GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH DI PROVINSI GORONTALO Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, bahwa data administrasi wilayah merupakan aspek penting dalam perencanan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Sistem Informasi Administrasi Wilayah di Provinsi Gorontalo, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206),
Menetapkan 6. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224), Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79), Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1045), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH DI PROVINSI GORONTALO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : La 2. Daerah adalah Provinsi Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin KARO KARO 5 HUKUM PEMERINTAHAN Ale EN SEKDA WAGUB 11063 $
10. La 1, 13. 14, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo. Kabupaen/kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat se-Provinsi Gorontalo Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat angka Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Provinsi Gorontalo Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk se-Provinsi Gorontalo. Batas Daerah adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Sistem Informasi Administrasi Wilayah yang selanjutnya disebut Si-Ayah adalah aplikasi yang digunakan dalam mendukung pelaporan data administrasi wilayah di Proivinsi Gorontalo yang memuat data antara lain peta wilayah, batas wilayah, kode wilayah dan informasi lain terkait peraturan peraturan yang mengatur kewilayahan di Provinsi Gorontalo. Data SHP adalah file utama yang berisi referensi geografis yang utama. KARO KARO HUKUM PEMERINTAHAN Ma Aa Pan WAGUB / IL K8 K
Pasal 2 Ruang lingkup Si-Ayah di Provinsi Gorontalo meliputi: a. kebijakan dan strategi pengelolaan data administrasi wilayah, b. kedudukan fungsi dan manfaat, Cc. perangkat sistem informasi administrasi wilayah, . muatan sistem informasi administrasi wilayah, d e. pengembangan sistem informasi administrasi wilayah, f. pengelolaan sistem informasi administrasi wilayah,dan g . pembiyaan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud dan tujuan Si-Ayah di Provinsi Gorontalo untuk: a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan administrasi wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan administrasi wilayah yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota, c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan, d. mengukur dan memberikan penilaian secara objektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan administrasi wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah,dan e. sebagai media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi administrasi wilayah. BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SI-AYAH Pasal 4 Kebijakan dan strategi pengelolaan data administrasi wilayah adalah satu Sistem data dan informasi administrasi wilayah kabupaten/kota, berupa data terintegrasi dari berbagai sumber data melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan. Pasal 5 Kebijakan percepatan Si-Ayah di Provinsi Gorontalo meliputi: a. setiap Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Si-Ayah, b. dalam mengembangkan Si-Ayah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, Cc. pengembangan Si-Ayah berbasis Aplikasi dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan, KARO KARO Ba ASISTEN SEKDA WAGUB HUKUM PEMERINTAHAN 7 ag (AN Lala IN
setiap aplikasi Si-Ayah yang dikembangkan di Kabupaten/Kota terintegrasi dengan data Desa/Kelurahan,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi proses pengembangan aplikasi Si-Ayah kepada seluruh Desa/Kelurahan di Provinsi Gorontalo. BAB IV KEDUDUKAN FUNGSI DAN MANFAAT Pasal 6 Si-Ayah merupakan Sistem informasi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi dan terintegrasi melalui pengembangan Sistem Informasi yang ada ditingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 Si-Ayah berfungsi: a. b. sebagai media untuk mengelola data Administrasi Wilayah Kabupaten/Kota, sebagai media informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai pelayanan administrasi dan pengelolaan data administrasi wilayah,dan sebagai pengelolaan informasi sumber daya dan potensi Kabupaten/Kota. Pasal 8 Si-Ayah bermanfaat untuk: a. bp a00 memudahkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data, meningkatkan kualitas pengelolaan data yang akurat dan terbarukan memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan oleh Pemerintah dari tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa/Kelurahan,dan memudahkan pemerintah Daerah melakukan pematauan perkembamgam Si-Ayah di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo. BAB V PERANGKAT SI-AYAH Pasal 9 Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan Si-Ayah meliputi: KARO KARO HUKUM PEMERINTAHAN ASISTEN PERDA WAGUB EN bs? KI
a. b. perangkat keras yang memenuhi aspek interkonektifitas dan kompatibel dengan Si-Ayah, perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Kabupaten/Kota mampu menjalankan fungsi Si- Ayah,dan perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola Si-Ayah. BAB VI MUATAN SI-AYAH Pasal 10 Si-Ayah memuat paling sedikit a. data administrasi wilayah antara lain: 1. data SHP Administrasi Kabupaten/Kota, 2. data SHP luas kabupaten /Kota, 3. data SHP Kode dan data Wilayah admnistrasi pemerintahan, 4. data SHP Desa di seluruh Provinsi Gorontalo, data SHP Koordinat Batas Wilayah kabupaten /Kota, 6. data SHP polyline Garis Batas Defenitif Kabupaten /Kota,dan 7. lain-lain sesuai kebutuhan yang mencerminkan data terpilah. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, media komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke desa/Kelurahan,dan informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan. ai BAB VII PENGEMBANGAN SI-AYAH Pasal 11 Pengembangan Si-Ayah ditingkat Provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pemerintahan dan perangkat daerah terkait. Pengembangan Si-Ayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, database server, panduan penggunaan, tampilan dan ruang lingkup Si-Ayah,dan KARO KARO HUKUM PEMERINTAHAN KA metan WAGUB PIN Tes AN
b.pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator Sistem ditingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan tenaga pelatih, Pasal 12 (1) Pengembangan Si-Ayah ditingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pemerintahan dan perangkat daerah terkait. (2) Pengembangan Si-Ayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengembangan perangkat lunak yang mencakup Sistem operasi, data base server, panduan penggunaan, tampilan dan ruang lingkup Si-Ayah,dan b. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem ditingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tenaga pelatih. BAB VIII PENGELOLAAN SI-AYAH Pasal 13 (1) Si-Ayah ditingkat Provinsi Gorontalo dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo dan Si-Ayah ditingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan setda Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang membidangi Administrasi Wilayah, (2) Pengelola yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan instansi masing-masing. (3) Pengelola Si-Ayah di tingkat daerah Kabupaten/Kota melakukan update data administrasi wilayah setiap 6 bulan sekali jika ada perubahan. (4) Tata cara pengelolaan Si-Ayah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota,dan c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. KARO KARO HUKUM PEMEJINTAHAN aan SEKDA WAGUB Z0 KLS IN
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 10 November 2020 Im DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH : RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo Diundangkan di Gorontalo Pada tanggal 10 November 2020 SEKRETARIS D PROVINSI GORONTALO DARDA DARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR..56.
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 56 TAHUN 2020 TANGGAL : 10 November 2020 TENTANG : SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH DI PROVINSI GORONTALO. TATA CARA PENGELOLAAN APLIKASI SI-AYAH (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH Berbasis Geographic Information System) A. PENDAHULUAN Manual Si-Ayah ini di buat sebagai panduan bagi Administrator/User yang mengelola website Si-Ayah sebagai media pengelolaan data Administrasi Wilayah. B. KELUARAN / OUTPUT Aplikasi si-AYAH ini menghasilkan data dalam bentuk geographic information system (GIS) serta detail properti wilayah maupun pointing, keluaran ini di butuhkan sebagai bahan informasi dan monitoring wilayah-wilayah administrasi dari Provinsi Gorontalo. Data ini dihasilkan dari inputan data yang bersumber dari kota/ kabupaten maupun provinsi. Beberapa hal yang ditampilkan adalah : Peta Wilayah Administrasi Se Provinsi, Peta Wilayah Administrasi Per Kecamatan, Batas Wilayah Antar Provinsi, Batas Wilayah Antar Kota / Kabupaten, Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Desa / Kelurahan NBL One 10. Detail Properti Setiap Peta Batas Wilayah, 11. View SK setiap penetapan Kementerian, 12. Informasi Lainnya. Peta Wilayah Administrasi Per Kota / Kabupaten, Peta Wilayah Administrasi Per Desa / Kelurahan, Detail Properti Setiap Peta Administrasi Wilayah, Dalam hal pengambilan keputusan untuk aplikasi ini sebagai bahan dasar dalam pengajuan kembali atau perbaikan wilayah administrasi Provinsi Gorontalo. Data yang dihasilkan dalam aplikasi ini bisa juga dipergunakan sebagai bahan dasar untuk perencanaan atau pengembangan yang berhubungan dengan wilayah administrasi pada khususnya dan pemetaan pada umumnya. C. AKSES APLIKASI KARO HUKUM KARO PEMERINTAHAN ASISTEN 4 SEKDA WAGUB N p
Layanan Aplikasi si-AYAH (Sistem Informasi Administrasi Wilayah) dapat diakses lewat browser yang ada : otr Internet Explorer Kongueror Opera Safari Ketikan pada browser dengan alamat URL: /bappeda.gorontaloprov.go.id /siayah sehingga akan muncul tampilan dasboard seperti di bawah ini : x 4 ie Saat PI Dt Menyatukan Informasi Geografi Jadikan media untuk mengolah dan menyajikan informasi geospasial Wilayah Administrasi KARO KARO 5 . | sana Na. ASISTEN SEKDA | WAGUB HUKUM PEMERINTAHAN 1 . | PIK et
D. IMPLEMENTASI SISTEM DASHBOARD Wilayah Administrasi Agregat jumlah data Wilayah Administrasi dalam sistem saat ini Kota & Kabupaten Kecamatan Kelurahan & Desa Jumlah item data wilayah administrasi Kota Jumlah item data wilayah administrasi Jumlah item data wilayah administrasi dan Kabupaten Kecamatan Kelurahan & Desa Dasboard di atas menampilkan Data Jumlah Wilayah Administrasi Berdasarkan Inputan Data dari Admin. GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM - ADMINISTRASI WILAYAH 1. Tampilan Awal jean NAN PR KUE OLANGO GORONTALO UTARA POHUWATO AP Wnpysteri HebapOzepa HID Aria venetuad Pada tampilan awal Informasi ini menampilkan peta administrasi dengan fitur poligon yang mewakili keseluruhan peta-peta administrasi baik provinsi, Kota/ Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. KARO KARO . , | Maa ASISTEN SEKDA | WAGUB HUKUM PEMERINTAHAN 5 . : LL o'Y
Pada fitur ini terdapat daftar wilayah yang bisa di filter berdasarkan tingkatan wilayah. 2. Zooming Peta NN @ Beranda NG Map NN beta ae 15.01 GORONTALO 75.03 BONE BOLANGO 75.05 GORONTALO UTARA 75.04 POHUWATO 75.71 KOTA GORONTALO 15.02 BOALEMO TAI 75.04.10 DUHIADAA POHUWATO Zooming peta bisa di lakukan pada Tombol di 3. Full Screen, Extend, Map Base LAN eta 99914799504 R 173.49 Z1 982 AN I/ 2 Google Satelite s Pada fitur di sebelah kanan atas terdapat beberapa fitur : kiri - Full Screen - untuk menampilkan peta sebesar layar display atas, atau bisa menggunakan mouse dengan melakukan Scroll ke atas dan kebawah KARO KARO HUKUM PEMERINTAHAN ASISTEN SEKDA WAGUB TV s
Extend - membuat posisi peta default - Map Base - layer dasar peta di berikan pilihan sesuai yang di inginkan. LOGIN KE SI-AYAH Untuk login ke sistem silahkan di Klik tombol MASUK atau LOGIN di kanan atas pada Dashboard. SI-AYAH S.I Administrasi Wilayah 0) @ Beranda IM Map Sign-In Selamat datang kembali! Masuk ke akun Anda untuk mengakses system. Login SNN Sistem informasi administrasi wilayah Provinsi Gorontalo yang dapat memungkinkan Anda menjadikan ruang kerja untuk menyatukan informasi konten dan geografi informasi baik patahan wilayah, batas wilayah serta koordinat lokasi pulau-pulau. Silahkan mengisi User dan Password yang di berikan, textbox di bawahnya harus di isi sesuai dengan tulisan captcha yang ada. Login terbagi atas 2 level user: 1. Administrator : level user tertinggi yang bisa membagi user 2. Kota Kabupaten : khusus user untuk Kota/Kabupaten Setelah klik Sign-In selanjutnya akan masuk pada tools aplikasi khusus user masing-masing. Cat: Untuk pembagian user dan password hubungi Administrator Aplikasi ENTRY DATA KOTA/KABUPATEN Editing Data Kota/Kabupaten hanya bisa dilakukan pada Level Administrator (Admin) No Kode Wilayah Nama Wilayah . I. 3 KARO KARO HUKUM PEMERINTAI IAN ASISTEN 4 Lea WAGUB X b
Klik tombol untuk menambah Wilayah Baru Entry Kota/Kab 3 Klik tombsi I Meet Ko ari Kode Wilayah 1 Nama Wilayah A1 JUNI LALU UV ANA untuk Manajemen Properti dari Wilayah tersebut Atribut Value A Luas b & Klik tombol "" untuk mengimport peta SHP Import SHP ".zip Sertakan file SHP dalam format ".zip. Format geometry yang dibolehkan : Point, MultiPoint, LineString, MultiLineString, Polygon, MultiPolygon Kode Wilayah 1 Nama Wilayah A1 Sertakan file. Drag dan drop file disini. ENTRY DATA KECAMATAN # Beranda MI Map MM Kota/Kab WI Kecamatan @M Kelurahan/Desa 4 Gans Batas 1" Lokasi Pulau No Kode Wilayah Nama Wilayah 8 Wak W Wa Wa wa Wa ki WN wa WM da & tt tr 2 a JOO DDDDDo0 KARO KARO HUKUM PEMERINTAHAN Aa SEKDA WAGUB Ph ak
Cara kerja untuk entry Data Kecamatan sama dengan Entry data Kota/Kabupaten. ENTRY DATA KECAMATAN PN Kecamatan - 4 No Kode Wilayah Nama Wilayah . Cara kerja untuk entry Data Kecamatan sama dengan Entry data Kota/Kabupaten. ENTRY DATA DESA / KELURAHAN NINA, Beat No Kode Kelurahan Kecamatan Kabupaten " ..3 3 az, 21 Gg a21 Gi z3 12.3 9 az: z3 ..9 az, a21 9 Cara kerja untuk entry Data Desa / Kelurahan sama dengan Entry data Kota/Kabupaten. ENTRY DATA GARIS BATAS 1 Batas m No Nama Batas 2 Cara kerja untuk entry Data Garis Batas sama dengan Entry data Kota/Kabupaten. KARO KARO HUKUM PEMERINTAHAN ASIAN SEKDA | WAGUB JAN | bit lk
ENTRY DATA LOKASI PULAU No Nama Lokasi e as .-9 1. .0 2.1.3 Cara kerja untuk entry Data Lokasi Pulau sama dengan Entry data Kota/Kabupaten. Catatan : Untuk penambahan SK dari setiap Properti Wilayah dengan cara mengklik Nama dari Wilayah tersebut. ENTRY USER PENGELOLA gan No Nama Username Tipe User Akses Wilayah 9 /9 /g /g /g . PENUTUP Demikian Manual Book Panduan Menggunakan Sistem Informasi si-AYAH (Sistem Informasi Administrasi Wilayah) yang telah kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. " 7 gm DITANDA TANGANI SECARA ) : ELEKTRONIK OLEH : Gp Si RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo