"Kebijakan	Hukum	Pidana	(Penal	Policy)	dalam Sistem	Penegakan	Hukum	di	Indonesia" ini sangat dibutuhkan oleh kalangan akademisi Hukum dimanapun ia berada. Karena buku ini dapat memperjelas batasan dan bagaimana hukum pidana itu dapat ditegakkan baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya guna menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Dr.	Imam	Mahdi,	SH.,	MH	─ Dekan	Fakultas	Syari'ah	dan	Hukum D r . H . J o h n K e n e d i . , S H . , M H u m . . Dr.	H.	John	Kenedi.,	SH.,	M.Hum. (Penal	Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia
iv KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Cetakan Pertama November 2017 Penulis Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. Editor Prof. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H. Desain isi Jendro Yuniarto Desain sampul Riyanto Korektor Risti Pracetak Riyanto Diterbitkan oleh PUSTAKA PELAJAR Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167 Telp. [0274] 381542 Faks. [0274] 383083 E-mail: Website: pustakapelajar.co.id Bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press ISBN: 978-602-229-800-7 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
KATA PENGANTAR PUJI DAN SYUKUR ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, buku yang berjudul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indone- sia" dapat diselesaikan walaupun di sana sini terdapat banyak kekurangan. Permasalahan yang diangkat dalam buku ini adalah Ba- gaimana Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum (Rechtsstaat) dideklarasikan dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal I Ayat (3) yang mempertegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat), dikatakan mempertegas karena sebelum perubahan UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan berpijak untuk menyatakan Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat), hanya terdapat di dalam Penje- lasan Umum Undang-undang Dasar 1945 tentang sistem pe- merintahan negara. Penjelasan ini menyatakan: a. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), b. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Mempertegas keberadaan konsep negara hukum dalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (Rech- Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. v
tsstaat) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberada- annya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum ini telah berkembang sejak Plato menulis Nomoi atau bahkan jauh sebelum itu. Gagasan negara hukum didasari oleh suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplemen- tasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh ling- kungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi. Lingkungan jabatan kenegaraan yang ada dalam suatu negara dapat berbeda. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara. Walaupun demikian, adanya pengaruh ajaran Trias Politica menyebabkan disetiap negara sekurang-kurangnya selalu dijumpai tiga lingkungan jabatan kenegaraan, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, ketiga jabatan ini sangat erat sekali dengan sistem penegakan hukum, dua jabatan Legislatif, Eksekutif, terkait dengan pene- gakan hukum secara Inabstracto yaitu penegakan hukum dalam tataran regulasi atau formulasi, sementara jabatan yudikatif/ yudisial terkait langsung dengan penegakan hukum secara Inconcrito yaitu penegakan hukum dalam arti aplikasi, ada- pun tujuan negara hukum (Rechtsstaat) adalah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran serta melindungi hak-hak rakyat. Untuk melindungi hak-hak rakyat yang berorientasi ke- pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, perlu diambil Kebi- jakan oleh Badan Negara Legislatif dan Eksekutif, dalam memformulasi regulasi hukum yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum secara Inabstracto yang tidak jarang vi KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
dalam memformulasi hukum pihak Perguruan Tinggi diminta pendapatnya yang disebut dengan naskah akademik, dalam konteks hukum pidana kebijakan seperti ini disebut dengan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) atau kebijakan kriminal (criminal policy). Demikian buku ini saya tulis dengan bantuan banyak pihak, untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada semuanya yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan terbitnya buku ini. Akhirnya semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amiiin...... Bengkulu, Mei 2017. Penulis, Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. vii
viii KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM IAIN BENGKULU Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, atas terbitnya buku yang ditulis oleh suadara Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum salah seorang tenaga pengajar Prodi HTN (siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bengkulu. Kami menyampaikan pengharga- an yang setinggi-tingginya kepada penulis yang telah meluang- kan waktu untuk menulis, hal ini sangat bermanfaat bagi hazanah keilmuan dan sekaligus membantu para mahasiswa untuk mempermudah mencari literatur yang menjadi kajian- nya. Usaha yang dilakukan oleh saudara Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum. Ini adalah salah satu bentuk nyata sebagai wujud dari kepeduliannya terhadap lembaga pendidikan yang mulai digeluti oleh penulis. Buku yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia" yang sangat dibutuhkan oleh kalangan akademisi Hukum di manapun ia berada. Gambaran di atas yang mengkisahkan di kalangan umum masih banyak yang mengalami dan menyalahgunakan aturan Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. ix
yang baku oleh masyarakat hukum. Dan dalam hal buku ini dapat memperjelas batasan dan bagaimana hukum pidana itu dapat ditegakan baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya guna menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Masih sering terdengar bahwa, para dosen termasuk di lingkungan IAIN Bengkulu kurang produktif dalam melahir- kan karya-karya ilmiah, terutama buku-buku hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai literatur maupun bacaan se- cara umum, namun dengan dimulainya gerakan gemar me- neliti dan menulis anggapan seperti itu sudah mulai berkurang dengan munculnya beberapa dosen muda yang sudah termo- tivasi untuk menulis, walaupun masih banyak kendala antara lain belum adanya lembaga penerbitan sendiri di institusi ini, di samping itu dosen masih banyak lebih mengutamakan mengajar daripada menulis karena berkorelasi dengan penda- patan. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada penulis dan ke- pada sidang pembaca yang terhormat, jadikanlah berkarya dan menulis sebagai kebutuhan. Sebagai intelektual yang punya kemampuan menulis berkaryalah terus dan jadikanlah pula ini sebagai rana mencari amal serta menjalankan kewajiban sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk berpikir yang direalisasikan dalam bentuk tulisan. Bengkulu, Mei 2017 Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. x KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR - v SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM - ix DAFTAR ISI - xi BAB I PENDAHULUAN - 1 A. Latar Belakang - 1 B. Perumusan Masalah - 14 C. Tujuan Penelitian - 14 D. Kegunaan Penelitian - 15 1. Manfaat teoritis - 15 2. Manfaat Praktis - 15 E. Kerangka Pemikiran - 15 F. Metode Penelitian - 31 Jenis Penelitian - 31 1. 2. Spesifikasi penelitian - 32 3. Metode pendekatan - 33 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum - 35 5. Metode Analisis Bahan Hukum - 36 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. xi
BAB II KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA - 39 A. Teori Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) - 39 B. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) - 58 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana - 59 2. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) - 82 3. Pembaharuan Hukum Pidana - 113 C. Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan - 129 1. Fungsi Hukum Pidana Dalam Pemidanaan - 131 2. Tujuan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan - 147 BAB III BATAS-BATAS KEMAMPUAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN - 167 A. Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan - 167 1. Pengertian Kejahatan - 167 2. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Hukum Pidana - 170 B. Teori Kriminalisasi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana - 178 C. Teori Formulasi Pembuatan Perundang-undangan - 181 1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana - 181 2. Proses Penyusunan Dan Pembentukan Perundang - undangan - 189 BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN - 195 A. Teori Efektivitas Hukum - 195 xii KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
B. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - 203 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) - 211 2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum - 213 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum - 217 4. Faktor masyarakat - 218 5. Faktor Kebudayaan (Cultural) - 222 BAB V PENUTUP - 225 A. Kesimpulan - 225 B. Saran - 226 DAFTAR PUSTAKA - 229 RIWAYAT HIDUP - 249 DAN PEKERJAAN - 249 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. xiii
xiv KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Teori negara hukum (Rechtsstaat) digunakan untuk menge- tahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diim- plementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi. Lingkungan jabatan kenegaraan yang ada dalam suatu negara dapat berbeda. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara. Walaupun demikian adanya pengaruh ajaran Trias Politica menyebabkan di setiap negara sekurang-kurangnya selalu dijumpai tiga lingkungan jabatan kenegaraan, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, ketiga jabatan ini sangat erat sekali dengan sistem penegakan hukum, dua jabatan Legislatif, Eksekutif, terkait dengan pene- gakan hukum secara Inabstracto yaitu penegakan hukum dalam tataran regulasi atau formulasi, sementara jabatan yudikatif/ yudisial terkait langsung dengan penegakan hukum secara Inconcrito yaitu penegakan hukum dalam arti aplikasi. Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum (Rechtsstaat) dideklarasikan dalam amandemen ketiga Un- dang-undang Dasar 1945 (UUD'45) dalam Pasal I Ayat (3) Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 1
yang mempertegas Indonesia sebagai negara hukum (Recht- sstaat), dikatakan mempertegas karena sebelum perubahan UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan berpijak untuk menyata- kan Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat), yaitu Pen- jelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara. Penjelasan ini menyatakan: a. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), b. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).1 Mempertegas keberadaan konsep negara hukum dalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (Rechts- staat) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaan- nya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum ini telah berkembang sejak Plato menulis Nomoi atau bahkan jauh sebelum itu. Gagasan negara hukum didasari oleh suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.2 Rumusan tersebut membawa konsekuensi yaitu pertama, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah tidak hanya berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang meme- rintah. Kedua, norma objektif itu, hukum, harus memenuhi syarat bukan hanya secara formal melainkan secara materiil harus baik dan adil. Baik, karena sesuai dengan apa yang 1 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum,Cet.- 2, Ghalia Indonesia, Jakarta,1986, hlm. 7. 2 Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip - prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 295. 2 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
diharapkan masyarakat dari hukum dan adil, karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa pengisian dan pengertian negara hukum (Rechtsstaat) selalu berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat dari zaman ke zaman. Saat perumusan istilah negara hukum (Rechtsstaat) oleh Aristoteles memberikan ciri-ciri negara hukum (Rechtsstaat), adalah sebagai berikut : a. b. Seluruh warganegara ikut serta dalam urusan penyeleng- Segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah; garaan negara. c. Negara berdiri di atas hukum yang mencerminkan kea- dilan.3 Dalam perkembangannya, konsep negara hukum (Rechts- staat) ini dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut. Lite- ratur lama membagi sistem hukum ini ke dalam dua sistem yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Sistem Hukum Eropa Kontinental melahirkan konsep Rechtsstaat sedangkan sistem hukum Anglo Saxon melahirkan konsep Rule of Law. Sejarah memperlihatkan bahwa pemikiran negara hukum dalam sistem Eropa Kontinental (Rechtsstaat) muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme yang hampir menyeluruh dilaku- kan oleh raja-raja yang memerintah di benua Eropa. Paham Rechtsstaat mulai populer sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu telah ada jauh sebelum abad XIX. Konsep ini lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, yang bertumpu pada suatu sistem hukum konti- nental yang disebut "civil law" atau "modern Romawi law.4 Ciri 3 Moch Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 148. 4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 3
negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai "negara pen- jaga malam" (nachttvakerssmat), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan (de openbare orde en veiligheid)5 sedangkan tujuan negara hukum (Rechtsstaat) adalah untuk keadilan, kesejahteraan dan kemak- muran rakyat. Oleh sebab itu Philipus M. Hadjon mencirikan negara hukum (rechtstaat) sebagai berikut : 1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang me- muat ketentuan tertulis tentang hubungan antara pe- nguasa dan rakyat. 2. Adanya pembagian kekuasaan negara. 3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.6 Untuk melindungi hak-hak rakyat yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat, perlu diambil Kebijakan oleh Badan Negara Legislatif dan Eksekutif, dalam memformulasi regulasi hukum yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum secara Inabstracto yang tidak jarang dalam memformulasi hukum pihak Perguruan Tinggi diminta pendapatnya yang disebut dengan naskah akademik, dalam konteks hukum pidana kebijakan seperti ini disebut dengan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) atau kebijakan kriminal (criminal policy). Pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72. 5 P. de Haan, Th. G Druksteen, R. Fernhout, Bestuursrech in de Sosiale Rechtsstaat, Deel I, Kluwer Deventer, 1986, hlm. 8. 6 Ni'matul Huda Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Jogjakarta, 2005, hlm 9 4 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy", atau "strafrechtpolitiek". Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah : 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwe- nang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dike- hendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk meng- ekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.7 Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (crimi- nal policy) dalam suatu aturan hukum harus memenuhi ta- hapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan : 1. Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi. 2. Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif. 3. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan ekse- kutif/administratif.8 7 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.20 8 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75. Dapat juga dilihat pada Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995, dijelaskan bahwa Tahap Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan, Tahap aplikasi Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 5
Dari ketiga tahap kebijakan tersebut maka kebijakan pada tahap kebijakan formulasi dapat dikatakan sebagai "kewe- nangan substantif" yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana materil/substantif, kewenangan formil/pro- sedural yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana formil. Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya yaitu tahap aplikatif/pene- rapan serta tahap eksekusi/administratif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari Kebijakan hukum pidana (Penal Policy) atau kebi- jakan kriminal (criminal policy) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (social walfare). Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Na- wawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektive harus melalui politik hukum pidana (criminal policy) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap ke- bijakan administrasi).9 (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; dan Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret. 9 Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13 6 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemu- dian merumuskannya dalam bentuk peraturan perun- dang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang- undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif. 2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga penga- dilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegak- kan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang- undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif. 3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hu- kum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas mene- gakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pemben- tuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan pera- turan perundang-undangan dalam perumusannya yang dise- but Kebijakan hukum pidana (Penal Policy) atau kebijakan Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 7
kriminal (criminal policy) harus secara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektive sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Agar hukum dapat efektive salah satunya adalah sanksi : beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan ketentuan hukum : 1. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, apakah sifat sanksinya cukup berat atau ringan saja. 2. Persepsi masyarakat di dalam menanggung resiko, kalau melanggar peraturan yang disertai sanksi negatif. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut bila dijatuhkan akan lebih efektif daripada ditunda pelaksanaannya. 4. Karakteristik jumlah orang yang terkena sanksi tersebut semakin sedikit, berarti semakin efektif sanksi tersebut 5. Keinginan masyarakat perlu diperhitungkan sejauhmana menginginkan perilaku tertentu dilarang atau diken- dalikan dengan ketat sehingga penerapan sanksi-sanksi negatif tertentu akan mendapatkan dukungan sosial yang luas dari masyarakat.10 Menurut Kadri Husin, dalam penelitian tentang efekti- vitas undang-undang, ada beberapa indikator untuk menge- tahui efektivitas suatu undang-undang : 3. 1. 2. Jika undang-undang diberlakukan terhadap kasus-kasus yang sama (sebagai peraturan undang-undang). Jika penyelesaian terhadap perbuatan pidana diselesaikan dengan cepat terhadap undang-undang itu. 10 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 173 8 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
3. Penyelesaian dari kasus serupa dengan undang-undang tersebut semakin berkurang.11 Jadi intinya yang dimaksud dengan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) atau Kebijakan Kriminal (Crimnal Policy) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kene- garaan yang punya kompetensi untuk menanggulangi keja- hatan Ini berarti kebijakan hukum pidana (Penal Policy) meru- pakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (Social Policy), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlin- dungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan keja- hatan. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum pidana adalah: "........Bagaimana mengusahakan atau membuat atau meru‐ muskan suatu perundang‐undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pe‐ milihan untuk mencapai hasil perundang‐undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna........" Sementara menurut March Ancel mengatakan, Penal Policy atau kebijakan hukum pidana, adalah: 11 Kadri Husien, Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang. Lampung, 1998, hlm. 2 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 9
"..........Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mem‐ punyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedo‐ man tidak hanya kepada pembuat Undang‐undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang‐undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana urusan penga‐ dilan.........". Sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un- dangan maka keluarlah Undang - undang yang baru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan di mana Kabupaten/kota menempati urutan ketujuh dengan susunan sebagai berikut : 1. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Un- dang-undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Provinsi. 7. Peraturan Kabupaten/Kota.12 Pada urutan ketiga merupakan dasar dalam upaya mela- kukan pembaruan hukum pidana (penal reform) pada haki- katnya termasuk bidang "penal policy" ini berarti pembaruan hukum pidana pada hakikatnya.13 1). Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum. 12 Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 10 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
2). Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. 3). Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah kemanusiaan dalam rangka men- capai/menunjang tujuan nasional ( yaitu "Social defence dan social welfare). 4) Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("re- orientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide- ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio politik, dan sosio kultural yang melandasi kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaruan ("refor- masi") hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS). Dengan demikian pembaruan hukum pidana harus melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("policy oriented approach") dan sekaligus pendekatan nilai ("value ori- ented approach") Kebijakan pidana merupakan salah satu cara atau alter- natif dalam penyelesaian masalah kejahatan karena pada da- sarnya politik hukum pada intinya adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk mene- tapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diper- kirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang ter- kandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita - citakannya.14 13 Barda Nawawi Arif, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Persfektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 2. 14 T. Subarsyah Sumadikara, Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal), Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm, 96 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 11
Di dalam setiap regulasi hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali masalah kebijakan hukum pidana (penal policy) di- perlukan suatu upaya untuk menekan dampak negatifnya. Harapan tersebut sudah selayaknya terakomodir dalam suatu konsep pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia. Menurut Jimly Assiddiqie, secara filosofis tradisi pidana dari sumber fiqh Islam yang akrab di kalangan masyarakat mayoritas penduduk Indonesia, mempunyai landasan filosofis yang kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional.15 Hal tersebut sangat sejalan dengan Firman Allah dalam Al-qur'an "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan diri (QS. Ar radu 11). Dengan demikian melalui suatu upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang akan datang telah sepantasnya masalah keja- hatan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan legislatif serta masyarakat dalam mewujudkan perlindungan sosial (social defence). Perlindungan sosial sangatlah dibutuhkan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan, sementara regulasi larangan masa- lah Kebijakan hukum pidana (penal policy) di Indonesia masih terus berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu di- ambil suatu kebijakan hukum pidana (penal policy) yang lebih tegas oleh pembuat perundang-undangan (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana karena dengan sanksi pidana tinggi dan tegas masih diperlukan dalam penegakan hukum. 15 Jimly Asiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 253 12 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Tahap formulasi hukum pidana atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan pidana yang semula adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah dekriminalisasi kedua hal tersebut menurut penulis adalah formulasi hukum. Kriminalisasi merupakan formulasi sebagai proses menja- dikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengaki- batkan kerugian bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan dalam perundang-undangan dan diancam dengan pidana sehingga perbuatan tersebut dinyata- kan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi mengan- dung arti suatu proses di mana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.16 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perumusan/ formulasi pembuatan perundang-undangan identik dengan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana yang merupa- kan bagian dari politik kriminal yaitu suatu upaya yang rasio- nal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian yang diartikulasikan di atas penulis mengangkat permasalahan tersebut yang akan penulis tuang- kan ke dalam objek penelitian berupa buku dengan judul: " KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia" dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut, karena : 16 Dijelaskan dengan kriminalisasi dimaksud penetapan suatu per- buatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang merupaka pidana. Lihat Sudarto, Hukum dan hukum Pidana ,......,. Op.Cit, hlm. 39-40 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 13
a. Kebijakan hukum pidana (Penal Policy) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi meru- pakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat se- hingga proses penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (So- cial Policy), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. b. Kesalahan/kelemahan merumuskan kebijakan hukum pidana ( penal policy ) maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Formulasi sanksi pidana dalam kebijakan hukum pidana ( penal policy ) diperlukan sebagai sarana/landasan yuridis bagi penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar. c. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut : 1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana (penal policy) ? 2. Bagaimana pengaruh kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia ? C. Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Untuk menganalisis sistem kebijakan hukum pidana (pe- nal policy). 2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. 14 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
D. Kegunaan Penelitian. Penelitian kebijakan hukum pidana ( penal policy ) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis : Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkem- bangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana mengenai formulasi tentang perbuatan yang dilarang, kesa- lahan dan hukuman atau pidana terhadap orang yang mela- kukan kejahatan karena penegakan hukum secara Inabstracto yaitu penegakan hukum dalam tataran regulasi atau formulasi, terkait langsung dengan penegakan hukum secara Inconcrito yaitu penegakan hukum dalam arti aplikasi. 2. Manfaat Praktis : Manfaat praktis diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan bahan keterangan yang objektif bagi legis- latif dan eksekutif dalam memformulasi sanksi pidana ke dalam Undang-undang dalam merumusan pertanggung- jawaban pidana khususnya dalam pembaharuan KUHP atau perundang-undangan lainnya sehingga dapat merubah peri- laku manusia dalam mematuhi hukum serta menghormati kepentingan publik berdasarkan asas keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. E. Kerangka Pemikiran. Kebijakan hukum pidana identik dengan politik hukum. Politik hukum pada intinya adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan- peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa diguna- kan untuk mengekspresikan nilai apa yang terkandung dalam Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 15
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan kebi- jakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-un- dangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekpresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.17 Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebi- jakan formulasi hukum pidana dapat diimplimentasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari: a. Kebijakan formulasi/legislatif yaitu perumusan/ penyu- sunan hukum pidana. b. Kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu penerapan hukum pidana. c. Kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.18 Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari tiga rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam bahasan bab berikutnya. 17 Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm 13. 18 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum,...., Op.Cit, hlm 75. Dapat juga dilihat pada Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, dijelaskan bahwa tahapan formulasi (kebijakan legislatif) yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan, tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahap pelaksanaan pidana secara kongkret. 16 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Jadi hakikat dari kebijakan formulasi hukum pidana me- rupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionali- sasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan hal yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (Sosial Policy) dan dapat melahirkan kesejahteraan sosial serta dapat melindungi masyarakat. Dalam bidang hukum pidana upaya melaksanakan politik hukum pidana berarti merupakan usaha memformulasi dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang. Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang memiliki arti penting dan ber- pengaruh luas, karena ia akan memberikan bentuk dan meng- atur atau mengendalikan masyarakat.19 Ruang lingkup hukum pidana, perlu dijelaskan sebab se- belum mengetahui bagaimana arah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, harus dilakukan antara lain mengetahui ruang lingkupnya, kemudian kebijakan hukum pidananya. Apa yang disebut dengan kebijakan kaitannya dengan politik hukum, pada intinya politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk me- netapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diper- kirakan bisa digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Dalam bidang hukum pidana upaya melaksanakan politik 19 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm, 94. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 17
hukum pidana berarti merupakan usaha dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pembentukan undang-undang pidana merupakan proses sosial dan proses politik yang memiliki arti penting serta berpengaruh luas, karena ia akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat20. Artinya, proses pembentukan perundang-undangan itu dipengaruhi oleh proses-proses politik, sebagaimana juga telah dijelaskan bahwa ada karakter hukum yang demokratis dan karakter produk hukum yang otoriter. Moh. Mahfud MD, meringkas hal tersebut dalam bagan berikut ini.21 Konfigurasi Politik Varia Karakter Produk Hukum Demokratis Responsif/ Populistik Otoriter Konservatif/ Ortodoks/ Elitis Dari bagan di atas, konfigurasi politik suatu negara/ penguasa akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara/tersebut. Di dalam negara/yang konfigurasi poli- tiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsive (populistik), sedangkan di negara yang konfigurasi 20 Soedarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. CV. Sinar Baru, Bandung: 1983, hlm; 94. 21 Moh. Mahfud MD. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum Dalam Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Jakarta, 1999, hlm, 6-7 18 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan berkarakter ortodoks/konservatif. Produk hukum dalam bentuk Undang-undang, yang dihasilkan dari dua konfigurasi politik di atas, selanjutnya dapat digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewu- judkan tujuan-tujuannya. Penguasa akan bebas berkuasa tanpa keraguan dalam menerapkan kekuasaannya jika mengacu dan berdasarkan pada undang - undang. Kaitan antara produk hukum dengan konfigurasi politik, dapat terlihat dalam politik hukum pidana kita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan Belanda, dan masih berlaku sam- pai sekarang berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 Jo. UU No. 1 tahun 1946. Keberadaannya disesuaikan dengan keadaan dan situasi sesuai dengan perkembangan masya- rakat. Bilamana dikaitkan dengan uraian di atas, maka KUHP kita masuk ke dalam dimensi konservatif, yakni menentukan politik hukum terhadap peraturan perundang-undangan wa- risan zaman dahulu yang masih belum dapat diganti hingga saat ini. Berdasarkan aturan peralihan tersebut, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku di Indone- sia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga sekarang adalah turunan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS) yang dituangkan dalam Koninklijk Besluit (KB) tanggal 15 Oktober 1915 dan diun- dangkan dalam Staatblaad 1915 Nomor 732, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 untuk semua golongan penduduk. KUHP atau WvS ini, adalah merupakan copy atau turunan dari wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Tidak 100% sama, melainkan diadakan penyesuaian menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dahulu, akan tetapi prinsip, azas-azas dan falsafahnya tetap sama, memang WvS Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 19
itu hasil dari masa liberal dan kapitalistis22. Dan kemudian mulai tahun 1946 melalui Undang-undang No 1 Tahun 1946, karena berbagai perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, maka dibuatlah beberapa Undang-un- dang Pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pelengkapnya. Namun ternyata sekalipun dengan telah adanya upaya untuk melengkapi tuntutan terha- dap perubahan-perubahan materi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus berkembang, artinya sejak saat diberlakukan KUHP terus mengalami pem- baharuan. Peraturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum berkembang dan merupakan hal yang sangat penting karena seluruh bangun- an hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sangat sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berdasarkan politik sosialis. Sementara di negara kita yang berpandangan politik berdasarkan pancasila tentunya memi- liki karakter yang berbeda pula, di sinilah ternyata bahwa pandangan tentang hukum pidana erat hubungannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas (kejahatan).23 Artinya telah ada upaya untuk memberikan warna dalam tata hukum pidana dan hukum pidana yang berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar hukum yang hidup di tengah masya- rakat, sekaligus merombak hukum yang berasal dari zaman kolonial dengan harapan pada akhirnya dapat mengganti- 22 Lihat dalam: Sudarto. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990. hlm 15. Lihat pula dalam: Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1981. hlm 35. 23 Soedarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 60-61 20 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
kannya dengan tata hukum pidana Indonesia, yang asas-asas- nya dan dasar pokoknya harus mengacu dan berdasarkan pada Pancasila. Mengenai banyaknya produk perundangan- undangan kolonial yang masih dipergunakan, ada dasarnya yaitu pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, R. Iwa Kusuma Sumantri mengemukakan bahwa:24 "Dengan berlakunya aturan peralihan yang tersebut, dan ditambah pula dengan tidak dilaksanakannya ayat 2 dari undang‐undang dasar tahun 1945, yakni aturan yang meng‐ haruskan dibentuknya dan bersidangnya Majelis Permusyara‐ watan Rakyat dalam tempo 1 tahun. Maka tetaplah Republik Indonesia dalam waktu revolusi bersenjata itu pada pokoknya masih di bawah pengaruh peraturan‐peraturan yang berasal dari penjajahan Belanda, baik di lapangan hukum Tata Usaha Negara, dan Tata Negara, bahkan hingga sekarang ini Rakyat Indonesia masih di bawah pengaruh peraturan‐peraturan yang berasal dari penjajahan Belanda..." Dari uraian di atas, selanjutnya R. Iwa Kusuma Sumantri mengemukakan pendapatnya mengenai KUHP, ia menga- takan bahwa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sekarang ini berasal dari jaman penjajahan, di dalamnya masih terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini. Maka secara jelas, apa yang dikatakan R. Iwa Kusuma Sumantri tersebut, membuka harapan untuk adanya perubahan terhadap KUHP, hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda-tunda, bahkan 2 4 R. Iwa Kusuma Sumantri. Revolusianisasi Hukum Indonesia. Pidato pelantikan Presiden Universitas pajajaran. Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. Unpad: Bandung, 2 April 1958. Berlainan dengan: Nyoman Serikat Putra Jaya, yang mengatakan bahwa Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945, mengamanatkan bahwa agar para penyelenggara Negara untuk segera menggantikan badan dan peraturan yang baru untuk menggantikan badan dan peraturan yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan jaman penjajahan Belanda. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 21
sudah dapat diprediksi jauh sebelumnya sebagai suatu kebu- tuhan untuk pembangunan hukum. Terkait dengan pembangunan hukum yang merupakan tatanan formulasi, tidak kalah penting juga pada tatanan imflimentasi yaitu penegakkan hukum. Hukum harus dilaksa- nakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kon- kret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang: Fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus dite- gakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Ke- pastian hukum merupakan perlindungan justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum , karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masya- rakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau pe- negakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelak- sanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul kere- sahan di dalam masyarakat. Dipergunakannya teori Negara hukum sebagai grand theory, karena, pertama, Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (reshtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga. Kedua, Negara hukum (rechtstaat) dibangun atas dasar pilar-pilar demokrasi yang menjunjung tinggi serta memiliki 22 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
spirit perlindungan terhadap hak asasi manusia , kepastian hukum (rechtszekerhieds) dan supremasi hukum. Pada tatanan grand theory, di samping teori Negara hukum, akan digunakan pula teori hak asasi manusia yang merupakan satu kesatuan fokus bahasan, karena ketika bicara teori Negara hukum tidak bisa melepaskan diri dari bangunan keilmuan yang mengupas tentang hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan pen- dapat SF. Marbun25 bahwa asas equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep Negara hukum. Persoalannya bagaimana agar hukum tersebut keberla- kuannya dapat efektif. Menurut Soerjono Soekanto hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif yaitu dipatuhinya ketentuan hukum tersebut. Dengan demi- kian hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau- pun merubah perilaku manusia.26 Salah satu upaya untuk mengusahakan agar hukum itu efektif adalah dengan menetapkan sanksi negatif yaitu be- rupa hukuman. Walaupun demikian dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif walaupun disertai sanksi-sanksi. Akan tetapi paling tidak, ada instrumen untuk menjadikan masyarakat takut melanggar ketentuan hukum dan berurusan kepada penegak hukum, atau menjadi tersangka, terdakwa akan dihukum.27 Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk me- 25 SF. Marbun, Demensi-Demensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 8. 26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi,....,Op. Cit, hlm. 59. 27 Ibid. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 23
nentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam meng- efektifkan ketentuan hukum, yaitu : i. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, apakah sifat sanksinya cukup berat atau ringan saja; ii. Persepsi masyarakat di dalam menanggung resiko, kalau melanggar peraturan yang disertai sanksi negatif, iii. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut bila dijatuhkan akan lebih efektif daripada ditunda pelaksanaannya, iv. Karateristik jumlah orang yang terkena sanksi tersebut se- makin sedikit berarti semakin efektif sanksi tersebut, v. Keinginan masyarakat perlu diperhitungkan sejauhmana meng- inginkan perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan dengan ketat sehingga penerapan sanksi - sanksi negatif tertentu akan mendapatkan dukungan sosial yang luas dari masyarakat.28 Menurut Kadri Husin, dalam penelitian tentang efektivitas undang-undang, ada beberapa indikator untuk mengetahui efektivitas suatu undang-undang ; i. Jika undang-undang diberlakukan terhadap kasus-kasus yang sama (sebagai pera- turan undang-undang); ii. Jika penyelesaian terhadap per- buatan pidana diselesaikan dengan cepat terhadap undang- undang itu; iii. Penyelesaian dari kasus serupa dengan undang- undang tersebut semakin berkurang.29 Berbicara masalah efektivitas dan kepatuhan hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan apa yang disebut kebijakan kriminal. Sudarto, mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal yaitu ; i. Dalam arti sempit ialah keseluruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; ii. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 28 Ibid, hlm, 35. 29 Kadri Husien, Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang, Lampung, 1998, hlm. 2. 24 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; iii. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan- badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.30 Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara opera- sional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penang- gulangan kejahatan di masyarakat.31 Penanggulangan kejahatan secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) yang di dalamnya terkandung sub sistem pendukungnya, yaitu, Kepolisisan, Kejaksaan, Penga- dilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dalam pelaksanaan tugasnya ada perbedaan kewenangan berupa tindakan penyi- dikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan vonis hakim (Eksekusi).32 Kelima faktor di atas saling berkaitan. Karena merupakan esensi dari penegakan hukum, kelima faktor tersebut meru- pakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Agar upaya penanggulangan kejahatan dapat berhasil, maka upaya yang diambil harus mendasarkan ada anatomi atau karakteristik kejahatan itu sendiri. Hal ini penting, apabila tidak demikian maka akan menimbulkan biaya sosial (social cost) yang tinggi dan dampak negatif dari masyarakat di 30 Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1. 31 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.17. 32 Ibid hlm. 18 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 25
samping tingkat keberhasilannya sangat tidak efektif. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu aspek dari kebijakan criminal (criminal policy). Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebijakan criminal adalah, pengaturan secara rasional usaha pengendalian kejahatan oleh masya- rakat33. Politik kriminal merupakan bagian dari politik pene- gakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy). Yakni mencakup penegakkan hukum pidana, penegakkan hukum- nya, serta penegakkan hukum administrasi negara. Semua itu merupakan bagian dari politik sosial (social policy), atau upaya masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejah- teraan warganya. Kebijakan criminal yang bersifat refresif dengan hanya mendayagunakan sistem peradilan pidana pada dasarnya tidak akan memadai apabila tidak dilengkapi dengan tindakan-tindakan pencegahan dengan menggunakan sarana non-hukum pidana34. Kebijakan kriminal (criminal policy) diartikan oleh Sudarto35 dalam arti sempit adalah sebagai keseluruhan asas dan me- tode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan arti secara luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dan dalam arti yang paling luas, adalah merupakan keseluruhan kebijak- an yang dilakukan melalui perundang-undangan serta badan- badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat. Maka jelaslah, penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, artinya me- 33 Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kenana, Jakarta, 2011, hlm 5. 34 Ibid, 35 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni: Bandung, 1981. hlm, 113-114 26 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
nuntut adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal sebagai salah satu lang- kah yang kombinatif. Kebijakan berarti, sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar pelaksanaan suatu pekerjaan, kepe- mimpinan, dan cara bertindak. Klein menjelaskan bahwa ke- bijakan adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan po- litik yang jelas sebagai sarana yang dijalankan langkah-demi langkah.36 Kemudian Kuypers menjelaskan bahwa yang di- maksud dengan kebijakan adalah suatu susunan dari (1) tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk kepen- tingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok (2) jalan dan sarana yang dipilih olehnya (3) saat-saat yang mereka pilih. Selanjutnya Carl J Fredrick menegaskan pula bahwa kebijakan adalah: sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambat- an dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu37. Istilah kebi- jakan dalam tulisan ini diambil dari istilah Policy (Inggris) atau Politick (Belanda). Bertolak dari kedua istilah Asing ini, maka 36 A. Hoogerwerf, Isi dan Corak Kebijakan, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm 7. 37 Carl J Fredrick, Man & His Government, Yew York, McGraw Hill, 1963, hlm 76. dalam sumber aslinya, Fredrick. Mengatakan bahwa "Apro- posed course of action of a person, group, of government within a give environ- ment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in a effort to reach a goal or realize an objective or a purpose. Untuk melengkapi definisi dari Carl Fredrick ini, kita sebaiknya lihat pula definisi dari James E. Ander, yang mengatakan bahwa "kebijakan adalah: serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu" (a ppurposive course of action Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 27
istilah "Kebijakan hukum pidana" dapat disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana" dalam istilah Asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan "Penal policy, Criminal Law Policy, atau Strafrechtspolitiek". Menurut Sudarto38 yang dimaksud dengan politik hukum pidana adalah: "........Bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang‐undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang‐undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna........" Sementara menurut March Ancel39 Penal Policy atau kebijakan hukum pidana, adalah: "..........Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang‐undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang‐ undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana urusan pengadilan.........". Menurut Marc Ancel politik hukum pidana, disebut juga dengan modern criminal science, yang terdiri dari Criminology, Criminal law, serta penal policy. Dalam hal ini A. Mulder40 berpendapat bahwa politik hukum pidana (Strafrechtpolitiek) adalah garis kebijakan untuk menentukan: followed by an actor or set of actors in dealing wirh a problem or matter or concern). Lihat dalam: James E. Andfer. Publik Policy Making. Dalam M. Irfan Islamy. Prinsip-Prinsip Perumusan. Kebijakan Negara. Bina Aksara: Jakarta, 2002, hlm: 17. 38 Sudarto. Hukum & Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 153. 39 March Ancel. Social Defence: A modern Approach to Criminal Prob- lems. Routledge & Kegan Paul: London, 1965. him 4-5. Lihat juga dalam: Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana. Op cit, 21. 40 Ibid 28 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Beberapa ketentuan‐ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; Cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilak‐ sanakan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy), maka kemudian jika begitu kebijakan hukum pidana identik dengan penanggulangan kejahatan41 digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktiknya dalam perundang- undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana adalah sebagai suatu hal yang wajar dan normal bahkan men- jadi sebuah kebutuhan, seolah-olah eksitensinya tidak perlu lagi dipersoalkan. Kebijakan kriminal sebagaimana dimaksudkan di atas42 dapat juga berarti, Keseluruhan asas dan metode yang men- jadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang beru- pa pidana (arti sempit); Keseluruhan fungsi dari aparatur pe- negak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari penga- dilan dan polisi (arti luas); Keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang tujuan utamanya untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat (paling luas). 41 Ibid, hlm 26. kemudian lihat juga, M. Hamdan. Politik Hukum Pidana. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.hlm, 21. 42 Sudarto.Hukum & Hukum,...., Op cit, hlm, 38. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 29
Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai '"the ra- tional organization of the control of crime by society".43 Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ini adalah perlindungan masya- rakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat (happines of the citizens), kehidupan kulural yang sehat dan me- nyegarkan (a whole and cultural living), kesejahteraan masya- rakat (social welfare) atau untuk mencapai keseimbangan (equal- ity).44 Dari uraian di atas, upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya per- lindungan masyarakat (social defence) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welafare). Oleh ka- rena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Hal ini dikemu- kakan oleh March Ancel yang merumuskan "the rational organi- zation of the control of crime by society" artinya tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.45 Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (yakni kebijakan atau sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan kebijakan sosial dengan kebi- jakan kriminal yang dikemukakan March Ancel yang disitasi 43 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,..., Op. Cit, hlm. 3 44 Ibid, hlm. 4 45 Ibid, hlm. 3 30 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
oleh Barda Nawawi arief46 digambarkan sebagai berikut: Dari skema di atas terlihat jelas bahwa politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (so- cial defence), melalui politik kriminal baik penal maupun non penal sehingga goal atau tujuan akhir/tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat", kaitannya dengan penelitian ini maka formulasi sanksi pidana maupun non pidana dalam Tahun Tentang Larangan Dalam Kota serta yang akan datang dalam implimentasinya dapat efektif, sehingga di sektor ini perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. F. Metode Penelitian Jenis Penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang dalam hal ini sesuai dengan karakter peskriptif ilmu hukum.47 Pene- litian hukum merupakan suatu penelitian know-how yang dila- 1. 46 Ibid, hlm. 5 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 31
kukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang ada. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi yang seharusnya atas isu yang diajukan.48 Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang sesuai dengan disiplin hukum yang termasuk disiplin pres- kriptif.49 Penelitian hukum dipahami pula berdasarkan kera- gaman sifat, bentuk dan tujuan, antara lain penelitian hukum yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif yang bertujuan memecahkan masalah.50 Merujuk pendapat tersebut di atas dan berdasarkan kajian masalah dalam penelitian yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia" merupakan peneli- tian hukum normatif atau yuridis normatif dengan tipe/jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif preskriptif yang ber- tujuan menemukan solusi permasalahan (problem solution)51 dengan alasan penelitian ini difokuskan kepada formulasi sanksi pidana dalam perundang-undangan. 2. Spesifikasi penelitian Spesifikasi penelitian hukum ini adalah suatu upaya untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh tumpah darah se- genap bangsa Indonesia, seperti tercantum dalam Pembuka- an Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia (Preambule) khususnya alinia keempat yang berbunyi; 47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Me- dia Group, Jakarta, 2007, hlm 35. 48 Ibid, hlm. 41 49 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 2 50 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas In- donesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 50. 51 Ibid, hlm 51 32 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer‐ dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang‐ Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya dapat menggunakan kebijakan kriminal sebagai upaya/usaha untuk mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum yang bersifat merugikan atau membahayakan orang lain baik sifat- nya fisik maupun non fisik juga baik administrasi, perdata maupun pidana, sehingga dengan konsep ini digunakanlah kebijakan kriminal khususnya penal guna menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana maupun undang-undang dengan menggunakan sanksi pidana dalam peraturan perun- dang-undangan. 3. Metode pendekatan. Metode pendekatan dalam penelitian hukum dapat meng- gunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pen- dekatan histori, pendekatan komparatif dan pendekatan kon- septual.52 Relevansinya dengan karakteristik penelitian hukum tentang memformulasi sanksi pidana dalam peraturan perun- dang-undangan bersifat preskriptif, maka untuk mengkaji dan mengartikulasikan jawaban permasalahan penelitian diguna- 52 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian,... Op. Cit, hlm. 93-95 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 33
kan pendekatan yuridis dogmatis dengan menggunakan kom- binasi pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan kasus (fakta empirik) dan pendekatan filosofis dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Pendekatan undang - undang (satute approach), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuai- an perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektive atau tidak. b. Pendekatan historis (historical approach), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi. c. Pendekatan konseptual (conseptual approach) digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hu- kum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori- teori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan. d. Pendekatan kasus (case approach) maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (Ius constituendum). Pendekatan filosofis (philosophical approach), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah f. 34 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indone- sia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum. Pengkajian mengenai penelitian "Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia" menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma (dasar) atau kai- dah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi.53 Maka bahan hukum ini meliputi peraturan dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang - undang lain yang ada kaitannya dalam memformulasi sanksi pidana yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil karya ahli hukum,54 hasil penelitian dan ran- cangan undang-undang.55 Hasil karya ahli hukum yang dijadikan rujukan berupa buku - buku teks, makalah - makalah seminar, artikel, jurnal ilmiah, koran, rancangan KUHP, internet dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. 53 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,..., Loc.Cit, hlm. 14 54 Ibid, hlm 15. 55 Ibid Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 35
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat mem- berikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensi- klopedia.56 Maka bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah ensiklopedi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan cara penelusuran pustaka, baik melalui studi di perpustakaan maupun mengakses melalui internet. 5. Metode Analisis Bahan Hukum. Penelitian hukum yang berkarakteristik hukum normatif dan karakteristik disiplin ilmu hukum yang bersifat pres- kriptif, untuk menganalisa bahan hukum tersebut digunakan content analysis,...any technique for making inferences by objecitively and systematically identifying specified characteristics of massage57 atau analisis isi... merupakan teknik membuat inferensi secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik pesan yang spesifik. Dengan demikian, analisis isi (content analy- sis) relevan dengan penelitian hukum yang menggunakan lo- gika dalam upaya menemukan argumentasi untuk memecah- kan masalah yang diteliti dengan menggunakan penalaran hukum atau legal reasoning dengan metode induksi dan de- duksi. Metode deduksi bermula dari pengajuan premis mayor untuk kemudian timbul premis minor.58 Penalaran hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud identik dengan cara ber- pikir deduktif - induktif dan induktif - deduktif dalam peneli- tian pada umumnya. 56 Ibid 57 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian,....,Op.Cit, hlm. 50 58 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian,..., Op.Cit, hlm. 46 36 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Merujuk kepada pemahaman analisis data penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan content analysis atau pena- laran isi kaidah hukum dengan menggunakan logika deduktif - induktif atau sebaliknya. Oleh karena itu analisis bahan hukum dalam kajian ini dikualifikasikan sebagai analisis kualitatif yaitu suatu bentuk analisis yang tidak memper- gunakan standar perhitungan angka - angka statistik ( analisis non statistical). Analisis bahan hukum pada dasarnya adalah suatu proses penguraian data secara sistematis dan konsisten terhadap gejala - gejala tertentu.59 Maka analisis ini merupakan analisa dalam bentuk pernyataan-pernyataan untuk mendeskripsikan seluruh data atau bahan hukum yang bersifat kajian teoritis yang mencakup asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, pendapat-pendapat hukum dan isi kaidah hukum. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif dan preskriptif artinya pengu- raian data secara sistematis tidak hanya untuk mengungkap atau melukiskan data sebagaimana adanya tetapi juga sedapat mungkin dimaksudkan untuk menungkap realitas sebagai- mana yang diharapkan dengan cara mengekploratif berbagai data untuk memperoleh alternative lain sehingga ditemukan kesimpulannya. Oleh karena itu, metode analisis yang dite- rapkan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. 59 Soeryono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, hlm, 137 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 37
38 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
BAB II KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA A. Teori Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (crimi- nal policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan1. Di mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "the rational organization of the control of crime by society"2. Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime"3. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemuka- kan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain : 1. Criminal Policy is the science of response (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan). 2. Criminal policy is the science of prevention (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan). 1 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 38 2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,.......,Loc. Cit, 1996, hlm. 2 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 39
3. Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk me- rancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan). 4. Criminal policy is a rational total of response to crime (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang ra- sional)4 Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai bebe- rapa pengertian, antara lain: 1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelang- garan hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mem- punyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat pene- gak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari penga- dilan dan polisi. 2. Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undang dan badan- badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma- norma dari masyarakat5. Dari definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijak- an kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan po- litik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi6. 3 G. Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime), Holland, Kluwer-Deventer, 1969, hlm. 57 4 Ibid, hlm. 57, 59 5 Sudarto, Kapita Selekta Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113- 114 6 Sudarto, Hukum dan Hukum,...., Op.Cit, hlm. 153 40 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian in- tegral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ma- syarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Secara skematis dapat digambarkan se- bagai berikut : Social Welfare Policy Social Policy Tujuan Social Defence Policy Penal Criminal Policy Non Penal Selanjutnya G. Peter Hoefnagel mengemukakan bahwa : Criminal policy as science of policy is part of larger policy : the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in tum part of social policy7. Berdasarkan hal tersebut di atas secara skematis G. Pe- ter Hoefnagel memberikan gambaran sebagai berikut : 7 G. peter Hoefangels, The Other of Criminologi, Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hal.57 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 41
Criminal Policy Low Enforcement Policy Criminal Influencing view of crime societyon and punishment (mass Media) Crime, law application Adm of crim, justice in narrow sense : Crim, legislation Crim, jurisprudence Crim, proses in wid sentencing. Forensic psychiartry and psychology Forensic social work sentence execution and policy statistic.
- Crime, Prevention Without Punishment Soc, Policy
- Community planning mental health Nat, mental health soc work, child welfare Administrative dan civil law. Dari skema di atas, bahwa usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain : 1. Penerapan hukum pidana (criminal law application). 2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai keja
- hatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment)8 Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dila
- 8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 , hlm. 45
-46 42 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
kukan secara refresif melalui upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawa- wi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengem- bangkan "extra legal system" atau "informal and traditional sys- tem" yang ada dalam masyarakat9 penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (pe- nal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini.. Kejahatan selalu berkembang maka perlu dilakukan pem- baharuan hukum pidana dalam tulisan ini akan dibahas secara khusus pada bagian ketiga dari bagian C tentang teori kebi- jakan hukum pidana (penal policy), namun masalah pemba- haruan pidana (penal reform) tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Sesungguhnya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini ber- arti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari peru- bahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebi- jakan yang melatarbelakangi itu.10 9 Ibid, hlm. 57 10 Ibidt, hlm. 27. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 43
Latar belakang pokok pemikiran atau ide dasar penyu- sunan konsep KUHP baru dapat dilihat dari berbagai sudut /aspek, yaitu dari sudut kebijakan pembaharuan hukum na- sional dan dari aspek kesatuan sistem hukum pidana, diihat dari sudut/aspek kebijakan pembaharuan hukum nasional berarti dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/ penggantian konsep KUHP lama (wetboek Van Strafrecht) wa- risan zaman kolonial Belanda. Jadi berkaitan erat dengan ide "penal reform" (pembaharuan hukum pidana) yang pada haki- katnya juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional11. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana ("penal reform") pada hakikatnya termasuk bidang "penal policy" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "law enforce- ment policy", "criminal policy", dan "sosial policy"12. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan13: 1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, 2. dan; Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangun- an nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut 11 Barda Nawawi Arif, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2-3 12 Ibid, hlm. 3 13 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan ,....... , Op. Cit. hlm.29 44 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented appoarch). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.14 Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut15; 1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasar- kan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penang- gulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayom- an masyarakat. 2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditang- gulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuat- an yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang menda- tangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat. 3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle). 4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) 14 Ibid 15 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana,... Op.Cit, hlm. 44-48 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 45
Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial ter- lihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut16: Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kese- jahteraan masyarakat. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kri- minal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut17 1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh ma- syarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, men- datangkan korban atau dapat mendatangkan korban. 2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil- nya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang- undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. 3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya. 4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi kese- luruhan masyarakat. 16 Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang 17 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan ,.....,.Op.Cit, hlm. 31 46 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Menurut Bassiouni dalam mengambil kebijakan krimjnal seharusnya mempertimbangkan scientifitic device dan diguna- kan sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emo- sional (the emosionally laden value judgement apporoach) oleh badan legislatif karena salah satu penyebab lambannya per- kembangan "a policy oriented approach" disebabkan proses legislatif belum siap untuk menerapkan pendekatan yang de- mikian. Pendekatan kebijakan tersebut di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu poli- tik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan me- tode-metode yang rasional (a rational total of the responses to crime), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengeja- wantawan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya. Pengertian secara luas maupun lebih luas mengenai kebi- jakan kriminal sudah disinggung di atas, Sudarto menge- mukakan tiga arti yaitu:18 a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana; b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c. Dalam arti lebih luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 18 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, ..........,Loc. Cit, hlm. 38 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 47
Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan kriminal yang dikemukakan dalam Summary Report dari 34 Internasional Train- ing Course yang diselenggarakan oleh UNAFEI tahun 1973:19 "Most of the group members agreed after discution that pro‐ tection of the society could be accepted as the final goal on criminal policy, although not the ultimate aim of society, which mighat perhaps be describeb by term like. social happiness of the citizens, "a sholeson and cultural living"127 welfare or equalty". Berdasarkan berbagai pengertian di atas, kebijakan kri- minal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social welfare) dan upaya untuk mencapai kesejah- teraan masyarakat (social welfare) dan oleh karenanya tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, akan dapat tercapai atau akan lebih dapat didekati apabila proses mekanismenya benar-benar di- ikuti.20 Bertolak dari konsepsi yang demikian kiranya, maka da- lam Seminar Kriminologi ketiga Tahun 1976 dinyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseim- bangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.21 19 Summary Report dari 34th International Training Course dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 31-32 20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, 1992, hlm. 1; Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan ...... Op.Cit, hlm. 2-3; Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan dalam rangka usaha Penanggulangan Kejahatan, Penelitian UNPAD. Bandung, 1986, hlm. 7; Muladi Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995: 21 Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, tanggal 26 dan 27 Oktober 1976, hlm 4 48 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Hal demikian berarti, penanganan atau penggarapan ma- salah-masalah ini, justru merupakan posisi kunci yang strat- egis dilihat dari sudut kriminal. Oleh karena itu, dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang me- nimbulkan kejahatan ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Of- fenders sebagai berikut : a. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venyzuela antara lain, dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai Crime trends and crime prevention strategies.22 bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk - pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/ pantas bagi semua orang; (the crime problem impedes progress towards the attain ment of an acceptable quality of life for all people); bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasar- kan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kon- disi yang menimbulkan kejahatan; (crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime); bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang ren- dah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk. (the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemploy- ment and illiteracy among broad sections of the popula- tion).
22 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan........Loc. Cit, hlm. 46- 47. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 49
2. Pada kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana Cuba so- cial aspects of crime prevention and criminal justice in the con- text of development, diidentifikasi faktor penyebab keja- hatan khususnya urban crime, antara lain :23 a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebo- dohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi; b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mem- punyai prosepek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ke- timpangan sosial; c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; keadaan- keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain; d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan orang yang beremigrasi ke kota-kota atau negara lain. e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan; f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan per- kotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat- tempat fasilitas lingkungan/bertetangga; g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masya- rakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mes- tinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di ling- kungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya 23 Ibid, hlm. 49 50 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
atau di lingkungan sekolahnya; h. Penyalagunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas; i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya gangan obat bius dan penadahan barang- barang curian; j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap- sikap tidak toleran (intoleransi). Dengan demikian, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini, sulit untuk diberantas atau dihilangkan, akan tetapi usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat penca- paian kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kebijak- an sosial karena berkaitan dengan kesejahteraan (welfare) atau bagaimana peran negara dalam kaitannya dengan kesejah- teraan warganya maupun kebijakan pemerintah yang ber- kaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejateraan warga negara. Kaitannya dengan kebijakan kriminal pada hakikatnya menurut Muladi dan Barda Nawawi bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kejahteraan masyarakat (social welfare) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan uta- ma dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan,24 sehingga kebijakan sosial 24 Barda Nawari Arief, 2002, Op.Cit, hlm. 2. Lihat juga Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 8 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 51
mengintegrasi kebijakan kriminal di dalamnya atau dengan kata lain kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan so- sial secara keseluruhan. Oleh sebab itu, karena kebijakan kri- minal tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain maka setiap usaha untuk melindungi masyarakat harus dipan- dang secara utuh. Utuh agar antar kebijakan tidak saling ber- tabrakan dan bertentangan sehingga tujuan untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraan akan tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan kri- minal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk kesejahtera- an sosial. hubungan tersebut secara skematis dapat digam- barkan sebagai berikut :25 Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Sosial Social welfare i GOAL Social Welfare/Social Defence Social Policy Social Defence Policy Formulasi Penal Aplikasi Criminal Policy Eksekusi Non Penal 25 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74 52 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Berdasarkan Gambar di atas, dapat diidentifikasi hal- hal sebagai berikut: a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus me- nunjang tujuan (goal) yang berupa Social Welfare dan So- cial Defence. Aspek inilah yang merupakan asas, karena dengan terpenuhinya kesejahteraan dan keamanan/ke- damaian akan timbul keyakinan masyarakat yang ber- sifat immaterial, terutama nilai kepercayaan (trust), nilai keadilan (justice), nilai kejujuran dan kebenaran. b. Pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pende- katan integral yakni keseimbangan antara pendekatan penal dan non penal. c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pen- dekatan penal (penal law infoercement police) dalam imple- mentasinya dilakukan melalui tahap; tahap formulasi (lelgislative police) atau proses legislasi; tahap yudical policy atau tahap aplikasi dan tahap eksekutive police atau proses administratif.26 Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, melalui keseim- bangan antara upaya perlindungan masyarakat (social defence) serta upaya kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan kait- annya dengan negara Indonesia yang memiliki tujuan sebagai- mana hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana dirumus- kan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo- nesia, ini berarti bahwa puncak dari cita-cita kehidupan ber- bangsa dan bernegara adalah merelalisasikan sila kelima Pancasilan dengan bertumpuh pada empat sila sebelumnya dalam bentuk kebijakan lanjutan yang ditetapkan/dirumus- 26 Ibid, hlm. 74 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 53
kan sebagai kebijakan sosial sebagai suatu usaha untuk men- capai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan sosial tersebut dapat dijabarkan secara rinci di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya yang kemudian dioperasionalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang merupa- kan kerangka dasar dan tujuan utama dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang kemudian dikenal dalam istilah kebi- jakan hukum atau politik hukum yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat saat ini. Dengan demikian dalam Pembukaan UUD 1945 pada haki- katnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejah- terakan masyarakat (social welfare policy) dan kebijakan perlin- dungan masyarakat (social defence policy), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (criminal policy). Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu di- tempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keter- paduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Ke- bijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (criminal law applica- tion) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan me- nurut G.P. Hoefnagels, yaitu : a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punish- 54 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
ment); c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang keja- hatan dan Pemidanaan melalui media masa (influenc- ing views of society on crime and punishment / mass media. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan se- cara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.27 Se- dangkan pendekatan (a) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy/ strafrechtspoliitiek), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penang- gulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana meru- pakan kegiatan yang didahulu dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). 27 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan,........,. Op.Cit, hlm. 40 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 55
Menurut Sudarto,28 bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pem- berantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedang- kan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor- faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh- suburkan kejahatan.29 Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice system). Yang kedua usaha- usaha tanpa menggunakan penal (prevention without punish- ment) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosiali- sasi hukum melalui mass media secara luas. (prevention with- out punishment) yang disebut Muladi sebagai kebijakan krimi- nal non sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipo- logi tindakan pencegahan yaitu primary prevention, secondary 28 Sudarto, Kapita Selekta Hukum,.....Op.Cit, hlm. 118 29 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan...... Loc. Cit. 56 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
prevention, dan tertiarty prevention.30 Sedangkan Mardjono Reksodiputro31 menyebutkan bahwa umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan ma- salah kejahatan di dalam masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (informal social control) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan kepemukiman (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang for- mal (formal social control) adalah melalui sistem peradilan pi- dana (criminal justice system). Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana meru- pakan bidang kajian penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan ma- syarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah penggunakan upaya hukum, ter- masuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk meng- atasi masalah sosial.32 Kebijakan penegakan hukum ini men- cakup baik hukum pidana, hukumta, hukum administrasi dan lain-lain. Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya ra- sional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hu- kum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana,ta, hukum 30 Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 1997, hlm.100-101 31 Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan) dimuat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I, No. 1/1998, hlm. 92. 32 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 9 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 57
administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlin- dungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masya- rakat, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan ma- syarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijak- an kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu. B. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). Marc Ancel menyatakan bahwa modern crimkinal science terdiri dari tiga komponen yaitu "Criminology", "Criminal Law" dan "penal policy" dikatakannya bahwa "Kebijakan hukum pidana atau penal policy" adalah ilmu sekaligus seni yang mem- punyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.33 Jadi kebijakan hukum pidana (penal policy) bukanlah seka- dar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology. Menurut G.P Hoepnagels.34 "Criminology is primarily a sci- ence of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a his- tory of the reactions of those in power". Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan. 33 Barda Nawawi Aief, Bunga Rampai Kebijakan,...., Op.Cit, hlm.23 34 Ibid, hlm. 58 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan lang- sung dari istilah penal policy, namun adakalanya istilah penal policy ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah penal policy ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitiek sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penje- lasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau Politiek dalam bahasa Be- landa.35 Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal. Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi pe- nal policy yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (the positive rules) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan per- undang-undangan hukum pidana.36 Dengan demikian pene- rapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyeleng- garaan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada 35 Ibid, hlm 26 36 Ibid,, hlm. 28 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 59
pedoman yang lebih baik. Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pi- dana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebi- jakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal. Sehubungan dengan criminal policy, Hoefnagels mengemukakan: "Criminal policy is the science of crime prevention....criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime...criminal is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is ini turn part of social policy" Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan me- netapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perun- dang-undangan pidana yang baik. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijak- an hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto37, 37 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum,...., Op.Cit, hlm 60 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah : a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu; b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang ber- wenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk meng- ekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana (penal policy/ criminal law policy (strafrechtpolitiek) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian ter- sebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadil- an dan daya guna.38 Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti penga- daan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna.39 Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerap- kan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 38 Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penang- gulangan Penyalagunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999., hlm. 11 39 Sudarto, Hukum dan Hukum,......,Op.Cit, hlm. 161 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 61
Dari definisi tersebut di atas, sekilas tampak bahwa kebi- jakan hukum pidana identik dengan pembaruan perundang- undangan hukum pidana namun sebenarnya pengertian kebi- jakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:40 "Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memper‐ baharui perundang‐undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor‐sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide‐ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Aka‐ demik" Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.41 Menurut A. Mulder,42 mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbahurui (in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden) b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen) c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (hoe de opsproring, 40 Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum,..... , Loc.Cit 41 Ibid. 42 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan ,....., Op.Cit, hlm. 23 62 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen). Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politk hukum karena kalau dilihat dari persfektif politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegak- an hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (sub- stansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pi- dana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :43 (i) Bagaimana upaya pemerintah untuk menang- gulangi kejahatan dengan hukum pidana; (ii) Bagaimana me- rumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masya- rakat; (iii) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan (iv) Bagaimana meng- gunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hu- kum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan 43 A. Mulder, Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent, Mei 1980, hlm. 333. Dikutip dari Barda Nawawi Arief,.....,Ibid, hlm. 23-24 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 63
sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejah- teraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undang- an melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang- undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi meng- ekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.44 Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebi- jakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui bebe- rapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari : a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyu- sunan hukum pidana; b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana; c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksana- an hukum pidana.45 Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan 44 Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13 45 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum,..... ,Op.Cit, hl;m 75. Dapat juga dilihat pada Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, dijelaskan bahwa Tahap Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan, Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; dan Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret. 64 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan to- tal. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/opera- sionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (Social Policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dan Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana/penegakannya dikarena- kan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penang- gulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumus- kan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan dalam melaku- kan penegakan hukum. Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/apliktif dan kebijakan eksekutif/ administrasi. Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap- tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 65
untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.46 Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (penal policy) oleh pembuat Undang - undang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan kebijakan hukum pidana. Namun sebelum membahas istilah dan pengertian hukum pidana, ada baiknya terlebih dahulu memahami hukum itu sendiri yang merupakan langkah awal untuk mengetahui lebih lanjut terhadap hukum pidana. Di tengah masyarakat hukum sering kali dipahami sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negara dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Menegakkan hukum membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat kejahatan dan pelanggaran hukum sehingga peran aparat penegak hukum memainkan perannya hingga dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuat- an hukum tetap. Hukum atau tata tertib itu, dapat berwujud kumpulan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, dapat dikatakan hukum itu lahir, tumbuh dan ber- kembang di dalam masyarakat yang pada umumnya meng- atur bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lain- nya melalui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Membicarakan konsep istilah hukum itu sendiri sebenar- 46 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,......,Op.Cit, hlm. 61 66 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
nya mempunyai definisi yang sangat luas tergantung dari pemikiran dari hukum itu sendiri, sehingga jawaban hukum tersebut mungkin akan terus berkembang sesuai dengan teori- teori hukum atau mazhab-mazhab pemikiran hukum menurut berbagai sudut pandang makna hukum itu sebenarnya. Menurut E. Utrecht berpendapat bahwa :47 Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seha- rusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Kaitannya dengan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, juga dikemukan Thomas Aquinas bahwa : "Law is rule and measures of acts,whereby man is induce to act or is restrained form actiong, for lex (law) is derives from ligare (to bind), because it binds one to act....law is noting else than a rational ordering og things which concern common good. Pro‐ mulgated by wherever is charged with the care of the commu‐ nity. (Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan‐ tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak sesuai aturan atau ukuran atau dikekang untuk tidak bertindak yang tidak sesuai dengan aturan). Dari kedua pendapat tersebut di atas, menunjukan bahwa hukum tidak lain merupakan perintah rasional yang harus ditaati sehingga dapat mengikat serta berkewajiban seseo- rang untuk bertindak untuk mentaati menurut aturan atau ukuran tertentu dan bilamana tidak mentaatinya maka negara 47 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996,. hlm. 432 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 67
menggunakan kewenangan untuk memberikan sanksi demi tegaknya kepastian hukum, dan rasa keadilan baik terhadap pelanggar itu sendiri maupun rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat lainnya sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia dalam bermasyarakat agar selalu berpe- doman pada suatu aturan yang oleh sebagian masyarakat tersebut ditaati. Berbicara mengenai aturan, mentaati aturan dan sanksi merupakan bagian dari hukum pidana sehingga banyak orang yang sebenarnya sudah mengenai hukum pidana sebagai suatu hukuman yang hebat, karena hukum pidana memiliki keku- atan daya paksa untuk mempidana seseorang yang bersalah yang kemudian merasakan penderitaan, dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut serta memiliki dan menggunakan kewenangan bagi penegak hukum yang diberikan oleh hukum pidana akan tetapi banyak kalangan para ahli kriminologi dan sosiologi hukum pidana bersikap sinis terhadap hukum pidana48 sehingga menghendaki agar hukum pidana diganti dengan hukum perlindungan sosial sebagaimana diusulkan oleh Filippo Gramatica yang merupakan tokoh ekstrim dari aliran Defense sosiale. Di dalam salah satu tulisannya yang ber- judul La Lotta Contra La Pena (the fight against punishment) di- kemukakan bahwa hukum perlindungan sosial yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang karena tujuan utama adalah mengintegrasikan individu ke dalam tata tertib sosial dan bukan Pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mengisyaratkan penghapusan pertang- gungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.49 48 Roeslan Saleh, Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafik, Jakarta, 1988, hlm. 33 49 Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan 68 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Selanjutnya mengenai pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy", atau "strafrecht- politiek".50 Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah : 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.51 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang ber- wenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masya- rakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.52 Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti menga- dakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna53. Atau dapat berupa usaha mewujudkan pera- turan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kea- daan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Politik hukum pidana apabila ditinjau sebagai bagian dari dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 20. Lihat pula Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, PSHM, FH Undip, Semarang, 1974, hlm. 30 50 Barda Nawawi Arif, Bunga Rapai Kebijakan ,Op. Cit, hlm.24 51 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, , Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159, hlm. 20 52 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20 53 Soedarto, Hukum dan Hukum,....,Op. Cit, hlm. 161 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 69
politik hukum mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik54. Pengertian tersebut sejalan dengan pemi- kiran Marc Ancel yang mendefinisikan "penal policy" sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memung- kinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian jelas dapat diartikan bahwa Marc Ancel mendefinisikan "peraturan hukum positif" (the positive rules) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana, karena itu menurut Marc Ancel bahwa istilah "penal policy" adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana55" Sedangkan menurut A. Mulder56 bahwa "straftrechtpolitiek" ialah garis kebijakan untuk menentukan : 1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; 2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kri- minal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" Usaha penangulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pene- 54 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan....,Op.Cit, hlm.26 55 Ibid. 56 A. Mulder, "Strafrechtpolitiek" Deliks en Delink, (dalam Barda Nawawi arif, Ibid.) 70 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
gakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan pene- gakan hukum (Law enforcement policy). Karena itu kebijakan hukum pidana yang ditempuh melalui upaya pembaharuan dan atau pembuatan undang-undang memiliki orientasi perwujudan perlindungan masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, maka sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial mengandung makna sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di dalam pengertian kebijakan sosial sekaligus tercakup di dalamnya "social welfare policy" dan "social defence policy"57. Dengan demi- kian bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana berarti di dalam arti luas dimaknai sebagai kebijakan di bidang hukum pidana materiel, serta menyangkut di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Dalam "Modern Criminal Science" terdapat tiga variable yang sangat erat dan saling berhubungan satu sama lain yaitu, "Criminology", "Criminal Law" dan "Penal Policy". Kebijakan hukum pidana (Penal Policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memung- kinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang mene- rapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, Marc Ancel58 menjelas- kan bahwa; 57 Ibid. hlm. 27 58 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,..., Loc. Cit Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 71
"Di antara studi mengenai faktor‐faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai tekhnik perundang‐undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang menga‐ mati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli krimi‐ nologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi se‐ bagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat" Selanjutnya Marc ancel mengemukakan pula bahwa sis- tem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.59 Pada hakikatnya bahwa masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan tekhnik perundang-undang- an yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan siste- matik dogmatik. Di samping pendekatan semacam itu kebi- jakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan kom- perhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Karena pada dasarnya hukum merupakan suatu proses sosial. Menurut Satjipto Rahardjo60, bahwa sekalipun hukum hanya dilihat sebagai seperangkat peraturan-peraturan namun tidak dapat diabaikan adanya kenyataan berupa hakikat sosial dari tata hukum itu, dan realisasi dari peraturan-peraturan 59 Ibid 60 Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 61. 72 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
tersebut artinya akibat-akibat apa, baik yang dikehendaki mau- pun yang tidak dikehendaki dari pembuatan dan pelaksanaan hukum tersebut. Hukum sebagai hasil dari proses sosial, apabila hukum dikaji sebagai kenyataan yang demikian hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan untuk memperluas persfektif, artinya tidak hanya mempelajari tata hukum hanya dari sudut konsis- tensi logis susunan peraturan-peraturan saja, melainkan juga harus dari aspek-aspek proses hubungan antar manusia di dalam masyarakat baik secara individual maupun institu- sional.61 Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindung- an masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejah- teraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat di- katakan bahwa tujuan akhir dan tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"62. Menurut G. Peter Hoefnagels mengemukakan; "Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy the law enforcement policy...The legislative and en- forcement policy is in turn part of social policy"63. Masalah pidana memiliki fokus pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku, dengan perkataan lain, perbuatan tersebut mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yang harus ada, untuk adanya "punishment". Selanjutnya, ditegaskan oleh H.L Packer bahwa dalam hal "punishment" dalam memperlakukan seseorang ka- rena ia telah melakukan suatu perbuatan yang salah dengan 61 Ibid 62 Barda Nawawi Arif, Bungan Rampai Kebijakan ,...Op. Cit, hlm. 2 63 G.P Hoefrnagels, The Other Side Of Criminologi, dalam Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebjakan Pidana, Op. Cit, hlm.3 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 73
tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya.64 Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua dan lahir dari perja- lanan peradaban manusia itu sendiri, terlepas dari adanya pandangan pro kontra terhadap penjatuhan pidana bagi para pelaku pelanggaran hukum dan atau kejahatan terlebih bagi para pelanggar norma-norma sosial seperti mungkin ada bebe- rapa pandangan pihak-pihak tertentu yang kontra terhadap penjatuhan sanksi pidana dan menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang sia-sia. Menurut Roeslan Saleh pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana, adalah keliru dan memandang masih perlunya pidana dan hukum pidana, adapun inti alasannya adalah sebagai berikut ; a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada per- soalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu annilai dari batas-batas kebe- basan pribadi masing-masing. b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di sam- ping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran- pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempenga- 64 Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm.6 74 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
ruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.65 Pada intinya bahwa pidana dan hukum pidana harus tetap dipertahankan dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan oleh Roeslan Saleh adalah "masih adanya dasar susila dari hukum pidana"66 Dengan demikian, menurut Roeslan Saleh masalah pidana yang terkandung dalam hukum pidana perlu tetap diperta- hankan karena : a. Masih memiliki sisi baik di antaranya hukum pidana sebagai sarana untuk menjustifikasi suatu perbuatan pidana yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. b. Hukum pidana sebagai alat pelengkap bagi penegak hukum untuk memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana karena kesalahannya yang dikatagorikan sebagai unsur melawan hukum. c. Pidana atau hukuman yang terkandung dalam hukum pidana dalam pelaksanaan di tengah masyarakat bukan hanya ditujukan kepada sipelanggar melainkan berpenga- ruh juga kepada masyarakat agar tidak melakukan per- buatan yang dilakukan oleh si pelanggar tersebut. Pentingnya sanksi pidana juga menjadi perhatian Helbert L. Packer yang menyatakan: 67 65 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogjakarta, 2010, hlm. 20 66 Roeslan Salen, Mencari Asas-Asas Hukum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Pengajar Hukum Pidana PTN Seluruh Indonesia, Subkonsurium Ilmu Hukum, Jakarta, 1971, hlm. 14-16 67 Herbert L. Packer dalam Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dalam Pidana Penjara, Genta Publishing, Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 75
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana; b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk mengha- dapi ancaman-ancaman dari bahaya; Sanksi pidana suatu ketika merupakan "Penjamin yang utama atau terbaik" dan suatu ketika merupa- kan pengacaman yang utama dari kebebasan ma- nusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengacam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidaklah berle- bihan jika istilah hukum pidana yang dikenal dalam pember- daharaan Bahasa Indonesia adalah hukum tentang kejahatan. Di Malaysia, istilah yang sama untuk menyebut hukum pidana adalah hukum jinayah yang diambil dari bahasa Arab dan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu criminal law. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal istilah hukum kejahatan akan tetapi digunakan istilah hukum pidana. Penggunaan hukum pidana di Indonesia berawal dari istilah hukum yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda adalah strafrecht. Straf berarti pidana dan rechts berarti hukum.68 Menurut Widjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa Yogyakarta, 2010, hlm. 28 68 Erdianto Efffendi, Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 4 dijelaskan bahwa sebenarnya tidak ada terjemahan resmi KUHP Hindia Belanda dalam bahasa Indonesia, yang hanya terjemahan dilakukan oleh para ahli hukum Indonesia yang menguasai bahasa Belanda, namun secara umum tidak ada perdebatan tentang terjemahan strafrechts menjadi hukum pidana 76 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
istilah hukum pidana dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrechts dari bahasa Belanda dan untuk membedakannya dari istilah hukumnya dari bahasa Belada burgerlijkrechts atau privaatrecht.69 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesung- guhnya tidaklah tepat jika penerjemahan istilah hukum pidana diartikan secara harfiah belaka karena hanya akan menghasil- kan pengertian hukum tentang hukuman semata, padahal hu- kum pidana yang dimaksudkan dan akan dibicarakan, secara luas tidak hanya sekadar membicarakan masalah hukuman tetapi juga subjek hukum, perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan terpenuhi unsur-unsur pidana dan disertai acaman pidana yang dapat dijatuhkan mengingat hak negara akan menggunakan kewenangnya untuk menerapkan hukum pidana tersebut. Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana sangatlah luas dan mencakup banyak segi yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu sehingga dapat digambarkan bahwa seorang ahli hukum pidana tentu ber- beda dalam memberikan pengertian hukum pidana berdasar- kan cara pandang yang lain dan tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana tersebut. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mem- punyai lebih dari satu pengertian,70 sehingga dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumus- an yang ada dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna 69 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1969, hlm. 1 70 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 77
yang dapat dilakukan secara umum. Karena demikian sulitnya, membuat suatu rumusan me- ngenai hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan suatu pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian yang dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal ten- tang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana di antaranya sebagai berikut : Menurut W.L.G Lemaire telah membuat suatu rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang mengatakan bahwa:71 Hukum pidana itu terdiri dari norma‐norma yang berisi keha‐ rusan‐keharusan dan larangan‐larangan yang (oleh pembentuk undang‐undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu meru‐ pakan suatu sistem norma‐norma yang menentukan terhadap tindakan‐tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan‐keadaan bagai‐ mana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan‐tindakan tersebut. Selain itu, rumusan pengertian hukum pidana juga dike- mukakan W.F.C. Van Hattum yang berpendapat bahwa:72 Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas‐asas dan peraturan‐peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masya‐ rakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai peme‐ lihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilaku‐ kannya tindakan‐tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan‐peraturan‐ nya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. 71 Ibid, hlm. 1-2 72 Ibid 78 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Dari kedua rumusan hukum pidana tersebut di atas, ma- sing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda akan tetapi saling melengkapi, menurut W.L.G Lemaire, dikatagorikan sebagai hukum pidana material karena rumusannya terdiri dari norma yang menentukan tindakan mana yang dilarang, keadaan bagaimana hukuman dapat diberikan dan hukuman yang bagaimana yang dijatuhkan yang bersifat khusus walau- pun tidak dijelaskan hukum pidana formil atau yang disebut sebagai hukum acara pidana sedangkan menurut W.F.C. Van Hattum dikatagorikan sebagai hukum pidana positif karena merumuskan keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan, penentuan sanksi bagi pelanggaran norma dan ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya tersebut. Pembatasan pengertian hukum pidana, juga dikemuka- kan Simons yang membagi hukum pidana dalam dua arti, yaitu : a. Hukum pidana dalam arti objektif atau strafrecht in objec- tive zin adalah hukum yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale73. Dengan rumusan hukum pidana adalah ; 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana74 b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi dapat 73 Ibid, hlm. 3 74 Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 79
diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:75 1) Dalam arti luas, hak negara atau alat-alat perleng- kapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu; 2) Dalam arti sempit, hak untuk menuntut perkara-per- kara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan pera- dilan. Dengan demikian bahwa ius puniendi, merupakan pera- turan yang mengatur hak negara dan alat pelengkap negara untuk mengacam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah ditetapkan oleh hukum pidana dalam arti objektif (poenale), sehingga dalam menentukan ius punendi terhadap seorang yang melanggar hukum harus berdasarkan kepada ius poenale. Lebih lanjut pengertian hukum pidana menurut Moeljatno yang merupakan ahli hukum Indonesia menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:76 a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya; b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan dan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 75 Ibid, hlm. 10 76 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1 80 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. Selanjutnya Moeljatno menjelaskan bahwa pengertian hukum pidana tersebut di atas, maka yang disebut butir (a) di atas adalah mengenai perbuatan pidana (criminal act), sedangkan yang disebut dalam butir (b) adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability atau criminal responsibility), sehingga yang disebut dalam ke (a) dan ke (b) merupakan hukum pidana materiel (substantive criminal law). Sedangkan yang disebut dalam ke (c) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk me- nuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka mela- kukan perbuatan pidana maka oleh karena itu pada bagian ke (c) dinamakan hukum pidana formil atau hukum acara pidana (procedure criminal law).77 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pi- dana merupakan hukum pidana positif yang berlaku di dalam suatu negara yang substansinya berbicara mengenai hukum pidana materiel, hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil, sehingga kalau hukum pidana meteriel tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana formil atau sebaliknya selanjutnya hukum pidana formil tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana eksekutoriil dan pada intinya ketiga rumusan ini mempunyai keterkaitan antara rumusan satu dengan rumusan lainnya namun memiliki satu tujuan yakni menegakkan tertib hukum dan melindungi individu sehingga terciptanya keseimbangan dan keserasian di dalam masyarakat. 77 Ibid, hlm. 11 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 81
2. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana (penal policy). Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menye- luruh dan total, mulai dari tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai yang bulat sehing- ga proses hukum pidana dapat menjadi sesuatu yang fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (Social Policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (social depence) kepada masya- rakat. Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dan Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana/penegakannya dikarena- kan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penang- gulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana untuk men- capai perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat (3).78 Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumus- kan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/ menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan dalam mela- kukan penegakan hukum. Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif 78 Barda Nawawi Arif, Bungan Rampai Kebijakan ,...Op. Cit, hlm. 61 82 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/apliktif dan kebijakan eksekutif/ administrasi. Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijak- an yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.79 a. Pengertian Kebijakan. Penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana dalam perundang-undang tidak terlepas dari proses pembuatan kebijakan yang menentukan suatu perbuatan itu sebagai tin- dak pidana atau sebuah delik karena dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpenga- ruh sehingga harus diantisipasi agar muda dan berhasil saat diimplementasikan. Menurut James E. Anderson mengemukakan bahwa kebi- jakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.80 Dalam proses mengatasi masalah, pembuat kebijakan harus mencari dan menemukan identitas permasalahan kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan permasalahan kebijakan menurut David G. Smith adalah :81 79 Ibid 80 Ema Wahyuni, T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, YPAPI, Yogyakarta, tanpa tahun , hlm. 12 81 Ibid Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 83
"For Policy purposes, a problem can be formally defined as condition in situation that produces needs ini dissatisfactions on the part of the people for which relief or redress is sought. This may be done thoses directly affected or by others acting on their behalf." Pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah policy atau beleid khususnya dimaksudkan dalam arti wijsbeleid, me- nurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood bahwa ke- bijakan atau policy dapat dirumuskan sebagai keputusan yang menggariskan cara paling efektif dan paling efisien untuk men- capai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.82 Sehubungan dengan pengertian kebijakan, David L. Sills menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam mengha- dapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau dipro- gramkan.83 Dalam literatur kepustakaan yang sudah diketahui oleh umum bahwa kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artil luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-un- dangan dan penerapan hukum/peraturan tersebut dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya-upaya kesejah- teraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)84 82 Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekkom Dikdub dan CV Rajawali, yang diterjemahkan dari "The Design of Social Policy" tulisan Robert P Mayer dan Ernest Green- wood, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam,...., hlm. 63 83 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif.... Op.Cit, hlm. 63 84 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Selain rumusan di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah kebijakan berasal dari kata politic, politics dan policy (bahasa Inggris) atau politiek (bahasa Belanda) Politik berarti acting of judging wisely, prudent, jadi ada unsur wise dan prudent yang berarti bijaksana. Politics berarti the science of the art of government. Policy berarti; (i) Plan of action, suatu peren- canaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, (ii) art of government dan (iii) wis conduct.85 Juga dapat diartikan sebagai upaya rasional untuk men- capai tujuan tertentu.86 Mengingat istilah kebijakan adalah politik maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah politik sebagai berikut:87 a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan seba- gainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani su- atu masalah) kebijakan Sementara menurut Al. Wisnusubroto secara umum meng- artikan Policy sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi 84 Henry Campbell Black, et.al.ed., Black's Law Dictinary, Fith editor, St. Paulminn West Publicing C.O, 1979, hlm. 104, antara lain disebutkan bahwa Policy merupakan the general principle by wich a government is guided in its management of public affairs, or the legislature ini its meansures ...this term, as appied to a law, ordinanance, or rule a law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare o rprospority of the state community. 85 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal (criminal policy), Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 780 86 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 33 87 Lihat kamus Bahasa Indonesia. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 85
untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau me- nyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahte- raan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).88 Bertitik tolak dari berbagai pengertian di atas, diperoleh gambaran bahwa istilah Policy atau kebijakan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Hikmah89 maka akan ditemukan makna kebijaksanaan di dalam kebijaksanaan terkandung sepatutnya/seharusnya suatu kebijakan. Dengan kata lain, bukan kebijakan kalau tidak mengandung kebijaksanaan dan bukan kebijaksanaan jika di dalamnya tidak terkandung ke- baikan. Jadi berbicara kebijakan berarti membicarakan ke- bijaksanaan, dengan demikian membicarakan kebijaksanaan berarti membicarakan juga kebajikan/kebaikan sebagaimana tersurat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48; Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kamu kembali lalu ditunjukan kepadamu apa yang akan per- selisikan. Dari ayat ini, terdapat ajakan untuk melakukan suatu kebaikan/kebajikan dalam suatu komitmen untuk men- capai tujuan bersama. Dari berbagai pengertian kebijakan atau policy tersebut di atas, menimbulkan penafsiran para ahli yang berbeda-beda terletak dari sudut pandang mana yang dilihat, namun yang terpenting adalah bahwa kalau dilihat dari konsep filosofis- 88 Al. Wisnusubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10 89 Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 dijumpai kata Hikmah artinya kebijaksanaan. Demikian pula rumusan dalam Pancasila dijumpai kata Hikmah sila ke IV yang menyebutkan kerakyatan yang dipimin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 86 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
nya maka kebijakan merupakan suatu produk yang ditempuh melalui suatu proses dan atau sebagai suatu kerangka kerja yang dibentuk oleh pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan yang berisikan suatu pengaturan yang bijaksana guna mengatasi atau menindak suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan. b. Kebijakan Kriminal dalam menanggulangi Kejahatan Perkembangan masyarakat yang sedemikian pesatnya dewasa ini dengan seiring perkembangan ilmu dan teknologi sehingga berdampak pada perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Menurut J.M. Bemmelem90 menerangkan bahwa memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terhadap kegelisah- an dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus men- jatuhkan hukuman kepada penjahat. Selain itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo menerangkan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipi- dana). Perbuatan tersebut bercirikan merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita si korban sehingga menimbulkan ke- resahan sosial dan harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana.91 Sedangkan menurut R. Soesilo membeda- kan pengertian kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis yakni secara yuridis dijelaskan bahwa suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang akan tetapi secara sosiologis dikemukakan bahwa kejahatan adalah per- 90 Syahruddin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penang- gulangan, Makalah, din1.pdf, editing, tanggal 12 September 2014, Jam 11.15 WIB. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 87
buatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita dan juga sangat merugikan masyarakat berupa hilangnya ke- seimbangan, ketentraman dan ketertiban. Paul W Tappan juga mendefinisikan kejahatan adalah The criminal law (statutory or case law), commited without defense or excuse and penalized by the state as a felony and misdemeanor.92 Perumusan kejahatan dan perilaku penyimpang yang secara luas berbeda-beda tergantung pada sudut pandangan individu tertentu, akan tetapi menurut Edwin H. Sutherland dalam bukunya Principles Of Crminology menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mem- pengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan ke- cuali apabila memuat semua unsur tersebut di antaranya :93 a). Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau merugikan; b). Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana; c) Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbul- kan akibat-akibat yang merugikan; d). Harus ada maksud jahat (mens rea); e). Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan; f). Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri; 91 Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan, STHB Press, Bandung, 2002, hlm.1 92 Romli Atmasasmita, Bunga rampai Kriminologi, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.202 93 Syahruddin Husein, Kejahatan, .... ,Loc.Cit. 88 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
g). Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-un- dang. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi kejahatan sendiri tidak dapat dihapus di dalam masyarakat hal ini dikarenakan yang melakukan kejahatan tersebut adalah anggota masya- rakat sendiri. Kejahatan apapun bentuknya secara yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh undang-undang atau dengan kata lain setiap perbuatan yang oleh undang-undang diten- tukan sebagai katagori kejahatan. Dengan demikian masya- rakat memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cara mengendalikan dan menanggulangi kejahatan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi problem sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga menganggu kesejahteraan sosial meru- pakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan penang- gulangan kejahatan. Hal ini senada dengan pendapat Sudarto bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.94 Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai the rational organization of the control of crime by sociesty bahwa ke- bijakan kriminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.95 94 Soedarto, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 1 95 Marc Nacel, Social Defence, 1965 hlm. 209 dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan.....Ibid. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 89
Selain itu, menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa politik kriminal atau Criminele Politiek atau Criminal Policy me- rupakan kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.96 Menurut Marc Ancel dalam bukunya yang menjelaskan mengenai penal policy bahwa : "Di antara studi mengenai faktor‐faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang‐undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang menga‐ mati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli krimi‐ nologi dan para sarjana dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terkait di dalam tugas bersama, yaitu teru‐ tama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik yang humanis dan yang berpikiran maju lagi sehat". Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam me- nanggulangi kejahatan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : a). Hukum pidana harus digunakan untuk tujuan pem- bangunan; b). Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatang kerugian materiel dan sprituil atas warga masyarakat; c). Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai; d). Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan 96 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 90 90 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.97 Selain itu, Bassiouni yang dikutip oleh Salman Luthan98 menjelaskan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu: a). Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungan- nya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai; b). Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai; c). Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; d). Pengaruh sosial kriminalisasi dan deskriminalisasi yang berkenan dengan pengaruh sekunder. Kriteria kiminalisasi dalam rumusan symposium Pemba- haruan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut : a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh ma- syarakat karena merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban? b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil- nya yang akan dicapai, artinya pembuatan undang-un- dang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; 97 Muladi, Kapita Selekta..... Op.Cit, hlm. 30-31 98 Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana, Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999, Yogyakarta, 1999, hlm. 12 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 91
c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki; d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau meng- halangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi seluruh masyarakat.99 Selain dari itu, fungsi hukum pidana dalam suatu masya- rakat yang sedang mengalami proses moderenisasi (proses tumbuh kembang) menurut Hermien Hadiati Koeswadji,100 erat kaitannya dengan kegunaan hukum dalam proses ter- sebut, yakni : a. Membentuk hukum baru (to develop new laws); b. Memperkuat hukum yang sudah ada (tostrengthen the ex- iting law) idan; c. Menjelaskan batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada (to clarify the scope and function of existing laws) Barda Nawawi Arief101 menyimpulkan dalam penelitian- nya mengenai kriminalisasi bahwa pertimbangan atau alasan kriminalisasi yang ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia walaupun tidak dipermasalahkan namun bersifat seleksi. Hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan 99 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Nasional yang dise- lenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diselenggarakan tanggal 28-30 Agustus 1980 di Semarang, sebagaimana dikutip Juniver Girseng Impelementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, Penelitian Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2010, hlm. 73-74 100 Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra, Bandung, 1955, hlm. 121 101 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif ......Op.Cit, hlm. 74-75 92 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
kriminalisasi yang didasarkan pada garis-garis atau pola kebi- jakan tertentu yaitu bahwa sanksi pidana digunakan terhadap perbuatan-perbuatan yang : a. Bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pan- casila; b. Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan ne- gara; c. Menghambat tercapainya pembangunan nasional. Dilihat dari persfektif hukum pidana maka kebijakan for- mulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sin- kronisasi apabila kebijakan formulasi berada di luar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Menurut Nils Jareborg,102 menjelaskan bahwa perlunya perencanaan dalam penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana pada tahapan formulasi yang mencakup tiga masalah pokok struktur sistem hukum pidana, yaitu masalah: a. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (criminalization and threatened punishment); b. Pemidanaan (adjudication of punishment sentencing) c. Pelaksanaan pidana (execution of punishment) Semua hukum pidana baik materiil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan (the sentencing sys- tem). Menurut L.H.C Hulsman103 mengemukakan pengertian 102 Nils Jareborg, The Coherence of the penal System, dalam Criminal Law in Action, Arnhem, page 239, lihat dalam Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Op.Cit....hlm. 215. 103 L.H.C Hulsman, The Dutch Criminal Justice System From A Com- parative Legal Perspective. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, Op.Cit..... hlm. 135 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 93
sistem pemidanaan sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the stator rules relating to penal sanctions and punishement). Dari pengertian di atas, Barda Nawawi Arief memberikan pengertian pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim,maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:104 a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan; b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana; c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana; d. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang menga- tur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau diope- rasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dija- tuhi sanksi (hukum pidana). Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kri- minalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada pelaku tindak pidana. Antara kriminalisasi dan penalisasi menjadi sentral untuk penanganannya sehingga diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy orientend approach). Kriminalisasi (criminalization) mencakup ruang ling- kup perbuatan melawan hukum (actus), pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun sanksi yang akan dijatuhkan baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan refresif yang melanggar prinsip ultimum 104 Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1 94 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
remedium (ultimo ratio principle) dan menjadi boomerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (over- criminalization), yang justru mengurangi wibawa hukum. kri- minalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.105 Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam membahas kebijakan formulasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu : 1) Masalah tindak pidana berikut unsur-unsur pidana Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda, walaupun secara resmi tidak bahkan di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indo- nesia tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pe- langgaran terhadap undang-undang tindak pidana" Andi Zainal Abidin106 adalah seorang ahli hukum Indo- nesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan strafbaat feit menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut: 105 Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No.3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1 106 Andi Zainal Abidin, Tanggapan terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI , Jakarta, 2005, hlm.53-54 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 95
a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang mela- kukanlah yang dapat dijatuhi pidana; b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat misalnya kejahatan berat. Istilah strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana dan oleh Van Hatum bahwa sesungguh- nya harus dirumuskan feit terzake van hetwelk een person strafbaar is yang berarti peristiwa yang menyebabkan se- seorang dapat dipidana. Istilah criminal art lebih tepat karena hanya menunjukan sifat kriminalnya yakni per- buatan. c. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa In- donesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, strafbaar feit dan sebagainya. Menurut Simon107 tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dila- kukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu ber- tanggung jawab. Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah strafbaar feit namun tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pen- dapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan strafbaar feit tersebut.108 Menurut Pompe strafbaar feit secara teoritis dapat meru- muskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 107 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia,... ,.Op.Cit, hlm. 97 108 P.A.F. Lamintang, Dasar-Hukum Pidana..... Op.Cit, hlm. 181 96 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpe- liharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.109 Sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.110 Selain itu, menurut Simon, strafbaar feit sebagai suatu tin- dakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di- pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.111 Menurut E. Utrecht, dijelaskan bahwa istilah straafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen) atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (kea- daan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu).112 Kemudian Tresna113 mengemukakan bahwa peristiwa pi- dana adalah suatu rangkaian perbuatan manusia yang berten- tangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, tin- dakan atau perbuatan mana diadakan tindakan penghukum- an. Sementara itu, Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana,114 di mana pendapat beliau me- misahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga disebut dengan pandangan dualistis, di mana 109 Ibid, hlm. 182 110 Ibid, hlm. 184 111 Ibid, hlm. 185 112 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6 113 Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 27 114 Moeljatno, Asas, Asas Hukum Pidana, 2008, hlm. 5 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 97
seseorang yang melakukan tindak pidana sama sekali belum mencukupi syarat untuk pidana karena masih harus disertai syarat pertangunggjawaban pidana yang harus ada pada or- ang yang berbuat. Selain itu juga beliau berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita- citakan oleh masyarakat.115 Sedangkan menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalan perbuatan yang oleh peraturan perun- dang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.116 Dari berbagai istilah tindak pidana (straafbaar fiet) dari berbagai ahli hukum, kemudian juga dijelaskan dalam konsep KUHP tahun 1999-2000 dalam Bab II tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana di mana dalam bagian ke- satu Pasal 15 sebagai berikut : Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-un- dangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; a. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-un- dangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat mela- wan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat; b. Setiap tindak pidana selalu dipandang sebagai sifat 115 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23 116 Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982, hlm. 3 98 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.117 Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-un- dang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan di- lakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kaitanya dengan pengertian tindak pidana menurut Erdianto Effendi118 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawab yang di mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperboleh oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Mengenai hal ini, Muladi mengatakan bahwa dalam kon- teks hukum pidana materiil, permasalahan akan berorientasi pada tiga masalah pokok yakni perumusan perbuatan yang akan dilarang, (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan.119 Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil sebagai berikut:120 a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hu- kuman oleh undang-undang; c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (mela- wan hukum); d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertang- 117 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUHP tahun 1999-2000, Depkumdang, Jakarta,, hlm. 7-8 118 Erdianto Effendi, Hukum Pidana....Op.Cit, hlm. 100 119 Muladi, Kapita Selekta Sistem...Op.Cit, hlm. hlm. 50 120 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 99
gungjawabkan; e. Perbuatan itu harus dapat dipersalah kepada pembuat. Sedangkan unsur material, perbuatan itu bersifat mela- wan hukum yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur- unsur tindak pidana meliputi : a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum; d. Perbuatan tersebut dipersalahkan; e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.121 Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur- unsur tindak pidana adalah : a. Adanya subjek; b. Kesalahan; c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh un- dang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelang- garnya diancam dengan pidana; e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).122 Dengan demikian, untuk menetapkan suatu perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana tergantung kepada peru- musan dalam perundang-undangan karena sebagai konse- kuensi asas legalitas yang dianut oleh Hukum Pidana Indo- nesia bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali 121 Loebby Loqman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana, Jakarta, hlm. 13. (tanpa tahun dan tanpa penerbit) 122 EY. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211 100 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
ditentukan di dalam undang-undang sehingga dalam meru- muskan tindak pidana terdapat tiga kemungkinan menurut Loebby Loqman123 yaitu pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, tindak pidana hanya dapat dirumuskan unsurnya saja dan Ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsur- nya dan bilamana tindak pidana tidak menyebutkan unsur- unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin. Mempidanakan seseorang atas perbuatan melawan hu- kum yang dilakukannya harus benar-benar dibuktikan melalui penjeratan unsur-unsur atau elemen pidana yang telah diru- muskan alam setiap pasal-pasal dalam perundang-undangan. Unsur-unsur pidana secara teori hukum pidana menurut Van Hamel terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan subjektif124, artinya bahwa unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana di mana berhu- bungan dengan keadaan tindakan-tindakan yang harus dila- kukan pelaku sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur objektif tindak pidana menurut Wirwono Prodjodikoro adalah sebagai berikut;125 a. Adanya subjek tindak pidana di mana berkaitan dengan seseorang manusia dan perkumpulan orang-orang seba- gai badan hukum; b. Adanya perbuatan pidana atau kelakuan manusia secara jasmani yang diancam pidana oleh undang-undang. Per- buatan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu bersifat positif atau aktif (berbuat sesuatu) dan bersifat negatif 123 Leobby Loqman, Tentang Tindak Pidana dan ,...., Op.. Cit,. hlm. 1 124 Meoljatno, Asas-Asas Hukum,....,.Op.Cit, hlm. 58 125 Wirjono Prodjokodikoro, Asas- Asas Hukum,.....Op.Cit, hlm. 55 - 60 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 101
atau pasif (perbuatan wajib dilakukan akan tetapi tidak dilakukan); c. Adanya hubungan sebab musabab artinya harus ada suatu akibat tertentu dari pelaku pidana berupa kerugian atas kepentingan orang lain di mana menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab antara pelaku dan kerugian tersebut. (sebab diikuti oleh akibat); d. Adanya sifat melawan hukum (onrechtmatigheid) dari tin- dak pidana yang telah dirumuskan dalam ketentuan pidana. Unsur Subjektif tindak pidana menurut Wirwono Prodjo- dikoro adalah sebagai berikut :126 Adanya kesalahan tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin per- buatan yang dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada unsur penghapus pidana). Secara teori kesalahan terdapat dua jenis di antaranya : (1) kesengajaan, melakukan sesuatu dengan segaja (opzet) yang memiliki kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) di mana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat (teori kehendak atau wilstheorie) dan hanya membayangkan atau digambarkan akan terjadi namun sebelumnya mulai membayangkan yang terang bahwa akibat yang bersangkut- an akan tercapai. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dijelaskan bahwa perbuatan tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi mengetahui akibat itu pasti mengikuti perbuatan tersebut; Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewu- stzijn), dijelaskan bahwa kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangkan suatu kepastian akan terjadi akibat melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan ter- 126 Ibid, hlm. 60- 70 102 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
jadi. (2) Kurang hati-hati (culpa) sehingga tidak disengaja terjadi. Selain itu, Moeljatno127 menjelaskan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari unsur objektif dan sub- jektif. Unsur objektif terdiri dari : a. Kelakukan dan akibat dijelaskan bahwa adanya perbuat- an pidana dari suatu kejadian. b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan artinya bahwa ada keharusan atau kewajban hukum yang harus dilaku- kan namun tidak dilaksanakan (Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP - kewajiban melaporkan kepada berwajib jika menge- tahui akan kejadian suatu kejahatan, Pasal 331 KUHP, ke- harusan memberikan pertolongan pada orang yang se- dang mengalami bahaya maut); c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana artinya bahwa perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai aki- bat di antaranya luka berat, meninggal dunia dengan sanksi yang berbeda-beda pula; d. Sifat melawan hukum secara objektif, terletak pada kea- daan yang menyertai perbuatan di mana perbuatan ter- sebut melanggar hukum. Unsur subjektif, yaitu sifat me- lawan hukum dikemukakan Moeljatno128 bahwa terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri yang tergantung dari niat perbuatan tersebut. Selain itu, sifat melawan hukum yang formil tidak hanya melanggar kehendak un- dang-undang (hukum positif) akan tetapi sifat melawan hukum materiil yang oleh masyarakat dianggap keliru. Selain itu, unsur kesengajaan terletak pada bathin sese- orang yang diperoleh dari pengetahuan (voorstellingstheorie) 127 Moeljatno, Asas-asas hukum,....,. Op.Cit, hlm. 58-63 128 Ibid Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 103
dan kehendak (wilstheorie), di mana pengetahuan diperoleh dari pemahaman atau gambaran tentang apa yang akan dila- kukan, mengetahui dan mengerti akibat yang akan terjadi) sedangkan kehendak diperoleh dari perbuatan yang benar- benar dikehendaki, perbuatan yang sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demi- kian unsur kesengajaan terdapat tiga teori, yaitu : (i) kesenga- jaan sebagai maksud artinya bahwa adanya hubungan antara perbuatan dengan kehendak di mana perbuatan yang dilaku- kan atau terjadinya sesuatu akibat adalah memang menjadi tujuannya; (ii) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan artinya bahwa apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadi- nya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai tujuan atau akibat yang dituju pasti/harus melakukan per- buatan tersebut; dan (iii) kesengajaan bersyarat berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat artinya bahwa apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju, maka disadari adanya kemungkinan akan terjadi akibat yang lain. Unsur kealpaan merupakan bagian dari unsur keselahan, kealpaan (culpa) diperoleh dari bathin dengan akibat yang timbul karena perbuatan yang kurang berhati- hati, karena kesalahannya, sepatutnya harus diduga dan alas- an kuat untuk menduga. Menurut Bambang Purnomo129, membagi perumusan delict hanya mempunyai dua elemen dasar, di antaranya : a. Bagian objektif, menyangkut kelakuan atau perbuatan (een doen of nalaten) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig) yang menyebabkan diancam dengan pidana 129 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 98-104, 104 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
dalam peraturan hukum; b. Unsur kelakuaan dalam bentuk baik berupa kelakukan dengan berbuat sesuatu atau kelakuan positif (doen) mau- pun tidak berbuat sesuatu atau kelakuan negatif (nalaten). Menurut VOS130 bahwa kelakukan sebagai gerakan otot yang dikehendaki (een gewilde spierbeweging), kelakukan yang dilakukan oleh orang yang nampak keluar dan ditujukan kepada suatu tujuan yang menjadi objek norma yang berlaku dan kelakukan adalah sikap jasmani yang disadari dan tidak termasuk gerakan jasmani karena refleks. c. Unsur Akibat dari perbuatan/kelakukan orang yang di dalam pengetahuan hukum pidana dikenal dengan term oorzaak dan gevolg yaitu hubungan antara sebab dan akibat yang dapat menimbulkan kejadian yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Penentuan sebab dan akibat diperlukan suatu hubungan kausal (causaliteit) dan menurut teori hukum pidana terdiri atas; teori condition sine qua non (teori syarat mutlak)131 dijelas- kan bahwa semua syarat yang menyebabkan akibat di- pandang sebagai musabab yang oleh karena itu sebagai sebab daripada akibat akan tetapi dilengkapi dengan teori kesalahan; Teori yang menggeneralisirkan di mana menga- dakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pan- dangan umum menurut perhitungan yang normal (kea- daan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuat akan tetapi menurut Rumelin tidak hanya perhitungan normal saja akan tetapi memperhatikan keadaan-keadaan yang diketahui secara objektif. 130 Ibid 131 Ibid Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 105
d. Unsur melawan hukum (wederrechtelijkheid) atau onrecht- matigheid yaitu bertentangan dengan hukum umumnya baik formil (undang-undang) maupun materiel (asas-asas umum, norma-norma tidak tertulis. b. Bagian yang subjektif menunjukan bahwa adanya dader yang mampu bertang- gung jawab atau dapat dipersalahkan atas (toerekening- svatbaarheid) kelakukan yang bertentangan dengan hu- kum. Artinya menyangkut keadaan/sikap jasmani yang disadari atau gerakan otot yang dikehendaki (een gewilde spierbeweging), kelakukan yang tampak kepada suatu tujuan. 2) Masalah Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Kaitannya dengan kesalahan, maka hukum pidana positif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan asas yang fundamental. Dalam kalimat latin" ac- tus non facit reum nisi mens sit rea (an act does not make a person quitly unless the mind is guilty). Sebab, asas ini telah begitu meresap dan menggema dihampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak boleh dibalik tiada kesalahan tanpa pidana. Dengan demikian hubung- an dari kesalahan dan pemidanaan akan menjadi jelas karena kesalah- an itu merupakan dasar dari pidana.132 Kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya terdapat bermacam-macam pendapat. Sudarto dalam bukunya Hukum dan Perkembangan Masyarakat, mencatat bahwa terdapat setidaknya empat pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan di antaranya : a. Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang mem- beri dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si 132 BIT. Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam mela- kukan Perawatan), Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996, hlm. 62-63 106 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pembuat pidana; b. Simons, kesalahan adalah pengertian yang social ethisch. Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hu- bungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicela ke- pada si pembuat; c. Van Hammel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawab dalam hukum. d. Pompe, kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yaitu menurut akibatnya artinya hal yang dapat dicelakakan (verwijtebaarheid) dan menurut hakikat- nya artinya hal dapat dihindarkannya (vermijdbaarheid) perbuatan melawan hukum.133 Dilihat dari bentuknya, kesalahan dibagi pula dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim digunakan di Indonesia, yaitu di samping kesa- lahan yang diartikan sebagai kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut : a. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihu- kum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (verwijtbaar) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji; b. Kesalahan/schuld dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan 133 Soedarto, Hukum dan perkembangan,.....,Op.Cit, hlm. 88-89 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 107
dan kealpaan bersama-sama; c. Kealpaan (nalatigheid) seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati- hati.134 Kesalahan juga diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut, karena perbuatan itu setidak- tidaknya dapat dicela. Sedangkan kesalahan sebagai suatu kesengajaan masih dapat dibagi lagi dalam : a. Dengan maksud (met hetoognierk). Disebut juga sebagai dolus directus (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi). b. Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepas- tian (als zekerheids bewustzijn); bahwa akibat atau per- buatannya sendiri terjadi dan dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (als mogelijkheid bewustjzijn). c. Kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) artinya sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemung- kinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan diterima begitu saja atau dolus eventualis. Sudarto menyebutnya dengan teori apa boleh buat. Sebab disini keadaannya tidak dikehendaki bahkan benci dan takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut akan tetapi meskipun tidak menghendakinya namun harus di- terima. Jadi sadar akan resiko yang harus diterimanya.135 Sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur: 134 Ibid 135 Ibid, hlm. 68-69 108 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat toerekeningsvatbaarheid artinya mengenai keadaan jiwa/ batin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana; b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa sengaja (dolus) atau kealpaan (culpa); c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf,136 artinya bahwa meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana, tidak merupakan tin- dak pidana karena tidak bersifat melawan hukum yang disebut sebagai alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond- faits justificatifs) di mana alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya sehingga apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar (daya paksa atau overmacht jenis keadaan darurat atau noodtoestand Pasal 48 KUHP, bela-paksa atau noodweer Pasal 49 ayat (1) KUHP, melaksanakan ketentuan perundang-undangan wettelijk voorschrift Pasal 50 KUHP, perintah jabatan yang sah atau bevoegd gegeven ambtelijk bevel Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. (ketidakmampuan bertanggungjawab atau ontoerekening- svatbaarheid-non compassmentis Pasal 44 KUHP, bela paksa lampau batas atau noodweer exces Pasal 49 ayat (2) KUHP dan perintah jabatan yang tidak sah atau onbevoegd gegeven ambtelijkbewel pasal 51 ayat (2) KUHP.137 Dengan demikian kesalahan dimaksud di sini adalah 136 Ibid, hlm. 91 137 Meljatno, Asas Hukum Pidana,...., Op.Cit, hlm. 137-138 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 109
sengaja (intention/dolus/opzet) dan kealpaan (negligence/culpa) artinya kesengajaan (dolus) diartikan sebagai sengaja dengan maksud dan sengaja sebagai kepastian serta kesengajaan se- bagai kemungkinan sedangkan kealpaan (culpa) artinya kesa- lahan yang lebih ringan daripada kesengajaan karena ketidak hati-hatian dan tidak menduga-duga akibat perbuatan ter- sebut terjadi sehingga kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya guna mempertanggungjawaban pidana yang dilakukannya. Masalah Pidana dan Pemidanaan Penggunaan istilah pi- dana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana dan untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penja- tuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan bahwa istilah hukuman berasal dari straf dan istilah dihukum yang berasal dari wordt gestraf meru- pakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah inkonvensional yaitu pidana untuk mengganti- kan kata straf dan diancam dengan pidana untuk mengganti- kan kata wordt gestraf. Menurut Moeljatno kata straf diartikan hukuman maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai hukum hukuman.138 Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan kon- vensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.139 Oleh karena itu, 138 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan,......, Op.Cit, hlm. 1 139 Ibid, hlm. 2 110 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Berdasarkan teori dan pendapat para ahli hukum tersebut di atas maka kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif itu dirumuskan se- cara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada penga- dilan yang menerapkan undang-undang serta kepada pelak- sana putusan pengadilan.140 Kebijakan kriminal (criminal policy) yaitu suatu usaha un- tuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.141 Kebijakan kriminal merupakan bagian dari politik hukum pidana yang diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk meng- ekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.142 Dengan demikian mempelajari kebijakan kriminal pada dasarnya mempelajari bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi serta mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (crimi- nal policy) dalam tersebut sudah memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan 143: 140 Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm 20 141 Sudarto, Kapita Selekta Hukum,...., Op. Cit. hlm 159. 142 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan,...., op. Cit, hlm 20. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 111
Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang oleh legislatif/DPR dan eksekutif/presiden menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi. Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif, Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut maka kebijakan pada tahap kebijakan formulasi dapat dikatakan sebagai "kewe- nangan substantif" yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana materil/substantif, kewenangan formil/prose- dural yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pi- dana formil.144 Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya yaitu tahap aplikatif/pene- rapan serta tahap eksekusi/administratif. Secara keseluruhan kebijakan larangan dalam pada haki- katnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan para pelaku khususnya sebab dia sebagai pelaku sekaligus sebagai korban dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap larangan dalam peraturan Kota merupakan bagian integral dari politik 143 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Adhitya Bakti, Bandung,1998, hlm 30 144 Ibid 112 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (social walfare). 3. Pembaharuan Hukum Pidana Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian pem- baharuan hukum pidana perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan pembahuruan (penal reform) itu sendiri, yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan,145 artinya harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan. Reform (pembaharuan) berarti146 improve a system, aroganization etc, by making changes to it; behave better than before. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pembaharuan pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut. Pembaharuan tersebut juga memiliki makna menunju ke arah yang lebih baik dari sebe- lumnya. Ada tiga hal yang patut diperhatikan dari penjelasan tersebut adalah : a. Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah sistem Ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara parsial/ fragmentasi, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem; b. Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan peru- bahan. Ini berarti perubahan merupakan syarat dari se- buah pembaharuan sehingga tidak ada perubahan makan tidak ada pembaharuan; c. Pembaharuan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik. Bagian ini merupakan tujuan dari sebuah pembaharuan. Jika dalam sebuah pembaharuan tidak ber- tujuan untuk lebih baik dengan kata lain tetap atau bahkan 145 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet.2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 27 146 Oxford Learner's Pocket Dictionary. UK. Oxford. University Press, 2005, P. 360 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 113
mundur, maka pada hakikatnya tidak ada sebuah pem- baharuan. Dapat dijelaskan bahwa inti dari pembaharuan hukum pidana menurut Jaya A. Sigler bahwa:147 "Improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed record should be kept" (Per‐ baikan, pembaharuan dan pengembangan hukum pidana harus merupakan usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan atau dokumen rinci mengenai hal itu seharus‐ nya disimpan atau dipelihara). Berangkat dari perkataan Jay A. Singler tersebut, Barda Nawawi Arif148 mengatakan bahwa pembaharuan hukum pi- dana pada hakikatnya mengandung makna : Upaya untuk melakukan rerientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai‐nilai sentral sosio‐politik, sosio‐filosofik dan sosio‐kultur masyarakat Indonesia yang berlandasi kebi‐ jakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal pembaharuan hukum yang akan ditempuh adalah hukum pidana (penal reform), sehingga pembaharuan hukum pidana tersebut pada hakikatnya mengandung makna sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.149 147 Jay A. Sigler, Understanding Criminal Law, Little And Co, Boston Toronto, 1961, P.269. Lihat juga dalam : Barda Nawawi Arief, Peranan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indo- nesia, Ceramah Umum pada Fakultas Hukum-Unswagati Cirebon, 21 Desember 1996, dan FH UMK-Kudus, hlm. 48 148Barda Nawawi Arief. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan,....., Op.Cit, hlm. 3 149 Ibid, hlm. 27-28 114 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Sedangkan pengertian hukum pidana itu sendiri menurut Sudarto yang dikutip dari Mezger bahwa hukum pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbu- atan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.150 Berdasarkan pendapat di atas, maka pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap ma- salah perbuatan yang dilarang, atau perbuatan yang dapat dipidana, adanya pelaku kejahatan dan penerapan sanksi pidana yang diancamkannya,151 yang pada dasarnya terletak pada per- buatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang se- harusnya dipenuhi untuk perbandingan yang sepatutnya dipi- dana, syarat apa yang harus dipenuhi untuk, mempermasa- lahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melaku- kan perbuatan, dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dike- nakan kepada orang tersebut.152 Oleh karena itu pada hakikatnya pembahuruan hukum pidana adalah merupakan suatu upaya kebijakan karena diper- untukan sebagai pembaharuan suatu subtansi hukum (legal substance) dalam rangkaian lebih mengefektifkan penegakan hukum. Selain kebijakan yang dimaksud adalah untuk mem- berantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlin- dungan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana, lebih lanjut dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa:153 150 Soedarto, Hukum Pidana I, ......Loc. Cit. 151 Joko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm.3 152 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Adtiya Bakti, 1998, hlm. 11 153 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 21 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 115
a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan: pembaharuan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah ke- manusiaan) sedangkan kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat. b. Dilihat dari segi kebijakan penegakan hukum, pemba- haruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagi- an dari upaya pembaharuan substansi hukum. c. Pembahuruan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) antara lain hukum agama dan hukum adat. Selain itu, pembaharuan hukum pidana menurut Sir Rupert Cross sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa : A change ini the penal system can properly be described as an endevour to achieve penal refom: a. If it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the of- fender, or ground If it is object is to avoid, suspend or reduce punishment on hu- manitarian. b. Perubahan sistem hukum pidana sebagaimana yang dije- laskan sebagai usaha untuk mencapai pembaharuan hukum pidana : (a) jika diarahkan secara langsung atau secara tidak langsung merehabilitasi si pelanggar, atau (b) jika objeknya akan menghindari, menghukum atau mengurangi pidana atas dasar kemanusiaan). Dengan demikian Barda Nawawi Arief154 berkesimpulan 154 Barda Nawawi Arief, Pembaruan Hukum Pidana, ......,Op.Cit, hlm. 4-7 116 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
bahwa perlu adanya harmonisasi atau sinkronisasi dan kon- sistensi antara pembangunan dan pembahuruan hukum nasio- nal dengan nilai-nilai atau aspirasi sosial, filosofis dan sosio kultural yang ada dalam masyarakat sehingga hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keselu- ruhan aturan perundang-undangan hukum pidana melalui sistem hukum pidana (penal system reform) yang selanjutnya perlu dilakukan pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, pembahuruan struktur hukum pidana dan pembaha- ruan budaya hukum pidana. Dalam kaitannya dengan kajian tentang hukum dan sistem hukum maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen yang selalu meliputi struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Komponen hukum tersebut merupakan pra- syarat bagi berjalannya penengakan hukum. Sebuah sistem hukum apa pun di dunia ini tidaklah dapat berjalan tanpa ada- nya tiga komponen tersebut. Lawrence Meir Freidman yang merupakan pencentus dasar tiga komponen sistem hukum ini menjelaskan masing-masing komponen sebagai berikut:155 a. Stucture to be sure is one basic and obvious elemen of legal system; b. The substance is composed of substabtive rules and rules about c. how institution should behave; Social procces are constantly at work on the law, destroying here, renewing there, invigorating here, deadening there, choos- ing what part of law wil operate, which part a will not;what substitutes detours and by passes will spring up; what changes will take place openly or society. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture, it is the element of social attitude and value. 155 Lawrence Meir Friedman, The Legal System, A Social Science Persprective, Russel Sage Faoundation, New York, 1975, P. hlm. 14-15 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 117
Pemaparan singkat di atas, dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa Firedman menempatkan struktur hukum sebagai elemen dasar dari sistem hukum.156 Hal ini dapat dipahami mengingat struktur hukum adalah subsistem yang akan menjalankan sebuah sistem hukum. Sementara substansi hukum digambarkan Friedman secara umum terdiri dari dua bagian: peraturan/kaidah substantif dan peraturan tentang bagaimana lembaga penegak hukum harus bekerja. Ini bearti bahwa substansi hukum meliputi hukum formil, hukum formil/ procedural dan pelaksanaan hukum pidana.157 Friedman kemudian tampaknya sedikit mengalami kesu- litan dalam memberikan penanaman pada subsistem hukum terakhir, maka berbeda dengan dua subsistem hukum sebe- lumnya yakni struktur hukum dan subtansi hukum sehingga Friedman terlebih dahulu memberikan gambaran kedua sis- tem hukum sebelumnya yang kemudian beranjak kepada sub- sistem terakhir kultur hukum di mana terdiri dari perilaku masyarakat dan nilai-nilai. Ahmad Ali kemudian menjabarkan lebih lanjut mengenai konsep sistem hukum yang diberikan Friedman sebagai beri- kut:158 a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain; b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hu- 156 Dalam kesempatan lain Friendman juga mengatakan bahwa struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen utama atau inti dari sistem hukum. Lihat Friedman dalam Benny Simon Tabalujan, Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture),Singapore, 2001, hlm. 8 157 Ibid, hlm. 11 118 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
kum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan; c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-keper- cayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hu- kum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kultur hukum yang dijelaskan Ahmad Ali tersebut, pada umumnya dipisahkan menjadi eksternal legal culture dan inter- nal legal culture. Budaya hukum eksternal adalah nilai-nilai, kebiasaan, harapan terhadap hukum yang ada dalam masya- rakat, sementara budaya hukum internal adalah nilai-nilai, cara berpikir dan kebiasaan berhukum yang ada pada aparat penegak hukum.159 Ketiga komponen sebagaimana dijelaskan Ahmad Ali, tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam sebuah sistem hukum. Benny Simon Tabalujan pernah menuliskan bahwa kecenderungan pada praktisi hukum dan sarjana perbandingan hukum yang mem- batasi fokus kajiannya pada struktur hukum dan substansi hukum tidak berarti bahwa budaya hukum tak mempunyai peran dalam penegakan hukum. Mengenai kesatuan ketiga kom- ponen ini, Friedman pernah menjelaskan sebagai berikut dalam rangka mengkritisi kecenderungan kajian pada praktisi dan sarjana hukum di atas :160 Structure and substance are real components of a legal system, 158 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (legal theory)....... ,Op.Cit, hlm. 203-205 159 Esni Warassih Pujirahayu, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 82 160 Friedman dalam Benny Simon Tabalujan, Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture), Singapore, 2001, hlm. 12 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 119
but they are at best a blueprint or a design, not a working ma‐ chine. The trouble with structure and substance was that they very static; they were like a stiil photograph of the legal sys‐ tem.... The picture lacked both motion and truth....and is like and enchanted courtroom, petrified, immobile, under some odd, enternal spell. Penjelasan Friedman tersebut menunjukan bahwa meski- pun diakui bahwa struktur hukum dan substansi hukum meru- pakan komponen nyata dari sistem hukum, namun tanpa kultur hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum sekalipun dapat berjalan akan terasa hambar. Ibarat sebuah mobil yang berjalan namun tidak jelas arahnya karena tidak disertahi ruh. Kultur hukum menjadi jiwa dalam sebuah sistem hukum. Dengan demikian pembaruan sistem hukum mengandung makna perubahan terhadap hukum pidana yang dilakukan secara sistemik yaitu dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan integral yang meliputi tiga komponen sistem hukum pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana berda- sarkan pendekatan sistemik ini adalah pembaharuan yang menyeluruh dari segala aspek yang berkaitan dengan hukum pidana. Teguh Prasetyo161 menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan menggunakan metode secara komprehensif, baik deduktif (menurut doktrin) mau- pun induktif (empirik) melalui dua objek yang diperbaharui yaitu baik secara makro maupun secara mikro hukum pidana. Secara makro dilakukan pembaharuan hukum pidana pada:162 a. Struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana; b. Substansinya yang menyangkut harmonisasi atau sin- kronisasi hukum pidana; 161 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 31 162 Ibid 120 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
c. Pembaharuan melalui aspek budaya masyarakat dan nilai- nilai filosofis kehidupan Sedangkan secara makro dilakukan pembaharuan hukum pidana yang menyakut tiga masalah pokok yaitu :163 1. Perbuatan pidana; 2. Pertanggungjawaban pidana; 3. Sanksi pidana Dalam objek pembaharuan hukum pidana tersebut baik makro maupun mikro tentunya akan terjadi kalau ada peru- bahan perkembangan dalam studi terhadap apa yang dina- makan kejahatan. Oleh karena itu, studi kejahatan yang men- dukung pembaharuan hukum pidana, di antaranya:164 a. Pembaharuan hukum pidana tidaklah dapat terjadi tanpa adanya perubahan pandangan masyarakat tentang peni- laian suatu tingkah laku; b. Perubahan penilaian tingkah laku tersebut tidaklah ter- lepas dari dukungan sosial budaya di mana masyarakat tumbuh dan berkembang. c. Kaitannya dengan perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga diperlukan adanya pemba- haruan hukum pidana yang mengikuti perkembangan kejahatan tersebut dengan mengkaji kejahatan melalui aspek kemasyarakatan (sosiologi) adalah kriminologi. Dengan demikian kriminologi juga berfungsi sebagai sum- ber inspirasi dalam menggerakkan pembaharuan hukum pidana. Di samping persoalan kriminalisasi, diskriminalisasi dan depenalisasi.165 163 Ibid 164 Ibid 165 Ibid, hlm. 32-33 dijelaskan bahwa Kriminalisasi adalah proses Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 121
Selanjutnya berkaitan dengan pembaharuan tersebut, Barda Nawawi Arief kemudian menjelaskan bahwa dalam konteks sistem hukum, yang terdiri dari legal structure, legal substance dan legal culture, maka pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:166 a. Pembaharuan struktur hukum pidana, yang meliputi an- tara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanisme serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); b. Pembaharuan substansi hukum pidana yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang di luar KUHP), hukum pidana formiel (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana dan; c. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi ma- salah kesadaran hukum, perilaku hukum pendidikan hu- kum dan ilmu hukum pidana. penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum pidana karena perkembangan masyarakat kemu- dian menjadi tindak pidana artinya tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana. Dekriminalisasi adalah kebalikan dari krimi- nalisasi yaitu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian karena perkembangan masyarakat dikeluarkan dari hukum pidana, arti- nya perbuatan tersebut tidak dianggap jahat oleh masyarakat. Depena- lisasi, adalah perbuatan yang dulunya diancam dengan pidana karena perkembangan masyarakat, dianggap bukan perbuatan yang perlu di- ancam dengan pidana lagi tetapi sifat perbuatannya masih dianggap jahat. Oleh karena itu, depenalisasi bersifat ancaman pidananya dicari pidana lain yang lantaran bobot kejahatannya berkurang. 166 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum......Op.Cit, hlm. 202-203 122 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Pembaharuan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang- orang yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi mencakup living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang, law in the book. Ada dua langkah pembaharuan substansi hukum yaitu, Per- tama, mengadakan inventarisasi secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara hieraki yang merupakan peraturan tertinggi sampai kepada peraturan yang terendah. Kedua, mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang substansial termasuk bersifat menindas atau represif harus segera dilakukan peng- gantian dengan peraturan yang substansinya lebih responsif.167 Substansi hukum perundang-undangan akan menjadi sumber dan tumpuan utama sistem substansi hukum nasional kini dan yang akan datang. Setidaknya terdapat empat sasaran pokok pembaharuan substansi hukum di Indonesia di antara- nya :168 a. Melanjutkan pembaharuan peraturan perundang-undang- an dari masa kolonial; b. Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang di- bentuk setelah merdeka yang telah ketinggalan, atau tidak mencerminkan dasar dan arah politik hukum menuju kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara yang demo- kratis, berdasarkan atas hukum, keadilan sosial dan satu pemerintahan yang bersih; c. menciptakan peraturan perundang-undangan yang baru, diperlukan baik dalam rangka memperkuat dasar dan arah 167 Ibid 168 Ibid Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 123
politik hukum maupun mengisi kekosongan hukum akibat perkembangan baru; d. Mengadakan atau memasukkan berbagai persetujuan Inter- nasional baik dalam rangka ikut memperkokoh tatanan internasional maupun untuk kepentingan nasional. Lebih jelas kembali Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan substansi hukum pidana meliputi :169 a. Suatu reoritensi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosifik, sosio-politik dan sosio- kultur masyarakat. Pembaharuan hukum pidana meliputi: pembaharuan konsep nilai, pembaharuan ide-ide dasar dan pembaharuan pokok-pokok pemikiran serta pemba- haruan paradigma/wawasan. b. Sebagai bagian dari sosiol policy, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah sosial untuk mencapai kesejahteraan/ pelindungan masyarakat; Sebagai bagian dari criminal policy, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan; c. d. Sebagai bagian dari Law Enforcement Policy, Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menunjang kelancaran/efektivitas penegakkan hukum. e. Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi ; pemba- haruan hukum pidana material, pembaharuan hukum pi- dana formal dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka pembaha- ruan hukum pidana seyogianya harus mengacu pada tujuan 169 Barda Nawawi Arief, Kumpulan Handout, Ilmu Hukum Unviersitas Diponegoro, Semarang, Agustus 2003, hlm.4 124 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
hukum pidana yakni adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.170 Pembaharuan hukum pidana/KUHP Nasional juga meru- pakan bagian dari pembaharuan hukum pidana substansi yang saat sedang diperbincangkan mengingat sebagian materi KUHP sekarang yang digunakan merupakan warisan Belanda sehingga dikhawatirkan tidak sesuai dengan semangat dan jiwa juang bangsa Indonesia. Selain itu juga, perlunya pem- baharuan hukum pidana/KUHP Nasional karena maju tekno- logi dan perkembangan masyarakat sehingga diikuti dengan adanya kejahatan-kejahatan baru yang sukar dijerat dengan hanya berdasarkan perundang-undangan yang dibentuk dalam suasana serba tradisional atau konvensional. Jadi, pembaharuan hukum pidana (KUHP) tidak terlepas dari idea kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebang- saan yang dicita-citakan karena mengandung arti bahwa pem- baharuan hukum nasional seyogianya juga dilatarbelakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi kepada ide dasar (ba- sic ideas) Pancasila yang mengandung di dalamnya konsep ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadil- an sosial.171 Hal ini dapat dilihat dari beberapa pinsip yang ter- kandung dalam penyusunan rancangan KUHP Nasional an- tara lain; 170 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Uni- versitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 36 171 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, hlm. 15 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 125
a. Bahwa hukum pidana dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (basic sosial value) perilaku hidup masyarakat dalam negara kesa- tuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideology negara Pancasila; b. Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergu- nakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengen- dalian sosial (social control) tidak mau atau belum diharap- kan keefektivitasannya dan; c. Bahwa dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan huruf (a) dan di atas, harus diusahakan dengan sungguh- sungguh bahwa cara seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang modern.172 Sebagaimana pada pernyataan di atas, maka tendensi un- tuk tetap mempertahankan unsur-unsur asli dalam pemba- haruan hukum Indonesia patut dikedepankan, apalagi terha- dap hukum pidana mengingat hukum pidana dengan segala aspek yakni aspek sifat melawan hukum, kesalahan dan pi- dana sehingga mempunyai sifat dan fungsi yang istimewa serta mempunyai fungsi yang ganda yaitu fungsi primer se- bagai sarana penanggulangan kejahatan rasional (sebagai bagian dari politik kriminal) sedangkan fungsi sekunder ada- lah sebagai sarana pengaturan kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan oleh negara dengan alat pelengkapnya. Dalam fungsi kedua ini tugas hukum pidana adalah sebagai Hukum, (d/h. lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm vi policing the police, yakni melindungi warga masya- 172 Dikutip oleh Azhary dari George Sabine, A. History of Political Theory, London, Geogrge G. Harrap dan Co. Ltd, 1954, hlm 92 126 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
rakat dari campur tangan penguasa yang mungkin mengguna- kan pidana sebagai saran yang tidak benar.173 Beberapa karakteristik hukum pidana yang mencermin- kan proyeksi hukum pidana masa datang secara ringkas di- nyatakan oleh Muladi sebagai berikut:174 a. Hukum pidana nasional mendatang, dibentuk tidak hanya sekadar alasan sosiologis, politik dan praktis semata- mata, melainkan secara sadar harus disusun dalam ke- rangka Ideologi Nasional Pancasila. Hal ini akan mem- berikan kesadaran bahwa sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tidak hanya merupakan suatu sistem yang bersifat phisik semata-mata melainkan juga merupakan sistem abstrak yang meru- pakan jalinan nilai-nilai yang konsisten dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. b. Hukun pidana pada masa yang akan datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia; c. Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab, dalam arti beradaptasi yang kadang-kadang berupa pengam- bilan hikmah dari perkembangan tersebut; d. Sistem peradilan pidana, politik kriminal, politik pene- gakan hukum merupakan produk bagian dari politik so- sial. Dengan demikian hukum pidana mendatang harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif; e. Hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap 173 Muladi, Lembaga Pidana,........,Loc. Cit. 174 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiel Dimasa Datang, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, tanggal Februari 1994, hlm. 3-4 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 127
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat. Sejalan dengan pemikiran diatas, maka upaya pembaha- ruan hukum pidana harus sungguh-sungguh memperhati- kan:175 a. Tujuan pembangunan nasional yaitu dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal itu maka hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap pe- nanggulangan kejahatan tersebut demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau yang akan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yakin perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual bagi ma- syarakat; c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle); d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban kerja (overbelasting). Dengan demikian suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku apabila dirumuskan secara teratur menurut kaidah- kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata menjadi satu kalimat yang berarti; adanya pembuat, yakni instansi yang berwenang untuk menetapkannya; adanya asas 175 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung , 1986, hlm. 36-40. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampi Kebijakan,......, Op.Cit, hlm. 33-34 128 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
yang menjadi dasar bagi norma hukum tersebut; norma hukum tersebut ditujukan kepada manusia dan norma hukum itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang dapat dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana serta pelak- sanaan pemidanaannya sebagaimana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief176 bahwa konsep Rancangan KUHP Baru disu- sun dengan bertolak pada tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana di antaranya; masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana dan pemidanaan. Selain itu, pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak identik dengan pembaharuan KUHP akan tetapi lebih bersifat komprehensif dari hanya sekadar menggantikan KUHP se hingga dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yang perlu diperhatikan adalah struktur, substansi dan kultur hukum itu sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai cita hukum bangsa Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945 sedangkan pem- baharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum pidana. C. Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan. Di dalam pemidanaan terdapat berbagai teori yang mem- bahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penja- tuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relative.177 176 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,....,Op. Cit, hlm. 76. Dijelaskan kembali bahwa Pertama, masalah tindak pidana yang di mana dalam menempatkan unsur dapat dipidananya suatu perbuatan konsep Rancangan KUHP baru berpegang pada undang-undang sebagai sumber hukum yang utama yaitu undang-undang (asas legalias dalam pengertian formal) akan tetapi memperluas rumusannya secara materiil. 177 E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 129
Teori Absolut (Vergeldingstheeorie). Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pem- balasan terhadap para pelaku karena telah melakukan keja- hatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
Teori Relatif (doeltheorie). Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut : a. Menjerakan. Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku men- jadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (special preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpi- dana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (generale preventive). b. Memperbaiki pribadi terpidana Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatanya dan kem- bali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna. c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya Yaitu menjatuhkan hukuman mati, atau menjatuhkan hukuman seumur hidup. Akhir-akhir ini, banyak yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati mereka mengajukan pendapat bahwa Allah yang berhak mencabut nyawa orang dan agar hukuman mati dihapuskan. Pendapat tersebut bukan tanpa resiko. Misalnya di Sulawesi Selatan (Bugis), jika seseorang keluarganya di- bunuh, semua keluarga besar wajib membalasnya yaitu dengan membunuh si pembunuh. Demikianlah, tindak pidana pembu- nuhan akan sulit dihindarkan jika orang yang mau melakukan pembunuhan mengetahui bahwa ia tidak akan dihukum mati. 130 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (for the public as a whole). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (not only for the person injured), tetapi melihat keten- traman masyarakat sebagai kesatuan yang utuh. 1. Fungsi Hukum Pidana Dalam Pemidanaan. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan penyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak me- rugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum mem- berikan rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manu- sia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Kaitannya dengan fungsi hukum pidana tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri178, menurut Sudarto bahwa fungsi 178 Fungsi hukum di antaranya ; fungsi hukum sebagai sarana social control, artinya untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masya- rakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyim- pangan tersebut; fungsi hukum sebagai a tool of sosial engineering, sebagai sarana rekayasa sosial guna menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menunjuk kemajuan yang terencana; fungsi hukum sebagai symbol, artinya menyederhanakan rangkaian atau peristiwa tertentu sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum; fungsi hukum sebagai alat politik, artinya memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara; fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa; fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, artinya proses yang direncanakan dengan tujuan untuk meng- anjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaidah hukum yang berlaku; dan fungsi terakhir adalah hukum sebagai sarana pengintergrasi sosial. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 131
hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut :179 a). Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. b). Fungsi yang khusus Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap per- buatan yang hendak memperkosa (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi, kepentingan-kepentingan hukum, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larang- an dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (me- nyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair180 artinya hukum pidana hendaknya 179 Sudarto, Hukum dan Hukum, ......., Op. Cit,, hlm. 11-12 180 Berkaitan dengan hal ini, menurut Jan Remmelink mengenai bagaimana cara pidana itu harus dikenakan, pertama-tama nyata, bahwa sanksi yang tajam pada asasnya hanya akan dijatuhkan, apabila meka- nisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok dan reaksi hukum pidana harus setimpal secara layak atau proposional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Terhadap tindak pidana harus muncul reaksi yang adil. Lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pusataka Utama, 2003, Jakarta, hlm. 15 132 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
baru diadakan dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Dalam pandangan Adami Chazawi, hukum pidana ber- fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan berma- syarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian hukum publik yang berfungsi:181 a. Melindungi kepentingan hukum (rechtsbelang) dari per- buatan atau perbuatan yang menyerang atau memper- kosa kepentingan hukum di dalam berbagai segi kehi- dupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun warga negara yang wajib dijaga dan diperta- hankan agar tidak diperkosa oleh perbuatan manusia, yang semuanya ini ditujukan untuk terlaksana dan terja- minnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka ne- gara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai ke- pentingan hukum dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi yang dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pri- badi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan ke- pada pelakunya. Fungsi hukum pidana ini dimaksud adalah memberi dasar legitimasi bagi negara, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam c. 181 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 16-17 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 133
rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi boomerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan. Menurut Jan Remmelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi ma- syarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antara mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penja- gaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati akan muncul sanksi sehingga sarana kekuasaan negara yang dapat dike- nakan kepada pelanggar sehingga menjadi jelas bahwa hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan sosial atau fungsi sosial.182 Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remidium (obat) terakhir sehingga sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma- norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana di- terapkan. Dalam pidato Menteri Kehakiman Belanda Modder- man yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu ultimum remidium. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus memper- 182 Soedarto, Hukum dan Pidana,........., Op.Cit, hlm. 14-15 134 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
timbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.183 Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini, maka dapat diketahui pula bahwa fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama, yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder ialah sebagai sarana pengaturan kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perleng- kapannya. Dan fungsi yang kedua, fungsi hukum pidana adalah policing the police yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.184 Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) setelah berbagai bidang hukum yang lain guna mengakomodirkan masyarakat agar kembali kepada sikap tun- duk dan patuh terhadap hukum sehingga dalam penggunaan hukum pidana haruslah secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara konprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderang negatif dan berkepan- jangan.185 183 J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 55 184 Sudarto dalam Muladi, Lembaga Pidana,........, Op. Cit, hlm. 16 185 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 135
Secara komprehensif Muladi dan Barda Nawawi mengu- raikan makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pemungkas yaitu sebagai berikut :186 a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emo- sional untuk melakukan pembalasan semata; b. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan keru- giannya; c. Hukum pidana jangan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut; Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sam- pingan (by product) yang timbul lebih merugikan diban- ding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi; Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila peng- gunaannya diperkirakan tidak akan efektif (unforceable); Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus men- jaga keserasian antara moralitas komunal, moralitas ke- lembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan; d. e. f. g. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus memper- timbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; h. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pence- gahan yang bersifat non penal (prevention without punish- ment). 186 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta,.......,Loc. Cit, hlm. 102 136 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Berdasarkan penjelasan tersebut, sesungguhnya peng- gunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masya- rakat, lebih-lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas (ultimum remidium) di dalam penanggulangan kejahatan.187 Namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana pe- nanggulangan kejahatan, maka harus dibuat secara terencana dan sistematis sehingga benar-benar fungsi hukum pidana dapat berjalan sesuai norma-norma dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana yang akan dibahas secara khusus dibagian D tulisan ini, namun dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana secara fungsional memerlukan sarana pendu- kung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang- undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semuanya itu tentunya juga dituntut dengan biaya operasionalisasi yang tinggi dalam mengungkap kejahatan canggih dan bersifat transnasional. Dari uraian di atas, menurut Barda Nawawi Arief, me- nyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut : a. Sebab-sebab kejahatan yang sedemikian kompleks berada 187 Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Koorporasi, Fakultas Hukum Diponegoro, semarang , tanggal 23-24 Nopember 1989, hlm. 5. Bandingkan dengan Loebby Loqman, Tinjauan Yuridis Fraudulent Misrepresentation, dalam Kiki Pranasari dan Adrianus Melilala (editor), Praktek Pemberian Keterangan yang tidak benar: suatu Modus Penyimpangan Ekonomi, UI Press, Jakarta, 1991, hlm. 98. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 137
di luar jangkauan hukum pidana itu sendiri; b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub- sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanu- siaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio kultur dan sebagainya); c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi ke- jahatan hanya merupakan "kurieren am symptom" oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif; d. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang me- ngandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengan- dung unsur-unsur serta efek sampingan negatif; Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional; e. f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih me- nuntut biaya tinggi. Sementara Sudarto memberikan pengertian pidana seba- gai penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana se- bagai reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik.188 Dalam kamus Black Law Dictionary dinyatakan bahwa punishment adalah : "Any fine, or penalty or confinement inflicted upton a person 188 Soedarto, Kapita Selekta Hukum,........,. Op.Cit, hlm. 109-110 138 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law" (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibeban‐ kan oleh aturan hukum). Berdasarkan pengertian pidana di atas dapat disimpul- kan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :189 1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah mela- kukan tindak pidana menurut undang-undang; Ketiga hal tersebut di atas, Alf Ross menambahkan bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pence- laan terhadap diri si pelaku. Menurut Alf Ross, concept of pun- ishment bertolak pada dua syarat atas tujuan, yaitu : 1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan dan; 2. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada pembuat delik yang dikatagorikan sebagai subjek hukum (natuurlijk person) berupa sanksi atas karena kesalahan 189 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan,.......,Op. Cit, hlm. 4 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 139
yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kalau dikaitakan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana artinya bahwa tanpa adanya sanksi pidana maka satu perbuatan pidana yang dilakukan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa sehingga dalam usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya berupa pidana, karena dengan mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekua- saan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Berkaitan masih perlu pidana dan hukum pidana, Roeslan Saleh menyatakan alasan sebagai berikut : 1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada per- soalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebe- basan pribadi masing-masing; 2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di sam- ping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran- pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja; 3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si pejahat, tetapi juga mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat. Pidana dalam hukum pidana adalah sebagai suatu alat 140 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilak- sanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah perlin- dungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masya- rakat,190 sedangkan tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda yaitu : 1. Tujuan perlindungan masyarakat untuk merehabilitasi dan mesosialisasikan si terpidana, mengembalikan kesei- mbangan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan 2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.191 Secara singkat, ada teori-teori yang dijadikan dasar pem- benaran pemberian pidana yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sedangkan pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi.192 Pertama, adalah teori absolut, di mana teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sen- diri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang- kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.193 190 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legeslatif,........, Op.Cit,hlm. 85 191 M. Arif Setiawan, Kajian Kritis Teori-teori Pembenaran Pemidanaan, Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999, hlm. 107 192 Mengenai teori pemidanaan di dalam sistem hukum Anglo Saxon, baca selengkapnya Swalman Luthan, Kebijakan Penal,........, Op.Cit, .hlm. 7 193 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum,......,Op.Cit, hlm. 29 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 141
Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan ka- rena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan kepada- nya.194 Dengan demikian, terlihat jelas bahwa menjadi dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.195 Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice),sedangkan pengaruh- pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.196 Tun- tutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya Philoso- phy of Law sebagai berikut :197 "Pidana tidak hanya melaksanakan semata‐mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sen‐ diri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masya‐ rakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan pera‐ saan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masya‐ rakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembu‐ nuhan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum." 194 Herbert L. Packer, Teori Limit of Criminal......hlm. 37 195 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- teori dan,....Op.Cit, hlm. 11 196 Muhammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khusus Pidana Cambuk sebagai suatu bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 39 197 Ibid, hlm. 39-40 142 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Selain itu, Neger Walker memberi tiga pengertian menge- nai pembalasan (retribution) yaitu :198 1. Retaliatory retribution, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya; 2. Distributive retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk- bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terha- dap mereka yang telah melakukan kejahatan; 3. Qantitative retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk- bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pem- balasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melam- paui suatu tingkatan kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni :199 1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan; 2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejah- teraan masyarakat; 3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan; 4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku; 5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku. Helbert L. Packer berpendapat bahwa ada dua versi ten- tang teori absolut, yaitu revenge theory dan expiation theory atau 198 J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 199 199 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Grapindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 143
juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar pertanggungjawaban penuh dari individu pelakunya. Teori revenge theory dilaksa- nakan secara setimpal dengan pidana artinya penganiayaan terhadap mata maka akan dibalas dengan mata yang sama pula. Sedangkan expiation theory atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.200 Dalam kaitannya dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menje- laskan sebagai berikut : 1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, teman- nya dan keluargannya serta masyarakat. Perasaan ter- sebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. tipe ini disebut vindicative; 2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau mem- peroleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut fairness; 3. Pidana dimaksud untuk menunjukan adanya keseban- dingan antara apa yang disebut dengan the gratify of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan proposionality. Termasuk ke dalam kate- gori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatan atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam keja- 200 Herbert L. Packer,The Limits....Op.Cit, hlm. 37-38 201 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum,.... ,Op.Cit, hlm. 83-84 144 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
hatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.201 Tipe absolut yang proporsionality mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri. Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh sanksi pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Berat sanksi pidana juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.202 Kedua, teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umum- nya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana mau- pun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah da- lam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.203 Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya keja- hatan (prevention of crime) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus- kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana sebagai efek jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.204 202 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori - teori dan, .....Op.Cit, hlm. 15 203 E. Utrecht, Hukum Pidana,....,Loc.Cit. 204 M. Abdul Kholiq AF, reformasi Sistem Permasyarakatan dalam rangka Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 145
Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori re- latif ini sebagai berikut :205 1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejah- teraan masyarakat; 3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; 5. Pidana melihat ke depat (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat dite- rima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ketiga teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan ber- usaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kepada masyarakat206. keempat atau terakhir yang merupakan teori gabungan dari teori-teori di atas adalah teori pembinaan. Teori pembi- naan ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan kepada tindak pidana yang telah dila- kukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum, Vol. 6 No.11, tahun 1999, hlm. 60 205 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori - teori dan,.... ,Op.Cit, hlm. 17 206 Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum,......, Op.Cit, hlm. 334 146 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaikisi pe- laku tindak pidana. Selanjutnya muncul teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik kepada teori absolut maupun teori relatif.207 2. Tujuan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan. Dalam bahasa Inggris tujuan pidana sering disingkat dengan tiga R dan satu D yaitu Reformation, Restraint, dan Restribution sedangkan satu D adalah deterrence ada yang ber- sifat individual dan ada pula yang bersifat general. Reformation berarti memperbaiki dan merehabilitasi penja- hat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Restraint maksudnya adalah mengasingkan pelanggar/ penjahat dari masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang baik - baik agar masyarakat tersebut merasa aman dan nyaman. Restribution ialah suatu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan yang kita kenal dengan teori pembalasan. Deterence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun kelompok orang lainnya yang mempunyai potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.208 Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang ber- beda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan ter- sebut mengarah pada kecenderungan yang sama yaitu menya- makan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan. Ketika mereka membahas tujuan hukum 207 Ibid, hlm. 34 208 Andi Hamzah, Asas - asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm. 28 - 29. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 147
pidana, umumnya mereka mengkaitkannya dengan tujuan pemidanaan, karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsipil.209 Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepa- da perlindungan masyarakat tetapi juga kepentingan individu sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Dalam teori hukum pidana, ada tiga aliran pemikiran mengenai tujuan hukum pidana : Pertama, aliran klasik. Secara historis aliran ini merupakan reaksi terhadap ancien regime yang arbitrair pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. 210 Aliran klasik menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan (daad/ perbuatan). Sepanjang dalam realitas terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Singkatnya, yang diperhatikan bukan pada orang yang mela- kukan tindak pidana, tetapi pada perbuatannya.211 Konsepsi aliran klasik yang demikian dipengaruhi oleh 209 Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana,.....,Op. Cit, hlm. 50 210 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan,....,Op. Cit, hlm. 25 211 M. Abduk Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogjakarta, 2002, hlm. 16. 148 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
paham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht). Jadi, aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku."212 Implikasinya adalah sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (the definite sentence). Sementara pene- tapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa, si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan maka tidak digunakan sistem individualisasi pidana213 Ada tiga pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak aliran klasik, yaitu:214 1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-un- dang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; 2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan; 3. Asas pengambilan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuai hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Apabila aliran klasik dalam hukum pidana tersebut dihu- bungkan dengan tujuan pemidanaan, maka aliran tersebut merupakan cermin atau penjabaran dari konsep mengenai 212 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan,.....op.cit, hlm 25. 213 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track,....,Op. Cit, hlm. 25. 214 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan .Op. Cit., hlm. 26-27. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 149
tujuan diadakannya hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena begitu terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka demi untuk melin- dungi kepentingan masyarakat, orang itu harus segera dija- tuhi pidana tanpa memperhatikan kondisi dirinya saat ber- buat tindak pidana.215 Dalam konteks teori pemidanaan, pemikiran aliran klasik sejalan dengan teori absolut atau teori retributif. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Kedua, aliran modern. Aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipenga- ruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi, aliran ini bertitik tolak pada paham determinisme, karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan ling- kungannya, maka dia tidak dapat dipersalahkan atau diper- tanggungjawabkan dan dipidana.216 Dengan demikian, titik sentral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan (daader/pelaku). Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum (pidana). Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuk- 215 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah ,.....,Op.Cit., hlm. 17 216 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori.Op.Cit., hlm. 32. 150 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
tian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bisa di- pastikan bahwa pelaku memang patut dicela atas tindak pi- dana yang telah dilakukannya itu.217 Dalam hubungan ini pen- jatuhan pidana kepada pelaku memiliki justifikasi yang kuat. Penjatuhan pidana dengan adanya keharusan memper- hatikan dan membuktikan kesalahan pada diri pelaku mencer- minkan bahwa aliran modern sudah menerapkan ide indivi- dualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosiali- sasi pelaku kejahatan.218 Apabila pemikiran aliran hukum pidana modern dikait- kan dengan tujuan hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan cerminan atau penjabaran dari tujuan hukum pidana yakni melindungi kepentingan individu perseorangan. Hal ini terlihat dari pemikiran aliran modern yang menghendaki agar pemidanaan terhadap pelaku keja- hatan haruslah memperhatikan aspek kondisional dalam diri pelaku. Tujuannya adalah agar pelaku kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut pun dapat tetap terjamin perlindung- an hak-hak-nya dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa.219 Ketiga, aliran neo-klasik. Aliran ini berkembang selama abad XIX dari mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pem- binaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran ini juga menyatakan secara tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran neo-klasik berpangkal dari aliran klasik yang dalam 217 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah ,....., Op .Cit., hlm. 18. 218 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track,....,Op. Cit,, hlm. 26. 219 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah ,....., Op.Cit., hlm. 19. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 151
perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehen- dak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa mo- difikasi lainnya adalah diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan dan diperkenankan masuknya kesaksian untuk menentukan derajat pertanggung jawaban pidana.220 Karena aliran neo-klasik merupakan modifikasi dari aliran klasik yang dipengaruhi oleh aliran modern, maka tema sentral pemikirannya adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (daad-daader/ perbuatan dan pelakunya). Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seim- bang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela, yaitu dalam bentuk pengenaan pidana kepadanya.221 Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku atas tercelanya tindak pidana yang dilakukan, pidana yang dijatuhkan tidak hanya sanksi pidana seperti pidana mati, pidana penjara, denda, dan sejenisnya, tetapi juga sanksi tindakan. Keduanya dikenal dengan double track system (sistem dua jalan). Dalam double track system tidak sepenuhnya menggunakan satu di antara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut dalam keadaan setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam 220 M. Sholehuddini Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track,....,Op. Cit,, hlm. 26 221 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah ,.....,Op.Cit., hlm. 19. 152 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan faktor bahwa unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pem- binaan sama-sama penting.222 Jika aliran neo-klasik tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan hukum pidana, yaitu me- lindungi kepentingan masyarakat dan individu perseorangan. Pemidanaan menurut aliran ini selain harus didasarkan pada aspek perbuatan pidana yang telah terjadi, juga harus dida- sarkan pada kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa keharusan perhatian terhadap realitas tentang telah terjadinya perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat publik. Sedangkan keharusan perhatian terhadap kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepen- tingan yang bersifat perseorangan. Namun secara umum, hukum pidana menitikberatkan kepada kepentingan umum yang berfungsi mengatur kehi- dupan masyarakat dalam usaha untuk memenuhi terpelihara- nya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau gangguan kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan menganggu kepentingan orang lain dalam usaha meme- nuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia sehingga masyarakat tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. 222 M.Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track,....,Op. Cit,.,hlm.28. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 153
Berbicara mengenai tujuan hukum pidana menurut seba- gian besar ahli hukum pidana bahwa tidak terpisahkan antara konsep tujuan hukum pidana itu sendiri dengan konsep tujuan diadakannya hukuman (pidana) atau konsep pemidanaan karena memang di antara keduanya memiliki kaitannya yang erat dan biasanya kedua konsep dibahas dalam satu pemba- hasan. Mengenai tujuan hukum pidana (strafrechtscholen) ter- kandung materi dasar alasan Pemidanaan (de recht striven van de straf in) di satu sisi dan tujuan susunan hukum pidana (maar striveneen practische inrichting van het strafrechts na) dilain sisi, yang masing-masing uraian akan disampaikan pada tujuan pidana dan tujuan hukum pidana.223 Teori Pemidanaan yang lazim dikenal di sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolute, teori relative dan teori gabungan. Perbedaan teori Pemidanaan yang demikian ber- beda dengan teori Pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitas.224 Teori Pertama, adalah teori absolut atau teori pembalasan (absolutetheorieen) atau theory).225 Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam dengan baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugi- 223 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta,, hlm. 1 224 Mengenai teori pemindanaan di dalam sistem hukum Anglo Saxon, baca selengkapnya Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Penelitian, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007 225 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, Armico, Bandung, 1990, hlm.-25 dijelaskan kembali bahwa pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut yaitu, (1) sudut objektif (subjectieve vergelding), yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah. (2) sudut objektif (objectieve vergelding) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat. 154 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
kan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruh- nya pada zaman modern.226 Pendekatan teori absolut mele- takkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.227 Dari sinilah sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya suatu terjadinya kejahatan itu sendiri.228 Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri-ciri pokok dari teori obsolut, yaitu229: a. Tujuan pidana hanyalah pembalasan; b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejah- teraan masyarakat; c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat Pemidanaan; d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku; e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosiolisasi si pelaku. Dalam kaitannya dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan maka teori absolut menjelaskan sebagai berikut :230 226 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 29 227Herbert L. Packer, The Limit of Criminal Sanction, Stanfornd Uni- versity Press, California, 1968, hlm. 37 228 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan,......,Op. Cit, hlm. 1 229 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35 230 Romli Atmasasminta, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83-84 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 155
a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam sikorban, baik perasaan adil bagi dirinya, teman- nya dan keluargannya serta masyarakat. Perasaan terse- but tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini di- sebut vindicative; b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setia ancaman yang merugikan orang lain atau mem- peroleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut fairness; c. Pidana dimaksud untuk menunjukkan adany akan kese- bandingan antara apa yang disebut dengan the gratify of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan proposionality. Termasuk ke dalam katagori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modi- fikasi dengan muncul teori absolut modern yang mengguna- kan konsep ganjaran yang adil (just desert) yang didasarkan atas filsafat Kant. Konsep ganjaran yang adil dari absolut mod- ern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara, selain itu juga hukumannya harus sesuai dengan seberapa besar perbuatan yang dilakukan se- hingga mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan orang lain/umum dan tidak serta merta hanya bersifat pembalasan semata. Teori Kedua, teori relatif atau teori tujuan (relatieve theorieen) atau (doel theorien-utilitarian theory). Secara prinsip teori ini 156 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpi- dana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi upaya kejahatan lain dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilaku- kan terpidana maupun lainnya selanjutnya tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan. Semua orientasi pemi- danaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mem- pertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masya- rakat.231 Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut :232 a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sa- rana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kese- jahteraan masyarakat; c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat di- persalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana da- pat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pen- celaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk ke- pentingan kesejahteraan masyarakat. 231 E. Utrecht, Hukum Pidana,......, Loc. Cit 232 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 157
Kalau teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada sehari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik.233 Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat 3 teori yaitu: 234 a. Untuk menakuti, Hukuman itu harus diberikan sedemiki- an rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan ke- jahatan. Akibat dari teori ini ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan; b. Untuk memperbaiki, Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di ke- mudian hari menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (speciale prevensi/pencegahan khusus) c. Untuk melindungi, Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkan pejahat itu untuk sementara, masyarakat dilin- dungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu. (generale prevensi/pencegahan umum). Teori Ketiga, adalah teori gabungan (verenegingstheorieen- gemengde theorieen).. Secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuat- an pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat memperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori ga- bungan pada dasarnya merupakan respons terhadap kritik 233 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm. 153 234 Ibid, hlm. 154 158 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun relatif sehingga dalam penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan teori pembalasan sebagai berikut : a. Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan Penja- tuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan; b. Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, memang mengapa hanya negara yang berhak menjatuh- kan pidana? c. Pidana hanya sebagai pembalasan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan kelemahan-kelemahan teori tujuan sebagai berikut :235 a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan; b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa kea- dilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan; c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat semata melainkan antara masyarakat dan keja- hatan harus diberikan kepuasan yang sesuai dengan peri- keadilan. 235 Sofjan Sastrawidjaja, Pengantar Hukum,....,.Op.Cit, hlm. 29 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 159
Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemida- naan bukan saja untuk masa lalu tetapi untuk masa yang akan datang, yang akan dirasakan kepada pejahat untuk merubah tingkah laku dan kepribadian agar meninggal kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku, selain itu mengutamakan perhatian pelaku tindak pidana dan bukan pada perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan serta pidana didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku. Selain itu, dampaknya juga dirasakan masyarakat karena merasa ada kenyamanan dan ketentraman serta memiliki contoh moril yang tidak dilakukan oleh siapapun mengingat perbuatan tersebut salah karena melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum meru- muskan tujuan pidana karena masih dalam tataran yang ber- sifat teoritis, namun secara kajian dapat dijelaskan dalam konsep KUHP Pasal 54 di antaranya236 : 1. Pemidanaan bertujuan a) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masya- rakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 236 Konsep KUHP Edisi 2008, Tentang Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP, lihat juga Mudzakir, Kajian Terhadap Ketentuan Pemidanaan dalam Draf RUU KUHP dalam makalah yang disampaikan saat Sosialisasi Rancangan KUHP yang diselenggarakan oleh Dirjen Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM R.I, Jakarta, 29 Juli 2009, hlm. 1 -6 160 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatang- kan rasa damai dalam masyarakat; d) Membebaskan rasa bersalah pada pidana; 2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas, perumusan kon- sep KUHP tidak sekadar memahami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (barang), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pemidanaan butir c yakni menyelesaikan konflik dan memulihkan keseim- bangan yang hampir tidak ditemukan dalam western litera- ture.237 Dengan demikian penjatuhan suatu pidana kepada sese- orang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang tersebut sehingga melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat, selain itu juga tujuan pidana untuk teori gabungan adalah untuk meng- ubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Selain itu, dalam konsep KUHP terdapat aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan walau- pun dalam batas-batas tertentu namun masih dipertahankan artinya bahwa aspek pembalasan masih sangat dibutuhkan 237 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: suatu Gugatan terhadap proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, disampaikan pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 8 Maret 2003, hlm. 17 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 161
terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana. Dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku keja- hatan yang dinyatakan bersalah karena telah melakukan per- buatan pidana bervariasi tergantung kesalahan yang dilaku- kannya sehingga sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang dipahkan kepada seseorang yang ber- salah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Pengertian tentang sanksi pidana menurut Hebert L. Packer dalam bukunya The Limits Of Criminal Sanction adalah:238 "Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizer (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime" Dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti denda, pidana pengawasan dan pidana penjara)239 Kaitannya dengan sanksi pidana menurut SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana berdasarkan objek yang dapat dipidana, yaitu : 1. Pidana jiwa, pidana mati; 2. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemo- tongan badang (misalnya jari tangan), dicap bara (brand- merk) dan lain sebagainya; 3. Pidana kemerdekaan pelaku; pidana penjara, pidana tu- tupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, 238 Herbert L. Packer, The Limits.,...... ,Op.Cit, hlm. 35 239 Henry Campbell Black, dikutip dari Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum,.....,. Op.Cit, .hlm.195 162 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pengusiran, penginterniran, penarawan dan sebagainya; 4. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak ter- tentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya. 5. Pidana atas harta benda/kekayaan;pidana denda, peram- pasan barang tertentu, membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan sebagai- nya.240 Selain pidana tersebut di atas, hakim juga dapat menjatuh- kan putusan yang berbentuk perintah antara lain: 1. Perintah untuk menempatkan seseorang yang sakit/cacat jiwa dalam rumah sakit (Pasal 44 KUHP). Dalam pengem- bangannya juga pengobatan paksa bagi psychoopat; 2. Pendidikan paksa dan pengembalian seseorang anak yang belum cukup umur kepada orang tuanya (Pasal 45 KUHP). Sedangkan bentuk pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. 1. Pidana pokok terdiri dari ; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. 2. Pidana tambahan terdiri dari; pencabutan hak-hak ter- tentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengu- muan putusan hakim. Dalam sistem hukum pidana menurut sistem KUHP bahwa penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif Pasal tindak pidana bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk menjatuh- kan pidana pokok yang tidak diancamkan dalam Pasal tindak 240 SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Ahaem-Petehaem, 1986, hlm. 452 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 163
pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok tersebut masih dapat ditambahkan satu atau lebih tindak pidana tambahan. Dikatakan dapat, berarti penambahan pidana tambahan ter- sebut adalah fakultatif artinya bersifat menambah dan tidak harus ada. Jika dirasa tidak perlu, maka tidak harus diada- kan.241 Dengan demikian, ancaman-ancaman pidana dengan lebih dari satu pidana pokok di dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut semuanya bersifat alternatif, sehingga kepada hakim telah diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari pidana- pidana pokok yang telah diancamkan bagi pelaku tindak pidana sedangkan terhadap pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan suatu tindak pidana tidak boleh lepas atau di luar dari yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, mengenai hal ini Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa perbuatan menambah jenis- jenis pidana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.242 Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa antara tuju- an hukum pidana dengan tujuan pidana/Pemidanaan kedua- nya tidak terdapat perbedaan prinsipil, di satu sisi sasaran dari tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu perbuatan melang- gar hukum dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu upaya pemidanaan agar pembuat tindak pidana terse- but tidak lagi melakukan pengulangan tindak pidana yang 241 SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum, ......,Op.Cit, hlm. 11 242 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 59 164 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
nantinya berdampak kepada kepentingan umum serta mem- berikan suatu pelajaran kepada masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 165
166 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
BAB III BATAS - BATAS KEMAMPUAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN A. Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan 1. Pengertian Kejahatan. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari "prilaku menyimpang" yang selalu ada dan me- lekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kesejahteraan. Menurut Saparina Sadil1, perilaku me- nyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehi- dupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegang- an individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan meru- pakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya keter- tiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial, malah menu- rut Benedict S. Alper merupakan the oldest social problem2. 1 Dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulang- an Kejahatan dengan Pidana Penjara UNDIP,, hlm. 11 2 Ibid Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 167
Dalam kesempatan lain dikemukakan pula olehnya, bahwa tidak ada problem sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas terus menerus selain daripada fenomena kejahatan. Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasio- nal), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena internasional atau menurut istilah Seiichiro Ono3 merupakan a universal phenomenon. Dikatakan sebagai masalah interna- sional, tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat- kan tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan Deklarasi Kongres PBB keempat tahun 1970 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan para pelaku yang menyatakan : "Believing that the problem of crime in many countries in its new dimensions is far more serious that at any time in the long history of these Congreses4". a. Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara trans-nasional maupun nasional, dan b. Akibat-akibat ekonomi dan sosial dari kejahatan. Mengenai akibat-akibat ekonomi dan sosial dari keja- hatan dalam laporan Kongres PBB kelima itu antara lain dike- mukakan bahwa biaya kejahatan yang tersembunyi lebih besar daripada biaya kejahatan yang diketahui. Hal ini disebabkan karena biaya kejahatan yang diketahui sebenarnya hanya merupakan "ujung dari gunung es" (the tip of iceberg). Namun dikemukan bahwa biaya kegiatan untuk operasi penanggu- 3 Ibid 4 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. ERESLO, Bandung, 1992, hlm. 48 168 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
langan kejahatan menghabiskan sumber daya yang cukup besar, yaitu di atas 16% dari anggaran atau budget penyeleng- garaan pemerintah. Proporsi sumber daya untuk penanggu- langan kejahatan di negara-negara sedang berkembang lebih besar daripada negara-negara yang telah berkembang, sum- ber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan seperti untuk industrialisasi, kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain dari pembangunan, telah dialihkan untuk membiayai usaha penanggulangan kejahatan. Akibat-akibat sosial yang dirasakan lebih besar daripada akibat materil menurut la- poran kongres tersebut, ialah adanya penderitaan dan keta- kutan di kalangan penduduk. Di beberapa Negara, ketakutan akan kejahatan ini ditimbulkan oleh ketidakstabilan sosiall, ekonomi dan politik, dan bahkan oleh perubahan-perubahan pemerintah. Khususnya mengenai biaya kejahatan. Biaya kejahatan itu diukur atau dihitung dari segi : a. Dilihat dari akibat-akibatnya, maka dalam laporan Keru- gian-kerugian itu terhadap individu dan masyarakat, b. Biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian keja- hatan, dan c. Kegelisahan-kegelisahan yang timbul di masyarakat sehu- bungan dengan meratanya dan meningkatnya kejahatan- kejahatan kekerasan dan kejahatan-kejahatan terhadap harta benda. Kongres kelima tersebut dinyatakan bahwa tidak diragu- kan lagi kejahatan itu membantu akibat-akibat sebagai berikut: a. Mengganggu atau merusak dan merintangi tercapainya tujuan nasional dan b. Mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber na- Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 169
sional. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pi- dana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. 2. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Hukum Pidana Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penang- gulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sar- jana, antara lain5; a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apa pun haki- katnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan- perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-ke- cenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya peru- bahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Johanes Andeanes menyatakan bahwa bekerjanya hu- kum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan kon- teks kulturalnya, ada saling pengaruh antara hukum dan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita. c. d. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari "gen- 5 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengem- bangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 69. 170 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
eral deterrence" karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubung- an yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengu- langinya lagi tanpa ada hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana- sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakut- an orang pada pidana. Dikemukakan pula oleh Middendorf, bahwa dalam prak- tiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelang- gar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana. Akhirnya ditegaskan oleh- nya, bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melaku- kan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan. e. Donald R. Taft dan Ralph W England, Pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari ke- lompok-kelompok interst dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum. f. R. Hood dan R. Sparks menyatakan, bahwa beberapa aspek lain dari "general prevention", seperti "reinforc- ing sosial values", "strengthening the common conscience", "alleviating fear" dan "providing a sense of communal security" sulit untuk diteliti. g. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan bebe- Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 171
rapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain : "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti "gen‐ eral prevention", pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (deter‐ rence), pencegahan umum (general prevention), memperkuat kembali nilai‐nilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening thecollective solidarity), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the public feeling of security), mengurangi atau meredakan ketakutan (alleviation of fears), melepaskan ketegangan‐ketegangan agresif (release of aggres‐ sive tensions) dan sebagainya"6. Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dike- mukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya ter- hadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh "gen- eral prevention", pen.) merupakan "terra incognita", suatu wi- layah yang tidak diketahui ("unknown territory"). Akhirnya secara lebih umum M. Cherif Bassiouni pernah juga menegaskan, bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia. Menurut Sudarto,7 sangatlah wajar apabila hukum pidana 6 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 43. 7 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan ,...,Op. Cit, hlm. 99. 172 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
memiliki keterbatasan, karena penggunaan hukum pidana merupakan "penanggulangan sesuatu gejala ("kurieren am symp- tom") dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya". Dengan demikian keterbatasan kemampuan hukum pi- dana dalam menanggulangi kejahatan dan atau masalah-masa- lah sosial lainnya lebih disebabkan karena sifat dan hakikat yang melekat dari hukum pidana itu sendiri yakni terletak dari sanksi (hukum) pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan hanya untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Pada intinya, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan "pengobatan kausatif", melainkan hanya sekadar "pengobatan simpto- matik". Efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (treatment atau kurieren) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan "mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan" (efek prevensi sosial maupun prevensi ge- neral) dan bukan untuk "mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi". Dengan kata lain, keterbatasan ke- mampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan indi- vidual/personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struk- tural/fungsional8. Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terba- tasnya jenis pidana ( sebagai "obat/remedium") yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal 8 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengem- bangan,...,.Op.Cit, hlm. 73 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 173
dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim dalam memilih pidana ("obat") mana yang dianggapnya paling tepat bagi si terpidana.9 Hukum pidana sejauh ini hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).10 Permasalahan keterbatasan-keterbatasan kemampuan hu- kum pidana pada dasarnya tidak menjadikan hukum pidana dalam posisi tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana kontrol sosialnya akan tetapi lebih diupayakan agar bekerjanya dan atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan integritas dari struktur hukum dan pola kultur masyarakat yang memung- kinkan hukum pidana bekerja lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat. Menurut H.L Packer dalam bukunya "The Limits Of Crimi- nal Sanction", menyimpulkan sebagai berikut; a. The criminal Sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it. b. The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm. c. The criminal sanction is at once primer guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threat- ener.11 9 Ibid, hlm. 73 - 74. 10 H.I Packer, The Limits Of Criminal Sanction, 1968, hlm. 364 - 366 11 Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan,..., Op. Cit, hlm. 63. 174 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Pesimisme sebagian masyarakat akan terwujudnya keter- aturan hidup dengan menyerahkannya pada hukum sebagai panglima tidak terlepas dari kenyataan bahwa hukum itu sen- diri hanya merupakan bagian kecil saja yang bekerja dalam sebuah sistem yang lebih besar, namun pada hakikatnya hu- kum (pidana) tetap memiliki peranan yang strategis dalam menciptakan keteraturan hidup itu sendiri. Sebagaimana alasan praktis yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penggunaan hukun secara sadar sebagai alat untuk mengatur masyarakat di abad ke-20 ini, tidak dapat diingkari bahwa kehidupan sosial sekarang ini sangat banyak diatur oleh hukum, oleh karena lembaga ini telah menyusupi hampir ke dalam seluruh bidang kehidupan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum pada saat ini merupa- kan kerangka bagi kehidupan sosial yang penting. Kenyataan ini terutama disebabkan oleh semakin kompleksnya kehidupan modern dewasa ini, sehingga membutuhkan pula ketetapan di dalam pengelolaannya. Dengan demikian akan tercipta keteraturan sosial dan terwujudnya masyarakat yang berkea- dilan dan berkesejahteraan sosial. Sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan bila diuraikan sebagai berikut12 : a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana; b. hukum pidana yang merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio ekonomi, sosio- 12 Barda Nawawi arief, Kapita Selekta Hukum,.......,Op. Cit, hlm. 45 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 175
kultural dan sebagainya); c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi keja- hatan hanya merupakan "kurieren am symptom", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif". d. Sanksi hukum pidana merupakan "remidium" yang mengan- dung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif; Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan indivual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional; e. f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menun- tut "biaya tinggi". Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker13 pernah mengingatkan adanya "prinsip-prinsip pembatas" ("the lim- iting principles") yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain. a. Jangan Hukum Pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; Jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan; Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana- sarana lain yang lebih ringan; Jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri; b. c. d. e. Larangan-larangan HP jangan mengandung sifat lebih 13 Ibid, hlm 52 176 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; f. HP jangan memuat larangan-larangan yang tidak menda- pat dukungan kuat dari publik. Bertolak dari uraian di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana "penal" maupun dengan sarana "non- penal", baik dengan melakukan pembinaan atau penyem- buhan terpidana/pelanggar hukum ("treatment of offenders") maupun dengan "pembinaan/ penyembuhan masyarakat" ("treatment of society"). Pengertian "treatment of society" dapat dilihat dalam arti "upaya pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi- kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan (antara lain faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, kebo- dohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, diskriminalisasi rasial dan sosial). Pengertian demikian terli- hat dalam pernyataan-pernyataan Kongres PBB yang dikemu- kakan di atas. Namun di samping itu, bertolak dari konsep "treatment of society" patut pula kiranya dikembangkan kebijak- an sistem pemidanaan termasuk "treatment" yang bersifat struktural/fungsional. Dalam sistem pemidanaan yang struk- tural/fungsional, pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan fragmentair pada pelaku kejahatan, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan mem- bina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mem- pertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara strucktural/fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat/kerugian yang Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 177
timbul pada diri korban. Dengan demikian, "kebijakan integral dalam penanggu- langan kejahatan" mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaannya, yaitu keterpaduan antara sistem pemidanaan yang individual/personal dan sistem pemi- danaan yang bersifat strukultural/fungsional. B. Teori Kriminalisasi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dise- lenggarakan 5 (lima) tahun sekali mengenai "The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders" sering dinyatakan, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial). Pada umumnya bersifat "obsolote and unjust" (telah usang dan tidak adil) serta "outmoded and un- real" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan).14 Alasannya, karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "diskrepansi" dengan aspirasi masyarakat, serta tidak respon- sif terhadap kebutuhan sosial masa kini.15 Kondisi demikian oleh kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan ("a contributing factor to the increase of crime") bahkan, dinyatakan bahwa kebi- jakan pembangunan (termasuk bidang hukum) yang menga- baikan nilai-nilai moral dan kultural antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan zaman kolonial.16 14 Ibid. 15 Ibid 16 Ibid, hlm. 265 178 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Dinyatakan pula bahwa kebijakan pembangunan dalam bidang hukum, akan mendorong terbentuknya faktor-faktor krimi- nogen. Masalah-masalah sosial yang belum terjangkau oleh hukum pidana yang pada saat ini berlaku (KUHP yang saat ini berlaku) adalah masalah-masalah kesusilaan di antaranya masalah. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di da- lamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupa- kan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das Recht ist das ethische Minimum).17 Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa masalah kriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh suatu bangsa, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan18 ; 17 Kartini Kartono, Patologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 325 18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum,..., Op.Cit, hlm. 29 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 179
1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, 2. dan; Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangun- an nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented appoarch). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.19 Sangat jelas bahwa keberadaan praktik atau prostitusi tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, dan dengan adanya kenyataan tersebut bahwa masyarakat Indonesia su- dah jelas tidak akan menjadi makmur dan berkeadilan, malah sebaliknya bahwa dengan permasalahan keberadaan pem- bangunan nasional menjadi terhambat, karena mengganggu stabilitas sosial dan merusak citra Indonesia sebuah negara yang berdasarkan pancasila. Masalah kriminalisasi berarti berbicara masalah pene- rapan kebijakan kriminal dan serangkaian proses pemben- tukan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan pidana dan juga kebijakan sosial. Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah sen- tral dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut masalah kriminallisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; bahwa penggunaan hukum pidana harus 19 Ibid 180 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewu- judkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan penga- yoman masyarakat. Karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mem- perbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum dan menanggulangi keja- hatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Dan bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WVS). C. Teori Formulasi Pembuatan Perundang-undangan. 1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (penal policy) oleh pembuat Undang - undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Tahap formulasi hukum pidana atau penetapan suatu per- buatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminali- sasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan pidana yang semua adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah deskriminalisasi kedua hal tersebut menurut penulis adalah formulasi hukum. Kriminalisasi merupakan formulasi sebagai proses menja- Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 181
dikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengaki- batkan kerugian bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan dalam perundang-undangan dan diancam dengan pidana sehingga perbuatan tersebut dinyata- kan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi me- ngandung arti suatu proses di mana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.20 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perumusan/ formulasi pembuatan perundang-undangan identik dengan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindung- an kepada masyarakat. Kebijakan formulasi merupakan kebi- jakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-un- dangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.21 Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebi- jakan formulasi hukum pidana dapat diimplementasikan me- lalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari : a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyu- sunan hukum pidana. 20 Dijelaskan dengan kriminalisasi dimaksud penetapan suatu per- buatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang merupakan pidana. Lihat Sudarto, Hukum dan hukum Pidana,......,. Op.Cit, hlm. 39-40 21 Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13 182 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana. c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksana- an hukum pidana.22 Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam membahas kebijakan formulasi. Jadi hakikat dari kebijakan formulasi hukum pidana me- rupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsio- nalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan hal fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (Sosial Policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial serta dapat me- lindungi masyarakat. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumus- kan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terha- dap kebijakan aplikatif dalam melakukan/ menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan pe- 22 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum,..... ,Op.Cit, hl;m 75. Dapat juga dilihat pada Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, dijelaskan bahwa Tahap Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu menentukan sesuatu per- buatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan, Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; dan Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 183
nanggulangan kejahatan yakni kebijakan aplikasi dengan men- jadikan kebijakan formulasi sebagai acuan dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief23, bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/apliktif dan kebijakan eksekutif/ administrasi. Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penera- pannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yant tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan- kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang di- berikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.24 Sejalan dengan pendapat tersebut di atas maka menurut penulis sangat tepat bila dalam memformulasi hukum khusus- nya hukum pidana harus memperhatikan unsur-unsur formil maupun materil, seperti yang sudah dikutif sebelumnya. Me- nurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil sebagai berikut:25 a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hu- kuman oleh undang-undang; c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (mela- wan hukum); 23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,......,Op.Cit, hlm. 61 24 Ibid. 25 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban,....,Loc. Cit 184 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertang- gungjawabkan; e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Sedangkan unsur materiel, perbuatan itu bersifat mela- wan hukum yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pi- dana meliputi : a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum; d. Perbuatan tersebut dipersalahkan; e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.26 Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur- unsur tindak pidana adalah : a. Adanya subjek; b. Kesalahan; c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh un- dang-undang/perundang-undangan dan terhadap pe- langgarnya diancam dengan pidana; e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).27 Dengan demikian, untuk menetapkan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung kepada perumusan dalam perundang-undangan karena sebagai kon- sekuensi asas legalitas yang dianut oleh Hukum Pidana Indo- 26 Loebby Loqman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal,....,Loc. Cit. 27 EY. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indo- nesia,....,Loc. Cit. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 185
nesia bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang sehingga dalam meru- muskan tindak pidana terdapat tiga kemungkinan menurut Loebby Loqman28 yaitu pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, tindak pidana hanya dapat dirumuskan unsurnya saja dan Ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur- unsurnya dan bilamana tindak pidana tidak menyebutkan unsur- unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin. Dalam memformulasi hukum selain unsur-unsur tersebut di atas perlu juga diperhatikan unsur-unsur pidana yang lain secara teori hukum pidana menurut Van Hamel terbagi men- jadi dua bagi yaitu unsur objektif dan subjektif29, artinya bahwa unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pe- laku tindak pidana di mana berhubungan dengan keadaan tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelaku sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur objektif tindak pidana menurut Wiryono Prodjodikoro adalah sebagai berikut;30 a. Adanya subyek tindak pidana di mana berkaitan dengan seseorang manusia dan perkumpulan orang-orang seba- gai badan hukum; b. Adanya perbuatan pidana atau kelakuan manusia secara jasmani yang diancam pidana oleh undang-undang. Per- buatan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu bersifat positif atau aktif (berbuat sesuatu) dan bersifat negatif atau pasif (perbuatan wajib dilakukan akan tetapi tidak 28 Leobby Loqman, Tentang Tindak Pidana dan ,...., Op.. Cit,. hlm. 1 29Meoljatno, Asas-Asas Hukum,....,.Op.Cit, hlm. 58 30 Wirjono Prodjokodikoro, Asas- Asas Hukum,.....Op.Cit, hlm. 55 - 60 186 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
dilakukan); c. Adanya hubungan sebab musabab artinya harus ada suatu akibat tertentu dari pelaku pidana berupa kerugian atas kepentingan orang lain di mana menandakan keha- rusan ada hubungan sebab musabab antara pelaku dan kerugian tersebut. (sebab diikuti oleh akibat); d. Adanya sifat melawan hukum (onrechtmatigheid) dari tindak pidana yang telah dirumuskan dalam ketentuan pidana. Unsur Subjektif tindak pidana menurut Wiryono Prodjo- dikoro adalah sebagai berikut :31 Adanya kesalahan tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin perbu- atan yang dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada unsur penghapus pidana). Secara teori kesalahan terdapat dua jenis di antaranya : (1) kesengajaan, melakukan sesuatu dengan segaja (opzet). (2) Kurang hati-hati (culpa) sehingga tidak disengaja terjadinya sesuatu. Selain itu, Moeljatno32 menjelaskan bahwa unsur atau ele- men perbuatan pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari : a. Kelakukan dan akibat dijelaskan bahwa adanya perbuat- an pidana dari suatu kejadian. b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan artinya bahwa ada keharusan atau kewajban hukum yang harus dilaku- kan namun tidak dilaksanakan (Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP - kewajiban melaporkan kepada berwajib jika mengetahui akan kejadian suatu kejahatan, Pasal 331 KUHP, keharusan memberikan pertolongan pada orang yang sedang mengalami bahaya maut); 31 Ibid, hlm. 60- 70 32 Moeljatno, Asas-Asas Hukum,....,. Op.Cit, hlm. 58-63 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 187
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana artinya bahwa perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai aki- bat di antaranya luka berat, meninggal dunia dengan sanksi yang berbeda-beda pula; d. Sifat melawan hukum secara objektif, terletak pada kea- daan yang menyertai perbuatan di mana perbuatan ter- sebut melanggar hukum. Unsur subjektif, yaitu sifat me- lawan hukum dikemukakan Moeljatno33 bahwa terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri yang tergantung dari niat perbuatan tersebut. Selain itu, sifat melawan hukum yang formil tidak hanya melanggar kehendak undang-undang (hukum positif) akan tetapi sifat mela- wan hukum materiil yang oleh masyarakat dianggap keliru. Sementara itu unsur kesengajaan terdapat tiga teori, yaitu: (i) kesengajaan sebagai maksud artinya bahwa adanya hu- bungan antara perbuatan dengan kehendak di mana perbuat- an yang dilakukan atau terjadinya sesuatu akibat adalah me- mang menjadi tujuannya; (ii) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan artinya bahwa apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai tujuan atau akibat yang dituju pasti/harus melaku- kan perbuatan tersebut; dan (iii) kesengajaan bersyarat berke- sadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat artinya bahwa apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju, maka disadari adanya kemungkinan akan terjadi akibat yang lain. Unsur kealpaan merupakan ba- gian dari unsur keselahan, kealpaan (culpa) diperoleh dari batin dengan akibat yang timbul karena perbuatan yang ku- rang berhati-hati, karena kesalahannya (delict). 33 Ibid 188 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Menurut Bambang Purnomo34, membagi perumusan delict hanya mempunyai dua elemen dasar, yaitu : a. Bagian objektif, menyangkut kelakukan atau perbuatan (een doen of nalaten) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig) yang menyebabkan diancam dengan pi- dana dalam peraturan hukum; b. Unsur kelakukan dalam bentuk baik berupa kelakukan dengan berbuat sesuatu atau kelakukan positif (doen) mau- pun tidak berbuat sesuatu atau kelakukan negatif (nalaten). 2. Proses Penyusunan Dan Pembentukan Perundang - undangan. Di samping memperhatikan teori-teori tersebut di atas, dalam memformulasi peraturan perundang-undangan harus juga mempedomani Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan seba- gai penyempurnaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 sampai dengan 3 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 dinyatakan, sebagai berikut : Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang men- cakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 34 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum ,....,Loc. Cit. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 189
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetap- kan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan perse- tujuan presiden. Dengan demikian dalam pembentukan peraturan perun- dang-undangan secara nasional dibuat oleh DPR RI bersama- sama presiden sebagai kepala pemerintahan yang inisiatifnya boleh dari legislatif ataupun sebaliknya dari eksekutif. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut35 : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pengaturan Pemerintah 4 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Provinsi; dan 7. Peraturan Kabupaten/Kota Hal tersebut di atas ditulis oleh Aziz Syamsuddin dalam bukunya Proses & Teknik Penyusunan Undang - Undang. Ke- mudian menyangkut kekuatan atau hierarki dalam Peraturan Perundang-undangan sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 7 di mana Peraturan mendapat urutan paling rendah khusus- nya Kabupaten/Kota, seperti di bawah ini yang kekuatannya diperjelas dalam ayat (2) dengan urutan seperti di bawah ini: (1). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undngan terdiri 35 Aziz Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang - Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 6 190 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
atas: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pengaturan Pemerintah 4 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Provinsi; dan 7. Peraturan Kabupaten/Kota (2). Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan heirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kekuatan Peraturan Perundang-undangan ini sesuai dengan heirarkinya akan berdampak kepada Peraturan Perundang- undangan yang ada dibawahnya khususnya Peraturan Kabu- paten/Kota yang menempati urutan paling bawah karena aturan yang di atas dapat mengenyampingkan aturan yang ada di bawahnya apabila isinya beretntangan, hal ini sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior di samping asas dalam tatanan vertikal tersebut juga ada asas dalam tatanan harizontal di mana peraturan yang khusus akan mengenyam- pingkan aturan yang umum "lex specialis derogat legi generali"36: Keempat aturan tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan tersebut mempunyai perbedaan seba- gai berikut37: A. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memo- randum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 36 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 139. 37 Aziz Syamsuddin, Proses & teknik Penyusunan,....,Op. Cit, hlm 29. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 191
1945. 2. Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat. 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Keputusan Presiden, dan 6. Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya, seperti Pera- turan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya. B. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undang- an: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 5. Peraturan Pemerintah. 6. Keputusan Presiden, dan 7. Peraturan . C. UU NO. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan . a. Peraturan provinsi dibuat oleh Dewan Perwa- kilan Rakyat provinsi bersama dengan gubernur. 192 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
b. Peraturan Kabupaten/Kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota bersama bu- pati/walikota. c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, di- buat oleh badan perwakilan desa atau nama lain- nya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. D. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat. 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Provinsi, dan. 7. Peraturan Kabupaten/Kota. Apabila kita merujuk pada teori jenjang norma dari Hans Kelsen dan Hans Nowiasky38 maka kita dapat melihat adanya pencerminan dari dua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum (jenis hierarki), di mana dalam sistem norma hukum yang pernah diberlakukan seperti tersebut di atas berada dalam suatu sistem hierarki/susunan yang berjenjang, berlapis sekaligus berkelompok-kelompok. Dalam sistem hierarki norma hukum selalu berlaku dan bersumber serta berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai kepada norma yang paling fundamental dalam negara (staatsfundamentalnorm) yaitu Pan- casila. Asas tersebut berarti Peraturan Perundang-undangan 38 Ibid, hlm. 30 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 193
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peratran Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ada perbedaan yang signifikan tentang hierarki dalam UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011 di mana dalam UU No. 10 Tahun 2004 tidak memasukan TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, baru pada UU No. 12 Tahun 2011 diadakan perubahan sehingga TAP MPR masuk dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia sehingga relatif selaras dengan dua aturan terda- hulu yaitu TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan TAP MPR RI Nomor III/2000 yang menempatkan TAP MPR sebagai salah satu acuan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan termasuk Peraturan (Perda). Bila kita melihat dari keempat aturan tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan tersebut di atas, maka Peraturan Provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota keduanya terkategori sebagai Peraturan Pelaksanaan dan Pera- turan otonom (verodnung & autonome satzung).39 39 Ibid, hlm 31 194 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN A. Teori Efektivitas Hukum Sebagai tujuan dari formulasi hukum adalah efektivitas hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum. Pada hakekatnya "Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antarpribadi"1. Ada kecenderungan dalam masyarakat untuk mematuhi hukum karena takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar2. Oleh karena itu dalam masyarakat muncul adagium bahwa hanya hukum yang mempunyai sanksi yang berat yang dapat mengendalikan ketertiban di masyarakat. Dalam kaidah hukum sanksi sebenarnya hanya sebagai instrumen tetapi yang penting agar hukum itu efektif harus memperhatikan sistem keberlakuan norma hukum. Maksud- nya suatu aturan berlaku karena tiga dasar utama yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.3 1 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 126. 2 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 2003, 36. 3 Soerjono Soekanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta, 1979, hlm 5-6. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 195
1. Landasan yuridis, ada 3 pandangan teori: a. Hans Kelsen4 Norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis, apa- bila norma itu mempunyai landasan/gantungan pada norma yang lebih tinggi. b. W.Zevenbergen5 c. Norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis, apa- bila norma itu dibuat berdasarkan prosedur (tata cara) yang telah ditentukan (Eksekutif bersama legislatif). Logemaan6 Norma hukum dikatakan berlaku secara Yuridis, apa- bila pada norma itu terdapat hubungan sebab akibat (kondisi konsekuensi). 2. Landasan Sosiologis, ada 2 pandangan :7 a. Pengakuan (Anerkennungs theorie) Norma hukum dikatakan berlaku secara Sosiologis apabila norma hukum itu diakui oleh masyarakat. b. Kekuatan (Macht theorie) Norma hukum dikatakan berlaku secara Sosiologis, apa- bila norma hukum itu dapat dipaksakan oleh penguasa walaupun sesungguhnya masyarakat menolak. 3. Landasan fisiolofis8 Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis, apa- bila norma hukum itu sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto hukum dikatakan efektif, 4 Frienmann, Waligang, Legal Theory, London Steven and Sons, hlm. 282. 5 Soerjono Soekanto, Loc.Cit. 6 Ibid, hlm. 8. 7 Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987, hlm. 73. 8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang,...., Op.Cit, hlm. 10. 196 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
apabila terjadi dampak hukum yang positif yaitu dipatuhinya ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian hukum menca- pai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah peri- laku manusia. 9 Salah satu upaya untuk mengusahakan agar hukum itu efektif adalah dengan menetapkan sanksi negatif yaitu berupa hukuman. Walaupun demikian dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai sanksi-sanksi. Akan tetapi paling tidak, ada instrumen untuk menjadikan masyarakat takut me- langgar ketentuan hukum dan berurusan kepada penegak hukum, atau menjadi tersangka, terdakwa dan dihukum.10 Pentingnya sanksi pidana untuk mengefektifkan hukum juga menjadi perhatian Helbert L. Packer yang menyatakan: 11 a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hi- dup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana; b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-ba- haya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya; Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengan- caman yang dari kebebasan manusia. Ia merupakan pen- jamin apabila digunakan secara cermat dan secara manu- siawi, ia merupakan pengacam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. c. 9 Soerjono Soekanto, Di beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm. 34 10 Ibid. 11 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 28. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 197
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidaklah berle- bihan jika istilah hukum pidana yang dikenal dalam pemben- daharaan Bahasa Indonesia adalah hukum tentang kejahatan yang menerapkan sanksi agar dapat efektif. Di Malaysia, istilah yang sama untuk menyebut hukum pidana adalah hukum jinayah yang diambil dari bahasa Arab dan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu criminal law. Dalam bahasa Indonesia tidak di- kenal istilah hukum kejahatan akan tetapi digunakan istilah hukum pidana. Pendapat lain mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mumner, antara lain;12 a. Undang-undang harus dirancang dengan baik; b. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan c. mengatur; Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar; d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan. e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau me- nyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada; g. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral; h. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik. Dengan demikian penegakan hukum dapat efektif dengan 12 Soetandyo Wignyosoebroto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial, terjemahan dari CG Howard dan RS Mumner, Law, is nature and limits, New Jersey Hall, 1975, hal. 46-47. 198 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pendekatan moral yang baik, untuk itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip yang demokrasi yakni:13 a. Penegakan hukum itu berlegimitasi atau taat asas sehingga kekurangan dan kelebihannya, akan dapat terprediksi sebelumnya; b. Pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertang- gungjawaban oleh masyarakat; c. Proses tidak dilakukanya secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi; d. Proses terbuka, untuk mengakomodasi opini kritis masya- rakat. Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi)14 Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumus- kannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap 13 Kusnu Goesniadhie.S, Loc. Cit 14 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum,.... , Op. Cit, hlm 173 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 199
penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta mene- rapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksana- kan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nila keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegak- kan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menja- lankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perun- dang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan pera- turan perundang-undangan dalam perumusannya harus se- cara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hu- kum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk me- nentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefek- tifkan ketentuan hukum : i. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, apakah sifat sanksinya cukup berat atau ringan saja; ii. Persepsi masyarakat di dalam menanggung resiko, kalau melanggar peraturan yang disertai sanksi negatif; iii. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut bila dijatuhkan akan lebih efektif dari pada ditunda pelaksanaannya; iv. Karakteristik jumlah orang yang terkena sanksi tersebut semakin sedikit, berarti semakin efektif sanksi tersebut; v. Keinginan masya- 200 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
rakat perlu diperhitungkan sejauh mana menginginkan peri- laku tertentu dilarang atau dikendalikan dengan ketat se- hingga penerapan sanksi-sanksi negatif tertentu akan men- dapatkan dukungan sosial yang luas dari masyarakat.15 Menurut Kadri Husin, dalam penelitian tentang efek- tivitas undang-undang, ada beberapa indikator untuk menge- tahui efektivitas suatu undang-undang ; i. Jika undang-undang diberlakukan terhadap kasus-kasus yang sama (sebagai pera- turan undang-undang); ii. Jika penyelesaian terhadap perbuat- an pidana diselesaikan dengan cepat terhadap undang-undang itu; iii. Penyelesaian dari kasus serupa dengan undang-un- dang tersebut semakin berkurang.16 Berbicara masalah efektivitas dan kepatuhan hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan apa yang disebut kebijakan kriminal. Sudarto, mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal yaitu ; i. Dalam arti sempit ialah keselu- ruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terha- dap pelanggaran hukum yang berupa pidana; ii. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; iii. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.17 Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, di mana upaya penanggulangan 15 Ibid, hlm. 35 16 Kadri Husin, Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang. Lam- pung, 1998, hlm. 2 17 Soedarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan,...., Op. Cit, hlm. 1. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 201
kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, da- lam arti:18 Pertama, Ada keterpaduan (integralitas) antara po- litik kriminal dan politik sosial, Kedua, Ada keterpaduan (inte- gralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pe- nal dan non penal.19 Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara opera- sional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggu- langan kejahatan di masyarakat.20 Penanggulangan kejahatan secara operasional bekerja le- wat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Crimi- nal Justice Sistem) yang di dalamnya terkandung sub sistem pendukungnya, yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dalam pelaksanaan tugasnya ada perbedaan kewenangan berupa tindakan penyidikan, pe- nuntutan, peradilan dan pelaksanaan vonis hakim (Eksekusi).21 Hukum pidana sebagai perwujudan penggunaan sarana penal dalam konteks politik kriminal tidak terlepas dari usaha- usaha penanggulangan kejahatan non penal. Usaha non penal dalam hal ini bisa saja berarti suasana di luar sistem peradilan pidana yang secara langsung sangat dipengaruhi terhadap usaha penanggulangan di masyarakat.22 Selain itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak 18 Ibid, hlm. 4. 19 Ibid 20 Muladi, Kapita Selekta Sistem,...., Op. Cit, hlm.17. 21 Ibid hlm.18 22 Ibid. 202 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pada faktor-faktor : i. Faktor hukumnya, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang; ii. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum.; iii. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hu- kum; iv. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; v. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup23. Kelima faktor di atas saling berkaitan. Karena merupakan esensi dari penegakan hukum agar efektif, kelima faktor ter- sebut merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. B. Teori Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan legislatif/formulatif dapat dituangkan dalam ber- bagai undang-undang baik hukum acara pidana di dalam dan diluar KUHAP maupun undang-undang pelaksanaan pidana dan untuk menegakkan undang-undang tersebut maka diper- lukan penegakan hukum dalam upaya menerapkan hukum pidana yang diartikan sebagai kebijakan aplikatif guna pe- nanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebi- jakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan pe- nanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyele- saikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pi- dana di Indonesia. 23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi,....,Op. Cit, hlm. 59. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 203
Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterap- kan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.24 Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (al- ternative desputes or conflicts resolution).25 Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan meng- ikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan ber- masyarakat dan bernegara sehingga benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.26 Dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perun- dang-undangan terhadap perilaku subjek hukum yang me- nyimpang yang membutuhkan bekerjanya sistem peradilan pidana melalui putusan hakim sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie27 penegakan hukum dalam arti sempit yaitu me- nyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan 24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991, hlm. 153 25 Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum pada acara pelatikan DPP IPHI masa bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008, hlm. 4 26 Ibid 27 Ibid 204 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
dan yang sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan. Namun secara konsepsional pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah :28 "Suatu proses untuk mewujudkan keinginan‐keinginan hukum yaitu pikiran‐pikiran dari badan‐badan pembuat undang‐un‐ dang yang dirumuskan dana ditetapkan dalam peraturan‐pera‐ turan hukum yang kemudian menjadi kenyataan". Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undang- an, walupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan- nya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu popular yang secara umum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu guna memak- sakan sanksi hukum untuk menjamin penataan terhadap ke- tentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan mela- wan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) mau- pun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie).29 Hal senada juga dikemukakan Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa30 "Kegiatan untuk menyerasikan hu- bungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap terakhir untuk 28 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15 29 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986, hlm.111 30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-3, 1993, hlm. 5 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 205
menciptakan (sebagai social engineering) dan memelihara serta mempertahankan (sosial control) kedamaian pergaulan hidup". Dengan demikian, sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia yang nyata karena di dalam pergaulan hidup manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta di dalam pandangan tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan lebih konkret terhadap kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedo- man atau ukuran bagi perilaku manusia yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memperta- hankan kedamaian. Selain itu pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah:31 "Sesuatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma‐norma hukum secara nyata sebagai pedo‐ man perilaku dalam lalu lintas atau hubungan‐hubunganhukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga, menurut Jimly Asshiddiqie bahwa ditinjau dari sudut subjektif, penegakan hukum itu dapat dilakukkan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sangat terbatas atau sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan men- 31 Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, PDF Created with deskPDF PDF edit 06 Septem- ber 2014 206 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
dasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku sedang- kan dalam sempit dari segi subjektif, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum ter- tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, diperlukan aparatur penegak hukum untuk diperkenankan menggunakan upaya paksa.32 Pengertian penegakan hukum itu pula ditinjau dari sudut objektif, yaitu dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masya- rakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan Law enforce- ment ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan per- kataan penegakan hukum dalam arti luas sedangkan dalam arti sempit istilah penegakan peraturan.33 Dengan demikian yang dimaksud penegakan hukum yang dikaitkan dengan hukum pidana adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum pidana, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh apa- ratur penegak hukum yang secara kewenangan oleh undang- undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dirumuskan dalam Laporan Semi- nar Hukum Nasional ke 4 yang merupakan keseluruhan kegiat- 32 Ibid 33 Ibid Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 207
an dari para pelaksana penegak hukum, keadilan dan perlin- dungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketenteram- an, dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.34 Selain itu juga, penegakan hukum menurut Bagir Manan35 bahwa penegakan hukum (law enforcement) atau disebut juga mempertahankan hukum (handhaving van het recht) setidak- tidaknya memuat dua makna yaitu ; (i) menjaga atau memeli- hara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan dan (ii) men- cegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran. Kondisi yang meresahkan masyarakat tidak semata-mata terletak pada ketigakpuasan terhadap praktik peradilan (yang dapat disebut sebagai penegakan hukum dalam arti sempit, menurut Barda Nawawi Arif yaitu penegakan seluruh norma/ tatanan kehidupan bermasyarakat (bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya). Bahkan dapat dikatakan, bahwa ketidakberesan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalah- gunaan kekuasaan, praktik pilih kasih dan sebagainya) sehing- ga diperlukan penegakan hukum dalam arti luas yang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, lembaga pengadilan, dan lembaga pendidikan tinggi hukum, tetapi juga seyogianya menjadi perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh aspek kehidup- an.36 Dalam menerapkan penegakan hukum yang arti luas di- perlukan fungsi penegakan hukum apabila ditinjau dari pende- katan tata tertib sosial (social order) adalah :37 34 Barda Nawawi Arief, Beberapa Asfek Kebijakan .....Op.Cit, hlm. 8 35 Bagir Manan, Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana, disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tanggal 20 Januari 2010 36 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum......Op.Cit, hlm. 21 37 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP 208 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
a. Penegakan hukum secara aktual (the actual enforcement law) meliputi tindakan penyelidikan (investigation), penang- kapan (arrest), penahanan (detention), persidangan penga- dilan (trial) dan Pemidanaan (punishment) kemudian pe- menjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu ter- pidana (correcting the behavior of individual offender); b. Efek preventif (preventive effect), fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) mela- kukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi aparat penegak hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena dengan kehadiran aparat penegak hukum dianggap mengandung preventive effect yang memiliki daya cegah (different effort) anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam hal penerapan hukum pidana menurut Muladi38 harus dipandang dari tiga dimensi yaitu; Dimensi Pertama, penerapan hukum pidana dipandang dari sistem normatif (normative system), yakni penerapan kese- luruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana; Dimensi Kedua, penerapan hukum pidana dipandang seba- gai sistem administrasi (administrative system), yang mencakup interaksi antar berbagai aparatur penegakan hukum yang me- rupakan subsistem peradilan yakni aparat kepolisian, kejak- saan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan; Dimensi Ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sis- tem sosial (social system) yang artinya bahwa dalam mendefi- nisikan dan mereaksi tindak pidana harus pula diperhitung- kan berbagai persfektif pemikiran yang ada di dalam masya- rakat. Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 90 38 Muladi, Teori - teori dan,.......,Op.Cit, hlm. 40 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 209
Ketiga dimensi yang merupakan penerapan hukum pi- dana di atas, harus dilihat secara menyeluruh dalam mela- kukan proses penegakan hukum pidana dan tidak bisa ber- jalan sendiri-sendiri karena merupakan bagian dari sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dengan demikian istilah penegakan hukum (law en- forcement) tidak hanya menegakkan norma atau kaidah yang telah dijabarkan dalam substansi hukum yang ada akan tetapi penegakan hukum juga mencakup hingga kepada perma- salahan upaya-upaya preventif atau pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang akan terjadi yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu dalam upaya proses penegakan hukum menurut Muladi bahwa ada lima faktor yang paling pokok mempengaruhi, di antara- nya :39 Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana; profe- sionalisme aparat penegak hukum dan; budaya hukum masya- rakat Sejalan dengan pandangan para ahli hukum tersebut di atas, Soerjono Soekanto40 menyatakan bahwa dalam pene- gakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mem- pengaruhi : Faktor hukumnya itu sendiri, kedua adalah Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang ketiga adalah Faktor sa- rana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, ke- mudian yang keempat adalah faktor masyarakat yaitu ling- kungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta yang kelima adalah faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia 39 Muladi, Kapita Sistem Peradilan ...,Op.Cit,. hlm. 25 40 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi....,. Op.Cit, hlm. 8 210 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
dalam pergaulan hidup. 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan di- sertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundang- undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalah- masalah mengenai keberadaan undang-undang secara tertulis tersebut antara lain : (i) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?, (ii) apa- kah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? atau secara horizontal juga tidak berten- tangan, (iii) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan- peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup? dan (iv) apakah penerbitan peraturan-peraturan ter- tentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?41 Di dalam tulisannya, Soerjono Soekanto dan Purbacaraka berpendapat bahwa undang-undang materiel adalah pera- turan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun yang sah, dengan demikian maka undang- undang dalam materiel mencakup; (i) peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan ter- tentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan (ii) peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau saja.42 41 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum.....Op.Cit, hlm. 14-15 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 211
Dan mengenai berlakunya undang-undang tersebut ter- dapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya undang- undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas- asas tersebut antara lain; 1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya, un- dang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku; 2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama; 4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undag-undang yang berlaku terdahulu. 5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; 6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat pri- badi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.43 Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ganggu- an terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang- undang mungkin juga disebabkan karena menyangkut tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undang- undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang- undang sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 42 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memperngaruhi.....Op.Cit, hlm. 11 43 Ibid, hlm. 13 212 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang- undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defi- nisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan seba- gai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, mem- berikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur se- gala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana44. Dengan demikian Soerjono Soekanto berkesimpulan bah- wa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena; (i) tidak diikuti- nya asas-asas yang berlakunya undang-undang; (ii) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan (iii) ketidakjelasan arti kata- kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesim- pangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.45 2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara lang- sung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang pene- gakan hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, permasyarakatan dan kepengacaraan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam 44 Muladi, Kapita Selekta Sistem,.....,Op.Cit.hlm. 23 45 Ibid, hlm 17-18 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 213
masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-ke- mampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau men- jalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairah- kan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan ling- kungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan kete- ladanan yang baik.46 Aparatur penegak hukum mencakup pengertian menge- nai institusi penegak hukum dan aparatnya (orangnya) pene- gak hukum namun dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait menca- kup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penja- tuhan vonis dan pemberitan sanksi serta upaya pemasyarakat- an kembali (resosialisasi) terpidana. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada pene- rapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkunan. Halangan-halangan yang memerlukan penang- gulangan tersebut adalah; (i) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, (ii) tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, 46 Ibid, hlm. 34 214 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
(iii) kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, (iv) belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel, dan (v) kurangnya daya inovasi yang sebenarnya merupakan pa- sangan konservatisme.47 Selain itu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku kehidupan manusia. Adanya keterlambatan dalam menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat meru- pakan faktor yang menimbulkan ketidakpastian.48 Di dalam hal penegakan hukum petugas penegak hukum dimungkinkan sekali menghadapi masalah-masalah di antara- nya ; (i) sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan- peraturan yang ada? (ii) sampai batas-batas manakah petugas diperkenakan memberikan kebijaksanaan?, (iii) teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masya- rakat?, (iv) sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penu- gasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?49 Dapat dijelaskan bahwa keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumus- kan dalam hukum positif. Melainkan keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat ekse- 47 Ibid. 48 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi,......, Op.Cit, hlm. 10. 49 Ibid. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 215
kusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana kesusilaan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam me- nangani tindak pidana yang profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (rechtvinding), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi di balik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Dengan demikian, dalam proses bekerjanya aparatur pe- negak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mem- pengaruhi, yaitu (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana serta mekanisme kerja kelem- bagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparat termasuk kesejahteraannya dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang meng- atur materi hukum yang menjadi standar kerja, baik hukum secara materiel maupun secara formil/hukum acara. Ketiga elemen penting tersebut di atas harus dilakukan secara simul- tan sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sen- diri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Khusus aparat penegak hukum secara umum harus memi- liki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pem- buktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaan- nya karena faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah, namun sebaliknya apabila peraturannya buruk se- 216 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
dangkan kualitas petugas penegak hukum baik maka mung- kin pula timbul masalah-masalah. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil pene- gakan hukum akan mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto50 berpendapat bahwa secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk me- lancarkan proses penegakan hukum malahan mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak ber- jalan secara maksimal. Ada baiknya pada waktu menetapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas ke- pada petugas penegak hukum dipikirkan terlebih dahulu mengenai fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan hal- hal sebagai berikut;51 (i) apakah yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, (ii) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu penga- 50 Ibid, hlm. 17 51 Ibid, hlm. 18-19 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 217
daannya, (iii) apa yang kurang perlu dilengkapi, (iv) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti, (v) apa yang macet dilan- carkan dan (vi) apa yang telah mundur ditingkatkan. 4. Faktor masyarakat Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarkat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masya- rakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu un- dang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupa- kan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang poten- sial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melak- sanakan peranan aktualnya. Di mana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terang- terangan melawannya. Bagi dengan sendirinya taat, harus diberikan perangsang agar tetap taat sehingga dapat dijadikan keteladanan sedang- kan bagi mereka yang berpura-pura menaati hukum atau ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terang- terangan melawannya yakni dengan menggunakan cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum melalui upaya pene- rangan dan penyuluhan hukum yang dilakukan berulang-ulang kali sehingga dapat menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazim dikenal dengan sebutan perva- sion). Cara lainnya yang agaknya menyudutkan warga masya- 218 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
rakat adalah compulsion di mana dengan sengaja diciptakan situasi tertentu sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mematuhi hukum. Artinya warga masya- rakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.52 Berbicara mengenai budaya hukum, masyarakat sedikit banyak menyangkut masalah derajat kepatuhan artinya bila- mana tingkat kepatuhan terhadap ketaatan terhadap perun- dang-undangan yang resmi secara tertulis maka proses pene- gakan hukum akan berjalan secara maksimal. Memang sangat perlu untuk mengetahui apa sebab warga masyarakat mema- tuhi hukum, akan tetapi masih ada persoalan lain yaitu me- nyangkut ketidakpatuhan. Persoalannya adalah sebagai berikut; (i) apabila peraturannya baik, sedangkan warga ma- syarakat tidak mematuhinya, maka faktor apakah yang me- nyebabkannya, (ii) apabila peraturan baik serta petugas cukup wibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan, dan (iii) apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi aturannya.53 Dengan demikian menurut Soerjono Soekanto bahwa sebenarnya hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada; (i) penyuluhan hukum secara teratur, (ii) pem- berian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, (iii) kelembaga- an yang terencana dan terarah.54 Dari penjelasan faktor-faktor tersebut di atas sangat saling mempengaruhi dan berkaitan oleh karena faktor-faktor ter- sebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan keberhasil- an penegakan hukum yang merupakan bagian dari suatu 52 Ibid, hlm. 49-50 53 Ibid 54 Ibid Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 219
sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebagai suatu kesatuan penegak hukum untuk melakukan penindakan ter- hadap pelanggar hukum pidana. Sedangkan penegakan hukum sebagai suatu proses dari pelaksanaan penerapan hukum pidana secara bertahap mulai penyelidikan, penyidikan, pe- nuntutan dan putusan pengadilan hingga terakhir pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan. Sebagai suatu proses yang bersifat sistematik, maka penegakan hukum pidana me- nampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang meli- batkan sebagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan termasuk lem- baga penasehat hukum. Pendapat lain mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mumner, antara lain;55 a. Undang-undang harus dirancang baik; b. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan c. mengatur; Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar; d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan. e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada; f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral; 55 Soetandyo Wignyosoebroto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial, terjemahan dari CG Howard dan RS Mumner, Law, is nature and limits, New Jersey Hall, 1975, hlm. 46-47 220 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
g. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik. Dengan demikian suatu penegakan hukum dapat disebut bergaya moral yang baik, apabila pelaksanaanya memenuhi elemen-elemen prinsif yang demokrasi yang baik yakni:56 a. Penegakan hukum itu berlegimitasi atau taat asas sehingga kekurangan dan kelebihannya, akan dapat terprediksi sebelumnya; b. Pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat; c. Proses tidak dilakukanya secara sembuyi-sembuyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi; d. Proses terbuka, untuk mengakomodasi opini kritis masya- rakat. Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang mana se- bagai salah satu upaya menanggulangi kejahatan, mengeja- wantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Pene- gakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi)57 Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peratur- an perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan 56 Kusnu Goesniadhie S, Persfektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik. Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Islam Indone- sia Yogyakarta, Vol. 17 No. 2, April 2010, terakridasi SK Dirjen DIKTI No. 65 A/DIKTI/Kep/2008, hlm. 205-206 Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 221
dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Menurut Soedarto bahwa secara fungsional sistem pene- gakan hukum merupakan suatu sistem aksi.57Ada banyak akti- vitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam melak- sanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana yang merupakan bagian dari suatu sistem peradilan hukum pidana yang memiliki satu tujuan, yakni mencegah dan menanggulangi kejahatan. 5. Faktor Kebudayaan (Cultural) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup" dan faktor kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat58. Dengan demikian karena faktor masyarakat sudah diuraikan terdahulu maka pembahasan mengenai faktor ke- budayaan yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum diuraikan tidak terlalu mendetil. Faktor kebudayaan sebenarnya sejajar dengan faktor 57 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana.....Op.Cit, hlm. 173, dijelaskan kembali bahwa : Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang mela- kukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap pene- rapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pene- gakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. 5 8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi,.....,Op.Cit, hlm 5 222 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
masyarakat. Oleh Soerjono Soekanto59 sengaja dibedakan men- jadi faktor tersendiri. Sebab dalam faktor ini diketengahkan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketenteraman di dalam masyarakat itu sendiri. Jika melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, di mana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (plural society) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektifnya banyak masya- rakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebu- dayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya. Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan keter- tiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentang- an antarnilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak menge- nai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan. 59 Ibid, hlm 59. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 223
224 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan usaha yang rasional melalui badan-badan resmi yang berwe- nang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dike- hendaki yang dapat digunakan dalam rangka menang- gulangi kejahatan. Istilah hukum pidana dalam perbenda- haraan Bahasa Indonesia dikenal pula dengan istilah hu- kum tentang kejahatan dan di dalam Islam hukum pidana dikenal dengan istilah hukum jinayah yang diambil dari bahasa Arab dan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu criminal law. Sehingga pengertian Kebijakan hukum pidana (penal policy) juga merupakan politik hukum pidana ten- tang usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat tertentu, guna untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, untuk menetapkan suatu perbuat- an yang dikategorikan sebagai tindak pidana sangat ter- gantung dari perumusan dalam perundang-undangan se- bagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh Hukum Pidana Indonesia karena tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 225
sehingga dalam merumuskan tindak pidana paling tidak ada empat unsur yang harus terpenuhi pertama, tindak pidana dirumuskan karena adanya kesalahan. Kedua, tin- dak pidana dirumuskan karena adanya perbuatan mela- wan hukum dan Ketiga, Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang dan terhadap pe- langgarnya diancam dengan pidana. 2. Hubungan Kebijakan hukum pidana (penal policy), dengan sistem penegakan hukum pidana merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena penegakan hu- kum secara utuh harus ada tiga tahapan penegakan hu- kum yang terintegrasi yaitu : a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/pe- nyusunan hukum pidana. b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hu- kum pidana. c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelak- sanaan hukum pidana. Pada tahap formulasi sering juga disebut tahap penegak- an hukum secara inabsrtacto di mana pembuat undang-undang membuat kebijakan kriminal atau politik kriminal dalam rangka untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik. Pada sisi yang lain penegakan hukum aplikatif disebut penegakan hu- kum secara In concrito yang menggunakan aparat penegak hukum lalu yang ketiga tahap eksekusi yaitu pelaksanaan hukuman. B. Saran Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka diaju- kan saran-saran sebagai berikut : 1. Perlu adanya pertimbangan dalam kebijakan legislatif dalam memformulasi undang-undang, untuk menentukan sanksi 226 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
pidana kurungan atau denda dalam merumuskan kebi- jakan hukum pidana (penal policy) sehingga ada sinkroni- sasi dalam tiga tahapan penegakan hukum secara utuh yang dimulai dari Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana, Kebijakan apli- katif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana dan Kebi- jakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Sehingga tahap penegakan hukum secara in absrtacto dan In concrito dapat berjalan efektive dan Efisien. 2. Hubungan Kebijakan hukum pidana (penal policy), dengan sistem penegakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan hindari kepentingan politik dan fokuskan pada sistem penegkan hukum murni, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum, seperti: harus secara terus-menerus mensosialisasikan secara berkesinambungan dengan tuju- an utama untuk mencegah potensi terjadinya tindak pi- dana. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung seperti, berkomunikasi dengan warga masyarakat melalui penyu- luhan hukum, kemudian secara tidak langsung dengan menggunakan sarana media baik cetak maupun elek- tronik. 3. Faktor petugas masih perlu dilakukan peningkatan kua- litas pendidikan dan pengetahuan hukum dalam pence- gahan dan penanggulangan tindak pidana. Selain itu faktor yang sangat penting bagi petugas adalah pema- haman perannya sebagai penegak hukum. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 227
228 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Al-qur'an dan Terjemahannya. Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Abdul Khair, Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada Piagam Ma- dinah dan Undang-Undang Dasar, 1945, Himmah Vol. IX. No. 26, Bulan Mei Agustus 2008. Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Rajawali Press, Jakarta, 1994. Abrar, Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berda- sarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945, Disertasi, PPS Unpad, Bandung, 1999. Abu Al-Ghifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern, Mujahid Press, Bandung, 2004. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Aloysius Wisnusubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penang- Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 229
gulangan Penyalagunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999. Amir Syarifuddin, Ushul Piqh, Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2009. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. _________, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. _________, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Anonim , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998. A.R. Brewer-Carias, Judical Refiew In Comparative Law, Cam- bridge University Press, 1984, Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993. Aziz Syamsuddin, Proses & teknik Penyusunan Undang undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. A.V Dicey, An Introduction To Studi Of Law Of The Constitu- tion, Mac. Milan & Co, London, 1959. Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1998. Bagir Manan, Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana, disam- paikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 20 Januari 2010. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indo- nesia, Yogyakarta, 1978. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981. _________, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992. 230 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
_________, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Adtiya Bakti, 1998. _________, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penang- gulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001. _________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002. _________, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. _________, Kumpulan Hand-out, Ilmu Hukum Unviersitas Dipo- negoro, Semarang, Agustus 2003. _________, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. _________, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. _________, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Pustaka Ma- gister, 2008. _________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kecana Pre- nada Media Group, Jakarta, 2010 _________, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. _________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkem- bangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Pre- nada Group, Jakarta, 2011. _________, Kebijakan Kriminal (criminal policy), Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Ban- dung, tt. B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2011. B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1981. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 231
Benny Simon Tabalujan, Legal Development in Developing Coun- tries (The Role of Legal Culture), Singapore, 2001. BIT. Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan Perawatan) Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996. Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kencana, Jakarta, 2003. Dani Krisnawati dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, Depkumdang, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUHP tahun 1999-2000, Depkumdang, Jakarta,. E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986 _________, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tonta Mas, Surabaya, 1986. Edi Setiadi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Unisba Press, Bandung, 2004, Ema Wahyuni, T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, YPAPI, Yogyakarta, tanpa tahun. Erdianto Efffendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011. Ervin H. Pollack, Fundamental Of Legal Research, Brooklyn, The Fondation Press, 1967. Esni Warassih Pujirahayu, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Suryandaru Utama, 2005. Esping-Andersen, Dalam Darma Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta, 2006. Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, EY. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indo- nesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982. 232 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987. _________, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997. Frienmann, Waligang, Legal Theory, London Steven and Sons. G. Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology (An Inver- sion of the Concept of Crime), Holland, Kluwer-Deventer, 1969. George Sabine, A. History of Political Theory, London, Geogrge G. Harrap dan Co. Ltd, 1954. GS. Diponolo, Ilmu Negara, Balai Pustaka, Jakarta, 1975. H. Mustofa dan H. Abdul Wahid, Hukum Islam Komtemporer, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Nor- matif, Penerjemah: Raisul Muttaqien, judul asli, Pure Theory of Law, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2007. Hari Saherodji, Dan Penyakit Kelamin, Aksara Baru, Jakarta, 1985. Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, disampaikan pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 8 Maret 2003, Henry Campbell Black, et.al.ed., Black's Law Dictionary, Fith editor, St. Paulminn West Publicing C.O, 1979. Herbert L. Packer, The Limits Of the Criminal Sanction, Stanford University Press, Calipornia, 1968. Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 233
Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra, Bandung, 1955, Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010. Imam Saukani dan Ahsim Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Irfan Idris, Islam & Konstitusionalisme, AntonyLib - Indone- sia, Jakarta, 2009. Iswara, Pengantar Ilmu Politik, Dhirwantara, Bandung, 1967, Jay A. Sigler, Understanding Criminal Law, Little And Co, Bos- ton Toronto, 1961, JE, Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali Press, Jakarta, 1982 _________, Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 _________, Kapita Selecta Kriminologi, Alumni, Bandung, 1997. Jimly Asiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung, 1995. J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung, 1979. J.T.C. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,. Joeniarto, Negara Hukum, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta 1981. Joko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1983. Juhaya S. Praja dan Syahrul Anwar, Hukum Pidana dan Krimi- nologi, Universitas Suryakancana, Cianjur, 2010. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, 234 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Bandung, 2011. Kadri Husein, Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang, Lampung, 1998. _________, Patologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Bandung, 2009. Khuzaifah Dimyati dan Kelik Wardono, Metode Penelitian Hu- kum, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004. L.M. Sitorus, Ilmu Politik, Pembangunan, Jakarta, 1965, Lawrence Meir Friedman, The Legal System, A Social Science Persprective, Russel Sage Faoundation, New York, 1975. Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Lexy, J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. Lintang O. Siahaan, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia (Studi tentang Keberadaan PTUN selama satu dasawarsa 1991-2001), Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005 Loebby Loqman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana, Jakarta, (tanpa tahun dan tanpa pe- nerbit). M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002. Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011. Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Mochtar Kusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 235
Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Makalah, Jakarta, 1995. _________, Konsep-Konsep Negara dalam Pembangunan, Kumpul- an Karya Tulis, Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Tahun 2002. Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1983. Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983. _________, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. _________, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. VIII, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008. Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Gaya Me- dia, Jakarta. M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Moh. Mahfud MD, Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hu- kum Dalam Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Jakarta, 1999. _________, Politik Hukum Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implemen- tasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992. _________, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta,tt Muhammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khusus Pidana Cambuk sebagai suatu bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogya- 236 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
karta, 2005. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992. _________, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP Undip, Semarang, 1997. _________, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002. _________, dan Barda Nawawi Arif, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992. _________, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan- Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, 2011 _________, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2013. Mustapa Abdullah, dan Ruben Ahmad, Inti Sari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Nawawi, Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana, Fajar Agung, Jakarta, 1997. Ni'matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984. _________, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet.- 2, Ghalia Indonesia, Jakarta,1986. _________, Pembangunan Hukum di Indonesia, In-Hill Co, Jakarta, 1989, Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 237
Law Dan Socialist Law, Diadit Media, Jakarta, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014. Philips M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indone- sia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Piotr Szompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Prenada, Jakarta, 2004. Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung 1993. Rena Yulia, Viktimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Nusa Media, Bandung, 2012. Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, CV. Rajawali, Jakarta, 1984. _________, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. ERESLO, Ban- dung, 1992. _________, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Man- dar Maju, Bandung, 1995. Ronald Dworkin, Legal Research, Daedalus, 1973. Ronny Hanitijo, Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Juri- metri, Cetakan ke -4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Roeslan Saleh, Mencari Asas-Asas Hukum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Pengajar Hukum Pidana PTN Seluruh Indonesia, Subkonsurium Ilmu Hukum, Jakarta, 1971. _________, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pi- dana, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982 _________, Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafik, Jakarta, 1988. 238 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya, Politea, Bogor, 1993 R. Sugandhi, KUHP Dengan Penjelasannya,: Usaha Nasional, Surabaya Indonesia, 1981. Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985. Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998. Sirajuddin, M, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Admi- nistrasi Negara, Alumni, Bandung, 1982. _________, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985. Sayuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah (Ditinjau dari Pandangan Al-Quran), Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1996. Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980. _________, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980. _________, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991, _________, Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993. _________, dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir, Gra- media Pustaka Utama, Jakarta, 1993. SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminis- tritif di Indonesia,Lyberti, Yogyakarta, 1997. _________, dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum adminis- trasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. Soedjono Dirdjosisworo, Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyata- an Dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1977. _________, Bunga Rampai Kriminologi, Armico, Bandung, 1985. _________, Respons Terhadap Kejahatan, STHB Press, Bandung, 2002. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 239
Soenarjati Hartono, Kembali Ke Metode Penelitian Hukum, FH- Unpad , Bandung, 1984. _________, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Soerjono Soekanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta, 1979. _________, Pengantar Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta Cetakan ke-3, 1993. _________, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-3, 1993. _________, Di Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995. _________, Pokok Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 1997. _________, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1998. _________, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, _________, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 2003. _________, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. _________, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nor- matif, Rajawali Press, Jakarta, 2001. _________, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Soetandyo Wignyosoebroto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial, terjemahan dari CG Howard dan RS Mumner, Law, is nature and limits, New Jersey Hall, 1975. _________, Hukum : Paradigma, Metode dan Pilihan Masalahnya, 240 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002. _________, Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2010 Soedarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indo- nesia, PSHM, FH Undip, Semarang, 1974. _________, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1981. _________, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, _________, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2 1986. _________, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990. SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan- nya, Penerbit Ahaem-Petehaem, 1986. Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, Armico, Bandung, 1990. Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Sudargo Gautama, Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003. Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. Summary Report dari 34 th International Training Course dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggu- langan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996. Sumitro L. S. Danuredjo, Beberapa Pemikiran Ke arah Pemantapan Penegakan Hukum, IND-Hill.Co, Jakarta, 1985. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Suparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Graffiti Pers, Jakarta, 1976, Sutan Zanti dan Wayan Ardhana, Rancangan Penelitian Kebijak- Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 241
an Sosial, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 2006 Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010 Tjahjo Purnomo, Ashadi Siregar, Dolly Membedah Dunia Sura- baya, Kasus Komplek Dolly, Grafiti Pers, Surabaya, 1982. T. Mulya Lubis, Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan, YLBHI, Jakarta, 1987. T. Subarsyah Sumadikara, Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal), Kencana Utama, Ban- dung, 2010. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 1959. Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Ban- dung, 2008. Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Jakarta, 2010. Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia, PT. Eresco, Bandung, 1969. _________, Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1973. Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, M2S, Bandung,. Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, Refor- masi Hukum Pidana, PT. Gramedia Widiasarana Indone- sia, Jakarta, 2008. Yopie Morya Immanuel Patiro, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Keni Media, Bandung, 2012. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. _________, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. 242 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
B. PAPER/JURNAL/MAKALAH Abdul Khair, Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada Piagam Madi- nah dan Undang-Undang Dasar, 1945, Himmah Vol. IX. No. 26, Bulan Mei Agustus 2008. Abrar, Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penelitian, PPS Unpad, Bandung, 1999. Andi Zainal Abidin, Tanggapan terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005. Barda Nawawi Arief, Peranan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Ceramah Umum pada Fakultas Hukum-Unswagati Cirebon, 21 Desember 1996, dan FH UMK-Kudus Bintan R. Saragih, Peranan DPR GR Periode 1965 - 1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Penelitian, Unpad, Bandung, 1991. Bismar Siregar, Perkosaan Ditinjau dari Pandangan Hakim, Hukum dan Pembangunan XVI No. 1, 1996. Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: suatu Gugatan terhadap proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, disampaikan pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah. PDF Created with deskPDF PDF Kaitannya dengan negara hukum ada 4 prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 menurut Sukarto Marmosudjono. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 243
Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum pada acara pelatikan DPP IPHI masa bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008. Jimly Asshiddiqie, Prinsip Pokok Negara Hukum, view/11, diakses Kamis,18 Desember 2014, pukul 20.00 WIB Kusnu Goesniadhie S, Persfektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik. Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta, Vol. 17 No. 2, April 2010, terakridasi SK Dirjen DIKTI No. 65 A/DIKTI/Kep/ 2008. M. Abdul Kholiq AF, Reformasi Sistem Permasyarakatan dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 1999. M. Arif Setiawan, Kajian Kritis Teori-teori Pembenaran Pemi- danaan, Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999. Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan) dimuat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I, No. 1/1998, Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum, Vol. 1 No. 3, 22 Agustus 2003. Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiel Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, Februari 1994. Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi, makalah disampaikan pada Semi- nar Nasional Kejahatan Koorporasi, Fakultas Hukum Dipenogoro, Semarang , 23-24 November 1989. Mudzakkir, Kajian Terhadap Ketentuan Pemindanaan dalam Draf RUU KUHP, "Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang dise- 244 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
lenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perundang-Undang- an Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 29 Juli 2009, hlm. 1-6. Padmo Wahjono, Indonesia Negara Yang Berdasarkan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI, Jakarta, 17 No- vember 1979. Philip M. Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak- hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignyo, Media Pratama, Jakarta, 1996. R. Iwa Kusuma Sumantri. Revolusianisasi Hukum Indonesia. Pidato pelantikan Presiden Universitas Padjadjaran. Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. Unpad: Ban- dung, 2 April 1958. Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana, Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999, Yogyakarta, 1999. Satjipto Rahardjo, Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidak- teraturan (Teaching Order Finding Disorder), Pidato meng- akhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakul- tas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 De- sember. Soediman Kartohadiprodjo, Negara Republik Indonesia Negara Hukum, Pidato diucapkan pada penerimaan pengang- katan Guru Besar Universitas Indonesia, 17 Januari 1953, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1953. Syahruddin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangan, Makalah, load/fh/pid-syahruddin1.pdf, editing, 12 September 2014, Jam 11.15 WIB. Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 245
bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Dipo- negoro yang diselenggarakan 28-30 Agustus 1980 di Semarang, sebagaimana dikutip Juniver Girseng, Imple- mentasi Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahka- mah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/ 2006, Penelitian Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2010. C. SURAT KABAR/INTERNET Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, PDF Created with deskPDF PDF com, edit 06 September 2014, Jam 20.05 WIB Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, dapat dilihat pada PDF Created with deskPDF PDF Writer- editing, 03 Mei 2014, pukul 19.15 wib. Munir Fuady, Negara gramediaonline. Com /moreinfo. cfm? Product_ID= 701075 & CFID = 17480697&CFTOKEN=78550396 diakses Sabtu, Agustus 2013. Syahruddin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangan, Makalah, load/fh/pid-syahruddin1.pdf, editing, 12 September 2014, Jam 11.15 WIB. menurut agama, diakses 1 April 2014. Www. hukumtatanegara.blogspot, diakses 8 April 2014. D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 246 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memo- randum DPGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Repu- blik Indonesia. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un- dangan. (Ketiga Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas hanya sebagai pembanding karena tidak berlaku lagi). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang KUHP Tahun 1999-2000, Depkumdang, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian R.I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman. Yang telah disempurnakan dengan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemben- tukan Peraturan Perundang-undangan. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 247
248 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
RIWAYAT HIDUP DAN PEKERJAAN Nama Tempat tgl. Lahir Pekerjaan : Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum. : Karang Dapo Lahat, 03 Mei 1962. : PNS/Dosen S1 dan S2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Dosen Luar Biasa (DLB) di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Bengkulu. Pangkat/Gol/Jabatan : Pembina Utama Muda IV.c/ Lektor Kepala. N I D N Telp Rumah/ HP : 2003056201. : (0736) 25139, 08127825836, 081539203838, E-mail Alamat : : Jl. Kuala Alam RT. XIV RW. 04 No. 59 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. 38224 Anak ke- 4 (empat) : dari 5 (lima) bersaudara, pasangan Zaini Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 249
Istri A.
B. 1. 2. 3. 4. 5. 250 Anom (alm)dengan Hj. Homsiyah, : Hj. Surnahisni, S.Pd.I dan dikaruniai 4orang anak (empat) orang anak,yaitu: 1. Nopiyansyah, SPt. (PNS/Pemda). 2. Yopi Suryadi, A.Md (alm)/Zeni Tempur TNI AD. 3. Heny Friantary, M.Pd, (PNS/ Dosen). 4. Swastian Siska (Mahasiswi). PENDIDIKAN SD di Karang Dapo Lahat Tahun 1975. SMP di Tebing Tinggi Lahat Tahun 1979. SMA Sint Carolus di Kota Bengkulu Tahun 1982. S1 Fakultas Hukum Univ Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Masuk 1993/1994, Tamat Tahun 1997/1998 S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palem- bang Masuk 2003/2004, Tamat Tahun 2005/2006. S3 Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Ban- dung Masuk 2012/2013, Tamat Tahun 2014/2015. PRESTASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN SD, diselesaikan 5 tahun (kelas IV naik ke kelas VI) selalu peringkat 1 dan Juara Umum. SMP, selalu rangking I di kelas dan juara Umum. S1 Wisudawan terbaik II IPK 3,41 di Fakultas Hukum Univ Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu 1997/1998. S2, Wisudawan terbaik II IPK 3,45 di Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang lulus 2005/2006. S3 Wisudawan terbaik II (dua) dari 1036 Wisudawan/ wati mulai S1, S2, Profesi dan S3, dengan predikat Cumlaude IPK 3,93, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Is- KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
lam Bandung lulus 2014/2015. C. RIWAYAT PEKERJAAN 1. Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2. Dosen tetap Ilmu Hukum Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 3. Dosen Luar Biasa (DLB) pada Fakultas Hukum Univer- sitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ) Bengkulu. 4. Dosen Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ) Bengkulu. 5. Dosen Luar Biasa (DLB) Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu. 6. Dosen Luar Biasa (DLB) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 7. Dosen/Tutor Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Bengkulu. 8. Menjadi Narasumber dan Moderator di beberapa semi- nar dan pertemuan ilmiah baik regional maupun nasional. D. PENELITIAN 7 TAHUN TERAKHIR 1. Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. DIPA STAIN Tahun 2007. 2. Objek Wisata dan Pelacuran Serta Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan Generasi Muda Kota Bengkulu (Suatu Kajian Pembenaran Oleh Undang-undang). DIPA STAIN 2008. 3. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif dan Impli- kasinya. DIPA IAIN Tahun 2014. 4. Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. DIPA IAIN Tahun 2015. 5. Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan Dalam Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 251
Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika Terjadi Per- ceraian. DIPA IAIN Tahun 2016. 6. Analisis Dan Implimentasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia) DIPA IAIN Tahun 2017. E. BUKU-BUKU 1. Menghadang Prostitusi, Kajian Yuridis, Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu. (IAIN Bengkulu Press, 2015). 2. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Pe- negakan Hukum Di Indonesia (dalam proses). 3. Analisis Dan Implimentasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia). (dalam proses). 4. Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (dalam proses). F. PUBLIKASI KARYA ILMIAH 4 TAHUN TERAKHIR 1. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan, Jurnal Ilmi- ah Mizani Vol. 22 No. 1 Februari 2013 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 0856-6694. 2. Politik Hukum Peradilan Pada Era Reformasi di Indone- sia, Jurnal Ilmiah Nuansa Vol. 6 No. 1 Juni 2013 Program Pascasarjana IAIN Bengkulu ISSN 2086-4493 3. Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah El-Afkar 4. Vol. 3 No. 1 Juni 2014 Fak Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. Sinergisitas HAM dan Pembangunan, Jurnal Ilmiah El-Afkar 3 No. II Desember 2014 Fak Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. 252 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
5. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasi- nya, Jurnal Ilmiah Manhaj Vol. 3 No. 1 April 2015 LPPM IAIN Bengkulu ISSN 1639-2196. Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmiah Terakriditasi Madania Vol 19 No.2 Desember 2015, ISSN 1410-8134. 6. 7. Kritik Terhadap Politik Penguasa Dalam Kebijakan Pene- gakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Manhaj Vol. 6 No. 1 Januari - April 2016. LPPM IAIN Bengkulu ISSN 1639 - 2196. 8. Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi. Jurnal Ilmiah El- Afkar Volume 5 Nomor I Januari - Juni 2016, ISSN 2502 - 5384. 9. Mediator Pemberi Jasa Hukum Dalam Islam. Jurnal Ilmiah Mizani Vol. 26 No. 1 Pebruari 2016 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 2355 - 5173. 10. Urgensi Penegakan Hukum Dalam Dalam Hidup Ber- bangsa Dan Bernegara. Jurnal Ilmiah El-Afkar Volume 5 Nomor II Juli-Desember 2016, ISSN 2502 - 5384. 11. Dinamika Politik Hukum Upaya Check And Balances Ke- kuasaan Kehakiman. Jurnal Al Imarah Vol. No.1 2017. diterbitkan oleh IAIN Bengkulu. KARYA ILMIAH YANG PERNAH DITULIS SEBAGAI NARASUMBER 11. Dinamika Politik Hukum Upaya Check And Balances Ke- kuasaan Kehakiman. Jurnal Al Imarah Vol. No.1 2017. diterbitkan oleh IAIN Bengkulu. KARYA ILMIAH YANG PERNAH DITULIS SEBAGAI NARASUMBER 1. Prostitusi, Pers dan Pemerintah Daerah serta Permasalah- annya (Studi Kasus di Kota Bengkulu). 2. Peranan Penanaman Modal Asing dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. 3. Administrasi Hubungannnya dengan Sekolah dan Ma- syarakat. 4. Tinjauan pasal 296 KUHP dan Perda Nomor 24 Tahun Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 253
2000 terhadap Pengusaha Hotel di Kota Bengkulu. 5. Guru dan Administrasi Pendidikan. 6. Peranan Hukum Dalam Menanggulangi Desa Tertinggal. 7. Teorisasi Hukum Indonesia Dewasa ini. 8. Perkembangan dan Pengembangan Hukum Indonesia. 9. Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Peng- guguran Kehamilan (Aborsi). 10. Pemantapan Nilai-nilai Adat Dalam Pembangunan Daerah Bengkulu. 11. Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Beng- kulu (ikut dalam seminar Nasional 2002 di Mataram NTB). 12. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 22, 1999 dan Implementasinya di Kota Bengkulu. 13. Civic Education dan Hubungannya dengan Pengembangan Masyarakat Madani Indonesia. 14. Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagai Wadah Pemersatu Bangsa. 15. Kejahatan Kesusilaan. 16. Sanksi Delik Aborsi. 17. Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia. 18. Pengaruh Hukum Kolonial Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia. 19. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia. 20. Keefektifan Perda Nomor: 24 Tahun 2000 Terhadap pe- nanggulangan Pelacuran di Kota Bengkulu. 21. Peran dan Fungsi Advokat Dalam Peradilan. 22. Civic Education Upaya Untuk Mencapai Masyarakat Madani Di Indonesia. 23. Model Penegakan HukumTerhadap Pengguna Jasa Pros- titusi Melalui Pemberian Sanksi Dengan Pranata Publikasi Pada Tingkat Rukun Tetangga. 254 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
24. Makna Profesi Hukum Dan Urgensi Kode Etik Profesi. 25. Jasa Hukum Dalam Perspektif Islam. 26. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Tin- jauan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. 27. Sinergisitas Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangun- an. 28. Politik Hukum Peradilan Pada Era Reformasi di Indone- sia. 29. Pelacuran Dalam Persfektif Hukm Positif dan Implikasi- nya. 30. Stud Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam. 31. Dinamika Politik Hukum Upaya Check and Balances Kekuasaan Kehakiman. 32. Mediator Pemberi Jasa Hukum Dalam Islam. 33. Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. 34. Negara Hukum Berasaskan Nilai-Nilai Pancasila. H. ORGANISASI YANG PERNAH DIIKUTI 1. Anggota Wartawan Indonesia Perwakilan Bengkulu, tahun 1983 - 1987. 2. Wakil Sekretaris Persetasi Kota Bengkulu, tahun 1988 - 1991. Sekretaris Persetasi Kota Bengkulu, tahun 1992 - 1995. 3. 4. Biro Pelayanan Masyarakat dan Bantuan Hukum KORPRI Unit STAIN 1999 - 2004. 5. Anggota Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan Kota Beng- 6. kulu, tahun 2000 - 2005. Sekretaris Komisi Fatwa Hukum dan Penelitian Pengem- bangan MUI Kota Bengkulu, tahun 2001 - 2006. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 255
7. Bendahara LPPOM-MUI Propinsi Bengkulu, tahun 2001 - 2006. 8. Wakil Ketua Club Tennis STAIN Bengkulu, tahun 2002 - 2004. 9. Anggota Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Bengkulu, tahun 2006 - sekarang. 10. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Admi- nistrasi Negara Se-Indonesia Tahun 2010 - 2014. 11. Konsultan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu 2010-2012. 12. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Patah Bengkulu 2011-2014. 13. Konsultan Hukum Kementerian Hukum dan Ham Propinsi Bengkulu Tahun 2012. 14. Ketua Bidang Litigasi LKBH IAIN Bengkulu, Periode 2013 - 2015. 15. Ketua bidang Etika Profesi Ikatan Sarjana Hukum Indo- nesia (ISHI) Bengkulu, Periode 2013 - 2016. 16. Anggota Forum Kewaspaspadaan Dini Masyarakat Kota Bengkulu, Periode 2014-2017. (SK. Walikota). 17. Ketua Forum Kewaspapadaan Dini Masyarakat Provinsi Bengkulu, Periode 2015-2018. (SK. Gubernur). 18. dan sebagainya. I. TUGAS DARI PEMDA 1. Sekretaris Panitia Walikota Cup Sepak Takraw, tahun 1990. 2. Ketua PSAB. UPS Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, tahun 1994. 3. Panitia MTQ Tingkat Propinsi (SK.Walikota) tahun 1997. 4. Ketua Umum Tim Validasi Gempa Bumi Bengkulu tahun 2000. 256 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
5. Anggota Tim Penertiban dan Penanggulangan Pelacuran di Kota Bengkulu, tahun 2000. 6. Anggota Tim Penutupan lokalisasi Pulau Baai Bengkulu tahun 2002. 7. Anggota Tim Penyelesaian Kasus Tanah STAIN Bengkulu, tahun 2002. 8. Ketua I Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelu- rahan Tanah Patah, - sekarang. 9. Ketua RT. XIV Kelurahan Tanah Patah dan Ketua KPPS Pemilu Tahun 2009. 10. Beberapa kali menjadi Ketua Panitia Pemungutan Suara di TPS. 11. Ketua Tim Pemekaran Wilayah Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu. 12. Panitia MTQ Tingkat Nasional Tahun 2010 di Bengkulu. 13. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Tanah Patah Bengkulu Tahun 2011 - 2014. 14. Dan Tugas-Tugas Lainnya. J. KEGIATAN PROFESIONAL 1. Ketua Umum Gempa Bumi Kota Bengkulu Tahun 2000. 2. Anggota Tim Penertiban dan Penanggulangan Pelacuran di Kota Bengkulu, tahun 2000 3. Anggota Tim Penutupan lokalisasi Pulau Baai Bengkulu tahun 2002 4. Anggota Tim Penyelesaian Kasus Tanah STAIN Bengkulu, tahun 2002. 5. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelu- rahan Tanah Patah, dua periode dan berkahir tahun 2013. 6. Ketua Tim Pemekaran Wilayah Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 257
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bengkulu, Periode 2014-2017. 8. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Bengkulu, Periode 2015-2018. 9. Menjadi Mediator beberapa kasus sebagai tugas dari LKBH IAIN Bengkulu, seperti, Kasus Polisi tangkap dan tahan Polisi (selesai secara damai 25 September 2015) 10. Menjadi Narasumber Pada Acara Kesbangpol Propinsi Bengkulu "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Menganti- sipasi Fenomena Masyarakat di Kab. Seluma. Ikut Dalam Rakoornas Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Pembinaan Politik Dan Penyelenggaraan Peme- rintahan Umum Menuju Harmoni Kebangsaan, Jakarta, West Westerm Hotel, 18 - 20 November 2015. (Di antara- nya Membahas Rancangan PP RI Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum). 11. 12. Menjadi Moderator Debat Publik "Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten KAUR, 23 November 2015 di Bintuhan" Yang Diselenggarakan Oleh KPU KAUR. 13. Monev. Kegiatan FKDM dan Memantau Perkembangan Situasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Menjelang Pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara, 07 S/d 09 Desember 2015. 14. Menjadi Narasumber Seminar Nasional Kementerian Per- tahanan dan Keamanan yang diadakan di daerah Materi "Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Daerah". 15. Menjadi Narasumber Pada Acara Kesbangpol Propinsi Bengkulu "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisi- pasi Fenomena Masyarakat di Kab. Bengkulu Selatan, Senin, 05 September 2016. 16. Mengikuti LEMHANAS R.I, "Pemantapan Nilai-Nilai Ke- bangsaan Bagi Birokrat, Akademisi Dan Tokoh Masya- 258 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
rakat Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016", Tahun 2016. 17. Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. SK. Bupati Empat Lawang, Nomor : 800/05/ KEP/BKPSDM.III/2017. tgl. 13 Januari 2017. 18. Dan lain-lain. K. KEGIATAN TEMU ILMIAH/SEMINAR/DISKUSI/PUSAT KAJIAN/NARA SUMBER, DAN LAIN-LAIN TIGA TAHUN TERAKHIR 1. Moderator Dalam Seminar Nasional "Keberadaan Hukum Islam Dalam Pluralisme Hukum Dan Implementasinya Dalam Perundang- Undangan". Narasumber : Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Wantimpres R.I), Dr. Taufiqurrahman Syahuri, SH., MH (Wantimpres R.I). 2. Peserta Studium General dan Bedah Buku "Syarah UUD 1945 Perspektif Islam" (Konter Terhadap Wacana Radi- kalisme dan NII) bersama cendikiawan muslim KH. Masdar Farid Mas'udi, Bengkulu, 29 Juni 2011. 3. Peserta Seminar Nasional "Konstitusi Republik Indone- sia (Undang Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945) Antara Cita-Cita dan Fakta" Dalam Rangka Ulang Tahun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bengkulu, 3 Desember 2011. 4. Peserta Seminar Nasional dan Bedah Buku "Examining Islam In The West" (Addressing Accusations And Corecting Misconseption) bersama Cendikiawan Dr. H. Alwi Shihab. Bengkulu, 12 Desember 2011 5. Dewan Juri dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD Negara R.I Tahun 1045) yang diselenggarakan oleh MPR. R.I. Hotel Harizon, Rafles City dan Bugenvil Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 259
Bengkulu, 1 - 2 Juni 2012. 6. Narasumber dalam Seminar Nasional Kerja sama Direk- torat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri R.I dengan Lembaga Pemberdayaan Ma- syarakat Kreativitas Pemuda Bangsa (LPM-KPB) dengan Tema : "Kebijakan Politik Dan Strategi Nasional Dalam Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur Dan Sejahtera". Auditorium IAIN Bengkulu, Rabu, 06 Juni 2012. 7. Peserta Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri R.I, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wilayah Regional Barat, Sumatera dan Lampung, di Lampung, 25 Februari s/d 01 Maret 2013, 01 Maret 2013. 8. Peserta Seminar Nasional "Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini" yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal, 5 Juli 2013. Raffles City Hotel, Jakarta, 5 Juli 2013. 9. Peserta Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pascasarjana IAIN Bengkulu 'Pengembangan Hukum Is- lam Dan Liberalisme Dalam Tafsir" Narasumber : Prof. Dr. Phil, Muhamad Nur Kholis, M.A (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Dr. Nadirsyah Hosen, LLM., MA (Hons)., Ph.D (Univercity Of Wollongon Australia), Dr. Junaidi, lbs, M.Ag (UIN Sultan Syarif Riau Pekanbaru), Dr. Abdul Hafiz, M.Ag (IAIN Bengkulu). Bengkulu, 11 Oktober 2013. 10. Peserta International Conference On Islamic Studies And Contemporary Issues, held by State Institute Of Islamic Stud- ies (IAIN) Bengkulu.October, 20 - 22, 2013 at Harizon Hotel Bengkulu - Indonesia. 11. Panitia Kegiatan 4 (empat) Pilar Goes to Campus Dalam 260 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
Rangka Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Ne- gara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diselenggarakan oleh MPR R.I. Auditorium IAIN Bengkulu pada 23 Oktober 2013. 12. Narasumber dalam kegiatan Workshop Advokat yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Is- lam IAIN Bengkulu mulai 30 September s/d 4 Oktober 2013. Gedung Pelatihan IAIN Bengkulu, 30 Oktober 2013. 13. Peserta Diskusi Publik "Hubungan Antar Lembaga - Lem- baga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Yang diselenggarakan oleh MPR R.I bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada hari Jum'at, 15 November 2013. Bengkulu, 15 November 2013. 14. Panitia sekaligus peserta dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung "Penegakan Hu- kum Ketenagakerjaan Di Indonesia" . Bandung, Hotel Savoy Homann Bidakara, 23 November 2013. 15. Ketua bidang acara Seminar Hukum Nasional dengan tema"PERANAN ISHI DALAM MEMBANGUN KEPER- CAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI PROVINSI BENGKULU" Keynote Speaker : Mahkamah Agung R.I Pembicara : Kejaksaan Agung R.I, Komisi Yudisial R.I, Kepolisian Negara R.I, Prof. Hikmahanto Juwana, SH,.LL.M.,Ph.D (Ketua DPP ISHI) Sabtu, 30 November 2013, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Bengkulu. 16. Peserta Seminar International "The 2Nd International Semi- nar On Science Integration In Facing Global Spectrum" Key- note Speaker : Prof. Dr. Nadirsyah Hosen, LLM., MA (Hons)., Ph.D (Univercity Of Wollongon Australia) and Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 261
Prof. Dr. Mohammad Jafre Bin Zainol Abidin (Univercity Sains Malaisia), dengan narasumber : National Of Uni- versity Of Singapore, University Of Brunai Darussalam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia. Auditorium IAIN Bengkulu, Senin, 15 Desember 2014. 17. Narasumber, "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengan- tisipasi Fenomena Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Selatan".Piagam Penghargaan : Bengkulu, 05 September 2016. 18. Menjadi Moderator Dalam Seminar Nasional "Mengkaji Kompetensi Penilaian Terhadap Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintah" Narasumber : Prof. Dr. Sudarsono, SH.,MS, Prof. Yudian Wahyudi Asmin, MA.,Ph.D, Prof. Dr. Juanda, SH.,MH, Prof. Dr. Herlambang, SH., MH. Sertifikat : Grage (Ho- rizon) Hotel Bengkulu, Senin, 05 Desember 2016. 19. Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. SK. Bupati Empat Lawang, Nomor : 00/05/ KEP/BKPSDM.III/2017. 13 Januari 2017. 20. Panitia Seminar Sehari "Revitalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis" Narasumber 1. Irwan Saputra, S.Ag.,MM Ketua KPU Provinsi Bengkulu. 2.Persadaan Harahap, SP.,MM (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan 3. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH (Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. Sertifikat, Bengkulu, 13 April 2017. 21. Narasumber, Sosialisasi "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena Masyarakat Di Kabupaten Kaur " Prov. Bengkulu. Piagam Penghargaan : Bengkulu, 05 Agustus 2017. 22. Narasumber Dalam Diskusi Publik Memilih Sosok Pe- 262 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia
mimpin Yang Ideal Kota Bengkulu. Piagam Penghargaan : Bengkulu, Smart City, 12 Agustus 2017. 23. Dan lain - lain. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 263
264 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia