Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta izin-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tuban Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tuban tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. i
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tuban, 25 Februari 2022 An. BUPATI TUBAN SEKRETARIS DAERAH Dr. Ir. BUDI WIYANA, MSi Pembina Utama Madya NIP.19671005 199202 1 004 ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan. Tahun 2021 merupakan tahun kelima dimana dengan terpilihnya periode kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuban Masa Jabatan 2016-2021 maka RPJMD tahun 2016-2021 berakhir tepatnya pada bulan Juni 2021. RPJMD Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2020 bulan Januari 2020. Dengan demikian sudah barang tentu sesuai peraturan perundang-undangan 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik harus segera disusun RPJMD yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan dan 10 Sasaran. Berdasarkan saran/arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tuban dapat diringkas dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga sasaran strategis RPJMD Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 berjumlah 10 sasaran dengan indikator kinerja sasaran berjumlah 16 indikator kinerja. Pada periode keempat RPJMD 2016 - 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban mengacu pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban, maka capaian sasaran dalam iii itu,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja: Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik (rata- rata 100%); Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja: Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran kategori baik (rata- rata 94,41%); Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja: Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran kategori sangat baik (rata-rata 100,53%); Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja: Capaian indikator sasaran, sebanyak 6 indikator sasaran dengan kategori baik (rata-rata 76,54%) Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, sebanyak 2 indikator dengan kategori baik (rata-rata 84,12%) Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 10 sasaran yang mencakup 16 indikator sasaran, diketahui bahwa 7 (tujuh) indikator sasaran dengan capaian 112,82% bermakna Sangat Baik, 5 (lima) indikator sasaran dengan capaian 92,54% bermakna Baik dan 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian 73,95% bermakna cukup dan 3 (tiga) indikator sasaran dengan capaian 46,30% bermakna kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 91,12%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 85,04%. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 bermakna Baik dan meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 iv
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i IKHTISAR EKSEKUTIF ... iii DAFTAR ISI ... v DAFTAR TABEL ... vii DAFTAR GRAFIK ... xi DAFTAR GAMBAR ... xiii BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Gambaran Umum Daerah ... 2 1.3 Pertumbuhan Ekonomi/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 15 1.4 Bidang Kewenangan ... 26 1.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah ... 28 1.6 Jumlah Pegawai/ Personil ... 29 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 36 2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ... 37 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan ... 44 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ... 57 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ... 63 2.5 Perjanjian Kinerja ... 63 2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah ... 66 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 71 A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 ... 71 3.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 ... 72 3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian v Hal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Kinerja Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Terakhir ... 88 3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah ... 109 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional ... 113 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan Atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan ... 119 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ... 125 3.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ... 131 B. Realisasi Anggaran ... 142 BAB IV PENUTUP ... 152 vi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kab. Tuban ... 2 Tabel 1.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2021 ... 7 Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan dan kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2020 ... 8 Tabel 1.4 Persentase Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Di Kab. Tuban Tahun 2020 ... 8 Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2016-2020 ... 15 Tabel 1.6 Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 ... 16 Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kab. Tuban, 2017-2020 ... 18 Tabel 1.8 Tingkat Inflasi Kab. Tuban, Jawa Timur Dan Indonesia Tahun 2014-2020 ... 20 Tabel 1.9 Perkembangan Kemiskinan Kab. Tuban 2015-2020 ... 21 Tabel 1.10 Garis Kemiskinan Kab. Tuban dan Prov. Jawa Timur Tahun 2015-2020 ... 22 Tabel 1.11 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Tuban Tahun 2015-2020 ... 24 Tabel 1.12 Perbandingan Indeks Pembangunan Kab. Tuban dengan Wilayah di sekitarnya Tahun 2016-2020 ... 25 Tabel 1.13 Perbandingan Indeks pembangunan Manusia Kab. Tuban dengan Jawa Timur vii Hal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Dan Nasional tahun 2016-2020 ... 26 Tabel 1.14 Urusan Pemerintahan Kab. Tuban ... 27 Tabel 1.15 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak di Lingk. Pemerintah Kab. Tuban Tahun 2019-2020 ... 30 Tabel 1.16 Perkembangan Jumlah PNSD di Lingkungan Pemkab. Tuban berdasarkan Jenis Pangkat/ Golongan Tahun 2019-2020 ... 31 Tabel 1.17 Data PNSD di Lingkungan Pemerintah Kab. Tuban berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2020 ... 31 Tabel 1.18 Jumlah PNSD di Lingk. Pemerintah Kab. Tuban berdasarkan Instansi dan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 ... 31 Tabel 1.19 Jumlah PNSD di Lingk. Pemerintah Kab. Tuban Berdasarkan Instansi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2020 ... 33 Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Tuban ... 40 Tabel 2.2 Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kab. Tuban Tahun 2016-2021 ... 50 Tabel 2.3 Tema Pembangunan dalam Kurun Waktu 5 (lima) Tahun ... 56 Tema 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kab. Tuban ... 58 Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2021 ... 64 Tabel 3.1 Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja... 72 Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Ssaran ... 73 Tabel 3.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran ... 73 Tabel 3.4 Pengukur Kinerja Sasaran antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan viii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Sasaran Strategis Kabupaten ... 75 Tabel 3.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 ... 88 Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator yang Mendukung Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana ... 95 Tabel 3.7 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 ... 99 Tabel 3.8 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah ... 109 Tabel 3.9 Perbandingan Nilai SAKIP Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ... 113 Tabel 3.10 PDRB PerKapita atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota ... 115 Tabel 3.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2016-2021 ... 116 Tabel 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2021 ... 118 Tabel 3.13 Belanja Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2021 ... 114 Tabel 3.14 Program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban ... 115 Tabel 3.15 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021 Berdasarkan Pendapatan Daerah ... 144 Tabel 3.16 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021 Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung ... 146 Tabel 3.17 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021 ix
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Berdasarkan Belanja Operasi dan Modal... 147 Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Bupati Tuban Tahun 2021... 148 x
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1 Persentase Penurunan Kejadian Konflik Daerah ... 91 Grafik 3.2 Nilai AKIP Kabupaten Tuban ... 92 Grafik 3.3 Nilai IKM Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 ... 93 Grafik 3.4 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2021 ... 94 Grafik 3.5 Cakupan Layanan Prasarana, PSU Permukiman, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, Perpustakaan Sistem Lalu Lintas dan Mitigasi Bencana Tahun 2018-2021 ... 95 Grafik 3.6 Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tahun 2018-2021 ... 96 Grafik 3.7 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2021 ... 98 Grafik 3.8 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan... 98 Grafik 3.9 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Tahun 2018-2021 ... 101 Grafik 3.10 Angka PDRB Perkapita Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 ... 102 Grafik 3.11 Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 ... 103 Grafik 3.12 Indeks Ketimpangan Regional Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 ... 105 Grafik 3.13 Indeks Pembangunan Manusia di Kab.Tuban Tahun 2018-2021 ... 106 Grafik 3.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tubann Tahun 2018-2021 ... 106 Grafik 3.15 Indeks pemberdayaan Gender Tahun 2019-2021 xi Hal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Di Kabupaten Tuban ... 107 Grafik 3.16 Indeks Pembangunan Gender Kab.Tuban Tahun 2019-2021 ... 108 Grafik 3.17 Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sekitar dan Jawa Timur ... 114 Grafik 3.18 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi jawa Timur Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kab. Lamongan Tahun 2019-2021 ... 115 Grafik 3.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab.Tuban Dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017-2021 ... 117 xii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Tuban ... 3 Gambar 1.2 Peta Geologi Kabupaten Tuban ... 4 Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020 ... 19 Gambar 1.4 Perkembangan persentase Penduduk Miskin di Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur dan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020 ... 23 Gambar 1.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Tuban dengan Tahun 2016-2020 ... 26 Gambar 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban Tahun 2021 ... 97 Gambar 3.2 Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 Kabupaten Tuban ... 100 Gambar 3.3 PDRB Perkapita Kab. Tuban Tahun 2017-2021 ... 103 xiii Hal
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Dalam undang- undang tersebut diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/ kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan untuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. 1.2. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Kabupaten Tuban merupakan bagian wilayah propinsi Jawa Timur yang berada di sebelah barat laut dan berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah, secara astronomi terletak pada posisi 111030' - 112035' Bujur Timur dan 6º40' - 7018' Lintang Selatan, dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur berjarak 103 Km dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Jawa Tengah) Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.562 Ha yang secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 904 Dusun, 1.752 Rukun Warga dan 6.740 Rukun Tetangga. Panjang pantai 65 km membentang dari arah timur Kecamatan Palang sampai barat Kecamatan Bancar, Sedangkan luas wilayah lautan yang dimiliki Kabupaten Tuban adalah 22.608 Km2. Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban No Kecamatan 1 2 3 4 5 Montong Parengan 6 Soko 7 8 Rengel 9 Grabagan Kenduruan Bangilan Senori Singgahan Luas Wilayah 85,73 77,27 78,39 79,05 147,98 114,45 96,88 58,52 73,79 Jumlah Desa 9 14 12 12 13 18 23 16 11 Jumlah Kelurahan - - - - - - - - - Dusun 27 46 31 36 48 53 57 41 36 Jumlah RW 45 110 70 52 71 67 113 75 46 Jumlah RT 190 308 242 159 257 277 603 378 231 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Jumlah Jumlah RT Desa 502 18 341 16 451 18 447 15 105 3 226 17 381 19 348 17 215 18 362 18 289 24 6.292 311 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2021 Luas Wilayah 86,52 107,14 72,70 120,99 21,29 81,61 103,77 136,55 72,97 111,98 112,36 1.839,94 Jumlah Kelurahan - - 1 2 14 - - - - - - 17 Jumlah RW 121 65 107 156 26 72 100 77 59 103 82 1.617 Kecamatan Dusun No 10 Plumpang 11 Widang 12 Palang 13 Semanding 14 Tuban Jenu 15 16 Merakurak 17 Kerek 18 Tambakboyo 19 Jatirogo 20 Bancar 53 46 52 48 7 47 48 46 39 52 67 880 JUMLAH Adapun wilayah Administratif Kabupaten Tuban sebagaimana berikut: Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Tuban Kec. Bancar Kec. Jenu Kec. Tambakboyo Kec. Jatirogo Kec. Merakurak Kec. Kerek Kec. Tuban Kec. Kenduruan Kec. Bangilan Kec. Montong Kec. Semanding Kec. Palang Kec. Singgahan Kec. Grabagan Kec. Widang Kec. Senori Kec. Parengan Kec. Rengel Kec. Plumpang Kec. Soko 2. Geologi Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari Miocence Sedimentary Facies, Miocence Limenston Facies, PleistoceneLimenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Piocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban. Berdasarkan urutan stratigrafinya satuan formasi batuan yang dijumpai adalah anggota napal, formasi kujung, anggota batulempung, 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 formasi kujung, batugamping prupuh, anggota formasi kujung, anggota tawun formasi Tuban, Formasi Tuban, Anggota Ngrayong Formasi Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial. Dilihat dari susunan litologi, Kabupaten Tuban tersusun dari batuan sedimen yang kaya akan sumberdaya alam berupa bahan tambang galian golongan C diantaranya: pasir silica, clay, ball clay, phospat, dolomit dan trass serta golongan A berupa minyak bumi Adapun kondisi geologi Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta geologi Kabupaten Tuban dibawah ini: Gambar 1.2. Peta Geologi Kabupaten Tuban Secara geologi jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tuban yaitu : ▪ Alluvial : jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Tuban, Jenu, Merakurak, Tambakboyo dan Bancar. dan Kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah Alluvial adalah Kecamatan Kenduruan. Jatirogo, Bangilan, Senori, Singgahan, Kerek, Montong, dan Grabagan. ▪ Regosol : jenis tanah Regosol Kabupaten Tuban mempunyai luas 35.629,942 Ha. Yang tersebar di 15 kecamatan terdiri dari Kecamatan Bancar, Tambakboyo, dan Jenu. Kecamatan yang tidak memiliki jenis tanah ini adalah Kecamatan Grabagan, Widang, Tuban, Merakurak, 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, Kerek, dan Jatirogo. ▪ Grumosol : jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai luas 33.524,184 Ha yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Jenu, Tambakboyo, Jatirogo, Bancar, Montong, Palang, Semanding, Kerek, dan Grabagan. Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah ini adalah Tuban dan Merakurak. ▪ Komplek Mediteran Litosol : jenis tanah ini tersebar di Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Grabagan, Palang, Kerek, Merakurak, Jenu, Tambakboyo, Bancar, dan Jatirogo dengan luas 19.358,563 Ha. ▪ Komplek Mediteran Litosol/Renzina : dari total luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang, Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar. 3. Topografi Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 5-182 meter diatas permukaan laut (dpl). Bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 - 500 meter. Daerah yang berketinggian 0-25 m terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan. Kabupaten Tuban memiliki wilayah seluas 24.447,49 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.839,95 km2 dan wilayah lautan seluas 22.608 km2, dengan kawasan pantai sepanjang 65 Km yang membentang dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar. Wilayah Kabupaten Tuban merupakan wilayah dataran dan pegunungan, wilayah ini merupakan wilayah yang paling luas dengan kondisi yang berbeda. Dari luas daerah menurut jenis lahan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 lahan kering (dry land) seluas 174.298,06 Ha dan lahan cukup basah (wetland) seluas 9.696,51 Ha Di bagian Utara merupakan kawasan pantai yang relatif kurang subur untuk pertanian sehingga diarahkan untuk kawasan industri dan perikanan. Di bagian tengah merupakan kawasan gugusan pegunungan kapur yang mempunyai kandungan bahan tambang galian golongan C yang cukup potensial, diantaranya: pasir silica, clay, ball clay, phospat, dolomit dan trass serta golongan A berupa Minyak Bumi. Sedangkan bagian selatan merupakan lahan pertanian yang subur penghasil padi yang potensial bagi Kabupaten Tuban, dan bagian Tenggara merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Wilayah Kabupaten Tuban dialiri sebanyak 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah (areal irigasi) seluas 13.881 Ha. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Sungai Bengawan Solo sepanjang 60 km yang mampu mengairi areal irigasi seluas 5.430 Ha, Sungai Kening sepanjang 60 km mampu mengairi areal irigasi seluas 2.522 Ha, dan sungai Guwo Terus sepanjang 7,5 km mampu mengairi areal irigasi seluas 1.250 Ha. 4. Kondisi Demografis Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dikaitkan dengan masalah- masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Berikut penjabaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2020 (berdasarkan sumber perhitungan BPS menggunakan data Tahun 2020): 6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 1.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2020 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kelompok Umur 0‒4 5‒9 10‒14 15‒19 20‒24 25‒29 30‒34 35-39 40-44 45‒49 50-54 55-59 60-64 64-69 69-74 75+ JUMLAH Laki-Laki 38.970 43.611 43.280 41.957 45.702 47.089 49.164 47.250 47.339 43.210 39.953 35.736 30.033 21.826 12.572 10.647 598.339 Jenis Kelamin Perempuan 34.567 41.438 40.180 39.841 43.674 46.313 47.815 46.180 47.325 43.608 41.025 37.342 31.847 22.798 14.454 18.266 599.673 Jumlah 76.537 85.049 83.460 81.798 89.376 93.402 96.979 93.430 94.664 86.818 80.978 73.078 61.880 44.624 27.026 28.913 1.198.012 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban per 31 Des Tahun 2021 Jumlah penduduk Kabupaten Tuban dari hasil sensus penduduk pada Tahun 2020 sejumlah 1.198.012 jiwa yang terdiri dari 598.339 jiwa penduduk laki-laki dan 599.673 jiwa penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Tuban dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Tuban di dominasi oleh penduduk usia dewasa, yakni mengelompokkan pada usia 30-34 tahun. Jika diamati, penduduk berusia 25- 44 tahun lebih besar dibandingkan dengan umur penduduk lainnya. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Tuban Tahun 2010-2020 sebesar 0,67 dan kepadatan penduduk mencapai 651 jiwa/km2 dan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 (empat) orang. Laju pertumbuhan penduduk per tahun, didistribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada rincian sebagaimana tabel berikut: 7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2020 No. Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Widang Palang 12 Semanding 13 Tuban 14 15 Jenu 16 Merakurak Kerek 17 Tambakboyo 18 Jatirogo 19 Bancar 20 Kenduruan Bangilan Senori Singgahan Montong Parengan Soko Rengel Grabagan Plumpang Penduduk (ribu) 28.343 48.052 41.653 41.345 53.343 53.603 83.814 59.306 39.040 78.147 48.726 86.743 114.136 84.542 55.363 58.781 67.163 42.137 55.534 58.241 1.198.012 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%) 0,72 0,98 0,80 0,52 0,37 0,37 0,62 0,48 0,68 0,49 0,25 1,19 1,17 0,29 0,96 0,77 0,39 0,88 0,53 0,56 0,88 TUBAN Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2021 Tabel 1.4 Persentase Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di No. Kabupaten Tuban Tahun 2020 Persentase Penduduk Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Widang Palang 12 Semanding 13 Tuban 14 15 Jenu 16 Merakurak Kerek 17 Tambakboyo 18 Jatirogo 19 Bancar 20 Kenduruan Bangilan Senori Singgahan Montong Parengan Soko Rengel Grabagan Plumpang 2,37% 4,01% 3,48% 3,45% 4,45% 4,47% 7,00% 4,95% 3,26% 6,52% 4,07% 7,24% 9,53% 7,06% 4,62% 4,91% 5,61% 3,52% 4,64% 4,86% 100,00 Kepadatan Penduduk per (km2) 331 622 531 523 360 468 865 1.013 529 903 451 1.193 943 3.971 678 566 492 577 496 518 651 TUBAN Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka Tuban 2021 8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 5. Potensi Pengembangan Wilayah A. Potensi Pertanian Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa. Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi - umbian lainya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. B. Potensi Perkebunan Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur Metharizium, SLPHT serta upaya-upaya lainnya. 9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 C. Potensi Perikanan dan Kelautan Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu : ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang. Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya: (1) Pengembangan Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Lingkungan Pesisir; (3) Pengembangan Perikanan Budidaya; (4) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat; (5) Pengembangan Perbenihan Ikan; dan (6) Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan. D. Potensi Peternakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelor, ayam pedaging, itik dan entog. 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 E. Potensi Kehutanan Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan. Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi. F. Potensi Pertambangan Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT. Semen Gresik dan PT. Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya : a. Batu Gamping (CaCO3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain; b. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo; 11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 c. Batu lempung/lempung, batu lempung/ lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang.Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain; d. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen soral. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel; e. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo; f. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang; Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi. G. Potensi Pariwisata Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban. 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar dibeberapa kecamatan. 1. Obyek Wisata Alam terdiri dari: a. Pantai Boom di Kecamatan Tuban; b. Pantai Sowan di Kecamatan Bancar; c. Pantai Kelapa di Kecamatan Palang; d. Goa Akbar di Kecamatan Tuban; e. Goa Suci di Kecamatan Palang; f. Goa Ngerong di Kecamatan Rengel; g. Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong; h. Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan; i. Air Terjun Nglirip; j. Sendang Maibit; k. Pemandian Nganget; l. Banyulangse; m. Taman Joko Tarup. 2. Obyek wisata Budaya terdiri dari: a. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban; b. Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang; c. Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban; d. Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban; e. Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding; f. Kampung Batik Desa Margorejo Kecamatan Kerek. 3. Obyek wisata buatan terdiri dari : a. Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding; b. Taman Rekreasi pantai Sowan di Kecamatan Bancar; c. Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih; d. Kampung Air di Kecamatan Merakurak; e. Sendang Asmoro di Kecamatan Semanding; f. Tuban Mangrove Center di Kecamatan Jenu; g. Jatiwangi Park di Kecamatan Merakurak; h. Tebing Pelangi di Kecamatan Merakurak; i. Agro Park Klumpit di Kecamatan Soko. 13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 H. Potensi Industri Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya- Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapatterciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari: 1. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo,Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko. 2. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rrengel, Jatirogo, dan Palang. 3. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. I. Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindakasi sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Faktor rawan bencana di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh proses geologi berupa tektonik, hidrogeologi, sedimentasi dan klimatologi yang dapat menghasilkan produk kebencanaan antara lain banjir, abrasi, gerakan tanah/longsor, kekeringan dan angin puting beliung sedangkan dari faktor aktifitas manusia dampaknya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan pembangunan seperti banjir bandang, kebakaran hutan, kebakaran permukiman dan kegagalan industri. Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Tuban yaitu: Kawasan sempadan sungai yang rawan banjir, dan daerah pantai yang rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. Di wilayah 14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana. 1. Kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir: Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko merupakan daerah aliran Sungai Bengawan Solo, sehingga tiap musim hujan Kecamatan ini rawan akan bencana banjir besar. Afvoor Macanan dan Afvoor Sekardadi : Kecamatan Jenu dan Merakurak Kecamatan yang terkena dampak luapan sungai Kening adalah Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, dan Parengan. 2. Kecamatan yang merupakan daerah rawan abrasi pantai yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar. 3. Kecamatan yang merupakan daerah rawan gelombang pasang yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar. 1.3. Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) A. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tuban selama 5 tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan kinerja yang relatif stabil (sekitar 5,016%). Dibandingkan dengan propinsi Jawa Timur kinerja pertumbuhan kabupaten Tuban relatif tertinggal, meskipun dengan angka yang kecil. Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional berdasarkan Harga Konstan Tahun 2016 - 2020 No Tahun Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur Indonesia 1. 2016 4,90 5,57 5,03 2. 2017 4,98 5,45 5,07 3. 2018 5,15 5,50 5,17 4. 2019 5,14 5,52 5,02 5. 2020 (5,85) 2,39 3,15 Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2021 15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Kinerja perekonomian Kabupaten Tuban pada tahun 2021 sedikit menurun sebesar 0,03 dibandingkan tahun sebelumnya (2020). Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yang mencapai 5,00 persen ke tahun 2018 sebesar 5,17 persen dan selanjutnya di Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen menurun 0,03 persen bila dibanding dengan Tahun 2018. Tahun 2020 sebesar (5,85) persen menurun -0,71 persen bila dibanding dengan Tahun 2019. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tuban, baik faktor internal maupun eksternal serta dampak pandemi covid-19. Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tuban diantaranya keberhasilan pemerintah mempertahankan laju inflasi yang rendah dalam kurun beberapa tahun terakhir. Tabel 1.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** Pertanian, Perikanan (1) Kehutanan, dan (2) 21,20 (3) 20,92 (4) 20,10 (5) 19,46 (6) 20,2 Pertambangan dan Penggalian 9,00 9,14 9,26 8,94 8,94 Industri Pengolahan 27,51 27,73 28,96 29,5 27,7 Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Peng.Air, Peng.Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Konstruksi 13,38 12,81 12,00 12,00 12,30 Perdagangan dan Eceran:Rep. Mobil dan Sepeda Motor Besar 13,09 13,45 13,63 13,9 13,40 Transportasi dan Pergudangan 0,67 0,69 0,7 0,7 0,80 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,94 0,97 1,00 1,00 1,00 Informasi dan Komunikasi 4,50 4,56 4,6 4,6 5,30 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,17 2,17 2,1 2,1 2,2 16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** Real Estat (1) (2) 1,43 (3) 1,43 (4) 1,4 (5) 1,5 (6) 1,6 Jasa Perusahaan 0,21 0,21 0,2 0,2 0,2 Admin, Pemerintahan, Pertahanan dan Jam Sosial 2,29 2,27 2,32 2,40 2,6 Jasa Pendidikan 1,69 1,68 1,66 1,68 1,8 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,51 0,52 0,53 0,54 0,6 Jasa Lainnya 1,26 1,27 1,29 1,3 1,2 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ) Angka Diperbaiki **) Angka Sangat Sementara Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2021 Berdasarkan tabel 1.8 Struktur lapangan usaha di Kabupaten Tuban lapangan usaha Industri Pengolahan masih menyumbang kontribusi terbesar persentase PDRB Kabupaten Tuban sebesar 27,7 persen. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Tahun 2020, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian Kabupaten Tuban sebesar 27,7 persen, kemudian diikuti lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan & Perikanan sebesar 20,2 persen, Perdagangan Besar dan Eceran: Rep Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,40 persen, konstruksi 12,30 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,94 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5,3 persen. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 dengan menggunakan angka sementara hasil rilis BPS tahun 2020 untuk capaian tahun 2020, maka perlu dilakukan analisis PDRB Kabupaten Tuban baik berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Diharapkan dengan menghitung dan menganalisis PDRB Kabupaten Tuban akan mendapatkan informasi yang lebih detail dan selanjutnya dapat digunakan menentukan pengambilan keputusan di bidang ekonomi semakin akurat,sebagaimana dapat dilihat tabel laju pertumbuhan dibawah ini: 17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tuban (persen), 2017−2020. Lapangan Usaha / Industry (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing Pertambangan & Penggalian / Minning & Quarrying Industri Pengolahan / Manufacturing Industry Pengadaan Listrik dan Gas / Electric and Gas Peng.Air, Peng.Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water Suply,Sewerage, Waste Manag. And Remd. Konstruksi/Construction Perdagangan Besar dan Eceran:Rep. Mobil dan Spd Mtr / Wholesale and Retail Trade Repair of Mt.Vehicle; Transportasi dan Pergudangan / Transportation & Storage Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Foos Service Activities Informasi dan Komunikasi Information and Communication Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Real Estat / Real Estate Jasa Perusahaan/Business Activities Admin.Pemerintahan, Pertahanan dan Jam.Sosial / Public Admin. And Defance Comp. Social Secty Jasa Pendidikan/Education Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial /Human Health an social work activities Jasa Lainnya/ Other Services Activities 2017 (2) 3,27 5,61 5,78 0,86 2,51 1,08 7,74 7,49 8,57 7,40 3,86 4,61 5,76 3,19 4,73 6,21 Tahun 2018 (3) -0,08 3,09 9,71 3,47 3,97 0,41 5,84 9,15 7,73 7,40 4,22 5,91 7,25 4,10 4,84 7,78 2019 (4) 1,29 0,89 7,16 3,09 4,68 5,71 5,85 9,42 8,71 7,39 4,71 5,71 6,76 3,62 7,27 7,57 2020 (5) -1,39 4,84 11,44 0,93 3,69 3,39 -9,69 5,07 9,34 8,88 0,03 1,86 -6,48 -1,72 1,96 8,70 Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto 5,26 4,98 5,70 5,17 6,38 5,14 13,99 -5,85 Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2021 Adapun Laju Pertumbuhan PDRB ADHK rilis BPS tahun 2021 menurut Lapangan Usaha tahun 2020 menunjukkan lima lapangan usaha dengan angka pertumbuhan tertinggi yaitu: 1) Informasi dan Komunikasi 8,88% 2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,70% 3) Peng.Air, Peng.Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3, 69% 4) Jasa Pendidikan 1,96% 18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan 5) Real Estat 1,86%. Sedangkan yang lain terkontraksi pandemi covid- 19. Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020 27.7 n a h u b m u t r e P u j a L 20.25 8.94 12.2613.43 5.29 0.11 0.06 0.75 0.99 2.25 1.58 0.22 2.56 1.81 0.63 1.1 Lapangan Usaha Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2021 Keterangan: A B : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan : Pertambangan dan Penggalian C D : Industri Pengolahan : Pengadaan Listrik dan Gas E F : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang : Konstruksi G H : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor : Transportasi dan Pergudangan I J : Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum : Informasi dan Komunikasi K L : Jasa Keuangan dan Asuransi : Real Estat M,N O : Jasa Perusahaan : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Q R,S,T,U : Jasa Pendidikan : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial : Jasa Lainnya 19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 B. Inflasi Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami peningkatan Angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diukur dengan menghitung rata-ratai perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Dibawah ini adalah angka inflasi dengan menggunakan tahun dasar penghitungan pada tahun 2014. Tabel 1.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2014-2020 No Tahun 1. 2014 Kabupaten Tuban N/A Jawa Timur 7,77 Nasional 8,36 2. 2015 2,57 3,08 3,35 3. 2016 2,43 2,74 3,02 4. 2017 3,44 4,04 3,61 5. 2018 1,97 2,86 3,13 6. 2019 1,83 2,12 2,82 7. 2020 1.83 1,44 1,68 Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2020 Data pada tabel di atas adalah perhitungan angka inflasi yang terdiri dari komponen pembentuk IHK diantaranya adalah Bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport, komunikasi dan jasa keuangan. Secara umum, tingkat inflasi di Tuban sebanding dengan inflasi di kota Kediri, rata-rata lebih rendah dibandingkan angka nasional. Inflasi yang cukup rendah menandakan bahwa perekonomian Tuban cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selama periode tahun 2014-2018, inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup aman. Patut juga untuk dicatat bahwa tingkat inflasi yang dicapai Kabupaten Tuban juga berada dibawah level inflasi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh normalnya jumlah permintaan, 20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 produksi dan penyediaan bahan pokok yang sangat memadai, harga-harga komoditas dunia yang sedang dalam tren penurunan dan juga belum adanya imported inflasi akibat penurunan rupiah. C. Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tabel 1.9 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penduduk Miskin 196.600 198.350 196.100 178.640 170.800 187.130 Garis Kemiskinan (Rp) 277.599 294.543 308.822 328.268 348.503 371.465 Prosentase Penduduk Miskin 17,08 17,14 16,87 15,31 14,58 15,91 Indeks Kedalaman (P1) 2,98 3,03 3,29 2,55 2,84 2,27 Indeks Keparahan (P2) 0,79 0,82 0,91 0,65 0,75 0,48 Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2020, BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2015-2020) mengalami peningkatan di tahun 2015-2016) dan penurunan mulai tahun 2017-2019. Di Tahun 2015-2016 terjadi peningkatan sebesar 1.760 jiwa. ditahun berikutnya (2016-2017) mengalami penurunan yakni sebesar 2.250 jiwa. Di tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 17.460 jiwa dan 7.840 jiwa (2019). Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 16.330 jiwa. Sedangkan perkembangan garis kemiskinan mengalami pertambahan dari tahun ke tahun yakni tahun 2015-2020 yang selalu meningkat disamping itu juga menurunkan jumlah penduduk miskin masih tinggi menjadi sebuah isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. 21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 1.10 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020 Kabupaten Tuban Jawa Timur Tahun 2015 Garis Kemiskinan (Rp) 277.599 Persentase Jumlah Penduduk Miskin 17,08 Garis Kemiskinan (Rp) 304.918 Persentase Jumlah Penduduk Miskin 12,34 2016 294.543 17,14 319.662 12,05 2017 308.822 16,87 344.164 11,77 2018 328.268 15,31 385.009 10,98 2019 348.503 14,58 411.731 10,37 2020 371.465 15,91 418.288 11,09 Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2020, BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami pasang surut selama 6 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, Kabupaten Tuban masih jauh tertinggal. Di Kabupaten Tuban pada Tahun 2015 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 17,08 yang semula di tahun 2016 sebesar 17,14. Di Tahun 2017 turun menjadi 16,87. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 berangsur turun menjadi 15,31 dan 14,58. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan sebesar 15,91 persen 22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 naik 1,33 persen dari tahun 2019 yakni 14,58 persen. Pencapaian penurunan persentase kemiskinan yang signifikan terjadi di tahun 2018 yakni turun sebesar 1,56. Namun demikian posisi Kabupaten Tuban berada pada peringkat 5 terendah di Provinsi Jawa Timur dalam hal persentase penduduk miskinnya. Oleh karenanya, permasalahan ini akan tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk segera dituntaskan di tahun- tahun berikutnya. Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Gambar 1.4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten sekitar Tahun 2015 - 2020 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin N K S I M K U D U D N E P E S A T N E S O R P I 20 15.71 15 10 5 0 17.08 14.6 15.38 12.34 2015 17.14 14.42 16.87 14.89 14.34 15.31 13.16 13. 8 12.05 11.77 10.98 2016 2017 2018 13.21 14.58 12.38 10.37 2019 15.91 13.85 87 12. 11.09 2020 Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Lamongan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Sumber: BPS -Jawa Timur dalam Angka 2020 B. Tingkat Penggangguran Terbuka Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi seimbang yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga tidak ada pengangguran. Namun hingga tahun 2019, kondisi normal yang diharapkan tersebut belum tercapai. Faktanya baik pengangguran maupun setengah pengangguran masih ditemukan. Persoalan menjadi lebih komplek karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, melainkan juga terkait karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Karakteristik tersebut antara lain perubahan 23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 struktur usia penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standard upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya. Salah satu factor penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah factor pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan daya serap tenaga kerja yang memadai. Dari sisi persediaan, terlihat bahwa kualitas pendidikan penduduk usia kerja masih rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja. Tabel 1.11 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Tuban Tingkat Pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2020, BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 3,03 2,78 3,39 2,76 2,70 4,81 4,14 4,47 4,00 3,99 3,92 5,84 Agustus. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban mengalami tren yang baik, meski di Tahun 2017 mengalami kenaikan, tapi di tahun 2018 sd tahun 2019 kembali menurun dan tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Semakin naiknya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban banyak dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Dan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban masih lebih baik dalam hal tingkat pengangguran terbuka. C. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia itu sendiri sebenarnya mencakup banyak dimensi sehingga idealnya pengukurannya menggunakan banyak variabel atau indikator untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh. 24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita. Gambar 1.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Tahun 2016-2020 Perkembangan IPM Kabupaten Tuban Tahun 2016 sd 2020 69 M P I 68 s k e d n I 67 66 65 2016 2017 2018 2019 2020 IPM 66.19 66.77 67.43 68.37 68.40 Sumber : BPS Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 Tabel 1.12 Perbandingan Indeks Pembangunan Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2016-2020 Kabupaten 2016 2017 IPM 2018 2019 2020 Bojonegoro 66,73 67,28 67,85 68,75 69,04 Tuban 66,19 66,77 67,43 68,37 68,40 Lamongan 70,34 71,11 71,97 72,57 72,58 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Tuban telah mencapai 68,40, masuk pada IPM kategori "sedang". Angka ini meningkat sebesar 0,03 poin atau tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan dengan IPM Kabupaten Tuban pada tahun 2019 yang sebesar 68,37. Dari tabel 1.14 di atas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Tuban masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Tuban masih berada pada kisaran 68,40 yang berarti masuk kategori sedang dengan tren positif dari tahun ke tahun. Tabel 1.13 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 I P M Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Nasional 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 Jawa Timur 69,74 70,27 70,77 71,50 71,71 Tuban 66,19 66,77 67,43 68,37 68,40 Sumber : BPS Jawa Timur 2020 1.4. Bidang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terdiri atas Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan serta Urusan Penunjang. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 1.14 Urusan Pemerintahan Kabupaten Tuban No Urusan Wajib Pelayanan Dasar No Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1. 2. 3. 4. 5. 6. No Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pangan Pertanahan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Keluarga Berencana Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penduduk dan 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koperasi, Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Usaha Kecil dan 1. 2. 3. 4. 5. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pariwisata Pertanian Energi dan Sumber Daya Mineral Perdagangan 1. 2. 3. 4. Urusan Penunjang Peningkatan kapasitas perwakilan rakyat daerah kedinasan Pelayanan Daerah/Wakil Kepala Daerah Penataan kelembagaan daerah Perencanaan pembangunan daerah lembaga Kepala 5. Pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah 6. Perindustrian 6. Peningkatan bidang hukum 6. Peningkatan bidang hukum sarana 7. Transmigrasi 7. Peningkatan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 8. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah 9. Pengawasan Sumber : Data Diolah 27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kelembagaan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dibentuk dengan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan menerapkan prinsip minim struktur kaya fungsi. Dalam tahun 2021 struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Bagian Hukum 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan : a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. 3) Asisten Administrasi Umum : a. Bagian Umum b. Bagian Organisasi 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 3. Inspektorat Daerah 4. Dinas Daerah terdiri dari: Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 5. Badan Daerah terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik RSUD Dr.R.Koesma Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Kecamatan sebanyak 20 dan Kelurahan sebanyak 17 terdiri dari Kecamatan : Kecamatan Tuban, Semanding, Jenu, Merakurak, Palang, Widang, Plumpang, Rengel, Grabagan, Montong, Kerek, Soko, Parengan, Singgahan, Tambakboyo, Bancar, Senori, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tetap mempertimbangkan asas efisiensi, efektifitas dan proporsional, maka pada tahun 2021 organisasi kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengalami perubahan. 1.6. Jumlah Pegawai / Personil Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah personil/pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Pada Tahun 2021, pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tercatat sejumlah 9.545 orang, yang terdiri dari 7.926 orang PNSD 29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan Tenaga Non PNS sebanyak 1.557 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 62 orang. Adapun perkembangan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019 - 2020 adalah sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 1.15 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020 No TAHUN PNSD Non PNS Tenaga Kontra k Jumla h Laki- Laki Perem - puan 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Jumlah Pegawai Tahun 2019 8.243 1.476 63 9.782 5.137 4.645 2. Jumlah Pegawai Tahun 2020 7.926 1.557 62 9.545 4.830 4.715 Sumber : BKPSDM Kabupaten Tuban, 2020 Jumlah aparatur tahun 2020 lebih sedikit dari pada jumlah aparatur tahun 2019 dikarenakan walaupun perekrutan CPNSD dari formasi umum sudah dilaksanakan sebanyak 349 formasi dan formasi yang terisi 346 tetapi disisi lain PNSD yang pensiun sebanyak 427 orang, untuk tenaga kontrak tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kontrak tahun 2019 dikarenakan terdapat 1 orang sudah memasuki batas usia (58 tahun). Tabel 1.16 Perkembangan Jumlah PNSD di lingkungan Pemkab.Tuban Berdasarkan Jenis Pangkat / Golongan Tahun 2019-2020 GOLONGAN KEPANGKATAN No. TAHUN JUMLAH IV III II I 1. 2019 2.699 3.516 1.900 128 8.243 2. 2020 2.372 3.796 1.653 105 7.926 Sumber : BKPSDM Kabupaten Tuban, 2020 30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Jumlah aparatur tahun 2020 lebih sedikit dari pada jumlah aparatur tahun 2019 dikarenakan walaupun perekrutan CPNSD dari formasi umum sudah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan menyelesaiakn pengangkatan formasi CPNS tahun 2019. Tabel 1.17 Data PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2020 No. PENDIDIKAN 2019 TAHUN 2020 1 2 3 4 5 6 7 Purna Sarjana (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma SLTA SLTP SD 3 325 5.095 955 1.671 99 95 3 324 4.943 1.041 1.446 91 78 JUMLAH 8.243 7.926 Sumber : BKPSDM Kabupaten Tuban, 2020 Tabel 1.18 Jumlah PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan Instansi dan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 TINGKAT PENDIDIKAN NO. SATUAN KERJA SD SLTP SLTA DIPLO MA S1 S2 S3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 SEKRETARIAT DAERAH 4 4 59 18 53 11 1 2 SEKRETARIAT DPRD 0 0 12 1 14 4 0 3 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 13 9 21 7 0 4 INSPEKTORAT 0 0 2 4 25 6 0 5 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA DAN KB 0 0 1 0 2 6 4 9 18 18 5 6 0 0 7 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 0 10 4 14 3 0 8 9 10 11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN NAKER DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG 0 1 0 10 0 2 0 4 4 16 6 67 4 4 3 10 19 9 16 45 2 4 4 6 0 0 0 0 31 JML 10 150 31 50 37 30 39 34 29 36 29 142
NO. 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 TINGKAT PENDIDIKAN SATUAN KERJA SD SLTP SLTA DIPLO MA S1 2 3 4 5 6 7 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 31 32 119 4 17 DINAS KESEHATAN 3 3 117 624 219 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 28 6 13 DINAS PERTANIAN & KETAHAN PANGAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS SOSIAL, PEMBERHAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 14 23 7 4 30 8 5 3 7 9 63 23 16 13 37 0 0 21 7 29 DINAS PENDIDIKAN 7 15 416 103 3.920 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KANTOR KESBANG DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 16 0 0 0 10 0 1 0 84 7 23 4 3 2 1 7 28 1 22 15 RSUD dR R. KOESMA 0 3 78 165 99 KANTOR CAMAT TUBAN 0 2 43 4 46 KANTOR CAMAT PALANG 1 0 16 2 9 KANTOR CAMAT SEMANDING 0 2 21 1 12 KANTOR CAMAT WIDANG 0 1 14 1 3 KANTOR CAMAT JENU 0 0 14 0 5 KANTOR CAMAT TAMBAKBOYO 0 0 11 1 6 KANTOR CAMAT BANCAR 1 0 13 0 5 KANTOR CAMAT MERAKURAK 0 1 13 0 6 KANTOR CAMAT KEREK 0 1 8 0 9 KANTOR CAMAT MONTONG 0 0 9 0 4 KANTOR CAMAT SENORI 0 0 13 1 9 KANTOR CAMAT SINGGAHAN 0 1 3 0 8 KANTOR CAMAT BANGILAN 0 0 7 1 9 KANTOR CAMAT JATIROGO 0 0 12 0 5 KANTOR CAMAT KENDURUAN 0 0 12 2 7 KANTOR CAMAT PARENGAN 0 1 13 1 6 KANTOR CAMAT SOKO 0 1 16 2 7 32 S2 8 8 19 1 5 4 5 2 7 4 144 3 4 3 5 30 3 1 2 0 1 1 0 1 0 1 2 2 2 1 0 2 1 S3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JML 10 211 985 48 90 60 32 27 83 62 4.606 144 14 50 31 375 98 29 38 19 20 19 19 21 18 14 25 14 19 18 21 23 27
NO. 1 44 45 46 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 TINGKAT PENDIDIKAN SATUAN KERJA SD SLTP SLTA DIPLO MA S1 S2 2 3 4 5 6 7 8 KANTOR CAMAT PLUMPANG 0 0 13 0 7 2 KANTOR CAMAT RENGEL 0 0 12 1 7 0 KANTOR CAMAT GRABAGAN 0 0 11 0 6 0 JUMLAH 78 91 1.446 1.041 4.943 324 Sumber : BKPSDM Kabupaten Tuban, 2020 Tabel 1.19 Jumlah PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan Instansi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2020 GOLONGAN KEPANGKATAN NO. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SATUAN KERJA 2 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA DAN KB DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN NAKER DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN GOL I 3 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 10 GOL II 4 64 11 16 2 4 11 10 4 20 9 63 GOL III 5 64 13 27 22 22 19 16 22 10 14 62 GOL IV 6 16 7 7 13 4 9 6 3 5 6 7 12 36 141 27 7 13 DINAS KESEHATAN 14 DINAS PERHUBUNGAN 5 1 240 23 687 22 53 2 15 16 17 18 19 DINAS PERTANIAN & KETAHAN PANGAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS SOSIAL, PEMBERHAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0 4 0 0 0 8 24 9 6 29 51 26 15 16 46 31 6 8 5 8 20 21 DINAS PENDIDIKAN 0 8 7 38 458 2.080 2.060 17 22 23 24 25 26 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KANTOR KESBANG DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN RSUD dr. R KOESMA TUBAN 24 0 1 0 0 76 9 24 10 127 39 3 19 14 202 5 2 6 7 46 33 JML S3 9 10 0 22 0 20 0 17 3 7.926 JUMLAH 7 150 31 50 37 30 39 34 29 36 29 142 211 985 48 90 60 32 27 83 62 4.606 144 14 50 31 375
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 GOLONGAN KEPANGKATAN NO. 1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 SATUAN KERJA 2 KANTOR CAMAT TUBAN KANTOR CAMAT PALANG KANTOR CAMAT SEMANDING KANTOR CAMAT WIDANG KANTOR CAMAT JENU KANTOR CAMAT TAMBAKBOYO KANTOR CAMAT BANCAR KANTOR CAMAT MERAKURAK KANTOR CAMAT KEREK KANTOR CAMAT MONTONG KANTOR CAMAT SENORI KANTOR CAMAT SINGGAHAN KANTOR CAMAT BANGILAN KANTOR CAMAT JATIROGO KANTOR CAMAT KENDURUAN KANTOR CAMAT PARENGAN KANTOR CAMAT SOKO KANTOR CAMAT PLUMPANG KANTOR CAMAT RENGEL KANTOR CAMAT GRABAGAN GOL I 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 105 GOL II 4 27 12 19 13 11 11 10 12 7 7 13 5 7 11 10 14 15 14 11 9 GOL III 5 66 15 17 5 7 6 6 6 10 6 9 7 11 5 9 6 11 6 6 6 GOL IV 6 3 1 2 0 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3 2 JUMLAH 7 98 29 38 19 20 19 19 21 18 14 25 14 19 18 21 23 27 22 20 17 JUMLAH 1.653 3.796 2.372 7.926 1.7 Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Tuban Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tuban saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi kedepan perlu mendapat perhatian. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Angka kemiskinan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan; 2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi; 3. Pengangguran yang cukup tinggi; 4. Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia (SDM); 5. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi; 6. Infrastruktur yang ada belum optimal; 7. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal; 34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 8. Kualitas lingkungan yang belum membaik; 9. Kapasitas Fiskal Daerah Yang Terbatas. 35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Perencanaan Strategis merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2020. Sesuai dengan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dievaluasi Tim Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020 perlu dilakukan upaya sinkronisasi Cascading kinerja yang ada dikarenakan dapat mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi/instansi, dan masih ada ukuran keberhasilan Kepala Daerah belum berorientasi pada hasil, sehingga akan sulit dijabarkan pada Renstra Perangkat Daerah. Serta upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan program/ kegiatan dan penyerapan anggaran belum sampai pengukuran indicator tujuan/sasaran pembangunan. Upaya sinkronisasi dan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan cara evaluasi RPJMD yang diikuti dengan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi RPJMD rekomendasi Gubernur Jawa Timur melalui surat Nomor 700/1672/031.2/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, untuk melakukan: a. Penjabaran lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJM hingga indikator individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan; b. Menyederhanakan rumusan program dan kegiatan dengan lebih memfokuskan pada hasil yang diharapkan. Setelah dievaluasi terdapat penyesuaian terhadap beberapa komponen perencanaan strategis seperti diuraikan dibawah ini: 2.1.1 Visi Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Tuban dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun, maka pasangan H.FATHUL HUDA (Bupati) - Ir.M.NOER NAHAR HUSEIN (Wakil Bupati) membuat Visi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk jangka waktu lima tahun ke depan yaitu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : " KABUPATEN TUBAN YANG LEBIH RELIGIUS, BERSIH, MAJU DAN SEJAHTERA ". Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021. Dan dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021. Pada visi tersebut terdapat empat kata kunci dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut : 1. Religius, yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi. 37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 2. Bersih, sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan layanan publik yang memuaskan guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan pasti. 3. Maju, ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang tercermin dari pencapaian indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik. 4. Sejahtera, dalam kebijakan sosial kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2.1.2 Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk mewujudkan Visi pasangan H. FATHUL HUDA (Bupati) - Ir. M. NOER NAHAR HUSEIN (Wakil Bupati), maka ditetapkan 5(lima) misi Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu : 1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama; 2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif, dan bersih; 3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah; 4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif; 38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. 2.1.3. Tujuan Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Mengacu pada pernyataan visi, misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan ditetapkan 5 (lima) tujuan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai- nilai agama serta toleransi dan kerukunanantar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan; 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik; 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan; 4. Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja; 39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial. 2.2.4 Sasaran Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Tuban, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tuban VISI : Kabupaten Tuban Yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera". MISI 1: Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama TUJUAN SASARAN No Uraian Indikator Uraian Indikator 1 Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban Indeks Toleransi Antar Umat Beragama 1 Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakat an 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah 40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI 2 : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif, dan bersih TUJUAN SASARAN No Uraian Indikator No Uraian Indikator 2 Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan 2 Nilai AKIP 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) 3 Meningkatnya kualitas penyelenggara an pelayanan publik 4 Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah MISI 3 : Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah TUJUAN SASARAN No Uraian Indikator No Uraian Indikator 3 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 pembangunan yang berkelanjutan 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukima n, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustaka an, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) MISI 4 : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif TUJUAN SASARAN No 4 Uraian Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja. Indikator Tingkat Pertumbuhan Ekonomi No 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya Uraian 7 8 9 Indikator Pertumbuh an PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Pertumbuh an PDRB sektor Industri Pengolahan Pertumbuh an PDRB sektor perdaganga n besar dan eceran 42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembanga n destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja. 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah 43 10 Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) 11 Indeks Gini Ratio 12 Indeks Ketimpanga n Regional / Williamson Index
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan TUJUAN SASARAN No 5 Uraian Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, Mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah social Indikator Angka Kemiskinan No 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia Uraian Indikator 13 Indeks Pembangun an Manusia 14 Tingkat Penganggur an Terbuka (%) 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutam aan gender dan perlindungan anak 15 16 Indeks pemberdaya an gender (IDG) Indeks Pembangun an Gender (IPG) 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2.2.1. Strategi Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 tersebut dilakukan analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan dirumuskannya 19 strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagai berikut : 1. Menciptakan kondisi dan membangun sarana prasarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial kemasyarakatan 2. Memperkuat jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan 44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. 4. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. 5. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup 6. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang 7. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman,serta rumah layak huni 8. Menciptakan kondisi dan membangun perilaku masyarakat dalam mewujudkan Kenyamanan tempat tinggal 9. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan. 10. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. 11. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan 12. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor 13. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja. 14. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah 45
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 15. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi 16. Membangun Kesehatan masya-rakat Berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit/ masalah kesehatan lainnya 17. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. 18. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan 19. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2.2.2 Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria rumusan arah kebijakan, antara lain: 1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; 2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat; 3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan 4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. 46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 Kebijakan dari Misi 1 ini antara lain adalah 1. Membuat regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan. 2. Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, sosial dan Kemasyarakatan Kebijakan dari Misi 2 antara lain adalah 1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan. 2. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip- prinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stakeholders. 3. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip- prinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. 4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur. Kebijakan dari Misi 3: 1. Menyelenggarakan penataan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan. 2. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni. 47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 4. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim. Kebijakan dari Misi 4 adalah sebagai berikut: 1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan. 2. Diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan. 3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan. 4. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif. 5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja. 6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata. 7. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi / penghubung antar wilayah. Kebijakan dari misi 5 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program keluarga berencana. 2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya. 3. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, membangun kompetensi dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, meningkatkan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan non formal. 4. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, kelembagaan olahraga dan kepemudaan. 48
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang dapat menjamin perlindungan terhadap anak. 49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 2.2. Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Arah Kebijakan 2019 2021 Misi 1 : Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan 2017 2018 2020 antar umat beragama Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan Meningkatnya pemahaman dan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 1. Menciptakan kondisi dan sarana membangun prasarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan nilainilai pengamalan keagamaan, sosial kemasyarakatan. 2.Memperkuat jaminan dalam keamanan melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan. 1. Membuat regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan 2. Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, soaial dan kemasyarakatan √ √ √ √ √ √ √ √ Misi 2 : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih 50 √ √
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera Tujuan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Sasaran 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program kegiatan dan serta pembangunan, dan transparansi kinerja akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Strategi 1.Peningkatan koordinasi, dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sistem terhadap akuntabilitas kinerja pengelolaan dan keuangan dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa integrasi 2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai Kebijakan 1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan 2. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsipprinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stakeholders 3. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsipprinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme 4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur. 4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur. 2017 √ √ √ √ 2018 √ √ √ √ Arah Kebijakan 2019 √ √ √ √ Misi 3 : Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah 51 2020 √ √ √ √ 2021 √ √ √
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan 1. Meningkatnya kualitas dan lingkungan sumber pelestarian daya serta hayati, optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup 2. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang. 1. Menyelenggarakan penataan, pengawasan, pemberdayaan dan dalam masyarakat kepedulian terhadap lingkungan. 2. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2017 √ √ 2. Meningkatnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman guna menunjang aksesibilitas dan kualitas hunian serta kenyamanan tempat tinggal 3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman, serta rumah layak huni 4. Menciptakan kondisi dan membangun perilaku masyarakat dalam mewujudkan Kenyamanan tempat tinggal. 3. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni. 4. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim. 4. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim. √ √ Misi 4 : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif 52 2018 √ √ √ √ Arah Kebijakan 2019 √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ 2021 √ √ √
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja. 1. Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya 2. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan Kelembagaan koperasi, dan industri perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi serta wisata, investasi peningkatan dalam rangka penyerapan tenaga kerja 1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan 2.Mengoptimalkan pengolahan pemanfaatan produksi peternakan, perikanan. 3.Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan BUMDes, UMKM, industri dan perdagangan. dan hasil pertanian, dan 4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor 1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan 2. Diversifikasi produk dan olahan hasil produksi. 3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan. 4. Memberikan kemudahan investor melalui insentif dan bagi pemberian disinsentif. 2017 √ √ √ √ 5.Meningkatkan kesempatan, kapasitas 5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja. 53 √ 2018 √ √ √ √ √ Arah Kebijakan 2019 √ √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ √ 2021 √ √ √ √ √
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 2017 3. Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi antar ketimpangan wilayah. dan tenaga kerja. 6.Mengembangkan perlindungan destinasi wisata yang terintegrasi kebudayaan daerah dengan 7.Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi 6.Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata. 7. Membangun infrastruktur transportasi jaringan / penghubung dan umum distribusi antar wilayah sarana sebagai √ √ Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial 1. Meningkatnya kualitas gizi, derajat kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat yang merata dan seimbang 1. Mengoptimalkan program keluarga berencana 2. Membangun Kesehatan masya- rakat Berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya 1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat pentingnya terhadap program keluarga berencana. 2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya. √ √ 54 2018 √ √ √ √ Arah Kebijakan 2019 √ √ √ √ 2020 √ √ √ √ 2021 √ √ √ √
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 3.Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan kuri- kulum, sistem manajemen dan pengelolaan pendidikan, pembiayaan kompetensi membangun pendistribusian dan tenaga dan pendidik secara kependidikan merata, meningkatkan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan non formal. 4.Membangun prasarana, kemitraan, olahraga dan kepemudaan 3.Mengembangkan sarana pembinaan, kelembagaan 2017 √ √ 2. Meningkatnya kualitas aksesibilitas sosial, dan pemberdayaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 5. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggu- langan masalah sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan 5.Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang menjamin dapat perlindungan terhadap anak √ 55 2018 √ √ √ Arah Kebijakan 2019 √ √ √ 2020 √ √ √ 2021 √ √ √
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2017-2021 Tabel 2.3. Tema Pembangunan dalam Kurun Waktu 5 (lima) Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Memacu Peningkatan Pembangunan Peningkatan Pertumbuhan Pembangunan Akuntabilitas untuk Kapasitas ekonomi yang Infrastruktur kinerja Pertumbuhan Sumber Daya berkualitas, dan Ekonomi pembangunan ekonomi yang Manusia untuk peningkatan untuk menuju berkualitas, Pertumbuhan pendapatan peningkatan masyarakat Peningkatan Berkualitas masyarakat kesempatan Kabupaten pendapatan (Peningkatan dan kerja serta Tuban yang masyarakat Produktivitas, pengentasan mengurangi lebih religious, dan Pemerataan kemiskinan. masyarakat bersih, maju Pengentasan Sumber Daya, kemiskinan dan dan sejahtera kemiskinan. Peningkatan kesenjangan dengan focus Pendapatan antar wilayah. Pertumbuhan Masyarakat ekonomi yang untuk berkualitas, Kemandirian peningkatan Ekonomi) pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tuban ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021. Kondisi tersebut terjadi karena periodesasi tahun pertama RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017. Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan tersebut, ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan kinerja yang digunakan oleh masing- masing satuan kerja untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, maupun dalam evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. Gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 dibawah ini. 57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 1 Meningkatnya pemahaman dan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah. % 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Nilai AKIP Predikat 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Predikat 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 4 Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Nilai 58 PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah kejadian konflik daerah yang terselesaikan dibagi jumlah kejadian konflik dikalikan 100% Nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP dari Kemenpan dan RB Hasil Penilaian BPK IKM OPD : Nilai IKM OPD Pelayanan Publik yang disurvei OPD : OPD Pelayanan Publik Yang disurvei SUMBER DATA BAPPEDA Kesbang Tim SAKIP BPK, BPPKAD, dan Inspektorat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah PENANGGUNG JAWAB Kantor Kesbangpol, Satpol PP., Bagian Kesra SETDA, Dinas Pendidikan, dan Semua Kecamatan. Semua OPD BPPKAD Semua OPD Pelayanan Publik, Kecamatan, dan Bagian Organisasi SETDA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya 5 kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 Meningkatnya kualitas 6 hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya. 7 8 9 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran SATUAN Indeks % % % % 59 PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara ITL: Indeks Tutupan Lahan Rata-rata dari nilai cakupan layanan persampahan, air minum, air bersih, drainase, jalan, LPJU, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perpustakaan, sarana penyandang disabilitas, serta sistem lalu lintas dan mitigasi bencana Hasil survey BPS Hasil survey BPS Hasil survey BPS SUMBER DATA Dinas Lingkungan Hidup Dinas PRKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Dispersip Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA PENANGGUNG JAWAB Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan BAPPEDA Dinas PRKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan , BPBD, dan Dispersip Dinas Pertanian dan KP, Dikannak, dan Dinas PUPR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS 7 Meningkatnya nilai 10 tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja 11 8 Meningkatnya Sistem 12 Jaringan Distribusi Hasil Produksi, Olahan, serta potensi keunggulan local guna mengurangi ketimpangan antar wilayah INDIKATOR KINERJA UTAMA Angka PDRB Perkapita (Rupiah) Indeks Gini Ratio Indeks Ketimpangan Regional/ Williamson Index. SATUAN Rupiah Indeks Indeks 60 PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN PDRB n : Produk Domestik Regional Bruto tahun n P : Jumlah penduduk pertengahan tahun n a : Jumlah Pengangguran b : Jumlah Angkatan Kerja Yi = Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = PDRB perkapita di kecamatan i Jumlah penduduk di kecamatan i SUMBER DATA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA PENANGGUNG JAWAB Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas PMPTSPTK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB, serta Semua Kecamatan Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS 9 Meningkatnya Sumber Daya 13 Manusia 14 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) SATUAN Indeks % 61 PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN Ikes : Indek Kesehatan Ipend : Indek Pendidikan Ipeng : Indek Pengeluaran Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i SUMBER DATA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA PENANGGUNG JAWAB Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Parbudpora serta Dispemasydes dan KB, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas PMPTSPTK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB, serta Semua Kecamatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 15 16 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks pemberdayaan gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) SATUAN Indeks Indeks 62 PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN Hasil survey BPS Hasil survey BPS SUMBER DATA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA PENANGGUNG JAWAB Dinas Sosial dan P3A, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas PMPTSPTK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB, serta Semua Kecamatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban yang disusun sesuai kesepakatan bersama antar komponen daerah dengan menggunakan ukuran yang merepresentasikan rencana keberhasilan capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Tuban guna mewujudkan Misi dan Visi Kabupaten Tuban. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2021 ada pada pada Lampiran V. 2.5. Perjanjian Kinerja Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan 63
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah; 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2021 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2021 1 1 Meningkatnya 2 3 1 Prosentase 4 % 5 100 pemahaman dan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan penurunan kejadian konflik daerah 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Nilai AKIP Kabupaten Tuban. 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Nilai/ predikat Nilai/ predikat A WTP 64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO SASARAN STRATEGIS 1 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 2 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya. 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja. INDIKATOR KINERJA SATUAN 3 4 Nilai IKM Pelayanan 4 Nilai Publik Pemerintah Daerah 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 6 Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) % 7 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan % 8 Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan % 9 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran. % 10 Angka PDRB Rp. Perkapita (Rupiah) 11 Indeks Gini Ratio Indeks 65 TARGET 2021 5 Baik (89,5) 67,80 65,00 3,50 6,20 8,00 74.070 0,21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2021 1 8 Meningkatnya Sistem 2 Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah. 12 3 Indeks Ketimpangan Regional/ Williamson Index 4 Indeks 5 0,827 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 69,50 14 Tingkat % 2,43 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. 15 16 Pengangguran Terbuka (%) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Indeks 75,00 87,40 Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021. 2.6. Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Kabupaten Tuban tahun 2021 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Peraturan Bupati Tuban Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan 66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 manfaat untuk masyarakat. Karena Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 dan perubahannya, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus berpijak pada pencapaian visi, misi, dan prioritas sebagaimana RPJMD yang telah ditetapkan. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.601.398.399.322,73 dengan Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 2.662.616.733.449. Adapun Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahun 2021: 1. Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka suatu daerah diharapkan mampu untuk menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal agar kondisi keuangan daerah tersedia maksimal sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga diperlukan upaya- upaya mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah tingkat atas serta melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi makro nasional secara signifikan, yaitu terhadap pendapatan asli daerah terutama sektor pajak. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2021, diarahkan kepada: a) Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah; 67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 b) Itensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); c) Upaya penggalian potensi sumber - sumber Pendapatan baru melalui pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah; d) Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP); e) Pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak; f) Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD; g) Peningkatan Intensitas Pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran, baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional yang dilakukan Inspektorat Daerah. 2. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021, diarahkan pada : 1. Memenuhi Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari : a. Belanja Pegawai PNSD, antara lain berupa : - Pembayaran gaji Pegawai Bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya; - Alokasi Belanja Pegawai DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD; - Alokasi Tambahan Penghasilan PNS berupa tunjangan tetap berdasarkan kehadiran dan tunjangan dinamis berdasarkan perilaku kerja, aktifitas kerja dan sarapan anggaran; 68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 - Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah - dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; - Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2014; - Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah; - Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Bantuan Keuangan Khusus Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan Dana Desa pada APBD Desa; - Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial. b. Memenuhi Belanja Langsung yang terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang merupakan prioritas kebutuhan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah guna membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 3. Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan , Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) 69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2021 diarahkan pada hal- hal sebagai berikut : 1. Menutup defisit Belanja Daerah dalam APBD TA. 2021; 2. Penanaman Modal pada PDAM Tirta Lestari. 70
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Tuban bertekad untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui sebuah laporan kinerja yang disajikan secara transparan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tuban Tahun 2021 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021. Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut: 1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus: realisasi % capaian kinerja = x 100% rencana 2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus: rencana - (realisasi - rencana) % capaian kinerja = x 100% rencana 3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1: realisasi % capaian kinerja = x 100% rencana Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 3.1 Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 1 Lebih dari 100 % Sangat baik 2 75 % sampai 100 % Baik 3 55 % sampai 75 % Cukup 4 Kurang dari 55 % Kurang 3.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Secara umum Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021. Dalam Perubahan RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, dengan 16 (enam belas) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja, Misi II terdapat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja, Misi III terdapat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, Misi V terdapat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran, dan 4 (empat) indikator. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut: MISI 1 terdapat 1 Tujuan, 1 Sasaran dan 1 Indikator kinerja MISI II terdapat 1 Tujuan, 2 Sasaran dan 3 Indikator kinerja MISI III terdapat 1 Tujuan, 2 Sasaran dan 2 Indikator kinerja MISI IV terdapat 1 Tujuan, 3 Sasaran dan 6 Indikator kinerja MISI V terdapat 1 Tujuan, 2 Sasaran dan 4 Indikator kinerja 72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran NO MISI 1. Misi I JUMLAH TUJUAN 1 JUMLAH SASARAN STRATEGIS 1 JUMLAH INDIKATOR UTAMA 1 PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN BS = 1, B = 0, C=0, K=0 2. Misi II 1 2 3 BS = 1, B = 2, C=0, K=0 3. Misi III 1 2 2 BS = 1, B = 1, C=0, K=0 4. Misi IV 1 3 6 BS = 3, B = 0 C=1, K=2 5. Misi V 1 2 4 BS = 1, B = 2 C=0, K=1 Jumlah 5 10 16 BS = 7, B = 5, C=1, K= 3 Dari 10 (sepuluh) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban adalah: Tabel 3.3. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No Kategori Jumlah Indikator Sasaran Persentase Misi I ( 1 Indikator Sasaran ) 1. Baik Sekali 1 100 2. Baik 0 0 3. Cukup 0 0 4. Kurang 0 0 Rata-rata 1 100 Misi II ( 2 Indikator Sasaran ) 1. Baik Sekali 1 100 2. Baik 2 89,82 3. Cukup 0 0 4. Kurang 0 0 Rata-rata 3 94,41 Misi III ( 2 Indikator Sasaran ) 1. Baik Sekali 1 101,75 2. Baik 1 99,31 3. 4. Cukup Kurang 0 0 0 0 Rata-rata 2 100,53 Misi IV ( 3 Indikator Sasaran ) 1. Baik Sekali 3 129,09 2. Baik 0 0 73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 No Kategori Jumlah Indikator Sasaran Persentase 3. Cukup 1 73,95 4. Kurang 2 43,52 Rata-rata 6 76,54 Misi V ( 2 Indikator Sasaran ) 1. Baik Sekali 1 100,75 2. Baik 2 91,65 3. Cukup 0 0 4. Kurang 1 51,92 Rata-rata 4 84,12 TOTAL 16 95,90 Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 7 (lima) indikator sasaran dengan rata-rata capaian 112,83% atau bermakna Baik Sekali, 5 indikator sasaran dengan rata-rata capaian 92,55% atau bermakna Baik dan 1 indikator sasaran dengan rata-rata capaian 73,95% bermakna cukup, dan 3 indikator sasaran dengan rata-rata capaian 46,32% atau bermakna kurang. Rata- rata capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 95,90% dan dikategorikan Baik. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 capaian Tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 rata-rata capaian kinerjanya sebesar 85,04%. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tuban Tahun 2021 yang merupakan periode kelima RPJMD adalah sebagai berikut: 74
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan Sasaran Strategis Kabupaten MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET TAHUN 2021 REALISASI TAHUN 2021 CAPAIAN KINERJA (%) I. Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban 1 Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah % 100 100 100 Rata-rata 100 II Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Nilai AKIP Nilai/Predikat A (85,00) B (69,40) 81,64 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Nilai/Predikat WTP WTP 100 Rata-rata 90,82 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 4 Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Indeks Baik (89,5) Baik (87,70) 97,99 Rata-rata 97,99 Rata-rata 94,41 75 KATEGORI CAPAIAN Sangat Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Baik
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN III Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan IV Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta SASARAN 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya INDIKATOR SASARAN 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 6 Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) 7 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 8 Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan 76 SATUAN Indeks % % % TARGET TAHUN 2021 67,8 65 3,5 6,2 REALISASI TAHUN 2021 68,31 Rata-rata 64,55 (tahun 2020) Rata-rata Rata-rata 1,37 2,97 CAPAIAN KINERJA (%) 101,75 101,75 99,31 99,31 100,53 39,1 47,90 KATEGORI CAPAIAN Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik Kurang Kurang
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja. SASARAN 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja. INDIKATOR SASARAN 9 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran 10 Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) 11 Indeks Gini Ratio 77 SATUAN % Rp. Indeks TARGET TAHUN 2021 8 74,074 0,21 REALISASI TAHUN 2021 8,38 Rata-rata 54,780 0,345 Rata-rata CAPAIAN KINERJA (%) 104,75 63,93 73,95 164,28 119,12 KATEGORI CAPAIAN Sangat Baik Cukup Cukup Sangat Baik Sangat Baik
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN V Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, Mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah social SASARAN 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak INDIKATOR SASARAN 12 Indeks Ketimpangan Regional / Williamson Index 13 Indeks Pembangunan Manusia 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 15 Indeks pemberdayaan gender (IDG) 16 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 78 SATUAN Indeks Indeks % Indeks Indeks TARGET TAHUN 2021 REALISASI TAHUN 2021 0,827 0,978 Rata-rata Rata-rata (a+b+c) 69,5 68,91 2,43 4,68 Rata-rata 75 63,51 87,4 88,06 CAPAIAN KINERJA (%) 118,25 118,25 76,54 99,15 51,92 75,54 84,64 100,75 KATEGORI CAPAIAN Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN RATA-RATA TOTAL 79 SATUAN TARGET TAHUN 2021 REALISASI TAHUN 2021 Rata-rata Rata-rata (a+b) CAPAIAN KINERJA (%) 92,70 84,12 91,12 KATEGORI CAPAIAN Baik Baik Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan rata-rata sesuai dengan "Metode rata-rata data kelompok", Rata-rata capaian sasaran strategis Tahun 2021 yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator yaitu sebesar 91,12% atau masuk pada kategori Baik. 1. Prosentase penurunan kejadian konflik daerah di Kabupaten Tuban Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2021 capaian Prosentase penurunan kejadian konflik daerah di Kabupaten Tuban sudah tercapai target yang diharapkan yakni sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 100% atau nilai capaian kinerja 100%, menunjukkan kinerja yang dilakukan sudah maksimal, sehingga prosentase penurunan kejadian konflik daerah di Kabupaten Tuban terselesaikan, walaupun Pandemi Covid-19 berdampak pada dinamika aktivitas kegiatan masyarakat secara umum di Kabupaten Tuban yang mana bisa menimbulkan potensi konflik agama, Potensi Konflik Sosial dan Politik. Beberapa potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Tuban selama Tahun 2021 dan telah terselesaikan yaitu: a. Potensi Konflik Agama yang terselesaikan merupakan Jumlah Potensi Konflik agama yang terselesaikan / Jumlah Potensi Konflik agama di kali 100%. Pada Tahun 2021 potensi konflik agama yang terjadi dan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan terselesaikan ada 3 (tiga) potensi konflik agama terdiri atas: (1) Potensi konflik antar umat beragama seperti yang terjadi di Dusun Bokor Kecamatan Semanding, Kesbangpol telah memfasilitasi adanya dialog sehingga mampu mencegah terjadinya konflik akibat salah persepsi; (2) Potensi konflik lain terkait ijin pendirian tempat beribadah juga dapat diselesaikan Kesbangpol melalui penegakan aturan yang berlaku; (3) Potensi konflik intra umat, terkait pemanfaatan Klenteng Kwan Sing Bio, telah diselesaikan dengan baik. Sehingga akhirnya tidak ada konflik antar pemeluk agama Budha, Konghucu, dan aliran Aliran Tao. 2. Nilai AKIP Pemerintah Kab. Tuban Target nilai AKIP Kabupaten Tuban Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 adalah kategori A dengan nilai target 85,00, sedangkan realisasinya ditahun 2021 sebesar 69,40 dengan kategori "B". Penilaian tersebut menunjukkan Akuntailitas kinerja sudah Baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Rincian hasil penilaian sebagai berikut : Perencanaan kinerja, nilai 24,07 Pengukuran kinerja, nilai 16,11 80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Pelaporan kinerja, nilai 10,55 Evaluasi kinerja, nilai 6,68 Capaian kinerja, nilai 11,99 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaannya masih perlu perbaikan diantara sebagai berikut : 1. Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan SAKIP, baik pada level Pemerintah Kota maupun level PD, serta berupaya menyempurnakan aplikasi SAKIP berasis teknologi informasi (TI). Dalam upaya penguatan akuntabilitas yang lebih menyeluruh pada semua perangkat daerah, kami melakukan perluasan pengujian mendalam terhadap perangkat daerah sampel baru, hal ini dilakukan untuk memastikan maturitas penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. 2. Perencanaan Kinerja, kualitas tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan level Pemda dan PD sebagian besar telah berorientasi hasil (outcome) dan telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur. Dalam upaya menindaklanjuti catatan yang terangkum dalam LHE SAKIP tahun 2020 di level perencanaan telak dilakukan penyempurnaan indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan aspek relevansi, informasi pengukuran dan kecakupan indikator. 3. Pengukuran Kinerja, Pemerintah Kabupaten Tuban telah berupaya menindaklanjuti catatan yang terangkum dalam LHE SAKIP tahun 2020 yaitu terkait penyempurnaan penjabaran kinerja agar dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat penanggung jawab progra dan kegiatan agar tercipta keselarasan pengukuran antara individu pegawai dengan kinerja organisasi sebagai dasar pemberian reward and punishment. 4. Pelaporan Kinerja, hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah kualitas pelaporan informasi kinerjaa pada Pemda dan PD masih perlu ditingkatkan khususnya mengenai informasi efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan kinerja oleh pimpinan PD. 5. Evaluasi Internal, hal yang masih menjadi perhatian adalah Evaluasi Program belum sepenuhnya menjawab keberhasilan atas program, perubahan kondisi terukur atau target group pada masing-masing program yang telah dilakukan, capaian target fisik dan penyerapan anggaran. 6. Capaian Kinerja, secara umum capaian kinerja yang ditetapkan dalam PK tingkat Pemda tahun 2020 dapat berhasil dicapai, namun masih terdapat 81
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 beberapa indikator kinerja yang realisasi capaiannya dibawah (90 - 100%) yang menyebabkan penurunan capaian kinerja dibanding dengan tahun lalu. 3. Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) pada Tahun 2021 Kabupaten Tuban mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan status pencapaian opini yang terbaik itu merupakan harapan Pemerintah Daerah, maka kinerja sasaran ini adalah sangat berhasil. 4. Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 rata-rata sebesar 87,70 dengan capaian sebesar 97,99%, dan dengan nilai mutu "Baik". Capaian di Tahun 2021 belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 89,50. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini diperolehan dari rata-rata nilai IKM 6 OPD, 20 kecamatan dan 33 puskesmas. Dari 6 (enam) OPD yang dilakukan survei kepuasan masyarakat, 5 (lima) OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, RSUD Dr. R. Koesma memperoleh penilaian dengan nilai mutu A dengan nilai kinerja pelayanan pada kategori sangat baik, sedangkan RSUD Ali Mashur memperoleh penilaian dengan nilai mutu B dengan nilai kinerja pelayanan pada kategori baik; dan dari 20 (dua puluh) kantor kecamatan di Kabupaten Tuban yang tahun 2021 ini dilakukan survei kepuasan masyarakat, 45,00 persen (9 kecamatan) memperoleh penilaian dengan nilai kinerja pelayanan dengan kategori sangat baik, 55,00 persen (11 kecamatan) memperoleh penilaian dengan nilai kinerja pelayanan dengan kategori baik, serta dari 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di 82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Kabupaten Tuban yang tahun 2021 ini dilakukan survei kepuasan masyarakat, 48,48 persen (16 puskesmas) memperoleh penilaian dengan nilai kinerja pelayanan dengan kategori sangat baik, 51,52 persen (17 puskesmas) memperoleh penilaian dengan nilai kinerja pelayanan dengan kategori baik. 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2021 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban sudah memenuhi target yang diharapkan yakni sebesar 67,80 dengan memperoleh realisasi capaian sebesar 68,31 atau nilai capaian kinerja 100,75%, menunjukkan capaian kinerja melebihi target sebesar 0,51, walaupun Pandemi covid-19 belum mereda dan berdampak pada dinamika aktivitas masyarakat secara umum di Kabupaten Tuban. 6. Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana Nilai capaian Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana pada Tahun 2021 belum dirilis, sehingga menggunakan capaian Tahun 2020 yaitu sebesar 64,55%, dengan target Tahun 2021 sebesar 65%. Capaian kinerja tersebut sebesar 99,31% dengan kategori Baik. Nilai capaian tersebut didapat dari rata-rata dari nilai cakupan layanan persampahan, air minum, air bersih, drainase, jalan, LPJU, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perpustakaan, sarana penyandang disabilitas, serta sistem lalu lintas dan mitigasi bencana. 7. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Dari Tabel diatas dapat dilihat capaian Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2021 sebesar 1,75%. Jika dibandingkan target yang ditetapkan Tahun 2021, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban membaik di Tahun 2021 setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -5,85%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mendominasi perekonomian di Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Kabupaten Tuban bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. 83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 8. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada Tahun 2021 sebesar 2,97%, yang belum memenuhi target di Tahun 2021 yaitu sebesar 6,20%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Tuban adalah struktur ekonomi Kabupaten Tuban pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih di dominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan (adanya industri Semen Indonesia), hal ini dikarenakan Tuban yang dua pertiga dari luas wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan kapur sangan mendukung kegiatan industri. Capain di Tahun 2021 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan karena pada Tahun 2021 masih terjadi pandemi COVID-19, sehingga pertumbuhan PDRB pada sektor tersebut belum maksimal, meskipun sudah mulai bangkit, dibandingkan Tahun 2020. 9. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran Dari tabel diatas dapat dilihat Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2021 sebesar 8,38%, sedangkan target yang ditetapkan Tahun 2021 sebesar 8%. Dari hasil tersebut terlihat capaian indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 104,75%. Sektor perdagangan besar dan eceran turut menyumbang pendapatan dan nilai tambah di Kabupaten Tuban. Adanya kontraksi pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran di Tahun 2020, dampak COVID-19 menyebabkan setiap usaha di sektor informal dituntut untuk memiliki daya cipta dan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi perkembangan usaha yang semakin pesat agar sektor informal tersebut dapat bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Banyak bidang informal yang berpotensi untuk diangkat dan digali menjadi salah satu bidang usaha yang menghasilkan keuntungan dan income keluarga sekaligus dapat menyerap tenaga kerja. 10. Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Angka PDRB per Kapita Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 sebesar Rp. 54.780.000,00 dengan target yang ditetapkan Rp.74.074.000,00. Capaian indikator angka PDRB perKapita pada Tahun 2021 belum bisa melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 73,95%. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk secara makro di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per 84
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2021 PDRB perKapita Kabupaten Tuban kembali mengalami peningkatan dibandingka tahun sebelumnya, hal ini salah satunya dipengaruhi inflasi, meskipun hasilnya belum maksimal karena belum memenuhi target yang ditetapkan. 11. Indeks Gini Ratio Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 sebesar 0,345, dengan target di Tahun 2021 sebesar 0,21, sehingga capaiannya sebesar 164,28%. Hal ini menunjukkan Kabupaten Tuban di Tahun 2021 melebihi target indeks gini ratio yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) serta kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah, disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam serta Isu-Isu perekonomian makro suatu daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi (economicgrowth), penyerapan tenaga kerja (employment), dan pemerataan yang berkaitan dengan penyediaan umum dasar (basic public service). Namun perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali mengabaikan aspek pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Mengingat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, penambahan kapital akan lebih berperan dari pada penambahan tenaga kerja. Proporsi faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap balas. 12. Indeks Ketimpangan Regional/ Wiliamson Index Indikator Indeks Ketimpangan Regional/ Wiliamson Index pada Tahun 2021 sebesar 0,978, dan Target Tahun 2021 sebesar 0,827. Dari hasil tersebut dapat dilihat realisasi Tahun 2021 tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan. Salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui ketimpangan suatu wilayah adalah menggunakan Williamson Index. Ketimpangan di Kabupaten Tuban juga bisa dilihat dari koefisien gini. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna sedangkan satu merupakan ketimpangan sempurna. 85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 13. Indeks Pembangunan Manusia Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2021 belum memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2020, tetapi masih dikategorikan baik. Angka Indeks Pembangungan Manusia di Kabupaten Tuban Tahun 2021 yaitu 68,91 yang berarti belum di atas target yang diharapkan dalam RPJMD perubahan yaitu 69,50. IPM Kabupaten Tuban masih dibawah kabupaten sekitarnya, sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut maka perlu adanya peningkatan pada program-program yang telah dirumuskan sebelumnya. 14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2021 capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban belum memenuhi target yang diharapkan yakni sebesar 2,43. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 realisasi capaiannya sebesar 4,68 atau nilai capaian kinerja 51,92%, menunjukkan belum maksimalnya penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban, karena Pandemi covid- 19 tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Kabupaten Tuban. 15. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2021 capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum memenuhi target yang diharapkan yakni sebesar 75 hanya memperoleh capai sebesar 63,51 atau 84,64%, menunjukkan belum maksimalnya peran aktif perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. Masih belum optimalnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan belum maksimalnya peran aktif perempuan, sehingga pada urusan pemberdayaan perempuan masih memerlukan berbagai upaya dan inovasi yang sifatnya tidak sektoral namun mutlak dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor yang sinergis, mengingat isu kesetaraan perempuan yang bersifat menyeluruh dan ada pada tiap sektor pembangunan. 86 jika
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 16. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) hasil evaluasi Perubahan RPJMD 2016-2021 dengan sasaran Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, indikator sasaran untuk tahun 2021 sebesar 88,06, dengan target yang ditetapkan sebesar 87,4. Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100,75 %. IPG merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi disuatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari hasil diatas dapat terlihat pembangunan gender yang telah membawa persoalan gender di Kabupaten Tuban sudah cukup baik. Perbedaan gender sering menimbulkan ketidakadilan yang pada akhirnya mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. 87
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Terakhir Capaian kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 3.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 REALISASI SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 1 Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah % 100 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Nilai AKIP Nilai/Predikat 67,92 (B) 69,00 (B) 69,67 (B) 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Nilai/Predikat WTP WTP WTP 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 4 Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Indeks 80,5 (Baik) 82,03 (Baik) 84,85 (Baik) 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 67,36 67,54 68.76 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) % 55,56 66,67 64.55 88 TAHUN 2021 KETERANGAN 100 Pada Tahun 2018 fan 2019 tidak ada indikator tersebut 69,40 (B) WTP Tahun 2021 menggunakan Realisasi Tahun 2020 87.7 68.31 64.55 Tahun 2021 menggunakan Realisasi Tahun 2020
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 SASARAN 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja. 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia INDIKATOR SASARAN 7 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 8 Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan 9 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran 10 Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) 11 Indeks Gini Ratio 12 Indeks Ketimpangan Regional / Williamson Index 13 Indeks Pembangunan Manusia SATUAN % % % Rp. Indeks Indeks Indeks TAHUN 2018 48.557 0,35 0,833 66,77 89 REALISASI TAHUN 2019 TAHUN 2020 1,29 1.39 7,16 11.44 5,82 9.69 60.844 52.920 0,332 0,337 0,833 0.99 68,37 68,40 TAHUN 2021 1,37 2,97 8,38 54.780 0,345 0.978 68.1 KETERANGAN
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 SASARAN 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak INDIKATOR SASARAN 14 Tingkat Pengangguran 15 Terbuka (%) Indeks pemberdayaan gender (IDG) 16 Indeks Pembangunan Gender (IPG) SATUAN % Indeks Indeks TAHUN 2018 3,39 90 REALISASI TAHUN 2019 TAHUN 2020 2,76 4,81 67,74 64,32 87,63 87,88 TAHUN 2021 4.68 63,51 88,06 KETERANGAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 1. Prosentase penurunan kejadian konflik daerah Grafik 3.1. Persentase Penurunan Kejadian Konflik Daerah Persentase Penurunan Kejadian Konflik Daerah (%) 120 100 100 100 80 60 40 20 0 0 Tahun 2018 0 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Persentase Penurunan Kejadian Konflik Daerah Dari grafik diatas dapat terlihat tidak ada indikator perenstase penurunan kejadian konflik daerah pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, sedangkan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 realisasinya sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan kinerja yang dilakukan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 sudah maksimal, sehingga prosentase penurunan kejadian konflik daerah di Kabupaten Tuban terselesaikan, walaupun Pandemi Covid-19 berdampak pada dinamika aktivitas kegiatan masyarakat secara umum di Kabupaten Tuban yang mana bisa menimbulkan potensi konflik agama, Potensi Konflik Sosial dan Politik. Terselesaikannya kejadian konflik daerah di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kerukunan intra dan atar umat beragama, kesadaran berpolitik masyarakat, pemeliharaan rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, kerukunan intra dan antar suku/etnis budaya, peran aktif masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap terjadinya konflik, antisipasi dan penanganan terhadap terjadinya konflik dan ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan narkoba, pemantauan kegiatan orang asing atau ormas asing serta dihapusnya komunitas intelijen Daerah (KOMINDA). 91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 2. Nilai AKIP Grafik 3.2. Nilai AKIP Kabupaten Tuban Nilai AKIP 70 69.67 69.5 69.4 69 69 68.5 68 67.92 67.5 67 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Nilai AKIP Dari grafik diatas dapat telihat nilai AKIP Kabupaten Tuban dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2021 mengalami penurunan dibanding Tahun 2020 yaitu sebesar 0,27 poin. Peningkatan nilai AKIP dari tahun ketahun dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya perbaikan penerapan dan penguatan SAKIP, baik pada level Pemerintah Daerah maupun Level Perangkat Daerah, upaya dalam menyempurnakan aplikasi SAKIP berbasis teknologi informasi (TI), serta upaya dalam penguatan akuntabilitas yang lebih menyeluruh pada semua Perangkat Daerah. Penurunan nilai AKIP Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 disebabkan adanya penurunan komponen capaian kinerja. Pada Tahun 2020 komponen capaian kinerja sebesar 12,63 poin, sedangkan di Tahun 2021 komponen tersebut mengalami penurunan menjadi 11,99 poin. Terdapat beberapa indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tingkat Pemda Tahun 2020 yang realisasi capaiannya dibawah 90-100%. Hal inilah yang menyebabkan penurunan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu. 3. Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik 92
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. WTP merupakan Opini terbaik atas audit yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keberhasilan ini didukung adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Tuban, diperkuat juga adanya penandatanganan Pakta Integritas untuk mempertahankan opini tersebut di depan Bupati beserta anggota Forkopinda Kabupaten Tuban. Faktor lain yang tak kalah penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 4. Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Grafik 3.3. Nilai IKM Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 Nilai IKM Pelayanan Publik 90 88 86 87.7 84 84.85 82 82.03 80 80.5 78 76 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Nilai IKM Pelayanan Publik Dari grafik diatas dapat dilihat Nilai IKM Pelayanan Publik Tahun 2018- 2021 mengalami peningkatan secara terus menerus. Meningkatnya nilai IKM Pelayanan Publik dari tahun ketahun menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal perbaikan pelayan publik serta adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan OPD. Kemampuan aparatur pemerintah berperan penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali ASN sebagai sumberdaya manusia yang dimiliki sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 93
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Adanya teknologi yang semakin berkembang juga mempermudah dalam pengoptimalan pelayanan publik. Selain itu adanya sistem pelayanan publik yang lebih baik antara lain meliputi SOP pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, serta transparansi dalam memberikan pelayanan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Grafik 3.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69 68.76 68.5 68.31 68 67.5 67.54 67 67.36 66.5 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dari Grafik diatas dapat dilihat indeks kualitas lingkungan hidup dari Tahun 2018 mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2020. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,45 poin. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu. IKLH mencerminkan kemampuan menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Analisis utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan. Upaya Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melakukan pengendalian pencemaran air dan udara, peningkatan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara, serta peningkatan jumlah tutupan lahan/hutan (ITL) mendorong adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tuban. Selain itu adanya peningkatan pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara, serta meningkatnya ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi. Pemerintah Kabupaten Tuban juga menggalakan kegiatan Gowes sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari. 94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 6. Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana dapat dilihat pada tabel dibawah: Grafik 3.5. Cakupan Layanan Prasarana, PSU Pemukiman, Fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana Tahun 2018-2021 Cakupan Layanan 70 66.67 65 64.55 64.55 60 55 55.56 50 Tahun 2018 Tahun 2019 Thaun 2020 Tahun 2021 Cakupan Layanan Dari grafik 3.5 (lima) dapat dilihat realisasi cakupan layanan prasarana, sarana, utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana pada tahun 2018 mengalami peningkatan sampai Tahun 2020. Realisasi untuk indikator tersebut pada Tahun 2021 belum rilis, sehingga menggunakan realisasi di Tahun 2020 yaitu sebesar 64,55. Meningkatnya indikator tersebut dari tahun ketahun didukung oleh beberapa komponen antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator yang Mendukung Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana No. Indikator Kinerja Realisasi 2020 Tahun 2021 Target Realisasi Nilai Capaian (%) 1. layanan Persentase standart pelayanan minimum ( SPM ) PSU dengan pencapaian diatas 70 % 2. Prosentase Fasilitas Kesehatan dasar sesuai standar 3. Prosentase Kesehatan sesuai standar Fasilitas Rujukan 77,78 60% 80% 88,89 62% 80% 88,89 59% 66,7% 100 95,16 83,38 95
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 No. Indikator Kinerja Realisasi 2020 Tahun 2021 Target Realisasi Nilai Capaian (%) 4. Cakupan terhadap Pendidikan Dasar Akses Fasilitas 100% 100% 100% 100 5. Prosentase perpustakaan memiliki automasi 5. Prosentase perpustakaan memiliki automasi telah sistem 41 52% 50% 6. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas 6. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas 0,60 0,57 95 7. Prosentase Desa rawan bencana Rata-rata Capaian 7. Prosentase Desa rawan bencana Rata-rata Capaian 72,12 139 142 102,16 Sumber : Dinas PRKP, Kesehatan, Pendidikan,Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan, BPBD Tahun 2021 7. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah: Grafik 3.6. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2018-2021 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 0 Tahun 2018 1.29 Tahun 2019 Tahun 2020 1.39 1.37 Tahun 2021 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Dari Grafik 3.6 dapat dilihat tidak ada indikator pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2018, untuk Tahun 2019 sebesar 1,29%, sedangkan di Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar -1,39%. Untuk Tahun 2021 hasil pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,37%, meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa lapngan usaha yang aktivitasnya tumbuh cukup baik setelah jatuh terkena dampak dari pandemic COVID-19, terutama pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap 96
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Tuban didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Tuban. Gambar. 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban 2021 Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2021 Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Tuban pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 28,02 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya mencapai 19,84 persen; disusul lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,01 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,63 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,15 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6 persen. Perekonomian Kabupaten Tuban pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,00 persen setelah sempat terkontraksi sebesar 5,85 persen di tahun 2020, Meningkat 8,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa lapangan usaha yang aktivitasnya tumbuh cukup baik setelah jatuh terkena dampak dari pandemi Covid-19, terlebih lagi lapangan usaha yang mendominasi struktur perekonomian Tuban. Geliat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor perekonomian mulai dapat dirasakan di tahun 2021 ini, setelah tahun sebelumnya PSBB (Pembatasan Sosial Bersklala Besar) yang membatasi setiap gerak dan aktifitas masyarakat menjadi salah satu pemicu dan berdampak secara langsung 97
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 terhadap lesunya perekonomian daerah, sehingga menyebabkan multi effek pada sektor yang lain. Salah satu Pembatasan tersebut berdampak terhadap menurunnya produksi juga menurunnya permintaan di pasaran, sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan perekonomian. Grafik 3.7. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2021 Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2021 Berdasarkan Grafik 3.7 diatas perekonomian Kabupaten Tuban sempat tumbuh dari tahun 2017 - 2018 kemudian mengalami kontraksi penurunan (5,85) persen dari tahun 2019 ke 2020, dan di Tahun 2021 mulai mengalami peningkatan kembali menjadi 3,00 persen. 8. Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Tuban pada Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah: Grafik 3.8 Pertumbuhan PDRB sekotor Industri Pengolahan Tahun 2018-2021 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) 10 7.16 5 0 2.97 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 5 10 15 11.44 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dari Grafik 3.8 diatas dapat dilihat pertumbuhan PDRB sektor industri Pengolahan Tahun 2018-2021 di Kabupaten Tuban. Pada Tahun 2018 indikator 98
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 tersebut tidak ada, sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 7,16% dan di Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi minus 11,44%. Capaian indikator kinerja pada Tahun 2021 sebesar 2,97%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian di Tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa lapngan usaha yang aktivitasnya tumbuh cukup baik setelah jatuh terkena dampak dari pandemic COVID-19, terutama pada sektor industri pengolahan. Struktur ekonomi Kabupaten Tuban pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih didominasi oleh Lapangan usaha Industri Pengolahan (adanya industri Semen Indonesia) hal ini dikarenakan Kabupaten Tuban yang dua pertiga dari luas wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan kapur sangat mendukung kegiatan industri. Tabel 3.7 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 Lapangan Usaha / Industry 2017 2018 Tahun 2020 2021 (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing Pertambangan & Penggalian / Minning & Quarrying Industri Pengolahan / Manufacturing Industry Pengadaan Listrik dan Gas / Electric and Gas Peng.Air, Peng.Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water Suply,Sewerage, Waste Manag. And Remd. Konstruksi/Construction Perdagangan Besar dan Eceran:Rep. Mobil dan Spd Mtr / Wholesale and Retail Trade Repair of Mt.Vehicle; Transportasi dan Pergudangan / Transportation & Storage Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Foos Service Activities Informasi dan Komunikasi Information and Communication Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Real Estat / Real Estate Jasa Perusahaan/Business Activities Admin.Pemerintahan, Pertahanan dan Jam.Sosial / Public Admin. And Defance Comp. Social Secty Jasa Pendidikan/Education Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial /Human Health an social work activities Jasa Lainnya/ Other Services Activities (3) -0,08 3,09 9,71 3,47 3,97 0,41 5,84 9,15 7,73 7,40 4,22 5,91 7,25 4,10 4,84 7,78 (4) 1,29 0,89 7,16 3,09 4,68 5,71 5,85 9,42 8,71 7,39 4,71 5,71 6,76 3,62 7,27 7,57 (5) -1,39 4,84 11,44 0,93 3,69 3,39 -9,69 5,07 9,34 8,88 0,03 1,86 -6,48 -1,72 1,96 8,70 (6) 1,37 0,18 2,97 1,13 6,29 1,31 8,38 7,77 2,43 8,16 0,79 3,23 2,18 0,43 0,41 5,62 Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto 5,70 5,17 6,38 5,14 13,99 -5,85 5,76 3,00 Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2021 Dengan melihat tabel 3.7 Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha tahun 2020 Informasi dan Komunikasi sebesar 8,88 persen, diikuti 99
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Jasa Kesehatan dan sosial tumbuh meningkat dari 7,57 persen pada tahun 2019 menjadi 8,70 persen pada tahun 2020, Pengolahan Air, Peng.Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,69 persen, Jasa Pendidikan sebesar 1,96 persen, Real Estat sebesar 1,86 persen. Sedangkan lapangan usaha kategori lain pertumbuhannya terkontrasi minus. Ada dua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang meningkat dibanding Tahun 2019, yaitu Lapangan Usaha kategori Jasa Kesehatan dan sosial, kategori Informasi dan Komunikasi. Gambar 3.2 Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Tuban Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 4.48 5.78 9.71 7.16 2016 2017 2018 2019* 2020** 11.44 TAHUN Industri Pengolahan Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2020 Pertumbuhan ekonomi yang terdampak dan mengalami kontraksi tertinggi pertama adalah lapangan usaha sektor Industri Pengolahan. Dampak ini juga sangat terasa pada kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 11,44 persen yang mana sektor ini merupakan Lapangan usaha yang mendominasi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tuban sebesar 27,70 persen. 9. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran Kabupaten Tuban pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah: 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Grafik 3.9 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran Tahun 2018-2021 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%) 10 8.38 5 5.82 0 0 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 5 9.69 10 15 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%) Dari Grafik 3.9 diatas dapat dilihat pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Ecer Tahun 2018-2021. Tahun 2018 tidak ada indikator tersebut, Tahun 20219 sebesar 5.82% dan mengalami penurunan untuk Tahun 2020 sebesar -9,69. Sedangkan capaian Tahun 2021 sebesar 8,38%. Jika dibandingka Tahun 2019 dan Tahun 2020 capaian Tahun 2021 mengalami peningkatan. Terdapat 6 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diatas 5% di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 8,38%. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan Lapangan usaha yang punya kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Tuban sebesar 14,01 persen. Di peringkat kedua adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 8,16 persen, disusul Kategori Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,77 persen, kemudian Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,29 persen. Dua sektor lain adalah Jasa lainnya (5,76) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (5,62). 10. Angka PDRB PerKapita Angka PDRB PerKapita Kabupaten Tuban pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah: 101
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Grafik 3.10 Angka PDRB PerKapita Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 Angka PDRB PerKapita (Rp) 70,000 60,844 60,000 50,000 52,900 54,780 40,000 48,557 30,000 20,000 10,000 0 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Angka PDRB PerKapita (Rp) Dari Grafik 3.10 diatas terlihat angka PDRB Perkapita Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019 angka PDRB Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Tahun 2018 sebesar Rp. 48.557,00 meningkat menjadi Rp. 60.844,00, sedangkan di Tahun 2020 menurun menjadi Rp.52.900,00. Pada Tahun 2021 angka PDRB PerKapita Kabupaten Tuban sebesar Rp 54.780,00 yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk secara makro di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tuban atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 48,47 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 55,40 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB perkapita Tuban turun menjadi sebesar 52,08 juta rupiah hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemic Covid-19, dan diberlakukannya PSBB menyebabkan aktifitas dan ruang gerak masyarakat terbas sehingga 102
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 mengakibatkan berkurangnya aktifitas ekonomi. Di tahun 2021 ini PDRB perkapita Kabupaten Tuban Kembali naik menjadi 54,78 juta rupiah. Meskipun secara pembandingan antar tahun dan antar wilayah angka PDRB Per Kapita Kabupaten Tuban tercatat positif, akan tetapi indikator ini masih belum dapat dijadikan sebagai gambaran kualitas pertumbuhan ekonomi secara makro, karena masih harus dilihat tingkat pemerataan peranan dari masing-masing sektor dan subsektornya. Gambar 3.3 PDRB Perkapita Kabupaten Tuban 2017 - 2021 Sumber : Kabupaten Tuban dalam Angka, 2021 11. Indeks Gini Ratio Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah: Grafik 3.11 Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 Indeks Gini Ratio 0.355 0.35 0.35 0.345 0.345 0.34 0.337 0.335 0.33 0.332 0.325 0.32 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Indeks Gini Ratio Dari grafik 3.11 diatas dapat dilihat realisasi Indeks Gini Ratio di Kabupaten Tuban Tahun 2018 sebesar 0,35 dan mengalami penurunan di Tahun 2019 menjadi 0,332, Tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,337. 103
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,345, yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Indeks Gini rasio Kabupaten Tuban pada Tahun 2018-2021 menunjukkan masih dalam taraf sedang karena berada dalam interval nilai 0,30- 0,50. Dimana Gini Ratio memiliki nilai antara 0 hingga 1, apabila nilainya semakin mendekati satu, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin lebar atau timpang, atau mendekati ketimpangan sempurna. Hal sebaliknya, jika nilainya semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan menunjukkan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Gini Ratio kurang dari 0,3 akan masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah, sedangkan Gini Ratio yang bernilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori sedang dan nilai Gini Ratio lebih dari 0,5 berada dalam kategori ketimpangan yang tinggi. Gini Ratio memiliki kelemahan, yaitu besarnya nilai gini ratio tidak dapat menjelaskan dimana letak ketimpangannya. Pada Tahun 2018 Gini Rasio Kabupaten Tuban berada pada level paling tinggi yakni 0,35. Angka ini meningkat cukup signifikan yakni 0,05 dibanding tahun sebelumnya. Pergeseran kategori ketimpangan secara nyata dapat mempengaruhi pemerataan pendapatan dan Pemerintah Kabupaten Tuban tampaknya cukup waspada terhadap fenomena ini. Gini Rasio Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 sebesar 0,337 atau dibulatkan menjadi 0,34 naik 0,05 dibandingkan tahun 2019 (0,332), yang membuat kategori ketimpangan berubah dari kategori rendah ke kategori sedang atau moderat. Gini Rasio merupakan tahun dimana merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk, untuk melihat karakteristik ketimpangan lainnya dapat menggunakan data PDRB perkapita sebagai proxy pendapatan perkapita. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. 12. Indeks Ketimpangan Regional / Williamson Index Indeks Ketimpangan Regional Kabupaten Tuban Tahun 2018 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah: 104
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Grafik 3.12 Indeks Ketimpangan Regional Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 Indeks Ketimpangan Regional 1.05 1 0.95 0.99 0.978 0.9 0.85 0.8 0.833 0.833 0.75 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Indeks Ketimpangan Regional Dari Gfarik 3.12 diatas dapat dilihat indeks ketimpangan regional pada Tahun 2021 sebesar 0,978, dan pada Tahun 2020 sebesar 0,99. Nilai indeks tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2019 dan 2018. Salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui ketimpangan suatu wilayah adalah menggunakan Williamson Index. Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya. Masalah yang timbul apabila ketimpangan semakin besar yaitu menimbulkan terjadinya konflik dan meningkatkan angka kriminalitas, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan ketidakstabilan didalam suatu perekonomian pembangunan. Ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali mengabaikan aspek pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Mengingat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, penambahan kapital akan lebih berperan dari pada penambahan tenaga kerja. Proporsi faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap balas jasa yang akan diterima oleh masing- masing faktor produksi tersebut. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan perkapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah. 13. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tuban pada Tahun 2018 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah: 105
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Grafik 3.13 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tuban Tahun 2018- 2021 IPM 69.5 69 68.5 68 67.5 67 68.37 68.4 68.91 66.5 66 65.5 66.77 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 IPM Dari Grafik 3.13 diatas dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari Tahun 2018. Pada Tahun 2018 IPM Kabupaten Tuban sebesar 66,77, meningkat menjadi 68,37 di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 meningkat kembali menjadi 68,4, sedangkan untuk Tahun 2021 IPM Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yaitu sebesar 68,91. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban terus meningkat dari tahun ke tahun, namun IPM Kabupaten Tuban masih dibawah kabupaten sekitarnya, sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut maka perlu adanya peningkatan pada program yang telah dirumuskan sebelumnya. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Penghitungan berdasarkan rata-rata geometrik dari ketiga komponen, yakni indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Dari hasil diatas menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan. Pasca mengalami perlambatan kenaikan pada Tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kabupaten Tuban sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan). 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Grafik 3.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 Tingkat Pengangguran Terbuka 6 4 3.39 4.81 4.68 2 2.76 0 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka 106 IPM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Dari Grafik 3.14 diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 yang mengalami fluktuasi. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan di Tahun 2020, hal ini karena adanya pandemic COVID-19 yang membuat banyak usaha mengalami gulung tikar, sehingga pengangguran semakin meningkat. Pada Tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sedikit mengalami penurunan dibanding Tahun 2020, hal ini karena di Tahun 2021 masyarakat mulai bangkit dari pandemi COVID-19, meskipun belum pulih secara keseluruhan dan belum bisa memenuhi target di Tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah, demikian juga bagi Kabupaten Tuban. Banyaknya angkatan kerja seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga mengakibatkan pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin naiknya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban banyak dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19, dan apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban masih lebih baik dalam hal tingkat pengangguran terbuka. 15. Indeks Pemberdayaan Gender Grafik 3.15 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2021 di Kabupaten Tuban Indeks Pemberdayaan Gender 70 68 67.74 66 64 62 64.32 63.51 60 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Indeks Pemberdayaan Gender Dari grafik diatas dapat dilihat Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 sebesar 67,74 mengalami penurunan menjadi 64,32 di Tahun 2020 dan 63,51 di Tahun 2021. Kesetaraan dan keadilan gender 107
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana posisi laki-laki dan perempuan setara dan seimbang. Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Perempuan diharapkan memiliki peran yang proposional dalam hal proses pengambilan keputusan baik di bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen/indikator yang tercakup dalam pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 16. Indeks Pembangunan Gender Grafik 3.16 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tuban Tahun 2019-2021 Indeks Pembangunan Gender 88.1 88 87.9 87.8 87.7 87.6 87.5 87.4 87.63 87.88 88.06 Tahun 2019 Tahun 2020 tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender Dari Grafik 3.16 diatas dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 sebesar 87,63 dan mengalami peningkatan di Tahun 2020 menjadi 87,88. Realisasi Tahun 2021 sebesar 88,06, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020, meskipun nilai tersebut masih dibawah 100, namun sudah ada peningkatan dari Tahun ke Tahun. Nilai yang masih jauh dari 100 ini menggambarkan masih adanya masalah ketidaksetaraan gender di Kabupaten Tuban. Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dimensi dalam IPG adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Dalam dimensi umur panjang dan sehat dapat diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, pada dimensi pengetahuan dapat diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan pada dimensi kehidupan yang layak dapat diukur melalui perkiraan pendapatan. 108
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 3.8 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah NO SASARAN 1 Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan INDIKATOR SASARAN 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah (%) REALISASI TAHUN 2021 100 TARGET RPJMD 100 TINGKAT KEMAJUAN (%) 100 2 Meningkatnya 2 Nilai AKIP B (69,40) A (85.00) 81,65 Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 3 4 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Indeks) WTP Baik (87,70) WTP Baik (89.5) 100 98,10 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 68,31 67,8 100,75 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) 64,55 (tahun 2020) 65 99,31 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya 7 8 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%) 1,37 2,97 3,5 6,2 39,10 47,90 9 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran (%) 8,38 8 104,75 109
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO SASARAN 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja. INDIKATOR SASARAN 10 11 Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Indeks Gini Ratio (Indeks) REALISASI TAHUN 2021 54.780 0,345 TARGET RPJMD 74.074 0,21 TINGKAT KEMAJUAN (%) 73,95 164,28 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah 12 Indeks Ketimpangan Regional / Williamson Index (Indeks) 0,978 0,827 118,25 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia 13 Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 68,91 69,5 99,15 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 14 15 16 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indeks pemberdayaan gender (IDG) (Indeks) Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) 4,68 63,51 88,06 2,43 75 87.4 51,92 84,64 100,75 Pada tabel 3.8 diatas dapat dilihat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMD. Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari periode RPJMD Tahun 2016-2021. Target Jangka Menengah merupakan target ditahun terakhir RPJMD. Pada indikator Prosentase penurunan kejadian konflik daerah target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 100%, sedangkan realisasinya di Tahun 2021 menunjukkan 100%. Hal ini menggambarkan pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban telah memenuhi target Jangka Menengah dengan tingkat kemajuan sebesar 100%. Indikator nilai AKIP Kabupaten Tuban memiliki target jangka menengah dengan nilai 85 poin, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tuban di Tahun 2021 mendapatkan nilai 69,40 poin, sehingga tingkat kemajuan indikator tersebut sebesar 81,65%, belum bisa mencapai 100%. 110
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 belum dirilis sehingga menggunakan capaian Tahun 2020 yaitu dengan kategori WTP sedangkan target jangka menengah yang ditetapkan juga WTP. Dari hasil tersebut menggambarkan pemerintah Kabupaten Tuban berhasil mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 67,8, sedangkan capaian di Tahun 2021 sebesar 68,31. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kemajuan di Tahun 2021 sebesar 100,75 yang menggambarkan Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil dalam mencapai target yang ditetapkan. Target jangka menengah Indikator Persentase Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana sebesar 65%, sedangkan di Tahun 2021 realisasi dari indikator tersebut belum di rilis, sehingga menggunakan capaian di Tahun 2020, yaitu sebesar 64,55%. Apabila hasil tersebut dibandingkan dengan target jangka menengah tingkat kemajuannya sebesar 99,31%. Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2021 sebesar 1,37%, sedangkan target jangka menengah yang ditetapkan di RPJMD sebesar 3,5%. Hal ini menunjukkan capaian tersebut jauh dibawah target jangka menengah yang ditetapkan dengan tingkat kemajuan 39,10%. Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan pada Tahun 2021 sebesar 2,97% dengan target jangka menengah yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 6,2%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tuban belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan tingkat kemajuan sebesar 47,90%. Indikator Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2021 sebesar 8,38%%, sedangkan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 8%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tuban telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan tingkat kemajuan sebesar 104,75%. Sektor perdagangan besar dan eceran mulai bangkit dari dampak pandemi COVID-19, sehingga capainnya dapat memenuhi target jangka menengah RPJMD. Target jangka menengah indikator Angka PDRB per Kapita Kabupaten Tuban sebesar Rp 74.074,00, sedangkan realisasi di Tahun sebesar Rp 54.780,00. Dari hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tuban belum berhasil 111
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 mencapai target jangka menengah yang ditetapkan, dengan tingkat kemajuan sebesar 73,95%. Indeks Gini Ratio di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 sebesar 0,345. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,21. Dari hasil tersebut menunjukkan tingkat kemajuannya sebesar 164,28%. Gini ratio mendekati nol (0) distribusi pendapatan semakin merata. Indikator Indeks Ketimpangan Regional / Williamson Index memiliki target jangka menengah pada RPJMD sebesar 0,827, sedangkan realisasi di Tahun 2021 sebesar 0,978. Tingkat kemajuannya apabila dibandingkan target jangka menengah sebesar 118,25%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 sebesar 68,91, sedangkan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 69,5%. Hal ini menunjukkan pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban belum bisa memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan tingkat kemajuan sebesar 99,15%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 sebesar 4,68%. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,43%. Dari hasil tersebut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban lebih besar dibandingkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD. Indeks pemberdayaan gender (IDG) pada Tahun 2021 sebesar 63,51. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 75. Dari hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tuban belum bisa memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan, dengan tingkat kemajuan sebesar 84,64%. Target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 87,4. Realisasi di Tahun 2021 sebesar 88,06. Dari hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tuban telah mencapai target yang ditetapkan tersebut, yaitu dengan tingkat kemajuan 100,75%. 112
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional 1. Nilai AKIP Nilai AKIP Kabupaten Tuban Tahun 2021 dapat dibandingkan dengan wilayah sekitar, meliputi Kabupaten Lamongan, Bojonegoto, Gresik dan Pemerintah ProvinsI Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 3.9. Perbandingan Nilai SAKIP Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Bojonegoro Kab. Gresik Kab. Mojokerto Pemprov Jatim Nilai SAKIP B A B A BB A Sumber: Kemenpan RB Tahun 2021 Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 termasuk dalam kategori terendah bila dibandingkan dengan capaian nilai AKIP Kabupaten tetangga. Salah satu Kabupaten tetangga yang predikat nilainya sama dengan Kab. Tuban yaitu Kab. Bojonegoro dengan predikat nilai B. Sedangkan pada Kab. Lamongan, Gresik dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nilai AKIPnya sudah mencapai kategori A, begitupula Kab. Mojokerto nilai AKIPnya juga diatas Kab. Tuban yaitu predikat BB. Jika dilihat dari rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021, penyebab nilai SAKIP Kabupaten Tuban Tahun 2021 tidak meningkat karena belum terintegrasinya aplikasi mulai dari perencanaan, penganggaran hingga informasi kinerja, cascading kinerja sampai tingkat individu belum sempurna, serta belum tersusunnya SKP yang berorientasi hasil yang didasarkan dengan PK. Diharapkan untuk Tahun kedepan atau Tahun 2022 Kab. Tuban dapat mengikuti jejak dri Kabupaten-kabupaten tetangga, dengan capaian nilai AKIP yang lebih baik. Sekretariat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban akan berusaha semaksimal mungkin dalam peningkatan nilai AKIP Kabupaten Tuban di tahun berikutnya. 113
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 2. Pertumbuhan PDRB dan Angka PDRB perKapita Grafik 3.17 Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah sekitar dan Jawa Timur Pertumbuhan Ekonomi 6 4 2 0 2 4 6 8 Tahun 2020 Tahun 2021 Jawa Timur 2.39 3.57 Bojonegoro 0.4 5.54 Tuban 5.85 3 Lamongan 2.65 3.43 Gresik 3.68 3.79 Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, 2021 Dari grafik diatas terlihat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar dan Jawa Timur pada Tahun 2020-2021. Pertumbuhan ekonomi masing-masing terdiri atas Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan serta Kabupaten Gresik. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban menunjukkan nilai terendah dibandingkan wilayah sekitar yaitu -5,85. Kemudian disusul Kabupaten Gresik sebesar -3,68, Lamongan sebesar -2,65, Provinsi Jawa Timur sebesar -2,39 dan Kabupaten Bojonegoro sebesar -0,4. ketiga wilayah tersebut Kabupaten Tuban masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro Lamongan dan Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 relatif tertinggal karena adanya pandemi covid-19. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan wilayah sekitar yaitu Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar -5,54. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban sebesar 3, meningkat dibandingkan Tahun 2020. Kemudian disusul Kabupaten Lamongan sebesar 3,43, Provinsi Jawa timur sebesar 3,57, dan pertumbuhan ekonomi terbesar pada Kabupaten Gresik yaitu sebesar 3,79. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 menunjukkan tren positif. Hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 3%. Naik 8,85% jika dibandingkan Tahun 2020. 114
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 3.10 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah) Wilayah Tahun 2019 2020 2021 Kab. Tuban 55.401,00 52.085,00 54.775,00 Kab. Bojonegoro 62.446,00 54.048,00 63.811,00 Kab. Lamongan 33.109,00 29.211,00 30.267,00 Kab. Gresik 105.676,00 102.623,00 109.373,00 Sumber : BPS Jawa Timur, 2021 Tahun 2021 PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tuban sebesar Rp.54.775,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Lamongan, namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Gresik. Tahun 2021 Kabupaten Tuban PDRB Per Kapitanya meningkat dibandingkan Tahun 2020. Adanya pandemic COVID-19 menyebabkan PDRB Per Kapita menurun, tidak hanya pada Kabupaten Tuban, di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan dan Gresik juga mengalami penurunan. 2. Indeks Gini Rasio Grafik 3.18 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021 Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik, 2021 Dari grafik diatas dapat dilihat perkembangan gini ratio Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Gini Ratio Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019 Gini Ratio di Kabupaten Tuban sebesar 0,298, 115
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 kemudian naik menjadi 0,337 pada Tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan pada 2021 menjadi 0,345. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Tuban secara umum semakin tinggi. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Gini ratio Kabupaten Tuban lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, Gini Ratio Kabupaten Tuban menjadi yang paling tinggi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Indeks Gini atau Koefisien Gini yang dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan telah berubah dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga sangat mungkin untuk melihat apakah ketidakmerataan meningkat atau menurun. Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang- orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. 3. Indeks Pembangunan Manusia Tabel 3.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2016-2021 IPM Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bojonegoro 66,73 67,28 67,85 68,75 69,04 69,59 Tuban 66,19 66,77 67,43 68,37 68,40 68,91 Lamongan 70,34 71,11 71,97 72,57 72,58 72,58 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2020 Dari tabel 3.11 di atas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Tuban masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Tuban turun pada kisaran 68,10 yang berarti masuk kategori sedang. Indeks Pembangunan Manusia untuk sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur telah berada pada kategori "sedang" termasuk Kabupaten Tuban. Kabupaten lain yang termasuk dalam capaian IPM dengan kategori sedang, yaitu: Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pacitan, Pamekasan, Pasurua, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, dan Trenggalek. 116
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Grafik 3.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017-2021 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Tuban dan Sekitarnya Tahun 2017 sd 2021 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 Bojonegoro 2021 69.59 2020 69.04 2019 68.75 2018 67.85 2017 67.28 Tuban 68.91 68.4 68.37 67.43 66.73 Lamongan 72.58 72.58 72.57 71.97 71.11 Gresik 76.5 76.11 76.1 75.28 74.84 Jawa Timur 72.1 71.71 71.5 70.77 70.27 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 Selama 5 (lima) tahun terakhir IPM Kabupaten Tuban masih berada di bawah rata rata IPM di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur, IPM Kabupaten Tuban masih kalah bersaing dibanding daerah sekitarnya seperti Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik, bahkan pada tahun 2021 IPM Kabupaten Gresik dan Lamongan telah masuk pada kategori tinggi. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Tuban bersama dengan IPM Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori sedang. Pada Tahun 2021 IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 72,10 atau tumbuh sebesar 0,60 persen poin terhadap Tahun 2020. Capaian IPM Kabupaten Tuban menyumbang 94,45% dari capaian IPM Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana posisi tahun sebelumnya, pada tahun 2021 IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,31. Kota Surabaya bersama Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah dengan IPM berkategori "sangat tinggi". Daerah dengan kategori IPM "tinggi" sebanyak 21 kabupaten/kota, sedangkan yang berkategori "sedang" sebanyak 13 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Tuban dan seluruh kabupaten di wilayah Madura. Kota Surabaya tercatat mempunyai UHH terbaik sebesar 74,18 tahun. Sarana dan prasarana kesehatan di Surabaya relatif lengkap, sehingga masyarakatnya bisa dengan mudah memanfaatkan akses sarana dan prasarana kesehatan. Di samping itu, kesadaran masyarakat Surabaya untuk berpola hidup sehat cukup tinggi, sehingga mendukung meningkatnya usia harapan hidup. UHH terendah masih tercatat di Bondowoso yakni sebesar 66,89 tahun. Sedangkan, angka Usia Harapan Hidup di Tuban berada di peringkat 26 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. 117
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Kota Malang mempunyai HLS tertinggi sebesar 15,75 tahun, dan terendah tercatat di Bangkalan sebesar 11,73 tahun. Posisi Tuban untuk indikator ini berada pada angka 12,21 tahun. Sementara itu, RLS tertinggi tercatat di Kota Madiun yang mencapai 11,37 tahun dan yang terendah masih tercatat di Sampang dengan RLS hanya 4,86 tahun. RLS Tuban masih berkutat di peringkat 29 dengan nilai 7,18 tahun. Indikator ini menterjemahkan bahwa di masa lalu rata-rata penduduk Tuban masih cukup rendah dalam mengenyam pendidikan formal. Artinya bahwa program pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak serta merta langsung mendongkrak indikator ini dalam waktu dekat. Tetapi, baru akan terlihat nanti di masa mendatang, dan hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Tabel 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2021. Wilayah Tahun (%) 2019 2020 2021 Kabupaten Tuban 2,70 4,81 4,68 Kabupaten Bojonegoro 3,56 4,92 4,82 Kabupaten Lamongan 3,89 5,13 4,90 Kabupaten Mojokerto 3,61 5,75 5,54 Provinsi Jawa Timur 3,82 5,84 5,74 Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020. TPT di Kabupaten Tuban Tahun 2021 juga menunjukkan hasil yang terendah dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 memiliki tren TPT yang terendah dibandingkan Kabupaten sekitar. TPT Kabupaten Tuban mengalami tren yang baik, meskipun di Tahun 2020 mengalami kenaikan, tetapi di Tahun 2021 kembali megalami sedikit penurunan. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2019. Semakin naiknya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban banyak dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Dampak pandemi covid-19 pada penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi empat (4) komponen, yaitu Penganggur dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang pernah berhenti bekerja pada periode Februari - Agustus 2021 bagi mereka yang saat ini tidak bekerja serta Penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja dan Penduduk bekerja yang mengalami 118
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 pengurangan jam kerja bagi mereka yang saat ini masih bekerja. Terdapat sebanyak 948.947 penduduk usia kerja di Kabupaten Tuban pada Agustus 2021, sebanyak 76.614 atau 8,07 persen diantaranya terdampak Covid-19. Dari sejumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut, sebagian besar masuk dalam kategori mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19 yakni sebanyak 62.045 orang. Selain itu, terdapat sebanyak 6.608 penduduk usia kerja yang menjadi pengangguran, sebanyak 1.855 orang menjadi bukan angkatan kerja, dan sebanyak 6.106 penduduk usia kerja yang menjadi sementara tidak bekerja karena Covid-19. Jika dibandingkan Agustus 2020, jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebanyak 18.588 orang. Pengurangan tersebut terjadi untuk semua kategori kecuali pada kategori sementara tidak bekerja karena Covid-19 yang justru mengalami kenaikan dari 3.890 orang pada Agustus 2020 menjadi 6.106 orang pada Agustus 2021. 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Analisis penyebab keberhasilan dalam penurunan kejadian konflik daerah di Kabupaten Tuban antara lain dipengaruhi oleh telah terbentuknya FKDM Kabupaten Tuban sampai dengan tingkat kecamatan untuk pencegahan dan penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat dan juga telah terbentuknya FKUB di Kabupaten Tuban dalam rangka penyelasian potensi konflik agama yang terjadi, menanamkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan Upacara rutin 17an dan Upacara hari besar lainnya bagi aparatur serta memaksimalkan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Tuban dan Forum Kewasapadaan Dini Daerah tingkat kecamatan guna meredam potensi yang timbul, sedangkan faktor penyebab penurunan kinerja antara lain adanya Pengaruh derasnya informasi melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya yang rentan menimbulkan degradasi ideologi dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, Situasi dan kondisi masyarakat yang bergerak dinamis berpotensi menimbulkan beragam gesekan dan konflik antar individu / kelompok masyarakat. Penurunan nilai AKIP Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020, sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban membuat langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja hasil dari rekomendasi Kemenpan & RB sebagai berikut: 1. Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akintabilitas kinerja tahun sebelumnya sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan; 119
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 2. Melakukan review secara berkala atas Renstra PD terkait kualitas perumusan tujuan, sasraan stragtegis dan indicator kinerja serta memanfaatkan hasil review untuk perbaikan kinerja organisasi; 3. Memanfaatkan cascading-cascading kinerja organisasi setiap PD hingga ke level individu pegawai untuk pengukuran kinerja individu serta sebagai dasar pemberian reward and punishment serta pembayaran tunjangan kinerja daerah ataupun TPP; 4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat PD dengan menyajikan analisis yang memadai terkait penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan pimpinan PD menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah; 5. Mereview program, kegiatan dan komponen anggaran pada seluruh PD untuk memastikan alokasi anggaran dapat fokus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan. Nilai IKM Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020, keberhasilan peningkatan nilai IKM tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mewujudkan Good Governance, dengan cara memberikan pelayan prima kepada masyarakat sesuai SOP yang telah ditetapkan, selain itu adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibangun di Kabupaten Tuban dapat mempermudah dalam koordinasi antar unit pelayanan sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan terpadu satu pintu. Upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam peningkatan pelayanan publik antara lain: 1. Menggiatkan informasi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan prosedur pelayanan dan biaya/ tarif pemanfaatan pelayanan publik melalui media on line dengan cara memberikan informasi secara detail melalui website atau dengan cara membuat banner atau spanduk; 2. Meningkatkan kinerja petugas penanganan pengaduan dengan cara lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat; 3. Pelibatan Stakeholders dalam peningkatan proses pelayanan public; 4. Pelibatan orang ahli atau pakar yang independen dalam menilai dan mendorong perbaikan pelayanan. Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 berhasil melebihi target yang ditetapkan, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain upaya ketat pengawasan dan evaluasi terhadap 120
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair diwilayah Kabupaten Tuban; adanya upaya edukasi pengelolaan sampah/ limbah kepada masyarakat umum dan lingkup rumah tangga; serta terlaksananya institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis lingkungan hidup (sekolah adiwiyata); Upaya Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh OPD terkait; menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat bersepeda (gowes) sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan pengawasan ketaatan perusahaan dalam penyediaan ruang terbuka hijau dimasing-masing lokasi. Analisis penyebab keberhasilan terhadap kinerja prosentase permukiman kawasan permukiman kumuh disebabkan sudah terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada dikawasan kumuh, misalnya dengan pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan tempat sampah, perbaikan drainase serta pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan. Sedangkan analisis penyebab keberhasilan terhadap kinerja tersedianya luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan adalah tercukupinya RTH yang ada di perkotaan dan revitalisasi taman kota sehingga taman kota lebih terawat dan indah sehingga banyak masyarakat yang datang untuk berkunjung. Meningkatkan pelayanan untuk mengurangi timbunan sampah seperti dengan pengadaan bak sampah, gerobak sampah serta pengadaan mobil pengangkut sampah, selain itu juga dibangun transfer depo yang ada di Kecamatan maupun di Desa. Dengan dipenuhinya sarana dan prasarana layanan persampahan diharapkan masyarakat bisa ikut serta menjaga fasilitas yang ada dan membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah Kabupaten Tuban juga membentuk SABERKOTA (Satuan pembersih kota) yang melaksanaka operasi peduli darurat sampah serta melakukan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan dengan memberikan denda/ sanksi. Capaian angka PDRB baik sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2021 menggunakan capaian Tahun 2020, sehingga hasilnya mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya konsumsi masyarakat Kabupaten Tuban, adanya kebijakan PSBB memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap ekonomi penduduk. Dampak langsung adalah terjadinya penurunan atau perlambatan aktivitas ekonomi sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), sampai akhirnya mengurangi kualitas dan kuantitas konsumsi. Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 antara lain: 121
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 1. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan; 2. Upaya peningkatan kemandirian Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing; 3. Pembinaan dan pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi bantuan peralatan produksi; 4. Dalam upaya meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro dan produk IKM, dilakukan dengan mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro dan IKM, melalui peran aktif pendamping IKM serta melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan serta Dekranasda dalam pembinaan sehingga produk yang dihasilkan dapat bernilai jual lebih tinggi; 5. Disamping itu dalam upaya meningkatkan daya saing produk IKM, peran Rumah Kemasan juga terus diintensifkan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan teknik pengemasan yang lebih baik agar kualitas produk lebih meningkat; 6. Mengefektifkan IKM Mart yang ada serta membuat aplikasi berbasis android sebagai media mempertemukan pelaku UMKM dan pedagang Pasar dengan pembeli; 7. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor; 8. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pengolahan industry; 9. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan; 10. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja; 11. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi. Ketimpangan di Kabupaten Tuban yang ditunjukkan oleh nilai gini rasio menurut pengeluaran terutama lebih disebabkan oleh ketimpangan pada pengeluaran bukan makanan. Sedangkan berdasarkan tipe daerah ketimpangan yang berada di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Nilai gini rasio menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi terjadi pada kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi dan terendah pada tingkat pendidikan SMP. Berdasarkan lapangan usaha ketimpangan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok penduduk dengan lapangan usaha utama jasa dan industri pengolahan, sedangkan berdasarkan status pekerjaan utama ketimpangan tertinggi terjadi pada penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (pengusaha). Di Kabupaten Tuban masih ada kecamatan yang mempunyai ketimpangan berkisar antara 0.3 artinya masih adanya ketimpangan pendapatan jika dibandingkan dengan daerah lain, tetapi masih dikategorikan nilai koefisien gini berketimpangannya rendah (baik). Meskipun 122
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 terdapat pembangunan ekonomi yang terus meningkat secara positif tetapi tidak mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Tuban, perpindahan tenaga kerja yang terlalu terpusat di perkotaan, perpindahan modal, dan kebijakan pemerintah daerah yang belum terlalu fokus pada pemerataan pembangunan. Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah, disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam serta Isu Isu perekonomian makro suatu daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi (economic growth), penyerapan tenaga kerja (employment), dan pemerataan yang berkaitan dengan penyediaan umum dasar (basic public service). Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ini adalah faktor sumber daya alam yang tidak merata pada tiap Kabupaten/Kota, perpindahan tenaga kerja yang terlalu terpusat di perkotaan, perpindahan modal, dan kebijakan pemerintah daerah yang belum terlalu fokus pada pemerataan pembangunan. Untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban antara lain : 1. Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat bagi Kabupaten/Kota yang masuk dalam daerah sudah maju adalah memberikan bantuan bagi daerah tertinggal berupa pembiayaan program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (menciptakan humancapital); 2. Konsolidasi antar daerah atau kabupaten dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir, sehingga Otonomi Daerah memberikan manfaat yang signifikan kepada seluruh masyarakat di dalamnya; 3. Membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien. Pembangunan manusia tidak hanya berhenti sampai pada terwujudnya manusia yang sehat, terdidik dan hidup layak, tapi juga bagaimana kesehatan, pendidikan dan hidup layak yang dirasakan itu berlangsung lama dan memiliki ketahanan jika terjadi goncangan misalnya bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik bersenjata. Sebagai contoh, ketika kita bicara aspek ekonomi dari 123
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 pembangunan manusia, maka pengertian menghapuskan kemiskinan tidak hanya sampai pada persentase penduduk miskin nol persen, tapi juga bagaimana capaian tersebut dipertahankan, mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan adalah hal penting bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Tingkat Pengangguran terbuka meningkat karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja dan dampak pandemi COVID-19, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja, serta rendahnya produktivitas kerja dan tingkat pengupahan, masih terjadinya perselisihan hubungan kerja/ industrial, terbatasnya informasi pasar kerja yang tersedia baik keluar negeri maupun untuk pasar kerja yang ada di dalam negeri. Hasil penghitungan IPG Kabupaten Tuban tahun 2020 menghasilkan angka sebesar 87,88 (BPS). Nilai yang masih jauh dari 100 ini menggambarkan masih adanya masalah ketidaksetaraan gender di Kabupaten Tuban. Dilihat menurut indikator penyusunnya, tampak bahwa hanya angka harapan hidup yang nilainya lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki. Perbandingan angka harapan hidup perempuan terhadap laki-laki mencapai 1,05. Sementara itu, rata- rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan pada perempuan tercatat lebih rendah dibanding laki-laki. Rasio perbandingan perempuan dan laki-laki yang paling rendah ada pada pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan, yakni sebesar 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang sangat mencolok pada pengeluaran antara perempuan dan laki- laki. Disamping hasil penghitungan juga ada penyebab ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Keadaan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat misalnya urusan rumah tangga atau ranah domestik adalah dunianya perempuan, sementara ranah publik, terutama yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan menjadi urusan laki-laki. Hal inilah yang kemudian diiringi dengan munculnya budaya patriarkhi, menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Akibatnya, terjadilah ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Tuban menunjukkan peningkatan, yaitu dari 87,60 menjadi 124
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 87,88. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut dikarenakan adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi Kesehatan, Pendidikan dan hidup layak. Peningkatan IPG tersebut juga menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan. Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwuhud secara nyata. 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Efisiensi penggunaan sumberdaya adalah ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu kegiatan/ proses. Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan dan peran dari sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana, maupun sumberdaya anggaran, walaupun jumlahnya sangat terbatas, namun masih dapat terlaksana dengan baik. Adanya kesadaran membangun komitmen bersama antar pegawai dan Perangkat Daerah, selain itu juga dengan melibatkan dan mengkolaborasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan bersama terkait dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. Terkait sumberdaya anggaran yang ada, walaupun jumlahnya sangat terbatas, yang tidak sebanding dengan jumlah objek binaan, serta adanya pengurangan anggaran akibat Refocusing anggaran, namun dapat dioptimalkan penggunaannya, serta pencarian alternative sumber pendanaan yang lain seperti: melalui dana DAK Non Fisik, penambahan dana DID serta dana BTT. Dalam rencana kinerja tahunan pagu anggaran untuk merealisasikan Indikator Sasaran Kabupaten Tuban sebesar Rp. 2.662.616.733.449,00 dan dari pagu anggaran tersebut mampu direalisasikan sebesar Rp. 2.309.516.758.283,76, dengan kata lain tingkat penyerapannya sebesar 86,74% dengan efisiensi anggaran sebesar 13,26%. Rincian penggunaan anggaran berdasarkan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah: 125
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 3.13. Belanja Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2021 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA 2021 TARGET REALISASI ANGGARAN (Rp) PAGU REALISASI I II Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik 1 Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah (%) 2 Nilai AKIP 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) 100 A (85,00) WTP 100 B (69,40) WTP 8,306,895,862 7,637,177,448 1,133,747,490,051 997,158,539,796 514,391,355,864 477,938,573,029 III Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 4 Nilai IKM 5 Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (indeks) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) Baik (89,5) 67,8 Baik (87,70) 68,31 93,252,844,927 15,498,159,200 75,513,339,847 14,317,112,090 126 EFISIENSI (%) 8.06 12.05 7.09 19.02 7.62 COST PER OUTCOME PAGU (Rp.- 000) REALISASI (Rp.-000) 83,069 76,372 13,338,206 14,368,279 5,143,914 4,779,386 1,041,931 861,042 228,586 209,590 EFISIENSI (%) 8.06 (7.72) 7.09 17.36 8.31
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN pembangunan yang berkelanjutan IV Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja. SASARAN 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya 6 7 8 9 INDIKATOR SASARAN Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran (%) KINERJA 2021 TARGET REALISASI 65 64,55 (tahun 2020) 3,5 1,37 6,2 2,97 8 8.38 127 ANGGARAN (Rp) PAGU REALISASI 166,207,582,237 151,180,795,343 79,757,020,139 55,201,161,315 12,637,498,618 11,994,580,223 1,108,888,745 937,544,126 EFISIENSI (%) 9.04 30.79 5.09 15.45 COST PER OUTCOME PAGU (Rp.- 000) 2,557,040 REALISASI (Rp.-000) 2,342,073 22,787,720 40,292,818 2,038,306 4,038,579 138,611 111,879 EFISIENSI (%) 8.41 (76.82) (98.13) 19.29
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN V Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan SASARAN 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja. 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia INDIKATOR SASARAN 10 Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) 11 Indeks Gini Ratio (indeks) 12 Indeks Ketimpangan Regional / Williamson Index (indeks) 13 Indeks Pembangunan Manusia (indeks) KINERJA 2021 TARGET REALISASI 74,074 54780 0,21 0,345 0,827 0,978 69,5 68,91 128 ANGGARAN (Rp) PAGU REALISASI 3,009,460,129 2,648,434,717 2,868,198,109 2,458,736,232 173,423,330,251 121,914,530,235 220,983,822,607 190,788,957,418 EFISIENSI (%) 12.00 14.28 29.70 13.66 COST PER OUTCOME PAGU (Rp.- 000) 41 REALISASI (Rp.-000) 48 13,658,086 7,126,772 209,701,729 124,656,984 3,179,623 2,768,669 EFISIENSI (%) (19.00) 47.82 40.56 12.92
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN berkeadilan, Mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah social SASARAN 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak INDIKATOR SASARAN 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 15 Indeks pemberdayaan gender (IDG) (indeks) 16 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks) KINERJA 2021 TARGET REALISASI 2,43 4,68 75 63,51 87,4 88,06 129 ANGGARAN (Rp) PAGU REALISASI 994,809,000 985,145,395 893,553,353 568,775,048 360,797,350 264,066,841 EFISIENSI (%) 0.97 36.35 26.81 COST PER OUTCOME PAGU (Rp.- 000) REALISASI (Rp.-000) 409,386 210,501 11,914 8,956 4,128 2,999 EFISIENSI (%) (94.48) 24.83 27.36
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat belanja Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2021. Pada indikator Prosentase penurunan kejadian konflik daerah efisiensi anggarannya sebesar 8,06% dengan cost peroutcomenya 8,06%. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indikator Nilai AKIP Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 efisiensi anggarannya sebesar 12,05%, dengan nilai cost peroutcomenya minus 7,72. Capaian nilai AKIP pada Tahun 2021 menunjukkan hasil yang kurang optimal, hal ini karena nilai AKIP Tahun 2021 belum memenuhi target nilai AKIP yang ditetapkan Tahun 2021 dan mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020. Indikator Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Tahun 2021 yaitu WTP. Efisiensi anggarannya sebesar 7,09% dengan cost peroutcome sebesar 7,09%. Hal ini menunjukkan nilai yang cukup baik. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 efisiensi anggarannya sebesar 7,62% dengan cost per outcome sebesar 8,31%. Hal ini menunjukkan capaian yang cukup baik dan target kinerja yang ditetapkan pada RPJMD dapat dicapai pada Tahun 2021. Pada indikator Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana capainnya Tahun 2021 belum di rilis sehingga menggunakan capaian Tahun 2020. Efisiensi anggaran pada Tahun 2021 sebesar 9,04%. Dengan cost per outcome sebesar 8,41%. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun apabila realisasi kinerja Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan Tahun 2021. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2021 efisiensi anggarannya sebesar 30,79, dengan cost per outcome sebesar minus 76,82%. Capaian Tahun 2021 menunjukkan hasil yang kurang optimal, karena masih adanya dampak COVID-19 yang mempengaruhi capaian kinerja indikator tersebut, meskipun capaian di Tahun 2021 meningkat dibandingkan Tahun 2020. Pada indikator Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun 2021 efisiensi anggarannya sebesar 5,09%, dengan cost peroutcome sebesar minus 98,13%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja indikator tersebut kurang optimal dan belum memenuhi target yang ditetapkan Tahun 2021, sehingga nilai cost peroutcomenya rendah. Indikator Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2021 efisiensi anggarannya sebesar 15,45%, dengan cost per 130
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 outcomenya sebesar 19,29%. Hasil tersebut menunjukkan nilai yang cukup baik karena capaian kinerja pada Tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator Angka PDRB per Kapita pada Tahun 2021 efisiensi anggarannya sebesar 12%, dengan cost per outcome sebesar minus 19%. Pada capaian kinerja PDRB perKapita Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada indikator Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban efisiensi anggarannya sebesar 14,28% dengan cost peroutcome sebesar 47,82%. Pada Tahun 2021 Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator indeks ketimpangan regional/ wiliamson Index capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi anggarannya mencapai 29,70%, dan cost peroutcomenya sebesar 40,56%. Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia efisiensi anggarannya mencapai 13,66% dengan cost per outcome sebesar 12,92%. Hal ini menunjukkan capaian yang cukup baik, dan kinerjanya dapat mencapai target yang ditetapkan. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 efisiensi anggarannya sebesar 0,97% dengan cost per outcome sebesar minus 94.48%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menangani pengangguran terbuka kurang optimal, sehingga nilai cost peroutcomenya cukup rendah. Indeks pemberdayaan gender efisiensi anggarananya sebesar 36,35% dengan cost peroutcome sebesar 24,83%, sedangkan pada indikator Indeks Pembangunan Gender efisiensi anggarannya sebesar 26,81% dengan cost peroutcome sebesar 27,36%. 3.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil memenuhi target indikator sasaran pada RPJMD Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2016- 2021. Rata-rata tingkat capaian kinerja dari enam belas indikator sasaran tersebut yaitu 95,90%, yang menunjukkan kategori sangat baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam pencapaian target RPJMD tersebut antara lain karena adanya program kegiatan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban. Program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel dibawah: 131
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel 3.14 Program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM PAGU ANGGARAN (RP) I. Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban 1 Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 1 2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 405,210,625 5,703,616,550 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 62,244,000 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2,135,824,687 TOTAL 8,306,895,862 II Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota 1,128,785,266,808 2 Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4,962,223,243 3 Program Perekonomian dan Pembangunan 11,467,664,181 132 REALISASI 260,125,850 5,567,656,751 52,022,692 1,757,372,155 7,637,177,448 992,718,052,701 4,440,487,095 6,320,851,422 CAPAIAN (%) 64.20 97.62 83.58 82.28 91.94 87.95 89.49 55.12
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN SASARAN 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 4 5 6 7 8 1 2 3 4 PROGRAM Program Pengelolaan keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa TOTAL Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk 133 ANGGARAN (RP) PAGU 486,858,479,855 REALISASI 458,908,338,976 5,834,830,000 4,135,068,357 5,580,858,650 4,762,062,343 2,513,698,500 2,054,879,776 2,135,824,678 1,757,372,155 1,648,138,845,915 1,475,097,112,825 1,496,646,183 1,163,755,021 2,151,624,650 1,952,892,416 176,699,520 123,396,210 3,179,445,000 2,998,063,125 CAPAIAN (%) 94.26 70.87 85.33 81.75 82.28 89.50 77.76 90.76 69.83 94.30
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN III Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan SASARAN 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 6 1 2 3 4 PROGRAM Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan TOTAL Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penyelenggaraan Penataan Ruang TOTAL 134 ANGGARAN (RP) PAGU 86,248,429,574 REALISASI 69,275,233,074.62 1,503,348,763 1,247,247,058.50 93,252,844,927 75,513,339,847 189,390,200 168,015,000 13,927,783,250 12,944,347,140 105,985,750 104,630,950 1,275,000,000 1,100,119,000 15,498,159,200 14,317,112,090 CAPAIAN (%) 80.32 82.96 80.98 88.71 92.94 98.72 86.28 92.38
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN SASARAN 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Kawasan Permukiman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Pendidikan Program Penanggulangan Bencana Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) 135 ANGGARAN (RP) PAGU 9,172,618,735 REALISASI 8,321,756,600 3,412,532,824 3,386,100,700 4,545,382,895 4,256,473,800 4,175,521,870 4,075,249,200 4,035,493,914 3,403,277,600 5,519,490,695 4,819,068,800 115,277,807,480 104,074,305,203.61 5,730,747,895 5,391,481,275 4,323,472,814 3,934,989,758.67 CAPAIAN (%) 90.72 99.23 93.64 97.60 84.33 87.31 90.28 94.08 91.01
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN IV Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja. SASARAN 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya PROGRAM 10 Program sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 11 Program rehabilitasi Sosial TOTAL 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 6 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 136 ANGGARAN (RP) PAGU 501,802,450 9,512,710,665 166,207,582,237 1,000,000,000 2,000,052,650 2,565,768,203 2,946,335,503 2,960,397,112 747,868,417 67,536,598,254 REALISASI 226,426,850 9,291,665,556 151,180,795,343 983,199,999 1,969,733,700 2,518,494,768 2,903,690,346 2,840,783,490 674,550,540 43,310,708,472 CAPAIAN (%) 45.12 97.68 90.96 98.32 98.48 98.16 98.55 95.96 90.20 64.13
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM 8 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kecil Menengah (IKM) 9 Program Pengembangan Ekspor 10 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 11 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 12 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 13 Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 14 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 15 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 16 Program penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi 137 ANGGARAN (RP) PAGU 2,207,963,247 264,750,200 349,753,250 196,653,050 9,618,378,871 550,317,118 510,281,950 31,700,400 16,589,277 REALISASI 1,768,602,090 212,731,527 313,821,500 175,293,000 9,524,132,105.72 482,390,700 409,733,750 30,880,400 14,539,276 CAPAIAN (%) 80.10 80.35 89.73 89.14 99.02 87.66 80.30 97.41 87.64
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN SASARAN 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM TOTAL Program Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Pengembangan UMKM Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 138 ANGGARAN (RP) PAGU 93,503,407,502 714,086,200 747,868,417 196,653,050 311,211,942 1,039,640,520 410,527,500 65,040,000 994,809,000 1,397,821,609 REALISASI 68,133,285,664 675,151,400 674,550,540 175,293,000 213,897,265 909,542,512 253,884,605 54,208,428 985,145,395 1,165,497,804 CAPAIAN (%) 72.87 94.55 90.20 89.14 68.73 87.49 61.84 83.35 99.03 83.38
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN V Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, Mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah social SASARAN 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia 1 2 1 2 3 4 5 6 PROGRAM TOTAL Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) TOTAL Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 139 ANGGARAN (RP) PAGU 5,877,658,238 REALISASI 5,107,170,949 169,099,857,437 117,979,540,475.97 4,323,472,814 3,934,989,758.67 173,423,330,251 121,914,530,235 91,048,500 81,989,000 9,096,074,540 7,572,726,152 86,248,429,574 69,275,233,074.62 1,503,348,763 1,247,247,059 115,277,807,480 104,074,305,203.61 745,238,750 709,554,040 CAPAIAN (%) 86.89 69.77 91.01 70.30 90.05 83.25 80.32 82.96 90.28 95.21
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 MISI TUJUAN SASARAN 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 7 8 1 2 3 4 5 PROGRAM Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja TOTAL Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak TOTAL 140 ANGGARAN (RP) PAGU 8,021,875,000 994,809,000 221,978,631,607 225,051,800 668,501,553 99,595,850 116,429,600 144,771,900 1,254,350,703 REALISASI 7,827,902,888.94 985,145,395 191,774,102,813 151,940,000 416,835,048 86,150,000 85,831,500 92,085,341 832,841,889 CAPAIAN (%) 97.58 99.03 86.39 67.51 62.35 86.50 73.72 63.61 66.40
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Dari tabel 3.15 diatas dapat terlihat program penunjang keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menunjang kinerja Tahun 2021. Pada misi 1 (satu) tujuan 1 (satu) dengan sasaran strategis Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan ditunjang dengan 4 (empat) program prioritas. Target anggaran dari keempat program tersebut sebesar Rp.8.306.895.862,00 dan realisasinya sebesar Rp.7.637.177.448,00 dengan capaian anggaran yang cukup tinggi yaitu sebesar 91,94%. Pada Misi 2 (dua) Tujuan 2 (dua) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis. Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditunjang oleh 8 (delapan) program prioritas dengan target anggaran sebesar Rp.1.648.138.845.915,00 dan terealisasikan sebesar Rp.1.475.097.112.825,00, capaian anggarannya sebesar 89,50%. Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang ditunjang oleh 6 (enam) program prioritas dengan target anggaran sebesar Rp.93.252.844.927,00, realisasi anggarannya sebesar Rp.75.513.339.847,00 dan capaian anggarannya sebesar 80,98%. Pada Misi 3 (tiga) Tujuan 3 (tiga) terdapat 2 (dua) sasaran strategis, antara lain sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan yang ditunjang oleh 4 (empat) program prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.498.159.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp.14.317.112.090,00 dan capaian anggaran sebesar 92,38%. Sasaran strategis selanjutnya yaitu Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas yang ditunjang oleh 11 (sebelas) program prioritas, dengan pagu anggaran sebesar Rp.166.207.582.237,00, realisasinya sebesar Rp.151.180.795.343,00 dan capaian anggarannya sebesar 90,96%. Pada Misi 4 (empat) Tujuan 4 (empat) terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya yang ditunjang oleh 16 (enam belas) program prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp.93.503.407.502,00 dan terealisasikan sebesar Rp.68.133.285.664,00, capaian anggarannya sebesar 72,87%. Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja yang didukung 9 (Sembilan) program prioritas dengan 141
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp.5.877.658.238,00, direalisasikan sebesar Rp.5.107.170.949,00 dan capaian anggarannya sebesar 86,89%. Sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah yang di dukung 2 (dua) program prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp.173.423.330.251,00 mampu direalisasikan sebesar Rp.121.914.530.235,00 dan capaian anggarannya sebesar 70,30%. Pada Misi 5 (Lima) Tujuan 5 (Lima) terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang ditunjang 8 (delapan) program prioritas, dengan pagu anggaran sebesar Rp.221.978.631.607,00 dan mampu direalisasikan sebesar Rp.191.774.102.813,00 dengan capaian anggaran sebesar 86,39%. Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, yang didukung 5 (lima) program prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.254.350.703, mampu direalisasikan sebesar Rp.832.841.889,00 dan capaian anggarannya sebesar 66,4%. B. Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan didukung dengan sumber-sumber 142
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 pendanaan baik APBD maupun non APBD, seperti APBN, APBD Propinsi, Dana Alokasi Khusus, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat serta untuk mendukung pencapaian target- target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD setiap daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah merupakan komponen penting didalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung upaya penerimaan pendapatan daerah maka Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2021 diarahkan pada: a. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. b. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli (PAD). c. Upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui Pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah. d. Pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak. e. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP). f. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD. g. Peningkatan Intensitas Pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran, baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional yang dilakukan Inspektorat Daerah. 143
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel.3.15 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021 Berdasarkan Pendapatan Daerah URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 1 2 3 4 I. PENDAPATAN DAERAH 2020 2.426.665.135.407,01 2.609.917.219.792,50 107,55 2021 1.969.217.305.246,47 2.044.694.139.044,68 103,83 a. Pendapatan Asli Daerah 2020 487.123.878.139,01 554.973.623.342,31 113,93 2021 462.306.935.575,00 495.386.068.349,68 107,16 b. Dana Perimbangan 2020 1.387.639.360.334,00 1.409.012.104.780,00 101,54 2021 1.386.031.806.644,00 1.441.624.984.537,00 104,01 c. Lain-lain Pendapatan yang sah 2020 551.901.896.934,00 645.931.491.670,19 117,04 2021 120.878.563.027,47 107.683.086.158,00 89,08 Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2021 2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja yang terukur dan berorientasi pada outcome dengan prinsip money follow program priority. Pinsip ini mengandung arti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang kemanfaatannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu program-program yang dibiayai merupakan program prioritas yang menjadi sarana untuk tercapainya sebuah sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta kondisi dimana terjadi kecenderungan peningkatan kebutuhan belanja pegawai yang belum sebanding dengan peningkatan pendapatan daerah, serta evisiensi yang dilakukan oleh pemeintah pusat maka Pemerintah Kabupaten harus benar-benar selektif dalam mengambil kebijakan belanja sehingga kemapuan riil keuangan daerah yang kecenderunagn mengalami penurunan tetap mampu membiayai seluruh belanja prioritas. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2021 diarahkan pada: a. Pemenuhan prioritas kebutuhan Anggaran OPD guna membiayai program dan kegiatan prioritas dalam upaya mencapai tahapan 144
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 pelaksanaan Rencana Strategis dan Pelayanan Masyarakat disektor Pendidikan, Kesehatan, Prasarana Dasar Wilayah dan Pertanian. b. Pemenuhan Belanja yang tidak bisa ditunda seperti Gaji Pegawai dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran. d. Prioritas terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. e. Mengalokasikan Dana Desa dari APBDesa. f. Pemenuhan Pagu Alokasi Dana Khusus (DAK) sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian terkait. g. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) sesuai pedoman pelaksanaan dari Kementerian Keuangan dan Gubernur Jawa Timur; h. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur i. Pemenuhan Belanja Langsung pada Tahun 2021 diprioritaskan pada: memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; percepatan pengentasan kemiskinan; peningkatan IPM; penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi. j. Pemenuhan belanja daerah melalui penyesuaian kebutuhan program/kegiatan pada Perangkat Daerah seiring dengan ditetapkannya status Bencana Nasional dan Pandemi Covid-19, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, baik langkah antisipatif maupun penanganan dampak penularan Covid- 19 melalui Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19. k. Pemenuhan belanja daerah melalui penyesuaian kebutuhan program/kegiatan pada Perangkat Daerah seiring dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor EK.02.01/MENKES/335/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahaan Corona Virus Disease (Covid-19) di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha; l. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka penyesuaian kebutuhan program/kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 145
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Pemerintah Daerah, diantaranya untuk mendukung kesiapan Pemerintah Daerah terhadap enam syarat yaitu: Penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis agar mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. Mampu menekan resiko wabah Covid-19 pada wilayah atau tempat dengan kerentanan tinggi. Penerapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan (dengan masker). Mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah. Memberikan kesempatan kepada untuk memberikan masukan, berpendapat dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. m. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka penyesuaian kebutuhan program/kegiatan terkait beberapa tahapan dan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam proses pengurangan pembatasan dan pemulihan ekonomi bagi pemerintah daerah melalui masyarakat produktif dan aman Covid-19, yaitu: o Pemetaan kondisi penyebaran infeksi virus Covid-19 dan penetapan kondisi pandemi suatu daerah o Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 o Penyiapan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat. Tabel.3.16 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021 Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung TARGET (Rp.) URAIAN REALISASI (Rp.) % 1 2 3 4 II. BELANJA DAERAH 2020 2.830.174.665.860,00 2.436.985.917.853,31* 86,12 2021 2.897.482.500.756,00 2.369.349.099.276,42* 81,77 a. Belanja Tidak Langsung 2020 1.911.482.607.346,58 1.685.699.268.992,41 88,19 2021 2.334.730.514.565,00 1.961.140.324.243,56 84,00 146
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 1 2 3 4 b. Belanja Langsung 2020 377.267.320.964,52 309.230.413.251,33 81,97 2021 480.583.508.342,00 352.063.193.011,01 73,26 Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2021 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA); Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah; Sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2021 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Menutup Defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD 2. Pemberian Pinjaman Daerah dalam bentuk investasi /penyertaan moda Tabel.3.17 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021 Berdasarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 1 2 3 4 a. Belanja Operasi 2020 1.911.482.607.346,58 1.685.699.268.992,41 88,19 2021 2.334.730.514.565,00 1.961.140.324.243,56 84,00 b. Belanja Modal 2020 377.267.320.964,52 309.230.413.251,33 81,97 2021 480.583.508.342,00 352.063.193.011,01 73,26 Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2021 147
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Tabel. 3.17. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Bupati Tuban Tahun 2021 No PROGRAM ANGGARAN REALISASI 1 Program Pengelolaan Pendidikan 230.555.614.960 208.148.610.407,21 2 Program Pengembangan Kurikulum 674.084.750 617.232.381 3 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 18.379.000 6.851.150 4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 172.496.859.148 138.550.466.149,23 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 10.127.139.014 5.146.709.007 6 7 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 501.802.450 3.006.697.525 226.426.850 2.494.494.117 8 Program Pengeloaan Sumber Daya Air (SDA) 67.536.598.254 43.310.708.472 9 10 11 12 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Spam ) Di Daerah Kabupaten / Kota Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 9.172.618.735 5.519.490.695 4.175.521.870 4.545.382.895 8.321.756.600 4.819.068.800 4.075.249.200 4.256.473.800 13 Program Penataan Bangunan Gedung 41.594.437.500 36.344.825.650 14 15 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan 800.000.000 169.099.857.437 746.116.400 117.979.540.475,97 16 17 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 25.000.000 1.275.000.000 8.404.600 1.100.119.000 18 Program Pengembangan Perumahan 4.035.493.914 3.403.277.600 19 Program Kawasan Permukiman 3.412.534.824 3.386.100.700 20 21 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 37.751.578.209 5.703.616.550 33.114.535.400 5.567.656.751 22 Program Penanggulangan Bencana 5.730.747.895 5.391.481.275 23 24 25 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial 267.972.850 3.177.709.050 9.512.710.665 227.566.592 2.449.896.900 9.291.665.556 26 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6.593.650.800 6.532.450.200 27 Program Penanganan Bencana 185.353.050 150.700.000 28 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 84.987.479 80.602.172 29 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.989.618.000 1.970.290.790 30 Program Penempatan Tenaga Kerja 935.659.000 934.978.059 31 Program Hubungan Industrial 442.556.500 380.476.409 32 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 225.051.800 151.940.000 33 Program Perlindungan Perempuan 668.501.553 416.835.048 148 % 90,28 91,57 37,28 80,32 50,82 45,12 82,96 64,13 90,72 87,31 97,60 93,64 12,62 6,74 69,77 66,38 86,28 84,33 99,23 87,72 97,62 94,08 84,92 77,10 97,68 99,07 81,30 94,84 99,03 99,93 85,97 67,51 62,35
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 No PROGRAM 34 35 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 36 Program Perlindungan Khusus Anak 37 38 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 39 Program Penanganan Kerawanan Pangan 40 Program Pengawasan Keamanan Pangan 41 42 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ) 43 44 45 46 47 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan 48 49 Program Pendaftaran Penduduk 50 Program Pencatatan Sipil 51 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 52 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 53 Program Peningkatan Kerjasama Desa 54 Program Administrasi Pemerintahan Desa 55 56 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pengendalian Penduduk 57 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 58 59 60 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Program Pengelolaan Pelayaran 61 Program Informasi dan Komunikasi Publik 62 Program Aplikasi Informatika 63 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 64 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 65 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 66 67 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro Program Pengembangan UMKM 149 ANGGARAN 99.595.850 116.429.600 144.771.900 1.000.000.000 2.000.052.650 163.399.250 296.600.000 931.079.268 3.439.968.982 37.368.050 189.390.200 105.985.750 106.319.200 52.992.300 13.927.783.250 3.179.445.000 176.699.520 475.942.500 35.836.000 90.770.750 5.576.666.140 1.397.821.609 91.048.500 9.096.074.540 81.499.000 8.646.945.627 38.123.900 2.151.624.650 4.246.517.482 31.700.400 16.589.277 510.281.950 550.317.118 311.211.942 REALISASI 86.150.000 85.831.500 92.085.341 983.199.999 1.969.733.700 160.872.950 285.523.050 880.480.256 3.304.621.465 34.579.699 168.015.000 104.630.950 103.823.000 52.214.889 12.944.347.140 2.998.063.125 123.396.210 365.370.823 29.935.200 89.020.060 5.258.043.606 1.165.497.804 81.989.000 7.572.726.152 80.095.000 7.869.979.517,34 36.671.000 1.952.892.416 4.179.082.846 30.880.400 14.539.276 409.733.750 482.390.700 213.897.265 % 86,50 73,72 63,61 98,32 98,48 98,45 96,27 94,57 96,07 92,54 88,71 98,72 97,65 98,53 92,94 94,30 69,83 82,86 83,53 98,07 94,29 83,38 90,05 83,25 98,28 91,01 96,19 90,76 98,41 97,41 87,64 80,30 87,66 68,73
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 No PROGRAM 68 69 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal 70 Program Pelayanan Penanaman Modal 71 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 72 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 73 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 74 75 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukan 76 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 77 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 78 Program Pengembangan Kebudayaan 79 Program Pembinaan Sejarah 80 Program Pengelolaan Permuseuman 81 Program Pembinaan Perpustakaan 82 Program Pengelolaan Arsip 83 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 84 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 85 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 86 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 87 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 88 Program Pemasaran Pariwisata 89 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 90 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 91 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 92 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 93 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 94 Program Perizinan Usaha Pertanian 95 Program Penyuluhan Pertanian 96 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 97 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 98 Program Pengembangan Ekspor 99 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 150 ANGGARAN 65.040.000 233.509.000 6.892.233.550 410.527.500 64.865.250 745.238.750 8.021.875.000 1.000.000.000 336.864.000 118.750.000 668.140.000 180.000.000 811.969.498 1.265.651.890 568.410.606 72.534.895 2.565.768.203 2.946.335.503 714.086.200 1.039.640.520 352.418.550 505.150.000 2.960.397.112 747.868.417 426.564.295 694.345.000 73.711.000 3.480.231.600 9.618.378.871 349.753.250 264.750.200 196.653.050 REALISASI 54.208.428 232.682.818 5.939.646.774 253.884.605 63.317.482 709.554.040 7.827.902.888,94 1.000.000.000 285.853.206 110.880.000 487.724.300 171.534.900 805.267.288,35 1.107.799.250 525.458.705 51.605.450 2.518.494.768 2.903.690.346 675.151.400 909.542.512 310.659.848 475.189.900 2.840.783.490 674.550.540 396.031.399,00 610.525.000 66.495.000 3.310.336.680 9.524.132.105,72 313.821.500 212.731.527 175.293.000 % 83.35 99.65 86.18 61,84 97,61 95,21 97,58 100 84,86 93,37 73 95 99 90,15 92,44 71,15 98,16 98,55 94,55 87,49 88 94 95,96 90,20 92,84 87,93 90,21 95,12 99,02 89,73 80,35 89,14
poran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 No PROGRAM 100 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Kecil Menengah 101 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan rakyat 102 Program Perekonomian Dan Pembangunan 103 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 104 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 105 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 106 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 107 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 108 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 109 Program Kepagawaian Daerah 110 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 111 Program Penelitian dan pengembangan 112 Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal 113 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 114 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 115 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 116 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 117 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 118 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 119 Program Peningkataan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 120 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 121 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Social, Dan Budaya 122 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 123 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 124 Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan 125 Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum Jumlah 151 ANGGARAN 2.207.963.247 34.665.951.623 11.467.664.181 38.425.674.150 4.962.223.243 2.483.711.000 486.858.479.855 5.834.830.000 5.580.858.650 3.623.221.550 2.906.779.150 1.436.391.500 2.513.698.500 627.498.000 1.496.646.183 10.533.871.423 4.394.603.087 2.135.824.687 405.210.625 1.048.294.000 115.418.000 174.962.000 304.557.750 1.128.785.266.808 14.150.000 62.244.000 2.662.616.733.449 REALISASI 1.768.602.090 32.537.805.517 6.320.851.422 26.871.923.884 4.440.487.095 2.140.903.625 458.908.338.976,00 4.135.068.357,00 4.762.062.343,00 2.922.701.623 2.590.240.222 1.225.194.442 2.054.879.776 568.117.000 1.163.755.021 7.721.146.165 3.643.882.063 1.757.372.155 260.125.850 1.033.073.711 111.119.000 157.521.302 286.142.500 992.718.052.701 6.800.000 52.022.692 2.309.516.758.283,76 % 80,10 86,10 55,12 68,61 89,49 86,19 94,26 70,87 85,33 80,67 89,11 85,30 81,75 90,54 77,76 92,76 87,34 82,28 64,20 98,54 96,70 90,03 93,95 87,95 48,06 83,57 86,74
BAB IV PENUTUP Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tuban telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 10 (sepuluh) sasaran yang mencakup 16 indikator sasaran, diketahui bahwa 7 (tujuh) indikator sasaran dengan capaian 112,82% bermakna Sangat Baik, 5 (lima) indikator sasaran dengan capaian 92,54% bermakna Baik dan 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian 73,95% bermakna cukup dan 3 (tiga) indikator sasaran dengan capaian 46,30% bermakna kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 91,12%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 85,04%. Adapun uraian berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 (enam belas) indikator, 10 (sepuluh) sasaran dan 5 (lima) misi dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran dengan nilai > lebih dari 100 sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran, indikator sasaran dengan nilai >75 - 100 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran, indikator sasaran dengan nilai >55 - 75 sebanyak 1 (satu) indikator sasaran, sedangkan indikator dengan nilai dibawah 55 sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran. Secara keseluruhan capaian kinerja Kabupaten Tuban dapat disimpulkan telah mencapai nilai rata-rata sebesar 91,12% atau Baik, dan secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan dengan 1 indikator yaitu prosentase penurunan kejadian konfik daerah dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari target 100 atau kategori sangat baik. 2. Pencapaian sasaran 2 (dua) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 2 indikator yaitu Nilai AKIP dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) rata-rata capaian sebesar 90,82% atau baik. 3. Pencapaian sasaran 3 (tiga) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan 1 indikator yaitu Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dengan capaian sebesar 97,99% atau kategori baik. 4. Pencapaian sasaran 4 (empat) Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 101,75 % atau kategori sangat baik. 5. Pencapaian sasaran 5 (lima) Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas dengan 1 indikator yaitu Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana dengan capaian sebesar 99,31% atau kategori baik. 6. Pencapaian sasaran 6 (enam) Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya dengan 3 (tiga) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan, dan Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran rata-rata capaian sebesar 63,93% atau kategori cukup. 7. Pencapaian sasaran 7 (tujuh) Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja dengan 2 indikator yaitu Angka PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) dan Indesk Gini Ratio rata-rata capaian sebesar 119,12% atau kategori sangat baik. 8. Pencapaian sasaran 8 (delapan) Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Ketimpangan Regional/ Williamson Index dengan capaian sebesar 118,25% atau kategori sangat baik. 153
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 9. Pencapaian sasaran 9 (Sembilan) Meningkatnya Sumber Daya Manusia dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan rata-rata capaian sebesar 75,534% atau kategori baik. 10. Pencapaian sasaran 10 (sepuluh) meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dengan 2 indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan rata-rata capaian sebesar 92,70% atau kategori baik. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 16 (enam belas) indikator sasaran yang dicantumkan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras demi terwujudnya masyarakat "Kabupaten Tuban Yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera". Tuban, Februari 2021 An. BUPATI TUBAN SEKRETARIS DAERAH Dr.Ir. BUDI WIYANA, MSi Pembina Utama Madya NIP.196710051992021004 154
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN RPJMD TAHUN 2016-2021 "KABUPATEN TUBAN YANG LEBIH RELIGIUS, BERSIH, MAJU DAN SEJAHTERA" MISI 1 : PENINGKATAN PENGAMALAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DENGAN MENGUTAMAKAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA. TUJUAN 1 URAIAN INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN KONDISI AWAL 2015 KONDISI AKHIR 2021 tatanan Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan 1 Indeks Toleransi Umat Beragama Hasil Penelitian / Kajian N/A 50,00 - 84,00 SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR RUMUS KONDISI AWAL 2015 2017 2018 TARGET TAHUN 2019 2020 2021 STRATEGI PROGRAM Meningkatnya pemahaman dan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan Prosentase penurunan kejadian konflik daerah Jumlah kejadian konflik daerah yang terselesaikan dibagi jumlah kejadian konflik dikalikan 100%
100,00 100,00 100,00 Menciptakan kondisi dan membangun sarana pendidikan prasarana keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lampiran I - 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021
keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan Lampiran I - 2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 pengamalan keagamaan, kemasyarakatan. nilainilai sosial Memperkuat jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan. 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
MISI 2 : PENINGKATAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, KREATIF, DAN BERSIH. TUJUAN 2 URAIAN INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik 1 Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian Kemenpan atau PMPRB SASARAN URAIAN INDIKATOR RUMUS KONDISI AWAL 2015 2017 TARGET TAHUN 2018 2019 2020 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nilai AKIP Nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP dari Kemenpan dan RB C CC (55) B (65) BB (70,5) A (80,01) Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Hasil Penilaian BPK WDP WDP WDP WTP WTP Lampiran I - 3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 KONDISI AWAL 2015 KONDISI AKHIR 2021 N/A 60,00 - 70,00 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM 2021 A (85,00) WTP 1.Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan dalam keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan 5. Program Penunjang Urusan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Nilai Pelayanan Publik Pemerintah Daerah IKM IKM OPD : Nilai IKM OPD Pelayanan Publik yang disurvei OPD : OPD Pelayanan Publik yang disurvei Baik Baik (75,00) Lampiran I - 4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Baik (78,00) Baik (83,5) Baik (86,5) Baik (89,5) 2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 7. Program Administrasi Pemerintahan Desa 1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6. Program Pendaftaran Penduduk 7. Program Pencatatan Sipil 8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
MISI 3 : PENINGKATAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN OPTIMALISASI PENATAAN RUANG GUNA MENDORONG KEMAJUAN DAERAH. TUJUAN 3 URAIAN INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN KONDISI AWAL 2015 kualitas Peningkatan hidup, lingkungan perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan 1. Indeks livability. Hasil Survey N/A Lampiran I - 5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Upaya Kesehatan Masyarakat 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 10. Program Rehabilitasi Sosial KONDISI AKHIR 2021 80,00
URAIAN 1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber hayati, optimalnya penataan yang berkelanjutan daya serta ruang 2. Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas Lampiran I - 6 SASARAN INDIKATOR RUMUS KONDISI AWAL 2015 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,60 IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara ITL: Indeks Tutupan Lahan Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas Rata-rata dari nilai cakupan layanan persampahan, air minum, air bersih, drainase, jalan, LPJU, sarana sarana pendidikan, kesehatan, perpustakaan, sarana penyandang disabilitas, serta sistem lalu lintas dan mitigasi bencana. N/A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 2017 67,00 43,98 TARGET TAHUN 2018 2019 67,20 67,40 49,49 64,00 2020 67,60 64,50 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM 2021 67,80 1. Meningkatkan 1. Program kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program 2. Mengoptimalkan serta peran dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang Pengelolaan Persampahan 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 65,00 3. Menyediakan 1. Program prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada perumahan kawasan dan permukiman, serta rumah layak huni Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Menciptakan dan kondisi membangun 2. Program Kawasan Permukiman
Lampiran I - 7 pendidikan, perpustakaan, lalu sistem lintas dan mitigasi bencana (%) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 perilaku masyarakat dalam mewujudkan kenyamanan tempat tinggal 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 9. Program Pengelolaan Pendidikan 10. Program Penanggulangan Bencana 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 12. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
MISI 4 : MEMBANGUN STRUKTUR EKONOMI DAERAH YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN LOKAL YANG KOMPETITIF. TUJUAN 4 URAIAN INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN Peningkatan ekonomi lokal melalui kuat yang peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan,potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja 1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi PDRB (n) : PDRB Tahun n PDRB (n-1) : PDRB Tahun n-1 Lampiran I - 8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 KONDISI AWAL 2015 5,10 13. Program Rehabilitasi Sosial KONDISI AKHIR 2021 6,00
1. URAIAN Meningkatnya produksi potensi pada unggulan pertanian, sektor perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya. Lampiran I - 9 SASARAN INDIKATOR RUMUS KONDISI AWAL 2015 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Hasil survey BPS N/A Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Hasil survey BPS N/A Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran Hasil survey BPS N/A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 2017
TARGET TAHUN 2019 3,30 5,95 7,80 2020 3,40 6,00 7,90 2021 3,50 6,20 8,00 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM 1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk waktu, optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan tepat dan 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 6. Program Penanganan Kerawanan
Lampiran I - 10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Pangan 7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Perencanaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Program Pengembangan Ekspor 10. 11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 12. 13. 14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan 15.
2. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi,Industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya,pengembang an destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja Lampiran I - 11 Angka PDRB Perkapita (Rupiah) 41.810,6 PDRB n : Produk Domestik Regional Bruto tahun n P : Jumlah penduduk pertengahan tahun n Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 50.590,91 55.650,00 61.215,00 67.336,50 74.070,15 2. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan 3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdaganga 4. Menciptakan kondisi yang Usaha Mikro (UMKM) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 16. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 17. 18. Program Penilaian, Kesehatan, KSP/USP Koperasi Program Pengembangan UMKM 1. Program 19. Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi 4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan
3. Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Olahan, Produksi, potensi serta keunggulan local guna mengurangi ketimpangan antar wilayah. Lampiran I - 12 Indeks Gini Ratio 0,29 a : Jumlah Pengangguran b : Jumlah Angkatan Kerja Indeks Ketimpangan Regional/ Williamson Index. Yi = PDRB perkapita di kecamatan i Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = Jumlah penduduk di kecamatan i 0,835 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 0,23 0,835 0,22 0,833 0,22 0,831 0,21 0,829 0,21 0,827 dapat menarik minat investor 5. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja 6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah 7. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi Koperasi 5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 6. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 7. Program Pengendalian, Pelaksanaan, Penanaman Modal 8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 10. Program Administrasi Pemerintahan Desa 11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
MISI 5 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MERATA DAN BERKEADILAN TUJUAN 5 URAIAN INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN kualitas Peningkatan sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, Mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial Angka Kemiskinan a : Jumlah Penduduk Miskin b : Jumlah Penduduk Lampiran I - 13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 KONDISI AWAL 2015 17,08 KONDISI AKHIR 2021 12,50
URAIAN Meningkatnya Sumber Manusia Daya Lampiran I - 14 INDIKATOR Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) SASARAN RUMUS Ikes : Indek Kesehatan Ipend : Indek Pendidikan Ipeng : Indek Pengeluaran Pi penduduk pada kelas ke-i : persentase rumahtangga atau Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i KONDISI AWAL 2015 65,52 3,03 2017 66,31 2,73 TARGET TAHUN 2018 2019 67,16 67,22 2,63 2,53 2020 67,28 2,53 2021 67,34 2,43 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM 1. Mengoptimalkan program keluarga berencana 2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan rangka dalam pencegahan dan pengendalian penyakit/ masalah kesehatan lainnya. 1. Mengoptimalkan program keluarga berencana 2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan rangka dalam pencegahan dan pengendalian penyakit/ masalah kesehatan lainnya. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan non formal, formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik tenaga kependidikan. dan 4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi 1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pengelolaan Pendidikan 6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 8. Program Pengolahan dan
Meningkatnya kualitas aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan dan Lampiran I - 15 Indeks pemberdayaan gender (IDG) Hasil survey BPS N/A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021
70,00 73,00 75,00 melalui olahraga dan kepemudaan Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi Pemasar Hasil Perikanan 9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 10. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengan (IKM) 11. Program Pengembangan UMKM 12. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 13. Program Pengendalian, Pelaksanaan, Penanaman Modal 14. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial
gender perlindungan anak. dan Lampiran I - 16 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Hasil survey BPS N/A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021
87,36 87,38 87,40 dalam rangka penanggulangan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pengarusutamaan dan Gender Pemberdayaan Perempuan 5. Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak Data 6. Program Pemenuhan Hak Anak 7. Program Perlindungan Khusus Anak 8. Program Perlindungan Perempuan
URAIAN tatanan Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai- nilai serta agama toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan URAIAN Meningkatnya dan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan kehidupan keamanan beragama dan kemasyarakatan pemahaman Lampiran 2 - 1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 TUJUAN 1 INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN TARGET TAHUN 2021 1 Indeks Toleransi Umat Beragama Hasil Penelitian / Kajian N/A - 84,00 SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR RUMUS TARGET TAHUN 2021 STRATEGI PROGRAM ANGGARAN Prosentase kejadian konflik daerah penurunan Jumlah kejadian konflik daerah yang terselesaikan dibagi jumlah kejadian konflik dikalikan 100% 100,00 1. Menciptakan kondisi dan membangun prasarana sarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan pengamalan nilainilai keagamaan, sosial kemasyarakatan. 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 42.972.847.485,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021
URAIAN Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Lampiran 2 - 2 2. Memperkuat jaminan dalam keamanan melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan. 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa TUJUAN 2 INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN TARGET TAHUN 2021 1 Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian Kemenpan atau PMPRB C - 70 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021
URAIAN Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Akuntabilitas Penyelenggaraan kualitas Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik Lampiran 2 - 3 SASARAN INDIKATOR RUMUS Nilai AKIP Nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP dari Kemenpan dan RB Opini BPK atas Laporan Keuangan Pengelolaan Daerah (LPKD) Hasil Penilaian BPK Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah IKM OPD : Nilai IKM OPD Pelayanan Publik yang disurvei OPD : OPD Pelayanan Publik yang disurvei Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 TARGET TAHUN 2021 A (85,00) WTP Baik CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM ANGGARAN 1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan dalam keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan 2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 7. Program Administrasi Pemerintahan Desa 1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rp. 1.640.112.023.196,00 Rp. 197.892.212.558,00 5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6. Program Pendaftaran Penduduk 7. Program Pencatatan Sipil 8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
URAIAN kualitas Peningkatan hidup, lingkungan perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang URAIAN 1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan Lampiran 2 - 4 Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 10. Program Rehabilitasi Sosial TUJUAN 3 INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN TARGET TAHUN 2021 1 Indeks livability. Hasil survey 60,00 - 85,00 SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR RUMUS TARGET TAHUN 2021 STRATEGI PROGRAM ANGGARAN Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara 67,60 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Rp. 15.498.159.200,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021
2. Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas Lampiran 2 - 5 ITL: Indeks Tutupan Lahan Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas fasilitas kesehatan, pendidikan, perpustakaan, sistem lintas dan lalu mitigasi bencana (%) Rata-rata dari nilai cakupan layanan persampahan, air minum, air bersih, drainase, jalan, LPJU, sarana sarana pendidikan, kesehatan, perpustakaan, sarana penyandang disabilitas, serta sistem lalu lintas dan mitigasi bencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 65,00 2. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang 3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan dan perumahan permukiman, serta rumah layak huni 4. Menciptakan kondisi dan perilaku dalam membangun masyarakat mewujudkan kenyamanan tinggal tempat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Rp. 344.698.517.157,00
URAIAN Peningkatan ekonomi lokal yang melalui kuat peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan,potensi lokal yang keunggulan berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja Lampiran 2 - 6 TUJUAN 4 INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN 1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi PDRB (n) : PDRB Tahun n PDRB (n-1) : PDRB Tahun n-1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 9. Program Pengelolaan Pendidikan 10. Program Penanggulangan Bencana 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 12. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 13. Program Rehabilitasi Sosial TARGET TAHUN 2021 5,10 - 6,00
URAIAN 1. Meningkatnya produksi potensi unggulan pada pertanian, sektor dan perikanan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya. Lampiran 2 - 7 SASARAN INDIKATOR RUMUS Pertumbuhan sektor kehutanan perikanan PDRB pertanian, dan Hasil survey BPS Pertumbuhan sektor Pengolahan PDRB Industri Hasil survey BPS Pertumbuhan sektor besar dan eceran PDRB perdagangan Hasil survey BPS Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 TARGET TAHUN 2021 3,50 6,20 8,00 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM ANGGARAN 1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Peningkatan Rp. 91.937.529.220,00 Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 6. Program Penanganan Kerawanan Pangan 7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Perencanaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Program Pengembangan 10. 11.
Lampiran 2 - 8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Ekspor Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 12. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 13. 14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 15. 16. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 17. 18. Program Penilaian, Kesehatan, KSP/USP Koperasi 19. Program Pengembangan UMKM
2. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi,Industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya,pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja Lampiran 2 - 9 Angka PDRB Perkapita (Rupiah) PDRB n : Produk Domestik Regional Bruto tahun n P : Jumlah penduduk pertengahan tahun n Indeks Gini Ratio a : Jumlah Pengangguran b : Jumlah Angkatan Kerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 74.070,15 0,21 2. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan 3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdaganga 4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor 5. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja 6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah 1. Program Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi 4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 6. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 7. Program Pengendalian, Pelaksanaan, Penanaman Modal 8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 10. Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 11. Rp. 11.036.978.404,00
3. Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, Olahan, serta potensi keunggulan local mengurangi guna antar ketimpangan wilayah. URAIAN Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, Mempercepat memperluas penanggulangan masalah sosial dan Lampiran 2 - 10 Indeks Regional/ Williamson Index. Ketimpangan Yi = PDRB perkapita di kecamatan i Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = Jumlah penduduk di kecamatan i 0,827 7. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) TUJUAN 5 INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN /PENJELASAN TARGET TAHUN 2021 1. Angka Kemiskinan 17,08 - 12,50 a : Jumlah Penduduk Miskin b : Jumlah Penduduk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Rp. 177.746.803.064,00
URAIAN Meningkatnya Daya Manusia Sumber Lampiran 2 - 11 SASARAN INDIKATOR RUMUS Indeks Manusia (IPM) Pembangunan Ikes : Indek Kesehatan Ipend : Indek Pendidikan Ipeng : Indek Pengeluaran Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Pi : penduduk pada kelas ke-i persentase rumahtangga atau Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i TARGET TAHUN 2021 67,34 2,43 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI PROGRAM ANGGARAN 1. Mengoptimalkan program berencana 1. Mengoptimalkan program berencana keluarga 2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan pengendalian dan penyakit / masalah kesehatan lainnya. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan 1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pengelolaan Pendidikan 6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Rp. 427.811.375.532,00 8. Program Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan 9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 10. Program
kualitas Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Lampiran 2 - 12 Indeks gender (IDG) pemberdayaan Hasil survey BPS Indeks Gender (IPG) Pembangunan Hasil survey BPS Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 75,00 87,40 5. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan masalah sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anaK. dan Perencanaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengan (IKM) 11. Program Pengembangan UMKM 12. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 13. Program Pengendalian, Pelaksanaan, Penanaman Modal 14. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Perlindungan Jaminan Sosial dan 4. Program Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Rp. 20.538.421.218,00
Lampiran 2 - 13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 6. Program Pemenuhan Hak Anak 7. Program Perlindungan Khusus Anak 8. Program Perlindungan Perempuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 1. Instansi : Pemerintah Kabupaten Tuban 2. Visi : Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera. 3. Misi : 1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama; 2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih; 3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah; 4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif; 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. 4. Tujuan : 1. Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan; 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan; 4. Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja; 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial. Lampiran 3 - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 L3 - 1 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya pemahaman dan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah. 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Nilai AKIP 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 4 Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) Lampiran 3 - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 SATUAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN % Jumlah kejadian konflik daerah yang terselesaikan dibagi jumlah kejadian konflik dikalikan 100% Predikat Nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP dari Kemenpan dan RB Predikat Hasil Penilaian BPK Nilai IKM OPD : Nilai IKM OPD Pelayanan Publik yang disurvei OPD : OPD Pelayanan Publik Yang disurvei Indeks IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara ITL: Indeks Tutupan Lahan % Rata-rata dari nilai cakupan layanan persampahan, air minum, air bersih, drainase, jalan, LPJU, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perpustakaan, sarana penyandang disabilitas, serta sistem lalu lintas dan mitigasi bencana SUMBER DATA BAPPEDA Kesbang Tim SAKIP BPK, BPPKAD, dan Inspektorat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dinas PRKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan , BPBD, dan Dispersip L3 - 2 1 PENANGGUNG JAWAB Kantor Kesbangpol, Satpol PP., Bagian Kesra SETDA, Dinas Pendidikan, dan Semua Kecamatan. Semua OPD BPPKAD Semua OPD Pelayanan Publik, Kecamatan, dan Bagian Organisasi SETDA Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan BAPPEDA Dinas PRKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan , BPBD, dan Dispersip
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya. 7 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 8 Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan 9 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja 10 Angka PDRB Perkapita (Rupiah) 11 Indeks Gini Ratio 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, Olahan, serta potensi keunggulan local guna mengurangi ketimpangan antar wilayah 12 Indeks Ketimpangan Regional/ Williamson Index. 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampiran 3 - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 SATUAN % % % Rupiah Indeks Indeks Indeks PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN Hasil survey BPS Hasil survey BPS Hasil survey BPS PDRB n : Produk Domestik Regional Bruto tahun n P : Jumlah penduduk pertengahan tahun n a : Jumlah Pengangguran b : Jumlah Angkatan Kerja Yi = PDRB perkapita di kecamatan i Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = Jumlah penduduk di kecamatan i Ikes : Indek Kesehatan Ipend : Indek Pendidikan Ipeng : Indek Pengeluaran SUMBER DATA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA L3 - 3 1 PENANGGUNG JAWAB Dinas Pertanian dan KP, Dikannak, dan Dinas PUPR Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas PMPTSPTK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB, serta Semua Kecamatan Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Parbudpora serta Dispemasydes dan KB,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 15 Indeks pemberdayaan gender (IDG) 16 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumber Data : Bappeda (Perbup. No.46 Tahun 2018) Lampiran 3 - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 SATUAN % Indeks Indeks PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i Hasil survey BPS Hasil survey BPS SUMBER DATA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Badan Pusat Statistik, BAPPEDA L3 - 4 1 PENANGGUNG JAWAB Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas PMPTSPTK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB, serta Semua Kecamatan Dinas Sosial dan P3A, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas PMPTSPTK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB, serta Semua Kecamatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 PENGUKURAN KINERJA Kabupaten Tahun Anggaran : 2021 : Tuban NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI 2020 TARGET 2021 REALISASI 2021 CAPAIAN KINERJA (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 1 2 1 Meningkatnya pemahaman dan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 3 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah 4 % 5 100 6 100 7 100 8 100 9 100 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 2 Nilai AKIP 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Nilai/ predikat Nilai/ predikat B (69,00) A (85,00) B (69,67) (th 2020) WTP WTP WTP 86,24 WTP (100) 86,24 WTP 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 4 Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Nilai Baik (84,85) Baik (89,5) Baik (87,70) 97,99 97,99 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 68,76 67,8 68,31 101,75 101,75 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) % 72,12 65 64,55 (th 2020) 99,31 99,31 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan 7 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan % (1,39) 3,5 (1,39) (39,71) (39,71) Lampiran V - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 L5 - 1 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 2 peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya. 3 8 Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan 9 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran. 7 Meningkatnya nilai 10 Angka PDRB Perkapita tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja penataan ruang yang berkelanjutan (Ribu Rupiah) 11 Indeks Gini Ratio 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, Olahan, serta potensi keunggulan local guna mengurangi ketimpangan antar wilayah. 12 Indeks Ketimpangan Regional/ Williamson Index 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan 15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Lampiran V - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 SATUAN REALISASI 2020 TARGET 2021 REALISASI 2021 CAPAIAN KINERJA (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 4 % 5 (11,4) 6,2 6 7 (11,44) (th 2020) 8 (184,52) 9 (184,52) % (9,69) 8 (9,69) (th 2020) (121,12) (121,12) Rp. 52,920 74,07 52,920 (th 2020) 71,44 71,44 Indeks 0,3 0,21 0,337 (th 2020) 62,31 62,31 Indeks 0,833 0,827 0,990 (th 2020) 119,71 119,71 Indeks 68,40 69,5 68,91 99,15 99,15 % 4,81 2,43 4,68 51,92 51,92 Indeks 64,32 75,00 64,00 85,33 85,33 (th 2020) L5 - 2 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI 2020 TARGET 2021 1 2 perlindungan anak. 3 16 Indeks Pembangunan 6 Indeks 87,88 87,4 4 5 Gender (IPG) Rata - rata Lampiran V - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 REALISASI 2021 7 87,78 (th 2020) CAPAIAN KINERJA (%) CAPAIAN AKHIR RPJMD (%) 8 9 100,43 100,43 80,82 L5 - 3 1
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020 RENCANA KINERJA TAHUNAN Kabupaten : Tuban Tahun Anggaran 2021 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 1 Meningkatnya pemahaman dan 2 Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan 3 1 Prosentase penurunan kejadian konflik daerah 2 Meningkatnya Akuntabilitas 2 Nilai AKIP Kabupaten Tuban. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 3 Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 4 Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 4 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5 Meningkatnya kualitas hunian yang ditunjang aksesibilitas terhadap sarpras utilitas 6 Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana (%) 6 Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya. 7 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 8 Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan LAMPIRAN VI - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 SATUAN 4 % Nilai/ predikat Nilai/ predikat Nilai Indeks % % % TARGET 2021 5 100 A WTP Baik 67,80 65,00 3,50 6,20 L.6 - 1 1
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 2 3 9 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran. 7 Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja. 10 11 Angka PDRB Perkapita (Rupiah) Indeks Gini Ratio 8 Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah. 12 Indeks Ketimpangan Regional/ Williamson Index 9 Meningkatnya Sumber Daya Manusia 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 10 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. 15 16 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) LAMPIRAN VI - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 SATUAN 4 % Rp. Indeks Indeks Indeks % Indeks Indeks TARGET 2020 5 8,00 74,07 0,21 0,827 69,50 2,43 75,00 87,40 L.6 - 2 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 Penghargaan/prestasi yang diperoleh sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021, baik pada tingkat internasional, nasional maupun provinsi adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.1 Daftar Penghargaan yang Diterima Tahun 2021 No Jenis Penghargaan / Prestasi Yang Diraih Pemberi Penghargaan PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL 1. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Penghargaan Implementasi Program Smart City Kategori Smart Governance Menuju Smart City Kementerian Keuangan RI Menteri Komunikasi Dan Informatika Ri 3. Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Kategori Pratama. Menteri Desa PDTT 4. Penghargaan Natamukti 2021 International Council For Small Business (ICSB) Indonesia Bekerjasama Kementerian Dengan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 5. Penghargaan Sebagai 10 Besar Dari 410 Kabupaten/Kota Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Terbaik Tahun 2021 Pengelola Jaringan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) 6. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021 Untuk Kategori Madya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan (P3A) Indonesia Dan Anak Republik 7. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (Kla) Tahun 2021 Kategori Madya Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 8. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Keuangan Pemerintah Daerah Laporan (LKPD)Tahun Anggaran 2021 PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI Badan Keuangan Indonesia (BPK-RI) Pemeriksa Republik Lampiran VII - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 L.7 - 1 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 No Jenis Penghargaan / Prestasi Yang Diraih 9. Penghargaan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik V Tingkat Provinsi Jawa Timur Pembina Keselamatan 10. Lencana Jer Basuki Mawa Beya Emas 11. Penghargaan Sebagai Kabupaten Dengan Kelahiran Sapi Terbanyak Ke-1 11. Penghargaan Sebagai Kabupaten Dengan Kelahiran Sapi Terbanyak Ke-1 12. Penghargaan East Java Tourism Award Tahun 2021 Terbaik Keempat Daya Tarik Wisata Budaya 12. Penghargaan East Java Tourism Award Tahun 2021 Terbaik Keempat Daya Tarik Wisata Budaya Lampiran VII - LkjIP Kabupaten Tuban 2021 Pemberi Penghargaan Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa Timur L.7 - 2 1