Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 Diplomasi Indonesia terhadap Singapura Dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara di Atas Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna 2015-2022 Arya Raditya Wiguna; Gustri Eni Putri Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia Email: gustrieni.putri@uii.ac.id ABSTRACT Singapore has controlled air space services (FIR) over the Riau and Natuna Islands since 1946, where this area is Indonesian territory. After Indonesia's independence, Indonesia began to reorganize Singapore's FIR in the Riau Islands to Natuna area. Indonesia has carried out various diplomatic efforts through the Regional Aviation Navigation (RAN) forum. The diplomacy carried out by Indonesia at that time had not been successful, so the leading council at the ICAO session at that time suggested a bilateral settlement. However, a bilateral settlement has not yet produced results for Indonesia, in 1996 Indonesia actually delegated its air navigation services to Singapore. It didn't just stop there, Indonesia's efforts to take over Singapore's FIR by establishing Law No. 1 of 2009 as the basis for Indonesian aviation law. In 2022, the status quo of ownership of Singapore's FIR over the airspace of the Riau Islands will become Jakarta's FIR. This success is a diplomatic effort carried out by President Jokowi during his reign. The diplomacy that started in 2015 until the FIR agreement was reached in 2022 has been successfully carried out by President Jokowi's government. This research aims to answer the diplomatic steps taken by the Indonesian Government 2015-2022, based on the three stages of diplomacy according to the theory of G.R. Berridge. Keywords: Diplomacy, Indonesia, Singapore, Flight Information Region ABSTRAK Singapura telah menguasai pelayanan ruang udara (FIR) di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna sejak tahun 1946, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah teritorial Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mulai untuk menata kembali FIR Singapura di kawasan Kepulauan Riau hingga Natuna. Berbagai upaya diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia melalui forum Regional Aviation Navigation (RAN). Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu belum berhasil, sehingga dewan pemimpin sidang yang pada saat itu ICAO menyarankan melalui penyelesaian bilateral. Namun, penyelesaian secara bilateral masih belum membuahkan hasil bagi Indonesia, pada tahun 1996 Indonesia justru mendelegasikan pelayanan navigasi udaranya kepada Singapura. Tidak berhenti begitu saja, upaya Indonesia untuk pengambilalihan FIR Singapura dengan membentuk Undang Undang No.1 Tahun 2009 sebagai landasan hukum penerbangan Indonesia. Pada tahun 2022 lalu, status quo kepemilikan FIR Singapura di atas wilayah udara Kepulauan Riau menjadi FIR Jakarta. Keberhasilan ini merupakan upaya diplomasi yang dilakukan Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya. Diplomasi yang dimulai dari tahun 2015 hingga tercapainya perjanjian kesepakatan FIR pada tahun 2022 telah berhasil dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 2015-2022, berdasarkan pada tiga tahap diplomasi menurut teori dari G.R. Berridge. Kata Kunci : Diplomasi, Indonesia, Singapura, Flight Information Region PENDAHULUAN 18
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah besar yang meliputi daratan, perairan, dan udara. Secara geografis posisi Indonesia berada pada jalur silang lalu lintas internasional yang cukup sibuk untuk kawasan penghubung dari Benua Afrika dan Eropa menuju kawasan Asia Pasifik, juga sering menjadi jalur lintas seluruh aktivitas ekonomi, politik, dan militer. Wilayah yang sangat strategis ini sangat banyak menyimpan kekayaan yang tersembunyi dan melimpah, selain itu wilayah ini merupakan area yang sangat vital bagi beberapa negara termasuk Indonesia. Sebagai salah satu wilayah Indonesia yang strategis, Kepulauan Riau salah satu provinsi yang letaknya berbatasan dengan banyak negara dan menjadikan area tersebut sangat penting bagi kedaulatan Indonesia. Banyaknya persengketaan wilayah baik daratan, perairan, maupun udara di wilayah Kepulauan Riau yang mengharuskan Indonesia membangun pertahanan yang kuat pada wilayahnya.1 Semenjak tahun 1946, Singapura memiliki wilayah kekuasaan udara yang meliputi, Kepulauan Riau dan Natuna. Sudah 76 tahun dari tahun 2022 wilayah udara Kepulauan Riau didelegasikan oleh pemerintahan Singapura, hal ini dikarenakan Indonesia pada saat itu tidak mampu memenuhi pasal 28 konvensi Chicago 1944. Indonesia yang masa itu masih dalam transisi dari 2 masa kemerdekaan, pasca kolonialisme Belanda di Indonesia yang telah berlangsung lama. Indonesia masih berjuang dalam memperebutkan kedaulatannya dari pihak Belanda yang masih menguasai beberapa wilayah Indonesia dari tahun 1945 hingga 1950-an, dan juga fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki Indonesia pada saat itu masih belum bisa memenuhi standar untuk mengontrol wilayah udaranya. Singapura yang masih di bawah kekuasaan Inggris saat itu memiliki banyak akses dan teknologi untuk mengelola wilayah udara di sekitar kawasannya, yang meliputi navigasi wilayah Kepulauan Riau juga dikelola penuh oleh pihak otoritas Singapura dari tahun 1946.2 Singapura selama puluhan tahun telah memegang navigasi di wilayah Kepulauan Riau melalui Flight Information Region (FIR), dan mengelola lalu lintas udara yang masuk kedalam bagian dari cakupan FIR tersebut. Selama ini wilayah udara di kawasan Kepulauan Riau seperti, Batam, Bintan, dan Natuna didelegasikan oleh Singapura dalam pengontrolan navigasi yang berada di wilayah Indonesia bagian sektor A, B, dan C. Seluruh pesawat yang hendak melewati ataupun mendarat kawasan tiga sektor tersebut harus melapor kepada ATC (Air Traffic Control) Singapura, pengaturan kontrol wilayah udara merupakan salah satu kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura pada tahun 1995. Kesepakatan ini juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1996 tentang perjanjian antara Pemerintah RI dan Singapura.3 Setiap maskapai yang melalui wilayah udara FIR di bawah 3 Singapura harus membayar US$ 6/menit untuk uang jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Singapura. Menurut Letnan Kolonel Penerbang I Ketut Wahyu Wijaya, jasa ini menjadi sumber pemasukan terbesar bagi Singapura. Pesawat Indonesia yang 1 Kemlu, "Geografi," Kementerian Luar Negeri RI, April 4, 2022, . 2 Petrik M., "Ini Cerita Awal Singapura Sempat Kontrol Wilayah Udara RI," CNBC Indonesia, 2022, 3 (JDIH) BPK RI, "KEPPRES No. 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information," Pub. L. No. 7, Peraturan BPK RI (1996). 19
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 melewati wilayah Kepulauan Riau, juga harus melapor dan membayar kepada pihak Singapura.4 Wilayah udara Indonesia sebagai salah satu objek yang penting bagi kedaulatan NKRI, dimana yang tertuang pada UU No.1 tahun 2009 tentang penerbangan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.5 Namun, salah satu kasusnya di kawasan Kepulauan Riau, selama puluhan tahun navigasi dikontrol penuh oleh pihak otoritas Singapura. Sudah banyak upaya Indonesia dalam mengambil alih wilayah udaranya, namun negosiasi antara Indonesia dan Singapura yang sangat alot. Sejak tahun 1993 Indonesia sudah berusaha untuk mengambil alih ruang udara di wilayah Kepulauan Riau, dan pada pertemuan yang digelar oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) di Bangkok merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia saat itu. Tetapi perundingan itu gagal, Singapura dengan mengerahkan para pejabat tingginya membuat delegasi Indonesia yang hanya mengirimkan pejabat operasionalnya tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan bagi Indonesia dalam merebut wilayah udaranya di Kepulauan Riau.6 Padahal seluruh wilayah yang mencakup kepemilikan suatu negara merupakan wilayah kedaulatan negara baik daratan, perairan, dan udara. Menurut Konvensi Paris 4 1919 Pasal 1 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 Pasal 1 berbunyi "Bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya."7 ICAO sebagai organisasi yang mengatur mengenai peraturan hukum penerbangan internasional mengadakan sebuah forum internasional mengenai pengaturan navigasi penerbangan atau Regional Aviation Navigation (RAN), forum ini pertama dilaksanakan pada tahun 1946 di Dublin, Irlandia.8 Indonesia baru terlibat aktif pada pertemuan RAN 1 di Honolulu tahun 1973. Pertemuan awal ini, digunakan Indonesia sebagai upaya diplomasi dalam mengelola kembali wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Namun, Indonesia ditolak dikarenakan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara, karena sumber daya manusia dan teknologi yang masih kurang. Selanjutnya, pada pertemuan RAN kedua 1983 di Singapura, upaya Indonesia dalam mengambil alih wilayah udaranya tetap ditolak. Pertemuan kedua tetap tidak membawakan hasil yang memuaskan kepada Indonesia, masih dengan alasan yang sama bahwa Indonesia belum mampu mengelola ruang udara di kawasan Kepulauan Riau. Pertemuan ketiga RAN di Bangkok 1993, Indonesia masih menyuarakan keras mengenai keinginannya untuk mendapatkan FIR nya kembali. Namun, sangat disayangkan atas tindakan Indonesia yang hanya mengirimkan pejabat operasional ditengah forum internasional. Indonesia kalah telak dengan pejabat tinggi yang dikirimkan oleh Singapura dalam forum tersebut. Akhirnya forum memutuskan agar permasalahan FIR ini diselesaikan secara 5 bilateral antara Indonesia dan Singapura. Semenjak itu, hubungan 4 CNN Indonesia, "Luhut: Singapura-Malaysia Dukung RI Kendalikan Ruang Udara," CNN Indonesia, 2015, 5 AirNav Indonesia, "Layanan Ruang Udara," AirNav Indonesia, accessed June 2, 2023, 6 Anggi Kusumadewi and Gilang Fauzi, "RI Akan Negosiasi Dengan Singapura Soal Kendali Ruang Udara," CNN Indonesia, 2015, 7 ICAO, "The Postal History of ICAO," ICAO, n.d., 8 Ibid. 20
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 Indonesia dan Singapura semakin permasalahan FIR.9 intens melakukan pertemuan untuk membahas Ketika masa Pemerintahan Presiden SBY, Indonesia ingin seluruh FIR Singapura kembali menjadi milik Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan dengan membentuk Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang biasa disebut dengan AirNav Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan navigasi terhadap wilayah udara Indonesia.10 Pembentukan AirNav menyangkut amanah UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI.11 Dewasa ini, di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi dengan tegas mengambil langkah dalam merebut kembali FIR atas Singapura. Ambisi Presiden Jokowi di awal masa kepemimpinannya dalam mengambil alih ruang udara Indonesia atas Singapura, dilihat ada tahun 2015 ketika melakukan rapat khusus dengan para menterinya dan pihak yang terlibat terkait upaya Indonesia untuk mengambil alih wilayah udaranya. Pada tahun 2015, Jokowi menegaskan untuk menyusun rencana 3-4 tahun kedepan menyiapkan perangkat teknologi dan SDM yang memadai dalam mengambil alih FIR.12 Anggota DPRD Kepulauan Riau juga mendesak Presiden Jokowi agar menyelesaikan pengambilalihan FIR Singapura. Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan secara teknis jika mampu mengendalikan wilayah 6 navigasi udara Kepulauan Riau dan Natuna, ujar Suwarso General Manager Bandara Hang Nadim Batam.13 Setelah persiapan yang dilakukan oleh Indonesia dalam pengambilalihan FIR Singapura melalui kerangka kerja yang disusun oleh Indonesia. Pada tahun 2019 Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Indonesia menyerahkan kerangka kerja negosiasi tersebut ke Singapura. Kemudian tersebut menyepakati kerangka kerja negosiasi untuk penyelesaian kedua negara permasalahan FIR.14 Akhirnya, upaya diplomasi Indonesia selama puluhan tahun terbayarkan pada era Pemerintahan Presiden Jokowi. pada awal tahun 2022 lalu Indonesia berhasil menandatangani perjanjian penyesuaian garis batas FIR.15 METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Karena strategi dari pengumpulan sumber data penelitian berbasis pada data non-angka. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian atau pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala, yang kemudian data dari analisis penelitian 9 Ramadhita Lestari and Den Yealta, "Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Fir (Flight Information Region) Di Atas Kepulauan Natuna Dengan Singapura," Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 3, no. 1 (February 2016). 10 AirNav Indonesia, "Sejarah Perump LPPNPI," AirNav Indonesia, 2022, 11 Ibid. 12 Elaza A. Retaduari, "Jokowi Perintahkan Ambil Alih FIR Dari Singapura, KSAU: Itu Harus!," DetikNews, 2015, ri-singapura-ksau-itu-harus. 13 The Jakarta Post, "Jokowi Urged to Take Bolder Steps on Riau, Riau Islands Airspace Control.," The Jakarta Post, 2016, 14 Adrian Lim, "Leaders' Retreat: Singapore and Indonesia Agree on Framework to Discuss Airspace Management, Military Training," The Strait Times, 2019, agree-on-framework-to- discuss-airspace-management. 15 Emir Yanwardhana, "RI Ambil Alih Pengelolaan Udara Dari Singapura, Ini Updatenya." CNBC Indonesia," CNBC Indonesia, 2021, 21
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 berbentuk kata atau teks. Hasil dari analisis data penelitian kemudian berbentuk sebuah gambaran mengenai penelitian atau secara deskriptif.16 Lalu, peneliti akan menuangkan hasil analisis penelitian berupa tulisan secara deskriptif untuk menjelaskan studi kasus yang diambil. Dalam menentukan subjek dan objek penelitian ini, peneliti mengambil diplomasi pemerintah Indonesia sebagai fokus subjek penelitian. Untuk objek dari penelitian ini adalah upaya pengambilalihan Flight Region Information (FIR) dari Singapura. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori diplomasi sebagai pendukung proses analisa studi kasus yang diambil. Dimana fungsi teori dalam penelitian ini menjadi panduan peneliti sebagai kerangka berpikir untuk menjelaskan suatu fenomena. Menurut pemahaman G.R. Berridge diplomasi merupakan sebuah kunci komunikasi bagi suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri negaranya. Dengan demikian, dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah diplomasi menurut G.R. Berridge yaitu, tahap pra negosiasi, tahap formula, dan tahap detail sebagai pisau analisis pembahasan mengenai diplomasi Indonesia dalam pengambilalihan pelayanan ruang udara (FIR) di atas wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2015 hingga 2022. TATA KELOLA PELAYANAN RUANG UDARA DI ATAS WILAYAH KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA SERTA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENGAMBIL ALIH WILAYAHNYA SEBELUM TAHUN 2015 1) Tata Kelola Pelayanan Ruang Udara di Atas Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna Sebelum 2015. Singapura merupakan sebuah negara kecil yang terletak di wilayah Asia Tenggara, negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Malaysia yang terpisahkan oleh selat. Negara ini hanya memiliki luas 723.2 Km² yang sudah mencakup wilayah darat, laut, serta udaranya. Luas negara yang kalah jauh dari Indonesia, namun negara ini memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan politik internasional.17 Salah satu kemampuannya dalam menguasai dan mengelola wilayah udara melalui Flight Information Region (FIR). Selama ini wilayah udara di Kepulauan Riau didelegasikan atas mandat dari International Civil Aviation Organization (ICAO) kepada Singapura sejak tahun 1946. Hal tersebut terjadi dikarenakan Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengelola FIR di wilayah Kepulauan Riau.18 Pemanfaatan ruang wilayah udara bagi Indonesia merupakan sebuah implementasi bagi negara yang berdaulat, dimana seluruh penyelenggaraan pemanfaatan wilayah udara Indonesia menunjukan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh dan eksklusif. Sebagai penyelenggara pelayanan ruang udara, Indonesia harus bisa mewujudkan hal tersebut. Indonesia wajib memberikan pelayanan navigasi udara guna mendukung keberlangsungan keamanan dan keselamatan penerbangan yang 16 Jozef R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 2018). 17 Singapore Academy of Corporate Management, "Geography of Singapore," Singapore Academy of Corporate Management, n.d., singapore. 18 Asyraf Kamil, "CNA Explains: What's next after the Singapore - Indonesia Flight Information Region Agreement has been Ratified?," CNA, 2023, 22
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 sesuai dengan regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Namun, Indonesia justru mendelegasikan wilayah udara kepulauan Riau kepada Singapura. Pendelegasian ruang pelayanan udaranya pada Singapura, hal ini hanya memberikan implikasi kepada Indonesia. Implikasi yang sangat besar bagi Indonesia dan mempengaruhi berbagai bidang seperti, Politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Implikasi bidang politik, adalah pengakuan kedaulatan atas ruang udaranya. Implikasi bidang ekonomi adalah kerugian bagi Indonesia dalam transparansi pemungutan jasa pelayanan navigasi pada pesawat yang melalui wilayah FIR Singapura di atas wilayah udara Indonesia. Lalu, implikasi terhadap bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia telah kehilangan kontrol ruang wilayah udaranya di Kepulauan Riau hingga Natuna. Serta tidak adanya kebebasan Indonesia dalam memanfaatkan wilayah udaranya, dikarenakan seluruh kegiatan yang dilakukan harus melapor kepada Singapura selaku pihak yang bertanggung jawab mengatur wilayah udara Kepulauan Riau. 19 Puluhan tahun sudah Singapura memegang kendali pelayanan ruang udara di wilayah Kepulauan Riau hingga Natuna. Sepanjang dari 1946 hingga 1993 Indonesia terus melakukan upayanya untuk mengambil alih kembali ruang udaranya dari Singapura, melalui forum Regional Aviation Meeting (RAN) tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Singapura menguasai wilayah udara Indonesia sekitar 110 mil laut dari letak negaranya. Wilayah tersebut meliputi, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Dumai, hingga Natuna. Selama pelayanan ruang udara dibawah kendali Singapura, Indonesia harus melaporkan segala aktivitasnya baik laut maupun udara kepada otoritas Singapura. Indonesia juga memperingati Singapura untuk tidak melaksanakan aktivitas militernya di kawasan wilayah udara Indonesia tanpa sepengetahuan Indonesia. Demi menegakkan supremasi wilayah kedaulatan udara Indonesia, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk melakukan persiapan pengambilalihan pelayanan ruang udara (FIR).20 Dalam dunia penerbangan terdapat regulasi keselamatan yang mengatur ruang udara yang bernama Air Traffic Service (ATS), salah satu komponennya adalah FIR (Flight Information Region). FIR merupakan sebuah dimensi ruang udara yang memiliki komponen pendukung pelayanan seperti, Flight Information Service (FIS) dan Alerting Service (ALRS). Pengaturan pelayanan ruang udara (FIR) ini merupakan permasalahan yang tidak terbatas, dikarenakan ruang gerak dunia penerbangan akan selalu bersentuhan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Seluruh negara memiliki berkewajiban untuk menyediakan layanan navigasi guna menunjang keselamatan penerbangan, hal ini juga tertera di Konvensi Chicago Annex 11 yang menjelaskan bahwa 19 Evi Zuraida, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Di Atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antara Indonesia Singapura Tahun 1995," Tesis Universitas Indonesia, 2012, 20 Ina Parlina and Nani Afrida, "Jokowi Wants Airspace Taken over in Three Years.," The Jakarta Post, 2015, n-over-three-years.html. 23
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 "an airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided." 21 Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah keselamatan penerbangan, maka diperlukannya sebuah pengaturan ruang gerak dalam transportasi udara. FIR (Flight Information Region) yang menjadi salah satu regulasi keselamatan yang memiliki layanan informasi mengenai penerbangan, juga adanya layanan peringatan penerbangan dan yang berkaitan dengan suatu penerbangan yang membutuhkan pertolongan melalui ALRS (Alerting Service). Oleh karena itu, di setiap bagian atmosfer di bumi ini memiliki FIR tertentu yang telah diatur oleh masing-masing negara.22 Gambar 1. Pembagian Wilayah FIR Indonesia dan Singapura23 Sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia sendiri membagi dua wilayah pengaturan ruang wilayah udaranya, di bawah AirNav Indonesia sendiri dua pusat wilayah tersebut adalah Jakarta Air Traffic Service Center dan Makassar Air Traffic Service Center. Berdasarkan dari data di tahun 2019, wilayah FIR Jakarta sendiri terbentang seluas 2.593.150 Km persegi dan wilayah FIR Makassar (Ujung Pandang) terbentang lebih luas dari jakarta yaitu, 4.946.543 Km persegi.24 Pada wilayah Kepulauan Riau sendiri berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya, dimana FIR nya diatur oleh pihak otoritas Singapura. Wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau sendiri dibagi menjadi tiga sektor yaitu, sektor A, B, dan C yang mana ketiga wilayah tersebut masuk dalam teritorial wilayah udara Indonesia. Cakupan wilayah dalam sektor A sendiri ada Batam dan Singapura, untuk sektor B mencakup wilayah Tanjung Pinang dan Karimun, lalu untuk sektor C mencakup wilayah Natuna. Menurut hukum internasional ketiga sektor tersebut merupakan wilayah milik Indonesia 21 Nandang Sutrisno and Rafi Nasrullah Muhammad Romdoni, "Ratifikasi Perjanjian Penyesuaian Wilayah Informasi Penerbangan Antara Indonesia Dan Singapura: Pilihan Rasional Atau Status Quo?," Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (December 30, 2022): 393-417, doi:10.22437/ujh.5.2.393-417. 22 Pramono Benyamin, "The Practices of Republic Indonesiars Diplomacy to Taking Over The Management of Flight Information Region (FIR) above Natuna Island From The Republic of Singapore," in Proceedings of the International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018) (Paris, France: Atlantis Press, 2018), doi:10.2991/icomacs-18.2018.56. 23 AirNav Indonesia, "Airnav Indonesia Siap Kelola Layanan Navigasi Penerbangan Pasca Realignment FIR Jakarta," AirNav Indonesia, 2022, 24 Rizky D. Putra, "Kajian Hukum Terkait Pengelolaan Flight Information Region Kepulauan Natuna Oleh Singapura Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," Skripsi Fakultas Hukum USU, 2020. 24
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 yang berdasarkan dalam United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS, 1982) Pasal 3 yang menyatakan setiap negara berhak menentukan lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Adanya konvensi internasional ini, Indonesia seharusnya sudah bisa menentukan batas lautnya dan batas wilayah udaranya. Indonesia sendiri juga memiliki peraturan hukum mengenai wilayah kedaulatannya yang tertuang dalam Perpu No. 15 Tahun 1992 yang menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan yang eksklusif atas ruang wilayah udaranya. Gambar 2. Wilayah Udara Kepulauan Riau Sektor A,B, dan C25 Gambar 2 menjelaskan mengenai pembagian wilayah udara Indonesia Pada gambar diatas sektor A, B, dan C yang selama ini didelegasikan kepada Singapura, dimana pada ketiga sektor ini memiliki pembagiannya sendiri. Sektor A wilayah yang sangat vital bagi Singapura dan hal pendelegasian ini disahkan ketika Regional Air Navigation (RAN) Meeting I pada tahun 1973 oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), yang mana pada sektor A Singapura bertanggung jawab untuk melayani navigasi dari permukaan laut hingga ketinggian 37.000 kaki. Pada wilayah sektor B Singapura melayani dari permukaan laut sampai ketinggian tidak terbatas (unlimited height), dan untuk wilayah sektor C masih belum terselesaikan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga sektor diatas merupakan hasil dari perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura secara bilateral, yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penyelarasan ulang (realignment) batas-batas wilayah udara antara FIR Jakarta dan FIR Singapura pada 21 September 1995 dan diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1996.26 25 Antonius T. Novianto, "Strategi Pengambilalihan Flight Information Region Kepulauan Natuna," JOSR: Journal of Social Research 1, no. 9 (2022): 939-48. 26 Zuraida, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Di Atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antara Indonesia Singapura Tahun 1995." 25
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 Gambar 3. Wilayah Perjanjian Pembagian FIR Sektor A,B, dan C tahun 199527 Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura pada tahun 1996 telah menjadi perjanjian hukum yang mengikat kedua negara, beberapa poin utama yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah: 1. Batas perjanjian dari kedua negara ini berdasarkan pada perjanjian UNCLOS 1982 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 treaty). 2. Ruang udara Indonesia untuk di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dibagi menjadi tiga sektor, yaitu: sektor A, B, dan C. 3. Indonesia memberikan jawab kepada Singapura dengan mendelegasikan layanan navigasi penerbangan pada sektor A, yang terhitung dari permukaan laut hingga ketinggian 37.000 kaki. tanggung 4. Indonesia juga harus mendelegasikan wilayah sektor B kepada Singapura dari permukaan air laut hingga ketinggian tidak terbatas. 5. Sektor C tidak termasuk dalam perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura, tetapi wilayah sektor C harus dikoordinasikan oleh tiga negara yaitu, Indonesia, Singapura, dan Malaysia.28 Dalam pendelegasian ruang wilayah udara Indonesia kepada Singapura, negara yang didelegasikan ruang wilayah udaranya kepada suatu negara harus bertanggung jawab atas penyediaan layanan lalu lintas udara yang memadai. Singapura selama kurang lebih 76 tahun yang terhitung dari tahun 1946 hingga 2022 dalam mengelola FIR, dinilai sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh ICAO. Pada Annex 11 mengenai layanan lalu lintas penerbangan pada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional atau Chicago Convention, pada bagian 2.1.1 mengenai pengesahan otoritas bahwasannya: "Contracting States shall determine, in accordance with the provisions of this Annex and for the territories over which they have jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where air traffic services will be provided. They shall thereafter arrange for such services to be 27 A.A. Supriyadi et al., "Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace," The Open Transportation Journal 14, no. 1 (December 21, 2020): 204-13, doi:10.2174/1874447802014010204. 28 Ibid. 26
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 established and provided in accordance with the provisions of this Annex, except that, by 25 mutual agreement, a State may delegate to another State the responsibility for establishing and providing air traffic services in flight information regions, control areas or control zones extending over the territories of the former". Dengan adanya dasar aturan ini, Singapura selaku negara yang ditunjuk oleh Indonesia sebagai delegasi yang mengawasi wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna. Maka Singapura wajib menyediakan pelayanan lalu lintas udara, mengontrol area di wilayah FIR yang didelegasikan dengan menimbang secara teknis keselamatan dan keamanan penerbangan.29 Singapura atas nama Indonesia, memungut biaya pelayanan navigasi udara diatas wilayah yurisdiksi Indonesia melalui Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS). Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) merupakan badan hukum di bawah Kementerian Transportasi Singapura yang bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan bandara di Singapura, juga mengatur mengenai jadwal penerbangan dan menetapkan tarif pelayanan udara.30 Setiap maskapai penerbangan harus membayar biaya pelayanan navigasi selama pesawat tersebut mengudara, yang mana pembayaran tersebut bernama RANS Charge (Route Air Navigation Services). Berdasarkan Artikel 6 Air Navigation Charge, Otoritas Singapura yang memungut biaya layanan navigasi dan kemudian biaya layanan tersebut diserahkan ke Pemerintah Indonesia. Singapura memungut biaya layanan navigasi hanya pada sektor A, penetapan biaya tarif ditetapkan sesuai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Singapura dan harus sesuai rate yang berlaku di Internasional. Pemasukan biaya layanan navigasi udara tersebut masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia. Penerimaan Pemasukan Jasa Penerbangan (PJP) disetorkan langsung dari Otoritas Singapura (CAAS) ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, hal ini telah berlaku sejak tahun 2005 yang sebelumnya dipegang oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) Indonesia.31 Dalam pendelegasian FIR kepada otoritas Singapura, Singapura juga menerbitkan perjanjian mengenai wilayah untuk melakukan kegiatan militer. Hal ini dikarenakan wilayah yang dimiliki oleh Singapura sangat terbatas, ruang gerak yang sempit untuk latihan militer. Sebelumnya, Singapura melakukan perjanjian hubungan kerjasama militer dengan Indonesia, yang kemudian menerbitkan perjanjian mengenai batas wilayah militer atau Military Training Area (MTA). Perjanjian ini diatur dalam Kepres No.8 Tahun 1996 mengenai batas wilayah latihan militer Singapura yang terbagi dalam dua area yaitu, Military Training Area 1 dan Military Training Area 2.32 Namun, perjanjian ini hanya berlaku hingga tahun 2003, yang kemudian dilanjutkan melalui perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) pada tahun 2007 dicetuskan oleh mantan Presiden RI Susilo 29 ICAO, "Annex 11 - Air Traffic Services," SkyRise § (2001). 30 Singapore Government Agency, "Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)Infopedia," NLB EResources, 2014, 31 Zuraida, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Di Atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antara Indonesia Singapura Tahun 1995." 32 (JDIH) BPK RI, KEPPRES No. 7 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information. 27
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 Bambang Yudhoyono di Bali. Perjanjian ini sudah diratifikasi oleh kedua negara, namun DPR RI pada saat itu menolak untuk meratifikasi. Perjanjian DCA ini merupakan upaya kedua negara untuk memperbaiki hubungannya dalam bidang militer.33 2) Diplomasi Indonesia Dalam Mengambil Alih Ruang Udara di Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna Sebelum Tahun 2015. langkahnya dalam keikutsertaan sebagai penyelenggara pelayanan penerbangan, dengan mendaftarkan dirinya sebagai anggota ke 60 organisasi ICAO pada tahun 27 April 1950. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut, dibarengi dengan ratifikasi Konvensi Chicago 1944. Hal ini membuktikan bahwasanya Indonesia sah menjadi anggota dan memiliki peran dalam pengaturan kebijakan internasional mengenai penerbangan. Keikutsertaan Indonesia dalam kancah politik internasional mengenai pengaturan penerbangan ini, agar kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dapat tercapai (Kementerian Perhubungan 2013). Maka dari itu, salah satu hal kepentingan Indonesia saat ini adalah mengambil alih wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna di bawah penguasaan Singapura sejak tahun 1946. Dalam Pasal 1 pada Konvensi Chicago yang dikutip dari Konvensi Paris 1919 yang berbunyi "The high contracting States recognize that over power has complete and exclusive over the airspace above its territory". Pasal tersebut mengatakan bahwa setiap negara anggota dari Konvensi Chicago 1944 memiliki kekuasaan penuh atas wilayah teritorialnya yang eksklusif atas kepemilikan wilayah udaranya.34 Indonesia memulai Dasar hukum internasional mengenai penerbangan yang tertera dalam Konvensi Chicago 1944 tersebut menjadi langkah Indonesia atas penguasaan kembali wilayah udara Kepulauan Riau dari Singapura. Awal mula Indonesia dalam memulai diplomasi dalam pengambilalihan pelayanan ruang udaranya (FIR), melalui forum internasional pada tahun 1973 di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat. Forum internasional tersebut adalah RAN Meetings (Regional Aviation Navigation), pertemuan ini merupakan perkumpulan rutin 10 tahun sekali negara anggota ICAO. Pada pertemuan RAN 1, Indonesia saat itu memulai pembahasan dalam sidang dengan mengusulkan pengelolaan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna. Negara-negara dalam pertemuan tersebut menolak usulan dari Indonesia, hal ini dikarenakan sumber daya manusia, organisasi navigasi Indonesia, serta teknologi yang dimiliki oleh Indonesia belum ada yang mampu untuk mengelola wilayah udara Kepulauan Riau. Dalam pertemuan kedua di Singapura pada tahun 1983, Indonesia saat itu ingin mengubah keputusan akhir dari pertemuan sebelumnya. Usaha Indonesia dalam mengubah keputusan tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, yang akhirnya pengambilalihan FIR gagal lagi. Indonesia tetap tidak menyerah, pada pertemuan RAN III 1993 di Bangkok, Thailand. Indonesia mengangkat 33 Angguntari C. Sari, P.D. Mira, and Idil Syafwi, "Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia - Singapura Oleh DPR Dan Pemerintah Indonesia Dan Implikasinya Bagi Teori Birokratik Politik," Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 9, no. 2 (2013), e/view/1044/1013. 34 ICAO, "Convention On International Civil Aviation Done at Chicago On The 7th Day of December 1944," ICAO § (1944). 28
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 kembali tema tentang pengambilalihan FIR Singapura di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna, namun hasilnya tetap gagal.35 Padahal dalam pertemuan RAN III 1993, Indonesia sangat berambisi untuk melakukan pengambilalihan FIR Singapura tersebut. Usaha Indonesia pada saat itu dengan menyerahkan proposal pengajuan penyesuaian garis batas FIR Indonesia, agar forum meninjau ulang wilayah FIR tersebut. Proposal yang diserahkan oleh Indonesia saat itu tertuang pada, Working Paper No. 55 "AIS/FAC/3-WP/55 19/2/93 Agenda Item 5 Airspace Organization and ATS Units including en-route and terminal area Aids: Realignment of Indonesia FIR". Rencana Indonesia dalam Working Paper No.55 tersebut adalah pengambilalihan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna dengan melakukan penyelarasan ulang garis batas FIR. Tetapi, Singapura pada saat itu tetap dalam pendiriannya untuk menolak rencana dari Indonesia tersebut. Akhirnya, ICAO sebagai tersebut memutuskan agar penyelesaian dewan pemimpin sidang pertemuan permasalahan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna diselesaikan secara bilateral. Oleh karena itu, Indonesia dan Singapura merundingkan bersama untuk menentukan penyelesaian mengenai FIR Singapura. Ketika perundingan kedua negara telah menemukan titik terangnya, maka pembahasan tersebut akan diselesaikan dalam pertemuan RAN berikutnya.36 Diplomasi bilateral antara Indonesia dan Singapura dalam kerjasama untuk pengambilalihan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna, dimulai atas saran dari ICAO pada pertemuan RAN ketiga. Kedua negara ingin permasalahan penyesuaian garis batas FIR ini saling menguntungkan kedua negara, yang pada akhirnya pada tahun 1995 terjadinya kesepakatan di antara kedua negara. Indonesia dan Singapura akhirnya menandatangani perjanjian kesepakatan mengenai batas wilayah FIR Jakarta dan Singapura, perjanjian tersebut adalah "The Realignment of The Boundary between the Singapore FIR and the Jakarta FIR 1995". Perjanjian ditandatangani oleh kedua negara pada 21 September 1995 dan 2 Februari 1996 Indonesia meresmikan perjanjian tersebut dengan memasukkannya sebagai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996. Perjanjian tersebut mengenai peraturan pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna kepada Singapura, yang bahwasannya ini adalah solusi akhir untuk menyelesaikan permasalahan garis batas FIR kedua negara. Melihat efektivitas dari perjanjian FIR tahun 1996, Indonesia lebih banyak merasakan kerugian atas perjanjian ini. Indonesia merasakan Wilayah yang didelegasikan kepada Singapura, bahwasannya telah kehilangan kedaulatan wilayah udaranya di Kepulauan Riau dan Natuna. Pendelegasian wilayah udara di beberapa sektor Kepulauan Riau dan Natuna, tidak menguntungkan Indonesia. Di tengah perjanjian FIR Singapura dan Indonesia ini, Malaysia sangat keberatan atas proposal perjanjian tersebut. Karena bagi Malaysia wilayah pada sektor B di wilayah Kepulauan Riau merupakan akses bagi mobilitas antara justru 35 Lestari and Yealta, "DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA FIR (FLIGHT INFORMATION REGION) DI ATAS KEPULAUAN NATUNA DENGAN SINGAPURA." 36 Kenny E Natawijaya, "Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mengambil Alih Pengendalian Wilayah Udara Di Kepulauan Riau Dari Singapura TAHUN 2020-2022," Jurnal Online Mahasiswa FISIP 9, no. 2 (2022): 1-17. 29
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Atas keberatan yang diajukan oleh Malaysia, maka perjanjian FIR 1996 yang diajukan oleh Indonesia dan Singapura belum disahkan oleh ICAO.37 Pada pertemuan RAN keempat tahun 2003 hingga pertemuan selanjutnya tidak ada pembahasan mengenai pengambilalihan FIR Singapura oleh Indonesia. Akhirnya, Indonesia memutuskan untuk membuat sebuah aturan untuk mengatur wilayah udaranya secara mandiri. Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 mengeluarkan sebuah aturan yang tertuang pada Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Peraturan ini dibentuk sebagai landasan Negara Kedaulatan Republik Indonesia memiliki kekuatan yang eksklusif atas wilayah kedaulatannya sendiri. Salah satu amanat yang ditekankan dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pada Pasal 458 yang berbunyi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib untuk mengevaluasi dan mengambil alih pelayanan ruang navigasi di wilayah udara Indonesia paling lambat 15 tahun setelah undang-undang tersebut berlaku. Pasal tersebut mengamanatkan agar mengevaluasi kembali wilayah udaranya, salah satunya ditujukan pada pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna oleh Singapura.38 Indonesia merasa perjanjian penyesuaian garis batas FIR Tahun 1996 sudah tidak relevan lagi dilaksanakan. Keputusan Indonesia juga tidak ingin memperpanjang perjanjian FIR tersebut, karena Indonesia mengalami banyak kerugian. Pada 26 Maret 2003, Indonesia mengakhiri dari salah satu perjanjian FIR mengenai perjanjian wilayah pelatihan militer atau military Training Area (MTA). Pengakhiran perjanjian ini merupakan sebuah pertimbangan besar bagi Indonesia, dikarenakan pemberian wilayah militer kepada Singapura sangat membatasi ruang gerak Indonesia. Namun Singapura tidak menyerah, pada tahun 2007 Singapura ingin menjalin kembali hubungan kerjasama militernya melalui perjanjian Defense Cooperation Agreement (DCA). Kedua negara akhirnya menyepakati dan menandatangani perjanjian DCA ini pada 27 April 2007 di Bali, dan perjanjian kerjasama militer kedua negara ini berlaku selama 25 tahun. Tetapi, perjanjian ini batal untuk dilakukan, karena tidak mendapatkan ratifikasi dan persetujuan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). DPR RI menolak keras perjanjian DCA ini, karena sama sekali tidak menguntungkan Indonesia dan Singapura akan menjadi pihak yang mendapat keuntungan yang besar atas perjanjian ini.39 Pengesahan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bertujuan agar Indonesia memiliki wewenang secara hukum dalam mengatur dan bertanggung jawab wilayah kedaulatan udara Indonesia. Undang-Undang tentang penerbangan yang diatur oleh Indonesia ini, dijadikan Indonesia sebagai agenda kebijakan politik luar negerinya demi mengamankan kepentingan nasional negara. Karena pemerintah Indonesia ini, agar kepentingan dalam diplomasi pengambilalihan membentuk kebijakan 37 Ibid. 38 Mochammad Chaerul Ardan, "Diplomasi Penyelesaian Sengketa Flight Information Region Indonesia-Singapura Di Atas Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna," Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH) 2, no. 2 (November 27, 2022). 39 Satrio Utomo and Andrea A. Rahman Azzqy, "Penguasaan FIR (Flight Information Region) Di Kepulauan Riau Terkait Dengan DCA (Defense Cooperation Agreement) Indonesia-Singapura," Balcony 1, no. 9 (2017), 30
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 pelayanan navigasi wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna terwujud.40 Setelah menetapkan landasan hukum dalam pengambilalihan FIR Singapura di atas wilaya Kepulauan Riau dan Natuna. Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan sistem dan teknologi navigasi negaranya, sebagai upaya diplomasi yang dapat digunakan oleh era pemerintah selanjutnya. Pada akhirnya tahun 2012 lalu, Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).41 Pembentukan lembaga penyelenggara navigasi di Indonesia, merupakan salah satu langkah maju agar menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan nasional Indonesia. Lembaga navigasi Indonesia yang dikenal sebagai AirNav Indonesia ini adalah penanggung jawab seluruh pelayanan navigasi. Pendirian lembaga ini juga memiliki landasan hukum yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2012, juga menjamin efisiensi dan efektivitas penerbangan nasional hingga Internasional.42 Sebagai negara anggota ICAO, Indonesia pada tahun 2012 berencana bahwasannya akan mencalonkan dirinya sebagai anggota dewan ICAO di tahun 2013. Upaya tersebut adalah langkah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia di kancah internasional untuk berperan aktif dalam mencapai kepentingan penerbangan nasional. Karena Indonesia juga memiliki haknya untuk menyuarakan kepentingan dalam negerinya. Indonesia setiap tahunnya terus melakukan peningkatan melalui sistem teknologi, lembaga penyelenggara navigasi, dan sumber daya manusianya, dan perannya dalam politik internasional. Hal Indonesia dalam pengambilalihan wilayah FIR Singapura dapat terwujud.43 tersebut dilakukan agar kepentingan DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP SINGAPURA DALAM PENGAMBILALIHAN PELAYANAN RUANG UDARA DI ATAS WILAYAH KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA 2015 - 2022 1) Tahap Pra Diplomasi Indonesia Dalam Mengambil Alih Pelayanan Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna 2015-2022. Dalam upaya pengambilalihan Flight Information Region (FIR) atau ruang pelayanan udara, Indonesia menempuh jalur diplomasi dengan Singapura untuk melakukan kesepakatan dalam mengambil alih kembali FIR Singapura ke tangan Indonesia. Menurut G.R Berridge, diplomasi merupakan salah satu cara untuk mengamankan kepentingan politik luar negeri suatu negara. Fungsi penting dalam diplomasi menurut Berridge agar mencapai sebuah kesepakatan adalah dengan cara negosiasi, adapun tiga tahapan yang terdapat dalam negosiasi yaitu, tahap pra negosiasi, tahap formula, dan tahap detail. Dalam pembahasan sub bab ini akan diawali dari tahap pra negosiasi, dimana menurut Berridge pra negosiasi merupakan langkah awal atau upaya suatu negara untuk 40 Zuraida, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Di Atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antara Indonesia Singapura Tahun 1995." 41 AirNav Indonesia, "Sejarah Perump LPPNPI." 42 AirNav Indonesia, "Layanan Ruang Udara." 43 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, "Indonesia Targets To Become ICAO Council Member In 2013 ," Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2012, ada-2013-9371. 31
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 melakukan komunikasi dengan negara tujuan. Komunikasi yang dilakukan adalah membahas kepentingan masing-masing negara, yang kemudian akan tercapainya sebuah persetujuan untuk melakukan kesepakatan lebih lanjut.44 Dalam upayanya mengenai pengambilalihan kembali Flight Information Region (FIR) atas pendelegasian ruang pelayanan udara Indonesia kepada Singapura, Pemerintah Indonesia harus mengkaji ulang perjanjian mengenai FIR dengan Singapura. Sudah berpuluh tahun lamanya untuk mengambil kembali wilayah udara Kepulauan Riau yang sudah dikuasai oleh Singapura semenjak tahun 1946. Sebelumnya pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mempersiapkan landasan hukum Republik Indonesia untuk mengambil alih kembali FIR Singapura, dimana hukum tersebut tercantum pada Undang Undang No.1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan. Dalam Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 2009 ini berbunyi bahwasannya suatu penerbangan dapat memanfaatkan sistem dan fasilitas wilayah udara, dan juga wilayah udara Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas perairan dan daratan Indonesia. Pada Pasal 458 juga menjelaskan mengenai pendelegasian pelayanan navigasi udara kepada negara lain untuk segera mengevaluasi ulang perjanjian, Pasal tersebut berbunyi "Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Negara lain berdasarkan perjanjian bilateral sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang- Undang ini berlaku". Dengan ini, Pemerintah harus segera melakukan pengkajian ulang mengenai pendelegasian ruang pelayanan navigasi udaranya kepada Singapura.45 Jika dihitung jangka waktu 15 tahun kedepan yang dimulai dari tahun 2009, maka amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tersebut harus sudah terselesaikan pada tahun 2024. Hal ini merupakan sebuah tugas besar bagi pemerintah selanjutnya untuk menyelesaikan amanat tersebut. Sebuah amanat untuk pemerintahaan saat ini yaitu, Presiden Jokowi yang diamanatkan agar menyelesaikan permasalahan yang sudah berpuluh tahun lamanya. Awal kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki ambisi untuk menegaskan penyelesaian masalah FIR ini, pada tahun 2015 lalu yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Presiden Jokowi melakukan komunikasi kepada wakil perdana menteri Singapura yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Republik Singapura Teo Chee Hean bahwa Indonesia ingin mengambil alih kontrol Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau yang mencakup Batam, Tanjung Pinang, hingga Natuna yang selama ini didelegasikan kepada Singapura. Pada era awal Kepemimpinan Presiden Jokowi, ia sangat fokus menyiapkan persiapan teknis untuk mengambil alih FIR dari Singapura. Indonesia dalam menempuh penyelesaian pengambilalihan wilayah navigasi udaranya dari Singapura menggunakan langkah diplomasi. Oleh karena itu, Indonesia harus menyiapkan kerangka kerja (roadmap) untuk melakukan negosiasi dalam penyelesaian permasalahan FIR. Karena 44 G. R. Berridge, Diplomacy (London: Palgrave Macmillan UK, 2015), doi:10.1057/9781137445520. 45 DPR RI, "UU No 1 Tahun 2019," JDIH DPR RI § (2019), 32
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 permasalahan ini cukup sensitif, dimana FIR ini bukanlah mengenai kedaulatan tetapi mengenai keselamatan.46 Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada Singapura memang membutuhkan waktu yang tidaklah singkat. Maka dari itu, sebelumnya kedua negara harus melakukan kesepakatan untuk membahas agenda pendelegasian FIR ulang. Perjalanan diplomasi tidaklah selalu mulus, Pada tahun 2015 Indonesia telah menyerahkan roadmap persiapan untuk pengambilalihan FIR kepada Singapura dan Malaysia tetapi Singapura menolak kesepakatan tersebut.47 Tidak berhenti begitu saja, Indonesia terus melakukan banyak upaya untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi kedua negara. Salah satu yang sudah dilakukan oleh Indonesia adalah membuat landasan hukum yang tertuang pada UU No.1 Tahun 2009, peningkatan fasilitas navigasi yang dimiliki oleh Indonesia agar sesuai dengan standar ICAO. Juga usaha Indonesia untuk meletakan perwakilannya di International Civil Aviation Organization (ICAO).48 Indonesia sendiri sudah beberapa kali mendaftarkan dirinya sebagai keanggotaan di ICAO, meskipun masih belum mendapat kesempatan tersebut untuk beberapa periode lalu. Semangat Indonesia untuk terus melakukan perkembangan teknologi navigasi tidak akan pernah menyerah setiap tahunnya.49 Persiapan Indonesia dalam pengambilalihan FIR dengan terus meningkatkan fasilitas navigasinya, karena pelayanan navigasi udara merupakan permasalahan keselamatan bersama bagi seluruh pengguna transportasi udara. Dalam mendukung program pemerintah untuk pengambilalihan FIR, Direktorat Navigasi Penerbangan dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) gencar melakukan program strategis untuk peningkatan konektivitas penerbangan dan keselamatan penerbangan. Pemerintah Indonesia menggandeng Pemerintah Singapura untuk melakukan pertemuan teknis dengan Directorate General of Civil Aviation (DGCA) Indonesia dan Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) Singapura guna membahas persiapan Indonesia dalam mengambil alih kembali pelayanan navigasi udara di wilayah Kepulauan Riau.50 Kesiapan Indonesia dalam mengambil alih pelayanan navigasi udaranya kembali dari Singapura dengan mempercanggih fasilitas navigasi dan radarnya. Hal ini perlu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat internasional dan ICAO, bahwa Indonesia mampu mengontrol dan mengatur keamanan penerbangan di wilayah Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang berperan sebagai aktor dalam diplomasi, yang kemudian 46 Resty Armenia, "Jokowi Tegaskan Akan Ambil Alih Ruang Udara RI Dari Singapura," CNN Indonesia, 2015, 47 Ibid. 48 Rini Friastuti, "Wilayah Udara Natuna Di Bawah Singapura, RI Mesti Kerja Keras Mengembalikannya," DetikNews, 2016, 49 Zuraida, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Di Atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antara Indonesia Singapura Tahun 1995." 50 Kementerian Perhubungan RI, "Laporan Tahunan 2017" (Jakarta, 2017), 33
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 membentuk sebuah tim negosiator. Tim yang terlibat yakni, AirNav Indonesia, Kementerian Transportasi, dan Komando Pertahanan Udara Nasional.51 Pada tahun 2017, Panglima TNI AU yang memimpin langsung tim untuk pengambilalihan pelayanan navigasi udara dan siap untuk langsung melakukan negosiasi dengan Pemerintah Singapura. Karena pada saat itu Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS) sebagai tim yang bertugas dalam memformulasikan regulasi mengenai pengendalian ruang wilayah udara, dengan menyiapkan fasilitas dan infrastruktur untuk melakukan diplomasi kepada Singapura. Panglima TNI AU sangat optimis bahwasannya FIR akan dikontrol kembali oleh Indonesia di tahun 2019.52 Tidak ada keraguan lagi bagi Indonesia untuk mengambil alih ruang pelayanan udaranya dari pengawasan Singapura, demi menjaga kedaulatannya Indonesia juga sudah memiliki persiapan yang matang untuk melakukan negosiasi dengan Singapura terkait FIR. Beberapa langkah persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia seperti, membentuk formasi tim dalam diplomasi, peningkatan radar, peningkatan standar kualitas Air Traffic Control (ATC), dan membuat pangkalan udara di sekitar wilayah Kepulauan Riau untuk menunjang penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan guna mempercepat proses pengambilalihan FIR Singapura, juga Pemerintah Indonesia harus melakukan pendekatan kepada ICAO agar bisa memberikan penjelasan kemampuan Indonesia yang mampu mengelola ruang udara negaranya secara keseluruhan.53 Presiden Jokowi berupaya dalam melakukan pengambilalihan ruang pelayanan udaranya (FIR), guna untuk mengakhiri status quo atas ruang udara di wilayah Kepulauan Riau hingga Natuna. Pada tahun 2019 Indonesia mencoba untuk melakukan kesepakatan dengan Singapura, dengan menyerahkan roadmap dan kerangka kerja mengenai pengambilalihan FIR kepada Singapura. Upaya Presiden Jokowi disambut positif oleh Singapura, pada 8 Oktober 2019 di pertemuan Retreat Leaders yang berlangsung di Singapura. Kedua negara saling menghargai keputusan masing-masing negara mengenai Framework for Negotiation of FIR Realignment, dimana Singapura memahami keputusan Indonesia untuk melakukan negosiasi penyesuaian batas FIR. Kesepakatan yang diterima oleh kedua negara, Indonesia segera mengirim tim teknisnya untuk segera melakukan negosiasi dengan Singapura supaya mendorong untuk mencapai hasil negosiasi yang lebih baik dan nyata.54 Dalam Joint Press Statement kedua kepala negara di Singapura saling memberikan argumennya mengenai negosiasi FIR. Presiden Jokowi mengatakan: "Indonesia also welcomes the framework for negotiation of FIR Realignment agreed by the two countries. Indonesia respects the position of Singapore which understands Indonesia's wish to 51 Supriyadi et al., "Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace." 52 SindoNews, "2019, Indonesia Dipastikan Akan Ambil Alih FIR Dari Singapura," SindoNews, 2017, 53 Supriyadi et al., "Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace." 54 KBRI Singapura, "Pertemuan Leaders' Retreat Indonesia-Singapura: Presiden Joko Widodo Dan PM Lee Hsien Loong Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi," Kementerian Luar Negeri RI, 2019, retreat-indones kerja-sama-ekonomi. 34
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 oversee its own airspace. Our technical team has started negotiations. We encourage the negotiation to speedily achieve concrete results."55 Kemudian dibalas oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang menyatakan: "Two such issues are airspace management, specifically the status of the Flight Information Region (FIR), and secondly military training in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. Over the last few months, our Ministers and officials have held preliminary discussions on these issues. They have agreed on a framework for discussion, laying out the core principles and considerations concerning these issues. This framework acknowledges that the core interests and rights of both countries must be recognised and respected, and that Indonesia and Singapore should negotiate agreements on these two issues that are durable and for the long haul. The framework offers a sound and comprehensive basis to work out solutions to these two issues, separately but concurrently. President Jokowi and I are happy at this progress. We have instructed our Ministers and officials to follow up with detailed negotiations on the basis of this framework, and to conclude and implement the agreements in a timely manner. So overall, our bilateral relations are in good shape - they are deep, multifaceted, and forward looking. We have achieved much during the President's first term, and I look forward to sustaining this positive trajectory and carrying it forward in his second term".56 Dua pernyataan diatas merupakan bentuk kesepakatan yang telah disampaikan oleh kedua kepala negara, dimana selanjutnya kedua negara melakukan pembahasan yang lebih lanjut mengenai teknis dan peraturan dalam pengambilalihan FIR yang sesuai aturan dari ICAO. Karena Singapura sudah memiliki SDM yang memenuhi, sekarang waktunya Indonesia untuk mempersiapkan SDM dan teknologi yang mumpuni agar mampu menyediakan layanan navigasi yang menjunjung tinggi keselamatan dan keamanan penerbangan. Kerangka kerja negosiasi telah disepakati oleh kedua negara pada 12 September 2019 lalu, Indonesia dan Singapura menandatangani kerangka kerja negosiasi mengenai FIR yang kemudian dilanjutkan oleh pertemuan tim teknis pada 8 Oktober 2019 untuk membahas lebih dalam lagi.57 Proses negosiasi kedua negara yang tengah berlangsung, Indonesia terus menerus melakukan peningkatan fasilitas dan teknologi navigasi yang dimilikinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar Indonesia memiliki kesiapan penuh untuk mengontrol ruang wilayah udaranya di Kepulauan Riau. Dalam konferensi pers di yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo yang mengatakan, bahwasannya Indonesia sudah memiliki kapasitas yang mumpuni untuk pengelolaan FIR seluruh wilayah Indonesia.58 55 Sekretariat Kabinet RI, "Joint Press Statement, President of Republic of Indonesia and Prime Minister of Singapore, 8th of October 2019, The Palace, Singapore," Sekretariat Kabinet RI § (2019), indonesia-a 56 Prime Minister's Office Singapore, "PM Lee Hsien Loong at the Joint Press Conference at the Singapore-Indonesia Leaders' Retreat 2019," Prime Minister's Office Singapore § (2019), nesia- Leaders-Retreat-Oct-2019. 57 AntaraNews, "Indonesia, Singapore Concur on Framework for FIR Negotiations," AntaraNews, 2019, work-for-fir-negotiations. 58 Yanwardhana, "RI Ambil Alih Pengelolaan Udara Dari Singapura, Ini Updatenya." CNBC Indonesia." 35
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 Meskipun dunia sedang dilanda musibah dari penyebaran pandemi Virus Covid-19, Indonesia tetap melakukan peningkatan layanan penerbangannya. Peningkatan melalui uji coba prosedur User Preferred Route (UPR) yang dilaksanakan pada tahun 2020 lalu, hal ini berguna bagi efisiensi penerbangan dalam menghitung jarak dan waktu tempuh pesawat. Uji coba ini dilakukan agar standar penerbangan Indonesia setara dengan standar penerbangan di Eropa.59 AirNav Indonesia juga bekerjasama dengan Air Service Australia (ASA) melakukan upaya untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan menghubungkan program UPR yang telah diimplementasikan oleh Indonesia 2020 lalu untuk efisiensi penerbangan.60 Sebagai pihak yang menyediakan fasilitas navigasi penerbangan di Indonesia, AirNav Indonesia siap untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam negosiasi yang dilakukan dengan Singapura. AirNav juga berperan sebagai aktor negosiasi dalam perundingan pembahasan mengenai FIR, dengan membentuk tim khusus dalam penyediaan pelayanan navigasi penerbangan Indonesia.61 Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam proses pra diplomasi untuk mempersiapkan kebutuhan dalam pengambilalihan pelayanan ruang udara dari Singapura dinilai sudah lebih dari cukup. Peningkatan yang dilakukan oleh Indonesia selama Pemerintahan Presiden Jokowi sangat signifikan. Meskipun di tengah gempuran pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia, upaya yang dilakukan Indonesia tidak ada hentinya. Pemerintah Indonesia dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), pada Mei 2021 lalu mendatangi Pulau Batam terkait dukungan kerjasama pelayanan navigasi kedua negara.62 2) Tahap Formula Dalam Mengambil Alih Pelayanan Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna 2015-2022. Tahap formula merupakan salah satu rangkaian yang terdapat dalam tahapan upaya diplomasi melalui negosiasi. Menurut G.R Berridge, tahap formula merupakan tahap ketika proses pra negosiasi berhasil dilakukan yang kemudian proses pembahasan akan berlanjut ke meja negosiasi, dimana di tahap ini negosiator melakukan perumusan kesepakatan negosiasi. Oleh karena itu, tahap formula memiliki prinsip penyelesaian yang sangat luas, dimana dalam proses negosiasi terdapat sebuah pedoman, kerangka kerja untuk kesepakatan kerjasama, dan gagasan ide untuk mencapai sebuah solusi dalam kesepakatan kedua pihak.63 Indonesia dan Singapura dalam beberapa dekade terakhir sudah melakukan banyak pembicaraan mengenai penyesuaian garis batas wilayah udara atau Flight Information Region (FIR), yang cukup intens melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Singapura. Hal ini dilakukan guna memenuhi mandat dari Undang Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana wilayah udara Indonesia yang didelegasikan kepada negara lain harus sudah dievaluasi paling lambat 59 AirNav Indonesia, "AirNav Uji Coba Prosedur Yang Efisienkan Rute Penerbangan Lintas Udara," AirNav Indonesia, 2020, nerbangan/lintas/udara. 60 AirNav Indonesia, "AirNav Indonesia," AirNav Indonesia, 2021, 61 AirNav Indonesia, "Airnav Indonesia Siap Kelola Layanan Navigasi Penerbangan Pasca Realignment FIR Jakarta." 62 AirNav Indonesia, "AirNav Uji Coba Prosedur Yang Efisienkan Rute Penerbangan Lintas Udara." 63 G.R. Berridge, Diplomacy: Theory and Practice (n.p.: Springer International Publishing, 2022). 36
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 15 tahun setelah Undang Undang tersebut disahkan.64 Pengambilalihan FIR harus sudah secepatnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, meskipun konteks dalam agenda pengambilalihan ini mengenai keselamatan dan bukan mengenai kedaulatan Indonesia. Tetapi pendelegasian ruang udaranya di wilayah Kepulauan Riau sudah membuat kerugian yang besar bagi Indonesia, salah satunya Indonesia tidak pernah mengetahui hasil dari pendapatan FIR yang dikelola oleh Singapura dan tindakan lainnya tanpa sepengetahuan Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia secara eksplisit melalui Instruksi Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan negosiasi dengan Singapura. Pada awal masa Kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2015, Presiden sangat berinisiatif untuk melakukan perjanjian ulang mengenai FIR dengan Singapura dalam masa 4 tahun (2015- 2019) terselesaikan dan di tahun 2020.65 luar negerinya dalam pengambilalihan ruang pelayanan udaranya dari Singapura. Wilayah Kepulauan Riau merupakan daerah yang letaknya cukup strategis dan jalur penerbangan internasional sangat ramai berlalu lalang di atas wilayah tersebut. Area yang cukup menguntungkan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi Indonesia, juga wilayah Natuna yang cukup vital bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah Natuna terletak di wilayah terluar Indonesia, dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang mana area tersebut merupakan daerah rawan akan konflik internasional. Demi menjaga keamanan nasional negara, Indonesia harus segera mengambil alih FIR Singapura di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna guna melindungi wilayah kedaulatan negara. Meskipun pengambilalihan FIR bukanlah semata-mata sebagai permasalahan kedaulatan wilayah Indonesia saja, namun juga untuk keselamatan penerbangan bersama. Indonesia harus memiliki kemampuan untuk melakukan penyediaan layanan navigasi udara dan teknologi infrastruktur yang mumpuni untuk mengelola wilayah udara di Kepulauan Riau hingga ke Natuna, karena melihat jalur penerbangan internasional yang cukup ramai di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus melakukan kesepakatan negosiasi dengan pihak Singapura yang telah menguasai wilayah udara Indonesia semenjak tahun 1946.66 Indonesia sendiri memiliki kepentingan politik Sebelum mencapai kesepakatan dengan Singapura mengenai perjanjian FIR, banyak upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu usaha awal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah peningkatan teknologi dan fasilitas navigasi udara Indonesia. Dengan melakukan modernisasi pelayanan navigasi udara, Pada 6 Oktober 2015 lalu AirNav Indonesia sebagai penyedia layanan navigasi Indonesia bekerjasama dengan perusahaan The Mitre asal Amerika Serikat. The Mitre sendiri adalah perusahaan konsultan penerbangan 64 Tempo.co, "Singapore, Indonesia Agree on FIR Negotiations Framework," Tempo.Co English, 2019, ns-framework. 65 Nabyla Humaira, Adwani Adwani, and M. Yakub Aiyub Kadir, "Whether Sovereignty?: The Failure of Indonesia in Taking Over Flight Information Region from Singapore 2015-2019," Udayana Journal of Law and Culture 5, no. 2 (July 31, 2021): 185, 66 Alwafi Ridho Subarkah, "KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MENGAMBIL ALIH FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DARI SINGAPURA," Jurnal Asia Pacific Studies 3, no. 2 (January 15, 2020): 145-55, doi:10.33541/japs.v3i2.1317. 37
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 Amerika Serikat, perusahaan ini bergerak dalam bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, serta modernisasi layanan navigasi. Modernisasi sistem navigasi Indonesia, AirNav Indonesia bekerjasama dengan The Mitre agar penerbangan di bawah layanan otoritas Indonesia lebih efisien, menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, serta dapat meningkatkan fasilitas pendukung pelayanan navigasi. Setahun kemudian di tahun 2016, Indonesia mendaftarkan diri sebagai anggota dewan ICAO untuk kemudahan Indonesia dalam pengambilalihan FIR Singapura. Meskipun gagal pada saat itu, Indonesia tetap melakukan segala upaya untuk mendapatkan kembali ruang pelayanan udaranya dari Singapura.67 Setelah berupaya dengan penuh, Pemerintah Indonesia sudah memiliki kesiapan untuk melakukan pengambilalihan FIR. Pada tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan untuk segera menyusun kerangka kerja mengenai perjanjian FIR dengan Singapura. Tugas yang diberikan oleh Menteri Luhut adalah menyusun kerangka diskusi mengenai pembahasan dasar pemerintah Indonesia dalam perjanjian FIR dengan Singapura, juga kerangka kerja yang berisi pertimbangan dan prinsip dalam negosiasi yang harus diakui kepentingan dan hak dari kedua negara. Pemerintah Indonesia cukup hati-hati dalam melakukan negosiasi dengan Singapura, dimana isu mengenai penyesuaian garis batas ruang wilayah udara cukup sensitif. Negosiasi yang dilakukan ini memang butuh keahlian yang tinggi, guna mendapat hasil negosiasi yang seimbang dan bermanfaat bagi kedua negara.68 Gambar di bawah menunjukan peta rekomendasi dari penyelarasan ulang garis batas pelayanan ruang udara atau FIR di wilayah Kepulauan Riau. Peta yang diarsir tersebut menunjukkan pembagian area FIR pada sektor A,B, dan C wilayah Kepulauan Riau. Jika dilihat pada wilayah sektor A, wilayah tersebut sangat vital bagi penerbangan Singapura dan juga Batam. Pada sektor A ini wilayahnya melingkupi 8 kilometer sepanjang wilayah Batam dan Singapura. Wilayah sektor B melingkupi wilayah Tanjung Pinang dan Karimun, sedangkan untuk sektor C melingkupi wilayah Natuna. Pada sektor C sendiri dikelola oleh kedua negara yaitu, Singapura dengan mengelola dari ketinggian 23.500 kaki keatas dan Malaysia mengelola 24.500 kaki ke bawah.69 Pengambilalihan FIR Singapura akan berjalan dengan cepat, jika peran diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi kerangka kerja negosiasi ini dengan cermat. Maka dari itu, untuk mengambil ketiga sektor FIR tersebut akan dengan mudah diraih. Jika dilihat Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan pendekatan kepada Pemerintah Singapura dan ICAO, untuk meyakinkan bahwa Indonesia sudah mampu memenuhi syarat dalam mengontrol seluruh wilayah udaranya. Indonesia juga harus mempertimbangkan keamanan dan keselamatan bersama terutama wilayah udara 67 Mahfud Fahrazi, "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 2 (August 22, 2019), 68 Lim Yanliang, "Singapore-Indonesia Agreements Were Carefully Negotiated, Benefit both sides: Teo Chee Hean," The Strait Times, 2022, sides-teo-chee-hean. 69 Dudi Wahyudin et al., "Indonesian Diplomacy against Singapore in Acquisition of Flight Information Region (FIR)," Journal of Legal, Ethical and Regulatory 25, no. 2S (2022), e-in- 38
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Bandara Changi Singapura. Dengan menyediakan ruangan gerak udara untuk Singapura dalam radius 40 mil, karena dengan radius tersebut Singapura juga dapat dengan mudah untuk mengatur lalu lintas penerbangan yang menuju dan berangkat dari Singapura. Jarak 40 mil tersebut merupakan rekomendasi dari Standard Instruments Departure (SID) yang dipublikasi untuk prosedur penerbangan yang akan diikuti oleh pilot.70 Upaya negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia membuahkan hasil, di mana pada 12 September 2019 kerangka kerja negosiasi Indonesia dalam pengambilalihan FIR ditandatangani dan disetujui oleh Singapura. Pada pertemuan Leader Retreat keempat di Singapura, kerangka kerja yang berjudul Framework for Discussion between Indonesia and Singapore ini menjadi dasar Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Singapura. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan tim teknis pada 8 Oktober 2019, guna membahas proses negosiasi lebih lanjut melalui Terms of Reference (ToR) yang telah disepakati oleh kedua negara. Kedua negara juga menunjukkan rasa saling hormat atas keputusan masing-masing, guna mendorong proses negosiasi yang cepat. Karena selama ini Indonesia dan Singapura dalam perjanjian mengenai FIR masih bersandar pada perjanjian tahun 1995.71 Dalam negosiasi yang dilakukan Indonesia dan Singapura, kedua negara menandatangani tiga dokumen perjanjian yaitu, mengenai penyesuaian FIR, perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA), dan perjanjian ekstradisi. Negosiasi sempat terhambat di awal tahun 2020, pandemi Covid-19 telah mewabah di seluruh dunia.72 Gambar 4. Peta Rekomendasi FIR Singapura73 70 Supriyadi et al., "Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace." 71 Sekretariat Kabinet RI, "Soal Negosiasi FIR, Luhut Sebut Sudah Tidak Ada Lagi Masalah Krusial RI - Singapura," Sekretariat Kabinet RI, 2019, h-krusial-ri-singapura/. 72 Leonard C. Sebastian and Dedi Dinarto, "Indonesia-Singapore Ties: Timely Breakthrough," RSIS Commentary 006 (January 2022). 73 Supriyadi et al., "Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace." 39
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 Proses negosiasi FIR yang berlangsung dilakukan secara bersamaan dengan kesepakatan Defence Cooperation Agreement (DCA) atau perjanjian militer antara Indonesia dan Singapura, hal ini membuat proses negosiasi berlangsung sedikit lama karena juga berkaitan dengan wilayah FIR. Kementerian Indonesia yang terkait dalam negosiasi dengan Pemerintah Singapura melakukan pertemuan secara virtual pada 2020 lalu, rapat yang dilakukan oleh para menteri mengenai DCA membahas area latihan militer Singapura. Sebagaimana yang diketahui wilayah teritorial Singapura yang sempit, Singapura membutuhkan wilayah untuk latihan militer negara tersebut. Penyesuaian wilayah latihan militer Singapura berdasarkan kondisi area Laut Cina Selatan, dikarenakan adanya perubahan maka Pemerintah Indonesia mengusulkan daerah latihan militer di luar wilayah Laut Cina Selatan. Pada 25 Juni 2020 dan 9 Juli 2020 usulan dari Indonesia diterima oleh Singapura, usulan yang tertulis pada Proposal for Review dalam bentuk non paper. Setelah usulan Indonesia mengenai DCA maka perundingan mengenai FIR dapat dilanjutkan.74 Presiden Indonesia Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk secepatnya dalam pengambilalihan pelayanan ruang navigasi udara (FIR) dari Singapura. Karena pengelolaan FIR salah satu kepentingan Indonesia, yang mana salah satunya dalam mendapatkan akses informasi lalu lintas penerbangan. Kemudian untuk keamanan nasional dan menambah perekonomian Indonesia melalui jasa layanan navigasi. Indonesia dan Singapura telah menyepakati beberapa elemen penting dalam perjanjian mengenai FIR, dimana Singapura mengakui kedaulatan Indonesia atas daratan, perairan dan ruang udara Indonesia. Karena Pemerintah Indonesia sudah sejak awal berusaha untuk menyelesaikan pengambilalihan wilayah FIR Singapura melalui jalur diplomasi bilateral dan jalur teknis. Sesuai saran dari forum Regional Air Navigation (RAN) pertemuan ketiga 1983 di Bangkok, ICAO menyarankan penyelesaian mengenai FIR di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna diselesaikan secara bilateral kedua negara yaitu, Indonesia dan Singapura. Pemerintah Indonesia juga menyelesaikan permasalahan FIR secara teknis yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (KemenHub) dan Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) guna melakukan penyempurnaan sistem navigasi penerbangan. Kemudian penyelesaian secara diplomasi, Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Singapura, melanjutkan kesepakatan kerangka kerja negosiasi yang telah disepakati kedua negara pada 2019 lalu Kementerian Perhubungan juga melakukan perundingan cukup rutin dengan The Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) untuk percepatan proses pengambilalihan FIR di tahun 2021. Karena perjanjian mengenai penyesuaian FIR Singapura bisa dilakukan ketika kesepakatan perjanjian FIR disahkan oleh ICAO.75 Akhirnya, kesepakatan perjanjian mengenai penyesuaian garis batas FIR ini memiliki titik terangnya. Terdapat beberapa poin penting dari kesepakatan yang telah dilakukan. Pada poin pertama, penyesuaian garis batas FIR yang sebelumnya wilayah udara Kepulauan Riau dimiliki oleh Singapura yang mana kini seluruh wilayah teritorial 74 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, "Laporan Kinerja" (Jakarta, 2020), 75 Basilio D. Araujo, "Pemerintah Indonesia Upayakan Percepatan Pengambilalihan FIR," Majalah Marves: Kemaritiman Dan Investasi (Jakarta, April 2021). 40
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 Indonesia di wilayah Kepulauan Riau masuk kedalam FIR Jakarta. Poin kedua, Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab untuk Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah yang selaras dengan batas laut teritorial Indonesia yang masuk kedalam FIR Indonesia. Pada penyediaan jasa penerbangan Indonesia juga bekerjasama dengan Singapura, yang mana Indonesia mendelegasikan PJP di area tertentu di ketinggian 0 hingga 37.000 kaki dan ketinggian 37.000 keatas tetap dikontrol oleh Indonesia. Poin ketiga, Indonesia dan Singapura juga membentuk kerjasama sipil dan militer dalam mengontrol lalu lintas penerbangan atau Civil Military Coordination in ATC (CMAC). Kerjasama yang dilakukan ini agar tidak adanya kesalahpahaman dan pelanggaran kedaulatan antara Indonesia dan Singapura, dan membuka jalur komunikasi yang aktif. Maka dari itu, Indonesia mendelegasikan personil sipil dan militernya di Singapore Air Traffic Control Center (SATCC). Poin keempat, mengenai pemungutan pajak pelayanan jasa jasa navigasi penerbangan, Singapura wajib melakukan penyetoran biaya penerbangan ke Pemerintah Indonesia. Pada poin terakhir ini, Indonesia memiliki hak untuk mengevaluasi penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan Singapura guna mematuhi ketentuan ICAO.76 3) Tahap Detail Dalam Mengambil Alih Pelayanan Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna 2015-2022. Berakhirnya tahap formula dari negosiasi yang telah dilakukan sebelumnya, dimana negosiator yang telah melakukan pembahasan mengenai kesepakatan kerangka kerja dalam pengambilalihan Flight Information Region (FIR) antara Singapura dan Indonesia. Selanjutnya masuk ke tahap detail, tahap ini merupakan tahap pemeriksaan dari semua kesepakatan yang telah dibahas oleh kedua negara dalam tahap formula. Ketika kesepakatan yang terjadi di dalam tahap formula disetujui, maka tahap terakhir ini merupakan sebuah tanggung jawab yang cukup besar. Tahap detail menurut G.R Berridge adalah momen kebenaran atau 'the moment of truth', dimana tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh negosiator untuk menyetujui, merinci, dan menyempurnakan perjanjian yang telah disepakati. Sering sekali tahap detail dianggap sangat rumit, karena negosiator butuh kehati-hatian yang cukup tinggi dari kesepakatan yang telah dicapai dan jika negosiator tidak teliti akan berakibat fatal dan menderita. Karena suatu hal yang telah disepakati harus ditindak lanjuti.77 Hasil akhir dari proses negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura sejak tahun 2015 hingga 2022 dalam pengambilalihan pelayanan ruang udara di wilayah Kepulauan Riau, akhirnya telah terselesaikan di masa Kepemimpinan Presiden Jokowi. Pertemuan Leader Retreat kelima pada 25 Januari 2022 lalu, Presiden Jokowi beserta rombongannya melakukan pertemuan dengan Pemerintah Singapura di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Pertemuan Leaders Retreat kelima dengan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, merupakan pertemuan pertama kedua kepala negara sejak 76 Sekretariat Kabinet RI, "Lima Elemen Penting Kesepakatan Penyesuaian FIR Indonesia-Singapura," Sekretariat Kabinet RI, 2022, ia-singapura/. 77 Berridge, Diplomacy: Theory and Practice. 41
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 ini adalah penandatangan masa pandemi Covid-19. Agenda dalam pertemuan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua negara sebelumnya, dimana adanya kemajuan yang signifikan dalam kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara. Kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya adalah perjanjian dalam penyesuaian garis batas pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) antara Jakarta dan Singapura, perjanjian kerjasama pertahanan pertahanan (Defence Cooperation Agreement), dan perjanjian ekstradisi (a Treaty for the Extradition Fugitives). Kedua kepala negara menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerjasama dan serangkaian pertukaran perjanjian, yang mana perjanjian bilateral ini telah dinegosiasikan dalam kerangka kerjasama pada pertemuan Leaders Retreat keempat di tahun 2019.78 Gambar 5. Wilayah FIR Singapura yang Akan Diambil Alih oleh Indonesia79 Gambar 6. Wilayah FIR Jakarta Setelah Penandatanganan Perjanjian80 78 Ministry of Foreign Affairs Singapore, "20220125 Singapore Indonesia Leaders Retreat," Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2022, 2022/01/20220125-Singapore-Indonesia-Leaders- Retreat. 79 Sekretariat Presiden, "Pernyataan Presiden Jokowi Soal Kesepakatan Penyesuaian Flight Information Region, 8 September 2022," Sekretariat President § (2022), 80 Ibid. 42
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 Gambar 5 dan 6 menjelaskan mengenai wilayah yang menjadi titik fokus Indonesia dalam pengambilalihan FIR tersebut. Pada gambar 5 merupakan gambaran dari peta yang menjelaskan wilayah FIR Singapura sebelum ratifikasi perjanjian, dimana adanya garis rekomendasi yang akan menjadi agenda Indonesia dalam pengambilalihan wilayah FIR. Kemudian untuk gambar 6, merupakan hasil kesepakatan kerjasama dalam penyelarasan garis batas ruang pelayanan udara (FIR).81 Kini status FIR yang dikuasai oleh Singapura sudah sah berpindah tangan ke Indonesia, kesepakatan kerjasama dalam pertemuan kedua pemimpin di Bintan lalu membawa angin segar bagi wilayah udara di Kepulauan Riau. Kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi dan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran. Kepemilikan ruang pelayanan udara kini secara status a quo wilayah Kepulauan Riau resmi berpindah tangan ke Indonesia. Sebelumnya wilayah Kepulauan Riau hingga Natuna dibawah FIR Singapura, kini kepemilikan itu telah jatuh ke tangan FIR Jakarta. Luas FIR Jakarta kini bertambah sekitar 249.575 Km persegi, yang mana penyesuaian garis batas pelayanan ruang udara melingkupi Pulau Natuna.82 Dalam hasil isi perjanjian mengenai penyesuaian FIR antar Indonesia dan Singapura pada 25 Januari 2022 lalu. Pada hasilnya Indonesia tetap mendelegasikan sebagian ruang udaranya terhadap Singapura. Disebutkan pada ada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 tentang pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan menjelaskan, bahwa untuk sektor A pelayanan navigasi tetap dikontrol oleh Singapura dari permukaan air laut hingga 37.000 kaki dan jarak radius 90 mil dari batas FIR Jakarta. Kemudian begitu juga untuk sektor B, Indonesia wajib mendelegasikan pelayanan navigasinya kepada Singapura dari permukaan laut hingga 37.000 kaki. Dalam Pasal 4 juga menjelaskan otoritas Indonesia bertanggung jawab dan wajib bekerjasama dengan otoritas Singapura terkait pelayanan navigasi pada sektor A dan B yang sesuai dengan standar ICAO.83 Kedua negara juga wajib saling memberitahu mengenai kegiatan seperti operasi penyelamatan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi dan standar dari ICAO. Jika Indonesia melakukan kegiatan di sektor A dan B, maka Indonesia harus melaporkannya kepada Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) begitu juga dengan Singapura yang melapor kepada otoritas navigasi Republik Indonesia. Semua persetujuan yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura ini tunduk pada persetujuan ICAO. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 25 tahun dan berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani. Setiap 5 tahun sekali kedua pihak melakukan evaluasi mengenai 81 Ibid. 82 Kementerian Perhubungan RI, "Kesepakatan Penyesuaian FIR Sudah Dipersiapkan Dengan Matang Dan Mendatangkan Manfaat Bagi Indonesia Kementerian Perhubungan Republik Indonesia," Kementerian Perhubungan RI, 2022, indonesia. 83 Kemenko Bidang Maritim dan Investasi RI, "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura," Kemenko Bidang Maritim dan Investasi RI § (2022), naskah- 43
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 operasional pengaturan layanan navigasi. Dua tahun sebelum perjanjian berakhir, Pemerintah Indonesia dan Singapura harus melakukan konsultasi kepada ICAO.84 Presiden Jokowi menyampaikan mengenai kesepakatan penyesuaian FIR ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang mana Indonesia dapat menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. Meskipun Indonesia telah sah mendapatkan FIR Singapura, Indonesia masih mendelegasikan beberapa ruang udaranya oleh Singapura dari ketinggian 0-37.000 kaki. Dalam siaran pers yang ditayangkan oleh Youtube Sekretariat Presiden, Menteri Luhut menjelaskan bahwasannya Singapura masih membutuhkan ruang udara Indonesia guna memberi ruang gerak pesawat yang hendak masuk dan keluar bandara Changi Singapura. Pesawat yang hendak mendarat ke Singapura harus mengikuti approach line atau garis yang digunakan untuk menuntun alur pesawat. Menteri Luhut juga menegaskan bahwa kita bernegara dan bertetangga dengan negara lainnya, maka saling membantu dan bekerjasama.85 Saat ini, wilayah FIR Singapura sebagian sudah diambil oleh Indonesia. Tetapi dalam pengelolaannya Singapura masih dapat mengontrol sebagian wilayah yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk efisiensi keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara Changi Singapura. Menurut Profesor Sekolah Hukum Universitas Nasional Singapura Alan Tan, Meskipun FIR Singapura dan FIR Jakarta tumpang tindih tetapi tidak membahayakan kedaulatan wilayah udara negara lain. Hal tersebut merupakan fenomena biasa terjadi di banyak negara di dunia, karena menurut ICAO setiap negara bertanggung jawab menjaga dan mengatur wilayah udaranya.86 Berdasarkan perjanjian penyesuaian FIR yang telah ditandatangani oleh kedua negara, Singapura diberi tanggung jawab oleh Indonesia untuk menyediakan pelayanan navigasi atau Air Navigation Service (ANS) di wilayah yang paling dekat dengan bandara Changi. Menurut Menteri Transportasi Singapura S Iswaran, pendelegasian ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan lalu lintas penerbangan Singapura. Singapura melihat perjanjian FIR ini juga menguntungkan bagi negaranya. Sebagaimana layanan navigasi udara Singapura dan Indonesia saling bekerjasama, yang dapat meningkatkan efisiensi manajemen pelayanan navigasi kedua negara. Tidak hanya bandara Changi Singapura tetapi juga bandara Indonesia seperti, Batam (Hang Nadim), Tanjung Pinang, dan bandara terdekat dengan Changi. Kemudian dengan adanya perjanjian tersebut, maka tingkat investasi teknologi infrastruktur navigasi akan meningkat. Namun, komitmen kedua negara tetap sama yaitu, mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan.87 Penyesuaian garis batas FIR ini membawa banyak peluang manfaat dan keuntungan bagi Indonesia, baik dalam segi politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara. Terdapat lima poin penting dalam perjanjian penyesuaian garis batas FIR Singapura dan jakarta ini. Poin pertama adalah luas FIR Jakarta bertambah menjadi 249.575 Km persegi, 84 Ibid. 85 Sekretariat Kabinet RI, "Soal Negosiasi FIR, Luhut Sebut Sudah Tidak Ada Lagi Masalah Krusial RI - Singapura." 86 CY Tham, "S'pore-Indonesia Agreement on Airspace Can Smooth Bilateral Relations, Say Analysts," The Strait Times, 2022, 87 Cheryl Lin, "Flight Information Region Agreement with Indonesia Will Support Growth of Singapore's Aviation Sectors: Iswaran," CNA, 2022, 6961. 44
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 yang melingkupi seluruh wilayah Kepulauan Riau. Poin kedua tentang memperkuat kerjasama pelayanan navigasi kedua negara, dimana Singapura mengatur dari permukaan air laut hingga 37.000 kaki dan Indonesia dari 37.000 kaki hingga ketinggian tak terhingga. Pengaturan layanan navigasi kedua negara harus memperhatikan garis batas laut berdasarkan UNCLOS. Poin ketiga ini Indonesia menempatkan anggota pengawas navigasinya di Singapura, delegasi Indonesia ditempatkan di Singapore Air Traffic Control Center (SATCC) yang terdiri dari anggota sipil dan militer. Poin keempat mengenai pemungutan jasa pelayanan navigasi, Singapura diberi tanggung jawab untuk memungut jasa tersebut atas nama Indonesia dan wajib menyerahkan hasilnya ke Indonesia. Pada poin kelima, Indonesia wajib melakukan evaluasi operasional terhadap pelayanan navigasi penerbangan untuk mematuhi peraturan ICAO.88 Keberhasilan Indonesia dalam pengambilalihan FIR Singapura dapat memperteguh internasional, bahwasanya Indonesia adalah negara keyakinan dan pengakuan kepulauan yang berdaulat. Dimana latar belakang pengelolaan FIR Singapura di atas wilayah udara Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh ICAO 1946. Karena melihat Kepulauan Riau dan Natuna merupakan wilayah laut bebas dan jauh dari jangkauan. Adanya pengambilalihan FIR Singapura oleh Indonesia ini, menjadikan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat atas wilayah perairannya yang tertuang pada United Nations Convention On The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982). Hal ini memiliki arti penting tentang konsep negara kepulauan bagi Indonesia yang telah menandatangani Undang-Undang No.17 Tahun 1985 mengenai dasar hukum laut negara kepulauan, sudah 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus diperjuangkan yang akhirnya diakui oleh internasional.89 Atas pengakuan Indonesia negara kepulauan secara internasional tersebut, maka dalam Pasal 2 ayat (2) UNCLOS 1982 yang berisi tentang kedaulatan suatu negara mengenai ruang udara dan laut teritorialnya. Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2022 ini, secara tidak langsung membawa manfaat bagi Indonesia dalam memperkuat kedaulatan wilayah udaranya di wilayah Kepulauan Riau. Meskipun perjanjian tersebut pada dasarnya mengenai keselamatan dan keamanan, namun kedaulatan tetaplah penting bagi suatu negara. Karena pendelegasian yang dilakukan oleh Indonesia selama ini tidak membawa keuntungan yang banyak bagi negara. Oleh karena itu, dengan adanya pengambilalihan FIR yang dilakukan oleh Pemerintah Presiden Jokowi, diharapkan kerugian yang telah dialami oleh Indonesia selama ini menjadi sebuah manfaat yang besar bagi negara atas pengambilalihan FIR Singapura.90 Pengambilalihan FIR Singapura yang kini dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah tantangan baru lagi bagi Indonesia. Tanggung jawab yang besar bagi Indonesia 88 Sinatriagung Mintojati, "Effect Of Re-Alignment Flight Information Region Above Natuna And Riau Islands To Indonesia's Sovereignty," International Journal Of Law, Tourism, And Culture 1, no. 1 (2022). 89 Sekretariat Kabinet RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)," Pub. L. No. 17, DPR RI (1985). 90 Nanda Indrawati, "Peluang Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (Fir) Antara Indonesia Dengan Singapura," Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 7, no. 2 (August 21, 2022): 18-36, doi:10.25170/paradigma.v7i2.3541. 45
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 untuk dapat mengatur pelayanan navigasi di wilayah Kepulauan Riau, yang mana selama ini dibawah kendali otoritas Singapura. Jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan yang harus diperhatikan dengan teliti oleh pelayanan navigasi Indonesia bagi seluruh penerbangan, baik nasional maupun internasional. Pemberlakukan perjanjian penyesuaian FIR Singapura dan Indonesia tahun 2022, AirNav Indonesia yang merupakan penyelenggara penyediaan layanan navigasi harus memiliki tanggung jawab yang besar atas pelayanan navigasi yang diberikan. Jika penyediaan pelayanan navigasi yang diberikan oleh Indonesia dilakukan dengan baik, maka manfaat itu akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Atas realisasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dalam mengambil alih FIR Singapura yang kini menjadi bagian dari FIR Jakarta, Indonesia telah mengambil langkah maju untuk mendapat pengakuan Internasional dan peningkatan kualitas teknologi navigasi Indonesia yang terus berkembang.91 Dengan pengesahan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura mengenai penyesuaian garis batas FIR Singapura dan Jakarta pada 25 Januari 2022 lalu. Indonesia kini memegang kendali ruang udara wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Dalam pengaturan pengelolaan kendali navigasinya, Indonesia juga memiliki kendali untuk mengatur mengenai mekanisme izin keamanan (security clearance) atau penyelenggaraan urusan izin kendali pertahanan pada penerbangan militer. Lalu, pengaturan mekanisme dalam urusan kendali izin diplomatik (diplomatic clearance) atau pengaturan dalam izin penerbangan asing yang melalui wilayah udara Indonesia dalam urusan kenegaraan harus memiliki izin diplomatik dari Kementerian Luar Negeri. Berkat pengambilalihan FIR Singapura oleh Pemerintah Indonesia, kini dua mekanisme penerbangan tidak terjadwal (non scheduled flight) di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna tersebut sah dimiliki oleh Indonesia yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Indonesia.92 Demikian, perjanjian mengenai penyesuaian garis batas FIR Singapura dan Jakarta antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura pada awal tahun 2022 lalu. Indonesia telah menetapkan perjanjian FIR tersebut menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang penyesuaian garis batas FIR Jakarta dan Singapura. Pada 5 September 2022 lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani PERPRES Nomor 109 tahun 2022 guna pengesahan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam penyesuaian garis batas FIR. Perjanjian tersebut memiliki jangka waktu selama 25 tahun, dan kedua negara akan mengevaluasi perjanjian pada 5 tahun sekali. Adanya Peraturan Presiden yang saat ini untuk menggantikan perjanjian yang sebelumnya, yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996. Maka dari itu perjanjian yang lama sudah tidak berlaku lagi, yang berisi perjanjian 91 Kristyanto Wisnubroto, "Tantangan Baru Mengawal Ruang Udara Indonesia," Portal Informasi Indonesia, 2022, g-udara-indonesia?lang=1. 92 KumparanNews, "Perpres Perjanjian FIR RI-Singapura: Ruang Udara Di Kepri& Natuna Milik RI," Kumparan, 2022, riau1yov1OjQroQ/full. 46
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dalam penyesuaian garis batas antara FIR Singapura dan Indonesia di tahun 1996.93 KESIMPULAN Dalam analisis penelitian mengenai "Diplomasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna 2015- 2022", peneliti menggunakan teori diplomasi menurut G.R Berridge guna menjawab rumusan masalah penelitian ini. Terdapat tiga tahapan diplomasi melalui negosiasi untuk mencapai penyelesaian masalah menurut Berridge yaitu, tahap pra negosiasi, tahap formula, dan tahap detail. Pada tahap pra negosiasi disimpulkan sebagai tahap sebelum diskusi negosiasi dilaksanakan, negosiasi juga salah satu tahap penting komunikasi dalam diplomasi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Oleh karena itu, tahap pra negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia adalah tahap pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Singapura melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk membahas kesepakatan mengenai pembicaraan permasalahan FIR. Pada tahun 2015 di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia mengawali tahap pra negosiasi dengan melakukan pertemuan kedua negara untuk membicarakan penyelesaian FIR. Kemudian kedua negara melakukan kesepakatan, bahwasanya sepakat membawa isu permasalahan pengambilalihan FIR Singapura untuk dibahas lebih lanjut melalui perundingan. Selanjutnya masuk ke tahap formula, tahap formula merupakan tahap ketika pra negosiasi telah mencapai kesepakatan untuk dibicarakan dalam meja negosiasi. Tahap formula ini mulai dilakukan pada tahun 2019, dimana Indonesia dan Singapura sepakat bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan penyesuaian garis batas FIR Singapura. Dengan ini, Indonesia menyerahkan roadmap dan kerangka kerja kepada Singapura untuk melakukan penyelesaian permasalahan melalui formulasi yang telah diserahkan oleh Indonesia. Terakhir adalah tahap detail, tahap ini merupakan tahap penyempurnaan dari negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dengan menghasilkan suatu kesepakatan. Pada tahun 2022 adalah tahap akhir dari diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dalam penyelesaian garis batas FIR Singapura. kedua negara menandatangani perjanjian tentang penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura. Hasil yang didapat dari diplomasi kedua negara adalah Indonesia berhasil mengambil alih wilayah udara (FIR) Singapura, dengan wujud dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura mengenai penyesuaian batas Flight Information Region (FIR) Jakarta dan Singapura Dengan ini, langkah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah berhasil dalam pengambilalihan FIR Singapura. Status quo wilayah pelayanan navigasi udara Kepulauan Riau, kini sudah milik Indonesia sepenuhnya. Meskipun ada yang pro dan kontra 93 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Perpres 109/2022: Pengesahan Penyesuaian Batas FIR JKT-SIN," JDIH Kemenko Maritim dan Investasi § (2022). 47
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 atas hasil perjanjian FIR, dikarenakan FIR Jakarta dan Singapura saling tumpang tindih. Namun, hal tersebut merupakan fenomena biasa yang terjadi di seluruh dunia. DAFTAR PUSTAKA AirNav Indonesia. "AirNav Indonesia." AirNav Indonesia. 2021. - - - . "Airnav Indonesia Siap Kelola Layanan Navigasi Penerbangan Pasca Realignment FIR Jakarta." AirNav Indonesia, 2022. - - - . "AirNav Uji Coba Prosedur Yang Efisienkan Rute Penerbangan Lintas Udara." AirNav Indonesia. 2020. nerbangan/lintas/udara. - - - . "Layanan Ruang Udara." AirNav Indonesia. Accessed June 2, 2023. - - - . "Sejarah Perump LPPNPI." AirNav Indonesia, 2022. AntaraNews. "Indonesia, Singapore Concur on Framework for FIR Negotiations." AntaraNews, 2019. work- for-fir-negotiations. Araujo, Basilio D. "Pemerintah Indonesia Upayakan Percepatan Pengambilalihan FIR." Majalah Marves: Kemaritiman Dan Investasi. Jakarta, April 2021. Ardan, Mochammad Chaerul. "Diplomasi Penyelesaian Sengketa Flight Information Region Indonesia-Singapura Di Atas Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna." Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH) 2, no. 2 (November 27, 2022). Armenia, Resty. "Jokowi Tegaskan Akan Ambil Alih Ruang Udara RI Dari Singapura." CNN Indonesia. 2015. Benyamin, Pramono. "The Practices of Republic Indonesiars Diplomacy to Taking Over The Management of Flight Information Region (FIR) above Natuna Island From The Republic of Singapore." In Proceedings of the International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018). Paris, France: Atlantis Press, 2018. doi:10.2991/icomacs- 18.2018.56. Berridge, G. R. Diplomacy. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. doi:10.1057/9781137445520. Berridge, G.R. Diplomacy: Theory and Practice. n.p.: Springer International Publishing, 2022. CNN Indonesia. "Luhut: Singapura-Malaysia Dukung RI Kendalikan Ruang Udara." CNN Indonesia. 2015. sin Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. "Laporan Kinerja." Jakarta, 2020. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. "Indonesia Targets To Become ICAO Council Member In 2013 ." Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2012. 48
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 ada-2013- 9371. DPR RI. UU No 1 Tahun 2019, JDIH DPR RI § (2019). Fahrazi, Mahfud. "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 2 (August 22, 2019). Friastuti, Rini. "Wilayah Udara Natuna Di Bawah Singapura, RI Mesti Kerja Keras Mengembalikannya." DetikNews. 2016. udara-natuna-di-bawah-sing Humaira, Nabyla, Adwani Adwani, and M. Yakub Aiyub Kadir. "Whether Sovereignty?: The Failure of Indonesia in Taking Over Flight Information Region from Singapore 2015-2019." Udayana Journal of Law and Culture 5, no. 2 (July 31, 2021): 185. ICAO. Annex 11 - Air Traffic Services, SkyRise § (2001). - - - . Convention On International Civil Aviation Done at Chicago On The 7th Day of December 1944, ICAO § (1944). - - - . "The Postal History of ICAO." ICAO, n.d. gs.htm. Indrawati, Nanda. "PELUANG DAN TANTANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN PENYESUAIAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA." Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 7, no. 2 (August 21, 2022): 18-36. doi:10.25170/paradigma.v7i2.3541. (JDIH) BPK RI. KEPPRES No. 7 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information, Pub. L. No. 7, Peraturan BPK RI (1996). Kamil, Asyraf. "CNA Explains: What's next after the Singapore - Indonesia Flight Information Region Agreement has been Ratified?" CNA. 2023. KBRI Singapura. "Pertemuan Leaders' Retreat Indonesia-Singapura: Presiden Joko Widodo Dan PM Lee Hsien Loong Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi." Kementerian Luar Negeri RI, 2019. ia- kerja-sama- ekonomi. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perpres 109/2022: Pengesahan Penyesuaian Batas FIR JKT-SIN, JDIH Kemenko Maritim dan Investasi § (2022). Kemenko Bidang Maritim dan Investasi RI. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura, Kemenko Bidang 49
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 Maritim dan Investasi RI § (2022). naskah- Kementerian Perhubungan RI. "Laporan Tahunan 2017." Jakarta, 2017. Cetak.FULL.pdf. Kementerian Perhubungan RI. "Kesepakatan Penyesuaian FIR Sudah Dipersiapkan Dengan Matang Dan Mendatangkan Manfaat Bagi Indonesia Kementerian Perhubungan Republik Indonesia." Kementerian Perhubungan RI. 2022. indonesia. Kemlu. "Geografi." Kementerian Luar Negeri RI, April 4, 2022. . KumparanNews. "Perpres Perjanjian FIR RI-Singapura: Ruang Udara Di Kepri& Natuna Milik RI." Kumparan. 2022. Kusumadewi, Anggi, and Gilang Fauzi. "RI Akan Negosiasi Dengan Singapura Soal Kendali Ruang Udara." CNN Indonesia. 2015. egosiasi- Lestari, Ramadhita, and Den Yealta. "DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA FIR (FLIGHT INFORMATION REGION) DI ATAS KEPULAUAN NATUNA DENGAN SINGAPURA." Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 3, no. 1 (February 2016). Lim, Adrian. "Leaders' Retreat: Singapore and Indonesia Agree on Framework to Discuss Airspace Management, Military Training." The Strait Times. 2019. agree-on- Lin, Cheryl. "Flight Information Region Agreement with Indonesia Will Support Growth of Singapore's Aviation Sectors: Iswaran." CNA, 2022. ment- 6961. M., Petrik. "Ini Cerita Awal Singapura Sempat Kontrol Wilayah Udara RI." CNBC Indonesia. 2022. wal- Ministry of Foreign Affairs Singapore. "20220125 Singapore Indonesia Leaders Retreat." Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2022. 2022/01/20220125-Singapore-Indonesia-Leaders- Retreat. Mintojati, Sinatriagung. "Effect Of Re-Alignment Flight Information Region Above Natuna And Riau Islands To Indonesia's Sovereignty." International Journal Of Law, Tourism, And Culture 1, no. 1 (2022). 50
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 Natawijaya, Kenny E. "Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mengambil Alih Pengendalian Wilayah Udara Di Kepulauan Riau Dari Singapura TAHUN 2020-2022." Jurnal Online Mahasiswa FISIP 9, no. 2 (2022): 1-17. Novianto, Antonius T. "Strategi Pengambilalihan Flight Information Region Kepulauan Natuna." JOSR: Journal of Social Research 1, no. 9 (2022): 939-48. Parlina, Ina, and Nani Afrida. "Jokowi Wants Airspace Taken over in Three Years." The Jakarta Post. 2015. n- over-three-years.html. Prime Minister's Office Singapore. PM Lee Hsien Loong at the Joint Press Conference at the Singapore-Indonesia Leaders' Retreat 2019, Prime Minister's Office Singapore § (2019). nesia- Leaders-Retreat-Oct-2019. Putra, Rizky D. "Kajian Hukum Terkait Pengelolaan Flight Information Region Kepulauan Natuna Oleh Singapura Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Skripsi Fakultas Hukum USU, 2020. Raco, Jozef R. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2018. Retaduari, Elaza A. "Jokowi Perintahkan Ambil Alih FIR Dari Singapura, KSAU: Itu Harus!" DetikNews. 2015. fir-da ri-singapura-ksau-itu-harus. Sari, Angguntari C., P.D. Mira, and Idil Syafwi. "Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia - Singapura Oleh DPR Dan Pemerintah Indonesia Dan Implikasinya Bagi Teori Birokratik Politik." Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 9, no. 2 (2013). e/view/1044/1013. Sebastian, Leonard C., and Dedi Dinarto. "Indonesia-Singapore Ties: Timely Breakthrough." RSIS Commentary 006 (January 2022). Sekretariat Kabinet RI. Joint Press Statement, President of Republic of Indonesia and Prime Minister of Singapore, 8th of October 2019, The Palace, Singapore, Sekretariat Kabinet RI § (2019). nd- - - - . "Lima Elemen Penting Kesepakatan Penyesuaian FIR Indonesia-Singapura." Sekretariat Kabinet RI. 2022. indones ia-singapura/. - - - . "Soal Negosiasi FIR, Luhut Sebut Sudah Tidak Ada Lagi Masalah Krusial RI - Singapura." Sekretariat Kabinet RI. 2019. sudah-tidak-ada-lagi-masala h-krusial-ri-singapura/. - - - . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang Hukum Laut), Pub. L. No. 17, DPR RI (1985). Sekretariat Presiden. Pernyataan Presiden Jokowi soal Kesepakatan Penyesuaian Flight Information Region, 8 September 2022, Sekretariat President § (2022). 51
Arya Raditya Wiguna & Gustrieni Putri: Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara Di Atas Kepulauan Riau dan Natuna 2015 - 2022 SindoNews. "2019, Indonesia Dipastikan Akan Ambil Alih FIR Dari Singapura." SindoNews. 2017. akan- ambil-alih-fir-dari-singapura. Singapore Academy of Corporate Management. "Geography of Singapore." Singapore Academy of Corporate Management, n.d. ngapore- Singapore Government Agency. "Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)Infopedia." NLB EResources, 2014. 07_091158.html. Subarkah, Alwafi Ridho. "KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MENGAMBIL ALIH FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DARI SINGAPURA." Jurnal Asia Pacific Studies 3, no. 2 (January 15, 2020): 145-55. doi:10.33541/japs.v3i2.1317. Supriyadi, A.A., RAG. Gultom, MDM. Manessa, and A. Setyanto. "Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace." The Open Transportation Journal 14, no. 1 (December 21, 2020): 204-13. doi:10.2174/1874447802014010204. Sutrisno, Nandang, and Rafi Nasrullah Muhammad Romdoni. "Ratifikasi Perjanjian Penyesuaian Wilayah Informasi Penerbangan Antara Indonesia Dan Singapura: Pilihan Rasional Atau Status Quo?" Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (December 30, 2022): 393-417. doi:10.22437/ujh.5.2.393-417. Tempo.co. "Singapore, Indonesia Agree on FIR Negotiations Framework." Tempo.Co English. 2019. ns- framework. Tham, CY. "S'pore-Indonesia Agreement on Airspace Can Smooth Bilateral Relations, Say Analysts." The Strait Times, 2022. indonesia-agreement-o The Jakarta Post. "Jokowi Urged to Take Bolder Steps on Riau, Riau Islands Airspace Control." The Jakarta Post. 2016. take-bolde Utomo, Satrio, and Andrea A. Rahman Azzqy. "Penguasaan FIR (Flight Information Region) Di Kepulauan Riau Terkait Dengan DCA (Defense Cooperation Agreement) Indonesia- Singapura." Balcony 1, no. 9 (2017). Wahyudin, Dudi, Arry Bainus, Widya Budi Sumadinata, and Arfin Sudirman. "Indonesian Diplomacy against Singapore in Acquisition of Flight Information Region (FIR)." Journal of Legal, Ethical and Regulatory 25, no. 2S (2022). e-in- Wisnubroto, Kristyanto. "Tantangan Baru Mengawal Ruang Udara Indonesia." Portal Informasi Indonesia. 2022. ruan g-udara-indonesia?lang=1. 52
Jurnal Kajian Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 (2023) p-ISSN: 2986-9498 e-ISSN: 2986-9501 Yanliang, Lim. "Singapore-Indonesia Agreements Were Carefully Negotiated, Benefit both sides: Teo Chee Hean." The Strait Times. 2022. nts-were- Yanwardhana, Emir. "RI Ambil Alih Pengelolaan Udara Dari Singapura, Ini Updatenya." CNBC Indonesia." CNBC Indonesia. 2021. pengelolaan- Zuraida, Evi. "Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Di Atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antara Indonesia Singapura Tahun 1995." Tesis Universitas Indonesia, 2012. 53