Jurnal Citizenship Virtues, 2022, 2(2), 386-397 ISSN 2775-9946 Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina Saryono1*, Aulia Fajarianti2, Lia Dahlia Kurniawati3, Ainun Alfasari Akbariah4, Ibnu Abdul Jabar5, Fitri Yulyanti6 123456STKIP Kusuma Negara Jakarta, Indonesia Abstrak - Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, tujuan umum dalam penelitian ini ialah untuk memperoleh data empiris mengenai variabel yang berhubungan dengan sikap politik dan hukum internasional baik secara global maupun Indonesia serta langkah yang seharusnya diambil Indonesia sebagai negara dengan penganut prinsip politik bebas aktif atau non blok. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pandangan politik dan hukum internasional baik secara global maupun Indonesia dalam menyikapi konflik antara Rusia dan Ukraina. (2) Untuk mengetahui serta menganalisis sikap politik danhukum internasional baik secara global maupun Indonesia dalam menyikapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Invasi militer Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah menimbulkan dampak yang sangat besar seperti menelan banyak korban jiwa, kerusakan sejumlah fasilitas umum dan pertahanan militer, melemahkan perekonomian negara yang terlibat, serta mengancam kedaulatan negara lainnya yang ikut bersuara dan memberikan bantuan kekuatan militer kepada Ukraina. Penyerangan Rusia kepada Ukraina ini dilandasi dengan ketersinggungan Rusia atas keinginan Ukraina untuk segera bergabung kedalam NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) yang merupakan aliansi militer blok barat sejak perang dunia II. Kini, NATO tidak lagi beranggotakan negara blok barat melainkan seluruh negara di benua Eropa termasuk beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur. Indonesia sebagai sahabat dari kedua negara tersebut dengan prinsip politik bebas aktifnya bertindak sebagai mediator untuk meredam dan mengembalikan kedamaian keduanya. Implikasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka Indoensia sudah seharusnya tidak membiarkan negara lain mendikte keputusan dan langkah politik bebas aktif serta memperkuat pertahanan dan persatuan nasional. Kata kunci: Penyerangan Rusia, Sikap Hukum Internasional, Sikap Politik Internasional, Ukraina Histori: Dikirim: 30 Agustus 2022 Direvisi: 31 Agustus 2022 Diterima: 31 Agustus 2022 Online: 1 September 2022 ©2022 JCV Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Identitas Artikel: Saryono., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A, & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. Jurnal Citizenship Virtues, 2(2), 386-397. PENDAHULUAN Dalam sejarahnya, konflik antara Rusia dan Ukraina sudah lama terjadi. Dahulu antara Ukraina, Rusia, dan negara tetangga Belarusia menjadi negara adi daya 1*Coresponding author. E-mail:
Sikap Politik & Hukum Internasional Indonesia ... diabad pertengahan yang sebagian besar wilayahnya mencakup Eropa Timur. Rusia dan Ukraina pernah terlibat konflik pada peristiwa Revolusi Bolshevik yang terjadi pada tahun 1917. Pada masa runtuhnya Monarki Rusia ditahun yang sama dibawah ketegangan perang dan perselisihan politik, pemerintah Rusia memberikan Ukraina otonomi dengan nama Republik Rakyat Ukraina (UNR), tetapi kaum Bolshevik menolak untuk mengakuinya dan menyerbu Ukraina untuk memasukkannya ke dalam negara Soviet. Setelah kaum Bolshevik menang dalam Perang Sipil Rusia pasca revolusi, Uni Soviet didirikan pada tanggal 30 Desember 1922 dengan anggota RSFS Rusia, RSFS Transkaukasia, RSS Ukraina, dan RSS Belorusia. Peristiwa ini tentu saja tidak dapat memberhentikan berbagai konflik antar negara- negara Soviet. Berbagai konflik masih berlanjut hingga kini ditahun 2022. Pada 24 Februari 2022, Dunia dikejutkan dengan penyerangan pasukan Rusia di kota-kota besar Ukraina, termasuk Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odesa, Sumy, dan Ibu kota Kyiv atas perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin. Para pejabat Barat mengklaim bahwa penyerangan tersebut bisa menjadi yang terbesar di Eropa sejak 1945. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mencatat dan memverifikasi lebih dari 1,1 ribu kematian warga sipil di Ukraina sejak perang hingga 27 Maret 2022. Setelah sebulan masa konflik, invasi Rusia telah mengakibatkan krisis kemanusiaan, karena ribuan orang Ukraina melarikan diri ke barat negara mereka dan ke luar negeri. Sementara itu, Polandia mencatat hampir 2,3 juta penduduk Ukraina memutuskan mengungsi ke negara tetangga sejak 26 Maret 2022. Akibat penyerangan ini, sejumlah pejabat barat, tokoh besar, dan masyarakat dunia mengklaim bahwa hal ini merupakan pelanggaran serius dikarenakan telah melanggar hukum internasional kontemporer seperti Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, dan Moralitas Internasional. Seluruh pemimpin lintas negara, tokoh besar, dan masyarakat dunia juga turut memberikan komentar terhadap penyerangan ini dan menyerukan untuk menghentikan tindakan militer Rusia atas Ukraina. Rusia diharapkan kembali menjalin prinsip-prinsip dasar pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara dan menempatkan kembali perdamaian serta ketertiban Internasional. Penyerangan Rusia terhadap Ukraina dapat dikatakan sebagai penyerangan terbesar dalam sejarah dunia karena dianggap cukup menimbulkan berbagai kekacauan dan ketidakseimbangan yang besar khususnya dari segi ekonomi, politik, dan hukum hak asasi yang bukan hanya terjadi di kawasan Eropa Timur dan Barat saja melainkan hampir diseluruh pelosok negara yang angkat bicara dan terlibat atas konflik ini. Dalam hal ini, Indonesia sebagai sahabat kedua negara tersebut yang memiliki prinsip bebas aktif dalam urusan politik luar negeri pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan prinsip politik dimana Indonesia mempunyai kebebasan menunjukan sikap dan kebijakan terhadap suatu persoalan. Sangat diharapkan prinsip bebas aktif ini digunakan dengan tepat dan sebaik-baiknya untuk membantu penyelesaian sengketa konflik yang terjadi antar negara seperti yang sedang memanas sekarang ini antara Rusia dan Ukraina. Lahirnya penyerangan dan konflik ini tentunya memiliki sebab dan akibat yang ditimbulkan. 387
Saryono, Fajarianti, Kurniawati, Akbariah, Jabar & Yulianti METODE PENELITIAN Lokasi penulisan dan penelitian dilakukan di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Kusuma Negara Jakarta (STKIP Kusuma Negara Jakarta), Selain itu, untuk memvalidasi penelitian maka penulis melakukan wawancara kepada salah satu informan yang juga berprofesi sebagai dosen dan pakar hukum dari STKIP Kusuma Negara Jakarta, serta pengambilan data-data penelitian dengan dukungan sumber referensi yang berasal dari buku dan jurnal elektronik, serta browsing disitus-situs (website) yang ada di internet sehingga mampu memberikan informasi dan kebutuhan akan data-data yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperolehdari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Sejalan dengan Y. Slamet (2008) yang mengartikan bahwa gejala sosial dalam masyarakat dengan objek berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti sangat berkorelasi pada metode penelitian kualitatif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengikuti konsep teori analisis isi model Philip Mayring. Definisi dari analisis isi adalah suatu analisis mendalam yangdapat menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variable yang dapat diukur. Ide pokok dari prosedur Philip Mayring dalam bukunya prof. Dr. Emzir, M.Pd. yang berjudul "Metodologi Penelitian Kualitatif" analisis data ini merumuskan suatu kriteria dari definisi yang teoritis dan pertanyaan penelitian, serta menentukan aspek-aspek materi tekstual yang telah dikategorikan. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2022. Literatur dan hasil penelitian yang telah didapatkan pada tahap ini, selanjutnya dilakukan pengelolahan data dengan cara mengedit atau kalimatnya kemudian disesuaikan dengan alur kepenulisan. Penyesuaian yang dilakukan tanpa merubah maksud dan tujuan dari penulisan tersebut, sehingga diperoleh suatu pembahasan yang sistematis dari judul penelitian yang telah digagas yakni "Sikap Politik dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina." Data yang diperoleh dianalisis melalui analisis deskriptif yaitu menguraikan data dan fakta dari hasil penelitian dengan telaah pustaka. Analisis data digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ahirnya menentukan sintesis berupa hasil penelitian yang dapat dipertangungjawabkan. HASIL DAN PEMBAHASAN Berikut hasil penelitian yang disajikan peneliti mengenai Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. 388
Sikap Politik & Hukum Internasional Indonesia ... 1. Sikap Politik Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia ke Ukraina Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa kebijakan Indonesia dalam hukum politik luar negeri bebas aktif sudah sangat tepat, invasi Rusia ke Ukraina menjadi pendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu dan tidak membuat ancaman bagi negara manapun. Sejak menginvasi, Rusia juga telah melanggar ketentuan hukum internasional yang sangat signifikan. Berbagai upaya dan mekanisme hukum tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perang tersebut. Melihat dampak perang antara Rusia dan Ukraina terhadap politik global khususnya di Indonesia, peristiwa ini tidak berdampak terlalu signifikan mengingat Indonesia berteman baik dengan kedua negara tersebut. Meski begitu, Indonesia mempunyai momen untuk mengharmoniskan kembali kedua negara tersebut melalui momentum Group 20 (G20). Indonesia dapat berperan dalam mendamaikan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengingat Indonesia sebagai tuan rumah dalam acara G20, Indonesia dapat meminta bantuan kepada negara India dan Brazil dalam momen ini. Walaupun banyak mendapat kecaman dari negara-negara barat Indonesia harus mempunyai pendirian yang kuat. Indonesia harus mengundang Rusia dan Ukraina ke pertemuan puncak konferensi G20 di Bali pada November mendatang. Indonesia memang tidak boleh serta-merta tunduk begitu saja kepada tuntutan Barat bahwa Rusia tidak boleh diundang ke konferensi G20. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus dapat berdiri tegak menentukan nasibnya sendiri tanpa desakan negara mana pun. Sebagai negara netral, citra Indonesia akan rusak apabila dapat dipaksa negara-negara Barat untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki negara anggota G20 lainnya. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiono. menganggap konflik Ukraina dan Rusia saat ini menjadi tantangan kepemimpinan Indonesia di G20. Menurut Muhadi, kapabilitas kepemimpinan Indonesia di G20 menjadi perhitungan di situasi sekarang ini, terutama bagaimana memastikan negara-negara yang saling bermusuhan tak memengaruhi agenda G20 yang sudah dirancang. Berdasarkan pembahasan ini, teori kajian internasional yang cocok ialah teori konstruktivisme yang dimana mengambil kata-kata Alexander Wendtdalam karya kanon-nya yang berjudul "The Social Theory of International Politics", kaum konstruktivis melihat bahwa "anarki adalah sesuatu yang diciptakan negara" (anarchy is what states make of it). Konstruktivis juga meyakini bahwa norma sosial, alih-alih keamanan, merupakan hal yang membentuk dan mengubah kebijakan luar negeri seiring waktu berlalu. Jadi jika di lihat dari konflik Rusia Ukraina, maka hubungan kedua negara tersebut masuk kedalam teori konstruktivis. Selain itu, dalam sikap politik kita dapat menyimpulkan bahwa suatu kesiapan untuk bertindak, yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk dapat menghadapi, merespon atau menilai sebuah masalah-masalah politik yang terjadi. Sikap Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif dibutuhkan dalam menghadapi percaturan politik Internasional. Meski demikian, tekanan dari berbagai pihak bisa memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia. 389
Saryono, Fajarianti, Kurniawati, Akbariah, Jabar & Yulianti Padahal, Konsistensi Pemerintah Indonesia untuk tetap tidak berpihak tersebut dibutuhkan untuk menyikapi perkembangan isu global. Politik luar negeri bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga dan keselamatan meningkatkan persaudaraan antar bangsa. negara, menigkatkan perdamaian internasional, Indonesia tetap perlu menjalankan politik Iuar negeri yang rasional dan moderat dengan mengandalkan prinsip-prinsip kerjasama internasional, saling menghormati kedaulatan nasional, dan non-interference. Diplomasi Indonesia dilaksanakan dengan menjauhi sikap konfrontatif dan melaksanakan peranan aktif dalam diplomasi preventif serta penyelesaian konflik, dalam hal ini citra Indonesia di mata masyarakat internasional perlu segera dipulihkan kembali karena berkaitan erat dengan kapasitas Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan internasional. 2. Hukum Internasional dalam Kaitannya dengan Konflik Rusia-Ukraina Saat ini situasi di Ukraina begitu mengkhawatirkan. Serangan militer yang dilakukan Rusia telah menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran dan hilangnya ratusan nyawa penduduk sipil Ukraina yang tidak bersalah. Tidak hanya itu, krisis Rusia-Ukraina ini juga telah menghadirkan instabilitas dan bencana ekonomi serta geopolitik di seluruh kawasan. Bagi Ukraina, apa yang dilakukan oleh Rusia ini tak sedikit pun dapat dicerna dengan akal sehat. Tindakan tersebut tidak hanya menghadirkan tragedi yang memilukan bagi penduduk Ukraina, tetapi juga telah memicu ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan khususnya di wilayah Eropa. Meskipun telah banyak negara di dunia yang tegas mengutuk dan mengecam tindakan Rusia ke Ukraina, sama sekali tidak dapat menghentikan Rusia untuk terus bermanuver. Aturan internasional hingga saat tulisan ini dibuat, Rusia masih terus melancarkan serangan militernya ke wilayah Ukraina. Konsekuensi dari serangan tersebut sangatlah besar yang menyebabkan kehancuran begitu masif pada sejumlah infrastruktur vital dan penting di Ukraina, termasuk di dalamnya fasilitas-fasilitas publik yang bukan merupakan objek militer. Kebijakan politik Rusia untuk mengambil tindakan militer ke wilayah Ukraina dengan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB tentang Hak Pembelaan Diri (right to self- defence) sama sekali tidak didukung fakta, argumentasi, atau dasar hukum yang sah dan jelas. Serangan tersebut justru pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina, yang tidak sedikit pun dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dan ketentuan yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (4) yang semuanya secara eksplisit mengakui kedaulatan sebagai hal utama dalam hubungan internasional. Selain juga menyerukan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui pembatasan penggunaan kekerasan bersenjata terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun. Tidak hanya itu, tindakan Rusia juga merupakan pelanggaran serius terhadap sejumlah aturan hukum seperti hukum humaniter internasional dan HAM internasional, termasuk juga moralitas internasional. Lebih jauh lagi dalam hukum internasional, tindakan Rusia terhadap Ukraina di Krimea pada 2014 dan apa yang dilakukannya pada saat ini telah dapat itu internasional kontemporer lainnya 390
Sikap Politik & Hukum Internasional Indonesia ... dikualifikasikan sebagai tindakan agresi (act of aggression), baik dalam arti teknis maupun substantif. Definisi agresi yang telah dibingkai Majelis Umum PBB pada 1974 sebagai 'serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara atas wilayah negara lainnya, atau pendudukan militer atau pencaplokan dengan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap wilayah atau bagian negara lainnya'. Tindakan Rusia baik di Krimea 2014 maupun di Ukraina saat ini telah mewakili kriteria yang diuraikan dalam definsi tersebut. Selanjutnya, secara objektif juga dapat dikatakan bahwa serangan militer tersebut juga terindikasi sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap standar hukum humaniter internasional. Serangan di hampir seluruh negeri Ukraina yang telah menewaskan lebih dari 550 penduduk sipil yang tidak bersalah berdasarkan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), merupakan pelanggaran langsung terhadap konvensi Jenewa 1949. Khususnya konvensi Jenewa IV yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kepada warga sipil. Serangan itu juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Menjaga optimisme Terlepas dari analisis hukum tersebut, serangan militer Rusia ini harus segera dihentikan. Namun, yang menjadi pertanyaan, mekanisme seperti apa yang dapat dilakukan ketika masyarakat internasional tidak punya banyak pilihan? Karena gelombang kecaman dan tekanan global serta sanksi internasional dari masing-masing negara terhadap Rusia, tampaknya tidak berimplikasi apa pun terhadap penghentian serangan tersebut. Dewan Keamanan PBB nyatanya tidak berdaya melaksanakan mandat dari Bab VII Piagam PBB untuk dapat mengambil tindakan dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Rusia dapat menggunakan hak veto yang dimiliki terkait segala bentuk rancangan resolusi mengutuk serangan terhadap Ukraina. Hal tersebut juga menjadi bukti terbaru bahwa veto menjadi suatu kelemahan tertentu dari hukum internasional kontemporer dalam 'menindak'. Karena sebelumnya juga banyak tindakan serupa yang dilakukan negara besar terhadap negara lainnya seperti krisis Israel-Palestina yang tidak mampu diselesaikan hingga hari ini. Desain politik tentang hak veto tersebut perlu direformasi. Tujuannya untuk mencegah tindakan lain di masa depan yang dilakukan oleh negara pemegang hak veto dan negara sekutunya, yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Hal itu harus dijadikan perhatian serius, jangan sampai keberadaan hak veto itu kontraproduktif dengan tujuan pendirian PBB dan membuat negara-negara adidaya kebal terhadap segala tindakannya yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Selanjutnya, Ukraina juga dapat 'melembagakan' krisis ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) melalui mekanisme provisional measures. Namun, jika keputusan ICJ ternyata menguntungkan Ukraina, penegakan keputusan itu masih memerlukan dukungan Dewan Keamanan PBB, dan hal tersebut rasanya tidak mungkin akan terjadi. Terlepas dari segala keterbatasan dalam sistem dan penegakan hukum internasional tersebut, optimisme akan adanya penyelesaian terhadap krisis Rusia-Ukraina ini harus terus dijaga. 391
Saryono, Fajarianti, Kurniawati, Akbariah, Jabar & Yulianti Masyarakat internasional harus bisa memainkan perannya membantu meredakan krisis, termasuk menggunakan pengaruh dan kekuatan diplomatik untuk terus mendorong Rusia-Ukraina menuju gencatan senjata dan perdamaian atas dasar kemanusiaan. Pada akhirnya, sebagai penutup, masyarakat internasional harus terus berharap Rusia mau mendengarkan suara kolektif masyarakat internasional agar menghentikan tindakan militer. Rusia juga diharapkan kembali pada prinsip-prinsip dasar pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara dan menempatkan kembali perdamaian dan ketertiban internasional sebagai prioritas yang paling utama. 3. Respon Indonesia Terhadap Konflik antara Rusia dan Ukraina Munculnya ketegangan antara Presiden Ukraina (Volodymyr Zelensky) dan Presiden Rusia (Vladimir Putin) didasari oleh niat Ukraina yang sebenarnya sudah sejak lama ingin bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) yaitu aliansi militer dari negara blok barat yang menyebabkan Presiden Putin marah besar karena hal ini tentunya dapat mengancam kedaulatan blok timur khususnya Rusia yang wilayah negaranya berada dekat dengan Ukraina. Rusia sudah kecewa dengan negara-negara Blok Timur disekitarnya karena telah bergabung ke dalam NATO. Memang, setiap negara memiliki kedaulatan dan kebebasan dalam mengambil keputusan di politik Internasional, akan tetapi, NATO dianggap telah mendustai janjinya. Tahun 1991, saat Uni Soviet mengumumkan perpecahan negara, Rusia menyetujui reunifikasi Jerman dan menarik pasukan Uni Soviet dari Jerman Timur. Rusia sudah bersepakat dengan NATO bahwa NATO tidak akan berkembang ke arah Timur, arah Rusia. Rusia mempercayainya, akan tetapi dari tahun 1999 hingga 2020 nyatanya NATO telah melakukan lima kali perkembangan ke arah Timur dan batasnya adalah wilayah Ukraina yang memiliki jarak kedekatan wilayah kurang lebih 2000 KM. Peristiwa ini tentunya mendapat perhatian dan dukungan dari publik Indonesia yang condong akan Rusia. Hal ini juga didasari pada sejarah manis dengan Indonesia dan kekaguman pada sosok Presiden Putin karena dinilai lebih berwibawa, berani, dan cerdik dalam menghadapi keputusan serta ramah dan bersahaja dengan Muslim. Hal ini tentunya menjadi pembeda Presiden Putin dengan Presiden, Raja, Ratu di Eropa dan Amerika Serikat khususnya yang terkadang masih menganggap bahwa Muslim adalah penyebab kekacauan dikancah global. Jumlah warga Muslim di Rusia tumbuh subur di zaman kepemimpinanya saat ini dan Presiden Putin tidak terusik akan hal itu karena Presiden Putin menilai bahwa setiap orang bebas meyakini dan memeluk agama sesuai keyakinannya. Presiden Putin juga menyatakan bahwa perang yang terjadi di negara Muslim dengan barat bukan disebabkan oleh kekacauan dan kejahatan Muslim melainkan hanya karena kepentingan politik barat saja. Sikap inilah yang membuat Presiden Putin banjir dukungan dari negara-negara yang bermayoritas beragama Islam termasuk Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dudy Rusdianto yang mengatakan setidaknya ada tiga sikap yang ditunjukkan warganet Indonesia terhadap serangan militer Rusia ke Ukraina. "Pertama, ketidaksukaan terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Amerika Serikat. kedua, kekaguman 392
Sikap Politik & Hukum Internasional Indonesia ... pada sosok Presiden Vladimir Putin, dan terakhir adanya simpati kepada rakyat Ukraina dan Presiden Volodymyr Zelensky," papar Dudy. Jika kita kembali menelusuri jejak Ukraina, dalam sejarahnya Ukraina sejatinya bukanlah kerabat jauh dari Rusia. Jauh sebelum Uni Soviet terpecah menjadi 15 negara bagian (termasuk Rusia dan Ukraina) dengan Indonesia sendiri memiliki sejarah persahabatan diplomatik yang hangat. Uni Soviet turut menjadi negara republik sosialis yang paling berbahagia menyambut kemerdekaan Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya literatur yang mencatat bahwa Uni Soviet banyak membantu penyatuan dan pembangunan di Indonesia serta memberikan senjata-senjata untuk memperkuat militer Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dari latar belakang sejarah ini, tidak dapat dibenarkan apabila Indonesia diam dan memihak salah satu negara tersebut. Apalagi Indonesia menganut politik bebas aktif yang dimana Indonesia sudah seharusnya pantang untuk tidak memihak negara manapun yang sedang berkonflik melainkan menjadi pihak penengah yang mendamaikan serta memberikan bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini, Rusia dan Ukraina saling merebut perhatian serta dukungan dari Indonesia sebagai kawan dan mintra yang baik. Presiden Joko Widodo dengan cepat mengambil sikap yang menegaskan bahwa konflik ini harus dihentikan karena menyebabkan ketidak pastian global. Hal yang paling penting ialah Indonesia tidak termakan pengaruh global dalam pernyataannya di Internasional tidak menyebut Rusia sebagai agresor karena Ibu Lyudmila Vorobieva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia berulang kali menegaskan bahwa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina ini hanyalah invasi militer saja dan sasaran utamanya bukanlah penduduk sipil Ukraina. Pada kenyataannya, hal ini sejalan dengan fakta bahwa militer Rusia masih menyelamatkan warga sipil dan memberikan bantuan makanan ditengah krisis pangan akibat invasi militer. Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, membahas konflik di Ukraina dan kerja sama G20, yang tahun ini diketuai Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam cuitannya dalam bahasa Inggris di twitter. Dalam percakapan dengan Putin, Jokowi mengungkapkan bahwa dia menekankan perang harus segera dihentikan dan perlu diberi ruang untuk perundingan damai. "Indonesia siap berkontribusi untuk mencapai tujuan isi tersebut," ujarnya. Namun Jokowi percakapannya dengan Putin soal kerja sama G20. Putin telah menyatakan keinginan menghadiri pertemuan G20 di Indonesia, seperti yang diungkapkan duta besarnya di Jakarta beberapa waktu lalu. tidak menjelaskan lebih lanjut Pada Kamis 28 April, juga lewat Twitter, Jokowi mengonfirmasi telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sehari sebelumnya. Dengan Zelensky, Jokowi membicarakan dukungan Indonesia terhadap perundingan damai untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan siap memberi bantuan kemanusiaan. Namun, selama ini perhatian tertuju pada apakah Indonesia akan sukses menyelenggarakan KTT G20 tahun ini dengan tetap mengundang Rusia, sedangkan AS dan para sekutunya ingin Moskow didepak dari forum karena invasinya atas Ukraina. 393
Saryono, Fajarianti, Kurniawati, Akbariah, Jabar & Yulianti Kalaupun tetap mengundang Rusia, Indonesia juga didesak Amerika Serikat untuk mengajak Ukraina ke pertemuan di Bali akhir tahun ini, walaupun bukan berstatus anggota G20. Sejauh ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan Indonesia terkait undangan untuk Ukraina itu, walau telah diembuskan oleh Zelensky di akun Twitternya saat mengabarkan percakapannya dengan Jokowi lewat telepon. Sebelumnya, pemerintah Rusia menepis ancaman Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok ekonomi 20 negara (G20) karena invasinya ke Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan seandainya Rusia dikeluarkan dari G20, langkah itu tak akan menjadi bencana. "Format G20 adalah penting, tapi dalam kondisi sekarang ketika mayoritas pesertanya sedang melancarkan perang ekonomi terhadap Rusia, maka tak ada hal mengerikan yang akan terjadi," kata Dmitry Peskov kepada para wartawan pada Jumat, 25 Maret Ditambahkan, dunia tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat dan Eropa, dan dia memperkirakan upaya Washington mengucilkan Moskow akan gagal. Penegaskan Peskov disampaikan menyusul pernyataan sejumlah negara Barat untuk mengeluarkan Rusia dari G20 sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia di Brussels, Belgia, Kamis waktu setempat 24 Maret, Presiden AS Joe Biden mengatakan Rusia harus dikeluarkan dari G20 seperti yang dikutip dari Reuters. Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 'tidak memihak'. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini tidak memihak, di tengah seruan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dan agar Rusia dikeluarkan dari forum itu menyusul invasi ke Ukraina. Namun dalam jumpa pers, Indonesia menegaskan sikap netral. Selain itu, sikap Indonesia juga bukan sekadar mengikuti negara lain. Melainkan berkepentingan menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan sengketa, kata semua pihak dapat menyelesaikan Winardi.Tentang perang Rusia dan UkrainaIndonesia menilai bahwa langkah terbaik terhadap situasi tersebut adalah dengan deeskalasi sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mencermati isu Ukraina dengan bijak sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia, tetap perlu bersatu untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia.Terkait posisi Indonesia dalam krisis Ukraina, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena kedua negara tersebut adalah sahabat Indonesia, kata Winardi. Penegasan ini dikeluarkan sesudah muncul konfirmasi bahwa Rusia telah menerima undangan dari Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali November mendatang dan Presiden Vladimir Putin ingin menghadirinya, sebagaimana diungkap duta besar Rusia di Jakarta. Sikap pemerintah RI sejalan dengan pandangan para politikus di Indonesia, di antaranya Dave Laksono. Menurut anggota DPR Komisi I yang antara lain membidangi urusan luar negeri 394
Sikap Politik & Hukum Internasional Indonesia ... itu, sudah selayaknya Indonesia tidak menyentuh konflik Rusia-Ukraina dalam G20 ini. Pasalnya, G20 dibentuk untuk membahas hal-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pembangunan mempermudah akses ke permodalan atau juga meningkatkan kemampuan bisnis masyarakat secara global. "Permasalahan Ukraina dengan Rusia adalah konflik yang berawal dari kebijakan luar negeri sejumlah negara Barat yang dianggap bertentangan ataupun membahayakan permasalahan dalam negeri Rusia. "Oleh karena itu fokus G20 jangan dibawa ke arah sana, walaupun apa yang terjadi di sana dianggap suatu pelanggaran kedaulatan negara. Itu seharusnya diselesaikan di forum-forum yang ada, bukan di G20," kata politikus partai Golkar menjawab pertanyaan BBC News Indonesia. Dukungan tentang pentingnya Rusia di G20 juga disuarakan oleh China, salah satu anggotanya, dengan mengatakan Rusia memegang peran penting. ekonomi, meningkatkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dalam konferensi pers di Jakarta Rabu, 23 Maret 2022 mengungkapkan keinginan Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Vorobieva mendesak Indonesia, yang tahun ini memimpin G20, untuk tidak terombang-ambing oleh tekanan dari negara-negara Barat. 4. Hikmah untuk Indonesia dari Konflik antara Rusia dan Ukraina Indonesia adalah negara kepulauan yang besar serta dianugerahi dengan keindahan dari keaneragaman budaya, suku bangsa, agama, status sosial, dan ras/etnis. Dari banyaknya keanekaragaman ini bukanlah hal yang tidak mungkin jika interaksi disosiatif akan terjadi seiring berjalannya waktu ketika kita masih mempertahankan ego serta mengolok-ngolok perbedaan yang ada. Sepertinya yang sudah terjadi dari sebelumnya atau bahkan hari ini, interaksi yang mengarah pada perpecahan sudah sering terjadi dan menimbulkan pertikaian yang sangat merugikan masyarakat serta negara dan mengancam pertahanan keamanan kedaulatan negara. "Perang tidak menyelesaikan masalah apapun, perang hanya mengganggu ketertiban dunia dan melemahkan pergerakan ekonomi antar negara. Sudah seharusnya kita jaga dan junjung tinggi demokrasi, tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan, hormati perbedaan yang ada serta terdepan membela dan mempertahankan keamanan untuk kedaulatan negara kita." (Wawancara dengan informan kelima, Bapak Dr. Jan Binsar Marpaung, S.H, M.Pd pada Rabu, 22 Juni 2022. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran I) Jadi, sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, kita harus belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri seperti mementingkan ego, bangga terhadap golongan sendiri dan menindas golongan lain, junjung tinggi demokrasi dan prersatuan kesatuan agar terhindar dari perang antar saudara serta kita bersama membangun dan bersinergi untuk memajukan serta menyejahterakan Indonesia agar lebih baik lagi disetiap harinya. 395
Saryono, Fajarianti, Kurniawati, Akbariah, Jabar & Yulianti KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai "Sikap Politik dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia ke Ukraina" ialah Rusia tampaknya masih ingin mengembalikan kejayaan Uni Soviet dengan anti bergabung dan melarang Ukraina untuk masuk kedalam NATO yang merupakan produk dari perang dunia ke II serta aliansi militer blok barat. Selain itu, Rusia masih merasa 'satu tubuh' dengan Ukraina karena jarak antar negara yang sangat berdekatan serta Crimea yang ada di Ukraina merupakan wilayah emas yang sangat strategis untuk membangun perekonomian antar kedua tersebut dan menjadi 'tempat tinggal' sebagian kecil warga Rusia. Dan hal inilah yang melatar belakangi Rusia untuk terus ikut campur dalam setiap langkah dan keputusan Ukraina meskipun Ukraina dan Rusia sudah sama-sama berdaulat. Langkah serta keputusan Rusia untuk menyerang Ukraina merupakan bentuk pelanggaran politik dan hukum kedaulatan serta hak asasi manusia secara hukum internasional. Akan tetapi, berbagai upaya serta sanksi yang seharusnya didapatkan untuk Rusia tidak memengaruhi gerak Rusia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negaranya. NATO tidak terlalu vokal dan frontal untuk membela Ukraina karena Rusia merupakan produsen terbesar energi seperti minyak bumi, gas alam, dan fosil untuk Uni Eropa. Indonesia telah mengambil langkah tepat dan sesuai dengan prinsip politik non blok karena Indonesia tidak membiarkan negara barat dan sekutunya untuk mendikte langkah serta keputusan yang diambil oleh Indonesia dan telah membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia menjalankan prinsip yang ada pada UUD 1945 sebagai mediator perdamaian sekaligus pelindung dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang sedang berkonflik. Peristiwa ini telah membuktikan bahwa perang tidak menyelesaikan masalah apapun karena perang hanya menjadi sumber penyebab kekacauan arus ekonomi dunia yang mengakibatkan terganggunya sumber pangan dan energi baik kepada negara yang terlibat maupun tidak secara merata. Perang juga menjadi ancaman dalam perdamaian dan kedaulatan negara serta penghancur fasilitas militer dan umum yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan terutama militer dan sipil. UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, iman, dan Islam. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallaahu Alaihi Wasallam karena berkat beliau dan atas izin Allah SWT umat manusia serta seluruh alam menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berkat Ridho Nya, peneliti akhirnya mampu menyelesaikan tugas proposal penelitian yang berjudul "Sikap Politik dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina" tepat pada waktunya. Sebagai pembuka, proposal penelitian ini membahas mengenai bagaimana sikap politik dan hukum Internasional negara Indonesia dalam menyikapi problema antara dua negara besar pecahan Uni Soviet ini serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan kerjasama internasional dengan Indonesia. 396
Sikap Politik & Hukum Internasional Indonesia ... Dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu kami, tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, semoga dengan bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. REFERENSI Baraputri, V. (2022). Ukraina dan Rusia kecewa sekaligus berharap pada Indonesia: Wawancara BBC News Indonesia dengan Duta Besar Ukraina dan Rusia. BBC News. Chilcote, R. (2020). Pengertian Sikap Politik dan Budaya Politik. Pojok Wancana. Djani, D. T. (2022). Jokowi bertelepon dengan Putin, singgung konflik Ukraina dan G20, 'perang harus segera dihentikan' dan 'Indonesia siap berkontribusi'. BBC News. Jemadu, A. (2022). Rusia serang Ukraina: Mengapa Indonesia tidak menyebut 'invasi dan Rusia' dalam merespon serangan militer? BBC News. Mykulych, Y. (2022). Perang Ukraina: 'Merdeka atau mati', anak-anak muda Ukraina terinspirasi perjuangan kemerdekaan dan Sumpah Pemuda Indonesia. BBC News. Goodin, Robert E. (2010). The Oxford Handbook of International Relations. Oxford: Oxford University Press. hlm. 132-133. ISBN 978-0-19-958558-8. Ogiandhafi z Juanda Advokat, d. d. (2022). Konflik Rusia-Ukraina, Hukum Internasional Bisa Apa? Media Indonesia. Rudianto, E. D. (2022). Perang di Ukraina: Mayoritas publik Indonesia kagumi Putin, pakar khawatir 'bangsa kita dicap hipokrit'. BBC News. Saeri, M. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, . Surya, A. (2009). Dr. Dra. Antara Indonesia dan Rusia Sebuah Tinjauan Sejarah, 2- 16. Utama, M. R. (2022). Konflik Ukraina-Rusia Bagian dari Sisa Perang Dingin. Universitas Islam Indonesia. Wicaksana, W. (2007). A Guide to Theory": Epistemologi Politik Luar Negeri, 12- 19. Yanyan, M. Y. (2017). Politik Luar Negeri. Jakarta: Elex Media Komputindo.Contoh Penulisan Referensi dari Book Chapter: Goos, M. (2019). Publishing for International Impact in Mathematics Education Research Journals. In Leatham K. (ed), Designing, Conducting, and Publishing Quality Research in Mathematics Education (pp. 213-225). Switzerland: Springer, Cham. Redaksi Pojok Wacana (2020). Pengertian Sikap Politik Dan Budaya Politik. Nurkasihani, Iba. (2018). SH. Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. JDIH Kabupaten Tanah Laut 397