Jurnal Komunikasi Indonesia Jurnal Komunikasi Indonesia Volume 3 Number 1 April 4-1-2014 Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia Merlyna Lim Follow this and additional works at: Part of the Gender, Race, Sexuality, and Ethnicity in Communication Commons, International and Intercultural Communication Commons, and the Social Influence and Political Communication Commons Recommended Citation Recommended Citation Lim, Merlyna (2014) "Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia," Jurnal Komunikasi Indonesia: Vol. 3: No. 1, Article 4. DOI: 10.7454/jki.v3i1.7846 Available at: This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Komunikasi Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub. Article 4
Volume III Nomor 1 April 2014 ISSN 2301-9816 JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia Merlyna Lim Abstrak/Abstract Alih-alih memandang aktivisme media sosial sebagai perintis perubahan sosial atau menyepelekannya sebagai aktivisme malas (slacktivism), artikel ini menyajikan pendekatan kritis terhadap munculnya gerakan media sosial melalui analisis kompleksitas dan dinamika hubungan antara media sosial dan penggunanya. Berdasarkan telaah kasus-kasus empiris yang terjadi di Indonesia, artikel ini memaparkan argumentasi yang partisipasi media sosial dalam gerakan politik. Aktivisme media sosial bisa diubah menjadi gerakan politik jika menganut asas-asas budaya konsumsi kontemporer, yakni: kemasan ringan (light package), selera tajuk berita (headline appetite), dan tampilan cuplikan (trailer vision). Kesuksesan gerakan media sosial lebih dimungkinkan jika dipopulerkan oleh narasi sederhana, melibatkan kegiatan berisiko rendah, dan sejalan dengan metanarasi dominan. Sebaliknya, gerakan media sosial akan lebih sulit berhasil ketika narasi yang ditampilkan berlawanan dengan narasi populer yang diluncurkan media-media arus utama. activism as the harbinger of social change or dismissing it as mere "slacktivism," the activism to be translated into populist political activism, it needs to embrace the principles light package, headline appetite and trailer vision narratives generated in mainstream media. Kata Kunci/Keywords Aktivisme, Facebook, Indonesia,media sosial, mobilisasi
Amerika Serikat
Pada November 2010, berita dari CNN Tech menyebut Indonesia, negara yang terutama dikenal berkat "pantai, pohon kelapa, dan penduduk yang murah senyum", sebagai "Negara menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling keranjingan Twitter di dunia. Reporter CNN Sara Sidner (2010) dengan antusias menjelaskan: "Indonesia tergila-gila dengan jejaring sosial on- ... namun mengirim , mengirim pesan, dan mengetik dilakukan tak hanya untuk bersenang- senang. [Media sosial] juga adalah alat untuk menciptakan perubahan." Selain CNN, pihak-pi- hak lain pun menyoroti pentingnya media sosial da- 35
lam mempelopori gerakan sosial bagi masyarakat Indonesia yang disebut "keranjingan jejaring sosial " (Shubert, 2009). Ada dua gerakan yang paling sering dijadikan rujukan kesuksesan media sosial dalam menciptakan gerakan sosial, yakni: kasus nama baik oleh Prita Mulyasari (kasus Prita). Pada mendukung wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disimbolkan dengan cicak, gu-na melawan pihak kepolisian Indonesia (Polri) yang disimbolkan dengan buaya. Melampaui batas dunia maya, para pendukung yang tergabung di untuk menunjukkan dukungan bagi sang cicak. Aksi tersebut sukses mendorong pemerintah untuk memenuhi keinginan publik dan membatalkan tuntutan antikorupsi. Kasus yang kedua merujuk pada gerakan melalui 32 tahun dengan dua anak yang memperjuangkan keadilan atas tuduhan pencemaran nama baik. Kejadian ini berawal dengan tersebarnya surel keluhan Prita tentang pelayanan sebuah rumah sakit swasta yang awalnya dikirim hanya untuk teman dan kerabat. Puluhan ribu masyarakat Indonesia menunjukkan kemarahan mereka di Twitter, dan mendonasikan sejumlah uang untuk membayar denda dari pengadilan bagi Prita. Sama halnya dengan CNN, beberapa pengamat mengatakan bahwa media sosial turut melancarkan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Menurut me-reka, media sosial mendemokratisasikan isi (Su- tadi, 2011), merupakan "pilar kelima demokrasi 2010), serta alat masyarakat sipil untuk melakukan perubahan sosial (Nugroho, 2011). Apakah media sosial sungguh berjasa sehingga layak disemati berbagai penghargaan itu? Jika media sosial memang merupakan suatu alat perubahan sosial dan demokrasi, mengapa masih banyak kasus gerakan sosial dari Indonesia yang belum berhasil? Mengapa ada kasus yang berhasil dan ada yang tidak? Aktivisme media sosial cenderung tergesa, rapuh dan jamak. Dengan kata lain, kampanye di dunia maya dapat muncul setiap menit namun seringkali cepat hilang tanpa jejak. Kampanye tersebut mungkin akan banyak diklik, kendati jumlah klik tidak terbagi secara rata pada masing-masing kasus dan alasannya, akan tetapi kampanye tersebut kurang memiliki perekat, dalam arti, sedikit saja isu yang akan melahirkan gerakan besar di dunia maya. Diskusi umum mengenai implikasi politis media sosial dalam beberapa hal memperkuat perbedaan pendapat sebelumnya mengenai sifat internet yang diduga mendemokratisasikan. Inti dari debat seputar peran media sosial dalam demokrasi adalah konsep partisipasi. Terdapat dua pendapat yang mendominasi wacana ini. Pendapat pertama berfokus pada meningkatnya keprihatinan akan partisipasi publik (atau kurangnya partisipasi) dalam demokrasi modern di mana aktivitas dunia maya sering dianggap sebagai kegiatan yang banal, dangkal, dan tidak dapat mengubah atau memperbarui institusi demokrasi (sebagai contoh lihat Morozov, 2009; Shulman, 2009; Gladwell, 2010). Sejalan dengan pandangan skeptis ini, istilah-istilah seperti (aktivisme ma- las), (aktivisme klik), (aktivisme kursi malas) dan (aktivisme papan ketik) mulai bermunculan untuk mempertanyakan kelayakan gerakan digital, yang sering dipandang rendah dibandingkan dengan pada bangkitnya bentuk-bentuk partisipasi baru dalam kehidupan bermasyarakat berkat hadirnya teknologi, terutama internet dan media sosial, yang mampu mendorong pertukaran gagasan yang lebih mencerahkan, mengubah debat-debat politik, melakukan perubahan sosial-kemasyarakatan, dan mereformasi sistem politik (sebagai contoh lihat Kamarck and Nye, 1999; Rheingold, 2002; Kahn and Kellner, 2004; Shirky, 2011). Kedua pandangan yang saling berlawanan di atas bersifat parsial. Keduanya menyederhanakan dinamika dan kompleksitas an- tara media sosial dan penggunanya. Pemahaman kita mengenai potensi dampak dari internet dan media sosial terhadap demokrasi perlu lebih luas dan lebih dalam dari sekadar oposisi biner utopia vs. distopia. Dampak sosial dari internet dan media sosial, atau "perubahan" dalam masyarakat, harus dipahami sebagai hasil dari interaksi organik antara teknologi dan hubungan-hubungan serta struktur sosial, politik, dan budaya (Lim, 2012a). Jadi, apakah pengaruh media sosial pada par- tisipasi politik? Bagaimana kita meletakkan media sosial dalam wacana demokrasi? Tidak diragukan lagi, media sosial menawarkan keramahan () seperti pendahulunya, internet. Dengan sifatnya yang konvergen, hemat biaya, tersedia secara luas, dan memiliki ketahanan terhadap upaya kontrol dan sensor, internet merupakan "medium yang ramah"( ) menurut Lim (2003, h. 274). Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Lim dan Kann, internet menawarkan "cakupan yang lebih luas bagi kebebasan, kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi dibandingkan dengan media sebelumnya" (2008, h. 82). Media sosial mewarisi karakteristik ini dan bahkan mendorong kolaborasi dan interaksi sosial yang lebih luas. Media sosial juga mewadahi terjadinya "produksi konten organik, interaksi dan proses yang tersebar, dan konvergensi format media" (Andreas 2007, h. 2). Internet yang "baru" ini telah mematahkan pola umum produksi dan konsumsi media. Internet bukan lagi media di mana konsumen individu yang tersebar memperoleh konten dari produsen media yang terpusat. Menurut Andreas (2007, h. 2), media sosial justru "beroperasi sebagai komunitas akar para individu, organisasi, dan situs yang saling bergantung, yang relevansi dan kewenangannya terbangun melalui interaksi dan partisipasi". Walaupun demikian, media sosial tidaklah serta-merta bisa dianggap sebagai agen penyebab yang berperan penting dalam perubahan sosial atau memajukan demokrasi. Tidak ada karakteristik intrinsik dalam media sosial yang secara otomatis menjadikannya agen perubahan. Konteks dan susunan kemasyarakatan di sekitar teknologilah yang menentukan sejauh mana teknologi tersebut berdampak dalam aktivitas politik (Lim, 2012a). Artikel ini menggunakan kasus-kasus gerakan media sosial, baik yang berhasil maupun yang gagal, 36
sebagai kerangka kerja empiris untuk menerapkan pendekatan kritis dalam meneliti peran media sosial. Alih-alih menganggap media sosial sebagai aktivisme-malas (beberapa repertoar gerakan , seperti petisi , ditujukan untuk menghasilkan banyak klik; gerakan-gerakan tetap bermakna walaupun tidak dibarengi oleh protes jalanan) atau mengelu-elukannya sebagai pelopor perubahan sosial dalam masyarakat kontemporer, saya menyo- dorkan argumen yang lebih bernuansa dengan me- nyingkap kompleksitas aktivisme media sosial dan dalam media sosial dapat berujung pada kesuksesan gerakan politik. Saya berpendapat bahwa media sosial dapat dipakai untuk memfasilitasi terciptanya ruang publik dengan partisipasi publik yang baik dan efektif. Media sosial dapat menghadirkan beragam ruang publik yang terhubung satu sama lain. Meskipun tak semua ruang komunikasi ini bisa memajukan dan memperdalam demokrasi, di ruang-ruang yang tak bersekat ini individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi secara budaya dan sosial. Dalam kondisi tertentu, partisipasi sosial dan budaya dalam ranah media sosial dapat berubah menjadi keterlibatan politik. Walaupun demikian, seiring dengan uraian artikel ini selanjutnya, dapat dilihat bahwa perubahan ter- sebut tidak secara otomatis terjadi dan bahkan sulit tercapai. Kasus-kasus empiris yang disajikan dalam ar- tikel ini berupaya membangun kerangka baru untuk memahami keterkaitan antara partisipasi media sosial dan gerakan politik populis ( , atau kombinasi keduanya). Lewat kajian ini terungkap bahwa gerakan di dunia maya memiliki kemungkinan untuk diturunkan ke dunia nyata bila menerapkan asas-asas budaya konsumsi kon- temporer, yakni: kemasan ringan ( , isi yang dapat dinikmati secara cepat, dimengerti tanpa sensasional), selera tajuk berita ( , kondisi di mana informasi dipadatkan agar dapat mengakomodasi rentang perhatian yang pendek dan percakapan satu baris), serta tampilan cuplikan ( , cerita yang terlalu digampangkan, terlalu dangkal, dan sensasional dibandingkan dengan cerita yang padat berisi; atau representasi dangkal atas suatu fakta). Dengan kata lain, hanya narasi yang sederhanalah yang biasanya dapat cepat menyebar. Pada saat yang sama, narasi yang sederhana atau disederhanakan yang berkaitan de- ngan kegiatan berisiko rendah dan sejalan dengan ideologi metanarasi, seperti nasionalisme dan re- ligiusitas, memiliki potensi lebih tinggi untuk menyebar dengan cepat dan menghasilkan gerakan masif. Sebuah gerakan berkurang kemungkinan suksesnya bila berdasarkan pada narasi yang bertentangan dengan narasi-narasi dominan yang dihasilkan oleh media arus utama. Media Sosial di Indonesia Sebelum menelusuri hubungan yang dinamis an- tara media sosial dan politik di Indonesia, kita perlu menyelami latar belakang media sosial di negara ini. Walaupun internet hanya digunakan oleh 55 Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume III, Nomor 1, April 2014 juta dari total populasi sebesar 240 juta (pada tahun 2012), Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan penggunaan media sosial yang luar biasa, dengan 90% aktivitas dicurahkan untuk berselancar di situs jaringan sosial (Galih dan Ngazis, 2012). Indonesia telah menjadi negara terbesar ketiga pengguna dan kelima terbesar di Twitter dengan 29,4 juta pengguna (Semiocast, 2012). Ranah telah tumbuh dengan cepat dari hanya 15.000 pengguna pada tahun 2007 menjadi 5 juta pada tahun 2011. Dengan perkembangan tersebut, banyak pi- hak memperkirakan bahwa media sosial akan ber- manfaat bagi hajatan politik dan sosial. Beberapa studi memang telah menunjukkan bahwa internet memiliki beberapa peran politik yang penting dalam masyarakat Indonesia. Pada rezim Soeharto, resistensi masyarakat Indonesia kelas menengah (Lim, 2003). Selama perjuangan reformasi melawan Soeharto, warnet merupakan sumber utama informasi "terlarang" (Lim, 2003) dan, akibatnya, internet muncul sebagai media masyarakat sipil untuk menentang negara (Hill dan Sen, 2005; Lim, 2006). Dalam sejarah politik Indonesia, internet telah berperan sebagai "ruang maya sipil" di mana individu dan grup menghasilkan aktivisme secara kolektif dan menerjemahkannya menjadi pergerakan dunia nyata di ranah (Lim, 2006). Dengan keramahannya, internet juga bisa mewadahi aktivisme yang tidak demokratis seperti yang terlihat internet berfungsi sebagai situs bagi kebangkitan primordial, etnik-religius, dan identitas kelompok (Brauechler, 2005).
Dengan muncul dan berkembangnya di Indonesia, internet secara sosial dan politik. Ra- nah , seperti yang ditunjukkan dalam kasus membuka jalur baru bagi partisipasi dalam wacana politik dan ruang untuk mengasimilasi pengalaman serta menyuarakan pendapat (Lim, 2009, 2012b). Apakah keberadaan media sosial mempertahankan lintasan jalur internet dalam politik? Media sosial berakar pada hubungan sosial dan jaringan sosial. Akibatnya, jaringan yang tercipta dalam media sosial menyerupai jaringan secara . Individu terkelompokkan berdasarkan usia, ketertarikan, dan kesamaan sosial dan budaya lain. Kebanyakan orang Indonesia berusia di bawah 25 tahun tentunya tidak menempati jaringan yang sama dengan orang-orang yang lebih tua. Mereka mendekat pada kelompok, ketertarikan, isu, dan percakapan yang berbeda. Mereka menuliskan idola musik, tren fashion, sinetron favorit, atau kisah percintaan mereka di mereka memasang tautan-tautan sensasi remaja pop global dan bintang-bintang Indonesia. Walaupun menempati jaringan yang berbeda, generasi sebelumnya tidak serta-merta politis. Orang- orang Indonesia di atas 30 tahun juga menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain dan menjaga hubungan dengan teman-teman lama dari sekolah dan kampus. Orangtua kebanyakan bercerita mengenai anak mereka di dan menggunakan 37
mereka, membagikan tips parenting, memasang foto anak-anak mereka, tempat yang mereka kunjungi, dan makanan yang mereka makan atau masak. Laki- untuk menunjukkan aktivitas dan pencapaian yang "penting". Mereka juga tertarik pada budaya populer, walaupun favorit mereka tidak sama dengan para remaja. Di dunia maya, konten politis tidaklah dominan dan seringkali berada di pinggiran aktivitas sosial. Di ranah , sebagian papan atas Indonesia merupakan politik yang kebanyakan tidak terhubung dengan jenis lain. Pertumbuhan dinamika baru. Pada umumnya, individu masih terkelompok secara sosial dalam beberapa grup. menjadi anggota beberapa jaringan yang tumpang tindih. Keberagaman itu terlihat lebih transparan dibandingkan dengan latar . Infrastruktur Face- book dapat menghubungkan kelompok-kelompok sosial yang berlainan dengan robohnya dinding di antara mereka. Dua pertanyaan yang muncul: Da- patkah meleburnya jaringan menciptakan tipe difusi isu yang baru? Apakah hal tersebut menciptakan sebuah jembatan yang menghubungkan budaya populer partisipatif dan keterlibatan sipil? Budaya Partisipatif Menuju Keterlibatan Sipil? Media sosial menyediakan ruang bagi individu, khususnya kaum muda, untuk berpartisipasi dalam konsumsi, produksi dan distribusi ide, pengetahuan, serta budaya. Tindakan berpartisipasi itu disebut sebagai budaya partisipatif dan diwujudkan dalam sirkulasi (Jenkins , 2009). Menurut Jenkins dan mitra-mitranya (2009), budaya partisipatif itu dapat berguna sebagai infrastruktur yang siap untuk dipinjam dan digunakan oleh kegiatan sosial-politik dan ditransformasikan menjadi keterlibatan sipil. Walaupun saya setuju bahwa transformasi tersebut mungkin terjadi, saya berpendapat bahwa hal itu tidak akan berjalan secara langsung dan mudah. Kasus-kasus di artikel ini mengilustrasikan bahwa media sosial berpihak pada jenis gerakan dan isu tertentu. Seperti akan dijelaskan dalam bagian berikutnya, narasi yang bisa berubah menjadi ke- terlibatan sipil adalah narasi sederhana atau yang disederhanakan yang meniru budaya populer, terkait dengan kegiatan berisiko rendah, sejalan dengan narasi ideologi dominan, dan tak ditandingi oleh pembingkaian alternatif yang kuat dari media arus utama. Kasus 1: Cicak vs. Buaya mula pada April 2009 saat Susno Duadji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, menemukan bahwa KPK telah menyadap teleponnya selama mereka mengivestigasi sebuah kasus korupsi. KPK telah mempersenjatai diri dengan peralatan, seperti pe- nyadapan tanpa surat izin, untuk melawan endemik korupsi di antara para pejabat tinggi. Dalam se- buah konferensi pers, Susno Duadji menunjukkan kemarahannya dan menyamakan KPK dengan cicak rumahan yang melawan buaya, yang menyimbolkan polisi. Pada September 2009, dua wakil ketua KPK, diberhentikan pada Juli, ditangkap dengan tuduhan pemerasan dan penyuapan. Keduanya menyanggah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa mereka di- jebak untuk melemahkan KPK. Kebanyakan ma- syarakat Indonesia beranggapan bahwa tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Banyak dari mereka menunjukkan dukungan melalui kampanye . Pada Juli 2009, segera setelah kasus KPK tersebut muncul di media arus utama, khususnya televisi, "Gerakan 1.000.000 Facebookers Hamzah & Bibit Samad Riyanto"1 diluncurkan. Pada Agustus 2009, anggota grup tersebut telah tersebut, berbagai laman lainnya yang mendukung juga muncul.2 KPK simbol dukungan terhadap KPK, muncul di mana- mana secara . Sebuah lagu tentang KPK yang liriknya diawali dengan kalimat "KPK di dadaku, KPK kebanggaanku" muncul memikat dan menyebar luas secara .3 Video-video mengenai kasus tersebut dengan cepat muncul, termasuk sebuah klip lagu rap berbahasa Jawa yang juga didistribusikan sebagai nada dering yang dapat diunduh. Kartun, komik, dan poster dengan di ranah mengajak masyarakat untuk berunjuk rasa, 5.000 trasi juga muncul di beberapa kota lainnya. Pada tanggal 3 Desember 2009, tuduhan terhadap Bibit Kasus 2: Koin untuk Prita Prita Mulyasari diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Tangerang untuk membayar denda sebesar Dua Gerakan yang Sukses: Kasus KPK dan Prita Kasus Prita. Kedua kasus tersebut merupakan contoh bertemunya budaya partisipatif dan ke-terlibatan sipil yang menghasilkan dua gerakan kolektif tersukses dalam satu dekade terakhir. 1 2 3 Diakses pada 25 Januari 2013 dari Hamzah-Bibit-Samad-Riyanto/192945806132 yang diakses pada 25 Januari 2013. dan com/pages/Saya- diakses pada 25 Januari 2013 dari di . 38
Rp 204 juta (sekitar US$22.000) akibat mencemarkan nama Rumah Sakit Omni Internasional di Jakarta. Gugatan pencemaran nama baik tersebut merupakan reaksi terhadap surel keluhan yang dikirimkan oleh Prita kepada beberapa teman dan keluarganya mengenai pelayanan buruk di rumah sakit tersebut. Pengacara rumah sakit menuduh Prita telah me- langgar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuduhan tersebut berujung pada penang- kapan Prita pada Mei 2009 di mana ia ditahan se- lama tiga minggu. Kasus tersebut muncul di media arus utama dan dengan cepat disebarluaskan secara . Kisah pemenjaraan seorang ibu yang sedang menyusui menimbulkan kemarahan para yang segera memulai protes publik melalui ranah . Akibat tekanan publik, Prita dibebaskan da-ri penjara. Pada Juli 2009, pengadilan kembali mem- buka kasus tersebut karena para dokter Prita di Rumah Sakit Omni berhasil meyakinkan para jaksa untuk menolak pembebasannya. Pengadilan Tinggi Tangerang mendakwa Prita bersalah atas tuduhan mencemarkan nama baik para dokternya. Pengadilan memerintahkannya untuk membayar denda dan menjatuhkan hukuman penjara selama enam bulan. Para yang menulis mengenai isu politik dan sosial kebanyakan berasal dari generasi yang lebih tua dan telah mengikuti kasus ini sejak Mei 2009 sehingga awalnya kasus ini kurang mendapat perhatian dari generasi yang lebih muda. Kasus Prita menjadi begitu populer terutama di kalangan generasi muda ketika berita tersebut menyebar melalui si- Begi- ajakan untuk menyumbang sebesar Rp 500,- demi Prita"4 poster muncul dan disebarkan secara banyak yang menampilkan balada sentimental untuk Prita juga bermunculan. Penting untuk dicatat bahwa walaupun gerakan dimulai secara , kanal-kanal media arus utama, khususnya stasiun televisi komersial, memainkan peranan yang penting dalam mempopulerkan kasus tersebut. Setelah disiarkan di televisi, jumlah fans secara berlipat-lipat. Liputan media arus utama memperkuat kasus Prita dan memperluas gerakan "Koin untuk Prita". Kampanye "Koin untuk Prita" yang diluncurkan di Jakarta tak lama kemudian disebarkan ke kota-kota lain, seperti Bandung, Sura- baya, Yogyakarta, dan bahkan ke pulau-pulau lain. Komunitas Indonesia di luar negeri, seperti pelajar di Belanda, juga berkontribusi dalam kampanye ter- sebut. Sebagian koin didonasikan melalui transfer bank secara elektronik, ada juga yang diantar secara langsung dan dikirimkan melalui pos. Pengumpulan koin yang terjadi sejak tanggal 5 sampai 14 Desember 4 Laman causes/290597?m=7c7df20b. Kini sudah tidak tersedia. aslinya adalah Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume III, Nomor 1, April 2014 2009 menghasilkan tidak kurang dari 1 miliar ru- piah (sekitar US$90.000), jauh melampaui denda yang ditetapkan. Ketika pengadilan memutuskan pada tanggal 29 Desember 2009 bahwa Prita tidak bersalah, uang tersebut didonasikan ke sebuah orga- nisasi amal untuk membantu Prita-Prita lain. Memanfaatkan Infrastruktur budaya partisipatif hingga bertransformasi men- jadi keterlibatan masyarakat sipil? Dari sudut pandang itu dimungkinkan transparansi radikal dan menyebarkan isu dalam jaringan yang luas dan tak terlalu mengikat. Ber- lawanan dengan ikatan sosial yang kuat, sejalan dengan hubungan keluarga dan pertemanan yang dekat, ikatan yang lemah tidak terlalu membelenggu, melibatkan perkenalan biasa dan pertemanan yang oleh Granovetter (1973, h. 1366), menyediakan wa- dah dan struktur untuk mengakses informasi dan pe- luang baru. infrastruktur, jalan Transparansi radikal nirsukarela Tidak seperti wadah sebelumnya, yaitu , forum dan bahkan informasi tidak selalu merupakan tindakan sukarela. Di ranah , misalnya, interaksi antara dan pembaca memerlukan tindakan sukarela untuk seperti membaca atau "sekadar melihat" tidak se- lalu sukarela. Ketika segalanya tampak di dinding dengarkan, dan saling melihat, yang dapat berujung pada komunikasi silang antarorang asing (Anda dan jaringan kedua Anda) menjadi tinggi. Komunikasi antara pengguna dan "teman-teman" pengguna menjadi transparan dalam arti semua orang juga bisa membaca komunikasi tersebut. Tentu saja, secara teknis seseorang memiliki pilihan untuk menyaring konten mana yang dapat dilihat oleh grup tertentu. Namun, pilihan tersebut tidaklah kasat mata dan sulit dikenali. Inti dari infrastruktur h. 210), "transparansi radikal", yang bersumber da- bahwa orang, bahkan masyarakat, akan lebih baik mendorong penggunanya untuk menjadi transparan, perusahaan itu sendiri kurang transparan dalam memperlakukan data individual dan privasi peng- guna. "Transparansi radikal" di atas hampir tak dapat dihindari. Tidak seperti internet terdahulu di mana para individu bisa menjadi anonim dan terbebas dari konformitas, seperti yang tercermin dalam sebuah peribahasa "di internet, tak ada yang tahu kau seekor anjing". Hal itu membawa pengguna kembali pada dinamika "kampung kecil" di mana semua orang mengetahui urusan masing-masing. Namun demikian, transparansi yang memaksa ini dapat dengan mudah berujung pada konformitas 39
yang memaksa juga karena hal itu menciptakan te- kanan sosial di antara para pengguna yang saling terhubung. Penelitian Bak dan Kessler (2012) tentang aktif. Begitu juga, Egebark dan Ekstrom (2011) menemukan bahwa walaupun orang-orang tidak berkomunikasi dengan cara tatap muka, sikap yang itu berakar pada kenyataan bahwa sejumlah besar pengguna dapat saling mengamati perilaku satu sama lain. Dalam kasus Prita dan KPK, sejumlah peserta mengakui bahwa partisipasi mereka dalam gerakan tersebut dimulai setelah melihat banyak dari teman mereka turut serta dalam ajakan yang diumumkan di dinding mereka. Pengguna remaja adalah yang khususnya tergerak untuk menerima undangan untuk bergabung dalam gerakan sema- cam itu. Seorang siswa SMA mengakui, "Saya men- dapat undangan terus untuk bergabung dengan gerakan [KPK] itu. Saya juga lihat banyak teman yang bergabung, jadi saya juga ikut bergabung" (wa- wancara dengan Lala, Jakarta, 6 Januari 2010). Seorang siswa lainnya berkomentar, "Saya langsung gabung dengan gerakan Prita karena salah satu teman saya, cowok yang keren, juga bergabung," menyiratkan bahwa ia pun akan terlihat keren jika nya (wawancara dengan Andi, Jakarta, 6 Januari 2010). Tentu saja tidak semua orang bergabung de- ngan gerakan-gerakan itu karena tekanan sosial atau tekanan untuk menjadi sama (konformitas). Beberapa bergabung atas alasan yang berbeda, seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Penyebaran isu dalam jaringan luas dengan ikatan lemah dan berubah menjadi bergabung dan berbagi. Hanya dibutuhkan satu klik "suka" untuk menjadi anggota dapat dilakukan tanpa memproduksi apa pun sen- diri, dengan berbagi konten pada dinding orang lain dengan hanya mengklik tombol "berbagi". In- dari satu-ke-satu menjadi kombinasi satu-ke-sa-tu, satu-ke-banyak dan banyak-ke-banyak, yang se- luruhnya terjadi secara serentak di ranah publik. Interaktivitas dengan mudahnya bergeser dari dua- berkomentar menjadi banyak tahap berkomentar: mengomentari komentar mengenai komentar (sta- tus), menciptakan jaringan "aku tahu kamu tahu bahwa aku tahu kamu tahu". Mudahnya kegiatan berbagi, bergabung dan berinteraksi membuat penyebaran informasi pada jaringan yang luas dan tumpang-tindih menjadi mudah. Bahkan, seseorang tidak dapat mengucilkan suatu isu di dalam sekelompok grup sosial tertentu karena hal itu akan selalu bergerak ke segala arah memasuki beberapa jaringan dan kelompok yang beragam. Dalam dua kasus yang dipelajari, sejumlah responden menyebutkan bahwa undangan dari teman akan isu yang ada. Mereka juga menyatakan bahwa mereka menerima lebih dari satu undangan atas kasus yang sama dari jenis "teman" yang berbeda sehingga kasus tersebut terlihat semakin penting. Tidak seperti teman di ranah , yang di- mendorong meningkatnya dan meluasnya jaringan dengan lemah. Teori Granovetter (1973) mengenai "kekuatan ikatan lemah" bisa di- terapkan untuk memahami bagaimana interaksi di mena di tataran besar, seperti gerakan pada kasus Prita dan KPK. Granovetter (1973, 1376) menyebutkan bahwa "ikatan lemah lebih cenderung menghubungkan anggota-anggota dari kelompok kecil yang berbeda dibandingkan dengan ikatan kuat, yang cenderung lebih terkonsentrasi pada grup tertentu." Walaupun, pada tingkat individu, ikatan lemah memiliki dampak mutlak yang lebih lemah, ikatan tersebut berpotensi "membuka dan membuat interpersonal terpapar pada pengaruh eksternal individu di jaringan yang jauh" (Goldenberg, Libai, and Muller, 2001, h. 213), guna memberikan jalan bagi tersebarnya informasi ke khalayak ramai. ikatan yang jaringan Membingkai Gerakan Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, informasi dan difusi isu menjadi lebih mudah. Namun, hal itu tidak memberikan jaminan bahwa suatu isu akan tersebar jauh dan luas atau segala bentuk Apa lagi yang harus dilakukan untuk memastikan ke- berhasilan konvergensi budaya partisipatif populer dengan keterlibatan sipil? Satu elemen utama yang berkontribusi atas kesuksesan itu adalah bagaimana pergerakan tersebut dibingkai. Bagi para pakar gerakan sosial, konsep bingkai sangat penting dalam menjelaskan bagaimana makna dikonstruksi untuk melegitimasi aktivitas dan aksi bersama (Gamson, 1992). Bersumber dari karya Goffman (1974, h. 21), bingkai mengindikasikan skema interpretasi yang memungkinkan individu untuk "menempatkan, memandang, mengenali dan melabeli" peristiwa serta pengalaman dalam ruang kehidupan dan dunia. Dengan membuat peristiwa menjadi sesuatu yang berarti, bingkai berfungsi untuk mengorganisasi dan memandu tindakan (Snow , 1986). Bingkai untuk aksi kolektif menjalankan fungsi itu dengan menyederhanakan berbagai alasan dan penjelasan atas sebuah partisipasi. Di luar pembingkaian gerakan sosial pada umumnya, agar dapat berhasil di media sosial, suatu gerakan perlu membingkai dirinya untuk menyerupai cerita yang dapat menyebar cepat di budaya populer arus utama. Penyederhanaan Narasi Tidak setiap isu tersebar secara luas. Di ling- kungan media sosial, jaringan sangat luas, konten berlimpah ruah, rentang perhatian pendek, dan percakapan terurai menjadi kalimat-kalimat pendek 40
yang tak utuh, alih-alih paragraf lengkap. Keadaan itu terlihat jelas di Indonesia, di mana mayoritas pengguna media sosial mengakses jaringan lewat telepon genggam. Dalam kondisi demikian, isu yang menyebar secara viral adalah isu yang memiliki kemasan ringan, memanfaatkan selera tajuk berita, dan memakai tampilan cuplikan. Dengan kata lain, hanya narasi yang sederhana atau disederhanakan yang biasanya cepat menyebar. Meskipun dua kasus di atas melambangkan ma- salah yang rumit, produsen berita, jurnalis dan peng- guna media sosial membingkai kasus-kasus tersebut sebagai narasi yang lebih sederhana. Kasus KPK dibingkai sebagai kisah sederhana, yaitu pahlawan versus penjahat, di mana Duadji adalah orang jahat yang berbuat buruk terhadap para pahlawan, Bibit kasus Prita, di mana kasus itu dibingkai sebagai cerita tanpa ideologi mengenai orang baik dan tak bersalah yang diperlakukan jahat oleh orang besar dan berkuasa. Dalam hal identitas media, Bibit, sanya subjek yang berkuasa seperti pemimpin politik sengaja mengancam individu atau kaum yang lebih lemah. Pembingkaian tersebut mirip dengan cerita dalam budaya populer. Pembingkaian korbanisasi itu lazim digunakan dalam pertunjukan televisi kontemporer, khususnya , sebagai cara untuk menarik antusiasme dan partisipasi pemirsa. Pembingkaian itu dapat disajikan dengan kemasan ringan berjudul pendek, menarik, dan sensasional, serta cerita sederhana untuk memenuhi selera terhadap judul berita utama. Supaya sesuai dengan kemasan ringan, pembingkaian tersebut tidak boleh menimbulkan adanya ketidaksesuaian, secara moral dan ideologis. Ikon dan Representasi Simbolik Selain narasi yang disederhanakan dan pembing- kaian korbanisasi, kasus KPK maupun Prita memi- liki representasi simbolis yang nirideologi, menarik, dan menggema dalam berbagai kelompok sosial, serta dengan sukses meraih perhatian pengguna media sosial dan ketertarikan mereka akan tampilan cuplikan. Dalam kasus KPK, ikon-ikon yang digu- nakan untuk menyimbolkan gerakan sangat kentara mudah diasosiasikan dengan orang kecil biasa yang tidak berdaya, khalayak ramai; terlebih lagi, cicak hidup di tengah-tengah manusia dan dapat dengan mah melambangkan yang awam dan biasa, "kita". Sementara itu, buaya secara kasar melambangkan karakteristik jahat orang yang berkuasa. Penyejajar- an cicak dan buaya melambangkan perlawanan antara "mereka" dan "kita", menyatukan "kita" me- lawan "mereka" sebagai musuh bersama. Menurut Harquail, mendiskusikan dan mengartikan "siapa kita" membangun "pergeseran ontologis yang men- dalam dari sekumpulan individu ke dalam suatu unit tunggal" yang memberikan landasan bagi para Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume III, Nomor 1, April 2014 anggota gerakan untuk bertindak sebagai satu kesatuan (2006, h. 8). Kasus Prita mengambil jalur simbolisasi yang ber- beda. Prita Mulyasari digambarkan secara tekstual dan visual sebagai ibu muda biasa beranak dua. Gambar yang paling banyak beredar sehubungan tersebut memperlihatkan Prita dengan kasus yang memakai jilbab dengan dua anak kecil di pangkuannya. Melambangkan kesalehan beragama, jilbab itu juga menunjukkan karakter moral subjek dalam menentukan dirinya sebagai seorang ikon. Ibu beranak dua itu merupakan ikon yang sempurna untuk menggambarkan "gerakan feminin", yaitu, menurut Baldez, gerakan "... yang bergerak atas dasar peran tradisional perempuan di ranah do- mestik, biasanya sebagai ibu dan istri" (2002, h. 14). Oleh karena itu, gerakan tersebut memikat baik perempuan maupun laki-laki yang berpegang erat pada nilai-nilai keluarga tradisional dan peran gender. Seperti cicak dalam kasus KPK, bagi mereka, Prita menyimbolkan perempuan biasa dan normal yang mereka ketahui. Salah satu responden yang mengaku sebagai ibu rumah tangga berkata: "Dia seperti kita. Kalau ini bisa terjadi padanya, ini juga bisa terjadi pada saya, pada siapa pun dari kita" (wawancara dengan Gita, 8 Januari 2011). Sementara itu, aksi Prita dalam menghadapi ke- sebagai simbol gerakan feminis yang secara eks- plisit menantang peran gender konvensional dalam masyarakat patriarki (Alvarez, 1990). Walaupun membuka peluang untuk berbagai macam penaf- siran, bagi perempuan Indonesia, gerakan Prita adalah gerakan perempuan, protes perempuan. Apa menurut Baldez, "pengucilan dari protes politik dan status bersama sebagai orang luar politik" yang ber- sifat sistematis (Baldez, 2002, h. 15). Simbolisasi yang Mudah, Produksi Amatir, dan Kegiatan Berisiko Rendah Kebangkitan media sosial mengembangkan buda- ya partisipatif yang, sebagaimana dinyatakan oleh Russel ., ditandai oleh "produksi yang amatir dan bukan untuk pasar, kolektivitas berjejaring un- tuk budaya memproduksi dan berbagi, ceruk dan kepentingan kelompok khusus, serta estetika parodi, remix, dan apropriasi (2008, h. 45). Hal itu tercermin baik dalam kasus Prita maupun KPK; jumlah karya seni amatiran yang dicurahkan untuk isu itu sungguh mencengangkan, khususnya jika kita hitung betapa banyak waktu pribadi, energi, dan kreativitas yang dihabiskan untuk membuat poster digital, kartun, animasi, lagu, ataupun kompilasi video. Simbolisasi yang mudah memungkinkan bangkitnya produksi kebudayaan secara amatir dalam bentuk visual dan audio. Karya seni dalam kedua kasus tersebut membantu gerakan untuk merengkuh tampilan cuplikan secara lebih jauh dan berkontribusi pada suksesnya gerakan dalam meraih berbagai jenis jaringan dan kelompok. Dalam kasus KPK, kebanyakan karya seni, termasuk animasi dan video , menggunakan 41
Gambar 1. Popularitas Isu di 80 Blog Sosial-Politik Teratas di Indonesia cicak dan buaya sebagai tema utama. Namun, pen- dekatan lain juga diterapkan. Salah satu poster yang paling menarik adalah yang mirip dengan poster itu tampak necis dan profesional. Poster tersebut menampilkan para "aktor" dalam kasus tersebut, sejumlah politikus lain, serta menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari sinetron politik Indonesia. Dalam kasus Prita, banyak karya seni yang berkembang berkali-kali lipat sebagai alat kampanye dalam bentuk logo dan poster kampanye. Dalam hal ini, banyak karya seni berkisar seputar ikon utama, dengan citra wajah Prita yang diadaptasi dan diubah dalam berbagai macam bentuk. Meskipun tidak ba- nyak video dalam kasus ini, terdapat satu video musik yang cukup menarik yang diciptakan oleh seorang tua yang tak pernah membuat video sebelumnya. Video itu memperlihatkan sang laki-laki tua pada kibor, memainkan musik yang dipersembahkan untuk Prita dengan gambar- gambar Prita berganti-gantian muncul. Dalam kedua kasus ini, jelas bahwa keduanya melibatkan aksi-aksi yang relatif mudah atau berisiko rendah. Aktivisme seperti di atas dapat berfungsi untuk memperkuat narasi dan membantu mengubah aksi , seperti mengklik, mengetik, dan berbagi, menjadi gerakan bersama di dunia nyata. Tentu saja, aksi yang berisiko rendah, mudah diakses, dan terjangkau, seperti memberikan sekeping uang koin atau mendukung lewat satu klik, lebih mudah untuk dimobilisasi ketimbang ajakan untuk turun ke jalan. Sebagai contoh, dalam kasus KPK, meskipun ada lebih dari satu juta klik yang mendukung kasus tersebut, hanya ada 5.000 individu yang terlibat gerakan di jalan. Dengan menyebarkan pesan "uang koinmu dapat menyelesaikan masalah", kampanye koin dapat dengan mudah mengubah partisipan (penyumbang koin) menjadi bagian dari solusi, memberikan gra- narnya yang terkandung dalam kasus Prita. Batasan Gerakan Media Sosial Dua kasus yang telah dibicarakan menunjukkan bahwa gerakan media sosial dapat berubah menjadi gerakan politik yang merakyat. Namun, kasus- kasus yang dianggap berhasil, seperti Prita dan KPK, bukanlah sesuatu yang lazim terjadi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, gerakan media sosial dapat menghasilkan banyak klik, tetapi sangat sedikit yang berhasil memantik dukungan massa. Ranah media sosial tidaklah netral, ia dipengaruhi oleh kesenjangan dan rentan terhadap dominasi. Percakapan dan informasi yang mendominasi media sosial mencerminkan kepentingan, pilihan, dan preferensi penggunanya. Isu-isu yang dikembangkan oleh media arus utama yang melibatkan kepentingan kelas menengah perkotaan adalah yang paling banyak dibahas di media sosial. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, bahkan para yang punya perhatian terhadap isu-isu sosial dan politik sekali pun cenderung mendiskusikan isu yang dipopulerkan oleh media arus utama. Pada Gambar 1, dapat kita lihat bahwa kasus Prita dibicarakan secara intensif yang melibatkan artis Ariel dan Luna Maya terus dibicarakan pada Juli 2009 hingga Maret 2011. Sementara itu, isu Lapindo dan Ahmadiyah, yang melibatkan kaum miskin dan minoritas, tidak banyak dibahas (penjelasan terperinci mengenai kedua kasus akan dipaparkan di bagian selanjutnya). Meskipun tidak menghasilkan partisipasi masif seperti kasus Prita, kasus Sri Mulyani Indrawati/ hatian publik dan ramai diperbincangkan oleh banyak ternama, khususnya pada Juli dan Desember 2009, setelah kasus tersebut masuk pem-beritaan televisi. Kasus SMI mengacu pada kontroversi me- oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikenal sebagai politikus bersih dan pembaharu. Pada 2009, kekuasaan legislatif yang diketuai oleh Partai 42
Golkar, mendakwa Sri Mulyani atas penggelontoran jaminan uang tanpa memperoleh kewenangan hu- kum dan menunjukkan bukti perlunya dilakukan suntikan modal (Barta, 2010). Sri Mulyani Indrawati beralasan bahwa jaminan tersebut perlu dilakukan mengingat sedang terjadinya ketidakpastian kondisi perekonomian global pada saat itu. Dalam seluruh tidak ditemukan adanya bukti bahwa Sri Mulyani mendapat keuntungan dari keputusannya tersebut. Sama halnya dengan kasus KPK dan Prita, kasus kepentingan pemangsa yang terwujud dalam sosok Aburizal Bakrie dari Partai Golkar. Grup pendukung 50.000 pengikut. Dalam perkembangan selanjutnya, kasus SMI menjadi lebih kompleks, dan karenanya, tidak berkembang menjadi gerakan yang masif. Dua kasus pertama, Prita dan KPK, menunjukkan bahwa gerakan media sosial dapat berhasil memo- bilisasi dukungan massa dengan menggunakan na- rasi yang sederhana, simbol-simbol populer, dan aktivitas yang tidak berisiko tinggi. Pada bagian selanjutnya, saya akan meneliti kasus-kasus yang utuh atas dinamika media sosial di Indonesia. Agar dapat menunjukkan bahwa unsur-unsur yang disebutkan di atas penting untuk mengubah media sosial menjadi gerakan massa yang sukses, saya akan menyajikan analisis tentang bagaimana hilangnya unsur-unsur tersebut dalam kasus lain menghambat proses mobilisasi massa. Kasus Lapindo dan Ahmadiyah Kasus Lapindo merujuk pada bencana aliran lumpur di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana ledakan sumur gas alam dalam eksplorasi minyak dan gas Indonesia, Lapindo Brantas Inc., menyebabkan terjadinya erupsi lumpur terbesar di dunia. Pemegang saham utama Lapindo Brantas adalah keluarga Bakrie, salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Bencana tersebut bermula pada tanggal 29 Mei 2006, ketika lumpur panas mulai keluar dari bawah tanah. Aliran lumpur itu meningkat semakin cepat hingga menutupi 7.000 hektar lahan, melanda delapan desa, dan memaksa 17.000 warga mengungsi. Bukti ilmiah menyatakan bahwa musibah tersebut disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas, tetapi perusahaan tersebut me- nyatakan bahwa penyebab peristiwa tersebut ada- lah gempa di Yogyakarta, sekitar 250 km dari lo- kasi. Pihak Lapindo Brantas menegaskan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh faktor alam, yang artinya tanggung jawab penyelesaiannya diemban oleh pemerintah. Argumen perusahaan tersebut diulang-ulang oleh Aburizal Bakrie, pemilik Lapindo Brantas, yang juga adalah Menteri Kesejahteraan Rayat pada saat itu. Ketika artikel ini ditulis (tahun 2012), Bakrie adalah Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai yang paling berpengaruh, dan sedang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden di tahun 2014. Gugatan terhadap Lapindo Brantas telah dilayangkan sejak tahun 2006, namun status Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume III, Nomor 1, April 2014 hukum insiden tersebut masih ditangguhkan tanpa kejelasan. Sementara itu, para warga yang terkena dampak lumpur masih belum menerima ganti rugi yang sesuai. Dengan pemberitaan yang gencar dari media ma- ssa, termasuk televisi nasional, pembicaraan me- ngenai kasus Lapindo juga terbawa ke ranah dunia maya dari bulan Mei 2006 hingga tahun 2009. Namun, diskusi-diskusi tersebut tidak memicu reaksi massa. Sejumlah aktivis berupaya untuk menggerakkan masyarakat Indonesia demi memperjuangkan kea- dilan bagi para korban dengan membuat laman du- 5 akan tetapi partisipasi publik di laman tersebut tidak terlalu banyak. Hampir se- tiap tahunnya pada hari terjadinya peristiwa ter- sebut, termasuk di bulan Mei 2012, para aktivis dan korban lumpur berdemonstrasi di jalan dan melakukan gerakan di dunia maya. Pada tahun 2010, sejumlah aktivis menggelar kompetisi menulis status digelar lomba menulis . Setelah berjuang selama bertahun-tahun, gerakan itu tumbuh perlahan na- mun tetap belum menghasilkan partisipasi publik yang masif. Ahmadiyah merupakan gerakan agama yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889. Ada sekitar 200.000 pengikut Ahma- diyah di Indonesia. Seperti Islam pada umumnya, ajaran aliran ini didasari oleh Quran dan Hadis. lain Perbedaannya terletak pada adanya nabi setelah Muhammad. Ahmad menyatakan bahwa ia merupakan penjelmaan ramalan Quran atas kedatangan Mahdi Al Masih yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim. Akibat klaim itu, para pengikut Islam konservatif dan banyak muslim arus utama lainnya memandang Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Ahmadiyah pun ditekan di bawah Keputusan Presiden tahun 2008 yang memerintahkan para pengikut Ahmadiyah untuk "berhenti menyebarkan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari inti Pelanggaran terhadap keputusan itu dapat berujung pada hukuman penjara sampai dengan lima tahun. Kasus Ahmadiyah mengacu pada penyerangan oleh sekelompok kecil pengikut Islam radikal yang menganggap Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Me- nyusul penyerangan itu, rekaman mengerikan yang memperlihatkan tubuh korban yang sedang dilempari batu dan dipukuli berulang kali, semen- tara polisi di sana hanya menonton, tersebar di YouTube. Video tersebut meraih perhatian dunia dan memunculkan kecaman dari berbagai organisasi internasional, seperti Human Rights Watch. Mes- kipun video kekerasan tersebut cukup tersebar, in- siden ini tidak memicu aktivisme masif di media sosial. Seperti terlihat di Gambar 1, insiden tersebut bahkan tak didiskusikan oleh para sosial- 5 Salah satu contohnya diakses pada tanggal 25 Januari 2013 dari 43
mengecam penyerangan tersebut. Grup lainnya, yang mendukung Ahmadiyah agar diakui sebagai agama, juga bermunculan.6 Namun, grup-grup itu hanya mampu menarik sedikit anggota, sementara itu sampai bulan Juni 2012 sudah ada 104 grup anti- terhadap Ahmadiyah dan bahkan mendukung upaya pembunuhan para anggotanya.7 Walaupun kasus Lapindo dan Ahmadiyah adalah masalah yang amat penting bagi Indonesia dan me- libatkan lebih banyak korban dibandingkan dengan kasus Prita, berbagai upaya untuk menggunakan me- dia sosial demi menggerakkan opini publik ternyata tidak melahirkan banyak partisipasi. Kendati media sosial memiliki kecenderungan untuk mendorong transparansi dan penyebaran isu di banyak jaring- an, aktivisme dua kasus tersebut gagal meraup dukungan massa. Tak seperti kasus KPK atau Prita, kasus Lapindo dan Ahmadiyah sama-sama sulit disederhanakan. Meskipun keduanya dapat dibingkai sebagai cerita Daud vs. Goliat, kasus-kasus ini bersifat kompleks dan sulit disesuaikan dengan budaya populer arus utama. Suara Kaum Miskin dan Ambiguitas Dalam kasus Lapindo, para korban adalah warga miskin yang terpinggirkan. Mereka tidak memiliki suara dan pengakuan yang diperlukan untuk dapat melakukan aksi sipil, sebagaimana yang dinyatakan oleh Appadurai (2004, h. 63). Membingkai perjuangan kaum terpinggirkan untuk dapat menyentuh nurani kaum menengah perkotaan merupakan suatu tantangan tersendiri. Kerap kali tanpa adanya re- mencuatkan dirinya ke permukaan isu, penderitaan kaum miskin jarang menjadi berita utama. Sungguh mengherankan bahwa, meskipun skala bencana yang terjadi demikian besar, aktivis Lapindo gagal mendapatkan dukungan populer. Salah satu ala- sannya adalah karena proses hukum yang sedang berlangsung tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai siapa yang bersalah dalam kasus tersebut. Walaupun tetap bersimpati pada korban dan berbelas kasihan, adanya ambiguitas dalam kasus Lapindo membuat pengguna media sosial kesulitan dalam membedakan kasus tersebut dari bencana-bencana alam biasa. Gagal menyajikan kisah korbanisasi secara hitam-putih, kasus itu pun tidak dapat di- kategorikan sebagai kasus berkemasan ringan. Lebih dari itu, media-media arus utama, teru- 6 7 pada tanggal 25 Januari 2013, yaitu com/antikekerasan.ahmadiyah, Indonesia/190168814338999 (laman telah ditutup sehingga tautan tidak berfungsi), dan groups/197293916964081/. nuari termasuk
2013, dan tama televisi nasional, telah berhasil menggeser pembingkaian kasus tersebut dari insiden khusus-di mana ada pelaku dan korban-menjadi bencana alam "biasa". Stasiun televisi milik Bakrie, , sangat aktif mendukung bingkai itu (tentang kepemilikan, lihat Sudibyo dan Patria, 2013). mengganti sebutan insiden ini menjadi Lusi, singkatan dari Lumpur Sidoarjo, alih-alih lumpur Lapindo, sehingga menjauhkan peran Lapindo Brantas dari musibah tersebut. Akibat intervensi itu, istilah Lusi kini dipakai secara luas oleh banyak media na- sional besar (Novenanto, 2009). Kasus Lapindo me- nunjukkan bahwa media sosial dipengaruhi oleh sistem media yang lebih besar di mana kontrol me- lalui kepemilikan dapat merambah dunia maya dan menentukan arah aktivisme media sosial melalui pembingkaian arus utama suatu peristiwa. Lewat kasus ini kita melihat bahwa suatu gerakan akan kurang berhasil jika beradu dengan narasi yang lebih kuat. Kasus Ahmadiyah bahkan lebih rumit dan pro- blematik. Kompleksitas kasus ini sangat jauh dari asas kemasan ringan. Meskipun pengikut Ahmadiyah merupakan korban, banyak pihak yang ternyata menganggap penyerangan tersebut beralasan. Bagi mereka yang anti-Ahmadiyah, penyerangan tersebut dipandang sebagai suatu pembelaan terhadap Is- lam dan reaksi terhadap penistaan yang diklaim dilakukan oleh Ahmadiyah. Di sini, narasi yang ada tidak sama dengan bingkai sederhana cerita Daud vs. Goliat dan Ahmadiyah berubah menjadi pelaku kejahatan. Keyakinan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir adalah salah satu ajaran inti dalam Islam, membuatnya menjadi metanarasi bagi sebagian besar umat Islam Indonesia. Metanarasi adalah suatu narasi besar yang dianggap memberikan penjelasan utuh berdasarkan kebenaran universal dan absolut (Lyotard, 1984, h. 29) sehingga ia dianggap tabu untuk ditentang. Yang kasat mata dari fenomena ini adalah hilang- nya suara individu dan kelompok yang mendukung Ahmadiyah, sehingga akibatnya suara kelompok anti-Ahmadiyah lebih bergaung di media sosial. Ter- dapat dua penjelasan mengenai hilangnya suara itu. Pertama, sebagian masyarakat Indonesia tidak berpihak pada Ahmadiyah. Meskipun sebagian me- nentang pembantaian itu, mereka dilanda keraguan tentang kesesuaian ajaran Ahmadiyah dengan Is- lam. Oleh karena itu, mereka memilih untuk diam dan tidak bergabung dalam kelompok mana pun. Kedua, ada beberapa kelompok masyarakat yang percaya bahwa penyerangan itu tidak manusiawi dan hak Ahmadiyah harus dilindungi. Namun, mereka merasa menjadi kaum minoritas dan takut mengekspresikan opini di ranah publik. Kondisi yang kedua ini mencerminkan "spiral kebisuan" ( ) di mana orang-orang cenderung menyimpan opini dan pemikiran mereka sendiri saat merasa menjadi minoritas karena takut akan pemisahan atau isolasi dari sekelilingnya (Noelle-Neumann, 1974). Kasus Ahmadiyah menunjukkan bahwa subnarasi apa pun yang membuat cerita menjadi rumit dapat menggagalkan peluang kasus tersebut untuk menjadi aktivisme populer berkemasan ringan. Kasus ini juga menunjukkan supremasi dan kuatnya pengaruh metanarasi pada cara masyarakat mengekspresikan 44
diri di media sosial. Sementara itu, karena kurangnya nilai ikonik, kasus Lapindo dan Ahmadiyah tidak menghasilkan produksi karya-karya seni amatir. Simbolisasi visual dan artistik berguna sebagai alat untuk mengkomunikasikan narasi dengan cara yang lebih kasat mata. Namun, simbolisasi sulit diterapkan salahan dan penafsiran sebab-musabab yang se- derhana. Selain itu, dalam masyarakat religius se- perti di Indonesia, penilaian moral menjadi aspek mudah antara mana yang benar dan salah, baik atau buruk, moral atau amoral, sangat penting dalam menghasilkan suatu simbol. Kasus Lapindo dan Ahmadiyah menyajikan tantangan bagi penilaian moral yang hitam putih, kedua kasus ini tidak memunculkan representasi simbolik visual yang dibutuhkan untuk tampilan cuplikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kegi- atan berisiko rendah cenderung menarik banyak partisipasi. Namun, risiko itu tidak selalu dikaitkan dengan aksi. Aksi-aksi berisiko rendah seperti me- nyumbangkan klik dapat dianggap berisiko tinggi jika gerakan tersebut mewakili atau melibatkan ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi umum. Dalam jaringan "aku tahu kau tahu bahwa aku tahu kau tahu" di mana konformitas dikehendaki, klik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang tak diinginkan. Lebih lanjut lagi, adanya ideologi dapat membuat rumit suatu narasi yang sebetulnya cukup sederhana. Narasi nasionalis dan religius merupakan narasi dengan kandungan ideologis terkuat di Indonesia. Umumnya, segala isu yang tidak sesuai dengan narasi-narasi ideologis bisa dianggap berisiko. Risiko itu khususnya tampak dalam kasus Ahmadiyah. Bersimpati terhadap aga- ma yang dianggap memiliki ketidaksesuaian dengan agama mayoritas merupakan pilihan yang berisiko, lebih-lebih aksi tersebut dapat ditafsirkan sebagai anti-Islam. Di luar kasus-kasus di atas, penting juga un-tuk melihat isu lain yang dapat membantu kita mema- hami peran ideologi. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Papua Barat adalah salah satunya. Kasus Papua merupakan kasus ideologis karena keterkaitannya dengan cerita kaum separatis Papua yang perjuangannya dalam penentuan diri dianggap membahayakan integritas Negara Kesatuan Re- publik Indonesia (NKRI). NKRI harga mati adalah mantra para nasionalis yang sering digunakan untuk menekan ideologi-ideologi dan gerakan yang dianggap bukan bagian dari Indonesia. Dengan mutlaknya me- tanarasi nasionalis semacam itu, isu yang mungkin bersinggungan dengan pandangan anti-NKRI akan sulit untuk dimobilisasi. Walaupun pelanggaran hak asasi manusia bisa dibingkai secara moral sebagai hal yang "buruk" dan "salah", masyarakat Papua Barat tidak dapat begitu saja digolongkan sebagai "korban" karena banyak masyarakat Indonesia yang bukan Papua menghubungkan mereka dengan tindakan-tindakan anti-NKRI. Selain separatisme, dalam metanarasi nasionalis, paham komunisme, sosialisme, dan ateisme juga dianggap anti-nasionalis (lihat Anderson, 2001; McGregor, 2007). Gerakan Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume III, Nomor 1, April 2014 media sosial yang berhubungan dengan "isme-isme" ini akan sulit mendapatkan dukungan populer. Untuk memberikan contoh peran ideologi yang lebih halus, mari kita tengok sebentar kasus SMI, seperti yang digambarkan oleh Gambar 1. Meskipun pada awalnya kasus tersebut meraih banyak per- hatian, tidak seperti kasus KPK dan Prita yang berhasil meraih jutaan pendukung, kasus SMI tidak pernah mampu menghasilkan aktivisme yang masif. Walaupun cerita SMI dengan mudah menghasilkan sebuah ikon, aktivisme seputar SMI sangat ter- polarisasi. Pendukung SMI memandang Sri Mul-yani sebagai korban sekaligus idola. Sebagian memper- tanyakan alasan sesungguhnya di balik keputusan jut, kedekatan Sri Mulyani dengan Barat, khususnya dengan beberapa pihak di Amerika, membuatnya diasosiasikan dengan neoliberalisme, ideologi "asing" yang dianggap dapat membahayakan Indonesia dan nasionalisme. Ketika pada akhirnya Sri Mulyani me- ninggalkan kursi menteri untuk menduduki posisi melihatnya sebagai bukti atas agenda neoliberalis. Narasi Sederhana Kasus-kasus yang disajikan di sini mengesankan bahwa partisipasi dalam media sosial dapat ber- ujung pada gerakan politik yang populis jika di da- lamnya terkandung asas-asas budaya konsumsi kontemporer: kemasan ringan, selera tajuk berita, dan tampilan cuplikan. Narasi sederhana atau yang disederhanakan, yang dihubungkan dengan kegiatan berisiko rendah dan sejalan dengan ideologi metanarasi, memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk cepat menyebar dan melahirkan aktivisme yang bermakna. Mengapa aktivisme politik di media sosial perlu dibahasakan dengan istilah-istilah se- derhana yang menggaungkan budaya populer? Ja- wabannya dapat ditarik dari penjelasan berikut. Ekologi Media Sosial: Jaringan Luas, Konten Berlimpah Ruah Penjelasan pertama berasal dari ekologi me- dia sosial itu sendiri. Media sosial merupakan per- wujudan contoh paling ekstrem dari proses akselerasi produksi, konsumsi dan sirkulasi informasi. Dalam media sosial, pengguna merupakan bagian dari "komunitas" khalayak yang amat sangat terhubung dan secara terus-menerus memproduksi dan meng- konsumsi. Bagaimana memikat massa dalam ling- kungan seperti itu? Selain itu, media sosial mengarahkan pengguna untuk memelihara interaksi yang cepat dan singkat, serta untuk melakukan banyak hal pada saat yang sama. Meningkatnya kecepatan dan ukuran informasi, ditambah dengan cepat dan ringkasnya interaksi, membuat media sosial lebih ramah bagi narasi yang sederhana dan/ atau narasi yang disederhanakan dibandingkan yang kompleks/rumit. Tentu saja, gambar cicak kecil yang sedang me- lawan buaya besar dalam kasus KPK lebih mencuat di ranah media sosial yang informasinya berlimpah 45
ruah dibandingkan dengan gambar umum yang menampilkan korban banjir lumpur dalam kasus Lapindo. Begitu juga, cerita korbanisasi ala Hollywood yang familiar, seperti kasus Prita, dapat dengan mudah diceritakan secara berulang dalam obrolan santai melalui pertukaran beberapa baris yang pendek. Sementara itu, cerita yang sensitif dan kompleks mengenai Ahmadiyah tidak bisa dibahas dengan cara yang sama. Media Sosial Sebagai Bagian dari Sistem Media yang Lebih Besar Penjelasan kedua datang dari ketergantungan me- dia sosial pada sistem media yang lebih luas. Meskipun para dan pengguna media sosial memproduksi informasi mereka sendiri, jika berhubungan dengan berita dan kejadian, kebanyakan para pengguna itu cenderung menggaungkan informasi yang diba- wakan oleh media-media arus utama tradisional, terutama saluran berita televisi. Lingkungan media sosial tentu mendorong lahirnya banyak jurnalis warga yang memproduksi berita alternatif. Namun, produksi alternatif ini masih terlalu kecil untuk dapat menyaingi dominasi konten arus utama. Seperti yang dapat kita lihat pada studi kasus di atas, saluran televisi nasional komersial memainkan peran penting dalam memperkuat, membatasi, dan mencampuri isu dalam aktivisme media sosial. Berhasilnya kasus KPK dan Prita tak lepas dari campur tangan berbagai saluran TV nasional. Seba- liknya, campur tangan dalam kasus Lapindo dengan menampilkan narasi tandingan yang lebih kuat telah berhasil mengurangi partisipasi di media sosial. Karena media sosial tak lepas dari sistem kontrol, kekuasaan dan dominasi dalam sistem media yang lebih besar. Isu dan kepentingan yang mendominasi media arus utama juga mempengaruhi aktivisme media sosial. Kesuksesan aktivisme media sosial bergantung pada kesesuaian aktivisme tersebut dengan budaya media arus utama. Salah satu karakter dominan narasi media arus utama adalah mengecilnya cu- plikan pendek wawancara atau cuplikan suara (), istilah yang dipakai untuk menjelaskan komentar yang singkat, mudah dikutip dan diingat, serta mengandung inti dari pesan atau percakapan keseluruhan (Burke, 2010). Menggunakan kasus siaran berita malam hari kerja di Amerika, Adatto (1990) mengungkapkan bahwa jumlah rata-rata cu- plikan suara turun dari 42,3 detik pada 1968 menjadi hanya 9,8 detik pada 1988. Dewasa ini, cuplikan suara bahkan lebih pendek lagi. Untuk mampu menembus jaringan media, pesan aktivisme media sosial perlu disesuaikan dengan ukuran cuplikan suara yang semakin mengecil pula. dan, kedua, alat untuk mengakses. Tentang poin pertama, infrastruktur internet di Indonesia tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah pedesaan kekurangan akses bahkan pada infrastruktur telekomunikasi mendasar. Dari to- tal 76.613 desa, sebanyak 57% tidak memiliki sam- bungan internet dan 16,8 juta rumah tinggal (sekitar 27% dari populasi) tidak mendapatkan listrik (Depdagri, 2011; Suhendra, 2012). Akses media sosial sangat mencerminkan pola ini, dengan lebih dari 60% arus lalu lintas media sosial berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang (Saling Silang, 2011). Kebanyakan pengguna lebih menyukai hiburan daripada konten lainnya (Galih dan Ngazis, 2012), sehingga untuk menarik perhatian masyarakat umum, pesan politik harus bisa bersaing dengan konten hiburan yang dikonsumsi secara luas oleh kalangan menengah perkotaan. Mengenai aspek kedua, sejak 2009 hingga 2012, akses melalui warnet menurun dari 64% men- jadi 42%, sedangkan akses melalui telepon genggam meningkat dari 48% menjadi 62% (Miftachul, 2012). Pesatnya perkembangan telepon seluler, yang tum- buh dengan pesat dari hanya 32.792 pengguna pa- da tahun 1993 (Lim, 2002) menjadi 220 juta pada tahun 2012 (Mobile Monday, 2012, h. 6), merupakan kekuatan pendorong tumbuhnya internet . biaya internet dan meningkatnya ketersediaan fa- silitas internet nirkabel di area-area perkotaan. Menurut data Mobile Monday, sepertiga dari 55 juta pengguna internet mengakses internet dari telepon genggam (2012, h. 6). Populernya penggunaan in- ternet tidak hanya membuat media sosial menjadi mudah dibawa dan diakses, tetapi juga memengaruhi bagaimana masyarakat mengonsumsi dan desktop menuju teknologi datang bersama hilangnya sejumlah kekayaan tersebut, digantikan dengan layar dan teks yang lebih kecil, serta pilihan yang lebih sedikit dan tingkat keakuratan yang rendah. Teknologi memungkinkan masyarakat untuk lebih sering memproduksi dan mengkonsumsi konten secara disruptif dalam bentuk "potongan kecil". Di Indonesia, di mana kecepatan dan secara umum masih rendah, sungguh bukan hal yang mudah dan murah untuk mengunduh informasi yang besar dan kaya. Sebagai contoh, warga Indonesia yang saya wawancara berkata bahwa mereka harus menunggu video YouTube selesai diun- duh agar dapat ditonton karena streaming langsung tidak memungkinkan. Perangkat cocok dengan konsumsi yang berdasarkan asas-asas kemasan ringan, selera tajuk berita, dan tampilan cuplikan. Aspek Tekno-Materiil dalam Akses Media Sosial Kesimpulan dan Implikasi Penjelasan ketiga jatuh pada logika akses. Media sosial tidaklah bebas dari aspek tekno-materiil akses, yang tidak hanya menentukan siapa yang memiliki akses, tetapi juga bagaimana mereka mengakses dan mengkonsumsi informasi serta jenis informasi apa yang mereka pilih untuk dikonsumsi. Terdapat dua aspek tekno-materiil. Pertama, distribusi akses, Dengan menggunakan konteks Indonesia sebagai ilustrasi, melalui artikel ini saya menyajikan pers- pektif kritis terhadap literatur media sosial yang ada. Beberapa argumen tertentu, seperti dominasi metanarasi tertentu dan keadaan infrastruktur internet, tidak selalu dapat diterapkan pada konteks yang lain. Namun, argumen keseluruhannya secara 46
umum dapat berlaku. Argumen yang disarikan dari kasus-kasus Indonesia dapat membantu kita untuk memahami aktivisme media sosial di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, dan Amerika. Di Tunisia, terjadi proses pembingkaian cerita pembakaran diri Mohammed Bouazizi yang sebetulnya adalah seorang pedagang kaki lima miskin yang tak pernah lulus SMA menjadi "pengangguran lulusan universitas yang ditampar oleh pegawai wanita" (meskipun tidak ada yang tahu apakah tamparan itu benar terjadi). Pembingkaian dan simbolisasi yang kuat melalui gambar tubuh Bouazizi yang terbakar memungkinkan gerakan kaum buruh beresonansi secara budaya dan politik dengan seluruh populasi lainnya, terutama kaum muda kelas menengah terpelajar di perkotaan (Lim, 2013). Demikian pula, di Mesir, Khaled Saeed, seo- rang pemuda yang meninggal dalam situasi yang mencurigakan setelah ditangkap polisi Mesir, di- mitoskan sebagai "sosok kuat yang dapat meng- ejawantahkan generasi muda: muda, melek media sosial, anti-otoriter, dan dibunuh di warnet... dengan mengangkatnya sebagai sosok suci, mengurangi dan menyederhanakan dinamika kehidupannya," (Ali, 2012), banyak aktivis Mesir secara nyaman menggunakan Khaled Saeed sebagai simbol per- lawanan yang menyentuh hati seluruh populasi masyarakat (Lim, 2012a). Kampanye "" yang sukses menggerakkan massa untuk mendukung isu Kony 2012, lewat penyebaran sebuah video mengenai Lord Resistance Army secara viral, adalah contoh lainnya (Drumbl, 2012). Seperti yang diterangkan oleh Zuckerman (2012), kampanye itu: "sangat menarik karena menyajikan narasi yang begitu disederhanakan: Kony digambarkan se- bagai pelaku yang sungguh buruk, manusia yang mengerikan, yang penangkapannya da- pat mengakhiri pendeirtaan masyarakat di utara Uganda. Jika setiap dari kita dapat mengerjakan bagian kita masing-masing, mem- pengaruhi mereka yang berkuasa, tentara mi- liter [Amerika] dapat segera bertindak dan Kony akan tertangkap." Dengan menggunakan cerita yang terlalu dise- derhanakan dan menyerukan gerakan berisiko rendah yang dengan mudahnya menyulap tiap individu sebagai bagian dari solusi, kampanye Kony merupakan contoh utama aktivisme kemasan ringan yang sepenuhnya memuaskan selera tajuk berita dan secara ahli memanfaatkan tampilan cuplikan. yang terjadi di Indonesia tidaklah unik. Pada saat yang sama, gerakan media sosial tidak bisa dipandang dalam perspektif yang dikotomis. Alih-alih melihat aktivisme media sosial sebagai pertanda perubahan sosial atau menyepelekannya sebagai "aktivisme- malas", artikel ini menyediakan argumen yang le-bih disi di mana partisipasi dalam media sosial dapat berujung pada kesuksesan suatu gerakan politik. Dengan mempelajari gerakan media sosial di Indonesia, kita mengerti bahwa sifat partisipatif media sosial tentunya sangat cocok untuk menyebarkan Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume III, Nomor 1, April 2014 konten yang berhubungan dengan budaya populer. Meskipun dapat dipinjam untuk menghasilkan ke- terlibatan masyarakat dan mobilisasi politik, budaya partisipatif tetap terbatas kapasitasnya dalam hal memobilisasikan isu politik yang kompleks. Ke- terbatasan tersebut bersumber dari, paling tidak, tiga keadaan. Pertama, di media sosial jaringan begitu luas dan produksi serta sirkulasi informasi senantiasa mengalami percepatan. Lingkungan ini lebih cocok bagi narasi yang sederhana dan/atau disederhanakan daripada yang kompleks. Kedua, media sosial tak lepas dari sistem media yang lebih besar. Untuk menjadi populer, aktivisme media so- sial perlu diselaraskan dengan budaya cuplikan sua- ra yang luar biasa mengecil dari media arus utama. Ketiga, media sosial juga berkaitan erat dengan as- pek tekno-materiil, yaitu distribusi dan perangkat akses ke media sosial. Dengan konsentrasi tinggi akses media sosial di daerah perkotaan, narasi suatu aktivisme selalu bersaing dengan konten hiburan yang dirancang untuk konsumen kalangan menengah perkotaan. Lebih lanjut lagi, sejumlah besar pengguna mengakses media sosial dari perangkat yang dirancang untuk mengambil cuplikan pengalaman secara cepat. Konsekuensinya, aktivisme media sosial lebih mungkin untuk sukses apabila narasi, ikon, dan representasi simbolik di dalamnya menyerupai ele- men-elemen yang mendominasi budaya populer kontemporer. Dengan kata lain, aktivisme itu harus memiliki asas-asas budaya konsumsi kontemporer: kemasan ringan, selera tajuk berita, dan tampilan cuplikan. Di luar itu semua, untuk meningkatkan kemungkinan untuk sukses, sebaiknya aktivisme tidak terkait dengan kegiatan berisiko tinggi ataupun ideologi yang bertentangan dengan metanarasi do- minan (seperti nasionalisme dan religiusitas di In- donesia). Lebih jauh lagi, aktivisme itu juga sulit untuk berhasil jika berlawanan dengan narasi kuat yang diusung di media arus utama. Singkat kata, aktivisme media sosial akan selalu memiliki sifat yang cenderung tergesa, rapuh dan jamak. Aktivisme mendapatkan banyak klik yang tak memantik walaupun kita menyaksikan jumlah klik yang ba- nyak, sangat sedikit isu yang berhasil memantik ak- tivisme masif yang bermakna. Aktivisme media sosial menandai suatu periode inovasi dan eksperimen dalam penggunaan teknologi media baru dan budaya partisipatif. Ekspresi on- , budaya populer, dipadukan dengan kegiatan sosial, menciptakan ranah-ranah di mana jutaan Indonesia berkumpul bersama. Melalui orang rang Indonesia ini saling berjumpa, berkenalan, bekerjasama, berorganisasi dan bahkan beraksi bersama-sama. Namun, media sosial bukanlah ra- nah yang tepat untuk mendalami dan mencerna wacana yang kompleks atau isu-isu sulit. Media sosial tidaklah ramah bagi musyawarah yang diperlukan guna memperdalam demokrasi. Musya- warah yang dimaksud "bersifat lambat dan cende- rung membosankan (penuh pengulangan demi pema- haman yang akurat), menekankan akan kedalaman pengetahuan dan keahlian, berfokus pada peraturan dan kebijakan pemerintah, dan hanya berhasil ke- tika warga bekerjasama dengan pemerintah dalam 47
menghasilkan keputusan yang baik, legitimasi politik, dan stabilitas sosial" (Lim dan Kann 2008, h. 100). Karakteristik-karakteristik tersebut tidak sesuai bersifat sosial. Kegiatan media sosial untuk kalang- an menengah perkotaan kebanyakan berkisar seputar kesenangan, ekspresi diri, dan manfaat so- sial yang tentunya tak bisa dikategorikan sebagai bagian dari keterlibatan publik yang berkontribusi terhadap proses demokrasi. Media sosial tidak secara inheren mempromosikan keterlibatan sipil dan ti- dak selayaknya dianggap sebagai agen penyebab perubahan sosial serta demokratisasi. Sebaik- baiknya, media sosial memfasilitasi dan memperkuat budaya yang dapat membantu terbentuknya lan- dasan dan ruang latihan dan belajar bagi individu dan kelompok untuk bebas berekspresi, berpendapat, dan bekerjasama dengan sesama. Hanya dengan memahami sifat dan keterbatasan aktivisme media sosial, serta prasyarat keberhasilannya, para ak- tivis akan dapat menggunakan, menerapkan, dan mengubah aktivisme tersebut menjadi keterlibatan sipil dan partisipasi politik yang bermakna. Ucapan Terima Kasih (JKI) mengucapkan terima kasih kepada Contemporary Asia atas izin penerjemahan artikel. Redaksi Daftar Pustaka Adatto, K. (28 Mei 1990). The Incredible Shrinking Sound Bite. The , 20-23. Ali, A. Saeeds of revolution: De-mythologizing Khaled Saeed. (5 Juni 2012). Jadaliyya. Diakses dari khaled-saeed. Alvarez, S. (1990). . Princeton: Princeton University Press. Gladwell, M. (4 Oktober 2010). Small Change: Why the Revolution Will Not Be Tweeted The New Yorker. Diakses dari gladwell. Goffman, E. (1974). . New York: Free Press. Goldenberg, J., B. Libai, and E. Muller. (2001). Talk of the Network: A Complex Systems Look at the Underlying Process of Word-of- Mouth. Marketing Letters, 12 (3): 211-223. Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal Anderson, B. (2001). Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications. Andreas, S. (2007). Web 2.0 and the Culture Producing Public. Diakses pada 13 Maret 2012 dari , 78 (6): 1360-1380. Harquail, C. (2006). "Making Use of Organizational Identity: Icons as Symbolic Identity Proxies". Kertas Kerja. Stockholm: Institute for International Business, Stockholm School of Economics. Hill, D., and K. Sen. (2005). Appadurai, A. (2004). The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition. Dalam V. Rao dan M. Walton (Eds.), Culture and (h. 59-84). Palo Alto: Stanford University Press. Bak, P., and T. Kessler. (2012). If You Like It, I Like It! Conformity on Facebook. , 3 (2): 23-30. Baldez, L. (2002). London: Routledge. Jenkins, H., R. Purushotma, M. Weigel, K. Clinton, and A. Robison. (2009). Media Education for the 21st Century. Cambridge: MIT Press. Kahn, R., and D. Kellner. (2004). New Media and Internet Activism: , 6 (1), 87-95. Cambridge: Cambridge University Press. Kamarck, E., and J. Nye. (1999). Barta, P. Reformer Resigns, Rattling Indonesia (6 Mei 2010). Wall . Diakses pada 15 Januari 2013 dari 5262408521190.html.
Internet. Bielefeld: Transcript. Burke, S. Three Keys to Laying a Strong PR Foundation (5 Oktober 2010). CBS News. Diakses dari strong-pr-foundation/. ComScore. (2010). Indonesia, Brazil and Venezuela Lead Global Surge in Twitter Usage. Diakses pada 23 Mei 2012 dari Twitter_Usage. Depdagri. (23 Mei 2011). Menkominfo: Seluruh kecamatan tersambung internet Juni 2011 Diakses dari tersambung-internet-juni-2011. Drumbl, M. (2011). Child Soldiers and Clicktivism: Justice, Myths, and Prevention. , 4 (3), 481-485. Egebark, J., dan M. Ekstrom. (2011). Like What You Like or Like What Others Like? Conformity and Peer Effects on Facebook. Kertas Kerja IFN No. 866. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics. Galih, B., and A. Ngazis. (2012). Entertainment Contents Get More Clicks. Diakses pada 27 Juni dari get-more-clicks. Gamson, W. (1992). The Social Psychology of Collective Action. Dalam A. Morris dan C. Mueller (Eds.), Movement Theory (h. 53-76). New Haven: Yale University Press. Hollis: Hollis Publishing. Kirkpatrick, D. (2010). Company. New York: Simon & Schuster. Lim, M. (2002). From Walking City to Telematic Metropolis: Changing Urban Form in Bandung, Indonesia. Dalam T. Bunnell, L. Drummond, dan K. Ho (Eds.), (h. 75-100). Singapore: Times Academic Press. ------------(2003). The in Indonesia. Dalam N. Couldry dan D. Miller (Eds.), Contesting (h. Internet, Social Network, and Reform ------------(2006). Cyber-urban Activism and Political Change Indonesia. Eastbound, 1 (1), 1-19. ------------(2009). Global Muslim Blogosphere: Mosaics of Global-Local Discourses. Dalam M. McLelland dan G. Goggin (Eds.), (h. 178-195). London: Routledge. ------------(2012a). Clicks, Cabs, Coffee Houses: Social Media and Oppositional Movements in Egypt (2004-2011). Journal of Communication, 62 (2), 231-248. ------------(2012b). Life is Local in the Imagined Global Community: Islam and Politics in the Indonesian Blogosphere. Journal of , 11 (3), 127-140. ------------(2013). Framing Bouazizi: Social Media, Intermodality, and Participatory Journalism in the Tunisian Uprising. In . Forthcoming. Lim, M., and M. Kann. (2008). Networked Politics: Deliberation, Mobilization and Networked Practices of Agitation. Dalam (h. 77-107). Cambridge: MIT Press. Agustus 2010). Jakarta Globe. Diakses dari 48 in
role-of-new-media/389727. Lyotard, J. (1984). : A Report on Knowledge. Minneapolis: University of MinnesotaPress. McGregor, K. E. (2007). . Singapore: NUS Press. Miftachul, A. Yahoo! TNS Net Index: Advertiser Needs to Strengthen their Mobile Strategy. (28 Juni 2012). Daily Social. Diakses dari MobileMonday. Mobile Southeast Asia Report 2012: Crossroads of Innovation (23 Mei 2012). Diakses dari Morozov, M. The Brave New World of Slacktivism. (19 Mei 2009). Foreign Policy. Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion. Journal of Communication, 24(2): 43-51. Novenanto, A. (2009). The Lapindo Case by Mainstream Media. , 1 (3):125-138. Nugroho, Y. (2011). . Manchester: Institute of Innovation Research, Manchester Business School, University of Manchester. Rheingold, H. 2002. . Cambridge: Perseus Publishing. Russell, A., M. Ito, T. Richmond, dan M. Tuters. (2008). Culture: Media Convergence and Networked Participation. Dalam K. Varnelis (ed), (h. 77-107). Cambridge: MIT Press. SalingSilang. (2011). Indonesia Social Media Landscape Q1 2011. Diakses pada 23 Mei 2012. salingsilangcom-report. Semiocast. Twitter Reaches Half a Billion Accounts, More Than 140 Millions in the US (30 Juli 2012). Diakses dari Shirky, C. The Political Power of Social Media. (Januari/Februari 2011). Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume III, Nomor 1, April 2014 Foreign Affairs. Diakses pada 13 Maret 2012 dari power-of-social-media. Shubert, A. Indonesian Court Case Spawns Social Movement (22 Desember 2009). CNN.Diakses dari Shulman, S. (2009). The Case Against Mass E-mails: Perverse Incentives and Low Quality Public Participation inU.S. Federal Rulemaking. Policy & Internet, 1 (1). Diakses pada 13 Maret 2012. Sidner, S. Indonesia: Twitter Nation (23 November 2010). CNNTech. Diakses networking?_s=PM:TECH. dari Snow, D., E. Rochford Jr, S. Worden, dan R. Benford. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilization,and Movement Participation. , 51 (4): 464-481. Indonesia Facebook Statistics. (13 Maret 2012). Diakses dari indonesia. SocialBakers. Sudibyo, A., dan N. Patria. (2013). The Television Industry in Post- Authoritarian Indonesia. Journal of Contemporary Asia. Diakses dari 4. Suhendra, Z. (26 November 2012). 16, 8 juta keluarga di Indonesia belum Sutadi, H. (12 Februari 2011). Sosial media dan demokrasi 2.0 Indonesia Kompasiana. Diakses dari di 20-di-indonesia. in Accra. Diakses dari blog/2012/03/08/unpacking-kony-2012/. 49