I K P 2024 I K P 2024 INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 Penerbit
Diterbitkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350 @Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (Copy) Isi Buku ini, Diperkenanankan dengan menyebutkan sumbernya Cetakan Pertama Januari 2023 ii
PENGARAH Rahmat Bagja Lolly Suhenti Puadi Totok Hariyono Herwyn J.H. Malonda PEMBINA La Bayoni PENANGGUNG JAWAB Ibrahim Malik Tanjung KETUA TIM Bre Ikrajendra TIM PENELITI Aditya Perdana Masykuruddin Hafidz Yohan Wahyu Afrimadona Erik Kurniawan TIM AHLI Aditya Perdana Masykuruddin Hafidz Yohan Wahyu Afrimadona Erik Kurniawan Mada Sukmajati Ahsanul Minan Daniel Zuchron Wahidah Suaib Nia Sjarifuddin Mimah Susanti Aji Pengestu Rafif Pamenang Imawan Dian Permata Sri Budi Eka Wardani TIM PENYUSUN Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 TIM ASISTEN PENELITI Eko Agus Wibisono Hanif Vidi Yuwono Ike Meisye Laksmi Rosalina Sihombing Muhammad Habibi Allya Hanifa Yessi Oktavia Tiara Nur Anisa Nurcahyaningrum Oktaviyanti Muhammad Subhan Nurul Umam Juan Firman Ramadhani TIM ADMINISTRASI Nyayu Deviana Nur A Marissa Laila Ramadhani Anwar Fauzi EDITOR Tim Editor Bawaslu RI DESAIN TATA LETAK Insan Azzamit iii
Sambutan Sambutan Rahmat Bagja Ketua Bawaslu Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya sehingga Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini dapat diselesaikan. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 adalah salah satu produk hasil penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara serentak tahun 2024. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang berportensi menggangu atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis. Bawaslu menyusun IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, menitikberatkan pada 4 dengan berkualitas, iv
yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemiliu, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 akan menggunakan 3 kategori yaitu, rendah, sedang dan tinggi. Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Secara berkelanjutan Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak Pemilu Legislatif tahun 2014. Pada proses penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu menyempurnakan produk IKP agar lebih terukur dan semakin fungsional dengan tetap mengutamakan kejelasan dan konsistensi metodologi dan analisisnya. Data, pengalaman penyelenggaraan pilkada sebelumnya, serta pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya kerawanan pilkada dijadikan sebagai basis utama menyusun IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dirilis pada saat ditetapkannya partai politik peserta Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu. Melalui serangkaian tahapan, Bawaslu melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi, dan pegiat Pemilu dalam proses penyempurnaan IKP tersebut. Sementara dalam tahapan pengumpulan data, Bawaslu RI melibatkan seluruh Bawaslu di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Untuk lingkup internal Bawaslu, hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu menyusun strategi pencegahan dan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan. Bagi para pemangku kepentingan, keberadaan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, yang semakin baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah berperan aktif melakukan penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Besar harapan kami agar produk ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu" *** v
Kata Kata Pengantar Pengantar Lolly Suhenty Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu lembaga negara yang tugas dalam pengawasan Pemilu, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, memerlukan pemetaan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif potensi atas pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. RI) merupakan memiliki vi
Penguatan dan peningkatan kapasitas riset terus dilakukan oleh Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan kajian kePemiluan sesuai perubahan lingkungan sosial politik kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang kePemiluan. Melalui pendekatan pencegahan, (i) Melakukuan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. (ii) Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu. (iii) Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI. Sasaran informasi IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); pemerintah pusat maupun daerah; lembaga negara nonstruktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil. Dalam penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Bawaslu menyempurnakan kembali instrumen IKP tahun sebelumnya. Hal ini mengingat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 memiliki mekanisme yang berbeda dengan pemilu maupun pemilihan sebelumnya yang dilaksanakan secara serentak. Penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 sendiri mendasarkan pada empat dimensi penting dalam Pemilu yang demokratis, yaitu (i) Konteks sosial-politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Metode analisis dalam IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah data driven, yaitu bahwa hasil indeks sangat ditentukan oleh data kejadian yang ada di lapangan dan dialami oleh provinsi dan kabpaten/kota. Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, diharapkan dapat memberikan alat deteksi dini (early warning system) bagi seluruh perangkat Bawaslu, dari Kabupaten/Kota hingga Provnsi agar dapat memetakan dan mengantisipasi potensi pelanggaran Pemilu, khususnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, sehingga dengan demikian diharapkan akan menghasilkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat. *** vii
Daftar Isi DaftarIsi SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Tujuan dan Signifikansi ... 3 C. Definisi dan Operasionalisasi Konsep ... 4 D. Metode ... 14 D.1 Pengumpulan Data ... 14 D.2 Analisa Data ... 18 E. Tahapab Pelaksanaan ... 23 F. Sistematika Laporan ... 24 BAB 2 SEJARAH PERJALANAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) 28 A. Titik Awal ... 29 B. Perubahan dalam Instrumen dan Konstruksi IKP... 31 viii
BAB 3 DATA DAN TEMUAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 42 A. Temuan Tingkat Provinsi ... 43 B. Temuan Tingkat Kabupaten/Kota ... 45 C. Temuan dalam Dimensi ... 68 C.1 Dimensi Konteks Sosial dan Politik... 69 C.2 Dimensi Penyelenggaraan Pemilu ... 71 C.3 Dimensi Kontestasi ... 72 C.4 Dimensi Partisipasi ... 73 BAB 4 ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI 78 A. Analisa Umum ... 78 B. Analisa Provinsi ... 80 C. Analisa Kabupaten/Kota ... 85 D. Langkah Antisipasi ... 88 BAB 5 PENUTUP 92 A. Kesimpulan ... 98 B. Rekomendasi... 99 DAFTAR PUTAKA LAMPIRAN ix
BAB1PENDAHULUAN
BAB 1 BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Atas dasar hal itulah, Pemilu Serentak 2024 kembali diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik dari warga negara di sebuah pemerintahan demokratis. Setiap lima tahun sekali, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa adanya satu tindakan yang mencederai pelaksanaan hak warga negara tersebut. Salah satu hal yang menjadi catatan dalam setiap penyelenggaraan ini adalah mewujudkan pemilu yang pemilu di berintegritas berdasarkan asas pemilu yang disebutkan di atas telah menjadi referensi konstitusional di Indonesia. Berdasarkan pandangan imuwan pemilu yang terkenal yaitu Norris, The New Research Agenda Studying Electoral Integrity (2013), pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks free and fair election (pemilu yang bebas dan adil). Indonesia belakangan Hal yang tidak berbeda juga dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan dalam Foundation (2012) yang menyatakan bahwa pemilu yang berintegritas ditunjukkan dari bagaimana pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis tentang hak pilih 1
universal, kesetaraan, professional, imparsial, dan transparan pada seluruh siklus pemilu. Dalam konteks pemilu berintegritas yang dimaksud adalah mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah diselenggarakan di Indonesia. Ada banyak tantangan dan hambatan yang tidak mudah diatasi untuk mewujudkan norma dan standar internasional dalam pemilu. Bahkan dalam penilaian Electoral Integrity Project yang diadakan oleh Pippa Norris dalam publikasinya bersama Max Groemping pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan skor sebesar 54 dimana angka tersebut menunjukkan moderat.1 Artinya, penilaian ini menjadi relevan untuk terus mendorong pemilu- pemilu di Indonesia terus dapat berintegritas di waktu yang akan datang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat yang dinyatakan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang terkait dengan pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan (pilkada) di tahun 2024 mendatang. Dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan yang berlangsung, Bawaslu, di setiap tingkatan pusat, provinsi dan kab/ kota, bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan berlangsung sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, mengawasi terkait dengan netralitas ASN dan anggota TNI/Polri, serta mengawasi segala putusan KPU, DKPP, pengadilan ataupun pejabat lainnya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Di samping itu, Bawaslu juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu serta berbagai sengketa dalam proses pemilu. Fungsi dari Bawaslu juga terkait dengan tugas tersebut, maka Badan ini melakukan hal-hal untuk memeriksa, mengkaji dan memutus berbagai pelanggaran administrasi pemilu dan politik uang. Pada saat yang bersamaan, Bawaslu juga dapat melakukan pemeriksaan, pengkajian, mediasi, ajudikasi dan pemutusan terhadap perselisihan sengketa pemilu. Serta merekomendasikan kepada instansi yang terkait untuk memutuskan hal yang terkait dengan netralitas ASN, TNI dan Polri. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran yang krusial dalam memastikan strandard, norma dan aturan yang terkait pemilu dijalankan dengan baik oleh semua pihak. 1 Norris & Groemping, Electoral Integrity Worldwide (2019)melakukan penilaian persepsi terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas sepanjang tahun 2012-2018 terhadap 337 pemilu di 166 negara. Penilaian skor moderat berkisar di angka 50-59. Sementara penilaian angka paling tinggi berada di angka 100. 2
Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 huruf (a) dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dikatakan bahwa salah satu tugas Bawaslu dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, maka Bawaslu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu. Atas dasar itu, Bawaslu menjalankan satu usaha dalam pemetaan potensi kerawanan pemilu dan pilkada dalam bentuk kegiatan bernama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sebenarnya sudah dijalankan sejak tahun 2014 lalu. Posisi IKP adalah strategis untuk mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan antisipasi dari segala potensi yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu secara demokratis. Bagi Bawaslu, IKP merupakan instrumen penting dalam memetakan secara tepat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap jajaran Bawaslu di daerah dalam mengawasi setiap tahapan kepemiluan yang sedang dan akan berjalan. Menuju Pemilu 2024, peran IKP menjadi lebih strategis untuk menjadikan setiap temuan yang penting dalam dimensi dari instrumen IKP sebagai bagian dari perencanaan, implementasi serta evaluasi setiap tahapan pengawasan kepemiluan yang ada. B. Tujuan dan Signifikansi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 ini memiliki tujuan sebagai berikut: a. Melakukuan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. b. Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melaku- kan pencegahan kerawanan pemilu c. Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI. Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu RI, IKP 2024 ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan signifikansinya dalam dua hal yaitu: secara internal dan eksternal. Secara internal, IKP 2024 ini dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu Bawaslu RI dalam melakukan desain perencanaan program dan antisipasi yang kompleks dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan Pemilu di setiap daerah. Secara eksternal, IKP 2024 menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para stakeholders kepemiluan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara kondusif dan baik. 3
C. Definisi dan Operasionalisasi Konsep Sebagai sebuah kerangka teori dan konseptual, IKP 2024 melihat ada tiga isu utama dalam literature demokrasi dan pemilu terkini, yaitu pemilu yang demokratis, penyelenggaraan pemilu, malpraktek dan manipulasi pemilu. Tiga hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam instrumen dan indikator yang menjadi penilaian dalam IKP ini. Dalam berbagai literatur demokrasi dan pemilu di dunia, salah satu referensi yang sering dirujuk adalah pandangan Robert Dahl terkait dengan bagaimana menghadirkan pemilu yang demokratis di sebuah negara. Demokrasi memang sederhananya, menurut Dahl, Democracy and Its Critics (1989), menyangkut pemerintahan oleh rakyat, dimana proses pembuatan kebijakan di dalam pemerintahan membutuhkan suara rakyat. Proses demokrasi di sebuah negara membutuhkan adanya partisipasi yang efektif dengan memperhatikan suara rakyat yang dikategorikan orang dewasa untuk memutuskan sebuah kebijakan secara kolektif. Tidak hanya, itu, Dahl juga mengingatkan bahwa sebuah negara demokrasi juga membutuhkan adanya ruang kontrol yang dilakukan oleh warga negara terhadap putusan dan kebijakan yang dihasilkan dari pertimbangan suara rakyat tersebut. Secara prosedur, ada tujuh kriteria yang penting diperhatikan di sebuah negara demokrasi menurut Dahl (1982) seperti yang dikutip dalam Schmitter & Karl (1991), yakni: (a) kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional dimiliki oleh pejabat terpilih; (b) pejabat yang terpilih dalam sebuah pemilihan yang sering dan dilakukan secara adil di mana pemaksaan dan kekerasan tidak biasa dilakukan; (c) praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat; (d) praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan di pemerintahan; (e ) warga negara memiliki hak untuk berekspresi tanpa bahaya hukuman berat atas masalah politik yang didefinisikan secara luas; (f) warga negara berhak untuk mencari sumber informasi alternatif. Selain itu, sumber informasi alternatif ada dan dilindungi oleh hukum; (g) warga negara juga memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang independen. Selain ketujuh kriteria tersebut, Terry dan Schmitter juga menambahkan dua kriteria yang penting yaitu: (h) pejabat yang dipilih secara populer harus dapat menjalankan kekuasaan konstitusionalnya tanpa menjadi sasaran penentangan (walaupun informal) dari pejabat yang tidak dipilih; (i) Pemerintah harus mengatur diri 4
sendiri; ia harus mampu bertindak secara independen dari batasan-batasan yang dipaksakan oleh beberapa sistem politik menyeluruh lainnya. Secara khusus, Dahl memang memberikan perhatian khusus dalam kriteria tersebut dalam pelaksanaan pemilu yang menyangkut hak pilih dan dipilih warga negara dan proses pemilihan pejabat melakukan mekanisme pelibatan warga negara. Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, Pasal 25 Kovenan Internasional PBB untuk Hak Sipil dan Hak Politik pada tahun 1966, ada delapan prinsip utama penyelenggaraan pemilu yaitu 1) pemilihan umum dilakukan secara berkala; 2) pengakuan terhadap hak pilih universal 3) hak pilih yang sama bagi setiap orang, satu orang satu suara; 4) hak untuk dipilih 5) hak bagi semua pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih; 6) penggunaan surat suara dengan rahasia; 7) pemilihan yang murni; 8) dan pemilihan harus mencerminkan ekspresi bebas dari kehendak rakyat. Standar ini kemudian dikembangkan beberapa lembaga internasional seperti Organization for Security and Coopertion in Europe (OSCE), The African Union (AU), The European Union (EU), The Organization of American States (OAS), dan The Carter Center (Norris, 2013). Inilah yang menjadi rujukan internasional dalam menghadirkan pemilu yang demokratis di sebuah negara. Dalam referensi yang lain, Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (1971) menyatakan bahwa sebuah negara yang demokratis tentu membutuhkan dua aspek krusial yaitu hak berpartisipasi dari warga negara untuk mengikuti pemilu dan adanya ruang kontestasi publik yang dijamin oleh negara. Dua aspek yang dimaksud ini tentunya dapat diperlihatkan dalam bentuk bagaimana negara dapat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam partisipasi pemilu, adanya perlakukan yang sama dan sehat dalam berkompetisi memperebutkan jabatan publik, serta tidak adanya ketakutan dan tidak adanya tekanan dari pihak manapun kepada setiap individu dalam mengekspresikan pandangan dan opininya di ranah publik. Sehingga, pandangan Dahl ini sebenarnya memperkuat bahwa pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam demokrasi dengan menekankan perlunya kompetisi dan partisipasi yang harus dijaga dengan baik, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, dalam penjelasan mengenai pemilu yang demokratis memerlukan adanya kompetisi dan partisipasi, maka hal ini menjadi dua dimensi dari IKP 2024 yaitu kontestasi dalam pemilu dan partisipasi. 5
Hal yang berikutnya menjadi penting diperhatikan dalam kerangka IKP 2024 ini adalah menyangkut penyelenggaraan pemilu yang dilihat dari tiga aspek yaitu tata Kelola kepemiluan (electoral governance) dan manajemen kepemiluan (electoral management) yang menjalankan aktivitas dan siklus dari seluruh tahapan kepemiluan (electoral cycles). Tata Kelola Kepemiluan dan Manajemen Kepemiluan menjadi instrumen pelaksana dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi. Mozaffar & Schedler (2002) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai "sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan" yang tentu tekait dengan pemilu. Sedangkan Sukmajati, Mada; Perdana, Aditya (2019) lebih menekankan tata kelola pemilu adalah "Sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan" kepemiluan menurut James, Garnett, Loeber, & van Ham (2019) adalah mengaplikasikan dan tentang mengimplementasikan dari aturan/regulasi kepemiluan. Aturan bagaimana pemilu dijalankan setelah dirancang serta dibentuk oleh para pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintahan. Namun demikian, proses menjalankan kepemiluan ini bukanlah semata-mata dilihat dari aspek teknis dan manajemen saja, ada juga hal yang tidak bisa dihindari aspek politik yang memerlukan negosiasi dari proses implementasi tahapan yang berjalan dengan konsekuensi hukum yang juga patut dipertimbangkan oleh para aktor yang terlibat. Sedangkan definisi dari manajemen referensi nternasional menurut Internasional IDEA Catt, Ellis, Maley, Wall, & Wolf, (2014) sebagai berikut: Sementara itu, tahapan kepemiluan yang menjadi 6
1) penetapan kerangka legal. Dalam tahapan ini revisi sistem pemilu dan batasan-batasan kepemiluan bentuk dan kewenangan lembaga penye- lenggara pemilu, ataupun aturan perilaku dalam pelaksanaan pemilu dapat diajukan sebagai bahan legislasi kepemiluan; 2) perencanaan dan implementasi: tahapan ini menyangkut penganggaran, pendanaan dan pembiayaan, kalender kepemiluan, rekruitmen penye- lenggara dan pelelangan/tender serta logistik dan keamanan; training dan pendidikan: tahapan ini menyangkut bagaimana pendidikan kewarganegaraan dan informasi kepemiluan disampaikan kepada para pemilih; 3) 4) pendaftaran pemilih: tahapan ini menyangkut soal pendaftaran pemilih, akreditasi para pemantau, pendaftaran peserta pemilu, dan akses kepa- da media; 5) kampanye pemilu: tahapan ini mengkoordinasikan kampanye dan pem- biayaan kampanye dari partai politik; 6) pemungutan suara: tahapan ini menyangkut pemungutan suara, pemu- ngutan suara spesial dan eksternal, penghitungan suara, dan tabulasi hasil suara; 7) verifikasi hasil: tahapan ini menyangkut penetapan hasil resmi, perselisi- han hasil pemilu, dan audit serta evaluasi; dan 8) pasca pemilu: tahapan ini terkait dengan update data pemilih, reformasi regulasi, pengelolaan data dan riset. Namun dalam konteks implementasi dari UU No.7/2017 tentang Pemilu dan UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang, tahapan pemilu dan pemilihan yang dimaksud sebagai berikut2: 1) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelak- sanaan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; 2) 3) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; 4) penetapan Peserta Pemilu; 2 Hal ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 7
5) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 6) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 7) masa Kampanye Pemilu; 8) Masa Tenang; 9) pemungutan dan penghitungan suara; 10) penetapan hasil Pemilu; dan 11) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sehingga apabila dibandingkan tahapan yang dibentuk oleh KPU dengan standar internasional yang berlaku, hal ini dapat dikatakan hampir sebagian besar sudah memenuhi apa yang sudah diterapkan di kalangan internasional. Beberapa aktivitas yang dapat berlangsung terus menerus seperti pelatihan dan sosialisasi pendidikan pemilih dimasukkan dalam kegiatan yang terus berkelanjutan meski tahapan lain juga berlangsung. Artinya kegiatan pendidikan pemilih tidak terukur waktu tertentu seperti layaknya tahapan lain yang memang harus dituntaskan dengan durasi waktu yang ada. Dalam kerangka yang tadi sudah dikatakan bahwa tata kelola, manajemen dan tahapan yang melingkupi penyelenggaraan pemilu adalah satu dimensi berikutnya dalam IKP 2024 ini. Sementara itu, untuk menjelaskan aspek potensi kerawanan yang terjadi dalam setiap pemilu, IKP 2024 merujuk pada berbagai pandangan mengenai malpraktek dan manipulasi yang terjadi di banyak tempat, termasuk Indonesia. Menurut Sarah Birch (2011), malpraktek pemilu merupakan "manipulasi yang terjadi dalam proses penyelenggaran pemilu untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan meninggalkan kepentingan umum." Adapun bentuk malpraktek pemilu antara lain adalah manipulasi regulasi pemilu, praktek jual beli suara, bias partisan oleh komisi pemilihan umum, boikot oleh oposisi, dan kekerasan politik, mengajukan protes yang menimbulkan kekerasan yang dapat menimbulkan korban, terutama pada negara dengan pemilu yang ketat persaingannya dan rawan konflik (Norris, Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective, 2019). Dalam buku yang sama (Birch, 2011) melakukan klasifikasi malpraktek pemilu menjadi tiga jenis, yakni: manipulasi terhadap peraturan perundang- undangan pemilu (manipulation of election legal framework), manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih 8
dengan cara-cara yang manipulatif (manipulation of vote choises), terakhir manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir (manipulation of electoral administration). Sehingga Birch meyakini bahwa malpraktek pemilu yang terjadi di sebuah negara merupakan ancaman terhadap kualitas pemilu yang berdampak terhadap situasi dan kondisi sosial politik ataupun ekonomi di sebuah negara yang juga akan menurun. Dalam konteks tertentu, ini tentu dapat menjadi sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi legitimasi pemerintahan demokrasi. Biasanya, malpraktek pemilu masif dilakukan di negara-negara otoriter. Pada negara otoriter, malpraktek biasa dilakukan oleh elit pemerintah yang berkuasa. Sementara itu, di negara- negara demokratis praktek ini tetap ada tetapi berbeda skala dan tidak dilakukan secara terbuka seperti di negara-negara non demokratis (Simpser, 2013) Oleh karenanya, IKP 2024 memandang bahwa kejadian ataupun situasi yang mendorong adanya malpraktek dan manipulasi terhadap proses kepemiluan akan menjadi potensi kerawanan yang dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Dalam kerangka itu, aspek sosial dan politik yang terjadi di sebuah daerah yang menunjukkan adanya potensi malpraktek ataupun manipulasi adalah sebuah dimensi yang patut diukur dalam IKP ini. Dari penjelasan di atas, maka ada empat dimensi utama dalam pelaksanaan IKP 2024 yaitu 1 DIMENSI KONTEKS SOSIAL POLITIK 2 DIMENSI PENYELENGARAAN PEMILU 3 DIMENSI KONTESTASI 4 DIMENSI PARTISIPASI 9
Dari setiap dimensi ada sub dimensi dan indikator yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut yaitu: Tabel 1 : Dimensi, Sub Dimensi dan Indikator IKP 2024 No Dimensi Sub Dimensi Indikator 1 Konteks Sosial dan Politik Keamanan: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan kekerasan, kerusuhan, intimidasi ataupun kerusakan yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di satu daerah. Adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan Adanya kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada Adanya bencana non alam (pandemi covid 19) yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada Adanya Intimidasi Terhadap Peserta Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada Adanya Intimidasi Terhadap Pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada Adanya perusakan fasilitas penyelenggaraan Pemilu Otoritas Penyelenggara Pemilu: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara pemilu merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya. Otoritas Penyelenggara Negara: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara negara di daerah (kepala daerah dan pimpinan daerah lainnya) merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya. Adanya putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran KPU dan/atau Bawaslu Adanya Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI Adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu/Pilkada Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Kepala Daerah Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari pemerintah lokal atau tokoh masyarakat 10
No Dimensi Sub Dimensi Indikator 2 Penyelengga raan Pemilu Hak Memilih: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran atau malpraktek atau manipulasi yang terkait dengan penggunaan hak memilih warga negara Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik) Adanya penggelembungan jumlah data pemilih Adanya Pemilih Pindah Memilih (DPTB) yang Tidak Dapat Memberikan Hak Suaranya Pelaksanaan Kampanye: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa pelaksanaan kampanye yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan adanya gangguan terhadap proses kampanye Pelaksanaan Pemungutan Suara: fenomena atau peristiwa atau kejadian dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan gangguan terhadap proses pemungutan suara yang berlangsung. Adanya ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon Adanya kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai dengan ketentuan Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye Adanya penyelenggara Pemilu yang melakukan pengabaian terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar Adanya informasi tidak terdapat TPS untuk menfasilitasi pemungutan suara bagi pemilih di LAPAS/RS/SEKOLAH DINAS/ Adanya informasi pelanggaraan saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada Adanya Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada Adanya saran perbaikan (catatan khusus) dari pengawas saat pemungutan suara Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara Ajudikasi dan keberatan: fenomena atau kejadian atau peristiwa yang terkait dengan adanya gugatan dan keberatan sertaa sengketa atas hasil pemilu Pengawasan Pemilu: menunjukkan ada atau Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada Adanya TPS yang tidak dihadiri oleh 11 tidak adanya pengawas Pengawas TPS pada Pemilu/Pilkada pemilu di tingkat TPS dan tingkat kelurahan. Adanya Informasi ketiadaan Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa
No Dimensi Sub Dimensi Indikator 12 No 3 Penyelengga raan Pemilu Dimensi Kontestasi Ajudikasi dan keberatan: fenomena atau kejadian atau peristiwa yang terkait dengan adanya gugatan dan keberatan sertaa sengketa atas hasil pemilu Pengawasan Pemilu: menunjukkan ada atau tidak adanya pengawas pemilu di tingkat TPS dan tingkat kelurahan. Sub Dimensi Hak Dipilih: fenomena atau peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang mengakibatkan potensi kerawanan sosial di masyarakat. Kampanye Calon: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa kampanye yang menunjukkan adanya informasi ataupun materi kampanye yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat serta juga dapat berpotensi melanggar aturan berkampanye yang sudah ditetapkan. Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada Adanya TPS yang tidak dihadiri oleh Pengawas TPS pada Pemilu/Pilkada Adanya Informasi ketiadaan Pengawas Indikator Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa Adanya Penolakan terhadap calon perempuan di Pemilu/Pilkada Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu/Pilkada Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan di Pemilu dan Pilkada Adanya informasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu Adanya iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum Adanya materi kampanye yang bermuata SARA di sosial media akun lokal (Grup WA / Facebook) Adanya materi kampanye Hoax di tempat umum Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA / Facebook) Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum Adanya materi kampanye ujaran kebencian di sosial media (Grup WA / Facebook) Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu/pasangan calon Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu Adanya peserta pemilu/calon yang tidak melaporkan dana kampanye 4 Partisipasi Partisipasi Pemilih: fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang Adanya upaya untuk menghalang- halangi Pemilih memberikan suara di TPS menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS. Mobilisasi yang Adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak ditunjukkan tentu berdampak terhadap kepentingan peserta pemilu dan Adanya pemilih tambahan melebihi menciptakan jumlah surat suara cadangan 2% ketidakadilan dalam pemungutan suara. Partisipasi Kelompok Adanya laporan masyarakat yang Masyarakat: tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas fenomena atau Pemilu peristiwa yang Adanya Informasi tentang ketiadaan menunjukkan adanya pemantau Pemilu pemantuan yang Adanya mobilisasi penolakan dilakukan oleh terhadap pelaksanaan kelompok pemilu/pilkada dari kelompok masyarakat lain masyarakat
No Dimensi Sub Dimensi Indikator 3 Kontestasi Hak Dipilih: fenomena atau Adanya Penolakan terhadap calon peristiwa atau perempuan di Pemilu/Pilkada kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap Adanya Penolakan terhadap calon kandidat/peserta berlatarbelakang etnis, Suku, dan pemilu atas dasar Agama tertentu di Pemilu/Pilkada gender, etnis, suku, agama atau ras yang Adanya dokumen palsu dalam mengakibatkan proses pencalonan di Pemilu dan potensi kerawanan Pilkada sosial di masyarakat. Kampanye Calon: Adanya informasi kampanye di luar fenomena atau jadwal yang dilakukan oleh peserta peristiwa atau Pemilu kejadian selama Adanya iklan kampanye di luar masa kampanye jadwal yang dilakukan oleh peserta yang menunjukkan Pemilu adanya informasi Adanya materi kampanye yang ataupun materi bermuatan SARA di tempat umum kampanye yang Adanya materi kampanye yang berpotensi bermuata SARA di sosial media akun mengganggu lokal (Grup WA / Facebook) ketertiban dan Adanya materi kampanye Hoax di keamanan di tempat umum masyarakat serta juga dapat berpotensi melanggar aturan berkampanye yang sudah ditetapkan. Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA / Facebook) Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum Adanya materi kampanye ujaran kebencian di sosial media (Grup WA / Facebook) Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu/pasangan calon Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu Adanya peserta pemilu/calon yang tidak melaporkan dana kampanye IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Partisipasi Partisipasi Pemilih: fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS. Mobilisasi yang ditunjukkan tentu berdampak terhadap kepentingan peserta pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam pemungutan suara. Partisipasi Kelompok Masyarakat: fenomena atau peristiwa yang menunjukkan adanya pemantuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain 4 Adanya upaya untuk menghalang- halangi Pemilih memberikan suara di TPS Adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak Adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2% Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu Adanya Informasi tentang ketiadaan pemantau Pemilu Adanya mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada dari kelompok masyarakat 13
D. Metode Bagian ini akan menjelaskan metode dan konstruksi IKP. Secara umum metode konstruksi indeks ini meliputi pengembangan kerangka teoretik dengan melibatkan sejumlah ahli yang outputnya adalah perumusan dimensi, sub- dimensi dan indikator; pengumpulan data yang menjelaskan jenis data, sumber data dan prosedur pengumpulan data; dan Analisa data yang menjelaskan prosedur statistik yang dilakukan setelah data didapatkan hingga menghasilkan IKP akhir. Karena penjelasan teoretik telah dijelaskan di bagian kerangka teori, maka bagian ini hanya akan fokus pada proses pengumpulan dan analisa data. D.1 Pengumpulan Data Secara umum, data yang akan dikumpulkan dalam IKP 2024 ini terdiri dari dua kategori besar yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Kedua jenis data tersebut nanti akan dilakukan analisa secara terpisah untuk melihat temuan penting dan tren berdasarkan kategori tersebut. Setiap pengumpul data (enumerator) perlu mengisi, menyatakan serta dapat membuktikan bahwa data dan informasi yang diisikan tersebut adalah tepat dan valid untuk dapat dibuktikan keakuratannya. Adapun enumerator yang bertanggung jawab dalam pengisian instrumen data yang harus diisikan ini adalah para komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya tugas pengumpulan data di daerah masing-masing merupakan sepenuhnya tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian secara hirarki kelembagaan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Bawaslu Provinsi bertugas untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengisian instrumen pengumpulan data di setiap kabupaten/kota yang di bawahnya. Sementara, Bawaslu Kabupaten/Kota harus melaporkan hasil pengisian dan pengumpulan data yang sudah dilakukan kepada Bawaslu Provinsi. Sehingga Bawaslu RI secara keseluruhan bertanggung jawab dalam mengumpulkan data dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota secara terpisah. Di samping itu, data yang harus dikumpulkan oleh setiap enumerator merupakan data yang tersedia dan berasal dari pengalaman pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sehingga peristiwa, kejadian ataupun bukti putusan dari pelaksanaan pemilu dan pilkada sepanjang tahun tersebut adalah rujukan utama dalam memproyeksikan potensi kerawanan 14
yang akan terjadi dalam Pemilu 2024 mendatang di daerah tersebut. Data yang dikumpulkan tersebut harus mampu menjawab beberapa kebutuhan dasar yaitu tingkat keseriusan/penting kejadian, frekuensi kejadian, serta pembuktian berdasarkan penjelasan deskriptif dan bukti yang dapat dilampirkan. Secara teknis, Bawaslu RI telah menyiapkan dua skema dalam pengumpulan data yaitu secara manual dengan menggunakan form excel yang harus diisikan dan secara online berbasiskan google form yang dapat disertakan bukti kejadian yang relevan dalam lampiran di instrumen tersebut. 15
Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 1 dibawah ini: Gambar 1: Tahapan Pengelolaan Instrumen Data IKP 2024 TAHAPAN PENGELOLAAN INSTRUMEN DATA IKP 2024 16
Sumber: Buku Panduan Pengelolaan dan Pengisian Instrumen IKP 2024, Bawaslu RI 2022 17
D.2 Analisa data Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengecekan data. Pengecek data ini diperlukan untuk melihat apakah ada kesalahan dalam input data yang bisa merusak Analisa data nantinya. Setelah data dibersihkan, maka data mulai dianalisa dan indeks mulai disusun dari data. Proses penyusunan indeks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, untuk setiap indikator, kami membobot jumlah/frekwensi kejadian dengan tingkat keseriusan kejadian tersebut. Sebagaimana disinggung di atas, IKP kali ini menggunakan skema coding yang berbeda dari IKP-IKP sebelumnya. Jika IKP sebelumnya hanya menggunakan tingkat pengukuran nominal-biner (ya/tidak) untuk setiap indikator, maka IKP kali ini menggunakan dua jenis tingkat pengukuran (levels of measurement), yakni kategorikal (nominal/ordinal) dan numerical. Level kategorikal nominal digunakan untuk menjawab pertanyaan, "Apakah kejadian berikut teramati oleh anda selama periode pemilu/pilkada terakhir:[KEJADIAN]?" opsi jawaban yang disediakan bagi enumerator adalah "Ya/Tidak". Jika enumerator menjawab "Ya", maka masuk ke tahap berikutnya yakni menentukan apakah kejadian yang diamati memiliki tingkat keseriusan ringan, sedang atau berat/tinggi. Dalam hal ini kasus dibagi ke dalam kategori ordinal. Terakhir, para enumerator diminta untuk mengidentifikasi jumlah kasus untuk masing-masing kategori tersebut. Tingkat pengukuran yang dilakukan adalah numerik diskrit. Dalam melakukan pembobotan ini, kami memberikan bobot (nilai penimbang) 1 untuk kasus berkategori ringan, bobot 1.5 untuk kasus berkategori sedang, dan bobot 2 untuk kasus berkategori berat. Kami tidak menggunakan bobot 0.25, 0.35, dan 0.40 untuk mencegah agar jumlah tertimbang tidak terlalu kecil (mendekati nol). Ini dikarenakan banyak frekwensi kejadian yang jumlahnya sangat kecil. Setelah masing-masing kategori dibobot, maka bobot dikalikan dengan frekwensi/jumlah kejadian untuk mendapatkan total frekwensi/kejadian: Di mana Xij mengacu pada skor untuk indikator ke-i dan daerah ke- j. W mengacu pada bobot/penimbang. f mengacu pada frekwensi. Dan indeks k mengacu pada tingkat keseriusan masalah. 18
Kedua, setiap indikator dinormalisasi agar memiliki kisaran sebaran yang sama sehingga dapat diagregasi. Namun, sebelum menormalisasi data, kami memeriksa sebaran data secara umum untuk melihat apakah ada outliers pada data. Secara data/skor indikator tidak tersebar secara normal dan memiliki kemiringan ke kanan (right skewed). Karena itu, kami men-transformasi data terlebih dahulu menjadi skala logarithmic, baru kemudian menormalisasi data dengan formula minimax berikut: Proses normalisasi data dilakukan dengan metode min-max, yang dihitung dengan formula berikut: Di mana Φ_ij mengacu pada nilai skor untuk indikator ke-i pada daerah ke-j yang telah dinormalisasi. xij mengacu pada skor mentah untuk indikator i pada daerah j. min ( �i ) mengacu pada nilai minimum untuk indikator i untuk semua observasi daerah. Sementara, maxj ( xi ) mengacu pada nilai maximum untuk indikator i untuk semua observasi daerah. Skor untuk masing-masing indikator yang telah dinormalisasi ini akan berkisar antara 0 dan 1. Jika dikalikan dengan 100, maka skor akan berkisar antara 0-100. j Setelah skor untuk setiap indikator disamakan dengan normalisasi, tahap selanjutnya (tahap ke-3) adalah memberikan bobot untuk masing-masing indikator. Pembobotan ini dilakukan dengan menggunakan pendapat ahli. Para ahli diminta untuk mengevaluasi seberapa penting atau tidak penting suatu indikator bagi indeks secara keseluruhan. Penilaian para ahli ini dipilih karena para ahli memiliki pemahaman yang detil dan mendalam terhadap persoalan kepemiluan. Di samping itu, para ahli yang diminta adalah mereka yang memiliki pengalaman pada IKP-IKP sebelumnya sehingga bisa memberikan evaluasi dan penilaian terhadap IKP sebelumnya sebagai masukan pada IKP kali ini. Dalam proses pembobotan ini, para ahli diminta untuk memberikan skor 1-4 terhadap setiap indikator di mana nilai 1 berarti sangat tidak penting dan 4 sangat penting. Skor yang diberikan para ahli kemudian dijumlahkan untuk masing- masing indikator: 19
di mana skori adalah skor total dari semua ahli untuk indikator ke-i, νl adalah skor yang diberikan oleh ahli ke-l. Selanjutnya total skor yang diberikan seluruh ahli untuk masing- masing indikator akan diproporsikan dengan skor total untuk keseluruhan indeks dengan formula berikut: Di mana skori adalah skor total (nilai absolut) untuk indikator ke-i, dan ψi adalah bobot atau penimbang untuk indikator ke-i. Detil hasil pembobotan masing-masing indikator bisa dilihat pada table 1 di atas. Terakhir, bobot untuk setiap indikator ini dijumlahkan untuk mendapatkan bobot total per dimensi: Di mana ω_p adalah bobot untuk dimensi ke-p. Setelah pembobotan untuk masing-masing indikator didapatkan, tahap selanjutnya adalah menghitung skor indikator dan menjumlahkannya untuk mendapatkan skor dimensi. 20
Di mana Φ(xij) mengacu pada nilai indikator ke-i untuk daerah ke-j yang sudah dinormalisasi. Untuk mengurangi outliers, kami melakukan winsorisasi, yakni men-transformasi nilai-nilai indikator yang kurang dari nilai persentil ke-10 menjadi sama dengan nilai pada persentil ke-10. Setelah winsorisasi dilakukan, sebaran data Kembali diperiksa dan karena sebaran masih tidak normal (right-skewed), maka transformasi logarithmic kembali dilakukan. Terakhir, karena transformasi logarithmic menghasilkan kisaran nilai yang tidak sama antar dimensi, maka normalisasi pada dimensi Kembali dilakukan. Dengan demikian, kisaran nilai dari ke-empat dimensi menjadi sama. Tahap terakhir dari proses penyusunan indeks ini adalah membobot dimensi dan menjumlahkannya untuk mendapatkan indeks kerawanan masing- masing daerah. Di mana ωp adalah bobot untuk dimensi ke-p dan Dp adalah skor IKP dimensi ke-p. Pembobotan dilakukan pada level dimensi, bukan indikator, agar nilai indikator tidak terlalu kecil. 21
Setelah skor IKP untuk seluruh wilayah (provinsi dan kabupaten/ kota) didapatkan, maka skor ini dikategorisasi untuk menentukan mana wilayah yang tergolong rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. Untuk membuat kategorisasi ini, kami menghitung rerata dan simpangan baku dari skor IKP ini dan membuat keputusan kategorisasi sebagai berikut: Kategori rendah adalah wilayah dengan skor IKP di bawah satu simpangan baku dari rerata nasional IKP. Kategori sedang adalah wilayah dengan skor IKP yang berada antara satu simpangan baku di bawah rerata nasional dan satu simpangan baku di atas rerata nasional. Kategori tinggi adalah wilayah dengan skor IKP di atas satu simpangan baku dari rerata IKP nasional Keputusan menggunakan nilai satu simpangan baku dikarenakan nilai simpangan baku IKP relative sangat besar sehingga jika menggunakan cut- off 2 kali simpangan baku (atau tepatnya 1.96 menurut asumsi sebaran normal) akan membuat kita overestimate kategori sedang dan underestimate kategori rendah dan tinggi. 22
E. Tahapan Pelaksanaan Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan IKP 2024 sebagai berikut: Tabel 2: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan IKP 2024 No Nama Kegiatan/Tahapan Waktu 1 Diskusi Kelompok Terpumpun: Review dan Evaluasi Potret isu-isu strategis IKP dalam rangka pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 25-26 Februari 2022 2 3 Diskusi Kelompok Terpumpun: Desain Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai Mitigasi Risiko Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Diskusi Kelompok Terpumpun: Redesain Konstruksi IKP: Penentuan Dimensi Temporal, Unit Analisa dan Tingkat Pengukuran 14-16 Agustus 2022 4-6 September 2022 4 Diskusi Kelompok Terpumpun: Penyusunan variabel-variabel dalam konstruksi indeks kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 17-19 September 2022 5 Diskusi Kelompok Terpumpun: Pembobotan variabel-variabel dalam konstruksi IKP Pemilu dan Pemilihan serentak 2024: penentuan bobot dimensi, subdimensi dan indikator 28-30 September 2022 6 Konsinyering Penyusunan instrumen pengumpulan data IKP 2024: penentuan coding scheme 6-8 Oktober 2022 7 Kick off pengumpulan data IKP dalam rangka pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 18-20 Oktober 2022 8 Pengumpulan Data 19 Oktober - 26 November 2022 9 Analisa Data dan Pembuatan Laporan 26 November - 14 Desember 2022 10 Launching IKP 2024 15. esember 2022 23
F. Sistematika Laporan Adapun sistematika laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab 1 PENDAHULUAN yang mendeskripsikan tentang latar belakang kegiatan, tujuan dan signifikansi kegiatan, definisi dan operasionalisasi konsep yang menjadi kerangka dari IKP. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan terkait metode yang dipilih dan tahapan pelaksanan dari IKP serta ditutup dengan sistematika laporan. Bab 2 SEJARAH PERJALANAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) akan menceritakan terkait dengan bagaimana pembentukan IKP sebagai instrumen penting bagi Bawaslu RI dalam melakukan tugas pengawasan dan pencegahan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Di dalam bab ini akan dimulai dari cerita awal di tahun 2015 dan berlanjut terkait perubahan-perubahan apa saja yang pernah terjadi dalam IKP. Bab 3 DATA DAN TEMUAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA akan memfokuskan bagaimana hasil dan temuan yang dapat dipotret dalam pelaksanaan IKP 2024 ini. Adapun fokus pembicaraan adalah menyangkut temuan penting di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Selain itu arah diskusi dalam IKP 2024 juga akan dilihat per dimensi yaitu konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Bab 4 ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI akan membicarakan terkait dengan analisa data dan temuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman pemilu 2017 hingga tahun 2020 yang lalu. Analisa dibedakan berdasarkan level provinsi dan kabupaten kota. Bab ini akan ditutup dengan langkah antisipasi dan kebijakan yang akan diambil oleh Bawaslu RI menyikapi temuan IKP tersebut. Bab 5 PENUTUP akan menceritakan beberapa kesimpulan utama dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu RI. 24
BAB2SEJARAH PERJALANAN INDEKS KERAWANAN PEMILU
BAB 2 BAB 2 SEJARAH PERJALANAN INDEKS KERAWANAN PEMILU Dalam menjalankan salah satu peran dan fungsi sebagai pusat pengkajian dan analisis kepemiluan di Indonesia, sejak Pemilu Legislatif tahun 2014, Bawaslu RI secara berkelanjutan mengerjakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sebagai sebuah instrumen penting dalam memberikan bahan analisa untuk memetakan potensi gangguan penyelenggaraan pemilu, IKP bertujuan menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan. Di samping itu, IKP juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemetaan kerawanan pemilu. Terakhir, IKP menjadi rujukan dalam pembentukan program dan strategi pengawasan Pemilu. Bawaslu RI dalam menyusun IKP ini juga membutuhkan tim ahli di bidang kepemiluan untuk memperjelas dan menjaga substansi dan metode penelitian sehingga produk IKP menjadi fungsional dan dapat diakses publik serta para pemangku kepentingan lainnya. Sehingga kepercayaan publik terhadap potret yang berasal dari IKP merupakan cerminan dari bagaimana Bawaslu RI memiliki komitmen juga dalam menjaga pelaksanaan pemilu Indonesia yang demokratis. 28
Bawaslu RI menyadari bahwa proses pembuatan dan penyusunan IKP ini tidaklah berdiri sendiri. Bawaslu RI membutuhkan bantuan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyempurnakan IKP sebagai bagian yang terpisahkan dalam mendorong Pemilu yang demokratis. Dalam kondisi yang lain, IKP juga memberikan manfaat yang besar bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam mendorong para stakeholder di daerah untuk membangun komitmen menjaga pemilu yang demokratis. A. Titik Awal Pada awalnya, IKP disusun menjelang Pemilu 2014. Pada saat pertama kali dicanangkan, nama IKP belum terwujud. Kala itu, penyusunannya dalam format pemetaan kerawanan, belum berbentuk indeks sistematis. Pemetaan kerawanan bertujuan untuk menjadi panduan dan informasi dalam menentukan strategi serta mekanisme pengawasan di wilayahnya sesuai dengan status kerawanan suatu daerah. Tujuan lainnya adalah adanya informasi mengenai potensi terjadinya pelanggaran yang ada di wilayahnya masing- masing. Sehingga, laporan pemetaan kerawanan yang dimaksud sebagai bentuk strategi dalam melakukan pengawasan di wilayah. Di awal IKP ini, definisi kerawanan dinyatakan sebagai skala kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu pada sebuah daerah tertentu. Dimensi yang ditentukan adalah (1) dampak elektoral popular vote dengan bobot 60 persen. Dimensi ini merupakan hasil uji mutu terhadap DPT Pilpres. Disebut dengan istilah popular vote karena Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan model satu orang satu suara (popular vote). Dengan demikian bobot 1 (satu) suara di daerah satu dengan daerah lain adalah sama. (2) akses pengawasan dengan bobot 20 persen. Akses pengawasan merupakan indikator yang menilai tingkat kesulitan akses dilakukannya pengawasan terhadap sebuah daerah. Akses pengawasan ini dinilai dari kondisi geografis, sarana dan prasarana transportasi, serta akses sinyal telpon selular. Dan (3) potensi politik uang dengan bobot 20 persen. Hal ini menilai tingkat kemungkinan terjadinya politik uang (money politics) di sebuah daerah dengan mengukur prosentase kemiskinan di desil 3 penduduk sesuai dengan konsep TPN2K. 29
Tidak ada subdimensi atau variabel dalam IKP ini. Indikator yang diambil adalah (1) mutu data pemilih, (2) kondisi geografis, (3) Akses Telekomunikasi, (4) Sarana dan Prasarana, dan (5) Prosentase Kemiskinan. Dalam pengumpulan data, Bawaslu melakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber resmi misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dimensi potensi politik uang dari kondisi kemiskinan. Untuk menentukan indeks kerawanan, IKP 2014 membagikan pengukuran dengan Sangat Aman (0-1), Aman (1-2), Cukup Rawan (2,1-3), Rawan (3,1-4) dan Sangat Rawan (4,1-5). Berdasarkan hasil pengolahan terhadap semua daerah, 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi adalah Jawa Barat (3,8), Jawa Tengah (3,7), DKI Jakarta (3,6), Papua (3,3), Jawa Timur (3,2), Banten (3,2), Lampung (3,0), Nusa Tenggara Barat (3.0), Sumatera Barat (2,9) dan Yogyakarta (2,9). Tujuan pemetaan kerawanan sebagai indeks muncul pada tahun 2015. Bawaslu menetapkan tujuan pemetaan kerawanan ini untuk (1) Adanya Indeks Kerawanan Pilkada di masing-masing daerah, (2) Memudahkan pembacaan potensi pelanggaran dalam Pilkada, dan (3) Adanya potret potensi pelanggaran dalam Pilkada serta rekomendasi strategis pengawasan dalam Pilkada berdasarkan indeks. Definisi indeks di tahun 2015 ini tidak berbeda dengan definisi pemetaan kerawanan di 2014 yaitu "skala kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu pada sebuah daerah tertentu". Dalam penyusunan IKP 2015, yang disusun menjelang Pilkada serentak 2015, Bawaslu memfokuskan penilaian pada lima dimensi atau saat itu disebut dengan aspek, yaitu: (i) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dengan bobot 30 persen, (ii) Politik Uang dengan bobot 20 persen, (iii) Akses Pengawasan dengan bobot 15 persen, (iv) Partisipasi Masyarakat dengan bobot 20 persen, dan (v) Keamanan Daerah dengan bobot 15 persen. Aspek-aspek tersebut diterjemahkan dalam 16 variabel dan 30 indikator. Variabel dalam IKP 2015 adalah ketersediaan anggaran, netralitas penyelenggara, daftar pemilih tetap, kemudahan akses informasi, angka kemiskinan, APBD Bansos/Iklan Pencitraan, laporan politik uang, kondisi geografis, fasilitas listrik, fasilitas alat komunikasi, akses transportasi, voters turnout, relawan terdaftar, pemantau terdaftar, laporan masyarakat ke Bawaslu, intimidasi ke penyelenggara dan kejadian kekerasan pada 2014. 30
Metode pengambilan data di IKP 2015 diperluas yaitu kualitatif- kuantitatif dengan melaksanakan FGD dengan para pakar, wawancara mendalam, pengambilan data pengawasan dan data penunjang lainnya. Dalam pengukuran, IKP 2015 tidak berbeda dengan pemetaan kerawanan di 2014. Dengan pengukuran kategori 0 - 1 (sangat aman), 1 - 2 (aman), 1 - 3 (cukup rawan), 1 - 4 (rawan), 1 - 5 (sangat rawan); maka hasil IKP 2015 menunjukkan 6 provinsi memiliki IKP tertinggi yaitu: Nusa Tenggara Timur (2,59), Kalimantan Utara (2,74), Maluku (2,74), Papua (2,68), Sumatera Utara (2,66), dan Sulawesi Selatan (2,54). Tampak dari penilaian kelima aspeknya, IKP 2015 lebih memfokuskan penilaian ke masalah profesionalitas penyelenggara Pemilu. Hal ini menyebabkan beberapa praktik dalam proses kontestasi (persaingan) antar peserta Pemilu menjadi kurang terdedahkan dengan baik. Padahal dalam konteks ini banyak muncul kerawanan, seperti pada ranah pencalonan, mobilisasi birokrasi, kampanye hitam, dan lain sebagainya. B. Perubahan dalam Instrumen dan Konstruksi IKP Belajar dari pengalaman tersebut, Bawaslu melakukan sejumlah perbaikan untuk IKP tahun 2017 yang meliputi: (1) merumuskan tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada); (2) membuat definisi konseptual dari Kerawanan Pemilu; (3) mengoperasionalisasi konsep yang meliputi penentuan dimensi, variabel, indikator, dan item indikator berupa pertanyaan; (4) melakukan pembobotan ulang setiap variabel dan indikator dilakukan berdasar expert judgment para pakar dan tim peneliti dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menganalisis; serta (5) melakukan perubahan mekanisme pengukuran dan analisis instrumen IKP. Tujuan dari IKP 2017 juga diperluas menjadi: (1) melakukan pemetaan dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis, (2) mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu dan (3) sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan dan meminimalisasi kerawanan pelaksanaan pemilu. 31
Berdasarkan dari tujuan tersebut, IKP mengalami perubahan definisi menjadi "segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis". Untuk penyempurnaan instrumen IKP 2017, Bawaslu menumpukan perhatian hanya pada tiga dimensi penilaian saja yaitu: (i) Kontestasi, (ii) Partisipasi, dan (iii) Penyelenggaraan. Ketiga dimensi ini diterjemahkan menjadi 10 variabel dan 31 indikator dengan bobot faktor masing-masing dimensi adalah kontestasi 35%, partisipasi 35%, dan penyelenggaraan 30%. Adapun kategori skor IKP 2017 adalah 0 - 1,99 (Kerawanan Rendah); 2,00 - 2,99 (Kerawanan Sedang); 3,00 - 5,00 (Kerawanan Tinggi). 10 variabel dalam IKP 2017 adalah integritas penyelenggara, profesionalitas penyelenggara, kekerasan terhadap penyelenggara, pencalonan, kampanye, kontestan, kekerabatan, hak pilih, karakteristik lokal dan pengawasan/ kontrol masyarakat. Terdapat tujuh provinsi yang melaksanakan Pilkada di tahun 2017 (Aceh, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat) dan secara keseluruhan tingkat kerawanan tingkat Provinsi terbagi dua yaitu Kerawanan Tinggi dan Kerawanan Sedang. Dari hasil skor akhir yang merangkum nilai dari keseluruhan dimensi, terdapat tiga daerah berada di kategori Kerawanan Tinggi adalah: Papua Barat (3,38), Aceh (3,32) dan Banten (3,13). Daerah dengan kategori Kerawanan Sedang secara berurutan adalah: Sulawesi Barat (2,36), Jakarta (2,29), Bangka Belitung (2,29), dan Gorontalo (2,01). 32
Untuk hasil IKP 2017 tingkat kabupaten/kota menunjukkan ada 4 daerah dengan tingkat Kerawanan Tinggi, yang semua berasal dari Provinsi Papua, secara berurutan daerah tersebut adalah: Tolikara (3.50), Intan Jaya (3.30), Nduga (3.24), dan Lanny Jaya (3.03). Empat puluh kabupaten/ kota berada di kategori Kerawanan Sedang yang dari sebaran wilayahnya didominasi kabupaten/kota di Papua, Aceh, dan Papua Barat. Tetapi, ada juga kabupaten/ kota lain, seperti Takalar (2.88) yang berada di peringkat 7; Kepulauan Mentawai (2.68) di peringkat 8; dan Buton (2.65) di peringkat 9. Sementara itu, dalam penyusunan IKP 2018 sebagai kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu tetap menggunakan tiga dimensi, yakni: (i) Kontestasi, (ii) Partisipasi, dan (iii) Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu juga mempertahankan variabel dan indikator, komposisi pembobotan, serta penggunaan metode AHP dalam menentukan bobot dimensi. Tujuan IKP 2018 dilakukan penyempurnaan yaitu (1) Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah- wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan proses pemilu demokratis, (2) Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu dan (3) Sumber data rujukan, informasi dan pengetahuan serta rekomendasi untuk mengambil keputusan. Hal ini terutama untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia. IKP 2018 mempertahankan dan menghilangkan beberapa metode dari IKP 2017. Sebagai misal, mempertahankan jumlah variabel, mengurangi indikator (dari 31 indikator menjadi 30 indikator), menghapus indikator yang dinilai kurang relevan (seperti angka kemiskinan dan kondisi budaya patriarki), mengelompokkan ulang beberapa indikator, serta perubahan pertanyaan penelitian untuk mempermudah proses penggalian data dengan berorientasi pada penyajian data sekunder. Dari 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, terdapat tiga provinsi yang masuk kategori nilai Kerawanan Tinggi, yaitu: Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Empat belas provinsi lain mengindikasikan kategori Kerawanan Sedang, adalah: Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81, Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa 33
Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15). Sebagai catatan, IKP 2018 menemukan bahwa tidak ada satu pun provinsi masuk kategori Kerawanan Rendah dan indeks provinsi di Kerawanan Sedang berada di angka 2,5, bahkan ada tiga provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur) yang berpotensi naik ke kategori Kerawanan Tinggi karena memiliki skor di atas 2,75. Pemilu tahun 2019 memiliki mekanisme yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, salah satunya adalah keserentakan pelaksanaan pemilihan Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota) dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Sebagai respons, Bawaslu kemudian menyempurnakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019). Melalui sejumlah diskusi panjang dan Focus Group Discussion (FGD), maka diperoleh instrumen baru dengan dimensi yang relatif berbeda dengan dimensi-dimensi IKP sebelumnya. Tujuan IKP 2019 adalah (1) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan, (2) Dasar dalam merumuskan kebijakan, program dan strategi pengawasan Pemilu dan (3) Instrumen deteksi dini (early warning instrument) dan pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu. "Kerawanan" dalam IKP 2019 tetap menggunakan rujukan kata "rawan," menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI daring) berarti, "mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat." Secara konseptual IKP 2019 didefinisikan sebagai: "Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar." Dari definisi tersebut dikembangkan indikator dari 4 dimensi, yaitu: (i) Konteks Sosial-Politik, (ii) Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. IKP 2019 tetap akan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah. tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Intervensi itu mencakup pada titik lemah election-cycles di setiap tahap Pemilu sehingga pada akhirnya dapat terpetakan perbaikan dengan cara saksama, teratur, dan solutif. Dengan demikian, kerawanan yang tinggi dan Melalui kategori-kategori 34
yang menengah dapat dieleminir, serta kerawanan yang rendah bisa direplikasi melalui indikator yang telah diukur. Jika hal ini berlaku, maka pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan demokratis dapat terselenggara sesuai harapan dan amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Sasaran informasi IKP 2019 adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non- Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil. Dengan menggunakan 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, IKP 2019 secara khusus dimaksudkan untuk memberi informasi terkait tingkat kerawanan Pemilu yang berguna bagi lembaga Bawaslu sebagai input untuk melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses sesuai dengan ketentuan undang-undang. IKP 2019 memiliki empat relevansi yang berdimensi strategis. Pertama, relevansi IKP 2019 dalam proses demokrasi adalah pengarusutamaan kerangka kebijakan fungsi dan strategi pengawasan dengan Bawaslu sebagai lembaga inisiator untuk meningkatkan kualitas kerja sama dan koordinasi antara para pemangku kepentingan Pemilu, lembaga pemerintah, dan badan negara independen. Kedua, relevansi IKP 2019 sebagai basis empiris untuk organisasi masyarakat sipil, antara lain perguruan tinggi; lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sipil; organisasi kepemudaan; organisasi keagamaan; lembaga nirlaba dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam memantapkan keterlibatan pencegahan dan pengurangan tingkat kerawanan Pemilu. Indeks ini diharapkan memberi input kondisi terkini kerawanan Pemilu. Ketiga, relevansi IKP 2019 terhadap orientasi kebijakan lembaga internasional. Kerangka konseptual IKP 2019 dan analisis terhadap hasil indeks mengacu juga pada konsep keadilan pemilu. Keempat, relevansi strategis terkini dari IKP 2019 adalah momentum menjelang Pemilu 2019 yang mengusung agenda pemetaan potensi kerawanan Pemilu untuk merumuskan strategi pencegahan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. 35
Dalam IKP 2019, terdapat 15 Provinsi dengan kerawanan diatas rata- rata nasional yaitu Papua Barat (52,83), Papua (49,86), Maluku Utara (49,89), Aceh (50,59), Sulawesi Tenggara (50,86), Sulawesi Selatan (50,26), Maluku (51,02), Lampung (49,56), Sumatera Barat (51,21), Jambi (49,30), Yogyakarta (52,14), Nusa Tenggara Barat (49,59), Nusa Tenggara Timur (50,52), Sulawesi Utara (50,20) dan Sulawesi Tengah (50,50). Sementara untuk 10 Kabupaten/Kota dengan kerawanan tertinggi dalam IKP 2019 yaitu Lombok Timur (70,02), Teluk Bintuni (66,47), Buton Utara (64,53), Sarolangun (63,71), Mamberamo Raya (63,61), Flores Timur (63,34), Poso (62,15), Dogiyai (61,88), Tana Toraja (61,61) dan Nias Utara (61,39). Sementara IKP 2020 disusun dalam beberapa tahapan. Tahapan IKP 2020 meliputi: (1) Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pilkada Serentak tahun 2020; (2) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (try-out research instrument), serta menentukan bobot faktor; (3) Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020, dan (4) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan. Dalam penyusunan IKP 2020 terbagi dalam 4 dimensi, 15 sub dimensi, 51 sub-sub dimensi dan 162 indikator. IKP Pilkada 2020 menyasar kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menghelat Pilkada Serentak yaitu berjumlah 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi di Indonesia. Analisis IKP 2020 dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah data driven, yaitu hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan bukan berdasar persepsi enumerator atau pun narasumber. Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan kerangka CFA (Comfirmatory Faktor Analysis), yang biasa digunakan untuk menganalisis variabel undimensional dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (Structural Equation Modeling). Tujuan akhir perhitungan IKP 2020 adalah mendapatkan gambaran profil kerawanan Pemilu masing-masing kabupaten/kota dan provinsi pada Pilkada Serentak tahun 2020. Nilai Indeks yang didapatkan ditransformasi 36
menjadi kategori level tingkatan kerawanan berdasarkan akumulasi skor dimensi, meliputi: Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, dan Level 6. Proses penentuan kategori dilakukan dengan melihat distribusi atau sebaran indeks. Jika sebaran indeks mengikuti distribusi normal, maka akan diambil ukuran berikut sebagai threshold indeks. IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 mencapai skor 51.65. Nilai skor dimensi-dimensi IKP Pilkada 2020 secara berurutan dari yang tertinggi yaitu partisipasi politik dengan skor 64,09, konteks sosial politik (KSP) dengan skor 51,67, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil (PPBA) mencapai 51,00 dan kontestasi sebesar 44,96. Ini artinya, dimensi partisipasi politik memiliki tingkat kerawanan tertinggi karena hampir seluruh indikator kerawanannya berpotensi terjadi. Jumlah Kabupaten/Kota berdasarkan level IKP Pilkada Serentak 2020 meliputi: (1) Level 2 terdiri dari 8 kabupaten kota (3,1%); (2) Level 3 terdiri dari 117 kabupaten/kota (44,8%); (3) Level 4 terdiri dari 88 kabupaten/kota (33,7%); (4) Level 5 terdiri dari 33 kabupaten/kota (12,6%); (5) Level 6 terdiri dari 15 kabupaten kota (5,8%). Kabupaten/kota dengan skor dan level kerawanan tertinggi secara nasional meliputi: (1) Kabupaten Manokwari dengan skor 80,89/Level 6, (2) Kabupaten Mamuju dengan skor 78,01/Level 6, (3) Kota Makassar dengan skor 74.94/Level 6, (4) Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 73,25/Level 6, (5) Kabupaten Kotawaringin Timur dengan skor 72.48/Level 6, (6) Kabupaten Kepulauan Sula dengan skor 71,45/Level 6, (7) Kabupaten Mamuju Tengah dengan skor 71,02/Level 6, (8) Kota Sungai Penuh dengan skor 70,63/Level 6, (9) Kabupaten Minahasa Utara dengan skor 70,62/Level 6, (10) Kabupaten Pasangkayu dengan skor 70,20/Level 6, (11) Kota Tomohon dengan skor 66,89/ Level 6, (12) Kota Ternate dengan skor 66,25/Level 6, (13) Kabupaten Serang dengan skor 66,04/Level 6, (14) Kabupaten Kendal dengan skor 65,33/Level 6, (15) Kabupaten Sambas dengan skor 64,53/Level 6. Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Provinsi 2020 yaitu sembilan (9) provinsi di Indonesia. IKP Pilkada Provinsi 2020 yaitu 73,80. Jauh lebih tinggi dari IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu 51,65. Nilai skor dimensi- dimensi IKP Pilkada Provinsi 2020 secara berurutan dari yang tertinggi yaitu partisipasi politik dengan skor 92,01, konteks sosial politik (KSP) dengan skor 77,72, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil (PPBA) mencapai 70,58 37
dan kontestasi sebesar 62,01. Ini artinya, dimensi partisipasi politik, konteks sosial politik, dan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil memiliki tingkat kerawanan tinggi karena hampir seluruh indikator kerawanannya berpotensi terjadi. Sedangkan dimensi kontestasi sebagian besar indikator kerawanannya berpotensi terjadi. Provinsi dengan skor dan level kerawanan tertinggi secara berurutan meliputi: (1) Sulawesi Utara dengan skor 86,42/Level 6; (2) Sulawesi Tengah dengan skor 81,05/Level 6; (3) Sumatera Barat dengan skor 80,86/Level 6; (4) Jambi dengan skor 73,69/Level 6; (5) Bengkulu dengan skor 72,08/Level 6; (6) Kalimantan Tengah dengan skor 70,08/Level 6; (7) Kalimantan Selatan dengan skor 69,70/Level 6; (8) Kepulauan Riau dengan skor 67,43/Level 6; (9) Kalimantan Utara dengan skor 62,87/Level 5. 38
Gambar 3: Geneologi Indeks Kerawanan Pemilu 39
3BAB DATA DAN TEMUAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
BAB 3 BAB 3 DATA DAN TEMUAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Bab ini akan mengelaborasi data dan temuan yang sudah dikumpulkan dan dianalisa. Data ini terdiri dari dua kategori utama yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Ada sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang telah berhasil dikumpulkan oleh Bawaslu RI atas bantuan dan kerja keras dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dari data provinsi akan bisa dilihat secara terpisah yaitu data yang berasal dari temuan yang terinput oleh Bawaslu Provinsi itu sendiri, namun ada data agregat yang merupakan kumpulan dari kabupaten/ kota yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan. Selain itu, data dan temuan yang ada juga akan dipilah berdasarkan empat dimensi utama dalam IKP yaitu dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Bab ini akan terdiri dari tiga sub bagian yaitu temuan tingkat provinsi, temuan tingkat kabupaten/kota dan temuan berdasarkan dimensi. 42
A. Temuan Tingkat Provinsi Pada bagian berikut akan dijelaskan beberapa temuan menarik mengenai tingkat kerawanan pada level provinsi. Bagian ini akan mengulas sebaran skor IKP pada setiap provinsi, sebaran skor dimensi dan subdimensi pada setiap provinsi dan analisis mendalam pada lima provinsi paling rawan. Seperti terlihat pada Gambar 4 di bawah ini, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IKP tertinggi, dengan skor total 88.95. Disusul berturut-turut oleh Sulawesi Utara (87.48), Maluku Utara (84.86), Jawa Barat (77.04), dan Kalimantan Timur (74.04). Sementara lima provinsi dengan IKP terendah berturut-turut dari yang paling rendah adalah Bengkulu (3.79), Sulawesi Selatan (10.20), Nusa Tenggara Barat (11.09), Jambi (12.03) dan Kalimantan Barat (12.69). Skor lengkap IKP level provinsi ini dapat dilihat pada Gambar 4. IKP Provinsi 2024 DKI JAKARTA SULAWESI UTARA MALUKU UTARA JAWA BARAT KALIMANTAN TIMUR BANTEN LAMPUNG RIAU PAPUA NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA UTARA MALUKU PAPUA BARAT KALIMANTAN SELATAN SULAWESI TENGAH BALI GORONTALO SULAWESI BARAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT SULAWESI TENGGARA ACEH SUMATERA SELATAN JAWA TENGAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT JAMBI NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI SELATAN BENGKULU 14,74 12,69 12,03 20,36 18,77 29,89 45,44 43,44 43,02 40,33 39,68 38,32 38,06 35,07 34,83 57,27 56,75 55,43 53,69 53,48 53,35 52,90 52,75 66,53 64,61 62,59 77,04 74,04 88,95 87,48 84,86 11,09 10,20 3,79 0 20 40 60 80 100 Gambar 4. Rerata IKP Tingkat Provinsi 43
Jika kita amati lebih dalam lima (5) provinsi paling rawan, Gambar 5 memperlihatkan bahwa Maluku Utara merupakan provinsi dengan variasi dimensi yang paling tinggi. Maluku Utara mencapai skor maksimal untuk dua dimensi, yakni dimensi sosial politik (100) dan kontestasi (100). Indikator penyumbang utama tingkat kerawanan sosial politik di Maluku Utara adalah adanya kerusuhan berbasis SARA, terganggunya tahapan pemilu karena pandemik, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, pengrusakan fasilitas penyelenggaraan dan persoalan serius dengan netralitas ASN dan TNI/POLRI. Sementara, untuk dimensi kontestasi, pelanggaran masa kampanye, materi ujaran kebencian dalam kampanye nyata dan dunia maya, konflik antar pendukung dan politik uang merupakan kasus-kasus dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Maluku Utara juga memiliki skor yang relatif tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu (86.48), namun memiliki skor 0 untuk dimensi partisipasi. Untuk dimensi penyelenggaraan pemilu, data Bawaslu mencatat banyaknya kasus kehilangan hak pilih dan ketidaklayakan pemilih dalam DPT, ribuan kasus ketidaksesuain alat kelengkapan pemungutan suara dengan ketentuan, adanya laporan pelanggaran saat pemungutan suara, adanya pemungutan dan penghitungan suara ulang, adanya catatan khusus pengawas, adanya gugatan hasil dan sengketa proses pemilu. Sebaliknya, data Bawaslu tidak menemukan adanya kasus kerawanan partisipasi di level provinsi. Dengan demikian, Maluku Utara merupakan provinsi paling rawan untuk kategori sosial politik dan kontestasi, namun paling aman untuk kategori dinamika partisipasi. Meskipun terdapat beberapa kasus kerusuhan, intimidasi dan gangguan terhadap proses penyelenggaraan pemilu serta kontestasi yang tidak sehat, Bawaslu tidak menemukan adanya penggalangan massa untuk menggagalkan maupun mendeligitimasi proses pemilu. 44
IKP Provinsi 2024 5 Provinsi Paling Rawan 87,01 DKI JAKARTA 96,09 92,36 78,27 100,00 SULAWESI UTARA 73,96 91,60 89,58 0,00 MALUKU UTARA 86,48 100,00 100,00 42,07 JAWA BARAT 83,71 83,38 74,91 30,92 KALIMANTAN TIMUR 53,27 100,00 72,70 0 20 40 60 80 100 Skor Partisipasi Skor Kontestasi Skor Penyelenggaraan Pemilu Skor Konteks Sosial Politik Gambar 5. Provinsi Rawan Tinggi Berdasarkan Dimensi Kerawanan Sulawesi Utara juga merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan maksimum untuk salah satu dimensinya, yakni partisipasi. Meskipun kalau kita perhatikan lebih lanjut persoalan pada dimensi ini tidaklah serius - karena hanya berupa satu insiden kecil mobilisasi massa untuk menolak pelaksanaan pemilu dan laporan masyarakat yang tidak ditindaklajuti oleh Bawaslu, namun dibandingkan dengan provinsi lainnya, skor agregat kejadian- kejadian ini relative lebih tinggi. Karena itu, untuk dimensi ini, Sulawesi Utara mendapatkan skor maksimum. Sulawesi Utara juga memiliki persoalan dengan proses penyelenggaraan pemilu. Data memperlihatkan bahwa terdapat sejumlah kasus di mana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan sejumlah kasus di mana mereka yang tidak layak masuk dalam daftar pemilih tetap. Di samping itu, terdapat beberapa kasus keberpihakan penyelenggara, persoalan dengan logistik pemilu dan sejumlah kasus pelanggaran saat pemungutan suara yang berstatus kasus berat sehingga mengakibatkan sejumlah pemungutan suara ulang. Persoalan-persoalan inilah yang membuat tingkat kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu di provinsi ini tergolong serius. 45
Meskipun DKI Jakarta tidak memiliki satupun dimensi dengan skor maksimum (100), provinsi ini menjadi provinsi paling rawan karena rerata terbobot dari keempat skor dimensinya paling tinggi. Persoalan pada dimensi kontestasi merupakan penyumbang terbesar bagi tingkat kerawanan pada provinsi DKI Jakarta. Persoalan kampanye dan politik uang mewarnai persoalan kontestasi dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sebagaimana jamak diketahui, beberapa kasus materi kampanye bermuatan SARA, hoax dan kebencian kerap mewarnai kampanye media sosial pada masa-masa pemilu dan pemilihan gubernur. Bawaslu mengkategorikan beberapa kasus ini sebagai kasus dengan tingkat keseriusan tinggi. Di samping itu, terdapat sejumlah kasus money politics yang juga terpantau selama periode pemilu/pilgub di DKI Jakarta. Di samping itu, proses penyelenggaraan pemilu di DKI Jakarta juga diwarnai dengan sejumlah kasus dengan tingkat keseriusan sedang dan tinggi. Kasus-kasus ini terutama muncul di subdimensi pelaksanaan pemungutan suara (adanya komplain saksi, pemungutan dan penghitungan suara ulang, gugatan hasil dan sebagainya). Terakhir, DKI Jakarta juga mengalami persoalan dengan kerawanan partisipasi. Paling tidak terdapat sepuluh insiden/kasus mobilisasi pemilih tambahan dengan tingkat keseriusan rendah yang terpantau oleh Bawaslu. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Sulawesi Utara skor dimensi partisipasi DKI Jakarta lebih rendah. Ini dikarenakan di Sulawesi Utara terdapat kasus mobilisasi massa untuk menolak hasil pemilu sementara di DKI Jakarta ini tidak terjadi. Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu paling tinggi dibandingkan dengan provinsi- provinsi lainnya. Provinsi ini mencatatkan ribuan kasus perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan dengan tingkat keseriusan kasus sedang dan tinggi. Di samping itu, terdapat 51 kasus serius terkait dengan keterlambatan logistic pemilu, dan puluhan kasus lainnya yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemungutan suara susulan dan ratusan catatan khusus dari pengawas. Terakhir, Jawa Barat juga masuk dalam lima provinsi paling rawan dikarenakan dua dimensi, yakni penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, beberapa kasus yang berhubungan dengan kehilangan hak pilih, pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, logistik pemilu (perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan, perlengkapan/logistik yang terlambat dan tertukar), komplain dalam pemungutan 46
dan penghitungan dan gugatan hasil masih menjadi catatan buruk yang membuat skor dimensi ini cukup tinggi. Sementara itu, kerawanan pada dimensi kontestasi di provinsi ini disumbang terutama sekali oleh adanya Sembilan kasus politik uang dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Di samping itu, juga terdapat sejumlah kasus terkait pelanggaran kampanye seperti kampanye di luar jadwal, kampanye bermuatan sara dan kampanye hoax di media sosial. Secara lebih detail, Gambar 6 menyajikan skor dimensi sosial politik untuk semua provinsi di Indonesia. Seperti terlihat dalam Gambar 6 berikut, Maluku Utara merupakan provinsi dengan skor dimensi sosial politik paling tinggi. Ini berarti dalam dimensi ini, provinsi Maluku Utara merupakan provinsi paling rawan. Secara berturut-turut lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sementara lima provinsi dengan skor dimensi sosial politik terendah secara berturut-turut dari bawah adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kep. Riau dan Bengkulu. D.I. Yogyakarta masuk dalam lima provinsi dengan IKP dimensi sosial politik tertinggi dikarenakan ada persoalan dengan kondisi kemanan masa pemilu. Data Bawaslu memperlihatkan bahwa adanya beberapa insiden kekerasan berbasis SARA, kekerasan yang melibatkan tokoh publik, adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, dan adanya pengrusakan fasilitas pemilu. Sementara, Papua masuk dalam daerah rawan dikarenakan persoalan terkait otoritas penyelenggara pemilu. Data memperlihatkan adanya beberapa kasus putusan DKPP kepada jajaran KPU/dan atau Bawaslu dan rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi. Di samping itu, pemilu/pemilihan kepala daerah pada level provinsi di Papua ini juga diwarnai dengan adanya kerusuhan yang melibatkan tokoh public/politik/aparat keamanan. 47
IKP Provinsi 2024 Dimensi Konteks Sosial Politik MALUKU UTARA SULAWESI UTARA PAPUA DKI JAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JAWA BARAT KALIMANTAN TIMUR SUMATERA UTARA PAPUA BARAT KALIMANTAN SELATAN BANTEN GORONTALO RIAU MALUKU SUMATERA SELATAN SULAWESI TENGAH BALI ACEH LAMPUNG KALIMANTAN BARAT SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA BARAT SULAWESI TENGGARA NUSA TENGGARA BARAT JAMBI SULAWESI BARAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN UTARA BENGKULU KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TENGAH JAWA TIMUR JAWA TENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 8,22 16,01 14,54 22,40 22,40 22,29 28,64 34,04 42,42 39,38 37,78 37,75 51,56 51,56 60,29 57,47 55,41 66,96 66,88 65,37 64,64 80,53 78,27 75,87 74,91 72,70 72,61 72,33 89,58 100,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Gambar 6. IKP Provinsi berdasarkan Dimensi Sosial-Politik IKP Dimensi Konteks Sosial Politik Provinsi 2024 5 Provinsi Paling Rawan 100 MALUKU UTARA 76,59 100,00 95,30000305 SULAWESI UTARA 83,68 84,20 0 PAPUA 94,01 81,41 83,30999756 DKI JAKARTA 60,14 75,96 0 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 48,34 84,02 0 20 40 60 80 100 Skor Subdimensi Otoritas Penyelenggara Negara Skor Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu Skor Subdimensi Keamanan Gambar 7. 5 Provinsi Kerawanan Tinggi Dimensi Sosial Politik 48
Selanjutnya pada dimensi penyelenggaraan pemilu, lima provinsi dengan skor tertinggi berturut-turut adalah Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Sebaliknya lima provinsi dengan skor dimensi terendah secara berturut-turut dari bawah adalah D.I. Yogyakarta, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. IKP Provinsi 2024 Dimensi Penyelenggaraan Pemilu KALIMANTAN TIMUR SUMATERA UTARA DKI JAKARTA JAWA TENGAH SULAWESI UTARA BANTEN MALUKU UTARA JAWA BARAT LAMPUNG SULAWESI TENGGARA RIAU NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU KALIMANTAN SELATAN SULAWESI TENGAH ACEH PAPUA SULAWESI BARAT KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT PAPUA BARAT BALI KALIMANTAN TENGAH JAWA TIMUR GORONTALO SUMATERA SELATAN KALIMANTAN UTARA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN BARAT BENGKULU SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA BARAT JAMBI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 4,12 17,24 15,23 22,02 29,94 38,77 49,40 56,21 55,78 55,25 63,74 63,68 63,52 63,21 62,94 60,94 72,45 100,00 94,29 92,36 91,67 91,60 89,43 86,48 83,38 81,13 80,48 77,35 77,14 0 20 40 60 80 100 Gambar 8. IKP Provinsi Berdasarkan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Sumatera Utara masuk ke dalam lima provinsi paling rawan dalam dimensi penyelenggaraan pemilu dikarenakan provinsi ini untuk dua subdimensi, yakni subdimensi pemungutan dan penghitungan suara dan subdimensi adjudikasi dan keberatan (Gambar 9). Data Bawaslu memperlihatkan bahwa pada pemilihan pada level provinsi ini ditemukan ratusan kasus dengan tingkat keseriusan tinggi terkait dengan tidak sesuainya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai, ratusan kasus serius terkait dengan logistik yang terlambat, puluhan kasus serius terkait dengan logistik yang tertukar, puluhan kasus serius terkait pemungutan suara ulang, ratusan kasus serius terkait penghitungan suara ulang, ratusan kasus serius terkait pemungutan suara susulan, dan sejumlah kasus serius terkait dengan catatan khusus pengawas 49
saat pemungutan. Sementara, untuk subdimensi adjudikasi dan keberatan, data Bawaslu memperlihatkan bahwa di Provinsi ini terdapat puluhan kasus berstatus sedang terkait dengan keberatan dan sengketa proses pemilu/pilkada. Jawa Tengah juga masuk dalam lima provinsi paling rawan dimensi ini juga karena dua subdimensi yang sama dengan Sumatera Utara, yakni subdimensi pemungutan dan penghitungan suara dan subdimensi adjudikasi dan keberatan. Pada subdimensi pemungutan suara, data Bawaslu memperlihatkan adanya puluhan kasus serius terkait dengan pelanggaran pemungutan suara. Sementara, pada subdimensi adjudikasi dan keberatan, data Bawaslu menemukan adanya sepuluh kasus berstatus sedang terkait dengan gugatan hasil pemilu/pilkada. IKP Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Provinsi 2024 5 Provinsi Paling Rawan 0,00 88,30 KALIMANTAN TIMUR 100,00 0,00 98,90 0,00 93,47 SUMATERA UTARA 99,29 0,00 79,54 0,00 69,10 DKI JAKARTA 99,74 94,18 17,96 0,00 84,07 JAWA TENGAH 88,45 0,00 95,96 0,00 78,45 SULAWESI UTARA 96,95 94,18 38,89 0 20 40 60 80 100 Skor Subdimensi Pengawasan Pemilu Skor Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara Skor Subdimensi Hak Memilih Skor Subdimensi Ajudikasi dan Keberatan Skor Subdimensi Pelaksanaan Kampanye Gambar 9. 5 Provinsi Paling Rawan dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Gambar 10 memperlihatkan bahwa Maluku Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, dan Kep. Bangka-Belitung. Sementara, Aceh, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara adalah provinsi-provinsi dengan skor IKP dimensi penyelenggaraan pemilu 0. Artinya, pada delapan provinsi ini tidak ditemukan kasus pelanggaran terkait dimensi kontestasi ini. 50
IKP Provinsi 2024 Dimensi Kontestasi MALUKU UTARA DKI JAKARTA LAMPUNG JAWA BARAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SULAWESI UTARA BALI NUSA TENGGARA TIMUR GORONTALO RIAU BANTEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SULAWESI BARAT KALIMANTAN TIMUR PAPUA BARAT SUMATERA SELATAN KALIMANTAN SELATAN MALUKU KALIMANTAN UTARA SUMATERA BARAT KEPULAUAN RIAU JAMBI NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI TENGAH PAPUA JAWA TIMUR SUMATERA UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT JAWA TENGAH BENGKULU ACEH 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,17 20,16 20,16 23,94 39,52 39,52 36,53 33,90 44,76 44,19 57,97 55,33 54,01 53,27 51,02 73,96 71,32 68,96 65,65 62,96 79,10 83,71 89,30 100,00 96,09 0 20 40 60 80 100 Gambar 10. IKP Provinsi Berdasarkan Dimensi Kontestasi Gambar 11 mencoba mengelaborasi lebih jauh komponen-komponen penting penyumbang tingginya skor dimensi kontestasi ini. Lampung, Bangka Belitung dan Jawa Barat masuk dalam lima provinsi dengan IKP tertinggi untuk dimensi kontestasi ini dikarenakan beberapa pelanggaran terkait kampanye calon. Seperti terlihat pada Gambar 11 di bawah ini, ketiga provinsi ini bahkan tidak memiliki persoalan sama sekali dengan subdimensi hak dipilih. Lampung memiliki skor subdimensi kampanye calon yang relative tinggi (93.95). Data Bawaslu menunjukkan bahwa terdapat delapan kasus serius pelanggaran jadwal kampanye, ribuan kasus serius kampanye hoax di tempat umum, puluhan ribu kasus serius pelanggaran tempat kampanye, dan sepuluh kasus money politics. Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki skor kerawanan subdimensi kampanye calon yang relative tinggi dikarenakan adanya sejumlah kasus pelanggaran kasus jadwal kampanye, adanya kampanya hoax di media sosial, ujaran kebencian di tempat umum dan di media sosial, dan pelanggaran politik uang. Namun, semua kasus ini berskala relative rendah. Terakhir, Jawa Barat juga memiliki skor kerawanan subdimensi kampanye calon yang tinggi karena 51
adanya beberapa kasus pelanggaran jadwal dan lokasi kampanye, kampanye bermuatan hoax dan ujaran kebencian baik di tempat umum maupun di media sosial dan Sembilan kasus serius politik uang. IKP Dimensi Kontestasi Provinsi 2024 5 Provinsi Paling Rawan 100,00 MALUKU UTARA 100,00 99,58 DKI JAKARTA 74,14 93,95 LAMPUNG 0,00 88,08 JAWA BARAT 0,00 83,23 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0,00 0 20 40 60 80 100 Skor Subdimensi Kampanye Calon Skor Subdimensi Hak Pilih Gambar 11. 5 Provinsi Paling Rawan Dimensi Kontestasi Gambar 12 menyajikan skor kerawanan provinsi untuk dimensi partisipasi. Sebagian besar provinsi memiliki skor 0 untuk dimensi ini. Ini berarti secara umum tidak ada persoalan serius dengan partisipasi baik itu partisipasi pemilih maupun partisipasi kelompok. Secara umum, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan skor kerawanan partisipasi tertinggi di Indonesia. Dilanjutkan dengan empat provinsi yang memiliki skor yang sama, yakni Sulawesi Tengah, Kep. Riau, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Selanjutnya Papua, Jawa Barat dan Kalimantan Timur juga memiliki skor kerawanan yang yang tidak 0. Ini berarti di tiga provinsi terakhir ini sedikit-banyaknya, partisipasi masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. 52
IKP Provinsi 2024 Dimensi Partisipasi SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PAPUA JAWA BARAT KALIMANTAN TIMUR SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN SUMATERA BARAT SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT RIAU PAPUA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT MALUKU UTARA MALUKU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN BARAT JAWA TIMUR JAWA TENGAH JAMBI GORONTALO BENGKULU BANTEN BALI ACEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,92 42,07 64,72 87,01 87,01 87,01 87,01 100,00 0 20 40 60 80 100 Gambar 12. IKP Provinsi Berdasarkan Dimensi Partisipasi Gambar 13 menyajikan pola yang menarik untuk diamati. Provinsi- provinsi yang rawan di satu subdimensi partisipasi tidak memiliki masalah sama sekali dengan subdimensi lainnya. Lima provinsi memiliki memiliki persoalan kerawanan pada subdimensi partisipasi kelompok, yakni DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Papua, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Untuk DKI Jakarta, data Bawaslu mencatat sepuluh kasus berstatus rendah terkait dengan mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak. Sementara di Yogyakarta ditemukan sekitar 12 kasus berstatus serius terkait dengan adanya pemilih tambahan melebih jumlah surat suara cadangan 2%. Di Papua, hanya ditemukan dua kasus (masing-masing ringan dan tinggi) terkait dengan mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak. Di Jawa Barat, ditemukan satu kasus serius terkait dengan adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%. Dan di Kalimantan Timur juga ditemukan adanya satu kasus ringan terkait dengan pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%. 53
Pada kerawanan subdimensi partisipasi kelompok, Sulawesi Utara tercatat sebagai daerah paling rawan. Di daerah ini, ditemukan adanya satu kasus ringan terkait laporan masyarakat yang tidak ditanggapi oleh pengawas dan satu kasus ringan terkait mobilisasi penolakan pelaksanaan pemilu. Sementara pada Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara, hanya ditemukan satu kasus serius laporan masyarakat terkait ketiadaan pemantau pemilu. IKP Dimensi Partisipasi Provinsi 2024 8 Provinsi Paling Rawan SULAWESI UTARA 0 100 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 100 DKI JAKARTA 0 100 SULAWESI TENGAH 0 87,02 KEPULAUAN RIAU 87,02 0 PAPUA 0 74,41000366 JAWA BARAT 0 48,40000153 KALIMANTAN TIMUR 0 35,58000183 0 20 40 60 80 100 Skor Subdimensi Partisipasi Kelompok Skor Subdimensi partisipasi Pemilih Gambar 13. 8 Provinsi Paling Rawan Dimensi Partisipasi 54
B. Temuan Tingkat Kabupaten/Kota Pada bagian ini, kami akan memaparkan temuan-temuan penting IKP pada level kabupaten/kota. Kami akan menjelaskan sebaran skor IKP provinsi berdasarkan agregasi kabupaten/kota, skor IKP 15 kabupaten/kota dengan skor tertinggi, sebaran IKP berdasarkan dimensi dan subdimensi dan analysis 15 kabupaten/kota berdasarkan subdimensi. Seperti terlihat pada Gambar 14 berikut, berdasarkan agregasi kabupaten/kota, Banten merupakan provinsi dengan rerata skor IKP kabupaten/ kota tertinggi di Indonesia. Pada provinsi ini, rerata skor IKP kabupaten/kota adalah 45.18. Selanjutnya berturut-turut Papua (45.06), Maluku Utara (42.35), Sulawesi Tengah (41.70) dan D.I. Yogyakarta (41.37). Sebaliknya provinsi- provinsi dengan IKP agregat kabupaten/kota terendah adalah Kalimantan Tengah, Maluku, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung. IKP Provinsi 2024 Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota BANTEN PAPUA MALUKU UTARA SULAWESI TENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI UTARA DKI JAKARTA JAWA TENGAH KALIMANTAN TIMUR ACEH JAMBI SULAWESI SELATAN KALIMANTAN BARAT SUMATERA BARAT JAWA TIMUR RIAU BALI KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN UTARA SULAWESI BARAT LAMPUNG NUSA TENGGARA TIMUR KEPULAUAN RIAU SULAWESI TENGGARA PAPUA BARAT SUMATERA UTARA GORONTALO KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BENGKULU SUMATERA SELATAN MALUKU KALIMANTAN TENGAH 22,91 22,22 21,51 20,27 19,04 42,35 41,70 41,37 39,72 38,48 37,02 35,95 35,90 35,62 34,00 33,53 32,45 31,58 31,55 31,49 31,36 30,70 30,11 30,04 29,81 29,10 29,08 28,89 27,38 45,18 45,09 17,32 16,75 14,05 0 10 20 30 40 50 Gambar 14. Rerata IKP Provinsi Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota Gambar 15 menyajikan 15 kabupaten/kota paling rawan dan paling aman berdasarkan skor IKP kabupaten/kota. Seperti terlihat pada panel bagian 55
kanan (Gambar 15), enam dari lima belas kabupaten/kota paling rawan terletak di Papua, yakni Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Tolikara. Masuk di antara lima belas kabupaten/kota paling rawan ini adalah Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Kabupaten Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Pandeglang (Sumatera Utara), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kota Ternate (Maluku Utara), Kota Semarang dan Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), dan Kabupaten Banggai Kepualauan (Sulawesi Tengah). (Banten), Kabupaten Labuhanbaru Utara Sementara, ada sepuluh kabupaten/kota yang memiliki skor IKP kabupaten/kota nol. Artinya, di wilayah ini tidak ditemukan satu pun kasus pelanggaran yang berpotensi menyumbang kerawanan. Kesepuluh wilayah ini adalah Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Lamandau Kabupaten, Kab. Murung Raya, dan Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Kabupaten Batu Bara (Sumatera Utara), Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Supiori (Papua), Kabupaten Flores Timur (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan). IKP Kab/Kota 2024 15 Kab/Kota Rawan Terendah KABUPATEN KEBUMEN 2,42 KABUPATEN KONAWE 2,14 KABUPATEN LANNY JAYA 1,88 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 1,88 KABUPATEN NGADA 1,38 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 0,00 KABUPATEN BENGKULU TENGAH 0,00 KABUPATEN DOGIYAI 0,00 KABUPATEN SUPIORI 0,00 KABUPATEN FLORES TIMUR 0,00 KABUPATEN BATU BARA 0,00 KABUPATEN BARITO TIMUR 0,00 KABUPATEN LAMANDAU 0,00 KABUPATEN MURUNG RAYA 0,00 KABUPATEN PULANG PISAU 0,00 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 56
15 Kab/Kota Rawan Tertinggi KABUPATEN INTAN JAYA 100,00 KABUPATEN JAYAWIJAYA 100,00 KABUPATEN BANDUNG 91,59 KABUPATEN YALIMO 86,66 KABUPATEN MAPPI 82,13 KOTA BANJARBARU 80,14 KABUPATEN JAYAPURA 78,05 KABUPATEN PANDEGLANG 77,74 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 76,29 KABUPATEN MALAKA 76,03 KOTA TERNATE 75,30 KOTA SEMARANG 73,26 KABUPATEN TOLIKARA 72,51 KABUPATEN SUKOHARJO 70,20 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 67,72 0 20 40 60 80 100 Gambar 15. 15 Daerah Paling Rawan (Rawan Tertinggi) Gambar 16 berikut mencoba mengelaborasi lebih jauh dimensi- dimensi kerawanan yang berkontribusi bagi tingginya tingkat kerawanan secara umum di sepuluh kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Intan Jaya merupakan dua kabupaten dengan skor maksimum untuk keseluruhan dimensi kerawanan. Pada dimensi sosial-politik, Kabupaten Jayawijaya dan Intan Jaya mencatatkan sejumlah kasus dengan tingkat keseriusan sedang dan tinggi mulai dari kekerasan/kerusuhan berbau SARA, kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan, intimidasi terhadap peserta dan penyelenggara, pengrusakan fasilitas pemilu, rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, dan keberpihakan penyelenggara negara dalam bentuk intimidasi maupun himbauan untuk tidak memilih calon tertentu. Untuk Kab. Intan Jaya, juga terdapat rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara dalam proses pemungutan. Pada dimensi penyelenggaraan pemungutan suara, di kedua kabupaten terdapat sejumlah kasus serius terkait dengan kehilangan hak pilih, penggelembungan suara, keterlambatan logistik, pelanggaran saat pemungutan suara, pemunggutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemungutan suara 57
susulan, catatan khusus pengawas saat pemungutan, complain dari saksi saat pemungutan/penghitungan, gugatan terhadap hasil pemilu dan sengketa proses pemilu. Pada dimensi kontestasi, Kabupaten Intan Jaya juga mencatatkan sejumlah insiden ringan, sedang dan serius terkait penolakan terhadap calon berdasarkan SARA, materi kampanye bermuatan SARA, hoax dan ujaran kebencian terutama di media sosial, konflik antar pendukung, politik uang dan dana kampanye yang tidak jelas. Sementara, di Kab. Jayawijaya, terdapat sejumlah kasus terkait dengan pelanggaran jadwal dan lokasi kampanye, kampanye bermutan hoax dan ujaran kebencian terutama di media sosial, konflik antar pendukung dan politik uang. Terakhir, pada dimensi partisipasi kedua kabupaten mencatatkan sejumlah kasus ringan, sedang dan berat terkait dengan upaya menghalang- halangi pemilih untuk memilih di TPS. Di Kab. Jayawijaya juga terdapat sejumlah insiden mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak dan melebihi surat suara cadangan 2%. Di Kab. Intan Jaya, juga ditemukan insiden penolakan pelaksanaan pemilu dari kelompok masyarakat. Kabupaten Bandung juga tercatat sebagai di antara kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan sangat tinggi, terutama disumbang oleh kerawanan dimensi sosial politik. Untuk dimensi ini, Kabupaten Bandung mendapatkan skor kerawanan yang setara dengan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Jayawijaya, yakni mendapat skor kerawanan tertinggi (100). Di samping itu, Kabupaten Bandung juga mendapatkan skor kerawanan yang sangat tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Terakhir, meskipun tidak setinggi tiga dimensi sebelumnya, Kabupaten Bandung juga memiliki tingkat kerawanan yang jauh di atas rata-rata nasional untuk dimensi partisipasi. Kabupaten Malaka yang terletak di Nusa Tenggara Timur juga masuk dalam 10 kabupaten/kota paling rawan di Indonesia. Seperti terlihat pada Gambar. 16, penyumbang utama kerawanan pada kabupaten ini adalah dimensi partisipasi. Untuk dimensi ini, Kabupaten Malaka mendapatkan skor maksimum (100). Kabupaten Malaka juga memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi untuk dua dimensi lainnya, yakni dimensi sosial-politik dan dimensi kontestasi. Namun demikian, Kabupaten Malaka memiliki tingkat kerawanan yang tidak begitu tinggi (di bawah rata-rata nasional) untuk dimensi penyelenggara pemilu. 58
IKP Kab/Kota 2024 10 Kab/Kota Paling Rawan KABUPATEN INTAN JAYA 100,00 100,00 100,00 100,00 KABUPATEN JAYAWIJAYA 100,00 100,00 100,00 100,00 KABUPATEN BANDUNG 67,71 90,99 92,29 100,00 KABUPATEN YALIMO 61,89 68,62 100,00 97,22 KABUPATEN MAPPI 42,42 66,22 92,54 96,92 KOTA BANJARBARU 0,00 60,57 100,00 100,00 KABUPATEN JAYAPURA 0,00 74,17 89,21 94,83 KABUPATEN PANDEGLANG 0,00 82,85 80,10 98,52 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 0,00 69,78 90,66 91,53 KABUPATEN MALAKA 39,61 100,00 97,44 98,57 0 20 40 60 80 100 Skor Partisipasi Skor Kontestasi Skor Penyelenggaran Pemilu Skor Konteks Sosial Politik Gambar 16. 10 Kab/Kota Paling Rawan Dimensi Sosial Politik Selanjutnya, Kabupaten Mappi yang terletak di Papua (saat ini di Papua Selatan) juga masuk dalam daftar kabupaten/kota dengan skor kerawanan sangat tinggi. Penyumbang utama tingkat kerawanan di wilayah ini adalah dimensi sosial-politik dan dimensi penyelenggaraan pemilu yang keduanya memiliki skor sangat tinggi (di atas 90). Di samping itu, Kabupaten Mappi juga memiliki skor yang jauh di atas rata-rata nasional untuk dimensi kontestasi dan partisipasi. Kabupaten Jayapura juga masuk dalam 10 daerah paling rawan terutama dikarenakan tingkat kerawanan yang relative sangat tinggi untuk dimensi sosial-politik dan penyelenggaraan pemilu. Kabupaten Jayawijaya juga memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk dimensi kontestasi. Namun, untuk dimensi partisipasi wilayah ini tidak memiliki catatan kerawanan sama sekali. Pandeglang merupakan satu dari tiga kabupaten/kota di Banten yang masuk dalam kategori wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi (dua lagi adalah Kota Serang dan Kabupaten Lebak). Seperti terlihat dalam Gambar 16, dimensi kontestasi menjadi penyumbang terbesar tingkat kerawanan di wilayah ini. Skor kerawanan dimensi kontestasi di Kabupaten Pandeglang adalah 98.52, hampir 59
mencapai skor maksimum. Skor ini jauh sekali di atas rata-rata nasional yang hanya 26.22. Kab. Pandeglang juga memiliki persoalan serius dengan dimensi penyelenggaraan pemilu dan kondisi sosial politik, yang skor keduanya jauh di atas rata-rata skor nasional kedua dimensi ini. Namun, Pandeglang relative tidak ada persoalan dengan dimensi partisipasi. Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan satu dari dua kabupaten/ kota di Sumatera Utara yang masuk dalam tingkat kerawanan tinggi (satu lagi adalah Kabupaten Nias Selatan). Dua dimensi penyumbang tingkat kerawanan di wilayah ini adalah dimensi penyelenggaraan pemilu dan dimensi kontestasi, yang kedua memiliki skor di atas 90 dan tergolong sangat tinggi. Sementara, untuk dimensi sosial politik, Kab. Labuhanbatu Utara juga tergolong tinggi meskipun tidak ekstrim. Terakhir, sama dengan Kab. Jayapura dan Kab. Pandeglang, wilayah ini juga tidak memiliki persoalan dengan dimensi partisipasi. Kabupaten Yalimo di Papua (sekarang di Papua Pegunungan) merupakan daerah ke-empat paling rawan berdasarkan IKP 2024 ini. Penyumbang terbesar tingkat kerawanan pada daerah ini adalah dimensi kontestasi. Seperti terlihat pada gambar 16, skor kerawanan dimensi kontestasi ini mencapai nilai maksimum untuk Kab. Yalimo, setara dengan Kab. Jayawijaya dan Kab. Intan Jaya. Selanjutnya, tingginya kerawanan di wilayah ini juga disumbang oleh kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu yang juga hampir mencapai nilai maksimum (97.22). Meskipun lebih rendah dari dua dimensi sebelumnya, Kab. Yalimo juga mencatatkan skor kerawanan yang relative tinggi untuk dimensi sosial-politik dan dimensi partisipasi. Untuk kedua dimensi ini (sosial-politik dan partisipasi), Kab. Yalimo juga memiliki skor kerawanan yang jauh melebihi rata- rata nasional untuk dimensi-dimensi tersebut. Gambar 17 berikut menyajikan sebaran provinsi dan kabupaten/ kota dengan skor kerawanan dimensi sosial politik paling tinggi. Seperti terlihat pada panel kiri, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Jambi, dan Sulawesi Tengah merupakan lima provinsi yang paling rawan untuk dimensi sosial politik berdasarkan agregasi skor kabupaten/kota. Skor IKP agregat sosial politik di provinsi-provinsi ini jauh di atas rata-rata nasional, yakni 31.13. Pada panel bagian kanan Fig. 14, terdapat 15 kabupaten/kota yang memiliki skor dimensi sosial politik paling tinggi, yakni Kab. Banjarbaru, Kab. Puncak, Kab. Kerinci, Kab. Jayawijaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Bandung, Kab. Sukoharjo, Kab. Malaka, Kab. Batanghari, Kab. Mappi, Kab. Kediri, Kab. Wonosobo, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Sumba Timur. 60
15 Kab/Kota Rawan Tertinggi Dimensi Konteks Sosial Politik KABUPATEN KERINCI 100,00 KABUPATEN INTAN JAYA 100,00 KABUPATEN JAYAWIJAYA 100,00 KABUPATEN PUNCAK 100,00 KOTA BANJARBARU 100,00 KABUPATEN BANDUNG 100,00 KABUPATEN SUKOHARJO 99,69 KABUPATEN MALAKA 98,57 KABUPATEN BATANG HARI 97,50 KABUPATEN MAPPI 96,92 KABUPATEN KEDIRI 96,82 KABUPATEN WONOSOBO 96,75 KABUPATEN ACEH TENGGARA 96,52 KABUPATEN ROTE NDAO 96,21 KABUPATEN SUMBA TIMUR 95,87 0 20 40 60 80 100 IKP Konteks Sosial Politik 2024 Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota SULAWESI UTARA MALUKU UTARA PAPUA JAMBI SULAWESI TENGAH NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN BALI SULAWESI TENGGARA JAWA BARAT KALIMANTAN TIMUR BANTEN LAMPUNG DKI JAKARTA KALIMANTAN UTARA RIAU SUMATERA BARAT KALIMANTAN SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR ACEH JAWA TENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JAWA TIMUR BENGKULU PAPUA BARAT SUMATERA UTARA KALIMANTAN BARAT SUMATERA SELATAN KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN TENGAH GORONTALO MALUKU 23,42 23,12 22,26 22,23 21,28 20,31 19,85 19,35 18,41 17,93 30,32 30,25 29,70 28,21 27,17 38,95 38,02 36,79 36,40 34,71 34,62 34,16 33,75 33,24 33,17 43,98 43,45 43,16 42,16 48,56 46,60 55,67 14,41 13,79 0 20 40 60 Gambar 17. IKP Sosial Politik Kabupaten/Kota 61
Gambar 18 mencoba untuk mengelaborasi lebih jauh sepuluh kabupaten/kota paling rawan untuk dimensi sosial politik ini. Untuk subdimensi keamanan, ada lima wilayah dengan tingkat kerawanan maksimum (100), yakni Kota Banjarbaru, Kab. Puncak, Kab. Kerinci, Kab. Jayawijaya, dan Kab. Intan Jaya. Dua kabupaten terakhir ini telah dijelaskan sebelumnya karena ini merupakan dua kabupaten dengan skor IKP tertinggi di Indonesia. Kota Banjarbaru masuk dalam wilayah dengan skor kerawanan maksimum subdimensi keamanan karena di wilayah ini terdapat ratusan kasus bencana alam serius yang menganggu tahapan pemilu/pilkada. Di samping itu, terdapat sejumlah kasus serius terkait intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Kab. Puncak juga mendapatkan skor maksimum kerawanan subdimensi keamanan karena adanya puluhan kasus serius terkait dengan kekerasan/kerusuhan yang berbasis SARA dan melibatkan tokoh public/politik/aparat keamanan. Lebih jauh, juga terdapat sejumlah kasus serius terkait intimidasi baik terhadap penyelenggara maupun pemilih. Terakhir, Kab. Kerinci (Prov. Jambi) juga mendapat skor maksimum untuk kerawanan subdimensi keamanan karena adanya puluhan kasus dengan tingkat keseriusan sedang terkait dengan kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh public dan puluhan kasus serius terkait bencana non-alam (pandemic) yang menganggu tahapan dan puluhan kasus serius tekait intimidasi terhadap peserta pemilu. IKP Konteks Sosial Politik Kab/Kota 2024 10 Kab/Kota Paling Rawan KABUPATEN INTAN JAYA 91,30999756 100 100 100 KABUPATEN JAYAWIJAYA 63,27000046 100 KABUPATEN KERINCI 19,35000038 100 100 0 KABUPATEN PUNCAK 24,39999962 100 KOTA BANJARBARU 0 72,51000214 100 KABUPATEN BANDUNG 99,91999817 85,45999908 48,68000031 100 KABUPATEN SUKOHARJO 1,190000057 45,41999817 KABUPATEN MALAKA 30,62000084 100 93,54000092 94,19999695 KABUPATEN BATANG HARI 0 79,51999664 KABUPATEN MAPPI 0 58,29999924 99,68000031 0 20 40 60 80 100 Subdimensi Otoritas Penyelenggara Negara Skor Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu Skor Subdimensi Keamanan Gambar 18. 10 Kabupaten/Kota Paling Rawan Dimensi Sosial Politik 62
15 Kab/Kota Rawan Tertinggi Dimensi Penyelenggara Pemilu KABUPATEN JAYAWIJAYA 100,00 KABUPATEN NABIRE 100,00 KABUPATEN INTAN JAYA 100,00 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 100,00 KOTA BANJARBARU 100,00 KABUPATEN BOJONEGORO 100,00 KABUPATEN PURWOREJO 98,14 KABUPATEN SARMI 97,33 KABUPATEN YALIMO 97,22 KABUPATEN PIDIE 94,92 KABUPATEN TEMANGGUNG 94,53 KABUPATEN SLEMAN 94,11 KABUPATEN LEBAK 93,86 KABUPATEN BREBES 93,30 KOTA BANDAR LAMPUNG 92,89 0 20 40 60 80 100 IKP Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota BANTEN PAPUA SULAWESI TENGAH JAWA TENGAH JAWA BARAT ACEH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SULAWESI UTARA MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN TIMUR JAMBI JAWA TIMUR SUMATERA BARAT SULAWESI SELATAN KALIMANTAN SELATAN RIAU KALIMANTAN BARAT LAMPUNG KEPULAUAN RIAU NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN UTARA SUMATERA UTARA SULAWESI TENGGARA PAPUA BARAT BALI SULAWESI BARAT GORONTALO BENGKULU MALUKU DKI JAKARTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUMATERA SELATAN KALIMANTAN TENGAH 28,75 28,41 26,13 25,51 23,91 51,56 50,04 49,94 49,17 48,69 47,86 47,41 45,68 45,49 44,70 43,61 42,87 41,41 40,77 39,40 38,93 36,95 35,77 35,29 34,91 33,30 32,26 56,09 54,96 54,58 70,28 22,85 21,63 19,80 0 20 40 60 80 63
IKP Penyelenggaraan Pemilu Kab/Kota 2024 10 Kab/Kota Paling Rawan KABUPATEN INTAN JAYA 0 0,00 3,98 87,5 100 KABUPATEN NABIRE 0 0,00 78,05000305 100 100,00 KABUPATEN BOJONEGORO 0 0 0,00 98,63999939 96,25 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 0 0,00 37,75999832 64,82 100 KABUPATEN JAYAWIJAYA 0 0,00 23,39 100 100 KOTA BANJARBARU 0 0 0,00 100 100,00 KABUPATEN PURWOREJO 0 63,99000168 64,04 75,56 99,66999817 KABUPATEN SARMI 0 0,00 1,89 84,37999725 100 KABUPATEN YALIMO 0,00 2,53 81,61000061 74,37999725 100 KABUPATEN PIDIE 0 0 0,49 79,30999756 100,00 0 20 40 60 80 100 Skor Subdimensi Pengawasan Pemilu Skor Subdimensi Ajudikasi dan Keberatan Skor Subdimensi Pemungutan dan Penghitungan Suara Skor Subdimensi Pelaksanaan Kampanye Skor Subdimensi Hak Memilih 15 Kab/Kota Rawan Tertinggi Dimensi Kontestasi KABUPATEN JAYAWIJAYA 100,00 KABUPATEN INTAN JAYA 100,00 KABUPATEN YALIMO 100,00 KABUPATEN FAKFAK 100,00 KABUPATEN SLEMAN 100,00 KOTA SEMARANG 100,00 KOTA SALATIGA 99,30 KABUPATEN PANDEGLANG 98,52 KABUPATEN MALAKA 97,44 KABUPATEN TUBAN 96,95 KABUPATEN BANGGAI LAUT 96,83 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 96,26 KABUPATEN SEKADAU 93,97 KABUPATEN BULUKUMBA 93,94 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 91,15 0 20 40 60 80 100 64
IKP Kontestasi 2024 Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota DKI JAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MALUKU UTARA JAWA BARAT KALIMANTAN BARAT BANTEN SULAWESI TENGAH PAPUA NUSA TENGGARA BARAT KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR JAWA TIMUR JAWA TENGAH BALI SULAWESI BARAT ACEH KALIMANTAN UTARA GORONTALO NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SULAWESI SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN SELATAN JAMBI SULAWESI TENGGARA PAPUA BARAT SUMATERA SELATAN MALUKU BENGKULU SULAWESI UTARA SUMATERA UTARA KALIMANTAN TENGAH 38,70 37,91 36,50 35,82 35,16 34,27 33,95 32,19 31,48 31,24 30,41 30,00 29,31 28,23 27,28 26,25 25,47 23,61 23,14 20,79 19,57 17,42 16,96 16,74 15,35 14,97 12,75 12,20 42,74 63,67 69,92 11,26 10,99 6,58 0 20 40 60 80 IKP Kontestasi Kab/Kota 2024 10 Kab/Kota Paling Rawan KABUPATEN JAYAWIJAYA 0 100 KABUPATEN SLEMAN 100 100 KABUPATEN FAKFAK 0 100 KABUPATEN YALIMO 0 100 KOTA SEMARANG 0 100 KABUPATEN INTAN JAYA 100 100 KOTA SALATIGA 0 99,30 KABUPATEN PANDEGLANG 0 98,52 KABUPATEN MALAKA 0 97,44 KABUPATEN TUBAN 0 96,95 0 20 40 60 80 100 Skor Subdimensi Kampanye Skor Subdimensi Hak Pilih 65
15 Kab/Kota Rawan Tertinggi Dimensi Partisipasi KABUPATEN JAYAWIJAYA 100,00 KABUPATEN TOLIKARA 100,00 KABUPATEN INTAN JAYA 100,00 KABUPATEN MALAKA 100,00 KABUPATEN KOTABARU 100,00 KABUPATEN MAJALENGKA 100,00 KOTA PEKANBARU 91,72 KABUPATEN NDUGA 82,37 KABUPATEN MIMIKA 68,59 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 67,71 KABUPATEN BANDUNG 67,71 KOTA PONTIANAK 62,19 KABUPATEN YALIMO 61,89 KABUPATEN RAJA AMPAT 52,89 KABUPATEN BADUNG 51,07 0 20 40 60 80 100 IKP Partisipasi 2024 Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota PAPUA KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN BARAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RIAU JAWA BARAT BALI SULAWESI UTARA NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN UTARA PAPUA BARAT KEPULAUAN RIAU SUMATERA UTARA DKI JAKARTA KALIMANTAN TIMUR SULAWESI SELATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MALUKU SULAWESI TENGAH JAWA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT JAMBI MALUKU UTARA BENGKULU ACEH KALIMANTAN TENGAH JAWA TENGAH LAMPUNG SUMATERA BARAT BANTEN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA GORONTALO SUMATERA SELATAN 1,83 1,63 1,50 1,45 1,22 0,93 0,68 0,62 0,48 0,48 0,38 0,37 0,14 0,13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,22 5,67 4,88 4,56 4,18 4,15 3,85 3,15 2,67 8,30 7,69 11,27 12,95 24,08 0 10 20 30 66
IKP Partisipasi Kab/Kota 2024 11 Kab/Kota Paling Rawan KABUPATEN KOTABARU 23,14999962 100 KABUPATEN MALAKA 1,659999967 100 KABUPATEN JAYAWIJAYA 0 100 KABUPATEN MAJALENGKA 0 100 KABUPATEN INTAN JAYA 100 100 KABUPATEN TOLIKARA 0 100 KOTA PEKANBARU 0 100 KABUPATEN NDUGA 46,50999832 100 KABUPATEN MIMIKA 23,14999962 100 KABUPATEN BANDUNG 0 100 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 0 100 0 20 40 60 80 100 Skor Subdimensi Partisipasi Kelompok Skor Subdimensi Partisipasi Pemilih 67
C. Temuan dalam Dimensi Seperti yang dijelaskan di awal, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini dibangun dari empat dimensi, yakni dimensi konteks sosial politik yang di dalamnya terdapat 3 subdimensi dan 16 indikator. Kemudian dimensi penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari 5 subdimensi dengan 24 indikator. Selanjutnya dimensi kontestasi yang mencakup 2 subdimensi dengan 15 indikator. Terakhir adalah dimensi partisipasi yang terdiri dari dua subdimensi dengan 6 indikator. Artinya, total dari empat dimensi yang dibangun mencakup 12 subdimensi dan 61 indikator. Hasil analisis indeks merekam, penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam memberikan konstribusi terbentuknya indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Hal ini terlihat dari data di tingkat provinsi. Pada tingkatan provinsi, skor dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat mencapai 54,27. Skor ini lebih tinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian disusul dimensi kontestasi dengan skor 40,75 dan dimensi partisipasi politik yang tercatat berada di skor 17,23. Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Dimensi penyelenggaraan pemilu tinggi dalam juga menjadi dimensi paling mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22. Dimensi ini diikuti oleh dimensi konteks sosial politik yang berada di skor 31,13. Selanjutnya dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi politik dengan skor 3,83. Jika merujuk data dimensi antara provinsi dan kabupaten/kota di atas memang bobot terbesar dalam menyumbang indeks kerawanan memang tidak lepas dari komposisi besaran subdimensi yang menjadi titik tekan perhatian. Dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi yang paling besar bobotnya dalam menyumbang proses pembentukan indeks kerawanan. Salah satunya bertolak dari jumlah subdimensi dan indikator yang lebih besar dibandingkan tiga dimensi lainnya. Di bagian ini diurai secara lebih detail bagaimana empat dimensi yang ada dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 ini terbentuk. Empat dimensi diurai berdasarkan subdimensi di dalamnya dengan tidak melepaskan diri dari upaya menggalinya melalui pendekatan wilayah, yakni pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota. 68
Uraian ini lebih menunjukkan di subdimensi mana sebuah wilayah tersebut masuk kategori kerawanan rendah, sedang, maupun tinggi. Untuk itu, sebagian besar uraian di bawah ini akan lebih banyak dalam bentuk table untuk memudahkan mengkategorikan tiap subdimensi yang disertai daerah-daerah mana saja yang masuk kategori kerawanan sesuai tingkatannya berdasarkan dimensi dan subdimensi. C.1 Dimensi Konteks Sosial dan Politik Pada dimensi konteks sosial dan politik, di tingkat provinsi, ada lima wilayah yang masuk kategori potensi kerawanan tinggi. Kelima provinsi itu adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Maluku Utara tercatat paling tinggi skornya dibandingkan empat provinsi lainnya. Di kategori dimensi konteks sosial dan politik yang masuk kategori kerawanan sedang, ada 22 provinsi masuk terdeteksi. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling tinggi skor di kelompok kerawanan sedang ini dengan angka skor mencapai 74,91. Dengan jumlah pemilih yang relatif besar dan menjadi salah satu lumbung suara terbesar di Indonesia, tentu Jawa Barat akan menjadi isu dan perhatian tersendiri, sehingga provinsi ini masuk dalam posisi skor terbesar di kelompok provinsi dengan potensi tingkat kerawanan sedang di dimensi konteks sosial dan politik. Sementara itu tujuh provinsi lainnya masuk dalam kategori tingkat kerawanan rendah dengan sebagian besar meraih skor di angka 0,00. Meskipun masuk kategori kerawanan rendah di dimensi konteks sosial dan politik, bukan berarti wilayah ini tidak perlu dimitigasi. Wilayah yang masuk kategori kerawanan rendah tetap menyimpan potensi kerawanan yang membutuhkan perhatian tersendiri. Apalagi di kelompok ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, misalnya, skornya mencapai 16.01 atau selisih dengan kelompok provinsi yang masuk di kategori kerawanan sedang. Artinya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang masuk dalam peringkat paling atas dalam kelompok kerawanan rendah di dimensi konteks sosial dan politik ini. 69
Salah satu subdimensi dalam dimensi konteks sosial dan politik, yakni dimensi keamanan, terekam cukup menyumbang porsi besar terhadap kerawanan. Subdimensi keamanan jadi aspek yang paling memicu perhatian karena terekam hampir di semua wilayah. Maka, tidak heran jika kemudian tidak ada wilayah provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan rendah di aspek atau subdimensi keamanan ini. Dari 34 provinsi yang diriset, semuanya masuk kategori kerawanan tinggi dan sedang. Setidaknya ada sembilan provinsi yang masuk dalam tingkat kerawanan tinggi. Sekali lagi, Maluku Utara masuk dalam kategori kerawanan tinggi di subdimensi keamanan ini. Provinsi Maluku Utara juga menjadi wilayah yang skor nya paling tinggi di antara provinsi-provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi di subdimensi keamanan ini. Seperti halnya yang ditemukan pada dimensi konteks sosial dan politik, selain Maluku Utara, provinsi Sulawesi Utara juga masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada subdimensi keamanan ini. Angka skornya persis di bawah Maluku Utara, yakni 84.20. Selain kedua provinsi ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada subdimensi keamanan. Ketiga provinsi ini sebelumnya juga masuk kategori yang sama pada dimensi konteks sosial dan politik. Sementara itu pada subdimensi keamanan dengan tingkat kerawanan sedang, terdapat 19 provinsi yang masuk kategori ini. Setelah di dimensi konteks sosial politik ada provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meraih skor tertinggi di tingkat kerawanan sedang, di subdimensi keamanan ini, Provinsi Bangka Belitung berada di peringkat ketiga dari kelompok provinsi dengan tingkat kerawanan sedang di subdimensi keamanan. Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua provinsi yag masuk dan posisi teratas di kelompok kerawanan sedang di subdimensi keamanan ini. Kedua provinsi ini meraih skor dua digit, jauh di atas dari provinsi- provinsi lainnya di kelompok kerawanan sedang ini yang hanya di skor satu digit. Artinya, kedua provinsi, yakni Jambi dan Kalimantan Selatan, meskipun masuk kategori kerawanan sedang, dengan skor paling tinggi, keduanya tetap menyimpan potensi kerawanan yang relatif besar pada subdimensi keamanan. Selain subdimensi keamanan, di tingkat subdimensi otoritas penyelenggara pemilu, di tingkatan provinsi ada enam provinsi yang masuk 70
dalam tingkat kerawanan tinggi. Enam provinsi ini berada di rentang skor antara 79 hingga 100. Provinsi Kalimantan Timur tercatat paling tinggi skor indeks di subdimensi otoritas penyelenggara pemilu ini. Sementara untuk kategori kerawanan sedang terdapat 21 provinsi yang masuk ke dalamnya. Sekali lagi Provinsi Maluku Utara masuk dalam kategori rendah ini dengan skor indeks tercatat paling tinggi di angka 76.59. Angka ini jauh melebihi 20 provinsi lainnya yang sebagian besar di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, di subdimensi penyelenggara pemilu, di tingkat kategori kerawanan rendah ada tujuh provinsi yang masuk di dalamnya. Provinsi Kepulauan Riau masuk sebagai wilayah yang paling tinggi skor indeksnya dibandingkan enam provinsi lainnya. Di luar subdimensi keamanan dan subdimensi otoritas penyelenggaraan pemilu, juga ada subdimensi otoritas penyelenggara negara yang juga menunjukkan sejumlah provinsi cenderung masuk ke dalam kategori tinggi dan sedang. Hal yang terjadi pada tingkatan provinsi ini juga ditemukan kecenderungan yang sama di tingkat kabupaten/kota. Sebagian besar wilayah di tingkat kabupaten/kota masuk kategori kerawanan tinggi dan sedang. Bahkan di sejumlah subdimensi dalam dimensi konteks sosial dan politik ini, tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kerawanan rendah. C.2 Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Seperti yang disinggung di atas bahwa dimensi penyelenggaraan pemilu ini menjadi dimenasi yang memiliki porsi besar dalam menyumbang indeks kerawanan. Dengan bobot yang lebih tinggi, dimensi ini memang lebih banyak terbangun dari lima subdimensi, yakni subdimensi hak memilih, subdimensi pelaksanaan kampanye, subdimensi pelaksanaan pemungutan suara, subdimensi ajudikasi dan keberatan, serta subdimensi pengawasan pemilu. 71
Di kategori kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan pemilu, ada enam provinsi yang masuk dalam kategori ini, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Banten. Keenam provinsi ini berada dalam rentang skor indeks 89,43 sampai 100. Provinsi Kalimantan Timur tercatat paling tinggi skor indeksnya. Sementara itu ada 20 provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang dalam dimensi penyelenggaraan pemilu dan 8 provinsi masuk kategori kerawanan rendah. Jika masuk ke dalam subdimensinya, peta agak berbeda ditemukan dalam subdimensi hak memilih. Pada kategori subdimensi hak memilih ini tidak ada kategori provinsi yang masuk ke dalam tingkat kerawanan rendah. Ada 9 provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi terdapat dan sisanya semua provinsi masuk kategori kerawanan sedang di subdimensi hak memilih ini. Kondisi agak berbeda ditemukan pada subdimensi pengawasan pemilu di tingkat provinsi. Tidak ada provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi dan sedang. Semua provinsi (34 provinsi) yang masuk ke dalam kajian indeks kerawanan ini masuk ke dalam kategori kerawanan rendah. Artinya, di subdimensi pengawasan relatif sudah efektif dan hampir jarang ditemukan pelanggaran di subdimensi ini jika mengacu pada data-data yang berhasil dihimpun dalam indeks kerawanan kali ini. Temuan data di tingkat kabupaten/kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu ini juga tidak jauh berbeda dengan temuan data di tingkat provinsi. Ada sejumlah subdimensi juga terbagi ke dalam tiga kategori kerawanan, yakni rendah, sedang, dan tinggi, Namun, juga ada subdimensi yang terdeteksi ada yang tinggi dan sedang tanpa ada yang masuk kategori kerawanan rendah. C.3 Dimensi Kontestasi Pada dimensi kontestasi yang terdiri dari dua subdimensi, yakni subdimensi hak dipilih dan kampanye calon, terekam di tingkat provinsi ada enam provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi. Keenam provinsi tersebut sebagian juga terdeteksi masuk kategori kerawanan tinggi di dimensi konteks sosial dan politik serta dimensi penyelenggaraan pemilu. 72
Keenam provinsi tersebut adalah Maluku Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Keenam provinsi ini angka skor indeksnya terbentar diantara 73.96 sampai 100. Sementara itu di kategori kerawanan sedang pada dimensi kontestasi ini tercatat ada 19 provinsi dan sembilan provinsi lainnya masuk kategori kerawanan rendah. Kemudian jika dilihat dari subdimensi hak dipilih, tidak ada kategori kerawanan sedang di tingkat provinsi ini. Sebanyak 7 provinsi masuk kategori kerawanan tinggi pada subdimensi hak dipilih. Sisanya, semuanya masuk kategori kerawanan rendah. Sementara pda subdimensi kampanye calon, tiga kategori kerawanan muncul tersebar di semua provinsi. Hasil riset merekam, sebanyak 6 provinsi, yakni Maluku Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada subdimesn kampanye calon. Selanjutnya ada 19 provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang dan 9 provinsi masuk ke dalam kategori kerawanan rendah. Di tingkat kabupaten/kota, dimensi kontestasi juga terbagi ke dalam tiga kategori kerawanan. Sebnagian besar kabupaten/kota memang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang. Hal yang sama juga ditemukan pada subdimensi hak dipilih dan subdimensi kampanye calon. C.4 Dimensi Partisipasi Dimensi partisipasi relatif menjadi dimensi yang tidak begitu tinggi tingkat konstribusinya kepada kerawanan. Meskipun demikian, dimensi ini tetap menjadi sumber kerawanan yang umumnya terjadi di hampir semua daerah, terutama terkait akses terbukanya ruang berpartisipasi bagi publik dalam pemilihan umum. Pada dimensi ini ada enam provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Keenamnya berada dalam rentang skor indeks mencapai 64.72 hingga 100. Provinsi Sulawesi Utara tercatat paling tinggi skornya di kelompok kerawanan tinggi ini. 73
Kemudian di kelompok kerawanan sedang pada dimensi partisipasi hanya ada dua provinsi yang masuk kategori ini. Kedua provinsi itu adalah Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Sementara 26 provinsi lainnya masuk ke dalam kategori kerawanan rendah pada dimensi partisipasi ini. Pola serupa juga ditemukan pada analisis subdimensi partisipasi pemilih. Sebagian besar provinsi masuk ke dalam kategori kerawanan rendah. Hanya empat provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi, yakni provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Jawa Barat. Kemudian hanya ada satu provinsi, yakni Kalimantan Timur yang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang. Sisanya, sebanyak 29 provinsi lainnya masuk kategori kerawanan rendah. Kondisi serupa namun sedikit berbeda ditemukan pada analisis subdimensi partisipasi masyarakat. Di subdimensi ini ada tiga provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Sisanya, sebanyak 31 provinsi masuk ke dalam kategori kerawanan rendah. Artinya, tidak ada provinsi did alam analisis subdimensi partisipasi masyarakat ini yang masuk ke dalam kategori kerawanan sedang. Jika di tingkat provinsi pada dimensi partisipasi ada subdimensi yang kategorinya nihil di tingkat kerawanan sedang, analisis dimensi partisipasi di tingkat kabupaten/kota relatif terbagi merata dis emua tingkat kerawanan, baik tinggi, sedang, dan rendah. Meskipun gejalanya relatif sama dengan tingkat provinsi, yakni sebagian besar memang masuk ke dalam tingkat kerawanan rendah, baik di subdimensi partisipasi pemilih maupun subdimensi partisipasi masyarakat. 74
4BAB ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI
BAB 4 BAB 4 ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI Bab ini akan menganalisa dari data dan temuan yang sudah disampaikan bab sebelumnya. Ada dua hal utama yang akan dielaborasi yaitu berdasarkan temuan provinsi dan temuan kabupaten/kota. Analisa ini memfokuskan untuk memberi penjelasan terhadap fenomena provinsi, kabupaten/kota yang memiliki kecenderungan kerawanan tinggi. Selain itu, bab ini nantinya akan melihat beberapa isu strategis yang menjadi langkah antisipasi Bawaslu RI dalam mengawasi dan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaraan di Pemilu 2024 mendatang. A. Analisa Umum Berdasarkan temuan di tingkat provinsi, dimensi yang menyumbang kontribusi yang tinggi terhadap skor IKP adalah penyelenggaraan pemilu yaitu sebesar 54,27. Dimensi berikutnya adalah konteks sosial dan politik dengan skor 46,55, diikuti kontestasi dengan skor 40,75 dan terakhir partisipasi sebesar 17,23. 78
Hal yang sama juga dapat diperhatikan dari temuan di tingkat kabupaten/kota. Dimensi yang memberikan kontribusi tertinggi juga berasal dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebesar 42,22. Dimensi yang selanjutnya memberikan kontribusi adalah konteks sosial dan politik dengan skor sebesar 31,13, lalu diikuti dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi dengan skor sebesar 3,83. Dari hasil temuan tersebut, maka data dan informasi yang tersebar dan berhasil dikumpulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ini menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang belum optimal memiliki potensi kerawanan yang mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. Tentu hal ini bisa dipahami bahwa sepanjang tahun 2017-2020 yang lalu, masih ada begitu banyak masalah penting yang dihadapi oleh para penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, semisal persoalan hak pilih, hal yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, dan lainnya. Dimensi konteks sosial dan politik memiliki kerawanan yang relatif sedang atau tidak tinggi ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang menjadi penunjang pelaksanaan pemilu dan pemilihan di setiap wilayah di Indonesia masih dapat mendukung dengan baik. Meskipun ada banyak peristiwa dan kejadian yang memiliki dinamika sosial politik yang tinggi dan mengkhawatirkan sepanjang tahun 2017-2020 dalam banyak Pemilu dan Pemilihan, namun hal tersebut relatif masih dapat diatasi oleh para stakeholder kunci. Dimensi kontestasi juga dapat dilihat dalam kontribusinya yang sedang dalam IKP ini. Dimensi ini menunjukkan bahwa ruang kontestasi yang ada masih dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, dimensi ini sebenarnya menyimpan ruang yang perlu diantisipasi secara serius manakala kompetisi para calon dalam Pemilu ataupun Pemilihan berlangsung secara keras dan berakibat kepada adanya penyebarluasan informasi yang tidak seimbang, tidak adil dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sehingga, kampanye yang menjadi bagian dari dimensi kontestasi ini perlu mendapat perhatian banyak pihak agar dapat mengantisipasi penyebarluasan informasi yang cepat di era digital saat ini. Dan terakhir, dimensi partisipasi yang berkontribusi rendah dalam skor IKP ini menunjukkan bahwa publik masih memiliki perhatian yang baik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan tidak memiliki kekhawatiran 79
yang serius saat ini. Namun demikian, catatan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendorong berbagai bentuk pengawasan yang berasal dari komunitas dan kelompok masyarakat semakin intens dan dapat menjaga ruang partisipasi yang tetap adil bagi semua pihak. B. Analisa Provinsi Secara umum, ada lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pengalaman pemilu/pilkada terakhir, yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur (lihat tabel). Jawa Barat dan Kalimantan Timur memiliki skor kerawanan yang sama, dan kedua wilayah ini memiliki selisih skor kerawanan yang relative cukup besar dengan tiga provinsi paling rawan di atasnya. Kedua provinsi ini sama-sama memiliki skor kerawanan sosial politik yang juga lebih rendah dibandingkan tiga provinsi tertinggi di atasnya. Namun, Kalimantan Timur memiliki variasi kerawanan antar dimensi yang lebih besar dibandingkan Jawa Barat. Tabel 3 : Lima Provinsi yang memiliki Kerawanan Tinggi berdasarkan Isian Bawaslu Provinsi No Provinsi Skor 1 DKI Jakarta 88,95 2 Sulawesi Utara 87,48 3 Maluku Utara 84,86 4 Jawa Barat 77,04 5 Kalimantan Timur 77,04 Jika kita amati lebih jauh variasi jumlah provinsi berdasarkan kerawanan antar dimensi, tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki skor dimensi kerawanan sedang. terletak pada tingkat kerawanan sedang. Pada dimensi sosial-politik, Sekitar 64,71% provinsi memiliki skor kerawanan sosial politik sedang. Sementara 20.59% memiliki skor kerawanan sosial politik rendah. Dan 14.71% yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. 80
Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, Sebagian besar provinsi juga memiliki tingkat kerawanan dimensi yang sedang (58.82%). Sekitar 23.53% memiliki tingkat kerawanan rendah. Dan sekitar 17.65% memiliki skor kerawanan tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu. Pada dimensi kontestasi, lebih dari 50% provinsi di Indonesia juga masuk kategori sedang, 26.47% memiliki kerawanan rendah dan lebih dari 17% memiliki skor kerawanan tinggi. Terakhir, untuk dimensi partisipasi, lebih dari 80% wilayah memiliki skor kerawanan sedang, dan lebih dari 17% persen memiliki skor kerawanan tinggi. Tidak ada provinsi yang memiliki tingkat kerawanan rendah. Tabel 4: Prosentase Kerawanan Provinsi Per Dimensi IKP 2024 No Kategori Dimensi Sosial dan Politik Penyeleng- garaan Pemilu Kon- testasi Partisi- pasi 1 Tinggi 14,71 17,65 17,65 17,65 2 Sedang 64,71 58,82 55,88 82,35 3 Rendah 20,59 23,53 26,47 0 Tabel 5 memperlihatkan sebaran wilayah (provinsi) yang memiliki skor IKP peringkat 10 tertinggi yang di-breakdown ke dalam empat dimensi. Pada dimensi sosial politik, Sumatera Utara merupakan satu-satunya wilayah Pulau Sumatera yang masuk dalam 10 provinsi dengan IKP sosial politik tertinggi. Sementara ada tiga provinsi yang terletak di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dua provinsi mewakili Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sisanya tersebar di Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara), Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, untuk dimensi sosial politik, sepuluh provinsi paling rawan tersebar di semua pulau-pulau besar Indonesia. Untuk dimensi penyelenggaraan pemilu, peringkat paling rawan ditempati oleh Kalimantan Timur yang mendapatkan nilai maksimum kerawanan. Sumatera Utara menempati tempat kedua sebagai provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya berturut-turut ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, Maluku Utara, Jawa Barat, Lampung dan Sulawesi Tenggara. Jika dilihat dari sebaran wilayah, kerawanan pada dimensi 81
ini banyak terjadi di Pulau Jawa, di mana ada empat dari sepuluh provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu terletak di sini. Papua dan Papua Barat relative tidak rawan dalam dimensi ini. Sementara untuk dimensi kontestasi, variasi baru wilayah paling rawan juga ditemukan dalam IKP kali ini. Tiga dari sepuluh provinsi paling rawan kontestasi terletak di Pulau Sumatera, yakni Lampung, Bangka Belitung, dan Riau. Tiga provinsi lainnya yang juga masuk dalam sepuluh provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu adalah Bali, NTT dan Gorontalo. Terakhir, hanya ada delapan provinsi yang masuk dalam provinsi paling rawan dalam dimensi partisipasi. Delapan provinsi ini adalah provinsi- provinsi dengan skor kerawanan yang tidak nol. Ini berarti di provinsi ini paling tidak ditemukan satu persoalan yang berkaitan dengan partisipasi, apakah itu partisipasi pemilih maupun partisipasi kelompok. Seperti terlihat pada table berikut, Sulawesi Utara mendominasi kerawanan dimensi ini dengan skor maksimum. Dilanjutkan dengan DKI Jakarta, Yogyakarta, Kep. Riau, Sulawesi Tengah, Papua, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Tabel 5: 10 Provinsi Memiliki Kerawanan Tertinggi berdasarkan Dimensi IKP No Dimensi Sosial dan Politik Dimensi Penyeleng- garaan Pemilu Dimensi Kontestasi Dimensi Partisipasi 1 Maluku Utara (100) Kalimantan Timur (100) Maluku Utara (100) Sulawesi Utara (100) 2 Sulawesi Utara (89,58) Sumatera Ut- ara (94,29) DKI Jakarta (96,09) DKI Jakarta (87,01) 3 Papua (80,53) DKI Jakarta (92,36) Lampung (89,30) Yogyakarta (87,01) 4 DKI Jakarta (78,27) Jawa Tengah (91,67) Jawa Barat (83,71) Kepulauan Riau (87,01) 5 Yogyakarta (75,87) Sulawesi Ut- ara (91,60) Bangka Be- litung (79,10) Sulawesi Ten- gah (87,01) 6 Jawa Barat (74.91) Banten (89,43) Sulawesi Ut- ara (73,96) Papua (64,72) 82
7 Kalimantan Timur (72.70) Maluku Ut- ara (86.48) Bali (71.32) Jawa Barat (42.07) 8 Sumatera Utara (72.61) Jawa Barat (83.38) Nusa Teng- gara Timur (68.96) Kalimantan Timur (30.92) 9 Papua Barat (72.33) Lampung (81.13) Gorontalo (65.65) 10 Kalimantan Sela- tan (66.96) Sulawesi Tenggara (80.48) Riau (62.96) Sementara itu, apabila data agregat dari kabupaten/kota ditarik per provinsi, maka kerawanan tinggi akan berbeda hasilnya. Tabel 4 di bawah menggambarkan posisi kerawanan tinggi yang diperoleh berbeda dengan hasil pengisian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi (lihat tabel 1). Namun demikian, keempat provinsi seperti Maluku Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Jawa Barat tetap berada dalam posisi 10 besar kategori kerawanan tinggi berdasarkan data agregat kabupaten/kota yang dimaksud. Tabel 6: 10 Provinsi dengan Kerawanan Tinggi berdasarkan data agregat kabupaten/kota No Provinsi Skor 1 Banten 45,18 2 Papua 45,09 3 Maluku Utara 42,35 4 Sulawesi Tengah 41,70 5 DI Yogyakarta 41,37 6 Jawa Barat 39,72 7 Nusa Tenggara Barat 38,48 8 Sulawesi Utara 37,02 9 DKI Jakarta 35,95 10 Jawa Tengah 35,90 83
Sementara itu, bila diperhatikan tabel 5, hal yang relatif tidak jauh berbeda dengan data kompilasi yang berdasarkan isian Bawaslu Provinsi bahwa komposisi dan pergeseran provinsi yang memiliki kerawanan tertinggi per dimensi tidak jauh berbeda. Sebagai contoh dalam dimensi sosial dan politik yang dapat dibandingkan antara tabel 3 dan tabel 5 maka Sulawesi Utara dan Maluku Utara adalah dua provinsi yang memang memiliki kerawanan tinggi. Sementara dalam dimensi penyelenggaraan pemilu, provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan dua provinsi yang juga memiliki kerawanan yang tinggi berdasarkan tabel 3 dan tabel 5 seperti yang dimaksud. Tabel 7: 10 Provinsi dengan data agregat kabupaten/kota yang Memiliki Kerawanan Tertinggi berdasarkan Dimensi IKP 2024 No Dimensi Sosial dan Politik Dimensi Penyelengga- raan Pemilu Dimensi Kontestasi Dimensi Partisipasi 1 Sulawe- si Utara (55,67) Banten (70,28) DKI Jakarta (69,92) Papua (24,08) 2 Maluku Ut- ara (48,56) Papua (56,09) DI Yogy- akarta (63,67) Kalimantan Sela- tan (12,95) 3 Papua (46,60) Sulawesi Ten- gah (54,96) Maluku Ut- ara (42,74) Kalimantan Barat (11,27) 4 Jambi (43,98) Jawa Tengah (54,58) Jawa Barat (38,70) Bangka Belitung (8,03) 5 Sulawesi Tengah (43,45) Jawa Barat (51,56) Kaliman- tan Barat (37,91) Riau (7,69) 6 Nusa Teng- gara Barat (43,17) Aceh (50,04) Banten (36,50) Jawa Barat (6,22) 7 Sulawe- si Barat (42,16) DI Yogyakarta (49,94) Sulawesi Tengah (35,82) Bali (5,67) 84
8 Bali (38,95) Sulawesi Utara (49,17) Papua (35,16) Sulawesi Utara (4,88) 9 Sulawesi Tenggara (38,02) Maluku Utara (48,69) Nusa Teng- gara Barat (34,27) Nusa Tenggara Timur (4,56) 10 Jawa Barat (36,79) Nusa Tenggara Barat (47,86) Kepu- lauan Riau (33,95) Kalimantan Ut- ara (4,18) Sehingga, temuan IKP 2024 ini memberikan perhatian tentang bagaimana persebaran kerawanan tinggi di setiap pulau besar di Indonesia menjadi penting berdasarkan dimensi-dimensi yang sudah dielaborasi lebih lanjut. Sebaran provinsi yang cukup merata ini membuktikan bahwa Bawaslu RI dan para pihak yang terkait di setiap provinsi perlu memberikan perhatian yang intensif dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Artinya Bawaslu Provinsi dapat proaktif untuk mendorong terbukanya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders untuk bersama-sama menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. C. Analisa Kabupaten/Kota Jika dilihat dari per dimensi, terutama untuk melihat kabupaten/ kota mana saja yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi di masing- masing dimensi, tampak kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua tercatat masih mendominasi. Pada dimensi konteks sosial dan politik, dari sepuluh besar kabupaten/kota yang masuk kategori ini, empat diantaranya berasal dari Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mappi. Meskipun yang paling tinggi skor di kelompok kerawanan tinggi pada dimensi konteks sosial dan politik ini adalah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, namun empat daerah dari Papua yang masuk kategori kerawaran ini tentu menjadi perhatian tersendiri. lagi-lagi Kemudian pada dimensi penyelenggaraan pemilu, kabupaten/kota dari Papua mendominasi masuk kategori kerawanan tinggi. Dari sepuluh kabupaten/kota yang skornya paling tinggi di dimensi penyelenggaraan 85
pemilu, lima diantaranya atau separuhnya berasal dari Papua. Kelima kabupaten/ kota itu adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Yalimo. Meskipun lima diantaranya dari Papua, namun skor tertinggi di dimensi penyelenggaraan pemilu ini ada pada Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hal yang tidak jauh berbeda juga ditemukan pada dimensi kontestasi. Meskipun tidak sebanyak pada dimensi konteks sosial dan politik serta dimensi penyelenggaraan pemilu, di dimensi kontestasi ini, dari sepuluh kabupaten/kota tertinggi skor indeksnya, di urutan pertama adalah Kabupaten Intan Jaya. Selain Intan Jaya, dari Papua juga tercatat Kabupaten Yalimo di urutan ketiga, dan Kabupaten Jayawijaya. Selain tiga kabupaten/kota dari Papua, satu kabupaten/kota dari Papua Barat, yakni Kabupaten Fakfak masuk ke dalam sepuluh kabupaten/kota tertinggi di kelompok kerawanan tinggi pada dimensi kontestasi ini. Kemudian pada dimensi partisipasi, lagi-lagi kabupaten/kota dari Provinsi Papua juga menempati porsi paling banyak yang masuk kategori tingkat kerawanan tinggi. Dari sepuluh kabupaten/kota yang paling tinggi angka skornya, lima diantaranya atau 50 persen nya berasal dari Provinsi Papua. Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Tolikara yang berada di urutan pertama, kemudian Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Nduga. Berpijak dari dominannnya wilayah kabupaten/kota dari Provinsi Papua yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi di empat dimensi yang ada ini, tidak bisa dipungkiri bahwa Papua memang menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun harus diakui kondisi ini memang bukan sesuatu yang baru. Hal ini mengingat pada indeks kerawanan pemilu sebelumnya, Papua memang menjadi wilayah yang paling banyak ditemui masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi di pemilu. Dalam konteks ini, indeks kerawanan yang menemukan banyak wilayah dari Papua masuk kategori kerawanan tinggi ini (lihat tabel 6), pada akhirnya membutuhkan pendekatan mitigasi khusus, terutama dengan melibatkan pendekatan budaya dengan tokoh-tokoh adat Papua sebagai bagian dari strategi merumuskan upaya pencegahan dan mitigasi. 86
Tabel 8: 10 Kabupaten/Kota Memiliki Kerawanan Tertinggi Berdasarkan Dimensi IKP 2024 No Dimensi Sosial dan Politik Dimensi Penyeleng- garaan Pemilu Dimensi Kontestasi Dimensi Partisipasi 1 Kabupaten Bandung, Jabar (100) Kota Banjar- baru, Kalsel (100) Kabupaten In- tan Jaya, Papua (100) Kabupaten Tolikara, Papua (100) 2 Kota Banjar- baru, Kalsel (100) Kabupaten Jayawijaya, Papua (100) Kota Semarang, Jateng (100) Kabupaten Intan Jaya, Papua (100) 3 Kabupaten Puncak, Papua (100) Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT (100) Kabupaten Yalimo, Papua (100) Kabupaten Majalengka, Jabar (100) 4 Kabupaten Kerinci, Jambi (100) Kabupaten Bojonegoro, Jatim (100) Kabupaten Fakfak, Papua Barat (100) Kabupaten Jay- awijaya, Papua (100) 5 Kabupaten Jayawijaya, Papua (100) Kabupaten Nabire, Papua (100) Kabupaten Sleman, DIY (100) Kabupaten Malaka, NTT (100) 6 Kabupaten Intan Jaya, Papua (100) Kabupaten Intan Jaya, Papua (100) Kabupaten Jay- awijaya, Papua (100) Kota Banjarba- ru, Kalsel (100) 7 Kabupaten Sukoharjo, Jateng (99,69) Kabupaten Purworejo, Jateng (98,14) Kota Salatiga, Jateng (99,30) Kota Peka- nbaru, Riau (91,72) 8 Kabupaten Malaka, NTT (98,57) Kabupaten Sarmi, Papua (97,33) Kabupaten Pandeglang, Banten (98,52) Kabupaten Nduga, Papua (82,37) 9 Kabupaten Batang Hari, Jambi (97,50) Kabupaten Yalimo, Papua (97,22) Kabupaten Malaka, NTT (97,44) Kabupaten Mimika, Papua (68,59) 10 Kabupaten Mappi, Papua (96,92) Kabupaten Pidie, Aceh (94,92) Kabupaten Tuban, Jatim (96,95) Kabupaten Bolaang Mon- gondow Utara, Sulut (67,71) 87
D. Langkah Antisipasi Langkah antisipasi hendaknya didasarkan pada hasil pemetaan kerawanan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan yang berbeda berdasarkan dimensi atau subdimensi. Variasi tingkat kerawanan bukan berarti menunjukan realitas yang yang akan terjadi pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Perlu diingat, penyusunan IKP yang mendasarkan pada data-data pemilu sebelumnya (post-factum) harus dibaca sebagai satu sinyalemen yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dalam semesta IKP Pemilu dan Pemilihan 2024, potensi kerawanan rendah pada suatu dimensi atau subdimensi tertentu di satu daerah tidak serta merta meniadakan potensi persoalan pada penyelenggaraan pemilu. Demikian sebaliknya, potensi kerawanan tinggi pada suatu dimensi atau subdimensi tertentu di suatu daerah bukan berarti persoalan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah melakukan diseminasi yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk menyusun rencana kerja pengembangan baseline IKP untuk masing-masing daerah sebagai langkah antisipasi potensi kerawanan yang muncul. Setidaknya ada 6 (enam) isu utama kerawanan yang memerlukan kebijakan antisipasi berdasarkan pemataan IKP Pemilu dan Pemilihan 2024 88
1. Jumlah partai politik peserta pemilu. KPU telah menetapkan 18 partai politik. Dalam sudut pandang IKP semakin banyak jumlah peserta pemilu akan semakin tinggi potensi kerawanan pada dimensi penyelenggaraan dan kontestasi. Pada dimensi peyelenggaraan, pelaksanaan kampanye potensi kerawanan muncul seperti kasus pelanggaran jadwal kampanye, adanya kampanya hoax di media sosial, ujaran kebencian di tempat umum dan di media sosial, dan pelanggaran politik uang. Selain itu, bertambahnya jumlah partai politik peserta pemilu juga meningkatkan kerawanan pada dimensi penyelenggaraan pemilu seperti meningkatnya potensi laporan pelanggaran administrasi dan pengajuan sengketa proses pemilu terutama pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan tahapan kampanye. 2. Pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru Pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan. Tanggung jawab KPU dan Bawaslu untuk segera mempersiapkan personil dan sarana prasarana secara cepat akan mengurangi kerawanan saat melaksanakan tahapan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Langkah berikutnya adalah berkoordinasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan urusan pemerintahan DOB tersebut termasuk dengan peserta pemilu agar juga mempersiapkan kepesertaan untuk mengikuti pemilu. 89
3. Netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu berikutnya Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu hendaknya menjadi prioritas kerja utama baik bagi KPU maupun Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Kontrovesi atas pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik tidak boleh terulang untuk tahapan pemilu selanjutnya. Berdasarkan data post-factum yang dikumpulkan oleh IKP, pada tingkat kabupaten/kota sebanyak 271 daerah memiliki masalah terkait dengan aduan dugaan pelanggaran kode etik baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Semantara pada tingkat Provinsi, 9 daerah menyatakan ada persolan persoalan yang sama. 4. Polarisasi masyarakat dan dukungan politik. Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan. Politisasi SARA potensial digunakan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas peserta pemilu. Politisasi SARA dibungkus dengan pemberian informasi yang tidak benar dan disebarkan tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan. 5. Penggunaan media sosial untuk kontestasi. Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital. 6. Pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk perempuan dan kelompok rentan Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan. 90
5BAB PENUTUP
BAB 5 BAB 5 PENUTUP Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 ini masih memetakan kondisi yang terjadi dalam peristiwa antara rentang tahun 2017-2020 dalam setiap Pemilu dan Pemilihan. Artinya, IKP saat ini masih memberikan pemetaan dan arah potensi yang berdasarkan kondisi yang pernah terjadi. Sehingga, dalam tahun 2023 mendatang, Bawaslu RI tentu memiliki kebutuhan untuk lebih mendalami kondisi IKP ini berdasarkan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung untuk dapat melakukan antisipasi dan langkah mitigasi dari masalah yang dihadapi. Bab penutup ini akan menjelaskan dua hal yaitu kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan IKP 2024 dan tawaran rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dan pihak-pihak terkait. 94
A. Kesimpulan IKP 2024 ini menunjukkan adanya dua temuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara terpisah. Dengan instrumen yang terdiri dari 4 dimensi, 12 sub dimensi dan 61 indikator, IKP ini melihat bahwa adanya kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi perhatian penting untuk diperhatikan menjelang tahun 2024 nanti. Selain itu, IKP juga mengidentifikasi ada sebanyak lima provinsi yang memiliki kerawanan tinggi dan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, yaitu: DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Di samping itu, apabila diperhatikan sebaran provinsi dalam setiap dimensi (konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi), maka provinsi di seluruh pulau besar di Indonesia memiliki potensi kerawanan tinggi. Sehingga, Bawaslu RI dapat memberikan rekomendasi serta pandangan kebijakan kepada pihak pemerintah pusat dan daerah dalam mengkaji secara lebih intensif berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi potensi kerawanan sebagaimana yang terekam dalam IKP ini. Sedangkan temuan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan adanya 16,5 persen wilayah yang mendapat kategori kerawanan tinggi, 67,9 persen masuk dalam kategori sedang dan sisanya 15,5 persen adalah kategori rendah. Di antaranya, terdapat lima kabupaten/kota tertinggi yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Mappi. Dominasi kabupaten yang berasal dari Pulau Papua sebagai empat kabupaten ini menunjukkan bahwa perlu ada perhatian serius dan antisipasi yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan stakeholders lainnya di tingkat pusat dan daerah. Adapun isu strategis yang menjadi perhatian dalam IKP ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagai berikut: (1) adanya penetapan jumlah partai politik yang baru disahkan oleh KPU RI; (2) pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru terutama di Pulau Papua; (3) netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan berikutnya; (4) polarisasi masyarakat dan dukungan politik; (5) penggunaan media sosial untuk kontestasi; (6) pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk kelompok perempuan dan kelompok rentan. Keenam isu ini akan menjadi fokus dan arah pengawasan dan pencegahan dari Bawaslu berdasarkan temuan IKP ini. 95
B. Rekomendasi Adapun IKP ini merekomendasikan beberapa kebijakan antisipasi ataupun langkah mitigasi untuk dapat dilakukan oleh berbagai pihak yaitu: 1) Bawaslu dapat mempersiapkan jajarannya atas kemungkinan mening- katnya potensi gugatan baik itu laporan pelanggaran administrasi dan pengajuan sengketa proses pemilu, termasuk yang paling dekat ada- lah terkait dengan hasil penetapan partai politik. Peningkatan kapasi- tas bagi komisioner Bawaslu daerah yang terkait dengan penanganan pelaporan administrasi dan sengketa proses penting dilakukan untuk meminimalisir potensi meningkatkan kerawanan pada dimensi penye- lenggaraan. 2) Bawaslu dapat memperkuat kurikulum atau modul program pengawa- san partisipatif (P2P) yang memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para kader pengawasan agar mampu memberikan counter terh- adap isu ujaran kebencian. Hal ini penting dalam mengantisipasi ker- awanan pada dimensi kontestasi. 3) KPU dan Pemerintah melalui Kementrian terkait perlu memperkuat kerangka kerja sosialiasasi dan pendidikan politik bagi pemilih yang mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih akan profil dan platform kerja partai politik, rekam jejak kandidat serta tidak mudah terpengaruh oleh isu fitnah dan ujaran kebencian. 4) Transparansi dari KPU dan Bawaslu menjadi poin penting dalam mem- berikan keyakinan kepada publik terhadap netralitas KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, aspek ket- erbukaan data dan informasi publik yang dikelola oleh penyelenggara pemilu penting untuk dapat diperhatikan. 5) Penguatan desain peningkatan kapasitas atau orientasi tugas bagi ang- gota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, terutama bagi yang baru terpilih. 96
6) Membangun kerjasama dengan stakehoders kepemiluan terutama ke- mentrian/lembaga dan organisasi masyarakat terutama yang berbasis keagamaan dan kemasyarakatan. Kerjasama ini terutama dalam meny- usun materi-materi terkait dengan pemilu dalam konteks membangun persatuan, toleransi dan penghormatan pilihan. 7) Mendorong komitmen dan pernyataan bersama dari peserta pemilu un- tuk tidak melakukan politisasi SARA dalam melakukan pendekatan dan meraih simpati pemilih. 8) Mendorong peserta pemilu dan calon untuk menggunakan media sosial resmi dalam melakukan kampanye dan berkomunikasi dengan netizen. Penyusunan peraturan KPU dan Perbawaslu perlu lebih banyak mem- berikan penguatan terhadap media sosial sekaligus memberikan sanksi yang cepat dan efektif jika terdapat pelanggaran. 9) Bekerjasama dengan kementrian/lembaga terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan media sosial dalam momentum politik diantaran- ya Kominfo dan POLRI. 10) Membangun kerjasama dengan semua pihak yang memiliki informasi dan data terkait dengan kelompok rentan dalam pemilu. 11) Mengembangkan materi sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan akses bagi setiap kelompok rentan. Materi tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. 97
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Birch, S. (2011). Electoral Malpractice. New York: Oxford University Press. Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). Electoral Management Design. International IDEA. Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale: Yale University. Dahl, R. (1989). Democracy and Its Critics. Yale: Yale University. Foundation, K. A. (2012). Deepening Democracy: A Strategy for Improving The Integrity of Elections Worldwide. Kofi Annan Foundation. James, T., Garnett, H., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. International Political Science Review, 40(3), 295-312. Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction. International Political Science Review, 23(1), 5-27. Norris, P. (2013). The New Research Agenda Studying Electoral Integrity. Electoral Studies, 32(4), 563-575. Norris, P. (2019). Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective. International Political Science Review, 40(1), 5-22. Norris, P., & Groemping, M. (2019). Electoral Integrity Worldwide. Sydney: University of Sydney. Schmitter, P., & Karl, T. (1991). What Democracy is ... and is Not. Journal of Democracy. Simpser, A. (2013). Why Governments and Parties Manipulate Elections: Implications. Cambridge: Cambridge Theory, Practice, and University Press. Sukmajati, Mada; Perdana, Aditya. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: KPU RI. 98
Lampiran 99
I S N I V O R P P K I A T A D . A
I S N I V O R P P K I A T A D . A
IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan IKP