BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan evaluasi tidak sesuai b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor tentang 28 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Tahun 1999 4. Undang-Undang 1 tentang Nomor Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2014 10. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Penyusunan Rencana 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Rembang Daerah Nomor 112); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 142);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN2016-2021. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi : a. BAB I : PENDAHULUAN memuat latar belakang, dasar hukum tujuan, penyusunan, maksud dan serta hubungan sistematika penulisan. antar dokumen, b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH c. BAB III d. BAB IV memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH memuat analisis pembangunan dan pembangunan daerah 2021. permasalahan isu-isu strategis tahun 2016- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH memuat strategi, arah kebijakan pembangunan program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. serta g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PERANGKAT DAERAH memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH memuat penetapan indikator kinerja daerah untuk tentang memberikan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil yang ditetapkan kepala daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. : PENUTUP yang bertujuan gambaran i. BAB IX transisi dan memuat pedoman untuk pelaksanaan kaidah menyusun dokumen perencanaan pembangunan periode RPJMD berakhir. setelah (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak dalam Lampiran terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. yang merupakan bagian 2. Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatern Rembang.
Ditetapkan di Rembang pada tanggal 11 Januari 2019 BUPATI REMBANG, ABDUL HAFIDZ Diundangkan di Rembang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, SUBAKTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005- 2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Rembang. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
c. Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021, maka diketahui hal-hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan RPJMD Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD. 2. Evaluasi hasil RPJMD a. substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan prioritas jelas sebagai pembangunan Kabupaten Rembang setiap tahun belum arahnya. pedoman penyusunan RKPD sehingga b. diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, yang mengamanatkan perubahan yang mengakibatkan restrukturisasi perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Rembang yang menyebabkan berubahnya jumlah perangkat daerah serta terjadinya perubahan program-program pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanyan perubahan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang baru. struktur organisasi perangkat daerah c. bahwa dalam rangka memberikan ukuran pencapaian tujuan dalam RPJMD 2016-2021 perlu ditambahakan indikator tujuan yang merupakan dasar mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi Bupati, Wakil Bupati. d. bahwa dari 96 (sebilan puluh enam) indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, 33 (tiga puluh dua) indikator atau 33% (tiga puluh tiga persen) telah mencapai target pada Tahun 2017 sehingga perlu dirumuskan kembali indikator sasaran, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. e. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu menambahkan indikator daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
f. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan sasaran, strategi, arah kebijakan maupun indikatornya belum selaras dan berdampak langsung pada keluarga miskin. 3. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, saat ini nilai AKIP Kabupaten Rembang Tahun 2017-2018 adalah CC. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan : a. sinkronisasi kebijakan daerah RPJMD dengan kebijakan Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah; b. penjabaran (cascading) kinerja dituangkan secara berjenjang dalam indikator kinerja RPJMD. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Tahun 2020-2021. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 ini merupakan bagian dari keluaran atas pentahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Sesuai dengan substansi yang melatarbelakangi perubahan, maka di dalamnya memberikan penambahan porsi atas : 1. Pengaturan Kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat point penting terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD. 2. Belum memuat indikator Daya Saing Daerah. BAB IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, belum indikator Daya Saing Daerah sebagaimana dimanatkan oleh memuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 3. Belum memuat Strategi Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Strategi Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan yang belum tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. 4. Masih rendahnya hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Saat ini, Pemerintah Pusat telah menempatkan hasil evaluasi AKIP sebagai salah satu bagian dalam penghitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Dalam penilaian tersebut, komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak di antara 4 (empat) komponen lainnya, yaitu sebesar 30%. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan Kementerian PAN dan RB menjadi kebutuhan bagi setiap Daerah. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 i
Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan 2018 nilai SAKIP masing-masing 56,87 dan 58,64 (CC). Dalam penilaian tersebut komponen perencanaan dengan nilai 2017 sebesar 19,59 dan 2018 sebesar 19,91. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Rembang sampai saat ini belum mendapatkan DID karena nilaianya masih CC. Dengan pertimbahan-pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Namun demikian, terdapat hal-hal pokok yang akan tetap menjadi komitmen bersama untuk dijaga, yaitu : Visi dan Misi yang merupakan penterjamahan atas janji yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Secara umum, Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021 ini disusun dalam 9 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Gambaran Keuangan Daerah, Bab IV membahas Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, Bab V membahas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab VI membahas Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Bab VII akan membahas Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab VIII akan membahas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bab IX Penutup. Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Tak lupa kami mohon masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan. Rembang, April 2019 BUPATI REMBANG ABDUL HAFIDZ LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 ii
DAFTAR ISI i KATA PENGANTAR DAFTAR ISI iii DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR TABEL vii DAFTAR GRAFIK xii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Rembang dengan Dokumen I.6 Perencanaan Lainnya 1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2015-2019 I.7 1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ----- I.8 1.3.3. Amanat RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 ------ 1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang -- 1.3.5. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penulisan II.1 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II.1 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II.9 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 2.1.4. Aspek Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi 2.2.2. Struktur Ekonomi 2.2.3. Inflasi 2.2.4. Indeks Gini 2.2.5. Kemiskinan 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan II.51 Pelayanan Dasar 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan II.76 2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan II.85 II.91 II.91 II.92 II.97 II.97 II.98 II.99 II.99 II.100 II.100 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah 2.4.3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah ------------------------------ 2.4.4. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah ------------------------ 2.4.5. Inovasi Pelayanan Publik 2.4.6. Inovasi Daerah Lainnya 2.4.7. Daya Dukung Inovasi Daerah 2.5. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018 ------------------ 2.5.1. Capaian target Kinerja SPM BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2018 ---------------------------- 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.2. Neraca Daerah 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2018 ------------------- LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 iii I.1 I.1 I.3 I.10 I.10 I.16 I.18 I.18 II.15 II.16 II.19 II.19 II.21 II.28 II.30 II.30 II.33 II.39 II.39 III.1 III.1 III.1 III.17 III.22
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 3.2.2. Analisis Pembiayaan BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ------------- 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.1.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar ------------------ 4.1.2. Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar --------- 4.1.3. Urusan Pemerintah Pilihan 4.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan --------------------- 4.1.5. Fungsi Lain 4.2. Permasalahan Pokok Pembangunan IV.9 4.2.1. Tingginya Angka Kemiskinan 4.2.2. Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan -------------- 4.2.3. Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian 4.3. ruang dan IV.13 penyediaan infrastruktur dasar 4.2.5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ------------------- IV.15 IV.16 Isu Strategis Pembangunan Daerah 4.3.1. Lingkungan Strategis IV.16 4.3.2. Isu Strategis Kabupaten Rembang ------------------------------ IV.22 4.2.4. Belum optimalnya pengendalian tata BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V.1 5.1. Visi V.1 5.1.1. Masyarakat Sejahtera V.1 5.1.2. Semangat Kebersamaan V.1 5.1.3. Pemberdayaan Masyarakat V.2 5.1.4. Kewirausahaan V.2 5.2. Misi V.3 5.3. Program Unggulan V.5 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRA PEMBANGUNAN DAERAH VI.1 6.1. Strategi VI.1 6.2. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah --------- VI.13 6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Rembang ------- VI.15 6.3.1. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Rembang VI.18 6.3.2. Arah Pengembangan Wilayah Banglor ------------------------- VI.18 6.4. Program Pembangunan Daerah VI.20 BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII.1 7.1. Kerangka Pendanaan VII.1 7.2. Program Perangkat Daerah VII.8 BAB. VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ---------- VIII.1 BAB. IX PENUTUP IX.1 9.1. Pedoman Transisi IX.1 9.2. Kaidah Pelaksanaan IX.1 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 iv III.22 III.25 IV.1 IV.1 IV.1 IV.4 IV.8 IV.9 IV.10 IV.11 IV.11 IV.12
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan I.7 Lainnya Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang --------------- II.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang ------------------------ II.3 Peta Geologi Kabupaten Rembang ------------------------------ II.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang ----------------------- II.8 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang -------------------- II.9 Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang -------------- Peta Rawan Bencana Kabupaten Rembang ------------------- Ilustrasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang ---- Ilustrasi APK PAUD Tahun 2018 Pokok dan Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Rembang --------------------------- Kerangka Logis Pencapaian Visi V.8 Gambar 5.1 Skema Strategi Pencapaian Misi 1 ----------------------------- VI.2 Gambar 6.1 Skema Strategi Pencapaian Misi 2 Tujuan 1 ----------------- VI.4 Gambar 6.2 Skema Strategi Pencapaian Misi 2 Tujuan 2 ----------------- VI.5 Gambar 6.3 Skema Strategi Pencapaian Misi 3 ----------------------------- VI.6 Gambar 6.4 Skema Strategi Pencapaian Misi 4 ----------------------------- VI.7 Gambar 6.5 Skema Strategi Pencapaian Misi 5 ----------------------------- VI.8 Gambar 6.6 Skema Strategi Pencapaian Misi 6 Tujuan 1 ----------------- VI.9 Gambar 6.7 Skema Strategi Pencapaian Misi 6 Tujuan 2 ----------------- VI.9 Gambar 6.8 Skema Strategi Pencapaian Misi 7 ----------------------------- VI.10 Gambar 6.9 Gambar 6.10 Peta Pengembangan Kawasan Banglor ------------------------ VI.19 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 4.1 Permasalahan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 v II.13 II.16 II.34 II.39 IV.10
DAFTAR TABEL Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 ---------------------- Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Rembang Tahun 2011-2031 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Tabel 2.1 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 Daerah Aliran Sungai dalam WS Jratunseluna di Kabupaten Rembang II.5 Hidrogeologi Kabupaten Rembang ------------------------------ II.6 Pemanfaatan Sumber-Sumber Mata Air di Kabupaten Rembang Tahun 2018 Curah Hujan Kabupaten Rembang Tahun 2018 ------------- Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 ------------------------------ Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 ------------ Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 - 2017 (%) Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 ------------ PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 ------ II.25 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 (Juta Rupiah) Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 - 2017 (%) Indeks Gini Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 ------ Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tabel 2.19 Data Kemiskinan Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 I.11 I.12 I.13 I.14 II.1 II.7 II.8 II.9 II.16 II.17 II.19 II.20 II.21 II.23 II.24 II.27 II.29 II.30 II.31 Sekitar Wilayah Eks Karisidenan Pati Tahun 2018 ----------- II.31 Tabel 2.20 Data IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Eks Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014- 2018 II.33 Tabel 2.21 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018 II.34 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 vi
Tabel 2.22 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018 --------- II.35 Tabel 2.23 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018 --------- II.36 Tabel 2.24 Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Guru Bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018 II.41 Jumlah Kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Kabupaten RembangTahun 2017 dan 2018 ---------------- II.42 Jumlah Kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018 Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -------------------- II.44 Tabel 2.29 Neraca Air Kabupaten Rembang II.45 Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Tabel 2.30 Rembang Tahun 2013-2018 II.47 Tabel 2.31 Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2018 ----------- II.47 Tabel 2.32 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 II.43 II.43 Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten RembangTahun 2017-2018 II.48 Tabel 2.33 Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Rembang ------------------- II.49 Tabel 2.34 Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Remban Tahun 2014-2018 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kabupaten Rembang, Tahun 2013-2017 ----------------------- II.53 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 II.50 II.51 II.52 Tabel 2.38 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pppt Tabel 2.39 Semai "Rwc3" Rembang II.54 Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 II.55 Tabel 2.40 Data Timbulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 Perbandingan Volume Sampah Terangkut dengan Total Timbulan Sampah Kabupaten Rembang ---------------------- Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ------------------------ II.58 Pengukuran Kualitas Udara Kabupaten Rembang Tahun 2018 II.58 Pengukuran Kualitas Air Kabupaten Rembang Tahun 2018 II.59 II. 59 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Rembang ------------ Tabel 2.46 Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ----------------- II.61 Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018------------ II.61 Perkembagan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018 ------------------------ II.62 Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 II.56 II.57 II.64 II.65 Tabel 2.51 Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 II.66 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 vii
Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ------------------------ Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ------------------------ II.69 Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun II.70 Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ------------------------ II.761 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 ----------------- II.71 II.68 II.71 Tabel 2.58 Data Kelompok Kesenian Kabupaten Rembang Tahun Tabel 2.59 2018 Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ----------------------- II.74 II.73 Tabel 2.60 Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ----------------------- II.75 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ------- II.77 Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Urusan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ----------------------- II.80 Perkembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Produksi Perkebunan di Kabupaten Rembang Tahun 2013- 2018 PerkembanganProosi Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 -------------------- II.82 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Sektor Perdagangan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Urusan DaerahKabupaten Rembang Tahun 2013-2017 -------------- II.88 Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ----------------------- II.89 Tabel 2.79 Nilai AKIP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2018 ---------- II.90 II.91 Tabel 2.80 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69 Tabel 2.70 Tabel 2.71 Tabel 2.72 Tabel 2.73 Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.76 Tabel 2.77 Perencanaan Pembangunan II.74 II.76 II.78 II.79 II.81 II.81 II.81 II.82 II.82 II.83 II.84 II.85 II.86 Tabel 2.78 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten RembangTahun 2013-2018 ----------------------- LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 viii
Tabel 2.81 Tabel 2.82 Tabel 2.83 Tabel 2.84 Tabel 2.85 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 Jumlah Kendaraan diKabupaten Rembang Tahun 2014- 2018 Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014- 2018 Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 ------------------- Jenis Fasilitasi Pelayanan Perijinan Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Rembang II.91 II.92 II. 94 II. 95 II.95 Tabel 2.86 Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2018 II. 98 Tabel 2.87 Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2018 II.98 Tabel 2.88 Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten Rembang Tahun 2018 II.99 Tabel 2.89 Daya Dukung Inovasi Kabupaten Rembang Tahun 2018 --------------- II.100 Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Tabel 2.90 Kabupaten Rembang Tahun 2018 ------------------------------ Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2018 Tabel 2.91 II.100 II.102 Tabel 2.92 Hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2018 ----------------- II.104 Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 ------------------------ II.106 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 5.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ---------------------- Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ---------------------- Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ---------------------- Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 --- Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013- 2018 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ---------------------- Rumusan Permasalahan Tingginya Angka Kemiskinan ---- Rumusan Permasalahan Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Rumusan Permasalahan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan Rumusan Permasalahan Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar ------------- Rumusan Permasalahan Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia IV.15 Isu-isu Pembangunan Global, Nasional dan Daerah -------- IV.20 Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Tahun 2020-2021 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 III.4 III.9 III.13 III.18 III.21 III.23 III.26 III.26 III.27 IV.11 IV.12 IV.13 IV.14 V.9 Tabel 5.2 V.15 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 ix
Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3 Tabel 7.4 Tabel 7.5 Tabel 8.1 Tabel 8.2 Tabel 8.3 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tahun 2016-2021 VI.10 Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2020- 2021 VI.21 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 VII.2 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2021 VII-6 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2021 --------------------- VII-7 Realisasi dan Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2016-2019) VII.12 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2020-2021) VII.58 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 ----- VIII.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 VIII.2 Penetapan Formulai Indikator Kinerja Daerah --------------- VIII.10 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 x
DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1. Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2018 ----- II.18 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 -- Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%) Perkembangan PDRB Per-Kapita Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (000 Rupiah) II.21 Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 ---------------------- Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%) ---- Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 --------------- Posisi Relatif Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (%) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 Grafik 2.11. UHH Kabupaten Rembang Tahun 2011-2017 ---------------- Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Grafik 2.12. Rembang Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 ---------------------- Perkembangan Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Perkembangan Peresentase Stunting di Kabupaten Rembang Tahun 2015-2018 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten RembangTahun 2013-2018 II.39 APS Pendidikan Dasar Tahun 2018 ---------------------------- II.40 Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014- 2018 Bantuan dan Pelindungan Sosial di Kabupaten RembangTahun 2017 Perkembangan IPG Kabupaten RembangTahun 2013- 2017 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupeten Rembang Tahun 2016-2017 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2012-2107 ----- Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2013-2018 (%) Perkembangan Unsur Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun III.5 2013-2018 (%) Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2013-2018 (%) III.6 Pertumbuhan Masing-Masing Komponen PAD Tahun III.7 Grafik 2.3. Grafik 2.4. Grafik 2.5. Grafik 2.6. Grafik 2.7. Grafik 2.8. Grafik 2.9. Grafik 2.10. Grafik 2.13. Grafik 2.14. Grafik 2.15. Grafik 2.16. Grafik 2.17. Grafik 2.18. Grafik 2.19. Grafik 2.20. Grafik 2.21. Grafik 3.1. Grafik 3.2. Grafik 3.3. Grafik 3.4. Proporsi Masing-Masing Grafik 3.5. Grafik 3.6. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 xi II.19 II.20 II.29 II.29 II.30 II.32 II.32 II.33 II.35 II.36 II.37 II.37 II.38 II.41 II.51 II.53 II.92 III.1 III.2 III.3
Grafik 3.7. Grafik 3.8. Grafik 3.9. Grafik 3.10. Grafik 3.11. Grafik 3.12. Grafik 3.13. Grafik 3.14. Grafik 3.15. Grafik 3.16. 2013-2018 (%) Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (Rupiah) III.8 Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rupiah) Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Rembang terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%) ------------------------- Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rp.) III.14 Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2013-2018 (Rp) Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Tahun 2013-2018 (%) Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%) Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%) Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (%) ------------------ Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2013- 2018 (%) LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021 xii III.10 III.11 III.15 III.16 III.17 III.22 III.24 III.25
B A B I | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi pengawasan, antara pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan memberikan arah dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten pada saat pergantian kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dareah (RPJMD) Provinsi. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Setelah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 selama 2 tahun anggaran (Tahun 2016-2017), telah dilaksanakan kajian dan evaluasi terhadap dokumen tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: a. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Rembang setiap tahunnya sebagai pedoman penyusunan RKPD belum jelas arahnya. b. Pelaksanaan RPJMD 1) Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD; Target indikator sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, dari 96 indikator sasaran terdapat 32 indikator atau 33 persennya telah mencapai target. 1) Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD; Target indikator sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, dari 96 indikator sasaran terdapat 32 indikator atau 33 persennya telah mencapai target. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 2 d. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Strategi Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan yang belum tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Strategi tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dilakukan dengan cara: 1) mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. e. Dinamika pembangunan di Kabupaten Rembang dihadapkan pada rencana proyek nasional, yaitu pengaktifan ulang perkeretaapian jalur Jawa Tengah melalui Pembangunan jalur kereta api tersebut akan berdampak positif terhadap fasilitas transportasi massal di jalur Pantura sebagai salah satu alternatif moda transportasi untuk mengurangi kemacetan. Dampak atas pelaksanaan proyek nasional tersebut secara subtansi belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. f. BAB IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, belum memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana dimanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. g. Penentuan indikator akuntabilitas kinerja daerah, RPJMD Tahun 2016-2021 belum menggambarkan ketentuan sesuai komponen penilaian SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), padahal saat ini pemerintah pusat telah menempatkan hasil evaluasi AKIP sebagai salah satu bagian dalam penghitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan 2018 nilai SAKIP masing-masing 56,87 dan 58, 64 (CC). Dalam penilaian tersebut komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak diantara empat komponen lainnya yaitu 30%, dengan nilai 2017 sebesar 19,59 dan 2018 sebesar 19,91. Sehubungan dengan hal ini belum tersebut, Kabupaten Rembang sampai saat mendapatkan DID karena nilaianya masih CC. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menjadi kebutuhan bagi setiap daerah, sehingga perlu dilakukan: 1) Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD); 2) Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD; 3) Sinkronisasi kebijakan tahunan daerah. 2) Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD; 3) Sinkronisasi kebijakan tahunan daerah. h. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kota untuk merevisi RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pada pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila : a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan tahapan dan c. Terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Perubahan dokumen RPJMD yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2019 dimana masih tersisa dua periode RKPD di dalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2020-2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rembang pada akhir periode pembangunan jangka menengah. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 4 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Rembang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 5 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pemerintahan Daerah Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Pemerintah, Laporan Kepada 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 34. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 37. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 6 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005- 2025; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan; 1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Rembang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, disamping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupten Rembang Tahun 2011-2031 serta hasil evaluasi RPJMD tahun 2010-2014. Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: Agenda pembangunan Suistainable Development Goals (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana kerja Perangkat Daerah. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 7 Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2015-2019 Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut "Nawa Cita", yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 8 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, yang meliputi antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%; 2. Laju inflasi sebesar 3,5-5%; 3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217.000; 4. Indeks Gini sebesar 0,36; 5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0%; 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3; 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0-5,0%. 1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : "Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai berikut : 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nayaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religious dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka acuan kesatuan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatka pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong-royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik SARA, dan terciptanya kohesi sosial masyarakat yang baik. 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota implementasi ini bertujuan untuk semakin mempercepat Misi keduai reformasi birokarasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya terlah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandasakan nilai "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan aalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajeman pemerintahan, kapasaitas kelembagaan, serta manajemna sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsive. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningktakan komunikasi dan serapa aspirasi publik. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 9 Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalamm repon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka dan responsid diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknoloi informasi. Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terjawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur. 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakanperan dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada Pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah yangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu. 4. Menjadikan rakyat Jawa Tenga lebih sehat, pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 10 menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini. 1.3.3. Amanat RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 Berdasarakan data kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, dan potensi serta peluang yang ada, dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang tahun 2005-2025 sebagai berikut : "REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA". Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 5 (lima) cara atau misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. 2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah. 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. 1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Salah satu pedoman dalam pembangunan daerah secara spasial adalan rencana tata ruang. rencana tata ruang ini secara umum berisi struktur ruang yang merupakan pedoman hierarki perkotaan serta penyediaan jaringan prasarana wilayah serta pola ruang yang merupakan perwujudan dari tata guna lahan yang direncanakan ke depan. Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Perkotaan Rembang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Namun dalam rancangan revisi tata ruang wilayah Propinsi Jawa Tengah, perkotaan rembang diusulkan untuk menjadi Pusat Kegiatan Wilayah. Untuk mewujudkan Rembang sebagai PKW tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengaruh eksternalitas Kabupaten Rembang secara regional. Salah satu modal utama dalam meningkatkan pengaruh tersebut adalah pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sebagai Pelabuhan Pengumpul. Sebagai salah satu pedoman spasial pembangunan wilayah di Kabupaten Rembang, RTRW telah memuat mengenai rencana reaktifasi kereta api ruas Semarang - Kudus - Rembang namun belum dijabarkan secara detail tahun pelaksanaan rencana tersebut. Sehingga rencana pembangunan tersebut belum terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Dinamika pembangunan yang lain yang belum terintegrasi dalam RPJMD salah satunya adalah pengembangan TPA di Kecamatan Sulang, Pembangunan Waduk Randugunting serta Pembangunan Embung Kaliombo di Kecamatan Sulang. Dengan pembangunan waduk dan embung tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Rembang sekaligus dapat meningkatkan luas lahan beririgasi sehingga target luasan LP2B dapat terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang ideal. Karakteristik wilayah Kabupaten Rembang terbagi menjadi tiga yaitu kawasan pesisir di sebelah utara yang diarahkan untuk budidaya perikanan, kawasan perbukitan di bagian selatan diarahkan untuk pertambangan dan wilayah tengah yang banyak dibudidayakan sebagai kawasan pertanian. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Rembang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing sebagai berikut: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B A B I | 11 Tabel 1.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Kebijakan Strategi Pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan a. mengembangkan kawasan produksi pertanian; b. mengembangkan kawasan agropolitan; c. mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan d. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan. Pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya; c. mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu; d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan; e. mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum; f. mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai pantai unggulan; g. menetapkan minapolitan; dan mengembangkan kawasan h. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan; i. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan j. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi. yang memadai sebagai Pengembangan sektor pertambangan potensi a. mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan; b. mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; c. merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan d. mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan. Pengembangan sektor industri potensi a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan; b. membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan Pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah c. mengembangkan dan pemantapan klaster industri. a. mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan; b. mengembangkan transportasi; c. mengembangkan sumberdaya air; d. mengembangkan sistem sistem sistem jaringan jaringan jaringan prasarana prasarana prasarana energi/kelistrikan; e. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan f. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan. a. melestarikan kawasan hutan lindung; b. melestarikan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; c. melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan d. mengelola kawasan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Peningkatan kawasan fungsi untuk a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 12 No Kebijakan pertahanan keamanan Negara dan Strategi b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan terbangun disekitar KSN dengan budidaya kawasan budidaya terbangun; dan tidak d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Rembang serta jaringan pendukung wilayah diwujudkan dalam struktur ruang wilayah. Kabupaten Rembang pada konstelasi wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Rembang sebagaimana Perda No. 14 Tahun 2011 meliputi : Tabel 1.2 Sistem Pusat Kegiatan Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 No 1 Perkotaan Sistem Pusat kegiatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Lokasi a. Rembang a. Lasem b. Kragan c. Pamotan a. Sulang b. Sluke c. Kaliori d. Pancur e. Sumber f. Bulu g. Gunem h. Sedan i. Sale j. Sarang a. PPL Desa Padaran Kecamatan 2 Perdesaan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Rembang; b. PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori; c. PPL Desa Sulang; Landoh Kecamatan d. PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang; e. PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber; f. PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber; g. PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber; h. PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu; i. PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem; j. PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur; k. PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan; l. PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan; m. PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; n. PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale; o. PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem; p. PPL Desa Pandangan Wetan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 13 Kecamatan Kragan; q. PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan; r. PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang; dan s. PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan. Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Untuk menjamin keterhubungan antara sistem pelayanan kawasan tersebut direncanakan sistem prasarana. Sistem prasarana terbagi menjadi sistem jaringan parsarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Rembang meliputi prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut. Sementara itu sistem jaringan prasarana lainnya terbagi menjadi jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lingkungan. Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga untuk menjamin keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya ditetepkan pola ruang wilayah. Pola ruang wilayah merupakan arahan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah dan menajdi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabuapten Rembang terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah Kabupaten Rembang selengkapnya di bawah ini: No Tabel 1.3 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Lokasi Pola Ruang 1. Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke. 2. yang memberikan Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan 3. Kawasan perlindungan setempat a. Kawasan pantai meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; dan Kecamatan Sarang. b. Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai. sempadan Lasem; Kecamatan sekitar waduk/embung/bendung meliputi: Kecamatan Rembang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke. d. Kawasan sekitar mata air meliputi : Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke. c. Kawasan 4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi : 1. eks Gereja Portugis di komplek Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum R.A Kartini, Pendopo Kabupaten Rembang, Masjid Agung Rembang, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Peninggalan Kapal Kuno Desa Punjulharjo di Kecamatan Rembang; 2. Makam dan Pasujudan Sunan Bonang, Masjid Agung Lasem, Klenteng Thian Siang Sing Bo, Vihara Ratanavana Arama di LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 14 No Pola Ruang Lokasi Kecamatan Lasem; 3. situs Plawangan dan situs Selodiri Terjan di Kecamatan Kragan. b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya meliputi: 1. kawasan perairan Pulau Gede; dan 2. kawasan perairan Pulau Marongan. c. Kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 330 Ha meliputi: 1. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 166,73 Ha (seratus enam puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 3 km (tiga kilometer); 2. Kecamatan Kaliori seluas kurang lebih 106,98 Ha (seratus enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2 km (dua kilometer); dan 3. Kecamatan Lasem seluas kurang lebih 56,29 Ha (lima puluh enam hektar) dengan panjang kurang (dua kilometer). lebih 2,8 km 5. Kawasan rawan bencana alam a. Kawasan rawan banjir meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Kaliori. b. Kawasan longsor meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke. rawan gerakan tanah/ c. Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi: Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sluke; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang; dan Kecamatan Kaliori. 6. Kawasan lindung geologi d. Kawasan rawan kekeringan meliputi: Sarang; Kragan; Kecamatan Kaliori; Kecamatan Kecamatan Kecamatan Sluke; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang. Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem 7. Kawasan lindung lainnya Kawasan lindung perlindungan plasma-nutfah perlindungan dalam 17 gugusan seluas kurang lebih 145 Ha lainnya berupa kawasan yaitu kawasan tersebar terumbu karang yang Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Tabel 1.4 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 No Pola Ruang Lokasi 1. Kawasan peruntukan 1. kawasan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. 1. kawasan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. 2. Kawasan peruntukan hutan rakyat 2. kawasan hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Lasem, Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang. Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan. 3. Kawasan peruntukan a. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 4. 5. Pola Ruang pertanian Kawasan peruntukan perikanan Kawasan peruntukan pertambangan B A B I | 15 Lokasi lebih 69.516 Ha b. Kawasan peruntukan Holtikultura seluas kurang lebih 1.804 Ha ditetapkan menjadi cadangan LP2B c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 3.983 ha d. Kawasan Peruntukan Peternakan seluas kurang lebih 318 ha a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi : Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Perairan Rembang, Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang. Perairan Kecamatan Lasem; b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya 1. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang ebih 538 Ha yang meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu, Kragan dan Sulang 2. Kawasan perikanan budidaya air payau seluas kurang lebih 2.452 Ha 3. Kawasan perikanan budidaya air laut c. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasi perikanan meliputi 1. Sentra pengolahan ikan 2. Sentra pemasaran ikan berupa pasar ikan di Tempat Pelelangan Ikan tasikagung seluas 10 Ha. d. Sarana dan prasarana perikanan meliputi: 1. Unit pembenihan rakyat Kabupaten Rembang; 2. Balai benih ikan yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan; Pantai Tasikagung Kecamatan Rembang menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai sentra kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang; dan 4. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan 3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan a. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi: 1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi: a) kawasan peruntukan pertambangan pasir kuarsa meliputi: Kecamatan Sedan, Bulu, Sarang, Sale dan Gunem b) kawasan peruntukan pertambangan pospat, meliputi: Kecamatan pamotan, Gunem dan Sale c) kawasan peruntukan pertambangan ball clay meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Gunem, Bulu dan Sale. d) kawasan peruntukan pertambangan dolomite berada di Kecamatan Gunem; e) kawasan peruntukan pertambangan gypsum meliputi: Kecamatan Sedan, Gunem, Lasem dan Sarang. f) kawasan kalsit meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Gunem, Sumber dan Bulu. peruntukan pertambangan g) kawasan peruntukan pertambangan batu gamping meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sale, Gunem, Bulu dan Sumber. 2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi: a) kawasan peruntukan pertambangan tras meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kragan, Gunem dan Sale. b) kawasan peruntukan pertambangan tanah liat meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Kragan, Lasem, LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 16 No Pola Ruang Lokasi Bulu, Sulang, Sumber, Gunem dan Sale. c) kawasan peruntukan pertambangan andesit meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Lasem, Kragan, Pancur, Gunem dan Sale. d) Kawasan peruntukan pertambangan batubara dan lignit meliputi: Kecamatan Gunem, Pamotan, Sarang, Sale, Lasem dan Kecamatan Sedan. b. kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi: Kecamatan Sumber, Gunem, Sale, Bulu, Sulang, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang, Kaliori, Sedan, Pamotan dan Pancur 6. Kawasan peruntukan industri a. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha meliputi: 1. kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang; 2. kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan lebih 200 Ha di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan seluas kurang 3. kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha berada di wilayah Kecamatan Gunem. 7. 8. Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan permukiman b. Peruntukan industri menengah c. Peruntukan industri kecil a. Pengembangan Wisata alam b. Pengembangan wisata budaya c. Pengembangan wisata buatan/ binaan manusia a. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan b. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang 9. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil a. Pulau Gede b. Pulau Marongan 10. Kawasan peruntukan lainnya a. kawasan pertahanan dan keamanan b. kawasan bumi perkemahan Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternaliatas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut : a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi : 1. Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang - Bojonegoro. 2. Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan. b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 17 Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang. 1.3.5. Hubungan Antar Dokumen Berdasarkan gambaran berbagai dokumen perencanaan tersebut, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, maka hubungan antara dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, "Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik", akan sejalan dengan upaya Percepatan Reformasi Birokrasi yang dinamis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 83 pada akhir tahun 2023. 2. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, "Menurunkan Angka Kemiskinan", akan sejalan dengan upaya memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan yang diharapkan ikut mendorong penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 7,48 pada tahun 2023, adapun target yang lain sebagai berikut : a. PDRB per kapita sebesar Rp. 30.000.000; b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,00%; 3. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, "Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi pada Sektor Perekonomian", akan sejalan dengan upaya menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang memiliki potensi unggulan berupa industri kerajinan batik tulis, dan perikanan. Dalam perkembangannya, industri kerajinan batik tulis Lasem di Kabupaten Rembang memiliki keunikan, ciri yang berbeda dengan daerah lain dan ditengah muncul tehnologi batik printing, batik tulis Lasem hanya memproduksi batik tulis. Pemerintah Daerah telah melakukan perlindungan terhadap batik tulis Lasem melalui melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2017 tentang Pelestarian Batik tulis Lasem. Pada sisi perikanan, Kabupaten Rembang memiliki sejarah panjang berupa munculnya industri pengolahan perikanan dengan skala yang relatif besar (ekspor). Dalam catatan statistik, yaitu berdasarkan perkembangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur ekonomi Kabupaten Rembang juga terus ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta Jasa dan Perdagangan. Dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, maka diharapkan akan berkontribusi secara maksimal bagi pencapaian indikator pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2023, berupa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,7%. 4. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa "Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang", akan sejalan dengan upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah. 5. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia", akan sejalan dengan upaya Peningkatan kualitas dan tingkat Pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup atau beban pengeluaran masyarakat miskin serta sekaligus akan meningkatkan kualitas SDM. Secara berantai, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh penduduk jumlah yang sangat terbatas diharapkan akan dapat miskin dengan digunakan untuk kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kualitas SDM yang ditopang LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 18 oleh kualitas pendidikan, diharapkan akan menjadi pijakan bagi penduduk miskin untuk mampu mengakses sumber ekonomi yang ada. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah menjadi 73 pada tahun 2023. 1.4. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah: 1. Memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2016-2021; 2. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi. Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan perubahan RPJMD 2016- 2021 yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RPJMD 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah, dan penyesuaian permasalahan/isu strategis pembangunan Kabupaten Rembang. Tujuan penyusunan perubahan yaitu melakukan perbaikan substansi RPJMD Kabupaten Rembang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkroisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sedikit berbeda dengan sebelumnya karena sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Rembang, serta sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pada bab ini juga diuraikan tentang hasil evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2016. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I | 19 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pengembangan kawasan strategis. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan. BAB IX PENUTUP Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 1 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen Perubahan RPJMD ini guna lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir (2018). Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota). Luas wilayah Kabupaten Rembang3,1% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa bagian timur Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur. Letak tersebut merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa. Kabupaten Rembang dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya dan aksesibilitas semakin meningkat dengan akandilakukannya reaktifasi jalur rel kereta api lintas bagian utara Pulau Jawa Secara kewilayahan, Kabupaten Rembang memiliki kecenderungan berkembang ke arah Barat dan Timur.Hal ini menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier Kabupaten Rembang juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kabupaten Rembang dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami. Secara umum, gambaran umum kondisi Kabupaten Rembang dapat diuraikan sebagai berikut. 2.1. Aspek Geografis dan Demografis 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas- batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha). Data wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut: : Laut Jawa : Kabupaten Blora : Kabupaten Pati : Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur Tabel 2.1. Wilayah Administratif Menurut Kecamatan DiKabupatenRembang Tahun 2018 No Kecamatan Banyaknya Kelurahan/Desa (ha) Luas Wilayah (%) thd total 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori 18 16 16 15 23 21 23 21 23 7.673 10.240 8.020 10.715 9.133 7.964 8.156 8.454 6.150 7,57 10,10 7,91 10,57 9,01 7,85 8,04 8,34 6,06 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 2 No Kecamatan Banyaknya Kelurahan/Desa (ha) Luas Wilayah (%) thd total Rembang 10. Pancur 11. Kragan 12. Sluke 13. 14. Lasem KabupatenRembang Sumber: Rembang Dalam Angka Tahun 2018 34 23 27 14 20 294 5.881 4.593 6.166 3.759 4.504 101.408 5,80 4,53 6,08 3,71 4,44 100 Peta batas administrasi Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini: Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 111o 00'-111o 30' Bujur Timur dan 6o 30'-7o 6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 101.408 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan. Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan Hutan Lindung Gunung Lasem. Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Banglor (Kawasan Rembang-Blora). Arah pengembangan wilayah Banglor difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama. Sedangkan wiayah PKL Banglor meliputi kawasan perkotaan Rembang, Lasem dan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah kedepan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah "Pengembangan wilayah Banglor berbasis perindustrian dan agroforestry yang LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 3 didukung pariwisata berkelanjutan". a. Topografi dan Jenis Tanah terpadu dengan berlandaskan prinsip pembangunan Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 11,81% terletak pada ketinggian 0-7 meter dpl, ketinggian 8 -100 m dpl sebesar 56,83%, ketinggian 101- 500 m dpl sebesar 28,29% dan ketinggian 501-1.000 m dpl sebesar 3,07%. Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Wilayah Kabupaten Rembang seluas 46.367 ha (45,72%) mempunyai kelerengan sebesar 0-2%. Sedangkan 36.374 ha lainnya (35,84%) mempunyai kelerengan sebesar 3-15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 16-40% dan > 40% masing-masing seluas 13,78% dan 4,66% dari total wilayah Kabupaten Rembang. b. Geologi Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi: 1) Tanah Alluvial Yaitu tanah yang beraneka sifatnya, dengan warna kelabu, coklat hitam mempunyai produktivitas yang sangat rendah sampai tinggi, berasal dari sedimentasi sungai di dataran utara tengah dan sedikit di wilayah pantai sebelah timur, meliputi 10 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman. 2) Tanah Regosol Yaitu tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning- kuningan, coklat, kelabu, meliputi 5 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar pantai utara. Tanah jenis ini berasal dari sedimentasi pasir pantai, digunakan terutama untuk pertanian dan perkebunan. 3) Tanah Grumosol tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, Yaitu produktivitasnya dari rendah sampai sedang. Jenis tanah ini menduduki luas kedua atau sebesar 32% dari luas wilayah Kabupaten Rembang, LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 4 terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan. 4) Tanah Mediteran Merah Kuning Yaitu tanah yang agak netral, berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang sampai tinggi, meliputi kurang lebih 45 % dari seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jenis tanah ini terletak dibagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan dan biasanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput. Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Rembang Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 dan endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian. Potensi yang cukup besar tersebut maka pabrik semen Indonesia telah membuka usaha di Kabupaten Rembang. c. Hidrologi Kabupaten Rembang memiliki kandungan tanah Andosol Keadaan hidrologi pada Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari permukaan (surface water) dan air tanah. Kondisi hidrologi di Kabupaten Rembang sebagai berikut : 1) Air Permukaan Kondisi air permukaan di Kabupaten Rembang sangat bergantung pada curah hujan. Untuk mengurangi run off air dari hulu ke hilir selain mengandalkan sungai, di Kabupaten Rembang juga banyak dibangun embung dan waduk. Embung yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Jatimudo dan Embung Grawan. Di samping itu ada embung yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu Embung Panohan. Disamping kelima embung besar tersebut banyak dibangun embung-embung di desa untuk memenuhi kebutuhan air irigasi petani. Sementara itu, Kabupaten Rembang termasuk dalam dua wilayah sungai yaitu Bengawan Solo dan Jratun Seluna. Wilayah sungai Bengawan Solo hanya mencakup sebagian kecil wilayah di Kabupaten Rembang di sekitar Kecamatan Sale. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Rembang termasuk dalam wilayah sungai Jratun Seluna. Terdapat beberapa sungai besar di WS Jratun Seluna, meliputi : sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B A B I I | 5 Berdasarkan data dari Balai PSDA Seluna, seluruhnya terdapat 26 sungai yang termasuk dalam WS Jratun Seluna selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini. Kondisi debit sungai di Kabupaten Rembang hampir semuanya mengering di saat musim kemarau dan terjadi banjir apabila musim penghujan. Hal tersbut disebabkan pendayagunaan sumber daya air permukaan belum dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan sungai terbentur pada belum jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah. Tabel 2.2. Daerah Aliran Sungai dalam WS Jratunseluna di Kabupaten Rembang Panjang Sungai (km) 18,64 Luas DAS (km²) 52,10 Nama Wilayah Sungai Nama DAS Nama Sungai Lokasi Muara S.Wangon DAS Wangon Ds.Bajingjowo, Kec.Sarang, Kab.Rembang Ds.Sendangmulyo , Kec.Sarang, Kab.Rembang Jratunseluna DAS Belitung/Ngepa ng 100,30 S.Ngepang 25,83 Jratunseluna DAS Kesambi DAS Kidul DAS Kresak DAS Kepel DAS Randualas DAS Grasak DAS Sanduk DAS Dalananyar DAS Jatisari DAS Banu DAS Kladen DAS Bonang / Nyamplung DAS Dukoh DAS Bonang DAS Keris 60,94 29,30 11,65 8,39 3,18 2,92 2,75 1,95 1,14 1,60 14,19 5,85 6,16 6,17 23,80 S.Ceper 24,53 S.Kidul 11,66 S.Kresak 8,13 S.Kepel 7,54 S.Randualas 3,10 S.Grasak 3,38 S.Sanduk 4,58 S.Dalananya r 5,28 S.Jatisari 2,85 S.Banu 3,38 S.Klaten 6,71 S.Malang 5,43 S.Leran 5,90 S.Bonang 7,22 S.Tasiksono 16,47 Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Ds.Sendangmulyo , Kec.Sarang, Kab.Rembang Ds.Tegalmulyo, Kec.Kragan, Kab.Rembang Ds.Woro, Kec.Kragan, Kab.Rembang Ds.Labuhan Kidul, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Sendangmulyo , Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Blimbing, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Mangar, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Sluke, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Trahan, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Leran, Kec.Sluke, Kab.Rembang Ds.Bonang, Kec.Lasem, Kab.Rembang Ds.Tasiksono, Kec.Lasem, Kab.Rembang Ds.Gedungmulyo, Kec.Lasem, Kab.Rembang Lokasi Hulu Peg.Kapur Utara (Sarang) Rembang Peg.Kapur Utara (Sedan,Sarang ) Rembang G.Lasem G.Lasem G.Lasem G.Lasem G.Lasem G.Lasem G.Lasem Rakitan Sluke Rembang G.Lasem G.Lasem G.Lasem G.Lasem G.Lasem G.Lasem G.Lasem DAS Lasem DAS Kiringan 229,85 15,94 S.Lasem S.Kiringan 39,09 7,76 Jratunseluna Jratunseluna Ds.Kasreman, Kec.Lasem, G.Lasem & Peg.Kapur Utara (Bulu,Gunem. Sale) Rembang Ketangi, Pamotan, LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 6 No 20 21 22 23 24 25 26 Nama DAS DAS Jambangan DAS Panggang DAS Sambung DAS Karanggeng DAS Babadan DAS Anyar DAS Randugunting Luas DAS (km²) 17,30 12,49 10,61 134,14 57,04 37,20 136,67 Nama Sungai S.Jambanga n S.Panggang S.Sambung S.Karanggen eng S.Pujon S.Pang S.Randugun ting Panjang Sungai (km) 7,49 7,90 5,42 48,17 17,87 11,50 47,37 Nama Wilayah Sungai Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Jratunseluna Lokasi Muara Kab.Rembang Ds.Tritunggal, Kec.Rembang, Kab.Rembang Ds.Tireman, Kec.Rembang, Kab.Rembang Ds.Kabongan Lor, Kec.Rembang, Kab.Rembang Ds.Tanjungsari, Kec.Rembang, Kab.Rembang Ds.Bogoharjo, Kec.Kaliori, Kab.Rembang Ds.Tasikharjo, Kec.Kaliori, Kab.Rembang Ds.Tunggulsari, Kec.Kaliori, Kab.Rembang Lokasi Hulu Rembang Kerep, Sulang, Rembang Kerep, Sulang, Rembang Turusgede, Rembang Peg.Kapur Utara (Bulu) Kab.Rembang Peg.Kapur Utara (Bulu) Bogorejo, Sumber, Rembang Peg.Kapur Utara (Japah) Kab.Blora Sumber : Balai PSDA Seluna, 2018 2) Air Bawah Tanah Air bawah tanah di Kabupaten Rembang berada di lokasi Akuifer, dimana akuifer adalah formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu mengalirkan air melalui kondisi alaminya. Akuifer yang ada di Kabupaten Rembang meliputi akuifer dangkal, akuifer produktivitas tinggi, akuifer produktivitas sedang, akuifer produktivitas kecil, akuifer produktivitas setempat dan daerah air tanah langka. Tabel 2.3 Hidrogeologi Kabupaten Rembang No 1 Jenis Akuifer dangkal Akuifer produktivitas sedang dengan Lokasi Sebagian besar di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, dan Kecamatan Sedan 2 Akuifer dg produktivitas tinggi Sebagian kecil di Kecamatan Sale 3 5 Akuifer sedang dg produktivitas Akuifer produktif setempat terdapat Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Pamotan Sebagian besar di Kecamatan Sluke, Kragan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Lasem 6 7 Akuifer dg produktivitas kecil Daerah air tanah langka Sebagian besar di Kecamatan Sumber, Sulang, Rembang. Sebagian kecil di Kaliori, Pamotan, Gunem, Bulu, Sale, Pamotan, Pancur, Sedan, Kragan, Sarang Sebagian kecil di Kecamatan Sarang Sumber : Kabupaten Rembang yang diolah, Tahun 2018 Kedalaman air tanah di Kabupaten Rembang sebagian besar berada pada lebih dari 90 cm. Sedangkan untuk kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Kragan cukup bervariasi yaitu berada pada 30 - 60 cm dan 60 - 90 cm. Potensi sumber air tanah di Kabupaten Rembang bila diusahakan dapat bermanfaat untuk sumber air minum maupun pengairan. Di Kabupaten Rembang, terdapat banyak sumber-sumber mata air. Beberapa sumber air tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 7 Tabel 2.4 Pemanfaatan Sumber-Sumber Mata Air di Kabupaten Rembang Tahun 2018 No. Nama Sumber Mata Air Desa Lokasi Kecamatan 1. 2. Brubul Mudal Pamotan Pamotan Pamotan Pamotan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Klongko Pragen Dowan Nglondro Kajar Suruhan Taban Pasucen Soco Pacing Kedunglingi Bendo Bulan Gebang Mrican Macan Dur Sumber Semen Pamotan Bangunrejo Pamotan Pragen Gunem Dowan Gunem Suntri Gunem Kajar Gunem Trembers Gunem Sidomulyo Pasucen Gunem SendangMulyo Gunem Pacing Lemah Putih Bendo Sanetan Labuhan Bendo Bendo Bendo Gading Sedan Sedan Sluke Sluke Sluke Sluke Sluke Sluke Sale 21. 22. 23. 24. Brubulan Kemloko Kerep Watu Lawang Rambut Bntung Kajar Kajar Dong Bulu Kalisodo Gondang Taban Gayam Mudal Ngluncan Kebon Dawe Dokoh Milikerep Tlogo Gupit Senok Candra Cadang Pinggan Belik Kembar Ngroto Druju Soco Kedung Ruah Sumber Agung Tahunan Tengger Woro Tawangrejo Sale Sale Kragan Sarang 25. 9 26. 30 27. 10 28. 9 29. 15 30. 8 31. 10 32. 20 33. 5 34. 10 35. 6 36. 5 37. 10 38. 15 39. 10 40. 12 41. 8 42. 10 43. 10 44. 5 45. 7 46. 15 47. 10 48. 7 49. 5 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018 Kajar Pasedan Pasedan Pasedan Pasedan Bulu Bulu Bulu Bulu Mantingan Mantingan Mantingan Kadiwono Karangasem Cabean Mlatirejo Pinggan Pinggan Pinggan Sidowayah Ngroto Joho Gunung Kalitengah Warugunung Sumberagung Salem Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Pancur Pancur Pancur Pancur Pancur Pancur Debit (lt/det ik) 5 80 8 12 12 11 6 8 6 7 7 6 10 15 7 25 6 6 7 557 150 20 5 5 Penggunaan Irigasi Air minum dan irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Air minum Irigasi Irigasi Irigasi Air minum Irigasi Air minum Air minum Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Air minum Air minum & irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Air minum Air minum Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Air minum Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Air minum Air minum Irigasi Irigasi Irigasi - Keterangan Berfungsi 50 lt/dtk PDAM & 20 lt/dtk irigasi Berfungsi Kering saat kemarau Kering saat kemarau Berfungsi Berfungsi Berfungsi Kering saat kemarau Kering saat kemarau Berfungsi Berfungsi Berfungsi Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau 80 lt/dtk PDAM & 477 lt/dtk irigasi Berfungsi Berfungsi Kering saat kemarau Berfungsi Berfungsi Berfungsi Berfungsi Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Berfungsi Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Berfungsi Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Kering saat kemarau Berfungsi Berfungsi Berfungsi Kering saat kemarau Kering saat kemarau Belum dimanfaatkan d. Klimatologi Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu terendah sebesar 22OC, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 34OC, sehingga suhu rata-rata di Kabupaten Rembang 27-34oC. di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 550,57 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 8 terjadi bulan Februari Tahun 2018 yaitu sebanyak 115,6 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus 0.19 mm/bulan. Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut. Tabel 2.5 Curah Hujan Kabupaten Rembang Tahun 2018 Data Curah Hujan ( mm/hr) No Kecamatan Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des 1 Sumber 5.55 10.86 7.03 2.37 2.77 0 0 0 0 0 1.9 3.32 2 Bulu 5.65 8.32 9.65 3.43 1.52 0.13 0.13 0.19 0.6 0.13 5.17 11.84 3 Gunem 5.81 9.61 7.52 2.47 1.65 0.13 0 0 0.1 0.39 3.4 8.61 4 Sale 4.48 11.68 8.45 3.33 2.42 0.6 0 0 0.63 0.29 6.53 7.94 5 Sarang 3.06 7 4.68 1 0.81 0.97 0 0 0 0 2.53 10.94 6 Sedan 6.87 6.5 4.58 2.4 0.81 0.97 0 0 0.47 0 5.03 8.39 7 Pamotan 9.16 11.46 5.97 2.57 1.26 1.57 0 0 0.53 0.48 4.83 8.84 8 Sulang 7.1 10.14 8.1 4.63 3.65 0.3 0 0 0.27 0.06 6.5 6.71 9 Kaliori 9.1 5.32 2.77 5.07 2.26 0 0 0 2.77 0 3.3 3.61 10 Rembang 6.74 8.07 6.1 1.6 0.77 0.4 0 0 0 0 6.97 4.71 11 Pancur 5.81 5.64 4.45 3.03 0.84 1.07 0 0 0 0.97 4.03 8.71 12 Kragan 4.16 5.39 4.74 2.13 1.13 0.37 0.32 0 1.17 0.52 4.47 5.61 13 Sluke 2.71 7.18 11.94 1.77 1.32 0.4 0 0 0 0 5.4 10.61 14 Lasem 7.74 8.43 5.77 4.47 2 1.07 0 0 0.27 1.45 7.53 8.65 Jumlah 83.94 115.60 91.75 40.27 23.21 7.98 0.45 0.19 6.81 4.29 67.59 108.49 Sumber : BPS tahun 2018 Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 e. Penggunaan Lahan Berdasarkan tata guna lahan, Kabupaten Rembang terdiri atas lahan sawah sebesar 29.020 hektar (28,62%), lahan bukan sawah sebesar 53.156 hektar (52,42%) dan lahan bukan pertanian sebesar 19.232 hektar (18,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 %, hutan 23,45 % dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 %. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 9 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini: Gambar 2.5 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing kecamatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diutamakan dapat memberdayakan masyarakat lokal, berbasis potensi lokal serta difokuskan pada industri serta usaha yang berbasis desa. Selain itu peningkatan minat dan iklim investasi di Kabupaten Rembang juga diperlukan untuk menambah kesempatan kerja bagi masyarakat.Tujuan penataan ruang Kabupaten Rembang pada Tahun 2011-2031 ditujukan untuk mewujudkan kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Perumusan tujuan tersebut tidak lepas dari karakteristik wilayah Kabupaten Rembang yang mempunyai panjang pantai sekitar 63 km. Di samping itu Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur juga merupakan pintu gerbang yang diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian Jawa Tengah bagian timur. Untuk mewujudkan visi RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Rembang tidak lepas dari alokasi rencana pola ruang dalam RTRW. Rencana pola ruang dijabarkan dalamkawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang itu merupakan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota. a. Struktur Ruang Wilayah Perwujudan struktur ruang wilayah meliputi pusat-pusat pelayanan serta jaringan pendukung wilayah. Kabupaten Rembang pada konstelasi wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKLdi Kabupaten Rembang ditetapkan di kawasan perkotaan Rembang. Selain PKL, Kabupaten Rembang juga mempunyai tiga Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang kedepan diharapkan dapat melayani kegiatan setara dengan Pusat Kegiatan Lokal. Tiga kawasan perkotaan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 10 yang ditetapkan menjadi PKLp adalah kawasan perkotaan Lasem, Kawasan perkotaan Kragan dan Kawasan perkotaan Pamotan. Keberadaan PKLp tersebut diharapkan juga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Rembang sehingga pemerataan pembangunan dapat diwujudkan. Untuk menjamin keterhubungan antara sistem pelayanan kawasan tersebut direncanakan sistem prasarana. Sistem prasarana terbagi menjadi sistem jaringan parsarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Rembang meliputi prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut. Sementara itu sistem jaringan prasarana lainnya terbagi menjadi jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lingkungan. b. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya di Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan pasal 21 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 terbagi menjadi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kawasan peruntukan fungsi utama untuk budidaya dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan kawasan budidaya tersebut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. lainnya. Kawasan Budidaya mempunyai 1) Kawasan peruntukan hutan produksi Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.801 Ha dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 19.656 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas berlokasi di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. Sementara itu kawasan hutan produksi tetap berlokasi di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang. Pengelolaan kawasan hutan produksi ini terbagi dalam dua KPH yaitu KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo. 2) Kawasan peruntukan hutan rakyat Kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial dan ekonomi. Di Kabupaten Rembang terdapat kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 8.837 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan. 3) Kawasan peruntukan pertanian Kawasan pertanian terbagi menjadi dua yaitu lahan basah seluas kurang lebih 29.702 Ha dan lahan kering seluas kurang lebih 39.814 Ha yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Untuk menjamin kedaulatan pangan maka seluas kurang lebih 37.339 Ha ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Untuk meningkatkan kemandirian sektor pertanian ditetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan agropolitan. 4) Kawasan peruntukan perikanan Kondisi Rembang yang berada di pesisir pantai menyebabkan sektor perikanan dan kelautan begitu berkembang pesat. Kawasan peruntukan perikanan sendiri terbagi menjadi kawasan peruntukan perikanan tangkap, LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 11 kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Perairan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem, Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang. Sejak tahun 2014 kewenangan kawasan perikanan tangkap tersebut ada pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 538 Ha berada di Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sulang. Untuk menjamin pemasaran dan pengolahan ikan dibangun 13 buah tempat pelelangan ikan yang tersebar di 6 kecamatan pesisir selain itu dibangun juga unit pembenihan rakyat dan balai benih ikan di Kecamatan Pamotan. Kecamatan 5) Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan terbagi menjadi kawasan peruntukan pertambangan minerba dan kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas 27.628 Ha dengan potensi tambang berupa pasir kuarsa, pospat, ball clay, dolomite, gypsum, kalsit, batu gamping, tras, tanah liat, andesit, batubara dan lignit yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara itu kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi juga tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. 6) Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan industri terbagi menjadi peruntukan industri besar, peruntukan industri menengah dan peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke, Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke dan Kecamatan Gunem. Peruntukan industri menengah berada di sepanjang koridor Jalan Pantura Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 8.864 Ha, industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten,kawasan peruntukan agroindustri, kawasan peruntukan industri pertambangan. Sementara itu industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang dengan potensi industri mebel, industri batik, industri kuningan, industri bordir, industri gula tumbu, industri genteng dan batu bata, industri garam, olahan perikanan, peternakan, industri mangga, industri galangan kapal dan industri kecil kawis. 7) Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata terbagi menjadi pengembangan wisata alam, pengembangan wisata budaya dan pengembangan wisata buatan manusia. Potensi wisata alam ada di Pantai Pasir Putih Tasikharjo, Pulau Gede dan Pulau Marongan, Pantai Soka, Wisata Alam Kajar, Watu Layar, Pantai Caruban Gedongmulyo,Wanawisata Mantingan, Embung Lodan, Embung Banyu Kuwung dan Embung Kaliombo, Gua Pasucen dan Embung Panohan, Embung Trenggulunan dan Taman Wisata Alam Sumber Semen. Potensi wisata budaya meliputi bangunan pusaka tersebar di Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Sluke, kecamatan Bulu dan Kecamatan Kragan. Potensi wisata buatan ada di Kecamatan Remabng, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sulang. 8) Kawasan peruntukan permukiman Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perdesaan danpermukiman perkotaan.Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan. Sedangkan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 12 kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang. 9) Kawasan peruntukan budidaya lainnya Kawasan peruntukan budidaya lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan bumi perkemahan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Komando Distrik Militer di Kecamatan Rembang, Polisi Resort di Kecamatan Rembang, Pos Angkatan Laut Rembang, Koramil dan Polsek yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Kawasan bumi perkemahan seluas kurang lebih 20 Ha adalah Bumi Perkemahan Karangsari Park di Kecamatan Sulang. c. Kawasan Lindung Kawasan lindung di Kabupaten Rembang terbagi dalam kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Pengembangan kawasan lindung tersebut diarahkan untuk mempertahankan kawasan hutan lindung, mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan, merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir dan mengembangkan ekowisata. 1) Kawasan hutan lindung Kawasan hutan seluas kurang lebih 2.451 Ha berada di Kecamatan Sedan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Sluke. 2) Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air.Kawasan resapan air seluas kurang lebih 11.314 Ha berada di Kecamatan Lasem, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sedan danKecamatan Pancur. 3) Kawasan perlindungan setempat Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar waduk/embung/bendung, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar kawasan RTH. Kawasan sempadan pantai seluas sempadan jalan dan kurang lebih 649 Ha berada di kecamatan pesisir di Kabupaten Rembang. Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi seluas kurang lebih 9.888 Ha terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai. Kawasan sekitar waduk/embung/bendung berada di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Gunem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Pamotan. Kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan jalan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Kawasan RTH direncanakan seluas kurang lebih 2.720 Ha yang luasnya 32% dari luas perkotaan. Kawasan RTH berupa RTH publik dan RTH Privat. RTH Publik berupa hutan kota , taman kota, jalur hijau jalan dan sungai, tempat pemakaman umum. RTH privat berupa kebun atau pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan. 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya seluas kurang lebih 392 Ha berupa cagar alam Gunung Butak Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale seluas sebesar kurang lebih 45 Ha, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan suaka alam laut dan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 13 perairan lainnya dan kawasan hutan bakau. Taman wisata alam seluas kurang lebih 17 Ha berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan bangunan puasak ayang tersebar di Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kragan. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya berupa kawasan perairan Pulau Gede dan kawasan perairan Pulau Marongan. Kawasan hutan bakau berada di Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 166,73 Ha, Kecamatan Kaliori seluas kurang lebih 106,98 Ha dan Kecamatan Lasem seluas kurang lebih 56,29 Ha. 5) Kawasan lindung geologi Kawasan lindung geologi berupa kawasan imbuhan air berada di Cekungan Watuputih, Cekungan Lasem dan Cekungan Pati - Rembang. 6) Kawasan lindung lainnya Kawasan lindung lainnya berupa perlindungan plasma-nutfah berupa terumbu karang yang tersebar dalam 17 gugusan seluas kurang lebih 145 Ha. Gambar 2.6 Peta Pola Ruang WilayahKabupaten Rembang Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 7) Kawasan Strategis Kabupaten Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternaliatas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut : 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi : a) Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang - Bojonegoro. b) Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 14 Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan. 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi. 3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang. d. Pengembangan Kawasan Perdesaan Pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 diarahkan untuk menumbuhkan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala lingkungan yang diwujudkan dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat pelayanan lingkungan tersebut meliputi PPL Desa Padaran Kecamatan Rembang, PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori, PPL Desa Landoh Kecamatan Sulang, PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang, PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber, PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber, PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber, PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu, PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem, PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur, PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan, PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan, PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale, PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, PPL Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan, PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan, PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang dan PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan. Dalam upaya pembangunan pedesaan, sebagai salah satu solusi penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Rembang dipandang telah berhasil dalam memfasilitasi program pengembangan kawasan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Program ini telah berhasil mengembangkan Kawasan Wisata Batik Lasem yang didukung oleh Pertanian dan Peternakan. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki 3 pengembangan kawasan pedesaanyaitu Kawasan Pedesaan Alas Samudro Welo, Kawasan Simoturun, dan Kawasan Kanung Argosoko. Pengembangan kawasan tersebut membutuhkan keterpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif dalam bentuk menggali potensi sumberdaya baik manusia maupun alam sehingga muncul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Kawasan Alas Samudro Welo merupakan implementasi dari pengembangan kawasan pesisir, yangterdiri dari Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal dan Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang serta Desa Gedongmulyo, Desa Dasun dan Desa Tasiksono Kecamatan Lasem, mengembangkan kawasan pariwisata pantai yang didukung potensi kelautan, perikanan, konservasi mangrove dan potensi lainnya. Kawasan Simoturun merupakan implementasi dari pengembangan kawasan wisata spiritual, yang terletak di kecamatan Bulu. Kawasan ini merupakan gabungan dari beberapa desa yaitu Desa Lambangan Wetan, Desa Sumber Mulyo, Desa Karangasem, Desa Pasedan. Desa-desa tersebut telah bersepakat mengelola secara bersama dengan membentuk Bumdes bersama "kapalas". Kawasan Kanung Argosoko merupakan implementasi dari pengembangan kawasan wisata alam pegunungan Kecamatan Lasem dan Kecamatan Pancur. Diantaranya adalah Desa Gowak, Desa Kajar, Desa Sendangcoyo, Desa Warugunung, Desa Criwik, Desa Banyuurip, dan Desa Johoagung. Potensi yang dimiliki kawasantersebut adalah keindahan pemandangan alam di pegunungan Lasem dan aneka ragam kebun buah. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 15 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi : kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor / gerakan tanah, kawasan rawan gelombang tinggi / abrasi dan kawasan rawan bencana kekeringan. a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Potensi rawan banjir didasarkan pada parameter-parameter yaitu : (1) kelas kemiringan lereng, (2) drainase permukaan, (3) tekstur tanah, (4) kelembaban, (5) air tanah dan (6) curah hujan. Berdasarkan gabungan parameter diatas, Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Kaliori, Rembang dan Lasem. b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor Kabupaten Rembang mempunyai morfologi dataran rendah di sepanjang pantai utara dengan kelerengan berkisar 00-40. Selain itu morfologi bergelombang lemah sampai kuat yang ada di daerah Kabupaten Rembang bagian selatan sampai perbatasan dengan Kabupaten Blora, kelerengan berkisar 100-600. Bagian timur laut daerah Rembang terdapat pola topografi melingkar sudut lereng berkisar antara 150-600 yang termasuk dalam wilayah Gunung Lasem. Dari morfologi tersebut, lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur, Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Gunem, Sulang dan Sedan. c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi Abrasi menjadi permasalahan utama di kawasan pesisir Rembang di bagian timur meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Ketiga kecamatan tersebut mempunyai resiko abrasi dalam kategori sangat tinggi. Wilayah terdampak abrasi terparah ada di seluruh pesisir Kecamatan Sarang dan pesisir Kecamatan Kragan mulai dari Desa Tegalmulyo hingga Desa Karangharjo. Abrasi ini termasuk abrasi berat, yang berarti : dapat menghilangkan daratan hingga beberapa meter per tahun. Abrasi ini lebih kuat pada musim barat. Selain di wilayah pesisir timur, abrasi pantai juga terjadi di wilayah barat yaitu Kecamatan Kaliori, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Pantai-pantai di daerah tersebut merupakan pantai yang tidak berkarang, sehingga rentan terhadap abrasi. Abrasi yang terjadi di kawasan pesisir barat Kabupaten Rembang tergolong dalam abrasi ringan. Ada 7 prioritas titik rawan abrasi sepanjang Kecamatan Sluke-Sarang, tetapi baru beberapa titik yang mendapatkan penanganan yaitu di Kecamatan Sarang dan Kecamatan Kragan. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 16 Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana Kabupaten Rembang Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 2.1.4. Aspek Demografi a. Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Rembang menurut data Dindukcapil Kabupaten Rembang pada tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 Kecamatan Jumlah Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010 2016 2017 2018 2010-2018 No. 1 2 3 1 Sumber Bulu Gunem 2 33 695 25 731 22 833 3 34 917 26 650 23 948 4 35 014 26 723 24 041 5 36338 27848 23876 6 7,8 8,2 4,6 4 5 Sale Sarang 35 902 60 370 37 695 64 407 37 844 64 765 39127 60658 9,0 0,5 6 7 8 9 10 Rembang 11 Pancur 12 Kragan 13 14 Sedan Pamotan Sulang Kaliori Sluke Lasem Rembang 51 362 44 105 36 914 38 776 84 381 27 471 58 523 26 721 47 123 593 907 54 122 45 775 38 800 40 797 90 274 29 098 62 380 27 953 49 320 626 136 54 359 45 908 38 958 40 969 90 800 29 240 62 721 28 057 49 502 628 901 53556 48788 38 737 41726 89159 30134 63880 29558 50044 633429 4,3 10,6 4,9 7,6 5,7 9,7 9,2 10,6 6,2 6,6 Sumber : Dindukcapil Kab.Rembang, Tahun 2018 Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan jenis kelamin beserta rasionya dapat dilihat pada tabel berikut: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 17 Tabel 2.8 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 No Kecamatan Laki-laki Jumlah % Perempuan Jumlah % Jumlah Rasio Jenis Kelamin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rembang 11. Pancur 12. Kragan 13. Sluke 14. Lasem Jumlah 2017 2016 2015 2014 2013 Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori 18.116 14.086 12.125 19.762 30.987 27.401 24.783 19.472 20.812 44.347 15.258 32.346 14.953 25.212 319.660 18.222 49,85 13.762 50,58 11.751 50,78 19.365 50,51 29.671 51,08 26.155 51,16 24.005 50,80 19.265 50,27 20.914 49,88 44.812 49,74 14.876 50,63 31.534 50,64 14.605 50,59 50,38 24.832 50,47 313.769 50,15 49,42 49,22 49,49 48,92 48,84 49,20 49,73 50,12 50,26 49,37 49,36 49,41 49,62 49,53 313.375 49,83 315.526 50,17 312.057 49,84 314.079 50,16 309.564 49,84 311.570 50,16 307.004 49,77 309.897 50,23 304.768 49,84 306.727 50,16 36.338 27.848 23.876 39.127 60.658 53.556 48.788 38.737 41.726 89.159 30.134 63.880 29.558 50.044 633.429 628.901 626.136 621.134 616.901 611.495 99,42 102,35 103,18 102,05 104,44 104,76 103,24 101,07 99,51 98,96 102,57 102,57 102,38 101,53 101,88 99,32 99,36 99,36 99,07 99,36 Sumber : Dindukcapil Kab.Rembang, tahun 2018 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2018 sebanyak 633.429 jiwa terdiri atas 319.660 jiwa (50,47%) penduduk laki-laki dan 313.769 jiwa (49,53%) penduduk perempuan. Perbedaan jumlah penduduk di tiap kecamatan dipengaruhi lingkungan sosial dan fasilitas yang tersedia. Adanya perbedaan fasilitas di tiap kecamatan menyebabkan persebaran penduduk yang berbeda, dimana banyaknya fasilitas yang tersedia akan menarik lebih banyak penduduk. Kebanyakan orang lebih menyukai tempat yang ramai dekat dengan pusat keramaian, dimana tempat tersebut memiliki peluang usaha yang lebih besar. Sehingga orang-orang lebih memilih tinggal di pusat-pusat keramaian dengan fasilitas yang lebih banyak daripada di area pedesaan. Sementara itu besarnya sex rasio tahun 2018 adalah 101,88%, artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama untuk menyukseskan pembangunan. Partisipasi aktif keduanya dalam proses pembangunan sangatlah penting demi tercapainya program pembangunan. Kurang berperannya salah satu pihak akan menghambat salah satu pihak, bahkan lebih itu akan menjadi beban pembangunan. Namun, dalam kenyataannya dari perempuan belum banyak mengambil peran dalam proses pembangunan dibandingkan dengan laki-laki. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 18 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 010-14 005-9 0-4 30,000 20,000 10,000 00 10,000 20,000 30,000 Perempuan Laki-laki Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2018 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2018 terbanyak pada umur 35-39 sebesar 53.872 jiwa yaitu 27.239 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 26.633 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 455.733 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 52.207 jiwa yaitu usia 0-14 sebesar 125.489 jiwa. Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 38,99 artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 39 orang usia tidak produktif, dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2-3 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi lebih dari dua kali lipat disebut dengan bonus demografi. Adanya bonus demografi ini dapat memberikan manfaat bagi daerah, karena dengan lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif akan meningkatkan pendapatan suatu daerah. Akan tetapi hal ini dapat terpenuhi dengan salah satu syarat, yaitu masyarakat yang berkualitas. Apabila kualitas masyarakat rendah, maka hal ini malah bisa membalik keadaan dan menghambat proses pembangunan daerah. Sementara itu, pada piramida penduduk dapat dilihat bahwa populasi lanjut usia semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Pemerintah harus merumuskan pelayanan kesehatan usia lanjut untuk meningkatkan mutu kehidupan demi mencapai masa tua yang bahagia sesuai dan berdayaguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat keberadaannya. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan kelompok usia lanjut pemerintah mencanangkan pelayanan dalam wujud posyandu lansia. b. Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2017 mencapai 620 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang dengan kepadatan sebesar 1.544 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bulu sebesar 261 jiwa/ km2. Kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut : LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 19 Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2017 No Kecamatan Luas Wilayah (km2) Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. JUMLAH 2016 2015 2014 2013 Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem 7.673 10.240 8.020 10.714 9.133 7.964 8.156 8.454 6.150 5.881 4.594 6.166 3.759 4.504 101.408 101.408 101.408 101.408 101.408 35.014 26.723 24.041 37.844 64.765 54.359 45.908 38.958 40.969 90.800 29.240 62.721 28.057 49.502 628.901 626.136 621.134 616.901 611.495 456 261 300 353 709 683 563 461 666 1.544 636 1.017 746 1.099 620 617 613 608 603 Sumber: RembRembang Dalam Angka, Tahun 2018 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang tumbuh oleh suatu daerah. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.2 sebagai berikut : 6.5 6 6.18 5.5 5 4.5 5.56 5.43 5.11 5.27 5.15 5.01 5.5 5.47 4.88 5.27 5.23 5.02 5.27 5.07 4 Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nasional 2013 5.43 5.11 5.56 2014 5.15 5.27 5.01 2015 5.5 5.47 4.88 2016 5.23 5.27 5.02 2017 6.18 5.27 5.07 Grafik 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 Sumber: BPS, 2018 Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten sekitar wilayah eks karisidenan Pati tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 20 Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 - 2017 (%) NO. KABUPATEN 2013 PERTUMBUHAN EKONOMI (TAHUN) 2014 2015 2016 2017 1. 2. REMBANG PATI KUDUS 3. 4. JEPARA 5. BLORA Sumber : BPS, 2018 5,43 5,97 4,36 5,39 5,36 5,15 4,64 4,43 4,81 4,39 5,5 6,01 3,88 5,1 5,36 5,22 5,46 2,52 5,02 5,74 6,18 5,4 2,97 5,13 5,84 2017 7 6 5 6.18 5.4 5.13 5.84 4 3 2.97 2 1 0 REMBANG PATI KUDUS JEPARA BLORA Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%) Sumber: BPS 2018 Berdasarkan grafik 2. 3 dilihat bahwa persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih tinggi daripada angka Provinsi Jawa Tengah bahkan Nasional pada tahun 2017. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang berada pada angka 5,43%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,11%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,56%. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 6,18% masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang masing-masing yaitu Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,27% dan dan Nasional sebesar 5,07%. Sepanjang tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi terbaik Kabupaten Rembang terjadi sebesar 6,18%.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013-2017 menunjukkan trend yang fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,18% dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,15 %. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih baik atau tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di wilayah Eks Karesidenan Pati.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun. pada tahun 2017 dengan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Rembang selama tahun 2013 - 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 21 Tabel 2.11 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 (%) No A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M,N O. P. Q. Lapangan Usaha Pertanian,kehutanan dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Rerparasi Mobil dan sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa Lainnya PDRB 2013 2014 2015 2016 2017 3,87 4,16 4,22 20,84 4,03 5,58 6,34 7,66 9,88 7,07 2,59 10,20 3,71 1,71 (0,19) (5,62) 6,51 15,20 5,30 1,98 1,63 6,30 7,86 6,77 2,98 (4,40) 14,65 4,05 3,14 6,18 4,11 7,46 5,28 7,52 6,56 10,54 10,55 11,18 6,47 10,09 17,16 6,22 5,63 6,38 4,70 7,15 16,68 0,67 1,99 6,78 6,13 7,27 4,46 6,18 8,84 4,87 5,44 5,63 7,81 6,77 5,78 9,92 2,78 6,04 6,10 8,64 4,21 5,05 8,19 3,81 15,97 14,86 14,97 8,42 9,38 7,86 5,15 5,43 6,81 9,75 4,07 5,50 7,51 9,83 8,30 5,23 7,86 8,16 8,36 6,18 Sumber: BPS, 2018 Salah satu kontribusi lapangan usaha yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara signifikan adalah berdasarkan PDRB ADHK, dimana penyumbang terbesar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2017 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang karena ada.Berdasarkan data di atas, pertumbuhan lapangan usaha yang paling lambat adalah pada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yaitu sebesar 3,71. Sehingga perlu dilakukan penegakan regulasi yang lebih jelas dan ketat pada sektor tersebut. telah dilakukan penertiban dan pemberlakuan regualasi 2.2.2 Struktur Ekonomi Struktur ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai peran atau sumbangan sektor-sektor dalam perekonomian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sutu daerah. Gambaran PDRB tahun 2013-2017 dapat dilihat pada data-data di bawah ini: 60,000 50,000 40,000 30,000 38,279 24,952 41,808 27,599 45,140 30,025 47,960 31,077 51,890 34,750 20,000 10,000 18,789 20,856 20,855 23,822 25,781 0 2013 2014 Nasional 2015 Provinsi 2016 Kabupaten 2017 Grafik 2.4 Perkembangan PDRB Tengah danNasionalTahun 2013-2017 (000 Rupiah) Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018, diolah. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 22 Pada tinjauan makro sektoral perekonomian suatu daerah dapat berstruktur agraris industri atau jasa. Hal ini tergantung pada sektor apa yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk mengetahui makro sektroral yang mendukung di Kabupaten rembang, dapat dilihat dalam bentuk PDRB ADHK dan ADHB berikut : LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 23 Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 2013 2014 2015 2016 2017 No Lapangan Usaha (Rp) / Juta % (Rp) / Juta % (Rp) / Juta % (Rp) / Juta % (Rp) / Juta % A. B. C. D. E. Pertanian Kehutanan, & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik & Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang 3.819.980,24 328.421,39 2.154.137,65 8.238,59 5.623,45 33,39 2,87 18,83 0,07 0,05 3.875.370,82 392.183,09 2.669.575,63 8.767,36 5.899,50 30,23 3,06 20,82 0,07 0,05 4.168.479,14 29,99 4.295.225,24 28,89 433.924,07 3,12 466.388,29 3,14 2.939.112,10 21,15 3.226.027,16 21,70 0,07 9.110,24 0,07 10.351,25 6.188,70 0,04 6.412,17 0,04 4.517.460,32 653.111,67 3.486.156,08 11.938,14 6.684,05 27,86 4,03 21,50 0,07 0,04 F. Konstruksi 773.793,17 6,76 954.913,45 7,45 1.029.561,92 7,41 1.115.264,32 7,50 1.224.790,03 7,55 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi & Komunikasi Jasa Keuangan & Asuransi Real Estate M,N Jasa Perusahaan O. G. H. I. J. K. L. 1.537.605,99 381.769,32 330.003,77 118.564,21 480.379,60 101.595,04 30.029,04 13,44 3,34 2,88 1,04 4,20 0,89 0,26 1.668.565,36 449.554,14 389.323,28 133.435,07 544.091,27 113.966,71 33.201,88 13,01 3,51 3,04 1,04 4,24 0,89 0,26 1.775.107,00 12,77 1.912.222,96 12,86 499.050,45 3,59 526.759,92 3,54 427.554,85 3,08 454.579,75 3,06 142.416,45 586.425,16 124.658,42 36.898,79 1,02 4,22 0,90 0,27 153.980,59 640.708,20 133.347,74 41.042,09 1,04 4,31 0,90 0,28 2.091.451,69 601.088,05 491.263,48 174.873,40 695.637,09 143.554,75 45.012,36 12,90 3,71 3,03 1,08 4,29 0,89 0,28 P. Q. R,S, T,U Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Kegtan Sosial Jasa Lainnya 461.345,11 581.266,26 124.397,59 203.952,64 4,03 5,08 1,09 1,78 498.372,62 697.294,29 149.195,02 238.006,15 3,89 5,44 1,16 1,86 534.912,82 760.055,63 169.145,79 255.215,06 3,85 5,47 1,22 1,84 567.661,05 842.605,81 186.707,03 287.792,16 3,82 5,67 1,26 1,94 602.561,66 945.363,37 206.924,67 316.154,80 3,72 5,83 1,28 1,95 PDRB ADHB 11.441.103,05 100 12.821.715,64 100 13.897.816,58 100 14.867.075,7 100 16.214.025,61 100 Sumber: BPS, 2018 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 24 Tabel 2.13 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 No Lapangan Usaha 2013 (Rp) / Juta % 2014 (Rp) / Juta % 2015 (Rp) / Juta % 2016 (Rp) / Juta % 2017 (Rp) / Juta % A. B. Pertanian Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian 3.171.162,16 32,42 291.765,56 2,98 2.992.910,68 310.767,69 29,10 3,02 3.117.527,80 323.291,63 28,73 2,98 3.168.229,36 343.653,90 27,75 3,01 3.290.989,85 415.258,93 27,15 3,43 C. Industri Pengolahan 1.860.445,88 19,02 2.143.284,16 20,84 2.307.391,43 21,27 2.488.767,34 21,80 2.646.597,21 21,83 D. E. F. G. H. I. Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8.733,72 0,09 5.438,49 0,06 677.377,74 6,93 1.351.957,53 13,82 375.320,78 3,84 9.196,67 5.546,09 776.630,15 1.406.724,91 414.922,27 0,09 0,05 7,55 13,68 4,03 9.434,85 5.640,84 824.642,21 1.464.601,23 443.036,47 0,09 0,05 7,60 13,50 4,08 10.073,49 5.809,15 886.134,34 1.541.934,41 467.117,18 0,09 0,05 7,76 13,50 4,09 10.785,29 6.024,43 952.802,86 1.643.010,86 495.336,15 0,09 0,05 7,86 13,55 4,09 302.419,11 3,09 336.231,73 3,27 356.833,89 3,29 376.930,99 3,30 399.907,68 3,30 J. K. L. M,N O. P. Q. Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya 124.069,69 383.294,92 99.192,48 26.308,16 388.453,41 423.906,11 102.304,22 1,27 3,92 1,01 0,27 3,97 4,33 1,05 145.366,04 407.151,89 105.520,70 28.188,71 391.050,95 486.880,24 117.619,36 1,41 3,96 1,03 0,27 3,80 4,73 1,14 155.940,86 425.297,66 112.044,16 30.679,79 410.088,03 520.048,58 129.087,85 1,44 3,92 1,03 0,28 3,78 4,79 1,19 168.123,59 454.103,43 118.520,31 33.723,93 421.480,84 559.128,80 141.779,71 1,47 3,98 1,04 0,30 3,69 4,90 1,24 182.655,76 473.217,02 124.500,64 36.484,32 437.549,12 603.075,53 153.344,22 1,51 3,90 1,03 0,30 3,61 4,97 1,26 R,S,T, U 188.600,44 1,93 206.282,10 2,01 214.681,91 1,98 232.497,97 2,04 251.928,97 2,08 PDRB ADHK 9.780.750,39 100 10.284.274,36 100 10.850.269,20 100 11.418.008,73 100 12.123.468,84 100 Sumber: Rembang Dalam Angka Tahun 2018 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1. 2. B A B I I | 25 Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 JENIS TYPE OF EXPENDITURE Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ and Beverages than restaurants b. Pakaian dan Alas Kaki/ Clothing and Footwear c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Rumah Penyelenggaraan Tangga/Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment d. Pendidikan/ Health Education e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ Transport, Communication, Recreation, and Culture f. Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels PENGELUARAN/ Food other Kesehatan dan and 2013 Rp 7 976 937,08 3 694 149,53 349 806,24 746 408,59 464 430,26 2 044 562,01 (%) 69,72 32,29 3,06 6,52 4,06 17,87 2014 Rp 8 782 543,17 4 011 903,70 374 738,09 838 256,77 510 279,06 2 268 679,23 (%) 68,50 31,29 2,92 6,54 3,98 17,69 2015 Rp 9 731 003,28 4 474 558,63 404 467,18 912 053,53 555 647,95 2 527 915,88 (%) 70,02 32,20 2,91 6,56 4,00 18,19 2016* Rp 10 422 089,98 4 849 448,23 430 756,48 970 047,53 597 851,27 2 646 148,19 (%) 70,10 32,62 2,90 6,52 4,02 17,80 2017** Rp 11 400 996,63 5 321 099,80 470 119,34 1 045 398,44 642 851,04 2 902 315,49 (%) 70,32 32,82 2,90 6,45 3,96 17,90 558 542,22 4,88 647 438,57 5,05 710 179,72 5,11 770 045,21 5,18 843 533,18 5,20 g. Lainnya/ Others 119 038,23 1,04 131 247,75 1,02 146 180,37 1,05 157 793,07 1,06 175 679,34 1,08 Pengeluaran LNPRT/ Consumption Expenditure Konsumsi NPISH 167 669,62 1,47 195 427,68 1,52 204 854,77 1,47 218 941,23 1,47 236 350,55 1,46 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 3. 4. JENIS TYPE OF EXPENDITURE Konsumsi Pengeluaran Pemerintah/ Government Consumption Expenditure Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation PENGELUARAN/ a. Bangunan/ Building 5. b. Non-Bangunan/ non - Building Perubahan Changes in Inventories Inventori/ 6. Ekspor/ Exports 7. Impor/ Import 8. Ekspor/ Exports PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS Angka sementara ** Angka sangat sementara Sumber : BPS, 2018 2013 Rp 1 106 461,25 2 479 460,15 2 067 005,16 412 454,99 548 460,78 3 829 463,49 4 667 349,32 837 885,83 11.441.103,05 2014 (%) 9,67 Rp 1 230 266,31 21,67 2 748 776,99 18,07 2 298 364,91 3,61 450 412,08 4,79 401 740,39 33,47 3 805 798,57 40,79 4 342 837,47 7,32 537 038,90 100,00 12.821.715,64 B A B I I | 26 2015 2016* 2017** (%) 9,60 Rp 1 323 420,73 (%) 9,52 Rp 1 432 360,72 (%) 9,63 Rp 1 536 667,59 (%) 9,48 21,44 2 984 350,28 21,47 3 223 010,30 21,68 3 640 946,62 22,46 17,93 2 517 412,29 18,11 2 729 620,71 18,36 3 111 940,65 19,19 3,51 466 937,98 3,36 493 389,58 3,32 529 005,97 3,26 3,13 258 955,60 1,86 205 541,38 1,38 448 179,68 2,76 29,68 3 695 773,39 26,59 3 953 277,64 26,59 4 468 618,27 27,56 33,87 4 300 541,46 30,94 4 588 145,50 30,86 5 517 733,72 34,03 4,19 604 768,07 4,35 634 867,86 4,27 1 049 115,45 6,47 100,00 13.897.816,58 100,00 14.867.075,74 100,00 16 214 025,61 100,00 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 27 Tabel 2.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 (Juta Rupiah) 2015 JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE 2013 2014 2016* 2017** 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure 6.642.628,16 6.902 847,24 7 312 754,27 7 676 837,48 8 144 561,06 a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ Food and Beverages other than restaurants 2.896.089,91 2.938 669,49 3 062 039,47 3 209 514,97 3 401 023,87 b. Pakaian & Alas Kaki/ Clothing and Footwear 335.495,20 351.015,63 374 756,49 393 847,64 416 048,26 c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RumahTangga/Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment d. Kesehatan dan Pendidikan/ Health and Education e.Transportasi, Transport, Communication, Recreation, and Culture f. Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ 639.668,41 423.655,55 1.760.664,40 480.884,45 676.291,70 440.504,46 1 867.955,37 514.184,65 725 175,01 468 381,86 2 005 869,55 552 377,44 758 865,65 490 507,18 2 108 131,08 585 497,97 786 493,23 510 488,58 2 257 913,94 631 946,94 g. Lainnya/ Others 106.170,24 114.225,93 124 154,46 130 473,00 140 646,25 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption Expenditure 138.975,00 151 264,74 148 876,62 156 950,90 164 194,91 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure 889 423,57 919 516,45 939 212,99 976 867,15 1 003 549,45 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation 2 125 245,17 2 214 727,19 2 345 804,58 2 492 673,90 2 713 089,96 a. Bangunan/ Building 1 753 847,91 1 851 411,46 1 977 562,72 2 118 666,85 2 329 871,63 b. Non-Bangunan/ non - Building 371 397,27 363 315,73 368 241,86 374 007,05 383 218,34 5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories 271.450,61 236.710,77 142.979,18 153.746,02 265.160,84 6. Ekspor/ Exports 3.520.023,81 3.369.200,05 3.523.138,39 3.640.589,73 3.861.435,11 7. Impor/ Import 3.806 995,92 3.509 992,07 3.562 496,83 3.679 656,44 4.028 522,49 8. Ekspor/ Exports 286 972,11 140 792,02 39 358,44 39 066,71 167 087,38 PRODUK GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS * Angka sementara ** Angka sangat sementara Sumber : BPS, 2018 DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ 9.780.750,39 10.284.274,36 10.850.269,20 11.418.008,73 12.123.468,84 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 28 Berdasarkan tabel di atas, didapatkan pejelasan sebagai berikut: 1. Nilai kontribusi PDRB ADHK Tahun 2010 pada Tahun 2013 sebesar Rp. 3,78 Trilyun, kemudian pada Tahun 2014 sebesar Rp. 10,28 Trilyun, terus mengalami kenaikan dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp. 12,12 Trilyiun. Nilai kontribusi PDRB ADHK tahun 2010 pada tahun 2017 yang tertinggi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu berasal dari lapangan usaha Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,15% sedangkan yang terendah adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,05%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa makro sektoral perekonomian Kabupaten Rembang bertruktur agraris. Sehingga perlu untuk mempertahankan usaha pertanian kehutanan dan perikanan serta mendorong sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang agar meningkatkan PDRB per-kapita. 2. Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2013 - 2017 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Rembang. Seperti pada Tahun 2017 nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Rembang sebesar 70,32%. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 adalah pengeluaran Impor dan Ekspor barang/jasa yaitu sebesar 34,03%, dan 27,56% serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 22,46%. Agar didapatkan hasil yang stabil, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatur pola hidupnya agar tidak konsumtif, khususnya untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok. Inflasi 2. Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2013 - 2017 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Rembang. Seperti pada Tahun 2017 nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Rembang sebesar 70,32%. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 adalah pengeluaran Impor dan Ekspor barang/jasa yaitu sebesar 34,03%, dan 27,56% serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 22,46%. Agar didapatkan hasil yang stabil, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatur pola hidupnya agar tidak konsumtif, khususnya untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok. Inflasi Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Inflasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 2,53%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3,31%, dan merupakan inflasi paling tinggi sepanjang selang tahun 2015- 2017. Namun masih dibawah angka inflasi nasional sebesar 3,61% dan inflasi Jawa Tengah sebesar 3,71%. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas ekonomi di Kabupaten Rembang. Puncak kenaikan harga komoditas dalam siklus inflasi bulanan di Kota Rembang selama tahun 2017 terjadi pada bulan Juli. Hal tersebut dipicu oleh kegiatan konsumsi masyarakat selama bulan ramadhan yang mendorong inflasi sebesar 0,77%. Sementara penurunan harga paling besar terjadi pada bulan April (-0,47%). Sepanjang tahun 2017, penyumbang kenaikan harga terbesar berasal dari inflasi kelompok komoditas bahan makanan dan terkecil berasal dari inflasi kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 -2017 sebagaimana gambar berikut : LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 29 Grafik 2.5 LajuInflasi (%) KabupatenRembang, ProvinsiJawa Tengah danNasional Tahun 2013-2017 Sumber: BPS, 2018 Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2013-2018 masih terkendali cukup baik, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 di angka tertinggi sebesar 6,88% dan 7,59%, namun pada kurun waktu 3 tahun berikutnya pada tahun 2015 s.d. 2018 mengalami tingkat inflasi yang stabil yaitu di kisaran angka sebesar 1% s.d. 3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Rembang lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar se-Eks Karesidenan Pati. Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang rata- rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun juga kondisi daerah memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Rembang.Adapun tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten sekitar wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.16 Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dan Kabupaten SekitarWilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 - 2017 (%) INFLASI (TAHUN) NO. 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN REMBANG PATI KUDUS JEPARA BLORA 2013 6,88 7,57 8,31 7,95 7,94 2014 7,59 8,01 8,59 9,87 7,13 2015 2,66 3,23 3,28 4,57 2,85 2016 1,75 2,31 2,32 3,45 2,14 2017 3,31 3,51 4,17 2,83 2,98 2018 2,53 NA NA NA NA Sumber: BPS, 2019 5 2017 4 4.17 3 3.31 3.51 2.83 2.98 2 1 0 REMBANG PATI KUDUS JEPARA BLORA Grafik 2.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%) Sumber: BPS 2018 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 30 2.2.4 Indeks Gini Fksjfk Indeks Gini di Kabupaten Rembang selama tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa tren ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang berada dalam kategori ketimpangan sedang atau menengah. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,33 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2015 sebesar 0,3. Adapun perkembangan indeks gini Kabupaen Rembang selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.17 Indeks Gini Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 INDEKS GINI (TAHUN) KABUPATENREMBANG 2013 0,32 2014 0,33 2015 0,3 2016 0,31 2017 0,32 Sumber : BPS, 2018 Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi angka ketimpangan Kabupaten Rembang mulai Tahun 2013 sampai Tahun 2017 lebih rendah daripada angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang lebih baik karena ketimpangannya lebih sedikit dibandingkan Provinsi dan Nasional. Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 tersaji pada grafik berikut. Adapun perbandingan Perkembangan 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0.406 0.39 0.32 0.388 0.414 0.33 0.402 0.382 0.3 0.394 0.357 0.31 0.391 0.365 0.32 2013 2014 2015 2016 2017 Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nasional Grafik 2.7 Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan ProvinsiJawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018, diolah. 2.2.5 Kemiskinan Data kemiskinan dikelompokkan menjadi 2 jenis data, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro berupa persentase dan perhitungan jumlah penduduk miskin suatu daerah yang di-rilis oleh BPS. Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data yang (bersifat menyeluruh), bersifat diperoleh melalui mekanisme sensus kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai referensi intervensikegiatan yang tersedia secara by name by address.Data tersebut dapat disajikan pada tabel berikut. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 31 Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin DanGaris Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Indikator Kemiskinan 2013 2014 Tahun 2015 2016 2017 2018 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Persentase Penduduk Miskin (persen) Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2018 128 119,11 120 115,19 115,49 19,5 20,97 18,54 19,28 18,35 284.160 299.503 314.596 338.986 354.440 365.443 97,44 15,41 Adapun perbandingan data kemiskinan di Kabupaten Rembang dengan kabupaten eks Karesidenan Pati tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.19 Data Kemiskinan Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karisidenan Pati Tahun 2018 Indikator Kemiskinan Kabupaten Jmlpnddk Miskin (ribu jw) Persentase pddk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Indeks Kedalaman Kemsikinan Indeks Keparahan kemiskinan Rembang 97,44 15,41 365.443 2,86 0,78 Pati 123,94 9,90 414.316 1,37 0,29 Kudus 59,99 6,98 393.078 0,88 0,19 Blora 102,50 11,90 Jepara 86,54 7,00 308.520 371.296 1,62 0,37 0,71 0,13 Sumber: BPS Jawa TengahTahun 2018 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan di Kabupaten Rembang sebesar 5,56% dari tahun 2013 - 2018. Penurunan paling banyak terdapat pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 2,94%. Penurunan yang banyak ini selaras dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,95%. Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya, hal ini terjadi karena tren kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat. Mencermati pada tabel di atas, bisa diartikan pada konsumsi/kapita/bln penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 maksimal sebesar 284.160 rupiah/kapita/bln, berubah pada tahun 2018 menjadi sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln. Jenis pengeluaran yang berkontribusi besar menyumbang tingginya garis kemiskinan adalah dari makanan, minuman, dan rokok sebesar 42% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga (lihat Tabel 2.14). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Rembang memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola pengeluaran rumah tangga khusunya konsumsi rokok. Garis kemiskinan tertinggi di Wilayah Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Pati sebesar 414.316 rupiah/kapita/bln, diikuti Kabupaten Kudus sebesar 393.078 rupiah/kapita/bln, Kabupaten Jepara sebesar 371.296 sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln, menempati posisi diatas Kabupaten Blora. rupiah/kapita/bln, Kabupaten Rembang Secara umum, kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018 cukup baik. Kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 32 Grafik 2.8 Posisi Relatif KinerjaPenurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (%) Sumber: TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. PerbandinganIndeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-02018 dapat dilihat pada grafik berikut: 4.00 3.50 3.00 2.99 3.47 3.28 3.24 2.86 Kab. Rembang 2.50 2.00 2.09 2.17 2.37 2.21 1.85 Prov. Jateng 1.50 1.75 1.84 1.74 1.79 1.71 Nasional 1.00 0.50 0.00 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2018 Dalam rentan waktu tahun 2015-2018, P1 mengalami penurunan dari 3,47 menjadi 2,86. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2015- 2018 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang berarti terjadi perbaikan pada perekonomian penduduk miskin selama empat tahun ini memperlihatkan bahwa program dan kegiatan terakhir. Hal penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang. Namum demikian penurunan P1 Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional masih tertinggal. PerbandinganIndeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 33 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.76 0.51 0.44 0.99 0.59 0.51 0.85 0.63 0.44 0.89 0.57 0.46 0.78 0.45 0.44 Kab. Rembang Prov. Jateng Nasional 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.10 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun2018 Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2018 Selama kurun waktu 2014-2018, P2 Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 0,76 pada tahun 2014 menjadi 0,78 pada tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,99. Pada tahun 2018 P2 mengalami penurunan menjadi 0,78. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan melihat trend penurunan pada Grafik P1 dan P2 di atas, masih perlu perhatian karena kondisi P1 dan P2 mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rembang.Hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. Agar program tepat sasaran dan strategi penanganan maka dilakukan tersebut pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) penduduk miskin. 2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat mengukur peringkat/level pembangunan suatu daerah. IPM dapat diukur melalui kulitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang, Kabupaten Sekitar Wilayah Eks-Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.20 Data IPM Kabupaten Rembang Dengan KabupatenEks Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 Kabupaten 2014 2015 2016 2017 2018 Rembang 67,40 68,18 68,60 68,95 69,46 Blora 65,84 66,22 66,61 67,52 67,95 Pati 66,99 68,51 69,03 70,12 70,71 Jepara 69,61 70,02 70,25 70,79 71.38 Kudus 72,00 72,72 72,94 73,84 74,58 JAWA TENGAH 68,78 69,49 69,98 70,52 71,12 NASIONAL 68,90 69,55 70,18 70,81 71,39 Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2019 Secara umum pada tahun 2018, IPM Kabupaten Rembang cenderung lebih rendah dibanding Kabupaten eks Karesidenan Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018) kenaikan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 34 IPM di Kabupaten Rembang mencapai 2,06%. Setiap tahunnya terjadi kenaikan IPM dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,51%. Kenaikan IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengeluaran perkapita, Rata- rata Lama Sekolah (RLS),Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Usia Harapan Hidup (UHH). a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2014 sebesar 6,90 menjadi 6,95 pada tahun 2018 atau tumbuh 0,72%. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di kabupaten Rembang yang lebih baik, karena pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hingga tahun 2018, secara rata-rata penduduk Kabupaten Rembang telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I) atau seperti ilustrasi dibawah ini. 6,95 Tahun Gambar 2.8 Ilustrasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang Sumber : data diolah Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.21 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018 Kabupaten / Propinsi Rembang Blora Pati Kudus Jepara Jawa Tengah Sumber : Dindikpora 2014 6,90 6,02 6,35 7,83 7,29 6,93 2015 6,92 6,04 6,71 7,84 7,31 7,03 2016 6,93 6,18 6,83 7,85 7,32 7,15 2017 6,94 6,45 7,08 8,31 7,33 7,27 2018 6,95 6,46 7,18 8,62 7,43 7,35 Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah yang paling tinggi di Kabupaten Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Kudus yaitu selama 8,62 tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Blora yaitu selama 6,46 tahun. Kabupaten Rembang memiliki Angka Rata-rata Lama Sekolah yang cenderung rendah yaitu pada posisi ke-4 dari total 5 Kabupaten Eks Karesidenan Pati, yaitu sebesar 6,95 tahun. Angka ini juga masih rendah jika dibandingkan dengan Angka Rata- rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 7,35 tahun. b. Harapan Lama Sekolah (HLS) Selama periode 2014 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang tumbuh sebesar 1,29% per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Rembang yang bersekolah. Di tahun 2018, HLS telah mencapai 12,05 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 35 pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. HLS dipengaruhi oleh perbedaan tingkat sosial, keadan geografis, dan sebaran sekolah. HLS Kabupaten Rembang pada tahun 2018 berada di bawah HLS Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan Pati. Perbandingan HLS Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.22 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018 Kabupaten / Propinsi Rembang Blora Pati Kudus Jepara Jawa Tengah 2014 11,46 11,75 11,24 12,54 12,58 12,17 2015 12,02 11,91 11,79 13,14 12,27 12,38 2016 12,03 11,92 11,92 13,19 12,28 12,45 2017 12,04 12,13 12,29 13,20 12,70 12,57 2018 12,05 12,14 12,30 13,21 12,71 12,63 Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018 c. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2018, Kabupaten Rembang telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,36 tahun (sekitar 4-5 bulan). Selama periode tersebut, secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2011, UHH saat lahir sebesar 74,03 tahun, dan tujuh tahun kemudian mencapai 74,39 tahun. 74.39 74.16 74.19 74.22 74.27 74.32 74.09 74.03 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.11 UHH Kabupaten Rembang Tahun 2011-2018 Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2018, diolah. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan Pati, UHH Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2014-2018 lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Rembang dalam perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. Semakin maju suatu daerah, semakin banyak penduduknya yang mencapai lanjut usia. Kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang kesehatan dan ekonomi dipercaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya usia harapan hidup pada lansia. Perbandingan UHH Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 36 Tabel 2.23 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018 Kabupaten / Propinsi Rembang Blora Pati Kudus Jepara Jawa Tengah 2014 74,19 73,84 75,43 76,40 75,64 73,88 2015 74,22 73,84 75,63 76,40 75,64 73,96 2016 74,27 73,88 75,69 76,43 75,67 74,02 2017 74,32 73,99 75,80 76,44 75,68 74,08 2018 74,39 74,12 75,93 76,47 75,71 74,18 Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018 1) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi (AKB) adalah peluang kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun, atau jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan AKB lima tahun terakhir di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14 kasus kematian bayi, atau AKB dari 135 kasus di Tahun 2017 menjadi 149 kasus di Tahun 2018. Wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena jumlah AKB tinggi, yaitu di Kecamatan Sumber, Pamotan, Sedan dan Sarang yang kemungkinan besar terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi. Tiga kecamatan yang mempunyai AKB tinggi yaitu Kecamatan Pamotan, Sedan dan Sarang merupakan kantong kemiskinan sedangkan Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang. Grafik Perkembangan AKB kurun waktu tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut: 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 153 125 134 43 135 149 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.12 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018 Pada tahun 2018, posisi kasus kematian bayi Kabupaten Rembang menempati peringkat tertinggi di Jawa Tengah dan masih dibawah capaian Jawa Tengah (10,08). Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar posisi relatif capaian kasus kematian bayi Kabupaten Rembang masih diatas Kabupaten Jepara, Pati dan Blora namun dibawah Kabupaten Kudus. 2) Angka Kematian Balita (AKBa) AKABa di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari Tahun 2013 sebesar 178 kematian/1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 170 kematian bayi/1.000 kelahiran hidup di Tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menurunkan angka kematian balita sudah cukup berhasil. Untuk itu upaya-upaya preventif perlu dilakukan terutama pada wilayah dengan jumlah kasus kematian balita tinggi seperti di Kecamatan Sumber, LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 37 Kragan, dan Lasem. Grafik Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut : 190 180 178 181 170 170 160 163 158 AKABa 150 150 140 130 120 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.13 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018 3) Presentase Balita Gizi Buruk Perkembangan persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang dari tahun 2013 cenderung fluktuatif, jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Rembang sebagian besar disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan rendahnya pendapatan rumah tangga sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi balita. Intervensi program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menurunkan persentase balita gizi buruk sudah cukup baik akan tetapi perlu upaya-upaya lebih keras di wilayah dengan tingkat balita gizi buruk tinggi yaitu diKecamatan Kaliori, Rembang dan Sedan. Selengkapnya Grafik Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar berikut: Gizi Buruk 60 50 46 47 48 40 30 31 30 21 Gizi Buruk 20 10 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.14 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018 4) Persentase Stunting Perkembangan persentase Stunting di Kabupaten Rembang dari tahun 2015cenderung fluktuatif, dengan persentase 38,51 di tahun 2015 turun menjadi 25,99 pada tahun 2016 dan naik menjadi 32,36 pada tahun 2017. Metode perhitungan yang digunakan adalah metode Pemantauan Status Gizi (PSG). Adapun tahun 2018, balita stunting sebesar 3,18 %. Angka ini LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 38 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebab adanya perbedaan metode yang dipakai. 50 PREVALENSI BALITA STUNTING KAB. REMBANG Tahun 2015 - 2018 40 38.51 30 25.99 32.36 20 10 3.18 STU... 0 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.15 Perkembangan Persentase Stunting di Kabupaten Rembang Tahun 2015-2018 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018 5) Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Jumlah kematian ibu menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tertentu. Angka Kematian ibu dihitung dari Jumlah kasus/100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan jumlah kasus, tidak dapat dihitung/100.000 kelahiran hidup, karena jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang tidak melebihi jumlah 100.000 kelahiran hidup. Kondisi angka kematian ibu di Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2018. Penyebab kasus kematian ibu paling banyak disebabkan oleh penyakit bawaan (resiko tinggi) ibu hamil. Grafik Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.16 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten RembangTahun 2013-2018 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2018 Untuk menekan kasus kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu di antaranya adalah: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 39 Tindak lanjut penjaringan Pasangan Usia Subur (PUS) beresiko tinggi dalam penanganan berbagai penyakit kronis dan perencanaan kehamilan. Pemeriksaan dan penanganan resiko tinggi pada ibu hamil melalui kelas ibu hamil di tiap-tiap puskesmas. Pengoptimalan pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita dalam penanganan kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK. Pemantapan regulasi tata laksana persalinan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441.8/739 tahun 2013 tentang Pelayanan Persalinan Tingkat Dasar di Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelayanan persalinan tingkat dasar dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB. 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar a. Pendidikan Pendidikan memegang peranan sentral dalam pengembangan sumber daya manusia agar bisa bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi. Pemerintah telah menginstruksikan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar dan pemberantasan buta aksara. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, mulai dari membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan pendidikan hingga meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan. 1) Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK-PAUD). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2018 untuk kelompok umur 3-6 tahun mencapai 104,48persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tahun 2017 sebesar 108,48 persen. ini terkendala masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Rembang dan tugas kita bersama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak-anak sebagai landasan wajib belajar sembilan tahun. Penurunan APK PAUD saat Untuk mendukung pelaksanaan dan kesuksesan pendidikan anak usia dini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Jumlah Sekolah mengalami peningkatan pada kurun lima tahun terakhir, pada tahun 2018 jumlah TK sebanyak 372 sekolah dengan jumlah murid dan guru sebanyak masing masing 16.006 dan 790. Rasio murid dan guru sebesar 20 pada tahun 2018. Gambar 2.9 Ilustrasi APK PAUD Tahun 2018 Sumber : data diolah LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 40 2) Pendidikan Dasar Peran pendidikan dasar di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Keberhasilan peran pendidikan dasar dapat dilihat dari tingkat partisipasi, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka melanjutkan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Rembang dalam kurun lima tahun (2014-2018) mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018, jumlah Sekolah Dasar mengalami kenaikan menjadi 420 dari 418 unit pada tahun 2017. Jumlah tersebut meliputi SD Diknas sebanyak 374 unit dan SD Non Diknas sebanyak 46 unit. Jumlah murid SD juga mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 56.938 orang pada tahun 2017 menjadi 57.089 orang pada tahun 2018 terdiri dari murid SD Diknas sebanyak 50.274 dan Non Diknas sebanyak 6.815. Sedangkan jumlah SMP/MTs (Diknas dan Non Diknas) pada tahun 2018 sebanyak 101 unit mengalami peningkatan dari 96 unit pada tahun 2017.Jumlah murid SMP/MTs mengalami penurunan yaitu dari 28.589 pada tahun 2017 menjadi 28.345 pada tahun 2018. 3) Angka Partisipasi Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah, yang dapat diamati melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah. Adapun APS Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.17 APS Pendidikan Dasar Tahun 2018 Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa APS tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan yang cukup banyak dari 99,69% pada tahun 2014, turun menjadi 95,38% pada tahun 2018. Begitu pula dengan APS tingkat Sekolah Menengah Pertama yang mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup banyak hingga mencapai angka 91,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Rembang mengalami penurunan. Adanya penurunan APS ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 41 1. Beberapa anak yang telah lulus pendidikan dasar tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama, namun hanya memasuki pondok pesantren. 2. Beberapa anak usia sekolah melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya di luar daerah, sehingga tidak terdata sebagai anak yang bersekolah Kabupaten Rembang. 3. Adanya beberapa anak usia sekolah yang putus sekolahbisa disebabkan karena membantu orang tua bekerja, permasalahan kesehatan, meninggal, dan kejadian pernikahan dini. 4. Data yang digunakan sebagai penyebut adalah data penduduk dari Badan Pusat Statistik. Adapun grafik Angka putus sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini: Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014 -2018 0.5 0.42 0.4 0.3 0.19 0.19 0.27 APS SD/MI 0.2 0.11 APS SMP/MTs 0.1 0.014 0.02 0.02 0.05 0.02 0 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 2.18 Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 Sumber : Dindikpora Kabupaten Rembang 2018 Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati bahwa angka putus sekolah anak pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, anak pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang putus sekolah sebanyak 0,42%, jumlah ini meningkat cukup banyak dari Tahun 2014 yang berjumlah 0,11%. Peningkatan anak yang putus sekolah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, keluarga, dan sosial budaya masyarakat. 4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Untuk menilai kualitas indikator yang dipergunakan adalah tingkat kualifikasi akademik guru dan pemenuhan sertifikat guru. Data mengenai indikator tersebut mulai Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini. tenaga pendidik/guru, Tabel 2.24 Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Guru Bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018 No. INDIKATOR 2014 REALISASI CAPAIAN 2016 2015 2017 2018 1. 2. 3. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik 83,68% 62,19% 86,05% 67,17% 88,61% 68,93% 90,89% 65,14% 91,26% 69,69% 20,86% 50,71% 54,83% 51,11% 59,12% LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 42 No. INDIKATOR 2014 REALISASI CAPAIAN 2016 2015 2017 2018 4. Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik 30,90% 36,65% 48,48% 52,61% 56,15% Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018 Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat pendidik meningkat, meskipun demikian jumlah ini masih perlu ditingkatkan lagi agar kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Rembang semakin baik. b. Kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perlindungan dan pemeratan pelayanan kesehatan. Dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Rembang diperlukan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencukupi serta berkualitas. Jumlah dokter umum di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 71 orang, dokter sepesialis sebanyak 43 orang dan dokter gigi sebanyak 13 orang. 1) Penyakit Menular Adapun Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 2.25 Jumlah Kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Kabupaten RembangTahun 2017 dan 2018 No. Kecamatan 1 Sumber Bulu 1 2 3 Gunem Sale 4 HIV/AIDS 2 4 9 1 2 IMS 3 - - - - 2017 DBD 4 2 - 1 1 Diare 5 623 253 401 566 TB 6 15 4 15 11 Malaria HIV/AIDS 7 - 3 1 2 8 2 1 5 3 IMS 9 - - - - 2018 DBD 10 7 0 0 4 Diare 11 623 253 401 566 TB 12 32 11 5 8 Malaria 13 0 0 0 2 5 6 7 8 9 10 Rembang Pancur 11 12 Kragan 13 Sluke Lasem 14 Rembang Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori 9 6 7 9 8 18 10 9 7 13 112 - - - - - - - - - - 1 1 1 2 2 2 - - - 2 15 134 660 408 203 351 1584 334 894 91 89 6591 21 18 11 17 35 24 10 38 10 19 296 1 1 1 2 1 1 1 1 - 15 2 4 9 6 11 13 7 16 9 32 120 - - - - - - - - - - 1 4 14 2 9 23 1 2 1 6 74 134 660 408 203 351 1584 334 894 91 89 6591 40 19 34 26 19 148 5 38 16 36 437 0 16 4 3 0 0 0 1 1 0 27 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018 Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya meningkat dari tahun ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS. 2) Penyakit Tidak Menular Kasus penyakit tidak menular kini sedang menjadi perhatian baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran tren penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, yang mayoritas merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola hidup sehari-sehari yang buruk. Adapun Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 43 Tabel 2.26 Jumlah Kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018 No Jenis Penyakit Jumlah Kasus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Angina Pectoris IMA Decompensatio Cordis Hipertensi Essential Hipertensi lainnya Stroke Haemorragie Stroke Non Haemorragie DM Tergantung Insulin DM tidak Tergantung Insulin Ca Hati Ca Bronchus Ca Mamae Ca Seriks PPOK Asma Bronkiale Kecelakaan Lalin Psikosis Osteoporosis Ginjal Kronik Obesitas Katarak 67 44 428 13054 1629 45 232 85 11095 8 11 88 30 102 2402 943 412 2581 301 297 451 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 3 besar peringkat kasus penyakit tidak menular terbanyak di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah penyakit Hipertensi Essensial, DM tidak tergantung insulin, dan Osteoporosis. c. Pekerjaan Umum 1) Prasarana Jalan Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan aksesibilitas berbagai sektor pembangunan terutama dalam pengembangan ekonomi daerah. Fasilitasi prasarana jalan terus diupayakan baik jalan poros nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Prasarana jalan di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2018 mempunyai panjang jalan 642,75 Km dengan kondisi jalan baik 67,9%. Sedangkan jembatan di Kabupaten Rembang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.239,9 m sampai tahun 2018 yang dalam kondisi baik sejumlah 92 unit atau 89%. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari jalan Kabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 31,64 Km dan jalan nasional sepanjang 88,04 km. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: jumlah Tabel 2.27 Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Uraian 1. Panjang jalan kabupaten (Km) % kondisi jalan baik % kondisi sedang (%) % kondisi jalan rusak ringan % Kondisi jalan rusak berat Panjang jalan provinsi (Km) Panjang jalan Nasional (Km) 2 Jumlah Jembatan Kewenangan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 642,75 642,75 642,75 642,75 642,75 642,75 55,59 48,98 44,96 48,98 67,9 22.50 26.27 30.30 35,43 29,21 26.88 4,62 5,06 10.25 13.11 13.11 0,6 11.75 11.64 11.64 11,64 57,45 58,40 58,40 31,63 31,64 31,64 60,81 61,27 61,27 88,04 88,04 88,04 126 60.6 7,81 2,4 126 126 126 126 126 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No. 1 2 B A B I I | 44 No Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kabupaten % Jembatan Kewenangan 74,6 73,02 73,02 79 88 89 Kabupaten dalam kondisi baik Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang Tahun 2018 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan,dapat dilihat dari persentase kondisi jalan baik pada tahun 2016 mencapai 48 % meningkat menjadi 67,9 % atau sepanjang 424,2km pada tahun 2018.Peningkatan jumlah ruas jalan dalam kondisi baik disebabkan oleh: Perkembanganpembangunan prasarana jalan dalam 5 a) Penanganan jalan sejak tahun 2017 mulai difokuskan pada jalan-jalan yang merupakan kewenangan kabupaten sesuai dengan Keputusan : 900/893/2017 Tahun 2017 tentang Bupati Rembang Nomor Penetapan RuasJalan Kabupaten dan Ruas Jalan Poros Desa. b) Optimalisasi sumber pendanaan penanganan jalan diluar APBD salah satunya melalui dana CSR perusahaan. Kondisi terutama untuk mempertahankan kemantapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan yang menjadi jalur angkutan pertambangan. Perlu pengawasan tonase jalan pada ruas-ruas jalan tersebut sehingga dampak kerusakan jalan akibat kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) dapat dicegah. Kabupaten Rembang juga belum mempunyai alat dan personil untuk melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas jalan sehingga sering mendapatkan aduan masyarakat tentang kerusakan jalan. Di samping itu sepertiga wilayah Kabupaten Rembang merupakan kawasan hutan sehingga banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa maupun kecamatan ada pada lahan aset Kementerian Kehutanan. ini masih memerlukan peningkatan 2) Prasarana Sumber Daya Air terus Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dalam rangka menyediakan pemenuhan air baku untuk air minum, irigasi maupun industri. Luas layanan areal irigasi sebesar 21.193,45 ha tercakup dalam 293 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 1 DI kewenangan pusat, 1 DI kewenangan provinsi, 329 DI kewenangan kabupaten dan 167 DI kewenangan desa. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2018 sebesar 18.438 Ha dari luas area irigasi 21.193,45 Ha atau 87.00%. Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.28 Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pengelolaan Kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten dlm kondisi baik dari total 21,193.45 hektar) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (embung-m3-dlm ribuan) Irigasi (Luas 19,338 19,561 19,561 16,742 17,166 18,438 8,101,319 8,101,319 8,101,319 7,844,440 9,228,753 10,613,066 Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang, 2018 air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Kondisi tersebut menyebabkan cakupan Pembangunan sumber daya LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 45 ketersediaan air baku untuk irigasi maupun untuk industri masih relatif kurang. Neraca ketersediaan air pada studi tentang Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Baku di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.29 Neraca Air Kabupaten Rembang UPT KECAMATANKEB.IRIGASIKEB.AIR BERSIHKEB.TOTALQ TERSEDIAHASIL (ltr/dtk )( m3/dtk Sumber: Rencana Induk Penyediaan Air Baku Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air bersih dan semakin menurunnya jumlah ketersediaan air, diperlukan suatu cara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih tersebut adalah dengan adanya rencana pembangunan embung-embung dan bendung-bendung baru di wilayah Kabupaten Rembang, dan penyelidikan air tanah yang lebih detail khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan air sehingga nantinya tersebut dapat diharapkan dengan adanya meningkatkan jumlah ketersediaan air khususnya pada wilayah-wilayah kecamatan yang mengalami kekurangan akan ketersediaannya. rencana pembangunan Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada kecamatan- kecamatan yang memiliki nilai neraca air minus, arahan pemenuhan kebutuhannya dilakukan dengan optimalisasi fungsi embung pada masing- masing wilayah tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten RembangNo.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang, Rencana pembangunan dan pengelolaan embung di Kabupaten Rembang meliputi sebagai berikut: a) Embung Lodan dengan kapasitas kurang lebih 5.390.000 m3 di Kecamatan Sarang. b) Embung Banyukuwung dengan kapasitas kurang lebih 2.416.000 m3 di Kecamatan Sulang. c) Embung Grawan dengan kapasitas kurang lebih 42.000 m3 di Kecamatan Sumber. d) Embung Panohan dengan kapasitas kurang lebih 1.165.000 m3 di Kecamatan Gunem. e) Embung Tlogo dengan kapaasitas kurang lebih 3.700.000 m3 di Kecamatan Bulu. f) Embung Gedari dengan kapasitas kurang lebih 166.000 m3 di Kecamatan Sluke. g) Embung Trenggulunan dengan kapistas kurang lebih 4.000.000 m3 di Kecamatan Pancur. h) Embung Pasedan dengan kapasitas kurang lebih 64.420.000 m3 di Kecamatan Bulu. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 46 i) Embung Gambiran dengan kapasitas kurang lebih 3.090.000 m3 di Kecamatan Pamotan. j) Embung Palemsari dengan kapasitas dengan kapasitas kurang lebih 340.000 m3 di Kecamatan Sumber. k) Embung Sendangmulyo dengan kapasitas kurang lebih 3.270.000 m3 di Kecamatan Bulu. l) Embung Kaliombo dengan kapasitas kurang lebih 2.150.000 m3 di Kecamatan Sulang. m) Embung Sambiroto dengan kapasitas kurang lebih 7.070.000 m3 di Kecamatan Sedan. n) Embung Mojosari dengan kapasitas kurang lebih 2.630.000 m3 di Kecamatan Sedan. Rencana embung tersebut telah terealisasi sebanyak 4 unit yaitu Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Grawan dan Embung Panohan. Embung Lodan mempunyai volume tampungan mencapai 4,6 juta m3 yang dimanfaatkan untuk irigasi dan air baku. Embung Banyukuwung berfungsi sebagai pengendali banjir, irigasi dan air baku dengan kapasitas volume mencapai 2,426 juta m3. Embung Grawan mempunyai volume sebesar 0,47 juta m3 dan Embung Panohan mempunyai volume sebesar 0,82 juta m3. Embung / Waduk panohan belum dapat digunakan secara optimal karena masih ada permasalahan terkait proses tukar menukar lahan dengan Perhutani. Selain empat embung besar yang pengelolaannya dilakukan oleh BBWS Pemali Juawana, terdapat 7 embung mini yang pembangunannya dilakukan oleh Dinas Pusdataru Propinsi Jawa Tengah yaitu Embung Wiroto, Embung Sridadi, Embung Jurangjero, Embung Ronggomulyo, Embung Warugunung, Embung Maguan dan Embung Sekarsari. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pembangunan embung berupa embung pertanian yang realisasinya sejak tahun 2013-2018 mencapai 69 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Mengingat kondisi Kabupaten Rembang yang relatif kering maka perlu penambahan bangunan tampungan air dengan kapasitas yang cukup besar untuk keberlanjutan air baku di Kabupaten Rembang. Pembangunan tampungan air di Kabupaten Rembang sebagian besar terkendala pengadaan lahan dan relokasi permukiman yang terjadi pada rencana pembangunan Embung Kaliombo dan Embung Tlogo. Sehingga perencanaan anggaran ke depan harus diprioritaskan untuk pengadaan lahan sebagai tampungan-tampungan air agar air permukaan run off air menuju hilir dapat diperlambat. Selain itu untuk rencana bangunan penampung air lainnya harus segera dibuat perencanaan yang matang sehingga skenario penyediaan air baku di Kabupaten Rembang dapat berjalan secara optimal. 3) Saluran Drainase Saluran drainase di Kabupaten Rembang sepanjang 24,95 km. Pada tahun 2018 saluran drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 20,17 km, sedangkan kondisi rusak sepanjang 4,78 km yang berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan industri, niaga dan pemukiman penduduk. Panjang drainase ini mengalami perbaikan rata-rata pertahun 1,04%. Hal ini mengindikasikan masih perlu penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama drainase yang berada pada kawasan pemukiman yang bersentuhan langsung dengan penduduk. Adapun pengembangan jaringan drainase harus dilakukan dengan mengikuti kontur tanah dan sungai sebagai muara akhir agar jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna untuk saranan pembuangan. Disisi lain drainase LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 47 jalan juga perlu pembangunan dalam rangka pencegahan terjadinya banjir. Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2013- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.30 Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 2013 2014 25,95 25,95 16,00 16,35 No. 1 Panjang Drainase (km) 2 Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (km) 3 Panjang Drainase dalam Kondisi Rusak (km) Uraian 2015 2016 2017 25,95 23.74 24.06 16,60 17.74 18.38 9,95 9,60 9,35 6.00 5.68 2018 24.95 20.17 4.78 Sumber: DPU TARU Kabupaten Rembang, 2018 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan belum diikuti dengan penyediaan rumah oleh pemerintah daerah. Pada saat ini sebagian besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh pihak swasta. Pada masa mendatang peran pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumah.Hal tersebut dimaksudkan agar harga rumah relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain adanya kekurangan rumah (backlog), rumah yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan cukup besar di Kabupaten Rembang menurut data PBDT Tahun 2015 yaitu mencapai 59.453 unit atau sebesar 33,1 % dari jumlah rumah di Kabupaten Rembang. Hingga tahun 2018, RTLH tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas rumah sebanyak 4.604 unit. Selengkapnya data Rumah Tidak Layak Huni serta realisasi penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.31 Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2018 No Kecamatan 1 Sumber 2 Bulu 3 Gunem 4 Sale 5 Sarang 6 Sedan 7 Pamotan 8 Sulang 9 Kaliori 10 Rembang 11 Pancur 12 Kragan 13 Sluke 14 Lasem Jumlah Data RTLH (PBDT 2015) 5,115 3,735 3,054 3,242 5,480 6,414 5,840 4,603 4,165 4,064 3,406 4,884 2,490 2,961 59,453 Data RTLH 2018 4,897 3,554 Realisasi Rehabilitasi RTLH 2018 2016 2017 31 54 133 38 41 83 68 60 0 2,945 2,978 197 138 11 89 56 87 5,166 5,719 221 106 283 83 191 494 5,157 4,402 95 134 62 199 44 0 3,832 3,522 3,050 4,583 2,387 2,657 1,914 54,849 240 26 108 33 74 1,616 105 231 66 20 51 1,074 197 99 127 50 179 Sumber: DPKP Kabupaten Rembang, 2018 Pembangunan perumahan harus memperhatikan peraturan-peraturan serta mengacu pada RTRW untuk menjaga integrasi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan aturan akan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 48 memunculkan masalah-masalah lingkungan permukiman. Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman di Kabupaten Rembang adalah tersebut banyak ditemukan pada kondisi permukiman kumuh, hal permukiman pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Rembang dengan bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melalukan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor. 050/0960/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan kawasan kumuh perkotaan berada pada 14 desa dengan luas mencapai 114,407 Ha. Luasan kumuh tersebut menjadi target RPJMN kota tanpa kumuh pada tahun 2019. Mengingat lokasi kawasan kumuh yang dinilai masih sangat terbtas, pada tahun 2016 dilakukan pemutakhiran ulang terhadap SK Kumuh pada tahun 2014. Pemutakhiran data tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2017 ditetapkan kembali SK Bupati Nomor. 050/787/2017 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan 19 kawasan permukiman kumuh dengan luas kawasan kumuh mencapai 290,45 Ha. Progres pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Rembang sangat lambat. Pada Tahun 2018, luas pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang baru mencapai 6,16 Ha. Selengkapnya luas pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.32 Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Rembang Tahun 2017-2018 No Kecamatan Desa / Kelurahan 1 Rembang Tanjungsari Pasarbanggi Padaran Gegunungwetan Gegunungkulon Kabongan Lor Sukoharjo Dorokandang Ngemplak Babagan Soditan Gedongmulyo Sumbergirang Sidorejo Pamotan Bangunrejo Tegalmulyo Kragan Karangharjo Lasem 2 3 Pamotan 4 Kragan 2017 20.2 ha 6.86 ha 36.94 ha 4.77 ha 5.02 ha 3.82 ha 5.83 ha 1.98 ha 2.93 ha 15.9 ha 8.38 ha 33.63 ha 7.25 ha 20.34 ha 23.61 ha 19.99 ha 46.32 ha 12.05 ha 14.63 ha 290.45 ha 2018 20.2 ha 4.71 ha 36.94 ha 4.77 ha 5.02 ha 3.82 ha 5.83 ha 0.90 ha 0 ha 15.9 ha 8.38 ha 33.63 ha 7.25 ha 20.34 ha 23.61 ha 19.99 ha 46.32 ha 12.05 ha 14.63 ha 284.29 ha +/- 0 ha -2.15 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha -1.08 ha -2.93 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha -6.16 ha TOTAL Sumber: DPKP Kabupaten Rembang Tahun 2018 Selain penataan kawasan permukiman kumuh, mengingat sejarah Kabupaten Rembang yang sangat panjang maka banyak terdapat kawasan permukiman tradisional yang perlu ditata dan dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pada tahun 2017 telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di kawasan perkotaan Lasem yang merupakan perpaduan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 49 dari budaya Jawa dan Tionghoa. Penyusunan ini selain untuk meningkatkan kualitas permukiman juga bertujuan untuk melindungi bangunan-bangunan pusaka yang ada di wilayah tersebut. Ke depan akan disusun juga masterplan kawasan-kawasan permukiman tradisional dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas perkotaan sebagaimana amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menyediakan minimal 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan. RTH publik perkotaan berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat diwujudkan sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan rel KA, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Selengkapnya RTH di Kabupaten Rembang pada tabel berikut. Tabel 2.33 Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Rembang NO 1 NAMA RTH Alun-alun Kota Rembang LOKASI Jalan KH. Mas Mansyur Kel Kutoharjo Kec Rembang. TIPOLOGI RTH Publik JENIS RTH Taman Kota LUAS (M2) 12.722 2 Taman Borotugel Jl Pahlawan (belakang RSUD) ds Publik Taman Kota 10.400 3 4. 5. 6. Kabongan Kidul kec Rembang. Jalan Mondoteko Desa Mondoteko RTH Desa Kecamatan Rembang. Mondoteko Jl Pelabuhan Periknan Pantai Tasik RTH KBT agung ds Tasikagung Kec Rembang. Tasikagung Jalan Gajahmada ds Banyudono Taman Tugu Kecamatan Kaliori Batas Kota Barat Jalan Sudirman Desa Tireman Taman Tugu Bataskota Timur Kecamatan Rembang Taman Tugu PKK Jalan Gajah Mada Kelurahan Publik Publik Publik Publik Taman Kota Taman Kota Taman Kota Taman Kota 29.000 5.200 420,84 420,84 7. Publik Taman Kota 130,38 Taman Tugu Adipura Taman Balai Kartini 10. Taman Tugu Lilin 8. 9. 11. Taman Depan Terminal 12. Pemakaman Krapyak 13. Pemakaman Turusgede Jalur Hijau Jalan Kartini Jalur Hijau Jl Dr. Sutomo Jalur Hijau Jl HOS. Cokroaminoto Jalur Hijau Jalan Pemuda 13. Pemakaman Turusgede Jalur Hijau Jalan Kartini Jalur Hijau Jl Dr. Sutomo Jalur Hijau Jl HOS. Cokroaminoto Jalur Hijau Jalan Pemuda 14. 15. 16. Magersari Kecamatan Rembang Jalan Gajah Mada - Diponegoro Kel Kutoharjo kec Rembang Jalan Diponegoro Desa Pandean Kecamatan Rembang Jalan Veteran Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Jalan Sudirman Kutoharjo Kecamatan Rembang Jalan Majapahit Sidowayah Kecamatan Rembang. Jalan Rembang Turusgede Kecamatan Rembang Jl Kartini Kel Kutoharjo, Kel Leteh, ds Sawahan Kecamatan Rembang. Jl dr. Sutomo Kel Kutoharjo, Kel Leteh Kecamatan Rembang Jl HOS. Cokroaminoto Kel Kutohar jo,kel Leteh,kel Sidowayah, ds Suko harjo,ds Kabngankidul kec Rembng. Jl Pemuda ds Sumberjo, Kel Leteh, ds Kabongankidul, ds Mondoteko Kec Rembang. Kelurahan Kelurahan - Blora Desa ds Ngotet, Publik Publik Publik Publik Publik Publik Publik Publik Publik Publik Taman Kota Taman Kota Taman Kota Taman Kota Pemakaman Pemakaman Jalur kaki Jalur Kaki Jalur Kaki pejalan Pejalan Pejalan Jalur Kaki Pejalan 147,33 437,8 411 269 74.135 54.253 677,51 868,62 1.328,44 4.050,04 18. Hutan Kota Besi Jl Rembang-Blora ds Turusgede Kec Publik Hutan Kota 200.000 19. Hutan Kota Rowosetro 20. Hutan mangrove Desa Tireman 21. Hutan mangrove ds Pasar Banggi Rembang Jl Clangapan ds PasarBanggi Kec Rembang Jalan - Desa Tireman Kecamatan Rembang. Jalan-ds Pasar Banggi Kec Rembang Publik Publik Publik Hutan Kota RTH Sempadan Pantai RTH Sempadan Pantai 22.434 280.000 485.000 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, 2018 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 50 Sebagian besar RTH sebagaimana tercantum di atas berlokasi di Kecamatan Rembang. Luas Ruang Terbuka Hijau di atas mencapai 118,23 Ha yang terdiri dari taman aktif maupun pasif. Dilihat dari luas kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Rembang yang mencapai 3.214 Ha, maka prosentase RTH Publik di Kabupaten Rembang baru mencapai 3,68 %. Untuk memenuhi amanat Perda Tata Ruang sebesar 20 % dari luas perkotaan atau sekitar 642,8 hektar maka masih terdapat kekurangan luas RTH publik sebesar 524,57 hektar. Sejak Tahun 2018, Pemkab Rembang mulai melakukan penataan RTH di luar Perkotaan Rembang untuk mewujudkan target luasan sebagaimana amanat Perda Tata Ruang. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan luasan RTH publik tersebut antara lain kurangnya lahan di perkotaan. Sehingga upaya perwujudan RTH Publik harus diiringi dengan kesiapan lahan di kawasan perkotaan. d. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan. Pada tahun 2014 Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun sebanyak 121kasus, menurun menjadi 67 kasus pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 82 kasus pada Tahun 2018.Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang Tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.34 Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Remban Tahun 2014-2018 No. 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kasus Kriminal Narkoba Pembunuhan Seksual Penganiayaan Pencurian Penipuan Pemalsuan Uang 2014 4 1 18 24 44 29 1 Tahun 2015 2016 2017 2018 16 1 10 14 32 9 0 6 0 8 34 57 18 0 19 2 5 16 36 12 0 15 0 3 9 21 18 1 Jumlah 121 Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018 123 90 67 82 e. Sosial Bantuan dan perlindungan sosial ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih. Paket ini diwujudkan dalam bentuk Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan melalui Kartu (KIS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Pada tahun 2017 instrumen yang paling banyak diterima rumah tanggadi Kabupaten Rembang adalah BPNT (dulunya paket raskin/rastra), yaitu sebanyak 81,77 persen. Berturut-turut adalah instrumen Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 27,84 persen, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar 17,49 persen dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 9,02 persen. Indonesia Sehat LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 51 17.49 9.02 BPNT 27.84 81.77 KKS/KKS PIP PKH Grafik 2.19 Bantuan dan Pelindungan Sosial di Kabupaten RembangTahun 2017 Sumber : Badan Pusat Statistik 2017 Fokus penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang adalah pada kelompok lansia terlantar dan disabilitas berat karena kelompok tersebut termasuk kelompok miskin absolut individu. Adapun data pada tahun 2018 untuk lansia terlantar sebanyak 600 orang dan disabilitas berat 300 orang. Sedangkan permasalahan PMKS yang lain sudah ditangani oleh perangkat daerah terkait. Agar supaya bisa menangani permasalahn PMKS kategori tersebut maka dilakukan pemberian bantuan jaminan biaya hidup sebesar garis kemiskinan, sehingga diharapkan biaya hidup tiap bulan bisa tercukupi sesuai ketentaun penanganan kemiskinan, ini dan masalah dilaksanakan oleh semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, dunia usaha melalui forum CSR, Baznas maupun personal responsibility. tersebut dapat tertangani dengan baik. Kegiatan 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja Pembangunan dibidang ketenagakerjaan sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.Tantangan yang dihadapi Kabupaten Rembang dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah. Adapun masalah ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia atau antara tenaga kerja, sehingga permintaan menyebabkan pengangguran. Disamping itu juga adanya produktivitas dan pendapatan masyarakat yang berkurang, serta pendapatan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. tenaga kerja dengan penawaran Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.35 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1. Tk Partisipasi Angkatan Kerja (%) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,98 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 73,23 68,13 66,97 56,4 70,78 67,46 3,19 2,87 5,23 4,51 4,3 Sumber: BPS, 2018 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 52 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 TPAK selalu menurun dibandingkan Tahun 2013, sampai dengan Tahun 2016 menurun menjadi 56,4%. Kemudian pada tahun 2017 angka TPAK meningkat yakni sebesar 70,78% dan turun lagi 67,46% pada tahun 2018. Penurunan TPAK tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rembang semakin berkurang. Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rembang sejak tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan kinerja yang baik yaitu mengalami penurunan, dari 5,928% menjadi 2,87%. Persentase TPT yang menurun menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. TPT pada tahun 2018 menunjukkan 2,87%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebagai angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, sebanyak 2,87 orang merupakan pengangguran. Sementara itu, Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.36 Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 No 1. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi Indikator Kinerja Satuan Orang 2018 496 kompetensi 2. Presentase pelatihan yang bersertifikat 3. Presentasi tenaga kerja yang ditempatkan 4. Rasio penduduk yang bekerja 5. Rasio ketergantungan 6. % lembaga ketenagakerjaan yg memenuhi syarat operasional 7. % perselisihan pengusaha-pekerja yg diselesaikan 8. Presentase peserta BPJS Ketenagakerjaan % % % % % % % 80 68,1 96,81 41,28 80 100 75 Sumber: DPMPTSPNaker, 2018 b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Pemberdayaan Perempuan Perempuan memiliki potensi tinggi untuk berperan pada upaya-upaya dan pembangunan pengembangan perempuan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan, terkait dengan kemampuan perempuan untuk menikmati dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Sebagai contoh, kondisi ini ditunjukan dengan belum terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan penganggaran. daerah. Meskipun demikian, pemberdayaan Gambaran pembangunan manusia berbasis gender dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender tersebut, dapat dilihat seberapa besar (IDG). Berdasarkan perkembangan pembangunan gender berdasarkan pencapian perempuan dalam mengakses pembangunan gender dan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan IPG dapat digunakan untuk memperhitungkan ketimpangan Gender. laki-laki dan mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan.Perkembangan persentasi IPG di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 53 86.30 86.20 86.18 86.10 86.11 86.00 86.04 85.90 85.87 85.80 85.70 85.72 85.60 2013 2014 2015 2016 2017 Grafik 2.20 Perkembangan IPG Kabupaten RembangTahun 2013-2017 Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Rembang 2017 Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPG di Kabupaten Rembang dari tahun dalam 5 tahun (2013-2017) menunjukkan tren yang meningkat, hingga pada Tahun 2017 nilai IPG Kabupaten Rembang mencapai 86,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rembang semakin mendekati kesetaraan. Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di Kabupaten Rembang. Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dan Komponen Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.37 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kabupaten Rembang, Tahun 2013-2017 Komponen Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) Perempuan sbg Tenaga Profesional (%) Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2013 na na na na 2014 17,78 36,82 31,27 66,43 Tahun 2015 2016 na 20,00 na 45,52 na 31,68 na 70,35 2017 22,22 55,66 31,69 72,45 Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Rembang 2017 Peningkatan kualitas hidup perempuan di kabupaten Rembang dapat dilihat dari jumlah perempuan di parlemen. Persentase keterlibatan perempuan di Parlemen terus meningkat dari tahun 2013, hingga mencapai 22,22%pada tahun 2017.Hal ini selaras dengan nilai IDG Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan hingga Tahun 2017 mencapai angka 72,45%. 2) Perlindungan Anak Suatu kabupaten dikatakan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila telah memenuhi 5 klaster 31 indikator penilaian Kabupaten Layak Anak yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Th. 2011. Capaian Kabupaten Layak Anak dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Pratama dengan nilai 500-599, Madya dengan nilai 600-699, Nindya dengan nilai 700-799, Utama dengan nilai 800-999, dan Idola dengan nilai 1000. Pada tahun 2015-2017, Kabupaten Rembang menerima penghargaan sebagai LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 54 Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya.Kabupaten Rembang mengembangkan penilaian secara mandiri sampai ke tingkat Desa, yang diwujudkan dalam "Desa Ramah Anak". Beberapa indikator terkait penilaian Desa Ramah Anak tersebut seperti pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hingga kini pemerintah masih melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang. Adapun data kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.38 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pppt Semai "Rwc3" Rembang NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JUMLAH KASUS 18 15 11 14 12 18 6 5 FISIK 16 10 9 11 10 12 3 3 SEKSUAL 0 1 1 1 2 43 0 2 JENIS KASUS PSIKOLOG 0 0 0 0 0 2 0 0 PENELANTARAN 2 4 1 1 0 4 4 0 Sumber : DinsosPPKB Kabupaten Rembang, Tahun 2018 c. Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. (1) Ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan; (2) keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan (3) pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan. Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu: Ketersediaan energi dan protein Per Kapita menunjukkan seberapa besar ketersediaan energi dan protein pada tingkat rumah tangga. Semakin tinggi ketersediaan energi dan protein perkapita menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terhadap bahan pangan semakin baik. Ketersediaan energi di Kabupaten Rembang tergolong baik, dengan ketersediaan energi perkapita menunjukkan capaian yang cukup baik yakni 5.044 kkal/kap/hari pada tahun 2016. Capaian ketersediaan energi perkapita telah sesuai dengan standar ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal. Jumlah ketersediaan yang melebihi standar ini menunjukkan tidak terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Rembang karena kebutuhan bahan pangan terpenuhi dan masyarakat memiliki daya beli masyarakat LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 55 terhadap pangan. Ketersediaan energi dan protein ini didorong dengan produksi bahan pangan utama yaitu padi yang surplus. Penguatan cadangan pangan juga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari dari capaian diatas 100 ton/hari, telah melebihi standar yang ditetapkan pemerintah untuk kabupaten/kota. Berkaitan dengan konsumsi pangan dan keamanan pangan, dapat diketahui dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Rembang belum mencapai angka ideal, dengan skor tahun 2013 sebesar 86,7% dan Tahun 2014 naik sebesar 86,8%, namun terjadi penurunan di Tahun 2015, dan 2016. Pada tahun 2017 skor PPH Kabupaten Rembang kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,58% dan pada tahun 2018 sebesar 86,8%. Nilai PPH yang masih di bawah standar mengindikasikan kurang seimbangnya konsumsi kelompok pangan. Untuk menyeimbangkan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan takaran energi diperlukan perubahan perilaku konsumsi dalam masyarakat. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti beras sebaiknya diubah menjadi bahan lain dengan kandungan karbohidrat/energi yang lebih rendah seperti ubi atau pangan subtitusi lain. Konsumsi pangan hewani, sayur dan buah perlu ditingkatkan sebagai sumber protein dan vitamin. Sayur dan buah terutama sangat penting sebagai sumber vitamin sehingga penyakit kekurangan vitamin dan mineral dapat ditekan. Tingkat konsumsi energi Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 mencapai 1.983,3 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi mendekati standar konsumsi energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein sesuai dengan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi rata-rata penduduk sudah cukup baik, namumupaya mengurangi ketergantungan terhadap beras tentunya perlu ditempuh melalui upaya untuk menaikkan pemanfaatan sumber karbohidrat dari bahan lokal seperti jagung, ketela dan ubi sebagai alternatif konsumsi. Guna penganekaragaman bahan pangan, perlu dipilih bahan- bahan lokal yang dapat diolah sebagai pangan alternatif selain beras. Secara rinci Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.39 Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Indikator 1. Skor Pola Pangan Harapan (%) 2. Ketersediaan energi per kapita 2017 2018 2013 2014 86,7 87,58 86,8 86,8 5.000 5.000 5.280 5.044 6.515 5.044 2015 85,9 2016 85,4 (kkal/kapita/hari) 3. Ketersediaan informasi pasokan harga & 100 akses pangandaerah (%) 3. Ketersediaan informasi pasokan harga & 100 akses pangandaerah (%) 100 100 100 100 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan (%) 5. Pengawasan dan pembinaan keamanan 100 74 pangan (%) 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan (%) 5. Pengawasan dan pembinaan keamanan 100 74 pangan (%) 100 80 100 100 100 100 100 100 6. Penanganan daerah rawan pangan (%) 7. % peningkatan kelas penyuluh/tahun (%) 8. Jml diklat formal/non formalyg diikuti 88 18 penyuluh/th 6. Penanganan daerah rawan pangan (%) 7. % peningkatan kelas penyuluh/tahun (%) 8. Jml diklat formal/non formalyg diikuti 88 18 penyuluh/th 6. Penanganan daerah rawan pangan (%) 7. % peningkatan kelas penyuluh/tahun (%) 8. Jml diklat formal/non formalyg diikuti 88 18 penyuluh/th 21 66,6 10% 20 100 10% 15 100 100 10% 15,78 15 16 9. Jml Pos Penyuluhan desa/th (Posluhdes) 10. % peningkatan kelas kelompok tani (%) 2 2 34,92 34,92 2 17 42 17 55 9,09 55 10 Sumber: Dintanpan Kabupaten Rembang Tahun 2018 d. Pertanahan Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pertanahan adalah dalam penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian tanah untuk pembangunan, masalah ganti kerugian dan santunan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 56 penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin lokasi, penetapan tanah ulayat, serta mempunyai kewenangan dalam Perencanaan penggunaan tanah. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terdapat 124 pengaduan kasus pertanahan dan seluruhnya dapat diselesaikan. Sedangkan untuk peningkatan telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan di 14 kecamatan tertib administrasi pertanahan di tahun 2016 Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta fasilitasi dan sinkronisasi program-program pemerintah di bidang pertanahan. Salah satunya dalam upaya reaktifasi kereta api komuter di Kabupaten Rembang. Perlu dilakukan identifikasi terkait lahn-lahan yang merupakan asset PT. KAI sekaligus fasilitasi untuk pengadaan lahan baru untuk mewujudkan program reaktifasi kereta api di Kabupaten Rembang. e. Lingkungan Hidup Pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan membawa konsekuensi jumlah sampah serta menurunnya kemampuan pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan. Sementara itu penanganan masalah sampah di Kabupaten Rembang masih belum optimal. Keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang ada belum memenuhi syarat kelayakan yaitu sistem operasional TPA masih dengan sistem control landfill, fasilitas TPA untuk zona penimbunan belum dilengkapi dengan bangunan kedap air, pengendalian gas tidak ada, serta instalasi pengolahan lindi yang kondisinya rusak. logis meningkatnya Timbulan sampah di Kabupaten Rembang setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 4 %. Faktor umum yang menyebabkan meningkatnya produksi sampah perkotaan diantaranya yaitu pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat sehingga telah menyebabkan timbulan sampah di daerah perkotaan semakin tinggi, kendaraan pengangkut baik jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3R). Selengkapnya data timbulan sampah di Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun 2014-2018 tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.40 Data Timbulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 NO 1 2 3 Kecamatan Sumber Bulu Gunem Jumlah Desa 18 16 16 Total Timbulan Sampah (kg/hari) 2016 2014 10,475 10,389 7,995 7,931 2015 10,426 7,958 7,092 7,134 7,184 2017 12,221 9,381 8,087 2018 12,650 9,653 8,706 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem 15 23 21 23 21 23 34 23 27 14 20 11,159 18,950 16,001 13,611 11,482 12,068 26,536 8,585 18,362 8,287 11,227 19,124 16,109 13,664 11,554 12,146 26,791 8,652 18,526 8,332 11,309 19,322 20,580 16,237 13,733 11,640 13,152 18,492 16,926 13,407 12,239 27,082 8,729 18,714 8,386 14,410 31,236 10,485 22,440 10,452 13,706 23,529 19,701 16,591 14,112 14,844 33,003 10,608 22,782 10,155 14,618 14,699 14,796 17,828 17,918 JUMLAH 294 185,070 186,340 187,841 219,097 227,956 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 57 Data timbulan di atas merupakan perhitungan dari timbulan sampah per kapita dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang terbagi menjadi empat yaitu pengelolaan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, pengelolaan melalui bank sampah, pengelolaan melalui TPS 3R dan sampah yang diangkut menuju TPA. Besaran sampah yang dikelola dengan 3R di Kabupaten Rembang hanya sebesar 0,5 m3/hari atau sekitar 0,03% dari total timbulan sampah Kabupaten Rembang dan sampah yang terkelola dengan 3R hanya di Kecamatan Rembang. Sedangkan besaran sampah yang masuk ke TPA setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah. Tabel 2.41 Perbandingan Volume Sampah Terangkut dengan Total Timbulan Sampah Kabupaten Rembang Volume sampah yg terangkut ke TPA Total volume sampah yang terangkut Total Timbulan Sampah Se Kabupaten No 3R Nama Kecamatan 1 2 Bulu 3 Gunem Sale 4 Sarang 5 Sedan 6 Pamotan 7 Sulang 8 9 Kaliori 10 Rembang 11 Pancur 12 Kragan 13 Sluke 14 Lasem Jumlah Sumber % m3/hari % m3/hari % m3/hari - - - - - - - - - - - - - - - - 0,25 0,25 - 0,02% - - - - 16 16 - 1,02% 3 3 - 0,19% - - - - 9,41% 147,95 0,5 9,38% 147,45 - - - - 6 6 - 0,38% 9,2 9,2 - 0,58% 50 50 - 3,18% 0,5 14,75% 231,9 14,78% 232,4 - - - - - - - - 0,03% - - - - 0,03% - - - 0,02% - 1,02% 0,19% - 0,38% 0,58% 3,18% m3/hari 70,35 81,59 97,61 136,61 162,83 94,45 229,71 73,59 112,28 124,12 157,52 105,13 60,29 66,63 1.572,71 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018 Volume sampah yang diangkut ke TPA berasal dari sampah permukiman maupun sampah non permukiman. Pada tahun 2018, volume sampah yang terangkut sebesar 231,90 m3/hari dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Rembang yaitu 147,45 m3/hari (9,41% dari jumlah total volume sampah se-Kabupaten Rembang). Hal ini dikarenakan Kecamatan Rembang merupakan ibukota Kabupaten Rembang. Selain di Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem juga mempunyai volume sampah terangkut yang besar, yaitu 50 m3/hari (3,81%). Volume sampah yang terangkut ke TPA juga merepresentasikan tingkat pelayanan eksisting sekarang ini. Untuk semakin meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Kabupaten Rembang akan dilakukan pengembangan TPA di Kecamatan Sulang. Diharapkan pengembangan TPA tersebut dapat semakin meningkatkan umur teknis bangunan serta meingkatkan kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Rembang.. Sarana pengumpulan sampah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 yaitu meliputi truk sampah, truk container, container gerobak sampah, Tempat Pembuangan Sementara, dan Tempat Pembuangan Akhir. Namun truk tinja, transfer depo, dan instalasi pengolah limbah tinja masih belum ada unit yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Secara lebih jelasnya,perkembangan banyaknya sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 58 Tabel 2.42 Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 No 1. 2. 3. Jenis Sarana Truk Sampah (unit) Truk Kontainer (Unit) Kontainer (unit) Gerobak dan Becak Sampah (unit) Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 5 7 56 5 7 56 5 7 56 4 5 56 5 6 55 98 98 4. 95 114 114 36 5. 36 46 52 36 1 1 6. 1 1 1 6 8 63 114 59 1 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, 2018 Untuk mengukur kondisi lingkungan hidup dilakukan pengukuran indeks kualitas udara dan indeks kualitas air serta tutupan lahan. Indeks atau indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun makna esensinya masih ada. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Kualitas Lingkungan hidup sering digunakan sebagai acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi yang ideal. Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang tak mudah dimengerti masyarakat. Indeks Kualitas indikasi awal yang memberikan Udara kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: Transportasi diambil sampel di perempatan jaeni, Industri di PLTU Sluke, Perumahan di desa Sidowayah, Komersial Perkantoran di jalan Pemuda km.2, dalam hal ini pengujian kualitas udara di lakukan oleh DLH Provinsi Jawa Tengah yang sudah terakreditasi oleh KAN. Hasil pengujian udara tahun 2018 sebagai berikut : (IKU) adalah gambaran atau Tabel 2.43 Pengukuran Kualitas Udara Kabupaten Rembang Tahun 2018 No. 1 2 3 4. Lokasi pengukuran Perempatan Jaeni PLTU Sluke Desa Sidowayah Jalan Pemuda Km.2 Lama pengukuran 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam SO2 µg/Nm3 65,63 64,21 62,12 63,37 CO µg/Nm3 3865,03 5248,8 2879,45 3456,92 NO2 O3 TSP PM10 Hc µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 µg/Nm3 81,65 117,79 51,86 0,018 38,41 135,72 106,53 118,72 41,76 163,39 52,63 0,03 0,012 42,89 35,11 109,87 60,74 78,11 0,02 37,96 Sedangkan untuk pengukuran kualitas atau pencemaran air sungai menggunakan komposisi parameter fisik (bau, warna, jumlah zat padat terlarut, kekeruhan, rasa) kimia (bahan an-organik : besi, seng, alumunium, LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 59 kesadahan, klorida, mangan, pH, sulfat, serta tembaga) dan bakteriologis (jumah kuman dan total coli). Kabupaten Rembang menggunakan sampel pengujian kualitas di tiga sungai yaitu sungai Kalipang kecamatan Sarang, sungai Babagan kecamatan Lasem, sungai Karanggeneng Rembang. Analisis pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBTPPI semarang yang sudah terakreditasi oleh KAN. Dimana hasil pengujianya sebagai berikut : Tabel 2.44 Pengukuran Kualitas Air Kabupaten Rembang Tahun 2018 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. parameter TSS pH BOD COD DO Total Coli e Coli sat mg/l mg/l mg/l mg/l jumlah / 100ml Jumlah /100ml Sungai pengambilan sampel karanggeneng Smt I 34 7,7 5,75 15,79 3,95 >2400 kalipang babagan Smt I 25 6,7 7.02 10,56 4,01 >2400 Smt II 28 7,8 7,82 13,42 4,33 >2400 Smt II 26 6,5 6,09 17,65 3,56 >2400 Smt I 27 6,9 4,56 20,65 2,89 >2400 Smt II 44 7,8 8,67 38,67 4,91 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400 >2400 Kelas I 50 6-9 2 10 6 Baku mutu Kelas II 50 6-9 3 25 4 Kelas III 400 6-9 6 50 3 Kelas IV 400 6-9 12 100 0 Indikator terakhir untuk mengetahui kualitas lingkungan adalah tutupan lahan. Tutupan lahan adalah kenampakan material fisik permukaan bumi. Tutupan lahan menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses sosial. Informasi tutupan lahan yang akurat merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja dari model-model ekosistem, hidrologi, dan atmosfer sehingga kualitas lingkungan dapat diukur dengan lebih akurat.Tutupan lahan di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari luas lahan dengan kenampakan hutan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel 2.45 Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Rembang Kekritisan Lahan (Ha) No. Nama DAS Capluk Kawasan Areal Penggunaan Lain Tidak Kritis 17,979.86 Potensial Kritis 97.34 Agak Kritis 82.41 Kritis 31.20 sangat Kritis 16.09 Total 18,206.90 Hutan Produksi 2,374.85 986.86 259.25 2.82
3,623.78 Panggung
Areal Penggunaan Lain 2,679.69
2,679.69 Jambangan
Areal Penggunaan Lain 1,464.50
1,464.50 Kiringan
Areal Penggunaan Lain 1,395.35
1,395.35 Lasem Areal Penggunaan Lain 14,804.18 1,501.04 906.61 400.83 201.59 17,814.25 Hutan Konservasi
7.63
7.63 Hutan Lindung 38.43 37.85 324.55 109.89
510.72 Hutan Produksi 1,571.51 1,426.28 293.02 36.27 6.51 3,333.59 Tasiksono Hutan Terbatas Areal Penggunaan Lain Produksi 121.24 1,104.33 1,066.04 102.94 191.65 769.94 13.30 131.05 4.27 46.29 1,396.50 2,154.55 Hutan Lindung
36.66 21.56 24.05 82.27 Bonang Areal Penggunaan Lain 377.93 121.40 104.49 6.36 1.37 611.55 Hutan Lindung 2.02 4.64 68.54 31.97
107.17 Hutan Produksi 0.55
0.55 Leran Areal Penggunaan Lain 196.36 62.08 104.78 33.18
396.40 Hutan Produksi 32.63 30.45 36.35 32.95
132.38 Malang Areal Penggunaan Lain 464.27 78.71 140.07 48.83
731.88 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 60 Kekritisan Lahan (Ha) No. Nama DAS Kawasan Tidak Kritis Potensial Kritis Agak Kritis Kritis sangat Kritis Total Hutan Produksi 1.44 1.08 49.72 7.52
59.76 Kladen Areal Penggunaan Lain 568.86 8.38 600.16 146.08
1,323.48 Hutan Lindung 13.05
305.01 74.07
392.13 Hutan Produksi
0.71
0.71 Sranduk Areal Penggunaan Lain 92.75 65.73 265.51 93.56
517.55 Hutan Lindung
0.05
0.05 Randualas
Areal Penggunaan Lain 149.07
117.00 52.44
318.51 Kepel
Areal Penggunaan Lain 285.69
229.64 211.21
726.54 Hutan Lindung 11.81
136.99 8.83
157.63 Kresak Areal Penggunaan Lain 613.53 98.30 246.85 5.31 12.26 976.25 Hutan Lindung 4.89
195.03 2.66
202.58 Anyar Areal Penggunaan Lain 752.93 30.57 20.67 12.70 4.42 821.29 Kesambi Areal Penggunaan Lain 11,433.45 1,616.36 971.12 220.15 26.68 14,267.76 Hutan Lindung 92.98 259.80 665.51 47.42
1,065.71 Hutan Produksi 1,486.93 963.49 18.13 81.46
2,550.01 Hutan Terbatas Produksi
19.76 107.48 42.56 8.28
178.08 Randugunting Areal Penggunaan Lain 7,487.40 3.93 3.08 0.52
7,494.93 Hutan Produksi 497.30 326.97 42.72 16.66
883.65 Serang Areal Penggunaan Lain 373.48 153.55 9.02
0.71 536.76 Hutan Produksi 1,213.13 358.62 3.03
1,574.78 Temperak Hutan Terbatas Areal Penggunaan Lain Produksi 235.29 4,447.96 147.27 21.21 6.37
1.10
390.03 4,469.17 Hutan Produksi 509.30 581.04 11.66
1,102.00 Blank
Solo Areal Penggunaan Lain 719.32 544.32 3,227.20 416.98
4,907.82 Hutan Konservasi 4.07
11.80
15.87 Hutan Produksi 80.54 1,557.20 3,502.72 68.46
5,208.92 Hutan Terbatas Produksi
3.64 16.65 430.99 40.85
492.13 Total 75,706.27 12,385.21 14,431.57 2,415.37 345.34 105,283.76 Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Rembang, 2018 f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang 1) Pelayanan pendaftaran penduduk; 2) Pelayanan pencatatan sipil; 3) Pengumpulan data kependudukan; 4) Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/ Kota; 5) Penyusunan profilkependudukan Kabupaten/Kota. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan di masyarakat, meskipun demikian masih ada beberapa indikator yang capaiannya masih belum sesuai dengan harapan. Misalnya adalah persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang kinerjanya justru mengalami mengalami tren menurun dengan capaian tahunan yang fluktuatif. Indikator kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu, yakni dari 59,52% pada tersebut 2011 menjadi 81% pada tahun 2015. Kedua indikator LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 61 perkembangannya masih dibawah termuat dalam SPM. Sedangkan indikator SPM lainnya yang telah mampu mencapai target 100% adalah kepemilikan kartu keluarga dan kepemilikan akta kematian. target yang Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.46 Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Indikator 2013 2014 Capaian Tahun 2016 2015 2017 2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%) Persentase kelahiran (%) Persentase kepemilikan akta kelahiran (%) Persentase pasangan berakte nikah (non-muslim) (%) Persentase kepemilikan kartu keluarga (%) Persentase Kepemilikan Akte Kematian (%) Informasi Kependudukan (%) bayi ber-akte Administrasi 68,25 97,92 67,02 100 100 100 51,07 89,20 94,25 59,58 100 100 100 71,70 87,52 96,45 81 100 100 100 85,50 94,00 95,6 45,27 100 100 100 95,50 98,40 97,91 48,14 100 100 100 99,00 98,24 98,45 105 100 100 100 99,00 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun, 2018 g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi, seperti kemampuan untuk berusaha, mencari informasi, dan mengelola kegiatan. Perilaku masyarakat harus didorong agar mampu bekerjasama atau bergotong royong dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tantangan ke depan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan, hak asal usul, dan adat istiadat Desa dan kewenangan lokal skala desa, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini sebagian kewenangan Kabupaten akan diserahkan dan dilaksanakan oleh desa. perubahan perilaku masyarakat, PerkembanganPelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2013-2018mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Jumlah Posyandu aktif sejak tahun 2013 sd. 2017 sebanyak 1.225 buah, namun pada tahun 2018 bertambah 8 posyandu menjadi 1.233 posyandu. Data Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 adalah pada tabel berikut: Tabel 2.47 Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Indikator 1. PKK aktif (Unit) 2. Posyandu aktif (unit) 3. Persentase Posyandu 2013 309 1.225 46,85 2014 309 1.225 46,85 Kondisi Saat Ini 2015 309 1.225 47,75 2016 309 1.225 47,75 2017 309 1.225 46,6 2018 309 1.233 59,7 Purnama Dan Mandiri (%) 4. % Lembaga Kemasyarakatan, 100 100 100 100 100 100 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 62 No Indikator 2013 2014 Kondisi Saat Ini 2015 2016 2017 2018 Lembaga Adat yang diberdayakan (%) telah 5. % Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif(%) 5. % Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif(%) 100 100 100 100 100 6. % swadaya masy thd program pemberdayaan masy (%) 7. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masy (%) 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 85 0,4 85 0,4 85 8. %kadesyg pelatihan pemerintahan desa (%) telah mengikuti penyelenggaraan 100 100 100 100 100 100 9. Pembangunan pedesaan kawasan 0 0 1 1 1 2 10. Badan kerjasama antar desa 13 13 13 13 13 19 Sumber: BPMPKB Kabupaten Rembang 2018 h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk turut mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Total Fertility Rate Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07. Angka tersebut menunjukan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Rembang telah mencapai 100% dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) tahun 2011 sebesar 8,01%, tahun 2015 menurun menjadi 6,93%. Perkembangan unmet need dari tahun 2011-2015, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Fluktuasi unmet need KB ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB khususnya MKJP serta PUS yang tidak ingin memiliki/menunda punya anak namun tidak ber-KB. Upaya yang dilakukan lain melalui optimalisasi untuk mengurangi unmet need KB antara Komunikasi, (KIE), peningkatan SDM PLKB, peningkatan kepesertaan KB Pria, dan kerjasama antar berbagai institusi. Informasi dan Edukasi 2) Keluarga Sejahtera Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Rembang pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sebesar 55,96 persen, pada tahun 2014 sebesar 54,96 persen dan pada tahun 2015 sebesar 54,64 persen. Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.48 Perkembagan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018 Tahun No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. Total fertility Rate (TFR) Rasio akseptor KB /1000 PUS Cakupan perserta KB aktif (%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 th Cakupan PUSyg ingin ber-KB tdk terpenuhi (Unmet Need) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 th) per 1,86 833,6 100 3,14 7,26 35 1,86 827,48 100 3,46 7,83 35 2,07 825,23 100 3,68 6,93 35 2,05 837,05 100 3,22 6,73 34 2,07 841,11 120,89 1,56 6,94 32 2,07 800,2 123,04 1,55 9,81 32 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 63 Tahun No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1000 perempuan usia 15-19 tahun Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) Angka Drop out KB Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan % Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) 2 Ratio PLKB / penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 3 Ratio PPKBD 4 % kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKSyg berKB Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB Cakupan Peserta KB Aktif MKJP Cakupan Peserta KB Aktif Pria Cakupan Tribina 83,36 12,32 100 55,96 4,32 100 100 91,99 91,96 13,81 1,25 89,86 82,75 14,19 100 54,96 4,39 100 100 92,21 91,97 15,25 1,14 91,42 83,57 13,62 100 54,64 4,52 100 100 91,12 92,12 16,61 1,14 83,80 83,61 12,08 100 51,94 4,98 100 100 91,64 89,89 17,96 1,14 84,11 8,72 100 50,46 4,98 100 100 92,47 89,56 19,65 1.21 80,02 7,27 100 51,13 6,12 100 100 90 100 20,81 1,11 Sumber: Dinsos PPKB Kabupaten Rembang Tahun 2018 i. Perhubungan Kabupaten Rembang merupakan wilayah mempunyai arus lalu lintas yang cukup padat, dilalui jalan arteri primer antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang. Kondisi jalur lalu lintas sering menimbulkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilewati secara langsung oleh jalan utama pantura. Kebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum, meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan, meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, pengembangan infrastruktur perhubungan di kawasan pesisir. Di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar kegiatan transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas terminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1) Terminal angkutan penumpang 2) Terminal angkutan barang Terminal yang tersedia di Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati No.551-4/0984/2016 yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang, Pamotan, dan Sumber. Dari tujuh terminal tersebut ada dua terminal yang potensial ditingkatkan statusnya menjadi terminal tipe B maupun terminal tipe A sesuai dengan lokasinya yang berada di jalur arteri sehingga fungsinya dapat melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal yang potensial untuk ditingkatkan statusnya sesuai dengan rencana tat ruang wilayah dalah Terminal Rembang menjadi tipe A dan Terminal Lasem menjadi tipe B. Sampai saat ini pelayanan terminal di Kabupaten Rembang sudah berfungsi terdiri dari tujuh terminal kelas C LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 64 sesuai dengan peruntukannya, meskipun masih memerlukan perbaikan. Sejak tahun 2014 belum ada perbaikan yang cukup signifikan untuk merevitalisasi terminal tipe C. Perbaikan hanya berupa pemeliharaan rutin terminal sehingga kinerja terminal dari tahun 2014 tetap dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar, Sumbersari Kragan, Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat arus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususunya angkutan barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan rest area atau pool truk yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengendara angkutan barang. jalan dan Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.49 Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 No Uraian 1 Persentase terminal dalam kondisi baik (%) tipe C 2014 71,42 2015 71,42 Tahun 2016 2017 2018 71,42 71,42 71,42 keterangan terminal tipe c dlm kondisi baik jml 5, dr 7 terminal tipe C 2 Tersedianya Terminal Angkutan penumpang pd setiap kab/ kota yg telah dilayani angkutan umum dlm trayek 70 70 70 70 70 3 peningkatan mobil barang fasilitas parkir 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 4 %sarpras perhubungan dlm 85 85 5 kondisi baik jumlah angka kecelakaan di kabupaten rembang (kali) 418 408 470 456 391 data dari Satlantas 6 cakupan ketersediaan halte bus pada jaringan trayek 7 ketersediaan rambu rambu lalu lintas (%) 2 67 2 67 2 67 3 67 5 67 2018 tambah 2 unit 2015-2018 tdk ada penambahan 8 persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan rambu (%) Marka(%) guardrill (%) LPJU (%) APPIL (%) 67 63 35 5 19 67 65 35 5 36 67 6.3 35 5 34,7 67 23 35 1.056 37,1 67 11 11,6 5.25 42,9 2015-2018 tidak ada penambahan terpasang/kebutu han 10.000 *100 (2016-2018) terpasang/kebutu han 1232 *100 (2016-2018) terpasang/kebutu han 13350 *100 (2016-2018) satuan unit Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (IPPL) LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 65 No Uraian 9 kelas akreditasi dari tempat uji 2014 n.a 2015 n.a Tahun 2016 2017 n.a C 2018 C keterangan sesuai SPM 10 tersedianya angkutan umum yg telah jlntuk melayani wilayah yg tersedia jaringan jalan kab/kota (unit) jaringan 925 1014 1014 1102 1105 11 jml orang mll terminal/th/org 2.156.071 2.308.680 897.944 875.143 12 rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 1 th) 64 68 61 69 0 Pindah ke DPMPTSP naker 2018 13 Jumlah uji kendaraan bermotor 6436 6936 7705 8290 8903 wajib uji (unit) 14 jumlah kendaraan yang telah 10616 11616 8196 9779 7864 melakukan uji (unit) 15 lama pengujian kelayakan 90 90 55 55 55 angkutan umum (KIR) (menit) 16 biaya pengujian angkutan umum kelayakan KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: KIII: 35.000 35.000 KI: 30.000 KII: 32.000 KI: KI: KI: Perda No 6 2010, ganti tanda uji berkala Rp 5.000, ganti buku/ dokumen lain uji berkala Rp 8.500, ganti label pemeriksaan emisi gas buang/ uji asap Rp 4.000, stiker samping Rp 12.000 30.000 KII: 30.000 30.000 KII: KII: 32.000 32.000 32.000 KIII: 35.002 KIII: 35.001 KIII: 35.003 17 % kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) (%) 18 % kendaraan umum yg berada dalam kondisi laik jalan (%) 90 94 98 94 90 99 95 98 98 99 Sumber: Dishub Kabupaten Rembang Tahun 2018 Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam jangka waktu tahun 2014-2018 mengindikasikan kecenderungan perbaikan, yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan umum, menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya peran swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan. Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 terlihat dalam tabel berikut: Tabel 2.50 Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 No 1 Indikator kinerja pelanggaran ijin trayek (kasus) 2 pelanggaran uji (kasus) pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya (kss) kendaraan bermotor wajib uji (unit) kendaraan bermotor yang di uji (unit) jumlah angkutan darat (unit) 3 4 5 6 2014 33 58 0 6.436 10.616 925 2015 33 58 0 6.936 11.616 1014 2016 16 38 3 7705 8196 1014 2017 1 16 3 8290 9779 1102 2018 2 7 1 8903 7864 1105 7 Jml penumpang angkutan darat (orang) 2.156.071 2.156.071 897.944 875.143 Sumber: Dinhub Kabupaten Rembang, 2018 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 66 Kondisi pelayanan perhubungan terkendala dengan fasilitas alat uji yang masih menggunakan sistem analog. Mulai tahun 2018 sudah mulai dilakukan modifikasi alat uji dari sistem analog menjadi sistem digital sehingga mengurangi human error pada proses pengujian. Kedepan untuk meningkatkan akreditasi tempat uji perlu ditingkatkan penggunaan teknologi digital sesuai dengan standar yang diperlukan. Termasuk dalam upaya pemantauan lalu lintas mengingat kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, ke depan akan dikembangkan automated traffic control system. Sementara itu, perkembangan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2018 diantaranya dapat diketahui dari proporsi jumlah angkutan darat sebanyak 1.102 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 875.143 orang. Sedangkan upaya untuk menurunkan tingkat gangguan lalu lintas dilaksanakan dengan terus meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2014-2018. Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.51 Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 No Fasilitas Perhubungan 1 Rambu 60 x60 cm 2014 40 2015 40 2016 2017 2018 Keterangan 40 40 40 2 Rambu 90 x90 cm 90 90 90 90 90 3 Rambu model F 14 14 14 14 14 4 RPPJ kecil 1 muka 48 48 48 48 48 5 RPPJ besar 1 muka 4 4 4 4 4 6 RPPJ besar 2 muka 1 1 1 1 1 7 Warning Light Pijar 13 19 0 0 0 Ganti LED 8 Warning Light LED 11 11 0 0 6 9 Traffic Light Pijar 3 3 0 0 0 10 Traffic Light LED 1 1 0 1 1 11 Guardrill (m) 140 140 0 0 144 12 LPJU LED 62 62 3497 141 702 2016 dari ESDM 13 LPJU Solar Cell 12 12 0 0 0 14 Marka (m2) 660 234 689 2300 1100 Zebra Cross & marka 1keg 15 Zebra Cross 2 2 0 0 0 16 Shelter 2 2 2 1 2 17 Paku Jalan 282 282 0 0 0 blm pngadan prnah Sumber: Dinhub Kabupaten Rembang, 2018 Program rekatifasi kereta api lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati- Rembang telah tertampung dalam revisi Peraturan Menteri Nomor : 43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, saat ini revisi tersebut masih dalam proses penetapan. Rencana pembangunan trase Kudus - Pati Rembang diperkirakan antara tahun 2021-2030 sedangkan untuk trase Cepu - Rembang diperkirakan antara tahun 2025-2030. Rencana reaktifasi kereta api yang merupakan program strategis pemerintah pusat akan memberikan dampak yang cukup signifikan termasuk dalam tataran transportasi lokal (Tatralok). Perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian trayek angkutan dengan stasiun-stasiun yang ada di Kabupaten Rembang sehingga seluruh angkutan penumpang dan barang dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan baik. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 67 Pelabuhan Rembang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berada di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang, yang secara keruangan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan perikanan pantai pada Kawasan Sentra Perikanan Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Pelabuhan Pengumpul. Sedangkan Pelabuhan Tasik Agung Rembang walaupun berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional hierarkinya sebagai pengumpan regional, namun kondisinya lebih layak sebagai pelabuhan perikanan pantai.Pelabuhan tersebut sudah tidak dapat dikembangkan menjadi pelabuhan umum sehingga diarahkan sebagai pelabuhan perikanan pantai. Sedangkan Pelabuhan Rembang, mengingat berada pada posisi strategis di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Surabaya), pada tahapan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dikembangkan melalui pembangunan terminal Sluke sebagai pelabuhan pengumpan yang kedepan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan Republik Indonesia diarahkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke diharapkan dapat menjadi pemicu bagipertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas dan hasil olahan hinterland Kabupaten Rembang dengan peluang kegiatan antara lain: 1) Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang dan pengolahan produk pertanian. 2) Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor impor. 3) Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan distribusi minyak Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang. 4) Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri Kabupaten Rembang. j. Komunikasi dan Informatika Pemerintah daerah dalam pelayanan urusan komunikasi dan informatika memiliki kewenangan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelengaraan bidang komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website Pemerintah Kabupaten Rembang yakni rembangkab.go.id sebagai media untuk terjalinnya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan, dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang. Selain website resmi Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagian besar perangkat daerah bahkan sampai level Kecamatan telah memiliki website. Hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana SDM yang ada di Perangkat Daerah mampu mengelola dan memanfaatkan media tersebut untuk menyampaikan informasi pembangunan yang dilaksanakan dan juga mampu menyediakan data-data yang valid yang bermanfaat bagi masyarakat luas. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 68 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten terus informasi dan berupaya membangun dan mengembangkan sistem dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten/Kota. Adapun indikator dalam SPM tersebut adalah: 1) Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: a) Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b) Media baru seperti website (media online); c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau luar e) Media ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, dan baliho. 2) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Semua indikator SPM yang targetnya harus dicapai oleh Kabupaten Rembang sampai saat ini belum terdata dengan baik. Perkembangan Pelayann Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2013- 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.52 Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Indikator 1. Jumlah jaringan komunikasi 2. Jumlah penyiaran radio 3. Cakupan layanan SST 4. Jumlah aplikasi lingkup pemda kab/kota 1. Jumlah jaringan komunikasi 2. Jumlah penyiaran radio 3. Cakupan layanan SST 4. Jumlah aplikasi lingkup pemda kab/kota 2013 29 13 5.450 14 2014 29 13 5.500 15 Tahun 2015 58 13 5.500 20 2016 62 14 6.500 20 2017 2018 165 14 5.000 5.000 22 62 14 20 5. % PD telah memiliki website (%) 6. Cakupan & pemberdayaan klp informasi masy di tk kec pengembangan 86,97 86,97 21 21 86,97 22 100 21 100 21 100 21 7. Jml Pelaksanaan Diseminasi & Informasi Nasional Pendistribusian Melalui: Media massa(majalah,radio, teve); Media baru spt website online); Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; Media interpersonal spt sarasehan, ceramah & lokakarya; Media luar ruang spt media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, & baliho. (media 2 na 1 1 2 2 Na 1 1 2 2 11 1 1 2 2 1 1
2 2 1 1
2 2 1 1
2 Sumber: Dinhubkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2018 k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 69 penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM. Koperasi harus kreatif dalam menghadapi persaingan usaha dan kegiatan ekonomi yang semakin ketat. Kreativitas menjadi konsekuensi yang harus dimiliki koperasi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan terjadi tidak hanya pada lingkungan internal tetapi tetapi juga bersaing dengan sekala lebih luas. Untuk maju, koperasi harus menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Bekerjasama dengan mitra baik lokal, regional maupun mitra berskala internasional harus dilakukan untuk membawa koperasi terus bekembang. Terdapat empat indikator untuk mengukur kemajuan koperasi, diantaranya (1) sumber daya koperasi baik SDM maupun permodalannya, (2) sarana dan prasarananya (3) peran terhadap lingkungan, dan dampak positifnya baik masyarakat maupun anggota sendiri (4) adanya program strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabelberikut : Tabel 2.53 Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Indikator Jml UMKM (unit) Jml LKM koperasi dan UKM (uniT) jml UMKM ygtlh mengikuti pameran promosi produk (unit) % koperasi aktif (%) % KSP/USP koperasi sehat (%) Cakupan bina kelompok UMKM Jml Wirausaha Baru (buah) Tahun 2013 2018 33.900 39.363 39.363 39.173 39.632 39.830 2014 2015 2016 2017 84 275 279 284 286 289 4 5 6 NA NA NA 78,68 78,68 79,00 53,34 90,28 90,40 31,80 32,00 35,00 22,60 67,57 69,59 1.695 1.968 1.972 1.152 1.162 1.165 7.733 5.463 5.112 140 312 198 Sumber: Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2018 Pada tabel diatas, capaian semua indikatorurusan koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 cenderung meningkat, hanya 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan, yakni Jumlah wirausaha baru pada Tahun 2017 sebesar 312 buah, di Tahun 2018 hanya 198 buah, capaian yang kecil tidak menunjukkan kinerja yang buruk, karena jika dihitung total jumlah wirausaha baru dari Tahun 2013 berjumlah 18.958 buah. l. Penanaman Modal Daerah Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, telah mengatur mengenai pelaksanaan sistem OSS (Online Single Submission). Sejak pertengahan April Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan inovasi dengan menindaklanjuti menerapkan sistem OSS untuk pelayanan perijinan. Sistem OSS ini dapat diakses secara daring dan terintegrasi. Dengan OSS, Pemerintah memberi kemudahan bagi investor dalam mengurus usahanya, cukup memilih salah satu PTSP pusat atau daerah. Sebab, dalam sistem ini sudah ada kesatuan antara PTSP pusat dan daerah, ada standar perizinan yang sama untuk LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 70 semua daerah, serta tidak ada lagi duplikasi perizinan, dalam satu kegiatan usaha tidak perlu ada lebih izin bisa diurus di satu instansi, baik itu daerah maupun pusat. Jumlah investasi proyek PMA/PMDN di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 invetasi PMA/PMDN sebesar 7,173T, mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya 2017 sebesar 5,722 T. Dengan semakin meningkatnya jumlah investasi dan investor yang ada di Kabupaten Rembang, memberikan multiplier effect kepada penyerapan jumlah tenaga kerja. Dimana jumlah tenaga yang terserap pada tahun 2017 sebesar 7.016 orang, mengalami peningkatan menjadi sebesar 10.910 orang pada tahun 2018. Secara rinci Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2018 terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.54 Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1 2 3 4 5 Indikator Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan Terselenggaranya pemdadlm kemitraan Terselenggaranya peluang penanaman modal kab Terselenggara sosialssi kebijakn penanman modal kpdmasy dunia usaha. Jumlah nasional (PMDN/PMA) fasilitasi rangka kerjasama promosi investor berskala 2013 1 profil investasi 3 3 3 10 2014 1 profil investasi 3 3 3 10 Tahun 2015 1 profil investasi 3 2016 1 profil investasi 1 3 3 3 9 20 28 2017 1 profil invstasi 2 4 9 41 2018 1 profil investasi 0 2 1 78 6 7 8 9 Nilai investasi Terslenggaranya yan perijinan & nonperijnan bid pennamn modal mllyan Terpadu Satu Pintudi bid Penanaman Modal. Terselenggaranya bim pelksanan Keg Penanman Modal kpd masyarakat dunia usaha (%) Sistem Pelayanan Informasi & Investasi Elektronik scr (SPIPISE) (%) 673,7 M 646,8 M 100 100 100 100 100 100 3,478 T 100 100 100 5,172 T 100 100 100 5,28 T 100 100 100 7,71 T 100 100 100 10 % dibidang penanaman modal yg terlaksana (%) kerjasama 18,51 18,51 37,03 50 90 90 11 % PMA/PMDN diKab Rembang 40 60 65 55 82,79 82,79 12 yg taat aturan (%) Tenaga kerja lokal yang terserap pada penanaman modal (orang) 1.763 2.672 7.742 7.784 7.016 10.910 13 % pengaduan yan perijinan & 95 95 95 100 100 100 investasi yg ditindaklanjuti(%) Sumber: DPMPTSPNAKER Kabupaten Rembang Tahun 2018 m. Kepemudaan dan Olahraga Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Pemuda yang berpendidikan, terampil, mempunyai integritas dan patriotisme akan mampu berperan sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan. Selama kurun jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang relatif tetap yaitu AMPI, KOSGORO, Rembang Bangkit Foundation, dan Gerakan Pemuda Nusantara namun ada peningkatan pada Karang Taruna dan PPMI. Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: tahun 2011-2015 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 71 Tabel 2.55 Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Jumlah Organisasi Kepemudaan 1. KNPI 2. AMPI 3. 4. 5. 6. KUPP/KWP Pemuda) 1. KNPI 2. AMPI 3. 4. 5. 6. KUPP/KWP Pemuda) Pemuda Ansor Pemuda Muhammadiyah Pramuka Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 22 7. KOSGORO 8. Rembang Bangkit Foundontion 9. Gerakan Pemuda Nusantara 10. Puma Prakarya Muda Indonesia Jumlah 1 1 1 1 31 7. KOSGORO 8. Rembang Bangkit Foundontion 9. Gerakan Pemuda Nusantara 10. Puma Prakarya Muda Indonesia Jumlah 1 1 1 1 31 1 1 1 1 31 1 1 1 1 31 1 1 1 1 31 1 1 1 1 31 1 1 1 1 31 Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang Tahun 2018 Di bidang keolahragaan, keikutsertaan kontingen Kabupaten Rembang dalam even di tingkat karesidenan, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada tahun 2018, medali di even tingkat Karesidenan mendapatkan 187 medali, sedangkan di even tingkat Provinsi mendapatkan 46 medali. Untuk tingkat nasional, kontingen dari Kabupaten Rembang belum pernah mendapatkan medali. Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terdapat sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat utamanya untuk berbagai aktifitas olah raga; Sepak Bola, Basket, Volley, Bulu Tangkis dan Renang, sedangkan GOR dapat dimanfaatkan untuk kegiatan serbaguna. Adapun perkembangan jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun 2013- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.56 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1 2 3 4 5 6 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Lapangan Sepak Bola Lapangan Basket Lapangan Volley Lapangan Bulu Tangkis Kolam Renang Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna Jumlah (unit) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 252 252 252 252 47 276 322 322 324 38 2 19 252 46 276 38 2 19 252 46 276 38 2 19 46 46 47 38 2 19 38 2 19 38 2 19 Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang, 2018 Selanjutnya Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.57 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 No 1 2 Indikator Jumlah Pemuda (orang) Jml anggta pasukan paskibraka (org) Tahun 2014 149.408 138.863 150.955 76 2013 2015 2016 2017 76 76 76 76 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 72 No Indikator 3. Jumlah peserta TUB BB (orang) 4. Jmlpst Jambre Pemda Indnesia (org) 5. Jml peserta kemah bakti (kontingen) 6. Jml pemuda pelopor yg berprestasi di Tingkat provinsi (org) 7. Jml Kewirausahaan mandiri (Usaha) pemuda yg 2013 20 14 14 7 22 2014 20 14 14 8 22 Tahun 2015 2016 2017 20 14 14 20 14 14 10 20 14 24 22 22 22 8. Jml OKP (organisasi Kepemudaan) 9. Jml kasus narkoba di kab Rembang (kss) 31 1 31 4 31 6 31 19 31 15 10. Jml tenaga pelatih yg terlatih (orang) Jml atlet yg terlatih (orang) Jml pengurus cabor yg terlatih (org) 11 Jml atlet pelajar yg berprestasi di 30 30 7 - 30 30 10 - 30 30 10 200 30 30 10 226 30 30 10 - kejur Popda Kab (Atlet) jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda tkt Karesidenan (Atlet) jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda tingkat Provinsi (Atlet) 12 Jml club olahraga di tingkat pelajar Jml club olahraga di tk mahasiswa (club) Jml club olahraga di masy (Club) 13 Jml atlet yg menerima penghargaan 70 15 169 2 469 0 59 16 171 2 472 130 64 60 179 3 485 130
prestasi di tk Karesidenan Jml atlet yg menerima penghargaan prestasi di tk provinsi Jml atlet yg menerima penghargaan di tk nasional 27 1 32 2 35 5 14 Jml lapangang olahraga milik 4 4 4 4 4 Pemerintah Kabupaten Rembang 15 Jml gelanggang olahraga milik 3 3 3 3 3 pemerintah kabupaten Rembang Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang, Tahun 2017 n. Statistik tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional, oleh sebab itu, ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1997 Pasal 5 Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1)statistik dasar; (2)statistik sektoral dan; (3)statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri- ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab BPS. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan. Sedangkan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 73 statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelanggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Produk berupa buku statistik yang telah dihasilkan dan dipublikasikan selama kurun waktu 2013-2017 antara lain adalah Rembang Dalam Angka (setiap tahun); Buku PDRB (setiap tahun); Kecamatan Dalam Angka; NTP; Profil Kependudukan, Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, Profil Ketenagakerjaan o. Persandian Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten/daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah untuk Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sampai saat ini pemanfaatan persandian di Kabupaten Rembang baru sebatas pada pelayanan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah. p. Kebudayaan Kabupaten Rembang berada pada daerah pesisir dengan panjang pantai sekitar 65 km, dan dipengaruhi juga oleh sejarah sehingga kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Rembang banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur sejarah dan budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Islam, Cina/Tionghoa, dan budaya daerah pesisir. Kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Karawitan, Suarawati, Gadon, Cokek'an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil, Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek - Orek, Pathol Sarang, Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten Rembang. Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 sebanyak 252 kelompok. Data kelompok kesenian di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.58 Data Kelompok Kesenian Kabupaten Rembang Tahun 2018 No. KELOMPOK KESENIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sumber : DINBUDPAR Kabupaten Rembang, 2018 Kelompok Sanggar Seni Tari Musik tradisional Sanggar Seni Lukis Teater Tradisional Tari Tradisional/tayub Musik Modern Barongan Wayang Kulit JUMLAH (KELOMPOK) 12 104 5 19 5 92 5 10 Pada tahun 2018Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah musik tradisional sebanyak 104 kelompok. Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan salah satu potensi daerah, namun demikian pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni tersebut LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 74 secara keseluruhan masih belum maksimal dan ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya masih terbatas. Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2013- 2018 Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa Indikator yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini Tabel 2.59 Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indikator Jml kegiatan penyelenggaraan seni tradisi & budaya (keg) Jmlklp kesnian trdisional (klp yg Jml dilestarikan (cagar budaya) Jumlah Cagar budaya Jumlah seniman (orang) Jumlah jenis seni tradisi yang dilestarikan (kesenian) Jumlah Museum Jumlah Sanggar Budaya organisasi penghayat Jml kepercayaan thd Tuhan Yang Maha Esa (organisasasi) cagar budaya 2013 16 285 3 47 1.243 18 1 2 13 2014 16 311 3 47 1.251 18 1 2 13 Tahun 2015 2016 18 9 311 134 3 3 47 1.252 47 3.034 18 20 3 2 1 1 13 11 2017 9 137 3 47 3.034 20 1 1 11 2018 10 137 3 107 3.039 11 1 1 10 Sumber: Dinbudpar Kabupaten Rembang tahun 2018 Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.60 Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 Kecamatan Tarian Modern 3 2 - 1 - - 1 2 3 2 5 1 1 5 26 23 23 23 20 Tarian Klasik 3 2 1 1 1 - 1 3 3 5 - 2 1 3 26 23 23 23 20 Sumber Bulu Gunem Sale Sarang Sedan Pamotan Sulang Kaliori Rembang Pancur Kragan Sluke Lasem 2018 2017 2016 2015 2014 Sumber: Dinbudpar Kabupaten Rembang Tahun 2018 Reog 1 - 3 1 - - - - - - - - 1 1 7 5 5 5 12 Tarian Rakyat Tayuban 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 9 Lain-lain 1 1 - - 1 - - - 1 1 - - - 1 6 - - - 11 q. Perpustakaan Perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh informasi sangat penting kedudukannya dalam rangka mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal. Perpustakaan berfungsi LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 75 antara lain, (1) menyimpan koleksi (informasi), (2) menyediakan informasi bagi masyarakat, (3) sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non formal, (4) mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya dan (5) menjadi tempat untuk rekreasi. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir terutama dialami pada perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah perpustakaan desa sebesar 59 meningkat menjadi 65 pada tahun 2017. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan fluktuatif, yaitu pada tahun 2013 sebesar 16.563 orang pengunjung menjadi 22.120 orang pengunjung di Tahun 2017. Kondisi ini menunjukan meningkatnya minat baca pada masyarakat Kabupaten Rembang. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2013 sebesar 25.401 eksemplar meningkat menjadi sebesar 43.004 eksemplar pada tahun 2018. Upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah sudah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui berbagai promosi minat baca, penambahan fasilitas perpustakaan, dan penambahan jumlah koleksi perpustakaan. Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan perpustakaan keliling dan pameran buku dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, namun hasilnya belum terlihat signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan belum tinggi. Kemajuan teknologi juga semakin pesat, masyarakat semakin dimudahkan dalam internet hanya menggunakan handphone maupun tablet. mengakses Perpustakaan digital juga sudah berkembang, sehingga masyarakat tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, mereka cukup mengakses melalui internet. Perkembangan pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.61 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Indikator 2013 2014 2015 Tahun 2016 2017 2018 1. Jml perpustakaan - Daerah (unit) - Kecamatan (unit) - Desa (unit) - Masyarakat (unit) - Keliling (unit) % gedung perpustakaan dlm kondisi baik (%) 2. 1 1 59 17 1 76,92 1 1 61 19 1 76,83 1 2 61 21 1 82,35 1 2 61 30 1 82,53 1 3 65 40 1 82,85 1 14 94 45 1 82,85 1. 3. Angka kunjungan perpustakaan/th (org) 2. 4. Cakupan naskah kuno yg dilstarikan (naskah) Jml Koleksi buku yg tersedia di perpusda (buku) 3. 5. 16.56 3 237 25.401 16.672 270 26.582 16.819 270 30.182 21.813 275 34.697 22.120 277 41.045 24,456 278 43,004 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang tahun 2018 r. Kearsipan Di Kabupaten Rembang, pelaksanaan urusan kearsipan masih sangat kurang. Arsip yang ada, harus dialihmediakan supaya mempermudah pengguna dan juga berfungsi sebagai back up data. Dalam pengelolaan dan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 76 penanganan arsip mempunyai tenaga arsiparis yng memiliki kompetensi hanya memiliki 2 arsiparis. sarana dan prasarana kearsipan cukup baik. Dari keseluruhan peralatan kearsipan 80% dalam kondisi baik, begitu pula jumlah gedung dan jumlah ruangan sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya Dalam hal pengelolaan, pengelolaan arsip secara baku baru dilakukan juga dilakukan secara 53,4% pada menyeluruh sampai pada tingkat desa/kelurahan. Terkait dengan persentase, sampai pada tahun 2018, tercatat ada 82% desa/kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku. tahun 2018. Pengelolaan arsip Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.62 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tahun No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. % arsip yang dialih mediakan (%) Persentase arsip yang dimusnahkan (%) Jml arsiparis yang memiliiki kompetensi Jumlah pengguna arsip (PD) Pengelolaan arsip secara baku (%) Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya (%) Persentase Desa/Kelur yg telah mengelola arsip secara baku (%) % sarpras kearsipan dlm kondisi baik 9 % 2,3 2 32 29,7 13 32,7 10 % 15 % 2,5 2,4 2 2 34 34 31,9 38,29 46,3% 53,4% 29,7 20% 30% 2 25% 40% 2 30% 50% 2 14,5 15 16 17 18 43,5 52 54 70 82 8. 1. Gedung (%) 2. Ruangan (%) 3. Peralatan (%) 60 60 45 65 65 50 70 70 60 70 70 60 80 80 70 80 90 80 Keterangan: PD = Perangkat Daerah Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan a. Perikanan Budidaya Potensi perikanan budidaya belum dimanfaatkan secara optimal baik budidaya perikanan darat maupun budidaya perikanan laut, oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk pengembangan perikanan budidaya tersebut. Perikananbudidaya merupakan salah satu potensi yang dimiliki dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun potensi perikanan budidaya darat meliputi budidaya air tawar dan air payau. Namun demikian budidaya perikanan air laut secara geografis kurang memungkinkan karena berada pada Laut Jawa dan bukan merupakan wilayah kepulauan dengan air tenang. Salah satu yang menjadi komoditas unggulan budidaya air payau adalah bandeng dan udang vaname, sedangkan komuditas air tawar adalah lele, nila, wader. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Rembang mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya dari 2013-2018 dengan produksi pada tahun 2018 adalah 5.519.057 kg walaupun mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1.714.023 kg, tetapi perkembangan tahun terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya tahun 2017 yakni sebesar 6.318.110 kg. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 77 b. Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang, mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama kurun waktu 2013-2018, pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebesar 42.452.505 kg. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 65.523.652 kg, tetapi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 36.243.036 kg. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain cuaca yang tidak mendukung, yakni sering adanya ombak yang tinggi, serta kebijakan pelarangan nelayan cantrang untuk melaut, hal tersebut berpengaruh besar pada hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. TPIyang terdapat di Kabupaten Rembang tersebar di berbagai desa yaitu Tunggulsari, Tanjungsari, Tasikagung I, Tasikagung II, Pasar Banggi, Pangkalan, Pandangan, Karanglincak, Karanganyar, dan Sarang. c. Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kabupaten Rembang memiliki potensi hasil kelautan dan perikanan yang cukup besar, baik dari hasil produksi perikanan tangkap maupun budidaya. Dapat ditunjukkan dengan produksi hasil olahan ikan beberapa tahun terakhir (2013-2018) yang sangat besar yaitu pada tahun 2013 sebanyak 210.180.200 kg walaupun mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sebanyak 193.908.500 kg, kemudian mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2018 sebesar 193.908.600 kg. Jumlah pedagang (bakul) ikan di Kabupaten Rembang berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang selama beberapa tahun terakhir (2013-2018) mengalami peningkatan, pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.049 orang menjadi 1.570 orang pada tahun 2017 dan 2018 Peningkatan jumlah bakul ikan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat. Dimana konsumsi perkapita Kabupaten Rembang 29 kg/kapita/tahun, masih di bawah target nasional yaitu 35 kg per kapita per tahun. Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.63 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1 Indikator Produksi perikanan budidaya (kg) 2013 1.714.023 2014 4.017.500 2015 7.477.000 Tahun 2016 7.190.232 2017 6.318.110 2018 5.519.057 2 Rata-rata 2.002.864 11.152.686 23.703.783 23.514.295 20.242.123 17.629.829 3 4 5 pendapatan Pembudidaya ikan (Rupiah/bulan) tk Cakupan binan klp pmbudidaya ikan(%) tk Cakupnbinaan klp pembdidaya ikan (klp) tk Ckupan bntuan klp pembudidaya ikan(%) tk Ckupan bntuan klp pembudidaya ikan (Kelompok) jml usaha pngolhn ikan (unit) jml produksi hsl olahan ikan (kg) 32 127 37 15 2.779 32 134 38 14 2.762 32 141 41 14 2.769 33 142 42 15 2.749 33 142 43 15 2.740 34 146 44 17 2.740 6 210.180.200 210.024.000 212.035.000 203.957.400 193.908,500 193.908,600 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 78 No Indikator 7. Produksi perikanan tangkap (kg) 2013 57.369.91 3 Tahun 2016 60.772.646 60.904.207 65.523.652 36.243.036 42.452.505 2014 2015 2017 2018 8. Rata-2 pendapatan nelayan (rp/bln) 9. Cakpan klp nlayan yg dibina (%) Ckupan klp nelayn yg dibina (klp) 10. tk cakupn bntuan klp tngkp ikan (%) tk ckupan bntuan klp tngkp ikan (klp) 11. Cakupan TPI dlm 1.618.892 1.593.728 1.657.150 1.627.373 1.375.931 1.357.307 62 66 68 71 71 22 23 24 25 25 62 66 68 71 71 22 10 23 10 24 10 25 10 25 10 74 26 74 26 10 kondisi baik (unit) Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan diperoleh dari nilai total perikanan budidaya (kolam dan tambak) dalam satu tahun dibagi jumlah pembudidaya ikan dibagi 12 bulan sehingga diperoleh rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kontribusi pendapatan pembudidaya terbesar diperoleh dari budidaya udang panamae. Untuk rata-rata pendapatan nelayan diperoleh dari nilai produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun baik yang dilelang lewat TPI maupun yang dijual diluar TPI dibagi jumlah nelayan dibagi 12 bulan d. Usaha Garam Rakyat Pada Tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan Garam. Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk pengembangan garam rakyat sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Adapun Perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:. Tabel 2.64 Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Tahun Luas lhn Produksi (Ha) Jml Pekerja (Orang) Pemilik Pekerja Produksi (Ton) Nilai Produksi (Rp. 000) 1. 2013 1.584,42 1.058 4.120 107.121,1 32.136.327,- 2. 2014 1.543,22 1.058 4.210 141.943,1 57.480.253,- 3. 2015 1.568,66 1.088 4.212 219.477,5 65.843.250,- 4. 2016 1.564,66 1.239 1.850 1.464,40 1.225.330,- 5. 2017 1.579,89 1.144 3.160 93.490,56 161.592.370,- 6. 2018 1.573,90 1.144 3.160 165.467 285.999.162,- Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang, Tahun 2018 tetapi garam perkembangan di tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, peningkatan jumlah produksi di tahun 2018 dikarenakan sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca yang mengalami kemarau panjang dan penerapan teknologi pembuatan garam (bio isolator), harga garam juga mengalami peningkatan, sehingga nilai produksi di Tahun 2018 mencapai Rp. 286 M. Pemerintah harus mencari solusi produksi garam rakyat agar tidak terpengaruh musim sehingga produksi garam tetap bisa dilaksanakan walaupun pada musim hujan. Perkembangan produksi cenderung fluktuatif, LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 79 e. Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata yang beragam, diantaranya yaitu wisata religi, wisata budaya dan wisata alam. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Rembang tercatat sejumlah 8 buah obyek wisata unggulan, yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum RA Kartini, Makam RA Kartini, Pantai Pasir Putih Wates, Pantai Karangjahe, Pantai Binangun, Pasujudan Sunan Bonang, dan Old Town Heritage. Kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tren peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisata sebanyak 1.270.268 orang dan menjadi 1.460.808 orang pada tahun 2017 lalu kembali meningkat menjadi 1.810.369 di Tahun 2018. Tujuan wisata bagi wisatawan adalah Taman Rekreasi Pantai Kartini. Naiknya kunjungan wisata pada tahun terakhir dikarenakan semakin banyaknya obyek wisata baru yang dikelola desa dan semakin berkembang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Rembang. Pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.459.662.385,00 Dengan pendapatan sebesar itu memberikan kontribusi sebesar 2,12% terhadap PAD tahun 2018. Terdapat sejumlah kewenangan urusan pariwisata yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu (1) pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota ; (2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3) pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota; (5) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (6) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota; dan (7) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Pengembangan kepariwisataan semakin penting karena memperluas kesempatan kerja dan pertumbunan pusat perekonomian. Secara rinci Perkembangan Urusan pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.65 Perkembangan Urusan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tahun No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total Kunjungan Wisman & Wisnus (orang) Persentase obyek wisata yg dipromosikan (%) Rata-rata lama menginap (hari) Dokumen RIPARDA kab Rembang (dokumen) Jumlah obyek wisata unggulan (obyek) jumlah restoran (unit) Jumlah hotel Berbintang & Non bintang (unit) Persentase bersertifikat Muda (%) pramuwisata 2.345.107 4 1 1 3 25 19 993.363 5 1 1 3 25 20 727.453 5 1 1 3 29 21 1.270.268 13,3 1,28 1 3 29 21 1.460.808 14,3 1,21 1 3 29 21 1.810.369 18,1 1,3 2 3 29 22 4 4 4 na na 4 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Perkembangan total kunjungan wisman dan wisnus pada tahun 2013 s/d 2018 mengalami kenaikan secara drastis karena mulai bermunculan obyek-obyek wisata desa sesuai potensi yang dimiliki dan seringnya digelar LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 80 acara-acara hiburan di obyek wisata sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Destinasi pariwisata tersebut dikelola oleh masyarakat desa, belum dikenai retribusi kecuali biaya parkir dan pengelolaannya masih bersifat tradisional. . f. Pertanian Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 hektar, yang terdiri atas lahan sawah sebesar 28,63% atau seluas 29.021 hektar, lahan bukan sawah sebesar 51,85% atau seluas 52.561 hektar dan lahan bukan pertanian sebesar 19,52% atau seluas 19.826 hektar. Lahan sawah masih terbagi menjadi 28,12% atau seluas 8.160 Ha untuk lahan sawah irigasi dan 71,88% atau 20.861 Ha untuk sawah tadah hujan. Daya dukung pertanian di Kabupaten Rembang salah satunya adalah adanya aliran sungai. Sampai saat ini sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Wilayah yang masuk pada daerah irigasi pertanian terdapat 25 daerah irigasi. Pada tahun 2018, luas lahan pertanian yang teraliri irigasi adalah 16.935 Ha dan telah memiliki embung sejumlah 194 embung meningkat dari Tahun 2016 sebesar 189 embung. Hal ini dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Rembang disebabkan wilayah Rembang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan intensitas curah hujan rendah. Apabila dikaitkan dengan target LP2B Kabupaten Rembang seluas 37.339 Ha maka luasan sawah beririgasi tersebut baru mencapai 45,35 % dari target LP2B. Mengingat kondisi air di Kabupaten Rembang yang masih mengandalkan curah hujan maka target LP2B tersebut sangat sulit terwujud. Hasil produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Rembang meliputi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura, dan komoditas perkebunan utama. Tanaman pangan utama terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Produksi tanaman utama jenis padi pada tahun 2018 sebesar 220.440 ton, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2017 sebesar 240.374ton. Produksi jagung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif, tetapi perkembangan tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2017sebesar 143.692ton menjadi sebesar 110.912 ton pada tahun 2018. Sementara dalam periode yang sama produksi kedelai juga mengalami fluktuasi, tatapi produksi kedelai di Tahun terakhir yakni tahun 2018 lebih tinggi sebesar 2.684 ton dari tahun 2017 sebesar 2.039 ton. Walaupun perkembangan terakhir meningkat, tetapi capaian produksi kedelai di tahun 2017 masih rendah dibawah capaian produksi tahun 2015 sebesar 3.544 ton, tahun 2014 sebesar 5.570 ton dan tahun 2013 sebesar 4.972. Jenis tanaman hortikultura meliputi bawang merah, cabe besar, nanas, mangga dan durian. Produksi tanaman hortikultura didominiasi oleh jenis buah mangga dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 512.710 kwintal dan cabe yang mencapai 79.693 kwintal. Produksi hasil perkebunan terdiri dari tebu, tembakau dan kelapa dalam. Dari hasil perkebunan, produksi paling tinggi dihasilkan dari tebu yang mencapai 31.388 ton pada tahun 2018. Dataperkembangan produksi pertanian/perkebunan Tahun 2013- 2018 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.66 Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tahun 2018 Padi (ton) 220.444 Jenis Komoditas Jagung (ton) 110.912 Kedelai (ton) 2.684 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 81 Tahun 2017 2016 2015 2014 2013 Padi (ton) 240.374 152.822 256.211 183.002 227.890 Jenis Komoditas Jagung (ton) 143.692 119.348 111.145 128.389 124.214 Kedelai (ton) 2.039 1.620 3.544 5.570 4.972 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018 Tabel 2.67 Perkembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Jenis Komoditas Tahun Bawang Merah (Kw) Cabe (Kw) Mangga (Kw) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 13.719 20.654 18.803 25.378 12.838 7.658 79.693 156.061 58.567 265.172 121.951 28.138 512.710 874.177 1.136.034 661.802 1.244.061 1.036.686 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018 Tabel 2.68 Perkembangan Produksi Perkebunan di Kabupaten Rembang Tahun 2013- 2018 Jenis Komoditas Kecamatan 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Tebu Gula Kristal (Ton) 31.388 28.778 29.648 28.816 27.444 29.400 Tembakau (Ton) 14.032 6.763 5.100 2.804 3.000 2.365 Kelapa (Ton) 4.207,18 3.659 4.214 4.039 4.012 4.012 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang tahun 2018 Dalam rangka meningkatkan hasil jual pertanian dan peternakan, peningkatan pemasaran produk pertanian di Kabupaten Rembang diakukan melalui promosi produk. Tercatat selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, promosi produk pertanian/perkebunan dilakukan 3 kali setiap tahunnya, tetapi di tahun 2016, 2017 dan 2018 pelaksanaan promosi hasil pertanian dan perkebunan dilaksanakan 4 empat event (di Kabupaten Rembang sendiri dan event di kabupaten sekitar maupun di tingkat Provinsi/ Nasional. Sedangkan untuk promosi produk peternakan dilaksanakan 2 kali setiap tahun pada tahun 2017 dan 2018. Perkembangan Upaya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.69 PerkembanganProosi HasilProduksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1 2 Indikator Promosi hasil produksi pertanian/ perkebunan Promosi peternakan (event) produk 2013 2014 3 3 1 1 Tahun 2015 3 2016 2017 2018 4 4 4 1 2 2 2 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018 Peningkatan produksi pertanian juga dilaksanakan melalui pembinaan kelompok tani dan penggunaan teknologi dan alat mesin pertanian, Alat LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 82 mesin pertanian di tahun 2016 bertambah sangat banyak sejumlah 12.331 alat, karena ada pengadaan mesin perontok padi manual, dibandingkan dengan pengadaan alat pertanian di tahun 2015 hanya sejumlah 220 alat mesin. Sedangkan di tahun terakhir (2017) pengadaan alat mesin pertanian oleh dintanpan berjumlah 724 alat. Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabelberikut: Tabel 2.70 Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1. 2. 3. 4. 5. Indikator Produktivitas padi (ton/ha) usaha Bertambahnya pertanian,perkebunan, peternakan (plk usaha) Peningkatan luas lahan pertanian yang teraliri Irigasi (Ha) Bertambahnya alat mesin pertanian tuk kelompok tani (Unit) Bertambahnya jalan pertanian dalam kondisi baik (Km) plk Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5,51 648 5,06 113 4,61 115 6,10 158 4,02 560 4,47 632 3.910 1.850 5.500 15.865 18.815 16.93 5 107 220 12.331 724 30 60 28 38,74 54,82 50,48 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2019 1) Tanaman Pangan Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Rembang yaitu padi sawah, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi sawah, jagung dan kedelai dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018) menunjukkan angka yang berfluktuasi. Sedangkan produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami fluktuasi namun cenderung menurun selama kurun waktu 2013- 2018. Produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.71 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1 2 3 4 Komoditas 2013 5.783 3.619 89.558 5.836 2017 2018 530 1.442 1.005 924 129.330 106.296 116.272 97.152 43.383 3.138 1.051 2014 3.234 2.977 2015 2.303 2.238 2016 1.672 1.393 Kacang tanah (ton) Kacang hijau (ton) Ubi kayu (ton) Ubi jalar (ton) Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018 6.569 2.219 1.480 2) Perkebunan Terdapat kurang lebih 20 jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Rembang. Dari 20 jenis tersebut terdapat beberapa komoditi yang memberikan sumbangan cukup signifikan dalam menggerakan roda perekonomian Kabupaten Rembang. Produk-produk perkebunan tersebut antara lain Tebu, Kelapa, Wijen dan Mete. Produksi hasil perkebunan yang disebutkan tadi memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.72 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No 1 2 Komoditas Tebu (ton) Kelapa (ton) 2013 40.624 4.012 2014 40.897 4.021 2015 41.039 4.039 2016 44.055 4.213,98 2017 43.778,4 3.658,96 2018 45.420 4.207,18 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1. 2. 3. B A B I I | 83 No 3 4 Komoditas Wijen (ton) Mete (ton) 2013 45,90 108,26 2014 48,98 109,75 2015 49,23 112,28 2016 35 398,79 2017 45 190,36 2018 37,66 190,34 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018 3) Peternakan Dalam upaya pengembangan usaha peternakan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan di masing- masing daerah. Peluang pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Rembang masih terbuka lebar apabila dikaitkan dengan perkiraan (estimasi) peningkatan kebutuhan konsumsi hasil ternak seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi dan taraf hidup masyarakat. Jenis ternak di Kabupaten Rembang terdiri dari Sapi potong, , Kuda, Kambing, Domba, Babi dan Kelinci. Populasi Komoditas peternakan selama lima tahun terakhir (2013-2018) mengalami fluktuasi. Jenis ternak yang mengalami kenaikan dari tahun 2013-2018 yaitu sapi potong. Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di Jawa Tengah, populasi sapi potong pada tahun 2018 mencapai 134.602 ekor dan menempati urutan keempat diJateng. Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.73 Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Indikator 2013 Populasi komoditas peternakan utama (ekor) 117.179 144.290 120.386 2014 Sapi potong - Kambing - Domba 120.934 150.062 123.999 Tahun 2015 128.123 158.990 156.725 2016 130.610 162.091 157.771 2017 132.388 161.794 157.680 2018 134.602 163.894 160.368 produksi daging (kg) Sapi - Kambing - Domba 1.189.020 133.035 57.015 1.215.270 135.585 58.560 917.007 146.433 76.832 864.415 171.310 83. 946 777.031 169.805 110.512 700.990 169.573 92.554 Jumlah produksi Telur 618.780 1.468.689 - Ayam (kg) - Itik (kg) 855.849 914.784 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2018 606.656 894.717 552.969 910.659 990.444 893.628 1.147.650 893.628 g. Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang tahun 2017 adalah sebesar 13,5%, dan merupakan kontributor terbesar ke 3, setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013-2017, yaitu 13,85% (tahun 2013), dan 13,83% (tahun 2014 dan 2015), 13,5% (tahun 2016 dan 2017). Walaupun nilai ekspor yang semakin naik dari tahun ke tahun tapi belum mampu menaikan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang. Nilai ekspor Kabupaten Rembang selama kurun waktu (tahun 2013), lima tahun 2013-2017, yaitu sebesar $12.205.493,30 itu meningkat menjadi $$48.785.451,29 ketersediaan pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. (tahun 2017). Disamping Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari beberapa indikator sektor perdagangan menunjukkan adanya kenaikkan dari tahun 2013-2018. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 84 Adapun perkembangan sektor perdagangan tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.74 Perkembangan Sektor PerdaganganKabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tahun No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jml sidang tera ulang 39 44 44 72 77 80 (kss) 2 Jumlah pasar (tradisional dan modern) yang diawasi (unit) %kssyg diselesaikan mllunit yan pngduan konsumen (%) 4 Ketersediaan 3 info 47 NA Ada 52 2 Ada 52 2 Ada 60 4 Ada 65 4 Ada 68 5 Ada pantauan hrg pokmas promosi 5 Jml dagang 1 1 1 1 1 1 yang diikuti (kali) 6 Nilai Ekspor 7 Kntribusi sektr $12.205 .493,30 13,83% $18.983.3 64,60 13,68% $18.983. 364,60 13,68% $37.190. 000,00 13,5% $48.785.4 51,29 13,5% $62.142. 857,14 NA dagangthdp PDRB (%) 8 Jumlah kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina (kelompok) 15 16 16 17 19 20 9 Jml pasar daerah (unit) 10 Jml pasar daerah yg kriteria memenuhi pasar sehat (uni) Lokasi PKL yg (lokasi) 11 tertata 11 11 2 12 12 3 12 12 3 12 12 3 13 13 3 15 15 3 Sumber: Dinindagkop dan UKM Tahun 2018 h. Perindustrian Sektor industri merupakan kontributor terbesar ke dua terhadap PDRB Kabupaten Rembang sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, yaitu berturut- turut sebesar 19,05%, 20,84%, 20,84%, 21,27% dan 21,8%. Kondisi ini menunjukkan semakin berperannya sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang. Semakin berperannya sektor industri ini dapat ditunjukkan pula dari capaian kinerja industri, dimana indikator-indikator yang ada cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian Kabupaten Rembang belum memiliki kawasan industri terpadu yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta. Kabupaten Rembang memiliki industri besar yang bergerak pada sektor makanan dan minuman, Industri kimia-bahan bangunan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan dan umum. Kabupaten Rembang juga memiliki potensi industri memengah dan kecil lainnya yang berbasis pada sumberdaya alam, antara lain garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, industri pembuatan tas dan dompet, sabuk dan lain-lain. Secara rinci perkembangan sektor industri di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 85 Tabel 2.75 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tahun No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Cakupan IKM yang dibina (%) 2 Cakupan klp bantuan (%) IKM ygmendpt 1,5 100 1,1 100 1,1 100 4 0,15 5 1 2,53 2,55 3 Kontribusi sektor Industri thdp 19,05 20,84 20,84 21,27 21,8 NA PDRB (%) 4 % industri menengahthdtotal (besar, menengah & kecil) jml kecil & industri 99 99 99 99 98 98,20 5 Jml IKM ygdpt fasilitasi Perijinan 6 Jml IKM pameran promosi produk ygtlh mengikuti 40 25 25 12 25 12 15 15 15 260 9 280 7 Pertumbuhan IKM (%) 8 Jmlfasilitas peningkatan 2,08 18 2,76 13 1 13 1,17 9 0,66 10 2,14 2,14 kemampuan teknologi industri 9 Jumlah klaster industri 10 Jumlah sentra industri 8 35 8 37 9 37 9 33 9 40 9 9 Sumber Data : Dinindagkop dan UMKM Tahun 2018 i. Transmigrasi Transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan pendudukdari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. Banyaknya transmigran pada tahun 2011-2014 dari 10 KK (35 jiwa) menjadi 3 KK (11 jiwa). Rendahnya jumlah transmigran di Kabupaten Rembang, karena ketersediaan kuota transmigrasi yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat) sedikit. Transmigran yang berangkat semua berprofesi sebagai petani, karena di daerah tujuan transmigrasi ketrampilan yang dibutuhkan di bidang pertanian atau perkebunan. 2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tidak lagi disebutkan urusan perencanaan pembangunan dan urusan otonomi daerah. Institusi atau lembaga yang saat ini melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam kategori unsur penunjang pemerintahan. Unsur penunjang pemerintahan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. a. Kepegawaian (ASN) semakin mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kebijakan Peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 86 tersebut merupakan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang perlu dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pemberian kesempatan studi lanjut (melalui pendidikan diploma, sarjana, pasca sarjana, pendidikan spesialis dan profesi), pendidikan non formal (melalui pelatihan teknik, kursus, semiloka dan lain-lain) serta diklat fungsional dan diklat teknis. Sedangkan responsibilitas dan akuntabilitas dengan mewujudkan budaya organisasi, peningkatan tanggung jawab dan keterbukaan terhadap masyarakat dan dunia usaha. Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang tahun 2015 tercatat sebanyak 8.271 orang yang terdistribusi pada 39 unit badan/dinas/lembaga termasuk di dalamnya instansi vertikal. Perincian data aparatur pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin terdiri atas laki- laki 5.034 orang (57,25%) dan perempuan sebanyak 3.759 orang (42,75%). Berdasarkan pengelompokkan golongan diketahui sebagian besar Golongan III sebesar 38,54%, Golongan IV sebanyak 34,93% sa Golongan I sebesar 3,33% dan Golongan II sebesar 23,20%. Kualitas sumberdaya aparatur dapat dilihat dari rata-rata pendidikan yang ditamatkan dimana (72,8%) aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang berpendidikan perguruan tinggi, dengan perincian lulusan program diploma sebesar 25,68%; pendidikan 45,55% dan sebanyak 1,57% telah menyelesaikan sarjana sebesar pendidikan magister itu, aparat pemerintah yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 27,2% saja.Dengan demikian maka diharapkan pendidikan aparatur akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat serta kalangan dunia usaha. Upaya peningkatan pelayanan publik secara akuntabel dan responsif merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selengkapnya Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: (S-2). Sementera Tabel 2.76 Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Indikator 2013 2014 Tahun 2015 2016 2017 2018 Program Pendidikan Kedinasan 1 Jml Apratur yg mengkuti Diklat Pim II 2 Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim III 3 Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim IV 3 3 40 1 1 40 2 - 40 8 11 1 8 4 7 2 4 Jml PNS mengikuti Diklat Teknis tiapth Program Pembinaan dan Pengembangan 100 82 192 264 129 93 Aparatur 1 % PNS yg kenaikan pangkatnya tepat waktu 2 3 Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS jml PNS Pensiun setiap tahun 99.38% 99.56% 94.70% 99% 281 9.09 136 9.09 136 75 14 99% - 3 100% 304 14 dalam satu tahun yang ditangani Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 Gambaran kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat dari pelaksanaan program-program peningkatan dan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 87 pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, adalah sebagai berikut: 1) Program pendidikan kedinasan; 2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur. Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur adalah dengan melalui berbagai diklat. Kegiatan Diklat Aparatur rata-rata mencapai 336 orang aparatur yang telah memenuhi kualifikasi dan prosedur pengajuan. Diklat aparatur terbagi menjadi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat dalam jabatan terbagi lagi menjadi diklat struktural, diklat teknis dan fungsional. Naik turunnya jumlah peserta diklat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia dan penawaran diklat dari instansi yang lebih tinggi pusat maupun provinsi. rangka meningkatkan kompetensi pegawai BKD bertugas untuk menyusun regulasi standar kompetensi pegawai dan manajemen talenta. Standar Kompetensi pegawai meliputi penyusunan regulasi standar kompetensi pegawai, standar kompetensi jabatan dan standar kompetensi managerial. Manajemen talenta meliputi Asessment Pegawai, pemetaan asessment pejabat Eselon II dan III dan tindak lanjut asessment. Kedua hal tersebut akan diupayakan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Selain menyelenggarakan diklat, dalam b. Perencanaan Pembangunan Daerah Berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, turut berimplikasi pada perubahan kaidah penyusunan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan batas-batas kewenangan pemerintah daerah yang diatur di dalamnya. Berdasarkan ketentuan undang- undang tersebut, perencanaan pembanguan daerah yang harus disusun antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk perencanaan jangka panjang, RPJMD untuk perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka tahunan. Dalam rangka tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu ditunjang dengan kelengkapan data yang obyektif, akurat dan komprehensif, didukung peningkatan sumberdaya aparatur perencana di setiap Perangkat Daerah yang semakin baik serta mekanisme perencanaan yang sesuai kaidah. Demikian pula penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus bersifat terpadu dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten sekitar, kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta arahan kebijakan Pemerintah Pusat. Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang telah diupayakan terpadu dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai perwujudan komitmen daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang- Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar terdapat sinergitas perencanaan pembangunan secara nasional. Dokumen perencanaan di Kabupaten Rembang secara teknis disusun berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Mengacu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka pemerintah Kabupaten Rembang wajib menyusun dokumen perencanaan, terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang wajib mengakomodasi LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 88 kebijakan-kebijakan strategis dalam rencana pembangunan daerah seperti: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); RAD Pengurangan Resiko Bencana serta berbagai kebijakan lain yang penting dan relevan dalam pembangunan daerah. Terdapat empat indikator kunci yang berpengaruh pada keberhasilan perkembangan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah, diantaranya meliputi: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025; 2) tersedianya Perencanaan RPJMD 2016-2021; 3) tersedianya dokumen RKPD tiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada setiap tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja per tahun. Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut telah diupayakan dengan baik dan didukung oleh sistem informasi perencanaan yang akan terus disempurnakan implementasinya. Secara lengkap Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.77 Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Rembang Tahun 2013-2017 Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dg Perda b) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dg Perda c) Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RKPD yg telah ditetapkan dg Perbup d) %Penjabaran Program RPJMD dlm RKPD 75 78 80 78 88 87 Sumber: Bappeda Kabupaten Rembang, 2018 c. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan (Litbang) memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun corporate. Guna mendukung adanya pembangunan mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), serta pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan daerah, perlu telah dilaksanakan diantaranya adalah Perencanaan Kelitbangan, Jurnal Penelitian, Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan, Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Rembang, Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Kabupaten Inovasi dan Daya Saing Daerah, serta Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Hal-hal yang menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Kinerja penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil Litbang dan Inovasi dalam perencanaan, kebijakan, pembangunan maupun peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan (Litbang) yang d. Pengawasan Terbitnya Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan birokrasi bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah. Oleh karena itu semakin strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dalam koridor reformasi bisrokrasi. Profesionalisme aparatur pemerintah daerah diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 89 akuntabilitas dalam pelayanan publik serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Upaya peningkatan akuntabilitas dan responsibilitas kepada masyarakat sangat tergantung pada hasil pengawasan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah. Disamping Inspektorat secara sinergis menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Jawa Tengah agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semakin baik hasilnya. Sebagai gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang telah melaksanakan dua (2) program yang terkait dengan sistem pengawasan internal dan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan, yaitu: 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian itu, pelaksanaan kebijakan KDH; 2) Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Perkembangan PelaksanaanPengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.78 Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tahun No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Jml Laporan hsl Pemeriksaan (LHP) Reguler 1. Jml Laporan hsl Pemeriksaan (LHP) Reguler 240 240 100 144 240 2. Jumlah LHP Khusus/Kasus 3. Jmllaphsl tindak lanjut temuan hsl pengawasan yg telah disusun 4. % Rekomendasi Hsl Pemeriksaan ygsdh selesai ditindaklanjut 37 240 82 93 240 81,3 63 160 80 141 160 92 101 180 83,9 97 192 52,9 5. Lap hsl Monitoring 96 96 84 13
Penyelenggaraan Urusan pemdes 6. Laporan Hasil Reviu LKPD 7. Laporan Reviu LKJIP Kabupaten 8. Laporan Evaluasi LKJIP PD 9. Koordinasi Pengawasan Secara komprehensif di Kabupaten Rembang 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1 24 1 1 1 - 1 1 1 16 1 1 1 16 1 10. Jml tenaga pemeriksa yg menguasai teknik was&penlaian akuntabilitas kinerja (sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) & Pengawas Penyeleng Urusan Pem di Daerah (P2UPD)): a. JFA b. P2UPD 11. Level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Rembang 4 6 1 - 1 8 6 1 7 6 1 7 5 2 8 5 3 Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2018 e. Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map.Reformasi Birokrasi 2015-2019 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 90 baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang mencakup beberapa area perubahan yaitu: 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah. 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Rembang, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar. 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD. 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 7) Penataan peraturan perundang-undangan. 8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabelberikut ini. Tabel 2.79 Nilai AKIP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2018 No Komponen yang dinilai Bobot Nilai 2016 Nilai 2017 Nilai 2018 1 2 Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja 30 25 18,92 10,02 19,59 11,47 19,91 14,11 3 Pelaporan Kinerja 15 10,26 10,15 10,20 4 Evaluasi Kinerja 10 4,78 5,09 5,29 5 Capaian Kinerja 20 8,50 8,75 9,12 Nilai AKIP 100 52,49 55,04 58,64 CC CC CC Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2018 f. Sekretariat DPRD tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 partai politik, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut: Fraksi PPP sebanyak 10 anggota; Fraksi Partai Demokrat sebanyak 8 anggota; Fraksi PDIP dan Nasdem sebanyak 8 anggota; Fraksi PKB sebanak 6 anggota; Fraksi Gerindra sebanyak 5 anggota; Fraksi Karya Sejahtera sebanyak 4 anggota dan Fraksi Harapan sebanyak 4 anggota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 91 Dalam rangka menunjang tugas-tugas anggota DPRD Kabupaten Rembang maka Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD, terutama fasilitasi penyelenggaraan rapat dewan, kunjungan kerja, reses dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota dewan. Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2010-2015, adalah sebagai berikut: a. Program penyusunan peraturan perundangan; b. Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD; c. Program fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD; d. Program konsultasi publik. PerkembanganPelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.80 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Program / Indikator 1 Perda yang ditetapkan 2 Perda yang disetujui DPRD 3 Keputusan DPRD yang 2013 9 9 4 2014 9 9 3 Tahun 2015 2016 2017 2018 8 8 16 9 9 11 16 16 16 9 9 9 ditindaklanjuti 4 % Capaian Prolegda (%) 100 100 100 100 100 100 5 Terselenggaranya fungsi 30 30 30 57 120 110 Pengawasan DPRD ( kali ) 6 Tersedianya Tenaga Ahli untuk 7 7 7 7 8 9 DPRD 7 Terselenggaranya rapat- rapat DPRD diluar pembahasan perda ( kali ) 86 64 100 153 123 105 8 Terselenggaranya pendalaman 9 9 8 7 8 6 tugas, orientasi dan pengembangan SDM ( kali ) Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019 2.4. Aspek daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) merupakan suatu ukuran untuk menilai daya beli relatif suatu wiilayah dengan wilayah lainnya dengan asumsi barang-barang dan jasa-jasa di kedua wilayah tersebut berbiaya sama. Dalam penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan digunakan teknik penyesuaian terhadap pengeluaran perkapita. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.81 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2017 Indikator Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rembang 2014 9.013 Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah) 2015 9.122 2016 9.453 2017 9.736 2018 10.191 Sumber: BPS 2018 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 92 b. Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari tahun 2016, NTP rata-rata sebesar 100 menjadi 101,31 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh naik-turunnya indeks yang diterima petani (indeks harga hasil produksi pertanian) sedangkan indeks yang dibayar petani (indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumahtangga maupun untuk keperluan produksi pertanian) juga mengalami hal yang sama. NTP Kabupaten Rembang tahun 2013-2017 secara lengkap dijelaskan pada grafik dibawah ini: Nilai Tukar Petani 105.12 100.15 100.64 100 100.31 2013 2014 2015 2016 2017 Grafik 2.21 Nilai Tukar Petani (NTP)Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017 Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2018 2.4.2. Fokus Fasilitasi Wilayah a. Perhubungan 1) Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 hektar dan terbagi ke dalam 14 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 642,75 km ruas jalan kabupaten dan 238.600 km jalan poros desa. Jumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 pada tahun 2018 sebanyak 181.371 unit.Perkembangan jumlah kendaraan di kabupaten Rembang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.82 Jumlah Kendaraan diKabupaten Rembang Tahun 2014-2018 2015 No Jenis Kendaraan Mobil Penumpang 1 2014 2016 6.703 1.139 7.615 1.213 5.787 988 2 3 4 Bus Mobil Barang Sepeda Motor Sumber: SIPD, 2018 2.741 115.472 2.988 123.502 3.107 148.877 2017 8.642 1.238 3.454 157.145 2018 9.819 1.387 3.592 166.573 2) Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa Tengah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Tersedia 7 terminal tipe C di wilayah Kabupaten Rembang yang melayani transportasi baik dalam kota maupun ke luar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah orang yang dapat diangkut sebanyak 492.267 orang, sedangkan jumlah barang yang terangkut pada tahun 2018sebanyak 265.864 ton. lintas, Dinhubkominfo Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Satlantas Polres Rembang secara rutin memberikan penyuluhan dan pembinaan berlalu lintas Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan lalu LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 93 yang berkesalamatan kepada pemilik, pengemudi kendaraan angkutan umum barang maupun orang. b. Penataan Ruang 1) Ketaatan Terhadap RTRW Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Sejak terbitnya Perda RTRW maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian sampai saat ini belum tersedia data terkait persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi Perda RTRW guna mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang begitu cepat. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang pada tahun 2017. Selanjutnya sebagai persyaratan proses legislasi Revisi RTRW Kabupaten Rembang disusun dokumen naskah akademis dan kajian lingkungan hidup strategis perubahan RTRW Kabupaten Rembang. 2) Luas Wilayah Industri Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang diwujudkan dalam pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang. Kawasan peruntukan industri dalam RTRW terbagi menajdi tiga yaitu kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar seluas 869 hektar ke depan diarahkan untuk dikelola menjadi kawasan industri. Adapun rencana peruntukan kawasan industri besar tersebut terletak di Kecamatan Rembang, Sluke dan Gunem. Sementara itu kawasan peruntukan industri menengah terletak di sepanjang koridor pantura yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang. industri besar, kawasan peruntukan 3) Luas Wilayah Kebanjiran Kondisi Kabupaten Rembang yang berada di kawasan dataran rendah dan merupakan hilir dari aliran air maka banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Rembang. Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami kebanjiran memang belum tersedia. Berdasarkan Pasal 18 Perda Nomor.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sumber. 4) Luas Wilayah Kekeringan Selain kebanjiran, Kabupaten Rembang juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah tengah misalnya Gunem, Pancur, Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan, Lasem. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan. 5) Luas Wilayah Perkotaan Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama di luar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa, maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktivitas non pertanian yang memiliki karakteristik pola perkembangan LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 94 menyebar, kompleksitas dan mobilitas tinggi. Di Kabupaten Rembang berdasarkan lampiran permukiman Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 3.214 hektar yang tersebar di ibukota kecamatan. c. Pariwisata ibukota kabupaten maupun Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata meliputi 13 usaha yang terdiri dari Usaha Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Penyelenggaraan MICE, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Pramuwisata, Wisata Tirta, dan Usaha Spa. Usaha-usaha pariwisata yang ada belum semuanya terdata dan memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sedang yang sudah terdata masing-masing daya tarik wisata alam/ budaya/ buatan ada 38 buah, Jasa Transportasi Wisata 7 buah, Jasa Perjalanan Wisata 7 buah, Jasa Makanan dan Minuman 34 buah, Jasa Penyediaan Akomodasi ada 18 buah (hanya hotel bintang dan non bintang, sedangkan homestay Desa Wisata dan Bumu Perkemahan belum terdata), Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi ada 2 buah, Jasa Informasi Pariwisata 2 buah, Jasa Pramuwusata 4 orang, Wisata Tirta 11 buah, Usaha Spa 3 buah. 1) Jumlah Rumah Makan dan Tenaga Kerja Jumlah rumah makan di Kabupaten Rembang dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2014 rumah makan di Kabupaten Rembang berjumlah 23 buah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu berjumlah 31 buah tenaga kerja di rumah makan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 230 orang. 2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Jumlah hotel bintang dan non bintang ada 21 buah. Terdiri dari 1 hotel bintang dan 20 hotel non bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang. Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem. d. Utilitas Publik ruang RTRWK maka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Rembang seyogyanya terus melanjutkan mendorong peningkatan layanan air bersih dan irigasi, program pembangunan sungai terpadu, pembangunan embung- embung, serta peningkatan prasarana sarana drainase dan air limbah. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut: Sejalan dengan perwujudan struktur Tabel 2.83 Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 No. 1 Item Air minum % 2014 70 2015 80,34 2016 84,27 2017 84,68 2018 85,66 2 3 Sanitasi (dasar) % Persampahan % 71,25 20,4 77,42 20,7 79,98 21,2 80,64 21,9 100,00*) 14,75**) ) Capaian sanitasi dasar berdasarkan cakupan desa ODF versi STBM **) Capaian sampah di tahun 2018 dihitung dari timbulan sampah seluruh kabupaten baik perdesan maupun perkotaan. Tahun sebelumnya hanya dihitungd ari timbulan sampah perkotaan. Sumber: DPKP Tahun 2018 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 95 e. Fokus Iklim Investasi 1) Angka Kriminalitas Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data Polres Rembang tahun 2018 masih mencatat laporan kasus pidana sejumlah 96 kasus. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasio penanganan kasus tindak kriminal mencapai angka 90,6 Hal ini menunjukkan kesigapan dan komitmen seluruh pihak dalam penanganan tindak kriminal guna mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah. Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut : kondusivitas daerah, mendukung Tabel 2.84 Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 Jumlah Tindak Kriminal No 1 2 3 4 5 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun Kasus 52 84 21 96 57 Tertangani 32 81 19 87 57 Rasio 61,5 96,4 90,4 90,6 100 Sumber: Polres Rembang 2018(data diolah) Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan.Dalam hal Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. 2) Kemudahan Perijinan Pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Rembang. Pelayanan perijinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Rembang meliputi semua ijin berusaha/investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atau sesuai yang ada dalam Sistem OSS, serta fasilitasi pelayanan diluar OSS seperti fasilitasi ijin pertambangan, ijin penyelenggaraan satuan pendidikan usia dini, ijin alih fungsi lahan, dan lain- lain, dengan jumlah total pelayanan sekitar <150 jenis pelayanan perijinan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan dengan syarat apabila persyaratan telah lengkap, mulai dari 5 s.d. 10 hari. Adapunjenis fasilitasi pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang berdasarkan sektor usaha, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut : ijin trayek, ijin penyelenggaraan reklame, Tabel 2.85 Jenis Fasilitasi Pelayanan Perijinan Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Rembang No 1. 2. 3. Jenis Fasilitasi Pelayanan Perijinan Perijinan Berusaha Sektor Pertanian Perijinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup Perijinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 96 No 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jenis Fasilitasi Pelayanan Perijinan Perijinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Perijinan Berusaha Sektor Kesehatan Perijinan Berusaha Sektor Obat dan Makanan Perijinan Berusaha Sektor Perindustrian Perijinan Berusaha Sektor Perdagangan Perijinan Berusaha Sektor Perhubungan Perijinan Berusaha Sektor Komunikasi dan Informatika Perijinan Berusaha Sektor Keuangan Perijinan Berusaha Sektor Pariwisata Perijinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Sumber: DPM PTSP NAKER Kabupaten Rembang Tahun 2019 f. Fokus Sumber Daya Manusia 1) Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada Grafik berikut : 0.71 0.32 0.101 0.005 2.57 12.39 17.5 18.67 11.34 Jumlah Penduduk Tidak/Belum Sekolah Jumlah Penduduk belum Tamat SD/ Sederajat Jumlah Penduduk Tamat SD/Sederajat Jumlah Penduduk Tamat SMP/Sederajat Jumlah Penduduk Tamat SLTA/Sederajat Jumlah Penduduk D-I/II 36.43 Jumlah Penduduk AKDM/D-III/SARMUD Jumlah Penduduk D- IV/S1 Grafik 2.22 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 Sumber Dindukcapil Kab.Rembang Tahun 2018 Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Rembang berpendidikan tamat SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk tidak tamat SD, berikutnya adalah kelompok penduduk tamat SLTP sederajat, kelompok penduduk tamat SLTA sederajat serta yang terakhir kelompok penduduk taatan Perguruan Tinggi mulai jenjang diploma hingga starta 3. 2) Rasio ketergantungan Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2017 sebanyak 627.714, yang terdiri dari laki- laki sebanyak 312.868 jiwa dan perempuan sebanyak 314.846 jiwa . Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 440.331 . sedangkan umur yang tidak produktif yaitu pada usia 0-14 th sebesar 140.302 jiwa dan pada usia 65+ sebesar 47.081 jiwa. Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 42,56 artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 4,56 orang usia tidak produktif, LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 97 dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi hampir dua kali lipat disebut dengan bonus demografi. 2.4.3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Iptek, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah atau SIDa, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Rembang terus meningkatkan inovasi daerah yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama diantaranya inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Inovasi daerah tersebut meliputi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sistem Inovasi Daerah atau SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sedangkan inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut Kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Pengembangan daerah/kabupaten inovatif merupakan suatu model pendekatan yang perlu didorong untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah. 2.4.4. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah merumuskan kebijakan inovasi dengan mengacu kepada peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang bertujuan membantu meningkatkan efesiensi, efektivitas dan perbaikan kualitas pelayanan kerja aparatur, sehingga proses yang dilakukan menjadi lebih efesien dan berkualitas. Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari 32 sistem yang eksisting sampai akhir 2018, yang terdiri dari 15 SIM Tata Kelola Pemerintahan dan 10 SIM Pelayanan Publik. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 98 Tabel 2.86 Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2018 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SIMKEUDA 11. SIMDABMD 12. SIMGAJI 13. MAPATDA 14. SISMIOP 15. MAPINFO Inovasi JDIH Produk Hukum SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah) E-Retribusi Pasar Sistem Penataan naskah dinas & arsip sekretariat DPRD SIP@NDU (Sistem Informasi Perencanaan Terpadu) E-Budgeting E-presensi SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) Instansi Bag. Hukum Bag. Hukum Dinarpus Dinindagkop&UKM Setwan Bappeda Bappeda BKD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2018 2.4.5. Inovasi Pelayanan Publik Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah wajib menyediakan pelayanan publik yang mumpuni bagi warganya. Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan inovasi pelayanan publik yang bertujuan memudahkan pelayanan umum yang cepat dan efesien. Selain untuk meningkatkan efesiensi, pelayanan publik tersebut dimaksudkan mencapai tujuan seperti meningkatkan daya saing dan berorientasi pada kepentingan umum. Inovasi pelayanan publik juga dilakukan pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka membantu masyarakat dan pengembangan potensi- potensi khas yang daerah dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki website sendiri, masyarakat dapat melihat langsung hasil pembangunan Kabupaten Rembang melalui website Kabupaten Rembang rembangkab.go.id. Tabel 2.87 Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun2018 No. 1. Inovasi (Sistem Layanan SI LINCAH Informasi Cepat Nyaman Akuntabel dan Hemat) ARJUNO (Aplikasi Rujukan ke RSUD dr. R. Soetrasno) E-KIR (Elektronik KIR) 2. 3. 4. BKO (Bursa Kerja Online) Job Fair Enjoy Rembang 5. Kresno online) Pulang Gratis 7. 8. rembangkab.go.id 9. Website perizinan 6. (sistem nomor antrian Instansi/Keterangan Dinkominfo, SIM Layanan informasi keterbukaan publik yang lebih cepat. RSUD, SIM layanan rujukan pasien dari puskesmas ke RSUD dr. R. Soetrasno. Dinhub, SIM layanan KIR kendaraan. DPMPTSP&Naker, SIM layanan pencari kerja ke perusahaan. Dinbudpar, SIM-aplikasi layanan informasi tentang promosi pariwisata Kabupaten Rembang. RSUD, SIM layanan antrien pasien secara online di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. RSUD, pelayanan antar pasien pulang gratis. Dinkominfo, SIM-Website Kabupaten Rembang DPMPTSPNaker, SIM SIPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) Pelayanan Perizinan Pusat yg terintegrasi dg Daerah, ygdpt dilakukan pendaftarannya scr online terdiri dr 100 jenis perizinan & fasilitas yan lainnya. Bappeda, pelayanan konsultasi perencanaan 10. KIARA (Klinik Pelayanan Perencanaan) 11. SIM Litbang 12. SIM Ketenagakerjaan Bappeda, SIM Kelitbangan yang terintegrasi dengan Kesbangpolinmas dan DPMPTSPNaker DPMPTSPNaker, terintegrasi dengan Dindukcapil dan Kecamatan. SIM Ketenagakerjaan yang LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 99 No. 13. BAPER (Mobil Ambulan Pencari Inovasi Riak) 14. GREMET (Program Gerakan Ngrumat Wong Meteng) 15. KELONI (Cekel Lan Openi) 16. Ante Natal Care ( ANC ) Mobile Instansi/Keterangan UPT Puskesmas Pamotan, upaya pemberantasan penyakit TBC, dimana salah satu upaya nya adalah dengan memeriksa riak warga yang sakit batuk. UPT Puskesmas Pancur, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memenuhi hak sehingga ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpadu sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. UPT Puskesmas Gunem, menurunkan angka kematian Ibu dan bayi di wilayah kecamatan Gunem sebagai wujud dari Gerakan Sayang Ibu dan anak. UPT Puskesmas Kaliori, meningkatkan kesehatan masyrakat dengan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standart. Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2019 2.4.6. Inovasi Daerah Lainnya Inovasi Daerah Lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannyayang dimiliki Kabupaten Rembang adalah inovasi yang bersifat dan mempublikasikan kepada publik sehingga hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Inovasi ini berisikan hasil karya pembangunan Kabupaten Rembang baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun swasta. Berikut kondisi perkembangan Inovasi yang telah dicapai sampai akhir tahun 2018 seperti pada tabel berikut. ekstenal. Dalam rangka menampung, mengolah Tabel 2.88 Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten Rembang Tahun 2018 No. 1. Inovasi KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) 2. BID (Bursa Inovasi Desa) 3. 4. Kamalia Merekah (Koin Amal Lansia Bagi Mereka Menjadi Berkah) Istri Mantab Rumahan Mantab) (Industri 5. Desa Inovasi 6. Klinik Tepat Guna) TTG (Teknologi 7. Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) Instansi/Keterangan Bappeda, diselenggarakan dlm rangka menggali dan melakukan pembinaan terhadap produk krenova yg berbasis ilmu pengetahuan & teknologi masyarakat Dinpermades, diselenggarakan dlm rangka menggali potensi inovasi pdtiap desa di Kabupaten Rembang Bappeda, kegiatan pengumpulan koin tuk memberikan santunan pd lansia terlantar, dlm rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan Bappeda dan DinsosPPKB, kegiatan untuk menggali dan rangka rumahan menumbuhkembangkan mendukung program penanggulangan kemiskinan Bappeda & Dinpermades, kegiatan pembinaan & pemberian penghargaan terhadap desa yg telah melakukan inovasi forum konsultasi dan Dinpermades dan masyarakat, pembinaan inovasi masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinpermades dan masyarakat, lembaga masyyg menangani inovasi-inovasi yg ada di masyarakat berbasis TTG. Dinarpus, meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan memberikan pelatihan. industri 8. Microlite (menciptakan insan yang cakap dan ramah mengolah literasi) Sumber : BAPPEDA dan Dinas terkait, 2019 2.4.7. Daya Dukung InovasiDaerah Daya dukung inovasi Kabupaten Rembang tidak hanya berasal dari pemerintahan daerah. Para stakeholder dituntut meningkatkan kapasitasnya sebagai bagian dari pelayanan publik. Salah satunya adalah adanya perguruan tinggi yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya secara berkelanjutan. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 100 Tabel 2.89 Daya Dukung Inovasi Kabupaten Rembang Tahun 2018 No. Daya Dukung Inovasi - Perguruan Tinggi Keterangan 1. STIE YPPI Menginduk LPPM, KKU (Kuliah Kerja Usaha) 2. STAI Al ANWAR Menginduk LPPM 3. STAI Al Akmal Menginduk LPPM 4. 5. AKSI PSDKU UNDIP Indonesia merupakan Akademi Komunitas Semen lembaga pendidikan tinggi vokasi diploma dua di Kabupaten Rembang yang dimiliki PT. Semen Indonesia Tbk. yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyalurkan potensi dan menggali pengalaman di BUMN Menginduk LPPM 6. DRD (Dewan Riset Daerah) 7. ARD Daerah) (Agenda Riset 8. Jurnal Litbang Rembang (JLR) 9. BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK Sekretariat di Bappeda Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bappeda bekerja sama dengan Perguruan Tinggi membentuk DRD Kabupaten Rembang yang merupakan Dewan Riset sebagai lembaga non struktural yang beranggotakan para Dosen perguruan Tinggi yang mempunyai tugas memberikan masukan dan arah kebijakan serta mendukung Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (P3IPTEK) ARD merupakan produk yang dihasilkan DRD Kabupaten Rembang berupa agenda Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan dan disusun dalam dokumen sebagai acuan dan masukan yang dipakai Kepala Daerah dalam arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. ARD disusun berdasarkan masa bakti/periode DRD JLR dan pengembangan yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Rembang bersama DRD, sumber JLR dari masyarakat, perguruan tinggi, lembaga serta pemerintah dengan lokus litbang wilayah Kabupaten Rembang. JLR bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas, inovasi, kemajuan pembangunan berkelanjutan berbagai bidang serta peningkatan daya saing daerah Kabuapten Rembang BKK-SMK merupakan salah satu unit yang membantu Pemeritah dan untuk menyalurkan menempatkan lulusan SMK yang berprestasi di Perusahaan-perusahaan Sebuah komunitas untuk mewadai penggiat ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang adalah media informasi penelitian Daerah 10. RCCN (Rembang Creative Community Network) Sumber : Kabupaten Rembang diolah, Tahun 2019 2.5. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018 2.5.1. Capaian target Kinerja SPM Jika dievaluasi dari pencapaian terhadap standar pelayanan minimal pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel berikut ini. LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 101 Tabel 2.90 Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2018 No. Indikator Standar Pelayanan Minimal Jenjang Total Satuan Capai Capaian 1. Tersedia satuan pendidikan dlm jarakyg terjangkau dg berjalan kaki yimaksimal 3 km ntk SD/MI & 6 km untSMP/MTsdari klpkpermukimanpermanen di daerah terpencil SD MI SMP MTs SPM 374 Permukiman 374 40 Pemukiman 40 54 Permukiman 54 41 Pemukiman 41 (%) 100% 100% 100% 100% 2. Jmlpsrtdidik dlmtiaprombel utk SD/MI tdklebih 32 org&unt SMP/ MTstdklebih 36 orgutk tiap klsyg dilengkapi dg meja & kursiyg cukup tukpsrt didik & guru,papan tulis. tiap SMP & MTs tersedia ruangan labIPA yglengkapdg meja kursi yg cukup utk 36 siswa & minimal 1 set peralatan praktek IPA utk demonstrasi & eksperimen pst didik setiap SD/MI & SMP/MTs tersedia 1 ruang guru, kepala sekolah & staf kependidikan lainnya; & disetiap 2. Jmlpsrtdidik dlmtiaprombel utk SD/MI tdklebih 32 org&unt SMP/ MTstdklebih 36 orgutk tiap klsyg dilengkapi dg meja & kursiyg cukup tukpsrt didik & guru,papan tulis. tiap SMP & MTs tersedia ruangan labIPA yglengkapdg meja kursi yg cukup utk 36 siswa & minimal 1 set peralatan praktek IPA utk demonstrasi & eksperimen pst didik setiap SD/MI & SMP/MTs tersedia 1 ruang guru, kepala sekolah & staf kependidikan lainnya; & disetiap 3. 4. SD MI SMP MTs SMP MTs SD MI SMP 374 40 54 41 54 41 374 40 54 Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah 374 40 54 41 44 23 374 40 54 100% 100% 100% 100% 81,49% 58,98% 100% 100% 100% 5. 6. SMP& MTs tersedia ruang kepala sekolah ygterpisah dari ruang guru. setiap SD & MI tersedia 1 orgguru utk setiap 32 psrt didik & 6 org guru utk setiap satuanpendidikan &utk daerah khusus setiap SMP & MTs tersedia 1orang guru utk setiap mata pelajaran, &utk setiap rumpun mata pelajaran. MTs SD MI SMP MTs 41 374 40 54 41 Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah 41 374 40 53 40 100% 100% 100% 98,15% 97,56% 7. 8. setiap SD & MI tersedia 2 orgguru yg memenuhi kualifikasi akademikS1 atau D-IV & 2 (dua) orang guru yangtelah memiliki sertifikat pendidik. setiap SMP/MTs tersedia guru dg kualifikasi akademik S-1 atau D- IVsebanyak 70% & separuh diantaranya(35% dari keseluruhan guru) telah memilikisertifikat pendidik,utk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% & 20%. SD MI SMP MTs 374 40 54 41 Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah 374 40 54 41 100% 100% 100% 100% SMP 54 Sekolah 54 100% setiap SMP & MTs tersedia gurudg kualifikasi akademik S-1 atau D-IV& telah memiliki sertifikat pendidikmasing-masing 1org untuk matapelajaranMatematika,IPA, bahasa Indonesia & Bahasa Inggris. MTs 41 Sekolah 41 100% 10. setiap kab/Kota semua kepala SD& MI berkualifikasi akademik S-1/D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik. SD MI 374 40 Sekolah Sekolah 374 40 100% 100% 11. setiapkab/Kotasemua kepalaSMP & MTs SMP berkualifikasi akademik S-1/ D-IV & telah memiliki sertifikatpendidik. 11. setiapkab/Kotasemua kepalaSMP & MTs SMP berkualifikasi akademik S-1/ D-IV & telah memiliki sertifikatpendidik. 54 Sekolah 54 MTs 41 Sekolah 41 100% 12. setiap kab/Kota semua pengawassekolah & madrasah memiliki kualifikasiakademik S-1 atau D-IV & telah memilikisertifikat pendidik. Pemkab/Kotamemilikirencana & melaksanakan kegiatan ngembangkan kurikulum& proses 12. setiap kab/Kota semua pengawassekolah & madrasah memiliki kualifikasiakademik S-1 atau D-IV & telah memilikisertifikat pendidik. Pemkab/Kotamemilikirencana & melaksanakan kegiatan ngembangkan kurikulum& proses 1 1 Kab/Kota Kab/Kota 1 1 100% 100% LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 102 No. Indikator Standar Pelayanan Minimal Jenjang Total Satuan Capai Capaian SPM (%) pembelajaran yg efektif. 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikandilakukan 1x/bulan& setiapkunjungan dilakukan slm 3 jam utkmelakukan supervisi & pembinaan. SD MI SMP 374 40 54 Sekolah Sekolah Sekolah 369 36 54 98,66% 90% 100% MTs 41 Sekolah 30 73,17% Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018 Dari hasil perhitungan pencapaian pelayanan pendidikan dasar pada tingkat kabupaten, secara umum hampir semua indikator standar pelayanan minimal tercapai 100%, hanya pada SMP dan MTs ketersediaan ruangan laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 siswadan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik jumlahnya masih perlu ditingkatkan, karena capaiannya masih58,98%. Tabel 2.91 Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2018 No. Indikator Standar Pelayanan Minimal Jenjang Total Satuan Capai Capaian SPM (%) 1. 2. Setiap SD & MI menyediakan buku teks ygsudah ditetapkan kelayakan oleh pemkabmencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA,IPS & Pkn dg perbandingan 1 (satu) setutk setiap perserta didik. Setiap SMP & MTS menyediakan buku teksyg sudah ditetapkan kelayakannya olehpemkab mencakup semua mata pljrndg perbandingan1set setiappsrt didik. SD MI SMP MTs 374 Sekolah 40 Sekolah 54 Sekolah 41 Sekolah 365 97,33% 38 95% 50 92,59% 34 87,18% 3. 4. 5. 6. Setiap SD & MI menyediakan 1 set peragaIPA & bahan yg terdiri dr model kerangkamanusia, model tubuh manusia, bola dunia(globe), cth peralatan optik, KIT IPA utkeksperimen dasar & poster/carta IPA Setiap SD dan MI memiliki 100 judul bukupengayaan dan 10 buku referensi, dan setiapSMP dan MTs memiliki 200 judul bukupengayaan dan 20 buku referensi. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggudi satuan pendidikan, termasuk merencanakanpembelajaran, melaksanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran, membimbing ataumelatih peserta didik dan melaksanakan tugastambahan. prosespembelajaran selama 34 minggu per tahundengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: Kelas 1- 2: 18 jam per minggu Kelas 3: 24 jam per minggu Kelas 4 - 6: 27 jam per minggu Kelas 7 - 9: 27 jam per minggu SD MI SD MI SMP MTs SD MI SMP MTs SD MI SMP 374 Sekolah 40 Sekolah 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 41 Sekolah 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 41 Sekolah 374 Sekolah 40 54 Sekolah Sekolah 374 100% 40 100% 352 94,12% 72,5% 29 87,04% 47 36 87,8% 374 40 54 100% 100% 100% 41 100% 374 100% 40 54 100% 100% MTs 41 Sekolah 41 100% LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 103 No. 7. Indikator Standar Pelayanan Minimal Satuanpendidikanmenerapkan Kurikulumsesuai dengan peraturan yang berlaku Jenjang Total Satuan SD MI SMP MTs 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 Sekolah 41 Capai Capaian SPM 374 40 54 41 (%) 100% 100% 100% 100% 8. 9. Setiap guru menerapkan Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP) yg disusun berdasarkansilabus utk setiap mata pljrnygdiampunya. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan Program penilaian untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik SD MI SMP MTs SD MI SMP MTs 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 Sekolah 41 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 Sekolah 41 374 40 54 41 374 40 54 41 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas danmemberikan umpan balik kepada guru dua kalisetiap semester SD MI SMP MTs 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 Sekolah 41 374 40 54 41 100% 100% 100% 100% 11. Setiapguru menyampaikanlaporan hslevaluasi mata pelajaran serta hsl penilaiansetiap peserta didik kepada Kepala Sekolah padaakhir semester dlmbentuklaporan hslbelajar MI SMP MTs SD MI SMP MTs SD MI SMP MTs Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2018 12. Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikanlaporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir(US/UN) 13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsipManajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 41 Sekolah 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 41 Sekolah 374 Sekolah Sekolah 40 Sekolah 54 Sekolah 41 365 97,33% 34 51 37 374 40 54 41 374 40 54 41 85% 94,44% 90,24% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pada tingkat satuan pendidikan, dari hasil perhitungan pencapaian pelayanan pendidikan dasar, secara umum juga mempunyai kecenderungan semua indikator standar pelayanan minimal tercapai 100%. Akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang masih cukup rendah pencapaiannya yaitu indikator nomor 1, 2, dan 4. Pencapaian indikator tersebut berkaitan dengan pemenuhan buku baik buku teks pelajaran, buku pengayaan maupun buku referensi. Pencapaian indikator tersebut berkisar antara 72.5% sampai dengan 97.33% (belum memenuhi 100%). Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang belum memenuhi SPM untuk pemenuhan buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku referensi. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pemenuhan buku-buku tersebut dapat dipenuhi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemetaan prioritas penggunaan dana BOS perlu kembali dilakukan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan Dasar. Pelayanan minimal bidang kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Rembang maka capaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut: LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 104 Tabel 2.92 Hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2018 No 1 1 2 Jenis Pelayanan Dasar 2 pelayanan kesehatan ibu hamil pelayanan kesehatan ibu bersalin Penerimaan Layanan Dasar 3 Ibu hamil Ibu bersalin Program/kegiat an yang Mendukung 4 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tahun 2018 Targe t Capaia n 7 8 100 90,69 100 100 Pencapaian Tercap ai 9 Tidak Tercap ai 10 √ √ 3 4 pelayanan kesehatan bayi baru lahir pelayanan kesehatan balita Bayi baru lahir Program Balita Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita 100 100 98 95,08 √ √ 5 6 7 8 9 pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasa pelayanan kesehatan pada usia produktif pelayanan kesehatan pada usia lanjut pelayanan kesehatan penderita hipertensi pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Anak pada usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) Setiap warga negara pada usia 15 s.d 59 tahun Setiap warga negara pada usia 60 tahun ke atas Penderita hipertensi Penderita diabetes melitus Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program pencegahan & penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular 100 100 100 100 80 99,98 63 100 37,15 31 √ √ √ √ √ 10 11 pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa bera pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12 Yankes orgdg risiko ternfksi virus yg melemahkan daya tahan tubuh Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Orang terduga tuberkulosis Orang dengan resiko terindikasi Human Immunodeficie Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100 100 100 81,83 29,8 99,2 √ √ √ LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I | 105 No Jenis Pelayanan Dasar Penerimaan Layanan Dasar Program/kegiat an yang Mendukung Tahun 2018 Targe t Capaia n Pencapaian Tercap ai Tidak Tercap ai man (Human Immunodeficienc y Virus ncy Virus Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2018 Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dari semua indikator SPM Bidang Kesehatan sebanyak 12 Indikator, yang telah tercapai 100% sebanyak 2 indikator , yang tercapai 90-99% sebanyak 5 indikator, 60-82% sebanyak 2 indikator dan belum tercapai atau kurang dari 50% ada 3 indikator, yaitu pada payanan hipertensi, diabetes dan TB. Hal ini menunjukkan perlunya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan capaian pelayanan pada indikator tersebut. Perubahan RPJMD Rembang Tahun 2016 - 2021 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2018. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status, yaitu: Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah, (X≤50%); Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% (65%≥X>50%); Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% (75% ≥X>65%); Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% (90%≥X>75%); Sangat tinggi untuk capaian diatas 90% (X>90%). Kkk Evaluasi capaian tahun 2018 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rembang pada tabel 2.93. indikator kinerja RPJMD pada LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran 1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan a. Terwujudnya Good Governance B A B I I | 106 Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Indikator Sasaran Satuan Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 Indiktor Makro dan Agregat 1) Pertumbuhan Ekonomi % 5,15 5,64
5,90 2) Peningkatan PDRB Per Kapita (ADHB) Rp.Ribu 21.326 22.5
24 3) Laju Inflasi % 2.66 3.33 2.64 Tinggi 3,23 4) Indeks Gini Indeks 0,32 0,29
0,26 5)Persentase Penduduk Miskin 6) Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % % Skor 18,90 11,86 67,4 14,97 13.47 68,5 15,41
69,46 11,55 13.64 69,8 8) Indeks Pembangunan Gender Skor 86,30 86,9
87,5 9) Indeks Pemberdayaan Gender Skor 66,43 68
69,5 9) Nilai PMPRB Nilai 60 64
67 10) Rata
rata Nilai SKP Skor
84 87
90 11) Tingkat maturitas SPIP Nilai 1 2 2.736 Sangat Tinggi 4 12) Tingkat kapabilitas APIP Level 1 3 3 Sangat Tinggi 4 13) Opini Laporan Keuangan BPK Opini WDP WTP WDP Sedang WTP 14) Nilai SAKIP Nilai 50,59 62
68 15) Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment) Skor 2.43 3.01 22.24 Sangat Tinggi 3,50 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan b. Meningkatnya patisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi c. Meningkatnya konsisitensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan d. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif e. Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima Indikator Sasaran 16) Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan 17) Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 18) Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD 19) Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan 20) Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik 21) Persentase PD telah memiliki website aktif 22) Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan 23) Ketersediaan Data Pembangunan Daerah 24) Persentase Surat/Santel yang dikelola Satuan % % % % Skor % % % % B A B I I | 107 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 45 60 66 Sangat Tinggi 75 70 85 87.19 Sangat Tinggi 100 70 85 99.47 Sangat Tinggi 100 85 100 100 Sangat Tinggi 100 73,58 77
80 86,97 100 100 Sangat Tinggi 100 85 100 100 Sangat Tinggi 100 60,3 80 95 Sangat Tinggi 100 100 100 100 Sangat Tinggi 100 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran 1. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah a. Meningkatnya kinerja sektor pertanian b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI c. Meningkatnya kinerja sektor industri dan pedagangan 2. Menurunkan angka pengangguran d. Menurunnya angka pengangguran 3. Menurunkan angka kemiskinan e. Menurunnya angka kemiskinan Indikator Sasaran 25) Indeks Produksi Padi 26) NTP 27) Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian ` 28) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 29) Produksi ikan 30) Usaha produktif keluarga nelayan 31) Persentase pertumbuhan ekspor 32) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB 33) Kontribusi sektor industri pengolahan 34) Tingkat Pengangguran Terbuka 35) Persentase penduduk miskin Satuan Skor Skor Skor %/th Ton Unit %/Tahun % % % % B A B I I | 108 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 1,04 1,09
1,14 100,38 100,68
100,98 1.31 1.45 1.14 Tinggi 1,60 5 5
5 4.04 12,120 6,455 Rendah 6,716 2.769 2,789 2,770 Sangat Tinggi 2,819 3 4 129.46 Sangat Tinggi 4 13.87 14.50 13.55 Sangat Tinggi 14,80 20.9 21.4 21.83 Sangat Tinggi 22 4,51 4.10 2.87 Sedang 3,90 18.90 14.97 15.41 Sangat Tinggi 11,55 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran 4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup f. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan a. Meningkatnya Nilai Investasi 2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif a. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif b. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah 1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur. Indikator Sasaran 36) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) 37) Realisasi investasi PMA dan PMDN 38) Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk 39) Presentase koperasi aktif 40) Persentase KSP/USP dan koperasi sehat 41) Persentase Pertumbuhan Pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) 42) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD Satuan Indeks Juta Rp/tahu n % % % %/th % B A B I I | 109 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 63.30 66.5 50 Tinggi 68 3.478.718 4,521,408 7,173,000 Sangat Tinggi 5.259.020 6.35 8.25 6.28 Tinggi 10 79 86 90.40 Sangat Tinggi 100 35 39 69.59 Sangat Tinggi 53,00 5 5 178.29 Sangat Tinggi 5 1.97 2.2 2.12 Sangat Tinggi 2,5 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran a. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan. b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi. c. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni d. Berkurangnya luas kawasan kumuh e. Meningkatnya cakupan akses air minum f. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak g. Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) h. Meningkatnya ketersediaan air baku 2. Meningkatkan kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai i. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai Indikator Sasaran 43) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik. 44) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik. 45) Persentase akses irigasi dalam kondisi baik. 46) persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani 47) Persentase Luas Kawasan Kumuh 48) Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum 49) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak 50) Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) 51) Persentase cakupan Air baku 52) Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai 53) Persentase angkutan umum yang laik jalan 54) Persentase ketersediaan angkutan pedesaan Satuan % % % % % % % % % Kawasan % % B A B I I | 110 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 48,98 66.01 67.91 Sangat Tinggi 85,00 73,02 82.54 89.68 Sangat Tinggi 92,06 77,88 86.34 87 Sangat Tinggi 98,12 5,87 8,49 7,74 Sedang 11,07 7,8 2,80 2,12 Sedang 0 80,34 95,00 85,66 Sedang 100,00 77,42 83,50 100 Sangat Tinggi 100,00 11,74 16,34 3,68 rendah 20 64 76 75 Sangat Tinggi 88 0 3 3 Sangat Tinggi 6 85,00 90 92 Sangat Tinggi 90,00 56,50 70 72 Sangat Tinggi 85,00 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan. b. Meningkatnya angka rata rata lama sekolah c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif Indikator Sasaran 55) AKI (Angka Kematian Ibu) 56) AKB (Angka Kematian Bayi) 57) Akaba (Angka Kematian Balita) 58) Prevalensi Gizi Buruk 59) Rata-rata lama sekolah 60) Angka Harapan Lama Sekolah 61) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 7 - 12 tahun Satuan Kasus Kasus Kasus % Tahun Tahun % B A B I I | 111 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 8 7 9 Sangat Tinggi 5 134 120 149 Sangat Tinggi 105 164 135 170 Sangat Tinggi 105 0.21 0.16 0.11 Sedang 0,10 6.9 7.5 6.94 Sangat Tinggi 7,8 11.46 12 12.04 Sangat Tinggi 12,6 99.69 99.78 95.38 Sangat Tinggi 99,87 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan 3. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga e. Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga 1. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat a. Menurunnya kasus ganguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Indikator Sasaran Satuan 62) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 - 15 tahun % 63) APK PAUD (umur 3-6 tahun) % 64) Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik % 65) Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional 66) Persentase organisasi kepemudaan yang dibina % 65) Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional 66) Persentase organisasi kepemudaan yang dibina % Jumlah 67) Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk % 68) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 69) Persentase Pemilih dalam mengggunakan hal pilih melalui pemilu Pilpres dan Pileg Pilgub % % B A B I I | 112 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 100 100 91.38 Sangat Tinggi 100 72.36 84 87.76 Sangat Tinggi 96 26.12 61.87 100 Sangat Tinggi 90 18 46 Sangat Tinggi 50 100 100 19 Sangat Tinggi 100 97.34 97.93 89 Sangat Tinggi 98.10 100 100 100 Sangat Tinggi 100 73,67 75 65.2 Tinggi 85,00 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat a. Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS 3. Meningkatkan keberdayaan masyarat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak Indikator Sasaran Satuan 70) Persentase PMKS yang ditangani % 71) Rasio KDRT Ratio 72) Cakupan desa ramah anak % 73) Cakupan Pemenuhan Hak Anak 74) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah % 74) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah % 75) Posyandu aktif Jumlah 76) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 77) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa % % B A B I I | 113 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 40,20 55 58.67 Sangat Tinggi 70 14/178.53 8/178.53 0.002 Rendah 6/178.53 35,00 65 65 Sangat Tinggi 95,00 45,00 60 70 Sangat Tinggi 75,00 27.97 31 27.68 Tinggi 34,00 1.225 1.225 1.228 Sangat Tinggi 1.225 0.3 1.1 1.3 Sangat Tinggi 1,6 40 70 80 Sangat Tinggi 100 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran 4. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu a. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal 5. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk b. Meningkatnya tertib adminsitrasi kependudukan Indikator Sasaran 78) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 79) Cakupan perserta KB aktif 80) Persentase pertumbuhan penduduk 81) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 82) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49 83) Persentase Droup Out (DO) Keluarga Berencana 84) Cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB) 85) Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) 86) Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%) 87) Persentase bayi ber-akte kelahiran Satuan % % % % % % % org % % B A B I I | 114 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 6,3 14 17 Sangat Tinggi 20 100 100 123.04 Sangat Tinggi 100 0.86 0.71 0.69 Sangat Tinggi 0,53 6,93 6.67 9.81 Sangat Tinggi 6,5 83,57 83.64 80.02 Sangat Tinggi 83,70 13,62 11.31 7.27 Rendah 9,00 92,12 92.9 100 Sangat Tinggi 93,72 10 10
10 87,52 100 100 Sangat Tinggi 100 96,45 100 100 Sangat Tinggi 100 LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan/Sasaran 1. Mewujudkan kedaulatan pangan a. Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah 2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan a. Meningkatnya daya beli masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan a. Meningkatnya daya beli masyarakat b. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga Indikator Sasaran 88) Skor PPH 89) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita 90) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 91) Indeks Produksi pertanian 92) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun Satuan Skor k/kal/ka pita Rp. (000) (kw/ha) %/th B A B I I | 115 Kondisi Saat Ini (2015) Target 2018 Capaian Status Capaian Kondisi Akhir Perencanaan 2021 86.8 87.7 86.8 Sangat Tinggi 88,3 5.28 6.71 5.044 Tinggi 9.013 10 893,475 Sangat Tinggi 10.75 6,1 6,4
6,7 2 2 1.4 Sedang 2% LAMPIRAN RAPERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 1 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2018 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Datarealisasi keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBD tahun 2013-2018 dan dapat dipergunakan sebagai dasaranalisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang periode 2013 sampai dengan 2018 dilihat dari berbagai sudut pandang diuraikan sebagai berikut: 1. Pendapatan Pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 pendapatan daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp 1.165.433.076.124,00,-. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.329.587.756.593,27,-, selanjutnya pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp 1.416.781.811,493,80,-. Pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp 1.564.868.839.955,55,-pada tahun 2017 kembali mengalami selanjutnya peningkatan menjadiRp mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1.794.911.075.230,15,- 1.722.252.909.030,04,-dan Grafik Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2013- 2018 dapat dilihat pada gambar 3.1.berikut ini: 2,000,000,000,000.00 1,800,000,000,000.00 1,600,000,000,000.00 1,400,000,000,000.00 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 800,000,000,000.00 600,000,000,000.00 400,000,000,000.00 200,000,000,000.00 1 0 . 4 2 1 6 7 0 3 3 4 5 6 1 1 , , , , 7 2 . 3 9 5 6 5 7 7 8 5 9 2 3 1 , , , , 0 8 . 3 9 4 1 1 8 1 8 7 6 1 4 1 , , , , 5 5 . 5 5 9 9 3 8 8 6 8 4 6 5 1 , , , , 4 0 . 0 3 0 9 0 9 2 5 2 2 2 7 1 , , , , 5 1 . 0 3 2 5 7 0 1 1 9 4 9 7 1 , , , ,
2013 2014 2015 2016 2017 2018 PENDAPATAN Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 2 Gambaran perkembangan secara nominal masing-masing sumber pendapatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PAD sebesar Rp. 126.808.083.812,01,-, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 179.642.187.487,27,-, pada tahun 2015PAD mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 200.954.036.864,80,-.Pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 234.168.365.750,55,-, pada tahun 2017 menjadi Rp. 300.319.284.807,04,- dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 305.676.436.263,15,- Sementara itu peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan tidak begitu besar secara nominal. Grafik Perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.2.berikut ini. 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 800,000,000,000.00 600,000,000,000.00 400,000,000,000.00 200,000,000,000.00 1 0 . 2 1 8 3 8 0 8 0 8 6 2 1 , , , 0 0 . 3 9 7 4 8 7 3 8 7 6 1 7 , , , 0 0 . 9 1 5 7 0 2 1 4 8 1 2 3 , , , 7 2 . 7 8 4 7 8 1 2 4 6 9 7 1 , , , 0 0 . 4 8 1 3 8 1 3 6 8 5 7 7 , , , 0 0 . 2 2 9 5 8 3 2 8 0 4 7 3 , , , 0 8 . 4 6 8 6 3 0 4 5 9 0 0 2 , , , 0 0 . 5 3 2 9 0 6 9 8 7 3 4 8 , , , 0 0 . 4 9 3 5 6 1 8 3 0 2 7 3 , , , 5 5 . 0 5 7 5 6 3 8 6 1 4 3 2 , , , 0 0 . 2 1 3 5 9 6 3 4 9 5 3 9 , , , 0 0 . 3 9 8 8 7 7 6 5 7 4 9 3 , , , 4 0 . 7 0 8 4 8 2 9 1 3 0 0 3 , , , 0 0 . 9 4 5 0 6 8 5 4 0 5 7 0 1 , , , , 0 0 . 4 7 6 3 6 7 7 8 8 6 4 3 , , , 5 1 . 3 6 2 6 3 4 6 7 6 5 0 3 , , , 0 0 . 8 9 9 6 4 2 5 1 2 1 7 0 1 , , , , 0 0 . 9 6 9 1 9 3 9 1 0 8 1 4 , , ,
2013 2014 2015 2016 2017 2018 PAD Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Grafik 3.2 Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018 Berdasarkan data di atas masing-masing sumber pendapatan daerah dalam APBD selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan selama kurun waktu 2013-2018 rata-rata tumbuh sebesar 20,02%, dengan persentase pertumbuhan cenderung meningkat. Sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan selama kurun waktu 2013-2018 juga mengalami peningkatan meskipun terlalu signifikan, denganrata-rata pertumbuhan sebesar 8,48%. Sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami peningkatan. Secara rata-rata sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,03%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 41,66%. Kinerja pertumbuhan sumber pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2013-2018 fluktuatif. tidak Grafik pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan terlihat pada Gambar 3.3 berikut: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 3 50.00% 40.00% 41.66% 30.00% 28.25% 20.00% 20.51% 10.00% 16.23% 8.24% 11.86% 8.75% 16.53% 10.92% 6.11% 14.86% 0.00% 0.55% 1.78% -0.36% 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 10.00% 12.13% 20.00% PAD Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Grafik 3.3 Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2013-2018 (%) Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang 2018 Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 4 Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unaudited % R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A PENDAPATAN 1,165,433,076,124.01 1,329,587,756,593.27 1,416,781,811,493.80 1,564,868,839,955.55 1,722,252,909,030.04 1,794,911,075,230.15 9.07% 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 126,808,083,812.01 179,642,187,487.27 200,954,036,864.80 234,168,365,750.55 300,319,284,807.04 305,676,436,263.15 20.02% Pendapatan Pajak Daerah 34,067,851,784.00 38,643,241,316.00 42,306,265,606.00 48,420,954,850.00 59,734,946,872.00 100,438,352,553.00 25.77% Hasil Retribusi Daerah 30,924,102,833.00 41,529,546,666.00 32,230,052,368.00 23,985,514,302.50 20,730,064,301.00 21,441,590,432.00 4.76% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,277,635,260.00 6,183,205,661.00 4,447,117,385.00 6,564,459,237.00 9,212,738,532.00 18,775,303,058.00 50.46% Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58,538,493,935.01 93,286,193,844.27 121,970,601,505.80 155,197,437,361.05 210,641,535,102.04 165,021,190,220.15 26.28% 2 DANA PERIMBANGAN 716,783,784,793.00 775,863,183,184.00 843,789,609,235.00 935,943,695,312.00 1,075,045,860,549.00 1,071,215,246,998.00 8.48% Dana Transfer Umum 674,684,874,793.00 729,657,183,184.00 745,370,201,235.00 828,385,043,312.00 816,948,229,807.00 812,596,054,494.00 3.91% Dana Transfer Khusus 42,098,910,000.00 46,206,000,000.00 98,419,408,000.00 107,558,652,000.00 258,097,630,742.00 258,619,192,504.00 54.44% 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 321,841,207,519.00 374,082,385,922.00 372,038,165,394.00 394,756,778,893.00 346,887,763,674.00 418,019,391,969.00 6.03% Pendapatan Hibah 74,995,000.00 541,721,500.00 138,351,272.00 1,488,856,904.00 1,711,800,674.00 56,967,950,020.00 953.39% Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 55,168,716,988.00 150,500,902,000.00 72,995,869,203.00 172,399,233,000.00 93,284,137,342.00 268,241,945,000.00 81,133,459,989.00 286,903,900,000.00 92,803,709,000.00 228,013,715,000.00 105,216,144,949.00 229,010,130,000.00 14.97% 11.40% Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 116,096,593,531.00 128,145,562,219.00 10,373,731,780.00 25,230,562,000.00 24,358,539,000.00 26,825,167,000.00 13.67% Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 5 Pada tahun 2015, pendapatan dari pos Retribusi Daerah mengalami penurunan karena ada pengalihan pendapatan dari PPK BLUD Puskesmas yaitu berupa Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional masuk pada pos pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan tersebut sebelumnya merupakan pos retribusi daerah. Pada tahun 2016 dan 2017 pos retribusi mengalami penurunan cukup tajam dan pos pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2013 s/d tahun 2017 mengalami pertumbuhan sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang tajam dikarenakan pada tahun 2017 Pendapatan Hibah Dari Dana BOS yang semula berada pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada tahun 2018 dipindah pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi masing-masing sumber pendapatan terhadap total APBD dapat dijelaskan bahwa untuk PAD, proporsi PAD terhadap total APBD dari tahun 2013-2018 meningkat. Pada tahun 2013 proporsi PAD terhadap total APBD sebesar 10,88% dan pada tahun 2018 proporsi PAD terhadap total APBD sebesar 17,03%. Sedangkan untuk proporsi pendapatan dari Dana Perimbangan selama kurun waktu 2013-2018grafik peningkatannya mengalami penurunan walaupun secara nominal meningkat. Pada tahun 2013 proporsi Dana Perimbangan terhadap total APBD sebesar 61,50% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 59,68%, Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusatsedikit berkurang. Demikian juga untuk pendapatan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan yang Sah, Proporsi sumber pendapatan dari Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total APBD pada tahun 2013 sebesar 27,62%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 23,29%. Secara rinci Grafik perkembangan proporsi masing-masing sumber pendapatan selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini: 70.00% 60.00% 50.00% % 0 5 . 1 6 % 5 3 . 8 5 % 6 5 . 9 5 % 1 8 . 9 5 % 2 4 . 2 6 % 8 6 . 9 5 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% % 8 8 . 0 1 % 2 6 . 7 2 % 1 5 3 1 . % 4 1 . 8 2 % 8 1 . 4 1 % 6 2 . 6 2 % 6 9 . 4 1 % 3 2 . 5 2 % 4 4 . 7 1 % 4 1 . 0 2 % 3 0 . 7 1 % 9 2 . 3 2 0.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PAD Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Grafik 3.4 Perkembangan Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 (%) Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir.Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber pendapatan yaitu (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.Hingga saat ini PAD Kabupaten Rembang sebagian besar berasal dari pos Lain-lain PAD yang sah. Rata-rata proporsi Lain-lain PAD yang sah selama enam tahun terakhir sebesar 58,20% dari total PAD. Pos PAD terbesar kedua adalah Pendapatan Pajak Daerah, proporsi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang rata-rata selama enam tahun sebesar 23,81% dari PAD. Selanjutnya pos pendapatan PAD terbesar ketiga adalah Pendapatan Retribusi Daerah, rata-rata proporsi sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah selama enam tahun terakhirsebesar 14,62%. Selama tahun 2013-2018, proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 proporsi Pajak Daerah adalah sebesar 26,87% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 32,86%. Komponen PAD yang mempunyai kontribusi paling rendah terhadap PAD di Kabupaten Rembang adalah Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.Komponen ini juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 komponen Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai proporsi terhadap PAD sebesar 2,58%, kemudian semakin meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2018. Secara rata-rata proporsi Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar 3,38% per tahun. Grafik Perkembangan proporsi masing-masing pos yang menjadi unsur PAD dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut: 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % 7 8 . 6 2 % 9 3 . 4 2 % 8 5 2 . 2013 % 6 1 . 6 4 % 1 5 . 1 2 % 2 1 . 3 2 % 4 4 . 3 2014 % 3 9 . 1 5 % 5 0 % 1 2 % 4 0 . 1 2 . . 2 6 1 2015 % 0 7 . 0 6 % 8 6 % 0 8 % 4 2 . . 0 2 2 . 0 1 2016 % 8 2 . 6 6 % 9 8 . 9 1 % 0 9 . 6 % 7 0 . 3 2017 % 4 1 . 0 7 % 6 8 . 2 3 % 1 0 . 7 % 4 1 . 6 2018 % 9 9 . 3 5 Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Grafik 3.5 Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2013-2018 (%) Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 7 Pertumbuhan masing-masing komponen dalam Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 fluktuatif. Dari keempat komponen PAD yang terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, menunjukkan bahwa pertumbuhan Rata-rata Pendapatan pajak daerah selama enam tahun terakhir sebesar 25,77% per tahun. Rata-rata pertumbuhan komponen Retribusi Daerahmenurun sebesar -4,76%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 50,46% per tahun Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mempunyai nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 26,28%. Pertumbuhan komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2014mempunyai pertumbuhan paling tinggi sebesar 88,65%. Secara rinci Grafik pertumbuhan masing-masing komponen PAD terlihat pada Gambar 3.6 berikut: 120.00% 100.00% 103.80% 88.65% 80.00% 60.00% 59.36% 68.14% 40.00% 20.00% 0.00% 34.30% 13.43% 30.75% 9.48% 47.61% 27.24% 14.45% 40.34% 35.72% 23.37% 3.43% 20.00% 2013-2014 2014-2015 22.39% -28.08% 2015-2016 25.58% 2016-2017 13.57% 2017-2018 21.66% 40.00% Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Grafik 3.6 Pertumbuhan Masing-Masing Komponen PAD Tahun 2013-2018 (%) Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 2. Belanja Daerah Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan daerah dalam alokasi anggaran.Pengalokasian anggaran yang tepat mengarah pada skala prioritasdiharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah.Kebijakan dalam penetapan alokasi belanja pembangunan tidak bisa terlepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional. Besarnya belanja daerah di Kabupaten Rembang selama enam tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 8 besarnya belanja sebesar Rp. 1.060.672.838.714,84, pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 1.814.662.872.214,36,- Apabila dikaitkan dengan Tabel 3.1 tentang Besarnya Pendapatan, maka pada tahun 2013 sampai dengan 2015 belanja lebih kecil dari totalpendapatan sehingga selalu terjadi surplus. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2018, terjadi defisit anggaran. Selengkapnya grafik perkembangan belanja daerah tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut: BELANJA 2,000,000,000,000.00 1,800,000,000,000.00 1,600,000,000,000.00 1,400,000,000,000.00 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 800,000,000,000.00 600,000,000,000.00 400,000,000,000.00 200,000,000,000.00 - 4 8 . 4 1 7 8 3 8 2 7 6 0 6 0 1 , , , , 6 0 . 7 8 9 0 8 6 0 1 9 5 7 2 1 , , , , 4 7 . 2 9 9 5 7 7 4 0 8 8 1 2 1 , , , , 8 5 . 8 2 9 1 8 0 4 0 3 4 3 7 1 , , , , 2 2 . 8 9 0 1 4 2 8 8 0 9 2 8 1 , , , , 6 3 . 4 1 2 2 7 8 2 6 6 4 1 8 1 , , , , 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BELANJA Grafik 3.7 Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (Rupiah) Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 9 Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unaudited % R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B BELANJA 1,060,672,838,714.84 1,275,910,680,987.06 1,218,804,775,992.74 1,734,304,081,928.58 1,829,088,241,098.22 1,814,662,872,214.36 12.56% 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 650,590,570,627.00 710,281,646,076.00 849,862,882,664.00 1,026,233,523,179.00 1,050,346,817,667.00 1,064,012,361,865.16 10.65% Belanja Pegawai 572,841,155,868.00 632,727,603,459.00 661,607,200,077.00 695,202,128,818.00 622,547,261,167.00 648,104,050,822.16 2.75% Belanja bunga 20,708,119.00 14,340,417.00 7,985,987.00 1,605,011.00
1,468,870,443.00 63.74% Belanja Hibah 42,862,476,900.00 39,727,269,200.00 23,873,745,800.00 27,269,005,350.00 46,450,880,000.00 55,764,388,000.00 11.48% Belanja Bantuan Sosial 1,800,500,000.00 2,552,273,000.00 2,714,000,000.00 7,446,000,000.00 8,927,000,000.00 8,333,700,000.00 47.14% Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
6,157,224,400.00 6,455,961,000.00 6,437,223,500.00 10,765,819,900.00 23.93% Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ dan Pemerintah Desa Kabupaten/ Kota 32,688,824,740.00 35,163,035,000.00 155,502,726,400.00 289,842,093,000.00 365,168,845,000.00 339,575,532,700.00 91.03% Belanja Tidak Terduga 376,905,000.00 97,125,000.00
16,730,000.00 815,608,000.00 1125.22% 2 BELANJA LANGSUNG 410,082,268,087.84 565,629,034,911.06 368,941,893,328.74 708,070,558,749.58 778,741,423,431.22 750,650,510,349.20 20.29% Belanja Pegawai 61,041,654,893.00 86,882,064,160.00 113,995,499,657.00 144,564,120,169.00 174,582,051,301.00 177,564,307,707.00 24.57% Belanja Barang dan Jasa 213,592,815,850.84 327,292,056,989.06 202,965,666,652.74 217,960,717,279.58 250,388,658,063.00 263,637,696,747.20 8.56% 135,447,797,344.00 Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Belanja Modal 151,454,913,762.00 51,980,727,019.00 345,545,721,301.00 353,770,714,067.22 309,448,505,895.00 100.15% LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 10 Selanjutnya untuk Grafik Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini: 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 800,000,000,000.00 600,000,000,000.00 400,000,000,000.00 200,000,000,000.00 0 0 . 7 2 6 0 7 5 0 9 5 0 5 6 , , , 4 8 . 7 8 0 8 6 2 2 8 0 0 1 4 , , , 0 0 . 6 7 0 6 4 6 1 8 2 0 1 7 , , , 6 0 . 1 1 9 4 3 0 9 2 6 5 6 5 , , , 0 0 . 4 6 6 2 8 8 2 6 8 9 4 8 , , , 4 7 . 8 2 3 3 9 8 1 4 9 8 6 3 , , , 0 0 9 7 1 3 2 5 3 3 2 6 2 0 1 . , , , , 8 5 . 9 4 7 8 5 5 0 7 0 8 0 7 , , , 0 0 . 7 6 6 7 1 8 6 4 3 0 5 0 1 , , , , 2 2 . 1 3 4 3 2 4 1 4 7 8 7 7 , , , 6 1 . 5 6 8 1 6 3 2 1 0 4 6 0 1 , , , , 0 2 . 9 4 3 0 1 5 0 5 6 0 5 7 , , ,
2013 2014 2015 2016 2017 2018 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Grafik 3.8 Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rupiah) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Dilihat dari proporsinya, Belanja Daerah selama kurun waktu tahun 2013-2018 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah. Proporsi belanja Langsung terhadap total belanja daerah fluktuatif dari sebesar 38,66% pada tahun 2013 menjadi sebesar 41,37% pada tahun 2018. Angka proporsi tertinggi belanja langsung terhadap total belanja terjadi pada tahun 2014 sebesar 44,33%. Kecenderungan peningkatan proporsi Belanja Langsungmenunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Secara rinci Grafik proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah dapat dilihat pada gambar 3.9. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 11 70.00% 60.00% 50.00% % 4 3 . 1 6 % 7 6 . 5 5 % 3 7 . 9 6 % 7 1 . 9 5 % 2 4 . 7 5 % 3 6 . 8 5 40.00% 30.00% % 6 6 . 8 3 % 3 3 . 4 4 % 7 2 % 3 8 0 4 . % 8 5 . 2 4 % 7 3 . 1 4 . 20.00% 0 3 10.00% 0.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Grafik 3.9 Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Rembang terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 (%) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensipenerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah terhadap pertumbuhan angkanya, semakin buruk pengaruhnya ekonomi. 3. Pembiayaan Daerah transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pembiayaan daerah adalah seluruh itu pengeluaran pembiayaan antara Dalam kurun waktu tahun 2013-2018 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan fluktuatif.Dari sebesarRp.67.555.128.713,17,- LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 12 pada tahun 2013 menjadi Rp.108.161.445.444,40,- pada tahun 2018. Pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan fluktuatif.Pada tahun 2013 Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.5.253.450.842,00,- menjadi sebesar Rp.12.717.627.920,00,- pada tahun 2018. Sisa Lebih sebesar Pembiayaan Anggaran Rp.167.061.915.280,34,- menjadi Rp.75.692.020.540,19,- pada tahun 2018. (SiLPA) menurun pada dari tahun 2013 Secara rinci rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 13 Tabel 3.3. Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unaudited % R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C PEMBIAYAAN DAERAH 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 67,555,128,713.17 167,066,868,874.34 209,301,180,147.55 396,607,873,805.61 232,225,166,662.58 108,161,445,444.40 33.44% Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 67,555,128,713.17 167,066,868,874.34 209,301,180,147.55 396,607,873,805.61 214,495,185,982.58 108,161,445,444.40 33.32% Penerimaan Pinjaman Daerah
17,729,980,680.00
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5,253,450,842.00 11,162,450,842.00 10,670,450,843.00 12,296,725,422.00 8,228,389,150.00 12,717,627,920.00 28.96% Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,200,000,000.00 11,109,000,000.00 10,617,000,000.00 12,270,000,000.00 8,189,000,000.00 10,422,000,000.00 23.76% Pembayaran Pokok Utang 53,450,842.00 53,450,842.00 53,450,843.00 26,725,422.00 39,389,150.00 2,256,548,000.00 1125.25% Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak
39,079,920.00 PEMBIAYAAN NETTO 62,301,677,871.17 155,904,418,032.34 198,630,729,304.55 384,311,148,383.61 223,996,777,512.58 95,443,817,524.40 34.40% SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN 167,061,915,280.34 209,581,493,638.55 396,607,764,805.61 214,875,906,410.58 117,161,445,444.40 75,692,020,540.19 2.40% Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 14 Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah.Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit.Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah.Dalam Kurun tahun 2013-2018 defisit terjadi pada tahun 2016- tahun 2013-2015. Ada 2018, sedangkan surplus sebesar Rp. kecenderungan peningkatan 104.760.237.409,17,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 197.977.035.501,06,-pada tahun 2015. terjadi pada surplus APBD dari Selengkapnya Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018dapatdilihatpadagambar 3.10 berikut: SURPLUS = PENDAPATAN - BELANJA 250,000,000,000.00 200,000,000,000.00 150,000,000,000.00 100,000,000,000.00 50,000,000,000.00 7 1 . 9 0 4 7 3 2 0 6 7 4 0 1 , , , 1 2 . 6 0 6 5 7 0 7 7 6 3 5 , , , 6 0 1 0 5 5 3 0 7 7 9 7 9 1 . , , ,
(50,000,000,000.00) (100,000,000,000.00) (150,000,000,000.00) (200,000,000,000.00) 2013 2014 SURPLUS = PENDAPATAN - BELANJA 2015 2016 ) 3 0 . 3 7 9 1 4 2 5 3 4 9 6 1 ( , , , 2017 ) 8 1 . 8 6 0 2 3 3 5 3 8 6 0 1 ( , , , 2018 ) 1 2 . 4 8 9 6 9 7 1 5 7 9 1 ( , , , Grafik 3.10 Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (Rp.) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Pelampauan Pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat SiLPA sebesar Rp. 67.523.259.013,17,- dan meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp.108.161.445.444,40,-Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata selama enam tahun terakhir terjadi pertumbuhan SiLPA sebesar 33,32%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang masih banyak dana publik yang belum digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain. Sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021
B A B I I I | 15 Grafik Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 400,000,000,000.00 350,000,000,000.00 300,000,000,000.00 250,000,000,000.00 200,000,000,000.00 150,000,000,000.00 100,000,000,000.00 50,000,000,000.00 7 1 . 3 1 7 8 2 1 5 5 5 7 6 , , , 4 3 . 4 7 8 8 6 8 6 6 0 7 6 1 , , , 5 5 . 7 4 1 0 8 1 1 0 3 9 0 2 , , , 1 6 . 5 0 8 3 7 8 7 0 6 6 9 3 , , , 8 5 . 2 8 9 5 8 1 5 9 4 4 1 2 , , , 0 4 4 4 4 5 4 4 1 6 1 8 0 1 . , , ,
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Grafik 3.11 Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2013-2018 (Rp) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Besarnya SILPA Tahun Berkenaan pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SILPA Tahun Berkenaanyang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengindikasikankurang efisien dan efektifnya perencanaan kegiatan. Sumber SILPA Tahun Berkenaan selain itu adalah adanya dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer ke daerah yang efisien dan efektif. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja fluktuatif.Dengan kondisi ini maka dapat disampaikan bahwa terjadi penyerapan belanja yang kurang optimal dari tahun 2013 hingga tahun 2018.Meningkatnya rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap anggaran belanja ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rembang harus siap dalam membiayai belanjanya.GrafikRasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap belanja tahun 2013-2018 dapat dilihat terlihat pada gambar 3.12 di bawah ini: Tahun Berkenaan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% B A B I I I | 16 Rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap Belanja % 4 5 2 3 . % 5 7 . 5 1 % 3 4 . 6 1 % 9 3 . 2 1 % 1 4 . 6 % 7 1 . 4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio SILPA Tahun Berkenaan terhadap Belanja Grafik 3.12 Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja Tahun 2013-2018 (%) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh yang direncanakan.Gambar 3.13 menunjukkan bahwa rasio kemampuan Kabupaten Rembang mendanai belanja daerah selama enam tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2013 terjadi surplussebesar 9,88%, pada tahun 2016 mulai terjadi defisit sebesar 9,77% dan pada tahun 2018 terjadi defisit sebesar 1,09%. belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Namun demikian secara rata-rata dari Tahun 2013-2018 Rasio Kemampuan Kabupaten Rembang dalam mendanai Belanja Daerah masih surplus sebesar 2,27%. Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2013- 2018 dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021
B A B I I I | 17 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% % 8 8 . 9 0 1 % 1 2 4 0 1 . % 4 2 . 6 1 1 % 3 2 0 9 . % 6 1 . 4 9 % 1 9 8 9 . 40.00% 20.00% 0.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Grafik 3.13 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2013-2018(%) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 3.1.2. Neraca Daerah Gambaran tentang posisi keuangan daerah berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana tertuang dalam Neraca Daerah. Laporan Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah.Neraca Daerah mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah.Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Gambaran neraca daerah Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021
No Uraian 1 2 1 ASET 1.1 ASET LANCAR 1.1.1 Kas 1.1.2 Investasi Jangka Pendek 1.1.3 Piutang Pajak dan Retribusi 1.1.4 Piutang Dana Bagi Hasil 1.1.5 Piutang Lainnya 1.1.6 Penyisihan Piutang 1.1.7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 1.1.8 Beban Dibayar Dimuka 1.1.9 Persediaan 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen 1.3 ASET TETAP 1.3.1 Tanah 1.3.2 Peralatan dan Mesin 1.3.3 Gedung dan Bangunan 1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 1.3.7 Akumulasi Penyusutan 1.4 DANA CADANGAN 1.4.1 Dana Cadangan No Uraian B A B I I I | 18 Tabel 3.4. Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unaudited 3 4 5 6 7 8 1,720,547,288,999.81 1,450,840,887,158.30 1,632,557,326,614.45 1,799,809,861,544.76 1,699,744,280,051.09 1,968,165,614,970.41 204,738,774,831.69 233,956,464,422.83 428,810,406,991.65 251,807,596,007.98 165,782,551,429.16 139,294,327,401.79 167,186,629,790.34 199,588,570,530.55 388,577,907,010.61 216,326,775,373.58 117,163,608,804.40 75,423,575,248.19
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
18,870,899,017.00 5,248,387,153.53 5,100,006,106.90 3,267,254,902.27 6,303,695,143.93 13,203,667,921.77
10,692,439,751.83 1,159,489,466.25 884,707,385.45 313,622,592.50 1,017,741,666.00 1,023,080,180.14
7,951,221,736.04 11,296,479,912.31 15,759,397,110.50 23,798,368,120.49 33,015,965,912.59
299,690,887.12 366,968,797.24 143,453,211.44 158,041,882.44 34,792,876.21 150,967,733.05 7,689,115,385.40 9,641,826,739.22 12,807,853,364.94 15,982,504,146.69 17,464,344,818.13 16,477,070,406.05 60,169,735,278.12 77,842,155,672.75 92,758,541,479.61 111,960,651,436.44 122,554,385,567.37 133,906,740,820.87 3,221,157,177.00 3,221,157,177.00 3,221,157,177.00 3,221,157,177.00 3,221,157,177.00 2,538,888,320.00 56,948,578,101.12 74,620,998,495.75 89,537,384,302.61 108,739,494,259.44 119,333,228,390.37 131,367,852,500.87 1,433,385,135,718.00 1,116,135,722,538.72 1,087,049,287,902.19 1,405,833,671,818.65 1,380,362,930,754.66 1,605,766,345,508.22 140,402,081,758.00 250,814,959,708.00 250,814,959,708.00 263,145,115,908.00 281,687,526,125.00 231,400,719,485.00 225,453,122,372.00 248,289,944,682.50 275,523,105,697.28 309,114,005,321.08 352,394,182,719.87 380,854,499,849.53 400,474,125,644.00 443,559,645,670.00 450,977,211,621.22 576,928,698,661.42 679,120,962,967.61 722,431,257,971.61 612,710,025,493.00 691,612,662,174.00 704,407,543,123.00 880,239,900,523.00 1,058,220,140,070.00 1,084,492,825,378.00 49,586,780,451.00 55,287,097,954.00 57,964,262,191.00 59,370,886,427.00 67,931,644,685.00 56,826,686,595.08 4,759,000,000.00 4,759,000,000.00 4,955,950,750.00 512,336,000.00 614,277,300.00 32,923,391,761.00
(578,187,587,649.78)
(657,593,745,188.31)
(683,477,271,021.85)
(1,059,605,803,112.82)
(903,163,035,532.00)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unaudited LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021
1 2 1.5 ASET LAINNYA 1.5.1 Tagihan Jangka Panjang 1.5.2 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 1.5.3 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.5.4 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 1.5.5 Aset Tidak Berwujud 1.5.6 Aset Lain-lain 1.5.7 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 2 KEWAJIBAN 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 2.1.2 Utang Bunga 2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka 2.1.5 Utang Beban 2.1.6 Utang kepada pihak ketiga 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 2.2.1 Utang Dalam Negeri 2.2.2 Utang Luar Negeri 3 EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang,Tahun 2018 3 22,253,643,172.00 2,995,405,000.00 2,978,202,500.00 3,484,490,234.00 12,795,545,438.00 26,271,878,264.91 26,188,491,981.68 74,158,961.00 26,114,333,020.68 83,386,283.23 83,386,283.23 1,694,275,410,734.90 1,720,547,288,999.81
4 22,906,544,524.00
2,995,405,000.00 2,978,202,500.00 3,930,230,657.00 13,002,706,367.00
29,535,045,722.93 29,506,715,291.70 3,816,018.00 7,972,714.25 53,450,839.75 621,746,256.86 2,790,849,552.00 26,028,879,910.84 28,330,431.23
28,330,431.23 1,421,305,841,435.37 1,450,840,887,158.30 B A B I I I | 19 5 6 7 8 23,939,090,241.00 30,207,942,281.69 31,044,412,299.90 89,198,201,239.53
2,995,405,000.00 2,995,405,000.00 2,995,405,000.00 3,272,269,623.00 2,978,202,500.00 2,978,202,500.00 2,978,202,500.00
3,965,230,657.00 1,339,506,112.69 1,093,681,693.40 1,247,867,554.56 14,000,252,084.00 22,894,828,669.00 23,977,123,106.50 84,678,064,061.97
21,077,397,345.77 14,549,067,299.67 38,778,353,764.93 57,702,152,300.27 21,077,397,345.77 13,292,228,598.67 23,018,371,084.93 46,097,087,620.27 5,075,660.00
2,163,360.00 8,419,331.00
28,330,427.98
1,969,998,000.00 3,868,368,000.00 1,098,904,321.38 1,611,315,926.01 1,358,495,277.93 1,089,557,125.55 2,609,487,608.92 1,288,871,930.00 1,380,927,435.00 1,697,796,357.00 17,335,599,327.49 10,392,040,742.66 18,306,787,012.00 39,432,946,806.72
1,256,838,701.00 15,759,982,680.00 11,605,064,680.00
15,759,982,680.00 11,605,064,680.00
1,256,838,701.00
1,611,479,929,268.68 1,785,260,794,245.09 1,660,965,926,286.16 1,910,463,462,670.14 1,632,557,326,614.45 1,799,809,861,544.76 1,699,744,280,051.09 1,968,165,614,970.41 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021
B A B I I I | 20 Berdasarkan neraca daerah tersebut di atas, dapat diperoleh beberapa informasi berkaitan dengan beberapa hal yaitu rasio lancar, rasio cair (quick rasio), rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal. Uraian masing-asing rasio adalah sebagai berikut: a. Rasio Lancar Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Kas Rasio Lancar (Current Ratio) = Hutang Jangka Pendek b. Rasio Cair (Quick Ratio) dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek.Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan.Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Rasio Cair Rasio Cair (Aset Lancar - Persediaan) (Quick Ratio) = Hutang Jangka Pendek c. Rasio Hutang terhadap Aset (Debt Ratio) Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban- kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio) = Total Kewajiban Total Aset d. Rasio Hutang terhadap Modal Rasio hutang terhadap Modal adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban- kewajiban yang terhadap modal dihitung dengan dimilikinya.Rasio hutang membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal.Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. jangka panjangnya menggunakan modal Rasio Hutang Terhadap Total Hutang Modal = Total Ekuitas LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 21 Tabel 3.5. Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tahun No Uraian 1 A Rasio Likuiditas 1 Rasio 2 Lancar 2013 2014 2015 2016 2017 3 4 5 6 7 6,38 6,76 18,44 16,27 5,09 2018 Unaudited 8 1,64 R 9 9,10 (Kas/Hutang Jangka Pendek) 2 Rasio Cair Lancar- Persediaan)/Hutang Jangka Pendek) B Rasio Solvabilitas 1 Rasio ((Aset Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio) (Total Kewajiban/Total Aset) 2 Rasio Hutang 7,52 7,60 19,74 17,74 6,44 0,015 0,020 0,013 0,008 0,023 0,016 0,021 0,013 0,008 0,023 2,66 10,29 0,029 0,02 0,030 0,02 Terhadap Modal Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun2018(data diolah) Dari Tabel 3.5 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut: a. Rasio Lancar (Current Ratio) fluktuatif dari tahun 2013 sebesar 6,38 menjadi 1,64 pada tahun 2018 dengan rata-rata Rasio Lancar (Current Ratio) sebesar 9,10. Hal ini mengindasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya cukup baik, karena Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan kebijakan pinjaman daerah dilakukan dengan sangat hati-hati. b. Rasio Cair (Quick Ratio) fluktuatif pada tahun 2013 sebesar 7,52 menjadi sebesar 2,66 pada tahun 2018 dengan rata-rata Rasio Cair (Quick Ratio) sebesar 10,29. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan. c. Rasio Hutang terhadap Aset (Debt Ratio) Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung rendah sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, yaitu sebesar 0,015 pada tahun 2013 dan naik menjadi 0,029 pada tahun 2018. Hal ini menunjukan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah. d. Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung rendah sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, yaitu sebesar 0,016 pada tahun 2013 dan naik menjadi 0,030 pada tahun 2018. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 22 membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan pinjaman kreditor/donatur/pihak ketiga. sendiri, bukan berasal dari 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2018 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung.Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Grafik Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013-2018 seperti diperlihatkan oleh gambar 3.14 berikut ini. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% % 6 7 . 9 5 % 0 4 . 6 5 % 4 6 . 3 6 % 2 4 . 8 4 % 8 5 . 3 4 % 0 5 . 5 4 20.00% 10.00% 0.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Grafik 3.14 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total BelanjaDaerah Tahun 2013-2018 (%) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah cenderung menurun.Dengan demikian maka kabupaten Rembang mempunyai kesempatan dalam mendorong roda perekonomian melalui perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1 1 2 3 B A B I I I | 23 positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensipenerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6. Perkembangan Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unaudited 2 3 4 5 6 7 8 Total Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Total Belanja Daerah Belanja Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Belanja 633,882,810,761.00 1,060,672,838,714. 84 59.76% 719,609,667,619.00 1,275,910,680,987.06 56.40% 775,602,699,734.00 1,218,804,775,992.74 63.64% 839,766,248,987.00 1,734,304,081,928.58 48.42% 797,129,312,468.00 1,829,088,241,098.22 43.58% 825,668,358,529.16 1,814,662,872,214.36 45.50% Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal.Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Grafik Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2013-2018 terlihat pada grafik 3.15 berikut: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 24 Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah 25.00% 20.00% 19.92% 19.34% 17.05% 15.00% 12.77% 11.87% 10.00% 5.00% 4.26% 0.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Grafik 3.15 Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012-2018(%) Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah) Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal.Peter Heller dalam tulisan yang dipublikasikan IMF memberikan definisi bahwa ruang fiskal adalah ruang dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumberdaya tanpa membahayakan kesinambungan posisi keuangan atau stabilisasi ekonomi negara (daerah).Dari definisi di atas tampak bahwa ruang fiskal adalah "sisa" setelah rencana pengeluaran pemerintah dirinci dan diputuskan. untuk suatu tujuan Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan- kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya. Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat earmarked (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 25 besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. Grafik Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 3.16 berikut: Rasio Ruang Fiskal 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% % 2 6 . 9 1 % 0 8 . 0 2 % 0 1 . 0 2 % 7 4 . 3 2 % 3 7 . 8 2 % 1 1 . 6 2 10.00% 5.00% 0.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio Ruang Fiskal Grafik 3.16 Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (%) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 fiskal di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2013 ruang fiskal yang tersedia sebesar 19,62% dari total Pendapatan meningkat pada tahun 2018 ruang fiskal di Kabupaten Rembang telah mampu mencapai sebesar 26,11% dari total pendapatan. Tentu saja kondisi ini sangat dipengaruhi dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah selama enam tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 3.16 terlihat bahwa ruang 3.2.2. Analisis Pembiayaan Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui pendapatandaerahserta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah.Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah.Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD.Kondisi defisit riil APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 26 Tabel 3.7. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unaudited 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1,165,433,076,124.01 1,329,587,756,593.27 1,416,781,811,493.80 1,564,868,839,955.55 1,722,252,909,030.04 1,794,911,075,230.15 2 Realisasi Belanja Daerah 1,060,672,838,714.84 1,275,910,680,987.06 1,218,804,775,992.74 1,734,304,081,928.58 1,829,088,241,098.22 1,814,662,872,214.36 3 Realisasi Daerah Pengeluaran Pembiayaan 5,253,450,842.00 11,162,450,842.00 10,670,450,843.00 12,296,725,422.00 8,228,389,150.00 12,717,627,920.00 4 Defisit riil 99,506,786,567.17 42,514,624,764.21 187,306,584,658.06 (181,731,967,395.03) (115,063,721,218.18) (32,469,424,904.21) Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah) Tabel 3.8. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unaudited 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 67,555,128,713.17 167,066,868,874.34 209,301,180,147.55 396,607,873,805.61 214,495,185,982.58 108,161,445,444.40 2 Penerimaan Pinjaman Daerah
17,729,980,680.00 Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah) LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I I I | 27 Besarnya SILPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SILPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SILPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SILPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat earmark dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SILPA terhadap total belanja di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2015, dengan kontribusi sebesar 32,54%. Secara umum rasio dan kontribusi SILPA terhadap Total Belanja Daerah fluktuatif.Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang 3.9. Tabel 3.9. Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 Tahun SILPA Total Belanja Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah 2013 167,061,915,280.34 1,060,672,838,714.84 15.75% 2014 209,581,493,638.55 1,275,910,680,987.06 16.43% 2015 396,607,764,805.61 1,218,804,775,992.74 32.54% 2016 214,875,906,410.58 1,734,304,081,928.58 12.39% 2017 117,161,445,444.40 1,829,088,241,098.22 6.41% 2018 Unaudited 75,692,020,540.19 1,814,662,872,214.36 4.17% Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah) LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 1 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH telah maka masih terdapat persoalan diuraikan pada bab sebelumnya, pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Permasalahan pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. 4.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan kondisi Kabupaten Rembang sebagaimana Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut. 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1. Pendidikan fungsi strategis untuk meningkatkan Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi terciptanya kesadaran demikian, spiritualisme pembangunan pendidikan di Kabupaten Rembang tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain: a. Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses Pembangunan pendidikan memiliki kualitas sumberdaya manusia. dan kebangsaan. Namun layanan pendidikan; b. Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus; c. Perlunya penguatan keluarga di dalam penerapan pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme. 2. Kesehatan Disamping pendidikan, pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain: a. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk; b. Masih ditemukannya kasus penyakit menular; c. Perlunya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan; d. Perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit; e. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan; f. Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif atau dengan metode "jemput bola". 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Prasarana Jalan Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan terutama untuk untuk membuka akses antar wilayah, LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 2 menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rembang terus dilaksanakan, namun masih terdapat permasalahan yaitu masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten Rembang yang dalam kondisi tidak baik, antara lain disebabkan: 1) Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) terutama jalur wilayah penambangan di kecamatan Sale, Sedan dan Gunem. Kerusakan jalan terutama terjadi pada jalur jalan kewenangan propinsi Lasem - Jatirogo terutama di sekitar kecamatan Sedan dan Sale serta jalur jalan kewenangan kabupaten di Kecamatan Sale, Sedan dan Gunem. 2) Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa hutan maka banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa / sehingga hutan berada kecamatan pembangunannya harus melalui prosedur kerjasama. yang di lahan 3) Banyak jalan kabupaten yang belum memenuhi standar lebar dan kelengkapan jalan lokal primer maupun sekunder sesuai peraturan yang berlaku. 4) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun. 5) Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan. b. Prasarana Sumber Daya Air Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, pengairan industri. Seiring lahan pertanian dan air pertumbuhan penduduk dan kompleksitas aktivitas masyarakat akan semakin meningkatkan kebutuhan air, beberapa permasalahan dalam upaya pemenuhan sumber daya air sebagai berikut: 1) Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak; 2) Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku; 3) Kurang terpadunya pengeleloaan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan; 4) Keterbatasan lahan yang dapat dijadikan tampungan air di wilayah tengah hingga hilir di Kabupaten Rembang. c. Air Minum dan Sanitasi Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu : 1) Keterbatasan air baku sebagai bahan baku air minum; 2) Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan SPAM di wilayahnya; 3) Sulitnya merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat terkait pelayanan sanitasi; 4) Capaian sanitasi masih merupakan akses dasar belum memenuhi standar kelayakan; 5) Keterbatasan laahn yang tersedia untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) baik setempat di desa/ kelurahan maupun terpusat di kecamatan / kabupaten. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 3 6) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses pelayanan air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. d. Penataan Ruang Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada permasalahan-permasalahan di sektor penataan ruang yaitu : kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada penyediaan RTH perkotaan, pengelolaan dan pelestarian kawasan dengan lindung, pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan percepatan perwujudan kawasan industri sebagai salah satu kawasan strategis provinsi. fungsi 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Permasalahan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Rembang sebagai berikut : 1) Masih ada kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang terutama di wilayah pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan pantai yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai; 2) Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah / kekurangan rumah (backlog); 3) Masih banyak rumah yang tidak layak huni; 4) Penataan dan pengembangan kawasan permukiman tradisional belum dilakukan secara optimal salah satunya di kawasan Kota Lasem; 5) Kurang optimalnya pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan. 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Guna meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Rembang, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana. Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan. Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bencana merupakan salah satu indikator dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara umum Indonesia berada di kawasan rawan bencana dalam garis cicin api (ring of fire) dan berada di daerah patahan yang rawan terjadi gempa bumi. Begitu pula di Kabupaten Rembang yang teridentifikasi adanya Patahan Lasem sehingga rawan terjadi gempa bumi. Selain itu banyak bencana lain yang terjadi meliputi tanah longsor, abrasi, angina putting beliung dan banjir. terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu perhatian adalah 1) Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan Tantangan dan permasalahan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 4 masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat; 2) Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupadan dasar penanganan bencana di Kabupaten; 3) Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana. 6. Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Rembang senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain: a. Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor; b. Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya; c. Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial; 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1. Tenaga Kerja Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain: a. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi tantangan yang rendah termasuk pekerja rumahan; b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki; c. Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja. 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaanya, permasalahan yang masih perlu perhatian yaitu belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang; 3. Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu: Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA); LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 5 4. Pertanahan Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan aset tanah kas desa. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya: a. Belum optimalnya pengelolaaan pertanahan; b. Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat. Salah satunya pembangunan embung, pembangunan sarana prasarana permukiman, pasar hewan dan reaktifasi kereta api. c. Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 5. Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin Dalam keberlang-sungan pelaksanaanya, ditemukan permasalahan meliputi: a. Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dan keberlanjutan pembangunan. dengan cakupan pelayanan; b. Kurang optimalnya pengelolaan / pemilahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar. c. Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas industri pengolahan hasil perikanan dan industri batik. d. Penanganan konservasi lahan kritis belum optimal sehingga kualitas sumber daya air semakin menurun karena berkurangnya area resapan air. e. Masih rendahnya capaian luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang tersedia. f. Keterbatasan ketersediaan lahan pemerintah untuk RTH Publik. 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi: a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Akan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian; b. Rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan. 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paradigma Perubahan 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paradigma Perubahan yang dalam menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: a. Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan; pembangunan b. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 6 dan nilai kearifan kesejahteraannya; lokal dan kawasan untuk meningkatkan c. Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan. 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah penggerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 9. Perhubungan Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya: a. Belum optimalnya fungsi terminal; b. Potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional masih perlu diminimalisir; c. Belum adanya pemantauan lalu lintas secara otomatis untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi; d. Keterbatasan pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi salah satunya adalah Pelabuhan Rembang serta belum terpenuhinya kelengkapan jalan di jalan kewenangan pusat dan propinsi; e. Belum terkoneksi dan terintegrasinya moda angkutan penumpang terutama dalam menyambut reaktifasi kereta api yang diperkirakan sebagian besar akan memanfaatkan lahan baru. 10. Komunikasi dan Informatika Pemanfaatan aplikasi terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya: a. Masih rendahnya penggunaan sistem informasi pembangunan e- Government secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel; informatika dan website harus b. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet. 11. Koperasi dan UKM Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat kemiskinan, terbuka, menurunkan tingkat pengangguran mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu: a. Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal; b. Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM. 12. Penanaman Modal Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu: a. Belum optimalnya realisasi penanaman modal; b. Rendahnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Rembang. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 7 13. Kepemudaan dan Olahraga Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam punggung keikutsertaannya membangun pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Rembang, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain: a. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat provinsi, nasional dan dan menjadi tulang internasional; b. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar; c. Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder. 14. Statistik Penyediaan data dan informasi yang reliable, up to date, dan rangka mendukung relevan harus pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain validitas data dan informasi, belum link and match antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah. 15. Persandian terus ditingkatkan dalam jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi imformasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem. Sistem pengamanan pada 16. Kebudayaan Nilai-nilai budaya Kabupaten Rembang merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk implementasinya menjumpai berbagai diwujudkan karena dalam persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal. 17. Perpustakaan Guna mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Rembang, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah perpustakan, dan tenaga kepustakaan. 18. Kearsipan Salah satu pendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Rembang, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 8 peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah, dan sarana prasarana yang belum memadai. 4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa perma-salahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu: a. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya; b. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan; c. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap akibat adanya regulasi pemerintah yang sulit diterapkan di daerah. 2. Pariwisata Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembanganya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu: a. Belum optimalnya pengembangan DTW; b. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif. 3. Pertanian Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan itu, dari sisi off-farm upaya peningkatan masyarakat. Selain kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu: a. Rendahnya curah hujan di kabupaten Rembang mengakibatkan ketersediaan air untuk usaha pertanian kurang; b. Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian; c. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian; 4. Perdagangan Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu: rendahnya daya saing pasar, serta sarana prasarana pusat perdagangan; LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 9 5. Industri fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu: a. Masih rendahnya produk memenuhi standarisasi; Pembangunan perindustrian memiliki industri kecil dan menengah yang b. Belum optimalnya inovasi teknologi industri; 6. Transmigrasi Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran. 4.1.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan 1. Perencanaan Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, unpredictable dan unbounderless menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat permasalahan meliputi: a. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang; b. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja; c. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feed back dalam proses pembangunan daerah. 2. Keuangan Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain: belum optimalnya inventarisasi asset daerah dan pemanfaatan asset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. 3. Kepegawaian Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut: a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN; b. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 10 4. Pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN. Penerapan sistem integritas serta pengawasan lain yang dihadapi antara 4.1.5. Fungsi lain Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu: 1. Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal; 2. Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP; 3. Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik. 4.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kabupaten Rembang yakni "Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang". Masalah utama tersebut dirumuskan menjadi 5 (lima) masalah pembangunan Kabupaten Rembang sebagai berikut: 1. Tingginya Angka Kemiskinan; 2. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan; 3. Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian; 4. Kurangnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan 5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk lebih memahami secara mendalam maka keterkaitan antar permasalahan utama tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar 4.1 1. Tingginya angka kemiskinan 5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang masih rendah 2. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan 4. Kurangnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar 3. Rendahnya Inovasi & daya saing nilai tambah Gambar 4.1 pr Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Rembang oduksi pada sektor perekonomian LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 11 Berikut penjabaran permasalahan utama pembangunan Kabupaten Rembang berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Rembang: 4.2.1 Tingginya Angka Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga secara mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Berdasarkan rilis BPS, Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten di Kabupaten Rembang dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi, di mana persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 18,35%, Jumlah penduduk miskin sebanyak 115.190 jiwa. Capaian tersebut turun 0,19% bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 18,54% dengan jumlah penduduk miskin 115,490 jiwa. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kabupaten Rembang, Kabupaten Rembang menempati posisi ke lima terbawah setelah Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga. Posisi ini juga tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya (Kab. Pati, Kudus, Jepara, Blora dan Grobogan). Capaian angka kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 18,35% masih dibawah dari target RPJMD Kabupaten Rembang sebesar 16,11%. Angka Garis kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar Rp. 354.440,- lebih tinggi dari Provinsi Kabupaten Rembang. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan tingginya angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.1. Rumusan Permasalahan: Tingginya Angka Kemiskinan Permasalahan 1. Kualitas & kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja dan rendahnya kemampuan wirausaha masyarakat Akar Masalah Kurangnya fasilitas kebutuhan pelatihan dan tenaga kerja dan pelayanan Kurangnya keterampilan dan kemampuan wirausaha masyarakat 2. Belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap peluang kerja Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan dalam penanganan PMKS Belum optimalnya penanganan PMKS Kurangnya kemampuan dan kesempatan berusaha bagi keluarga miskin layanan perlindungan, 4. Belum optimalnya perkembangan lembaga ekonomi desa Kurangnya fasilitasi lembaga ekonomi desa Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi desa terhadap layanan 4.2.2 Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan pemerintahan, ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni accountability, transparancy, tersebut predictability, dan participation. Jika keseluruhan dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa faktor LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 12 penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang belum optimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang yang belum pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat yang diperoleh masih sebatas Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan Daerah lebih baik. Apabila pemerintah bisa mencapai predikat WTP berarti good dan clean government dapat terwujud. Oleh karena itu pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan. dengan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal dapat dilihat pada tabel 4.1. Rumusan permasalahan yang berhubungan Tabel 4.2. Rumusan Permasalahan: Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Permasalahan 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat Akar Masalah Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik Belum optimalnya budaya kerja aparatur Belum optimalnya pembangunan Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah perencanaan, Belum penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD Belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP Belum optimalnya lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kurangnya kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan perundangan Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tingkat kesesuaian perencanaan optimalnya integrasi sistem tindak dan 4.2.3 Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 13 masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan di Kabupaten Rembang adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan Kabupaten dalam menarik investasi untuk meningkatkan struktur perekonomian. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian dan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kabupaten Rembang dan kota/kabupaten lain di sekitarnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang di tahun 2017 sebesar 6,18%, angka ini lebih tinggi dari LPE tahun 2016 yaitu sebesar 5,23%. Angka ini lebih tinggi dari LPE Provinsi Kabupaten Rembang (5,27%) dan Nasional (5,07%). Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3. Rumusan Permasalahan : Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan Permasalahan Akar Masalah (1) Belum optimalnya kontribusi sektor- sektor potensial perekonomian daerah (2) Belum optimalnya penanganan kemudahan berinvestasi (3) Belum optimalnya Kontribusi kategori pada sektor perdagangan dan jasa (4) Belum berkembangnya Industri ekonomi Belum optimalnya pengelolaan sektor- sektor potensial perekonomian daerah Belum optimalnya pelayanan perijinan dan iklim investasi Distribusi produk belum efektif dan efisien Masih kurangnya sentra usaha / produk ekonomi lokal Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas Belum hubungan optimalnya kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar Belum tertatanya kreatif Industri ekonomi kreatif 4.2.4 Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci ini mengingat keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal keberhasilan dampaknya hampir mempengaruhi pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. indikator kunci LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 14 Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Rembang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan infrastruktur menjadi permasalahan di Kabupaten Rembang. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Ketaatan pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rembang adalah lingkungan pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0- 100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten pada tahun 2019. Kabupaten Rembang memiliki persentase rumah tangga kumuh yang cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mencapai target Nasional 0% kawasan kumuh. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan Infrastruktur dasar dapat dilihat pada tabel 4.4. Tabel 4.4. Rumusan Permasalahan : Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar Permasalahan 1. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan tata ruang Akar Masalah Belum optimalnya penerapan tata ruang di masyarakat. 2. Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang berkualitas 3. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal 4. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan- kawasan strategis Ketersediaan lahan untuk instalasi sanitasi komunal di kawasan pesisir Kabupaten Rembang sangat sulit didapatkan. Masih lingkungan permukiman yang masih buruk terutama di kawasan pesisir. Masih banyak rumah masyarakat yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan. Kurangnya kualitas dan kuantitas air baku untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan akibat minimnya lahan yang tersedia. Masih upaya pengoptimalan peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah Masih terjadi pencemaran air dan udara Penanganan hutan dan lahan kritis belum optimal Masih jaringan jalan dan fasilitas jalan Perlunya peningkatan standar jalan sesuai dengan kelas jalan terutama jalan kolektor dan jalan lokal di kawasan pertambangan terdapat kondisi perlunya perlunya pengoptimalan Integrasi LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 15 Permasalahan Akar Masalah Masih perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum masal Masih tidak mengindahkan tonase sehingga perlu dibangun jembatan terutama di kawasan pertambangan serta penindakan pengusaha secara tegas Masih pengoptimalan prasarana transportasi adanya pengusaha yang timbang perlunya penambahan Pengelolaan sarana dan dan 4.2.5 Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Rembang berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan tersebut terangkum dalam sebuah indikator impact yakni Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Rembang mencapai nilai 68,95. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kabupaten Rembang yang sebesar 70,52. Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Rembang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 74,32; (2) Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling) sebesar 12,04 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling) sebesar 6,94 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) yang sebesar Rp. 9.736,- (ribu rupiah per tahun). Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut. Tabel 4.5. Rumusan Permasalahan : Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Permasalahan Akar Masalah 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan Rendahnya kompetensi pendidik dan kependidikan Belum optimalnya kualitas sarana prasarana pendidikan Belum meratanya akses layanan pendidikan tenaga LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 16 2. Rendahnya keberdayaan gender serta perlindungan anak 3. Rendahnya tingkat derajat kesehatan masyarakat Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan anak Belum optimalnya penggerakan peran masyarakat dalam budaya hidup sehat Rendahnya standar kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis pengarusutamaan gender serta 4.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi Isu-isu strategis masyarakat pada pembangunan masa mendatang. merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan. 4.3.1 Lingkungan Strategis 1. Lingkungan Global Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup terbaharui yang hingga ancaman menipisnya sumber daya merupakan bahan bakar untuk energi. tak Sebagai kabupaten yang telah dan didorong untuk menjadi Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Rembang antara lain: (Sustainable pencapaian berkelanjutan Development Goals/MDGs), kondisi perekonomian yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat. a. Sustainable Development Goals (SDG's) tujuan pembangunan global Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni Millenium Development Goals (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus terhadap kesejahteraan masyarakat menyumbangkan dukungan internasional. Millenium Development Goals (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global. Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 17 pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional. Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari sejumlah MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. implementasi agenda Tahun 2016 merupakan pembangunan dunia Post-2015 (SDGs). tahun pertama Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua; 7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan; 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan; 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh; 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara; 11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk terhadap pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 18 keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Rembang, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam jangka menengah nasional penyusunan rencana pembangunan maupun daerah. b. Ancaman krisis ekonomi global Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena "Brexit" atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya. Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa lain mengkonfirmasi dalam indikasi beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Rembang yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi. c. Antisipasi perubahan iklim global (global warming/climate change) Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. ini menunjukkan penurunan. Hal Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat terlaksana diminimalisir atau dapat dihindari namun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. lingkungan. Hal tetap d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 19 mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka tidak hanya Indonesia akan mampu menjadi negara yang mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional. 2. Lingkungan Nasional Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang juga harus memperhatikan lingkungan strategis nasional selama lima tahun kedepan, antara lain: a. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa potensi kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa. b. Kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Rembang. Kebijakan tersebut yaitu pembangunan infrastruktur strategis berupa rencana penghidupan kembali jalur perkeretaapian lintas Pantura Jawa Tengah. Pembangunan ini memberikan peluang bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Rembang. infrastruktur strategis c. Bonus demografi, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati manfaat bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bergesernya struktur umur penduduk dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur tersebut memungkinkan meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply). Apabila dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital), penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta didukung dengan kebijakan menjaga penurunan fertilitas, dan peningkatan literasi tentang tabungan (saving) maka manfaat adanya bonus demografi akan dapat terwujud. Selain memperhatikan lingkungan strategis, dalam penentuan juga dengan regional yang isu strategis memperhatikan teridentifikasi sebagai berikut: pembangunan dilakukan isu-isu global, nasional, maupun daerah LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 20 Tabel 4.6. Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah Isu Global (SDG's) Isu Nasional (RPJMN 2014-2019) Isu Daerah (RPJPD 2005-2025) 1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan 11. Kota dan Permukiman 12. Produksi & konsumsi 1. Stabilitas politik dan keamanan 2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien 3. Pemberantasan korupsi 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Percepatan pemerataan dan keadilan 6. Keberlanjutan pembangunan 1. Kemiskinan, pengangguran dan rendahnya kualitas SDM 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Alam 3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai 4. Rendahnya minat investasi berkelanjutan 7. Peningkatan kualitas 5. Globalisasi dan 13. Perubahan iklim 14. Sumberdaya kelautan 15. Ekosistem daratan 16. Masyarakat inklusif & damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan SDM 8. Kesenjangan antar wilayah 9. Percepatan pembangunan kelautan Perdagangan Bebas 6. Krisis Energi 7. Degradasi Lingkungan 17. Kemitraan global 3. Hasil Telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Skenario rekomendasi penyempurnaan KLHS merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Rembang, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021. Secara rinci rekomendasi KLHS untuk dokumen RPJMD sebagai berikut : 1. BAB I : menambahkan dasar dan uraian korelasi antara KLHS dan SDGs. (Halaman 6) 2. BAB II : menambahkan data kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta menambahkan data capaian indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi daerah diutamakan untuk indikator yang tidak masuk dalam Indikator Makro, Indikator Outcome/Program dan Indikator Renstra. 3. BAB III : menambahkan analisis share Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat kemandirian daerah. Terkait dengan analisis tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal, antara lain: (1) Evaluasi kualitas spending dari APBD dapat dideteksi dengan menggunakan analisis penandaan anggaran (budget tagging) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat, (2) Evaluasi secara menyeluruh berbagai kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD yang selama ini dilakukan oleh OPD yang terkait dan (3) mencari sumber pendanaan lain. 4. BAB IV : melengkapi isu strategis dari hasil KLHS. 5. BAB V, VI, VII dan VIII : a. Bab V : indikator yang sifatnya makro daerah dan Bab VI, VII : indikator yang sifatnya outcome program. b. Indikator SDGs selain point 5.a maka akan dimasukkan dalam Renstra. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 21 4.3.2 Isu Strategis Kabupaten Rembang Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Kabupaten Rembang, perbandingan dengan Kabupaten sekitar, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Rembang, maka isu dan kebijakan serta permasalahan pembangunan yang ada selama beberapa periode pembangunan perlu dikaji isu strategis Kabupaten Rembang pada kembali untuk penetapan pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 sebagai berikut: 1. Penurunan Angka Kemiskinan Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan satu sehari-hari layak. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial di Kebupaten Rembang mengingat terdapat 15,41% penduduk Kebupaten Rembang yang terkategorikan miskin pada tahun 2018. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. secara salah Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial, yang akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kebupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan hidup, dengan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan dengan: a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin; b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin; c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 2. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal di Kabupaten Rembang. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja lingkungan kerja (culture-set) belum tumbuh dan membudaya di pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan E-government dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan E-government ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada sisi perencanaan pembangunan daerah, implementasi proses perencanaan tahunan dan 5 tahunan belum berjalan optimal, termasuk ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan. 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Struktur perekonomian daerah Kabupaten Rembang yang didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi industri lain perekonomian yang didominasi oleh sektor pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 22 kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Isu Strategis Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah akan dijawab melalui Misi II RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Namun harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah Kabupaten Rembang, baik secara finansial melalui anggaran, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat kreatif (creative center), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Kabupaten Rembang yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya. Selain itu, sektor pariwisata terkait dengan ekonomi kreatif juga mulai tumbuh di Kabupaten Rembang. Munculnya kawasan wisata bahari, wisata religi, dan wisata alam semakin diakui oleh masyarakat Rembang dan sekitarnya. Tumbuhnya hotel berbintang juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Rembang. Potensi creative tourism ini patut untuk diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah. Isu Strategis berkaitan dengan Ekonomi Kreatif, Iklim Usaha, dan Pariwisata sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain : a. Peningkatan Investasi daerah; b. Peningkatan Kinerja ekonomi kreatif[ c. Peningkatan Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah. 4. Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan daerah diperlukan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah. Instrument utama yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah tersebut adalah tata ruang. Tata Ruang sebagai matra ruang pembangunan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. Pembangunan daerah yang berpedoman pada rencana tata ruang akan mewujudkan keseimbangan ruang sekaligus mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Tata ruang sendiri menyangkut dua muatan utama yaitu struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang mengatur alokasi peruntukan ruang untuk menyeimbangkan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Sedangkan struktur ruang mengatur mengenai simpul simpul kegiatan wilayah yang memacu perkembangan ekonomi serta jaringan-jaringan penghubung antar simpul. Yang perlu diperhatikan di Kabupaten Rembang adalah implementasi dari peraturan tata ruang. Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang banyak menimbulkan dampak lingkungan misalnya terjadinya pencemaran air dan udara serta terjadinya banjir. aksesibilitas dan itu untuk meningkatkan konektivitas simpul-simpul yang di Kabupaten Rembang membutuhkan Sementara LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 23 infrastruktur jalan kewenangan kabupaten yang berada dalam kondisi baik baru mencapai 67,9 % pada tahun 2018. Untuk semakin menggairahkan perekonomian di Kabupaten Rembang perlu peningkatan dan penambahan infrastruktur jalan. Selain itu untuk memperlancar arus barang dan orang di Kabupaten Rembang juga perlu ditingkatkan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama terkait dengan penyediaan angkutan masal intermoda yang terkoneksi dengan kabupaten sekitar. Hal ini selaras dengan akan dilakukannya reaktivasi jalur kereta api Rembang- Pati-Kudus-Semarang. jalan yang memadai. Capaian infrastruktur Permasalahan utama yang berkaitan dengan pelayanan infrastruktur prasarana dasar di Kabupaten Rembang adalah penyediaan air baku. Penyediaan baku merupakan kunci dari terwujudnya amanah Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak. Akses air minum di Kabupaten Rembang sudah mencapai 84,9 % pada tahun 2018 namun secara kuantitas yang memenugi strandar layak baru sebagian kecil. Minimnya debit air baku serta kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diiringi dengan reklamasi menyebabkan penurunan debit air baku di Kabuapten Rembang. Perlu mengoptimalkan potensi air baku di Kabupaten Rembang dengan pembangunan-pembangunan embung dan penampung air permukaan lainnya dalam skala besar. Sementara itu peningkatan akses sanitasi dan pemenuhan ruang terbuka hijau sebagai salah satu jalan peningkatan infrastruktur permukiman terhambat penyediaan lahan. Kondisi sanitasi di wilayah pesisir Kabupaten Rembang sangat memprihatinkan namun lahan yang tersedia untuk pembangunan limbah secara komunal terhambat akibat tidak tersedianya lahan. Masyarakat juga sulit untuk merubah perilakunya yang tidak hygine. Penyediaan ruang terbuka hijau sebagai area rekreatif masyarakat sekaligus resapan air masyarakat juga terhambat ketersediaan lahan. instalasi pengolahan Isu srategis yang berkaitan dengan pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar antara lain: a. Pengembangan jaringan jalan sesuai dengan standar kelas jalan b. Penataan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Rembang, Lasem, Kragan dan Pamotan c. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman d. Pengembangan sarana dan prasarana kelengkapan keselamatan lalu lintas jalan e. Pengembangan jaringan prasarana perkereta-apian sesuai dengan kewenangan. f. Pembangunan embung dan penampungan air permukaan g. Pengembangan ruang terbuka hijau terutama di kawasan perkotaan Rembang dan Lasem 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat : pendidikan, kesehatan, dipengaruhi oleh beberapa Penanggulangan Kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, Permasalahan Sosial dan Pengangguran. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan pelayanan dasar SDM. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem kualitas karakter, termasuk pendidikan pengembangan nasionalisme substansi, dan pendidikan inklusi. faktor, yaitu serta yang berkualitas, pendidikan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I V | 24 Pendidikan sebagai modal pembangunan jangka panjang bagi pembangunan suatu daerah. Tingkat pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, yakni 9 (sembilan) tahun, tercermin dari lamanya rata-rata anak sekolah di Kabupaten Rembang yakni 6,94 tahun ekosistem pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan lain di bidang pendidikan lain rendahnya tingkat pemerataan pelayanan pendidikan, antara ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, keteterjangkauan pelayanan pendidikan, belum optimalnya kualitas pendidikan dan belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta PAUD. (2017). Masih lemahnya Isu Strategis berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi- demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain : a. Peningkatan kualitas pendidikan b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Peningkatan keberdayaan gender dan perlindungan anak Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 1 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Rembang untuk tahun 2016-2021. Visi tersebut merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur untuk menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator sehingga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA,YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN" Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawahini: 5.1.1 Masyarakat sejahtera Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama , harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan sektor pertanian, perikanan, memprioritaskan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya. 5.1.2 Semangat Kebersamaan Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis. Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun kabupaten rembang. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 2 Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradap serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuh kembangkan. Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang yang "madani". dalam Falsafah Rembang Madani menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga) 5.1.3 Pemberdayaan Masyarakat subyek Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara semata mata mandiri. Membangun masyarakat mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalah ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik. bukan 5.1.4 Kewirausahaan Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui ide proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru. Untuk menjawab pembangunan kewirausaahan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembnagunan kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam macam produk dan adanya jasa. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 3 Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu "REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA". Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani.Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruhmasyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnyameliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai.Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginyaAngka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnyajumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahanlayak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnyaperlindungan dan kesejateraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera jugaditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan beraklak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. 5.2. MISI Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Tunjuan dari misi satu ini adalah mewujudkan Good Governance Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut, Meningkatnya akunbilitas kinerja dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Tujuan dari misi ke dua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Menurunnya angka pengangguran, Meningkatnya kesejahteraan sosial, Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin. Selain itu juga mempunyai tujuan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut dengan sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara dan Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. 3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan dari misi ke tiga adalah meningkatkan perekonomian daerah. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 4 Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut melalui sasaran sebagai berikut : Meningkatnya Investasi daerah, Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif, Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan. Tujuan dari misi ke empat adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya kuantitas dan kualitas air baku, Meningkatnya akses layanan dasar, Meningkatnya keselamatan berlalu lintas. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan. Tujuan misi ke lima adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan : Meningkatnya kualitas Pendidikan, adalah kesehatan masyarakat, Meningkatnya derajat Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak. sebagai berikut 6. Menciptakan dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Tujuan misi ke enam adalah Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, Meningkatnya rasa aman masyarakat. Selain itu juga untuk Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : tertib Menurunnya administrasi kependudukan stabilitas politik, sosial, pemerintahan, laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya 7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan. Tujuan misi ke tujuh adalah Mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah dengan meningkatnya ketahanan pangan Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Rembang melalui ketujuh misi, pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Ke lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. tujuh misi berfungsi sebagai Kondisi Kabupaten Rembang yang lebih sejahtera akan dilihat dari kemandirian ekonomi yang meningkat, indeks reformasi birokrasi semakin membaik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat. Kemandirian ekonomi dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Pada saat sekarang ini angka kemiskinan Kabupaten Rembang menunjukkan penurunan secara signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 5 19,28% menurun menjadi 15,41% pada tahun 2018. Target penurunan angka kemiskinan tahun 2021 pada kisaran 12,5% - 11,5%. Selain itu, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,5% meningkat menjadi 6,18% pada tahun 2017. Target yang akan dicapai pada tahun 2021 pada kisaran 5,5% - 6,5%. Nilai investasi daerah sebesar 3,478 triliyun pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 5,722 triliyun pada tahun 2017. Target nilai investasi yang akan dicapai pada tahun 2021 sebesar 10 triliyun atau pada kisaran perumbuhan nilai investasi sebesar 6% - 6,5%. Skor PPH pada tahun 2015 sebesar 85,9% meningkat menjadi sebesar 87,58% pada tahun 2017. Target skor PPH pada tahun 2021 pada kisaran 87% - 88,3%. Untuk mengukur atau mengklasifikasikan suatu daerah apakah suatu daerah itu maju, berkembang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kulaitas hidup maka dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).IPM Kabupaten Rembang pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 68,18% meningkat menjadi sebesar 68,95% pada tahun 2017. Sedangkan target capaian IPM pada tahun 2021 pada kisaran 69,8%. Selain melihat Kemandirian suatu daerah, kabupaten Rembang juga membangun semangat kebersamaan dengan membangun kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama. Semua itu dapat dilihat dari kepemeritahan yang baik, yang diukur dari Indeks reformasi birokrasi suatu daerah, target nilai indek reformasi birokrasi tahun 2021 sebesar 78-80 poin dengan kriteria B.Untuk itu keberhasilan yang lain dapat dilihat dari nilai Sakip. Kabupaten Rembang pada tahun 2015 mendapatkan nilai sakip 54 poin dengan kriteria C. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan skor 58,64 poin dengan kriteria CC. Sedangkan target tahun 2021 nilai Sakip pada kisaran 70 - 80 poin dengan kriteria B. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat khusunya dalam menangulangi kemiskinan selama ini telah dilakukan secara bersama sama dari berbagai stakeholders baik pemerintah, dunia usaha melalui CSR nya dan personal melalui BAZNAS. Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. 5.3. Program Unggulan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 yang harus diimplementasikan yaitu : 1. Reformasi birokrasi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi 2. 3. dan sistem layanan terintegrasi. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja melalui metode training unit, bursa tenaga kerja dan pengembangan wirausaha muda. Pemberdayaan masyarakat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan penanggulangan kemiskinan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
4. 5. B A B V | 6 Yang mana program kelembagaan, pendampingan. Regulasi sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan ketentuan yang dilaksanakan semua pihak. Kelembagaan dibentuk untuk memudahkan koordinasi dan penanganan kemiskinan, dalam pengelolaan data, perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaporan.. Kelembagaan ini dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan. Sedangkan pendataan untuk dibutuhkan untuk mengatahui penduduk yang miskin dikabupaten rembang secara pasti, sehingga intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan. Intervensi kegiatan dilakukan secara spesifik sesuai dengan tingkat kemiskinannya. Tingkat Miskin absolut intervensi perlindungan sosial maupun pengurangan beban hidup dan jaminan kesehatan. Sedangkan keluarga miskin absolut intervensinya dengan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu juga memberikan bantuan keuangan desa sesuai dengan tingkat kemiskinnnya, rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; Pemberian beasiswa anak berprestasi keluarga miskin dari sekolah Dasar sampai jenjang perguruan tinggi, Penumbuhan Bumdes sesuai potensi lokal, baik untuk pengelolan wisata desa, usaha ekonomi desa. Pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Program pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan merupakan upaya yang dicanangkan dalam rangka menghadapi arus globalisasi melalui unggulan merupakan potensi yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah.Melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah secara menyeluruh. Pembangunan perekonomian berbasis potensi unggulan ditempuh melalui peningkatan ekonomi kreatif dan pertumbuhan nilai investasi.Peningkatan ekonomi kreatif dilakukan melalui pemasaran sektor pariwisata, dengan mengembangkan desa eco wisata dan daya tarik wisata serta pengembangan nilai budaya melalui kegiatan kesenian yang diwujudkan melalui penyelenggaraan festival seni dan kebudayaan. Sedangkan dengan meningkatkan iklim investasi melalui perbaikian sistem dan pelayanan ijin yang mudah, murah, cepat melalui mall pelayanan. Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis. Program pengembangan infrastruktur daerah merupakan upaya terpadu untuk menciptakan kemudahan akses bagi peningkatan perekomian. Pengembangan infrastruktur daerah dilakukan melalui upaya tersebut pemerataan pembangunan. Melalui skala pembangunan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, keterjangkauan, serta meminimalisir ketimpangan pembangunan di Kabupaten Rembang. Sedangkan, pengembangan kawasan strategis merupakan wujud kesinambungan dari upaya menciptakan pengembangan infrastruktur yang bagi pemberian perdesaaan. pengembangan perdesaan Pengembangan ini penanganannya dimulai dari Regulasi, dan pendataan, intervesi kemitraan kegiatan, individu dengan pembangunan kewilayahan.Potensi potensi pertumbuhan investasi nilai dilakukan ditempuh melalui ruang, khususnya sektor kawasan pariwisata strategis dan pariwisata kawasan dan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
6. 7. 8. B A B V | 7 dikembangkan untuk mendorong kegiatan non-pertanian yang kedepannya diharapkan dapat mendukung diversifikasi pertanian. Kawasan strategis banglor merupakan salah satu pengembangan sektor kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan nilai eksteralitas baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku. Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku merupakan salah satu wujud peningkatan pembangunan infrastruktur. Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku ditempuh melalui pemanenan air hujan. Pemanenan air hujan dilakukan dengan cara menanampung dan menyimpan air melalui alternatif berupa waduk, embung ataupun bendungan. Proses memanen air hujan merupakan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan akses terhadap persediaan air yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Disisi lain peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses pengawasan dan akses layanan irigasi. Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, maka tidak dapat dipisahkan. sektor yang pendidikan merupakan Keterjangkauan masyarakat layanan pendidikan yang terhadap berkualitas mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang berkualitas pula. Upaya pengembangan pendidikan di Kabupaten Rembang ditempuh melalui pemerataan akses dan peningkatan kulitas pelayanan pendidikan, pemenuhan standar isi, proses dan penilaian keberhasilan, tenaga kependidikan. Disisi juga ditempuh melalui pendidikan berbasis keluarga. Pengembangan ini ditempuh melalui keikutsertaan keluarga (khususnya orang tua) untuk ikut aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran siswa di lingkungan keluarga.Disatu sisi melalui Pendidikan berbasis keluarga juga tentang pentingnya diharapkan dapat memberikan pemahaman Pendidikan seksual komprehensif, mengingat jika dibandingkan dengan lingkungan yang lain, lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat yang banyak memberikan dampak pada pengembangan Pendidikan. Pengembangan pelayanan pendidikan berbasis keluarga juga melibatkan peran dari kelompok 'puspaga samara' (pusat pembelajaran keluraga sakinah mawwadah warahmah) untuk mencapai sasaran pendidikan yang berkualitas. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan. Program peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan ditempuh melalui peningkatan kesadaran pentingnya kesehatan.Hal tersebut tidak terlepas dari fakta masih banyaknya kasus akibat buruknya pemahaman dan kualitas kesehatan di kalangan masyarakat dan keluarga.Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan jaminan ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kesehatan serta peningkatan keberdayaan gender. serta peningkatan mutu pendidik dan lain pengembangan layanan pendidikan berkualitas LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 8 Gambar 5.1 Kerangka Logis Pencapaian Visi LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 9 Tabel 5.1. Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Tahun 2020-2021 Visi: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA,YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN" Tujuan Indikator Sasaran Indikator Sasaran Satuan Realisasi 2016 2017 2018 2019 Target 2020 2021 Kinerja Misi I : "Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah" 1 Mewujudkan 1. Indeks Reformasi Birokrasi 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh 1. Indeks Reformasi Birokrasi 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh Angka Angka Angka NA 50-60 58,64 50-60 NA 45-50 NA NA 52 55,04 57 62 1) Nilai SAKIP 2) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Indeks kepuasan masyarakat 3) 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 73,12 76,86 Angka 77,81 78,5 60-70 60-70 50-60 78,5- 82,25) 70-80 70-80 60-70 82,26- 88,30 70-80 70-80 60-70 82,26- 88,30 Misi II : "Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup" 2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Persentase angka kemiskinan 18,54 18,35 % 12,18- 13,18 11,07- 12,07 2,7-2,6 2,6-2,5 14,5 15,41 3,19 4,3 2,87 2,8 4) % 3 Menurunnya Persentase Tingkat Pengangguran terbuka Persentase penanganan PMKS angka pengangguran NA % 5) 4 Meningkatnya kesejahteraan sosial NA 20 25 27 30 11,07- 12,07 2,6-2,5 30 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Tujuan 3 Meningkatkan Indikator Sasaran Indikator Sasaran 5 Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin 6) Persentase keluarga miskin yang mempunyai usaha 3. Pertumbuhan Ekonomi 6 Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan 7 Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan 7) 8) Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan 8 Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri 9) Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 9 Menurunnya pencemaran lingkungan hidup 10) Indeks pencemaran lingkungan 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 9 Menurunnya pencemaran lingkungan hidup 10) Indeks pencemaran lingkungan 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 9 Menurunnya pencemaran lingkungan hidup 10) Indeks pencemaran lingkungan 11) Indeks kualitas tutupan lahan Satuan % % % % % Angka Angka Angka B A B V | 10 Realisasi 2016 2017 NA NA 2018 55 2019 60 Target 2020 65 2021 75 Kinerja 75 6,18 27,75 27,15 5,23 NA NA 23-24 5,5-6,0 5,5-6,0 6,0-6,5 25-26 24-25 6,0-6,5 25-26 5,28 6,56 NA 6-6,6 6,63 6,65 6,65 7,86 6,34 NA 6-6,4 6,45 6,5 6,5 63,65 36,3 66 36,3 46,61 26,85 46,61 26,85 58,9 43,26 61,26 44,99 61,26 44,99 65 65 69 69 74,63 77.62 77,62 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 11 Tujuan Indikator Sasaran Indikator Sasaran Satuan Realisasi 2016 2017 2018 2019 Target 2020 2021 Kinerja Misi III : "Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif" 4 Meningkatkan perekonomian daerah 5. Persentase pertumbuhan nilai Investasi 11 Meningkatnya Investasi daerah 12 Realisasi investasi baru PMA dan PMDN 13) Persentase 12 Meningkatnya % Rp % 48,71 5,17 Trilun na 2,09 5,28 Trilun na 46,02 7,71 Triliun na 3-5 8 Triliun na 5-7 9 Triliun 12,5 7-10 10 Triliun 13 7-10 10 Triliun 13 Kinerja ekonomi kreatif pertumbuhan Industri kreatif 6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata 13 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah 14) Nilai Realisai hasil obyek wisata % Rp 7,68 3,92 milyar 9,76 5,84 milyar 10,67 6,46 milyar 3-5 6 Milyar 5-10 7,04 Milyar 10-15 7,55 Milyar 10-15 7,55 Milyar Misi IV : Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan 5 Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah 7. Indeks infrastruktur 59,45 63,39 62 Angka % 14 Meningkatnya 50 15) Persentase pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan 15 Meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan wilayah 37,46 33,87 16) Persentase ketersediaan air baku 16) Persentase ketersediaan air baku % kualitas dan kuantitas air baku 65,96 67,9 30,64 67,51 68 32 69,26 70 35 76,23 75 40 76,23 75 16 Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang 17) Rasio pemanfaatan tata ruang % 75 80 87 93 80 100 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 12 Tujuan Indikator Sasaran 17 Meningkatnya akses layanan dasar 18 Meningkatnya keselamatan berlalu lintas Indikator Sasaran 18) Persentase 19) rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar Indeks akses transportasi Satuan % Angka Realisasi 2016 2017 76,53 81,24 57,48 59,20 2018 84,83 60,52 2019 86 62,04 Target 2020 90 66,30 2021 93,35 76,13 Kinerja 93,35 76,13 Misi V : "Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan" 6 Meningkatkan kualitas SDM 8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 19 Meningkatnya kualitas pendidikan 20) Angka Harapan Lama Sekolah Angka Angka 68,60 68,95 12,02 12,04 69,46 12,05 70 12,2 70,96 12,4 71,18 12,6 71,18 12,6 21) Rata-rata Angka 6,92 6,97 6,95 7,3 7,7 7,8 7,8 Lama Sekolah 20 Meningkatnya 22) Angka Angka 74,27 74,32 74,39 72-73 73-74 74-75 74-75 derajat kesehatan masyarakat Harapan Hidup 21 Meningkatnya 23) IPG Angka 86,5 86,59 86,49 87,1 87,3 87,5 87,5 keberdayaan gender dan perlindungan anak 24) Nilai Capaian kabupaten Layak anak 24) Nilai Capaian kabupaten Layak anak Angka 650 700 700 700 Misi VI: "Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan" 7 Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban 9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial 22 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat % NA 50-60 60-70 NA 40-50 NA 73,3 NA % 25) Persentase Partisipasi politik masyarakat 74 NA 74 74 60-70 74 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 13 Tujuan masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat Indikator Sasaran 23 Meningkatnya rasa aman masyarakat Indikator Sasaran 26) Persentase Penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat Satuan % Realisasi 2016 2017 NA NA 2018 20 2019 20 Target 2020 15 2021 10 Kinerja 10 8 Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan 10. Persentase pertumbuhan penduduk 24 Menurunnya pertumbuhan penduduk 25 Meningkatnya 27) TFR 28) Persetase efektifitas penyelesaian layanan administrasi dukcapil tertib administrasi kependudukan % Angka % 0,81 2,07 NA 0,81 2,07 NA NA NA 0,8 2,05 NA 97-98 0,79 1,97-2,00 0,78 2,00-2,03 98-99 99-100 0,78 2,00-2,03 99-100 Misi VII: "Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan" 9 Mewujudkan kedaulatan pangan 11. Skor PPH Skor Skor 85,4 87,58 86,93 87,43 29) Skor PPH 26 Meningkatnya ketahanan pangan Ketersediaan 30) Skor PPH Konsumsi Skor 87,8 88,3 86,8 87,93 85,4 85 88 86 86-87 87-88,3 87-88,3 89,43 89,43 88,93 86,8 87,3 87,3 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 14 Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhu- bungan kebijkan daerah dan perangkat daerah sasaran di pisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya, sasaran secara spesifik terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja "impact" yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati Rembang pada tahun 2021. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Rembang. tujuan pembangunan merupakan representasi LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 15 Tabel 5.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 Tujuan Indikator Tujuan (IKU Kabupaten) Tujuan OPD Indikator Perangkat Daerah OPD Misi I : "Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah" 1. Mewujudkan Good Governance 1. Indeks Reformasi Birokrasi 1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 1) Nilai SAKIP Setda (Bag. Organisasi) 2) Nilai PMPRB meliputi : a. Indeks kualitas perencanaan b. Opini BPK terhadap Laporan BAPPEDA BPPKAD Keuangan Pemerintah Daerah c. Nilai Maturitas SPIP d. Nilai kualitas ASN Inspektorat BKD Semua OPD (Koordinator : Bag.Organisasi) Misi II : "Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup" 2 2 Meningkatkan kualitas pelayanan Indeks kepuasan masyarakat 3) publik Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Persentase angka kemiskinan 3 Menurunkan angka pengangguran 4) DPMPTSP Naker Persentase Pertumbuhan Partisipasi angkatan kerja Persentase PMKS yang tertangani PersentaseIndustri Rumahan Perempuan yg mandiri Pertumbuhan kelas kelompok tani Persentase PeningkatanProduksi Perikanan Tangkap Persentase Partisipasi angkatan kerja DINSOSPPKB 4 Meningkatkan kesejahteraan sosial 5) 6) 5 Meningkatkan usaha industri rumahan keluarga miskin 7) 8) Dintanpan Dinlutkan 9) DPMPTSP Naker LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 16 2 Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indikator Tujuan (IKU Kabupaten) 3. Pertumbuhan Ekonomi 6 Tujuan OPD Meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan Indikator Perangkat Daerah 10) Persentase peningkatan produksitanaman pertanian 11) Persentase peningkatan produksi OPD Dintanpan Dinlutkan perikanan budidaya 7 Meningkatkan laju pertumbuhan 12) Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan 12) Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Dinperindagkop UKM 8 Meningkatkan laju pertumbuhan 13) Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan 13) Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan 3 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 9 Menurunnya pencemaran lingkungan hidup 14) 15) Indeks kualitas air Indek kualitas udara DLH 10 Meningkatnya kualitas tutupan 16) Luas tutupan hutan lahan Misi III : "Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif" 4 Meningkatkan perekonomian daerah 5. Persentase pertumbuhan nilai Investasi 11 Meningkatkan Investasi daerah 17) Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang terserap pada Penanaman Modal DPMPTSP Naker 12 Meningkatkan Kinerja Industri 18) Persentase Peningkatan klaster usaha Industri Kreatif 18) Persentase Peningkatan klaster usaha Industri Kreatif Dinindagkop UKM 6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata 13 Meningkatkan kontribusi 19) Persentase destinasi wisata yang menumbuhkan perekonomian lokal 19) Persentase destinasi wisata yang menumbuhkan perekonomian lokal Dinbudpar 20) Persentase budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata Misi IV : Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan 5 Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur 7. Indeks infrastruktur 14 Meningkatkan pemerataan dan 21) Persentase pertumbuhan kemantapan jalan kualitas pembangunan jalan dan jembatan DPU Taru LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 17 Tujuan Indikator Tujuan (IKU Kabupaten) Tujuan OPD Indikator Perangkat Daerah OPD daerah 22) Persentase pertumbuhan 15 Meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku Jembatan dalam kondisi baik 23) Pertumbuhan bangunan air/irigasi kewenangan Kabupatendalam kondisi baik 16 Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang 24) Pertumbuhan Rasio kesesuaian tata ruang 17 Meningkatkan akses layanan dasar 25) Persentase perkembangan akses DPKP sanitasi layak 26) Persentase perkembangan akses air minum layak 27) Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh 28) Persentase perkembangan 18 Meningkatkan keselamatan berlalu lintas 29) 30) penurunan rumah tidak layak huni Indeks Peningkatan Pengembangan dan keselamatan perhubungan Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan Dinhub Misi V : "Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan" 6 8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 19 8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 19 Meningkatkan kualitas pendidikan 31) Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah Dindikpora 20 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 21 Meningkatnya Keberdayaan Gender 32) Level Standar Nasional Pendidikan 33) AKI 34) AKB 35) AKABA 36) Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak 32) Level Standar Nasional Pendidikan 33) AKI 34) AKB 35) AKABA 36) Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak Dinkes DINSOSPPKB 37) Persentase Desa Ramah Anak LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V | 18 Tujuan Indikator Tujuan (IKU Kabupaten) Tujuan OPD Indikator Perangkat Daerah OPD Misi VI: "Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan" 7 Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat 9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial 22 Meningkatkan partisipasi politik 38) Persentase Pertumbuhan Partisipasi Politik Masyarakat 38) Persentase Pertumbuhan Partisipasi Politik Masyarakat masyarakat 23 Meningkatkan rasa aman 39) Persentase Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat 40) Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Kesbangpol Satpol PP 8 Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan 10. Persentase pertumbuhan penduduk 24 Menurunkan laju pertumbuhan penduduk 25 Meningkatkan tertib administrasi 41) CPR 42) Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan 42) Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan DINSOSPPKB Dindukcapil Misi VII: "Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan" 9 Mewujudkan 11. Skor PPH kedaulatan pangan 26 Meningkatkan ketahanan pangan 43) Pertumbuhan Skor PPH Dintanpan 44) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Dinlutkan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 1 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Rembang 2016- 2021, juga mempertimbangkan kebijakan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah regulasi, (SIDa), yaitu: membangun basis data, menyusun mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, menguatkan jejaring antar pemangku kepentingan, membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan, menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal, membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif, membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional, meningkatkan pemahamanan dan kepedulian masyarakat informasi dan pengetahuan yang mendukung terhadap keterbukaan perdagangan dan jasa. Strategi dan arah kebijakan merupakan 6.1. Strategi Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah Makna yang terkandung dalam misi ini adalah untuk mewujudkan semangat tatakelola pemerintahan pembangunan menuju Rembang "madani", yang diarahkan dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan transparan, demokratis, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses yang dilakukan lembaga ini diarahkan untuk pelayanan yang cepat tanggap, pemerintahan meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah untuk melayani pihak yang membutuhkan, mudah diakses masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan memberikan kesempatan yang sama. Tata kelola pemerintahan yang diharapkan nantinya utamanya adalah pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka, efektif, efisien yang mana prosedur kerja pengelolaan birokrasi diarahkan melalui e-goverment. yang baik, yang mempunyai Misi ke satu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung dengan SDM yang tangguh; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu : LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 2 a. Pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan penganggran secara (SiPandu), pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik perkuatan kapabilitas APIP. Pengendalian produk hukum pengendalian produk hukum daerah. terpadu b. Peningkatan kualitas sumber daya ASN melalui pelayanan penataan aparatur (pengelolaan dan fasilitasi pelayanan jenjang karir ASN), peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (pengembangan kompetensi ASN dan seleksi dan pengembangan karir), pembinaan kesejateraan dan informasi pegawai (fasilitasi kesejahteraan aparatur). c. Peningkatan sistem pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, dengan sistem kunjungan lapangan (road show) dengan maksud pendekatan layanan. Peningkatan keterbukaan informasi publik (transparansi dan partisipasi) melalui komunikasi dan serapan aspirasi langsung dengan menggunakan media elektronik, media sosial dan jalinan masyarakat (dinamika pembangunan). Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis elektronik (e-government) dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan layanan tata kelola sistem pemerintahan berbasis IT. 1. Setda 2. BKD yan & penataan aparatur Kat kapasitas sumberdaya aparatur bina sejahtera & info pgw Rendalev Penganggaran Pengawasan Yan Publik 1. Bappeda 2. BPPKAD 3. Setda 4. Inspektorat 5. Satpol pp Reformasi Birokrasi SDM ASN Tangguh Akuntabilitas Kinerja efektif efisien 1. Din Kominfo 2. PD Yan Publik yan Langsung Masyarakat Layanan SPBE Gambar 6.1 Skema Strategi Pencapaian Misi 1 2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup Pada misi ke 2 (dua) ini terdapat dua tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rembang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat didukung dari penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil. Penurunan angka kemiskinan dalam penanganannya dengan sasaran 1. Penurunan tenaga pengangguran terbuka, 2. Peningkatan kesejahteraan sosial, 3. Meningkatnya usaha industri keluarga miskin. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga diperlukan beberapa strategi sebagai berikut : a. Strategi penurunan tenaga pengangguran dilakukan dengan perluasan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan pengembangan kesempatan kerja melalui pengembangan wirausaha muda pengadaan bursa tenaga kerja, program LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 3 tenaga kerja untuk fasilitasi jejaring, penanggulangan kemiskinan dan peran lembaga non pemerintahan (seperti BAZDA); peningkatan kegiatan padat karya melalui penegasan dalam regulasi petunjuk pelaksanaan kegiatan dana desa yang harus dilaksanakan secara swakelola dan tenaga kerja dianjurkan menggunakan tenaga kerja lokal desa. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, melalui metode pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di Balai latihan kerja. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dilakukan melalui pengawasan kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan pengupahan, jaminan kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan LPKS yang memenuhi SOP. b. Strategi peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan dengan menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diwujudkan antara lain melalui pemberian bantuan jaminan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar dan disabilitas terlantar yaitu biaya hidup dan jaminan kesehatan. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial pemberian bantuan jaminan sosial (JKRS), penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin. Pemberian bantuan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, serta Peningkatan peran serta pemangku kepentingan yaitu melibatkan dunia usaha dengan dana CSR dan Basnaz dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial untuk membangkitkan lagi kegotongroyongan dan kebersamaan. Strategi selanjutnya adalah dengan membentuk kelembagaan penangan kemiskinan secara berjenjang dari kabupaten, kecamatan sampai desa. Lembaga ini nanti bertugas dalam perbaikan data kemiskinan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kemiskinan, pendampingan. c. Strategi peningkatan usaha industri keluarga miskin dilakukan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha industri ekonomi perempuan (industri rumahan) sektor pertanian, peternakan, keluarga miskin industri usaha kecil; pendampingan secara perikanan, pariwisata, kontinyu. Peningkatan peran lembaga ekonomi pedesaan (Bumdes); Perluasan akses permodalan bagi keluarga miskin, akses pasar, dan manajemen usaha. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung dari pertumbuhan ekonomi daerah dengan sasaran 1. Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan; 2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan; 3. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan strategi sebagai berikut : a. Strategi untuk meningkatnya keberdayaan petani adalah dengan mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan melalui upaya meningkatnya pendapatan usaha tani yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh pertanian, sehingga petani meningkat dalam penerapan teknologi budidaya maupun pengolahan pasca panen serta penguatan kelembagaan bisa lebih mandiri. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau melalu pembinaan dan pemberian alsintan untuk produksi. Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, embung dan tampungan air lainnya, alsintan sampai pengawasan pupuk dan pestisida. Strategi keberdayaan nelayan melalui pengembangan perikanan tangkap dengan melakukan pengembangan sarpras kenelayanan dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; Pengembangan perikanan budidaya dan garam dengan melakukan pembinaan pelaku usaha budidaya perikanan dan garam serta pengembangan sarpras budidaya. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan. b. Strategi Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan, peningkatan pengembangan usaha perdagangan, pengembangan promosi perdagangan, pengembangan pengawasan peredaran barang dan jasa; pengembangan sarana prasarana distribusi perdagangan, melalui LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 4 pengembangan pusat pusat perdagangan baru maupun penataan/rehab, penguatan lembaga dengan penertiban alat ukur pasar. c. Strategi Meningkatnya industri melalui pemberdayaan dan pengembangan industri pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dengan peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil, menengah yang mencakup, aspek permodalan dan pemasaran; penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi untuk mencapai peningkatan perputaran omset koperasi. laju pertumbuhan sektor 1. Jaminan hidup & kes 2. Kat yan rehabsos 3. RTLH 4. Kat kim kumuh 5. Satgas kin berjenjang 1. Dintanpan 2. Dinlutkan 3. Dinindagkop UKM 4. Dinpermasdes 5. DPU Taru 1. Pengemb IR klg kin 2. Modal, pasar 3. Pendampingan 4. Kat lmbg eko ds 1. Kat kapasitas nelayan 2. lin nelayan 3. sarpras tersedia petumb industri IKM 1. DPMPTSP Naker 2. Dinsosppkb 3. DPKP 4. Dintanpan 5. Dinlutkan 6. Dinbudpar 7. Dinindagkop UKM 8. Dinpermasdes 9. Bappeda 10. CSR 11. Baznas Angka kemiskinan Pertumbuhan ekonomi KESEJHTERAN MASYARAKA 1. Kat nilai tambah IKM 2. Penguatan lmg IKM 3. Kat sarpras 1. Kat kompetensi 2. perluasan kesemp kerja 3. lin tng kerja turunnya TPT turunnya PMKS Klrg kin punya usaha IR petani berdaya nelayan berdaya pertumb pusat perdagangan 1. Kat jmlh usaha perdagangan 2. Kat sarpras 1. Kat produksi produktifitas 2. lembaga mandiri 3. sarpras tersedia Gambar 6.2 Skema Strategi Pencapaian Misi 2 Tujuan 1 Sedangkan Tujuan kedua dalam misi ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung indek kualitas lingkungan hidup. sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas air, udara, Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan : a. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 1. Pencegahan, Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan; 2. Perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam; Lingkungan, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; 3. Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, b. Penatan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengembangan budaya hemat energi dan hemat air melalui Pengendalian Kerusakan Lingkungan (luas lahan yang direhabilitasi, rasio luasan RTH); 6. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Pengendalian Pencemaran LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 5 Hidup, c. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Operasional Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun, Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup d. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kat daya dukung & daya tampung lingk Kat kualitas lingk Hidup Penataan kebijakan kelola lingk, hemat energi & hemat air Kat kualitas air & udara Pengend cemar & Kerusakan Lingk Hidup Kat Peran serta masy dlm kelola Lingk Hidup 1. DLH 2. Setda Dali cemar & Kerusakan Lingk Hidup Gambar 6.3 Skema Strategi Pencapaian Misi 2 Tujuan 2 3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Misi ke III ini dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, keberhasilannya diukur dengan pertumbuhan nilai Investasi dan pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata. Strategi yang dibutuhkan untuk Meningkatnya Investasi daerah dengan dua sasaran yaitu meningkatnya investasi daerah dan Meningkatnya kinerja ekonomi kreatif adalah sebagai berikut : a. Peningkatan promosi pengendalian iklim investasi yang semakin kondusif melalui pomosi dan kerjasama invstasi dengan mendorong peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan dan pendampingan pada perusahaan serta peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan. b. Peningkatan kinerja ekonomi kreatif salah satu sektor ekonomi yang harus terus dikembangkan karena sektor tersebut mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Pengembangan ekonomi lokal yang berbasis industri Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dan pengembangan industri kreatif. dan ekonomi kreatif pariwisata. kreatif dikembangkan melalui Strategi Meningkatnya pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata adalah Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah, melalui Pengembangan Pemasaran Pariwisata, promosi lewat event dan informasi wisata, Pengembangan Destinasi pengembangan warung (pengembangan obyek daya tarik wisata desa dan pengembangan SDM dan ekonomi kreatif pariwisata), Pengembangan nilai budaya (pengembangan seni,budaya, dan tradisi masyarakat serta pelestarian dan pengembangan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 6 museum, sejarah dan kepurbakalaan). LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 7 Daya & Pengemb Usaha Industri Ilmatekta Dorong kat sinergi bang investasi Pem dg DU pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek Kat promosi dali iklim investasi Perbaikan sistem & yan ijin mudah, murah, cepat, & 1. Dinbudpar 2. Dinpermasdes pertumbuhan nilai Investasi Meningkatkan perekonomian Kat kinerja ekonomi kreatif 1. Dinindagkop UKM 2. Setda Pemasaran Pariwisata pengembangan nilai budaya rumus Kebijakan Pengemb Ekon Daerah pengembangan desa eco wisata & daya tarik wisata 1. Dinindagkop UKM 2. DPMPTSP Naker Gambar 6.4 Skema Strategi Pencapaian Misi 3 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan Tujuan pembangunan dalam rangka untuk melaksanakan Misi yang ke IV yaitu untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah, yang keberhasilannya dapat diukur dengan besaran indeks infrastruktur daerah. Strategi yang dibutuhkan untuk meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah dengan lima sasaran yaitu meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan; Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku; Meningkatnya akses layanan dasar; Meningkatnya keselamatan berlalu lintas; dan Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang adalah sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pembangunan jalan dan jembatan yang semakin merata melalui Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. b. Peningkatan kualitas dan akses layanan air baku yang semakin baik melalui Optimalisasi peningkatan kuantitas dan kualitas air baku di Kabupaten Rembang. c. Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata pengendalian ruang melalui pemanfaatan ruang. perencanaan, pemanfaatan dan d. Peningkatan kecukupan sarana prasarana permukiman melalui pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan perumahan dan bangunan gedung. e. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan melalui pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dan peningkatan pelayanan angkutan. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 8 Perenc pemanfaatan & pengendalian tata ruang Peningk akses informasi tata ruang dan cegah dini pelangg tata ruang Peningk kualitas pemb jalan dan jembatan DPUTARU Pemb dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningk kualitas dan akses layanan air baku Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur Optimaliasi peningk kualitas & kualitas air baku Peningk kecukupan sarpras permukiman DPKP DINHUB Peningk sarpras fasilitas perhubungan Pengembangan kawasan permukiman Pemb Prasaran dan Failitas Perhubungan Gambar 6.5 Skema Strategi Pencapaian Misi 4 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang termasuk pendidikan terjangkau bagi semua keagamaan Misi ke Indek Pembangunan Manusia, yang mana sasarannya ada 3 yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak. Strategi yang dibutuhkan untuk Meningkatkan tiga sasaran tadi adalah sebagai berikut a. Strategi untuk Meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan: lapisan masyarakat, III dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan 1. Pemerataan akses dan Peningkatan Kualitas Layanan pendidikan Anak Usia Dini, SD, dan SMP serta non formal secara luas melalui a. Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak sekolah berupa bantuan operasional pendidikan, beasiswa untuk siswa prestasi dari keluarga miskin sampai perguruan tinggi, b. Pemenuhan standar isi, proses dan penilaian pendidikan sesuai tingkatan dan termasuk pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning dengan menambah materi pendidikan keluarga untuk semua dan peningkatan literasi; 2. Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru; 3. pemenuhan standar sarana prasarananya; 4. Pembinanan dan pengembangan pemuda dan olah raga. b. Untuk Meningkatkan derajat kesehatan sasaran nya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya status kesehatan keluarga upaya yang dilakaukan dengan melalui peningkatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 2. Meningkanya upaya promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan upaya LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 9 yang dilakukan adalah dengan melalui pomosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga; 3. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan serta layanan perijinan upaya yang dilakukan adalah dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, peningkatan sarana prasarana, penyediaan obat, pembekalan kesehatan serta pengawasan obat dan makanan, peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan dan sistem informasi kesehatan; 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan penanggulangan KLB, upayanya adalah dengan penangannya melalui pencegahan dan pengendalian penyakit menilar dan tidak menular. peningkatan kesehatan c. Strategi Meningkatkan keberdayaan gender dan perlindungan anak adalah peningkatan akses dan kualitas hidup dan perlindungan anak melalui Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan yaitu pengurangan terhadap perempuan dan anak, penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, peningkatan kapasitas SDM & kelembagaan PUG, Pemenuhan & perlindungan anak. resiko kekerasan pomkes & pemberdayaan masy IPM Pemerataan akses & kat Kualitas an dik SMP Kat mutu dik & Tenaga Kependidikan kat kes ling, kes kerja, & kes OR Kat Derajat kesehatan cegah & dali kit menular & tdk kat keberdayaan gender IPM DINAS KESEHATAN Pemberdayaan ekonomi keluarga Kat kualitas hidup & lindung puan & anak DINSOSPPKB Kat kesga & gizi kat SDM bid kes & SIK kat kualitas pendidika kat sarpras, sedia obat, pembekalan kes serta was obat & mknn Bin & bang pemuda & OR Pemerataan akses & kat Kualitas yan dik anak usia dini & non PNF Pemerataan akses & kat Kualitas yan dik SD kat kua yan kes & jaminan kes nas Dindikpora Gambar 6.6 Skema Strategi Pencapaian Misi 5 6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi Pada misi ke VI (enam) ini terdapat dua tujuan yaitu Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat dan Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Pada Tujuan Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik mempunyai sasaran Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan Meningkatnya rasa aman masyarakat. Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut : LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 10 a. Untuk sasaran partipasi politik masyarakat melalui Pendidikan Politik Masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat ( pendidikan politik pada pemilih pemula/milenial, penanganan konflik sosial,pembinaan ormas lembaga politik), pemantapan kelembagaan politik dan organisasi masyarakat. Sedangkan meningkatnya rasa aman melalui kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran dan perlindungan masyarakat dan pengaan hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas. penanganan gangguan stabilitas dan tib sosial SATPOLPP pemantapan kelemb pol & ormasy kesiagaan cegah kebakaran & linmasy turun gangguan thdp keamanan & tib masy naiknya partisipasi politik masy dik pol masy & bang was kebangsaan penegaan hkm daerah & k amtibmas KESBANGPOL Gambar 6.7 Skema Strategi Pencapaian Misi 6 Tujuan 1 b. Pada Tujuan Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan dengan Sasaran sebagai berikut : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan peningkatan keluarga sejahtera. Sedangkan sasaran meningkatnya tertib administrasi kependudukan adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan pelayanan pencatatan sipil dengan melakukan penerbitan akta kematian dan fasilitasi pernikahan dan perceraian masyarakat secara tertib. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data. DINDUKCAPIL laju pertumbuhan pddk stabil pengendalian penduduk & tertib adm kependudukan Dalduk KB & turun gangguan thdp keamanan & tib masy kat kualitas yan adminduk peningkatan kesejahteraan klrg kelola infor adminduk & pemanfaatan data DINSOSPPKB Gambar 6.8 Skema Strategi Pencapaian Misi 6 Tujuan 2 7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan Misi ke VII ini dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan kedaulatan pangan, yang mana sasarannya adalah meningkatnya ketahanan pangan. Strategi yang akan dilakukan dalam rangka Perwujudan ketahanan pangan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 11 tersebut dilakukan melalui : a. Peningkatan ketersediaan energi dan protein perkapita dan peningkatan populasi ternak; melalui pengembangan agribisnis pertanian tanaman pangan, pengembangan agribisnis peternakan dan pengembangan agribisnis perkebunan serta pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan segar. b. Peningkatan pelaku dan jenis usaha perikanan; melalui bina usaha dan peningkatan daya saing perikanan dengan melakukan pengolahan produk perikanan dan peningkatan daya saing serta menjalin kemitraan dan pemasaran produk perkanan. DINLUTKAN DINTANPAN pertumbuhan nilai PPH persediaan pertumbuhan nilai PPH konsumsi pertumbuhan nilai skor PPH pengembangan keanekaragaman peningkatan usaha perikanan peningkatan populasi ternak bang keanekragaman olahan ikan kat ketersediaan energi &protein perkapita keamanan pangan segar Gambar 6.9 Skema Strategi Pencapaian Misi 7 Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Jawa Tengah tertuang dalam tabel berikut : Tabel 6.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tahun 2016-2021 TUJUAN SASARAN STRATEGI I Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan 1 sesuai prinsip pemerintahan yang amanah Mewujudkan Good Governance 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung dengan SDM yang tangguh. 1 Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP 2 Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejateraan dan informasi pegawai LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 12 TUJUAN SASARAN 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik STRATEGI 1 Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaan pemerintahan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik 2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada birokrasi II Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis 2 sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3 Menurunnya angka pengangguran 1 Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha, melalui metode training unit, bursa tenaga kerja, Pengembangan wirausaha muda 2 Peningkatan kompetensi (keahlian) tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Fasilitasi tenaga kerja ke perusahaan perusahaan. peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja 1 Penguatan kelembagaan, basis 4 Meningkatnya kesejahteraan sosial data, Pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut (Lansia terlantar dan disabilitas terlantar) dengan pemberian jaminan hidup sebesar diatas angka garis kemiskinan kabupaten rembang dan pemberian jaminan kesehatan. Pemenuhan alat bantu pada disabilitas serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dengan pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan secara berjenjang 5 Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin 1 Peningkatan kemampuan pengembangan industri rumahan, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, pendampingan 2 Perluasan akses permodalan bagi keluarga miskin, akses pasar, dan manajemen usaha 3 Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa/kelurahan 6 Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan 1 Peningkatan sarana prasarana dan teknologi pasca panen pertanian dan perikanan diikuti dengan penguatan kemitraan pemasaran 7 Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan 1 Peningkatan jaringan distribusi perdagangan eceran, kecil dan besar LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 13 TUJUAN SASARAN STRATEGI 8 Meningkatnya laju 1 Penguatan dan Pengembangan pertumbuhan sektor industri Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro 3 Meningkatkan 9 Meningkatnya kualitas 1 Peningkatan pengawasan dan kualitas Lingkungan Hidup air dan udara penindakan sumber pencemaran air dan udara 10 Meningkatnya daya 1 Peningkatan kelestarian SDA dan lingkungan melalui penghijauan, resapan dan penampungan air dukung dan daya tampung lingkungan III Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif 4 Meningkatkan perekonomian daerah 11 Meningkatnya 1 Peningkatan kemudahan perizinan Investasi daerah dan iklim investasi 12 Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif 1 penataan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif 13 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah 1 Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang menumbuhkan perekonomian lokal IV Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi 5 kewilayahan Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah 14 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan 15 Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku 1 Peningkatan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan 1 Peningkatan pengawasan dan akses layanan irigasi 16 Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang 1 Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 17 Meningkatnya akses layanan dasar 18 Meningkatnya 1 Peningkatan kecukupan sarana prasarana permukiman 1 Peningkatan kesadaran, keselamatan berlalu lintas kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas V Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua 6 lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan Meningkatkan kualitas SDM 19 Meningkatnya kualitas pendidikan 1 Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 2 Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan 3 Penciptaan layanan pendidikan yang berkualitas 20 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penggerakan peran serta masyarakat 2 Peningkatan pencegahan dan penanggulngan penyakit menular dan tidak menular 21 Meningkatnya 1 Penguatan dan pengawasan keberdayaan gender serta perlindungan anak regulasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak VI Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 14 7 TUJUAN Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat SASARAN 22 Meningkatnya stabilitas politik masyarakat STRATEGI 1 Peningkatan partisipasi politik masyarakat Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal 23 Meningkatnya rasa 1 Penurunan kasus ganguan aman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat 8 Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan 24 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya tertib administrasi kependudukan 25 1 Penggerakan dan KIE KB KR yang merata dan berkualitas dan peningkatan keluarga sejahtera 1 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2 Peningkatan kepedulian aparat desa dan masyarakat pentingnya dokumen kependudukan VII Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis 9 pertanian dan perikanan Mewujudkan kedaulatan pangan 26 Meningkatnya ketahanan pangan 1 Peningkatan ketersediaan energi dan protein perkapita dan peningkatan populasi ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan segar 2 3 Peningkatan indeks pertanaman 4 Peningkatan daya saing perikanan, pengolahan jenis usaha perikanan 6.2. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema tahunan pembangunan merupakan penekanan fokus perhatian berupa kebijakan/rencana/program pembangunan tiap tahunnya yang ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap pencapaian visi dan misi dengan tetap memperhatikan keterpaduan pembangunan multisektor. Pentahapan Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021 adalah: 1. Tema Tahun I (2016) Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah mengurangi kesenjangan pembangunan Peningkatan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi IV yaitu untuk LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 15 "Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan". Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan wilayah hingga tingkat desa di Kabupaten Rembang. Mengurangi kesenjangan pembangunan, dengan membangun pusat/ kawasan pertumbuhan perekonomian baru yang didukung oleh sarana perhubungan yang baik guna menunjang mobilitas barang dan masyarakat Kabupaten Rembang. 2. Tema Tahun II (2017) Memperkuat sinergitas pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah untuk pengembangan potensi wilayah, serta Perwujudan Pemerintahan yang Amanah Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk melanjutkan pencapaian Misi IV yaitu "Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan", dan Misi I yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah". Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi, sanitasi layak serta melanjutkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan dukungan infrastruktur yang tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian memadai dengan lingkungan hidup. Pada tahap ini juga difokuskan pada penguatan pondasi pemerintahan yang amanah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan Good Governance, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta peningkatan transparan dan pelayanan publik yang berkualitas, efektif,akuntabel, partisipatif. 3. Tema Tahun III (2018) Penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Kemandirian Daerah Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi III yaitu "Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif". Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada kemudahan investasi dan optimalisasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Rembang. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pasar tradisional dan UMKM, optimalisasi peran koperasi, serta pengembangan sentra sentra ekonomi kreatif. Pembangunan juga difokuskan pada pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Rembang. 4. Tema Tahun IV (2019) Pemberdayaan dan pengembangan SDM menuju masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi V yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan", Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan membangun pendidikan yang mudah diakses seluruh masyarakat Kabupaten Rembang dengan menekankan pendidikan karakter, mewujudkan insan terdidik yang cerdas, trampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kepastian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang. Penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial masyarakat dan peningkatan keberdayaan masyarakat Rembang. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 16 5. Tema Tahun V (2020) Pengembangan Kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi II "Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan yaitu kemiskinan pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup", dan Misi VII yaitu "Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.", Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian, perindutrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Pembangunan juga difokuskan pada perwujudan kedaulatan pangan, peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Rembang serta penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. 6. Tema Tahun VI (2021) Penguatan kebersamaan masyarakat dan kondusifitas daerah menuju kestabilan dan kelestarian pembangunan Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi VI yaitu dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan". Pada tahap ini pembangunan difokuskan untuk peningkatan kondusivitas dan stabilitas politik, ketenteraman serta ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Peningkatan aspek nilai nilai budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta pengendalian pertumbuhan penduduk. pemerintahan, "Menciptakan stabilitas politik, sosial, 6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Rembang Pembangunan wilayah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan daerah agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Rembang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. berbasis sumberdaya daerah, maupun Pembangunan wilayah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan daerah agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Rembang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 17 1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Rembang Tahun 2011-2031 meliputi: a. b. c. d. e. f. g. pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan; pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara; pengembangan potensi sektor pertambangan; pengembangan potensi sektor industri; pengembangan dan pemantapan terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam pengurangan kesenjangan antar wilayah; pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. fungsi pusat pelayanan yang rangka 2. Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Rembang Tahun 2011-2031 meliputi: a. Strategi pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan meliputi: a) mengembangkan kawasan produksi pertanian; b) mengembangkan kawasan agropolitan; c) mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan d) mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan. b. Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi: a) mengembangkan kawasan mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap; b) mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya; c) mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu; d) mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan; e) mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum; f) mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan; g) menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan; h) mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan; i) mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan j) mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas memadai ekonomi. c. Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi: a) mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan; d. b) membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan c) mengembangkan dan pemantapan klaster industri. Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi: a) mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan; b) mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi; c) mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; d) mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan; LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 18 e. e) mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan f) mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan. Strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan meliputi: a) melestarikan kawasan hutan lindung; b) melestarikan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; c) melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan d) mengelola kawasan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. f. Strategi peningkatan keamanan Negara meliputi: a) mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan fungsi kawasan untuk pertahanan dan dan Keamanan; b) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan; c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. d) Pertanian masih menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kabupaten Rembang walaupun kecenderungannya semakin menurun. Potensi pertanian di Kabupaten Rembang terletak di wilayah tengah dan selatan yaitu Kecamatan Sulang, Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan. Semua kecamatan lebih rendah dibandingkan dengan tersebut pertumbuhan ekonominya Kabupaten. Sebagian kecamatan tingkat kemiskinan dan PDRB per kapitanya lebih tinggi dari kabupaten, hal tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Pancur. Untuk mengoptimalkan sektor pertanian tersebut perlu ditempuh strategi pengembangan wilayah yang berbasis desa yaitu dengan pengembangan produk unggulan desa. Sedangkan untuk peningkatan pemasaran hasil pertanian maka perlu dikembangkan kawasan agropolitan dengan pusat kawasan agropolitan sebagaimana rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang ada di Kecamatan Sulang dan Kecamatan Pamotan. Selain pengembangan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan juga perlu di dukung pengembangan perekonomiannya dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Di lihat dari kondisi pengembangan wilayah pada subbab sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menambah kesempatan kerja masyarakat. Dari hasil analisa data ditemukan bahwa jumlah Kepala Keluarga yang tidak bekerja di Kecamatan Rembang sangat tinggi. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Rembang terutama kaitannya dengan menarik minat investor untuk berusaha di Kabupaten Rembang. Salah satunya dengan pembangunan Kawasan Industri Rembang yang juga termasuk dalam rencana strategis Propinsi Jawa Tengah. Pengembangan industri tersebut diharapkan yang berbasis padat karya sehingga dapat memberdayakan masyarakat Rembang secara optimal. Program strategis nasional berupa reaktifasi kereta api pada koridor Semarang - Kudus - Rembang akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian kabupaten Rembang. Secara eksplisit rencana tersebut telah tertuang dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Rembang namun belum ada antisipasi mengenai perubahan guna lahan serta perubahan managemen transportasi dengan hadirnya kereta api. Sehingga untuk mengantisipasi perubahan managemen transportasi tersebut dalam perubahan RPJMD ini akan dilakukan review terhadap tataran transportasi lokal. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 19 Diharapkan review tersebut dapat mengintegrasikan dan mengkoneksikan berbagai moda transportasi di Kabupaten Rembang. 6.3.1. Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Rembang terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternaliatas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut : a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang Untuk mempercepat meliputi : 1. Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang - Bojonegoro. 2. Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan. b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi. c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang. 6.3.2. Arah Pengembangan Wilayah Banglor Wilayah Banglor merupakan salah satu wilayah pengembangan Propinsi Jawa Tengah yang terletak di sebelah timur - utara Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur. Hierarki pelayanan perkotaan di kawasan Banglor difokuskan pada perkotaan Cepu sebagai PKW serta perkotaan Rembang sebagai PKW promosi. Kedua PKW yersebut didukung oleh Perkotaan Lasem dan Perkotaan Blora sebagai PKL. Pengembangan kawasan ini difokuskan sesuai dengan potensi wilayah yaitu pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan dan pertanian yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Melihat potensi tersebut maka arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah "Pembangunan Wilayah Banglor Berbasis Perindustrian dan Agroforestri yang Didukung Pariwisata Terpadu Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Potensi Kabupaten Rembang dalam pengembangan wilayah Banglor ini meliputi pertambangan mineral, perikanan, pariwisata dan perhubungan. Di sektor pertambangan mineral dapat dilihat salah satunya dengan berdirinya PT. Semen Gresik, Tbk di Kabupaten Rembang. Pada sektor perikanan dapat dilihat hasil perikanan dan kelautan di Kabupaten Rembang yang merupakan ke dua terbesar di Jawa Tengah. Pada sektor perhubungan selain bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang mempunyai Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang diarahkan sebagai pelabuhan pengumpul. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 20 Arah Pengembangan Wilayah Banglor Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018 Gambar 6.10 Peta Pengembangan Kawasan Banglor Sebagaimana dokumen RPJMD Propinsi Jawa Tengah, pengembangan wilayah di wilayah Banglor diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Propinsi Jawa Tengah. Salah satunya dengan pembangunan kawasan industri baru di Rembang dan Pengembangan Bandara Ngloram. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan akan mendorong perekonomian wilayah Banglor. Struktur ruang wilayah Banglor akan didukung pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai yaitu Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Rembang, Fasilitasi Revitalisasi/Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang; Fasilitasi Peningkatan Jalan Nasional Kabupaten Rembang - Kabupaten Blora - Batas Jatim, Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Pati dan Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Grobogan. Arahan pengembangan wilayah Banglor tersebut sejalan dengan RTRW Kabupaten Rembang dimana pengembangan kawasan industri juga menjadi salah satu fokus peningkatan ekonomi di Kabupaten Rembang. Hadirnya terminal sluke merupakan salah satu daya tarik investasi yang semakin meningkatkan asesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Rembang. Prospek perikanan di Kabupaten Rembang juga cukup menjanjikan dengan adanya Pelabuhan Tasikagung yang sesuai dengan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Rembang ke depan diarahkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nausantara. Untuk mewujudkan berbagai rencana yang tertuang dalam rencana tata ruang baik kabupaten maupun propinsi perlu usaha bersama dan sinergitas antara propinsi dan kabupaten terutama berkaitan dengan penyediaan air baku di Kabupaten Rembang. Upaya pengelolaan lingkungan dengan konservasi wilayah pesisir, pengendalian kawasan CAT serta alternative desalinasi air laut perlu ditindaklanjuti secara serius untuk pengembangan kawasan Banglor kedepan. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I | 21 6.4. Program Pembangunan Daerah Mendasari pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuaraikan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka dirumuskan 8 (Delapan) Program Pembangunan Daerah sebagai jabaran operasional, yaitu : 1. 2. Program Reformasi Birokrasi Progam Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi Unggulan Daerah Program Pengembangan Infrastruktur Daerah dan kawasan strategis Program Peningkatan Optimalisasi Kuantitas dan Kualitas Air Baku Program Pengembangan Layanan Pendidikan yang bermutu Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. 4. 5. 6. 7. 8. Program Pembangunan Daerah dicapai dengan sekumpulan Program Perangkat Daerah sebagai fokus dan penjabaran yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1 1 1. Program kerja (Program Unggulan) 2 Program Reformasi Birokrasi. B A B V I | 21 Tabel 6.2 Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2020 - 2021 Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021) Definisi Operasional 3 Peningkatan pelayanan birokrasi, melalui Tekhnologi Informasi pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta penyelengaraan pemerintahan. Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur) 4 1. Pengembangan dan integrasi perencanaan dan penganggaran secara terpadu (SiPandu) 2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntasi pemerintah 3. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik perkuatan kapabilitas APIP Perangkat Daerah Pelaksana 5 Bappeda, BPPKAD Inspektorat Bagian Adpem BKD,Orpeg Keterangan 6 4. Layanan pengadaan barang dan jasa secara online (LPSE) 5. Pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis elektronik (e- government) Pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat dengan maksud pendekatan layanan dengan peningkatan keterbukaan informasi publik untuk penyerapan aspirasi Memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan layanan tata kelola sistem pemerintahan berbasis IT 1. Sistem kunjungan langsung kepada masyarakat secara road show (dinamika pembangunan, kunjungan langsung sesuai teknis) Dinkominfo, Orpeg Semua OPD Humas, Dinkominfo 2. Komunikasi dan serapan aspirasi langsung dengan menggunakan media elektronik, media sosial dan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1 2. 3. Program kerja (Program Unggulan) 2 Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu Definisi Operasional 3 Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan aturan yang ada Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan bagi masyarakat penganggur serta menciptakan kesempatan kerja Penguatan lembaga satgas kemiskinan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bantuan Sosial stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin Bantuan sosial terpadu B A B V I | 22 Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021) Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur) 4 Perangkat Daerah Pelaksana 5 Keterangan 6 jalinan masyarakat ( kerjasama dengan Radio dengan siaran "Halo Bupati", dengan akun medsos) Penyelenggaraan proses pelayanan perizinan sesuai SOP Evaluasi dan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pelatihan dengan metode training unit, bursa tenaga kerja dan pengembangan wirausaha muda, fasilitasi tenaga kerja ke perusahaan perusahaan DPMPTSP Naker Bagian Tapem Kecamatan DPMPTSP NAKER 1. Pembentukan TKPK Kabupaten dan kecamatan, satgas kemiskinan desa/kelurahan Bappeda, Dinsos, Kecamatan, Desa, kelurahan 2. Koordinasi, sinergitas penanggulangan kemiskinan sampai tingkat desa 3. Validasi data kemiskinan untuk peningkatan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa Dinpermasdes, BPPKAD Besar anggaran sesuai level tingkat kemiskinan desa Bantuan Keuangan untuk Stimulan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni DPKP, BPPKAD 1. Berbasis Individu diberikan kepada Bappeda,Dinkes, Jaminan hidup LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1 4. Program kerja (Program Unggulan) 2 Pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah Definisi Operasional 3 berbasis individu dan keluarga Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata didukung dengan akses permodalan dan jejaring pasar B A B V I | 23 Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021) Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur) 4 lansia terlantar dan disabilitas berat dengan layanan jaminan hidup dan kesehatan. Melalui kegiatan "kamalia merakah" dan jaminan kesehatan 2. Berbasis keluarga diberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, peningkatan kemampuan kesejateraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan potensi diri, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha Perangkat Daerah Pelaksana 5 DinsosPPKB, CSR, Baznas, personal responsibility DPMPTSPNaker, Dinsosppkb, DinindakopUKM, Dintanpan, Dinlutkan, Dinpermasdes, Dinkes, Dinbudpar, Dindikpora Keterangan 6 diberikan dengan nominal diatas garis kemiskinan kabupaten 3. Kemampuan kesejateraan keluarga dengan pengembangan industri rumahan berbahan baku lokal (akses pelatihan, bantuan peralatan, kemudahan akses permodalan, pendampingan) 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelauatan 2. Pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja 2. Pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja 3. Kemudahan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar dan manajemen usaha 4. Pengembangan destinasi wisata serta sarpras wisata unggulan daerah LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1 5. Program kerja (Program Unggulan) 2 Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis Definisi Operasional 3 Peningkatan konektivits dan aksesibilitas antar kawasan untuk meningkatkan pengaruh eksternaslitas kawasan strategis Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis B A B V I | 24 Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021) Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur) 4 Perangkat Daerah Pelaksana 5 Keterangan 6 5. Riset-litbang tentang desain pengelolaan industri masyarakat bersama produk unggulan daerah (PUD) seperti garam, pengolahan ikan, dan komuditas pertaian 6. Riset-litbang tentang diversifikasi produk tanaman pangan dan hortikultura 1. Pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dan terintegrasi antar kawasan dengan pengembangan angkutan perbatasan dan mendukung reaktifasi kereta api. Pada tahap ini akan disusun review terhadap tataran transportasi lokal menyesuaikan dengan program reaktifasi kereta api. 1. Pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dan terintegrasi antar kawasan dengan pengembangan angkutan perbatasan dan mendukung reaktifasi kereta api. Pada tahap ini akan disusun review terhadap tataran transportasi lokal menyesuaikan dengan program reaktifasi kereta api. 2. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten sesuai dengan standar jalan lokal 3. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pusat pertumbuhan ekononomi dan destinasi wisata 4. Peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui pengembangan sistem pemantau lalu lintas otomatis (automated traffic control system) 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pemukiman 2. Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1 6. 7. Program kerja (Program Unggulan) 2 Peningkatan kuantitas dan kualitas air baku Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas Definisi Operasional 3 Pembangunan tampungan air (Waduk/embung) dalam rangka menciptakan ketahanan air serta pembangunan/rehab jaringan irigasi Pemberian Stimulan pada lembaga pendidikan dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Darmasiswa Layanan pendidikan yang dikembangkan B A B V I | 25 Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021) Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur) 4 3. Pengembangan rumah deret maupun rumah susun sebagai salah satu kelengkapan kawasan pertumbuhan ekonomi Perangkat Daerah Pelaksana 5 Keterangan 6 1. Survey potensi sumber air baku 2. Pembangunan dan rehab embung 3. Perbaikan jaringan irigasi 4. Pembebasan lahan potensial untuk pembangunan embung /waduk di Kecamatan Sulang dan Kecamatan Bulu DPUTaru, Bappeda 5. Riset-litbang tentang sanitasi lingkungan dan kualitas potensi air baku 1. Bantuan Operasional lembaga PAUD dan PNF 2. Bantuan kesejahteraan pada pendidik PAUD dan pengelola PKBM 3. Bantuan kesejahteraan Guru Wiyata bakti 4. Bantuan kesejahteraan guru madin 1. Bantuan Hibah Sarpras Keagamaan 4. Bantuan kesejahteraan guru madin 1. Bantuan Hibah Sarpras Keagamaan 2. Bantuan Hibah Sarpras Pendidikan Keagamaan 3. Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan Pemberian beasiswa pada siswa berprestasi bagi keluarga miskin dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi 1. Peningkatan sekolah ramah anak Dindikpora Dindikpora LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No 1 8. Program kerja (Program Unggulan) 2 Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan Definisi Operasional 3 Peningkatan Layanan Kesehatan B A B V I | 26 Indikasi Rencana Tindak Per Tahun selama 2 Tahun (2020-2021) Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur) 4 Perangkat Daerah Pelaksana 5 Keterangan 6 2. Pendidikan berbasis keluarga melibatkan orangtua dalam proses pembelajaran untuk tingkat SMP 1. Puskesmas Ramah Anak 2. Puskesmas Ramah lansia 3. Posyandu Remaja 4. Pendaftaran Online RSUD R. Soetrasno Dinkes 5. Pasien rawat inap pulang diantar sampai rumah dengan gratis LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 1 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1. Kerangka Pendanaan Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah yang tersisa selama dua tahun ke depan. Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2018, diproyeksikan mengalami Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang peningkatan, dari sebesar Rp. 1,785,139,506,071.00 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1,963,618,225,990.26 pada tahun 2021 dengan proyeksi peningkatan sebesar 7.12%. daerah Rp. 1,827,508,350,914.00 Rp. 2,004,521,104,972.12 pada tahun 2021. Adapun penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya tahu 2019, Rp. (SiLPA), direncanakan Rp. 49,237,212,843.00 pada 47,700,726,056.38 pada tahun 2020 dan Rp. 45,203,835,981.86 pada tahun 2021. Belanja diproyeksikan meningkat sebesar menjadi dari pada 2019 tahun Secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2017, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2018 (unaudited), APBD 2019 dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2020-2021 disajikan pada Tabel berikut ini. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NOMOR URUT 1 1 1 . 1 1 . 1 . 1 1 . 1 . 2 1 . 1 . 3 1 . 1 . 4 1 . 2 1 . 2 . 1 1 . 2 . 2 1 . 3 1 . 3 . 1 1 . 3 . 3 1 . 3 . 4 1 . 3 . 5 2 2 . 1 2 . 1 . 1 2 . 1 . 2 2 . 1 . 4 2 . 1 . 5 2 . 1 . 6 URAIAN 2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Transfer Umum Dana Transfer Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa B A B V I I | 2 Tabel 7.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED APBD TAHUN 2019 PROYEKSI 2020 PROYEKSI 2021 3 4 5 6 7 8 1,564,868,839,955.55 1,722,252,909,030.04 1,794,911,075,230.15 1,785,139,506,071.00 1,912,305,783,279.64 1,963,618,225,990.26 234,168,365,750.55 300,319,284,807.04 305,676,436,263.15 291,855,438,071.00 305,414,677,453.41 315,873,079,631.46 48,420,954,850.00 59,734,946,872.00 100,438,352,553.00 96,850,500,000.00 105,140,902,800.00 111,358,704,900.00 23,985,514,302.50 20,730,064,301.00 21,441,590,432.00 23,158,499,000.00 23,462,436,266.40 23,690,389,216.19 6,564,459,237.00 9,212,738,532.00 18,775,303,058.00 10,030,000,000.00 11,635,072,876.37 13,075,529,623.75 155,197,437,361.05 210,641,535,102.04 165,021,190,220.15 161,816,439,071.00 165,176,265,510.64 167,748,455,891.52 935,943,695,312.00 1,075,045,860,549.00 1,071,215,246,998.00 1,086,414,856,000.00 1,125,318,615,921.90 1,143,358,802,808.79 828,385,043,312.00 816,948,229,807.00 812,596,054,494.00 842,646,897,000.00 866,176,807,687.79 883,824,240,703.63 107,558,652,000.00 258,097,630,742.00 258,619,192,504.00 243,767,959,000.00 259,141,808,234.11 259,534,562,105.16 394,756,778,893.00 346,887,763,674.00 418,019,391,969.00 406,869,212,000.00 481,572,489,904.34 504,386,343,550.01 1,488,856,904.00 1,711,800,674.00 56,967,950,020.00 58,432,800,000.00 59,935,316,518.17 61,091,180,216.60 81,133,459,989.00 92,803,709,000.00 105,216,144,949.00 90,000,000,000.00 113,499,344,896.80 121,466,998,908.56 286,903,900,000.00 228,013,715,000.00 229,010,130,000.00 258,436,412,000.00 275,604,774,746.25 288,481,046,805.93 25,230,562,000.00 24,358,539,000.00 26,825,167,000.00 32,533,053,743.12 33,347,117,618.92 1,734,304,081,928.58 1,829,088,241,098.22 1,814,662,872,214.36 1,827,508,350,914.00 1,954,605,233,336.03 2,004,521,104,972.12 1,026,233,523,179.00 1,050,346,817,667.00 1,064,012,361,865.16 1,144,037,719,205.00 1,193,249,349,430.65 1,176,071,738,359.27 695,202,128,818.00 622,547,261,167.00 648,104,050,822.16 693,272,542,605.00 708,276,936,800.18 718,029,793,027.05 1,605,011.00
1,468,870,443.00 1,131,632,000.00 971,733,613.33 811,835,226.65 27,269,005,350.00 46,450,880,000.00 55,764,388,000.00 48,064,900,000.00 79,411,467,487.68 50,421,393,103.44 7,446,000,000.00 8,927,000,000.00 8,333,700,000.00 7,284,660,000.00 7,409,006,585.94 7,502,266,525.40 6,455,961,000.00 6,437,223,500.00 10,765,819,900.00 11,944,474,900.00 12,862,869,388.65 13,505,745,530.70 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NOMOR URUT 1 2 . 1 . 7 2 . 1 . 8 2 . 2 2 . 2 . 1 2 . 2 . 2 2 . 2 . 3 3 3 . 1 3 . 1 . 1 3 . 1 . 4 3 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 3 3 . 2 . 5 URAIAN 2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN REALISASI TAHUN 2016 3 289,842,093,000.00 16,730,000.00 708,070,558,749.58 144,564,120,169.00 217,960,717,279.58 345,545,721,301.00 (169,435,241,973.03) 396,607,873,805.61 396,607,873,805.61 12,296,725,422.00 12,270,000,000.00 26,725,422.00 384,311,148,383.61 214,875,906,410.58
REALISASI TAHUN 2017 4 365,168,845,000.00 815,608,000.00 778,741,423,431.22 174,582,051,301.00 250,388,658,063.00 353,770,714,067.22 (106,835,332,068.18) 232,225,166,662.58 214,495,185,982.58 17,729,980,680.00 8,228,389,150.00 8,189,000,000.00 39,389,150.00
223,996,777,512.58 117,161,445,444.40 B A B V I I | 3 REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED APBD TAHUN 2019 PROYEKSI 2020 PROYEKSI 2021 5 6 7 8 339,575,532,700.00 381,339,509,700.00 383,317,335,554.87 384,800,704,946.03
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 750,650,510,349.20 683,470,631,709.00 761,355,883,905.38 828,449,366,612.86 177,564,307,707.00 179,311,949,050.00 165,526,459,903.01 181,437,343,042.76 263,637,696,747.20 310,601,673,112.00 307,560,368,688.24 325,550,042,582.29 309,448,505,895.00 193,557,009,547.00 288,269,055,314.13 321,461,980,987.80 (19,751,796,984.21) (42,368,844,843.00) (42,299,450,056.38) (40,902,878,981.86) 108,161,445,444.40 49,237,212,843.00 47,700,726,056.38 45,203,835,981.86 108,161,445,444.40 49,237,212,843.00 47,700,726,056.38 45,203,835,981.86
12,717,627,920.00 6,868,368,000.00 5,401,276,000.00 4,300,957,000.00 10,422,000,000.00 3,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,125,000,000.00 2,256,548,000.00 3,868,368,000.00 2,901,276,000.00 2,175,957,000.00 39,079,920.00
95,443,817,524.40 42,368,844,843.00 42,299,450,056.38 40,902,878,981.86 75,692,020,540.19
LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 4 Di atas telah disampaikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2017, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2018 (unaudited), APBD 2019 dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2020-2021 yang akan datang. Kenaikan Pajak Daerah pada Tahun 2020 ditargetkan meningkat sebesar Rp. 105,140,902,800.00 dengan persentase proyeksi peningkatan sebesar 8.56%. Adapun persentase proyeksi peningkatan Pajak Daerah tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata persentase kenaikan Pajak Daerah pada tahun 2016 - 2018 dikarenakan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang semula harga patokan penjualan batu gamping untuk semen dan industri adalah sebesar Rp. 70.000/m3 turun menjadi Rp. 50.800/m3 dan harga patokan penjualan batu gamping semula sebesar Rp. 45.000/m3 turun menjadi 32.000/m3. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana penerimaan pajak daerah tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020 dan 2021 dimana pada realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Kapur (Batu Gamping) pada tahun 2018 mencapai Rp. 36.495.488.880,- dimana proporsi Pajak dari Kapur sendiri pada realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 memiliki proporsi sebesar 36.34%. Rencana Penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk APBD tahun 2019 sebesar Rp. 10,030,000,000.00 dan proyeksi pada tahun 2020 sebesar Rp. 11,635,072,876.37 dan 2021 Rp. 13,075,529,623.75 realisasi lebih Rp. 18,775,303,058.00 dikarenakan pada tahun 2018 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terdapat penerimaan berupa Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng sebesar Rp. 8,422,000,000.00 yang sifatnya tidak rutin setiap tahun yang diperkirakan sampai dengan tahun 2021 pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak ada penerimaan dari Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng tersebut. Adapun penerimaan berupa Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng sebesar Rp. 8,422,000,000.00 sifatnya adalah Cash In Cash Out dimana Cash In nya masuk pada Pendapatan Hibah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Cash Out nya pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah. rendah dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Sedangkan pada Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2020 Kenaikannya sangat sedikit dibandingkan realisasi pada tahun 2018, hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp. 9,000,000,000.00 yang pada target APBD Tahun Anggaran 2018 dimana penerimaan tersebut yang tidak setiap tahun rutin ada dan pos Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang pada Tahun Anggaran 2018 pos Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas tersebut digeser pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga sangat mendongkrak Realisasi penerimaan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berkaitan dengan pos Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dengan proyeksi kenaikan sebesar 2.16%, kenaikan tersebut memang dirasakan masih sedikit. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten telah memperhitungkan dengan adanya Jumlah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Tahun Anggaran 2020 sehingga dapat mengurangi beban Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Pemerintah Kabupaten Rembang juga mempertimbangkan akan realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Pada Tahun Anggaran 2018 yang serapannya adalah sebesar 96.97% sehingga diperhitungkan dapat untuk membiayai Belanja Pegawai apabila terdapat penerimaan CPNS atau PPPK baru. Sedangkan Apabila pemerintah pusat terdapat kebijakan menaikkan Gaji Pegawai sebesar 5-6% maka Pemerintah Pusat juga akan memperhitungkan kenaikan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 5 tersebut dan menambahkannya pada Pos Dana Transfer Umum atau Dana Alokasi Umum sehingga dapat mencukupi kebutuhan Belanja Pegawai tersebut. Berkaitan dengan proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja memang pada proyeksi tersebut memang masih kurang terhadap proporsi ideal yang pada Tahun Anggaran 2019 berada pada angka 19.26%. Akan tetapi terhadap Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2019 telah mengalokasikan proporsinya lebih dari 25% terhadap total belanja. Adapun Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari Belanja Modal setelah ditambah dengan Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, Belanja Bansos dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam Proyeksi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Rembang masih mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Rembang masih menunggu regulasi atau Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Peraturan Menteri Dalam Negeri) sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang masih berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan Pemerintah Daerah dimana Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2020 masih mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung. Namun Demikian Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Kabupaten Batang dan BPKP Jawa Tengah sebagai Pengembang Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Penganggaran akan Kesiapan Pengklasifikasian Belanja Daerah yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2, kemudian Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2021 secara rinci tercantum pada Tabel 7.3 berikut ini: LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 6 Tabel 7.2 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2021 NO URAIAN PROYEKSI 2020 PROYEKSI 2021 1 1. PENDAPATAN 2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah 3 1,912,305,783,279.64 47,700,726,056.38 47,700,726,056.38 - 1,960,006,509,336.02 4 1,963,618,225,990.26 45,203,835,981.86 45,203,835,981.86 - 2,008,822,061,972.12 3. BELANJA TIDAK LANGSUNG (Selain Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa 1,106,428,875,357.02 708,276,936,800.18 971,733,613.33 12,862,869,388.65 383,317,335,554.87 1,118,148,078,730.42 718,029,793,027.05 811,835,226.65 13,505,745,530.70 384,800,704,946.03 dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 4. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (Selain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah) Pembayaran Pokok Utang Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak 4. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (Selain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah) Pembayaran Pokok Utang Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak 2,901,276,000.00 2,901,276,000.00 - 2,175,957,000.00 - KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 850,676,357,978.99 888,498,026,241.70 Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah) LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 7 Tabel 7.3 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2021 NO URAIAN PROYEKSI 2020 PROYEKSI 2021 1 2 3 4 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 850,676,357,978.99 888,498,026,241.70 1. PRIORITAS I (belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar) 1. PRIORITAS I (belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar) 558,311,729,405.37 2. PRIORITAS II (belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah) 3. PRIORITAS III (belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya : belanja hibah, belanja bansos, penyertaan modal) 2. PRIORITAS II (belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah) 3. PRIORITAS III (belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya : belanja hibah, belanja bansos, penyertaan modal) 203,044,154,500.00 89,320,474,073.62 266,316,881,217.80 Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah) LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 8 7.2. Program Perangkat Daerah Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerahdalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerahdalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan adalah sebagai berikut : 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Urusan Pendidikan 1) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 2) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar; 3) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; b. Urusan Kesehatan 1) Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 2) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 3) Program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional; 5) Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan; 6) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan; 7) Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular; 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang; 9) Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 3) Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1) Program pengelolaan RTH dan areal pemakaman; 2) Program pengembangan kawasan pemukiman; 3) Program pengembangan perumahan dan bangunan gedung. e. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas; LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 9 2) Program Kesiagaan, Perlindungan Masyarakat; 2) Program Kesiagaan, Perlindungan Masyarakat; Pencegahan Bahaya Kebakaran 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan; 4) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana; 5) Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana; 6) Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana. f. Urusan Sosial 1) Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan; 2) Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial. 2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar a. Urusan Tenaga Kerja 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 2) Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; 2) Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. c. Urusan Pangan 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. d. Urusan Pertanahan 1) Program Fasilitasi pertanahan. e. Urusan Lingkungan Hidup 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas. f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 2) Program pelayanan pendaftaran penduduk; 3) Program Pelayanan Pencacatan Sipil; 4) Program pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data. g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan 2) Program Penguatan Kelembagaan desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; 3) Program Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah desa. h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Program Keluarga Sejahtera; 2) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. i. Urusan Perhubungan 1) Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan; 2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 3) Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan. j. Urusan Komunikasi dan Informatika 1) Program Pengembangan informasi dan pengelolaan Informasi Publik; 2) Program Pengembangan E-Government. k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi; 2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM l. Urusan Penanaman Modal 1) Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan; LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 10 2) Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi. m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga. n. Urusan Statistik 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral o. Urusan Persandian 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah. p. Urusan Kebudayaan 1) Program pengembangan nilai budaya. q. Urusan Perpustakaan 1) Program pelayanan perpustakaan. r. Urusan Kearsipan 1) Program Pengelolaan kearsipan. 3. Urusan Pilihan a. Urusan Kelautan dan Perikanan 1) Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing perikanan; 2) Program Pengembangan Perikanan budidaya dan garam; 3) Program Pengembangan Perikanan tangkap. b. Urusan Pariwisata 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. c. Urusan Pertanian 1) Program pengembangan agribisnis perkebunan; 2) Program pengembangan agribisnis pertanian; 3) Program pengembangan agribisnis peternakan; 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian; 5) Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian; 6) Program peningkatan kualitas bahan baku. d. Urusan Perdagangan 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan; 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan; e. Urusan Perindustrian 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri; 2) Program Pengembangan Industri Kreatif. 4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan a. Sekretariat Daerah 1) Program peningkatan pelayanan kebijakan kehidupan mental spiritual/Kemasyarakatan; 2) Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan; 3) Program Peningkatan kualitas layanan Publik, KInerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan; 4) Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan; 5) Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum; 6) Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah; 7) Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah; 8) Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan; b. Kepegawaian Daerah 1) Program Pelayanan dan Penataan Aparatur; 2) Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah. c. Sekretariat DPRD 1) Program Legislasi Daerah; 2) Program Peningkatan Pengawasan & Penganggaran Pembangunan Daerah. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I | 11 d. Pengawasan 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apatur Pengawasan. e. Keuangan Daerah 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4) Program Pengeloaan Akuntansi dan Pelaporan. f. Perencanana Pembangunan 1) Program Penelitain dan pengembangan serta penerapan IPTEK; 2) Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah; 3) Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 5) Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; g. Penunjang Pemerintahan Kecamatan 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat Terdapat 2 tabel yang menjelaskan perubahan program pada tahun 2016- 2019 dan program pada tahun 2020-2021. LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 A. B. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Urusan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kehadiran ASN tepat waktu Sa tu an % % % % % % % % % B A B V I I | 12 Tabel 7.4. Realisasi dan Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2016-2019) KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 TARGET Realisasi 2016 CAPAIAN Rp CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 849,862,882,664 661,607,200,077 1,026,233,523,179 695,202,128,818 1,050,346,817,667 622,547,261,167 1,091,881,145,441 668,354,042,426 1,144,037,719,205 693,272,542,605 seluruh PD 7,985,987 23,873,745,800 2,714,000,000 6,157,224,400 1,605,011 27,269,005,350 7,446,000,000 6,455,961,000 46,450,880,000 8,927,000,000 6,437,223,500 1,451,355,415 61,787,200,000 8,980,000,000 10,765,819,900 1,131,632,000 48,064,900,000 PPKD 7,284,660,000 PPKD 11,944,474,900 PPKD 155,502,726,400 289,842,093,000 365,168,845,000 340,042,727,700 381,339,509,700 PPKD 16,730,000 815,608,000 500,000,000 1,000,000,000 PPKD 368,941,893,329 708,070,558,749 778,741,423,431 820,471,694,176 683,470,631,709 100 100 22.743.927.281 100 100 42,106,589,600 100 40,830,161,872 100 49,399,672,940 Seluruh PD Seluruh PD 60 60 44.649.264.314 65 65 15,114,089,358 70 13,735,418,814 75 12,311,727,750 Seluruh PD Seluruh PD 75 75 1.854.632.844 80 80 1,954,386,993 85 3,105,537,373 90 2,289,220,000 Seluruh PD Seluruh PD 1.483.221.721 2,669,104,002 6,454,466,553 2,353,740,000 Seluruh PD 75 75 80 80 85 90 Seluruh PD 1.223.429.150 4,800,624,302 483,495,500 193,420,000 70 70 75 77 80 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisasi dalam kondisi baik URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0-6 tahun Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar) Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal Persentase kelulusan kejar paket A, B, C Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) Sa tu an % % % Skor Skor % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 80 358,512,582,432 71,985,391,000 72 30 78 55 87 77 0 0 73 45 100 2 98 TARGET 5 80 76 32 78.50 55.00 88 78 0.02 0.17 80 55 100 2.8 99.03 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 4,100,000,000 49.589.390.695 1,663,051,432 90,95 0,03 24,768,699,859 77,53 49,59 99,44 101,69 86,48 75,91 12,749,781,206 81,47 51,74 3.835.563.430 B A B V I I | 13 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 3,449,453,685 10 11 3,837,064,426 12 13 111,000,000 Seluruh 14 82 85 87 PD Seluruh PD 134,661,450,459 110,375,396,101 93,441,315,350 PD yang menanga ni 1,066,719,452 917,151,985 3,606,530,000 80 86,78 84 88 35 5,1 37 39 69,105,351,636 53,772,920,066 47,404,018,000 78.75 77,52 79.00 79.25 55.25 51,75 55.50 56.00 90 100,05 92 94 80 98,19 82 84 0.015 0,05 0.01 0.005 0.15 0,27 0.13 0.11 0 0 0 0 0 576,083,531 2,783,977,415 2,812,878,000 100 100 100 100 3.8 100 4.8 4.8 99.04 83,42 99.05 99.06 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 penduduk usia 15 tahun ke atas Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru Persentase yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik Persentase Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase capaian SPM pendidikan dasar pada tingkat kabupaten Persentas pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS) Persentase sekolah yang sudah menerapakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Cakupan pelayanan penerbitan izin pendidikan Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang tertangani Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Sa tu an % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 72 26 83 94 49 86 86 77 100 n.a TARGET 5 75 28 84 95 54 87.00 88 77.1 100 10 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 4.583.928.900 1.988.365.868 0 0 B A B V I I | 14 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 17,236,546,400 3,859,525,291 25,624,100,000 77 90,89 80.00 82.00 29 65,41 31 33 85 51,11 87 89 96 52,61 97 98 59 0 63 67 2,971,452,581 1,975,011,930 13,993,789,350 90.00 97 92.00 94.00 93 100 98 100 100 97,4 100 100 100 100 100 100 0 500,565,930 557,063,333 15 100 20 25 0 444,947,493 495,167,407 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 2 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SD Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SMP Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal pendidikan karakter dan budi pekerti Urusan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Persentase penurunan AKI Persentase penurunan AKB Persentase Desa stop buang air besar sembarangan (BABS) Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase kasus keracunan makanan yang ditangani Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Sa tu an % % % % % % skor skor % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 1 8 26 124,899,070,362 98 75 60 8 134 60 5 97 97 TARGET 5 10 10 98 75 60 6 130 70 10 97.00 97.5 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 0 182.262.256.111 12.291.456.239 9.674.757.477 997.109.446 B A B V I I | 15 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 20 8 64,71 9 10 30 11 12 35 13 14 20 20,33 30 35 0 222,473,747 247,583,704 40 57,24 50 60 215,752,728,588 147,748,477,391 185,962,115,600 PD yang menanga ni 5,945,397,652 11,986,796,231 4,329,305,000 98.7 98.18 98.8 99 13,241,085,720 6,702,977,205 29,569,715,000 75 100 75 75 75 83 80 90 6 14 6 5 125 135 120 115 80 81,9 90 100 15 3,7 20 25 118,304,850 1,098,383,089 1,222,354,355 98.00 98 99.00 100.00 98 98 98 98.5 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cakupan Desa Siaga Aktif Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Rasio posyandu per satuan balita Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan rumah sehat Cakupan rumah bebas jentik Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat Cakupan jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi syarat Cakupan Sanitasi dan Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam Cakupan Desa / kelurahan Univer- sal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan Sa tu an % % % % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 77.1 100 10 100 10 67 67 80 95.76 47.23 63 100 100 100 TARGET 5 80 100 9.50 100 10.09 70 67.24 80.34 95.76 47.23 63 100 100 100 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 461.813.000 263.185.000 246.540.000 2.322.383.793 B A B V I I | 16 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 39,800,000 514,868,535 572,980,231 82 72,55 85 87 100 41,84 100 100 128,320,000 257,256,452 286,292,231 9.00 9.1 8,7 8,5 100 100 100 100 11.01 35.99 11.13 11.24 49,920,000 233,967,343 260,374,548 73 75 74 81.5 75 80 77 85 90 83.9 95 100 80 73.54 90 100 70 87.2 75 80 75 78.01 80 85 1,067,885,590 2,301,770,721 2,561,564,807 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47.3 100 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 penanganan penderita penyakit TBC BTA Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang tertangani Persentase penanganan kasus diare per 1000 penduduk yang tertangani Persentase kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani Persentase ODHA terdata yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ATR) Persentase kasus Filariasis (kaki gajah) yang ditangani Persentase penanganan penderita malaria Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular Prevalensi tekanan darah tinggi Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun Persentase Desa/Kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus disediakan oleh RSUD Sa tu an % % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 100 9080 90 100 100 n.a 2 1 n.a n.a 18 100 TARGET 5 100 9080 95 100 100 100 2.11 1.2 < 7 15 30 100 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 0 2.829.996.229 B A B V I I | 17 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 1,841,416,577 2,049,251,845 < 5 8.2 < 5 < 5 < 1.5 0.74 < 1.5 < 1.5 < 7 N/A < 7 < 7 20 22.8 25 30 372,008,199 2,965,465,883 3,300,169,288 40 100 50 60 100 100 100 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Ratio bed rawat inap per 10.000 penduduk Persentase puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk (10.000 penduduk) Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Proporsi Cakupan Pemeriksaaan Pra Usila dan Usila Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan pertolongan Sa tu an % % % skor % % skor % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 100 90 0 78% 70 67 34 31 100 80 92 TARGET 5 100 100 0.26 82 80 70.00 36 40 100 80 93 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 37.823.920.978 141.897.750 82.150.000 83.657.000 453.258.000 B A B V I I | 18 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 100 100 100 100 100 100 100 100 23,684,995,310 33,908,279,140 3,842,640,320 0.26 0.81 0.26 0.26 83 84 83 85 90 92 100 100 0 93,586,937 104,149,819 80.00 82 90.00 100.00 38 0.88 42 46 60 11.76 70 80 35,550,000 89,408,280 99,499,530 100 100 100 100 6,400,000 98,266,284 109,357,310 80 73.3 80 80 566,062,600 390,224,773 434,268,294 94 99.8 95 96 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kualitas SDM Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas Persentase peningkatan fasilitas kesehatan terakreditasi Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Skor Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat (I/SKM) RSUD BOR (Bed Occupancy Ratio AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat) TOI (Turn Over Interval) BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) NDR (Net Death Rate ) Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Sa tu an % % % % % % % % Skor % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 100 100 100 100 100 100 100 70 76 81 3.72 1 79 21 68 TARGET 5 90 70 85 100 100 100 100 80 77.00 80 4 2 50 20 68.3 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 54.850.000 31.738.585.717 82.796.695.482 B A B V I I | 19 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 91 94.5 92 93 72 90.4 75 78 87 96.5 89 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 46,441,425 51,659,989 57,490,700 100 100 100 100 56,095,000 35,449,216,321 49,040,767,600 90 93.75 100 100 129,310,839,819 65,565,598,216 100,719,696,000 80.00 78,26 80.00 80.00 80 78,10 80 80 4 3,44 4 4 2 50 0,94 84,83 2 50 2 50 20 72.64 17,88 76,3 20 76.98 20 81.32 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 3. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Kesehatan Rawat Jalan Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Angka Kematian BBLR (1.500gr - 2.500 gr) di Rumah Sakit Ketersediaan Obat di Rumah Sakit Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Cakupan jaminan kesehatan penduduk miskin Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik Tingkat aksebilitas (panjang jalan/luas wilayah) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan per tahun Persentase jembatan dalam kondisi baik yang direhabilitasi per tahun Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan Pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan proporsi sarana Sa tu an % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 84 5 98 88 151,201,368,270 49 73 79 37 78 n.a 87 TARGET 5 83.5 4.5 98 89.72 54.2 75 80 42 80 100 90 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 0 160.565.952.872 93.435.641.128 29.861.816.000 4.587.139.148 B A B V I I | 20 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 84.8 79,54 86.1 87.4 4.1 2,14 3.7 3.3 98.2 98,6 98.4 98.6 0 0 0 91.04 75 92.3 93.08 133,567,305,658 137,883,395,756 77,764,762,000 PD yang menanga ni 80,995,703,900 97,874,902,577 48,922,607,000 60.98 62 66.01 78 78 79 81 84 82 82 85 87 25,967,848,950 41,065,676,698 13,600,000,000 48 47 55 60 85 79 90 95 0 842,282,435 937,348,374 100 100 100 100 597,188,545 4,757,117,606 650,000,000 92 92 94 96 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong persentase drainase jalan dalam kondisi baik persentase drainase lingkungan pemukiman dalam kondisi baik Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Persentase luapan limpasan saluran air jalan protokol yang tertangani Program pembangunan sistem informasi irigasi Pemanfaatan sistem infromasi irigasi dalam perumusan kebijakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik rasio ketersediaan air irigasi untuk pertaian rakyat Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya persentase embung dan sungai kewenangan kabupaten dalam kndisi baik Program penyediaan dan pengolahan air baku Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Cakupan akses air Sa tu an % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 n.a 91 n.a 77,88 1 74 64 80 TARGET 5 0.1 100 100 81.00 0.68 78 66 89.00 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 889.592.000 9.685.688.150 0 4.742.466.044 5.612.714.000 B A B V I I | 21 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 757,197,150 842,282,435 937,348,374 0.2 0.2 0.3 0.4 4,322,032,400 1,310,217,121 600,000,000 100
0 842,282,435 100,000,000 100
100 100 12,825,119,463 6,346,979,983 2,807,155,000 84.24 81.00 87.60 91.11 0.7
0.72 0.75 7,025,023,650 8,171,075,489 3,170,000,000 81
83 85 0 250,000,000 278,216,764 72 65 76 80 0 300,000,000 333,860,117 92.00 95.00 100.00 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 4. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Minum Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pusat pertumbuhan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan persentase infrastruktur pedesaan (air bersih) dalam kondisi baik Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah persentase kondisi gedung pemerintah dalam kondisi baik Program pembinaan jasa konstruksi persentase peserta pembinaan yang lulus uji kompetensi Program perencanaan tata ruang persentase penetapan rencana detil tata ruang menjadi peraturan daerah Program pengendalian pemanfaatan ruang persentase pengawasan ijin pemanfaatan ruang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Program lingkungan sehat perumahan Cakupan sanitasi layak Program pengembangan perumahan Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Persentase kawasan permukiman kumuh Program pengelolaan areal pemakaman persentase ketersediaan Sa tu an % kawa san % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 3
59 81
73 n.a 40
77,42 77 8 10 TARGET 5 2.89 1 61 83 80 n.a 50 79.6 80 4.8 15 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 11.750.896.402 1.551.138.030 363.645.030 1.187.493.000 B A B V I I | 22 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 3
3.2 3.5 0
300,000,000 333,860,117 2
4 530,216,300 21,705,399,357 0
67 69
0 500,000,000 556,433,528 85
87 89
94,823,400 400,000,000 445,146,823 90
525,985,050 350,000,000 389,503,470 50
60 70
0 350,000,000 389,503,470 60
70 80 33,761,399,750 11,049,066,718 14,844,682,000 PD yang menanga ni 2,858,874,500 5,419,134,550 6,401,447,000 81.3 83.5 100 29,871,466,900 3,010,167,954 7,623,235,000 82 85 87 235,572,447 89,343,100 291,619,494 3.8 2.8 0.0 478,364,500 598,146,200 416,599,277 20 25 30 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 5. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 tempat pemakaman umum Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan persentase konflik sosial yang tertangani Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Persentase penyakit masyarakat yang tertangani Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan pendidikan politik Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase kriminalitas yang tertangani Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Program Penegakan Peraturan Daerah persentase pelanggaran Perda yang ditangani Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Sa tu an % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 9,817,652,800 100 88 8 100 80 48 60 100 85 100 TARGET 5 100 100 10 100 100 50 70 100 90 100 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 8.675.749.350 1.454.869.450 2.131.829.100 642.720.400 58.359.200 245.653.700 920.961.500 1.291.654.000 B A B V I I | 23 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 10,429,912,300 6,141,217,050 10,668,356,000 PD yang menanga ni 1,494,968,350 1,296,179,081 1,063,100,000 100 100 100 100 100 100 100 100 910,890,000 1,209,611,164 1,346,136,415 10 89 11 12 100 100 100 100 0 416,461,871 463,466,696 100 90 100 100 59,944,000 56,152,162 62,489,892 55 73,3 60 65 80 33 90 100 245,050,000 56,152,162 62,489,892 100 100 100 100 100 87.66 100 100 679,276,500 832,923,741 926,933,392 100 100 100 100 840,992,850 116,983,672 130,187,274 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 6. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Sa tu an rasio poskamling per 10.000 penduduk cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa % % Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi Persentase Sarpras sanitasi di daerah bencana % % Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) persentase pasar tradisional yang terpasang sistem pemadam kebakaran % menit % Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana % Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pertumbuhan KUBE-FM kelom pok % Persentase PMKS yang ditangani Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 49 100 100 100 100 45 10 50 609,100,000 34 45 82 40 TARGET 5 55 100 100 100 100 <11 20 55 45 50 85 40 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 1.929.702.000 60 2.075.105.860 405.700.840 B A B V I I | 24 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 65 21 75 85 100 100 100 100 100 166,815,600 100 3,607,242,500 100 2,215,000,000 100 100 100 100 100 100 100 100 1,087,887,700 2,749,584,216 141,000,000 100 100 100 100 3,751,532,200.00 <11 <11-15 <11 <11 40 60 60 80 4,991,469,400 2,749,584,216 305,000,000 65 94.56 70 75 3,751,532,200.00 1,546,770,284 1,969,574,852 2,292,374,000 PD yang menanga ni 258,998,517 444,537,952 494,711,642 60 45 79 106 55 49,83 60 65 90 85 95 100 45 49,83 45 45 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Kerja (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosal selama masa tinggal darurat Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan Persentase PMKS yang mendapatkan bansos Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam kondisi baik Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Sa tu an % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 60 72 75 n.a 15 20 63 60 TARGET 5 58 75 85 100 20 30 65 70 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 418.523.121 23.125.000 40.920.000 273.382.000 B A B V I I | 25 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 60 50 60 60 518,346,175 350,951,015 390,561,823 84 80 84 84 90 80 95 100 100 100 100 100 30 49,83 60 80 143,486,000 46,793,469 52,074,910 40 35 50 60 38,290,000 46,793,469 52,074,910 70 70 70 70 98,636,500 140,380,406 156,224,729 75 100 80 85 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 penyakit sosial lainnya) yang telah terbina persentase napi, pengguna narkoba, dan penderita penyakit sosial lainnya serta generasi muda yang memanfaatkan hasil pembinaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Peningkatan Kemitraan pelaku usaha kesejahteraan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) telah dibina Program Penanganan Anak Terlantar Persentase penanganan anak-anak terlantar Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin Persentase validasi data kemiskinan makro dan mikro Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Persentase Peningkatan pelayanan sosial masyarakat URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Urusan Tenaga Kerja Sa tu an % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 40 50 48 65 60 70 70 70 1,667,469,000 TARGET 5 50 55 50 70 65 80 70 73 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 913.454.899 34.829.465.822 2.796.990.840 B A B V I I | 26 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 60 80 70 80 489,013,092 1,085,608,472 1,208,137,904 60 60 65 70 60 22 70 80 80 100 90 100 0 250,000,000 278,216,764 70 73 75 80 0 200,000,000 222,573,411 85 100 90 95 0 150,000,000 166,930,058 75 90 90 85 0 250,000,000 278,216,764 76 87 80 82 36,840,471,273 45.451.156.576 49,756,142,596 1,884,331,500 1,458,939,250 1,974,000,000 PD yang menanga ni LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 2. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi persentase fasilitas pelatihan yang bersertifikat Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Tingkat partisipasi angkatan kerja Rasio penduduk yang bekerja Tingkat pengangguran terbuka Rasio ketergantungan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan persentase lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan persentase keikutsertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Persentase APBDes Responsife gender dan perlindungan anak Persentase OPD yang memiliki anggaran responsif anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Sa tu an Orang % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 320 75 54 67 95 45 47.07 75 100 80 1,067,500,000 50 15 TARGET 5 336 80 56.36 77.8 95.7 43 46 80 100 90 60 30 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 1.906.005.086 374.467.000 516.518.754 3.171.581.748 145.000.000 B A B V I I | 27 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 1,420,440,000 1,861,444,181 1,269,000,000 376 224 421 472 90 59,57 100 100 172,700,000 402,423,830 447,844,223 61.44 60 66.97 72.99 80.2 80 82.6 85 95.8 75 95.9 96 42 5,91 41 40 45 43,1 44 43 291,191,500 734,657,457 255,000,000 90 70 100 100 0 200,000,000 222,573,411 100 100 100 100 100 80 100 100 2,519,889,929 2,391,266,819 1,770,000,000 PD yang menanga ni 0 135,701,059 100,000,000 70 70 80 90 46 51 61 79 74,951,791 200,000,000 400,000,000 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Persentase lembaga layanan perlindungan yang aktif di Desa Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan persentase perempuan sebagai tenaga profesional persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan Rasio SDM yang memiliki sertifikasi mengelola ABK terhadap ABK Cakupan tingkat pembinaan terhadap forum anak Rasio ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan anak terhadap jumlah anak Sa tu an % % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 100 100 40 17 10 6 28 100 100 10 20 10 TARGET 5 100 100 50 20 15 8 28 100 100 10 20.0 10 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 127.432.940 149.864.500 570.000.000 B A B V I I | 28 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 100 100 100 100 100 100 100 100 60 89 70 80 0 56,152,162 460,000,000 25 35,8 30 35 20 22,22 25 30 8 44,15 10 20 84,947,900 514,728,155 90,000,000 29 28 30 30 100 100 100 100 522,399,450 533,445,542 420,000,000 100 100 100 100 20 15 35 40 45 55 55 70 20 20 30 40 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 3 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Sa tu an Rasio kegiatan / event dengan kelompok anak % Program Pemberdayaan Perempuan anak Persentase perlindungan khusus terhadap anak Cakupan Pemenuhan Hak Anak % % Progam Sistem Data Gender dan AnakProgram Pemberdayaan Perempuan anak Presentase program, anggaran dan kegiatan yang memecahkan isu gender dan anak Rasio SKPD yang sudah menyusun PPRG/A % % Urusan Pangan Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah Jumlah regulasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah jum lah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rata-rata konsumsi pangan per kapita Rata-rata konsumsi protein nabati Rata-rata konsumsi protein hewani Rata-rata konsumsi ikan per kapita Persentase lumbung pangan yang mendapat pendampingan Persentase pengembangan Desa Mandiri Pangan skor % % % % % Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan persentase ketersediaan bahan pangan utama % Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan cakupan pembinaan dan % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 10 100 45 30 70 3,947,074,200 2 2,226 61 39 13 35 20 94 70 TARGET 5 20 100 50 40 75 4 2228 60 40 20 40 95 80 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 570.000.000 1.609.284.308 4.370.500.000 150.000.000 905.000.000 659.000.000 329.500.000 B A B V I I | 29 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 25 30 35 40 384,513,450 533,445,542 295,000,000 100 100 100 100 55 55 60 65 1,528,029,129 533,445,542 5,000,000 50 50 70 80 80 82 85 90 782,713,900 1,223,410,000 3,307,539,346 PD yang menanga ni 0 140,380,406 156,224,729 6 1 7 8 508,713,900 846,961,782 942,555,865 2229 1976,90 2230 2231 55 61,9 55 55 45 45 45 21 20 22 23 45 50 55 0 616,737,916 686,347,309 97 6,318 98 99 4 0 308,368,958 343,173,655 90 100 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 4. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 pengawasan kemanan pangan Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Persentase Penurunan tingkat rawan pangan persentase ketersediaan cadangan pangan di daerah rawan pangan Program pengembangan sistem distribusi dan stabiitas harga pangan Nilai ketersediaan informasi pasokan,harga dan akses pangan daerah persentase Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina persentase pengembangan model pemantauan, distribusi, harga dan cadangan pangan Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar Skor PPH persentase pemanfaatan hasil pendampingan dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar Program Desa Mandiri Pangan Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya tanaman pangan, horikultura dan peternakan skala kecil Urusan Pertanahan Program Pengembangan Sistem Sa tu an kkal/ kapi ta/ha ri % % nilai % % skor % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 5,280 9 60 47 55 70 87 n.a 2 TARGET 5 6325 8 70 50.00 60 75 87.20 100 4.00 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 659.000.000 659.000.000 659.000.000 350.000.000 1.115.000.000 375.000.000 B A B V I I | 30 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 1,3 274,000,000 616,737,916 686,347,309 6515 0,6 6710 6912 7 33 6 5.5 80 43 90 100 0 616,737,916 686,347,309 55.00 20 60.00 65.00 70 80 90 80 10 85 90 10 0 616,737,916 686,347,309 87.50 100 50 87.70 100 87.90 100 327,554,280 364,524,368 6.00 10 0 8.00 10.00 44,415,500 82,406,000 130,000,000 PD yang menanga ni 0 0 80,000,000 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 5. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Informasi Pertanahan persentase pemanfaatan sistem informasi spasial aset daerah persentase pemanfaatan sistem informasi di tingkat Desa/Kelurahan Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah persentase lahan tanah aset daerah yang bersertifikat Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan persentase penyelesaian kasus tanah negara persentase penyelesaian izin lokasi Urusan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase sampah terangkut Persentase penanganan sampah rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik persentase RT yang melakukan pemilahan sampah Persentase bank sampah aktif Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase penanganan kasus pencemaran/kerusakan LH indeks kualitas air Sa tu an % % % % % % % % % % % % skor KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 n.a n.a 44 100 100 3,249,324,200 20 70 4 n.a n.a 10 100 TARGET 5 50 60 47 100 100 23.98 75 5 30 10 20 100 73% Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 370.000.000 370.000.000 9.990.092.500 3.438.382.050 740.480.000 B A B V I I | 31 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 100 100 100 100 100 100 44,415,500 82,406,000 0 50 70 80 0 0 50,000,000 100 100 100 100 100 100 5,254,812,310 10,089,296,178 5,715,376,000 PD yang menanga ni 3,323,682,310 8,216,586,518 3,758,376,000 28.53 61 33.96 40.41 80 83 90 100 6 9,8 8 10 40 41 50 60 20 24 30 50 30 33 40 50 381,187,000 697,222,682 775,916,154 100 100 100 100 80% 65 90% 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 indeks kualitas udara indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Luasan kawasan konservasi persentase luas lahan dan hutan kritis persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan persentase sumber air dalam kondisi baik daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup persentase tutupan vegetasi Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Persentase rehabilitasi SDA persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase validasi data dan informasi SLHD Pemanfaatan data informasi lingkungan hidup persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti Sa tu an skor skor % % Ha % % % skor % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 TARGET 4 n.a n.a 5 kelas A diatas baku mutu 60.15 n.a 10 n.a 20 145 147 70 60 37 35 70 80 n.a DDL ≤ 1 75 75 30 38 n.a 100 70 75 100 100 100 100 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 B A B V I I | 32 Rp CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 7 8 kelas A diatas baku mutu 62.15 8 56 66 9 10 kelas A diatas baku mutu 64.15 11 12 diatas baku mutu 66.15 13 14 15 2 30 40 25 0 35 45 710.252.000 555,620,000 678,505,295 755,086,190 150 0 152 154 50 20 40 30 33 20 30 28 80 80 80 80 DDL ≤ 1 0 DDL ≤ 1 DDL ≤ 1 75 65 75 75 0 46,793,469 52,074,910 45 25 48 52 100 0 100 100 29.199.000 36,410,000 28,076,081 31,244,946 80 100 83 75 100 100 100 100 100 100 100 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 6. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Indeks kualitas LH persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi Persentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio luasan RTH Persentase Luas RTH Perkotaan Publik Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Lokasi pengembangan ekowisata persentase ODTW berbasis ecowisata dan jasa lingkungan NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peran serta masyarakat dalam konservasi Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH Urusan Administrasi Kpendudukan dan Pencatatan sipil Program penataan Administrasi Kependudukan Sa tu an indek s % Ha % % Rasio % Loka si % % pok mas % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 67 100 4 22 n.a 0 12 3 n.a n.a 10 100 2,628,770,800 TARGET 5 67.00 100 4 30 10 0.15 13.25 3 10 10 15 100 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 15.590.000 123.612.500 4.735.738.950 146.838.000 50.000.000 1.986.939.051 1.986.939.051 B A B V I I | 33 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 32,350,000 10 11 18,717,387 12 13 20,829,964 14 67.50 66 68.00 68.50 100 100 100 100 81,330,000 116,983,672 130,187,274 6 6 7 8 40 40 50 60 20 30 30 40 844,233,000 513,660,000 336,091,467 0.17 14.76 60 40 0.20 16.34 0.23 17.89 0 140,380,406 156,224,729 4 6 5 6 20 30 30 0 40 0 20 30 30 0 40 0 0 46,793,469 52,074,910 20 0 23 25 100 0 100 100 2,082,215,014 3,077,225,872 2,556,537,250 PD yang menanga ni 2,082,215,014 3,077,225,872 2,541,537,250 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 7. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Persentase penduduk ber KTP rasio kepemilikan KTP elektronik rasio kepemilkan akta kelahiran bayi (0-1 tahun) rasio kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk rasio kepemilikan akta kematian rasio kepemilikan kartu identitas anak (1-10 tahun) Program pengembangan data dan informasi kependudukan persentase pemanfaatan database dan profil penduduk dalam perumusan kebijakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Rata-rata Persentase kesesuaian Program RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah Rata-rata persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMdes Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat yang telah diberdayakan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah persentase aparatur pemerintah desa yang Sa tu an % % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 88 100 100 82 23 n.a n.a 1,441,138,000 20 5 100 50 100 TARGET 5 100 100 100 85 30 20 100 35 8 100 53 100 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 0 1.926.579.975 278.185.620 410.000.000 B A B V I I | 34 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 100 8 98,4 9 10 100 11 12 100 13 14 100 98,4 100 100 100 95,6 100 100 87 31 90 92 35 25 40 50 30 0 40 60 0 0 15,000,000 100 0 100 100 4,163,314,442 3,784,983,557 3,585,000,000 PD yang menanga ni 747,585,230 383,706,443 1,522,500,000 50 90 65 80 10 96 13 16 100 100 100 100 56 70 59 72 0 383,706,443 427,014,259 100 92 100 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 8. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 mengikuti pelatihan Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa Persentase Desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan Program peningkatan keberdayaan masyarakat Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar Persentase Penyaluran modal usaha UP2K-PKK Persentase Kader Pembangunan Masyarakat yang terlatih Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Persentase desa yang membentuk BUMdes Persentase BUM Desa yang didampingi Persentase BKAD yang didampingi Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa persentase penduduk miskin yang dientaskan persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS Program Penanggulangan kemiskinan Persentase pelaksanaan regulasi TKPKD Urusan Pengendalian Penduduk dan Sa tu an % % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 2.59 100 6 10 60 80 60 11
87 50 4,232,321,000 TARGET 5 4.54 100 8 15 65 6 85 70 12 10 88.2 60 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 0 300.000.000 200.000.000 466.354.105 0 272.040.250 2.443.042.079 B A B V I I | 35 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 0 383,706,443 427,014,259 13.63 72 22.72 31.81 286,363,687 577,541,846 642,727,294 100 100 100 100 1,321,157,575 280,760,812 312,449,458 10 30 12 14 20 9 30 40 70 96 75 80 155,813,260 187,173,874 208,299,639 10 15 15 20 90 91 95 100 80 100 85 90 961,748,900 357,502,100 397,852,310 13 13 20 25 20 20 30 40 389,400,000 433,156,385 482,045,471 88.5 89 88.6 88.9 231,365,796 257,364,077 286,412,003 65 65 70 75 4,050782,029 6,845,349,376 7,710,190,000 PD yang LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan perserta KB aktif Rasio akseptor KB Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmen Need ) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) Persentase laju pertumbuhan penduduk Total Fertility Rate (TFR) Program Pelayanan Kontrasepsi Angka Drop ut KB Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja Presentase kecamatan Sa tu an % % % % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 2 100 835 4 7 35 84 1 2 14 100 100 100 100 TARGET 5 2.06 100 837.04 3.45 6.79 35 83.67 0.8 2.06 12.85 100 100 100 100 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 2.443.042.079 B A B V I I | 36 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 menanga ni 2,328,671,879 5,083,032,329 6,285,190,000 2.05 2,07 2.04 2.03 100 120,89 100 100 837.05 841,11 837.06 838.87 3.22 1,56 3 2.75 6.73 6,94 6.67 6.61 34 32 33 32 83.61 84,11 83.64 83.66 0.79 0,79 0.77 0.74 2.05 2,07 2.04 2.03 0 667,421,240 742,751,111 12.08 100 8,72 100 11.31 100 10.54 100 0 1,183,702,850 836,499,335 100 100 100 100 100 100 100 100 0 333,710,620 371,375,555 100 100 100 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 9. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja Program Ketahanan Keluarga Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Program promosi kesehatan Ibu. bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber- KB Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD Cakupan kelompok Bina keluarga balita (BKB) yang terintegrasi Urusan Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase ketersediaan Sa tu an % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 TARGET 4 5 87 87.54 78 78.5 91 91.38 92 92.38 48 55 3,096,564,800 71,42 71,42% 85 0.85 408 420 74 75 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 1.793.056.042 218.796.000 256.691.950 53.000.000 30.325.000 B A B V I I | 37 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 1,722,110,150 389,329,057 433,271,481 87.8 89,89 88 88.33 78.76 88,79 79.02 79.27 91.64 92,47 91.9 92.17 0 389,329,057 433,271,481 92.64 89,89 92.9 93.17 0 444,947,493 495,167,407 60 59 65 70 3,935,458,964 9,858,376,392 5,417,580,000 PD yang menanga ni 1,284,492,500 2,152,499,560 2,372,580,000 80 80 80 90 276,920,650 651,611,000 338,486,913 0.9 90 0.9 0.9 269,041,300 70,190,203 78,112,365 400 303 400 350 0 32,755,428 36,452,437 76 76 78 80 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 10. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 sarana dan prasarana perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Persentase rambu - rambu laut yang terpasang dalam kondisi baik Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Persentase peningkatan update konten pada website Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin Persentase PD telah memiliki website ( % ) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Sa tu an % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 67 92 94 67 80 774,141,200 85 40 87 65 87 22 TARGET 5 72 100 0.95 70 90 87 50 90 75 90 22 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 592.364.000 10.000.000 408.560.248 223.318.844 660.541.207 566.581.207 B A B V I I | 38 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 533,254,000 946,297,500 675,234,524 76 76 80 85 15,000,000 9,358,694 10,414,982 100 98 100 100 362,100,626 327,554,280 364,524,368 0.96 96 0.97 0.97 264,278,388 196,886,000 150,000,000 80 80 90 100 100 90 100 100 679,350,278 975,122,660 4,486,000,000 PD yang menanga ni 587,219,278 234,773,000 442,636,732 92 100 94 96 60 60 65 70 100 100 100 100 85 100 90 100 100 100 100 100 25 88 30 35 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 11. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Sa tu an Masyarakat di tingkat Kecamatan Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Cakupan pengawasan menara BTS nilai Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Presentase Layanan Publik berbasis TIK persentase perangkat daerah yang menerapkan e- government persentase interkoneksi internet dan jaringan intranet kabupaten, kecamatan, desa dan perangkat daerah persentase penerapan tata naskah dinas elektronik Program kerjasama informasi dan media massa % % % % Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan persentase expo skala nasional yang diikuti dalam satu tahun % % Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi TIK % Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Persentase KSP / USP sehat % Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif % % Persentase koperasi dalam kondisi sehat KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 131 20 30 38 30 100 25 2,338,614,800 35 84 36 TARGET 5 145 40 25 40 50 32 100 30 37 86 36 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 93.960.000 771.187.000 85.805.000 240.000.000 B A B V I I | 39 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 92,131,000 129,700,497 104,149,819 150 100 160 165 0 472,736,588 2,570,000,000 50 78 60 65 50 100 60 80 45 27 50 55 100 ... 100 100 0 46,500,000 278,216,764 35 100 37 40 100 100 100 100 0 91,412,575 389,503,470 35 0 40 45 1,069,466,140 473,413,673 782,000,000 PD yang menanga ni 0 5,000,000 93,734,837 40 67.57 42 46 0 0 0 88 37 90,31 67.57 90 39 92 42 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 12. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Persentase UMKM yang mengikuti pameran / promosi persentase aksesibilitas UMKM Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha Persentase peningkatan pnyaluran Modal LKM koperasi dan UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Persentase UMKM kreatif % % Persentase peningkatan skala usaha UMKM Prosentase pertumbuhan Usaha Mikro dan kecil terhadap total UKM Produktivitas UMKM Persentase pertumbuhan koperasi terhadap total UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Rasio UMKM dengan peningkatan skala usaha Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru Persentase pertumbuhan wirausaha baru Urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase prospektus investasi yang mendapat LOI Proporsi investor sektor prioritas terhadap keseluruhan sektor Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Sa tu an % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 5 43 10 0 5 5 8 2 ≤ 2 17 791,520,000 20 67 TARGET 5 6 50 15 0.5 6 5 10 2 ≥ 5 22.62 30 70 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 82.816.000 100.916.000 211.650.000 50.000.000 799.420.000 205.000.000 110.000.000 B A B V I I | 40 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 74,480,000 10 11 106,950,000 12 13 104,149,819 14 7 7 8 9 60 63 70 80 0 62,863,673 104,149,819 17 9,4 20 22 278,735,000 197,200,000 114,564,801 0.6 7 24.24 1.16 0.7 8 0.8 9 5 1.16 5 5 11 2 11 2 12 2 13 2 222,040,000 364,989,055 406,184,295 ≥ 5 1.16 ≥ 5 ≥ 5 99,796,000 46,793,469 52,074,910 29.41 1.16 38.23 49.70 946,629,801 595,105,882 1,107,720,000 PD yang menanga ni 334,101,501 109,275,600 213,507,130 40 60 45 50 80 80 80 80 110,000,000 169,407,472 114,564,801 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 13. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Peningkatan Nilai investasi Proporsi investor PMDN terhadap total investasi Persentase komplain terhadap Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang ditangani Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana Persentase PMA/PMDN diKabupatenRembangya ng taat aturan Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Persentase tindak lanjut pengaduan persentase Pengembangan SIPM Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti/ditangani Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Persentase penanaman modal sesuai perijinan persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja lokal > 50% persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan Persentase pelayanan perijinan melalui SIPISE Persentase pelaksanaan SOP perijinan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Sa tu an Rp.tri lyun % % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 3 20 n.a 65 65 50 70 95 50 20 100 5 60 2,460,000,000 TARGET 5 3.721 20 100 70 70 60 80 100 60 30 100 10 62 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 289.000.000 195.420.000 1.605.000.000 130.000.000 B A B V I I | 41 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 3.982 8 5,288 9 10 4.261 11 12 4.559 13 14 30 97 35 40 100 100 100 100 75 90 80 85 80 55 85 90 220,247,000 0 300,992,978 70 80 80 90 90 20 100 100 100 75 100 100 39,017,400 143,092,795 203,529,577 70 70 80 90 40 95 50 60 100 87 100 100 214.477.900 148,454,315 612,720,000 15 80 20 30 65 60 67 72 5,857,998,800 2,045,741,700 3,480,950,000 PD yang menanga ni 2,400,000 741,349,650 135,394,765 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 14. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 jumlah kebijakan berkaitan dengan kepemudaan Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri persentase organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam bentuk pelatihan manajemen persentase tindaklanjut dari dokumen rencana aksi pemuda daerah Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Jumlah pengurus cabor yang terlatih persentase tenaga pelatih bersertifikat persentase kepengurusan organisasi cabor yang terdaftar Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga persentase atlet peraih medali di event tingkat Karesidenan persentase atlet peraih medali di event tingkat provinsi persentase atlet peraih medali di event tingkat nasional Persentase komunitas olahraga yang aktif Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga rasio gelanggang olah raga per 1000 penduduk rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk Urusan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Sa tu an Dok Orga nisasi Orang % % Pengu rus % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4
16 24
10 n.a 10
60 45
22 32
70 1,81 0,0024
TARGET 5 0 17 24 20 20 20 70 50 145 35 5 75 1,81 0,0024 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 50.000.000 925.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 B A B V I I | 42 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 1 1 2 3 18 10 19 20 24 10 24 24 30 30 40 50 30 30 40 50 0 8,550,000 52,074,910 30 30 40 50 80 94 90 100 60 30 80 90 883,111,800 880,093,250 1,365,000,000 150 98 155 160 40 20 45 50 7 0 7 9 80 100 85 90 394,9951,000 173,066,000 1,140,950,000 1,82 1,030 1,83 1,84 0,0025 0,016 0,0026 0,0027 84,500,000 124,716,682 135,000,000 PD yang menanga ni 84,500,000 124,716,682 135,000,000 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 15. 16. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan persentase publikasi dokumen Rembang Dalam Angka yang diterbitkan tepat waktu persentase publikasi dokumen NTP yang diterbitkan tepat waktu persentase publikasi dokumen PDRB sektoral tingkat kecamatan yang diterbitkan tepat waktu persentase publikasi dokumen statistik kemiskinan, kependudukan, pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial yang diterbitkan tepat waktu Urusan Persandian Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya Urusan Kebudayaan Program pengembangan nilai budaya persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat Program pengelolaan kekayaan budaya persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional Program pengelolaan keragaman budaya persentase pengelolaan Sa tu an % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 85 80 70 80 80
100 495,000,000 58 17 13 TARGET 5 87 100 100 100 100 100 60 20 15 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 504.535.380 504.535.380 45.000.000 B A B V I I | 43 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 90 90 92 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 14,715,398 25,000,000 PD yang menanga ni 0 14,715,398 25,000,000 100 100 100 100 1,040,467,400 1,241,152,697 1,205,000,000 PD yang menanga ni 745,738,400 162,070,000 538,000,000 65 65 70 70 0 0 220,000,000 30 30 40 50 249,729,000 499,511,500 185,687,778 20 20 25 30 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 17. 18. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 keragaman budaya secara profesional Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya yang tertangani Persentase cagar budaya yang direvitalisasi Jumlah pemanfaatan cagar budaya Program Pembinaan Kesenian Masyarakat Perkembangan kelompok kesenian tradisional Program Pembinaan Sejarah Lokal Dokumentasi sejarah lokal Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Cakupan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan Urusan Perpustakaan Program pengembangan budaya baca persentase minat baca masyarakat Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik Cakupan naskah kuno yang dilestarikan Urusan Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Sa tu an % % Jum lah Kelom pok Dok Orga nisasi % % % rasio KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 26 4 1 311 2 5 270,000,000 56 10 80 270 1,061,507,000 TARGET 5 30 5 1 320 3 6 60 20 80 280 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 45.000.000 0 350.000.000 350.000.000 B A B V I I | 44 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 0 48,706,947 185,687,778 35 20 40 45 6 5 7 8 2 2 3 4 0 198,073,500 185,687,778 330 300 350 370 0 98,314,750 185,687,778 4 4 5 6 45,000,000 4,975,000 46,867,419 7 6 9 10 1,752,670,175 985,650,065 440,000,000 PD yang menanga ni 967,947,400 444,166,000 220,000,000 62 64 64 66 784,722,775 312,183,000 220,000,000 30 40 40 50 90 95 95 95 290 295 295 300 616,493,300 266,690,375 6,058,250,000 PD yang menanga ni 601,493,500 208,790,400 1,983,050,000 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 1. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Persentase arsip yang dialihmediakan Persentase arsip yang dimusnahkan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Persentase Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku Persentase arsiparis yang memiliiki kompetensi Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Persentase arsip/dokumen perangkat daerah yang terdigitasi persentase pelaksanaan sistem kearsipan sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) URUSAN PILIHAN Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan Produksi ikan Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya ikan skala skala kecil Produktivitas perikanan budidaya -udang vaname -bandeng Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya Sa tu an % % % % % % % % ton % ton/ ha % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 15 n.a 52 100 15 60 13,3 25 30,221,052,600 4,040 1 18 24 32 TARGET 5 20 30 55 100 16 70 20 30 7,400 2 20 25 33 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 0 0 71.969.485.306 24.359.552.070 630.000.000 B A B V I I | 45 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 25 30 30 40 40 50 50 60 14,999,800 27,999,975 1,944,800,000 60 65 65 70 100 100 100 100 17 18 18 19 80 90 90 100 0 29,900,000 2,130,400,000 30 40 40 60 40 50 50 60 58.800.454.563 75,015,752,660 71,032,814,173 16,602,570,784 18,087,137,865 14,285,608,000 PD yang menanga ni 1,856,087,000 589,597,705 656,143,862 9,200 6,318 11,700 15,200 4 4 6 8 0 22 28 33 1,3 0,6 33 0 0 0 24 30 34 26 32 35 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 2. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 ikan Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna yang direkomendasikan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan persentase peningkatan konsumsi ikan persentase peningkatan produk perikanan yang bersertfikat Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar persentase terkelolanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar secara berkelanjutan Program pengembangan nelayan kecil persentase peningkatan pendapatan nelayan kecil Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha Usaha produktif keluarga nelayan Persentase rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan Program pengelolaan TPI terpadu Nilai raman Urusan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan persentase peningkatan jumlah ODTW yang Sa tu an % % % % % % Unit % Rp.Mi lyar % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 TARGET 4 5 41 42 5 10 10 10 5 5 35 40 10 10 2,769 2,797 10 15 412 420.270 3,499,653,000 8 20 20 50 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 60.000.000 100.000.000 6.929.620.000 1.725.000.000 B A B V I I | 46 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 43 43 0 44 44 0 56,152,162 62,489,892 20 20 0 30 40 874,841,000 93,586,937 104,149,819 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 1,825,073,159 278,092,183 309,479,629 50 50 0 60 70 145,897,000 333,710,620 371,375,555 10 10 10 10 22,718,000 222,473,747 247,583,704 2,825 2,740 2,853 2,881 20 15 23 25 11,622,240,919 16,201,948,215 11,279,848,000 432.87 8 410.814 450.19 3 472.703 4,229,880,830 2,624,656,559 3,638,705,000 PD yang menanga ni 934,990,700 951,178,000 765,800,000 25 30 30 35 50 50 50 50 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 3. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 dipromosikan Rata-rata lama menginap Sa tu an hari Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kawasan DTW strategis DTW persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Persentase pramuwisata bersertifikat persentase pengelola Tourist Information Center bersertifikat Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata % % % Peningkatan SDM pariwisata persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklajuti pokda rwis % Program pengembangan ekonomi kreatif Penyediaan ruang kreatif Ru ang % persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kelas pelaku utama cakupan pembinaan kelompok petani persentase kelompok tani yang mendapatkan insentif pertanian pok tan % % Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Persentase peningkatan jumlah UPJA Prosentase peningkata kelas UPJA % % Program Peningkatan Produksi Pertanian KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 1 5 3,8 10 4 9 60 1 30 29,052,163,000 20 100 100 7.20 2.30 TARGET 5 1 6 5 15 4 10 70 2 40 30 100 100 8.00 3.00 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 4.769.620.000 435.000.000 41.575.469.170 486.000.000 4.135.000.000 1.961.480.000 B A B V I I | 47 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 1.2 1,2 1.4 1.6 2,750,124,150 1,573,478,559 2,317,905,000 7 10 8 10 8 20 9 30 17 2 25 28 8
13 18 544,765,980 407,103,177 453,051,714 12 13 14 16 80 85 100 100 0 100,000,000 333,860,117 3 3 4 5 50 50 60 70 32,424,671,511 8,867,955,898 43,958,829,173 PD yang menanga ni 2,740 624,802,790 454,832,515 2,020,085,173 40 15 50 60 100 0 100 100 100 410.814 0 100 100 1,490,527,840 4,729,612,000 5,342,500,000 7,14 8.00 9.00 9.00 4,76 3.00 4.00 4.00 800,979,600 1,835,689,056 2042877876.39 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Peningkatan Produktivitas tanaman padi Peningkatan Produktivitas tanaman jagung Peningkatan Produktivitas tanaman kedelai Peningkatan Produktivitas tanaman cabe Peningkatan Produktivitas tanaman bawang merah Program Peningkatan Produksi Perkebunan Peningkatan Produktivitas tanaman kelapa Peningkatan Produktivitas tanaman tebu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Indeks Peningkatan Populasi Ternak Unggas Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan Indeks efektivitas inseminasi buatan (Service per conception) Prosentase penurunan angka kesakitan ternak Program Pengembangan Agribisnis Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian Indeks pertanaman lahan sawah Prosentase jalan pertanian dalam kondisi baik Program Peningkatan Kualitas Bahan Sa tu an ton/ ha ton/ ha ton/ ha ton/ ha ton/ ha ton/ ha ton/ ha indek s indek s indek s % indek s indek s % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 6.10 4.33 0.96 6.01 7.85 0.56 4.20 1.05 1.01 1.60 64.00 1.16 1.31 50.24 TARGET 5 6.16 4.42 0.98 6.13 7.93 0.64 4.30 1.05 1.04 1.58 62.00 1.16 1.34 55.00 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 1.307.653.000 1.700.000.000 1.010.000.000 1.695.000.000 2.010.000.000 2.335.000.000 B A B V I I | 48 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 6.22 8 4,79 9 0 10 6.28 11 12 6.35 13 14 4.5 4,89 0 4.60 4.69 0.99 1,40 0 1.00 1.01 6.25 3,79 0 6.32 6.44 8.01 6,34 0 8.09 8.17 1,447,553,500 1,223,792,000 1,361,918,000 0.73 0,92 0 0.80 0.86 4.40 4,79 0 4.50 4.60 1,138,196,000 1,590,977,933 1,202,500,000 1.05 0,99 0 1.06 1.06 1.04 1,09 1.05 1.05 363,530,000 945,228,066 1,051,913,175 1.56 1,98 1.54 1.52 8,62 0 60.00 58.00 56.00 1,256,574,500 1,651,070,000 1,723,426,000 1.16 1,13 1.17 1.18 17,023,181,554 20,739,301,000 30,773,375,000 1.36 1,21 1.38 1.4 2 50,39 60.00 65.00 70.00 6,693,778,000 2,185,254,984 4,300,000,000 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 4 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Baku (DBHCHT) Peningkatan Produktivitas tanaman tembakau Urusan Perdagangan Program Peningkatan Kemetrologian dan perlindungan Konsumen persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh persentase produk yang tidak layak dikonsumsi Persentase cakupan sidang tera ulang Persentase pasar/toko tertib tera Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Persentase peningkatan ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Persentase kelengkapan jenis data dan informasi perdagangan persentase pelaku usaha yang berijin Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan persentase PKL dan asongan yang menempati lokasi sesuai peruntukan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi Persentase cakupan wilayah layanan perdagangan persentase pasar kewenangan kabupaten dalam kondisi baik Program Pengembangan Sistem Distribusi Persentase pelaksanaan pengembagan sistem distibusi Sa tu an ton/ ha % % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 0.83 3,923,592,000 49 3 70 60 10 60 70 80 70 80 10 TARGET 5 0.85 50 2 72 65 13 65 80 90 75 90 15 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 22.091.641.686 92.990.611 44.723.100 7.944.214.898 25.425.000 9.808.874.532 83.164.000 B A B V I I | 49 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 0.90 1,65 0.95 1.00 2,690,103,406 20,402,431,002 7,204,772,000 PD yang menanga ni 59,267,880 798,266,629 171,847,202 60 67 70 80 1 1 1 1 77 77 82 85 70 50 75 80 29,983,500 22,925,000 46,867,419 17 90,63 23 31 770,111,067 17,355,352,363 4,151,772,000 70 70 75 80 90 54 100 100 59,827,400 28,076,081 31,244,946 100 1 100 100 1,207,157,134 1,030,416,169 1,670,000,000 80 80 83 85 100 100 100 100 283,766,000 280,760,812 312,449,458 20 20 30 40 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 5 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Program Pembinaan Pedagang Persentase peningkatan peran serta perdagang Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan Jumlah kemitraan usaha perdagangan Kontribusi Sektor Perdagangan Program Promosi Produk Unggulan Daerah Persentase peningkatan omzet produk unggulan persentase keikutsertaan event promosi produk unggulan daerah tingkat nasional Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting Persentase kecukupan stok barang Urusan Perindustrian Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rasio produksi dan kapasitas terpasang persentase industri yang menerapkan standarisasi dalam tahun berkenaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Persentase pertumbuhan nilai produksi industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase penerapan teknologi industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Pertumbuhan sentra industri persentase peningkatan sentra industri potensial yang dikukuhkan Program Penataan Struktur Industri Sa tu an % Juml ah rasio % % % Rasio % % % Sen tra % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 10 5 30 20 80 60 1,315,000,000 0,88 7 1 40 15 10 TARGET 5 20 6 30 25 90 65 0,90 10 1.25 50 20 20 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 3.625.970.000 0 466.279.545 0 1.157.792.500 176.425.000 280.850.000 50.000.000 100.000.000 48.500.000 B A B V I I | 50 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 245,208,500 10 11 240,532,500 12 13 15,000,000 14 25 25 30 35 0 14,038,041 15,622,473 7 6 8 9 30 13.5 30 30 1,085,102,492 444,537,952 652,500,000 30 30 35 40 100 100 100 100 0 166,855,310 185,687,778 70 70 75 80 1,083,495,350 991,557,336 1,847,500,000 PD yang menanga ni 165,660,000 233,967,343 260,374,548 0,91 0 0,92 0,93 20 10 30 40 24,184,000 280,760,812 312,449,458 1.50 2.7 1.75 2.00 49,984,000 46,793,469 52,074,910 55 55 60 65 97,310,000 93,586,937 104,149,819 25 30 30 35 20 20 20 20 29,983,500 46,793,469 52,074,910 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 6 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Pertumbuhan klaster industri persentase peningkatan klaster industri berbasis komoditas unggulan Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif Persentase IKM memperoleh HAKI Pembinaan Lingkungan Sosial Pertumbuhan pelaku industri Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah persentase produk unggulan daerah yang terdaftar Pembinaan Industri Presentase produk unggulan memenuhi SNI Urusan Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi persentase peningkatan transmigran swakarasa dan umum FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase regulasi daerah yang dilakukan evaluasi Persentase rancangan produk hukum yang ditetapkan Sa tu an klas ter % % orang % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 3 11 0 170 78 5 56,000,000 10 25,746,611,079 100 25 60 TARGET 5 4 15 0.30 175 80 10 10 100 27 62 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 171.497.500 282.080.000 0 48.440.000 107.854.000 107.854.000 53.774.724.055 23.800.946.133 243.945.776 1.160.566.054 B A B V I I | 51 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 5 5 6 7 15 0 15 15 74,968,000 227,375,000 470,000,000 0.40 0.12 0.60 0.80 428,002,000 280,760,812 312,449,458 180 80 185 190 0 0 100,000,000 90 0 100 100 48,200,000 46,793,469 52,074,910 13 1 15 17 127,882,185 142,252,145 97,400,000 PD yang menanga ni 127,882,185 142,252,145 97,400,000 10 5 10 10 93,538,648,079 60,615,667,976 79,962,707,300 30,068,375,204 28,335,684,210 26,575,680,000 Setda 1,166,084,605 3,326,897,504 3,473,000,000 100 100 100 100 1,629,762,464 1,144,339,151 675,000,000 30 0 32 34 64 100 66 70 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persentase PD yang dievaluasi serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja Persentase peningkatan SOP dan SPP Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik" Program pengembangan kualitas kebijakan publik Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Program peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP) Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat Persentase penanganan pengaduan masyarakat Program Kerjasama Pembangunan Persentase kerjasama yang aktif Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan Sa tu an % % % % % % indek s % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 95 60 50 90 15 60 87 100
95 80 TARGET 5 100 100 20 70 88 100 0 95 90 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 118.817.863 215.000.000 551.006.608 B A B V I I | 52 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 100 100 100 100 127,400,598 215,249,956 1,100,780,000 65 60 70 75 55 55 60 65 100 84,55 100 100 108,347,600 389,329,057 2,968,300,000 25 25 30 40 78,376,600 201,211,915 17,698,600,000 80 80 90 100 89 76,86 90 91 100 100 100 100 0 201,211,915 223,922,112 80 100 90 100 131,845,035 389,329,057 433,271,481 95 100 95 95 0 389,329,057 433,271,481 100 100 100 100 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 2 3 4 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Persentase ASN yang memperoleh penghargaan Kepegawaian daerah Program Pendidikan Kedinasan Persentase kepuasan pengguna alumni diklat Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Persentase ASN yang mengikuti diklat Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase ASN yang mengikuti kegiatan assessment Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi Persentase pelayanan pensiun tepat waktu Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah persentase raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi perda Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai Sa tu an % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 1 4,780,710,000 55 8,43 45 46 87 83 89 18,961,875,000 60 4,799,000,000 80 TARGET 5 60 12 50 50 90 90 90 70 80 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 35.079.400 5.702.645.000 670.221.000 1.821.824.000 3.210.600.000 11.852.978.918 11.852.978.918 4.518.940.000 4.071.520.000 B A B V I I | 53 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 0 10 11 389,329,057 12 13 433,271,481 14 1.5 0 2.1 2.5 4,528,347,819 609,052,951 3,173,421,156 289,938,628 6,757,270,200 BKD 362,950,000 65 100 70 75 620,192,251 0 2,983,570,200 14 1,8 16 19 55 58 60 65 3,217,862,617 2,883,482,528 3,410,750,000 54 0,77 57 60 92 97 94 95 92 98 94 96 100 85 100 100 18,013,531,894 17,429,397,716 26,759,297,000 Set DPRD 18,013,531,894 17,429,397,716 26,759,297,000 80 100 90 90 5,695,464,232 5,422,988,080 4,571,930,000 Inspekto rat 5,476,046,556 5,269,757,280 4,380,455,000 80 81,87 85 85 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 5 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 ditindaklanjut persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A persentase OPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi yang bersih dan melayani) persentase penanganan laporan gratifikasi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi persentase jumla tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/bimtek/sertifikasi JFA/IB/TB Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase perangkat daerah yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI) Level kapabilitas Inspektorat Keuangan Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan opini BPK Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu predikat SAKIP Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Sa tu an % % % % % % level nilai % nilai KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 50 30 100 82,34 100 5,12 2 12,046,983,100 WDP 100 CC TARGET 5 60 40 100 100 7 2 WDP 100 CC Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 150.170.000 297.250.000 10.588.259.131 357.484.537 9.627.638.481 B A B V I I | 54 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 70 18,75 80 90 50 60 70 100 100 100 100 105,183,676 118,395,300 95,200,000 84 57,14 86 90 100 100 100 100 114,234,000 34,835,500 96,275,000 9
11 13 2 2 2 3 14,254,610,371 9,800,797,278 14,058,575,000 DPKAD 136,039,160 76,688,860 45,000,000 WDP 100 WDP 100 WTP 100 WTP 100 B CC B B 8,286,054,196 5,502,992,377 10,263,575,000 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 6 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 Daerah INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dgn standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2003 persentase ketepatan waktu penyampaian laparan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD persentase OPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu persentase Akuntablitas pelaporan aset daerah Program pengelolaan Pendapatan Daerah persentase deviasi realisai PAD tehadap target Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi Program Perencanaan pembangunan daerah Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipastif dan akuntabel Program Perencanaan pembangunan Sa tu an % % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 70 100 100 70 80 7 6,801,792,800 60 50 70 75 TARGET 5 75 100 100 80 90 5 65 55 75 78 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 603.136.113 8.049.220.089 547.321.620 385.326.414 2.468.477.068 1.969.083.633 B A B V I I | 55 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 80 75 85 90 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 100 100 100 90 100 100 1,177,469,972 4,297,804,901 3,750,000,000 5 3,06 5 5 5,056,955,202 3,361,204,891 5,756,100,000 Bappeda 312,451,650 219,289,725 384,000,000 70 100 75 80 287,126,290 398,449,762 793,000,000 60 65 65 70 1,742,883,740 1,496,918,349 1,212,500,000 80 117 85 90 80 60 82 85 526,640,560 310,589,188 565,000,000 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 ekonomi persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program Perencanaan pembangunan sosial budaya persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud Program Kerjasama Pembangunan Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti Program Pengembangan wilayah perbatasan persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah persentase aparatur perencana bersertifikat kompetensi Program Perencanaan Tata Ruang Sa tu an % % % % % % % % % KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 75 75 30 77 50 70 75 60 80 TARGET 5 78 78 35 80 55 73 78 65 82 Realisasi 2016 CAPAIAN 6 Rp 7 671.016.290 911.059.898 55.435.645 607.081.869 0 0 B A B V I I | 56 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 80 90 82 85 449,438,000 458,978,300 705,000,000 80 80 82 85 536,672,300 355,797,775 244,100,000 40 40 45 50 83 100 86 90 0 0 0 60 100 65 70 0 0 0 75 100 77 80 707,494,472 59,827,549 610,000,000 80 100 82 85 0 0 20,000,000 70 100 75 80 20,000,000 56,152,162 500,000,000 85 60 87 0 90 0 0 0 20,000,000 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 7 C. URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang Program Pemanfaatan Ruang persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaaan tata ruang Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang persentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan. Persentase tindak lanjut hasil monev penunjang pemerintah Kecamatan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada Penyertaan Modal BUMD Penyertaan Modal TOTAL (A+B+C) Sa tu an KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2015 4 % 75 % 75 % 75 % 75 % 50 % 75 12,076,144,620 10,670,450,843 10,617,000,000 1,417,176,961,494 TARGET 5 80 80 80 80 55 80 Realisasi 2016 CAPAIAN Rp 6 7 24.625.000 385.167.652 24.625.000 13.073.480.736 12.270.000.000 12.270.000.000 1.746.574.081.928 B A B V I I | 57 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Realisasi 2017 Perubahan 2018 TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp TARGET Penetapan 2019 Rp SKPD PENANG GUNG JAWAB 8 8 9 10 11 12 13 14 83 100 87 0 93 0 83 100 0 87 0 0 93 20,000,000 0 494,248,190 398,449,762 72,500,000 83 100 87 0 93 0 0 0 50,000,000 83 100 87 0 93 0 0 177,429,792 480,000,000 60 60 65 70 83 83 87 0 93 0 15,921,363,357 11,333,228,721 15,918,682,100 Kecama tan 8,189,000,000 10,422,000,000 3,000,000,000 PPKD 8,189,000,000 10,422,000,000 3,000,000,000 PPKD 1,837,277,241,098 1,922,774,839,617 1,830,508,350,914 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
NO 1 A. B. I B A B V I I | 58 Tabel 7.5. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2020-2021) URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Satuan 4 TARGET 5 2020 Rp 6 TARGET 7 2021 Rp 8 KONDISI KINERJA RPJMD 2020 - 2021 TARGET 9 Rp 10 SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Ko ta dan Pemdes Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Urusan Umum URUSAN KESEKRETARIATAN Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 1.193.249.349.430 708.276.936.800 971.733.613 79.411.467.488 7.409.006.586 12.862.869.389 383.317.335.555 1.000.000.000 761.355.883.905 62.312.154.500 56.312.154.500 1.176.071.738.359 718.029.793.027 811.835.227 50.421.393.103 7.502.266.525 13.505.745.531 384.800.704.946 1.000.000.000 828.449.366.613 60.457.366.613 54.457.366.613 2.369.321.087.790 1.426.306.729.827 seluruh PD 1.783.568.840 129.832.860.591 PPKD 14.911.273.111 PPKD 26.368.614.919 PPKD 769.118.040.501 PPKD 2.000.000.000 PPKD 1.589.805.250.518 122.769.521.113 110.769.521.113 Seluruh PD Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian % % % 90 90 90 95 95 95 95 95 95 Seluruh PD Seluruh PD Seluruh PD LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
I Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100% Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100% URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal APK PAUD 3-6 Tahun Persentase Lembaga PNF dan PAUD yang terakreditasi A Persentase Desa Vokasi Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar APM SD/MI/sederajat % % % % % % point 90 65 3,4 89 35 4 94 3.000.000.000 3.000.000.000 434.482.579.405 4.000.000.000 18.000.000.000 95 70 3,5 90 40 4 95 B A B V I I | 59 95 Seluruh PD 3.000.000.000 6.000.000.000 Seluruh PD 70 Seluruh PD 3.000.000.000 6.000.000.000 Seluruh PD 3,5 Seluruh PD 441.890.000.000 876.372.579.405 4.400.000.000 8.400.000.000 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 90 40 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 4 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 18.500.000.000 36.500.000.000 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 95 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
II Persentase SD yang terakreditasi A Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama APM SMP/MTs/sederajat Persentase SMP yang terakreditasi A Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi dan berkompetensi URUSAN KESEHATAN Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita Cakupan pelayanan kesehatan lansia Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi stunting Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Cakupan UKBM (posyandu strata mandiri) Cakupan desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri % point % % % % % % % % % % % % 35 76 64,29 65 90 99 99,0 96 75 0,15 32 94 20 25 23.000.000.000 30.000.000.000 3.200.000.000 1.000.000.000 40,48 77 67,86 70 92 100 100 97,5 77,5 0,14 31 96 23 27 B A B V I I | 60 40,48 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 23.500.000.000 46.500.000.000 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 77 67,86 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 31.000.000.000 61.000.000.000 01 Dinas Pendidikan, 70 Pemuda Dan Olah Raga 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 3.500.000.000 6.700.000.000 02 Dinkes 92,00 02 Dinkes 100,0 02 Dinkes 100,0 02 Dinkes 97,5 02 Dinkes 77,5 02 Dinkes 0,13 02 Dinkes 1.100.000.000 31 02 Dinkes 2.100.000.000 02 Dinkes 96 02 Dinkes 23 02 Dinkes 27 02 Dinkes LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Cakupan rumah tangga sehat Jumlah komunitas masyarakat sehat yang terbentuk Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Cakupan desa STBM Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan memenuhi syarat IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat - Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat IKL Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase RS terakreditasi Cakupan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Cakupan kepesertaan JKN masyarakat Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas % skor skor % % % % % % % % % 76 15 17 77 80 100 100 100,0 33,3 100,0 100,0 94,0 720.000.000 75.362.579.405 77 25 34 80 82 100 100 100,0 67,7 100,0 100,0 99,0 B A B V I I | 61 77 02 Dinkes 25 02 Dinkes 770.000.000 1.490.000.000 02 Dinkes 34 80 02 Dinkes 02 Dinkes 82 02 Dinkes 100 02 Dinkes 100 02 Dinkes 80.000.000.000 155.362.579.405 02 Dinkes 100,0 02 Dinkes 67,7 02 Dinkes 100,0 02 Dinkes 100,0 02 Dinkes 99,0 02 Dinkes LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Indeks keluarga sehat Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang memadai Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan Persentase puskesmas yang terintegrasi E- Health Rembang Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TBC Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam % % % % % % % % % 0,24 98 98 98 50 88 58 80 100 25.000.000.000 800.000.000 1.900.000.000 0,26 98 98 98 65 94 60 83 100 B A B V I I | 62 0,26 26.000.000.000 51.000.000.000 02 Dinkes 98 02 Dinkes 98 02 Dinkes 98 02 Dinkes 1.000.000.000 1.800.000.000 02 Dinkes 65 02 Dinkes 94 02 Dinkes 2.000.000.000 3.900.000.000 02 Dinkes 60 02 Dinkes 83 02 Dinkes 100 02 Dinkes LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Usia Produktif Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat % Desa/ Kelurahan Melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Mutu Nasional Kepatuhan identifikasi pasien Emergency respon time Waktu tunggu rawat jalan Penundaan operasi elektif Kepatuhan jam visite dokter spesialis Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium Kepatuha penggunaan formularium nasional bagi provider BPJS Kepatuhan cuci tangan Kepatuhan pencegahan resiko akibat pasien jatuh Kepatuhan terhadap % % % % % % % % % % % % % % % % 100 25 35 50 100 74 100 100 100 5 80 100 80 85 100 100 100.000.000.000 100 35 45 55 100 90 100 100 100 5 80 100 80 85 100 100 B A B V I I | 63 100 02 Dinkes 35 02 Dinkes 45 02 Dinkes 55 02 Dinkes 100 02 Dinkes 90 02 Dinkes 110.000.000.000 210.000.000.000 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 100 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 100 100 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 5 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 80 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 100 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 80 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 85 100 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 100 03 Rsud Dr. R.Soetrasno LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
III clinical pathway Kepuasan pasien dan keluarganya Kecepatan respon terhadap komplain Mutu Prioritas Persentase kehadiran dokter spesialis anak pada persalinan beresiko Respon time operasi cito Pengka kepatuhan assesmen medis rawat inap pasien obstetri Persentase kemampuan menangani bayilahair dengan asfiksia Ketepatan ientifikasi bayi baru lagir di rs Kepatuhan penggunaan cefazolin sebagai antibiotika profilaksis pada pasien SC Persentase penarapan keselamatan operasi (PKO) Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Sesuai Standar di Rumah Sakit (80%) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Persentese jalan dalam kondisi baik (Formulasi : panjang jalan dalam kondisi baik / panjang jalan kabupaten x 100 %) % % % % % % % % % % % 70 75 100 100 100 100 100 >80 100 85 70 25.000.000.000 62.000.000.000 70 75 100 100 100 100 100 >80 100 90 75 B A B V I I | 64 70 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 75 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 100 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 100 100 100 100 >80 100 15.0000.000.000 40.000.000.000 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 90 03 Rsud Dr. R.Soetrasno 62.000.000.000 124.000.000.000 04 Dinas Pekerjaan Umum 75 Dan Penataan Ruang 04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
IV Persentese jembatan dalam kondisi baik Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik (Formulasi : jumlah bangunan air/irigasi dalam kondisi baik / total bangunan air/ irigasi x 100 %) Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Rasio Kesesuaian Tata Ruang (Formulasi : Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan/Jumlah Pemohon Yang Sesuai Peruntukannya X 100%) URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pengembangan Kawasan Pemukiman Persentase Cakupan Sanitasi Layak (Formulasi= Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%) Persentase Cakupan Akses Air Minum (Formulasi = Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%) % % % % % 70 40 80 100 86,1 20.000.000.000 1.000.000.000 12.000.000.000 75 45 100 100 86,7 B A B V I I | 65 75 04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 20.000.000.000 40.000.000.000 04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 45 04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.000.000.000 2.000.000.000 04 Dinas Pekerjaan Umum 100 Dan Penataan Ruang 04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 12.000.000.000 24.000.000.000 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
V Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh (Formulasi = Luas Pengurangan Kawasan Kumuh/Luas Kawasan Kumuh x 100%) Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung Persentase penurunan rumah tidak layak huni (Formulasi = jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani / jumlah rumah tidak layak huni x 100%) Rasio kesesuaian peraturan bangunan gedung (Formulasi : Jumlah rekomendasi kelayakan bangunan gedung yang disetujui/ total jumlah permohonan x 100%) Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman Rasio Ruang Terbuka Hijau (Formulasi = Luas RTH publik yang dipelihara/jumlah luas RTH publik x 100%) Rasio Makam (Formulasi = Luas Makam yang tertata / total luas makam x 100%) URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas Persentase Penegakan Pelanggaran Produk % % % % % % 20,96 16,7 100 2,71 10 80 5.000.000.000 10.000.000.000 1.500.000.000 26,92 19,74 100 3,97 15 100 B A B V I I | 66 26,92 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 5.000.000.000 10.000.000.000 05 Dinas Perumahan Dan 19,74 Kawasan Permukiman 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 100 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 10.000.000.000 20.000.000.000 05 Dinas Perumahan Dan 3,97 Kawasan Permukiman 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 15 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.800.000.000 3.300.000.000 06 Satuan Polisi Pamong Praja 100 06 Satuan Polisi Pamong Praja LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada ) x 100% Persentase Kecamatan yang kondusif (Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%) Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000 / jumlah penduduk) Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tinggkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di Kab. Rembang x 100%) Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Lembaga politik dan Ormas yang Paham Politik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana % % % % 100 89 100 80 2.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 100 89 100 80 B A B V I I | 67 100 06 Satuan Polisi Pamong Praja 2.200.000.000 4.200.000.000 06 Satuan Polisi Pamong 89 Praja 06 Satuan Polisi Pamong Praja 100 06 Satuan Polisi Pamong Praja 1.750.000.000 3.250.000.000 07 Kesatuan Bangsa, 80 Politik Dan Perlindungan Masyarakat 07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 2.000.000.000 4.000.000.000 08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
VI Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana (Jumlah Desa Tangguh Bencana Dibanding Total Desa Rawan Bencana) X 100% Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani (Jumlah Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani Dibagi Jumlah Korban Terdampak Bencana) X 100% Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Dibanding Jumlah Masyarakat Yang Terdampak Bencana) X 100% URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan Persentase Kemandirian FM % % % % 40 100 100 74 1.750.000.000 2.250.000.000 2.000.000.000 42 100 100 75 B A B V I I | 68 42 08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.750.000.000 3.500.000.000 08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100 08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.250.000.000 4.500.000.000 08 Badan Penanggulangan 100 Bencana Daerah 08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.020.000.000 4.020.000.000 09 Dinas Sosial, 75 Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
I II Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Persentase keberfungsian sosial PMKS URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR URUSAN TENAGA KERJA Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Ketaatan Badan Usaha terhadap Peraturan PerUndang- undangan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Persentase Industri Rumahan Perempuan (Industri Rumahan) Miskin Yang Mendapatkan Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha % % % % 75 '96,00 - 96,50 100 70 3.500.000.000 62.501.150.000 2.000.000.000 500.000.000 400.000.000 75 96,50 - 97,00 100 80 B A B V I I | 69 1.350.000.000 4.850.000.000 09 Dinas Sosial, 75 Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 64.995.000.000 127.496.150.000 2.000.000.000 4.000.000.000 10 Dinas Penanaman 96,50 - 97,00 Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 500.000.000 1.000.000.000 10 Dinas Penanaman 100 Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 460.000.000 860.000.000 09 Dinas Sosial, 80 Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
III IV V Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase PD yg menyusun PPRG/A Persentase Cakupan Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Persentase Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan URUSAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nilai Ketersediaan Energi Perkapita Nilai Ketersediaan Protein Perkapita Nilai Konsumsi Energi Perkapita Nilai Konsumsi Protein Perkapita URUSAN PERTANAHAN Program Fasilitasi Pertanahan Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi (Formulasi : permasalahan pertanahan yang terfasilitasi/ jumlah permasalahan pertanahan) X 100% URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup % rasio % Kkal/ kapita/hr Kkal/ kapita/hr Kkal/ kapita/hr Kkal/ kapita/hr % 60 0,0000 34 74 2.500 60 2.145 57 100 1.700.000.000 2.000.000.000 500.000.000 1.750.000.000 65 0,0000 34 75 2.500 60 2.150 57 100 B A B V I I | 70 1.850.000.000 3.550.000.000 09 Dinas Sosial, 65 0,0000 34 Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 75 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 2.000.000.000 2.500 60 2.150 57 4.000.000.000 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 500.000.000 1.000.000.000 05 Dinas Perumahan Dan 100 Kawasan Permukiman 05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.750.000.000 1.500.000.000 12 Dinas Lingkungan Hidup LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
VI Persentase Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu (Jumlah Sampel Yang Memenehui Baku Mutu/Jumlah Sampel yang Diambil) X 100 % Presentase Lahan Kritis yang ditangani (Jumlah Pengendalian Kerusakan dan Dampak Perubahan Iklim/Jumlah Lokasi Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim) X 100% Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase Perusahaan Yang Memiliki Dokumen Ijin Lingkungan (Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Dokumen Ijin Lingkungan/Jumlah Perusahaan Yang Wajib Memiliki Ijin Lingkungan) X100% Jumlah dokumen lingkungan yang disusun Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Persentase Penanganan Sampah (Berat Sampah Yang Tertangani/berat Timbulan Sampah) X 100% URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk % % % dokumen % 55 90 60 20 750.000.000 6.000.000.000 700.000.000 60 90 70 25 B A B V I I | 71 60 12 Dinas Lingkungan Hidup 90 12 Dinas Lingkungan Hidup 750.000.000 1.500.000.000 12 Dinas Lingkungan Hidup 70 12 Dinas Lingkungan Hidup 6.000.000.000 12.000.000.000 12 Dinas Lingkungan Hidup 25 12 Dinas Lingkungan Hidup 750.000.000 1.450.000.000 13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Cakupan kepemilikan KTP Cakupan kepemilikan KK Program Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Jumlah Bayi yang Terlayani Penerbitan Akta Kelahiran/Jumlah Bayi yang Lahir) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (Jumlah Warga Masyarakat yang Terlayani Penerbitan Kutipan Akta Kematian/Jumlah Warga Masyarakat yang Meninggal Dunia) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Persentase Ketersediaan data kependudukan VII URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100% Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa % % % % % % % 98,98 98,98 97 100 75 9,75 75 350.000.000 655.000.000 1.400.000.000 2.000.000.000 98,99 98,99 99 100 100 16 85 B A B V I I | 72 98,99 98,99 13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 400.000.000 750.000.000 13 Dinas Kependudukan 99 Dan Pencatatan Sipil 13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 100 13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 700.000.000 1.355.000.000 13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 100 13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1.600.000.000 3.000.000.000 14 Dinas Pemberdayaan 16 Masyarakat Dan Desa 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 85 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.200.000.000 4.200.000.000 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS) Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Persentase Lembaga Desa aktif VIII URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Unmet Need KB Program Keluarga Sejahtera Persentase Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKS dan PIK R) yang Aktif IX URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan % % % % % % % 70 100 90 85 24 8 92,40 1.200.000.000 5.600.000.000 400.000.000 14.500.000.000 80 100 95 90 25 8 92,50 B A B V I I | 73 80 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 100 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 95 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1.400.000.000 2.600.000.000 14 Dinas Pemberdayaan 90 Masyarakat Dan Desa 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 5.750.000.000 11.350.000.000 09 Dinas Sosial, 25 8 Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 450.000.000 850.000.000 09 Dinas Sosial, 92,50 Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 15.000.000.000 29.500.000.000 15 Dinas Perhubungan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Jumlah Prasarana dan Fasilitas Yang Terpasang /Jumlah Kebutuhan Prasarana dan Fasilitas) X 100% Persentase Kendaraan Yang Berada Dalam Kondisi Laik Jalan (Jumlah Kendaraan Yang Lolos Uji/Jumlah Kendaraan Yang Diuji) X 100% Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Jalan (Jumlah Angkutan Yang Melayani Wilayah Jaringan Jalan/Jumlah Angkutan Umum) X 100% Persentase Pelanggaran Angkutan (Jumlah Pelanggaran Angkutan/Jumlah Angkutan Umum) X 100% Persentase Terminal dan Perparkiran Yang Terkelola (Jumlah Terminal dan perparkiran yang dikelola /Jumlah Terminal dan Perparkiran Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten) X 100% Program Pengembangan dan Keselamatan % % % % % 48,2 100 72,6 0,83 95,9 2.000.000.000 1.896.150.000 51 100 74,2 0,79 95,9 B A B V I I | 74 15 Dinas Perhubungan 15 Dinas Perhubungan 2.000.000.000 4.000.000.000 15 Dinas Perhubungan 74,2 15 Dinas Perhubungan 0,79 15 Dinas Perhubungan 95,9 15 Dinas Perhubungan 1.900.000.000 3.796.150.000 15 Dinas Perhubungan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
X XI Perhubungan Persentase Jumlah Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan Yang Terlaksana (Jumlah Pengembangan Teknologi Yang Terlaksana/Yang Direncanakan) X100% Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara (Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara/Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang) X 100% URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan E-Government Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik Persentase OPD yang menyajikan data yang lengkap URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi Persentase Koperasi Aktif (Jumlah Koperasi Aktif/Jumlah Seluruh Koperasi) X100% Program Pengembangan dan % % % % % 39 75 2,75 100 57 4.000.000.000 600.000.000 800.000.000 1.500.000.000 74 100 2,85 100 60 B A B V I I | 75 74 15 Dinas Perhubungan 100 15 Dinas Perhubungan 4.000.000.000 8.000.000.000 16 Dinas Komunikasi Dan 2,85 Informatika 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 600.000.000 1.200.000.000 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 800.000.000 60 1.600.000.000 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 1.500.000.000 3.000.000.000 20 Dinas Perindustrian, LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Pemberdayaan UMKM Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (Jumlah UM t - Jumlah UM t-1/jumlah UM t-1) X 100% XII URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi Persentase Pertumbuhan Investor (Formulasi= {Investor t Dikurangi Investor t- 1}/Investor t-1 *100%) Program Pelayanan dan Pengendalian Perijinan Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Sesuai SOP dan Penanganan Pengaduan (Jumlah Ijin Tepat Waktu/Jumlah Ijin Yang Dikeluarkan)X100% XIII URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional XIV URUSAN STATISTIK % % % % Angka 1,25 5 100 36 5 800.000.000 1.500.000.000 3.100.000.000 1,23 10 100 37 6 B A B V I I | 76 1,23 Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 800.000.000 1.600.000.000 10 Dinas Penanaman 10 Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 1.500.000.000 3.000.000.000 10 Dinas Penanaman 100 Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 3.535.000.000 6.635.000.000 01 Dinas Pendidikan, 37 Pemuda Dan Olah Raga 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 6 01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersusun XV URUSAN PERSANDIAN Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya XVI URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase Perkembangan Budaya Lokal Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangan Tahun n - 1 )/Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangan Tahun n - 1 X100% Persentase Perkembangan Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - (Tahun n - 1)/Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - 1 ) X100% XVII URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pelayanan Perpustakaan % % % % 10,26 100 10 10 500.000.000 400.000.000 2.000.000.000 500.000.000 12,82 100 12 15 B A B V I I | 77 500.000.000 1.000.000.000 16 Dinas Komunikasi Dan 12,82 Informatika 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 400.000.000 100 800.000.000 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 2.000.000.000 12 4.000.000.000 17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 15 17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 700.000.000 1.200.000.000 18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif XVIII URUSAN KEARSIPAN Program Pengelolaan Kearsipan Persentase OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan I URUSAN PILIHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan Persentase Peningkatan Nilai Raman Program Pengembangan Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Volume Produksi Garam II URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jumlah Wisatawan Tahun n- (Tahun n-1}/Jumlah Wisatawan Tahun n-1) X100% Persentase Layanan Pariwisata Yang Diinformasikan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata % % % % % % % % 90 90 1,5 10 2 5 10 50 500.000.000 68.100.000.000 1.500.000.000 15.000.000.000 2.600.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 92 92 1,5 15 2 5 12 60 B A B V I I | 78 92 18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 700.000.000 1.200.000.000 18 Dinas Kearsipan Dan 92 Perpustakaan 18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 122.200.000.000 190.300.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 19 Dinas Kelautan Dan 1,5 Perikanan 19 Dinas Kelautan Dan Perikanan 15.000.000.000 30.000.000.000 19 Dinas Kelautan Dan 15 Perikanan 19 Dinas Kelautan Dan Perikanan 2.600.000.000 5.200.000.000 19 Dinas Kelautan Dan 2 Perikanan 19 Dinas Kelautan Dan Perikanan 5 19 Dinas Kelautan Dan Perikanan 1.500.000.000 12 3.000.000.000 17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 60 17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2.500.000.000 5.000.000.000 17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
III Persentase Pengembangan Destinasi Wisata (Formulasi = jumlah destinasi wisata yang dikembangkan tahun n/jumlah destinasi wisata tahun n)*100% URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian Persentase Kenaikan Skor Kelompok Tani Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Persentase Peningkatan Kualitas Tembakau (Formulasi {Jumlah Tembakau Dengan Kualitas Baik/Jumlah %Total Produksi Tembakau}X100%) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Persentase jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan (jumlah pembiayaan petani yang terfasilitasi/ jumlah petani*100%) Persentase sarpras pertanian dalam kondisi baik (jml sarpras pertanian kondisi baik/ jml sarpras pertanian*100%) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Indeks Populasi Ternak (Populasi Tahun t/Populasi Tahun t-1) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian % % % % % nilai 5 52 85 97 80 1,012 1.000.000.000 3.000.000.000 21.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5 54 90 98 85 1,015 B A B V I I | 79 5 17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 1.000.000.000 3.000.000.000 54 90 2.000.000.000 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 6.000.000.000 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 21.000.000.000 98 42.000.000.000 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 85 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 2.000.000.000 1,015 4.000.000.000 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 2.000.000.000 4.000.000.000 11 Dinas Pertanian Dan Pangan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
IV Indeks Produksi Pertanian Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Presentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Formulasi {{Produktivitas Tahun t - Produktivitas Tahun t- 1}/Produktivitas t-1}X 100%) URUSAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Cakupan kecamatan yang memiliki pasar daerah (formulasi = kecamatan yang memiliki pasar daerah/ jumlah kecamatan * 100%) cakupan pasar yang menerapkan eRetribusi pasar {jumlah pasar eRetribusi t - jumlah pasar eRetribusi t- 1}/jumlah pasar eRetribusir t-1 x 100%) Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan Persentase peningkatan omset usaha perdagangan (formulasi= {Jumlah omset perdagangan t- jumlah omset perdagangan t-1}/ jumlah omset Angka % % % % 1,025 5 85,71 50 3 1.500.000.000 10.000.000.000 3.000.000.000 1,030 7 92,86 100 3 B A B V I I | 80 1,030 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 1.500.000.000 7 3.000.000.000 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 11 Dinas Pertanian Dan Pangan 64.000.000.000 74.000.000.000 20 Dinas Perindustrian, 92,86 Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 100 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 3.000.000.000 6.000.000.000 20 Dinas Perindustrian, 3 Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
V I perdagangan t-1 *100%) URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Persentase peningkatan usaha industri agro yang dikembangkan (formulasi= {Jumlah usaha industri agro n t- jumlah usaha industri agro t-1}/ jumlah usaha industri agro t-1 *100%) Program Pengembangan Industri Kreatif Persentase peningkatan usaha industri kreatif yang dikembangkan (Formulasi= {Jumlah usaha industri kreatif n t-jumlah usaha industri kreatif t-1}/ jumlah usaha industri kreatif t- 1 *100%) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan Persentase Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum Yang Ditangani Persentasi MOU yang ditindaklanjuti (formulasi jumlah MOU yang ditindaklanjuti dibagi jumlah MOU) Nilai LPPD Persentase Kebijakan di % % % % Nilai % 1,3 1,2 80 70 3 60 1.150.000.000 350.000.000 133.960.000.000 3.500.000.000 1,3 1,2 85 75 3,1 65 B A B V I I | 81 1.200.000.000 2.350.000.000 20 Dinas Perindustrian, 1,3 Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 400.000.000 750.000.000 20 Dinas Perindustrian, 1,2 Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 138.907.000.000 272.867.000.000 2.500.000.000 6.000.000.000 23 Sekretariat Daerah 85 23 Sekretariat Daerah 75 23 Sekretariat Daerah 3,1 23 Sekretariat Daerah 65 23 Sekretariat Daerah LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
Bidang Tata Pemerintahan Desa Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan Persentase Cakupan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Keagamaan (Jumlah layanan keagamaan yang dilakukan/jumlah seluruh layanan keagamaan/Kesehatan/ Tansmigrasi/Pemberday aan Pemuda/Olah Raga dan Seni Budaya) Program Peningkatan Kualitas Pelayaan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan Persentase OPD Yang telah Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai IKM Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum Persentase Produk Hukum Yang Diterbitkan (Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan dibagi jumlah produk hukum amanat peraturan perundangan) X 100% Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Persentase Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi (jumlah permasalahan hukum yang terfasilitasi % % Nilai % % % 100 45 B 78,5- 85,25 75 80 23.000.000.000 1.110.000.000 1.300.000.000 700.000.000 100 67,5 B 82,26- 88,30 75 95 B A B V I I | 82 24.000.000.000 47.000.000.000 23 Sekretariat Daerah 100 23 Sekretariat Daerah 1.500.000.000 2.610.000.000 23 Sekretariat Daerah 67,5 23 Sekretariat Daerah B 23 Sekretariat Daerah 82,26- 88,30 23 Sekretariat Daerah 1.350.000.000 2.650.000.000 23 Sekretariat Daerah 75 23 Sekretariat Daerah 707.000.000 1.407.000.000 23 Sekretariat Daerah 95 23 Sekretariat Daerah LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
II di bagi jumlah permasalahan hukum yang masuk) X 100% Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (kegiatan yang memenuhi target dibagi jumlah total kegiatan dikali 100%) Persentase Pencapaian Level Maturitas UKPBJ (Nilai maturitas UKPBJ) Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan Persentase Publik Yang Menerima Informasi Persentase Informasi Yang Diklarifikasi Untuk Peningkatan Citra Positif Pemerintah Persentase Pelayanan Pimpinan Daerah Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA Yang Dilaksanakan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Yang Dilaksanakan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilaksanakan KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan dan Penataan Aparatur % % % % % % % % 95 80 90 100 100 80 90 90 1.500.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 100 85 95 100 100 85 90 90 B A B V I I | 83 2.000.000.000 3.500.000.000 23 Sekretariat Daerah 100 23 Sekretariat Daerah 85 23 Sekretariat Daerah 4.500.000.000 8.500.000.000 23 Sekretariat Daerah 95 23 Sekretariat Daerah 100 23 Sekretariat Daerah 100 23 Sekretariat Daerah 2.200.000.000 4.200.000.000 23 Sekretariat Daerah 85 23 Sekretariat Daerah 90 23 Sekretariat Daerah 90 23 Sekretariat Daerah 2.000.000.000 4.000.000.000 42 Badan Kepegawaian Daerah LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
III Tingkat kepuasan ASN terhadap administrasi kepegawaian (jumlah PNS yang puas terhadap layanan administrasi kepegawaian dibagi jumlah PNS yang dilayani kali 100 %) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Persentase ASN yang memiliki Kompetensi (Jumlah ASN yg ditingkatkan kompetensi dibagi total ASN) x 100 % Prosentase pengembangan karier ASN yang terfasilitasi Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian Persentase OPD yang kinerjanya diatas 80% (nilai seluruh OPD yang diatas 80 % dibanding jumlah OPD) Persentase Ketersediaan data informasi kepegawaian (Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah data yang harus disediakan kali 100 %) SEKRETARIAT DPRD Program Legislasi Daerah Persentase Raperda yang difasilitasi menjadi Perda Informasi Legislasi yang disampaikan kepada masyarakat Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah % % % % % % 95 50 10 75 95 95 95 6.000.000.000 1.000.000.000 34.000.000.000 11.000.000.000 95 50 15 80 95 100 100 B A B V I I | 84 95 42 Badan Kepegawaian Daerah 6.000.000.000 12.000.000.000 42 Badan Kepegawaian 50 Daerah 42 Badan Kepegawaian Daerah 15 42 Badan Kepegawaian Daerah 1.000.000.000 80 2.000.000.000 42 Badan Kepegawaian Daerah 42 Badan Kepegawaian Daerah 95 42 Badan Kepegawaian Daerah 34.000.000.000 100 68.000.000.000 24 Sekretariat DPRD 24 Sekretariat DPRD 100 11.000.000.000 22.000.000.000 24 Sekretariat DPRD LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
IV V Persentase rekomendasi hasil pengawasan Persentase pembahasan anggaran yang tepat waktu PENGAWASAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH % Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan % Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Wilayah I, II, III, IV Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apatur Pengawasan % APIP yang bersertifikat JFA dan JFPP sesuai standar KEUANGAN DAERAH Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Program Pengelolaan Akuntasi dan Pelaporan Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah % % % % % % % % 90 95 87 55 40,38 100 100 100 5.000.000.000 2.000.000.000 3.700.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 3.200.000.000 95 100 90 50 48,07 100 100 100 B A B V I I | 85 95 24 Sekretariat DPRD 100 24 Sekretariat DPRD 5.050.000.000 10.050.000.000 39 Inspektorat 90 39 Inspektorat 50 2.000.000.000 4.000.000.000 39 Inspektorat 48,07 39 Inspektorat 3.800.000.000 100 7.500.000.000 41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1.500.000.000 100 3.000.000.000 41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 5.050.000.000 100 8.550.000.000 41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 3.300.000.000 6.500.000.000 41 Badan Pendapatan, LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
VI Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan Tepat Waktu Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Prosentase kesesuaian capaian kinerja daerah Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah % Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah % Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat % Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat % Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat % % % % % % % % 70 100 90 65 70 70 70 70 2.700.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 75 100 95 70 75 75 75 75 B A B V I I | 86 75 Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 4.000.000.000 100 7.700.000.000 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 95 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 70 1.800.000.000 75 3.550.000.000 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 75 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.800.000.000 75 3.550.000.000 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 75 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
VII C. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi % Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi % Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Ekonomi Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Persentase pertumbuhan inovasi perangkat daerah PENUNJANG PEMERINTAHAN KECAMATAN Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban PENGELUARAN PEMBIAYAAN Dana Cadangan Penyertaan Modal TOTAL (A+B+C) % % % % nilai nilai nilai nilai 70 70 20 20 6 6 6 6 1.250.000.000 1.500.000.000 14.000.000.000 2.500.000.000 - 2.500.000.000 1.957.105.233.337 75 75 25 20 7 7 7 7 B A B V I I | 87 1.300.000.000 75 2.550.000.000 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 75 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.550.000.000 25 3.050.000.000 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15.000.000.000 29.000.000.000 43 14 Kecamatan 7 43 14 Kecamatan 7 43 14 Kecamatan 7 43 14 Kecamatan 7 43 14 Kecamatan 2.125.000.000 - 4.625.000.000 - 2.125.000.000 4.625.000.000 2.006.646.104.973 3.963.751.338.309 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang periode tahun 2016-2021. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Pencapaian indikator kinerja yang Selengkapnya, Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019 dan Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada Tabel 8.1: Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indeks Reformasi Birokrasi Persentase angka kemiskinan Persentase Pertumbuhan ekonomi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata Indeks infrastruktur IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial Persentase pertumbuhan penduduk Skor PPH Angka % % Angka % % Angka Angka % % 70-80 12,18-13,18 11,07-12,07 11,07-12,07 6,0-6,5 60 - 70 70-80 5,5-6,0 6,0-6,5 58,9 61,26 61,26 5-7 7-10 7-10 5-10 10-15 10-15 69,26 70,96 76,23 71,18 76,23 71,18 50-60 60-70 60-70 0,79 0,78 0,78 11 Skor 86,0-87,0 87,0-88,3 87,0-88,3 LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 2 Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Jenis Indikator Penanggungjawab A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1) Persentase Angka Kemiskinan 2) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 3) Persentase Penanganan PMKS 4) Persentase Keluarga Miskin yang mempunyai usaha 5) Persentase Pertumbuhan Ekonomi 6) Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 8) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Pencemaran Lingkungan 9) 10) 11) Indeks Kualitas Tutupan Lahan 12) 13) Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah Indeks Infrastruktur 14) Persentase Ketersediaan Air Baku % % % % % % % % Angka Angka Angka Angka % % 12,18-13,18 11,07-12,07 11,07-12,07 2,6-2,5 2,7-2,6 2,6-2,5 27 65 30 75 30 75 5,5-6,0 24-25 6,0-6,5 25-26 6,0-6,5 25-26 6,63 6,65 6,65 6,45 6,5 6,5 58,9 43,26 61,26 44,99 61,26 44,99 74,63 77.62 77,62 69,26 70 76,23 75 76,23 75 35 40 40 IKU Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Dinsos PP KB Indikator Sasaran Dinsos PP KB, Kabupaten DPMPTSP NAKER IKU Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. IKU Kab Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. IKU Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. Dintanpan, Dinlutkan, DPMPTSP Naker & Dinindagkop UKM Kabupaten Dintanpan, Dinlutkan Dinindagkop UKM Dinindagkop UKM Kabupaten DLH DLH Kabupaten DPU TARU DPU TARU LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No Indikator Kinerja Daerah 15) Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Layanan Dasar IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 15) Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Layanan Dasar IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 16) 17) Angka Harapan Lama Sekolah 18) Rata-rata Lama Sekolah 19) Usia Harapan Hidup 20) IPG 21) Nilai Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak 22) Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial 23) Persentase Partisipasi Politik Masyarakat 24) Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 25) Persentase Pertumbuhan Penduduk 26) TFR 27) Skor PPH 28) Skor PPH Ketersediaan 29) Skor PPH Konsumsi B B.1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN ASPEK PELAYANAN UMUM 1 PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN 1) Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok % Usia Sekolah 1) Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok % Usia Sekolah 2) Level Standar Nasional Pendidikan Satuan % Angka Angka Angka Angka Angka Angka % % % % Angka Skor Skor Skor Skor B A B V I I I | 3 Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Jenis Indikator Penanggungjawab 90 70,96 12,4 7,7 73-74 87,3 725-760 93,35 71,18 12,6 7,8 74-75 87,5 760-800 71,18 12,6 7,8 74-75 87,5 760-800 Indikator Sasaran Kab. IKU Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. IKU Kab. DPKP Kabupaten Dindikpora Dindikpora Dinkes/RSU dr. R. Sutrasno Dinsos PP KB Dinsos PP KB KB 50-60 60-70 60-70 Kabupaten 74 15 0,79 1,97-2,00 86,0-87,0 88,93 86,8 74 10 0,78 2,00-2,03 87,0-88,3 89,43 87,3 74 10 0,78 2,00-2,03 87,0-88,3 89,43 87,3 Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. IKU Kab. Indikator Sasaran Kab. IKU Kab. Indikator Sasaran Kab. Indikator Sasaran Kab. Kesbangpol Satpol PP Kabupaten Dinsos PP KB Kabupaten Dintanpan Dintanpan 95,32 95,92 95,92 Indikator PD 71,60 71,75 71,75 Indikator PD Dindikpora LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No Indikator Kinerja Daerah 2 URUSAN KESEHATAN 1) Angka Kematian Ibu (AKI) 2) Angka Kematian Bayi (AKB) 3) Angka Kematian Balita (AKABA) 4) Persentase Tingkat kemandirian BLUD RS 3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1) Persentase Pertumbuhan Kemantapan Jalan 2) Persentase pertumbuhan jembatan dalam kondisi baik 3) Persentase Pertumbuhan Bangunan Air/Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik 4) Persentase Pertumbuhan Rasio Kesesuaian Tata Ruang URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3) Persentase Pertumbuhan Bangunan Air/Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik 4) Persentase Pertumbuhan Rasio Kesesuaian Tata Ruang URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1) Persentase Perkembangan Akses Sanitasi Layak 2) Persentase Perkembangan Akses Air Minum Layak 3) Persentase Perkembangan Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh 4) Persentase Perkembangan Penurunan Rumah Tidak Layak Huni URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT 4) Persentase Perkembangan Penurunan Rumah Tidak Layak Huni URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT 1) Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilih secara aktif 2) Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat 3) Persentase Penanganan pelanggaran Perda 4) Indeks Penanggulangan Bencana URUSAN SOSIAL 6 1) Persentase PMKS tertangani Satuan Kasus Kasus Kasus % % % % % % % % % % % % Angka % B A B V I I I | 4 Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Jenis Indikator Penanggungjawab 6 110 125 75 6 105 120 75 6 105 120 75 Indikator PD Indikator PD Indikator PD Indikator PD Dinkes Dinkes Dinkes RSUD dr.R.Soetrasno 4 4 5 5 5 5 Indikator PD Indikator PD DPU TARU DPU TARU 5 7 7 Indikator PD DPU TARU 15 25 25 Indikator PD DPU TARU 0,5 0,5 15 0 0,7 28,5 0 0,7 28,5 Indikator PD Indikator PD Indikator PD DPKP DPKP DPKP 15 18,2 18,2 Indikator PD DPKP 80 80 80 Indikator PD Kesbangpol 100 100 100 Indikator PD Satpol PP 80 72 100 75 100 75 Indikator PD Indikator PD Satpol PP BPBD 5 10 10 Indikator PD Dinsos PP KB LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No Indikator Kinerja Daerah B.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN TENAGA KERJA 1) Persentase Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1) Persentase Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1) Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak 2) Persentase Industri Rumahan Perempuan yang Mandiri 3) Persentase Desa Ramah Anak URUSAN PANGAN 1) Pertumbuhan Skor PPH URUSAN PERTANAHAN 3) Persentase Desa Ramah Anak URUSAN PANGAN 1) Pertumbuhan Skor PPH URUSAN PERTANAHAN 3 1) Persentase Perkembangan Penyelesaian Kasus Tanah Negara URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) 1) Persentase Perkembangan Penyelesaian Kasus Tanah Negara URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) 1) 2) 3) Luas Tutupan Lahan 6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7 1) Persentase Desa dengan Kinerja Baik URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1) Persentase Desa dengan Kinerja Baik URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1) CPR 9 1) 2) URUSAN PERHUBUNGAN Indeks Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan Indeks Perkembangan Fasilitas dan Prasarana Layanan Jaringan Distribusi Orang/Barang Satuan % % % % % % Angka Angka Ha % % Angka % Angka B A B V I I I | 5 Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Jenis Indikator Penanggungjawab 10-15 15-20 15-20 Indikator Renstra DPMPTSP Naker 75 5 80 6 80 6 Indikator PD Indikator PD Dinsos PP KB Dinsos PP KB 70 75 75 Indikator PD Dinsos PP KB 0,5 0,5 0,5 Indikator PD Dintanpan 50 50 50 Indikator PD DPKP 55,9 94,1 36.728.337 36.800.000 36.800.000 51,2 93 55,9 94,1 Indikator PD Indikator PD Indikator PD DLH DLH DLH 95 100 100 Indikator PD Dindukcapil 70 75 75 Indikator PD Dinpermades 82 85 85 Indikator PD DinsosPPKB 57 87 87 Indikator PD Dinhub 74,1 75,5 75,5 Indikator PD Dinhub LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No Indikator Kinerja Daerah Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3) 1) 2) Skor KIP Indeks SPBE 11 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1) Persentase Peningkatan Koperasi Aktif 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 1) Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang terserap pada Penanaman Moda 2) Persentase Penanaman Modal yang Taat Aturan 13 URUSAN KEBUDAYAAN 1) Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata 14 URUSAN PERPUSTAKAAN 1) Persentase Cakupan Layanan Perpustakaan 15 URUSAN KEARSIPAN 1) Persentase Pengelolaan Kearsipan Daerah sesuai NSPK 16 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1) Persentase Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan 2) Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina dan dikembangkan % 2) Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina dan dikembangkan % 17 URUSAN STATISTIK 1) Persentase Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, % Tanggap dan Transparan 1) Persentase Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, % Tanggap dan Transparan 18 URUSAN PERSANDIAN 1) B.3 1 Indeks KAMI PELAYANAN URUSAN PILIHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKAN 1) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan % 2) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan % Satuan Angka Angka Skor % % % % % % Angka B A B V I I I | 6 Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Jenis Indikator Penanggungjawab 65,23 66,1 66,1 Indikator PD Dinhub 2,76 70 2,85 80 2,85 80 Indikator PD Indikator PD Dinkominfo Dinkominfo 1 1 1 Indikator PD Dinindagkop UKM 5-15 5-15 5-15 Indikator PD DPMPTSPNaker 100 100 100 Indikator PD DPMPTSPNaker 40-50 50-60 50-60 Indikator PD Dinbudpar 70 75 75 Indikator PD Dinarpus 72 80 80 Indikator PD Dinarpus 21 25 25 Indikator PD Dindikpora 50 50 50 Indikator PD Dindikpora 100 100 100 Indikator PD 2,75 2,85 2,85 Indikator PD Dinkominfo 2 2 2 Indikator PD Dinlutkan 1 2 2 Indikator PD Dinlutkan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Ikan 3) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap URUSAN PARIWISATA 2 % 1) Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang menumbuhkan Perekonomian Lokal URUSAN PERTANIAN 3 % 1) Pertumbuhan kelas kelompok tani % 2) Persentase peningkatan produksi tembakau kualitas baik Indeks pertanaman 3) % Angka 4) Persentase peningkatan populasi ternak % 5) Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian % 6) Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan URUSAN PERDAGANGAN 4 % 1) Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan 2) Persentase Peningkatan Nilai Ekspor URUSAN PERINDUSTRIAN 1) Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan 2) Persentase Peningkatan Nilai Ekspor URUSAN PERINDUSTRIAN % % 1) Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan % 2) Persentase Peningkatan Klaster Usaha Industri Kreatif FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Indeks Kualitas Perencanaan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2) Persentase Peningkatan Klaster Usaha Industri Kreatif FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Indeks Kualitas Perencanaan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN B.4. 1 1) % Angka 1) Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan KEUANGAN DAERAH 1) Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan KEUANGAN DAERAH % 1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Opini B A B V I I I | 7 Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Jenis Indikator Penanggungjawab 5 5 5 Indikator PD Dinlutkan 20 -25 25-30 25-30 Indikator PD Dinbudpar 5 5 1,4 1,2 2,10 5 5 5 1,45 1,2 2,11 7 5 5 1,45 1,2 2,11 7 Indikator Sasaran PD Indikator Sasaran PD Indikator Sasaran PD Indikator Sasaran PD Indikator Sasaran PD Indikator Sasaran PD Dintanpan Dintanpan Dintanpan Dintanpan Dintanpan Dintanpan 14,7 20-25 14,8 25-30 14,8 25-30 Indikator PD Indikator PD Dinindagkop UKM Dinindagkop UKM 21,8 22 22 Indikator PD Dinindagkop UKM 25 30 30 Indikator PD Dinindagkop UKM 7 20 7,5 20 7,5 20 Indikator PD Indikator PD Indikator PD Bappeda Bappeda WTP WTP WTP Indikator PD BPPKAD LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No Indikator Kinerja Daerah Daerah 2) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah 3) Persentase Peningkatan PAD 4) Persentase Petepatan Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan) 5) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu KEPEGAWAIAN DAERAH 4 1) Nilai Kualitas ASN PENGAWASAN 1) Nilai Maturitas SPIP 5 6 SEKRETARIAT DPRD Indek Kepuasan Anggota DPRD 1) 2) Persentase Peningkatan Fasilitasi Fungsi Legislasi 3) Persentase Peningkatan Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran SEKRETARIAT DAERAH 7 1) Nilai SAKIP OPD 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan OPD C ASPEK DAYA SAING Indeks Reformasi Birokrasi 1) 2) Nilai SAKIP 3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Indeks Kepuasan Masyarakat 3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Indeks Kepuasan Masyarakat 4) 5) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi 6) Realisasi Investasi Baru PMA dan PMDN Satuan % % % % Angka Angka Angka % % Angka Angka Angka Angka Angka Angka % Rp B A B V I I I | 8 Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Jenis Indikator Penanggungjawab 15,97 3.84 100 100 16,09 3,85 100 100 16,09 3,85 100 100 Indikator PD Indikator Sasaran PD Indikator Sasaran PD Indikator Sasaran PD BPPKAD BPPKAD BPPKAD BPPKAD 80 85 85 Indikator PD BKD 3 3 3 Indikator PD Inspektorat 90 90 90 95 95 95 95 95 95 Indikator PD Indikator PD Indikator PD Setwan Setwan Setwan 60-70 80 70-80 88,3 70-80 88,3 Indikator PD Indikator PD Bag. Organisasi, Setda Bag. Organisasi, Setda 60-70 60-70 50-60 78,5-82,25 5-7 9 trilyun 70-80 70-80 60-70 82,26- 88,30 7-10 10 trilyun 70-80 70-80 82,26-88,30 7-10 10 trilyun IKU Kab. Indikator Sasaran Kab Indikator Sasaran Kab Indikator Sasaran Kab IKU Kab. Indikator Sasaran Kab Kabupaten Bagian Organisasi Setda Inspektorat K Bagian Organisasi Setda Kabupaten DPMPTSP Naker LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
No Indikator Kinerja Daerah 7) Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif 8) Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata 9) Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata 10) Rasio Pemanfaatan Tata Ruang 11) Indeks Akses Transportasi 12) Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen % Administrasi Kependudukan 12) Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen % Administrasi Kependudukan Satuan % % Rp Angka Angka B A B V I I I | 9 Target Kinerja 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Jenis Indikator Penanggungjawab 1,2 5-10 1,2 10-15 1,2 10-15 Indikator Sasaran Kab IKU Kab. Bag. Adm. Perekonomian Setda & Dinindagkop UKM Kabupaten 7,041 Milyar 80 66,30 95 7,554 Milyar 100 76,13 100 7,554 Milyar 100 76,13 Indikator Sasaran Kab Indikator Sasaran Kab Indikator Sasaran Kab Indikator Sasaran Kab Dinbudpar DPU Taru Dinhub Dindukcapil LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 10 Tabel 8.3. Penetapan Formulai Indikator Kinerja Daerah No Indikator Kinerja Daerah Formula A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1) Persentase Angka Kemiskinan 2) Persentase Tingkat Pengangguran BPS BPS Terbuka 3) Persentase Penanganan PMKS 4) Persentase Keluarga Miskin yang mempunyai usaha 5) Persentase Pertumbuhan Jumlah PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS yang ada x 100% Jumlah keluarga miskin yang memiliki usaha / Jumlah keluarga miskin yang ada x 100% BPS Ekonomi 6) Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6) Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 7) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 8) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 9) 10) Indeks Pencemaran Lingkungan 11) 12) Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Infrastruktur 13) Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah BPS (Indeks pencemaran air x 30%) + (Indeks pencemaran udara x 30%) + (Indeks tutupan lahan x 40%) (Indeks Kualitas Air x 30%) + (Indeks Kualitas Udara x 30) 100-[(84,3-(TH x 100) x 50 /54,3]) (0,2 x persentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah) + (0,2 x persentase ketersediaan air baku) + (0,1 x rasio pemanfaatan tata ruang) + (0,3 x persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan dasar) + (0,2 x indeks akses transportasi) pusat-pusat kegiatan yang terhubung dengan baik / jumlah pusat kegiatan x 100 % 14) Persentase Ketersediaan Air Baku Jumlah ketersediaan air baku / kebutuhan air 15) Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Layanan Dasar IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 16) kabupaten x 100 % jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar / jumlah rumah tangga x 100 % BPS 17) Angka Harapan Lama Sekolah 18) Rata-rata Lama Sekolah 19) Usia Harapan Hidup 20) 21) Nilai Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak 22) Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial IPG 23) Persentase Partisipasi Politik Masyarakat BPS BPS BPS BPS Skor dari 24 indikator Kabupaten Layak Anak Jumlah Gangguan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial yang ditangani / jumlah Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial x 100% Jumlah Partisipasi Politik Masyarakat atau Organisasi masyarakat / Jumlah Politik Masyarakat atau Organisasi masyarakat yang ada x 100% LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 11 No Indikator Kinerja Daerah Formula 24) Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 25) Persentase Pertumbuhan Penduduk Jumlah Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat / jumlah Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ada x 100% Pt = Po + (B-D) + (Mi - Mo) 26) TFR 27) Skor PPH 28) Skor PPH Ketersediaan 29) Skor PPH Konsumsi ASPEK PELAYANAN UMUM 27) Skor PPH 28) Skor PPH Ketersediaan 29) Skor PPH Konsumsi ASPEK PELAYANAN UMUM B B.1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN 1 1) Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah 2) Level Standar Nasional Pendidikan URUSAN KESEHATAN 1) Angka Kematian Ibu (AKI) 2) Level Standar Nasional Pendidikan URUSAN KESEHATAN 1) Angka Kematian Ibu (AKI) Nilai level 8 (delapan) standar nasional 2) Angka Kematian Bayi (AKB) 3) Angka Kematian Balita (AKABA) 4) Persentase Tingkat kemandirian BLUD RS URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1) Persentase Pertumbuhan 4) Persentase Tingkat kemandirian BLUD RS URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1) Persentase Pertumbuhan Kemantapan Jalan Jumlah dana BLUD yang mandiri / total dana BLUD x 100% (panjang jalan dalam kondisi baik tahun ini - panjang jalan dalam kondisi baik tahun lalu) / panjang jalan kondisi baik tahun lalu x 100% LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 12 No Indikator Kinerja Daerah Formula Persentase pertumbuhan jembatan dalam kondisi baik 2) Persentase Pertumbuhan Bangunan Air/Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik 3) Persentase Pertumbuhan Rasio Kesesuaian Tata Ruang (jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun ini - jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun lalu) / jumlah jembatan kondisi baik tahun lalu x 100 % (jumlah bangunan air dan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun ini - jumlah bangunan air dan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun lalu) / jumlah bangunan air dan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik tahun lalu x 100 % (rasio kesesuaian tata ruang tahun ini - rasio kesesuaian tata ruang tahun lalu) / jumlah rasio kesesuaian tata ruang tahun lalu x 100 % 4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1) Persentase Perkembangan Akses Sanitasi Layak 2) Persentase Perkembangan Akses Air Minum Layak 3) Persentase Perkembangan Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh 4) Persentase Perkembangan Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (Persentase akses sanitasi layak tahun ini - persentase akses sanitasi layak tahun lalu)/ persentase cakupan sanitasi layak tahun lalu x 100 % (Persentase akses air minum layak tahun ini - persentase akses air minum layak tahun lalu)/ persentase akses air minum layak tahun lalu x 100 % (Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun ini - persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun lalu)/ persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh tahun lalu x 100 % (Persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun ini - persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun lalu)/ persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun lalu x 100 % 5 URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT 1) Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilih secara aktif 2) Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat 3) Persentase Penanganan pelanggaran Perda Indeks Penanggulangan Bencana 4) Jumlah Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya / Jumlah Masyarakat yang mempunyai hak pilih x 100% Jumlah kesiapsiagaan Linmas yang ada / Jumlah kegiatan Linmas x 100% Jumlah penanganan pelanggaran perda / jumlah pelanggaran perda x 100% (0,4 x Persentase Pencegahan Dan Kesiapsiagaan + 0,3 x Persentase Darurat dan Logistik + 0,3 x Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi) 6 URUSAN SOSIAL 1) Persentase PMKS tertangani Jumlah PMKS yang tertangani / jumlah PMKS yang ada x 100% B.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN TENAGA KERJA 1 1) Persentase Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja 1) Persentase Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 13 No Indikator Kinerja Daerah Formula 2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1) Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak 2) Persentase Industri Rumahan Perempuan yang Mandiri 3) Persentase Desa Ramah Anak Perbandingan Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jumlah Perempuan dan Anak Jumlah Industri Rumahan Perempuan yang Mandiri / Industri Rumahan Perempuan yang ada x 100% Jumlah desa yang sudah memenuhi indikator layak anak / jumlah desa yang ada x 100% 3 URUSAN PANGAN 1) Pertumbuhan Skor PPH {(Skor PPH Tahun n dikurangi Skor PPH Tahun n-1 dibagi Skor PPH Tahun n-1) kali 100%} 4 URUSAN PERTANAHAN 1) Persentase Perkembangan Penyelesaian Kasus Tanah Negara (Persentase yang terfasilitasi tahun ini - Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi tahun lalu) / Persentase yang terfasilitasi tahun lalu x 100 % urusan pertanahan urusan pertanahan 5 1) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air (IKA) 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) 3) Luas Tutupan Lahan (Indeks Pencemar NO2 + Indeks Pencemar SO2) / 2 (luas lahan pada waktu pengamatan awal - luas lahan pada waktu pengamatan akhir)/ (tahun pengamatan awal - tahun pengamatan akhir) 6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan Jumlah Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan / Masyarakat yang Wajib Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan x 100% 7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1) Persentase Desa dengan Kinerja Baik URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1) Persentase Desa dengan Kinerja Baik URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Desa dengan Kinerja Baik / Jumlah Desa dengan ada x 100% 1) CPR Jumlah PUS yang memakai suatu cara KB / jumlah PUS x 100 9 1) 2) URUSAN PERHUBUNGAN Indeks Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan Indeks Perkembangan Fasilitas dan Prasarana Layanan Jaringan ( 0,5 x persentase perlengkapan jalan yang terpelihara) + (0,5 x Persentase jumlah pengembangan teknologi dan kemitraan perhubungan yang terlaksana) (0,5 x Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan) + (0,5 x Persentase LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 14 No Indikator Kinerja Daerah Formula 3) Distribusi Orang/Barang Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan kendaraan yang berada dalam kondisi laik jalan) (0,5 x Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (0,2 x Persentase pelanggaran angkutan) +(0,3 x Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola) 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN 1) INFORMATIKA Indeks SPBE 2) Skor KIP (nilai indikator kebijakan internal SPBE + nilai indikator internal layanan SPBE + nilai indikator tata kelola SPBE + indikator nilai layanan SPBE) (30 % x hasil verifikasi Self Assessment Questionnaire ) + (30 % x hasil verifikasi lanjutan acak) + (40 % x hasil visitasi) 11 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1) Persentase Peningkatan Koperasi Aktif {(Jumlah koperasi aktif Tahun n dikurangi jumlah koperasi aktif Tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif Tahun n-1) kali 100%} 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 1) Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang terserap pada Penanaman Moda 2) Persentase Penanaman Modal yang Taat Aturan {(Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap pada Penanaman Modal Tahun n dikurangi jumlah tenaga kerja lokal yang terserap pada Penanaman Modal Tahun n-1 dibagi jumlah tenaga kerja lokal yang terserap pada Penanaman Modal Tahun n-1) kali 100%} {(jumlah Penanaman Modal yang taat aturan dibagi jumlah seluruh Penanaman Modal) kali 100%} 13 URUSAN KEBUDAYAAN 1) Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata {(jumlah Budaya Lokal yang dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata dibagi jumlah seluruh Budaya Lokal) kali 100%} 14 URUSAN PERPUSTAKAAN 1) Persentase Cakupan Layanan Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang terlayani / jumlah perpustakaan yang ada x 100% 15 URUSAN KEARSIPAN 1) Persentase Pengelolaan Kearsipan Daerah sesuai NSPK Jumlah Pengelolaan Kearsipan Daerah sesuai NSPK / jumlah Pengelolaan Kearsipan Daerah x 100% 16 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1) Persentase Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan 2) Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina dan dikembangkan 17 URUSAN STATISTIK Jumlah Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan / jumlah Cabang Olahraga yang ada Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina dan dikembangkan / jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada x 100% 1) Persentase Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tanggap dan Transparan (Jumlah data yang terpublikasi dibagi data yang harus tersedia) x 100 % 18 URUSAN PERSANDIAN LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 15 No Indikator Kinerja Daerah Formula 1) Indeks KAMI (skor rata-rata tata kelola keamanan informasi) + (skor rata-rata pengelolaan resiko keamanan informasi) + (skor rata-rata kerangka kerja pengelolaan kemaanan informasi) + (skor rata- rata pengelolaan asset informasi) + (skor rata- rata teknologi dan keamanan informasi) B.3 1 PELAYANAN URUSAN PILIHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKAN 1) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan 3) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap {(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n dikurangi jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 dibagi jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1) kali 100%} {(Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Tahun n dikurangi jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Tahun n-1 dibagi jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Tahun n-1) kali 100%} {(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n dikurangi jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1 dibagi jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1) kali 100%} 2 URUSAN PARIWISATA 1) Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang menumbuhkan Perekonomian Lokal {(Jumlah Destinasi Wisata yang menumbuhkan perekonomian lokal Tahun N dikurangi jumlah Destinasi Wisata yang menumbuhkan perekonomian lokal Tahun N-1 dibagi jumlah Destinasi Wisata yang menumbuhkan perekonomian lokal Tahun N-1) kali 100%} 3 URUSAN PERTANIAN 1) Pertumbuhan kelas kelompok tani 2) Persentase peningkatan produksi tembakau kualitas baik 3) Indeks pertanaman 4) Persentase peningkatan populasi ternak 5) Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian 6) Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan {(Jumlah kelompok tani yang naik kelas Tahun n dikurangi Jumlah kelompok tani yang naik kelas Tahun n-1/ Jumlah kelompok tani yang naik kelas Tahun n-1) kali 100%} {(Jumlah Produksi Tembakau Berkualitas Baik Tahun n dikurangi Jumlah Produksi Tembakau Berkualitas Baik Tahun n-1/ Jumlah Produksi Tembakau Berkualitas Baik Tahun n-1) kali 100%} (Luas Lahan Yang Ditanami dibagi Seluruh Luas lahan Pertanian) {(Jumlah Populasi Ternak Tahun n dikurangi Jumlah Populasi Ternak Tahun n-1/ Jumlah Populasi Ternak Tahun n-1) kali 100%} {(Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Tahun n dikurangi Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Tahun n-1/ Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Tahun n-1) kali 100%} {(Jumlah Produksi Produksi Tanaman Perkebunan Tahun n dikurangi Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun n-1/ Jumlah Produksi Produksi Tanaman Perkebunan Tahun n-1) kali 100%}. 4 URUSAN PERDAGANGAN 1) Persentase Kontribusi PDRB BPS Sektor Perdagangan LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 16 No Indikator Kinerja Daerah Formula 2) Persentase Peningkatan Nilai Ekspor {(Nilai Ekspor Tahun n dikurangi Nilai Ekspor Tahun n-1 dibagi Nilai Ekspor Tahun n-1) kali 100%} 5 URUSAN PERINDUSTRIAN 1) Persentase Kontribusi PDRB BPS Sektor Industri Pengolahan 2) Persentase Peningkatan Klaster Usaha Industri Kreatif {(Jumlah Klaster Usaha Industri Kreatif Tahun n dikurangi jumlah Klaster Usaha Industri Kreatif Tahun n-1 dibagi jumlah Klaster Usaha Industri Kreatif Tahun n-1) kali 100%} B.4. 1 1) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Indeks Kualitas Perencanaan Total skor rata-rata (nilai proses perencanaan, nilai isi perencanaan dan nilai jaminan tindak lanjut) / total skor ideal x 10 2 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1) Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan {(Jumlah Hasil Kelitbangan Tahun n dikurangi jumlah Hasil Kelitbangan Tahun n-1 dibagi jumlah Hasil Kelitbangan Tahun n-1) kali 100%} 3 KEUANGAN DAERAH 1) Opini BPK terhadap Laporan Hasil Opini BPK Keuangan Pemerintah Daerah 2) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah 3) Persentase Peningkatan PAD 4) Persentase Petepatan Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan) 5) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu Jumlah PAD / jumlah pendapatan daerah x 100% (Jumlah PAD tahun n) - (Jumlah PAD tahun n- 1) / Jumlah PAD tahun n-1 Jumlah penetapan Perda APBD yang tepat waktu / Jumlah penetapan Perda APBD x 100% Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu / Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada x 100% 4 KEPEGAWAIAN DAERAH 1) Nilai Kualitas ASN Jumlah nilai yang berasal dari dimensi nilai (kualifikasi + kompetensi + kinerja + disiplin) 5 PENGAWASAN 1) Nilai Maturitas SPIP Hasil Nilai Maturitas SPIP 6 1) SEKRETARIAT DPRD Indek Kepuasan Anggota DPRD 2) Persentase Peningkatan Fasilitasi Fungsi Legislasi 3) Persentase Peningkatan Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran Nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan terhadap Anggota DPRD (Jumlah Fasilitasi Fungsi Legislasi tahun n) - (Jumlah Fasilitasi Fungsi Legislasi tahun n-1) / Jumlah Fasilitasi Fungsi Legislasi tahun n-1 (Jumlah Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran tahun n) - (Jumlah Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran tahun n-1) / Jumlah Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran tahun n-1 7 SEKRETARIAT DAERAH 1) Nilai SAKIP OPD Hasil penilaian SAKIP OPD LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B V I I I | 17 No Indikator Kinerja Daerah Formula C 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan OPD ASPEK DAYA SAING Indeks Reformasi Birokrasi 1) 2) Nilai SAKIP 3) Nilai Penilaian Mandiri Nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan OPD terhadap masyarakat Nilai IRB Kemenpan Hasil Nilai SAKIP Hasil Nilai PMPRB Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 4) Indeks Kepuasan Masyarakat 5) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi 6) Realisasi Investasi Baru PMA dan PMDN Nilai IKM Kemenpan {(Nilai Investasi Tahun n dikurangi Nilai Investasi Tahun n-1 dibagi Nilai Investasi Tahun n-1) kali 100%} Nilai Rp. 7) Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif 8) Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata {(Jumlah Usaha Industri Kreatif Tahun n dikurangi jumlah Usaha Industri Kreatif Tahun n-1 dibagi jumlah Usaha Industri Kreatif Tahun n-1) kali 100%} {(Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun n dikurangi Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun n-1 dibagi Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata Tahun n-1) kali 100%} Nilai Rp. 9) Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata 10) Rasio Pemanfaatan Tata Ruang 11) Indeks Akses Transportasi 12) Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan Jumlah peta analog atau digital yang tersedia / jumlah kecamatan dan kelurahan x 100% (0,4 x Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang) + (0,3 x Indeks peningkatan pelayanan angkutan) + (0,3 x Indeks peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan) Jumlah Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan / Masyarakat yang Wajib Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan x 100% LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I X | 1 BAB IX PENUTUP Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah; serta karena penyesuaian Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan RPJMD ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan (Musrenbang). menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi. Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan RPJMD, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah, dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 9.1. Pedoman Transisi Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rembang, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut: 1. RKPD Tahun 2020-2021 Penyusunan RKPD Tahun 2020 s.d 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini. 2. RKPD Tahun 2022 Penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat, Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2022 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021- 2026. Selanjutnya, RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2022. 9.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021
B A B I X | 2 efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya; 2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD ini; 3. Program baru beserta indikatifnya diselaraskan dengan program pada tahun 2016 s.d 2019 beserta capaian indikator kinerjanya; indikator kinerja dan pagu 4. Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); 5. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran jangka panjang dan menengah, penetapan akhir pembangunan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah; 6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, BAPPEDA berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran ini ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perubahan RPJMD Perangkat Daerah; 7. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah di susun, maka pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Rembang dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Rembang 2016 - 2021 yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia,Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan" BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ LAMPIRAN PERDA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021