p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI NILAI KESEIMBANGAN HUKUM PIDANA NASIONAL Sulastri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia ABSTRACT The law is a limitation of what is worthy and what is not worth doing, but the development of The Times is often the key to the variety of crime, the corruption crime still remains a crucial issue in Indonesia. In the application of sanctions against criminal corruption in Indonesia there are a number of things including jail/prison, fine, to a capital threat of capital punishment. But until law enforcement of corruption in Indonesia application of capital punishment remains to be carried out, even though these elements meet in delik. In order to achieve a more effective goal of preventing and eliminating corruption crimes, the law contained criminal stipulations that determined specific minimum minimum penal threats, higher penalties, and the death threats that constitute criminal ACTS. The principle of balance is essential in all areas of law, for with this principle the value of the balance between rights and liabilities can be reflected in the form of norms both law and non-law. It means that in applying the idea/value balance when applied to specific crimes in particular to criminal corruption, supervision must be given to the value of a balance whose purpose is to prevent the dignity and dignity of the victim from applying a mitigation, which can eliminate learned effects. Keywords: crime, corruption, the value of balance ABSTRAK Hukum merupakan sebuah batasan apa yang layak dan apa yang tidak layak untuk dilakukan, perkembangan zaman juga kerap menjadi pemicu utama terjadinya berbagai variasi kejahatan, Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia. Dalam penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa hal diantaranya pidana kurungan/penjara, denda, hingga ancaman pidana berat yaitu berupa pidana mati. Namun sepanjang penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia penerapan sanksi pidana mati masih belum dilakukan, meskipun unsur-unsur tersebut memenuhi dalam delik. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. asas keseimbangan sangat penting di dalam semua bidang hukum, karena dengan asas kesimbangan ini nilai-nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat diwujudkan secara nyata dalam bentuk norma-norma baik hukum maupun non hukum. Artinya dalam penerapan ide/nilai keseimbangan jika diterapkan ke dalam tindak pidana tertentu dalam khususnya tindak pidana korupsi maka perlu pengawasan agar nilai keseimbangan yang tujuannya adalah tidak 17
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 menunrunkan harkat dan martabat korban malah justru digunakan suatu yang meringankan, yang dapat menghapuskan efek jera. Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Nilai Keseimbangan; PENDAHULUAN Hukum merupakan sebuah batasan apa yang layak dan apa yang tidak layak untuk dilakukan, perkembangan zaman juga kerap menjadi pemicu utama terjadinya berbagai variasi kejahatan, dan yang meresahkan saat ini adalah mengenai tindak pidana korupsi, bagaimana tidak tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang digolongkan ke dalam Extra Ordinary Crime, karena dampak dan kerugian yang ditimbulkan dapat mempengaruhi aspek ekonomi sosial dan budaya secara global. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah.1 Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia, penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan agenda reformasi yang dilaksanakan pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, reformasi di bidang hukum ini sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalnnya pembangunan serta dapat menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi dapat mengakibatkan in- efisiensi dalam pembangunan, dan mengakibatkan disfungsionalitas sektor publik.2 Korupsi juga diyakini sebagai akar dari segala permasalahan bangsa dan penyebab utama terjadinya kemiskinan.3 Dalam penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa hal diantaranya pidana kurungan/penjara, denda, hingga ancaman pidana berat yaitu berupa pidana mati. Namun sepanjang penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia 1 Arhjayanti Rahim, Noor Asma, Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, Gorontalo Law Review, 2020, hlm. 95. 2 Anwar Shah, Public Sector Goverence and Accountability Series - Performance Accountability and Combanting Corruption, The World Bank, 2007, hlm. 1. 3 Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. xi. 18
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 penerapan sanksi pidana mati masih belum dilakukan, meskipun unsur-unsur tersebut memenuhi dalam delik. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kesempatan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini seolah terdapat peluang diberbagai tempat dan waktu, bahkan bisa dikatakan budaya hukum tidak tumbuh dalam diri seseorang meskipun dalam keadaan tertentu atau bencana alam. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pada masa negara dilanda bencana non alam Covid-19 pada tahun 2020, keadaan ini justru dimanfaatkan oleh pejabat negara untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil keuntungan dari Dana Sosial yang diperuntukan rakyat sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak pandemi pada saat itu. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat penjelasan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dimana apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperutukkan bagi penanggulangan keada bahaya, bencana alam nasional yang mengakibatakan krisis ekonomi dan moneter. Meskipun pemerintah tidak menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan krisis Moneter akibat Pandemi Covid-19, namun kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terkena dampak yang luar biasa, perekonomian masyarakat hingga pemerintah menurun akibat bencana non alam ini, pada tahun 2020 ini pun juga tidak sedikit pejabat pemerintah yang justru terjerat kasus tindak pidana korupsi, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun, pejabat negara yang seharusnya menjadi sandaran masyarakat justru memanfaatkan kewenanganya untuk memperkaya diri. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip- prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi ("supremacy of law"), Persamaan dalam Hukum ("equality before the law"), Asas Legalitas ("due process of law"), Pembatasan Kekuasaan ("limitation of power"), Organ Pemerintah Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak 19
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 ("independent and impartial judiciary"), Peradilan Tata Usaha Negara ("administrative court"), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis ("democratische- rechtsstset"), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara ("welfare Rechtsstaat") serta Transparansi dan Kontrol Sosial.4 Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Tuntutan teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaiak diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, yang kemudian meyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan semakin kuat.5 Tidak ada satu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali ada aturan yang mengaturnya. Dalam hal penegakan hukuman khususnya tindak pidana korupsi tentu dilakukan upaya yang berbeda apalagi jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau sedang dalam keadaan darurat bencana. Tujuan diberlakukan pemidanaan adalah untuk mencegah agar perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan kembali, salah satu alasan pemidanaan adalah bahwa pemidanaan itu menangkal (deter) terjadinya pelanggaran hukum pidana. Hubungan antara pemidanaan dan penangkalan (punishment and deterrence) merupakan topik yang selalu hangat diperdebatkan, baik dengan pendekatan falsafah maupun dengan mengemukakan data mepiris hasil penelitian. Pendekatan falsafah berusaha 4 Nunung Nugroho, kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Dinamika Keadilan Restoratif, Semarang:Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2018, hlm. 12-13. 5 Ibid. 20
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 memberikan penjelasan tentang manusia dan dunia yang dialaminya. Manusia dilihat sebagai makhluk bernalar dan dalam batas tertentu bebas memilih untuk melanggar hukum pidana atau tidak. Hanya melalui pemidanaan manusia dapat dipaksa untuk tidak berbuat jahat/melanggar hukum pidana, yang dikenal sebagai konsep free will (kebebasan memilih), rasional, hedonistic (menjauhi hal yang menyakitkan) sebagai dasar pemikiran untuk teori- teori penangkalan baik penangkalan umum (general deterrence) maupun penangkalan khusus (specific deterrence). Manfaat pemidanaan untuk penangkalan meskipun yang mungkin dapat dibuktikan hanyalah penangkalan khusus.6 Tujuan berikutnya adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Selain itu, tujuan terakhir adalah menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Menurut pendapat penulis, dua tujuan terakhir tersebut selain bisa dihubungkan dengan filosofi restorative justice, juga sangat sesuai dengan hukum adat dimana tujuan tersebut sebagai pemulihan keseimbangan dan memulihkan konflik di masyarakat yang pada gilirannya akan mendatangkan rasa aman dan damai yaitu dengan mengembalikan kerugian negara dalam kasus pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Pembaruan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat. Dari rumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan ada dua tujuan nasional, yaitu "perlindungan masyarakat" (social defence) dan "kesejahteraan masyarakat" (social welfare) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. 6 Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta:Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm 149-150. 21
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan asset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan kemudian dibekukan. Kedua, asset yang dibekukan disita oleh badan yang berwenang untuk diambil melalui mekanisme tertentu.7 METODE PENELITIAN Dalam penelitian hukum (legal research) dapat diartikan secara luas yang mencakup segala kegiatan ilmiah untuk meneliti "hukum" dan "bekerjanya" hukum dalam masyarakat. Sebagai alur pikir dari pendahuluan penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat "hukum" sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam das sollen (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Lingkungan serta sumber-sumber lainnya ada kaitannya penelitian ini. PEMBAHASAN 1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu. Hukum sebagai sebagai dasar pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Kepentingan individu, masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Perubaha masyarakat yang dinamis ini perlu diatur di dalam hukum. Proses pembuatan hukum harus mendasarkan pada nilai-nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak bisa langsung diterima konsep hukum yang berasal dari luar. Jati diri bangsa inilah yang merupakan filter masuknya nilai-nilai dari bangsa lain.8 7 Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm, 170. 8 Dewi Ratnasari Rustam, Kedudukan dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana korupsi, Jurnal Hukum Volkgeist, 2018. 22
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijelaskan dalam ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). kemudian dalam ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jika merujuk dalam ketentuan tersebut apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu maka terpidana dapat dijatuhi hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Dalam hal pemidanaan merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dalam peradilan pidana. Banyak teori dan perhatian tentang sistem peradilan pidana diarahkan pada fenomena pemidanaan, teori pemidanaan dapat dilihat dari pendekatan reduksi dimana pemidanaan merupakan suatu alat control sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan antisosial, dimana umumnya hal ini dilakukan melalui pengisolaisan dan deterrence, selain itu juga dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan Pendidikan. Selain pendekatan sosial juga terdapat pendekatan pembalasan (The retributivist approach) pendekatan ini memandang bahwa pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindak pidana terlarang.9 Dari beberapa jenis pemidanaan, pidana penjara merupakan yang paling pouler dan semakin tahun terus meningkat. Pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan disemua masyarakat. Respons itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik hukuman formal maupun informal, dalam hal hukuman formal yaitu pidana penjara/kurungan, pidana mati, dan denda, sedangkan hukuman in formal 9 William Wilson, Central Issues in Criminal Theory, OxFord: Hart Publishing, 2002, hlm. 43. 23
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 dapat berupa sanksi sosial. Jenis hukuman yang berbeda digunakan untuk tujuan yang berbeda pula. Fungsi pemidanaan dirancang untuk mencapai berbagai tujuan, tujuan tersebut diantaranya untuk memperkuat nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya, rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatanya, dan fungsi sebagai suatu contoh untuk menangkal orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban disesain untuk tujuan restorative.10 Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. 2. Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Merupakan Bentuk Nilai Keseimbangan Hukum Pidana Nasional. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dalam uraian diatas merupakan penerapan asas legalitas sebagai tujuan sebuah pemidanaan, namun sebagai perwujudan asas culpabilitas penerapan sanksi denda terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu merupakan bentuk kemanusiaan. Dalam penerapan asas legalitas penjatuhan pidana berat merupakan cara yang setimbal dimana tujuan dari penerapan ini adalah hukuman seberat-beratnya agar kejahatan yang serupa tidak dilakukan Kembali. Namun pada kenyataanya hukuman terberat pun tidak menjadikan 10 Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 23. 24
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 tindak pidana tersebut tidak dilakukan, artinya dalam penanggulangan tindak pidana perlu dilakukan pembaharuan hukum guna mencapai tujuan sebuah pemidanaan. Tujuan pemidanaan terhadap penegakan hukum pidana yaitu menegakkan norma hukum dalam undang-undang dan tatanan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam hal penegakan hukum tersebut melahirkan sebuah perlindungan masyarakat baik dalam hal pembinaan individu dan kepentingan umum. Sebagai apek sosial tujuan dari pemidanan juga sebagai penanggulangan kejahatan, perbaikan perilaku, membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat, sehingga memelihara serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan bebrapa tujuan dari pemidanaan sebagai perwujudan nilai keseimbangan, diantaranya: a. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan , dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selain itu Pemidanaan tidak bertujuan menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Asas hukum ada yang memiliki sifat universal, luas, atau umum dan ada yang memiliki sifat partikular, sempit, atau khusus. Asas hukum universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja. Adanya kenyataan asas yang berlaku spesifik tersebut terlihat dari adanya asas hukum perdata, asas hukum pidana, atau asas hukum administrasi negara. Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum. 25
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 Sebagai perwujudan nilai asas keseimbangan lebih kepada perlindungan terhadap masyarakat/korban dan pembinaan perbaikan individu, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan suatu ajang balas dendam, dimana hukuman lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan, dalam teori keseimbangan lebih mengedepankan kemungkinan perbaikan diri. Herlien Budiono dalam bukunya Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, memberikan gambaran: "Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (evenwicht) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Di dalam konteks ini, keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (evenwichtsgeest) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.11 Menurut penulis, jika dilihat dari nilai keseimbangan sebagaimana uraian diatas maka penjatuhan pidana denda/perampasan harta kekayaan terhadap pelaku tindak pidana tertentu merupakan bentuk pemidanaan yang efektif dibandingkan dengan pemidanaan dengan pidana penjara/kurungan yang singkat/minimum. Selain itu penjatuhan pidana berat berupa pidana mati sering menimbulkan pro dan kontra, dimana pidana mati dianggap melanggar Hak Asasi manusia dan dianggap kurang beradab, selain itu pidana mati merupakan pemidanaan balas dendam. Berdasarkan asas keseimbangan berarti telah terjadinya keadaan kesepadanan yang diharapkan oleh dua pihak dalam mengikatkan suatu perbuatan hukum, yang didasarkan atas kehendak dan keyakinan secara wajar dan layak dengan memperhatikan nilai etik, sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Pendapat lain berkaitan dengan asas 11 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-1, 2006, hlm. 305. 26
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 keseimbangan adalah dengan mengaitkannya terhadap salah satu mentalitas hukum adat yaitu komunal. Diskursus tentang makna komunal mengandung makna bahwa di dalamnya terdapat unsur asas kewajaran, kebersamaan, asas persaudaraan, asas keserasian, asas harmonisasi, dan asas perlindungan yang keseluruhannya diarahkan guna menjaga dan jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban secara wajar dan patut dalam tatanan komunal. Pengikatan diri pada suatu kontrak misalnya, maka hak dan kewajiban yang muncul harus dipahami dalam konteks dari semangat komunal. Oleh karena itu proses pemahaman terhadap asas keseimbangan sebagai asas universal, tetap berada di dalam batas-batas pilihan asas partikular yang urgen, relevan, patut, dan wajar dalam mendukung kepentingan komunal. Asas keseimbangan sebagai asas bersifat universal di dalam hukum, hal ini dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nuansa manakala asas keseimbangan diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda. Terdapat titik berat pemaknaan unsur kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Bentuk lain dari penerapan dari asas keseimbangan yaitu penjatuhan pidana denda yang lebih tinggi sebagai bentuk pemberatan yang dapat dijadikan upaya pengembalian asset hasil korupsi akibat kerugian keuangan negara lebih efektif meskipun pemulihan asset hasil korupsi sangat rumit dilaksanakan, karena harus melibatkan koordinasi dan kolaborasi dengan badan-badan dalam negeri dan kementerian diberbagai yurisdiksi dengan system dan prosedur hukum yang berbeda. Salah satu konsep penting yang jadi bagian dari suatu organusasi kerja sama antara Bank Dunia dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) atau sering disebut StAR Initiative dimana organisasi ini dibentuk untuk tujuan pokok yaitu memberikan dukungan atas usaha-usaha secara internasional dalam memberantas dan mengakiri "save haven" yang menyembunyikan hasil korupsi.12 Perampasan asset serta tanpa pemidanaan pidana Non Convenction Based (NCB) adalah merupakan bagian dari common law system tetapi dapat di terapkan di dalam civil law system mengenai asset tindak pidana korupsi. Pasal 54 ayat 1 hurf c UNCAC 2003 12 Ibid, hlm. 178. 27
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 mendorong berbagai dari negara pihak seperti common law system untuk dapat memberi suatu pertimbangan hukum dalam hal pengembalian asset korupsi dari tindak pidana kejahatan tanpa melalui proses pidana atau peniadaan pidana dengan dasar bahwa pelaku tindak pidana telah meninggal.13 Adanya beberapa pendapat yang berkaitan dengan NCB yaitu asset forfeiture dengan HAM juga salah satu persoalan yang mendasar terhadap mekanisme dari NCB atau asset forfeiture yang wajib di atur di dalam ketentuan perundang-undangan. Meski demikian mengenai ketiadaan defenisi yang jelas tentang keterkaitan tentang hal demikian. Penerapan NCB sebenarnya telah telah selaras dengan bebrapa konvensi dalam hukum internasional yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia, seperti konvensi internasional serta pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme yang di atur dalam ketentuan Undang-undang No 6 Tahun 2006 dan UNCAC yang telah di ratifikasi melalui ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 yang telah memenuhi dari standart recommendations financial action task force (FATF) on money laundering yang pada prinsipnya penting untuk rezim terhadap perampasan asset tanpa suatu pemidanaan itu sendiri.14 Perampasan asset dari tindak pidana dan menghapusan suatu pemidanaan pidana telah di atur sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 38 ayat 5, pasal 38 ayat (6) serta pasal 38 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam persoalan mengenai ketentuan aturan yang belum secara langsung mengenai regulasi terhadap pelaku/tersangka yang melarikan diri, tersangka atau terdakwa mengalami ganguan cara berfikir atau gila sehingga tidak terdapatnya ahli waris sebagai gugatan perdata yang pada prinsipnya adanya kebocoran keuangan Negara tetapi tidak di posiskan sebagai sita pidana dalam tindak pidana kejahatan korupsi.15 13 Irsyad Zamhier Tuahuns, Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2021. 14 Ibid 15 Ibid 28
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 Di dalam hal pengaturan yang belum memadai sehinga dapat mempengaruhi kestabilan hukum dan mempengaruhi keuangan Negara yang tidak dapat di selamatakan akibatnya kerugian yang sangat besar bagi Negara. Maka perlu adanya suatu kompilasi hukum mengenai pelaku tindak pidana korupsi prinsipnya penyitaan asset keuangan Negara tindak pidana dari suatu tindak pidana koruspi tanpa suatu pemidanaan. Sampai saat ini, Indonesia masih menganut konsep in personam, yaitu menghukum pelaku lebih dulu.16 Dengan kata lain perampasan asset hasil korupsi dengan jalan mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku korupsi baru dapat merampas asset hasil korupsinya. Perampasan in personam atau perampasan pidana merupakan Tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atau individual, dimana Tindakan ini merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkaan suatu putusan pengadilan pidana. Dalam hal pelaksanaan pengambilan asset oleh pelaku tindak pidana korupsi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini sebagai tindak lanjut konsep perampasan baik secara in ram maupun pidana. Memang sanksi pidana denda dan ganti rugi dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga apabila ada penambahan sanksi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, hingga pengembalian asset dinilai justru lebih efektif menurut penulis dari pada pemberlakuan pemidanaan kurungan/penjara. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang diatur hukuman terberat yaitu berupa hukuman mati, namun seolah hanya secara materil saja, artinya penerapan terhadap hukuman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi masih cenderung lemah bahkan belum pernah pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati meskipun unsur kejahatan telah terpenuhi, seperti halnya pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu atau pada masa negara sedang mengalami bencana. Ironisnya justru pelaku tindak pidana korupsi seolah menjadi seorang yang terdzolimi, 16 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus-Tindak Pidana Ekonomi, hlm. 590. 29
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 memohon belas kasihan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya tanpa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan bukan hanya merugikan negara namun juga mengambil hak-hak kesejahteraan masyarakat. KESIMPULAN Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Jika dilihat dari nilai keseimbangan, penjatuhan pidana denda/perampasan harta kekayaan terhadap pelaku tindak pidana tertentu merupakan bentuk pemidanaan yang efektif dibandingkan dengan pemidanaan dengan pidana penjara/kurungan yang singkat/minimum. Selain itu penjatuhan pidana berat berupa pidana mati sering menimbulkan pro dan kontra, dimana pidana mati dianggap melanggar Hak Asasi manusia dan dianggap kurang beradab, selain itu pidana mati merupakan pemidanaan balas dendam. Penjatuhan pidana denda yang lebih tinggi sebagai bentuk pemberatan yang dapat dijadikan upaya pengembalian asset hasil korupsi akibat kerugian keuangan negara lebih efektif meskipun pemulihan asset hasil korupsi sangat rumit dilaksanakan, karena harus melibatkan koordinasi dan kolaborasi dengan badan-badan dalam negeri dan kementerian diberbagai yurisdiksi dengan system dan prosedur hukum yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas keseimbangan sangat penting di dalam semua bidang hukum, karena dengan asas kesimbangan ini nilai-nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat diwujudkan secara nyata dalam bentuk norma-norma baik hukum maupun non hukum. Artinya dalam penerapan ide/nilai keseimbangan jika diterapkan ke dalam tindak pidana tertentu dalam khususnya tindak pidana korupsi maka perlu pengawasan agar nilai keseimbangan yang tujuannya adalah tidak menunrunkan harkat dan martabat korban malah justru digunakan suatu yang meringankan, yang dapat menghapuskan efek jera. 30
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 Penjatuhan Pidana Denda sebagai pengimplementasian nilai keseimbangan menurut penulis dapat diterapkan sepanjang pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu itu bukan seorang yang residivis, kemudian sebagai hukuman yang seimbang selain penjatuhan denda juga apat dilakukan pengambilan asset, hal ini agar penjatuhan pidana denda itu dapat dijadikan pelajaran atau pandangan hukum bagi masyarakat luas, dibandingkan hanya dijatuhi pidana kurungan/penjara yang memang kurang efektif, sebab dalam pelaksanaan pidana kurungan/penjara masih terdapat kelonggaran yang justru tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Sebagai upaya penegakan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu perlu dilakukan pembaharuan hukum guna kepentingan bangsa dan negara sebagai perwujudan dari tujuan sebuah pemidanaan, sehingga hukum tidak terkesan hanya sebagai perangkat saja melainkan sebagai perwujudan pengayoman dan perlindungan masyarakat. Jika hukuman terberat berupa hukuman mati memang diperlukan guna menjaga stabilitas nasional maka penerapnnya juga harus di Implementasikan berdasarkan kenyataan hukum yang berlaku. Bukan hanya terkesan sebagai hal untuk menakut-nakuti saja tetapi tidak diterapkan. Jika tidak dapat diterapkan hukuman mati maka akan lebih efektif dilakukan pidana denda atau perampasan harta kekayaan, hingga perampasan asset-aset sebagian atau seluruhnya sebagai hukuman berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam mewujudkan pemulihan keseimbangan masyarakat, maka Asas keseimbangan sebagai bentuk perlindungan masyarakat/korban dan pembinaan/perbaikan individu agar tindak pidana tidak dilakukan, sehingga diperlukan modifikasi kembali terhadap pelaksanaan pemidanaan, meskipun begitu, asas keseimbangan ini tentu terdapat kelemahan apabila berada ditangan penyelenggara hukum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam penerapanya harus dilakukan pengawasan. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Febby Mutiara Nelson, 2020, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Rajawali Pers: Depok. 31
p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 Februari 2022, Vol. 10 No. 01 Mardjono Reksodipuro, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: Jakarta. Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung. Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus-Tindak Pidana Ekonomi B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi C. Jurnal Ilmiah Arhjayanti Rahim, Noor Asma, Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, Gorontalo Law Review, Volume 3 No. 1- April 2020. Anwar Shah, Public Sector Goverence and Accountability Series - Performance Accountability and Combanting Corruption, The World Bank, 2007. Nunung Nugroho, kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Dinamika Keadilan Restoratif, Semarang:Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2018. Dewi Ratnasari Rustam, Kedudukan dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana korupsi, Jurnal Hukum Volkgeist, 2018. William Wilson, Central Issues in Criminal Theory, OxFord: Hart Publishing, 2002. Irsyad Zamhier Tuahuns, Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2021. 32