2 3 Komisi Pemberantasan Korupsi Laporan Tahunan KPK 2023 Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Diterbitkan Oleh : Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 12950 Penyusun : Tim Laporan Tahunan KPK Call Center 198 189 Halaman
4 VISI Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. MISI 1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi. 2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif. 3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. 4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. 5
6 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 Tugas dan Fungsi 1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak 4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan pidana korupsi. tindak pidana korupsi. 2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak 5 Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas pidana korupsi. melaksanakan pelayanan publik. 3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 6 Tindakan untuk melaksanakan Dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. kekuatan hukum tetap. 7 7
8 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 Nilai Dasar IS KPK Keadilan Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara KPK memegang teguh lima nilai dasar yang dijadikan sumber penyusunan berimbang yang didasarkan pada larangan dan kewajiban yang harus dipedomani oleh seluruh Insan KPK. suatu prinsip bahwa semua orang Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme dan Kepemimpinan atau kerap sama kedudukannya di depan disingkat IS KPK adalah nilai yang melekat pada diri pegawai dan pimpinan hukum. Dengan demikian, KPK sehingga harus dipatuhi dan dipedomani dimanapun berada. tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan Nilai dasar atau kode etik ini diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK perlakuan dan kesempatan yang RI No. 2 Tahun 2021 tentang kode etik dan kode perilaku KPK. Sehubungan sama terhadap setiap manusia. dengan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, Dewan Pengawas melakukan penyesuaian peraturan tersebut agar sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Profesionalisme merupakan kom- pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik PNS. petensi untuk melaksanakan tugas (Gbr/Foto) dan fungsi secara baik yang Integritas Sinergi membutuhkan adanya pengeta- huan, keahlian, dan perilaku sese- Kesatuan antara pola pikir, Kesesuaian pemikiran dan cara orang dalam bidang tertentu yang perasaan, ucapan dan perilaku pandang terhadap masalah ditekuninya berdasarkan keilmuan yang selaras dengan hati Nurani pemberantasan korupsi dari dan pengalamannya. dan norma yang berlaku di Komisi. pelaku-pelaku atau elemen-elemen Unsur-unsur nilai dasar integritas meliputi ketaatan kepada organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai Kepemimpinan peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai - nilai kebenaran, antikorupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, kepercayaan, dan reputasi yang baik. relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku. Kepemimpinan adalah kemam- Kepemimpinan adalah kemam- puan untuk menggerakkan dan puan untuk menggerakan dan lain untuk memengaruhi orang lain untuk memengaruhi orang mencapai tujuan bersama yang mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian sebagai ditetapkan telah untuk mengambil keputusan tepat untuk mengambil keberanian pada waktunya dapat keputusan tepat pada waktunya dipertanggungjawabkan. yang dapat dipertanggungjawab- yang kan. 9 7
10 Daftar Isi 12 Laporan Tahunan KPK 2004-2023 72 Tak Berhenti Wujudkan Mimpi 14 Kata Pimpinan 106 Trisula Terintegrasi, Strategi Selamatkan Negeri 16 Kata Dewan Pengawas 120 Merajut Mata Rantai Sinergi dan Kolaborasi 18 Struktur Organisasi 130 Mengukur Integritas 20 Kaleidoskop 2023 138 Mengasuh Mutu Untuk Demokrasi Utuh 30 2023 Dalam Angka 148 Tutup Celah Dari Rasuah 58 Membenahi Diri, Melanjutkan Visi Indonesia Bebas Korupsi 176 Berdaya Menciptakan Karya 11
12 Laporan Tahunan KPK 2004-2023 2004 2007 2011 2015 2019 Mewujudkan Indonesia Pemberdayaan Jalin Ikatan Menolak Surut Merangkai Simfoni 2 Yang Bebas Korupsi Penegakan Tegakan Hukum Melawan Korupsi Hukum 2020 2005 2012 Jalan Berliku Tanpa Tatap Muka Membangun Pemberantasan Korupsi Kepercayaan Mewujudkan Kepastian Hukum 2006 Laporan Tahunan KPK 2016 Hingga 2008 Kebawah Permukaan Optimalisasi 2021 Pelayanan Publik Misi Selamatkan Negeri 2013 2017 2009 Perjuangan Melawan Laporan Tahunan KPK Demi dan Untuk Indonesia 2022 Korupsi Tak Pernah Menebar Benih Berhenti Antikorupsi 2014 2010 Menjaga Harapan 2018 Tetap Menyala Laporan Tahunan KPK Laporan Tahunan KPK 13
14 Kata Pimpinan Pendidikan menjadi senjata yang paling ampuh untuk mengubah budaya, dengan pendidikan seseorang bisa menanamkan nilai-nilai integritas dalam dirinya. Melalui upaya pencegahan, seseorang tidak bisa lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan pendidikan dalam keluarga menjadi sangat penting karena memberikan manfaat untuk mencegah dilakukannya korupsi Alexander Marwata Wakil Ketua KPK RI Personal KPK bisa salah, namun kami pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan insan KPK yang bermasalah akan ditindak secara tegas. Inilah komitmen KPK membangun integritas KPK secara Saya masih meyakini seluruh insan institusional bukan sekadar personal KPK masih memiliki kebanggaan, semangat dan motivasi untuk tetap mempertahankan lembaga Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK RI ini dengan kerja-kerja yang lebih berkualitas kedepannya, dengan kerja-kerja tersebut diharapkan bisa menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada KPK Ketika sudah paham jaga integritas, maka kita pahami Nawawi Pomolango Ketua KPK RI apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita harus cermat dan teliti dalam menjalankan tugas agar tidak melakukan tindak pidana korupsi Johanis Tanak Wakil Ketua KPK RI 15
16 Kata Dewan Pengawas Kode etik dan kode perilaku KPK merupakan pilar integritas kelembagaan KPK. Jaga dan junjung tinggi etik bagi tertib taat lembaga KPK Indriyanto Seno Adji Anggota Dewan Pengawas Dewas memang tidak memandang bulu, Dewas bekerja profesional serta tidak siapa pun pelaku-pelaku pelanggar etik harus memberikan toleransi pada pelanggaran apa disidangkan pun khususnya dalam konteks etik Tumpak Hatorangan Panggabean Ketua Dewan Pengawas Syamsuddin Haris Anggota Dewan Pengawas Dewan pengawas KPK bersungguh-sungguh Kode etik dan kode perilaku bisa mengontrol ingin menertibkan instansi KPK tanpa insan komisi agar memiliki batasan dan pandang bulu. Siapa pun akan ditertibkan bergerak sesuai dengan tugas dan kewajiban Albertina Ho Anggota Dewan Pengawas Harjono Anggota Dewan Pengawas 17
18 19 Struktur Organisasi Pimpinan Dewan Pengawas Sekretariat Jenderal Sekretariat Pimpinan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi Juru Bicara Inspektorat Staf khusus Sekretariat Dewan Pengawas Kedeputian Bidang Kedeputian Bidang Kedeputian Bidang Kedeputian Bidang Pendidikan Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Penindakan dan Eksekusi Koordinasi dan Supervisi dan Peran Serta Masyarakat Informasi dan Data Biro Keuangan Direktorat PP LHKPN Direktorat Penyelidikan Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah I Direktorat Jejaring Pendidikan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Biro Sumber Daya Manusia Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Direktorat Penyidikan Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah II Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Direktorat Manajemen Informasi Biro Hukum Direktorat Monitoring Direktorat Penuntutan Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah III Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Direktorat PJKAKI Biro Hubungan Masyarakat Direktorat Antikorupsi Direktorat LABUKSI Direktorat Koordinasi Supervisi Direktorat Pendidikan dan Direktorat Deteksi dan Badan Usaha Wilayah IV Pelatihan Antikorupsi Analisis Korupsi Biro Umum Sekretariat Kedeputian Sekretariat Kedeputian Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V Sekretariat Kedeputian Sekretariat Kedeputian Sekretariat Kedeputian
Laporan Tahunan KPK 2023Laporan Tahunan KPK 2023 20 21
22 KPK Wanti-wanti soal KPK Wanti-Wanti soal 2023 Penetapan AKBP Bambang Kayun Rp8 Miliar Gerbang Politik 2024 Gerbang Politik 2024 yang sebagai Tersangka Dugaan Suap yang Rawan Korupsi Rawan Korupsi dan Gratifikasi Hingga Rp50 Miliar KPK, Kementerian Agama, dan BPKH Implementasikan Rencana Aksi Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Perencanaan dan Penganggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 Pemanggilan Rafael Alun untuk Paparan Kajian Pemetaan Kunjungan Anti-Corruption Klarifikasi Sumber Harta Potensi Korupsi pada Dana Unit Kerajaan Kamboja dalam Rp56 Miliar Transfer ke Daerah (TKD) Rangka Peningkatan Kerja Sama Antar Lembaga 23
24 Amankan Safe Deposit Box Milik Rafael Alun Trisambodo yang Meyimpan Uang Tunai Rp32,2 Miliar (MCP) Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Piloting Pemberan- Sinergi Pencegahan Korupsi Bersama Komisi III DPR RI tasan Korupsi untuk Pemkab Pemkab Nunukan, Kalimantan Akan Transparansi Penerimaan Mengenai Penyelamatan Simalungun, Sumatera Utara Utara pada Sektor Tata Kelola Keuangan dan Kerugian Negara Proyek Infrastruktur 25
26 Dukung Pengembangan Indikator Baru Pengukuran Korupsi Global di The Interna- tional Anti-Corruption Aca- demy (IACA) 27
28 Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi tentang Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah bersama Aparatur Pemerintah se-Sumatera Utara Hari Bakti KPK ke 21 Tahun mengusung tema Solid Beraksi, Integritas Tanpa Henti 29
30 2023 DALAM ANGKA 31
32 33 2023 Dalam Angka Rincian Belanja Anggaran dan Penyerapan Rp781,8 Miliar Belanja Pegawai Rp430,2 Miliar Belanja Barang Rp99 Miliar Belanja Modal Tepat waktu dan tepat sasaran! KPK terus memaksimalkan penggunaan anggaran dan penyerapan dengan baik. Terbukti, di tahun 2023 ini, penyerapan anggaran hampir mencapai nilai sempurna. Kinerja yang berjalan simultan, tentunya menjadi kunci keberhasilan. Realisasi Per Program Data yang ditampilkan adalah data Unaudited Program Dukungan Manajemen Total Realisasi 2023 Total PAGU 2023 PAGU : Rp956,4 Miliar Realisasi Akrual : Rp956,4 Miliar Presentase : 100,17% Rp1,306 Triliun (99,23%) Rp1,316 Triliun Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi PAGU : Rp360,3 Miliar Realisasi Akrual : Rp352,1 Miliar Presentase : 97,7% Rincian Belanja Unit Kerja Kedeputian Penindakan Rp71,8 Miliar (98,7%) Inspektorat Rp1,1 Miliar (98,2%) Sekretariat Jenderal Rp915,2 Miliar (100,3%) dan Eksekusi Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Rp61,8 Miliar (98,4%) Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Rp26,9 Miliar (97,8%) Sekretariat Dewan Pengawas Rp2,1 Miliar (83,2%) Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Rp50,2 Miliar (97,2%) Kedeputian Informasi dan Data Rp182 Miliar (97.6%)
34 2023 Dalam Angka Demografi dan Pendidikan Sumber Daya Manusia 232 867 511 94 1661 orang 7 Aset paling berharga di KPK adalah sumber daya manusia (SDM) yang berdaya 20-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun 51-60 tahun > 60 tahun guna. Untuk itu, mereka perlu memiliki kualifikasi yang memadai, demi mewujudkan efektivitas pemberantasan korupsi. 1661 orang SDM KPK terdiri dari Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga pegawai, yang terus dibekali dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. 232 3 140 16 906 400 14 Jumlah Titik SDM Sebaran SMA D1 D3 D4 S1 S2 S3 Komposisi Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai Komposisi Jabatan Fungsional 1661 orang 1 Dokter 1 Analis Hukum 6 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 8 Analis Pengelolaan Keuangan APBN 5 4 1266 54 332 9 Pranata SDM Aparatur 10 Analis SDM Aparatur 11 Pranata Humas 20 Arsiparis Dewan Pengawas Pimpinan PNS KPK (alih status) PNS KPK (PNYD Mutasi) PNYD 38 Auditor 713 JF Internal KPK 35
36 1.146 Okt 1.000 Nov 2023 Dalam Angka Pelayanan Seiring Waktu Pelayanan Informasi Publik 1.889 Jan 2.067 Feb 2.200 Mar 742 Apr 985 Mei 669 Jun 820 Jul 666 Ags 748 Sep KPK tak henti-hentinya melayani permintaan informasi. Beragam kanal informasi tersedia, memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian berwarna. Dari pertanyaan seputar penelitian hingga pengaduan dugaan korupsi, KPK siap sedia. Ruang bagi aspirasi pun tak luput dari perhatian. Dengan prosedur yang tertib dan damai, tim KPK siap mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan. KPK berkomitmen penuh untuk terus membangun jembatan komunikasi yang terbuka dan aktif dengan masyarakat. 13.591 7.653 4.682 489 373 221 133 40 Telepon dan Email 198 Email Informasi Webchat Demo Datang Langsung Penelitian Twitter Jenis Permohonan Telepon 6.010 LHKPN 658 Lainnya 584 PIP 10.699 Masuk 97 Dumas 77 Gratifikasi 7.426 Terlayani 3.273 ABD 37 659 Des
38 2023 Dalam Angka Pengaduan Masyarakat Modus operandi tak bisa tersentuh menyeluruh tanpa bantuan peran serta Berdasarkan kanal pengaduan 3.351 Surat/Fax: 1.117 Langsung/ Demonstrasi masyarakat di pelbagai kesempatan. Sehingga pengaduan masyarakat menjadi instrumen penting dalam jalan terjal memerangi kejahatan korupsi. 238 Email Salah satu kesuksesan KPK menangkap tikus berdasi pun, rata-rata bermula 221 Telepon dari laporan masyarakat yang sudah melalui proses verifikasi dengan adanya bukti-bukti valid. Untuk itu, KPK mengapresiasi langkah berani masyarakat, 109 Messaging demi bantu wujudkan Ibu Pertiwi tanpa korupsi. 40 KWS Jumlah Laporan Titik Sebaran Laporan terkait TPK diteruskan ke penelaah 3 Media Sosial 12.851 5.247 4.040 4.424 4.387 1.531 1.754 1.962 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Tindak Lanjut Laporan Proses verifikasi 2.413 Diarsipkan 2 Dalam proses verifikasi 1.962 Ke penelaah 4.387 Selesai diverifikasi 9 Ke internal sebagai informasi ke direktorat lain 4.389 Total Pengaduan Masyarakat 39
40 2023 Dalam Angka Berdasarkan Jenis Perkara Penanganan Perkara 85 Gratifikasi/ Penyuapan 8 TPPU 3 Perizinan 62 Pengadaan Barang/ Jasa 2 Merintangi Proses KPK 1 Pungutan/ Pemerasan Meski tahun 2023 diwarnai dengan berbagai dinamika, tapi KPK tak berhenti dalam mengganjar tikus berdasi. Upaya terakhir dari strategi trisula pemberantasan korupsi ini dilanggengkan demi memberi efek jera, pada mereka yang sengaja merugikan negara. Penyelidikan Penyidikan Jika dilihat dari grafik, setiap tahunnya, KPK terus membuat garis menanjak dalam hal penanganan perkara tanpa pandang bulu. Modus operandi ini meliputi suap, gratifikasi, tindak pidana pencucian uang, hingga perizinan. 119 113 127 108 120 161 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Penuntutan Inkracht 88 133 129 87 141 94 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Eksekusi 89 101 124 2021 2022 2023 41
42 Kegiatan Tangkap Tangan Selama 2023 Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Meranti Muhammad Adil : Korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. 41 8 161 OTT Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA): Tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh Penyelenggara Negara di lingkungan DJKA terkait Perkara dari hasil Case Building Perkara TPPU Pelaku Tindak Pidana Korupsi Selama Tahun 2023 Pembangunan Jalur Kereta Api di Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan JawaSumatera T.A 2018-2022. OTT Walikota Bandung Yana Mulyana: TPK pemberian dan penerimaan suap oleh Penyelenggara Negara dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk Daftar Pencarian Orang layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat TA 2022-2023. OTT Basarnas: Pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2021-2023. OTT Bupati Sorong Yan Piet Mosso: Tindak pidana korupsi suap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong dan Jakarta. OTT Kejari Bondowoso: Pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019-2021. OTT Suap Jalan Kaltim: Suap dalam proyek pengadaan jalan di Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023 OTT Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba: Tindak pidana korupsi Kirana Kotama Harun Masiku Paulus Tannos menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa, pengurusan perijinan, dan pengisian jabatan perangkat daerah serta penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. 43
44 Kepatuhan LHKPN Berdasarkan Bidang 2023 Dalam Angka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Eksekutif Yudikatif 99,00% 95,73% 99,56% 97,79% "Wajah" Penyelenggara Negara (PN) dapat dilihat dari LHKPN. Mereka yang jujur dan transparan bisa dilihat dari seberapa lengkap dan benar isian laporan Legislatif 95,60% 92,01% harta kekayaan yang disampaikan serta tertib melaporkan secara berkala setiap tahunnya. Instrumen ini menjadi salah satu alat ukur integritas bagi PN BUMN/ BUMD 99,49% 97,84% karena mampu memperlihatkan harta kekayaan yang tak wajar. Tingkat Pelaporan Tingkat Kepatuhan Untuk itu, KPK tak pernah lelah terus mendorong peningkatan kepatuhan LHKPN bagi mereka yang wajib lapor. Usaha ini berbuah manis. Tahun 2023 kepatuhan LHKPN hampir mencapai 100%. 172 Kegiatan 72 Kegiatan 100 Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Jumlah Wajib Lapor 371,096 Pemeriksaan LHKPN 195 299 Sosialisasi peraturan terkait LHKPN secara Luring secara Daring 2022 2023 Hasil Pemeriksaan LHKPN atas Inisiatif Direktorat Tingkat Pelaporan Tingkat Kepatuhan 64 laporan menjadi database karena tidak terdapat temuan yang signifikan 6 Direktorat 3 Direktorat 14 Deputi Bidang 9 APIP 97,35% 98,26% 98,90% 94,47% 95,47% 95,88% Gratifikasi & Pelayanan Laporan Penindakan Pelayanan dan Pengaduan dan Eksekusi 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Publik Masyarakat 45
46 2023 Dalam Angka Pelaporan Gratifikasi Gratifikasi bagai racun yang mampu mengelabui penyelenggara negara. Terlihat menawan untuk diterima, padahal mampu menjerumuskan ke lingkaran hitam modus operandi hingga merusak integritas. Jika tak dilaporkan, gratifikasi mampu menjadi gerbang pembuka bagi tindakan korupsi yang lebih besar. Meski begitu, penyelenggara negara kini tak langsung terbuai, mereka mampu melaporkan gratifikasi yang diterimanya pada KPK. Terbukti, angka laporan gratifikasi di tahun 2023 ini meningkat pesat. Total Objek Gratifikasi 4.357 Total Nilai Penetapan Rp11,1 Miliar Status Kepemilikan Objek Gratifikasi Milik Negara 1.408 Tidak Wajib Lapor 2.346 Dikelola Instansi 39 Lainnya 564 47
48 Jenis Pemberian Gratifikasi Berdasarkan Peristiwa Data Laporan Objek Gratifikasi Berdasarkan Bidang Instansi Total Objek Gratifikasi Nilai Penetapan Honorarium 203 Rp431 Juta 1.513 Kementerian 171 Pemerintah Kota 13 Lembaga Negara Hari Spesial Tupoksi 742 2.067 Rp3,5 Miliar Rp3,7 Miliar 539 BUMN 128 BUMD 3 DPRD Lainnya Tidak Terkait Tupoksi 937 400 Rp2,1 Miliar Rp1,3 Miliar 372 Pemerintah Kabupaten 50 Anak Perusahaan BUMN 1 Lembaga Non Struktural Keuntungan investasi/ Hadiah Undian 203 Rp431 Juta 808 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 103 Pemerintah Provinsi 9 Lainnya Jenis Objek Gratifikasi Paling Banyak Dilaporkan Sumber Pelaporan Objek Gratifikasi 1.660 Karangan Bunga/ Hidangan berlaku umum/Makanan/ Minuman Kemasan dengan Masa Berlaku 1.236 Uang/ Voucher/ Logam Mulia/Alat Tukar Lainnya 1.054 Barang Lainnya 3.447 Online Website 117 Online Mobile 335 Cendera Mata/ Plakat/Barang dengan Logo Instansi Pemberi 72 Tiket Perjalanan/ Jamuan Makan/ Fasilitas Penginapan/ Fasilitas lainnya 97 Email 24 Datang Langsung 10 UPG 7 Surat 1 Lainnya 49
50 2023 Dalam Angka Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2023 menjadi saksi bisu perjuangan KPK dalam menjaga pundi-pundi negara. Berbagai upaya dikerahkan, demi menindak tegas perilaku lancung. Upaya ini mencakup pemulihan dan penertiban aset, realisasi PSU, penyelesaian piutang PAD yang mungkin sulit ditagih, serta sertifikasi aset. KPK berdiri teguh melawan segala bentuk penyelewengan dan kebocoran keuangan negara. Hasilnya tak mengecewakan. Rp114,8 Triliun Total Penyelamatan Keuangan Negara Rp114,3 Triliun Rp140,9 Miliar Rp9,37 Miliar Penyelamatan Potensi Kerugian Negara dari Pemulihan/Penertiban, Realiasi Hibah dan Penetapan Status Penerimaan Negara Bukan Pajak PSU, Piutang PAD yang Berpotensi Tidak Tertagih, dan Sertifikasi Aset Penggunaan (PSP) (PNBP) Lainnya Rp384,4 Miliar Rp11,1 Miliar Penindakan Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi Milik Negara 51
52 2023 Dalam Angka Rincian Perwilayah Penyelamatan Keuangan Daerah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, 7.226 Aset Rp12,3 Triliun Bengkulu KPK terus mengulurkan tangan, membantu pemerintah meningkatkan pengelolaan aset daerah. Menjangkau 542 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, KPK berupaya menyemai pemahaman antikorupsi demi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 5.555 Aset menyelamatkan aset negara dari tangan-tangan si empunya kuasa secara Sumatera Selatan, Lampung, Bangka tidak sah. Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Rp63,7 Triliun Barat Peluh tak percuma, tangan tak hampa. Bersama pemerintah daerah hingga BUMD, KPK mampu menyelamatkan aset negara dengan nilai cukup fantastis Direktorat Koordinasi dan Supervisi di tahun 2023 dan mengubah potensi keuangan negara yang terbengkalai Wilayah 3 25.665 Aset menjadi sumber manfaat bagi masyarakat. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Rp22,7 Triliun 150.628 Aset Rp114,3 Triliun Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat Total Penyelamatan Aset Total Penyelamatan Keuangan Daerah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 110.858 Aset Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Rincian Penyelamatan Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Rp15,1 Triliun Sertifikasi BMD Rp77,9 Triliun Tenggara Penertiban BMD Tanah Rp15,3 Triliun Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 1.324 Aset Penertiban Kendaraan Dinas Rp65,4 Miliar Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Bali, Rp397 Miliar Penertiban PSU Rp12,5 Triliun Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan Penagihan Tunggakan Pajak Rp8,4 Triliun Total Penyelamatan Nilai Penyelamatan 53
54 2023 Dalam Angka Hibah, Lelang dan PSP Aset hasil korupsi, menjadi pengingat kelam dari praktik haram yang merugikan rakyat. Namun, di tangan KPK, aset hasil korupsi ini mampu menjadi berkah bagi negara. Melalui hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP), KPK menyalurkan aset-aset ini kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Tren Kanaikan Hibah PSP dan Lelang Dalam Miliar Rupiah 152,7 177,9 125,5 155,74 2020 2021 2022 2023 Kategori Lelang Rp81 Juta Perhiasan/ Logam Mulia Kategori Hibah PSP Total Hibah Total PSP Rp37,53 Miliar Rp103,38 Miliar Rp255,4 Juta Barang Mewah Rp224,7 Juta Elektronik Rp630,6 Juta Kendaraan Rp26,19 Miliar Tanah Total Lelang Rp14,82 Miliar Rp4,96 Miliar Properti Rp2,66 Miliar Lainnya Total Hibah PSP dan Lelang 2023 Rp155,74 Miliar Rp6,73 Miliar Kendaraan Rp91,7 Miliar Tanah dan Bangunan 55
Testimoni Laporan Tahunan KPK 2023Laporan Tahunan KPK 2023 57 56 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Menerima Hibah dan PSP Kementerian Pertahanan cq. TNI-AU Rp30,9 Miliar Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp21,4 Miliar Badan Kepegawaian Negara Kami mengapresiasi keputusan KPK Rp19,09 Miliar menghibahkan aset rampasan korupsi kepada matra TNI AU. Dan ini menjadi bukti kerja sama Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kementerian Pertanahan, khususnya TNI AU Rp16,2 Miliar bersama dengan lembaga antirasuah, dan Kementerian Keuangan sesuai dengan bidang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perannya masing-masing. Sehingga TNI AU bisa Rp6,8 Miliar mendapatkan bantuan aset barang rampasan Fadjar Prasetyo Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) negara berupa tanah dan bangunan yang berada di dua lokasi yaitu di Jakarta Selatan dan Jakarta Rp6,78 Miliar Komisi Yudisial Timur Pemerintah Kota Singkawang Rp1,7 Miliar Kembali lagi kami mengapresiasi atas hibah tanah yang dilakukan KPK melalui Penetapan Rp1,58 Miliar Kementerian Agama RI Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian Agama. Sebab Kementerian Agama untuk ketiga Pemerintah Kabupaten Kebumen kalinya menerima aset rampasan negara, lantaran Rp1,3 Miliar kebutuhan lahan untuk layanan bidang agama dan pendidikan keagamaan Kementerian Hukum dan HAM Rp630,6 Juta Saiful Rahmat Wakil Menteri Agama RI Rp574,7 Juta Kementerian ATR/BPN Mekanis melalui PSP Mekanis melalui Hibah
58 Membenahi Diri, Melanjutkan Visi Indonesia Bebas Korupsi Puluhan tahun sejarah berbicara terbentuk pun harus pasrah pada tentang maraknya perlawanan kenyataan pahit: bubar sebelum yang muncul terhadap upaya menyelesaikan secara tuntas agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. pemberantasan korupsi yang Mulai dari seteru separatisme yang diemban. sporadis hingga sistematis atau yang dikenal dengan corruptors fight Perlawanan yang sama juga dialami back. Tak ayal, lembaga-lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antikorupsi yang selama ini telah sejak dilahirkan pada 27 Desember 59
60 61 2002. Pelbagai daya dan upaya yang sekali layar dikembangkan, mimpi hendak menggagalkan KPK dalam Indonesia bebas dari korupsi harus mencapai visi mewujudkan Indonesia benar-benar diwujudkan. yang bebas dari korupsi, sampai dengan seruan untuk membubarkan Kendati jalan pemberantasan korupsi KPK secara luas di media massa. kian terasa berat, karena lembaga yang memperjuangkan integritas ini Menjejaki tahun 2023, seiring dianggap tidak berintegitas akibat terbongkarnya pelanggaran yang ulah sejumlah oknum. Tak sedikit dilakukan oleh sejumlah pegawai, pun menyurutkan tekad KPK untuk KPK berbesar hati sekaligus mawas terus memperjuangkan tersebarnya diri. Menyikapi ini sebagai sebuah nilai antikorupsi ke seluruh negeri. dinamika kelembagaan yang Menempuh ribuan kilometer menandakan perlu pembenahan perjalanan darat, membelah jalanan dari dalam KPK itu sendiri. gelap di hutan Sumatera, terbang ke daerah perbatasan, berkoordinasi Adanya pelanggaran di tubuh KPK dengan berbagai pemangku mendorong KPK untuk 'berobat'. kepentingan, semua tetap dilakukan. Menempuh sejumlah tahap perbaikan agar penyakit-penyakit Upaya-upaya pencegahan, pendidikan, tersebut tidak terus menggerogoti koordinasi, supervisi hingga penindakan bahkan mengupayakan untuk hilang. kejahatan korupsi di berbagai daerah di KPK menyadari, perbaikan ini hal yang Indonesia tetap menjadi fokus utama harus segera diupayakan, mengingat KPK. Tekad dan integritas yang terpatri KPK harus terus mengemban tugas untuk tetap berjuang memberantas dari rakyat: memerangi korupsi korupsi, terus diwujudkan dalam sampai penjuru negeri. tindakan nyata di tengah prahara yang menghadang. Hal ini dilakukan, karena Meski isu kelembagaan banyak masih besar harapan masyarakat pada menyita perhatian, nyatanya upaya tegaknya keadilan dan matinya korupsi insan KPK tak pernah putus harapan. di nusantara. Tidak ada kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dibiarkan berdiam stagnan. Tugas terus diemban, ibarat
62 63 Membenahi Diri, Melanjutkan Visi Indonesia Bebas Korupsi Pukulan Pemantik Perbaikan Bukan kali pertama, KPK kembali menyangsikan kinerja-kinerja diterpa permasalahan yang pemberantasan korupsi yang tak menggoyang lembaga. Namun kali pernah KPK kesampingkan. ini, KPK memahami, bukan lagi hal sepele saat kerusakan itu terjadi dari Dewan Pengawas (Dewas) sebagai dalam. Karena sejatinya, perilaku organ yang berwenang melakukan koruptif bukanlah sesuatu yang patut penegakan kode etik di KPK pun tak diwajarkan, siapapun pelakunya. Saat tinggal diam. Setelah membongkar kasus pelanggaran di KPK mencuat adanya pelanggaran tersebut, ke publik, KPK tak diam bahkan tak Dewas sigap bergerak melakukan mengelak. Kami menyadari perlu serangkaian pemeriksaan. Dalam upaya perbaikan segera, agar kasus kasus ini, Dewas kemudian memutus serupa tidak kembali terjadi di tubuh bersalah puluhan pegawai yang lembaga anti rasuah ini. juga dijerat pelanggaran disiplin yang selanjutkan secara simultan Tidak ingin dimaklumi, KPK berbesar menindaklanjuti pelanggaran hati mengakui ada yang luput dari tersebut untuk kemudian dijatuhi yang diresmikan pada 2017 silam. Memetakan Masalah, Menutup proses pelaksanaan kerja selama ini. sanksi disiplin. Sejumlah temuan dan rekomendasi Berbagai Celah Selain memproses pihak yang terlibat telah disampaikan pada pimpinan dalam pelanggaran tersebut, KPK Inspektorat KPK sejauh ini telah dan diteruskan kepada Sekretaris KPK dengan sigap melakukan pun melakukan sejumlah perbaikan melakukan serangkaian upaya Jenderal (Sekjen) KPK sebagai bagian perbaikan pada proses bisnis yang sebagai respon dari terjadinya evaluasi terhadap tata kelola yang bertanggungjawab dalam tata bermasalah, sejumlah langkah korupsi yang tentu saja semakin rumah tahanan (Rutan) KPK kelola Rutan di KPK. antisipatif pun tak luput dilakukan.
64 65 mekanisme pengawasan Rutan yang Rutan dapat ditutup. KPK pun secara ideal. KPK memahami, pekerjaan berkala melakukan sidak agar tidak besar dalam pengelolaan Lembaga kembali 'kecolongan'. Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang selama ini menjadi concern Hal lain adalah terkait kualitas Sumber KPK untuk dibenahi, kini menjadi Daya Manusia (SDM) di Rutan, KPK tantangan besar di tubuh KPK sendiri. melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam hal Kejadian ini menjadi pelajaran besar ini adalah Kementerian Hukum dan bagi lembaga, seperti perlunya Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). dibentuk struktur Rutan yang solid dengan pola kewenangan Mengingat tingginya kerentanan yang jelas, sehingga mekanisme korupsi pada pengelolaan Lapas pengawasannya pun menjadi jelas. termasuk juga Rutan, KPK Selain itu, hal lain yang segera memandang perlunya penguatan dibenahi adalah membatasi dukungan personil yang berkualitas pertemuan pegawai KPK yang dan berintegritas serta pembinaan bertugas di Rutan dengan tersangka. pada teknis operasional Rutan. Hal ini bisa dilakukan dengan pembaruan sistem kerja shifting bagi Mengadili dengan Adil penjaga Rutan. Karena ini menjadi Total Sembilan puluh orang yang sangat rentan terjadinya kedekatan terlibat dalam pelanggaran ini akan dan melunturkan profesionalisme dihadapkan pada penegakan etik, yang harus terus dijunjung pegawai. penegakan disiplin dan penegakan hukum dalam tindak pidana Kami pun bergegas melakukan Rutan yang menjadi permasalahan Selama ini, KPK menyadari design korupsinya. Pada penegakan etik, rotasi pegawai yang melakukan langsung dibenahi. Inspektorat control di Rutan belum optimal. Dewan Pengawas telah memutus pelanggaran untuk memastikan sebagai bagian yang berwenang Seperti belum maksimalnya bersalah 78 pegawai melakukan proses kerja di dalam KPK tidak dalam hal ini melakukan evaluasi penggunaan kamera pengawas pelanggaran etik berat dan dijatuhi terganggu dalam proses peradilan menyeluruh dalam tata kelola Rutan. di Rutan, perlunya peningkatan sanksi sesuai dengan peraturan yang sejumlah pegawai tersebut. Dimulai dengan evaluasi dasar kualitas dan kuantitas kamera berlaku. hukum pembentukan rutan, struktur pengawas sehingga celah terjadinya organisasi, kewenangan hingga kecurangan dalam pengelolaan
66 Para pihak tersebut kemudian juga menghadapi penegakan disiplin serta pidana. Di ranah pidana, KPK berkomitmen mengadili pelanggaran tersebut seadil-adilnya. KPK akan memastikan proses pidana terus berjalan dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Ini merupakan salah satu prinsip penindakan korupsi yang selama ini dijunjung KPK. Dengan melakukan mekanisme penegakan hukum tersebut KPK berharap tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi di tubuh lembaga. Selain itu pembenahan tata kelola dan proses bisnis yang terus KPK upayakan merupakan ikhtiar KPK untuk kembali menguatkan integritas kelembagaan. 67
68 69 Membenahi Diri, Melanjutkan Visi Indonesia Bebas Korupsi 6 Kurikulum 2 Pedoman 4 Modul Tingkatkan Kapasitas Diri, Benahi Segala Lini
3 kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Tindak Pidana Korupsi tingkat Penyelia, Mahir, dan Terampil 3 kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi tingkat Madya, Muda, dan Pertama Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pranata Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi Modul Materi Antikorupsi Dasar, Modul Mata Pelatihan Penunjang Pranata Pemberantasan TPK tingkat Penyelia, tingkat Mahir, dan tingkat Terampil Peningkatan Kompetensi Bagi Pegawai KPK Tantangan pemberantasan korupsi pelatihan yang diawali dengan kian meningkat dari waktu ke waktu. penyusunan Peraturan Pimpinan Pembenahan dan peningkatan Nomor 3 tahun 2023 tentang kapasitas Pegawai KPK juga tak boleh diabaikan. Modus korupsi pelaksanaan pelatihan di pendidikan dan lingkungan KPK. 269 Kegiatan kian canggih, kapasitas Insan KPK juga terus ditingkatkan agar tugas Sejumlah kurikulum pun lahir sebagai bukti keseriusan KPK 4.839 98,01% pemberantasan korupsi berjalan dalam melaksanakan diklat bagi Peserta Memenuhi Minimal 20 JP Setahun optimal. pegawainya. KPK dengan serius menggarap Pelatihan Unggulan berbagai upaya perbaikan, termasuk perbaikan tata kelola dalam Diklat IHT dan Onsite Induksi dan Diklat Manajerial penyelenggaraan pendidikan dan Pegadaian dalam Strategi Pelatihan Dasar Pengelolaan Barang Bukti CPNS KPK Diklat Pembentukan Induksi Pegawai Penyelidik dan Penyidik Baru dari PNYD KPK Workshop Focus Area Digital Evidence Koordinasi dan Supervisi First Responder Pencegahan Korupsi
70 Membangun Budaya Belajar Insan KPK membentuk komunitas praktisi/ Community of Practice KPK untuk memelihara dan memperkuat pengetahuan yang lebih spesifik. Tak hanya formal learning melalui penyelenggaraan diklat, pegawai KPK juga didorong untuk CoP Pengelolaan Media Sosial mengembangkan kompetensi Diikuti oleh pegawai di Biro Humas, Direktorat Sosialisasi dan melalui informal learning, Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang dijalankan melalui Antikorupsi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, serta program implementasi knowledge Sekretariat Stranas PK. management (KM) di KPK. Di tingkat organisasi, kegiatan berbagi pengetahuan dilakukan secara periodik, dengan nama CoP Learning & Development kegiatan Knowledge Management Diikuti oleh pegawai di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Day (KOMEN-Day). Sepanjang Antikorupsi, Biro SDM, dan Direktorat Jaringan Pendidikan. 2023, kegiatan ini diselenggarakan sebanyak enam kali, dengan diikuti sedikitnya 616 pegawai. KPK pun menyelenggarakan Anti- Corruption Knowledge Week (ACKNOW) yang diselenggarakan CoP Community Relation & Development pada 19-23 Juni 2023, sebagai forum Diikuti oleh pegawai di Direktorat PJKAKI, Direktorat Sosialisasi berbagi pengetahuan para pegawai dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pendidikan dan yang telah menyelesaikan tugas Pelatihan Antikorupsi, dan Direktorat Jaringan Pendidikan. belajar. Kegiatan yang menghadirkan 34 narasumber internal, dan lima narasumber eksternal ini diikuti sedikitnya 1.123 pegawai, baik secara online maupun offline. CoP Penuntutan Diikuti oleh pegawai di lingkungan Direktorat Penuntutan.
CoP : Community of Practice 71 (CoP),
72 Tak Berhenti Wujudkan Mimpi Lebih dari 500 kabupaten/kota panjang yang harus diikhtiarkan di seluruh Indonesia yang KPK setiap waktunya. Melalui 5 kedeputian sambangi melalui berbagai program dan dukungan dari sekretaris pemberantasan korupsi pada 2023, jenderal, KPK mematrikan nilai-nilai menjadi satu upaya yang terus KPK antikorupsi ke berbagai lini di penjuru lakukan agar mimpi Indonesia bebas negeri. Selain tentu saja menjerat korupsi dapat benar-benar terwujud. pelaku korupsi yang tidak juga jera Bukan perkara mudah, KPK memanfaatkan kewenangannya memahami, mewujudkan Indonesia untuk memperkaya diri. bebas korupsi merupakan pekerjan 73
74 Upaya Wujudkan Mimpi Berantas Korupsi Sampai Ujung Negeri Berbagai inisiatif KPK upayakan upaya pendidikan antikorupsi sampai untuk membantu pemerintah daerah ke daerah. KPK berharap, daerah bisa menyelesaikan permasalahan yang sama-sama berbenah. berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerahnya. Dalam rangka penajaman upaya Meski Indonesia memiliki wilayah perbaikan tata kelola pemerintahan yang sangat luas, tak menyurutkan dan layanan publik daerah, KPK ikhtiar KPK untuk mendampingi telah melaksanakan kegiatan 54 pemerintah daerah (provinsi, koordinasi untuk mendorong kabupaten, kota), aparat penegak capaian pencegahan korupsi melalui hukum, serta instansi vertikal lainnya delapan area intervensi diantaranya di seluruh Indonesia sehingga mimpi mengenai perencanaan dan Indonesia bebas korupsi terasa penganggaran, pengadaan barang upayanya hingga ujung negeri. dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi Lima lingkup wilayah pajak daerah, pengelolaan BMD, dan pendampingan hendaknya tata kelola desa. sanggup mengoptimalisasi jangkauan pelayanan yang sama Semua itu, berfokus pada perbaikan untuk mengoordinasikan seluruh tata kelola pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam pelayanan publik daerah dengan melaksanakan tugas pendidikan, tujuan penyelamatan keuangan pencegahan, maupun penindakan. daerah, baik melalui pengelolaan Untuk itu, upaya pencegahan terus barang milik daerah maupun KPK lakukan setelah menunaikan optimalisasi penerimaan daerah. 75
76 77 Menakar Potensi Korupsi Berpindah ke bagian utara dan terbengkalai di Provinsi proyek belum juga dilanjutkan. Pada Sampai ke Akar Indonesia, KPK menemui beberapa Kalimantan Timur, dengan nilai proyek pembangunan Pelabuhan permasalahan di beberapa provinsi aset pembangunan yang menelan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Merapat ke wilayah Barat Indonesia, seperti Kalimantan Utara, Kalimantan anggaran puluhan hingga ratusan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai tepatnya di beberapa provinsi seperti Timur, dan Sulawesi Utara. Pada tiga miliar rupiah. Seperti proyek Barat, telah dikerjakan pada 2009 Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, provinsi ini memerlukan strategi yang pembangunan Jembatan Aji Tullur sampai 2011 hingga dilanjutkan tahun dan Kepulauan Riau. KPK berfokus tepat untuk mencapai Indeks Tata Jejangkat (ATJ) yang telah menyerap jamak tahap II pada 2012 - 2015 telah koordinasi untuk mengakselerasi Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik anggaran lebih dari Rp300 miliar yang menghabiskan anggaran sekitar beberapa program diantaranya untuk Tahun 2023 pada pemerintah diangan-angan bisa memangkas Rp58,5 miliar, di tahun 2023 pun pensertifikatan tanah milik kabupaten/kota. jarak tempuh 100 kilometer dari arah proyek belum terselesaikan. pemerintah daerah; pembenahan Samarinda sampai dengan Kutai kualitas data tanah pemda melalui Tak lain seperti di Kalimantan Utara, Barat. Proyek pembangunan gedung aplikasi inventarisasi tanah instansi KPK pun menemui banyaknya Christian Center yang menelan pemerintah (INTIP); dan optimalisasi proyek infrastruktur yang mangkrak Proyek jembatan sepanjang 1.040 anggaran Rp50,7 miliar di Desa Pendaftaran Tanah Sistematik meter itu telah dikerjakan sejak Belempung Ulaq, Kecamatan Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. tahun 2012, hingga tahun 2023 ini
78 79 yang terletak di Maluku Utara dan Tak hanya pertambangan, sektor Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan kesehatan pun tak luput dari berbagai koordinasi, pihak pemerintah persoalan yang menyebabkan daerah menyampaikan sejumlah wilayah timur Indonesia senantiasa permasalahan yang kiranya bisa terbentur keterbatasan dari sisi menjadi perhatian KPK agar segera tenaga kesehatan, ketersediaan diberikan saran tindak lanjut sarana dan prasarana, hingga penyelesaiannya. ketidakmandirian fiskal daerah. Hal ini lantaran tantangan geografis, KPK pun memetakan dan kondisi keamanan, dan dinamika berkoordinasi mengenai sentralisasi sosial budaya yang masih menjadi kewenangan pemberian izin, tata sekelumit tantangan tersendiri. kelola dan pengawasan sektor pertambangan pada pemerintah Untuk selanjutnya, KPK berkoordinasi pusat, yang menyebabkan dengan Kementerian Kesehatan pemerintah daerah tidak memiliki dan Kementerian Pendidikan, ruang untuk melaksanakan fungsi Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pengendalian dampak sosial dan agar lekas dilakukan percepatan dan lingkungan sektor pertambangan peningkatan di sektor kesehatan. di wilayah administratif provinsi Ini bertujuan agar semua program dan kabupaten/kota yang berada di pemberantasan korupsi berdampak Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tidak termanfaatkan. KPK juga menemui permasalahan atas aset tanah Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 27 hektar yang diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Pariksit, kedudukannya diokupasi oleh pihak ketiga. Atas proyek mangkrak dan aset daerah itu, KPK memandang pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) sebagai salah satu upaya penting pencegahan korupsi. Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Beralih ke wilayah timur Indonesia, KPK juga mengakselerasi program pencegahan korupsi pada sektor pertambangan nikel Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dengan usaha tersebut, pihak swasta selaku pelaku usaha mengharapkan adanya kolaborasi serentak antara pemerintah daerah bersama dengan KPK, untuk membangun integritas stakeholder yang bergerak di sektor pertambangan nikel. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah. langsung bagi masyarakat, dengan sasaran target pemerintah pusat dan daerah pada sektor kesehatan dapat tercapai, dan kualitas layanan sektor kesehatan yang lebih baik dan memadai. Dengan demikian keberadaan KPK dapat berkontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. KPK berharap dukungan dan kerjasama
80 81 dari pemerintah daerah untuk dapat pada sektor pertambangan galian C. menjadi perwujudan tercapainya dan Kemudian KPK mendorong seluruh percepatan pembangunan melalui kepala daerah memberikan instruksi tata laksana pemerintahan yang baik untuk memastikan dilaksanakannya dan bersih. mekanisme clearance terhadap material galian C yang digunakan proyek konstruksi yang pembiayaannya Gandeng Daerah Soroti Tambang dari APBD. Pada sektor sumber daya alam, KPK Sedari pemetaan dan koordinasi yang mendorong sistem pencegahan dilakukan KPK di wilayah administratif korupsi pada sektor pertambangan/ provinsi dan kabupaten/kota yang mineral batuan bukan logam berada di Maluku Utara dan Sulawesi (MBLB) dan perkebunan. Upaya Tenggara, menghasilkan penerapan pencegahan korupsi pada sektor ini regulasi di area pertambangan, dilatarbelakangi banyaknya aktivitas kepatuhan perusahaan tambang dalam usaha sumber daya alam yang tidak pemenuhan kewajiban perpajakan, dan mendapatkan izin namun sudah mencari titik temu atas permasalahan beroperasi. yang terjadi. Selain tidak memiliki izin, pun Ke sisi lainnya, KPK juga sudah tidak memberikan kontribusi menganjurkan kepada Kementerian perpajakan sehingga berpotensi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat merugikan keuangan negara (ESDM) dan kementerian terkait untuk dan daerah. Atas atensi ini, KPK mengoptimalkan fungsi pengawasan memberikan rekomendasi agar dan pengendalian melalui wewenang Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina unit pelaksana teknis yang memadai di Keuangan Daerah Kementerian daerah. Dalam Negeri (Kemendagri) dapat Sebab, potensi hilangnya penerimaan Danau Toba dan Danau Tondano yang masuk prioritas nasional, memungut pajak dari pengambilan pajak daerah, diakibatkan dari hanya dua dari belasan danau diantaranya mengubah bentuk MBLB yang sudah berizin ataupun terbatasnya akses pemerintah daerah yang kini menjadi perhatian KPK. bibir danau, melakukan reklamasi belum berizin. atas data dan informasi yang berkaitan Tercatat, KPK menemukan ratusan atau menimbun perairan danau, KPK menyoroti sejumlah isu yang dengan kegiatan pelaku usaha di sektor pelanggaran pada 15 danau serta mendirikan bangunan di atas terjadi di Provinsi Jambi, seperti pertambangan.
82 83 stakeholder untuk penyelamatan Budidaya Perikanan yang sebelumnya Danau Toba, Sumatera Utara. 60.000 ton menjadi maksimum Hasilnya, adanya kesepakatan dalam 10.000 ton; hingga mempercepat upaya penertiban pelanggaran pemasangan sempadan di sekitar pemanfaatan ruang di Danau Danau Toba dan melakukan sosialisasi Toba atas hasil audit tata ruang pada masyarakat. oleh Kementerian ATR/BPN dan penertiban Keramba Jaring Apung Berdasarkan Keputusan PUPR (KJA) dalam rangka pengendalian Nomor 1695/KPTS/M/2022 tentang pencemaran air. Penetapan Garis Sempadan Danau Toba pada Wilayah Sungai Toba- Untuk menyamakan persepsi dan Asahan, terdapat kegiatan yang implementasi dari Keputusan diperbolehkan menggunakan Menteri PUPR No 1695/KPTS/M/2022 daerah sempadan danau seperti tentang Penetapan Garis Sempadan untuk kegiatan olahraga, pariwisata, Danau Toba pada Wilayah Sungai aktivitas budaya, dan keagamaan. Asahan-Toba. Pasalnya, Danau Toba Sementara untuk bangunan yang merupakan satu dari 15 danau prioritas diizinkan pada Sempadan Danau nasional yang harus dilakukan upaya Toba yakni jalan akses, jembatan, penyelamatan demi menjaga aset- dermaga dan prasarana pariwisata, aset di dalamnya. olahraga, dan keagamaan. Ada 11 poin kesepakatan yang tanah hasil reklamasi. Tentu hal ini kelola danau agar tidak dikuasai dihimpun dari kegiatan tersebut, merupakan pelanggaran yang sudah atau dimanfaatkan pihak-pihak seperti menindaklanjuti hasil audit terjadi dari tahun menahun. yang tidak memiliki hak atas danau tata ruang selambat-lambatnya pada tersebut. Salah satunya adalah November 2023, dengan melakukan Dampingi Danau Prioritas Danau Toba, danau ini merupakan penertiban terhadap objek yang Sampai Tuntas satu dari 15 danau prioritas nasional terindikasi reklamasi dan masuk sebagaimana Perpres Nomor 60 ke dalam badan air; melakukan Sejak tahun 2022, KPK terus Tahun 2021 tentang Penyelamatan peninjauan SK Gubernur Sumut mendampingi dan mendorong Danau Prioritas Nasional. Nomor 188.44/211/KPTS/2023 terkait kerja sama antar kementerian Daya Tampung Beban Pencemaran lembaga dan pemerintah daerah Pada bulan Mei 2023, telah dilakukan dan Daya Dukung Danau Toba untuk (K/LPD) untuk memperbaiki tata rapat koordinasi dengan berbagai
84 85 Upaya Wujudkan Mimpi memaparkan gerakan antikorupsi tidak mudah. Setidaknya ada lima kepada seluruh elemen masyarakat. tahapan sebuah desa sampai Agar Tuntas Memperjuangkan Integritas Pun demikian, dengan asa berantas korupsi dari desa, merupakan aksi kolaborasi KPK dan masyarakat dalam mengupayakan budaya koruptif hingga ujung negeri. Termasuk di dalamnya, pendidikan dan pelatihan antikorupsi pada institusi pendidikan dikukuhkan menjadi percontohan Desa Antikorupsi. Mulai dari rapat koordinasi KPK dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan usulan Desa Antikorupsi, observasi desa usulan, bimbingan teknis, penilaian, hingga pengukuhan. secara formal maupun nonformal, Ihwal perilaku koruptif adalah matinya Sula Pendidikan, Sula Pencegahan, kepada lembaga negara maupun Setiap desa, yang pada awalnya sebuah integritas. Karena itu tegaknya dan Sula Penindakan. Namun kadang swasta, jadi bagian KPK dalam direkomendasikan oleh pemerintah integritas patut diperjuangkan. kala, pendekatan pendidikan dan menegakan integritas. provinsi bergegas memperbaiki tata Secara tidak langsung, menyebarkan pencegahan tidak begitu terekspose kelola desa. Tujuannya satu, agar nilai-nilai integritas menjadi bagian publik. Asa Itu Berawal dari Desa desa mereka dapat terpilih jadi desa dari kerja-kerja KPK, yang tugas Desa Tengin Baru, Kalimantan Timur percontohan antikorupsi. Hal tersebut utamanya mengentaskan korupsi di Padahal kenyataannya, KPK terus jadi saksi bisu pembentukan Desa memperlihatkan persaingan sehat Indonesia. bergerilya memperjuangkan Antikorupsi tahun 2023. KPK melalui antar desa di seluruh Indonesia. integritas lewat jalur pendidikan dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Bukan hanya melalui perangkat desa, Secara masif, KPK, menggerakan pencegahan antikorupsi. Seperti Serta Masyarakat berupaya besar namun warga asli desa nyatanya turut roda pemberantasan korupsi melalui perjalanan ribuan kilometer bus mewujudkan asa pemberantasan membangun integritas atas nama Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni antkorupsi KPK sebagai upaya korupsi dari desa. daerahnya. Niat warga desa, yang Pemilihan Desa Antikorupsi pun berbondong-bondong membenahi
86 87 desanya jelas memperlihatkan Pemerintah provinsi untuk Mendidik Antikorupsi Sejak Dini Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan betapa kerasnya keinginan mereka melakukan perluasan percontohan Korupsi merupakan kejahatan Pendidikan Kedinasan Formal. menegakkan integritas di daerah Desa Antikorupsi. Hasilnya, KPK luar biasa, yang tidak dapat tinggalnya. sudah membentuk 29 Desa di 29 ditoleransi. Buruknya, korupsi dapat Upaya memperkuat implementasi Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. menggerogoti generasi penerus Pendidikan Antikorupsi juga sudah Melalui Program ini, KPK terus Harapannya pada tahun 2027 sudah bangsa. Jika itu terjadi, bukan terselenggara di lingkungan Aparatur berupaya untuk meningkatkan terbentuk Desa Antikorupsi di seluruh tidak mungkin hilangnya korupsi Sipil Negara (ASN) melalui berbagai kesadaran masyarakat desa Kabupaten/Kota di Indonesia. di Indonesia hanya sekadar isapan pelatihan Fungsional, Manajerial, mengenai bahaya perilaku koruptif. jempol belaka. Untuk itu, kesadaran Teknis, Kepemimpinan, dan Sosio- Dana desa yang tiap tahunnya perihal bahaya laten korupsi wajib Kultural. mengucur deras dari pemerintah ditegakkan. Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat digunakan dengan sejak dini merupakan langkah baik KPK juga secara reguler dioptimalkan, tanpa sepeser pun memberangus korupsi di dalam berkoordinasi dengan Lembaga dikorupsi. negeri. Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pada tahun 2023, KPK mendorong Dalam hal pendidikan antikorupsi, Manusia (BPSDM) di Kementerian/ sejak 2018 KPK sudah mendorong Lembaga/Pemerintah Daerah terkait terbitnya regulasi, dengan pendidikan antikorupsi. Dengan menggandeng pemangku kebijakan harapan menjaga integritas dapat 22 Desa Antikorusi 2023 mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian ditegakkan oleh seluruh elemen masyarakat. Agama; hingga pemerintah daerah. Tujuan utamanya yakni menanamkan kesadaran serta paham bahwa korupsi haram didekati. Strategi Pendidikan Antikorupsi ini dilakukan KPK melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran serta Masyarakat pada ruang lingkup formal, nonformal dan informal. Pendidikan antikorupsi di lingkup formal menyasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN),
88 89 Dasar Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi: Implementasi Pendidikan Antikorupsi: Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan PAK di Perguruan Tinggi
22.170 sekolah (data dapodik), 2.210 madrasah (data Emis) dan 13.989 sekolah Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata telah melapor praktik implementasi pendidikan antikorupsi di platform Jaga. Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK) Pendidikan Tinggi id Keputusan Menteri Agama No. 184 Tahun 2019 tentang Penguatan Pendidikan
20.376 program studi dari 29.413 program studi (69,28%) satuan pendidikan Karakter di kurikulum Madrasah jenjang tinggi (Perguruan Tinggi) di seluruh Indonesia terapkan Mata Kuliah Surat Edaran Menteri Agama No. B-1368.1/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Wajib pada Kurikulum (MKWK) antikorupsi. Antikorupsi di Madrasah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/ SJ dan 420/4048/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Perkukuh Pondasi Antikorupsi Ibarat sebuah bangunan, pondasi yang kuat dapat memperkukuh Kemudian, rasionalisasi, kedua, dimana perihal individu Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Islam ketahanan dan stabilitas struktur yang melakukan perilaku korupsi keseluruhan. Pun demikian dengan menggunakan standar sosial penguatan integritas ekosistem yang dibentuk untuk memvalidasi pendidikan. Integritas ekosistem perbuatannya. Dan ketiga, sosialisasi, pendidikan sendiri merupakan proses dimana seseorang yang baru intervensi pada tatanan ekosistem pada sebuah lingkungan menerima pendidikan, yang di dalamnya praktik koruptif. termasuk tata kelola institusi/ organisasi pengelolanya. Karenanya penting untuk terus membenahi dan membangun Diharapkan dengan kukuhnya integritas di sektor pendidikan, yang integritas ekosistem pendidikan seharusnya berfungsi sebagai tempat dapat menjadi tiang utama menolak pembentukan karakter seorang Bimtek dan Monev tindak perilaku koruptif. individu. Untuk itu, dengan memasukan implementasi kurikulum Implementasi Pendidikan Ashforth dan Anand (2003) antikorupsi pada jenjang usia dini Antikorupsi berlangsung di 28 menyebutkan, ada tiga pilar, yang hingga menengah ke atas menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan perilaku koruptif landasan dasar KPK menyemai dianggap hal biasa. Pertama, terkait penanaman integritas. institusionalisasi, yakni korupsi menjadi perilaku rutin dan sering kali dilakukan tanpa disadari.
90 91 Pada tahun 2023 terdapat Untuk memastikan panduan 2. Pengukuran Integritas Jejaring Tinggi. Penyusunan melibatkan pakar empat rangkaian kegiatan yang implementasi PAK dapat Pendidikan Melalui Survei Penilaian dan akademisi, diantaranya; Majelis dilakukan terkait penguatan dimanfaatkan secara optimal Integritas Pendidikan (SPI Rektor Perguruan Tinggi Negeri integritas ekosistem pendidikan, oleh penggunanya, maka KPK Pendidikan) Indonesia; Forum Rektor Indonesia; yang melibatkan sejumlah pihak, mengadakan piloting atau uji Forum Pimpinan Perguruan Tinggi diantaranya: coba. Tujuan uji coba implementasi SPI Pendidikan adalah pemetaan Keagamaan Negeri; Forum Dewan ini adalah untuk menguji dan kondisi integritas pendidikan Guru Besar Indonesia; dan Asosiasi 1. Pilot Project STRANAS PAK dan menyempurnakan panduan, yang mencakup peserta didik Profesor Indonesia. Panduan Implementasi Pendidikan sehingga dapat lebih efektif maupun ekosistem pendidikan Antikorupsi digunakan oleh aktor kunci untuk yang memengaruhinya diantarnya, 4. Kajian Pendukung Efektivitas memandu dalam merencanakan tenaga pendidik, pimpinan, dan Program Pendidikan Antikorupsi KPK telah menyusun dokumen pendidikan antikorupsi di instansinya aspek tata kelola sektor pendidikan. Strategi Nasional (STRANAS) masing-masing. SPI Pendidikan mengambil sampling Untuk mencapai efektivitas Pendidikan Antikorupsi (PAK) dari setiap provinsi berdasarkan pencapaian program Pendidikan beserta panduannya. Dokumen jenjang pada satuan pendidikan. Antikorupsi, KPK melalui Direkotrat ini menekankan pentingnya Jardik melakukan akselerasi desain kegiatan PAK yang mampu 3. Piloting Project Penguatan pendidikan antikorupsi dalam dua meningkatkan skala implementasi Integritas Ekosistem PTN (PIEPTN) kajian, yaitu pemberdayaan berbasis dan skala dampak dari PAK terhadap bukti dan kajian magang bersertifikat hasil belajar peserta didik. Program Penguatan Integritas terkait program MBKM (merdeka Ekosistem PTN bertujuan untuk belajar, kampus merdeka). memperkuat tatanan ekosistem Perguruan Tinggi (PT) melalui teladan a. Kajian Pemberdayaan Jejaring dari pimpinan tertinggi sebagai Pendidikan Berbasis Bukti tindaklanjut dari deklarasi komitmen dan rencana aksi Forum Pimpinan KPK selama ini melakukan PTN pada tahun 2022 di Jogjakarta. pemberdayaan jejaring PAK dengan beragam metode. Namun, Sebagai langkah nyata, KPK sejak dikeluarkannya STRANAS melakukan uji coba penanaman PAK, dibutuhkan pembaruan integritas pada pimpinan Perguruan strategi pemberdayaan jejaring Tinggi. Sebelumnya, pada bulan PAK yang lebih mutakhir dengan Maret hingga Mei 2023, KPK lebih dulu mempertimbangkan strategi PAK Daya melakukan penyusunan instrumen identifikasi risiko bagi Perguruan yang telah ditetapkan. Pemberdayaan jejaring PAK
92 93 berbasis bukti adalah proses pada dasarnya adalah inkubasi Kegiatan penguatan kapasitas diikuti oleh 13.552 dari dinas yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran, komitmen, dan kapasitas jejaring pendidikan mahasiswa untuk memahami realitas di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pembekalan dalam program Jejaring pendidikan selama 2023: • Webinar Penguatan Kapasitas Jejaring untuk Jenjang Dini yang pendidikan, kanwil serta kantor agama, pengawas, kepala sekolah/madrasah, guru dan baik dari sisi individu, kelompok individu, maupun institusi dalam mengakselerasi nilai dan penerapan magang mesti mengarah pada kompetensi yang selaras dengan kebutuhan mahasiswa kelak sesuai berjudul "Penguatan Karakter Anak Usia Dini diikuti oleh 1223 peserta. (Kerjasama dengan tenaga kependidikan. • Kegiatan lain seperti: pada 1. Apresiasi jejaring PAK pada setiap jenjang pendidikan. ranah kontribusinya di masyarakat, HIMPAUDI (Himpunan Pendidik pendidikan di tingkat dasar Melalui pemberdayaan jejaring termasuk dunia kerja. dan Tenaga Kependidikan dan menengah melalui PAK berbasis bukti ini diharapkan Anak Usia Dini Indonesia), IGTKI kurasi laporan implementasi dapat membantu para pelaku Pemberdayaan Jejaring Pendidikan (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak pendidikan antikorupsi di yang terlibat sehingga dapat Indonesia), dan IGRA (Ikatan Guru platform JAGA.id. mengimplementasikan PAK secara mandiri. KPK melakukan pengembangan kapasitas jejaring pendidikan agar
Raudhatul Athfal). Lokakarya penguatan kapasitas 2. Kegiatan diseminasi kepada lebih dari 4.000 pelajar serta implementasi aksi-aksi antikorupsi jejaring untuk jenjang Dasar dan 23.000 mahasiswa dari 366 b. Kajian Magang Bersertifikat dapat tersebar lebih luas melalui Menengah sebanyak tiga batch perguruan tinggi. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pendidikan antikorupsi, kampanye dan sosialisasi antikorupsi, pembelajaran daring, serta bentuk 3. Lokakarya Pengembangan dan Kapasitas Pemberdayaan Jejaring KPK memanfaatkan program partisipasi lainnya. untuk jenjang DIKTI Magang Bersertifikat yang difasilitasi dilakukan terhadap Kemendikbud sebagai salah satu 2738 dosen/calon dosen bentuk intervensi pendidikan pengampu Pendidikan antikorupsi (PAK). Merujuk pada Antikorupsi. STRANAS PAK yang disusun KPK, bentuk intervensi antikorupsi dalam lingkup pendidikan tinggi selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian masyarakat juga menjadi sangat relevan dengan program magang karena aktivitas magang
94 95 Eskalasi Kapasitas Antikorupsi karakter penyelenggara negara yang berintegritas dan penuh keteladanan Pembangunan benteng integritas dalam menjalankan peran dan jadi keharusan dalam menjauhi tugasnya agar terhindar dari perilaku perilaku koruptif. Sebagai komitmen koruptif, kolusi dan nepotisme. mewujudkan tatanan masyarakat antikorupsi, KPK menyelenggarakan PAKU Integritas terdiri dari dua pembelajaran perilaku antikorupsi. kegiatan, yakni Executive Briefing melalui Direktorat Sosialisasi Selama tahun 2023 KPK telah dan Kampanye Antikorupsi dan menyelenggarakan 31 kegiatan dari Pelatihan PAKU Integritas oleh 4 program utama peningkatan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan kapasitas antikorupsi. Kegiatan Antikorupsi. itu ditujukkan kepada mereka yang memiliki pengaruh besar Pada tahun 2023, KPK telah berdasarkan peran dan fungsinya menyelenggarakan pelatihan dalam mendorong terciptanya PAKU Integritas sebanyak 5 ekosistem antikorupsi. Diantaranya, gelombang, diikuti 121 peserta dari Penyelenggara Negara, Aparatur sejumlah Kementerian, diantaranya, Sipil Negara (ASN), Kementerian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian lingkungan BUMN maupun BUMD. PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian 4 Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan, Kebudayaan, Riset Antikorupsi: dan Teknologi, serta Kementerian Koperasi dan UKM. 1. PAKU INTEGRITAS Penguatan Antikorupsi untuk 2. PRESTASI Penyelenggara Negara Berintegritas Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi merupakan program peningkatan Integritas merupakan pelatihan kompetensi antikorupsi bagi bagi struktural Eselon II dan III pada penyelenggara negara dan pejabat Kementerian/Lembaga. Tujuannya struktural Eselon I pada Kementerian/ memberikan pemahaman dan Lembaga. Tujuannya, membangun kemampuan bagi peserta. Sehingga
96 diharapkan, para peserta dapat 3. PELOPOR Provinsi NTT, Kementerian Keuangan, pemilu, maupun pemilih. E-learning mengimplementasikan nilai-nilai Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi serta Kementerian Hukum dan HAM. PCB ini telah diikuti oleh 4 partai integritas, mulai dari diri sendiri, merupakan pelatihan untuk Seluruh peserta PELOPOR kemudian politik nasional, meliputi, Partai kelompok dan organisasi, dan memfasilitasi dan mempersiapkan diarahkan untuk mengikuti Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai dapat dijadikan contoh baik bagi masyarakat dan para pemangku asesmen penyuluh antikorupsi yang Kebangkitan Nusantara, dan Partai kelembagaan. kepentingan untuk turut diselenggarakan oleh Lembaga Ummat serta 2 Partai Lokal Aceh, berpartisipasi dalam pemberantasan Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. yakni Partai Adil Sejahtera Aceh dan Pada tahun 2023 ini telah korupsi melalui peran aktif sebagai Partai Generasi Atjeh Beusaboh dilaksanakan lima kali pelatihan penyuluh antikorupsi. 4. E-Learning PCB Tha'at dan Taqwa. PRESTASI. Total sebanyak 178 peserta Politik Cerdas Berintegritas yang terdiri dari Kementerian Pada tahun 2023, telah dilaksanakan merupakan program yang Dari total 430 peserta yang berasal Perikanan dan Kelautan, Kementerian pelatihan PELOPOR sebanyak 8 diselenggarakan untuk dari Partai Politik Nasional, hanya Kesehatan, Kementerian ESDM, kali. Total peserta yang mengikuti meningkatkan kesadaran politik 53,7% (231 peserta), yang dinyatakan Kementerian Hukum dan HAM ambil pelatihan ini sebanyak 263 peserta, berintegritas dan antikorupsi. lulus program ini. Sementara dari 2 bagian dalam pelatihan ini. terdiri dari satuan kerja perangkat Pelatihan ini berkaitan dengan proses Partai Politik Aceh, hanya 19,6% atau daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan penyelenggaraan pemilihan umum. 11 dari 152 peserta yang dinyatakan Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Program ini ditujukan kepada lulus. Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, penyelenggara pemilu, peserta 97
98 31 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Antikorupsi Untuk Masyarakat 99
100 Upaya Wujudkan Mimpi Jelajahi Sumatera Dengan Bus Tua Sewindu sudah KPK tak lelah memaparkan aksi baik antikorupsi kepada masyarakat sampai pelosok negeri melalui program Roadshow Bus Antikorupsi. Pada tahun 2023, perjalanan bus antikorupsi KPK ini cukup berbeda, sangat istimewa. Tak hanya menjajaki wilayah Jabodetabek, bus antikorupsi KPK juga menjelajahi pulau Sumatera. Ragam kisah hingga harapan besar dari masyarakat terpotret nyata untuk berantas korupsi secara bersama. Siang itu, 24 Agustus 2023, Gedung itu menyisir pulau Sumatera dari Merah Putih KPK jadi saksi pelepasan ujung bagian Selatan hingga Utara. bus antikorupsi KPK. Tujuannya Tak mudah untuk menapaki Bumi membawa misi perangi korupsi Raflesia. Lebih dulu, bus menempuh ke Pulau Sumatera. Sebelum 116 kilometer jalur darat dari Jakarta melancong ke Pulau Andalas, bus menuju pelabuhan Merak, Banten antikorupsi KPK lebih dulu menjajaki untuk siap menyeberangi Selat Jabodetabek pada 7 Mei hingga 2 Juli Sunda. 2023 untuk memaparkan perilaku antikorupsi kepada masyarakat. Menuju Bengkulu, bus mengambil rute bagian Barat Sumatera. Lepas Bengkulu jadi provinsi pertama di perbatasan Provinsi Lampung, pulau Sumatera, yang disinggahi. Ini bus dengan hati-hati menyisir tepi merupakan kali pertama 'bus tua' laut Samudera Hindia. Saat masuk 101
102 103 wilayah Bengkulu, jalan terjal kian Hal itu ditujukan agar kondisi bus bersejarah ini bisa tetap sampai ke korupsi. Mereka menyampaikan nyata. Ketika senja jelang malam, tetap terjaga hingga kembali ke Jakarta setelah selesaikan tugasnya. pesan untuk menjauhi perilaku bus mendapat rintangan sewaktu Jakarta. Akan tetapi di tahun 2023 koruptif. Pesan mereka memang memasuki hutan di daerah Kaur. KPK memulai kegiatan dari titik "Pun ketika kami pulang, selain spion, sederhana, tapi bagi kami sangat utama yaitu di Bengkulu, mengapa? pijakan bawah bus, untuk naik ke bermakna. "Ketika itu posisi sore menjelang Pertimbangan terbesarnya adalah dalam bus, tiba-tiba copot. Belum lagi malam, kami melintas itu seperti melihat kondisi bus. saat kami hampir kehabisan bahan Dari antusiasnya mereka menyambut membelah hutan. Satu roda bus bakar. Mengingat bus ini plat merah, kedatangan KPK, mereka standby sempat mengatung, jadi bus hanya Tim Roadshow Bus Antikorupsi kami berusaha mencari bahan bakar berjam-jam untuk menyambut berpijak di 3 roda aja. Ada yang bilang menyadari, jarak yang ditempuh tidak non subsidi. Tapi, apadaya langkanya kami. Itu yang memicu kami tetap daerah itu seperti 'kuburan otomotif'. dekat, terlebih wilayah Sumatera, bahan bakar non subsidi di daerah, bertahan," tambah Anggi Aldila Jadi semisal ada laka lintas, mobil yang sangat luas. membuat kami membongkar genset Safitri Spesialis Sosialisasi dan yang jatuh dibiarkan begitu saja, "Jadi, jangan sampai kita sudah jauh untuk mengambil solar sebagai Kampanye Antikorupsi.. karena memang kondisinya sangat mulai dari Aceh, misalnya, nanti pengganti sementara hingga terjal," terang Yulianto Sapto Prasetyo malah giat di kota berikutnya kondisi menemukan stasiun pengisian Kehadiran KPK di tengah masyarakat Spesialis Sosialisasi dan Kampanye bus sudah kurang baik. Jadi lah kita bahan bakar," tandas Sapto. pun meninggalkan kesan baik. Antikorupsi. memulai dari Bengkulu," timpal Bahkan diiringi tangis penuh harapan Sapto Meski perjuangan menebar dari masyarakat agar KPK tak lelah Tahun 2023, KPK semangat antikorupsi ini tidak berjuang melawan korupsi. "Aparat mempertimbangkan banyak hal Namun demikian, tidak ada yang mudah dijangkau, ada asa yang di daerah juga sangat berkesan, sebelum memutuskan memulai tahu bagaimana medan lintas memantik KPK tetap komitmen di Aceh, kami betul-betul di kawal Roadshow Bus Antikorupsi dari Sumatera. Perjalanan pulang dari mengupayakan hal tersebut. pulang hingga perbatasan Sumatera Bengkulu. Sebagai informasi, rute Aceh yang diharapkan berjalan lancar, Adalah pesan dan harapan besar Utara. Bahkan mereka selalu tahun 2023 berbeda ketimbang nyatanya menemui kendala. Bus tua dari masyarakat setempat agar memeluk kami seraya berterima tahun 2022. Tahun sebelumnya, bus yang telah berhasil menempuh jarak KPK kukuh memperjuangkan nilai kasih. Dan itu membuat kami makin sempat menjajaki Sumatera Selatan hampir 2.500 KM dari Jakarta ke Aceh antikorupsi. kuat memperjuangkan nilai-nilai dan Lampung, namun lebih dulu menunjukkan tanda 'lelahnya'. antikorupsi," pungkas Sapto. menuju ke titik yang lebih jauh, "Terutama anak-anak di daerah punya yakni Palembang sebagai kota awal Spion bus tiba-tiba lepas, tim pun harapan besar terkait pemberantasan Roadshow. mencari segala cara agar bus
104 Jelajah Roadshow Bus Antikorupsi KPK 2023: Aceh 9-12 November Sumatera Utara 26-29 Oktober Riau 25-27 September Sumatera Barat 12-15 Oktober Jambi 14-17 September 9Provinsi 13 Kota/Kabupaten di Jabodetabek dan Sumatera 142.394 Bengkulu 31 Agustus - 2 September Jakarta 7 Mei Bekasi 18 Juni Tangerang 11 Juni Depok 21 Mei Kab. Bogor 4 Juni Karawang 25 Juni Bogor 14 Mei Bandung 2 Juli Masyarakat mendapatkan informasi sosialisasi antikorupsi 105
106 Trisula Terintegrasi, Strategi Selamatkan Negeri Korupsi berpotensi menjadi akar Di tahun 2023 sendiri, Trisula tercoreng hingga terhambatnya Pemberantasan Korupsi ini mulai kemajuan bangsa. Sebab menunjukkan taringnya. Setelah itu, ketegasan dalam upaya KPK menjalankan tiga sula secara pemberantasan korupsi terus simultan dengan kolaborasi antar lini digaungkan oleh KPK. Salah yang semakin erat, efektivitas dan satunya melalui Strategi Trisula optimalitas pemberantasan korupsi Pemberantasan Korupsi, yang mulai terlihat. meliputi Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan sebagai tombak Trisula juga hadir untuk beradaptasi runcing pemberantasan korupsi. dan terus diperkuat, demi menghadapi jenis-jenis korupsi baru Trisula ini bukan sembarang senjata. yang belakangan kian berkembang, Dibuat dari baja "tekad" dan dihiasi hingga lintas negara. Oleh karena permata "integritas", sebagai itu, korupsi yang diberantas perwujudan komitmen KPK untuk dengan pendekatan trisula bukan memerangi korupsi. Sula Pendidikan hanya tindak pidana saja, namun dilakukan dengan cara meningkatkan juga korupsi yang tak kasat mata. kesadaran masyarakat akan dampak Misalnya, sistem dan tata kelola yang dan bahaya korupsi; Sula Pencegahan merugikan perekonomian negara dengan memperbaiki sistem dan dan kepentingan publik - yang menutup celah supaya orang tak disasar dengan sula pencegahan dan mampu melakukan korupsi; serta sula pendidikan. Sula Penindakan untuk memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Ketiga KPK yakin, Trisula Pemberantasan sula ini saling terintegrasi dan bekerja Korupsi dengan harmonisasi dan sama untuk mencapai tujuan negara: sinerginya, merupakan kunci untuk Indonesia emas 2045. mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. 107
108 Trisula Terintegrasi, Strategi Selamatkan Negeri Mengukuhkan Garda Terdepan Pengawasan Korupsi sejatinya merupakan anggotanya di Sorong. Dalam kasus masalah bangsa yang sangat serius tersebut, diduga terjadi penyuapan dan perlu diurus hingga ke akar- dari Pj Bupati Sorong kepada akarnya. Di tengah maraknya kasus sejumlah pejabat BPK dalam rangka korupsi, peran pengawasan menjadi meniadakan hasil temuan BPK. garda terdepan dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah yang Sebelumnya, pada 2022 terdapat berintegritas. kasus TPK suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Namun, adanya peran penting dan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran tanggung jawab pengawasan dalam 2021, di mana mantan Bupati Bogor menjaga integritas dan transparansi, Ade Yasin melakukan penyuapan justru rentan disalahgunakan para kepada sejumlah anggota BPK oknum tak bertanggung jawab. perwakilan Jawa Barat agar Selama 3 tahun terakhir, KPK telah mendapat predikat opini Wajar Tanpa menemukan 4 kasus Tindak Pidana Pengecualian (WTP). Korupsi (TPK) yang menjerat oknum di bidang audit dan pengawasan Fenomena banyaknya auditor dengan total 9 tersangka. yang menjadi koruptor ini tentu saja mencoreng marwah lembaga Salah satu contoh kasus yang pengawasan. Sejatinya, peran dan menjadi sorotan di tahun 2023 ialah tanggung jawabnya sangat penting kasus korupsi yang menjerat personel dalam mengungkap segala bentuk auditor BPK mulai dari kepala hingga penyelewengan dan praktik korupsi. 109
110 111 Selain BPK, pemerintah juga melakukan proses audit, reviu, pelaksanaannya selama ini, APIP juga jasa. Hal ini yang membuat berkomitmen untuk mewujudkan evaluasi, pemantauan, dan seringkali hanya dianggap sebagai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pengawasan efektif terhadap institusi kegiatan pengawasan lain terhadap pihak yang membidik kesalahan menjadi kegiatan yang sangat pemerintahan dengan membentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah semata. Pandangan ini diperlukan pemerintah. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah lembaga. Secara struktural, APIP yang perlu diubah, APIP harus turut lembaga yang bergerak dalam (APIP). APIP merupakan pengawas berada di bawah langsung pimpinan serta menjadi penjamin kualitas pengawasan, APIP juga bertanggung internal di instansi pemerintah baik instansi. Hal ini yang kerap kali menjadi (quality assurance) dari program- jawab khususnya dalam melakukan di level daerah maupun pusat, yang sumber lemahnya independensi APIP program pemerintah. audit, reviu, serta pendampingan terdiri dari Badan Pengawasan dalam melakukan tugas pengawasan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Keuangan dan Pembangunan yang profesional dan objektif. suatu instansi. (BPKP), Inspektorat Jenderal/ Urgensi Pengawasan dalam Inspektorat Utama, Inspektorat APIP memiliki peran strategis dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah Provinsi, Inspektorat mendongkrak sistem pengendalian pada area PBJ sangat penting Pemerintah Kabupaten/Kota. intern pemerintah untuk menuju Dalam menunjang pelaksanaan dilakukan mengingat area tersebut pemerintah yang efektif, efisien, program, pemerintah membutuhkan rentan menjadi lahan basah korupsi. Dalam pelaksanaannya, APIP dan akuntabel. Namun dalam pengadaan logistik, peralatan dan Pada 2023, Monitoring Centre memiliki peran penting dalam
112 113 Prevention (MCP) menunjukkan pemerintah agar implementasi good area Pengawasan APIP termasuk ke governance dapat terwujud. dalam area intervensi terendah kedua dengan nilai indeks 70. Hal ini tentu menjadi catatan agar penguatan Kilas Balik Giat Penguatan APIP pengawasan APIP perlu menjadi Tahun 2023 prioritas dalam pencegahan korupsi di tahun yang akan datang. KPK terus menggencarkan upaya dalam rangka melahirkan APIP yang Penguatan APIP sendiri termasuk ke kompeten dalam kerja pengawasan. dalam salah satu dari 13 Aksi Strategi Kedeputian Pendidikan dan Peran Pencegahan Nasional Pencegahan Serta Masyarakat KPK, Kedeputian Korupsi (Stranas PK). Aksi penguatan Koordinasi Supervisi dan Kedeputian APIP sendiri sudah ada sejak 2017 lalu. Pencegahan dan Monitoring KPK Namun, mengingat pentingnya peran sama-sama mengambil peran dalam strategis APIP yang berkelanjutan, menyusun program pelatihan sesuai aksi penguatan APIP kembali masuk dengan permohonan Inspektur dalam aksi pencegahan korupsi Jenderal Kemendagri kepada Ketua tahun 2023-2024. KPK melalui surat No.890/2673/IJ tanggal 3 Oktober 2022. Aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pelatihan ini bertujuan untuk (APIP) dalam Pengawasan Program meningkatkan kapabilitas dan Pembangunan adalah aksi ke-12 keterampilan bagi APIP sebagai dari 15 aksi Stranas PK 2023-2024. pelaksana fungsi pengawasan Aksi ini masuk dalam fokus 3, yaitu sekaligus melakukan koordinasi Penegakan Hukum dan Reformasi pencegahan tindak pidana Birokrasi. Setidaknya, terdapat 4 korupsi. Harapannya, kegiatan ini syarat untuk memperkuat APIP, yaitu dapat meningkatkan kapabilitas independensi, jumlah, anggaran, dan APIP dalam mendukung fungsi kompetensi APIP. Adanya penguatan pengawasan di instansinya. APIP diharapkan dapat sistem Workshop Tematik pada tahun pengelolaan dan penyelenggaraan 2023 telah diselenggarakan dengan
114 sasaran APIP pada 4 (empat) JF-PPUPD, seluruh pemda sudah provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, mengusulkan formasi kebutuhan ke Workshop Tematik 2023 Jawa Tengah, Jawa Barat dengan Kemendagri dan sudah diverifikasi peserta sebanyak 150 (seratus lima Kemendagri. Hingga periode Triwulan puluh) peserta. IV 2023, formasi sebanyak 417 JF- Selain dilakukan oleh Direktorat KPK, Stranas KPK juga memiliki agenda dan target dalam penguatan APIP sebagai salah satu aksi pencegahan PPUPD telah disetujui KemenPANRB. Formasi tersebut akan ditempatkan pada 50 Pemda yang usulannya telah diverifikasi Kemendagri. 50 Peserta APIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta dan Banten DKI Jakarta Pusdiklat Kemendagri 22 s.d. 26 Mei 2023 korupsi. Pada Triwulan IV Tahun 2023, Untuk memperkuat independensi Aksi APIP mencapai 59,1%. Penguatan APIP dalam Implementasi Sistem peran APIP telah lama didorong oleh Pengendalian Intern Pemerintah berbagai pihak, terutama terkait (SPIP) di Kementerian/Lembaga permasalahan jumlah, kompetensi APIP, serta independensi APIP. Pada 2023, Stranas PK menargetkan pengisian Jabatan Fungsional (K/L), Tim Stranas PK juga telah menyiapkan rancangan awal Perpres tentang Penetapan Koordinator APIP. Saat ini, perpres tersebut sedang 50 Peserta APIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Jawa Barat BPSDM Provinsi Jawa Barat 10 s.d. 14 Juli 2023 Pengawas Penyelenggaraan Urusan dibahas oleh tim KemenPANRB. Pemerintahan (JF-PPUPD) dan Selain itu, untuk capaian tingkat JFA (Jabatan Fungsional Auditor) maturitas SPIP terintegrasi dan di 50 Pemerintah Daerah (Pemda) kapabilitas APIP, dari 10 K/L yang yang diprioritaskan dan penguatan dinilai hanya ada 3 yang mencapai APIP dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di K/L. Terkait kebutuhan SDM, dari 50 level 3, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Agama. 50 Peserta APIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah BPSDM Provinsi Jawa Tengah 19 s.d. 23 Juni 2023 pemda prioritas yang belum memiliki 115
116 Trisula Terintegrasi, Strategi Selamatkan Negeri Terendus dari Laporan Harta Kekayaan Bukan perkara mudah bagi Isu tersebut lantas membuat seseorang untuk mengendalikan ego masyarakat terdorong untuk melihat yang selalu merasa "lapar". Ego yang langsung Laporan Harta Kekayaan tak terpuaskan dapat menuntun Penyelenggara Negara (LHKPN) seseorang menjadi pribadi yang melalui laman e-Announcement, serakah. Seperti Gone Teori yang yang bisa diakses secara terbuka. diperkenalkan oleh Jack Bologne. Rasa ingin tahu masyarakat rupanya Gone Teori menyebutkan terdapat membuahkan hasil. Masyarakat empat faktor yang membuat menemukan adanya kejanggalan seseorang korupsi, yaitu keserakahan, dari LHKPN, kemudian dengan sigap kesempatan, kebutuhan, dan melaporkannya kepada KPK. pengungkapan. Perilaku tersebut tentu berbanding terbalik dengan Pengaduan dari masyarakat menjadi salah satu nilai antikorupsi yakni titik awal dimulainya penyelidikan sederhana. kasus korupsi. Kasus korupsi yang berbasis pemeriksaan LHKPN ini Ironinya, alih-alih mengamalkan nilai menjerat mantan pejabat Direktorat integritas, sederet Penyelenggara Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Negara (PN) di Tanah Air malah Trisambodo. menjadi sorotan usai memamerkan harta kekayaan di media sosial, atau Kala itu, putra Rafael Alun yakni yang dikenal dengan istilah flexing. Mario Dandy menjadi sorotan publik 117
Pemeriksaan LHKPN 118 119 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap total 299 LHKPN selama tahun 2023. Jumlah ini meningkat usai menjadi tersangka kasus tindak TPPU dalam periode 2003-2010 Kepatuhan melaporkan sebesar 53% dibandingkan tahun lalu pidana penganiayaan. Gaya hidup sebesar Rp5,1 miliar dan penerimaan harta kekayaan merupakan yaitu 195 pemeriksaan. mewah Mario Dandy di media sosial lain sejumlah Rp31,7 miliar. cerminan transparansi dan Jumlah pemeriksaan meliputi: pun tak terhindarkan menyeret akuntabilitas penyelenggara harta kekayaan milik sang ayah. Tak berselang lama, KPK memeriksa LHKPN yang dilaporkan Rafael Alun dengan kondisi riil di lapangan. Tak pelak, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Rafael Alun dengan negara pada masyarakat. Maka dari itu, KPK terus mendorong PN untuk menyampaikan LHKPN 123 Pemenuhan Permintaan Penindakan dan Unit Kerja Internal lainnya pidana penjara selama 14 tahun dan secara akurat melalui kegiatan Berdasarkan LHKPN yang denda sebesar Rp500 juta subsider 3 sosialisasi terkait peraturan disampaikan kepada KPK, Rafael bulan kurungan. LHKPN, serta bimbingan yang kala itu menjadi pejabat Eselon III memiliki harta kekayaan mencapai Rp56,1 miliar. Namun dalam proses penyidikan, KPK menyita aset milik Kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun ini merupakan terobosan baru bagi KPK dalam teknis penggunaan aplikasi e-registration dan e-filing LHKPN, untuk Unit Pengelola LHKPN maupun Wajib LHKPN. 96 Inisiatif Direktorat Pemenuhan Kerjasama dalam Rangka Seleksi Jabatan pada Instansi lain Rafael Alun mencapai nilai Rp150 strategi penindakan kasus korupsi, miliar. sekaligus trisula implementasi baik dari pemberantasan korupsi Di samping itu, KPK telah m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 80 KPK menaikkan kasus dugaan korupsi Rafael Alun ke tingkat penyidikan dan menetapkan dirinya sebagai yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Terobosan ini akan menjadi preseden baru dari hasil metode verifikasi otomatis pada saat proses penyampaian LHKPN sehingga dapat Jenis Pemeriksaan tersangka penerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang. Dari surat dakwaan jaksa KPK, LHKPN yang selama ini dianggap tidak berdampak langsung kepada proses hukum. mempercepat waktu tunggu verifikasi. KPK turut mengembangkan 14 Laporan diteruskan ke Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi disebutkan Rafael Alun bersama- pengawasan LHKPN yang sama dengan istrinya Ernie Meike Hal ini membuktikan bahwa awalnya bersifat administratif, 9 6 3 Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp16,6 miliar. instrumen LHKPN yang diawasi oleh masyarakat bisa menjadi kolaborasi yang apik, sekaligus menjadi pecutan bagi KPK untuk lebih mengawasi laporan harta kekayaan para pejabat kini dapat mengarah ke penindakan apabila ditemukan dugaan unsur pidana. Laporan diteruskan ke Pengawasan Internal Instansi Laporan diteruskan ke Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik Laporan diteruskan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Selain gratifikasi, Rafael bersama- negara. 64 sama Ernie juga didakwa melakukan laporan lainnya tidak terdapat temuan yang signifikan untuk diteruskan ke pihak terkait Jenis pemeriksaan ini berasal dari inisiatif direktorat
120 121 Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Lintas Negara, Rangkul Mitra Merajut Mata Rantai Sinergi dan Kolaborasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang lahir dari hati. KPK yakin, semua lapisan ini bahu Melalui Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), KPK aktif membina membahu dalam satu misi, yakni kerja sama dengan seluruh mitra membangun peradaban negeri pemangku kepentingan terkait, di Bersatu kita teguh, bercerai kita kejahatan. Untuk itu, KPK terus bebas dari korupsi. lingkup nasional dan internasional. runtuh. Pemberantasan korupsi menggunakan berbagai kerja sama Hal ini guna meningkatkan efektivitas tak akan lekas luruh, jika ranah internasional untuk membangun pemberantasan korupsi di Indonesia. sinergi dan kolaborasi tak tersentuh. dan memajukan rezim antikorupsi Ibarat rumah, dia tak akan kokoh di dalam negeri. Sekaligus, membina tanpa fondasi. Pun KPK, tak akan kerja sama dengan seluruh kokoh tanpa kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, Kerja Sama Nasional Kerja Sama Internasional seluruh lapisan masyarakat demi guna meningkatkan efektifitas meneguhkan nilai-nilai antikorupsi. pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama tahun 2023, KPK aktif merajut mata rantai kolaborasi dan merangkul Tak hanya itu, kerja sama pun dilakukan dengan aparat penegak 8 4 mitra demi menyelamatkan Ibu hukum lain yang juga menangani MoU tentang kerja sama MoU tentang kerja sama Pertiwi dengan berbagai pihak, baik kasus korupsi, seperti Polri dan pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi dalam maupun luar negeri. Pasalnya, Kejaksaan Republik Indonesia. pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif jika dilakukan sendiri. Koordinasi yang efektif antara lembaga ini mampu memberikan dasar hukum yang solid dan 29 5 Kerja sama baik nasional maupun mengurangi celah untuk praktik Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemenuhan kunjungan internasional memainkan peran korupsi yang mungkin luput dari bilateral dan studi banding penting dalam upaya pemberantasan perhatian pengawasan. korupsi. Hal ini karena sifat korupsi dan pencucian uang dari hasil korupsi yang lintas batas antar yurisdiksi. Sinergi dan kolaborasi diperkuat dengan ini juga "prajurit" 250 64 Sepertinya, adanya transfer dana- pembangun karakter bangsa yang Fasilitasi permintaan data/ Fasilitasi permintaan data/ dana illicit hingga pergerakan pelaku kini mencapai lebih dari 4000 informasi dalam negeri informasi luar negeri orang tersertifikasi. Mereka adalah
122 Pengembangan Kerja Sama melalui Komitmen Antikorupsi Baru di kalngan akademisi dan pertukaran informasi serta diskusi keilmuan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan tema "Mengawal Integritas Pemilu Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) 2024". Kegiatan ACS-5 ini dilakukan dalam bentuk serangkaian kegiatan KPK memimpin negosiasi dan partisipasi Indonesia dalam forum Indo-Pacific berupa webinar, podcast, bedah buku, talkshow, call for research, dan acara Economic Framework for Prosperity (IPEF), khususnya Pilar IV tentang Ekonomi puncak yaitu konferensi pleno. Adil yang terdiri dari isu antikorupsi, perpajakan dan pembangunan kapasitas melalui: Sebagai wujud implementasi Pasal 11 UNCAC tentang transparansi dan akuntabilitas peradilan, KPK bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi di 8 Putaran negosiasi 12 Pertemuan intersesi Indonesia tetap berkomitmen membangun peradilan bersih, transparan, dan berintegritas, melalui kerja sama perekaman persidangan tipikor. Sepanjang 2023, telah dilakukan 1.622 perekaman sidang terhadap 151 perkara di tingkat Pengadilan Negeri. Sejumlah pertemuan KPK bekerja sama dengan Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja dan didukung bilateral. oleh UNODC mengadakan lokakarya dengan mengundang 10 negara anggota ASEAN-Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) dan Timor Leste selaku pengamat, yang diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Mei 2023. Dukungan Pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) untuk Proses Keanggotaan Penuh Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF). Kegiatan dalam Mendukung Komitmen Internasional Lainnya International Anti-Corruption Academy (IACA) Implementasi Komitmen Internasional KPK mendukung salah satu program IACA, Global Programme on Measuring Corruption (GPMC), dalam mengembangkan metode pengukuran tingkat KPK bekerja sama dengan UNODC, Kementerian PPN/Bappenas, dan Tim korupsi yang lebih valid, universal dan transparan dengan menghadirkan Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam mengadakan lokakarya narasumber berasal dari beberapa Kementerian, Lembaga, BUMN, Akademisi, untuk meninjau ulang kemajuan penerapan UNCAC di Indonesia. dan CSO, pada tanggal 27 Februari-6 Maret 2023. KPK mewakili Indonesia, aktif berkontribusi dalam penyusunan dan Koordinasi tentang Posisi RI dalam Perjanjian/Forum Internasional pengesahan Deklarasi Menteri Antikorupsi dan 3 (tiga) High Level Principles KPK bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam perumusan (HLP) yang telah disepakati oleh seluruh anggota G20 pada pertemuan- posisi Pemerintah RI di berbagai perjanjian dan forum internasional yang pertemuan kelompok kerja antikorupsi tahun 2023 dibawah Presidensi India. memiliki substansi terkait antikorupsi. Pada tahun 2023, KPK berkontribusi pada persiapan, pembahasan, dan negosiasi, pada 8 (delapan) perjanjian/ Menyambut tahun politik, KPK menyelenggarakan kegiatan Anti-Corruption forum internasional. Summit (ACS) ke-5 yaitu forum untuk memperkuat jejaring pegiat antikorupsi 123
6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 Kerja Sama Internasional Implementasi Komitmen Internasional 12-16 11-15 4th Session of the Implementation Review Group The Tenth Session of the Conference of the States Memimpin negosiasi dan partisipasi Indonesia dalam Indo-Pacific Economic KPK bekerja sama dengan UNODC, Kementerian PPN/Bappenas, dan Tim (IRG) of the UNCAC dan 14th Session of the Open- Parties to the UNCAC Atlanta, Amerika Serikat Framework for Prosperity (IPEF), khususnya pada Pilar IV tentang Ekonomi Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam mengadakan lokakarya Juni Desember Ended Intergovernmental Working Group on the Adil. untuk meninjau ulang kemajuan penerapan UNCAC di Indonesia. 2023 2023 Prevention of Corruption Wina, Austria KPK mewakili Indonesia, aktif berkontribusi dalam penyusunan dan Terdiri dari isu antikorupsi, perpajakan, pengesahan Deklarasi Menteri Antikorupsi yang telah disepakati oleh seluruh dan pembangunan kapasitas anggota G20 pada pertemuan-pertemuan kelompok kerja antikorupsi tahun 2023 dibawah Presidensi India. Pertukaran Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas 1-3 APEC Anti-Corruption and Transparency Working 7 Forum Internasional Group (ACTWG) ke 37 Seattle, Washington, KPK menyelenggarakan kegiatan Anti-Corruption Summit (ACS) ke-5 yang Agustus Amerika Serikat digelar di Surabaya pada tanggal 6-7 Juli 2023 dengan tema "Mengawal 2023 Integritas Pemilu 2024". Laporan Tahunan KPK 2023Laporan Tahunan KPK 2023 Sebagai wujud implementasi Pasal 11 UNCAC tentang transparansi dan Austria Malaysia Thailand Timor Leste akuntabilitas peradilan, KPK bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi di 6 12 4 Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun peradilan bersih, 18-19 Oktober 2023 Third Belt and Road Forum (BRF) for International transparan dan berintegritas melalui kerja sama perekaman persidangan Cooperation Beijing, Republik Rakyat Tiongkok 125 Putaran Pertemuan Kerja Sama 124 tipikor. Negosiasi Intersesi Bilateral Australia Kenya Maladewa Delegasi Forum International 8 Program Peningkatan Kapasitas SDM KPK melalui kerja sama dengan mitra 9 Maret 2023 6 Juni 2023 22 Agustus 2023 24 Oktober 2023 KPK di luar negeri. Anti-Corruption National Commission Ethics and Anti- The Anti- Unit Cambodia. of Supervision (NCS) dan Corruption Corruption Bureau of Central Commission for Commission Brunei Darussalam. 14-16 Februari 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 APEC ACTWG ke-36 dan APEC ACT-NET ke-10 29-30 November 2023 ASEAN PAC Principals Meeting Vientiane, Laos Discipline Inspection (EACC) Kenya. Palm Springs, California, Amerika Serikat (CCDI) of China. 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 6 Laporan Tahunan KPK 2023 7 Dukungan Pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) untuk Proses Keanggotaan Penuh Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF). 12-16 12-16 Juni Juni 2023 2023 11-15 11-15 Desember Desember 2023 2023 4th Session of the Implementation Review Group The Tenth Session of the Conference of the States 4th Session of the Implementation Review Group The Tenth Session of the Conference of the States Parties to the UNCAC Atlanta, Amerika Serikat (IRG) of the UNCAC dan 14th Session of the Open- (IRG) of the UNCAC dan 14th Session of the Open- Parties to the UNCAC Atlanta, Amerika Serikat Ended Intergovernmental Working Group on the Ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption Wina, Austria Prevention of Corruption Wina, Austria Pertukaran Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas Pertukaran Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas 1-3 1-3 Agustus Agustus 2023 2023 APEC Anti-Corruption and Transparency Working APEC Anti-Corruption and Transparency Working 7 Forum Internasional Group (ACTWG) ke 37 Seattle, Washington, 7 Forum Internasional Group (ACTWG) ke 37 Seattle, Washington, Amerika Serikat Amerika Serikat Austria Malaysia Thailand Timor Leste Austria Malaysia Thailand Timor Leste 18-19 18-19 Oktober Oktober 2023 2023 Third Belt and Road Forum (BRF) for International Third Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation Beijing, Republik Rakyat Tiongkok Cooperation Beijing, Republik Rakyat Tiongkok Australia Kenya Maladewa Australia Kenya Maladewa 8 Program Peningkatan Kapasitas SDM KPK melalui kerja sama dengan mitra 8 Program Peningkatan Kapasitas SDM KPK melalui kerja sama dengan mitra KPK di luar negeri. KPK di luar negeri. 29-30 29-30 November November 2023 2023 ASEAN PAC Principals Meeting Vientiane, Laos ASEAN PAC Principals Meeting Vientiane, Laos
6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 Sinergi Antar Instansi Lewat Supervisi Supervisi perkara 3 tahun terakhir Supervisi Perkara 3 Tahun Terakhir 6 126 Laporan Tahunan KPK 2023 Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Laporan Tahunan KPK 2023 127 7 Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkandung makna sinergi antar instansi penegak hukum, dalam upaya pemberantasan korupsi. Makna ini perlu dibarengi aksi nyata dengan melakukan supervisi 27 22 16 perkara terhadap instansi yang juga berwenang melaksanakan Sinergi Antar Instansi Lewat Supervisi Sinergi Antar Instansi Lewat Supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Polri dan Kejaksaan. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkandung makna sinergi antar Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkandung instansi penegak hukum, dalam upaya pemberantasan korupsi. Makna ini perlu makna sinergi antar instansi penegak hukum, dalam upaya pemberantasan dibarengi aksi nyata dengan melakukan supervisi perkara terhadap instansi yang korupsi. Makna ini perlu dibarengi aksi nyata dengan melakukan supervisi juga berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Polri perkara terhadap instansi yang juga berwenang melaksanakan dan Kejaksaan. pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Polri dan Kejaksaan. Supervisi yang dimaksud meliputi kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam rangka percepatan penanganan perkara. Perkara Perkara Supervisi perkara 3 tahun terakhir SK Supervisi Carry Over 2021 Carry Over 2021 SK Supervisi Carry Over 2022 Carry Over 2022 27 22 Perkara Perkara Perkara SK Koordinasi Carry Over 2023 terbit 2023 16 Perkara Penanganan Perkara TPK oleh APH lain Supervisi yang dimaksud meliputi kegiatan pengawasan, penelitian, atau Supervisi yang dimaksud meliputi kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam penelaahan kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan Agung rangka percepatan penanganan perkara. dalam rangka percepatan penanganan perkara. 103 Total Perkara SK Supervisi Carry Over 2021 7 Kejaksaan RI 20 Kepolisian RI SK Supervisi Carry Over 2022 21 Kepolisian RI 1 Kejaksaan RI SK Koordinasi terbit 2023 10 Kejaksaan RI 6 Kepolisian RI 50% 19/38 Telah menyelesaikan 19 dari total 38 perkara (50%) berumur satu tahun atau kurang yang telah mendapatkan kepastian hukum. 4 kepastian hukum 3 penyidikan 12 kepastian hukum 8 penyidikan 1 kepastian hukum 0 penyidikan 11 kepastian hukum 10 penyidikan 6 kepastian hukum 5 penyidikan 1 kepastian hukum 5 penyidikan 22 perkara supervisi 103 Penanganan Perkara TPK oleh APH lain 16 perkara yang dikoordinasikan Total Perkara 5 Provinsi Peningkatan Kapabilitas APH dan APIP SPDP 50% 19/38 Telah menyelesaikan 35 dari 65 perkara atau 53,85% yang telah mendapatkan kepastian Telah menyelesaikan 19 dari total 38 perkara 53,8 % 35/65 hukum. (50%) berumur satu tahun atau kurang yang 49 perkara supervisi telah mendapatkan kepastian hukum. 16 perkara yang dikoordinasikan 7 Kejaksaan RI 20 Kepolisian RI 1 Bengkulu Kejaksaan RI Lampung 4 kepastian hukum 3 penyidikan 12 kepastian hukum 8 penyidikan 1 kepastian Jawa Tengah hukum 0 penyidikan 500 Sulawesi Selatan Laporan Tahunan KPK 2023 6 Maluku Peserta 21 Kepolisian RI 11 kepastian hukum 10 penyidikan Peserta 1098 10 Kejaksaan 951 RI dari Kejaksaan RI 6 kepastian hukum 147 5 penyidikan dari Kepolisian RI 6 Kepolisian RI 1 kepastian hukum 5 penyidikan 22 perkara supervisi 16 perkara yang dikoordinasikan Telah menyelesaikan 35 dari 65 perkara atau 53,85% yang telah mendapatkan kepastian 5 Provinsi Peningkatan Kapabilitas APH dan APIP Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan APH Lain Bengkulu Lampung SPDP Perjanjian Kerja Sama Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Jaksa Agung Muda 951 Bidang Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan RI 53,8 % 35/65 hukum. 49 perkara supervisi 16 perkara yang dikoordinasikan 500 Peserta Jawa Tengah Sulawesi Selatan Maluku Kejaksaan Agung RI 1098 147 dari Kepolisian RI Peserta Perjanjian Kerja Sama Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kabareskrim PAKSI-API Pembakar Semangat Antikorupsi Semangat antikorupsi harus berkobar di bumi Ibu Pertiwi. Namun, tanpa adanya perpanjangan tangan dan kolaborasi, KPK tentu tak dapat menyalakan api hingga pelosok negeri, Sehingga peran serta masyarakat sebagai agen antikorupsi menjadi penting. KPK pun terus memberikan pembekalan antikorupsi melalui berbagai program dan memastikan penyuluh antikorupsi terstandarisasi melalui melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP KPK yang telah hadir sejak Tahun 2017 ini berupaya melahirkan para ahli serta penyuluh antikorupsi di berbagai lini. Ada dua program sertifikasi (skema) yang dapat diikuti, yakni Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bagi seluruh masyarakat dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) bagi pejabat eselon satu di setiap kementerian, lembaga, atau direksi perusahaan. Laporan Tahunan KPK 2023 Total PAKSI-API Seluruh Indonesia 3.667 483 PAKSI API Perkembangan PAKSI dan API di Indonesia 795 812 PAKSI API 465 502 296 143 127 67 0 40 28 36 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PAKSI dan API 2023 Bukan dari Rahim, Melainkan dari Hati 63 8 Penyelenggaraan Sertifikasi Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Ahli Pembangun Integritas (API) melahirkan: melahirkan: 730 109 PAKSI Kompeten API Kompeten 44 Forum PAKSI-API di Seluruh Indonesia 730 109 2023 7
128 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 129 7 Penandatanganan Kolaborasi PAKSI-API, Perjanjian Kerja Sama Bakar Semangat Antikorupsi dengan APH Lain Perjanjian Kerja Sama Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Jaksa Agung Muda Total PAKSI-API Seluruh Indonesia Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI 3.667 483 PAKSI API Perjanjian Kerja Sama Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Perkembangan PAKSI dan API di Indonesia KPK dengan Kabareskrim 795 812 PAKSI API 730 465 502 296 PAKSI-API Pembakar Semangat Antikorupsi 67 0 40 28 36 143 127 109 Semangat antikorupsi harus berkobar di bumi Ibu Pertiwi. Namun, tanpa adanya perpanjangan tangan dan kolaborasi, KPK tentu tak dapat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 menyalakan api hingga pelosok negeri, Sehingga peran serta masyarakat sebagai agen antikorupsi menjadi penting. KPK pun terus memberikan Semangat antikorupsi harus berkobar di bumi Ibu Pertiwi. Namun, tanpa adanya pembekalan antikorupsi melalui berbagai program dan memastikan perpanjangan tangan dan kolaborasi, KPK tentu tak dapat menyalakan api hingga penyuluh antikorupsi terstandarisasi melalui melalui Lembaga Sertifikasi pelosok negeri. Sehingga dengan berbagai keterbatasan, KPK terus berpeluh Profesi (LSP). LSP KPK yang telah hadir sejak Tahun 2017 ini berupaya memberikan pembekalan antikorupsi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), melahirkan para ahli serta penyuluh antikorupsi di berbagai lini. untuk menyentuh dan melahirkan para Ahli Pembangun Integritas serta penyuluh PAKSI dan API 2023 Bukan dari Rahim, Melainkan dari Hati 63 8 Penyelenggaraan Sertifikasi Penyelenggaraan Sertifikasi antikorupsi di berbagai lini. Ada dua program sertifikasi (skema) yang dapat diikuti, yakni Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) melahirkan: Ahli Pembangun Integritas (API) melahirkan: Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bagi seluruh masyarakat dan Sertifikasi Ahli Ada dua program sertifikasi sektor antikorupsi yang dapat diikuti, yakni Sertifikasi Pembangun Integritas (API) bagi pejabat eselon satu di setiap kementerian, Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bagi seluruh masyarakat yang berpengalaman di lembaga, atau direksi perusahaan. bidang kepatuhan dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) bagi pejabat 730 PAKSI Kompeten 109 API Kompeten Eselon I di setiap kementerian, lembaga, atau direksi perusahaan. 44 Forum PAKSI-API di Seluruh Indonesia
130 Mengukur Integritas Sejak 2004 hingga 2023, Komisi yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf Pemberantasan Korupsi (KPK) a, diantaranya menyelenggarakan telah menangani 1.512 perkara program pendidikan antikorupsi tindak pidana korupsi. Fakta ini pada setiap jejaring pendidikan. menunjukkan praktik korupsi masih terjadi di Indonesia yang melibatkan Upaya pencegahan dan pendidikan berbagai profesi seperti anggota DPR antikorupsi merupakan proses dan DPRD, gubernur, bupati, menteri, panjang yang terus diupayakan PNS, hakim, jaksa, polisi, pengacara KPK secara bertahap. Agar upaya dan pengusaha dari tingkat pusat itu tepat sasaran dan mencapai hingga daerah. tujuannya, upaya-upaya tersebut perlu diukur untuk mengetahui Mengatasi fakta tersebut, selain sejauh mana efektifitas program melakukan penindakan terhadap pencegahan korupsi yang dilakukan kasus korupsi, KPK juga terus tiap kementerian/lembaga dan mengupayakan pencegahan tindak pemerintah daerah (KLPD) dan pidana korupsi. Dalam UU No.19 program-program pendidikan Tahun 2019 Tentang KPK, upaya antikorupsi yang dilakukan oleh KPK. melaksanakan tugas pencegahan 131
132 SPI 2023 133 Survei Penilaian Integritas Pengukuran yang dilakukan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil survei berupa rekomendasi perbaikan atau Responden 320.565 Responden Internal Melibatkan 93 Kementerian/Lembaga 38 Pemerintah Provinsi KPK secara nasional setiap tahun diantaranya adalah Survei Penilaian Integritas (SPI). Integritas penguatan pencegahan korupsi yang kemudian diberikan kepada masing-masing lembaga untuk 392.785 553.321 220.721 Responden External 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. erat kaitannya dengan korupsi. Keduanya memiliki konsep yang ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang wajib dilakukan. 12.035 Responden Ahli berlawanan, namun saling terkait dan 2022 2023 berimplikasi besar terhadap upaya Selain itu, hasil survei juga digunakan pemberantasan korupsi. Semakin tinggi atau baik integritas individu, sebagai dasar pijakan bagi kegiatan perbaikan integritas dan antikorupsi Metode Hasil SPI 2023 lebih lengkap dapat diakses di: lembaga dan masyarakat, semakin di sektor publik oleh instansi yang kecil korupsi yang terjadi pada melakukan penilaian ataupun pihak individu, lembaga dan masyarakat. terkait. Begitu pula sebaliknya. SPI bisa dimaknai sebagai salah satu SPI 2023 juga dimanfaatkan sebagai indikator pencegahan korupsi dalam Aplikasi pesan Whatsapp E-mail Computer Assisted Personal Interview (CAPI) di 131 pemerintah daerah upaya pencegahan korupsi yang Rencana Pembangunan Jangka bertujuan meningkatkan kesadaran Menengah Nasional (RPJMN) 2020- Nilai lembaga publik dan masyarakat 2024 dan Indikator dalam Penilaian mengenai bahaya korupsi dan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai Tertinggi Rata-rata Indeks Integritas per Kriteria mendorong upaya pencegahannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Birokrasi (PMPRB) KemenPAN-RB dengan bobot 10%. 84,17 Kementerian: Kementerian Keuangan 73 Kementerian 4,3 studi ini memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan Hasil SPI 2023 berada pada skor 85,77 Lembaga Non Kementerian: PPATK 76 Lembaga Non Kementerian 3,2 tugas dan layanan pada lembaga indeks 70.97 dari skala 0-100, yang publik di Indonesia. menunjukkan Indonesia masih 78,44 Pemerintah Provinsi: Provinsi Bali 69 Pemerintah Provinsi 0,6 masuk kategori rentan korupsi. Bagi KPK kegiatan untuk meningkatkan ini bertujuan kesadaran Indeks integritas menurun dibanding nilai indeks tahun 2022, yaitu 71.9. 83,75 Pemerintah Kota: Kota Surakarta 69 Pemerintah Kota 0,8 akan risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem yang antikorupsi Hasil SPI 2023 merupakan penurunan beruntun kedua sejak 2021, yaitu 83,77 Pemerintah Kabupaten: Kabupaten Gianyar 72 Pemerintah Kabupaten 0,5
134 135 72.4 yang mengindikasikan meningkatnya risiko korupsi di lembaga publik pada tahun 2023. Dari pengukuran tersebut KPK antikorupsi yang telah berlangsung di sekolah dan perguruan tinggi. Melalui survei ini kemudian dipetakan kondisi integritas pendidikan, resiko korupsi dan capaian implementasi Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2023 memberikan sejumlah rekomendasi pendidikan antikorupsi yang penguatan dari empat perbaikan dilakukan oleh stakeholder sektor utama yang meliputi biaya politik pendidikan. tinggi; digitalisasi pelayanan publik; penangan konflik kepentingan; dan komitmen pimpinan lembaga. Survei Penilaian Integritas Pendidikan SPI Pendidikan memotret praktik integritas, baik pada lingkup perilaku peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang mempengaruhinya seperti tenaga 73,70 75,66 Dimensi Karakter Peserta Didik 72,60 Dimensi Tata Kelola 71,92 Dimensi Ekosistem Pengukuran integritas lainnya yang diselenggarakan KPK berada pada pendidikan, kependidikan serta aspek pengelolaan satuan pendidikan, Indeks Integritas Pendidikan lingkup pendidikan yaitu Survei termasuk dalam interaksinya Penilaian Integritas Pendidikan (SPI dengan berbagai elemen (jejaring) Pendidikan). Survei ini merupakan pendidikan. upaya pemetaan kondisi integritas Hasil Survei 5 Provinsi dengan 5 Provinsi dengan pendidikan yang mencakup peserta Hasil pemetaan melalui SPI berdasarkan Jenjang Indeks Integritas Indeks Integritas didik maupun ekosistem pendidikan Pendidikan diharapkan dapat Pendidikan Tertinggi Pendidikan Terendah yang memengaruhinya, seperti menjadi dasar dalam menyusun 78,75 SD tenaga pendidik, pimpinan, termasuk rekomendasi peningkatan dan 79,46 Jawa Tengah 71,19 Papua aspek tata kelola sektor pendidikan. pengembangan upaya implementasi 76,26 SMP Agar upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan tepat sasaran dan mencapai tujuannya, SPI Pendidikan mampu memotret kondisi integritas pendidikan secara nasional serta pendidikan antikorupsi. Rekomendasi berupa rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing stakeholder sektor pendidikan berdasarkan hasil pemetaan yang empiris dan lebih tepat sasaran. 75,16 70,93 SMA Perguruan Tinggi 79,06 78,35 77,99 Sulawesi Tenggara Jawa Timur Sumatera Barat 73,42 73,66 74,20 Gorontalo NTT Sulawesi Tengah efektivitas implementasi pendidikan 77,91 DKI Jakarta 74,23 Kalimantan Utara
136 137 SPI Pendidikan telah menjadi salah November 2023 kepada 3.108 pengiriman kuesioner, utamanya pada aplikasi kuesioner elektronik satu Program Prioritas Nasional satuan pendidikan yang melibatkan melalui WhatsApp blast dan email yang dapat diisi secara offline/luring. berkaitan dengan Revolusi Mental 82.282 responden dari 34 provinsi blast kepada responden terpilih. dan Pembangunan Kebudayaan. di Indonesia. Responden berasal Kemudian proses pengumpulan Indeks integritas pendidikan SPI Pendidikan diharapkan mampu dari kategori peserta didik (siswa/ data dilakukan dengan metode diharapkan dapat dijadikan dasar menghasilkan indeks yang dapat mahasiswa), tenaga pendidik (guru/ CAWI (Computer Assisted Web dan pertimbangan dalam menyusun mewakili pengukuran hingga tingkat dosen), pimpinan satuan pendidikan Interviewing) dan dengan metode rekomendasi peningkatan dan provinsi. Survei ini diupayakan untuk (kepala sekolah/rektor) dan orang tua CAPI (Computer-Assisted Personal pengembangan upaya implementasi terus dilakukan berkelanjutan di murid jenjang dasar menengah. Interview). pendidikan karakter dan budaya tahun-tahun mendatang, agar antikorupsi yang lebih tepat upaya peningkatan integritas sektor SPI Pendidikan mengoptimalkan Untuk satuan pendidikan yang sasaran. Dalam jangka panjang, pendidikan lebih tepat sasaran dan penggunaan perangkat teknologi berada di wilayah pelosok indeks integritas pendidikan berdampak. dan informasi atau survei elektronik. berjaringan internet terbatas, diharapkan dalam mendorong Responden mengisi kuesioner enumerator langsung mendatangi peningkatan lulusan peserta didik SPI Pendidikan berlangsung elektronik pada laman pengisian satuan pendidikan tersebut dengan yang berintegritas dan peningkatan sepanjang Bulan Agustus - survei dengan beragam cara membawa gadget yang terhubung integritas ekosistem pendidikan, sehingga upaya pencegahan korupsi dari sektor pendidikan dapat tercapai.
138 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 Mengasuh Mengasuh Mutu Mengasuh Mutu Untuk Mutu Untuk Untuk Demokrasi Utuh Demokrasi Utuh Demokrasi Utuh perekonomian Kian Kian pulihnya perekonomian negeri, negeri, menjadi kesempatan apik menjadi kesempatan apik untuk untuk menjalankan demokrasi menjalankan demokrasi yang amat yang amat menghargai hak asasi menghargai hak asasi manusia. manusia. Pemerintah telah mem- telah memperoleh Pemerintah peroleh kepercayaan masyarakat untuk kepercayaan masyarakat untuk menjalankan demokrasi secara menjalankan secara inklusif, partisipatif, dan inklusif, partisipatif, dan akuntabel akuntabel dalam mencanangkan dalam mencanangkan keputusan keputusan politik yang menitik- politik yang menitikberatkan pada beratkan pada kedaulatan rakyat kedaulatan rakyat dan pemerintahan dan pemerintahan demokrasi. demokrasi. pulihnya demokrasi Kendati sudah sudah Kendati sering dihadapkan diupayakan, dihadapkan sering diupayakan, oleh dilema tuntutan aturan yang aturan oleh dijalankan oleh orang-orang tidak orang- yang berkompeten dalam memberikan orang tidak berkompeten dalam tak mewakili kebijakan yang tak memberikan kebijakan yang kepentingan negara dan masya- ikhtiar ikhtiar yang yang dilema tuntutan dijalankan oleh rakat. Menilik dilema tersebut, KPK mewakili kepentingan negara dan menaruh terhadap perhatian masyarakat. Menilik dilema tersebut, kerangka nilai demokrasi yang KPK menaruh perhatian terhadap mulai terkikis lantaran kebijakan kerangka nilai demokrasi yang mulai politik yang salah arah. terkikis lantaran kebijakan politik yang salah arah. Untuk itu, politik menjadi salah satu sektor yang tak pernah luput itu, politik menjadi salah Untuk menjadi perhatian KPK dalam satu sektor yang tak pernah luput upaya memusnahkan tindak menjadi perhatian KPK dalam upaya pidana korupsi di Indonesia. Salah memusnahkan tindak pidana korupsi satunya melalui upaya pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui antikorupsi pencegahan dan upaya pendidikan antikorupsi dan korupsi yang terus KPK lakukan pencegahan korupsi yang terus KPK dalam sistem perpolitikan di lakukan dalam sistem perpolitikan Indonesia, mengajak untuk Indonesia, untuk mengajak di masyarakat menjadi pemilih yang masyarakat menjadi pemilih yang cerdas memilih calon pemimpin cerdas memilih calon pemimpin yang berintegritas. yang berintegritas. Cegah Aksi Licik di Tahun Politik Menyongsong demokrasi yang berintegritas, pelaksanaan Pemilu dan Menyongsong sebagai pemilih patut diiringi dengan Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah bersiap mulai dari sisi anggaran, berintegritas, pelaksanaan Pemilu kemampuan kritis untuk menilai dan regulasi, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, program sosialisasi dan dan Pemilihan Serentak Tahun menyaring informasi yang diterima, pendidikan pemilih, hingga sarana dukungan Teknologi Informasi (TI). 2024 telah bersiap mulai dari sisi dengan cara mempertimbangkan Beserta kesuksesan ini, Pemilu Serentak Tahun 2024 menjadi momentum anggaran, keputusan masa depan bangsa khususnya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. data pemilih berkelanjutan, program demokrasi yang regulasi, pemutakhiran dan mengevaluasi pemilihan. sosialisasi dan pendidikan pemilih, Lain daripada itu, besarnya biaya politik menjadi kerawanan tersendiri bagi hingga sarana dukungan Teknologi Melalui Direktorat Gratifikasi dan sistem politik dan para peserta pemilu di Indonesia. Fenomena ini dapat Informasi (TI). Beserta kesuksesan ini, Pelayanan Publik, KPK berupaya membelokkan kontestasi pemilu yang seharusnya membangun legitimasi Pemilu Serentak Tahun 2024 menjadi mengambil bagian untuk mengawal dan akuntabilitas, malahan menjadi ajang komersialisasi jabatan politik dan momentum masa depan bangsa pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun praktik korupsi. khususnya dalam kurun waktu lima 2024 yang bersih dari korupsi. tahun mendatang. Selaku sumber licik suara pemilihan, masyarakat perlu mendapatkan ini, pendampingan yang serius agar dapat menangkalkan praktik-praktik kotor Lain KPK melakukan pencegahan sejak yang bisa dilakukan elite politik. Sebab itu, hak dan kewajiban sebagai biaya politik menjadi kerawanan awal, yakni dengan memberikan pemilih patut diiringi dengan kemampuan kritis untuk menilai dan tersendiri bagi sistem politik dan literasi politik menyaring informasi yang diterima, dengan cara mempertimbangkan dan para peserta pemilu di Indonesia. kepada masyarakat melalui platform mengevaluasi keputusan pemilihan. Fenomena ini dapat membelokkan Maka untuk menangkal aksi pada penyelenggaraan Pemilu itu, daripada besarnya pencerahan dan JAGA Pemilu. kontestasi pemilu yang seharusnya Melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, KPK berupaya membangun ini, masyarakat mengambil bagian untuk mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun akuntabilitas, malahan menjadi ajang diajak untuk memahami esensi dari 2024 yang bersih dari korupsi. Maka untuk menangkal aksi licik pada komersialisasi proses pemilu dan setiap pilihan penyelenggaraan Pemilu ini, KPK melakukan pencegahan sejak awal, yakni praktik korupsi. yang ada. Lebih-lebih, JAGA Pemilu dengan memberikan pencerahan dan literasi politik kepada masyarakat pun mengikutsertakan masyarakat legitimasi dan Melalui platform jabatan politik dan melalui platform JAGA Pemilu. Selaku sumber suara pemilihan, untuk turut andil secara aktif dalam masyarakat perlu mendapatkan proses demokrasi yang bersih, tak lagi Melalui platform ini, masyarakat diajak untuk memahami esensi dari proses pendampingan yang serius agar sekadar sebagai pemilih, pun juga Lebih-lebih, JAGA Pemilu pun pemilu dan setiap pilihan yang ada. dapat menangkalkan praktik-praktik menjadi pengawas dan kritikus yang mengikutsertakan masyarakat untuk turut andil secara aktif dalam proses kotor yang bisa dilakukan elite konstruktif demi suksesnya proses demokrasi yang bersih, tak lagi sekadar sebagai pemilih, pun juga menjadi politik. Sebab itu, hak dan kewajiban pemilu. 139 7
6 140 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 141 7 pengawas dan kritikus yang konstruktif demi suksesnya proses pemilu. Dengan adanya Jaga Pemilu, KPK memiliki harapan dapat mencegah segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam proses demokrasi. JAGA Pemilu sendiri menyajikan data LHKPN para calon Presiden, Wakil Diantaranya ialah menghilangkan praktik politik uang yang hampir Presiden, Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif, anggaran pemilu, sarana membudaya pada setiap penyelenggaraan pemilu, serta mengelola risiko pengaduan, dan literasi seputar pemilu dan pencegahan korupsinya lainnya. yang terjadi pada korupsi sektor politik, baik pada peserta pemilu maupun Tak berakhir disitu, era keterbukaan informasi menjadi motor penggerak penyelenggara pemilu. masyarakat agar memiliki peran dan pemahaman secara proaktif mengenai temuan yang berpotensi merusak integritas pemilu. Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap partisipasi publik yang terus berlangsung melalui platform, JAGA terus merespon setiap pertanyaan dan Sehingga setiap proses Pemilu dapat terlindungi dari tindakan curang dan keluhan yang masuk dan memastikan tingkat respons terjaga 100%. politik uang yang masih masif. KPK mengajak masyarakat bisa Terhitung per 31 Desember 2023, platform JAGA berhasil menghimpun 26.942 memanfaatkan platform JAGA Pemilu sebagai salah satu alternatif sumber diskusi dan pertanyaan melalui layanan chatbot selama kurun tahun 2023. informasi dalam perhelatan Pemilu 2024. Melawan Lewat Kampanye "Hajar Serangan Fajar" Selain itu, peran media di era informasi ini menjadi krusial, tak hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai pemeriksa fakta dan pengkritik Tak hanya melalui platform, kampanye dan sosialisasi antikorupsi pun sosial. Pun media jurnalisme juga dapat memungkinkan berbagai temuan JAGA Pemilu sendiri menyajikan curang dan politik uang yang masih dan laporan masyarakat terkait politik uang dan jual beli suara, yang data LHKPN para calon Presiden, masif. KPK mengajak masyarakat diperkuat dan disebarluaskan sebagai suatu upaya kesadaran kolektif akan Wakil Presiden, Kepala Daerah, bisa memanfaatkan platform JAGA pentingnya integritas Pemilu. serta Anggota Legislatif, anggaran Pemilu sebagai salah satu alternatif digaungkan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK diperkuat dan disebarluaskan sebagai utama menyambut semakin dekatnya pesta demokrasi Tahun 2024. Dengan (LPP) sebagai kunci suatu upaya kesadaran kolektif akan penyelenggaraan pemilu yang bersih. prakarsa ini, KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas pentingnya integritas Pemilu. Pun partisipasi aktif masyarakat Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Partisipasi proaktif ini tidak hanya dalam pengawasan penyelenggaraan (DKPP) mengampanyekan gerakan anti politik uang seraya membawa pesan pemilu, sumber informasi dalam perhelatan Partisipasi proaktif ini tidak hanya menguatkan kredibilitas hasil pemilu, dan namun juga memperdalam keterlibatan masyarakat yang menunjukkan pencegahan bahwa setiap suara itu penting dan harus dihargai, serta dilindungi dari Tak berakhir disitu, era keterbukaan itu, peran media di era Selain setiap usaha untuk dimanipulasi atau diabaikan. informasi menjadi motor penggerak sarana pengaduan, literasi seputar pemilu dan Pemilu 2024. korupsinya lainnya. informasi ini menjadi krusial, tak menguatkan 'Hajar Serangan Fajar'. kredibilitas hasil pemilu menjadi manifestasi pemilu, namun juga memperdalam dari demokrasi pemberdayaan keterlibatan masyarakat Tujuan utama dari kampanye ini ialah meningkatkan awareness masyarakat yang masyarakat di Indonesia. menunjukkan bahwa setiap suara yang mayoritas perempuan agar tidak menerima politik uang atau serangan itu penting dan harus dihargai, serta Dengan adanya Jaga Pemilu, KPK fajar. Kegiatan tersebut berlangsung di 19 Provinsi yang berpotensi terjadi masyarakat agar memiliki peran hanya sebagai penyampai informasi Untuk itu, dengan JAGA Pemilu menjadi sinergi yang baik antara masyarakat, dan pemahaman secara proaktif sebagai pemeriksa media jurnalisme, Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) sebagai kunci mengenai temuan yang berpotensi fakta dan pengkritik sosial. Pun utama penyelenggaraan pemilu yang bersih. Pun partisipasi aktif masyarakat merusak integritas pemilu. dapat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu menjadi manifestasi dari memungkinkan berbagai temuan tetapi juga media jurnalisme juga demokrasi pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Sehingga setiap proses Pemilu dan laporan masyarakat terkait dilindungi dari setiap usaha untuk memiliki harapan dapat mencegah kerawanan Pemilu di Indonesia, dengan timeline kampanye pada periode dimanipulasi atau diabaikan. April 2023 hingga November 2024. segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam Untuk Diantaranya Bersama dengan strategi komunikasi yang telah tersusun dan diluncurkan itu, dengan JAGA Pemilu proses demokrasi. menjadi sinergi yang baik antara secara nasional mengenai anti politik uang, KPK ialah menghilangkan praktik politik telah berhasil masyarakat, media mengelaborasi gerakan anti politik uang dengan jurnalisme, uang yang hampir membudaya langkah kolaborasi dapat terlindungi dari tindakan politik uang dan jual beli suara, yang Lembaga Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan multisektor yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan pada setiap
6 142 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 143 7 pemilu, serta mengelola risiko yang BUMD, serta Organisasi Non Pemerintah dan Komunitas Masyarakat Sipil. terjadi pada korupsi sektor politik, Tujuan utama dari kampanye ini ialah meningkatkan awareness baik pada peserta pemilu maupun mayoritas Gerakan anti politik uang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan penyelenggara pemilu. perempuan agar tidak menerima Serentak Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan pemilu yang bersih dan fajar. terbebas dari praktik-praktik korupsi. Pun KPK menilik target audiens Sebagai Kegiatan tersebut berlangsung di penerima 'Serangan Fajar' pada kalangan perempuan (Ibu Rumah Tangga) terhadap partisipasi publik yang terus 19 Provinsi yang berpotensi terjadi dan Gen Z yang menunjukkan persentase paling besar. berlangsung melalui platform, JAGA masyarakat yang politik uang atau serangan lanjut tindak bentuk kerawanan Pemilu di Indonesia, dan kematangan politik di tengah Kampanye tersebut juga mencakup 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh masyarakat. Perlu diakui, hingga pada tanggal 14 Juli 2023 dengan KPK selama 2023. simbolis pemasangan Giant Baliho ini telah diluncurkan hari ini kita semua menyaksikan korupsi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Catatan ini memperlihatkan keberadaan parpol belum mampu mendorong politik masih menjalar hingga KPK yang dihadiri oleh Ketua KPK, terciptanya iklim demokrasi politik yang sehat. Oleh karenanya, dibutuhkan Ketua KPU, Kepala Bawaslu, Dirjen sebuah instrumen preventif agar korupsi yang melibatkan elite politik IKP dan PPI Kementerian Kominfo, dicegah sedini mungkin. sejumlah pimpinan mitra strategis bagaimana pertunjukan pemilihan calon pemimpin. Alih-alih mereda bahkan sebaliknya, terus merespon setiap pertanyaan dengan timeline kampanye pada Kampanye ini telah diluncurkan pada tanggal 14 Juli 2023 dengan simbolis dan keluhan yang masuk dan periode April 2023 hingga November pemasangan Giant Baliho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK yang memastikan tingkat respons terjaga dihadiri oleh Ketua KPK, Ketua KPU, Kepala Bawaslu, Dirjen IKP dan PPI 100%. Terhitung per 31 Desember Kementerian Kominfo, sejumlah pimpinan mitra strategis KPK, mahasiswa, 2023, Bersama dengan strategi komunikasi NGO, serta sejumlah media. menghimpun 26.942 diskusi dan 2024. JAGA platform berhasil yang telah tersusun dan diluncurkan pertanyaan melalui layanan chatbot secara nasional mengenai anti Selanjutnya, dalam mendukung kampanye 'Hajar Serangan Fajar', KPK selama kurun tahun 2023. politik uang, KPK telah berhasil memproduksi materi kampanye dalam bentuk grafis, video dan 5 Iklan mengelaborasi gerakan anti politik Layanan Masyarakat (ILM) bertemakan anti politik uang. Materi kampanye Melawan Lewat Kampanye "Hajar langkah kolaborasi tersebut diperuntukan untuk dapat didistribusikan kepada jejaring mitra Serangan Fajar" yang melibatkan strategis KPK dan disebarluaskan kepada masyarakat dengan tujuan Pemerintah Pusat dan Daerah, uang dengan multisektor kunjung KPK, mahasiswa, NGO, serta sejumlah Demi memangkas korupsi politik yang terus menggerus demokrasi, KPK mengalami penurunan. Berdasarkan media. berupaya untuk menggandar garis haluan politik yang lebih bersih dan catatan KPK sejak tahun 2004 sampai bebas dari korupsi, melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dengan 2023, aktor politik yang telah Selanjutnya, dalam mendukung Terpadu Tahun 2023. kampanye korupsi tak politik ditahan mencapai 571 orang meliputi 'Hajar Serangan Fajar', anggota DPR dan DPRD, kepala KPK memproduksi materi kampanye PCB Terpadu 2023 ini merupakan program kolaborasi antara 2 (dua) gubernur, dalam bentuk grafis, video dan 5 Direktorat di Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, wali kota/bupati. Angka tersebut juga Iklan Layanan Masyarakat (Soskam) dan yaitu Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi mencakup 15 orang yang ditetapkan bertemakan anti politik uang. Materi Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (Diklat). Melalui PCB, KPK sebagai tersangka oleh KPK selama kampanye berupaya mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran untuk dapat didistribusikan kepada budaya antikorupsi para pengurus parpol. jejaring mitra strategis KPK dan kementerian/lembaga, (ILM) tersebut diperuntukan 2023. mengedukasi publik terkait gerakan tolak politik uang. Tak hanya melalui platform, BUMN dan BUMD, serta Organisasi kampanye dan sosialisasi antikorupsi Menggandar Garis Haluan Tak Berawan pun digaungkan Direktorat Sosialisasi Masyarakat Sipil. Non Pemerintah dan Komunitas Sistem politik berperan penting memperkukuh demokrasi di Indonesia, dan Kampanye Antikorupsi KPK utamanya melalui penyelenggaraan pendidikan politik sebagai peningkatan menyambut Gerakan anti politik uang pada semakin dekatnya kesadaran dan kematangan politik di tengah masyarakat. Perlu diakui, pesta dan demokrasi Tahun 2024. penyelenggaraan Pemilu memperlihatkan disebarluaskan kepada masyarakat Karena itu, PCB Terpadu 2023 membawa penyadaran berpolitik yang bersih keberadaan parpol belum mampu dengan tujuan mengedukasi publik dan berdaya guna untuk partai politik yang akan bertanding di Pemilu dan iklim terkait gerakan tolak politik uang. Pemilukada Tahun 2024. Dengan upaya ini, KPK berharap para pemimpin demokrasi politik yang sehat. Oleh dan pengurus partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat sebuah karenanya, Menggandar Garis Haluan Tak menjadi benteng antikorupsi di lingkungan kerjanya. Berawan Catatan ini mendorong terciptanya dibutuhkan instrumen preventif agar korupsi hingga hari ini kita semua menyaksikan bagaimana pertunjukan korupsi Dengan prakarsa ini, KPK bersama Pemilihan Serentak Tahun 2024 politik masih menjalar hingga pemilihan calon pemimpin. Komisi Pemilihan Umum (KPU), diharapkan dapat menciptakan Badan Pengawas Pemilihan Umum pemilu yang bersih dan terbebas Alih-alih mereda bahkan sebaliknya, korupsi politik tak kunjung mengalami (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan dari praktik-praktik korupsi. Pun KPK penurunan. Berdasarkan catatan KPK sejak tahun 2004 sampai dengan 2023, Penyelenggara menilik target audiens penerima Pemilu (DKPP) aktor politik yang telah ditahan mencapai 571 orang meliputi anggota DPR mengampanyekan gerakan 'Serangan Fajar' pada kalangan anti yang melibatkan elite politik dicegah Sepanjang tahun 2023, PCB Terpadu diikuti oleh 4 partai politik nasional dan Sistem politik berperan penting 2 partai politik daerah atau lokal (Aceh). Sebelumnya, pada tahun 2022 ada 16 memperkukuh partai politik nasional dan 4 partai daerah (Aceh) yang mengikutinya. Demi memangkas korupsi politik Indonesia, Sehingga sampai dengan akhir 2023, total 26 partai politik telah mengikuti yang terus menggerus demokrasi, penyelenggaraan pendidikan politik program PCB Terpadu. peningkatan sebagai sedini mungkin. di demokrasi melalui utamanya KPK berupaya untuk menggandar kesadaran dan DPRD, kepala kementerian/lembaga, gubernur, wali kota/bupati. Angka politik uang seraya membawa pesan perempuan (Ibu Rumah Tangga) dan garis haluan politik yang lebih bersih 'Hajar Serangan Fajar'. Gen Z yang menunjukkan persentase paling besar.
6 144 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 145 7 dan bebas dari korupsi, melalui dan 4 partai daerah (Aceh) yang Dalam pelaksanaannya, program ini dibagi ke dalam beberapa tahapan program Politik Cerdas Berintegritas sampai kegiatan yang berkesinambungan, mulai dari executive briefing, pembekalan (PCB) Terpadu Tahun 2023. dengan akhir 2023, total 26 partai (nasional dan daerah), hingga antikorupsi pada pengurus parpol politik telah mengikuti program PCB pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik (e- PCB Terpadu 2023 ini merupakan Learning). program mengikutinya. Sehingga Terpadu. 2 antara kolaborasi Melengkapi program PCB Terpadu 2023, KPK menutup dengan kegiatan pembelajaran mandiri antikorupsi pada sektor politik secara elektronik yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC KPK). Pelengkap kegiatan terlaksana dalam bentuk pelatihan atau training secara daring melalui e-Learning PADI (Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas). (dua) Direktorat di Kedeputian Dalam pelaksanaannya, program ini Kegiatan executive briefing dimulai pada 21 Februari 2023 secara luring di Bidang Pendidikan dan Peran dibagi ke dalam beberapa tahapan Gedung Merah Putih KPK dan live streaming melalui Youtube KPK RI. Serta Masyarakat, yaitu Direktorat kegiatan yang berkesinambungan, Kegiatan ini mengundang Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi briefing, Umum dari 6 partai politik. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua (Soskam) dan Direktorat Pendidikan pada KPU dan Ketua Bawaslu. dan Pelatihan Antikorupsi (Diklat). mulai executive dari antikorupsi pembekalan pengurus parpol (nasional dan Dengan pembelajaran ini ditujukan bagi seluruh pengurus partai politik di tingkat pusat dan daerah, sehingga setiap pengurus dan anggota partai yang berhasil menyelesaikan seluruh modul pada e-Learning PADI telah mendapatkan sertifikat pelatihan digital. Melalui pembelajaran Sebanyak 363 orang hadir secara langsung dan 5.161 viewers mengikuti mendorong komitmen integritas dan mandiri antikorupsi sektor politik kegiatan ini melalui streaming Youtube dan Zoom Meeting. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran budaya dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi antikorupsi para pengurus parpol. pemberantasan korupsi oleh masing-masing parpol, pembahasan upaya Kegiatan executive briefing dimulai pencegahan, dan membangun integritas di sektor politik yang ditutup Karena pada 21 Februari 2023 secara luring dengan penandatanganan komitmen partai politik dalam melakukan membawa penyadaran berpolitik di Gedung Merah Putih KPK dan gerakan antikorupsi di internal partai masing-masing. yang bersih dan berdaya guna untuk PCB, KPK berupaya hingga daerah), secara elektronik (e-Learning). terkait upaya itu, PCB Terpadu 2023 Hasilnya, dari 430 peserta terdaftar yang berasal dari Partai Politik Nasional, tingkat kelulusan hanya 53,7% (231 peserta), sedangkan tingkat kelulusan dari peserta yang berasal dari Partai Politik lokal Aceh lebih rendah lagi, yakni hanya 19,6% atau 11 dari 152 peserta terdaftar. Mendobrak Lazim Perlakuan Keji live streaming melalui Youtube Sebagai pijakan, integritas membentuk dasar bagi tata kelola yang baik partai politik yang akan bertanding KPK RI. Kegiatan ini mengundang Tahap kegiatan berlanjut pada agenda pembekalan antikorupsi untuk di Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, masing-masing pengurus partai politik lingkup pusat (DPP), daerah atau Dengan upaya dan Bendahara Umum dari 6 partai wilayah (DPD/DPW) dan cabang (DPC). Kegiatan ini dilaksanakan secara para pemimpin dan pengurus partai politik. Selain itu, kegiatan ini juga hybrid (daring dan luring) bagi partai nasional. Sedangkan partai lokal Aceh politik, baik di tingkat pusat maupun dihadiri oleh Ketua KPU dan Ketua dilaksanakan secara langsung di Provinsi Aceh. daerah dapat menjadi benteng ini, KPK berharap Bawaslu. dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyelenggara negara yang berintegritas memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan sistem pemerintahan. Ironinya, penyelenggara negara yang disasar sebagai mitra strategis pemerintah justru menunjukkan rapor merah akibat terjerat tindak pidana antikorupsi di lingkungan kerjanya. Adapun bentuk kegiatan pembekalan antikorupsi dibagi menjadi tiga bagian korupsi. Berdasarkan data penindakan KPK tahun 2023, sebanyak 523 orang Sebanyak 363 orang hadir secara yaitu, ceramah atau paparan terkait bagaimana membagun integritas dalam Sepanjang tahun 2023, PCB Terpadu langsung dan 5.161 viewers mengikuti lingkup partai politik, penjelasan tentang bagaimana membuat Sistem diikuti oleh 4 partai politik nasional streaming Integritas Partai Politik (SIPP), dan pengantar bimbingan teknis terkait e- dan 2 partai politik daerah atau lokal Learning antikorupsi. (Aceh). Sebelumnya, pada tahun kegiatan ini melalui Youtube dan Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode yang menduduki puncak pimpinan seperti gubernur, walikota/bupati dan wakil, pimpinan kementerian dan lembaga, serta pejabat struktural baik eselon I, II, dan III telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. 2022 ada 16 partai politik nasional ceramah dan diskusi terkait upaya
146 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 147 7 Mendobrak Lazim Perlakuan Keji pemberantasan korupsi oleh masing- 2023, KPK menutup dengan kegiatan Situasi ini membuat KPK mafhum bahwa pemberantasan korupsi tidak masing parpol, pembahasan upaya pembelajaran mandiri antikorupsi hanya tentang seberapa banyak orang ditangkap. Melalui Kedeputian Bidang pencegahan, pada sektor politik secara elektronik Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK kembali mencanangkan integritas di sektor politik yang oleh Pusat program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU ditutup dengan penandatanganan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Integritas) Tahun 2023. komitmen partai politik dalam dan membangun yang dilaksanakan (ACLC KPK). Pelengkap kegiatan Sebagai pijakan, integritas membentuk dasar bagi tata kelola yang baik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyelenggara negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023. Memasuki tahun ketiga PAKU Integritas kembali terlaksana bagi kementerian/lembaga dan melakukan gerakan antikorupsi di terlaksana dalam bentuk pelatihan Memasuki tahun ketiga PAKU terlaksana bagi internal partai masing-masing. atau training secara daring melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sebagai upaya tak bergurau (Pengetahuan dari KPK untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Integritas ini Tahap kegiatan berlanjut pada diharapkan terbangun mulai dari para pemimpin dan pejabat negara yang agenda pembekalan hendak dapat menjadi teladan bagi seluruh karyawan dalam membudayakan untuk masing-masing pengurus Dengan pembelajaran ini ditujukan antikorupsi. partai politik lingkup pusat (DPP), Integritas kembali PADI e-Learning Antikorupsi Dasar dan Integritas). antikorupsi yang berintegritas memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan sistem pemerintahan. Ironinya, penyelenggara negara yang disasar sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sebagai upaya tak bergurau dari KPK untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Integritas ini diharapkan terbangun mulai dari para pemimpin dan pejabat negara bagi seluruh pengurus partai politik pemerintah justru menunjukkan yang hendak dapat menjadi teladan daerah atau wilayah PAKU dalam Angka dan cabang (DPD/DPW) (DPC). Kegiatan ini di tingkat pusat dan daerah, sehingga setiap pengurus dan anggota partai rapor merah akibat terjerat tindak pidana korupsi. Berdasarkan data bagi seluruh karyawan dalam membudayakan antikorupsi. dilaksanakan secara hybrid (daring Tahun 2023 yang berhasil menyelesaikan seluruh penindakan KPK tahun 2023, dan modul pada e-Learning PADI telah 5 batch (Sektor SDA, Sektor Apgakum, Sektor Tat Niaga, Sektor Politik mendapatkan sertifikat pelatihan luring) bagi partai nasional. Sedangkan lokal partai Aceh dan Sektor Pelayanan Publik) sebanyak 523 orang yang menduduki puncak pimpinan seperti gubernur, dilaksanakan secara langsung di digital. Total 132 Penyelenggaran Negara dari 6 Kementerian/Lembaga dan 24 Provinsi Aceh. Pemda kab/kota dan 12 Provinsi wali kota/ bupati dan wakil, pimpinan kementerian dan lembaga, serta PAKU dalam Angka Hasilnya, dari 430 peserta terdaftar pejabat struktural baik eselon I, II, dan 5 Batch Adapun bentuk kegiatan pembekalan antikorupsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, ceramah yang berasal dari Partai Politik Nasional, tingkat kelulusan hanya 53,7% (231 peserta), sedangkan III telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sektor SDA, Sektor Apgakum, Sektor Tat Niaga, Sektor Politik dan Sektor Pelayanan Publik atau paparan terkait bagaimana membagun integritas dalam lingkup tingkat kelulusan dari peserta yang berasal dari Partai Politik lokal Aceh Situasi ini membuat KPK mafhum bahwa pemberantasan korupsi 132 Penyelenggara Negara dari partai politik, penjelasan tentang bagaimana membuat Sistem lebih rendah lagi, yakni hanya 19,6% atau 11 dari 152 peserta terdaftar. tidak hanya tentang seberapa banyak orang ditangkap. Melalui 6 Kementerian/ Lembaga Integritas Partai Politik (SIPP), dan Kedeputian Bidang Pendidikan dan 24 Pemda kab/ kota pengantar bimbingan teknis terkait e-Learning antikorupsi. Peran Serta Masyarakat, KPK kembali mencanangkan program Penguatan 12 Provinsi Melengkapi program PCB Terpadu Antikorupsi Penyelenggara Negara
148 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 149 7 Berbenah Tutup Celah Menutup Celah dari Rasuah Celah korupsi selalu ada dimata Celah korupsi selalu ada di mata ini. Untuk pencari cuan ini. Untuk cuan pencari menutup celah korupsi, memper- menutup celah korupsi, memperkuat perbaikan kuat pengawasan, perbaikan sistem dan sistem dan evaluasi berkala jadi jadi keharusan. evaluasi berkala keharusan. Agar pencari cuan jalur jalur korupsi Agar pencari cuan berbenah korupsi menyerah, menyerah, berbenah menutup celah menutup celah harus diupayakan harus diupayakan bersama, disertai bersama, disertai komitmen penuh komitmen penuh semua pihak. semua pihak. jalur jalur pengawasan, Korupsi Pemberantasan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam berbagai upaya (KPK) terlibat dalam berbagai menutup celah korupsi dari tataran upaya menutup celah korupsi dari daerah hingga pusat. Mulai dari kajian tataran daerah hingga pusat. Mulai terhadap penyelenggaraan sistem dari penye- pemerintahan hingga menghadirkan lenggaraan sistem pemerintahan program-program perbaikan sistem hingga menghadirkan program- yang melibatkan berbagai pihak, yaitu program perbaikan sistem yang pemerintah daerah, kementerian, melibatkan berbagai pihak, yaitu lembaga dan aparat penegak hukum pemerintah daerah, kementerian, serta pihak swasta atau pengusaha. lembaga dan aparat penegak kajian terhadap Pada Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun Pada Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas 2019, dalam melaksanakan tugas monitor tersebut, KPK berwenang monitor tersebut, KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap terhadap melakukan pengkajian sistem pengelolaan administrasi di administrasi sistem pengelolaan lembaga negara dan semua lembaga negara dan di semua pemerintahan; memberikan saran pemerintahan; memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk pemerintahan dan jika melakukan jika untuk melakukan perubahan pengkajian, berdasarkan hasil pengkajian, hasil berdasarkan sistem pengelolaan administrasi administrasi sistem pengelolaan tersebut berpotensi menyebabkan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; tindak pidana korupsi; terjadinya dan melaporkan kepada Presiden dan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika saran Komisi Pemberantasan jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan peru- Korupsi mengenai usulan perubahan bahan tidak dilaksanakan. tidak dilaksanakan. lembaga perubahan Mendorong Perbaikan Sistem Mendorong Perbaikan Sistem Berdampak signifikan perekonomian Tugas monitor yang dimiliki KPK, dimanifestasikan melalui kegiatan Tugas monitor yang dimiliki KPK, (penerimaan negara, pengkajian, baik kajian sistem maupun kebijakan sektor strategis di semua dimanifestasikan melalui kegiatan infrastruktur, sumber daya alam, lembaga negara dan pemerintahan. Sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan pengkajian, baik keuangan negara, perbankan) Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPK Tahun 2020- maupun kebijakan sektor strategis termasuk pemindahan Ibu Kota 2024, kebijakan dan strategi dalam upaya penguatan monitoring terhadap di semua sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang berpotensi terjadinya pemerintahan. tindak tindak pidana korupsi diarahkan pada sektor strategis yang: Komisi terhadap nasional kajian sistem lembaga negara dan Negara (IKN); Sesuai Peraturan Berisiko tinggi untuk Pemberantasan Korupsi pidana korupsi, di antaranya Nomor 4 Tahun 2020 tentang adalah pengadaan barang dan Menguasai hajat hidup orang banyak Rencana Strategis KPK Tahun 2020- (penegakan hukum, politik, jasa, proses politik, dan layanan pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, perikanan, sosial, pertahanan 2024, kebijakan dan strategi dalam publik. dan keamanan); upaya penguatan monitoring Berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional (penerimaan pengkajian terhadap sistem penyelenggaraan Output kegiatan negara, infrastruktur, sumber daya alam, keuangan negara, perbankan) adalah saran perbaikan yang harus pemerintahan negara yang termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); berpotensi terjadinya tindak pidana ditindaklanjuti oleh pimpinan Berisiko tinggi untuk tindak pidana korupsi, di antaranya adalah lembaga korupsi diarahkan pada sektor lembaga negara dan pengadaan barang dan jasa, proses politik, dan layanan publik. pemerintahan dengan strategis yang: sejumlah rencana aksi untuk mencegah tindak pidana korupsi. saran perbaikan yang harus KPK memonitoring implementasasi ditindaklanjuti oleh pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan rencana aksi tersebut dalam jangka dengan sejumlah rencana aksi untuk mencegah terjadinya tindak pidana waktu tertentu sampai dinyatakan korupsi. KPK memonitoring implementasasi rencana aksi tersebut dalam Menguasai hajat hidup orang Output kegiatan pengkajian adalah (penegakan hukum, Menguasai hajat hidup orang Output kegiatan pengkajian adalah (penegakan hukum, terjadinya banyak kedaulatan pangan, perikanan, closed. jangka waktu tertentu sampai dinyatakan closed. sosial, pertahanan dan keamanan); hukum serta pihak swasta atau pengusaha.
6 150 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 151 KAJIAN DAN MONITORING Mendorong Perbaikan Sistem Selain melakukan keluaran Selain melakukan kajian dan monitoring, Direktorat Monitoring KPK juga monitoring, Direktorat Monitoring dampak pencegahan korupsi yang melakukan pengukuran Survei Penilaian Integritas Tahun 2023. Survei kajian dan meningkatkan kualitas KPK Penilaian Integritas (SPI) adalah salah satu upaya pencegahan korupsi yang juga melakukan pengukuran dilaksanakan. Survei Penilaian ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga publik dan masyarakat Integritas Tahun 2023. Survei Penilaian Integritas (SPI) mengenai bahaya korupsi dan mendorong upaya pencegahannya. Menggandeng Sektor Privat agar SEKTOR PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PENEGAK HUKUM adalah salah satu upaya pencegahan tak Terjerat korupsi Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini memetakan risiko korupsi yang yang ditujukan untuk 3 Kajian 1 Tindak lanjut kajian 1 Tindak lanjut kajian meningkatkan kesadaran Sektor swasta masih menempati muncul dalam pelaksanaan tugas dan layanan pada lembaga publik di lembaga publik dan masyarakat mengenai posisi puncak dalam jumlah pelaku Indonesia. Hasil studi berupa rekomendasi perbaikan atau penguatan bahaya korupsi dan mendorong korupsi paling banyak yang ditangani pencegahan korupsi yang kemudian diberikan kepada masing-masing upaya pencegahannya. KPK. Hingga 2023, tercatat sebanyak lembaga untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang wajib dilakukan. 430 orang dari pihak swasta menjadi SEKTOR KEUANGAN SEKTOR PELAYANAN PUBLIK SPI memetakan risiko korupsi yang tersangka. Hal ini membuat KPK muncul dalam pelaksanaan tugas terus mengupayakan perbaikan Bagi KPK kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko 2 Kajian 4 Tindak lanjut kajian 3 Kajian 7 Tindak lanjut kajian dan layanan pada lembaga publik korupsi dan mendorong pada sektor ini guna menutup celah di anti perbaikan sistem korupsi di Indonesia. SPI juga memberikan korupsi. Pasalnya pihak swasta kerap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil survei kemudian rekomendasi kepada digunakan sebagai dasar pijakan bagi kegiatan perbaikan integritas dan anti- perbaikan atau melakukan penyuapan pencegahan untuk korupsi di sektor publik oleh instansi yang melakukan penilaian ataupun korupsi kepada penyelenggara negara tiap kementerian/ pihak terkait. lembaga dan memuluskan kegiatan berusaha. SEKTOR SDA DAN ENERGI SEKTOR PANGAN pemerintah daerah yang menjadi Menggandeng Sektor Privat agar tak Terjerat objek penilaian untuk selanjutnya KPK kemudian memfasilitasi 8 Kajian 6 Tindak lanjut kajian 2 Kajian 2 Tindak lanjut kajian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana swasta dan pemerintah Sektor swasta masih menempati posisi puncak dalam jumlah pelaku korupsi aksi yang wajib dilaksanakan. daerah dengan mempertemukan paling banyak yang ditangani KPK. Hingga 2023, tercatat sebanyak 430 orang antara pelaku usaha dan regulator dari pihak swasta menjadi tersangka. Hal ini membuat KPK terus Melalui SPI, KPK berharap tidak di 34 provinsi. Dari pertemuan mengupayakan perbaikan pada sektor ini guna menutup celah korupsi. hanya meningkatkan risiko korupsi tersebut diperoleh kepastian dalam Pasalnya pihak swasta kerap melakukan penyuapan kepada penyelenggara dan mendorong perbaikan sistem sehingga negara untuk memuluskan kegiatan berusaha. antikorupsi di kementerian/ lembaga pihak menjalankan usaha SEKTOR INFRASTRUKTUR 3 Kajian 3 Tindak lanjut kajian SEKTOR KESEHATAN 5 Kajian SEKTOR PENDIDIKAN 2 Kajian terbangun ekosistem dan lingkungan dan pemerintah daerah. Lebih dari bisnis yang bersih dari korupsi KPK kemudian memfasilitasi pihak swasta dan pemerintah daerah dengan itu, kegiatan SPI juga menjadi sarana terutama dari praktik suap, gratifikasi mempertemukan antara pelaku usaha dan regulator di 34 provinsi. Dari bagi Kementerian/Lembaga dan pertemuan tersebut diperoleh kepastian dalam menjalankan usaha sehingga Pemerintah Daerah untuk terbangun ekosistem dan dan pemerasan. terus lingkungan bisnis yang bersih dari korupsi terutama dari praktik suap, gratifikasi dan pemerasan.
6 152 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 Salah satu pendekatannya adalah membangun kemitraan dengan Komite Ketidakpastian dalam proses penerbitan surat keterangan mengenai Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD). KAD dan KAN ketersediaan/ ketidaktersediaan air dengan pipa PDAM menjadi kendala merupakan wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk bagi pelaku usaha mengurus izin penggunaan air tanah di Pusat Air Tanah dialog publik-privat. Melalui wadah tersebut, pelaku usaha dan pemerintah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Badan Geologi, dan Kementerian membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan upaya pencegahan ESDM. korupsi. Isu yang dibahas KAD dan KAN meliputi enam sektor strategis, yaitu Issue perizinan lainnya terkait ketiadaan standar baku pelayanan yang kesehatan, keuangan, perkebunan dan kehutanan, infrastruktur, pariwisata, meliputi prosedur, waktu, biaya, produk, serta sarana dan prasarana dalam serta energi dan migas. Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang dimohonkan oleh perusahaan penunjang usaha sektor migas, mengakibatkan ketidakpastian bagi Sampai akhir Desember 2023, Direktorat AKBU telah menyelenggarakan 869 pelaku usaha. pertemuan dengan 1.366 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Ketidakpastian dalam pengurusan Surat Kemampuan Usaha Penunjang asosiasi usaha, BUMN/D, dan regulator baik di pusat maupun daerah untuk (SKUP) di sektor minyak dan gas bumi baik terkait tata cara pendaftaran pemetaan dan penyelesaian issue pada masing-masing asosiasi dan badan dan persyaratan, evaluasi dan penilaian, serta mekanisme pengawasan, usaha. mendorong pelaku usaha untuk menyuap regulator. Pembebanan biaya investasi pembangunan jaringan listrik baru (sharing Selain itu, dialog dengan sejumlah Kamar Dagang Internasional di Indonesia investasi listrik) kepada pengembang perumahan termasuk perumahan juga dilakukan untuk menyelesaikan kendala berusaha yang dialami bersubsidi tanpa mekanisme perhitungan yang transparan dan indikasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Di antaranya negosiasi biaya yang berpotensi terjadinya penyuapan. dengan Korean Chambers of Commerce (KOMCHAM), Jakarta Japan Club Desember Sampai akhir Salah satu pendekatannya adalah (JJC), dan American Chambers of Commerce (AMCHAM). Ketiadaan standar pendanaan biaya yang dibebankan kepada pelaku yang dialami perusahaan-perusahaan sektor perizinan, adanya usaha sebagai pemrakarsa dalam penilaian Analisis Mengenai Dampak 1. Di membangun kemitraan dengan 2023, Direktorat AKBU telah asing yang beroperasi di Indonesia. Di Lingkungan Hidup penambahan persyaratan survey (AMDAL) dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL menyelenggarakan 869 pertemuan Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti sebanyak 91 isu/permasalahan yang dengan 1.366 Kamar Dagang dan Komite Advokasi Daerah (KAD). KAD berindikasi tindak pidana korupsi mulai dari suap, gratifikasi hingga Industri Indonesia (KADIN), asosiasi dan KAN merupakan wadah dialog pemerasan. Kemudian sebanyak 48 issue berhasil diselesaikan dan sebagian usaha, BUMN/D, dan regulator baik antara pemerintah dan pelaku usaha lainnya masih berproses. Permasalahan atau issue yang berhasil diselesaikan di pusat maupun daerah untuk dalam bentuk dialog publik-privat. sepanjang tahun 2023 di antaranya: Melalui wadah tersebut, pelaku usaha pemetaan dan penyelesaian isu pada masing-masing asosiasi dan badan Di sektor perizinan, adanya penambahan persyaratan survey yang tidak dan pemerintah membahas isu-isu antaranya dengan Korean Chambers yang tidak dipersyaratkan Online mengakibatkan ketidakpastian dalam berusaha dan membuka celah of Commerce (KOMCHAM), Jakarta oknum memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Single Submission (OSS) untuk Japan Club (JJC), dan American penerbitan rekomendasi teknis Chambers of Commerce (AMCHAM). pada perizinan Surat Ijin Usaha Hingga Desember 2023, KPK juga telah memfasilitasi dan mendorong Perusahaan Jasa Pengurusan diterbitkannya sejumlah aturan dalam memberikan kepastian hukum sesuai Dari kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi, di antaranya : ditindaklanjuti pertemuan tersebut Transportasi (SIUP JPT). sebanyak 91 isu/ 2. Ketidakpastian dalam proses usaha. dipersyaratkan Online Single Submission strategis yang berkaitan dengan (OSS) untuk penerbitan upaya pencegahan korupsi. Isu yang rekomendasi teknis pada perizinan Surat Ijin Usaha Perusahaan Jasa Selain itu, dialog dengan sejumlah dibahas KAD dan KAN meliputi enam Pengurusan Transportasi (SIUP JPT). sektor strategis, yaitu kesehatan, Kamar Dagang Internasional di keuangan, perkebunan dan Indonesia juga dilakukan untuk berindikasi yang Menteri Edaran tindak pidana korupsi mulai dari permasalahan surat keterangan Hidup Nomor ketersediaan/ 8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang ketidaktersediaan air dengan Standar Biaya Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak pipa PDAM menjadi kendala (AMDAL) dan Pemeriksaan Formulir Upaya bagi pelaku usaha mengurus penerbitan Lingkungan Surat mengenai suap, gratifikasi hingga pemerasan. Kemudian sebanyak 48 isu berhasil Lingkungan Hidup diselesaikan dan sebagian lainnya kehutanan, infrastruktur, pariwisata, menyelesaikan kendala berusaha masih berproses. Permasalahan izin penggunaan air tanah di serta energi dan migas. atau isu yang berhasil diselesaikan sepanjang tahun 2023 di antaranya: 7 153
154 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 3. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata kepada pelaku usaha sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Lingkungan pemrakarsa dalam penilaian hidup (UKL-UPL). Geologi, dan Kementerian ESDM. Analisis Mengenai Dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 139 Tahun 2023 pada 15 Isu perizinan Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Agustus 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah ketiadaan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Memenuhi Syarat dan Penarikan Pasca Produksi atas Jenis PNBP yang pelayanan mengakibatkan ketidakpastian berasal dari Pemanfaatan sumber daya alam. prosedur, waktu, biaya, produk, dalam berusaha dan membuka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang serta celah oknum memanfaatkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun dalam Persetujuan Layak Operasi 2022 tentang Tarif Layanan UPTD yang menerapkan BLUD Laboratorium (PLO) yang dimohonkan oleh Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. perusahaan penunjang usaha Hingga Desember 2023, KPK juga Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor tentang sektor migas, mengakibatkan telah memfasilitasi dan mendorong Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan ketidakpastian bagi pelaku usaha. aturan Mineral dan Batubara. (PATGTL), Badan terkait lainnya standar baku meliputi yang sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi. 15 Tahun 2023 diterbitkannya sejumlah 4. Ketidakpastian dalam memberikan kepastian hukum SE Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/039/DPMPTSP-2023 tentang pengurusan Surat Kemampuan sesuai kesepakatan penyelesaian Tindakan Pencegahan Dengan Tujuan Tidak Terjadi Tindak Pidana Korupsi Usaha Penunjang atas permasalahan yang dihadapi, di Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Atas Penyelenggaraan Izin sektor minyak dan gas bumi baik Genset, Perizinan Air Tanah dan Perizinan Air Permukaan di Provinsi terkait Sumatera Barat. dan persyaratan, evaluasi dan 1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Surat Nomor. penilaian, 8/MENLHK/ 65107/AGA.00.01/F01060000/2022 tanggal 4 November 2022 tentang pengawasan, mendorong pelaku SETJEN/KUM.1/8/2023 tanggal 28 Optimalisasi Layanan Ketenagalistrikan Guna Peningkatan Penjualan usaha untuk menyuap regulator. Agustus 2023 tentang Standar Tenaga Listrik dan Surat Edaran EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Penilaian Retail PLN No. 2417/AGA.04.01/F01060400/2023 tanggal 7 Mei 2023 tentang pembangunan Analisis Mengenai Dampak Optimasi Layanan Pasang Baru dan Perubahan Daya. listrik baru dalam (SKUP) di antaranya: tata cara pendaftaran Direktur Edaran Niaga Retail dan Hidup PLN Nomor serta mekanisme 5. Pembebanan biaya investasi Pendanaan Biaya jaringan (sharing investasi Lingkungan Hidup (AMDAL) Peningkatan Penjualan Tenaga Hingga 15 Desember 2023, pendampingan dan bimtek PanCEK telah Listrik dan Surat Edaran EVP diberikan kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Pelayanan Daerah Bali, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Pelanggan Retail PLN No. 2417/ Kaltimtara, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, PT Jateng Petro Energi A G A . 0 4 . 0 1 / F 0 1 0 6 0 4 0 0 / 2 0 2 3 (Perseroda), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, Perumda Tirtanadi tanggal 7 Mei 2023 tentang Penarikan Pasca Produksi atas Jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan sumber daya alam. dan Penjualan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang atas Perubahan Provsu, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Kalimantan Optimasi Layanan Pasang Baru Kerja Bersama Cegah Korupsi Selatan Nomor 018 Tahun 2022 dan Perubahan Daya. tentang Tarif Layanan UPTD yang Upaya nyata menutup celah korupsi melalui berbagai perbaikan sistem dan Upaya lain yang KPK lakukan adalah sejumlah program juga dilangsungkan oleh Strategi Nasional Pencegahan dengan mendorong pelaku usaha Korupsi (Stranas PK) dalam bentuk rencana aksi pencegahan. Stranas PK untuk mengimplementasikan sistem merupakan unit kerja kolaborasi pencegahan aksi korupsi yang diberi 4. Peraturan Gubernur Bengkulu manajemen anti penyuapan (SMAP). mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018. Peraturan presiden tersebut Salah satunya dengan menerapkan fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) menerapkan BLUD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nomor 15 Tahun 2023 tentang memuat Pendelegasian Kewenangan dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak. Perizinan Berusaha di Bidang yang telah KPK susun untuk badan usaha. PanCEK versi digital telah Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah intensif penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan 5. SE Gubernur Sumatera Barat melalui bimbingan teknis (bimtek) kegiatan. Saat ini pelaksanaan aksinya telah memasuki periode kedua. oleh pada sembilan piloting badan terdiri dari 61 usaha dengan berbagai sektor usaha, Kementerian/Lembaga (K/L/D) dan 102 Pemerintah Daerah (Pemda) yang Pertambangan Mineral dan Batubara. diimplementasikan secara Nomor 800/039/DPMPTSP-2023 163 tentang Tindakan Pencegahan total Terdapat instansi pelaksana aksi yang Dengan Tujuan Tidak Terjadi dari target lima badan usaha. diberi mandat melaksanakan tiga fokus seperti diamanatkan dalam Perpres Tindak Pidana Korupsi Pada 54 Tahun 2018. Tiga fokus tersebut adalah perizinan dan tata niaga, keuangan 2023, negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi ke dalam 15 Aksi PK 2023 - pendampingan dan bimtek PanCEK Perizinan Berusaha Berbasis Hingga Desember 15 Risiko Atas Penyelenggaraan 2024. Formulir Upaya lain yang KPK lakukan adalah dengan mendorong pelaku usaha untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). Salah Hidup dan Upaya Pemantauan satunya dengan menerapkan Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) yang telah listrik) dan kepada pengembang Pemeriksaan termasuk perumahan perumahan bersubsidi tanpa Izin Genset, Perizinan Air Tanah telah diberikan kepada PT. Panca dan Perizinan Air Permukaan di Wira Usaha Jawa Timur, PT Bank Beberapa capaian aksi hingga akhir 2023 diantaranya sebagai berikut: Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan Daerah Bali, PT mekanisme perhitungan yang Lingkungan hidup (UKL-UPL). KPK susun untuk badan usaha. PanCEK versi digital telah diimplementasikan 2. Keputusan Menteri Kelautan dan secara intensif melalui bimbingan teknis (bimtek) oleh pada sembilan Perikanan Nomor 139 Tahun 2023 piloting badan usaha dengan berbagai sektor usaha, dari target lima badan pada 15 Agustus 2023 tentang transparan dan indikasi negosiasi biaya yang berpotensi terjadinya penyuapan. usaha. 6. Ketiadaan standar pendanaan Penetapan Pelabuhan Pangkalan biaya yang dibebankan yang Telah Memenuhi Syarat dan 6. Surat Edaran Direktur Retail 1. Aksi Kebijakan Satu Peta dan Niaga PLN Nomor. 65107/ 6. Surat Edaran Direktur Retail 1. Aksi Kebijakan Satu Peta dan Niaga PLN Nomor. 65107/ Belitung, PT Bank Kaltimtara, PT Aksi ini merupakan wujud komitmen Stranas PK dalam percepatan kepastian Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, perizinan sumber daya alam dan menutup celah korupsi di sektor perizinan. PT Jateng Petro Energi (Perseroda), Pada periode aksi 2021-2022, kawasan hutan yang menjadi peta dasar untuk Jawa menunjang perijinan online berbasis ruang dan menyelesaikan tumpang Tengah, Perumda Tirtanadi Provsu, A G A . 0 0 . 0 1 / F 0 1 0 6 0 0 0 0 / 2 0 2 2 tanggal 4 November 2022 PT Sarana Pembangunan tentang Optimalisasi Layanan Guna Ketenagalistrikan 155 7
156 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 157 7 dan PT Bank Pembangunan Daerah tindih lahan, 70 persennya telah dipetakan digital. Periode aksi 2023, Sumatera Utara. Kawasan hutan yang telah dipetakan digital meningkat menjadi lebih dari Periode aksi 2021-2022, dari digitalisasi di 14 pelabuhan piloting, telah membantu memangkas waktu dan biaya layanan di 14 Kawasan Pelabuhan 80%. Sementara Dari hasil identifikasi usaha sawit dan tambang yang berada Kerja Bersama Cegah Korupsi di kawasan hutan di lima provinsi piloting Stranas PK, negara berpotensi utama di Indonesia untuk menurunkan biaya logistik sekaligus menghapus pungutan liar (pungli). Cargo stay dan port stay yang berkurang telah mendapatkan PNBP sekitar 27,5 triliun rupiah dari denda yang harus Upaya dibayarkan oleh pengusaha sawit dan tambang yang berusaha di kawasan korupsi melalui berbagai perbaikan hutan. sistem dan nyata menutup celah sejumlah program menjadikan performa pelabuhan di Indonesia masuk 20 besar terbaik di dunia versi UNCTAD. Sementara hingga 2023, jumlah pelabuhan utama yang telah terdigitalisasi juga dilangsungkan oleh Strategi 2. Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor Impor Nasional Aksi penguatan pengendalian ekpor impor adalah langkah Stranas PK untuk (Stranas PK) dalam bentuk rencana mencegah korupsi dalam hal penetapan kuota import dan importir terpilih. aksi Stranas PK mendorong penggunaan Sistem Informasi Nasional Neraca merupakan unit kerja kolaborasi Komoditas (SINAS NK) sebagai solusi pencegahan korupsi secara digital di pencegahan aksi korupsi yang diberi importasi pangan. Periode aksi 2021-2022, delapan komoditas yang mandat oleh Peraturan Presiden merupakan bahan pokok penting seperti beras, garam, bawang putih telah Nomor 54/2018. Peraturan presiden masuk dalam neraca komoditas. Sementara periode aksi 2023, sebanyak tersebut memuat fokus dan sasaran delapan tambahan komoditas pangan disektor Pertanian (hortikuktura dan sehingga pencegahan korupsi dapat Produk turunan Hewan) dan sektor Kesehatan (Narkotika, Psikotropika dan dilaksanakan dengan lebih terfokus, Prekusur farmasi) telah masuk Neraca Komoditas. terukur dan berdampak. Pencegahan Korupsi pencegahan. Stranas PK meningkat hingga hampir 20 kali lipat dibanding periode sebelumnya, yaitu hampir 270 pelabuhan telah terdigitalisasi. Tak hanya pelabuhan utama, namun lebih dari 1800 Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) juga telah terdigitalisasi. Stranas juga mendorong penguatan kelembagaan diantaranya dengan penyatuan kepala syahbandar dan kepala otoritas pelabuhan sehingga tidak terjadi dobel komando melainkan satu komando dibawah KSOP. Penguatan kelembagaan lainnya yang didorong Stranas PK adalah efektifitas dalam proses karantina di pelabuhan, yaitu dengan penyatuan karantina pertanian dari kementerian pertanian, dan karantina hewan dari kementerian Perikanan menjadi satu lembaga yaitu Badan Karantina Nasional. 3. Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Aksi Pencegahan Korupsi Terdapat 18 kementerian lembaga beroperasi dan memiliki kewenangan di selanjutnya disebut Aksi PK adalah pelabuhan dengan sistem pelayanan yang terpisah. Kondisi ini menyebabkan penjabaran pelayanan pelabuhan tidak efisien dan tentunya membuka peluang pungli. Stranas PK dalam bentuk program Oleh karena itu, Stranas PK mendorong digitalisasi dan integrasi sistem dari dan kegiatan. Saat ini pelaksanaan 18 kementerian / lembaga yang terlibat dalam layanan pelabuhan. Melalui aksinya digitalisasi dan jasa tersebut adalah perizinan dan tata kedua. Terdapat total 163 kepelabuhanan ditargetkan hanya membayar sekali (one single billing) untuk niaga, keuangan negara, penegakan pelaksana aksi yang terdiri dari 61 mendapatkan jasa pelabuhan, termasuk labuh dan sandar, bongkar muat, hukum dan reformasi birokrasi ke Kementerian/Lembaga (K/L/D) dan trucking dan sebagainya. Digitalisasi membuat karantina, 102 Pemerintah Daerah transparan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa. yang diberi mandat melaksanakan dalam 15 Aksi PK 2023 - 2024. telah memasuki periode setiap pengguna tersebut, integrasi imigrasi, (Pemda) instansi sistem tiga fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018. Tiga fokus Beberapa capaian aksi hingga akhir 2023 diantaranya sebagai berikut: yang fokus dan sasaran 4. Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP) Pada komoditas Mineral dan Batubara Stranas PK mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata niaga minerba melalui digitalisasi oleh portal Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang merupakan integrasi 9 sistem Dirjen Minerba. SIMBARA adalah backbone sekaligus wahana front to end rantai perniagaan Aksi Kebijakan Satu Peta mineral dan batubara dari hulu ke hilir, sehingga seluruh data terkoneksi ke Aksi ini merupakan wujud komitmen data surveyor, bea cukai, syahbandar, PLN, hingga ke Bank Indonesia. Hal ini Stranas PK dalam percepatan bertujuan untuk optimalisasi PNBP , mencegah kebocoran penerimaan penyelesaian negara melalui pemanfaatan mengurangi praktik tambang illegal. pendekatan kebijakan satu peta. yang meliputi kawasan hutan, rencana tata ruang dan batas administrasi, yang nantinya akan menjadi alas tumpang tindih dalam proses perizinan dan hak atas , memastikan pemenuhan domestic obligation (DMO), dan ruang tanah. Dari total 125,6 juta Ha kawasan hutan, seluas 84,5% kawasan hutan Pada periode aksi 2023, Stranas PK telah ditetapkan. 12 provinsi telah mendorong penyelesaian tatakan menetapkan Rencana Tata Ruang
158 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 Periode 2021-2022, SIMBARA mampu meningkatkan PNBP Batubara hingga 7. Utilisasi Nomer Induk Kependudukan 100,9 persen. Implementasi SIMBARA telah memperbaiki tata Kelola ekspor Stranas PK mendorong penggunaan NIK dalam pelbagai program penting batubara dan menutup kebocoran pendapatan negara dari PNBP senilai 5,6 pemerintah untuk menghindarkan kerugian negara. Periode 2021-2022, Triliun rupiah. Periode 2023-2024, SIMBARA tidak hanya diimplementasikan Stranas PK mendorong penggunaan NIK untuk perbaikan Data terpadu untuk batubara , namun akan dikembangkan untuk nikel dan bauksit. Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Hasilnya : 1,2 Triliun Rupiah terselamatkan karena pemadananan NIK dan DTKS mampu mencegah 5. Aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ektrem 2023 dan 2024 penerimaan ganda atas 2 juta penerima Bantuan Subsidi Upah / BSU dari Kemenaker. Hingga akhir 2022 penerima Bansos dari DTKS hampir 100 Di akhir tahun 2023, bertepatan dengan HAKORDIA, Stranas PK berhasil persen telah padan NIK. mendorong dan meluncurkan SIPD RI sebagai aplikasi umum, setelah keluar surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Sementara periode 2023-2024, perbaikan DTKS yang dilakukan Kemensos Umum Pemerintahan Daerah. Selain itu lebih dari 5000 aplikasi sejenis akan dengan memastikan akurasi data padan NIK didapati angka hampir 6,5 triliun hilang dengan hadirnya SIPD Republik Indonesia, artinya terintegrasinya per tahun yang dapat diselamatkan untuk penyaluran bansos kepada lebih perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan dari sekitar 75 ribu desa banyak masyarakat yang membutuhkan. Sementara pemadanan data yang ke 456 kabupaten kota, 38 provinsi, hingga ke pusat Bappenas dan dilakukan dengan basis data ASN, penerima upah, dan pengurus atau Kemenkeu. Dengan demikian monitoring dan sinkronisasi data dapat pemilik badan hukum, juga dapat mencegah potensi kerugian negara dilakukan sehingga diharap tidak ada lagi jalan rusak yang tidak sebesar hampir 1,7 triliun per tahun. Hingga akhir 2023, Stranas PK juga mendapatkan alokasi anggaran, belanja yang salah untuk pengentasan mendorong penggunan NIK dan DTKS untuk penyaluran subsidi listrik. kemiskinan dan stunting, serta tidak ada lagi APBD yang parkir di bank pada Hasilnya, estimasi subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat yang akhir tahun anggaan berjalan. tidak masuk dalam kategori miskin bernilai sekitar 14,5 triliun per tahun. 6. Aksi Peningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang / Jasa di Sektor Konstruksi Wilayah mendapatkan PNBP sekitar Rp31,4 Korupsi dalam pengadaan barang/jasa merupakan jenis tindak pidana dengan Rencana Zonasi Wilayah triliun dari pengusaha sawit dan korupsi kedua terbesar setelah penyuapan. Di periode 2023-2024, Stranas PK Pesisir tambang sebagaimana ketentuan mendorong terbangunnya fitur e-audit untuk pengadaan barang dan jasa (RZWP3K). melalui e katalog dan e procurement, sehingga inspektorat/ APIP bisa Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. dan Pulau-Pulau Kecil identifikasi (RTRW) yang terintegrasi mengakses. Artinya tersedianya akses informasi e purchasing untuk audit Sementara dari hasil Penguatan Tata Kelola Penerimaan PBJ e purchasing bagi APIP/ inspektorat. Inspektorat akan dilengkapi dengan sawit dan tambang dalam kawasan Negara Bukan Pajak PNBP) Pada informasi yang telah diolah oleh sistem terkait pengadaan barang dan jasa hutan di 5 provinsi piloting Stranas dengan modus perilaku yang tidak wajar, sehingga deteksi dini mengarah (Kalimantan PK Stranas PK mendorong transparansi korupsi dapat dilakukan. Kalimantan komoditas Mineral dan Batubara Tengah, Riau, Timur, Papua dan dan akuntabilitas dalam tata niaga Sulawesi Barat), negara berpotensi minerba melalui digitalisasi oleh 8. Aksi Reformasi Tata Kelola Penanganan Perkara Koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal terutama pada portal Sistem , teknis terkait pertukaran informasi/ data antar aparat penegak hukum dan dan Batubara memastikan pemenuhan domestic benturan konflik kepentingan dari para penegak hukum dalam penanganan merupakan integrasi 9 sistem Dirjen obligation (DMO), dan mengurangi sebuah perkara, menjadi dasar pelaksanaan aksi ini. Minerba. SIMBARA adalah backbone Informasi Mineral kebocoran penerimaan negara (SIMBARA) yang praktik tambang illegal. sekaligus wahana front to end rantai perniagaan mineral dan batubara Periode 2021-2022, SIMBARA mampu Periode 2023-2024, salah satu lembaga yang diprioritaskan oleh Stranas PK dari hulu ke hilir, sehingga seluruh Batubara terkait pembentukan regulasi untuk mengelola konflik kepentingan adalah data terkoneksi ke data surveyor, hingga 100,9 persen. Implementasi Mahkamah Agung. Hingga akhir 2023, telah dibentuk Kelompok Kerja POKJA bea cukai, syahbandar, PLN, hingga SIMBARA telah memperbaiki tata di MA yang akan menysusun kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di ke Bank Indonesia. Hal ini bertujuan Kelola ekspor batubara dan menutup badan peradilan. untuk optimalisasi PNBP , mencegah meningkatkan PNBP kebocoran pendapatan negara dari 159 7
160 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 161 7 Sementara aksi yang jalan ditempat antara lain aksi Penguatan Partai Politik PK berhasil mendorong dan Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik dalam Pencegahan Korupsi. Stranas PK sudah mendorong aksi Penguatan meluncurkan SIPD RI sebagai Kemensos. Hasilnya, Rp1,2 triliun Tata Kelola Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi (AKSI PARPOL) sejak aplikasi umum, setelah keluar terselamatkan karena pemadananan tahun 2022 lalu, yaitu dengan menaikkan bantuan keuangan parpol serta surat Keputusan Menteri PANRB NIK dan DTKS mampu mencegah mewajibkan pelaksanaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Namun, Nomor 823 Tahun 2023 tentang penerimaan ganda atas 2 juta sangat disayangkan progresnya saat ini terhambat kerangka regulasi antara Aplikasi Umum Pemerintahan penerima Bantuan Subsidi Upah / PP dan undang-undang. Daerah. Selain itu lebih dari 5.000 BSU dari Kemenaker. Hingga akhir aplikasi sejenis akan hilang dengan 2022 penerima Bansos dari DTKS Sementara aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah hadirnya SIPD Republik Indonesia, hampir 100 persen telah padan NIK. (APIP) Dalam Pengawasan Program Pembangunan, masih menunggu artinya terintegrasinya perencanaan, regulasi Perpres terkait APIP di 85 kementerian dan lembaga terkait penganggaran dan laporan keuangan Sementara periode 2023-2024, kompetensi, angaran, jumlah personel, kewenangan dan kelembagaan. dari sekitar 75 ribu desa ke 456 perbaikan DTKS yang dilakukan kabupaten kota, 38 provinsi, hingga Kemensos dengan memastikan ke pusat Bappenas dan Kemenkeu. akurasi data padan NIK didapati Dengan demikian monitoring dan angka hampir Rp6,5 triliun per sinkronisasi data dapat dilakukan tahun yang dapat diselamatkan sehingga diharap tidak ada lagi untuk penyaluran bansos kepada jalan rusak yang tidak mendapatkan lebih banyak masyarakat yang alokasi anggaran, belanja yang salah membutuhkan. untuk pengentasan kemiskinan dan stunting, serta tidak ada lagi APBD Sementara pemadanan data yang yang parkir di bank pada akhir tahun dilakukan dengan basis data ASN, anggaan berjalan. penerima upah, dan pengurus atau pemilik badan hukum, juga dapat mencegah potensi kerugian negara Utilisasi Nomer Induk sebesar hampir Rp1,7 triliun per Kependudukan tahun. Hingga akhir 2023, Stranas PNBP senilai Rp5,6 triliun. Periode Aksi Integrasi Perencanaan, Stranas PK mendorong penggunaan PK juga mendorong penggunan NIK 2023-2024, SIMBARA tidak hanya Penganggaran, dan Pelaporan NIK dalam pelbagai program penting dan DTKS untuk penyaluran subsidi diimplementasikan untuk batu bara, untuk Sinergi Program Pengentasan pemerintah untuk menghindarkan listrik. Hasilnya, estimasi subsidi listrik namun akan dikembangkan untuk Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024. kerugian negara. Periode 2021-2022, yang diberikan kepada masyarakat nikel dan bauksit. Di akhir tahun 2023, bertepatan Stranas PK mendorong penggunaan yang tidak masuk dalam kategori dengan HAKORDIA, Stranas NIK untuk perbaikan Data Terpadu miskin bernilai sekitar Rp14,5 triliun per tahun.
162 Tutup Celah Dari Rasuah Merintang Celah Pemberian Tak Optimal Saat ini, Indonesia menjadi salah satu intervensi, yaitu intervensi spesifik negara dengan prevalensi stunting yang menyasar penyebab langsung, cukup tinggi dibandingkan dengan dan intervensi sensitif yang negara-negara berpendapatan meminimalisasi penyebab tidak menengah lainnya. Menghadapi langsung. situasi ini, pemerintah memasukkan program penanganan stunting Setidaknya ada lebih kurang Rp30 dalam Rencana Pembangunan triliun APBN ditandai sebagai Jangka Menengah Nasional (RPJMN) anggaran stunting pada 14 2020-2024 dengan menetapkan Kementerian/Lembaga (K/L) pada target capaian prevalensi sebesar 14% tahun 2023, sedangkan pada APBD hingga tahun 2024. 2023 mencapai Rp45 triliun. Besarnya anggaran penanganan program Pemerintah melalui Tim Percepatan stunting, menemui sejumlah Penurunan Stunting (TPPS) telah permasalahan yang mengakibatkan menetapkan 389 kabupaten/kota pengadaan yang tak efisien dan tak prioritas penanganan stunting. terbuka. Secara umum program penanganan stunting terdiri atas dua bentuk 163
164 165 pola asuh, pola makan dan 2. Data Rujukan Belum Terintegrasi peningkatan akses air bersih dan Kelebihan Alokasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sanitasi, serta aspek lain yang tidak berhubungan secara langsung, Berdasarkan hasil pemadanan data penerima bantuan yang ditandai PMT Balita PMT Ibu Hamil namun menjadi stunting. faktor penyerta untuk intervensi sensitif, ditemui alokasi sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 untuk 5,7 juta Memetakan Titik Rawan pada Kader Pembangunan Manusia (KPM) Rp55 Miliar Rp226,7 Miliar Penanganan Stunting 1. Alokasi Pemberian Makanan berisiko stunting baru terealisasi sekitar 883 ribu (6,5%). Di samping itu, berdasarkan Studi Status Gizi Tambahan (PMT) Lokal yang salah Indonesia (SSGI) 2022, realisasi akses 78 Kabupaten Kota 315 Kabupaten Kota Berdasarkan hasil analisis terhadap data alokasi PMT lokal pada 389 kabupaten/ kota Tahun 2023, dan data BPNT pada keluarga dengan balita stunting baru mencapai 17%. Alokasi sasaran Program Keluarga balita dan ibu hamil dengan sasaran Harapan (PKH) 2022 untuk 3,2 juta per kabupaten/ kota diperoleh fakta KPM berisiko stunting baru terealisasi bahwa 78 kabupaten/ kota (20%) 1,9 juta (14%), sedangkan status kelebihan alokasi PMT Balita sebesar kepemilikan sanitasi dan air minum Hal ini berpotensi dapat Intervensi spesifik dipilih menjadi Rp55 Miliar; 315 kabupaten/ kota (81%) (SAM) layak pada keluarga berisiko menimbulkan terjadinya kerugian fokus utama kajian, dimana program kelebihan alokasi PMT ibu hamil stunting adalah 64%. negara yang disebabkan oleh ini mengintervensi penyebab sebesar Rp226,7 miliar. banyaknya K/L yang terlibat tidak langsung dari stunting. Adapun 3. Pengadaan dapat mencapai target penurunan aspek yang dikaji meliputi regulasi, Selain itu, terdapat 92 kabupaten/ prevalensi stunting dalam 3 (tiga) tata laksana, dan pengawasan pada kota (24%) mengalokasikan PMT Pada tahap 1 (satu), hanya 22% tahun terakhir. Ini yang menjadi latar kementerian/ lembaga yang terlibat pada masing-masing puskesmas penyedia antropometri kit yang belakang KPK melakukan kajian dalam peningkatan akses pangan tidak sesuai dengan jumlah sasaran dapat tayang di e-katalog, dan potensi korupsi dalam penanganan dan gizi, serta akses peningkatan gizi balita dan ibu hamil. Alokasi PMT per proses belanja konsolidasi baru program stunting dalam rangka dan kesehatan. puskesmas dibagi hanya berdasarkan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 mengidentifikasi titik rawan korupsi persentase total PMT kabupaten/ oleh pemerintah daerah berdasarkan dalam penanganan stunting. Sementara upaya penanggulangan kota dari total Bantuan Operasional instruksi dari surat edaran bersama. stunting dengan intervensi sensitif Kesehatan (BOK) puskesmas dapat dilakukan melalui perbaikan kabupaten/ kota.
166 167 5. Penyaluran Berdasarkan hasil analisis perbandingan data ketersediaan antropometri dan USG-2D pada sampling 52 kabupaten/kota dan 1049 Puskesmas per Mei 2023. Pelaksanaan pengadaan alat kesehatan stunting yang tidak sesuai kebutuhan, dari penggunaan alokasi anggaran DAK Fisik dan Bantuan Pemerintah (Banper) 2023. Perolehan yang ditemui, sekitar 63,3% pemerintah kabupaten/kota kelebihan alokasi antropometri berdasarkan sampling perbandingan antara data kekurangan alat, sementara 32,1% pemerintah Dengan keterlambatan ini, 38 4.Perubahan Spesifikasi Selain itu proporsi alokasi anggaran kabupaten/kota kelebihan alokasi pemerintah kabupaten/kota baru antropometri dan USG-2D tahun USG-2D berdasarkan sampling merealisasikan belanja antropometri Perubahan spesifikasi antropometri 2023 di Kementerian Kesehatan perbandingan antara data sebanyak 14.660 unit di luar dan uji spesifikasi alat USG-2D yang untuk kebutuhan daerah, terhitung kekurangan alat. Hal ini terjadi konsolidasi berdasarkan data per tidak sesuai dengan kriteria dan mencapai lebih dari 48%. Adapun disebabkan pengadaan tidak bulan Agustus 2023. Sedangkan 16 indikator berstandar Kementerian rinciannya, untuk antropometri tahun didukung oleh data atau kajian yang pemerintah kabupaten/kota baru Kesehatan, sehingga bersifat subjektif 2023 terdiri atas Rp1,34 triliun atau cukup. merealisasikan belanja USG-2D (user driven). Ini yang menyebabkan 52% dari DAK Fisik dan Rp1,25 triliun sebanyak 122 unit di luar konsolidasi potensi harga belanja yang mahal atau 48% dari Bantuan Pemerintah, berdasarkan data per bulan Mei 2023. pada alat kesehatan stunting, seperti sedangkan anggaran USG-2D tahun antropometri sebesar Rp1,1 juta/unit 2023 terdiri atas Rp268 miliar atau dan USG-2D sebesar Rp5,6 juta/unit. 43% dari DAK Fisik dan Rp363 miliar atau 57% dari Bantuan Pemerintah.
168 169 Dorong Sejumlah Perbaikan agar Tepat Sasaran Melihat pencapaian prevalensi stunting dalam 3 (tiga) tahun terakhir bahwa prevalensi stunting hanya bergerak turun + 2% per tahun. Dengan kondisi tersebut maka akan sulit mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada 2024, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Hasil kegiatan koordinasi dan supervisi KPK terkait penanganan stunting pada tahun 2022 juga memperlihatkan sejumlah permasalahan terkait anggaran, pengadaan, sumber data dan pengawasan. Pada sisi anggaran, penandaan (tagging) anggaran stunting di K/L mayoritas merupakan anggaran Berkenaan persoalan sumber data, KPK telah merekomendasikan Selanjutnya, mengenai perbaikan yang mendukung prioritas K/L, mengakibatkan masing-masing sejumlah perbaikan untuk dapat e-katalog konsolidasi alat kesehatan, terbilang anggaran sebesar Rp34,1 K/L menggunakan sumber data dilaksanakan oleh Kementerian optimalisasi pengadaan alat triliun belum bisa menyelesaikan yang berbeda. Pemerintah daerah terkait, berupa perbaikan data acuan kesehatan untuk daerah melalui semua kegiatan penandaan stunting menggunakan E-PPBGM (Elektronik untuk intervensi spesifik melalui DAK Fisik, serta reviu pendanaan atau sebaliknya. Ditemui pengadaan Pencatatan dan Pelaporan Gizi pemadanan data dengan NIK anggaran stunting dan kelembagaan barang yang tidak dibutuhkan, Berbasis Masyarakat) yang datanya Dukcapil, integrasi data pemberian TPPS. Diharapkan dengan sejumlah sehingga Pemberian Makanan diambil dari balita yang datang ke bantuan intervensi sensitif dan perbaikan tersebut maka alokasi Tambahan (PMT) diseragamkan ke posyandu, sedangkan Pemerintah pemadanan basis data K/L terkait anggaran program penanganan seluruh daerah tanpa melakukan Pusat menggunakan SSGI (Studi dengan PK-BKKBN. stunting menjadi tepat sasaran, analisis kebutuhan pada objek. Status Gizi Indonesia), dengan data efisien dan bebas dari risiko korupsi. yang diambil dari sampel balita 10%.
6 170 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 171 7 Tutup Celah Dari Rasuah Kajian Perbaikan Sistem Agar Tak Tergelincir Agar tak Tergelincir Pengelolaan Solar Pengelolaan Solar Rp80 triliun untuk tambahan kompensasi Solar, dan Rp114,7 triliun untuk Total subsidi dan kompensasi menjadi Dari kajian yang dilakukan pada kompensasi Pertalite). Rp362,5 triliun (Rp149,3 untuk subsidi tahun 2022-2023, KPK melakukan BBM dan LPG, Rp98,5 triliun untuk untuk mengidentifikasi Total subsidi dan kompensasi menjadi Rp362,5 triliun (Rp149,3 untuk subsidi kompensasi solar, dan Rp114,7 triliun permasalahan dan memetakan titik BBM dan LPG, Rp98,5 triliun untuk kompensasi Solar, dan Rp114,7 triliun upaya untuk kompensasi pertalite). untuk kompensasi Pertalite). kerawanan korupsi, meninjau dari aspek regulasi, kelembagaan, serta Sayangnya, kebijakan pemerintah tata laksana program subsidi minyak Sayangnya, kebijakan pemerintah dalam menyediakan BBM yang terjangkau Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat Bahan Hal ini mengakibatkan risiko yang serta berperan penting dalam aktivitas perekonomian nasional. Mobilitas merupakan kebutuhan vital bagi ditanggung Anggaran Pendapatan tinggi membuat Indonesia menjadi negara berkembang dengan konsumsi masyarakat serta berperan penting dan Belanja Negara (APBN) tidak bahan bakar minyak yang juga tinggi. dalam Bakar Minyak (BBM) aktivitas perekonomian sejalan dengan pencapaian tujuan dalam menyediakan BBM yang masih menyisakan celah dalam implementasi, bahkan dapat menimbulkan solar. terjangkau masih menyisakan celah kerugian bagi negara. Tak hanya itu, BBM bersubsidi pun masih rentan dalam implementasi, bahkan dapat terjadi tindak pidana korupsi. Hasilnya, ditemukan sejumlah menimbulkan kerugian bagi negara. permasalahan dan titik kerawanan nasional. Mobilitas tinggi membuat Namun demikian, tingginya konsumsi terhadap komoditas minyak tidak Indonesia diimbangi dengan kemampuan produksi sehingga belum memenuhi berkembang berpotensi kebutuhan. Tak ayal, harga bahan bakar minyak di Indonesia sangat bahan bakar minyak yang juga tinggi. negara terpengaruh oleh volatilitas harga minyak dunia. Namun demikian, tingginya konsumsi subsidi. negara menjadi konsumsi dengan Masalah ini pun menimbulkan kerugian akibat pemborosan dan program Tak hanya itu, BBM bersubsidi pun JBT Melihat fakta tersebut, KPK melakukan Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan JBT korupsi dalam pengelolaan masih rentan terjadi tindak pidana minyak solar, mulai dari proses Solar. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi pada tata korupsi. penyediaan, kelola subsidi BBM, sekaligus memberikan rekomendasi mekanisme tata perencanaan, penyaluran, hingga tata kelola BBM bersubsidi yang akuntabel dan bebas dari tindak pidana korupsi. Melihat fakta tersebut, KPK sistem pengawasan. laksana terhadap komoditas minyak tidak yang tidak tepat sasaran. Lantaran, Pemerintah pun mengambil kebijakan subsidi BBM pada jenis bahan bakar diimbangi dengan subsidi BBM lebih banyak dinikmati tertentu (JBT) yaitu minyak solar. Akan tetapi, program subsidi BBM produksi sehingga belum memenuhi oleh masyarakat mampu, dibanding ini diakibatkan risiko yang mempunyai permasalahan berulang. Hal kebutuhan. Tak ayal, harga bahan dengan masyarakat kurang mampu. ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sejalan bakar minyak di Indonesia sangat 2022, dengan pencapaian tujuan subsidi. terpengaruh oleh volatilitas harga kemampuan Pada tahun anggaran melakukan Kajian Risiko Korupsi Dari kajian yang dilakukan pada tahun 2022-2023, KPK melakukan upaya Pengelolaan JBT solar. Kajian untuk mengidentifikasi permasalahan dan memetakan titik kerawanan ini bertujuan untuk mengidentifikasi korupsi, meninjau dari aspek regulasi, kelembagaan, serta tata laksana potensi korupsi pada tata kelola subsidi program subsidi minyak solar. BBM JBT solar, sekaligus memberikan pemerintah hanya menggelontorkan rekomendasi mekanisme tata kelola Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan dan titik kerawanan korupsi minyak dunia. Masalah triliun untuk ini pun berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat subsidi dan kompensasi BBM (Rp77,5 pemborosan dan program yang tidak tepat sasaran. Lantaran, subsidi BBM Pemerintah triliun untuk subsidi BBM dan LPG lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu, dibanding dengan BBM kebijakan serta Rp18,5 untuk kompensasi masyarakat kurang mampu. jenis bahan bakar tertentu dana senilai Rp96 pun mengambil subsidi pada (JBT) Solar). Kemudian meningkat menjadi BBM bersubsidi yang akuntabel dan dalam pengelolaan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar, mulai dari proses bebas dari tindak pidana korupsi. perencanaan, penyediaan, penyaluran, hingga tata laksana sistem pengawasan. yaitu minyak solar. Akan Rp266,5 triliun (Rp71,8 triliun untuk Pada tahun anggaran 2022, pemerintah hanya menggelontorkan dana senilai program subsidi BBM mempunyai tambahan subsidi BBM dan LPG, Rp96 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM (Rp77,5 triliun untuk subsidi permasalahan tambahan BBM dan LPG serta Rp18,5 untuk kompensasi Solar). Kemudian meningkat tidak tepat sasaran hingga dinikmati kompensasi solar, dan Rp114,7 triliun menjadi Rp266,5 triliun (Rp71,8 triliun untuk tambahan subsidi BBM dan LPG, kelompok masyarakat mampu. tetapi, berulang seperti Rp80 triliun untuk untuk kompensasi pertalite).
6 172 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 173 7 Temuan Risiko Korupsi : Temuan Risiko Korupsi: kesehatan, keselamatan, atau lingkungan. Kekosongan aturan tersebut dapat menjadi hambatan bagi pihak yang 1. Perencanaan 1. Perencanaan Risiko dalam proses perencanaan kuota tidak berdasarkan perhitungan Risiko dalam proses perencanaan kuota tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan kebutuhan dan perkiraan konsumsi yang wajar dari konsumen pengguna, dan perkiraan konsumsi yang wajar dari konsumen pengguna, disebabkan disebabkan absennya basis data konsumen pengguna dan perhitungan absennya basis data konsumen pengguna dan perhitungan kebutuhan konsumsi kebutuhan konsumsi yang wajar, serta alat kendali yang belum memenuhi yang wajar, serta alat kendali yang belum memenuhi tujuan pencatatan dan tujuan pencatatan dan pengendalian penyaluran. pengendalian penyaluran. berwenang untuk melakukan penegakan hukum atas kegiatan usaha hilir migas Kekosongan aturan tersebut dapat menjadi hambatan bagi pihak yang yang dilakukan tanpa izin usaha. berwenang untuk melakukan penegakan hukum atas kegiatan usaha hilir migas yang dilakukan tanpa izin usaha. 5. Aspek Penerimaan Negara Risiko muncul dari aspek penerimaan negara yang berkaitan dengan penyaluran 5. Aspek Penerimaan Negara solar subsidi, khususnya pendapatan di tingkat daerah. Sejak diimplementasikan Risiko muncul dari aspek penerimaan negara yang berkaitan dengan 2. Penyediaan 2. Penyediaan Tidak adanya material balance minyak solar terintegrasi antara Ditjen Migas Tidak adanya material balance minyak solar terintegrasi antara Ditjen Migas dan dan BPH Migas, serta proses evaluasi manual dalam persetujuan BPH Migas, serta proses evaluasi manual dalam persetujuan rekomendasi impor rekomendasi impor solar menyebabkan evaluasi pengajuan kuota impor solar menyebabkan evaluasi pengajuan kuota impor tidak akurat, bahkan rentan tidak akurat, bahkan rentan terhadap negosiasi antara badan usaha dan terhadap negosiasi antara badan usaha dan pemangku kepentingan. pemangku kepentingan. kebijakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagai salah satu penyaluran solar subsidi, khususnya pendapatan di tingkat daerah. Sejak pendapatan daerah, pemerintah daerah tidak memiliki data pembanding dalam diimplementasikan kebijakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor verifikasi dan rekonsiliasi pembayaran PBBKB oleh badan usaha. (PBBKB) sebagai salah satu pendapatan daerah, Pemerintah Daerah tidak memiliki data pembanding dalam verifikasi dan rekonsiliasi pembayaran Lemahnya koordinasi antara Pemda, BPH Migas, dan penyedia BBKB menjadi PBBKB oleh Badan Usaha. hambatan dalam pelaksanaan verifikasi volume BBKB yang tersalurkan dan pengusulan kebutuhan BBKB di daerah. Lemahnya koordinasi antara Pemda, BPH Migas, dan penyedia BBKB menjadi 3. Penyaluran 3. Penyaluran Tidak optimalnya berbagai mekanisme yang memastikan kontrol ketepatan Tidak optimalnya berbagai mekanisme yang memastikan kontrol ketepatan penyaluran pada konsumen pengguna antara lain, proses verifikasi penyaluran penyaluran pada konsumen pengguna antara lain, proses verifikasi JBT Solar yang dilakukan oleh BPH Migas, alat kendali penyaluran yang penyaluran JBT Solar yang dilakukan oleh BPH Migas, alat kendali penyaluran diimplementasikan oleh Badan Usaha Penyalur, berpotensi kerugian negara yang diimplementasikan oleh Badan Usaha Penyalur, berpotensi kerugian akibat pemborosan pembayaran subsidi dan kompensasi JBT solar. negara akibat pemborosan pembayaran subsidi dan kompensasi JBT Solar. Sementara itu, masih ditemukan adanya pemberian alokasi JBT solar melalui Sementara itu, masih ditemukan adanya pemberian alokasi JBT Solar melalui instansi penerbit tidak Surat Rekomendasi oleh pemerintah daerah dan Surat Rekomendasi oleh Pemerintah Daerah dan instansi penerbit tidak mempertimbangkan kebutuhan, cenderung excessive dan tanpa evaluasi. mempertimbangkan kebutuhan, cenderung excessive dan tanpa evaluasi. hambatan dalam pelaksanaan verifikasi volume BBKB yang tersalurkan dan Rekomendasi: pengusulan kebutuhan BBKB di Daerah. Melalui kajian ini, KPK menyusun sejumlah rekomendasi yang ditujukan untuk Rekomendasi : para pemangku kepentingan dalam pengelolaan JBT minyak solar. Rekomendasi ini disampaikan dalam rangka mendukung implementasi regulasi yang efisien, Melalui kajian ini, KPK menyusun sejumlah rekomendasi yang ditujukan berkelanjutan, akuntabel dan bebas dari korupsi. KPK akan melakukan monitoring untuk para pemangku kepentingan dalam pengelolaan JBT minyak solar. rekomendasi untuk memastikan secara periodik Rekomendasi ini disampaikan dalam rangka mendukung implementasi terhadap pelaksanaan keberhasilan implementasi rekomendasi terkait Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan regulasi yang efisien, berkelanjutan, akuntabel dan bebas dari korupsi. KPK Jenis BBM Tertentu minyak solar. akan melakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaan rekomendasi untuk memastikan keberhasilan implementasi rekomendasi 4. Pengawasan dan Penegakan Hukum 4. Pengawasan dan Penegakan Hukum Risiko adanya kekosongan hukum akibat belum diterbitkannya Peraturan Risiko adanya kekosongan hukum akibat belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai sanksi administratif bagi kegiatan usaha hilir migas tanpa Pemerintah mengenai sanksi administratif bagi kegiatan usaha hilir migas izin usaha. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk melakukan kegiatan ilegal tanpa izin usaha. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk melakukan tanpa takut dikenakan sanksi, karena memang belum ada aturan yang jelas kegiatan ilegal tanpa takut dikenakan sanksi, karena memang belum ada selama tidak menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, aturan yang jelas selama tidak menimbulkan korban/kerusakan terhadap atau lingkungan. terkait Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar.
6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, Tahun 2022 ± 15 miliar. Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 Laporan Tahunan KPK 2023Laporan Tahunan KPK 2023 kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 7 Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi 175 7 Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada 6 174 Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : Penyimpangan penjualan BBM bersubsidi untuk masyarakat di Pertamina Depot Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. kerugian negara Rp 532 juta pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor Tahun 2022 ± 15 miliar. solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. 2005 Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. 6 Laporan Tahunan KPK 2023 kerugian negara Rp 160 juta Laporan Tahunan KPK 2023 7 Tahun 2022 ± 15 miliar. Penyelewengan dana operasional BBM solar Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 2009-2010 dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas Miliar. triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas 7 internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi Tahun 2022 ± 15 miliar. Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga Tahun 2022 ± 15 miliar. internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi digitalisasi nozzle belum optimal. 6 Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, Tahun 2022 ± 15 miliar. Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme 2011-2013 triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi kerugian negara Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 Rp 11 miliar pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. Tahun 2022 ± 15 miliar. Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. 7 Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 penyaluran solar. Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada 2005 sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, Tahun 2022 ± 15 miliar. Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020. industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, Penyelewengan dana operasional BBM solar naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). 2009-2010 dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 Miliar. Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. digitalisasi nozzle belum optimal. digitalisasi nozzle belum optimal. Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi digitalisasi nozzle belum optimal. kerugian negara Rp 11 miliar kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan penyaluran solar. rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. Penyimpangan penjualan BBM kerugian negara 2005 Rp 532 juta bersubsidi untuk masyarakat di dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas Pertamina Depot Badas, Kecamatan 6 Laporan Tahunan KPK 2023 Laporan Tahunan KPK 2023 Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas Penyimpangan penjualan BBM bersubsidi untuk masyarakat di Pertamina Depot Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. kerugian negara Rp 532 juta sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme Penyimpangan penjualan BBM Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi bersubsidi untuk masyarakat di Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 Pertamina Depot Badas, Kecamatan triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas Penyimpangan penjualan BBM kerugian negara Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Penyimpangan penjualan BBM kerugian negara Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk Rp 532 juta bersubsidi untuk masyarakat di dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. Rp 532 juta Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas Rp532 Juta bersubsidi untuk masyarakat di mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga Pertamina Depot Badas, Kecamatan Pertamina Depot Badas, Kecamatan atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme digitalisasi nozzle belum optimal. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. kerugian negara Penyelewengan dana operasional BBM solar internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi 2009-2010 Rp 160 juta dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. Miliar. kerugian negara Rp 532 juta industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, 2005 internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi kerugian negara Penyelewengan dana operasional BBM solar Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 2009-2010 naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi : Rp 160 juta dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan. sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke Miliar. 2005 2005 industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, kerugian negara Rp 160 juta naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk 2011-2013 Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi Tahun 2022 ± 15 miliar. mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga kerugian negara kerugian negara Rp 160 juta Rp 160 juta Rp160 Juta Penyelewengan dana operasional BBM solar dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 Miliar. Penyelewengan dana operasional BBM solar Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 2009-2010 dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan Miliar. industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan 2011-2013 naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi penyaluran solar. 2011-2013 2011-2013 2005 kerugian negara Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis 2009-2010 digitalisasi nozzle belum optimal. Penyimpangan penjualan BBM kerugian negara Rp 11 miliar Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk 2005 Rp 532 juta bersubsidi untuk masyarakat di Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. 2011-2013 mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga Pertamina Depot Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. digitalisasi nozzle belum optimal. Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 kerugian negara Rp 11 miliar kerugian negara Rp 532 juta kerugian negara kerugian negara Rp 11 miliar Rp 11 miliar Rp11 Miliar Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Penyimpangan penjualan BBM Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. bersubsidi untuk masyarakat di Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis Pertamina Depot Badas, Kecamatan Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun. kerugian negara rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan Penyelewengan dana operasional BBM solar 2009-2010 Rp 160 juta dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun Miliar. Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan penyaluran solar. mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan digitalisasi nozzle belum optimal. usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 kerugian negara Rp 160 juta Penyelewengan dana operasional BBM solar dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 Miliar. penyaluran solar. Penyimpangan penjualan BBM bersubsidi untuk masyarakat di Pertamina Depot Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. kerugian negara Rp 532 juta penyaluran solar. 2005 2009-2010 sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke 2011-2013 Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, kerugian negara Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000). Rp 11 miliar Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan digitalisasi nozzle belum optimal. Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun 2011-2013 kerugian negara Rp 160 juta Penyelewengan dana operasional BBM solar dan oli bagi 8 PLTD di Lembata sebesar Rp1,1 Miliar. 2009-2010 penyaluran solar. kerugian negara Rp 11 miliar Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan mencegah penyimpangan, antara lain RFID, Survey Card, Fuel Card, hingga rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan digitalisasi nozzle belum optimal. usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun 2011-2013 penyaluran solar. kerugian negara Korupsi penyalahgunaan subsidi BBM jenis Rp 11 miliar Solar bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan Ikan Desa Soropia, Kabupaten Konawe. rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun penyaluran solar.
176 Berdaya Menciptakan Karya Upaya pemberantasan korupsi dapat memangkas tindak pidana telah dilakukan sejak lama dengan korupsi yang terjadi silih berganti. menggunakan berbagai cara. KPK meyakini, setiap masyarakat Perjuangan dalam menebarkan dapat mengambil peran dalam nilai-nilai integritas memang penuh upaya memerangi rasuah yang terus dengan peluh dan rintangan. Namun, menggerogoti negeri. semua itu tak akan menghentikan langkah KPK untuk membebaskan Tidak berjalan sendiri, KPK bangsa ini dari belenggu korupsi. menggandeng masyarakat untuk terus berdaya dengan berbagai cara, Edukasi mengenai nilai antikorupsi termasuk lewat seni. Melalui karya- merupakan pendidikan seumur karya kreatif yang tak terbatas KPK hidup. Pendidikan antikorupsi yang berharap bersama masyarakat bisa terus dijejali tanpa henti harapannya melakukan perlawanan terhadap korupsi sampai tuntas. 177
178 Berdaya Menciptakan Karya ini bisa menginspirasi masyarakat membuat perubahan positif dalam Bicara Antikorupsi Lewat Karya Seni untuk membiasakan hal-hal yang baik dan benar, serta membantu Lirik Lagu Biasakan yang Benar kegiatan sehari-hari. Pencipta Lagu: Aku takkan tergoyah "Biasakan yang benar, berbicara konteks pemberantasan Indra Aziz dan Takkan pernah terbuai jangan benarkan yang biasa. korupsi, KPK menilai bahwa musik Dit. Soskam KPK Pilihanmu bermakna Tolak semua godaan bisa dijadikan sebagai alat untuk Jangan ragu bersuara jangan ada lagi korupsi, menggerakan masyarakat agar lebih untuk Indonesia." kritis. Apalagi, tahun 2024 adalah tahun politik. Disini ku berdiri Di tanah nusantara Mari kita merawat dan menjaganya Penggalan lagu Biasakan yang Benar terus terngiang-ngiang di telinga karena liriknya yang mudah "Salah satu pesannya selain dari Biasakan yang Benar, kemudian Menikmati indahnya suasana Indonesia Jujur mulai dari diri sendiri Biasakan yang benar Jangan benarkan yang biasa didengar dan mudah dinyanyikan. Meski alunan lagunya terdengar ceria dan menyenangkan, namun lagu yang dinyanyikan oleh dua penyanyi muda berbakat Barsena Bestandhi ada nilai antikorupsi, ada satu lirik yang bunyinya Pilihanmu Bermakna Jangan Ragu Bersuara. Kita jadikan itu sebagai pesan agar di tahun 2024 nanti teman-teman sadar bahwa apa Alam makmur sentosa Bersahabat rakyatnya Kutambatkan semua mimpi-mimpi dan harapan Tolak semua godaan Jangan ada lagi korupsi Untuk Indonesia Ku berjanji, tuk berani dan Ify Alyssa ini mempunyai pesan yang kuat. Lagu ini merupakan jingle resmi KPK untuk memperkenalkan nilai-nilai integritas, atau yang biasa disebut dengan Jumat Bersepeda KK: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan pun kita, siapapun kita, pilihan kita itu bermakna," ujar Ketua Tim Kampanye Digital Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK Alfiana Rachmawati. KPK mempunyai kampanye 'Hajar Serangan Fajar' yang menyasar para ibu-ibu, pemilih muda, serta pemilih pemula. KPK menyelipkan pesan 'Hajar Serangan Fajar' ke dalam lagu Mari kita merawat dan menjaganya Jujur mulai dari diri sendiri Biasakan yang benar Jangan benarkan yang biasa Tolak semua godaan Jangan ada lagi korupsi Untuk Indonesia Indonesiaku cintai Tiada lagi kompromi Scan QO Code berikut untuk mengakses lagu kerja keras. KPK memilih musik sebagai media agar masyarakat bisa bersama-sama menolak politik uang. Biar mereka mencoba Menghambat jalan kita untuk menyampaikan pesan-pesan integritas, agar pesan tersebut bisa diterima oleh berbagai generasi. Jika Melalui lagu Biasakan yang Benar, KPK berharap agar makna dari lagu Kecurangan melanda Buka mata dan telinga 179
180 181 Pemenang ACFFEST 2023 Berdaya Menciptakan Karya Sinergi Pejuang Antikorupsi Kategori Film Ide Cerita Best ACFFEST Movie Award, Category Short Film Jury Prize Award, Category Short Film Karya dengan pesan antikorupsi akan pencegahan dan pemberantasan Kronik Puriwicara (HRV Production, Yogyakarta) Hitler Mati di Surabaya (Sinematografi UNAIR, Sidoarjo) selalu abadi, serta dapat menjadi korupsi. bekal untuk para generasi muda di kemudian hari. Seperti karya-karya film yang dihasilkan para sineas muda Tanah Air lewat kompetisi Anti- Corruption Film Festival (ACFFEST) Total peserta keseluruhan yang mengikuti kompetisi mencapai 1.018 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. ACFFEST 2023 menampung 677 Kategori Film Pendek Fiksi 2023 yang digagas oleh KPK. Di proposal ide cerita dan 341 karya pagelaran yang kesembilan ini, gelora film pendek, yang dikirimkan oleh para sineas untuk menyebarkan pesan antikorupsi melalui film masih para peserta mulai dari Aceh hingga Papua. Best ACFFEST Movie Award, Category Short Fiction Jury Prize Award, Category Short Fiction terus membara. Harapannya, karya film yang Air Mata Penyesalan (Sinema Media Kreatif, Bekasi) Pelat Merah (Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak) ACFFEST 2023 mengangkat tema mengangkat nilai-nilai antikorupsi 'Suaramu, Suara Kita, Suara Nurani' dapat mempromosikan diskusi yang sejalan dengan semangat tentang akuntabilitas, transparansi, Pemilu 2024. Selain mengajak dan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk menjauhi praktik untuk melawan korupsi, serta Film-film hasil kompetisi ACFFEST berbagai platform nasional antara jual beli suara dalam pemilu, ajang dapat menanamkan perilaku ini akan didistribusikan melalui lain di Maxstream, Viddsee, Genflix ini merupakan sebuah gerakan sosial antikorupsi sebagai bagian dari berbagai kegiatan baik offline mau- dan Indonesiana TV bahkan interna- antikorupsi dari anak muda melalui gerakan, kampanye, dan pendidikan pun online. Kegiatan offline antara tional bekerja sama dengan Cinema- media film, sekaligus bentuk nyata antikorupsi melalui media film. lain roadshow di berbagai daerah, World, sebagai bagian dari program partisipasi anak muda dalam upaya bekerja sama dengan mitra-mitra Direktorat Sosialisasi dan Kampanye anti korupsi KPK maupun online di Antikorupsi KPK.
182 Berdaya Menciptakan Karya Beraksi Bareng Kawan Artsy Menyadari peran media sosial yang Yaps, Temu KawanArtsy menjadi begitu masif dalam menyebarkan ruang bagi para komunitas ilustrator, informasi, KPK turut memanfaatkan pegiat ilustrasi, dan narasumber dari media sosial guna membagikan KPK untuk berkumpul dan berkoalisi informasi mengenai kinerja dalam menciptakan karya visual pemberantasan korupsi. Sejak tahun antikorupsi. 2022, KPK telah meluncurkan sebuah program di media sosial bernama Kegiatan Temu KawanArtsy telah KawanArtsy. dilaksanakan di Jakarta serta Medan, dan diramaikan oleh para komunitas Lantas, apa sih program KawanArtsy ilustrator setempat. Setelahnya, KPK itu? KawanArtsy merupakan sebuah berkolaborasi bersama 27 ilustrator program kolaborasi karya visual KPK melalui kegiatan produksi program dan kawan ilustrator Indonesia. KPK dan kinerja KPK dalam bentuk menggandeng para ilustrator untuk ilustrasi, yang diterbitkan dalam menerjemahkan kinerja-kinerja buku bertajuk Cerita Pemberantasan pemberantasan korupsi dalam Korupsi Hari Ini. bentuk ilustrasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat lebih KPK berharap, akan semakin banyak mudah dipahami oleh publik. ilustrator yang bergabung menjadi KawanArtsy dan berbicara antikorupsi Program KawanArtsy sudah dengan lebih luas lewat karya-karya menghasilkan beberapa konten seni. kolaborasi yang dapat dilihat pada laman media sosial KPK. Menariknya lagi, di tahun 2023, KPK kembali berinovasi dengan meluncurkan program Temu Kawan Artsy. 183
184 185 Berdaya Menciptakan Karya 1 Webinar Series INSIGHT (Inspirasi Gaya Hidup Berintegritas) Bangun Integritas Lewat Budaya Digital Webinar Series INSIGHT merupakan talkshow series yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan mengimplementasikan perilaku Eps 15 Mission is Possible Narsum : Dzawin Nur Peserta : 350 peserta Eps 14 antikorupsi di lingkungan masyarakat. Judul dan pembicara pada rangkaian Mission is Possible Narsum : Dzawin Nur INSIGHT Talk erat dengan isu yang Peserta : 350 peserta relevan dan terkini, sehingga dapat Eps 13 menyasar masyarakat secara efektif. Mission is Possible Narsum : Dzawin Nur Peserta : 350 peserta Eps 10 Eps 11 Eps 12 Mission is Possible Narsum : Dzawin Nur Mission is Possible Narsum : Dzawin Nur Mission is Possible Narsum : Dzawin Nur Peserta : 350 peserta Peserta : 350 peserta Peserta : 350 peserta 2 INSIGHT Key Opinion Leader (KOL) / Influencer Gathering Indonesia memiliki sederet content Setiap orang berperan penting dan Intimate Gathering bersama Key creator muda yang mampu menginspirasi anak bangsa untuk menerapkan nilai dan perilaku antikorupsi. Maka, kreativitas content 6 Events Gathering Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. dalam upaya pencegahan dan Opinion Leader (KOL)/ Influencer. creator dalam mengemas pesan pengawasan korupsi. Untuk itu. KPK positif menjadi konten yang menarik melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi melakukan program aktivasi melalui Digital Dari keseluruhan program ini, KPK berharap dapat melahirkan cara- cara inovatif bersama masyarakat, merupakan sebuah keharusan. Dengan tema Do The Right Things, Intimate Gathering yang melibatkan 120 Community Development yang influencer, media, serta para Key Opinion Leader (KOL)/Influencer terdiri dari rangkaian Seri Webinar pemangku kepentingan lainnya ini dinilai sebagai strategi yang cukup KOL Influencers 2023 Antikorupsi, Kerjasama dengan Key untuk mengamalkan sembilan nilai efektif untuk meningkatkan kesadaran Opinion Leader (KOL)/ Influencer, antikorupsi. tentang integritas.
186 3 Kerjasama dengan Key Opinion Leader (KOL) / Influencer 4 Event INSIGHT DAY adalah program Kampanye Digital Antikorupsi INSIGHT DAY KPK terus membangun jaringan untuk berbasis event dengan target utama anak muda Generasi Milenial memperluas dampak penyebaran nilai-nilai dan Generasi Z. Event ini menjadi Hari apresiasi bagi #KawanAksi yang integritas dan antikorupsi. Maka dari itu, selama ini sudah berinteraksi secara daring melalui program INSIGHT, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi serta melengkapi kegiatan online dengan kegiatan offline/event untuk bekerja sama dengan para influencers di tahun semakin menyebarkan semangat Gaya Hidup Berintegritas. 2023. Para influencers ini datang dari berbagai macam Tier dan kategori yang berbeda-beda, mulai dari kategori Film, Musik, otomotif hingga Lifestyle. 6 Mega Influencers 30Influencer 12 Macro Influencers Anti Corruption Games Launching Lagu Biasakan Yang Benar Talk Show Insight 12 Micro Influencers Innovation Corner Music Performance Topik Pembahasan Utama Awareness Penerapan 9 Nilai Integritas Dalam Kehidupan Sehari-hari Creative Bazar With Local Brand 187
188 Berdaya Menciptakan Karya Asah Kreativitas Mahasiswa Dalam rangka membangun Para mahasiswa yang menjadi integritas serta sikap antikorupsi di peserta dalam kompetisi CIFest lingkungan kampus, KPK kembali 2023 telah mendaftarkan proposal, mengadakan Campus Integrity Fest mengikuti proses kurasi, hingga Gagasanku, Integritas Kampusku (CIFest) 2023. Kompetisi CIFest 2023 terpilih sebagai finalis. Selain itu, bertujuan untuk mengembangkan para peserta juga mendapatkan dan mengimplementasikan gagasan kreatif dan inovatif untuk pendanaan dari KPP, mengikuti lokakarya, dan implementasi karya Tiga Kategori Tridharma Perguruan Tinggi memberikan alternatif solusi berupa artikel ilmiah populer hingga terhadap permasalahan integritas yang ada di kampus, khususnya yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan/ pengajaran, penjurian akhir. Pendidikan/ Pengajaran • Penelitian/ Pengembangan • Pengabdian Masyarakat penelitian/ pengembangan dan pengabdian masyarakat). 25 9 Finalis Pemenang 189
190 Ayo Selamatkan Negeri Dari Korupsi Scan QR Code berikut untuk mengakses lampiran 191