebarluassan Informasi Kegiatan DPRD Kegiatan Rapat-rapat AKD 8 Jumlah Dokumen Notulensi hasil Rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun Jumlah Dokumen Notulensi hasil Rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti peningkatan kapasitas jumlah informasi kegiatan DPRD yang disusun dan dipublikasikan Jumlah Dokumen Notulensi hasil Rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun 9 150 0rang 50 acara 45 dokumen 10 3.266.085.900 1.853.819.800 11
1 4 02 03 4 02 03 4 02 03 4 02 03 X X XX X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 2,05 2,08 2,08 2,08 2.01 2.01 2.01 2.01 0 3 0 1 0 3 0 2 0 4 0 5 2 Pelaksanaan Reses Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Pelaksanaan Undangan DPRD RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131 - 3 4 5 6 7 jumlah pelaksanaan kegiatan reses Kota Madiun 3 Kali 864.420.000 Kegiatan Reses persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD 100% jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Luar Daerah 180 kali 7.319.469.700 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD/Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Keluar daerah jumlah undangan yang dihadiri 50 kali 400.000.000 Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Keluar daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.122.421.100 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 100% 6 dokumen 12 dokumen 2 dokumen 7.593.926.500 85.000.000 85.000.000 10.000.000 10.000.000 kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
8 jumlah dokumen laporan hasil reses anggota DPRD yang disusun jumlah lokasi kunjungan kerja anggota DPRD yang terfasilitasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
9 3 dokumen 40 instansi 12 12 12
10 864.420.000 5.519.469.700 11.122.421.100 85.000.000 85.000.000 11
X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 2.02 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2 Administrasi Keuangan 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 7 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Administrasi Umum 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 13 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 132 - 6 6.024.926.500 6.024.926.500 129.926.500 1.469.000.000 771.000.000 401.000.000 100.000.000 105.000.000 32.000.000 60.000.000 7 kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor 8 Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor Jumlah Dokumen Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran Persentase kantor dalam keadaan baik Persentase kendaraan dinas dalam keadaan baik Persentase barang inventaris kantor dalam keadaan baik 9 100% 12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 6.024.926.500 6.024.926.500 1.469.000.000 771.000.000 401.000.000 100.000.000 105.000.000 32.000.000 60.000.000 11
1 X XX 01 X XX 01 X XX 01 5 5 05 5 01 02 5 01 02 5 01 02 5 01 02 5 01 02 2.03 2.04 2.04 2.01 2.01 2.01 2.01 2 3 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota 0 3 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 0 4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 persentase gedung kantor yang representatif Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase peserta yang paham Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan nya sesuai ketentuan tersusunnya dokumen sinergitas hasil verifikasi dokumen- dokumen perencanaan Terpenuhinya kebutuhan koordinasi tingkat Kota terlaksananya pelaksanaan musrenbang kota terlaksananya pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 1 dok 100% 1 kali 1 kali 133 - 6 80.000.000 9.000.000 9.000.000 3.543.494.600 1.446.000.000 1.000.750.000 375.000.000 220.000.000 175.000.000 7 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor kegiatan perencanaan pemerintahan umum kegiatan perencanaan pemerintahan umum kegiatan perencanaan pemerintahan umum 8 Persentase kantor dalam keadaan baik Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) 100% 100% 9 7 7 7 10 1.000.750.000 11
5 5 5 5 5 5 5 5 1 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 03 2.01 2.01 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 0 7 0 8 0 1 0 2 0 3 2 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 3 Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi Terpenuhinya kebutuhan keamanan data dan informasi tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah terpenuhinya kebutuhan koordinasi penyusunan pagu indikatif tingkat Kota tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tersusunnya dokumen monitoring program/keg SPM tersusunnya dokumen evaluasi program/keg tingkat kota Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 1 dok 100% 100% 2 dok semester 4 dokumen triwulan 2 dokumen semester 100% 134 - 6 125.000.000 105.750.000 97.000.000 97.000.000 348.250.000 95.750.000 252.500.000 451.000.000 7 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan perencanaan pemerintahan umum Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan 8 Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi) Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi) Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) 9 1 7 1 6 6 10 125.000.000 320.250.000 11
5 5 5 5 5 01 01 01 01 01 1 03 03 03 03 03 2.01 2.01 2.01 2.02 2.02 0 1 0 3 0 1 2 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 3 tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Terpenuhinya kebutuhan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan tingkat Kota tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 1 dokumen 100% 12 dokumen hasil monitor ing dan 2 dok evaluasi 1 dokumen 100% (seminar) 135 - 6 40.000.000 15.000.000 25.000.000 411.000.000 269.850.000 7 Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya 8 Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) 9 1 1 1 10 451.000.000 11
5 5 5 5 5 5 1 01 03 01 04 01 04 01 04 01 04 01 05 2.02 2.01 2.01 2.01 0 3 0 1 0 3 2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian PROGRAM PERENCANAAN INFRASTUKTUR DAN KEWILAYAHAN 3 tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia tingkat Kota Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Terpenuhinya kebutuhan koordinasi bPerencanaan Pembangunan Daerah (RPRPJPD, RPRPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat Kota Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 12 dokumen hasil monitor ing dan 2 dok evaluasi 100% 1 dokumen 100% 12 dokumen hasil monitor ing dan 2 dok evaluasi 100% 136 - 6 141.150.000 242.074.000 242.074.000 47.237.000 194.837.000 536.000.000 7 Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi 8 Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) 9 1 2 2 10 242.074.000 11
5 5 5 5 5 01 01 01 01 01 1 05 05 05 05 05 2.01 2.01 2.02 2.02 2.02 0 3 0 1 0 3 2 Fasilitasi dan Monev Penyusnan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 3 Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusnan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Bidang Sumber Daya Alam Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan Terpenuhinya kebutuhan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan okumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 1 dokumen 2 dokumen hasil monitor ing dan 1 dok evaluasi 1 dokumen 100% 2 dokumen hasil monitor ing dan 1 dok evaluasi 137 - 6 120.000.000 120.000.000 201.000.000 85.000.000 116.000.000 7 Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan 8 Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) 9 1 2 2 10 120.000.000 416.000.000 11
5 5 5 5 5 5 01 01 05 05 05 05 1 05 05 02 02 2.03 2.03 2.01 2.01 0 3 0 2 2 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bdang Keciptakaryaan dan Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum. 3 Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bdang Keciptakaryaan dan Kewilayahan tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan okumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan. Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dapat dimanfaatkan Tersusunnya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersusunnya dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum. 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 2 dokumen hasil monitor ing dan 1 dok evaluasi 100% 1 dok 1 dok 138 - 6 215.000.000 215.000.000 868.420.600 489.570.600 261.204.100 7 Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum 8 Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) 9 2 3 10 489.570.600 11
1 5 05 02 5 05 02 5 05 02 X X XX X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 2.01 2.04 2.04 2.01 2.01 1,02 2 1 2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 0 1 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 0 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan ADMINISTRASI KEUANGAN 139 - 3 4 5 6 7 Terbangunnya aplikasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi tersusunnya dokumen pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kota Madiun 1 aplikasi Kota Madiun 1 dok Kota Madiun 1 dok (seminar) 228.366.500 378.850.000 378.850.000 kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum kegiatan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 51.363.835.046 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah BPKAD 100% 6 dokumen 20.000.000 20.000.000 Kegiatan penyusunan perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ihtisar realisasi Kinerja Perangkat Daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan 100% 32.990.785.046 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8 Jumlah Dokumen (dokumen) Jumlah Dokumen (dokumen) Prosentase dokumen perencanaan/ laporan yang disusun tepat waktu Jumlah Dokumen yang disusun Persentase terlaksananya Administrasi Perkantoran 9 3 3 100% 8 Dokumen 100% 10 378.850.000 20.000.000 20.000.000 51.151.835.046 11
1 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 X XX 01 5 02 02 5 02 02 5 02 02 5 02 02 5 02 02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 2,01 2,01 2,01 2,01 2 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ADMINISTRASI UMUM 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah 0 1 Penyusunan KUA dan PPAS 0 2 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 0 3 Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD 3 persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan realiasasi kinerja yang memenuhi target Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah RKA yang terfasilitasi 4 BPKAD BPKAD luar daerah BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tepat waktu 2 dokumen 2 dokumen 5 fitur 140 - 6 32.990.785.046 18.353.050.000 17.761.050.000 400.000.000 55.000.000 50.000.000 87.000.000 2.659.921.000 1.142.592.000 100.000.000 75.000.000 139.999.000 7 Gaji dan Tunjangan Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH Kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah 8 Terpenuhi kebutuhan Gaji dan Tunjangan Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah sarana dan prasarana Jumlah gedung Jumlah Peralatan Pengesahan APBD tepat waktu Jumlah dokumen yang disusun 9 35 orang 7 jenis 103 kali 30 jenis 1 gedung 12 jenis 100% 5 fitur 10 32.990.785.046 17.761.050.000 400.000.000 55.000.000 50.000.000 87.000.000 1.142.592.000 314.999.000 11
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 1 02 02 02 02 02 01 02 02 02 02 2,01 2,01 2,01 2,02 2,02 2,02 2,03 2,03 2,03 2,03 0 4 0 5 0 7 0 1 0 4 0 2 0 8 0 9 2 Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 3 Jumlah DPA yang terfasilitasi Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Dokumen yang disusun Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan Jumlah Dokumen Administrasi Kasda Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas permintaan laporan keuangan yang terfasilitasi Jumlah Produk Hukum Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis jumlah dokumen 4 BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD 5 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 55 dokumen 3 jenis dokumen Tepat waktu 2 Produk Hukum 2 Buku 3 Dokumen 141 - 6 68.529.000 454.414.000 304.650.000 250.000.000 130.000.000 120.000.000 1.267.329.000 280.000.000 40.000.000 100.000.000 7 Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah APBD dan Perubahan APBD Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/Kas Daerah Kegiatan Penyusunan dan penerbitan SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 8 Jumlah DPA yang terfasilitasi Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Dokumen Administrasi Kasda Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas Jumlah Produk Hukum Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis jumlah dokumen 9 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 55 dokumen 3 jenis dokumen 2 Produk Hukum 2 Buku 3 Dokumen 10 68.529.000 454.414.000 304.650.000 130.000.000 120.000.000 280.000.000 40.000.000 100.000.000 11
1 5 02 02 2,03 5 02 03 5 02 03 2.01 5 02 03 2.01 5 02 03 2.01 5 02 03 2.01 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 1 2 0 5 0 7 1 1 2 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142 - 3 4 5 6 7 Jumlah Sosialisasi dan pendampingan OPD BPKAD 500 orang/ 30 pen damping an 847.329.000 Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD Jumlah barang milik daerah yang dipelihara 100% 100% 5.244.980.000 5.244.980.000 Jumlah dokumen barang milik daerah BPKAD 5 dokumen 250.000.000 Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Aset Daerah yang diasuransikan BPKAD 2 jenis aset ( gedung dan Kendara an Dinas) / 6 tanah/ba ngunan 4.944.980.000 Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah Kota Madiun Kegiatan Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah jenis dan tipe barang yang sudah terstandart dalam dan luar kota 18 buku 50.000.000 Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dan Realisasi Belanja Modal BADAN PENDAPATAN DAERAH Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Madiun Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun 100% 7.500.000 8 Jumlah Sosialisasi Jumlah Pendampingan Jumlah dokumen barang milik daerah Jumlah Aset Daerah yang diasuransikan Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Jumlah kegiatan Pemerintah Kota 9 500 orang 20 Pendamping an 5 dokumen 2 jenis aset ( gedung dan Kendaraan Dinas) 6 tanah / bangunan 18 buku 100% 10 228.129.000 619.200.000 250.000.000 3.000.000.000 1.944.980.000 50.000.000 2.500.000 11
1 X XX 01 2.01 02 X XX 01 2.01 04 X XX 01 2.01 05 X XX 01 2.02 X XX 01 2.02 01 X XX 01 2.02 07 X XX 01 2.03 X XX 01 2.03 03 X XX 01 2.03 18 X XX 01 2.03 24 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor 4 Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun 5 6 dokumen 12 dokumen 2 dokumen 100% 100% 13 dokumen 100% 100% 100% 100% 143 - 6 2.500.000 3.000.000 2.000.000 8.440.682.000 8.440.682.000 3.300.000 1.521.209.000 715.724.000 88.465.000 557.520.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8 Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor 9 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 38 Orang 7 Dokumen 100% 8 Jenis 25 Kali 1 Jenis 10 2.500.000 8.440.682.000 8.440.682.000 1.521.209.000 715.724.000 88.465.000 557.520.000 11
1 2 X XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor X XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional X XX 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.04 PeningkatanDisiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur X XX 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu X XX 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan 5 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 04 5 02 04 2.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 5 02 04 2.02 02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu persentase peserta yang paham Pertumbuhan Pajak Asli Daerah Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Kebijakan Intensifikasi 4 Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,5% 1,5% 1 Dokumen 144 - 6 15.000.000 44.500.000 100.000.000 91.000.000 88.000.000 3.000.000 980.855.000 610.000.000 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berestasi dan Gebyar Undian PBB 8 jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah Dokumen Kebijakan Intensifikasi Pajak Daerah Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah 9 1 Unit 2 Unit 7 Jenis 38 Orang 38 Orang 1,5% 1 Dokumen 1,5% 10 15.000.000 44.500.000 100.000.000 980.855.000 550.000.000 60.000.000 11
5 5 5 5 5 5 1 02 04 2.02 04 02 04 2.02 06 02 04 2.02 07 02 04 2.02 09 02 04 2.02 10 02 04 2.02 11 2 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Pemeliharaan dan Pemutakiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemeriksaan Pajak Daerah Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 Jumlah Dokumen Jumlah Inovasi Berbasis IT Jumlah Konsultasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Peajakan Daerah dan Petugas Pungut PBB Jumlah Dokumen 4 Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun 5 1 Dokumen 1 Aplikasi 2.500 WP 1 Dokumen 20 WP 1 Dokumen 145 - 6 46.800.000 150.000.000 10.750.000 36.200.000 34.200.000 92.905.000 7 Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Kegiatan Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB Kegiatan Pemutakiran Basis Data Obyek Pajak Daerah Kegiatan Verifikasi Data Piutang Pajak PBB Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Piutang Pajak Non PBB 8 Jumlah Dokumen Evaluasi Aplikasi SistemAdminis trasi Pelayanan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Laporan Laporan Aplikasi Yang di Kembangkan Jumlah Wajib Pajak Yang Diberikan Konsultasi dan Pendampingan Jumlah Wajib Pajak Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Pemutakiran Basis Data Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Prosentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah 9 1 Dokumen 1 Aplikasi 2.500 WP 1 Dokumen 100% 1,5% 100% 1,5% 1,5% 10 46.800.000 150.000.000 10.750.000 36.200.000
34.200.000
82.105.000 10.800.000 11
1 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 X XX 01 2.01 02 X XX 01 2.02 X XX 01 2.02 01 X XX 01 2.03 X XX 01 2.03 03 X XX 01 2.03 18 2 RUTIN PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas 146 - 4 5 6 7 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 100% BKD Kota Madiun 6 dokumen 72.162.576 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 100% BKD Kota Madiun 100% BKD Kota Madiun 4.100.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% BKD Kota Madiun 100% BKD Kota Madiun 900.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% Luar Daerah 700.000.000 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 8 Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah Perjalanan Dinas 9 6 dokumen 15 Jenis 15 Jenis 150 Kali 10 72.162.576 4.100.000.000 900.000.000 700.000.000 11
1 2 X XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor X XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional X XX 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.03 38 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 5 3 3 2 KEPEGAWAIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 2.01 Pengelolaan Data dan Infromasi ASN 5 03 02 2,01 04 Pengelolaan Data Kepegawaian 5 03 02 2,02 Administrasi Kepegawaian 3 persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan persentase gedung kantor yang representatif persentase gedung kantor yang layak digunakan IKM Perangkat Daerah Persentase updating data dan informasi kepegawaian sesuai SOP Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Dipudate Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP 4 BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75 100% 3451 dokumen 100% 147 - 6 290.000.000 155.000.000 22.000.000 30.000.000 1.225.000.000 357.787.200 7 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DIklat Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK 8 Jenis Sarana dan Prasana Kantor Jumlah Gedung Jumlah Acara Jumlah kendaraan dinas Jenis Sarana dan Prasana Kantor jumlah gedung Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diupdate 9 4 Jenis 2 gedung 100 Acara 20 Kendaraan 9 Jenis 1 Gedung/ Bangunan 3451 dokumen 10 290.000.000 25.000.000 130.000.000 22.000.000 30.000.000 1.225.000.000 357.787.200 11 Mushola BKD dan atap Gedung Diklat
1 5 03 02 2,02 01 5 03 02 2,02 02 5 03 02 2,02 04 5 03 02 2,02 10 5 03 02 2,03 5 3 2 2,03 01 5 3 2 2,03 03 5 03 02 2,05 5 03 02 2,05 03 5 04 5 04 02 5 04 02 2,01 2 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN Penataan dan Mutasi Jabatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Peningkatan Kapasitas ASN Peningkatan Kapasitas ASN Pengembangan Assessment Center Pembinaan ASN Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan Kompetensi Teknis 3 Jumlah formasi Jumlah penempatan PNS Jumlah SK pensiun yang diterbitkan Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan Persentase ASN yang meningkat Kapasitasnya Jumlah peserta Jumlah peserta Prosentase Terselesaikanny a permasalahan Kepegawaian Jumlah Dokumen Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Teknis Aparatur 4 BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun 5 300 Formasi 209 PNS 225 PNS 2142 Dokumen 100% 60 Peserta 60 PNS 100% 3991 dokumen 100% 100% 148 - 6 1.104.801.560 317.978.080 53.940.000 53.940.000 119.600.000 338.250.000 69.500.000 7 Kegiatan Pengadaan ASN Kegiatan Administrasi Calon ASN Kegiatan Penempatan PNS Kegiatan Administrasi Kenaikan Pangkat, Gaji Berkaka dan Pensiun PNS Kegiatan Bimtek / Sosialisasi / Workshop Kegiatan Assesment Pegawai Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Masalah Kepegawaian Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pemberian Penghargaan Satya Lancana 8 Jumlah peserta Jumlah CPNS Jumlah penempatan PNS Jumlah SK yang diterbitkan Jumlah Peserta Jumlah Peserta jumlah pembinaan/ permasalahan Prosentase Terselesaikan nya Administrasi Kepegawaian Jumlah PNS 9 4000 Peserta 300 PNS 209 PNS 2142 Dokumen 100 Peserta 60 PNS 40 PNS 93% 100 10 1.009.326.560 95.475.000 317.978.080 107.880.000 119.600.000 338.250.000 60.000.000 9.500.000 11
1 5 04 02 2,01 03 5 04 02 2,02 5 04 02 2,02 07 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Pejabat Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Jumlah Peserta Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Managerial dan Fungsional Aparatur Jumlah Peserta Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah 4 BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun BKD Kota Madiun 149 - 5 6 100 Peserta 1.441.015.204 90% 380 PNS 3.803.375.000 INSPEKTORAT 7.006.328.000 7.006.328.000 100% 97.353.000 7 Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional Kegiatan Diklat Kepemimpinan Kegiatan Pembekalan CPNS Kegiatan Latihan Dasar CPNS 8 Jumlah Peserta Jumlah Peserta Jumlah Peserta Jumlah Peserta 9 100 Peserta 54 PNS 200 PNS 163 ASN 10 1.441.015.204 1.450.000.000 74.575.000 2.278.800.000 11
1 X XX 01 2.01 02 X XX 01 2.02 b XX 01 2.02 01 X XX 01 2.03 X XX 01 2.03 03 X XX 01 2.03 18 X XX 01 2.03 24 X XX 01 2.03 28 X XX 01 2.03 30 X XX 01 2.03 34 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/ operasional yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan 4 Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Kota Madiun luar daerah Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Kota Madiun 5 6 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150 - 6 97.353.000 5.761.191.000 5.761.191.000 1.147.784.000 515.912.000 491.980.000 75.000.000 5.000.000 24.892.000 35.000.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Belanja Tidak Langsung Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pengadaan dan Prasarana Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8 Jumlah dokumen perencanaan/ pelaporan yang disusun tepat waktu jumlah pegawai ASN Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana 9 10 dokumen 40 orang 18 jenis '65 kali '2 jenis '1 paket '1 unit '5 jenis 10 97.353.000 5.761.191.000 515.912.000 491.980.000 75.000.000 5.000.000 24.892.000 35.000.000 11
1 6 6 01 6 01 02 6 01 02 2.01 6 01 02 2.01 01 6 01 02 2.01 02 6 01 02 2.01 03 6 01 02 2.01 04 6 01 03 2 UNSUR PENGAWASAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Audit Kinerja dan Keuangan Review Kinerja dan Keuangan Pemantauan Kinerja dan Keuangan Evaluasi Kinerja dan Keuangan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 3 Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3 Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3 Jumlah dokumen hasil audit Jumlah dokumen hasil reviu Jumlah dokumen laporan kegiatan Jumlah dokumen hasil evaluasi Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi 4 Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Kota Madiun 5 25% 25% 18 dokumen 8 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 100% 151 - 6 2.510.176.000 2.503.576.000 2.503.576.000 512.594.000 486.582.000 951.374.000 553.026.000 6.600.000 7 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi Kegiatan Optimalisasi Saber Pungli Kegiatan Evaluasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan 8 Jumlah dokumen hasil audit Jumlah aparatur pengawas bersertifikat Jumlah dokumen hasil reviu Jumlah laporan Pengendalian Gratifikasi Jumlah Laporan Jumlah laporan hasil evaluasi SPIP Jumlah dokumen hasil evaluasi Jumlah peserta pembinaan 9 18 dokumen '25 orang 8 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 34 laporan 4 dokumen '150 orang 10 290.169.000 222.425.000 486.582.000 271.514.000 679.860.000 45.200.000 471.692.000 36.134.000 11
1 6 01 03 2.01 6 01 03 2.01 01 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 X XX 01 2.01 02 X XX 01 2.01 04 X XX 01 2.01 05 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 3 Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 152 - 4 5 6 7 100% 6.600.000 Inspektorat Kota Madiun 2 dokumen 6.600.000 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sisdur Pengawasan KECAMATAN KARTOHARJO 100% Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo 6 dokumen 12 dokumen 2 dokumen 62.964.000 2.000.000 2.000.000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun Jumlah dokumen yang disusun Jumlah Dokumen Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun 9 2 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 10 6.600.000 30.273.600 9.807.120 11
1 X XX 01 2.02 X XX 01 2.02 01 X XX 01 2.02 07 X XX 01 2.03 X XX 01 2.03 03 X XX 01 2.03 18 X XX 01 2.03 24 X XX 01 2.03 28 X XX 01 2.03 30 X XX 01 2.03 34 X XX 01 2.03 38 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 3 persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/per lengkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/ operasional yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan persentase gedung kantor yang representatif 4 Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo dan luar daerah Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo 5 100% 100% 13 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 153 - 6 8.815.512.700 2.000.000 1.000.968.980 138.900.000 71.000.000 53.000.000 35.251.000 34.960.000 100.000.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas KegiatanPemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah dokumen yang disusun Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 9 77 orang 12 dokumen 9 jenis 16 kali 9 jenis 1 gedung 16 unit 3 jenis 9 jenis 10 8.815.512.700 1.171.968.980 138.900.000 1.171.968.980 53.000.000 35.251.000 34.960.000 1.171.968.980 11
1 X XX 01 2.04 X XX 01 2.04 10 7 7 01 7 01 02 7 01 02 2,02 7 01 02 2,02 03 2 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase peserta yang paham Persentase pendelegasian wewenang sesuai ketentuan Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan 4 Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kelurahan 5 100% 100% 100% 100% 100% 154 - 6 7.200.000 100% 5.023.796.960 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Penyelenggaraan Kelurahan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen 8 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Persentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi 9 9 jenis 10 543.174.800 630.448.690 530.965.340 581.024.800 626.494.510 11
1 7 01 02 2,03 7 01 02 2,03 01 7 01 03 2 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD 4 5 100% 100% 155 - 6 62.205.440 7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo 8 Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi 9 10 473.620.520 504.396.520 529.547.240 604.124.540 11
7 7 7 1 01 03 2.02 01 03 2.02 01 01 03 2.02 02 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 3 Persentase masyarakat yang beartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi 4 Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Kartoharjo Kelurahan 5 10% 27 paket 156 - 6 250.000.000 1.896.720.000 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartoharjo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klegen Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukosari Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangrejo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejomulyo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro 8 Persentase Kelurahan yang mendapat klasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo Prosentase usulan Musrenbang Kecamatan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang kota Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi 9 10% 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 10 250.000.000 211.200.000 211.200.000 211.200.000 209.200.000 211.200.000 209.200.000 11
7 1 01 03 2.02 03 2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat 4 Kelurahan 5 100% 157 - 6 1.253.280.000 7 Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-oro Ombo Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilangbango Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelun Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klegen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukosari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo 8 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat 9 3 paket 3 paket 3 paket 100% 100% 100% 100% 100% 10 211.200.000 211.120.000 211.200.000 138.800.000 138.800.000 138.800.000 140.800.000 138.800.000 11
1 7 01 04 7 01 04 2.01 7 01 04 2.01 02 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti 4 Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo 5 100% 100% 158 - 6 66.150.000 7 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Ombo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilangbango Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelun Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan 9 100% 100% 100% 100% 100% 9 kegiatan 10 140.800.000 138.800.000 138.880.000 138.800.000 66.150.000 11
1 7 01 04 2.01 7 01 04 2.01 01 7 01 05 7 01 05 2.01 7 01 05 2.01 01 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian 3 Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti Jumlah Sosialisasi 4 Kecamatan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo 5 100% 100% 100% 159 - 6 30.152.320 33.750.000 7 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 masyarakat,pe mbangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,pe mbangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,pe mbangunan, 9 1 kegiatan 1 kegiatan 10 30.152.320 33.750.000 11
1 7 01 05 2.01 05 7 01 05 2.01 07 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 2 Bhinneka Tunggal Ika Serta Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Persentase konflik yang terselesaikan Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah 160 - 4 5 6 7 Kecamatan Kartoharjo 100% 48.835.280 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 dokumen 15.000.000 Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan KECAMATAN MANGUHARJO Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo 8 kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,pe mbangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Dokumen 9 6 kegiatan 2 dokumen 10 48.835.280 22.883.280 11
1 X XX 01 2.01 02 X XX 01 2.01 04 X XX 01 2.01 05 X XX 01 2.02 X XX 01 2.02 01 X XX 01 2.02 07 X XX 01 2.03 X XX 01 2.03 03 X XX 01 2.03 18 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas 4 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo luar daerah 5 6 dokumen 12 dokumen 2 dokumen 100% 100% 13 dokumen 100% 100% 100% 161 - 6 110.263.320 2.000.000 2.000.000 9.477.112.766 2.000.000 1.110.612.120 143.751.000 7 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 8 Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah dokumen Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9 12 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 81 orang Kecamatan dan kelurahan Termasuk P. Mujiono Lurah Dempelan 12 dokumen 21 jenis 25 kali, 2.337 org 10 43.120.800 29.192.400 9.477.112.766 1.110.612.120 143.751.000 11
1 2 X XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor X XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional X XX 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor X XX 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan XX 01 2.04 10 7 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 7 01 03 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 03 2,02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 7 01 03 2,02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/ operasional yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase peserta yang paham Persentase pendelegasian wewenang sesuai ketentuan Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan 4 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 162 - 6 50.000.000 71.298.000 59.559.200 45.300.000 7.200.000 5.402.720.760 7 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Penyelenggaraan Kelurahan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor 8 jumlah sarana dan prasarana jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Persentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi 9 1 gedung 16 Unit 1 Paket 21 jenis 100% 100% 10 50.000.000 71.298.000 59.559.200 45.300.000 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 606.063.200 11
1 2 3 4 5 163 - 6 7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong dan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan 8 di kelurahan Madiun Lor sesuai ketentuan Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul sesuai ketentuan Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor sesuai ketentuan Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong sesuai ketentuan Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi di kelurahan Pangongangan sesuai ketentuan 9 100% 100% 100% 100% 100% 10 634.835.390 673.326.140 751.035.280 496.325.440 515.309.650 11
1 7 01 03 2,03 7 01 03 2,03 01 7 01 03 7 01 03 2,02 2 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti Prosentase usulan musrenbang manguharjo yang diprioritaskan dalam RKPD Persentase masyarakat yang beartisipasi dalam kegiatan 4 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo 5 100% 100% 164 - 6 62.205.440 7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan 8 Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan sesuai ketentuan Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten sesuai ketentuan Prosentase terselesaika nya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo sesuai ketentuan Persentase Kelurahan yang mendapat klasifikasi 9 100% 100% 100% 10 523.046.940 564.459.440 638.319.280 11
7 7 1 01 03 2,02 01 01 03 2,02 02 2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasaraan Kelurahan 3 pemberdayaan masyarakat Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi 4 Kecamatan Manguharjo 9 Kelurahan 5 10% 27 paket 165 - 6 294.274.240 1.810.000.000 7 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Nambangan Kidul Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Nambangan Lor Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Ngegong Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahann Pangongangan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana 8 swasembada di Kecamatan Manguharjo Prosentase usulan Musrenbang Kecamatan Manguharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang kota Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi 9 10% ( 4 Unit ) ( 4 Unit ) ( 4 Unit ) ( 4 Unit ) ( 4 Unit ) ( 4 Unit ) ( 4 Unit ) 10 294.274.240 150.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 110.000.000 150.000.000 11
7 1 01 03 2,02 03 2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat 4 9 Kelurahan 5 100% 166 - 6 1.340.000.000 7 dan Prasarana Kelurahann Patihan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manguharjo Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngegong Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangongangan 8 Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi 9 ( 4 Unit ) ( 4 Unit ) 40% 40% 45% 30% 30% 35% 10 250.000.000 250.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 240.000.000 11
1 7 01 04 7 01 04 2,01 7 01 04 2,01 2 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Rekomendasi hasil penyelenggaraa n ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti 4 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo 5 100% 100% 167 - 6 71.975.000 7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sogaten Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Winongo Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 8 dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti 9 30% 35% 40% 100% 100% 10 200.000.000 100.000.000 100.000.000 71.975.000 11
1 7 01 04 2,02 7 01 04 2,02 1 7 01 05 7 01 05 2,01 7 01 05 2,01 01 7 01 05 2,01 05 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 3 Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti Jumlah Sosialisasi Persentase konflik yang terselesaikan 4 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kecamatan Manguharjo 5 100% 100% 100% 100% 100% 168 - 6 77.600.000 37.432.414 55.000.000 7 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 8 Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti 9 100% 100% 100% 100% 10 77.600.000 37.432.414 55.000.000 11
1 7 01 05 2.01 07 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 X XX 01 2.01 02 X XX 01 2.01 04 X XX 01 2.01 05 X XX 01 2.02 2 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 3 Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan 4 Kecamatan Manguharjo Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman 169 - 5 2 dokumen 6 15.000.000 KECAMATAN TAMAN 6 dokumen 97.079.040 12 dokumen 14.741.880 2 dokumen 14.741.880 100% 7 Kegiatan Penyusunan Buku Profil kelurahan dan Monografi kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen 9 2 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 10 37.950.120 41.395.968 27.841.536 11
1 X XX 01 2.02 01 X XX 01 2.02 07 X XX 01 2.03 X XX 01 2.03 03 X XX 01 2.03 18 X XX 01 2.03 24 X XX 01 2.03 28 X XX 01 2.03 30 X XX 01 2.03 34 X XX 01 2.04 X XX 01 2.04 10 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3 persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase pemenuhan peralatan gedung kantor persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai persentase peserta yang paham 4 Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman luar daerah Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman 5 100% 13 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 170 - 6 9.225.821.629 1.500.000 881.186.404 97.793.000 35.000.000 15.000.000 48.448.000 36.500.000 4.600.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah dokumen Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor 9 76 orang 12 dokumen 10 paket 35 kali 1 gedung 16 Unit 1 Paket 10 paket 10 9.225.821.629 881.186.404 97.793.000 15.000.000 48.448.000 36.500.000 11
1 2 7 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 7 01 03 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 03 2,02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 7 01 03 2,02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Persentase pendelegasian wewenang sesuai ketentuan Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan 4 Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman 5 100% 100% 100% 171 - 6 4.582.664.380 7 Program Penyelenggaraan Kelurahan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen 8 Persentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Mojorejo sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Pandean sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Banjarejo sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Kuncen sesuai ketentuan 9 100% 100% 100% 100% 100% 10 569.186.640 544.209.680 482.411.040 352.108.420 11
1 7 01 03 2,03 2 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3 Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti 4 5 100% 172 - 6 7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman 8 Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Kejuron sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Josenan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Demangan sesuai ketentuan Prosentase terselesaikan nya permohonan rekomendasi di kelurahan Taman sesuai ketentuan 9 100% 100% 100% 100% 100% 10 611.275.560 530.256.040 463.824.560 468.208.400 561.184.040 11
1 7 01 03 2,03 01 7 01 03 7 01 03 2,02 7 01 03 2,02 01 7 01 03 2,02 02 2 Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasaraan Kelurahan 3 Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti Prosentase usulan musrenbang Kec. Taman yang diprioritaskan dalam RKPD Persentase masyarakat yang beartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase usulan musrenbang Taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang Terpenuhi 4 Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman 9 Kelurahan 5 100% 12% 10% 27 paket 173 - 6 57.777.840 206.714.846 900.000.000 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Banjarejo 8 Persentase Kelurahan yang mendapat klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman Prosentase usulan Musrenbang Kecamatan Taman yang diprioritaskan dalam Musrenbang kota Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi 9 10% 2 unit 2 unit 2 unit 10 206.714.846 100.000.000 100.000.000 100.000.000 11
7 1 01 03 2,02 03 2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat 4 9 Kelurahan 5 100% 174 - 6 2.276.469.000 7 Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Kuncen Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Manisrejo Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahann Kejuron Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahann Josenan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojorejo Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarejo 8 Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Jumlah sarana dan Prasarana yang Terpenuhi Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan 9 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 100% 100% 10 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 11
7 01 04 1 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti 4 Kecamatan Taman 5 100% 175 - 6 7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kuncen Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manisrejo Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kejuron Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Josenan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman 8 Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Masyarakat Yang Beartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 252.941.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 252.941.000 11
1 7 01 04 2,02 7 01 04 2,02 7 01 04 2,01 7 01 04 2,01 7 01 05 7 01 05 2,01 1 2 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah 3 Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti 4 Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Taman Kecamatan Manguharjo 5 100% 100% 100% 100% 100% 176 - 6 40.000.000 30.000.000 7 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum 8 Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti 9 100% 100% 100% 10 40.000.000 30.000.000 11
1 7 01 05 2,01 01 7 01 05 2,01 05 7 01 05 2.01 07 X X XX X XX 01 X XX 01 2.01 X XX 01 2.01 02 2 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal RUTIN PERANGKAT DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 3 Jumlah Sosialisasi Persentase konflik yang terselesaikan Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 177 - 4 5 6 7 Kecamatan Manguharjo 100% 24.401.296 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Manguharjo 100% 30.000.000 Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Manguharjo 2 dokumen 25.812.960 Kegiatan Penyusunan Buku Profil kelurahan dan Monografi kecamatan dan Kelurahan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bakesbang pol 100% Bakesbang pol Bakesbang pol 6 dokumen 92.392.640 Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti Prosentase hasil Koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti Jumlah dokumen Jumlah dokumen yang disusun 9 100% 100% 2 dokumen 12 dokumen 10 24.401.296 30.000.000 27.841.536 92.392.640 11
1 X XX 01 2.02 X XX 01 2.02 01 X XX 01 2.03 X XX 01 2.03 03 X XX 01 2.03 18 X XX 01 2.03 28 X XX 01 2.03 30 X XX 01 2.03 34 8 8 01 8 01 02 2 Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 3 persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah persentase pemenuhan peralatan/perlen gkapan kantor yang representatif persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas persentase gedung kantor yang layak digunakan persentase kendaraan dinas/operasion al yang layak digunakan persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan 4 Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 178 - 6 2.886.016.714 565.411.625 120.000.000 7.500.000 24.892.000 35.000.000 7 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Kantor PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI DAN HAM serta PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL 8 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah gedung Jumlah kendaraan dinas jumlah sarana dan prasarana 9 28 orang 10 jenis 50 kali 1 gedung 23 unit 7 jenis 10 2.886.016.714 565.411.625 120.000.000 7.500.000 24.892.000 35.000.000 11
1 8 01 02 2.0 1 8 01 02 2.01 03 8 01 06 8 01 06 2.01 8 01 06 2.01 04 2 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3 Sosialiasasi Penguatan Ideologi Pancasila * Lomba pidato Bung Karno * Revitalisasi Pancasila (Rumah Bersama) Konflik horisontal di dalam masyarakat Jumlah konflik Tim Kewaspadaan Dini * Jumlah peserta sosialisasi 4 Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol 5 810 orang 0 konflik 200 orang 179 - 6 319.318.052 123.495.168 7 Kegiatan Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI DAN HAM serta PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial 8 Jumlah peserta sosialisasi, lomba pidato dan cerdas cermat Jumlah peserta 9 1020 orang 0 konflik 200 orang 10 319.318.052 1.323.495.168 11
8 8 8 1 01 03 2.01 01 03 2.01 03 01 03 2.01 04 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI P0LITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematauan Situasi Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrsi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematauan Situasi Politik 3 Prosentase pemahaman masyarakat dibidang politik Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik Jumlah peserta pembinaan * Narsum dari Pusat/Propinsi Jatim Jumlah peserta pengelolaan keuangan Paol 4 Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol 5 80% 80% 100 orang 22 orang 180 - 6 171.840.000 25.000.000 7 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN ORKEMAS Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Paol 8 Jumlah peserta pembinaan Jumlah peserta pengelolaan keuangan Paol 9 100 orang 22 orang 10 231.840.000 725.062.000 11
1 8 01 04 8 01 04 2.01 8 01 04 2.01 03 8 01 05 8 01 05 2.01 8 01 05 2.01 03 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3 Prosentase Orkemas Jumlah Orkemas yang aktif Jumlah peserta fasilitasi Prosentase koordinasi yang ditindaklanjuti Jumlah koordinasi Jumlah peserta pembinaan 4 Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol Bakesbang pol 5 73 100 orkemas 100 orang 100% 3 kali 200 orang 181 - 6 74.985.000 153.480.304 7 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN ORKEMAS Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Fasilitasi Orkemas PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan Peningkatan Toleransi kerukunan beragama 8 Jumlah peserta Jumlah peserta pembinaan 9 100 orang 200 orang 10 222.985.000 353.830.304 11
8 1 01 05 2.01 04 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3 Jumlah peserta pembinaan 4 Bakesbang pol 182 - 5 6 7 475 orang 154.3 62.219 Kegiatan Pembinaan Penganut Kepercayaan dan Nilai Luhur Budaya Bangsa Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b. Kepala Bagian Hukum BUDI WIBOWO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19750117 199602 1 001 8 9 10 Jumlah peserta 475 orang 154.362.219 WALIKOTA MADIUN, ttd Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 11