KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KAJIAN FISKAL REGIONAL Tahun 2018
TIM PENYUSUN
KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena nikmat dan karunia-Nya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara telah dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan KFR merupakan salah satu tugas dalam Pembinaan Pelaksanaan anggaran Daerah serta wujud koordinasi dan kerjasama ekonomi dan keuangan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyusunan Kajian Fiskal Regional merupakan bentuk dari peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. KFR dapat dipergunakan sebagai evaluasi kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai media informasi yang bernilai strategis bagi para pemangku kepentingan dan mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara serta masukan bagi penyempurnaan proses bisnis dan kebijakan di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tenggara dan Organisasi Perangkat Daerah mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, serta semua pihak yang turut membantu penyusunan KFR Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Harapan kami, semoga KFR ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengelolaan Keuangan Negara di Sulawesi Tenggara khususnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan Kajian Fiskal Regional selanjutnya. Kendari, 28 Februari 2019 Kepala Kantor Wilayah, Ririn Kadariyah i
RINGKASAN EKSEKUTIF Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tumbuh melambat dibandingkan tahun 2017 menjadi sebesar 6,42%. Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya sektor pertambangan dan penggalian dari sisi lapangan usaha dan perlambatan investasi dari sisi pengeluaran. Hal ini merupakan dampak dari kondisi resesi ekonomi dunia yang melanda hampir seluruh negara-negara maju dan berkembang sepanjang tahun 2018. Perlambatan ekonomi dunia ini mengakibatkan Tiongkok yang merupakan konsumen terbesar barang tambang dan bahan galian Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus investor terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami perlambatan yang cukup dalam. Perlambatan ekonomi Tiongkok pada tahun 2018 ini juga dirasakan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Sementara itu, tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 terjaga di angka 2,55% lebih rendah dari tahun 2017. Tren angka kemiskinan dan gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 juga mengalami perbaikan secara signifikan. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sebesar 11,32% yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Selain itu, indeks gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebesar 0,392 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar 0,012 jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0.404. Dari Sisi Pendapatan negara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 berhasil melampaui target penerimaan negara baik dari penerimaan pajak maupun PNBP. Hal ini dipicu oleh kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2018 yang kondusif dan ramah investasi. Sementara itu dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara (di luar dana transfer) selama tahun 2018 tercatat sebesar Rp7,119 triliun atau mencapai 94,89%. Realisasi belanja negara ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang terealisasi hanya sebesar 92,44%. Peningkatan persentase realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 juga diiringi dengan peningkatan kualitas belanja negara yang semakin baik dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja negara dan penggunaan belanja perjalanan dinas yang semakin selektif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang tinggi didorong juga oleh tumbuh kembangnya UMKM yang didorong pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan skema pembiayaan kredit untuk usaha- ii
usaha produktif yang diperuntukkan bagi pengusaha yang masuk dalam kriteria UMKM. Sumber dana KUR berasal dari perbankan sedangkan peran Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah memberikan subsidi bunga sehingga bunga KUR dapat lebih rendah dari bunga kredit komersial. Selain itu sejak tahun 2017 pemerintah juga meluncurkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat atau kelompok usaha yang tidak terjaring dalam skema program KUR. Penyaluran KUR pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp1,561 triliun dengan jumlah debitur mencapai 50.086 debitur. Sementara itu, penyaluran pembiayaan UMi pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp5,815 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.522 debitur. Alokasi dan realisasi APBD secara agregat seluruh Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tren yang lebih baik pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Pendapatan daerah mencapai Rp18,43 triliun pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 10,4 % dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp16,69 triliun. Sementara dari sisi belanja daerah terjadi peningkatan pula dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp17,06 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp18,09 triliun di tahun 2018. Pada tahun 2018 rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 9,23%, sementara rasio Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 88,33%. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat rendah sehingga seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Pendapatan pemerintah konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebesar Rp4,211 triliun (setelah dilakukan eliminasi terhadap akun-akun resiprokal), sedangkan realisasi belanja pemerintah konsolidasian mencapai sebesar Rp24,029 triliun. Pendapatan pemerintah konsolidasian tersebut merupakan penggabungan dari pendapatan dan hibah Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah sebesar Rp2,87 triliun dan Pemerintah Daerah sebesar Rp18,43 triliun. Pendapatan permerintah konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 berasal dari pendapatan perpajakan sebesar Rp3,14 triliun, PNBP sebesar Rp888,08 miliar dan pendapatan hibah sebesar Rp184,05 miliar. Sedangkan belanja pemerintah Konsolidasian tahun 2018 terdiri dari Belanja Pegawai Rp8,26 triliun, Belanja Barang Rp7,09 triliun, Belanja Modal sebesar Rp6,14 triliun, Pembayaran Bunga Utang Rp35,85 miliar, Belanja Subsidi Rp8,57 miliar, Belanja Hibah sebesar Rp886,89 miliar, Bantuan Sosial Rp30,69 miliar, Belanja Bantuan iii
Keuangan sebesar Rp516,98 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp15,09 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp18,13 triliun. Berdasarkan hasil analisis overlay yang merupakan gabungan dari analisis LQ, SS-EM dan MRP serta memperhatikan juga hasil analisis Tipology Klasen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai empat sektor unggulan yang menopang perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa pendidikan. Potensi kandungan barang-barang tambang dan galian di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat melimpah sehingga menjadi perhatian investor nasional maupun asing, khususnya pertambangan nikel, aspal dan emas. Perusahaan tambang nasional dan asing banyak yang sudah beroperasi sejak lama di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan. Sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Sulawesi Tenggara kedepannya masih dapat ditingkatkan lagi mengingat masih banyak potensi kantung-kantung pertambangan yang belum dieksplorasi secara optimal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Harmonisasi program pembangunan dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara serta dukungan pemerintah berupa alokasi anggaran infrastruktur yang cukup besar dalam APBN dan APBD telah mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berada diatas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu pemerataan pembangunan dan distribusi hasil-hasil pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah menyentuh dan dapat dirasakan hingga ke tingkat desa. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah diintegrasikan dengan sangat baik oleh Pemerintah Desa sehingga peningkatan kesejahteraan warga desa juga sudah mulai terlihat nyata dengan telah terbukanya keterisolasian wilayah, penyediaaan MCK secara memadai, bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat, penyediaan air bersih, penciptaan lapangan kerja di pedesaan melalui skema cash for work serta menurunnya angka kemiskinan secara bertahap di pedesaan. iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... I RINGKASAN EKSEKUTIF ... II DAFTAR ISI ... V DAFTAR TABEL ... IX DAFTAR GRAFIK ... XI DAFTAR GAMBAR ... XIII BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL ... 1 A. INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL ... 1 1. Produk Domestik Regional Bruto ... 1 a) Laju Pertumbuhan Ekonomi ... 1 b) Nominal PDRB ... 2 c) PDRB per Kapita ... 5 2. Suku Bunga ... 5 3. Inflasi ... 6 4. Nilai Tukar ... 8 B. INDIKATOR KESEJAHTERAAN ... 8 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ... 9 2. Tingkat Kemiskinan ... 10 3. Ketimpangan (Gini Ratio) ... 10 4. Kondisi Ketenagakerjaan ... 11 C. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL ... 12 BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL ... 15 A. APBN TINGKAT PROVINSI ... 15 B. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI ... 16 1. Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi ... 17 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Propinsi ... 19 v
a) Perkembangan PNBP menurut Jenis ... 19 b) Perkembangan PNBP Fungsional ... 20 3. Analisis Kontribusi Penerimaan Perpajakan dan PNBP Terhadap Perekonomian ... 21 C. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI ... 22 1. Perkembangan Pagu Dan Realisasi Berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/ Kementerian/Lembaga) ... 22 2. Perkembangan Pagu Dan Realisasi Berdasarkan Fungsi ... 23 3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja ... 24 4. Analisis Belanja Pemerintah Pusat Untuk Pembangunan Manusia ... 24 D. ANALISIS CASH FLOW PEMERINTAH PUSAT ... 25 E. TRANSFER ... 26 F. PENGELOLAAN BLU PUSAT ... 27 1. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Pusat ... 27 2. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP, dan RM BLU Pusat ... 27 3. Kemandirian BLU... 28 4. Potensi Satker PNBP Menjadi Satker BLU ... 29 G. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT ... 30 1. Penerusan Pinjaman ... 30 2. Kredit Program ... 30 BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD ... 34 A. APBD TINGKAT PROVINSI ... 34 B. JENIS PENDAPATAN DALAM APBD ... 35 C. JENIS BELANJA DALAM APBD ... 38 1. Rincian Belanja Daerah Berdasarkan klasifikasi urusan ... 38 2. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) ... 40 3. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) ... 42 D. PENGELOLAAN BLU DAERAH ... 42 1. Profil dan jenis layanan satker BLU Daerah ... 42 vi
2. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU Daerah ... 44 3. Analisis Legal ... 46 E. PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH ... 46 1. Bentuk lnvestasi Daerah ... 46 2. Profil dan jenis Badan Usaha Milik Daerah ... 47 F. SILPA DAN PEMBIAYAAN ... 48 1. Perkembangan surplus/defisit APBD ... 48 2. Pembiayaan daerah ... 49 G. ANALISIS LAINNYA ... 50 1. Analisis Horizontal dan Vertikal ... 50 BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) ... 53 A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN ... 53 B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN ... 53 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan ... 54 2. Analisis Perubahan ... 55 3. Rasio Pajak (Tax Ratio) ... 55 4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian ... 56 C. BELANJA KONSOLIDASIAN ... 57 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan ... 57 2. Analisis Perubahan ... 58 3. Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Terhadap Total Belanja Konsolidasian ... 59 4. Rasio Belanja Konsolidasian Terhadap Jumlah Penduduk ... 60 5. Analisis Belanja ... 60 6. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional ... 61 D. SURPLUS/DEFISIT ... 63 1. Komposisi Surplus/Defisit Konsolidasian dan Rasio ... 64 E. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ... 65 vii
BAB V KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL ... 66 A. KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI ... 66 1. Analisis Sektor Unggulan/Location Quotient (LQ) ... 66 2. Tipologi Klasen ... 68 3. Analisis Shift Share modifikasi Esteban-Marquillas ... 69 4. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)... 71 5. Analisis Overlay ... 73 B. TANTANGAN FISKAL REGIONAL ... 78 BAB VI ANALISIS TEMATIK ... 82 1. Sinkronisasi Program APBN dan APBD dalam Pembangunan Infrastruktur dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah ... 82 2. Kontribusi dan Tantangan Dana Desa Dalam Upaya untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan di Daerah ... 90 BAB VII PENUTUP ... 95 A. KESIMPULAN ... 95 B. REKOMENDASI ... 98 DAFTAR PUSTAKA ... FOTO SAMPUL: 1. Gedung RSUD Konawe - dibangun dengan pinjaman dari PT. SMI (Rachmadi Wahyu P. S. - Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara) 2. Masjid Al Alam Kendari (@firdanfahmi - KPPN Kendari) viii
DAFTAR TABEL TABEL 1. 1 PERTUMBUHAN PDRB SULAWESI TENGGARA MENURUT PENGGUNAAN (ADHK-2010) ... 3 TABEL 1. 2 PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN 2018 ... 3 TABEL 1. 3 PERKEMBANGAN PDRB SISI PENAWARAN SULAWESI TENGGARA ... 4 TABEL 1. 4 PERKEMBANGAN BI 7 DAY REPO RATE 2018 ... 6 TABEL 1. 5 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI TENGGARA ... 9 TABEL 1. 6 KETENAGAKERJAAN SULAWESI TENGGARA ... 11 TABEL 1. 7 BELANJA PEMERINTAH DI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 S.D. 2018 ... 13 TABEL 2. 1 ALOKASI APBN DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA ... 15 TABEL 2. 2 PENERIMAAN PERPAJAKAN DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA ... 17 TABEL 2. 3 DATA PENERIMAAN PAJAK VERSI SPAN DAN VERSI KPP PRATAMA LINGKUP SULAWESI TENGGARA ... 19 TABEL 2. 4 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SULAWESI TENGGARA ... 19 TABEL 2. 5 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK FUNGSIONAL... 20 TABEL 2. 6 TAX RATIO DAN PNBP RATIO SULAWESI TENGGARA... 21 TABEL 2. 7 PAJAK PERKAPITA DAN PNBP PERKAPITA SULAWESI TENGGARA ... 21 TABEL 2. 8 PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN FUNGSI ... 23 TABEL 2. 9 PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA ... 24 TABEL 2. 10 PAGU DAN REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA ... 25 TABEL 2. 11 TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA LINGKUP SULAWESI TENGGARA ... 26 TABEL 2. 12 ASET UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI ... 27 TABEL 2. 13 ASET RSU BHAYANGKARA KENDARI ... 28 TABEL 2. 14 PAGU PNBP DAN RM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI ... 28 TABEL 2. 15 PAGU PNBP DAN RM RSU BHAYANGKARA KENDARI... 29 TABEL 2. 16 PERKEMBANGAN PAGU PNBP DAN RM SATKER PNBP ... 29 TABEL 2. 17 DATA SLA SULAWESI TENGGARA ... 30 TABEL 2. 18 PENYALURAN KUR BERDASARKAN SKEMA DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA ... 31 TABEL 2. 19 PENYALURAN KUR TAHUN 2018 PER WILAYAH SULAWESI TENGGARA ... 32 TABEL 2. 20 PENYALURAN KUR TAHUN 2017 PER WILAYAH SULAWESI TENGGARA ... 33 TABEL 3. 1 PROFIL APBD SULAWESI TENGGARA ... 34 TABEL 3. 2 JENIS PENDAPATAN APBD SULAWESI TENGGARA ... 35 TABEL 3. 3 PROFIL APBD SULAWESI TENGGARA BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN ... 39 TABEL 3. 4 PROFIL APBD SULAWESI TENGGARA BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS BELANJA ... 41 ix
TABEL 3. 5 PROFIL APBD SULAWESI TENGGARA BERDASARKAN KLASIFIKASI FUNGSI ... 42 TABEL 3. 6 PROFIL DAN JENIS LAYANAN BLU DAERAH DI SULAWESI TENGGARA ... 44 TABEL 3. 7 PROFIL ASET SATKER BLU DAERAH DI SULAWESI TENGGARA ... 44 TABEL 3. 8 PERKEMBANGAN PAGU RM DAN PNBP BLUD DI SULAWESI TENGGARA ... 45 TABEL 3. 9 BENTUK INVESTASI DAERAH DI SULAWESI TENGGARA ... 46 TABEL 3. 10 PROFIL DAN JENIS USAHA BUMD DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA ... 47 TABEL 3. 11 REALISASI PENDAPATAN 2018 PER KABUPATEN/KOTA/PROVINSI SULAWESI TENGGARA ... 51 TABEL 4.1. LAPORAN KONSOLIDASIAN SULAWESI TENGGARA 2018 ... 53 TABEL 4. 2 RASIO PAJAK TERHADAP PDRB SULAWESI TENGGARA 2016 S.D. 2018 ... 56 TABEL 4. 3 REALISASI PENDAPATAN KONSOLIDASIAN PEMPUS DAN PEMDA DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA 2016 S.D. 2018 ... 57 TABEL 4. 4 RASIO BELANJA OPERASI SULAWESI TENGGARA 2016 S.D. 2018 ... 59 TABEL 4. 5 RASIO DANA KELOLAAN NON BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018 ... 61 TABEL 4. 6 RASIO DANA KELOLAAN NON BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018 ... 61 TABEL 4. 7 RASIO SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN TERHADAP PDRB SULAWESI TENGGARA ... 64 TABEL 4. 8 KONTRIBUSI PEMERINTAH TERHADAP PDRB SULAWESI TENGGARA ... 65 TABEL 5. 1 LOCATION QUOTIENT SULAWESI TENGGARA PERIODE 2014-2018 ... 67 TABEL 5. 2 KLASIFIKASI SEKTOR EKONOMI SULAWESI TENGGARA DENGAN KLASSEN TYPOLOGI 2014- 2018 ... 69 TABEL 6. 1 ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN DAN APBD SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 DAN 2018 (MILYAR RUPIAH) ... 83 TABEL 6. 2 ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2017 DAN 2018 DALAM APBD PEMERINTAH DAERAH LINGKUP SULAWESI TENGGARA ... 84 TABEL 6. 3 ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR SULAWESI TENGGARA DALAM APBN TAHUN 2017 DAN 2018 ... 85 TABEL 6. 4 PERSENTASE BESARAN ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN DAN APBD ... 86 TABEL 6. 5 JUMLAH PUBLIK GOOD DALAM WILAYAH SULAWESI TENGGARA PERIODE TAHUN 1995 S.D. 2016 ... 87 TABEL 6. 6 PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2018 DALAM LINGKUP SULAWESI TENGGARA ... 91 x
DAFTAR GRAFIK GRAFIK 1. 1 PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI TENGGARA DAN NASIONAL... 1 GRAFIK 1. 2 PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA SULAWESI TENGGARA ... 5 GRAFIK 1. 3 LAJU INFLASI SULAWESI TENGGARA 2016 S.D. 2018 ... 6 GRAFIK 1. 4 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN CNY TAHUN 2018 ... 8 GRAFIK 1. 5 PERSENTASE KEMISKINAN SULAWESI TENGGARA ... 10 GRAFIK 1. 6 PERKEMBANGAN GINI RASIO SULAWESI TENGGARA ... 10 GRAFIK 2. 1 PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI SULAWESI TENGGARA ... 16 GRAFIK 2. 2 KOMPOSISI PENDAPATAN DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA ... 16 GRAFIK 2. 3 PERKEMBANGAN TAX RATIO SULAWESI TENGGARA ... 17 GRAFIK 2. 4 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PNBP 2016 S.D. 2018 LINGKUP SULAWESI TENGGARA ... 19 GRAFIK 2. 5 PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2016 S.D. 2018 LINGKUP SULAWESI TENGGARA ... 22 GRAFIK 2. 6 TINGKAT PENYERAPAN 10 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN ALOKASI ANGGARAN TERBESAR LINGKUP SULAWESI TENGGARA ... 22 GRAFIK 2. 7 ANALISA CASH FLOW 2016 DAN 2017 DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA ... 25 GRAFIK 4.1. PERBANDINGAN PENDAPATAN KONSOLIDASIAN SULAWESI TENGGARA 2018 DAN 2017 .... 54 GRAFIK 4. 2 PERBANDINGAN KOMPOSISI PENDAPATAN KONSOLIDASIAN SULAWESI TENGGARA 2018 DAN 2017 ... 54 GRAFIK 4. 3 PERBANDINGAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TERHADAP PENERIMAAN KONSOLIDASIAN SULAWESI TENGGARA 2018 ... 55 GRAFIK 4. 4 PERBANDINGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN KONSOLIDASIAN SULAWESI TENGGARA 2018 ... 55 GRAFIK 4. 5 BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN BERDASAR JENIS BELANJA 2017 DAN 2018 ... 57 GRAFIK 4. 6 PERBANDINGAN BELANJA DAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA DAN TRANSFER KONSOLIDASIAN SULAWESI TENGGARA 2018 ... 58 GRAFIK 4. 7 KOMPOSISI BELANJA KONSOLIDASIAN SULAWESI TENGGARA 2017 DAN 2018 ... 59 GRAFIK 4. 8 BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN SULAWESI TENGGARA 2017 DAN 2018 ... 60 GRAFIK 4. 9 SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH SULAWESI TENGGARA 2018... 64 GRAFIK 5. 1 PERSENTASE JUMLAH PERUSAHAAN KONSTRUKSI DI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 .. 75 xi
GRAFIK 5. 2 JUMLAH KENDARAAN RODA EMPAT ATAU LEBIH DI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013- 2017 ... 76 GRAFIK 5. 3 JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL DI SULAWESI TENGGARA 2013-2017 ... 76 GRAFIK 5. 4 JUMLAH PESAWAT YANG DATANG DAN BERANGKAT DI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013- 2017 ... 77 xii
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 5. 1 LOKASI POTENSI BAHAN GALIAN SULAWESI TENGGARA ... 74 GAMBAR 5. 2 MATRIKS SWOT (STRENGHT, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT) ... 79 xiii
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL A. INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL 1. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sering dijadikan ukuran terbaik untuk mengukur kinerja perekonomian Terdapat tiga cara untuk menghitung PDB yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan (Krugman & Wells, 2011). Selanjutnya PDB pada suatu region/wilayah tertentu disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (Gross Domestic Regional Bruto). a) Laju Pertumbuhan Ekonomi Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara dan Nasional Nasional Sumber: BPS Sultra-diolah (persen) Sulawesi Tenggara Perekonomian Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 meskipun tumbuh melambat dibandingkan tahun 2017 menjadi 6,42% dari sebelumnya sebesar 6,76%, akan tetapi masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara ini disebabkan oleh sektor utama penopang ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami tekanan akibat resesi ekonomi dunia. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh melambat dari 12,77% pada tahun 2017 menjadi 6,85% pada tahun 2018. Ketidakstabilan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir berimbas kepada perekonomian negara Tiongkok dan Korea Selatan. Tiongkok dan Korea Selatan yang selama ini menjadi negara tujuan utama ekspor barang-barang tambang Provinsi Sulawesi Tenggara perekonomiannya juga ikut mengalami perlambatan. Kinerja ekonomi negara Tiongkok dan Korea Selatan sepanjang tahun 2018 yang terus 1 Pertumbuhan Ekonomi Sultra 2018: 6,42% PDRB ADHB: Rp118,09 T PDRB ADHK: Rp88,33 T
Ketidakstabilan ekonomi dunia menyebabkan perlambatan ekonomi Sultra. melambat menyebabkan permintaan akan pasokan barang-barang tambang dari negara-negara suplier berkurang termasuk dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan berkurangnya nilai Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Investasi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dari sisi Permintaan. Investasi yang terlihat dari PMTB tumbuh melambat, dari semula 8,74% tahun 2017 menjadi 5,85% (y-on-y) pada tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan investasi ini sudah dimulai sejak periode triwulan II 2018. Kecilnya investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan kondisi resesi ekonomi dunia yang dirasakan oleh hampir seluruh negara dan kemudian berimbas kepada arus investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Sulawesi, maka tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam urutan tiga besar yang pertumbuhan ekonominya berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara walaupun selalu berada diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tetapi tingkat pertumbuhannya cenderung terus melambat, dimana hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan positif. Apabila dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 7,2%. b) Nominal PDRB Sisi Permintaan Dilihat dari sisi permintaan, kegiatan ekspor dan impor Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 lebih baik dari pada tahun 2017. Nilai total ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara ke luar negeri pada tahun 2018 tumbuh 104,17% dibandingkan tahun 2017. Kinerja ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2018 masih cukup baik meskipun kondisi negara-negara tujuan ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara menurun terutama Tiongkok dan Korea Selatan. Sementara nilai total impor Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 juga meningkat sebesar 53,68%. Pertumbuhan inventori yang cenderung fluktuatif sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan geliat industri untuk meningkatkan produksinya cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 nilai pertumbuhan inventori hanya sebesar -89,27%. 2 tingkat
Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tenggara Menurut Penggunaan (ADHK-2010) Komponen PengeluaranPertumbuhan 2018Sumber Pertumbuhan Distribusi 20181. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga6,172,9249,342. Pengeluaran Konsumsi LNPRT8,910,091,033. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah6,280,8914,894. Pembentukan Modal Tetap Bruto5,852,4740,045. Perubahan Inventori-89,270,000,156. Ekspor Barang dan Jasa104,1711,0321,767. Impor Barang dan BPS Sultra-diolah (persen) Kontributor utama sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,92%, kemudian disusul dengan komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,47%. Sedangkan kontributor ketiga sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah net ekspor sebesar 1,73%. Tabel 1. 2 Perkembangan PDRB menurut pengeluaran 2018 2016201720182016201720181. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga48,3253,3058,2737,0739,3441,772. Pengeluaran Konsumsi LNPRT0,971,101,220,800,870,953. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah14,2215,9017,5811,0611,7512,494. Pembentukan Modal Tetap Bruto37,5042,9847,2832,2535,0737,125. Perubahan Inventori0,261,350,170,391,560,176. Ekspor Barang dan Jasa11,6114,4525,697,148,7917,947. Impor Barang dan D R BPS Sultra-diolah (persen)Komponen PengeluaranAtas Dasar Harga BerlakuAtas Dasar Harga Konstan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp58,27 triliun atau 49,34% terhadap total PDRB. Komponen pengeluaran terbesar selanjutnya adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar Rp47,28 triliun atau 40,04% dari total PDRB. Sisi Penawaran PDRB selain dihitung dari sisi permintaan yang membagi pengeluaran menjadi empat komponen juga dapat dihitung dari sisi penawaran. PDRB dari sisi penawaran merupakan jumlah nilai (value added) produk barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dari sisi penawaran bermanfaat untuk mengetahui kontribusi sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan suatu daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional. 3
Kontributor terbesar Pembentuk PDRB Sultra: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Pertambangan dan Penggalian - Konstruksi Tabel 1. 3 Perkembangan PDRB Sisi Penawaran Sulawesi Tenggara 201620172018201620172018Pertanian, Kehutanan, dan dan Penggalian 18,8022,2124,6815,4317,4118,60Industri Listrik, Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda dan Pergudangan 4,364,855,423,603,874,20Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Keuangan 2,422,632,771,821,911,95Real Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Kesehatan dan Kegiatan D R BPS Sultra-diolah (persen)Lapangan UsahaAtas Dasar Harga BerlakuAtas Dasar Harga Konstan Sebagaimana kondisi tahun 2017, tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara dari sisi penawaran adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Konstruksi. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Nilai PDRB ADHB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebesar Rp28,29 triliun atau 23,96% dari total nilai PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah pekerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 430.346 orang atau 37,07%. Pertambangan dan Penggalian Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp24,68 triliun atau 20,90% dari total PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil tambang Provinsi Sulawesi Tenggara yang paling banyak diekspor ke luar negeri adalah nikel, besi dan bijih logam. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari pembangunan smelter di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan beroperasinya smelter di Provinsi Sulawesi Tenggara, sektor pertambangan dan penggalian mulai kembali menggeliat setelah sempat meredup sejak tahun 2014. Konstruksi Pada tahun 2018 kontribusi lapangan usaha sektor konstruksi Sulawesi Tenggara mencapai Rp15,87 triliun atau 13,44% terhadap total PDRB. Pencapaian sektor konstruksi ini didorong oleh kebijakan pemerintah menggenjot sektor infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik melalui belanja APBN maupun APBD. 4
c) PDRB per Kapita Grafik 1. 2 Perkembangan PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara Sumber : BPS diolah (dalam juta rupiah) Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah tersebut untuk tahun yang sama. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat dalam satu tahun. Sebagaimana diilustrasikan pada grafik 1.2, tingkat PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 s.d. tahun 2018. Hal ini merefleksikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini turut mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga semakin menurun. Secara riil pendapatan per kapita penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 telah mencapai Rp44,5 juta. Walau demikian besarnya pendapatan per kapita penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara ini masih berada di bawah angka nasional sehingga dengan demikian pendapatan per kapita penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara masih lebih rendah atau lebih kecil dari wilayah lain secara nasional. 2. Suku Bunga Kebijakan suku bunga dilakukan oleh bank sentral selaku pemegang otoritas moneter. Sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan BI Rate sebagai suku bunga acuan yang mencerminkan sikap atau stance dari kebijakan moneter. Dalam rangka melakukan penguatan kerangka operasi moneter, Bank Indonesia kemudian memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru berupa BI 7-Day Repo Rate pada April 2016, dan mulai berlaku efektif tanggal 19 Agustus 2016. Perubahan tersebut bertujuan agar suku bunga kebijakan dapat lebih cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. 5 PDRB per kapita memberikan gambaran tentang jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat dalam satu tahun. PDRB per kapita Sultra 2018: Rp44,5 juta
Suku bunga Acuan naik total 175 basis point selama 2018 Suku bunga 20 Desember 2018 sebesar 6,00% Tabel 1. 4 Perkembangan BI 7 Day Repo Rate 2018 Sumber: (diolah) Jan15 Feb 22 Mar19 Apr17 Mei30 Mei29 Jun19 Jul15 Agu27 Sep23 Okt15 Nov20 Des Data tersebut menggambarkan bahwa pada awal tahun (18 Januari 2018) Bank Indonesia menetapkan BI 7-day (reverse) repo rate sebesar 4,25 % yang bertahan hingga 17 Mei 2018. Selanjutnya dalam kurun 17 Mei 2018 sampai dengan 20 Desember 2018, BI 7-day (reverse) repo rate mengalami 6 kali kenaikan dan terakhir pada 15 November 2018 Bank Indonesia menaikkannya menjadi 6,00%, dan terus bertahan hingga akhir tahun 2018. Dengan demikian selama tahun 2018 suku bunga acuan naik total 175 basis point. Keputusan tersebut diambil BI sebagai upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Berdasarkan analisis pergerakan inflasi dalam setahun untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak berdampak langsung terhadap inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih didorong oleh faktor pergerakan harga pada komponen bahan makanan, ikan dan buah. 3. Inflasi Grafik 1. 3 Laju Inflasi Sulawesi Tenggara 2016 s.d. 2018 2017 2016 2108 Sumber: BPS (diolah) Inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. 6
Berdasarkan grafik 1.3, laju inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 terlihat selalu dalam tren fluktuatif. Pada awal tahun 2018 laju inflasi relatif stabil, akan tetapi mulai memasuki bulan Mei laju inflasi terus meningkat dan sampai dengan bulan Juli 2018 mencapai titik puncak sebesar 4,09%. Selanjutnya pada bulan Agustus 2018 laju inflasi terus menurun dan pada bulan Desember 2018 mencapai sebesar 2,55%. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pada bulan Mei sampai dengan Juli tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara selalu meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Pada tahun 2018, kondisi serupa juga terjadi karena momentum masa libur sekolah dan dimasukinya tahun ajaran baru 2018/2019, selain itu keberadaan bulan suci Ramadhan juga memicu permintaan konsumen yang meningkat. Kondisi cuaca yang ekstrim di Provinsi Sulawesi Tenggara setiap bulan Mei sampai dengan Juni menyebabkan pasokan beberapa komoditas bahan makanan di pasaran menjadi berkurang. Tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan kenaikan indeks harga pada kelompok bahan makanan, pendidikan dan olahraga. Komoditas bahan makanan yang memberikan sumbangan inflasi terbesar adalah cabai rawit, kacang panjang, tomat sayur, bayam dan kangkung. Sementara pada bulan Agustus s.d. September 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami deflasi yang disebabkan turunnya indeks harga kelompok bahan makanan terutama komoditas ikan. Pada tahun 2018 tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 2,55% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 2,96%. Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,13%, serta berada pada rentang target sasaran inflasi 2018 yaitu sebesar 3,5% + 1%. Tingkat inflasi yang terkendali di Provinsi Sulawesi Tenggara ini didorong oleh stabilnya harga kelompok bahan makanan dan kemudian berdampak kepada penurunan harga kelompok bahan makanan jadi dan perumahan, meskipun sempat tertahan oleh peningkatan empat kelompok komoditi lainnya (sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi). Selain itu terkendalinya tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya tidak terlepas juga dari kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan tarif listrik sepanjang 2018 dan kondisi cuaca di Provinsi Sulawesi Tenggara yang jauh lebih kondusif dibanding tahun 2017. 7 Inflasi Sultra 2018: 2,55% Awal tahun laju inflasi stabil, pertengahan tahun meningkat dan mencapai puncak di bulan Juli 2018.
Pada akhir tahun 2018, Kurs Rupiah terhadap Dollar AS: Rp13.610,- Kurs Rupiah terhadap Yuan Tiongkok: Rp2.091,30 4. Nilai Tukar Nilai tukar (atau dikenal sebagai kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau dikemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Saat ini hampir semua negara tidak bisa lepas dari interaksi ekonomi dengan luar negeri. Sebagai mata uang global, dollar AS banyak digunakan untuk kegiatan perdagangan internasional, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu pergerakan kurs rupiah terhadap dollar AS sering dijadikan indikator untuk menentukan kebijakan perekonomian nasional. Secara konseptual, nilai tukar mata uang memiliki hubungan negatif terhadap ekspor. Ketika kurs rupiah terhadap dollar AS mengalami apresiasi (penguatan), maka akan menekan kinerja ekspor karena barang/jasa yang dijual ke luar negeri menjadi lebih murah. Sebaliknya, ketika kurs rupiah terhadap dollar AS mengalami depresiasi (penurunan), maka akan merangsang pertumbuhan ekspor. Grafik 1. 4 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD dan CNY tahun 2018 .Sumber: (diolah) CNY USD Selama tahun 2018, kurs rupiah terhadap mata uang dollar AS dan Yuan cenderung bergerak fluktuatif. Dollar AS dibuka pada angka Rp14.553,- dan sempat melemah di pertengahan tahun hingga menyentuh angka Rp15.329,-, Rupiah cukup stabil sampai dengan akhir tahun 2018 dan ditutup pada angka Rp13.610,-. Sementara itu Yuan Tiongkok dibuka pada angka Rp2.099,46 dan sempat melemah di pertengahan tahun hingga menyentuh angka Rp2.237,06. Rupiah cukup stabil sampai dengan akhir tahun 2018 dan ditutup pada angka Rp2.091,30. B. INDIKATOR KESEJAHTERAAN Indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio), dan Kondisi Ketenagakerjaan. 8
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai ukuran keberhasilan pembangunan pada modal manusia, PBB melalui United Nations Development Programme (UNDP) mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapataan/pengeluaran riil atau yang dikenal dengan Human Development Index (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNDP, IPM suatu daerah dikelompokkan dalam empat kategori yaitu sangat tinggi (IPM ≥ 80), tinggi (70 ≤ IPM < 80), sedang (60 ≤ IPM < 70) dan rendah ( IPM < 60). Tingkat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 s.d. tahun 2017 dapat diilustrasikan sebagai berikut : Tabel 1. 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)Tahun70,06 70,28 70,39 70,44 70,46 70,47 Harapan Lama Sekolah (HLS)Tahun12,45 12,45 12,78 13,07 13,07 13,36 Rerata Lama Sekolah (RLS)Tahun7,76 7,93 8,02 8,18 8,32 8,46 Pengeluaran Per KapitaRp ribu8.396 8.537 8.555 8.697 8.697 9.094 67,07 67,55 68,07 65,75 69,31 69,86 Pertumbuhan IPM%0,82 0,72 0,78 0,99 0,81 0,79 Sumber: BPS Sultra-diolahIndeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 mengalami peningkatan dari 69,31 pada tahun 2016 menjadi 69,86 tahun 2017, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2016 sampai 2017 masuk dalam kategori sedang. Kontributor IPM tertinggi adalah Kota Kendari sebesar 81,83 (kategori tinggi), sementara IPM terkecil adalah Kabupaten Buton Tengah sebesar 62,80 (kategori sedang). Secara nasional, IPM Sulawesi Tenggara tahun 2017 masih berada di bawah IPM Nasional dengan selisih angka 0,95 pada tahun 2017. Dalam periode 2016 s.d. 2017 komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Pertama, Angka harapan hidup Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 mencapai 70,47 tahun, yang berarti bahwa bayi lahir memiliki peluang hidup hingga 70,47 tahun atau meningkat 0,01 tahun dari tahun sebelumnya. Kedua, Sulawesi Tenggara juga memiliki harapan lama sekolah selama 13,36 tahun atau meningkat 0,12 tahun, artinya anak- anak usia 7 memiliki peluang untuk sekolah selama 13,36 tahun/setara mengenyam pendidikan sampai dengan bangku kuliah. Ketiga, penduduk usia 25 tahun ke atas, secara rerata telah menempuh pendidikan selama 8,46 tahun atau meningkat 0,14 tahun. Selain pengeluaran perkapita per tahun selalu meningkat sejak tahun 2012 dan mencapai sebesar Rp9,094 juta atau meningkat Rp397 ribu dibandingkan tahun 2016. 9 IPM Sultra 2018: 69,86 (kategori sedang) Seluruh komponen pembentuk IPM meningkat UHH: 70,47 HLS: 13,36 RLS: 8,46
Persentase penduduk miskin Sultra 2018: 11,32% Tren menurun sejak tahun 2015 Gini Ratio Sultra 2018: 0,392 TPT Sultra 2018 menurun menjadi 3,26% 2. Tingkat Kemiskinan Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja, tetapi juga terjadi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Data persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara per September 2018 adalah sebesar 11,32% lebih rendah jika dibandingkan capaian nasional yang sebesar 9,66%. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, terbukti dengan tren persentase kemiskinan yang terus menurun sejak bulan Maret 2015. Jika dilihat berdasarkan wilayah, persentase kemiskinan pedesaan dan perkotaan cenderung fluktuatif sejak bulan Maret 2015. Persentase kemiskinan pedesaan per September 2018 mencapai 14,07% atau menurun sebesar 0,70% dibandingkan bulan Maret 2018. Pada periode yang sama persentase kemiskinan di perkotaan mencapai 6,87% atau mengalami kenaikan sebesar 0,31%. Grafik 1. 5 Persentase Kemiskinan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 024681012141618Mar 14Sep 14Mar 15Sep 15Mar 16Sep 16Mar 17Sep 17Mar 18Sep 18 Perkotaan Sultra Sumber: BPS Sultra-diolah (persen) Nasional Pedesaan Sultra 3. Ketimpangan (Gini Ratio) Grafik 1. 6 Perkembangan Gini Rasio Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Nasional Sumber: BPS Sultra-diolah (persen) Pedesaan Sultra 0,0000,0500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,500Mar 14Sep 14Mar 15Sep 15Mar 16Sep 16Mar 17Sep 17Mar 18Sep 18 Perkotaan Sultra Pembangunan mengharuskan adanya tingkat pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun demikian, tingkat pendapatan yang tinggi perlu didukung oleh indikator lainnya berupa pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang timpang menurut Cramer (2001) menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam masyarakat meskipun hal tersebut bukan 10
hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk mengukur tingkat pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Grafik 1.6 menunjukkan gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil turun 0,012% per September 2018, dan pada periode yang sama gini ratio nasional juga menurun 0,50%. Capaian gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara 0,392 masuk dalam kategori sedang. 4. Kondisi Ketenagakerjaan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2). Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut mampu dan telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 s.d. 64 tahun. Tabel 1. 6 Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara Kerja Yang Bekerja975.879 968.949 1.037.419 1.074.916 1.219.548 1.160.974 1.207.488 Pengangguran41.078 45.243 48.090 63.129 34.076 39.631 40.724 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persen67,30 65,91 66,87 68,35 73,47 68,70 69,78 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persen4,04 4,46 4,43 5,55 2,72 3,30 3,26 Sumber: BPS Sultra-diolah Tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2018 jumlah angkatan kerja yang bekerja naik 4,01% mencapai 1.207.488 orang. Perbaikan kualitas penduduk bekerja di Provinsi Sulawesi Tenggara ditunjukkan dengan jumlah penduduk bekerja berpendidikan tinggi yang mengalami peningkatan sebesar 18,06%. Angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan status pekerjaan utama, didominasi oleh kelompok kerja buruh/karyawan/pegawai sebesar 33,08%. Adapun jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama, maka sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 35,42%. Akan tetapi pada tahun 2018 sektor ini mengalami penurunan jumlah pekerja mencapai 1,65% atau sebanyak 63.313 orang. TPT Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 s.d. 2018 bergerak fluktuatif, sempat mengalami tren naik sampai dengan tahun 2015, di tahun 2016 TPT turun drastis 11
menjadi sebesar 2,72%. Adapun pada tahun 2018 TPT Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 3,26% atau menurun sebesar 0,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun TPT Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan, akan tetapi angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat sebesar 2,76% menjadi sebanyak 40.724 orang. Meningkatnya angka pengangguran ini disebabkan menurunnya jumlah pekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pertanian akibat kondisi cuaca/musim di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ekstrim, antara lain kondisi gelombang/ombak laut yang tinggi menyebabkan nelayan tidak bisa melaut, musim kemarau panjang menyebabkan petani belum dapat mengolah lahan dan beberapa komoditas perkebunan belum masuk atau terlambat masa panen akibat perubahan musim/iklim. C. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dengan serangkaian paket kebijakan di bidang ekonomi telah mampu menjaga stabilitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2018, walaupun sempat terjadi lonjakan sedikit di pertengahan tahun 2018. Angka inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebesar 2,55%, lebih rendah dari asumsi target inflasi dalam APBN tahun 2018 sebesar 3,5% + 1%. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tercatat sebesar 6,42%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17%. Tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara juga melampaui asumsi target pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2018 sebesar 5,4%. Sementara itu, efektifitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakarat Sulawesi Tenggara juga terlihat antara lain dari 1. Meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia menjadi 69,86 pada tahun 2018, disertai dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya; 2. Menurunnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu satu tahun sebesar 3,75% dari periode bulan September 2017 hingga bulan September 2018. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara bulan September 2018 tercatat sebanyak 301.850 orang; 3. Nilai indeks Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan alat ukur tingkat pemerataan yang digunakan hampir oleh seluruh negara tercatat sebesar 0,392 (kategori sedang), menurun 0,012% dibandingkan tahun sebelumnya; dan 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 menurun sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2017, meskipun jumlah pengangguran meningkat sebesar 2,76% menjadi 40.724 orang. 12
Adapun alokasi seluruh anggaran belanja pemerintah tahun 2018 dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 1. 7 Belanja Pemerintah di Sulawesi Tenggara tahun 2016 s.d. 2018 Tahun APBN (miliar) DAK FISIK (miliar) Dana Desa (miliar) Total Rp 7.118,54 Rp 6.222,17 Rp 5.845,82 Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara 2018 2017 2016 Rp 2.005,77 Rp 1.827,95 Rp 2.659,04 Rp 1.409,66 Rp 1.475,16 Rp 1.120,21 Rp 10.533,98 Rp 9.525,28 Rp 9.625,07 Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh belanja pemerintah tahun 2018 terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara, maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan model sebagai berikut : ∆ Y = a + bX + e Dimana : ∆ Y = Tingkat Kemiskinan a = Konstanta b1 = Koefisien Regresi X = Total Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah e = Random Error Hipotesa : H0 = Tidak ada hubungan antara alokasi anggaran belanja pemerintah dengan penurunan tingkat kemiskinan H1 = Terdapat hubungan antara alokasi anggaran belanja pemerintah dengan penurunan tingkat kemiskinan Setelah data dimasukkan dan diolah dengan menggunakan aplikasi statistik, maka diperoleh hasil sebagai berikut : Y' = 22,12934 - 0,001022X SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0,781864 0,611311 0,222622 0,640365 3 13
ANOVA Regression Residual Total df 1 1 2 SS 0,6449331 0,4100669 1,055 MS 0,644933 0,410067 F 1,572751 Significance F 0,428538403 Intercept X Variable 1 Coefficients 22,12934 -0,001022 Standard Error 8,0695444 0,0008147 t Stat 2,742328 -1,25409 P-value 0,222606 0,428538 Lower 95% -80,40394493 -0,011373171 Lower 95,0% -80,40394 -0,011373 Berdasarkan hasil perhitungan regresi sederhana di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Multiple R sebesar 0,781 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara besarnya alokasi belanja pemerintah dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. R Square sebesar 0,611 menunjukkan bahwa persentase pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 61,10% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar alokasi belanja pemerintah. 3. Elastis pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0,001022 (koefisien regresi variabel x = 0,001022), artinya setiap 1 milyar tambahan alokasi belanja pemerintah menyebabkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara turun sebesar 0,001022. 4. Konstanta sebesar 22,12934 menunjukkan bahwa jika alokasi anggaran belanja pemerintah nilainya sebesar 0, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 22,12934. 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara alokasi belanja pemerintah dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana setiap kenaikan alokasi belanja pemerintah akan berdampak menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 14 Upper 95,0% 124,662622 0,009329801
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL A. APBN TINGKAT PROVINSI Alokasi dan realisasi APBN di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 3 (tiga) tahun terakhir memperlihatkan tren yang fluktuatif. Hal tersebut sejalan dengan penyesuaian besarnya belanja negara berdasarkan asumsi penerimaan negara setiap tahun. Namun demikian, realisasi belanja negara selalu lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara sehingga selalu terjadi defisit anggaran. Tabel 2. 1 Alokasi APBN di wilayah Sulawesi Tenggara (dalam miliar 2.429,34 2.067,49 85,11 2.475,14 2.168,94 87,63 2.588,41 2.870,34 110,89 PENDAPATAN PERPAJAKAN 2.148,23 1.602,94 74,62 2.181,00 1.648,93 75,60 2.166,03 2.273,69 104,97 PENDAPATAN BUKAN PAJAK 281,10 464,55 165,26 291,30 520,01 178,52 422,38 596,64 141,26 HIBAH - - - 2,84 - - - - - 22.941,43 21.062,67 91,81 22.713,44 21.513,93 94,72 23.536,69 23.023,04 97,82 BELANJA PEMERINTAH PUSAT *) 6.766,09 5.846,96 86,42 6.763,72 6.222,04 91,99 7.502,06 7.118,54 94,89 TRANSFER 16.175,34 15.215,72 94,07 15.949,72 15.291,89 95,88 16.034,63 15.904,50 99,19 - 20.512,09 - 18.995,18 92,60 - 20.238,30 - 19.344,99 95,59 - 20.948,28 - 20.152,70 96,20 - - - - - - - - - PEMBIAYAAN DALAM NEGERI - - - - - - - - - PEMBIAYAAN LUAR NEGERI - - - - - - - - - Sumber: Monev PA, OMSPAN DJPb, Simtrada-DJPK, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah)Tahun 2018A. PENDAPATAN NEGARAB. BELANJA NEGARAC. SURPLUS DEFISITD. PEMBIAYAANUraianTahun 2016Tahun 2017 ) Realisasi 2018 data per tanggal 15 Februari 2019 Dari sisi pendapatan negara, tren pendapatan negara sejak tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Kondisi ekonomi yang stabil merupakan pemicu peningkatan pendapatan negara di Provinsi Sulawesi Tenggara terutama dari sektor pajak. Namun demikian, peningkatan pendapatan negara tersebut belum mampu menutup seluruh pengeluaran APBN di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp2,274 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2017. Sedangkan penerimaan negara dari PNBP pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp596,64 miliar. 15 Alokasi APBN Sultra dalam 3 (tiga) tahun selalu mengalami peningkatan. Persentase realisasi APBN tahun 2018 mencapai 94,89% (di luar dana transfer)
Penerimaan perpajakan Sultra tahun 2018: Rp2,274 T Porsi penerimaan perpajakan mencapai 79,21% dari total pendapatan Sementara dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara (di luar transfer) selama tahun 2018 tercatat sebesar Rp7,119 triliun atau mencapai 94,89% sebagaimana diilustrasikan dalam tabel 2.1. Realisasi belanja negara ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya terealisasi sebesar 92,44%. Peningkatan persentase realisasi belanja negara ini juga diiringi dengan peningkatan kualitas belanja seiring dengan kebijakan efisiensi belanja dan pelaksanaan belanja perjalanan dinas yang semakin selektif. Grafik 2. 1 Perkembangan Pagu dan Realisasi Sulawesi Tenggara Sumber: Monev PA, OMSPAN DJPb, Simtrada-DJPK, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah) 2.429,342.475,142.588,4122.941,4322.713,4423.536,69-20.512,09-20.238,30-20.948,28-25.000,00-20.000,00-15.000,00-10.000,00-5.000,000,005.000,0010.000,0015.000,0020.000,0025.000,0030.000,00201620172018Perkembangan Pagu (dalam miliar) Pendapatan Belanja Surplus/Defisit 2.067,492.168,942.870,3421.062,6721.513,9323.023,04-18.995,18-19.344,99-20.152,70-25.000,00-20.000,00-15.000,00-10.000,00-5.000,000,005.000,0010.000,0015.000,0020.000,0025.000,0030.000,00201620172018Perkembangan Realisasi (dalam miliar) Belanja Surplus/Defisit Pendapatan B. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI Grafik 2. 2 Komposisi Pendapatan di wilayah Sulawesi Tenggara Sumber: OMSPAN DJPb, KPP Pratama lingkup Sultra (diolah) Perpajakan Hibah PNBP Pendapatan pemerintah pusat terdiri dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pendapatan negara di wilayah Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 3 tahun memiliki tren yang selalu meningkat. Porsi penerimaan perpajakan tahun 2018 mencapai 79,21% atau sebesar Rp2,274 triliun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 6,42%, lebih rendah dari tahun 2017. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap dapat mendongkrak penerimaan sektor perpajakan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 16
1. Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Pada tahun 2018 Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp2,274 triliun, naik sebesar 37,89% dibandingkan dengan tahun 2017. Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap total penerimaan perpajakan yang mencapai 79,81%, sedangkan pendapatan Pajak Perdagangan Internasional berkontribusi sebesar 20,19%. Namun demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional menyumbang kontribusi yang signifikan terhadap agregat penerimaan perpajakan Sulawesi Tenggara sebesar 320,36% dari tahun 2017. Tabel 2. 2 Penerimaan Perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara (dalam miliar PENGHASILAN1.263,07 801,32 63,44 1.171,61 757,42 64,65 1.200,99 943,32 78,54 1PPh NON MIGAS1.263,07 801,01 63,42 1.171,61 756,81 64,60 1.200,99 942,90 78,51 2PPh MIGAS- 0,32 - - 0,61 - - 0,42 - BPPN dan PPnBM836,23 737,54 88,20 895,29 717,82 80,18 728,64 777,82 106,75 1PPN836,15 736,54 88,09 893,79 717,95 80,33 727,87 777,13 106,77 2PPnBM0,08 0,99 1.241,99 1,50 0,13- 8,60- 0,77 0,69 89,48 CPBB15,04 37,40 248,70 21,64 34,32 158,63 32,98 59,07 179,12 DPajak Lainnya31,15 25,95 83,32 25,50 30,17 118,31 47,76 33,41 69,95 EPendapatan Cukai0,25 0,71 286,18 - 0,02 - 1,47 1,11 75,76 FPendapatan Pajak Internasional2,50 0,02 0,98 66,97 109,18 163,03 154,19 458,96 297,66 JUMLAH (A + B + C + D + E + F)2.148,23 1.602,94 74,62 2.181,00 1.648,93 75,60 2.166,03 2.273,69 104,97 Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah)JENIS PENERIMAAN201620172018 Penerimaan sektor perpajakan masih menjadi kontributor utama dalam struktur penerimaan dalam negeri, hal ini tak lepas dari upaya pemerintah membawa Indonesia berpindah strategi, dari negara yang mengandalkan industri ekstraktif berbasis sumber daya alam (SDA) menuju negara yang modern dengan perpajakan menjadi motor utama penggerak pembangunan. Tax Ratio Grafik 2. 3 Perkembangan Tax Ratio Sulawesi Tenggara Untuk melihat kinerja perpajakan suatu daerah, maka digunakan tax ratio yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Sedangkan untuk 17
Tax Ratio Sultra tahun 2018: 2,57% menguat dibandingkan tahun 2017. mengukur di daerah dibandingkan dengan PDRB. Pada tahun 2018, target rasio pajak nasional ditetapkan sebesar 11,6%. Adapun capaian Rasio Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 meskipun menguat 0,58% dibandingkan dengan tahun 2017 akan tetapi masih berada di bawah target nasional yaitu sebesar 2,57%. Hal mengindikasikan bahwa kinerja penerimaan perpajakan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berbanding lurus dengan pertumbuhan PDRB Sulawesi Tenggara. Meski capaian Rasio Pajak masih di bawah target nasional, akan tetapi penerimaan sektor perpajakan Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengarah ke track yang baik dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2018. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulselbartra, termasuk sosialisasi door to door telah mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya. Sementara Direktorat Bea dan Cukai terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ekspor secara langsung dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa harus transit terlebih dahulu di daerah lain. Upaya ini juga terbukti mampu mendongkrak penerimaan Pajak Perdagangan Internasional di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Perbandingan Realisasi Perpajakan 2017 dan 2018 Peningkatan penerimaan perpajakan tahun 2018 terjadi hampir di seluruh jenis pajak. Hanya penerimaan PPh Migas yang mengalami penurunan seiring dengan menurunnya harga jual migas di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, kenaikan terbesar penerimaan perpajakan adalah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional berupa bea masuk dan bea keluar. Hal ini menandakan bergeraknya kegiatan ekspor langsung barang/jasa melalui wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya sektor pertambangan dan penggalian, serta di sisi lain kegiatan import barang/jasa juga semakin meningkat. Perbandingan Penerimaan Pajak Versi SPAN dan Versi KPP Pratama lingkup Sulawesi Tenggara Perbedaan data penerimaan perpajakan antara aplikasi OMSPAN dengan KPP Pratama lingkup Sulawesi Tenggara disebabkan perbedaan sudut pandang pencatatan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN yang mencatat realisasi pajak berdasarkan pendapatan pajak yang diterima di wilayah setempat dengan Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus yang mencatat realisasi pajak berdasarkan lokasi KPP penerbit NPWP. Kondisi ini menggambarkan adanya potensi penerimaan perpajakan yang lebih besar, mengingat banyak perusahaan besar yang beroperasi dan/atau melakukan kegiatan di wilayah Sulawesi Tenggara mempunyai NPWP yang terdaftar di DKI Jakarta. 18 ini
Tabel 2. 3 Data Penerimaan Pajak Versi SPAN dan Versi KPP Pratama lingkup Sulawesi Tenggara (dalam miliar rupiah)TARGET REALISASI VERSI KPP REALISASI VERSI SPAN KETERANGANAPAJAK PENGHASILAN1.200.993.893.000 968.617.511.595 943.317.633.151 1PPh NON MIGAS1.200.993.893.000 968.201.706.043 942.897.955.282 2PPh MIGAS- 415.805.552 419.677.869 BPPN dan PPnBM728.636.203.000 749.546.102.030 777.818.663.836 1PPN727.868.593.145 749.016.575.935 777.131.826.720 2PPnBM767.609.855 529.526.095 686.837.116 CPBB32.980.917.000 48.884.822.754 59.074.690.452 DPajak Lainnya47.761.141.000 33.242.456.157 33.410.381.306 EPendapatan Cukai1.470.000.000 1.113.711.000 1.113.711.000 FPendapatan Pajak Internasional154.189.862.000 462.004.599.000 458.956.488.000 G JUMLAH (A + B + C + D + E + F)2.166.032.016.000 2.263.409.202.536 2.273.691.567.745 Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah)2018 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Propinsi Grafik 2. 4 Perbandingan Target dan Realisasi PNBP 2016 s.d. 2018 lingkup Sulawesi Tenggara (dalam miliar rupiah)Sumber: OMSPAN - DJPb (diolah) 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00201620172018 281,10 291,30 422,40 503,01 520,01 596,64 Estimasi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan sebesar Rp422,40 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan target PNBP tahun 2017. Realisasi PNBP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebesar Rp596,64 miliar atau 141,25% dari target yang telah ditetapkan. Dari sisi capaian penerimaan, maka persentase tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan presentase realisasi penerimaan tahun 2017. a) Perkembangan PNBP menurut Jenis Tabel 2. 4 Penerimaan Negara Bukan Pajak Sulawesi Tenggara 2016 2017 (dalam miliar SUMBER DAYA ALAM- - - - 0,001 - - - - BPENDAPATAN PNBP LAINNYA105,41 258,02 244,79 100,98 210,45 208,40 123,23 262,93 213,37 CPENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN- - - - - - - - - DPENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM175,70 244,99 139,44 190,31 309,56 162,66 299,17 333,71 111,54 JUMLAH (A + B + C + D)281,10 503,01 178,94 291,30 520,01 178,52 422,40 596,64 141,25 Sumber: OMSPAN - DJPb (diolah) 2018 19
Penerimaan negara bukan pajak dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu: penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Penerimaan Bukan Pajak Lainnya serta Pendapatan BLU. Dari tabel 2.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 secara keseluruhan meningkat Rp76,64 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Sektor PNBP Lainnya menyumbangkan kenaikan sebesar Rp52,49 miliar, dan sektor PNBP BLU menyumbang sebesar Rp24,15 miliar. b) Perkembangan PNBP Fungsional Penerimaan negara bukan pajak dapat dibedakan sesuai dengan fungsi kementerian negara/lembaga yang disebut dengan PNBP Fungsional, yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tabel 2. 5 Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional (dalam miliar rupiah)UraianEstimasi 2018Realisasi 2016Realisasi 2017Realisasi 2018 +/- % RealisasiPendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor- 8,435 2,069 - -100,00Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama- - 0,047 - -100,00Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian58,650 44,555 66,447 199,713 200,56Pendapatan Pelayanan Pertanahan- - 0,002 - -100,00Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)*) 33,097,844 6,465 6,799 5,17Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)- 4,916 18,269 13,244 -27,51Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)- 0,100 0,389 1,686 333,52Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)- 5,105 13,220 16,085 21,67Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)- 3,071 7,898 8,687 9,99Pendapatan Uji Keterampilan Pengemudi- 0,148 0,134 0,274 104,06Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak- 0,004 0,004 2,321 59.404,62Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)- - 3,929 4,329 10,18Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan- - 1,033 1,143 10,65Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah- 0,048 0,091 0,097 6,03Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian **)- 0,400 1,614 - -100,00Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman- - 0,181 0,115 -36,62Pendapatan Pengamanan Obyek Vital- - 1,478 3,538 139,30Sumber : OMSPAN - DJPb (diolah)*) Estimasi penerimaan seluruh PNBP Fungsional Kepolisian lingkup Sulawesi Tenggara**) Penerimaan tahun 2018 tergabung pada akun penerbitan surat ijin senjata api dan bahan peledak Pendapatan PNBP fungsional tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian, memberi kontribusi peningkatan terbesar mencapai Rp133,27 miliar atau 200,56% dibandingkan pendapatan tahun 2017. Capaian tersebut melebihi estimasi awal yang hanya sebesar Rp58,65 miliar. Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tenggara yang banyak bersinggungan dengan laut, membuat potensi sektor perhubungan laut dan udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat menjanjikan. 20
Kinerja rasio PNBP terhadap PDRB dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif, sempat sebesar 0,65% pada tahun 2016 kemudian menjadi 0,63% di tahun 2017 dan meningkat mencapai 0,68% pada tahun 2018. Kenaikan ratio PNBP tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Analisis Kontribusi Penerimaan Perpajakan dan PNBP Terhadap Perekonomian Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kemampuan fiskal pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap perekonomian yaitu dengan cara membandingkan penerimaan pajak dan PNBP pemerintah pusat terhadap PDRB dan jumlah populasi tiap daerah. Tax Ratio dan PNBP Ratio Provinsi Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun mengalami fluktuasi. Tax Ratio dan PNBP Ratio tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2. 6 Tax Ratio dan PNBP Ratio Sulawesi Tenggara Tax RatioPNBP RatioTax RatioPNBP RatioTax RatioPNBP OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah)201620172018 Selanjutnya untuk melihat kontribusi masing-masing penduduk terhadap penerimaan perpajakan dan PNBP digunakan rasio antara total penerimaan terhadap jumlah populasi daerah. Dalam kurun tiga tahun Pajak Perkapita dan PNBP Perkaita selalu mengalami peningkatan, akan tetapi nilainya masih cukup kecil. Pada tahun 2018 Pajak Perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp855.389,-/orang, dan PNBP Perkapita sebesar Rp224.464,-/orang. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 2. 7 Pajak Perkapita dan PNBP Perkapita Sulawesi Tenggara (dalam miliar rupiah)Pajak Per KapitaPNBP Per KapitaPajak Per KapitaPNBP Per KapitaPajak Per KapitaPNBP Per Kapita628.356 197.180 633.622 199.820 855.389 224.464 Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, KPP Pratama lingkup Sultra, BPS Sultra (diolah)*) Jumlah penduduk tahun 2018 diproyeksikan dari laju pertumbuhan penduduk 2010 - 2017201620172018 *) Kondisi di atas menunjukkan bahwa peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Pemerintah perlu mengembangkan program unggulan di wilayahnya sehingga penerimaan perpajakan menjadi lebih optimal, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat/wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. 21 Tax Ratio dan PNBP Ratio dalam tiga tahun mengalami fluktuasi.
Serapan anggaran Sultra tahun 2018: 94,89% meningkat dibandingkan tahun 2017. C. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI Grafik 2. 5 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2016 s.d. 2018 lingkup Sulawesi Tenggara 6.766,096.763,727.502,06 Pagu 5.846,966.222,037.118,54 Realisasi (dalam miliar rupiah)Sumber: Monev PA - Data per tanggal 15 Februari 2019 (diolah) Alokasi belanja negara lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 alokasi belanja tercatat sebesar Rp6,764 triliun, dan naik menjadi Rp7,502 triliun pada tahun 2018. Adapun serapan anggaran tahun 2018 mencapai 94,89%, atau di atas capaian rata-rata nasional yang sebesar 90,66%. Penyerapan anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 91,99%. 1. Perkembangan Pagu Dan Realisasi Berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/ Kementerian/Lembaga) Grafik 2. 6 Tingkat Penyerapan 10 Kementerian Negara/Lembaga dengan Alokasi Anggaran Terbesar lingkup Sulawesi Tenggara REALISASI PAGU 94,55 103,92 97,34 93,75 93,90 98,87 95,53 69,19 99,81 77,88 - 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 (dalam miliar rupiah)Sumber: Monev PA - Data per tanggal 15 Februari 2019 (diolah) PERSENTASE Sepuluh Kementerian Negara / Lembaga lingkup Sulawesi Tenggara yang memperoleh alokasi anggaran terbesar pada DIPA tahun 2018 secara akumulasi mencapai 81,44% dari total alokasi anggaran. Kinerja anggaran sepuluh K/L tersebut memberi kontribusi signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kinerja penyerapan anggaran sepuluh K/L tersebut sebagian besar di atas 93%, kecuali Badan Pengawasan Pemilu dengan realisasi 69,19 %, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 77,88%. Kinerja penyerapan anggaran K/L lingkup Sulawesi Tenggara mencapai 94,89%. Akan tetapi, masih terdapat 3 (tiga) K/L yang belum menyelesaikan proses revisi pagu minus Belanja Pegawai, sehingga capaian lebih dari 100%. Ketiga K/L tersebut adalah 22
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Hampir seluruh K/L penerima anggaran di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat positif di atas 90%. Namun terdapat lima K/L yang persentase realisasi di bawah 84% dengan capaian terendah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar 69,19%. 2. Perkembangan Pagu Dan Realisasi Berdasarkan Fungsi Belanja pemerintah dikelompokkan menjadi 11 fungsi mengacu pada standar OECD tentang Classification of The Functions of Government (COFOG). Diantara ke-11 fungsi tersebut, dua fungsi di Sulawesi Tenggara mencapai tingkat penyerapan anggaran paling rendah, yakni fungsi pelayanan umum, dan fungsi kesehatan. Sementara sembilan fungsi lainnya mencapai level penyerapan anggaran yang ideal di atas 90%. Realisasi tiga fungsi dengan pagu terbesar mencapai lebih dari 96,04%, yakni fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi ketertiban dan keamanan. Dengan total alokasi sebesar Rp4,930 triliun atau 65,71% dari total alokasi anggaran tahun 2018, kinerja ketiga fungsi tersebut berbanding lurus dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah berkontribusi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Tabel 2. 8 Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi (dalam miliar DAN DAN FASILITAS DAN Monev PA - Data per tanggal 15 Februari 2019 (diolah)NOFUNGSI201620172018T O T A L Dalam tiga tahun terakhir fungsi pariwisata dan budaya selalu memperoleh alokasi belanja terkecil. Hal ini memberikan gambaran bahwa sektor pariwisata dan budaya di Provinsi Sulawesi Tenggara kurang mendapat perhatian, padahal banyak potensi keanekaragaman budaya dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkelas dunia, seperti antara lain Pulau Labengki, Taman Nasional Wakatobi, dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Pulau Labengki yang mendapatkan julukan "Miniatur Raja Ampat" merupakan destinasi wisata yang sedang digandrungi wisatawan dengan spot-spot foto yang menarik. Dengan berbagai keunggulan dan potensi wisata di Provinsi Sulawesi Tenggara, seharusnya pemerintah dapat mengalokasikan anggaran 23 Alokasi anggaran bidang Pariwisata perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung perkembangan potensi destinasi wisata
Fleksibilitas fiskal untuk membiayai prioritas pembangunan masih sangat terbatas. yang lebih besar pada sektor pariwisata sehingga dapat menjadi tumpuan dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat terdiri dari 8 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. Tabel 2. 9 Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja (dalam miliar BANTUAN Monev PA - Data per tanggal 15 Februari 2019 (diolah)NOJENIS BELANJA201620172018T O T A L Porsi terbesar alokasi anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah anggaran Belanja Barang (52) yaitu 47,30% atau sebesar Rp3,292 triliun kemudian diikuti Belanja Modal (53) sebesar 26,33% atau sebesar Rp1,975 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa 73,54% anggaran belanja negara masih didominasi oleh belanja barang dan belanja pegawai yang sebagian besar bersifat mengikat/wajib, sehingga fleksibilitas fiskal untuk membiayai prioritas pembangunan menjadi terbatas. Dari sisi penyerapan, pada tahun 2018 Belanja Pegawai (51) mempunyai tingkat penyerapan tertinggi yaitu 99,79% atau sebesar Rp1,969 triliun, kemudian Belanja Bantuan Sosial (57) dengan tingkat penyerapan yang sama 99,79% atau sebesar 9,68 miliar. Adapun Belanja Modal (53) di urutan ketiga dengan tingkat penyerapan 93,75% atau sebesar Rp1,852 triliun, sementara Belanja Barang (52) mempunyai tingkat penyerapan terendah yaitu 92,79% atau sebesar Rp3,292 triliun. Penyerapan belanja barang menjadi yang terendah merupakan dampak gerakan efisiensi yang telah dicanangkan oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2017. 4. Analisis Belanja Pemerintah Pusat Untuk Pembangunan Manusia Dalam konteks pembangunan manusia, salah satu indikator utama yang digunakan adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri merepresentasikan beberapa aspek yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk menganalisis prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan IPM di Sulawesi Tenggara, beberapa kategori 24
belanja pemerintah yang paling representatif dibandingkan dengan total pagu belanja APBN di Sulawesi Tenggara. Tabel 2. 10 Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja Nasional2017201820180,38 0,32 0,19 Rasio Belanja Pendidikan0,16 0,16 0,16 0,02 0,02 0,07 Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, KPP Pratama lingkup Sultra, BPS Sultra (diolah)Rasio Belanja KesehatanRasio Belanja EkonomiSulawesi TenggaraUraian Pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui realokasi belanja pada subsidi energi secara signifikan kepada belanja yang bersifat prioritas dan mandatory, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2018 pemerintah meningkatkan alokasi belanja pada sektor pendidikan, dan sektor kesehatan dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,02%, dan 0,73%, sedangkan sektor ekonomi menurun sebesar 0,07%. Sektor ekonomi meskipun mengalami penurunan pagu, secara rasio masih di atas rasio nasional. Dalam konteks komparatif, prioritas anggaran pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kepentingan pembangunan manusia lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, sebagaimana tercermin dari kedua rasio belanja pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sama dengan atau lebih besar dari rata-rata nasional, dan hanya sektor kesehatan yang berada di bawah rata-rata nasional. D. ANALISIS CASH FLOW PEMERINTAH PUSAT Grafik 2. 7 Analisa Cash Flow 2016 dan 2017 di wilayah Sulawesi Tenggara 2.067 2.169 2.870 21.063 21.514 23.023 18.995 -19.345 -20.153 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000201620172018 Cash In Cash Out Cash Flow (dalam miliar rupiah)Sumber: Monev PA, OMSPAN DJPb, Simtrada-DJPK, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah) Berdasarkan grafik 2.7, pertumbuhan total pengeluaran pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tidak sebanding dengan pertumbuhan penerimaannya. Kondisi ini menyebabkan melebarnya celah defisit APBN di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sebesar Rp20,153 triliun, meningkat jika dibandingkan periode tahun 2017 sebesar Rp19,345 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara masih tergantung pada pemerintah pusat, dan menerima subsidi silang dari daerah lain di Indonesia. 25 Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja melalui realokasi belanja.
TKDD diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa. E. TRANSFER Tabel 2. 11 Transfer ke Daerah dan Dana Desa lingkup Sulawesi Tenggara Bagi Hasil574.664.964.127 527.894.154.977 91,86 927.518.885.084 398.659.368.684 42,98 589.226.968.570 588.169.937.863 99,82 Dana Alokasi Umum9.481.556.263.000 9.481.556.263.000 100,00 9.747.375.498.000 9.747.375.498.000 100,00 9.821.734.403.000 9.821.734.403.000 100,00 Dana Alokasi Khusus Fisik *)3.101.254.331.814 2.659.038.380.186 85,74 1.894.632.886.000 1.827.949.777.601 96,48 2.070.995.831.000 2.005.769.559.338 96,85 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah101.263.479.000 101.263.479.000 100,00 149.561.231.000 149.561.231.000 100,00 201.750.000.000 193.500.000.000 95,91 Dana Alokasi Khusus Nonfisik1.789.730.997.800 1.325.752.360.545 74,08 1.748.598.038.000 1.693.180.813.046 96,83 1.936.673.633.000 1.885.659.103.903 97,37 Dana Desa *)1.126.867.317.000 1.120.210.682.600 99,41 1.482.032.772.000 1.475.160.105.800 99,54 1.414.246.971.000 1.409.663.676.792 99,68 Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa 16.175.337.352.741 15.215.715.320.308 94,07 15.949.719.310.084 15.291.886.794.131 95,88 16.034.627.806.570 15.904.496.680.896 99,19 20172018Uraian2016 Sumber : OMSPAN - DJPb, dan SIMTRADA - DJPK ) Terhitung mulai tahun 2017 dibayarkan melalui KPPN lingkup Sulawesi Tenggara Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan mendukung pencapaian prioritas nasional. Tabel 2.8 memperlihatkan alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp16,035 triliun, meningkat sebesar 0,53% dibandingkan dengan tahun 2017. Penyaluran TKDD tersebut dilaksanakan melalui KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp3,485 triliun, dan melalui KPPN Jakarta II sebesar Rp12,549 triliun. Sejak tahun 2017 penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan melalui KPPN seluruh Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya. Peningkatan alokasi TKDD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sejalan dengan kebijakan belanja tahun 2018. Realisasi TKDD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebesar Rp15,904 triliun atau mencapai 99,19% dari keseluruhan alokasi TKDD. Realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp15,292 triliun atau 95,88%. Alokasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebesar Rp1,414 triliun atau 8,82% dari keseluruhan alokasi TKDD, mengalami penurunan dibandingkan alokasi tahun 2017 yang mencapai Rp1,482 triliun. Adapun realisasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp1,410 triliun atau 99,68%. Dana Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tidak tersalur 100% karena pada Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Muna terdapat selisih jumlah desa antara alokasi anggaran dengan kondisi riil (data OMSPAN dibandingkan dengan Perkada). Selain itu terdapat juga sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang 26
belum disalurkan sehingga mengurangi jumlah Dana Desa yang harus disalurkan pada tahun 2018. F. PENGELOLAAN BLU PUSAT 1. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Pusat Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas berupa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini memiliki 2 (dua) entitas BLU yaitu Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.05/2010, dan Rumah Sakit Umum (RSU) Bhayangkara Kendari sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2016. Universitas Halu Oleo (disingkat UHO) adalah perguruan tinggi negeri di Kendari yang berdiri pada tanggal 19 Agustus 1981. UHO merupakan perguruan tinggi negeri ke-42 di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1981. Saat ini UHO telah memiliki 97 (sembilan puluh tujuh) program studi yang tersebar pada 17 Fakultas dan 3 Program, dan sebanyak 69% prodi telah terakreditasi A dan B dari BAN PT. RSU Bhayangkara Kendari berdiri pada tahun 1981, dan pada tanggal 25 Oktober 1989 secara resmi melayani masyarakat umum dan ABRI. RSU Bhayangkara Kendari saat ini memiliki sarana dan prasarana antara lain berupa total bangunan rumah sakit seluas 1.540 m2. Fasilitas ruang perawatan RSU Bhayangkara Kendari terdiri dari antara lain: 12 poli rawat jalan, 86 kamar rawat inap, Ruang ICU 3 kamar, Ruang PICU 3 kamar, Tempat Tidur IGD 6 buah, Tempat Tidur Bayi 4 buah, Kamar Bersalin 3 kamar, Kamar Operasi 2 kamar, dan Ruang Isolasi 2 kamar. 2. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP, dan RM BLU Pusat Perkembangan aset UHO Kendari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 2. 12 Aset Universitas Halu Oleo Kendari (dalam rupiah)Uraian201620172018Aset Lancar 23.226.117.819 90.162.685.668 107.383.108.218 Aset Tetap 900.291.408.148 2.320.682.226.356 2.322.442.883.615 Aset Lainnya 2.495.857.787 2.531.395.737 2.414.552.439 Kewajiban 1.634.062.061 8.169.048.074 1.498.426.523 Ekuitas 924.379.321.693 2.405.207.259.687 2.430.742.117.749 Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018 Unaudited 27
Salah satu tujuan diberikannya status BLU adalah untuk mewiraswastaka n pemerintah (enterprising the government) Ekuitas UHO Kendari dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Nilai aset tetap periode 2018 meningkat 0,08% dibandingkan periode 2017. Penambahan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Gedung dan Bangunan menjadi faktor utama peningkatan yang cukup signifikan, meskipun di sisi lain masih terdapat nilai penyusutan yang juga mengalami peningkatan Adapun data Aset RSU Bhayangkara Kendari tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 2. 13 Aset RSU Bhayangkara Kendari (dalam rupiah)Uraian201620172018Aset Lancar 7.333.952.952 11.074.528.167 10.410.781.254 Aset Tetap 7.817.458.658 17.155.844.967 38.999.431.077 Aset Lainnya 79.976.859 57.126.327 184.362.328 Kewajiban 7.791.019 1.160.831.708 91.912.368 Ekuitas 15.223.597.450 27.126.667.753 49.502.662.291 Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018 Unaudited Ekuitas RSU Bhayangkara Kendari dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Nilai aset tetap periode 2018 meningkat 75,32% dibandingkan periode 2017. Penambahan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Tanah menjadi faktor utama peningkatan yang cukup signifikan. 3. Kemandirian BLU Salah satu tujuan diberikannya status BLU adalah untuk mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government). Kemandirian tersebut dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah murni (RM). Untuk melihat kemandirian UHO Kendari sebagai satker BLU berikut disajikan data yang menunjukkan bahwa porsi alokasi pagu rupiah murni (RM) tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2. 14 Pagu PNBP dan RM Universitas Halu Oleo Kendari (dalam rupiah)Pagu201620172018Pagu PNBP 226.256.359.000 243.989.000.000 271.572.255.000 Pagu RM 190.356.905.000 205.881.496.000 220.348.882.000 Total Pagu 416.613.264.000 449.870.496.000 491.921.137.000 % Pagu PNBP54,31%54,24%55,21% Sumber : OMSPAN - DJPb 28
Sementara itu, data perkembangan pagu PNBP dan Rupiah Murni RSU Bhayangkara Kendari menunjukkan bahwa tingkat kemandirian BLU tersebut sangat baik, tercermin dari porsi alokasi pagu rupiah murni (RM) tahun 2018 hanya sebesar 13,32%, dan rerata sebesar 13,94% dalam tiga tahun terakhir. Tabel 2. 15 Pagu PNBP dan RM RSU Bhayangkara Kendari (dalam rupiah)Pagu201620172018Pagu PNBP 24.786.943.000 25.560.180.000 28.592.055.000 Pagu RM 4.148.878.000 4.213.476.000 4.395.010.000 Total Pagu 28.935.821.000 29.773.656.000 32.987.065.000 % Pagu PNBP85,66%85,85%86,68% Sumber : OMSPAN - DJPb 4. Potensi Satker PNBP Menjadi Satker BLU Tidak semua satker yang memiliki PNBP dapat berubah menjadi satker BLU, karena harus memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat administratif, substantif dan teknis. Pada tahun 2018, beberapa satker PNBP dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berpotensi menjadi satker BLU adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 2. 16 Perkembangan Pagu PNBP dan RM Satker PNBP 20172018 *) (dalam miliar rupiah)PAGU RMPAGU PNBP % PAGU PNBP PAGU RMPAGU PNBP % PAGU PNBP 1 288436Bandara Udara Halu Oleo KendariTransportasi109,44 20,41 15,72 79,93 20,64 20,52 2 414004Bandara Udara Beto Ambari di ButonTransportasi16,54 2,39 12,61 24,93 3,18 11,32 3 307665Institut Agama Islam Negeri (IAIN) KendariPendidikan52,66 7,04 11,80 47,22 10,86 18,70 4 400908Universitas Sembilan Belas November KolakaPendidikan17,63 18,04 50,58 20,30 22,63 52,72 5 632352Politeknik Kesehatan KendariPendidikan27,24 9,99 26,84 44,26 11,68 20,89 Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)No.Kode SatkerSatuan KerjaLayanan Jika dilihat porsi PNBP terhadap total pagu total, kelima satker tersebut memiliki porsi PNBP yang cukup besar dan meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukan tingkat kemandirian finansial satker tersebut sangat baik. Universitas Sembilan Belas November Kolaka menjadi Satker PNBP di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi BLU dengan porsi PNBP yang terus berkembang dan mencapai 52,72% pada tahun 2018. 29 Salah satu Satker PNBP yang potensial untuk dijadikan satker BLU adalah Universitas Sembilan Belas November Kolaka
G. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT Selain membina satuan kerja Badan Layanan Umum, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara juga diberi tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi pemerintah pusat di daerah khususnya penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/ SLA) dan Kredit Program berupa penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) lingkup Sulawesi Tenggara. 1. Penerusan Pinjaman Daftar penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah / BUMD di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 2. 17 Data SLA Sulawesi Tenggara Pada saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara masih memiliki 2 (dua) SLA yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan berdasarkan hasil rekonsiliasi bulan Januari 2019 menunjukkan bahwa kedua SLA tersebut sudah lunas dan saat ini tinggal menunggu surat keputusan penutupan perjanjian penerusan pinjaman. SLA Pemkab Kendari lunas pada tahun 2017, sedangkan SLA Pemkot Baubau lunas pada tahun 2018. 2. Kredit Program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Perannya menjadi vital karena mampu bertahan dari guncangan ekonomi (Wengel and Rodriguez, 2006, dan Funabashi, 2013). Ditambah lagi, UMKM lebih mampu bertahan dari krisis dibandingkan perusahaan besar dan merespon lebih cepat/fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di luar (Berry et al., 2001). Berry et al. (2002) mengemukakan bahwa UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Data BPS Sulawesi Tenggara hasil SE2016-Lanjutan, pada tahun 2017 menunjukkan jumlah UMK di Sulawesi Tenggara sebanyak lebih dari 279 ribu usaha atau 99,14% dari total usaha nonpertanian di Sulawesi Tenggara. Dari jumlah tersebut, UMK mampu menyerap 30
tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang atau sekitar 87,79% dari total tenaga kerja nonpertanian di Sulawesi Tenggara. Permasalahan utama yang dihadapi UMK yaitu sulitnya mendapat akses pembiayaan dari perbankan, sehingga pemerintah harus hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diantara program yang saat ini dijalankankan pemerintah untuk membantu UMK yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan pembiayaan kredit yang berasal dari lembaga perbankan dimana pemerintah membantu melalui pemberian subsidi bunga. Penyaluran Kredit Program di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR tersebut merupakan gabungan berbagai skema kredit program lama yang menggunakan sumber pendanaan dari Lembaga Perbankan. Pemerintah memberikan Subsidi Bunga kepada pelaku Usaha Mikro Kecil sehingga suku bunga efektif yang ditanggung hanya sebesar 7%. KUR disalurkan dengan skema Mikro, skema Kecil, dan skema KUR TKI. Selain itu, sejak tahun 2017 pemerintah juga meluncurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk menjangkau pelaku usaha yang tidak dapat mengakses KUR di perbankan. UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp10 juta. KUR Mikro dan KUR Kecil mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan porsi berdasarkan nilai akad masing-masing 55,74% dan 43,86%. Sementara itu, penyaluran UMi mencapai Rp5,815 miliar dengan debitur sebanyak 1.522 debitur. Sehingga, sebanyak 2,95% dari total 51.608 debitur merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengusaha ultra mikro. Rendahnya penyaluran KUR TKI disebabkan kurangnya sosialisasi atas adanya program KUR Penempatan TKI. Penyaluran KUR di Sulawesi Tenggara tahun 2018 mencapai Rp1,567 triliun dengan jumlah debitur mencapai 51.608 debitur. Dibandingkan dengan penyaluran KUR tahun 2017, terdapat peningkatan penyaluran jumlah kredit sebesar 28,92% dan jumlah debitur meningkat sebesar 14,10%. Tabel 2. 18 Penyaluran KUR berdasarkan skema di wilayah Sulawesi Tenggara 41.345 873.277.050.000 44.474 10,92%7,57%2KECIL426.484.782.000 3.716 687.155.129.869 5.591 61,12%50,46%3TKI220.385.000 11 366.160.000 21 66,15%90,91%4UMi1.155.500.000 157 5.814.800.000 1.522 403,23%869,43%TOTAL1.215.147.487.000 45.229 1.566.613.139.869 51.608 28,92%14,10%Sumber : SIKP - DJPbNo.Skema2017Perubahan2018 31 Penyaluran KUR sangat membantu kebutuhan modal pelaku UMK
Penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebar di 16 kabupaten/kota. Tiga wilayah dengan jumlah debitur KUR terbanyak adalah Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kota Kendari. Kabupaten Muna memiliki jumlah debitur KUR tertinggi yaitu 8.039 debitur, sedangkan Kota Kendari menjadi wilayah dengan nilai akad terbesar yaitu Rp340,146 miliar. Adapun daftar penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 menurut wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 2. 19 Penyaluran KUR tahun 2018 per wilayah Sulawesi Tenggara per Debitur1Kab. Kolaka240.541.300.000 184.299.556.101 7.939 30.298.690 2Kab. Konawe147.155.700.000 101.022.652.786 6.402 22.985.895 3Kab. Muna199.169.150.000 136.618.244.710 8.039 24.775.364 4Kab. Buton132.874.800.000 92.454.515.525 4.802 27.670.721 5Kab. Konawe Selatan131.719.850.000 99.510.257.292 4.727 27.865.422 6Kab. Bombana82.024.400.000 60.539.042.591 2.770 29.611.697 7Kab. Wakatobi30.302.000.000 20.799.953.089 1.113 27.225.517 8Kab. Kolaka Utara101.515.190.000 78.804.077.957 3.667 27.683.444 9Kab. Konawe Utara8.419.000.000 4.864.395.081 318 26.474.843 10Kab. Buton Utara21.036.000.000 15.076.609.183 918 22.915.033 11Kab. Kolaka Timur1.213.000.000 1.158.060.415 10 121.300.000 12Kab. Konawe Kepulauan221.700.000 204.667.217 9 24.633.333 13Kab. Buton Tengah1.405.000.000 1.167.030.061 12 117.083.333 14Kab. Buton Selatan30.000.000 - 2 15.000.000 15Kota Kendari340.196.399.869 252.511.999.431 7.307 46.557.602 16Kota Bau-Bau128.789.650.000 91.915.425.752 3.573 36.045.242 TOTAL1.566.613.139.869 1.140.946.487.191 51.608 Sumber : SIKP - DJPb Sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi sektor penerima KUR tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total akad sebesar Rp944,714 miliar atau mencapai 60,30% dan jumlah debitur sebanyak 29.261 debitur atau mencapai 56,70%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran dianggap lebih feasible oleh penyalur KUR. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan kebijakan penyaluran KUR yang menargetkan 50% penyaluran untuk sektor Produksi. Perlu perluasan jangkauan ke sektor lainnya yang lebih produktif seperti sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan agar lebih menggerakkan roda perekonomian di Sulawesi Tenggara. Peran Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan program KUR dan melakukan upload data debitur potensial ke dalam aplikasi SIKP diharapkan mendongkrak porsi pembiayaan KUR untuk sektor di luar perdagangan besar dan eceran, khususnya sektor Produksi. 32
Tabel 2. 20 Penyaluran KUR tahun 2017 per wilayah Sulawesi Tenggara per Debitur101 - PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN297.521.150.000 224.590.324.596 13.071 22.761.927 202 - PERIKANAN62.950.500.000 44.918.769.549 2.805 22.442.246 304 - INDUSTRI PENGOLAHAN77.636.290.000 54.900.981.425 2.247 34.551.086 406 - KONSTRUKSI862.000.000 280.602.080 4 215.500.000 507 - PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN944.713.939.869 680.713.338.864 29.261 32.285.771 608 - PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN79.945.500.000 64.526.779.786 855 93.503.509 709 - TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI25.779.900.000 18.512.902.016 656 39.298.628 811 - REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA12.166.530.000 7.104.286.693 155 78.493.742 913 - JASA PENDIDIKAN1.039.000.000 842.923.097 24 43.291.667 1014 - JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL1.605.000.000 1.003.010.509 13 123.461.538 1115 - JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA62.320.680.000 43.513.821.915 2.512 24.809.188 1216 - JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA72.650.000 38.746.662 5 14.530.000 TOTAL1.566.613.139.869 1.140.946.487.192 51.608 Sumber : SIKP - DJPb 33
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD A. APBD TINGKAT PROVINSI Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 18 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 15 Pemerintah Kabupaten, 2 Pemerintah Kota dan 1 Pemerintah Provinsi. APBD seluruh Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara secara agregat tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan tabel i-Account adalah sebagai berikut: Tabel 3. 1 Profil APBD Sulawesi Tenggara Perkembangan APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam miliar rupiah) Uraian 2016 2017 2018 A.PENDAPATAN PAD Dana Perimbangan LLPD yang Sah B.BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung C.SURPLUS(DEFISIT) A-B D.PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pagu 16.623,17 1.284,08 14.961,55 377,54 20.834,46 11.155,11 9.679,35 -3.065,25 1.351,11 1.527,37 176,26 Realisasi 17.000,92 1.442,72 15.262,16 296,04 16.969,23 8.690,47 8.278,76 31,69 1.219,07 1.487,32 268,25 Pagu 17.319,74 1.244,91 15.802,12 272,71 20.713,69 12.706,06 8.007,63 -3.393,95 1.303,33 1.531,52 228,19 Realisasi 16.694,56 1.424,04 14.799,50 477,55 17.059,72 9.207,60 7.852,10 -365,16 617,57 846,32 228,75 Pagu 18.891,45 2.044,73 16.042,11 804,61 19.072,13 10.340,91 8.731,22 -180,68 779,16 1.025,79 246,64 Realisasi 18.430,87 1.701,09 16.285,95 443,83 18.096,50 10.004,69 8.091,81 334,37 477,24 714,15 236,91 Sumber: SIKD, LKPD Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara APBD agregat seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari unsur pendapatan daerah sebesar Rp16,69 triliun pada tahun 2017 yang meningkat menjadi Rp18,43 triliun di tahun 2018, belanja daerah sebesar Rp17,06 triliun tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp18,09 triliun pada tahun 2018, kemudian pembiayaan daerah yang menurun pada tahun 2018 menjadi Rp477,24 miliar dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp617,57 miliar. Pendapatan Daerah dalam APBD 2018 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat masih mendominasi sumber pendapatan daerah, yaitu sebesar Rp16,28 triliun atau mencapai 88,36%, jika dibandingkan dengan posisi tahun 2017 yang sebesar 88,65%, maka tingkat kemandirian keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sedikit mengalami penurunan. Sementara itu, penerimaan daerah berupa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2018 mencapai Rp433,83 miliar. 34 Transfer Pemerintah Pusat masih mendominasi sumber pendapatan daerah mencapai 88,36%
Pada tahun 2018 terdapat peningkatan PAD Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara secara agregat sebesar Rp1,70 miliar dibanding tahun 2017. Peningkatan PAD pada tahun 2018 ini disumbang oleh peningkatan pajak daerah yang sangat signifikan yang mencapai hingga 127% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2018 dan pelaksanaan tata kelola pajak daerah yang semakin baik dan akuntabel dalam lingkup Pemerintah Daerah. Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara secara agregat mencapai Rp18,09 triliun di tahun 2018, meningkat dari tahun 2017 yang sebesar Rp17,06 triliun. Dari alokasi belanja daerah tersebut, porsi Belanja Tidak langsung pada APBD 2018 sebesar Rp10 triliun dan Belanja Langsung sebesar Rp8,09 triliun. Proporsi ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah untuk kelompok belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN masih sangat besar dalam struktur APBD. B. JENIS PENDAPATAN DALAM APBD Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Alokasi anggaran pendapatan per jenis pendapatan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 sampai dengan 2018 secara agregat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3. 2 Jenis Pendapatan APBD Sulawesi Tenggara Perkembangan Pendapatan Pemda Lingkup Sulawesi Tenggara (dalam miliar rupiah) 2018 Realisasi 1.701,09 Pendapatan 2016 2017 Pagu Realisasi % 1.442,73 112,36 6 767,83 123,99 103,87 53,49 06 87,42 105,96 9 483,61 124,60 46 102,01 15.262,16 44 99 489,49 189,28 98 9.484,36 100,03 9 3.769,84 102,79 87 1.198,32 136,55 4 320,15 121,11 6 296,04 78,41 81,18 123,38 76,55 172,66 % Pagu Realisasi % 83,19 865,27 127,491 42,30 144,95 120,88 146,49 60,34 544,38 101,52 16.285,95 144,07 582,39 9.821,73 10.012,73 101,94 91,61 4.004,91 3.668,73 1.616,0 88,71 1.433,56 0 365,59 588,54 172,1 55,16 443,83 804,61 97,24 184,05 189,28 42,22 259,78 615,33 Pagu 2.044,73 ,8 678,72 342,67 121,19 902,15 16.042,1 1 427,37 1.244,91 9 600,40 188,25 79,98 376,28 15.802,1 222 649,98 9.192,27 3.555,71 3 2.176,76 8 227,400 272,71 30,16 242,55 Pendapatan Asli Daerah 1.284,08 619,29 Pajak Daerah 194,17 Retribusi Daerah 82,50 HPKD yang Dipisahkan 388,12 Lain-Lain PAD yang Sah 14.961,55 Dana Perimbangan ,19 DBH 258,60 9.481,55 DAU 3.667,61 DAK 877,60 Dana Penyesuaian 264,35 Transfer Dari Provinsi 377.54 LLPD 151,99 Hibah Lain-lain 225,55 Sumber: SIKD, LKPD Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara 1.424,04 114,39 745,27 124,13 82,49 43,82 118,73 148,45 477,55 126,91 93,66 47,95 9.447,66 102,78 92,22 3.279,09 62,14 1.352,65 408,47 179,63 471,02 53,94 37,67 124,90 433,35 178,66 14.799,51 311,64 35
Tax Ratio Sultra 2018: 0,69% Pajak Daerah menjadi kontributor terbesar PAD Sultra Pada tahun 2018 rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 9,23%, naik jika dibanding dengan rasio PAD tahun sebelumnya yang sebesar 8,5%. Sementara itu, jika melihat rasio Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 88,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Konstribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 2,40%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini diperoleh dari hibah dan Pendapatan Lainnya. Komponen yang paling memberikan kontribusi besar terhadap PAD pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah pajak daerah. Berdasarkan komposisi Pendapatan Daerah secara keseluruhan, maka rasio pajak daerah terhadap PDRB (tax ratio) di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 hanya sebesar 0,69% walapun secara nominal pajak daerah ini telah menjadi penyumbang pendapatan terbesar dalam struktur PAD. Tax ratio ini masih sangat kecil bahkan masih dibawah rata-rata rasio pajak pemerintah daerah secara nasional yang sebesar 2,6%. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, maka rasio pajak daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 juga mengalami penurunan dari sebesar 0,79% pada tahun 2017. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak potensi-potensi pajak daerah yang belum digali dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Obyek-obyek pajak baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Provinsi Sulawesi Tenggara belum ditindak lanjuti dengan baik. Pajak PBB perkotaan dan pedesaan belum pernah dilakukan penyesuaian harga tanah dan bangunan oleh Pemerintah Daerah sejak diserahterimakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki banyak destinasi wisata berkelas dunia seperti Taman Nasional Wakatobi ataupun Pulau Labengki. Dengan potensi pariwisata yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten / Kota seharusnya menjadikan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki basis pajak daerah yang cukup kuat khususnya yang terkait dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lainnya. Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya agar bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah ini untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik melalui penetapan regulasi, kebijakan dan langkah-langkah strategis yang tepat agar potensi-potensi yang ada dapat dioptimalkan. Penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah harus dapat ditingkatkan terus-menerus untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan. APBD Pemerintah 36
Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini masih sangat tergantung dengan Dana Perimbangan seharusnya dapat dikurangi bila saja Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan menggali PAD masing-masing daerah dengan baik. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kepada pemerintah daerah melaui dana perimbangan merupakan konsekuensi dari kebijakan penyerahan kewenangan/urusan pemerintah pusat kepada daerah yang sesuai dengan prinsip money follows function. Prinsip otonomi daerah mengharuskan pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan APBN, jumlah dana yang ditransfer ke daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat dalam APBD diklasifikasikan menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang totalnya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp14,80 triliun pada tahun 2017 dan Rp16,29 triliun pada tahun 2018. Perkembangan dana Transfer ke Daerah dari sebelum pelaksanaan desentralisasi sampai dengan tahun 2018 Jika dilihat dari proporsi antara besaran PAD dan Transfer ke Daerah, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah relatif masih tergantung kepada pemerintah pusat. Kondisi ini perlu diperbaiki segera dengan cara mengoptimalkan potensi PAD sehingga dapat mendorong kemandirian masing-masing daerah. Upaya dalam optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa perluasan pajak daerah dan restribusi agar mengedepankan aspek ekstensifikasi atau perluasan objek pajak, penambahan jenis-jenis pajak baru secara limitatif, serta optimalisasi tarif pajak daerah yang akan dipungut berdasarkan diskresi masing-masing daerah. Di sisi lain, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya. Meskipun angka ini tidak terlalu signifikan, namun upaya pemerintah daerah untuk berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat menunjukkan adanya kemajuan dan untuk selanjutnya agar terus ditingkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga porsi dana perimbangan dalam APBD dapat terus mengecil dan kemandirian daerah dapat segera terealisasi. 37
C. JENIS BELANJA DALAM APBD Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Transfer dari Pusat ke Daerah (DAU, DAK, Dana Penyeimbang, Dana Kontingensi, DBH, dll). Tujuan analisis Belanja Daerah antara lain adalah untuk mengetahui kontribusi pengeluaran daerah terhadap pengeluaran pemerintah secara nasional. Analisis Belanja Daerah dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi belanja daerah seperti klasifikasi urusan, klasifikasi fungsi dan sebagainya. 1. Rincian Belanja Daerah Berdasarkan klasifikasi urusan Belanja daerah dalam APBD digunakan untuk membiayai Urusan Wajib yang merupakan urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, serta urusan pilihan adalah urusan yang sesuai kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, titik beratnya diletakkan pada desentralisasi di sisi pengeluaran (expenditure assignment) yang ditandai dengan adanya pembagian urusan pada berbagai tingkat pemerintahan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah seperti Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan sebagainya. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan Profil 33 urusan pemerintah daerah lingkup pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut: 38
Tabel 3. 3 Profil APBD Sulawesi Tenggara Berdasarkan Klasifikasi Urusan Perkembangan Belanja APBD berdasarkan Jenis Urusan (dalam miliar Rupiah) Urusan Pemerintahan 2016 Pagu Pagu 2017 Porsi Pagu Pagu 2018 Porsi Pagu Urusan Wajib 1.Pendidikan 2.Kesehatan 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.Perumahan 5.Ketentraman,kantibmum,perlind masy 6.Perencanaan Pembangunan 7.Perhubungan 8.Lingkungan Hidup 9.Pertanahan 10.Kependudukan dan Catatan Sipil 11.Pemberdayaan Perempuan 12.Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera 13.Sosial 14.Tenaga Kerja 15.Koperasi dan UKM 16.Penanaman Modal 17.Kebudayaan 18.Pemuda dan Olahraga 19.Kesatuan Bangsa & Politik Dlm.Negeri 20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum 21.Ketahanan Pangan 22.Pemberdayaan Masy. dan Desa 25.Komunikasi dan Informatika 26.Perpustakaan Urusan Pilihan 1.Pertanian 2.Kehutanan 3.Energi dan SD Mineral 4.Pariwisata 5.Kelautan dan Perikanan 6.Perdagangan & Perindustrian 7.Transmigrasi 3.710,14 2.095,52 3.664,34 13,83 0 168,70 284,08 211,44 0 60,18 52,04 58,63 93,66 68,88 78,89 20,23 49,45 50,68 181,61 6.060,31 61,27 110,89 19,75 35,72 512,61 108,83 194,71 54,80 196,17 51 183,99 9,47 0 4.015,40 2.053,61 2.699,23 148,83 0 158,22 292,02 155,26 2,99 77,26 64,93 86,96 82,65 172,88 72,75 51,06 10,04 65,31 220,50 6.699,38 72,58 83,72 68,89 44,71 366,27 15,86 78,88 120,19 158,16 161,37 0 20,47% 10,21% 13,18% 0,69% 0,33% 0.70% 1,25% 0,82% 0,07% 0,35% 0,34% 0,50% 0,23% 0,90% 0,36% 0,22% 0,05% 0,25% 1,07% 34,20% 0,35% 2,06% 0,34% 0,23% 2,01% 0,03% 0,35% 0,62% 0,85% 0,81% 0,00% 4.431,58 2.345,94 2.798,47 197,97 223,29 0 251,19 176,01 3,11 79,51 74,06 155,54 103,87 43,17 71,33 54,41 18,29 86,29 223,29 6.829,78 71,20 79,82 69,19 51,35 438,33 82,25 65,52 135,37 168,59 221,81 39,54 22,88% 12,11% 14,45% 1,02% 1,15% 0,07% 1,30% 0,91% 0,02% 0,41% 0,38% 0,80% 0,54% 0,22% 0,37% 0,28% 0,09% 0,45% 0,21% 35,27% 0,37% 2,01% 0,36% 0,27% 2,26% 0,42% 0,34% 0,70% 0,87% 1,15% 0,20% Sumber: Web DJPK Alokasi anggaran terbesar dalam APBD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 pada urusan wajib adalah untuk mendanai Administrasi pemerintahan sebesar Rp6,83 triliun (35,27%), Pendidikan sebesar Rp4,43 triliun (22,88%), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2,79 triliun (14,45%), dan Kesehatan sebesar Rp2,34 triliun (12,11%). Sedangkan untuk urusan pilihan alokasi anggaran terbesar adalah pada Urusan Pertanian sebesar Rp438,33 miliar (2,26%). Pemberian alokasi anggaran pada masing-masing urusan ini menunjukkan komitmen dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dunia usaha serta stake holder lainnya. Alokasi anggaran urusan wajib paling besar adalah pada pendidikan. Alokasi anggaran yang besar pada urusan pendidikan menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Alokasi anggaran pendidikan ini ditujukan untuk meningkatkan rata-rata usia sekolah anak di Provinsi Sulawesi Tenggara, meningkatkan fasiltas pendidikan dan 39
kesempatan belajar baik berupa peningkatan jumlah sekolah, guru maupun murid dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah tersebut dialokasikan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan non formal dan Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan serta Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Selain urusan pendidikan, urusan wajib lainnya yang mendapat prioritas adalah urusan kesehatan. Urusan kesehatan mendapat alokasi anggaran Rp2,3 triliun pada tahun 2018. Alokasi tersebut diperuntukkan untuk membiayai program obat dan perbekalan kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, program pengawasan obat dan makanan, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program lingkungan sehat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, program standarisasi pelayanan kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa. Hal ini berdampak langsung pada tersedianya sarana fisik di bidang kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas yang tersebar di semua kabupaten/kota juga sangat mendapat perhatian pemerintah daerah melalui program upaya kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan yang dibutuhkan bukan hanya tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat dan tenaga farmasi tapi juga tenaga non medis seperti ahli gizi, teknisi medis, sanitasi dan puskesmas yang tersebar baik di rumah sakit, puskesmas, farmasi, labkesda maupun di dinas. 2. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) Penyusunan anggaran Belanja Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah pro poor, growth, and jobs. Pada komponen Belanja Daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk menyejahterakan penduduk di suatu daerah, dapat digunakan berbagai indikator seperti rasio belanja pegawai, rasio belanja modal dan sebagainya. Pada prinsipnya, dalam tataran kebijakan, untuk menuju pelaksanaan Belanja Daerah yang berdampak positif kepada masyarakat perlu diupayakan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi belanjanya dan menjalankan kebijakan belanja yang baik, antara 40
lain dengan mendorong agar proses penetapan Perda APBD dapat dilakukan secara tepat waktu, menetapkan anggaran Belanja Modal yang semakin besar dan tepat sasaran, mempertajam penggunaan anggaran Belanja Pegawai, dan sebagainya. Komposisi Jenis Belanja pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara secara agregat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. 4 Profil APBD Sulawesi Tenggara Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja Perkembangan Belanja APBD Berdasarkan Jenis Belanja (dalam miliar Rupiah) Jenis Belanja 2016 Pagu 2017 Pagu Pagu 2018 Realisasi Porsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Transfer Belanja Tidak Terduga Belanja Bantuan Keuagan Belanja Bunga Belanja Langsung Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 10.496,30 6.684,59 8,57 769,93 28,93 1.146,04 62,85 1.759,88 35,51 9.679,35 2.814,76 6.864,59 12.706,06 6,074,49 6.126,89 7,65 687,19 28,28 4.199,97 56,09 1.570,76 31,69 8.007,63 2.512,27 5.495,36 10.340,91 6.764,20 5,05 934,09 26,78 1.469,10 56,1 1.047,26 38,33 8.731,22 3.710,09 5.021,13 10.004,69 6.291,39 8,57 886,89 21,01 2.228,91 15,09 516,98 35,85 8.091,81 3.798,52 4.293,29 96,75% 93,01% 169,70% 94,95% 78,45% 151,72% 26,90% 49,37% 93,53% 92,68% 102,38% 85,50% Sumber: LKPD Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi belanja Pegawai mencapai Rp6,29 triliun atau 93,01%. Mengingat bahwa proporsi belanja pegawai menempati porsi terbesar dalam APBD, perlu dianalisis rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Tujuan analisis rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD. Alokasi Belanja Modal tahun 2018 menurun menjadi Rp5,02 triliun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp5,49 triliun. Porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi belanja modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pemerintah 41 Alokasi Belanja Modal perlu lebih ditingkatkan agar mutiplier effect nya lebih dirasakan oleh masyarakat.
daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Peningkatan rasio belanja pegawai pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya, perlu menjadi perhatian pemerintah lingkup Sulawesi Tenggara. Hal ini agar pemerintah mempunyai alokasi yang lebih besar untuk belanja modal dan belanja barang, sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. 3. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) Mengacu pada standar COFOG dari OEDC, belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibagi menjadi Sembilan fungsi pemerintahan. Tabel 3. 5 Profil APBD Sulawesi Tenggara Berdasarkan Klasifikasi Fungsi Perkembangan Belanja APBD Berdasarkan Fungsi (dalam miliar Rupiah) Fungsi 2016 Pagu 30.746,29 183,20 1.789,23 8.483,16 3.629,64 01 Pelayanan Umum 02 Ketertiban dan Keamanan 03 Ekonomi 04 Lingkungan Hidup 05 Perumahan dan Fasilitas Umum 06 Kesehatan 2.164,16 07 Pariwisata dan Budaya 116,52 08 Pendidikan 7.863,09 09 Perlindungan Sosial 208,08 Sumber: LKPD Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara Pagu 6.780,82 195,59 1.330,24 166,63 2.693,97 2.099,60 136,39 3.970,84 237,41 2017 Porsi Pagu 38,50% 1,11% 7,55% 0,95% 15,30% 11,92% 0,77% 22,55% 1,35% 2018 Pagu 6.927,56 197,57 1.538,21 196,06 3.003,55 2.398,06 198,71 4.552,15 283,28 Secara alokasi terdapat lima fungsi pemerintahan yang mendapatkan porsi APBD besar yakni fungsi Pelayanan Umum (35,90%), Pendidikan (23,59%), Perumahan dan Fasilitas Umum (15,57%), dan Kesehatan (12,43%). Selain kelima fungsi tersebut, fungsi-fungsi yang lain memiliki porsi masing-masing di bawah 10%. Sejalan dengan indikator sebelumnya yaitu alokasi belanja pemerintah daerah berdasarkan urusan, maka belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsinya di Provinsi Sulawesi Tenggara juga terindikasi menitikberatkan pada pelayanan masyarakat, Pendidikan, pembangunan infrastruktur dan kesehatan. D. PENGELOLAAN BLU DAERAH 1. Profil dan jenis layanan satker BLU Daerah Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Badan Layanan Umum dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 42 Porsi Pagu 35,90% 1,02% 7,97% 1,02% 15,57% 12,43% 1,03% 23,59% 1,47%
Negara, dimana pada pasal 68 dan pasal 69 undang-undang tersebut menyatakan bahwa instasi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hal tersebut, maka BLU dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BLU dapat dibentuk baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. BLU yang dibentuk di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD). Sebagai tindak lanjut atas undang-undang nomor 1 tahun 2004 di atas, Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka persyaratan substantif bagi SKPD agar dapat menerapkan pola keuangan BLU di daerah adalah SKPD atau unit berkenaan harus memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan layanan umum, yang berupa antara lain: 1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; 2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau 3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan ditetapkan menjadi BLUD harus memenuhi persyaratan teknis antara lain berupa: 1. Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk Unit Kerja; 2. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat. Sampai dengan tahun 2018 terdapat 13 unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan statusnya menjadi BLUD. Adapun rincian 43
BLUD di masing-masing pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: Tabel 3. 6 Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah di Sulawesi Tenggara NoJenis LayananSatker BLUAlamatNo. TelponInstansi TeknisAlamat1KesehatanRSUD Bahteramas Prov. SultraJl. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga0813341500437Dinas Kesehtan Prov. SultraJl. Balaikota II No. 34 Kendari2KesehatanRSUD Abunawas Kota KendariJl.ZA Sugianto No. 39 kendari08218857633Dinas Kesehatan Kota KendariJl. Drs.H.Abdullah Silomdae No.8 Kendari3KesehatanRSUD Kab. KonaweJl. P. Diponegoro No.301 Konawe0408-2421014Dinas Kesehatan Kab. KonaweJl. Ingolobunggadue II No. 323 Unaaha4KesehatanRSUD Kab. Konawe SelatanJl. Poros Andoolo No. 108114001003Dinas Kesehatan Kab. Konawe Andoolo Kab. Konawe Selatan5KesehatanRSUD Kab. Konawe UtaraJl. Poros Kendari-Asera Kab. Konawe UtaraDinas Kesehatan Kab. Konawe UtaraJl. Asera Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara6KesehatanRSUD Kab. BombanaJl. Poros Poea Kec. Rumbia Tengah Bombana085241342868Dinas Kesehatan Kab. WakatobiJl. Masjid Raya No. 7 Rumbia Bombana7KesehatanRSUD Palaginata Kota BaubauJl. Laode manarfa Baubau0085241618035Dinas Kesehatan Kota BaubauJl. Bhakti ABRI No.01 Baubau8Kesehatan RSUD WakatobiJl. Uludae Samad Wakatobi085824560031Dinas Kesehatan Kab. WakatobiJl. Perkantoran Manugelang Wangi-wangi Wakatobi9Kesehatan RSUD H.M. Dhafar Harun Kolaka UtaraJl. Trans Sulawesi Lasusua, Kolaka08118880545Dinas Kesehatan Kab. Kolaka UtaraKomp. Perkantoran Bundaran Ponggiha, Lasusua Kab. Kolut10Kesehatan RSUD Kab. Kolaka Jl. DR.Sutomo No. 01 Kolaka0405-2321042Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Jl. Pancasila No. 12 Kolaka11Kesehatan RSUD Kab. MunaJl. Ahmad yani raha no 10 Raha0403-21220Dinas Kesehatan Kab. MunaJl. MH Thamrin Mo. 21 Raha12Simpan PinjamKredit HARUM Kota KendariJl. Drs.H. Abdullah Silondae No.37 Kendari081341546525Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi SultraJl. Mayjen S.Parman No.41 Kendari13Pengelolaan Hutan ProduksiUPTD KPH Unit XXIV GularayaAndoolo Desa Anduna Jl. Poros Tinanggea-Punggulaku Kab. KonselDinas Kehutanan Provinsi Sulawesi TenggaraKorumba, Mandonga, Kota Kendari Sumber : data primer Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 11 BLUD di sektor kesehatan dan 2 BLUD di sektor lainnya, yaitu BLUD Harum Kota Kendari yang bergerak di bidang layanan simpan pinjam dan BLUD UPTD KPH Unit XXIV Gularaya yang bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan produksi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara secara rutin telah melakukan koordinasi dan pembinaan kepada masing-masing BLUD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU Daerah Perkembangan BLUD di Sulawesi Tenggara tahun 2018 dapat diukur dari nilai aset dan operasionalisasi pengelolaan BLUD dalam setahun. Profil aset dan operasionalisasi BLUD di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana berikut: Tabel 3. 7 Profil Aset satker BLU Daerah di Sulawesi Tenggara 201620172018(+/-) 83,43 91,00 9,07340,9836,5112,81-64,914RSUD Kab. Konawe Selatan55,4460,440-1005RSUD Kab. Konawe Kab. Kab. H.M. Djafar Harun Kolaka UPTD KPH Unit XXIV Gularaya02,142,8332,24BLUD "HARUM" Kota KendariNilai AsetRSUD Abunawas KendariRSUD Kab. MunaRSUD Bahteramas Prov. SultraRSUD Kota BauBauRSUD Kab. KonaweNoJenis Layanan/Nama BLUDSektor KesehatanSektor LainnyaRSUD Kab. Kolaka Sumber : Data BLUD (diolah) 44
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa peningkatan aset terbesar terjadi di RSUD Wakatobi yaitu sebesar 171,26%, peningkatan itu disebabkan pembangunan gedung dan penambahan peralatan dan mesin. Untuk jumlah aset terbesar dimiliki oleh RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain tempatnya yang berada di ibu kota provinsi, RSUD Bahteramas kedepannya diharapkan menjadi rumah sakit rujukan yang berstandar internasional di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu sarana dan prasarana rumah sakit selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun, baik pembangunan gedung maupun peralatan medisnya sebagai penunjang operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tabel 3. 8 Perkembangan Pagu RM dan PNBP BLUD di Sulawesi Tenggara 1KesehatanRSUD Bahteramas Prov. Abunawas Kendari91,00 40,000,2040,203KesehatanRSUD Kab. Kab. Konawe Kab. Konawe Kab. Kota Kab. H.M. Djafar Harun Kab. Kab. PinjamHARUM Kota Hutan ProduksiUPTD KPH Unit XXIV Gularaya2,830,220,720,94Pagu RMJumlah PaguBLUDJenis LayananNoNilai AsetPagu PNBP Sumber : data primer Secara keseluruhan pada tahun 2018 total pagu PNBP mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Peningkatan porsi pagu PNBP yang disertai dengan penurunan porsi APBD terbesar terjadi pada RSUD Bahteramas Kendari. Meningkatnya Pagu PNBP ini mengindikasikan ketergantungan pendanaan BLUD terhadap dana APBD semakin berkurang. Sebagian besar pegawai BLUD berstatus PNS yang digaji menurut sistem penggajian ASN. Tata kelola BLUD yang baik dapat dilihat dari pendapatan operasional BLUD yang terus bertambah. Penerimaan BLUD yang semakin besar akan berdampak pada semakin berkurangnya ketergantungan BLUD terhadap APBN/APBD. Keuntungan BLUD yang semakin banyak nantinya diharapkan dapat membantu likuiditas Pemerintah Daerah melalui kontribusi dalam APBD. 45 BLUD RSUD Bahtera Mas Sultra diharapkan dapat menjadi RS rujukan berstandar internasional
3. Analisis Legal Dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah terdapat beberapa peraturan yang mengatur yang dikeluarkan oleh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) diantaranya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 653 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 6 tahun 2008. Peraturan-peraturan tersebut telah sinkron dengan peraturan induk pengelolaan BLU baik dari kelembagaan, tata kelola, SDM, maupun pengendalian sebagaiman diatur dalam PP nomor 23/2005 jo PP nomor 74/2012 tentang Pengelolaan BLU dan Permendagri nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Selain itu dalam pengelolaan BLUD, Pemerintah Daerah dan satuan kerja BLUD juga harus mempedomani peraturan-peraturan sebagai berikut : 1. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. PP no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 3. Permenkeu no.217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum; 4. Permendagri 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Permendagri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan 6. Keputusan Menteri Kesehatan no. 455 tahun 2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan. E. PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH 1. Bentuk lnvestasi Daerah Tabel 3. 9 Bentuk Investasi Daerah di Sulawesi Tenggara No Bentuk Investasi Nilai Nominal (Rp)* 1 Surat Berharga Pembelian Saham Pembelian saham Utang - 2 Investasi langsung Penyertaan Modal PEMDA 62.835.103.074 Pemberian Pinjaman
Jumlah Investasi 62.835.103.074 Sumber: LKPD Prov. Sulawesi Tenggara 46
Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah, yang dimaksud lnvestasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Bentuk investasi daerah tersebut dapat berupa investasi surat berharga dan/atau investasi langsung. Nilai investasi daerah Pemerintah Daerah di Prrovinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 hanya berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, antara lain berupa penyertaan modal pemerintah daerah untuk keperluan pelunasan hutang PDAM pada masing-masing Pemerintah Daerah. Pada saat ini seluruh PDAM di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melunasi pinjamannya kepada pemerintah pusat melalui skema hibah dimana pemerintah pusat menghibahkan besarnya pinjaman masing-masing PDAM kepada Pemerintah daerah. Hibah yang diterima oleh pemerintah daerah kemudian dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM. 2. Profil dan jenis Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa BUMD yang tersebar di masing-masing Kabupaten / Kota. Adapun BUMD yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain adalah sebagai berikut : Tabel 3. 10 Profil dan Jenis Usaha BUMD di Provinsi Sulawesi Tenggara No Nama Satker BUMD Aset 2017 1 PT BPD Sultra 5.635,41 2 PD Utama Sultra 12,16 3 PD Percetakan Sultra 2,17 4 PD BPR Bahtera Mas Kendari 26,69 5 PD BPR Bahtera Mas Bau bau 27,54 6 PD BPR Bahtera Mas Konawe 25,15 7 PD BPR Bahtera Mas Kolaka 22,62 8 PD BPR Bahtera Mas Konsel 20,10 9 PD BPR Bahtera Mas Bombana 22,08 10 PD BPR Bahtera Mas Wakatobi 17,42 11 PD BPR Bahtera Mas Buton Utara 10,74 12 PD BPR Bahtera Mas Raha 9,95 47
No Nama Satker BUMD Aset 2017 13 PD BPR Bahtera Mas Buton 8,29 14 PD BPR Bahtera Mas Konawe Utara 11,48 15 PD BPR Bahtera Mas Kolaka Utara 6,78 Sumber: LKPD Prov. Sulawesi Tenggara Aset BUMD di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nominal tertinggi adalah PT. BPD Sultra senilai Rp5.635,41 Miliar, dan di PD. BPR Bahtera Mas Bau-Bau senilai Rp27,54 Miliar. Konstribusi BUMD yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata masih dapat ditingkatkan lagi dalam menopang pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pengelolaan kinerja BUMD yang semakin baik, sehingga mampu memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh kedalam APBD pemerintah daerah. Peran BUMD yang semakin besar dalam pembiayaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara juga dapat menjadi indikator bahwa tata kelola BUMD di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah semakin baik dan kredibel. F. SILPA DAN PEMBIAYAAN 1. Perkembangan surplus/defisit APBD a. Rasio surplus/defisit terhadap aggregat pendapatan Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/defisit anggaran terhadap pendapatan, yang menunjukkan performa fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan untuk mengcover belanja, atau penghematan belanja dengan kondisi pendapatan tertentu. Rasio surplus/defisit thd pendapatan merupakan hasil perhitungan surplus/defisit dibagi total pendapatan APBD. Surplus APBD Sulawesi Tenggara secara agregat tahun 2018 mencapai Rp334,36 miliar, sedangkan total pendapatan APBD mencapai Rp18,43 triliun sehingga rasio surplus Sulawesi Tenggara sebesar 1,82%. b. Rasio surplus terhadap realisasi dana transfer Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/defisit anggaran terhadap salah satu sumber pendapatan APBD, yaitu realisasi pencairan dana transfer. Hal ini dapat menunjukkan ekses likuiditas Pemda akibat frontloading pencairan dana transfer. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi timing pencairan dana transfer, terutama pada daerah yang sangat bergantung pada dana transfer namun mengalami ekses likuiditas. Rasio defisit terhadap Dana Transfer 48
diperoleh dengan menghitung defisit dibagi total realisasi dana transfer. Jumlah surplus tahun 2018 mencapai Rp334,36 miliar sedangkan total realisasi dana transfer mencapai Rp16,28 triliun sehingga angka rasio defisit terhadap total realisasi dana transfer sebesar 2,05%. c. Rasio surplus/defisit terhadap PDRB Rasio surplus/defisit terhadap PDRB merupakan Indikator yang menggambarkan kesehatan ekonomi regional, semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup baik untuk membiaya hutang akibat defisit anggaran pemerintah daerah. Rasio surplus/defisit thd PDRB didapat dengan cara menghitung Surplus atau defisit APBD dibagi PDRB. Nilai surplus APBD Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp334,36 miliar sedangkan PDRB Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku sebesar Rp118,09 triliun sehingga diperoleh rasio sebesar 0,28%. Nilai rasio yang diperoleh menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara mampu untuk memproduksi barang dan jasa yang cukup baik untuk membiayai roda pemerintahan. 2. Pembiayaan daerah a. Rasio pinjaman daerah atau obligasi daerah terhadap total pembiayaan, Rasio ini untuk mengetahui proporsi pencairan pinjaman yang dilakukan daerah ataupun penerbitan obligasi daerah untuk membiayai defisit APBD. Rasio Pinjaman Daerah dihitung dengan cara Realisasi pinjaman daerah atau obligasi daerah dibagi Total realisasi pembiayaan. Realisasi Pinjaman Daerah atau Obligasi Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,80 miliar sedangkan total realisasi pembiayaan adalah senilai Rp512,99 miliar sehingga diperoleh angka rasio 0,55%. Angka Rasio pinjaman daerah atau obligasi daerah terhadap total pembiayaan pada Provinsi Sulawesi Tenggara secara agregat ini sangat kecil, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah dalam pembiayaannya lebih mengandalkan kepada penggunaan SiLPA. b. Keseimbangan primer Rasio ini mencerminkan indikasi likuiditas. Semakin besar surplus keseimbangan primer, maka semakin baik kemampuan untuk membiayai defisit. Keseimbangan primer diperoleh dengan menghitung Total Pendapatan APBD dikurangi Total Belanja APBD tidak termasuk Biaya Bunga. 49
Total Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebesar RP18,43 triliun sedangkan Total belanja senilai Rp18,09 triliun termasuk didalamnya belanja bunga sebesar Rp35,85 miliar sehingga diperoleh nilai keseimbangan primer sebesar Rp344,36 miliar. Tujuan analisis keseimbangan primer untuk mengukur apakah posisi fiskal pemerintah masih surplus jika pembayaran bunga tidak dihitung sebagai pengeluaran, untuk mengetahui apakah kondisi kesulitan fiskal tahun ini berasal dari akumulasi hutang tahun-tahun yang lalu. Mengingat keseimbangan primer Provinsi Sulawesi Tenggara minus (defisit) menunjukkan bahwa kondisi fiskal tidak dibebani akumulasi hutang tahun lalu namun lebih dikarenakan kebijakan ekspansif. Keseimbangan Umum didapat dengan cara menghitung Pendapatan dikurangi Belanja. Sehingga diperoleh Keseimbangan Umum Sulawesi Tenggara Tahun 2018 pada angka surplus Rp344,36 miliar. Salah satu tujuan analisis keseimbangan umum adalah untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal yang dilakukan bersifat ekspansif atau kontraktif. Jika P < B = Defisit, APBN bersifat ekspansif untuk menggerakkan ekonomi dan mampu mengatasi kondisi resesi ekonomi, namun berpotensi terjadinya default jika tingkat defisit tidak terjaga. Angka defisit dikatakan masih terjaga apabila nilainya kurang dari atau sama dengan 3% PDRB. G. ANALISIS LAINNYA 1. Analisis Horizontal dan Vertikal Analisis horizontal dan vertikal digunakan untuk menginformasikan dan menilai kinerja pelaksanaan APBD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. a. Analisis Horisontal Analisis dilakukan untuk membandingkan angka-angka dalam satu laporan realisasi Pemda (Kabupaten/Kota) satu dengan Pemda lain dalam satu wilayah (Provinsi). Selain itu, analisis ini merupakan analisis membandingkan perubahan keuangan dalam satu post APBD yang sama pada satu lingkup Pemda. Analisis horisontal mengevaluasi Realisasi PAD, antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun realisasi pendapatan tahun 2018 masing-masing Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana tabel berikut: 50
Tabel 3. 11 Realisasi Pendapatan 2018 Per Kabupaten/Kota/Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam miliar) Jumlah PAD3.183,84 627,52 20,56 47,27 145,31 840,66 - 4.024,50 1.014,33 103,21 50,29 3,45 19,09 176,05 42,36 1.232,74 926,37 15,19 13,44 4,33 42,64 75,61 200,11 1.202,09 1.225,49 18,03 5,70 5,31 33,45 62,50 37,63 1.325,63 749,18 2,37 2,53 2,31 5,34 12,56 2,01 763,74 493,26 1,12 0,11 1,10 6,65 8,98 6,20 508,43 769,93 6,73 3,73 10,42 44,62 65,50 3,38 838,81 721,71 23,16 4,09 6,73 33,25 67,23 28,27 817,21 740,99 3,76 7,99 5,11 5,85 22,71 1,00 764,71 586,26 3,16 1,69 0,06 6,10 10,95 10,76 607,97 607,62 1,87 1,58 5,20 3,10 11,76 0,29 619,67 543,30 1,62 1,13 0,62 7,01 10,38 7,47 561,15 769,74 7,86 1,89 11,32 12,45 33,53 18,54 821,82 987,59 26,38 7,78 10,46 88,55 133,18 43,78 1.164,54 600,71 6,28 1,84 2,09 6,60 16,81 11,75 629,27 759,20 6,08 2,20 11,48 20,36 40,11 24,87 824,18 1.040,06 7,41 17,38 18,72 53,23 96,74 3,41 1.140,21 566,37 3,52 1,02 0,51 10,78 15,83 2,00 584,20 16.285,95 865,27 144,95 146,49 544,38 1.701,09 443,83 18.430,87 JumlahKab. WakatobiKab. KolakaKab. Kolaka TimurKab. Kolaka UtaraKab. MunaKab. Muna BaratKab. BuselProv.SultraKota KendariKab. KonaweKab. KonselKab. KonutKab. KonkepKab. BombanaKota BauBauKab. ButonKab. ButengKab. Asli Daerah Tahun 2018Pendapatan Lain-LainJumlah TotalPajak DaerahRetribusiHPKDYDLain_Lain PAD yg Sah Sumber: SIKD Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menghimpun PAD paling besar yaitu sebesar Rp840,66 miliar, dengan komposisi penerimaan terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp627,52 miliar, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp145,31 miliar. Hal ini disebabkan karena berdasar UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Provinsi dapat memungut pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Jenis-jenis pajak tersebut menyumbang pendapatan pajak terbesar. Sedangkan Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, Kota Kendari menghimpun Pendapatan terbesar yaitu Rp176,05 miliar yang mana kontribusi PAD-nya berasal dari pajak daerah sebesar Rp103,21 miliar, Lain-lain PAD yang Sah Rp19,09 miliar, Retribusi Rp.50,29 miliar dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp3,45 miliar. Hal ini disebabkan posisi Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi yang sekaligus juga merupakan pusat perekomian Sulawesi Tenggara. Sedangkan Pendapatan Daerah 51 Sumber PAD terbesar Sultra berasal dari pajak daerah
Tingkat ketergantungan Pemerintah daerah terhadap dana transfer masih tinggi dan rendahnya kemandirian fiskal daerah terkecil adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp8,89 miliar hal ini disebabkan kondisi kabupaten tersebut sebagai Daerah Otonomi Baru, sehingga potensi-potensi penerimaan belum bisa optimal dan masih perlu terus dikembangkan. b. Analisis Vertikal Realisasi Pendapatan daerah secara agregat mencapai Rp18.430,87 miliar sedangkan kontribusi PAD hanya sebesar 9,23% atau mencapai Rp1.701,09 miliar. Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat dan kurangnya kemandirian fiskal daerah. Analisis vertikal dilakukan dengan mengevaluasi kapasitas fiskal daerah. Analisis kapasitas fiskal daerah adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan Keuangan Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan daerah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Dengan kata lain rumus perhitungan Kapasitas Fiskal adalah PAD +DBH + DAU + LP) - BP dibagi dengan jumlah penduduk miskin. PAD Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp1.701,09 miliar, DBH Rp311,64 miliar, DAU Rp10.012,73 miliar dan Lain-lain Pendapatan Derah yang Sah Rp443,83 miliar sedangkan Belanja Pegawai mencapai Rp6.291,39 miliar Jumlah Penduduk Miskin sesuai data BPS sebanyak 313.160 jiwa. Bila mengacu kepada PMK nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah dengan indeks kapasitas fiskal 0,3643 sehingga termasuk kategori kapasitas fiskal rendah. 52
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Sampai dengan tahun 2018, pendapatan konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp4,211 triliun, sedangkan realisasi belanja konsolidasian adalah sebesar Rp24,029 triliun. Tabel 4.1. Laporan Konsolidasian Sulawesi Tenggara 2018 (dalam miliar Negara 2.870,34 18.430,87 4.211,10 -77,68% 18.863,50 Pendapatan Perpajakan 2.273,69 865,27 3.138,96 31,11% 2.394,20 Pendapatan Bukan Pajak 596,64 835,82 888,08 -25,92% 1.198,78 Hibah - 184,05 184,05 388,56% 37,67 Lain-lain penerimaan daerah yang sah - 259,78 - -100,00% 433,35 Transfer *) - 16.285,95 - -100,00% 14.799,50 Belanja Negara 23.023,04 18.096,50 24.029,42 -37,71% 38.573,64 Belanja Pemerintah 7.118,54 15.867,58 22.986,12 10,14% 20.870,38 Transfer *) 15.904,50 2.228,92 1.043,30 -94,11% 17.703,26 Surplus/(Defisit) (20.152,70) 334,37 (19.818,32)0,55% (19.710,14)Pembiayaan - (477,24) (477,24)-22,72% (617,58)Penerimaan Pembiayaan Daerah - 714,15 714,15 -15,62% 846,32 Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 236,91 236,91 3,57% 228,75 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (20.152,70) 811,61 (19.341,08)1,30% (19.092,56)*) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah DaerahUraian2018 Sumber: LKPD 2018, dan Monev PA ) Realisasi realisasi 2017 data per tanggal 15 Februari 2019 B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN Pendapatan pemerintahan umum (General Government Revenue) atau pendapatan konsolidasian tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan tertentu. 53
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan Grafik 4.1. Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Sulawesi Tenggara 2018 dan 2017 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 yang sahPendapatanTransfer 2.394,20 1.198,78 37,67 433,35 14.799,50 3.138,96 888,08 184,05 -- 2017 2018 (dalam miliar rupiah)Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) Pada periode tahun 2018 jumlah pendapatan, hibah, dan transfer konsolidasian tingkat wilayah sebesar Rp4,211 triliun. Pendapatan tersebut merupakan konsolidasian pendapatan dan hibah Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah sebesar Rp2,87 triliun dan Pemerintah Daerah sebesar Rp18,43 triliun Pendapatan konsolidasian tersebut berasal dari pendapatan perpajakan sebesar Rp3,14 triliun, PNBP sebesar Rp888,08 miliar, dan pendapatan hibah sebesar Rp184,05 miliar. Pendapatan konsolidasian berasal dari konsolidasian pendapatan perpajakan, PNBP, hibah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan transfer setelah dilakukan eliminasi terhadap seluruh akun resiprokal (timbal balik). Grafik 4. 2 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Sulawesi Tenggara 2018 dan 2017 Pendapatan Transfer14.799,50- Penerimaan Hibah37,67184,05 (dalam miliar rupiah) Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) Penerimaan Perpajakan2.394,203.138,9612,69%74,54% 20172018 Lain-lain penerimaan daerah yangsah433,35- 6,36%21,09% 0,20%4,37% Penerimaan Negara Bukan Pajak1.198,78888,08 Pada tahun 2018 pendapatan konsolidasian didominasi oleh pendapatan perpajakan sebesar Rp3,14 triliun atau 74,54%. Perpajakan konsolidasian sebesar 72,43% merupakan penerimaan pajak pemerintah pusat, dan 27,57% sisanya merupakan penerimaan pajak pemerintah daerah. Kontributor kedua adalah pendapatan PNBP konsolidasian sebesar 21,09% atau Rp888,08 miliar. PNBP pemerintah pusat menyumbang 67,18% PNBP Konsolidasian, sedangkan PNBP pemerintah daerah menyumbang 32,82%. 54 Pendapatan konsolidasian didominasi oleh penerimaan pajak pemerintah pusat.
Penerimaan Konsolidasian mengalami peningkatan pada tahun 2018. Grafik 4. 3 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Sulawesi Tenggara 2018 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 yang sahPendapatanTransfer72,43%; 2.273,69 41,65%; 596,64 27,57%; 865,27 58,35%; 835,82 100,00%; 184,05 100,00%; 259,78 100,00%; 16.285,95 Pempus Pemda (dalam miliar rupiah)Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) 2. Analisis Perubahan Grafik 4. 4 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Sulawesi Tenggara 2018 (dalam miliar rupiah)Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00Pajak Dalam NegeriPajak Perdagangan Internasional67,71%; 1.814,74 100,00%; 458,96 32,29%; 865,27 Pempus Pemda Pada tahun 2018 penerimaan perpajakan konsolidasian mencapai Rp3,14 triliun atau naik 31,11% dari tahun 2017. Penerimaan perpajakan ini meliputi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp2,68 triliun dan penerimaan dari pajak internasional sebesar Rp458,96 miliar. Dari komposisi tersebut sebesar 67,71% dari Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri merupakan penerimaan Pemerintah Pusat, dan sebesar 32,29% adalah penerimaan Pemerintah Daerah. Sedangkan Penerimaan Perpajakan Internasional seluruhnya merupakan penerimaan Pemerintah Pusat. 3. Rasio Pajak (Tax Ratio) Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak suatu daerah terhadap pendapatan suatu output perekonomian atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. 55
a. Rasio pajak Konsolidasian Sulawesi Tenggara Tabel 4. 2 Rasio Pajak terhadap PDRB Sulawesi Tenggara 2016 s.d. 2018 201620172018Penerimaan Perpajakan Konsolidasian2.370,77 2.394,20 3.138,96 PDRB Sulawesi Tenggara96.994,76 107.423,59 118.092,66 Rasio Pajak2,44%2,23%2,66%Sumber : BPS, LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) Rasio pajak terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 mencapai 2,66% atau meningkat sebesar 0,43% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, angka ini masih jauh di bawah Rasio Pajak Nasional yang mencapai 11,5%. Peningkatan rasio pajak ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk optimalisasi penerimaan menunjukkan hasil yang diharapkan. Kegiatan ekonomi Sulawesi Tenggara kembali bergairah khususnya di bidang pertambangan dan penggalian dengan adanya pembangunan smelter. b. Rasio pajak per Kapita Sulawesi Tenggara Pajak per kapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak per kapita menunjukkan kontribusi penduduk pada pendapatan perpajakan suatu daerah. Pajak per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebesar Rp1.180.912,- (dengan asumsi penduduk 2.658.080 jiwa). Angka ini meningkat dibandingkan dengan pajak per kapita tahun 2017 yang sebesar Rp919.996,-. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara berkontribusi terhadap penerimaan perpajakan sebesar Rp1.180.912,-. 4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebesar Rp118,09 triliun, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,42%. Pada periode yang sama, pendapatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara terealisasi sebesar Rp4,03 triliun atau naik sebesar 12,08%. Hal ini menunjukkan upaya penggalian potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi telah dilakukan dengan optimal oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan konsolidasian. 56
Belanja Konsolidasian Sultra masih didominasi oleh Belanja Pegawai Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Sulawesi Tenggara 2016 s.d. 2018 Perpajakan2.370,77 2.394,20 3.138,96 31,11%PNBP1.139,44 1.198,78 888,08 -25,92%Total3.510,21 3.592,98 4.027,05 12,08%PDRB/Pert. Ekonomi96.994,76 107.423,59 118.092,66 9,93%Sumber : BPS, LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019)Uraian2018 C. BELANJA KONSOLIDASIAN Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan Pada tahun 2018, belanja Pemerintah Konsolidasian Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp41,12 triliun, terdiri dari Belanja Pegawai Rp8,26 triliun, Belanja Barang Rp7,09 triliun, Belanja Modal sebesar Rp6,14 triliun, Pembayaran Bunga Utang Rp35,85 miliar, Belanja Subsidi Rp8,57 miliar, Belanja Hibah sebesar Rp886,89 miliar, Bantuan Sosial Rp30,69 miliar, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp516,98 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp15,09 miliar, dan Belanja transfer sebesar Rp18,13 triliun. Grafik 4. 5 Belanja Pemerintah Konsolidasian Berdasar Jenis Belanja 2017 dan 2018 20172018 - 5.000,00 10.000,00 15.000,00 TakTerdugaBelanjaTransfer 2018 2017 7.739,01 5.599,40 6.664,28 27,90 5,79 779,01 45,32 -9,67 17.703,26 8.256,19 7.090,93 6.144,94 35,85 8,57 886,89 30,69 516,98 15,09 18.133,42 (dalam miliar rupiah)Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) 57
Grafik 4. 6 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Sulawesi Tenggara 2018 (dalam miliar rupiah)Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) Pusat1.964,803.292,401.851,66---9,68--15.904,50 Daerah6.291,393.798,524.293,2935,858,57886,8921,01516,9815,092.228,92 - 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 18.000,00 Total belanja pemerintah pusat tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih besar dari total belanja pemerintah daerah. Realisasi belanja dan transfer konsolidasian 55,99% bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan sisanya sebesar 44,01% dari anggaran pemerintah daerah. Realisasi Belanja Pegawai konsolidasian bersumber dari APBN sebesar Rp1,96 triliun (23,80%) dan dari APBD sebesar Rp6,29 triliun (76,20%), Belanja Barang konsolidasian dengan komposisi 46,43% dari pemerintah pusat dan 53,57% dari pemerintah daerah, Belanja Modal konsolidasian dengan komposisi 30,13% berasal dari APBN dan 69,87% dari APBD, Belanja Bantuan Sosial konsolidasian dengan komposisi 31,53% dari pemerintah pusat dan 68,47% dari pemerintah daerah, serta Belanja Transfer konsolidasian dengan komposisi 87,71% dari APBN dan 12,29% dari APBD. Sementara Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, serta Belanja Tak Terduga dengan komposisi 100 % dari pemerintah daerah. Proporsi belanja APBN dan belanja APBD terhadap belanja konsolidasian tersebut, jika dikaitkan dengan kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara khususnya dari sisi pengeluaran pemerintah, menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah pusat lebih besar dari pemerintah daerah. Porsi terbesar kontribusi pemerintah pusat yaitu pada Belanja Transfer mencapai Rp15,90 triliun atau sebesar 38,68%. 2. Analisis Perubahan Penyusunan anggaran Belanja Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah pro poor, growth, and jobs. Pada komponen Belanja Daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk menyejahterakan penduduk di suatu daerah, dapat digunakan berbagai indikator seperti rasio belanja pegawai, rasio belanja modal dan sebagainya. 58
Grafik 4. 7 Komposisi Belanja Konsolidasian Sulawesi Tenggara 2017 dan 2018 Nilai realisasi belanja konsolidasian tahun 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan 6,60% dibanding tahun 2017. Hampir seluruh komponen belanja mengalami kenaikan kecuali belanja modal yang turun 7,79%, dan belanja bantuan sosial yang turun sebesar 32,27%. Jika dilihat dari komposisi belanja, porsi realisasi belanja modal konsolidasian terhadap total belanja konsolidasian mengalami penurunan dari 17,28% di tahun 2017 menjadi 14,94% di tahun 2018. Sedangkan porsi Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada tahun 2018 mengalami kenaikan masing-masing menjadi 20,08% dan 17,24%. Kondisi ini belum sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, yang antara lain dengan meningkatkan porsi anggaran belanja modal terhadap total belanja pemerintah. 3. Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Terhadap Total Belanja Konsolidasian Tabel 4. 4 Rasio Belanja Operasi Sulawesi Tenggara 2016 s.d. 2018 (dalam miliar Operasi13.705,49 36,04%14.196,43 36,80%16.309,11 39,66%Total Belanja dan Transfer38.031,91 38.573,64 41.119,54 Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019)Uraian201620182017 Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai konsolidasian dengan belanja barang konsolidasian. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian mengindikasikan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional pemerintahan. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun terakhir mengalami tren yang meningkat dan pada tahun 2018 mencapai 39,66%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar peningkatan belanja operasi, khususnya belanja pegawai tidak semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. 59
4. Rasio Belanja Konsolidasian Terhadap Jumlah Penduduk Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk (belanja konsolidasian perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang digunakan untuk mensejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk mensejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk mensejahterakan penduduknya. Grafik 4. 8 Belanja Pemerintah Konsolidasian Sulawesi Tenggara 2017 dan 2018 13.486 17.414 (dalam rupiah)Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) 6.821.998 2.560.821 11.547 10.721 5.677 3.716 6.802.667 2018 2017 194.495 2.151.629 2.667.687 2.225 3.106.074 3.223 2.311.797 299.343 333.657 2.973.797 Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebesar Rp15,47 juta per kapita. Hal ini berarti bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk Sulawesi Tenggara, selama tahun 2018 pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp15,47 Juta untuk setiap jiwa penduduknya, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017. 5. Analisis Belanja a. Perbandingan dengan APBN Non Belanja Pegawai Untuk mengetahui proporsi sumber dana (non belanja pegawai) yang dikelola oleh pemerintah daerah, maka dapat diperbandingkan dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan belanja non pegawai pada APBD dengan rasio sebagai berikut: 60
Tabel 4. 5 Rasio Dana Kelolaan Non Belanja Pegawai Tahun 2018 UraianRealisasiBelanja APBN 23.023,04 Belanja APBD (Non Belanja Pegawai)11.805,12 Rasio Dana Kelolaan Non Belanja Pegawai195,03%Sumber : BPS, LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio dana kelolaan belanja non pegawai di Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebesar 195,03%. b. Perbandingan dengan APBN Belanja Modal Untuk membandingkan belanja modal yang bersumber dari APBN dan APBD yang merupakan motor pertumbuhan regional dengan rasio sebagai berikut: Tabel 4. 6 Rasio Dana Kelolaan Non Belanja Pegawai Tahun 2018 UraianRealisasiBelanja Modal APBN 2.808,00 Belanja Modal APBD4.020,00 Rasio Dana Kelolaan Belanja Modal APBN-APBD69,85%Sumber : BPS, LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio dana kelolaan belanja modal konsolidasian di Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebesar 69,85%. 6. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional APBN tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang disusun sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. RKP tahun 2018 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan dalam satu tahun yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Sejalan dengan itu, tema RKP tahun 2018 ditetapkan: "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Di bidang pendapatan negara, reformasi keuangan negara untuk memperkuat dan memperluas basis penerimaan negara dilakukan antara lain melalui kebijakan 61
reinventing policy di tahun 2015, dan dilanjutkan dengan implementasi kebijakan tax amnesty pada tahun 2016-2017. Kebijakan optimalisasi di bidang perpajakan di tahun 2018 dipertajam dengan terbitnya perundang-undangan terkait keterbukaan akses dan informasi data keuangan, dimana DPR RI telah memberikan dukungan penuh melalui persetujuan atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Di bidang belanja negara, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara, sehingga mempunyai efektivitas yang tinggi dan mencerminkan kehadiran negara dan mendukung pembangunan. Kebijakan belanja negara terutama untuk mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, perbaikan skema subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik. Subsidi BBM diubah dari subsidi harga menjadi subsidi tetap, sedangkan untuk subsidi listrik, bagi pelanggan 900 VA telah dihapuskan untuk keluarga yang mampu dan hanya diberikan untuk keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua, kebijakan penghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Penghematan khususnya dilakukan pada belanja barang yang bersifat kurang produktif seperti rapat di luar kantor dan paket pertemuan. Ketiga, perubahan regulasi dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Perubahan tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas bagi K/L dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih awal, yaitu pada kuartal keempat tahun sebelumnya. Reformasi struktural belanja negara tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja negara di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berusaha menutup kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur melalui pelaksanaan serangkaian proyek- proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pilihan investasi yang semakin beragam bagi investor dalam berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Pilihan investasi yang semakin banyak dan beragam akan mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga nantinya tidak hanya bergantung kepada konstribusi dari sektor-sektor primer saja seperti sektor pertanian, kehutanan dan peternakan, sektor pertambangan dan penggalian maupun sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan 62
penyusunan alokasi anggaran belanja modal pemerintah yang terus meningkat setiap tahun ini akan berdampak sangat signifikan dalam mendorong kemajuan dan percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara. Dampak langsung dari implementasi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tersebut adalah nilai PDRB terus mengalami kenaikan. Pada Triwulan IV tahun 2018 diperoleh kenaikan PDRB sebesar Rp636,31 miliar atau sebesar 2,08% dibandingkan dengan periode Triwulan III tahun 2018. Sementara itu, nilai PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 mencapai Rp118,09 triliun. Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yaitu sebesar 6,42% melampaui asumsi target pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2018 sebesar 5,4%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan angka PDRB menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Sulawesi Tenggara perlu terus mengevaluasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara agar pertumbuhan ekonomi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara semakin meningkat. Kebijakan fiskal dan program pembangunan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada tahun 2018 terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2018 meskipun fluktuatif, tetapi masih cukup terkendali. Tingkat Inflasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat pada bulan Juni 2018 sebesar 2,01%, akibat dari tingginya curah hujan di hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara selama bulan Mei s.d. Juni 2018, dan tingginya permintaan masyarakat atas berbagai barang-barang konsumsi jelang tahun pelajaran baru, sepanjang bulan ramadhan, dan hari raya Idul Fitri. Secara total tingkat Inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 tercatat sebesar 2,55%, di bawah target inflasi dalam asumsi APBN tahun 2018 yang sebesar 3,5%. D. SURPLUS/DEFISIT Keseimbangan umum atau Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Surplus/defisit dalam LKPK-TW merupakan gabungan surplus defisit APBD ditambah dengan surplus/defisit LKPP Tingkat Wilayah. 63
1. Komposisi Surplus/Defisit Konsolidasian dan Rasio Surplus / Defisit Konsolidasian Tingkat Wilayah Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: Grafik 4. 9 Surplus/Defisit Konsolidasian Tingkat Wilayah Sulawesi Tenggara 2018 (dalam miliar rupiah)Sumber : LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) 20.152,70; -98%334,37; 2% Pempus Pemda Surplus/Defisit pemerintah Konsolidasian tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar minus Rp19,82 triliun. Sebagian besar dari defisit tersebut (101,69%) merupakan andil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menyumbang minus Rp20,15 triliun, sedangkan gabungan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara menyumbang surplus sebesar Rp334,37 miliar. Sedangkan rasio surplus/defisit konsolidasian pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap PDRB mencapai 16,78%. Tabel 4. 7 Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Sulawesi Tenggara RealisasiKomposisiGabungan Pemda Sulawesi di Wilayah Sulawesi Rasio terhadap PDRB 64
E. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) Nilai output suatu daerah diwujudkan dalam bentuk PDRB. Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dilihat dari sisi belanja, dihitung dengan cara membandingkan nilai pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap PDRB. Tabel 4. 8 Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB Sulawesi Tenggara UraianRealisasiBelanja Konsolidasian (miliar rupiah)41.119,54 PMTB (miliar rupiah)47.283,91 PDRB (miliar rupiah)118.092,66 Kontribusi Belanja Konsolidasian terhadap PDRB (%)34,82 Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)40,04 Sumber : BPS, LKPD 2018 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2019) Konstribusi belanja pemerintah konsolidasian dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara 2018 adalah sebesar Rp41.119,54 miliar/Rp118.092,66 miliar = 34,82%. Sedangkan konstribusi investasi pemerintah (PMTB) adalah sebesar Rp47.283,91 miliar/Rp118.092,66 miliar = 40,04%. Dalam kondisi perekonomian yang melambat, kontribusi Pemerintah dari belanja Pemerintah lebih dibutuhkan untuk dapat segera memperbaiki kondisi perekonomian. Namun, dalam kondisi perekonomian yang relatif baik, kontribusi Pemerintah dari investasi harus lebih ditingkatkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 masih didorong dan didominasi oleh faktor tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang suistinable seharusnya lebih didorong oleh investasi bukan konsumsi masyarakat, karena ekonomi yang tumbuh berbasis konsumsi akan cenderung mendorong terjadinya over heat dalam siklus ekonomi yang dapat menimbulkan meningkatnya tekanan inflasi dan turunnya nilai tukar rupiah. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mendorong iklim investasi yang kondusif dan ramah di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang tinggi dan selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional akan suistinable karena didukung dengan keberadaan sektor riil yang tangguh. 65
BAB V KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL A. KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari perubahan dan pergerakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB suatu daerah mencerminkan kecenderungan struktur ekonomi daerah tersebut. Perubahan struktur perekonomian yang terjadi dalam suatu daerah/negara umumnya bergerak dari sektor pertanian menuju industri dan selanjutnya ke sektor jasa (Makmun dan Irwansyah, 2013). Dinamika perkembangan keunggulan dan potensi sektor-sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: 1. Analisis Sektor Unggulan/Location Quotient (LQ) Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau Analisis LQ untuk mengidentifikasi Sektor basis dan N-basis suatu wilayah. perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Tri Widodo, 2006). Sektor unggulan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah karena sektor unggulan tidak hanya tergantung atau terkait dengan suatu lokasi tertentu yang dibatasi secara geografis saja melainkan menjadi suatu sektor yang menyebar secara luas dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Location Quotient (LQ) adalah perbandingan peran sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2014: 82). Sektor/industri yang diperbandingkan di daerah harus sama dengan sektor/industri secara nasional, dan waktu perbandingan juga harus sama, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut: LQ= PDRBip/TPDRBp PDRBin/TPDRBn , i:sektor; p: provinsi; n: nasional 66
LQ = Location Quotient Provinsi PDRBip = PDRB sektor I di Provinsi Sulawesi Tenggara PDRBp = PDRB total Provinsi Sulawesi Tenggara PDRBin = PDRB sektor I di tingkat nasional PDRBp = PDRB total nasional a) LQ > 1, berarti mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor tersebut (Relative Spezialization in Sector). Ekspor dilakukan karena adanya surplus. b) LQ < 1, berarti mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor (Production Deficit in Sector). Impor dilakukan karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut. c) LQ = 1, berarti produktivitas sektor tersebut berimbang. Artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja sehingga masih belum layak untuk diekspor (Average Production in Sector). Setelah dimasukkan data masing-masing PDRB sesuai formula diatas, maka didapatkan hasil perhitungan dalam tabel matriks sebagai berikut: Tabel 5. 1 Location Quotient Sulawesi Tenggara periode 2014-2018 Location Quotient 2014 2015 2016 2017 2018 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,883 1,783 1,831 1,835 1,856 Pertambangan dan Penggalian 2,211 2,468 2,418 2,666 2,756 Industri Pengolahan 0,279 0,282 0,291 0,292 0,290 0,049 0,051 0,050 0,051 0,049 Pengadaan Listrik, Gas 2,537 2,390 2,478 2,334 2,312 Pengadaan Air 1,271 1,337 1,348 1,281 1,269 Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Lapangan Usaha 0,871 0,906 0,945 0,951 0,955 1,149 1,139 1,167 1,135 1,140 0,191 0,194 0,195 0,193 0,193 0,513 0,492 0,489 0,476 0,475 0,577 0,562 0,585 0,571 0,553 0,575 0,568 0,540 0,534 0,523 0,128 0,129 0,128 0,123 0,118 1,620 1,596 1,558 1,564 1,529 1,531 1,494 1,559 1,524 1,538 0,931 0,911 0,907 0,864 0,852 0,943 0,917 0,900 0,837 0,801 Rata- rata 1,837 2,504 0,287 N-Basis 0,050 N-Basis 2,410 1,301 Ket. Basis Basis Basis Basis 0,926 N-Basis 1,146 Basis 0,193 N-Basis 0,489 N-Basis 0,570 N-Basis 0,548 N-Basis 0,125 N-Basis 1,574 1,529 0,893 N-Basis 0,879 N-Basis Basis Basis Sumber : BPS (diolah) Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil bahwa terdapat 7 sektor yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu antara lain : 1) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) sektor Pertambangan dan Penggalian, 3) sektor 67
Pengadaan Air, 4) sektor Konstruksi, 5) sektor Transportasi dan Pergudangan, 6) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan 7) sektor Jasa Pendidikan. 2. Tipologi Klasen Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang sering digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah. Tipologi Klassen digunakan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi sektor-sektor ekonomi utama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis dengan Tipologi Klassen bertujuan mengidentifikasi posisi masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menempatkan sektor perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah referensi. Analisis Tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:180): a. Sektor yang maju dan tumbuh dengan cepat (developed sector) (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (ri) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (r), dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (Yi) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (Y). Klasifikasi ini dilambangkan dengan ri > r dan Yi > Y. b. Sektor maju tapi tertekan (stagnant sector) (Kuadran II). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (ri) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (r), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (Yi) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (Y). Klasifikasi ini dilambangkan dengan ri< r dan Yi> Y. c. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector) (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sector tertentu dalam PDRB (ri) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sector tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (r), tetapi memiliki nilai kontribusi sector terhadap PDRB (Yi) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (Y). Klasifikasi ini dilambangkan dengan ri > r dan Yi < Y. 68 Analisis Tipologi Klasen untuk mengelompokk an sektor- sektor majau dan tumbuh pesat, maju tapi tertekan, potensial dan reklatif tertinggal
d. Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sector) (Kuadran IV). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (ri) yanglebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (r), dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (Yi) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (Y). Klasifikasi ini dilambangkan dengan ri < r dan Yi < Y. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metodologi sebagaimana tersebut diatas maka kemudian diperoleh hasil berupa kuadran I - kuadran IV yang menggambarkan konstribusi masing-masing sektor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut: Tabel 5. 2 Klasifikasi Sektor Ekonomi Sulawesi Tenggara dengan Klassen Typologi 2014-2018 Klasifikasi Kontribusi terhadap PDRB
Yi > Y Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Yi < Y
Pertambangan dan Penggalian Konstruksi ri > r
Transportasi & Pergudangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Pengadaan Air Laju Pertumbuhan
Jasa Pendidikan Industri Pengolahan
Informasi dan Komunikasi ri < r
Pengadaan Listrik, Gas Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jasa Keuangan
Real Estate Jasa Perusahaan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Sumber : BPS (diolah) Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sektor ekonomi yang sangat maju dan tumbuh cepat yaitu : 1) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, 3) sektor Transportasi dan Pergudangan, 4) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan 5) Jasa Pendidikan. 3. Analisis Shift Share modifikasi Esteban-Marquillas Pendekatan Shift Share Analysis pertama kali diperkenalkan oleh Dunn pada tahun 1960 untuk menjelaskan perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi 69
Analisis SS bertujuan untuk menentukan kinerja dan produktifitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah yang lebih besar secara nasional, regional dan lokal (Goschim, 2014). Menurut Esteban-Marquillas (1972) dalam Makmun dan Irwansyah (2013), analisis shift share meskipun memiliki karakter dasar, namun sukses di kalangan ekonomi spesialis regional. Menurut Arsyad (2010), analisis shift share bertujuan untuk menentukan kinerja dan produktifitas sektor- sektor dalam perekonomian suatu wilayah yang lebih besar (provinsi/nasional). Analisis ini untuk membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional dengan laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi referensi provinsi atau nasional (national growth effect), yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah; (2) pergeseran proporsional (proporsional shift) yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi provinsi atau nasional.Pergeseran proporsional disebut juga pengaruh bauran industri (industry mix). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan referensi; (3) pergeseran diferensial (differential shift) yang memberikan informasi seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika hasilnya positif maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Adapun kriteria penilaian dalam analisis SS-EM adalah sebagai berikut: 1. r ij- r in > 0 dan Y ij-Y' ij > 0, maka mempunyai keuanggulan kompetitif dan spesialisasi. 2. r ij- r in > 0 dan Y ij-Y' ij < 0, maka mempunyai keunggulan kompetitif 3. r ij- r in < 0 dan Y ij-Y' ij > 0, maka mempunyai spesialisasi 4. r ij- r in < 0 dan Y ij-Y' ij < 0, maka tidak mempunyai keunggulan kompetitif maupun spesialisasi. Setelah dilakukan pengolahan data sesuai metodologi sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 5. 3 Hasil Perhitungan Sektor Unggulan Kompetitif dan Spesialisasi Sulawesi Tenggara dengan SS-EM Lapangan Usaha r ij- r in Y ij-Y' ij Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 0,05 0,33 0,13 7.949,83 7.672,15 -10.664,23 70
Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya 0,08 -0,04 0,08 0,19 0,07 0,09 -0,02 0,02 -0,04 -0,02 0,00 0,08 -0,04 -0,13 713,49 84,35 1.785,96 1.211,36 387,35 -1.663,40 -1.492,41 -1.078,52 -868,05 -958,04 1.465,55 1.117,41 -50,05 -60,75 Sumber : BPS (diolah) Berdasarkan data di atas, sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif di Sulawesi Tenggara adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Pendidikan. 4. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) MRP merupakan suatu alat yang dipakai untuk membandingkan perkembangan pendapatan suatu sektor di daerah rendah dengan daerah lebih tinggi. Rasio pertumbuhan memiliki nilai lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan satu. Alat ini terbagi menjadi dua (Suyana Utama, 2010:63-64) yaitu: a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) Membedakan antara peningkat perkembangan penghasilan sektor i provinsi Sulawesi Tenggara dengan peningkatan perkembangan penghasilan sektor i nasional. RPs = ∆𝑌𝑖𝑗/𝑌𝑖𝑗(𝑡) ∆𝑌𝑖𝑛/𝑌𝑖𝑛(𝑡) Yij = perubahan PDRB sektor i di Sulawesi Tenggara Yij (t) = PDRB sektor i di Sulawesi Tenggara pada awal periode Yin = perubahan PDRB di wilayah nasional Yin (t)= PDRB sektor i nasional pada awal periode b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) Perbedaan antara laju peningkatan perkembangan penghasilan sektor i nasional dengan laju peningkatan perkembangan total (PDRB) nasional. 71 Analisis MRP untuk membandingk an pendapatan suatu sektor di daerah rendah dengan daerah lebih tinggi.
RPr = ∆𝑌𝑖𝑛/𝑌𝑖𝑛(𝑡) ∆𝑌𝑛/𝑌𝑛(𝑡) Yin = perubahan PDRB sektor i nasional Yin(t) = PDRB sektor i nasional awal periode Yn = perubahan PDRB nasioanal Yn (t) = PDRB nasional pada awal periode Setelah dilakukan pengolahan data sesuai metodologi sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 5. 4 Hasil Perhitungan MRP Sulawesi Tenggara periode 2014-2018 Lapangan Usaha RPr Nilai Tanda Nilai RPs Tanda Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Sumber: BPS (diolah) Keterangan: 0,73 0,01 0,84 0,64 1,03 1,23 0,78 1,52 1,02 1,85 1,38 0,78 1,67 0,83 1,00 1,31 1,76 - - - + + + + + + - + + + + 0,724 1,117 1,051 0,755 0,630 1,175 1,236 1,377 1,064 1,293 1,105 0,443 1,151 0,622 1,021 0,845 0,848 + + - - + + + + + + - + + - - 1) RPR (+) dan RPS (+) interpretasinya dominan pertumbuhan. 2) RPR (+) dan RPS (-) interpretasinya pertumbuhan menonjol namun pada tingkat provinsi belum menonjol. 3) RPR (-) dan RPS (+) interpretasinya pertumbuhan tidak menonjol di tingkat nasional tetapi termasuk menonjol pada tingkat provinsi. 4) RPR (-) dan RPS (-) interpretasinya pertumbuhan rendah baik tingkat nasional maupun provinsi. 72
5. Analisis Overlay Analisis Overlay bertujuan melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang unggul dan potensial di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggabungkan analisis LQ, SS-EM, dan MRP. Adapun hasil yang diperoleh adalah ssebagai berikut: Tabel 5. 5 Hasil Perhitungan Overlay Sulawesi Tenggara periode 2014-2018 Lapangan Usaha LQ r ij- r in SS-EM Y ij-Y' ij MRP 1 Overlay 3 2 A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya 1,837 2,504 0,287 0,050 2,410 1,301 0,926 1,146 0,193 0,489 0,570 0,548 0,125 1,574 1,529 0,893 0,879 0,055 7.949,83 0,325 7.672,15 0,126 0,083 -0,039 84,35 0,077 1.785,96 10.664,23 -713,49 0,193 0,073 387,35 1.211,36 0,090 -0,022 0,025 -0,040 -0,024 1.663,40 -1.492,41 -1.078,52 -868,05 -958,04 0,003 1.465,55 0,082 1.117,41 -0,036 -0,135 50,05 -60,75 0,724 1,117 1,051 0,755 0,630 1,175 1,236 1,377 1,064 1,293 1,105 0,443 1,151 0,622 1,021 0,845 0,848 + + - - + + + - - - - + + - - + + + + - + + + + - + - - + + - - + + - - + + + - - - - + + - - Sumber: BPS (diolah) Berdasarkan hasil analisis overlay di atas dan dengan memperhatikan analisis tipologi klassen, maka dapat disimpulkan bahwa sektor yang menjadi unggulan dan potensial di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: a. Pertambangan dan Penggalian Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam berupa bahan-bahan galian yang jumlahnya cukup melimpah dan variatif. Melimpahnya hasil tambang dan bahan galian secara langsung berkontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara. PDRB Sulawesi Tenggara selain ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 20,90%. Luas penyebaran bahan galian di provinsi ini diperkirakan mencapai 2.171.480 ha atau sekitar 56,94% dari luas wilayah. Lokasinya tersebar di 595 lokasi di seluruh wilayah kota/kabupaten. Berdasarkan data dari BPS jumlah produksi dan nilai 73 4 + + - - + + + + + + - + + - -
Pada tahun 2015 sempat terjadi penghentian produksi tambang seiring terbitnya UU no.4 tahun 2009. produksi beberapa bahan galian pada tahun 2017 mengalami peningkatan seperti yang terlihat dalam tabel berikut: Tabel 5. 6 Jumlah Produksi dan Nilai Produksi tahun 2013-2017 Nilai Produksi (Juta rp) Produksi (Ton) Tahun Bijih Nikel Ferro Nikel Aspal Bijih Nikel Ferro Nikel Aspal 2013 2014 2015 2016 2017 29.431.004 15.535 583.830 8.387.836 2.563.275 175.149 1.153 275.290 - 1.387.140 16.851 275.290 - 138.714 - 1.539.426 9.043.233 15.821 5.590 15.960
3.957 107.578 744.325 1.616.601 17.039 4.058.802 2.458.839 Sumber: BPS (diolah) Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2015 jumlah produksi dan nilai produksi tambang di Sulawesi Tenggara tidak ada. Hal ini disebabkan larangan dari pemerintah untuk mengekspor bahan mentah hasil tambang dan bahan galian, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009. Kini dengan dibangunnya smelter di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan produksi tambang dan hasil galian mulai meningkat sejak tahun 2016. Adapun lokasi potensi bahan galian di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki prospek untuk dikembangkan adalah sebagaimana dalam gambar berikut: Gambar 5. 1 Lokasi Potensi Bahan Galian Sulawesi Tenggara Sumber: Jurnal Teknologi Minerba Tahun 2013 74
b. Konstruksi Sektor konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam mengakselerasi pembangunan dan mendukung pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat di Provinsi Sulawesi Tenggara, sektor konstruksi menjadi penyumbang ketiga dalam PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara setelah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian Sektor konstruksi mampu menyerap tenaga kerja sebesar 6,48% pada tahun 2017. Berdasarkan data dari BPS, jumlah perusahaan sektor konstruksi di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015 tercatat sebanyak 2.678 perusahaan yang tersebar di 12 kabupaten/kota seperti yang terlihat dalam grafik 5.1. Grafik 5. 1 Persentase Jumlah Perusahaan Konstruksi di Sulawesi Tenggara tahun 2015 Sumber: BPS (diolah) Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa perusahaan konstruksi terbanyak terdapat di Kota kendari yaitu sebesar 30,36% dari total perusahaan konstruksi di Sulawesi Tenggara. Kota Kendari sebagai ibu kota propinsi menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga semakin banyak permintaan terhadap pembangunan fisik di sektor konstruksi. Buton Utara merupakan kabupaten dengan persentase jumlah perusahaan konstruksi terkecil di Sulawesi Tenggara. c. Transportasi dan Pergudangan Sektor transportasi mempunyai peran dalam pembangunan regional, nasional maupun internasional tidak saja dalam bidang perekonomian tapi juga bagi bidang-bidang lainnya. Dengan tersedianya sarana perhubungan yang baik diharapkan arus barang dan jasa serta mobilitas penduduk bisa menjangkau wilayah yang lebih luas dengan lancar. Dengan demikian hubungan antar kota, kabupaten, provinsi dan antar pulau lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu pemerintah kini tengah giat membangun jalan yang dapat menghubungkan 75 Perusahaan konstruksi terbanyak di Kota Kendari dan paling sedikit di Buton Utara
wilayah yang satu dengan wilayah lainnya khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. 1) Angkutan Darat Jumlah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti yang terlihat dalam grafik berikut: Grafik 5. 2 Jumlah Kendaraan Roda Empat atau lebih di Sulawesi Tenggara tahun 2013-2017 Sumber: BPS (diolah) Jumlah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 paling banyak tersebar di Kota kendari sebesar 35,80% kemudian disusul Kabupaten Kolaka sebesar 12,70%. 2) Angkutan Laut Angkutan laut di Sulawesi Tenggara masih mempunyai peranan yang sangat penting dan dominan dalam menunjang kelancaran angkutan barang serta penumpang antara satu pulau dengan pulau lainnya di Sulawesi Tenggara maupun luar Sulawesi Tenggara. Tercatat 36.477 kunjungan kapal pada tahun 2017 seperti yang terlihat dalam grafik berikut: Grafik 5. 3 Jumlah Kunjungan Kapal di Sulawesi Tenggara 2013- 2017 Sumber: BPS (diolah) 76
3) Angkutan Udara Di samping angkutan darat dan laut, angkutan udara juga memegang peranan penting dalam jalur transportasi di Sulawesi Tenggara. Bandar Udara Halu Oleo Kendari, Betoambari Baubau, Sangia Ni Bandera Kolaka, dan Sugimanuru Muna adalah bandar udara yang aktif beroperasi sebagai penghubung antar kota di Sulawesi Tenggara dan juga kota-kota lainnya di Indonesia. Grafik 5. 4 Jumlah pesawat yang datang dan berangkat di Sulawesi Tenggara tahun 2013-2017 Sumber: BPS (diolah) Berdasarkan grafik di atas jumlah pesawat yang datang maupun berangkat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2017. d. Jasa Pendidikan Capaian di bidang pendidikan erat kaitannnya dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan adalah banyaknya sekolah, guru, murid, dan partisipasi sekolah. Grafik 5.5 Jumlah Sekolah di Sulawesi Tenggara tahun 2017 2484 753 291 150 68 201 163 219 124 SD SLTP SMA SMK SLB RA MI MTs MA Sumber: BPS (diolah) 77
B. TANTANGAN FISKAL REGIONAL Tantangan fiskal regional yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 adalah kecilnya nilai investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dibandingkan tahun 2017 dan turunnya nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya ekspor hasil-hasil tambang. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 meleset dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,02%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 hanya tercapai sebesar 6,42%. Kondisi perlambatan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara ini dipicu oleh perlambatan ekonomi dunia akibat resesi yang belum kunjung berakhir. Resesi ekonomi dunia ini berimbas pada negara Tiongkok dan Korea Selatan yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya hasil-hasil pertambangan dan bahan galian. Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebesar 2,66% masih lebih rendah dari tingkat inflasi nasional dan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017. Kondisi harus terus dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak tergerus dengan tingginya tingkat inflasi. Nilai Ekspor dan impor Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami pertumbuhan pada tahun 2018. Demikian juga dengan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang masih mampu tumbuh ditengah kondisi ekonomi dunia yang belum stabil. Dari sisi penerimaan negara, total penerimaan pajak konsolidasian di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar Rp 3.138,96 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 31,11%. Selain itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara meskipun sudah turun namun tetap berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Indeks gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara juga masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data-data tersebut pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan sistematis terkait dengan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang suistinable dan berkelanjutan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dianalisis menggunakan metode SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) sebagai berikut: 78
Gambar 5. 2 Matriks SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) InternalEksternal Strenght(S)Weakness (W)1. Potensi SDA yang melimpah1. Fiskal Daerah (APBD) yang masih terbatas2. Potensi pariwisata2. Infrastruktur(Jalan) yang burukOpportunity (O)S-OW-O1. Potensi InvestasiMenggunakan SDA untuk menarik investor dari LuarMengatasi fiskal daerah yang terbatas dengan meningkatkan potensi investasi2. potensi UMKMMenggunakan potensi pariwisata untuk meningkatkan investasiMengatasi fiskal daerah yang terbatas dengan menggunakan potensi UMKMMenggunakan Potensi SDA untuk meningkatkan potensi UMKMMeningkatkan potensi investasi untuk mengurangi infrastruktur yang burukMenggunakan potensi pariwisata untuk meningkatkan potensi UMKMMenggunakan potensi UMKM untuk mengatasi infrastruktur yang burukThreats (T)T-SW-T1. Meningkatnya daya saing di Luar SultraMenggunakan potensi SDA untuk menghadapi meningkatnya daya saing di Luar SultraTingkatkan persaingan yang sehat untuk mengatasi fiskal daerah yang masih terbatasMenggunakan potensi pariwisata untuk menghadapi meningkatnya daya saing di luar Sultra Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan diharapkan pemerintah dapat melakukan percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berbasis pada potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara serta memitigasi resiko dengan baik dan menutup celah kelemahan yang dimiliki saat ini. Selain dengan menggunakan analisis SWOT dapat dipergunakan juga analisis IE (Internal Eksternal Faktor) untuk mengukur tantangan fiskal regional Provinsi Sulawesi Tenggara. Disisi internal ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu antara lain : 1. Memiliki potensi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. 2. Memiliki potensi kehutanan baik hutan alam maupun hutan tanaman produksi (terutama kayu jati). 3. Memiliki potensi pertambangan nikel, aspal, emas dan pasir kuarsa. 4. Memiliki potensi perikanan tambak ikan dan udang. 5. Memiliki potensi hasil laut ikan dan rumput laut. 6. Memiliki potensi budidaya perikanan laut. 7. Memiliki potensi sumberdaya pariwisata wakatobi, konawe utara, buton dan situs budaya bernilai sejarah. 8. Memiliki potensi sumberdaya manusia seperti petani dan nelayan yang sangat ahli dan terampil. 79
9. Memiliki ketersediaan lembaga-lembaga keuangan yang dapat mendukung kebutuhan modal usaha termasuk BPR. 10. Memiliki keberadaan lembaga-lembaga dan kantor pemerintahan hingga ke daerah- daerah terpencil. 11. Memiliki akses keseluruh wilayah yang dapat dijangkau Meskipun Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai banyak kelebihan, tetapi Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki kelemahan yang berpotensi menjadi penghambat yaitu antara lain : 1. Belum tertatanya jaringan tataniaga yang memungkinkan petani dan nelayan dapat menjual hasilnya dengan harga yang menguntungkan. 2. Masih kurang optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksaan kredit program antara lain kredit program KUR sehingga belum seluruh pengusaha UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mengakses lembaga keuangan dan menikmati fasilitas permodalan. 3. Reorganisasi dalam lingkup pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga terjadi penataan kembali struktur organisasi Pemerintah Daerah dan pembagian tugas dan fungsi diantara SKPD/OPD yang berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas SKPD/OPD. Dari sisi eksternal ada beberapa peluang/kelebihan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu antara lain : 1. Tingginya minat investasi terhadap pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Beberapa komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara seperti kakao, merica, ternak sapi, ikan tangkap, lobster serta hasil laut dan hasil hutan lainnya sudah dikenal luas di pasar nasional maupun internasional. 3. Tersedianya banyak pilihan lembaga keuangan yang dapat mendukung pembangunan daerah. 4. Regulasi di sektor pertambangan yang mendukung pembangunan industri pengolahan dalam rangka memberikan nilai tambah di sektor pertambangan. 80
Selain itu terdapat juga kekurangan/ancaman yang dapat menghambat pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu antara lain : 1. Kuatnya daya tarik pasar diluar Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyebabkan produk-produk Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya dijual atau diekspor melalui daerah lain. 2. Belum terbentuknya lembaga-lembaga pemasaran yang mampu mempromosikan dan menampung produksi Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Masuknya pemodal dan tenaga terampil dari luar daerah atau tenaga kerja asing yang mengelola sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga mengurangi peluang masyarakat setempat. 4. Beroperasinya kapal-kapal nelayan dari luar daerah dengan teknologi yang lebih maju sehingga masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara kalah bersaing diwilayahnya sendiri. Berdasarkan hasil pemetaan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus dapat mengatasi dan menyelesaikan semua tantangan dan ancaman yang berpotensi menjadi penghambat pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus dapat memenuhi harapan sebagai berikut: 1. Pembangunan yang dilaksanakan harus berfokus pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat. 2. Pembangunan yang dilaksanakan harus diarahkan pada pembangunan kawasan strategis berdasarkan potensi wilayah. 3. Pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan agar sumber daya alam yang ada dapat terjaga untuk memberikan jaminan kelangsungan produksi dan pendapatan masyarakat. 4. Pembangunan yang dilaksanakan harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 5. Pembangunan yang dilaksanakan harus tidak mempunyai efek negatif dan dampak sosial yang merugikan masyarakat seperti potensi terjadinya resiko-resiko sosial maupun gesekan-gesekan didalam masyarakat. 6. Pembangunan yang dilakukan harus dapat mengakomodir semua kelompok masyarakat dan kepentingan yang berbeda termasuk Pengarusutamaan Gender (PUG). 81
BAB VI ANALISIS TEMATIK 1. Sinkronisasi Program APBN dan APBD dalam Pembangunan Infrastruktur dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pada APBN tahun 2018, fokus belanja Pemerintah diarahkan untuk program-program antara lain: (1) kemiskinan dan kesenjangan, melalui PKH, BPNT, pelayanan kesehatan dan program Indonesia Pintar; (2) infrastruktur; (3) sektor unggulan di bidang pertanian, pariwisata dan perikanan; (4) aparatur negara dan pelayanan masyarakat melalui peningkatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan TNI/Polri seta perbaikan sistem dan manfaat pensiun; dan (5) pertahanan, keamanan dan demokrasi. Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, setiap Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemerintah Daerah wajib mempedomani arah dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga prioritas dan fokus pembangunan nasional dapat dicapai. Prioritas pembangunan nasional dapat direalisasikan dengan baik apabila Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi dan sinergi. Sinkronisasi diwujudkan dalam bentuk sinergi dalam kebijakan, program dan kegiatan prioritas serta didukungan oleh ketersediaan anggaran di dalam APBN dan APBD. Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional pada tahun 2018 dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai wujud sinergi dan dukungan dalam pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 sampai dengan 2019 menetapkan lima strategi pembangunan yang merupakan wujud harmonisasi kebijakan dan program kerja antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yaitu antara lain : (1) Sinergitas potensi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (2) pengembangan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur; (3) peningkatan pelayanan dasar dan administrasi 82
pemerintahan; (4) penguatan SDM dan pengarusutamaan gender; dan (5) pelestarian SDA dan peningkatan daya saing daerah. Pengertian Infrastruktur, menurut American Public Works Association (Stone,1974 dalam Kodoatie, R.J.,2005) adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan terkait untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Dengan demikian berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Alokasi anggaran infrastruktur setiap tahun sangat besar, hal ini menunjukkan arah prioritas pembangunan dan besarnya perhatian Pemerintah dalam membangun infrastruktur di wilayah Sulawesi Tenggara. Berikut ini adalah alokasi anggaran infrastruktur di Sulawesi Tenggara tahun 2017 dan 2018. Tabel 6. 1 Alokasi Anggaran Infrastruktur Dalam APBN dan APBD Sulawesi Tenggara Tahun 2017 dan 2018 (milyar rupiah) APBN APBD 2017 2018 2017 2018 Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi 3.886,7 3.694,9 2.858,3 2.738,4 4.591,3 3.975,9 4.117,6 3.743,6 Sumber : ME Budget Execution dan data Pemda (diolah) Bappenas dalam Wahyuni, Krismanti Tri (2009), menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki nilai yang sangat penting dan strategis karena pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui hubungan antara lain : (1) keberadaan jalan, jembatan, listrik, telpon dan fasilitas infrastruktur lainnya akan menciptakan transaksi dalam perekonomian; (2) infrastruktur menjadi input dalam kegiatan perekonomian atau produksi seperti ketersediaan listrik dan air; (3) akses terhadap infrastruktur akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat karena ketersediaan infrastruktur saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern seperti penyediaan air minum dan sanitasi yang baik, layanan transportasi yang memadai ataupun kecukupan pasokan listrik. Penyediaan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara. Secara umum infrastruktur jalan di Sulawesi Tenggara masih relatif terbatas. Padahal ketersediaan infrastruktur jalan secara memadai sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara, mempercepat penurunan angka kemiskinan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber 83
daya alam, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah dan memperbaiki akses penduduk terhadap sumberdaya alam, pasar dan layanan publik seperti antara lain pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBD masing-masing Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 6. 2 Alokasi Anggaran Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 dalam APBD Pemerintah Daerah Lingkup Sulawesi Tenggara (dalam milyar rupiah) NO NAMA PEMDA APBD 2017 APBD 2018 BELANJA ANGGARAN INFRASTRUKTUR BELANJA ANGGARAN INFRASTRUKTUR 1 PEMPROV. SULTRA 2 KAB. BUTON 3 KAB . KONAWE 4 KAB. KOLAKA 5 KAB. MUNA 6 KOTA KENDARI 7 KOTA BAUBAU 8 KAB. KONAWE SELATAN 9 KAB. BOMBANA 10 KAB. WAKATOBI 11 KAB. KOLAKA UTARA 12 KAB. KONAWE UTARA 13 KAB. BUTON UTARA 14 KAB. KONAWE KEPULAUAN 15 KAB. KOLAKA TIMUR 16 KAB. MUNA BARAT 17 KAB. BUTON TENGAH 18 KAB. BUTON SELATAN MODAL 998,96 191,85 455,69 296,54 297,97 395,59 300,94 271,30 207,41 218,21 138,37 173,23 186,18 295,32 236,04 295,22 226,22 193,64 PAGU REALISASI % 878,50 168,78 401,98 242,45 272,38 361,66 228,52 238,75 190,75 172,17 104,02 115,70 144,47 242,46 211,35 257,47 197,33 162,53 752,93 154,75 258,65 203,15 263,19 268,92 199,98 190,72 186,09 170,60 94,06 114,36 144,41 213,08 193,61 239,13 180,36 147,93 85,71 91,69 64,34 83,79 96,63 74,36 87,51 79,88 97,56 99,09 90,42 98,84 99,96 87,88 91,61 92,88 91,40 91,02 MODAL 885,67 264,50 270,87 266,75 360,10 499,96 207,94 500,00 165,49 261,68 121,19 149,90 170,54 222,94 198,21 231,35 239,76 154,85 PAGU REALISASI % 683,26 200,04 208,06 238,54 308,96 366,52 158,94 421,77 132,93 212,35 80,91 105,65 127,13 183,40 164,72 194,31 210,49 119,60 669,85 184,31 168,84 224,51 266,91 316,62 118,48 399,57 127,05 208,33 80,19 100,57 100,25 170,19 116,31 184,03 198,22 109,37 98,04 92,14 81,15 94,12 86,39 86,39 74,54 94,74 95,58 98,11 99,11 95,19 78,86 92,80 70,61 94,71 94,17 91,45 TOTAL 5.378,68 4.591,27 3.975,92 86,60 5.171,70 4.117,58 3.743,60 90,92 Sumber : LKPD Unaudited (diolah) Anggaran infrastruktur Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara tahun 2018 dipergunakan untuk pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan 1.009,28 km jalan Provinsi dan 9.809 km jalan Kabupaten/Kota, 5.904 gedung sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB, 5.073 tempat ibadah, 865 unit fasilitas kesehatan berupa penataan 136.245 hektar lahan tidur menjadi lahan produktif dalam rangka menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu lumbung pangan nasional, perluasan areal dan bangunan terminal/pelabuhan, instalasi pengolahan sampah, air baku dan air kotor, pengembangan jaringan dan distribusi air bersih dan drainase, penyelenggaraan transmigrasi bagi lebih dari 100 kepala keluarga, budidaya ternak dan unggas serta berbagai kegiatan infrastruktur lainnya yang dananya bersumber dari APBD. 84
Adapun alokasi anggaran infrastruktur Sulawesi Tenggara dalam APBN di masing- masing Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut: Tabel 6. 3 Alokasi Anggaran Infrastruktur Sulawesi Tenggara dalam APBN tahun 2017 dan 2018 (dalam milyar rupiah) NO KEMENTERIAN / LEMBAGA 2017 2018 PAGU REALISASI PAGU REALISASI 1 Kementerian Dalam Negeri (010) 1,40 1,37 0,00 0,00 2 Kementerian Pertahanan (012) 2,50 2,50 0,00 0,00 3 Kementerian Pertanian (018) 19,84 18,24 0,00 0,00 4 Kementerian Perhubungan (022) 473,30 460,24 322.35 318.19 5 Kementerian Kesehatan (024) 1,38 0,32 3,18 2,63 6 Kementerian Agama (025) 8,56 8,22 55,65 55,04 7 Kementerian Ketenagakerjaan (026) 0,10 0,98 4,68 3,92 8 Kementerian LH dan Kehutanan (029) 6,89 6,76 13,23 13,19 9 Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) 33,07 23,30 0,60 0,60 10 Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (033) 1.598,66 1.500,17 1.656,04 1.558,68 11 Kepolisian Negara Republik Indonesia (060) 28,37 28,07 0,00 0,00 12 Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) 2,01 1,57 0,00 0,00 13 Badan Narkotika Nasional (066) 1,32 1,18 0,00 0,00 14 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (067) 26,83 26,65 34,23 33,83 15 Kementerian Perdagangan (090) 72,00 71,70 106,50 101,43 16 Kementerian Keuangan (BUN) (999) 1.610,46 1.544,51 590,82 585,46 17 Kejaksaan Republik Indonesia (006) 0,00 0,00 9,27 9,09 18 Kementerian Riset, Teknologi dan PT (042) 0,00 0,00 44,55 43,72 19 Komisi Pemilihan Umum (076) 0,00 0,00 16,13 11,54 20 LPP RRI (116) 0,00 0,00 1,04 1,03 Total 3.886,69 3.694,93 2.858,29 2.738,37 Sumber : ME Budget Execution Direktorat PA (diolah) Anggaran insfrastruktur dalam APBN tahun 2018 di Sulawesi Tenggara dipergunakan untuk pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan 1.497,81 km jalan negara, 706 sekolah RA/MI/MTs/MA, penyediaan 400 unit rumah susun yang dibiayai dari APBN, pengembangan 13.340 hektar tanaman kakao dan kelapa, pengembangan dan rehabilitasi 86 km jaringan irigasi permukaan, rawa dan tambak, pengelolaan 2 unit taman nasional serta berbagai kegiatan infrastruktur lainnya yang dananya bersumber dari APBN. Sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran infrastruktur yang cukup besar dalam APBN dan APBD telah mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara selalu berada diatas rata- rata nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulawesi Tenggara telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir yang salah satu indikatornya ditunjukkan dengan semakin berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera di Sulawesi 85
Tenggara. Adapun besarnya prosentase alokasi belanja infrastruktur di Sulawesi Tenggara dalam APBN dan APBD tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 6. 4 Persentase Besaran Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam APBN dan APBD (dalam persen) NO NAMA PEMDA 2017 APBN 2018 2017 APBD 2018 Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi 1 PEMPROV. SULTRA 72,3 73,2 50,4 49,1 22,7 19,4 17,2 16,8 2 KAB. BUTON 32,0 31,6 16,9 16,9 21,1 19,4 23,3 21,5 3 KAB . KONAWE 28,2 27,3 12,5 12,5 24,4 15,7 14,0 11,4 4 KAB. KOLAKA 28,0 27,8 16,6 16,6 20,8 17,4 20,3 19,1 5 KAB. MUNA 39,2 40,0 22,0 21,8 23,1 22,3 24,3 21,0 6 KOTA KENDARI 26,3 25,3 25,3 24,4 27,6 20,5 25,2 21,8 7 KOTA BAUBAU 35,2 34,4 15,0 14,4 23,6 20,6 17,1 12,8 8 KAB. KONAWE SELATAN 20,1 20,1 9,5 9,4 17,5 14,0 26,2 24,9 9 KAB. BOMBANA 27,6 26,9 11,8 11,8 24,0 23,4 15,7 15,0 10 KAB. WAKATOBI 53,6 52,4 40,6 40,4 21,5 21,3 24,8 24,3 11 KAB. KOLAKA UTARA 24,4 23,3 12,6 12,5 13,0 11,8 9,5 9,4 12 KAB. KONAWE UTARA 35,1 35,0 12,5 12,4 14,7 14,6 13,4 12,7 13 KAB. BUTON UTARA 41,2 39,4 25,8 24,2 23,4 23,4 19,5 15,4 14 KAB. KONAWE KEPULAUAN 37,1 36,6 16,3 15,8 40,1 35,3 32,1 29,8 15 KAB. KOLAKA TIMUR 40,5 40,4 15,2 15,1 30,3 27,7 24,3 17,2 16 KAB. MUNA BARAT 42,6 42,2 18,3 18,3 35,9 33,4 28,9 27,4 17 KAB. BUTON TENGAH 53,1 52,0 34,5 34,1 30,1 27,5 30,1 28,3 18 KAB. BUTON SELATAN 32,9 32,5 39,3 39,1 28,2 25,7 20,6 18,8 RATA-RATA ALOKASI 38,8 38,5 26,0 25,9 23,7 20,5 20,6 18,8 Sumber : Data SIKD (diolah) Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN dan APBD di Sulawesi Tenggara tahun 2017 dan 2018 selalu berada diatas 20 persen. Hal ini menunjukkan begitu besar perhatian Pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan infrastuktur di wilayah Sulawesi Tenggara. Alokasi anggaran infrastruktur Sulawesi Tenggara ini bahkan telah melampaui alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang dipatok UU sebesar 20%. Ketersediaan barang publik di Sulawesi Tenggara dalam dua dasawarsa yang terus bertambah merupakan wujud dari pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Demikian juga dengan alokasi anggaran infrastruktur yang besar dalam APBN dan APBD merupakan bentuk percepatan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara. Perkembangan ketersediaan beberapa barang publik sebagai indikator dan wujud pelaksanaan proyek infrastruktur di Sulawesi Tenggara antara tahun 1995 sampai dengan 2016 ditabulasikan sebagai berikut: 86
Tabel 6. 5 Jumlah Publik Good dalam Wilayah Sulawesi Tenggara periode tahun 1995 s.d. 2016 NO BIDANG / SEKTOR SATUAN 1995 1999 TAHUN 2004 2008 2016 KENAIKAN % 1995-2016 NAIK I KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSKESMAS POLINDES II PENDIDIKAN SEKOLAH TK SEKOLAH SD SEKOLAH SMP SEKOLAH SMA / SMK III AGAMA MASJID MUSHOLLAH GEREJA PROTESTAN GEREJA KATOLIK PURA VIHARA IV PERTANIAN SAWAH TEGAL/KEBUN LADANG/HUMA V KEHUTANAN (Ribu Hektar) HUTAN LINDUNG Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Hektar Hektar Hektar 10 11 14 127 130 146 349 -
26 207 238 32 279 195 324 404 673 1.753 1.849 2.021 231 246 304 103 109 176 990 2.163 528 277 2.443 2.287 712 406 - - - - - - - - - - 2.631 293 173 45 93 - 2.599 3.401 1.044 528 298 173 62 45 252 178 16 7 - - 92.279 103.812 85.248 91.240 232.081 192.291 213.767 213.009 93.338 92.067 116.727 213.009 22 220% 152 120% 195 100% 2.119 654% 534 30% 481 208% 303 294% 3.401 100% 1.044 100% 298 100% 62 100% 252 100% 16 100% 103.812 100% 213.009 100% 213.009 100% Hektar
1.061,3 1.061,3 1.061,3 1.081,5 1.081,5 100% SUAKA ALAM/HUTAN WISATA HUTAN PRODUKSI VI TRANSPORTASI PANJANG JALAN NASIONAL PANJANG JALAN PROVINSI PANJANG JALAN KAB / KOTA Hektar Hektar KM KM KM - 274,1 274,1 633,4 633,4 274,1 633,4 303,6 612,6 1.293,9 1.293,9 1.178,6 1.489,1 488,8 1.187,6 4.488,1 4.757,3 5.482,3 7.652,5 282,9 968,7 1.497,8 1.187,6 9.809,0 282,9 100% 968,7 100% 1.194,2 393% 9,0 1% 5.320,9 119% Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah) Berikut akan diukur hubungan antara alokasi anggaran infrastruktur dengan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang besar apakah berdampak menurunkan angka kemiskinan yang direpresentasikan melalui berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera di Sulawesi Tenggara. Korelasi antara alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN dan APBD di Sulawesi Tenggara dan tingkat kemiskinan pada tahun 2018 akan diuji dengan menggunakan analisis regresi melalui model persamaan sebagai berikut: ∆ Y = a + b1X1+ b2X2 + e Dimana : ∆ Y = Angka Kemiskinan a = Konstanta b1, b2 = Koefisien Regresi X1 = Alokasi Anggaran Infrastruktur per Pemda Dalam APBN (%) X2 = Alokasi Anggaran Infrastruktur per Pemda Dalam APBD (%) e = Random Error Hipotesa : H0 = Tidak ada hubungan antara alokasi anggaran infrastruktur per Pemda dalam APBN dan APBD dengan penurunan kemiskinan 87
H1 = Terdapat hubungan antara alokasi anggaran infrastruktur per Pemda dalam APBN dan APBD dengan penurunan kemiskinan Setelah data dimasukkan dan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut : Y' = 4662.491 - 74,482X1 - 692,107X2 Coefficients a Model 1 (Constant) APBN (X1) APBD (X2) Unstandardized Coefficients B Std Error 4662.491 -74.482 -692.107 668.382 59.161 116.049 Standardiz ed Coefficient s Beta 214 -1.012 t 6.976 -1.259 -5.964 Sig .000 .227 .000 a. Dependent Variable: Angka Kemiskinan (Y) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of The Estimate 1 .879a .772 .742 870.80 a. Predictors: (Constant), APBD (X2), APBN (X1) ANOVA b Model 1 Regression Residual Total Sum of Squares 38620594 11374406 49995000 df 2 15 17 Mean Square 19310297.00 758293.733 F 25.465 Sig .0003 a. Predictors: (Constant), APBD (X2), APBN (X1) b. Dependent Variable : Angka Kemiskinan (Y) Adapun hasil yang diperoleh dari perhitungan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Konstanta sebesar 4662,491; menunjukkan bahwa jika Alokasi APBN (X1) dan Alokasi APBD (X2) nilainya sebesar 0, maka angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara adalah sebesar 4662,491. 2. Koefisien regresi variabel Alokasi APBN (X1) adalah sebesar -74,482; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Alokasi APBN mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 74,482. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Alokasi APBN dengan angka kemiskinan, dimana semakin naik Alokasi APBN maka semakin berkurang angka kemiskinan. 3. Koefisien regresi variabel Alokasi APBD (X2) sebesar -692,107; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Alokasi APBD mengalami kenaikan 1%, maka 88
kemiskinan akan mengalami pengurangan sebesar 692,107. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Alokasi APBD dengan angka kemiskinan, dimana dengan semakin naiknya Alokasi APBD maka semakin berkurang angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara. 4. Angka R sebesar 0,879. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara variabel Alokasi APBN dan Alokasi APBD terhadap angka kemiskinan. 5. Angka R2 (R Square) sebesar 0,772 atau (77,2%). Hal ini menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen (Alokasi APBN dan Alokasi APBD) terhadap variabel dependen (angka kemiskinan) adalah sebesar 77,2%. Atau dengan kata lain dua variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 77,2% dari perubahan variabel dependennya (angka kemiskinan). Sedangkan sisanya yang sebesar 22,8% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 6. F hitung > F tabel (25,465 > 3,683), menunjukkan bahwa ada pengaruh sangat signifikan antara Alokasi APBN dan Alokasi APBD secara bersama-sama terhadap angka kemiskinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Alokasi APBN dan Alokasi APBD secara bersama-sama berpengaruh terhadap dinamika kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kenaikan alokasi anggaran infrastruktur dengan penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil perhitungan maka Pemerintah sudah sangat tepat bila menetapkan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembenahan infrastruktur guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Tenggara. Menurut Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, dalam proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja sebagaimana proyek infrastruktur memiliki efek pengungkit atau efek pengganda yang besar dalam perekonomian yang akan memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengurangi kesenjangan antar wilayah serta menurunkan angka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Dengan selarasnya arah dan kebijakan APBN dan APBD tahun 2018 dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara menjadikan Sulawesi Tenggara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil bahkan selalu 89
diatas rata-rata nasional dalam lima tahun terakhir. Hal ini merupakan modal yang sangat baik dan ideal bagi terus tumbuh kembangnya perekonomian di Sulawesi Tenggara sehingga pada gilirannya, berbagai program dan kegiatan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Tenggara dapat diwujudkan dengan cepat menuju Sulawesi Tenggara yang lebih baik. 2. Kontribusi dan Tantangan Dana Desa Dalam Upaya untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan di Daerah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Tipologi desa dibedakan menjadi desa tertinggal/sangat tertinggal, desa berkembang dan desa maju/mandiri. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan dengan prioritas penggunaan diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaaan Dana Desa ini harus dipublikasikan kepada masyarakat luas oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa 90
pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Secara nasional jumlah desa menurut Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 74.954 desa atau sebesar 82.038 bila termasuk dengan kelurahan. Di Sulawesi Tenggara jumlah desa sebanyak 1.916 desa yang tersebar di 15 Kabupaten. Kabupaten Konawe Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 336 desa. Sedangkan Kabupaten Buton Selatan memiliki jumlah desa paling sedikit dengan jumlah desa sebanyak 60 desa. Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp60 triliun yang diperuntukkan bagi 74.954 desa. Sedangkan khusus untuk Sulawesi Tenggara alokasi anggaran Dana Desa 2018 adalah sebesar Rp1,414triliun. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 Dana Desa di Sulawesi Tenggara terserap 99,68% atau sebesar Rp1,409 triliun. Deviasi penyaluran Dana Desa tahun 2018 sebesar 0,32% yang terjadi di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh: : Masih terdapat sisa Dana Desa tahun 2017 di RKUD. Terdapat selisih jumlah desa definitif antara Perpres dan kondisi aktual. Penyaluran Dana Desa tahun 2018 di Sulawesi Tenggara dilaksanakan oleh 4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 6. 6 Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dalam lingkup Sulawesi Tenggara No Nama Pemda Jumlah Desa Pagu Realisasi Prosentase (1) 1 Kab. Konawe Selatan 2 Kab. Bombana 3 Kab. Konawe 4 Kab. Konawe Utara 5 Kab. Konawe Kepulauan KPPN Kendari (2) 6 Kab. Buton 7 Kab. Wakatobi 8 Kab. Buton Utara 9 Kab. Buton Selatan 10 Kab. Buton Tengah KPPN Baubau 11 Kab. Kolaka 12 Kab. Kolaka Utara 13 Kab. Kolaka Timur KPPN Kolaka 14 Kabupaten Muna 15 Kabupaten Muna Barat KPPN Raha JUMLAH TOTAL (3) 336 121 297 159 90 1.003 83 75 78 60 67 363 100 127 117 344 125 81 206 1.916 (4) 225.016.754.000 90.639.986.000 201.473.903.000 110.381.184.000 65.308.557.000 692.820.384.000 63.341.301.000 57.444.549.000 59.873.876.000 50.847.283.000 54.296.304.000 285.803.313.000 75.174.449.000 106.445.883.000 84.611.627.000 266.231.959.000 102.572.896.000 66.818.419.000 169.391.315.000 1.414.246.971.000 (5) 224.819.174.000 90.639.985.000 198.933.402.800 110.381.183.800 64.079.694.000 688.853.439.600 63.341.301.000 57.444.545.400 59.873.875.600 50.847.283.000 54.296.303.999 285.803.308.999 75.174.449.000 106.445.882.793 84.611.627.000 266.231.958.793 101.956.550.400 66.818.419.000 168.774.969.400 1.409.663.676.792 (6) 99,91% 100,00% 98,74% 100,00% 98,12% 99,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,40% 100,00% 99,64% 99,68% Sumber : Monev Dana Desa Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara 91
Kepala KPPN sebagai KPA Penyalur Dana Desa dan DAK Fisik dalam menyalurkan Dana Desa tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tanggal 4 April 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 121/PMK.07/2018 tanggal 21 September 2018. Selain itu KPPN juga mempedomani Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2017 tanggal 11 April 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2018 tanggal 14 November 2018. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan ADD dibahas terlebih dahulu dalam forum musrenbangdes. Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa di Sulawesi Tenggara dan pembagian ADD per desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain : Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Biaya operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT / RW, PKK, LPMD, Karang Taruna dan Linmas); Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Seluruh kegiatan yang didanai ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. ADD penggunaannya diarahkan sesuai prioritas yang ditetapkan oleh desa. Penggunaan ADD dibagi menjadi dua jenis belanja yaitu untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber pendapatan desa yang lain. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meskipun besaran ADD tidak sebanyak Dana Desa. Pengelolaan ADD merupakan kewenangan Pemerintah Desa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa bagi desa-desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebagai berikut: 92
a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kewenangannya. b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa; c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Sulawesi Tenggara secara bersama-sama telah memberikan hasil atau output yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Capaian output yang telah dihasilkan dari penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 di Sulawesi Tenggara antara lain adalah sebagai berikut: Pembangunan sarana dan instalasi air bersih sebanyak 129 unit; Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase sebanyak 1.225 unit; Pembangunan embung sebanyak 2 unit; Pembangunan sarana irigasi sebanyak 88 unit; Pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 1.636.330 meter; Pembangunan jembatan sepanjang 39.603 meter; Pembangunan fasilitas MCK sebanyak 225 unit; Pembangunan dan penataan pasar sebanyak 34 unit; Pembangunan PAUD sebanyak 180 unit; Pembangunan talud / tembok penahan tanah sebanyak 434 unit; Pembangunan Polindes sebanyak 88 unit; Pembangunan Posyandu sebanyak 179 unit; Pembuatan sumur sebanyak 3.616 unit; Pembangunan tambatan perahu sebanyak 33 unit. Pemanfaatan dan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai dengan ke tingkat Kabupaten. Pelaporan pelaksanaan ADD ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi laporan-laporan antara lain: a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; 93 sesuai
b. Masalah dan kendala yang dihadapi; c. Hasil akhir dan output penggunaan ADD; Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke beberapa desa yang menjadi obyek kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2018, maka tidak terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah diintegrasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa dalam menunjang kegiatan pembangunan di desa. Peningkatan kesejahteraan warga desa juga sudah terlihat dengan mulai terbukanya isolasi wilayah, penyediaaan MCK, bedah rumah layak huni dan air bersih, penciptaan lapangan kerja melalui skema cash for work serta menurunnya angka kemiskinan di pedesaan. Alokasi dana yang besar kepada desa merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa. Disamping itu alokasi dana yang besar itu juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekaligus wujud implementasi dari membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. 94
BAB VII PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Kinerja perekonomian Sulawesi Tenggara periode tahun 2018 sangat baik. Ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 6,42%, jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2018 ditopang oleh pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha konstruksi. 2) Laju inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sangat terkendali. Tingkat inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sebesar 2,55% masih jauh dibawah tingkat inflasi nasional yang sebesar 3,13%. Terkendalinya harga kelompok bahan makanan jadi dan perumahan serta kondisi cuaca sepanjang tahun 2018 yang sangat kondusif dibandingkan tahun 2017 menjadi penyebab rendahnya tingkat inflasi Sulawesi Tenggara. 3) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk Sulawesi Tenggara. Hal tersebut terlihat dari indikator naiknya nilai IPM Sulawesi Tenggara menjadi sebesar 69,86 dari sebelumnya 69,31. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara juga terus mengalami penurunan dari 12,77% tahun 2016, menjadi 11,97% di tahun 2017 dan pada tahun 2018 turun lagi menjadi 11,32%. Selain itu nilai rasio gini Sulawesi Tenggara juga mengalami perbaikan dari sebelumnya sebesar 0,404 pada tahun 2017 turun menjadi 0,392 pada tahun 2018. 4) IPM Sulawesi Tenggara tahun 2018 walaupun lebih tinggi dari tahun 2017 tetapi tingkat pertumbuhan IPM antar wilayah atau antar daerah tidak merata. IPM tertinggi disumbang oleh Kota Kendari sedangkan IPM terendah disumbang oleh Kabupaten Buton Tengah. Ketimpangan sebaran nilai IPM tersebut disebabkan masih mengemukanya masalah keterbatasan akses, distribusi barang dan jasa yang belum merata serta program wajib belajar 9 tahun yang belum terlaksana dengan baik di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. 95
5) Pendapatan negara dalam APBN Sulawesi Tenggara tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 baik pagu maupun realisasinya. Peningkatan penerimaan negara tersebut terjadi baik di sektor Perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 di Sulawesi Tenggara mampu melampaui pagu yang telah ditetapkan sebesar 104,97%. 6) Belanja negara dalam APBN Sulawesi Tenggara tahun 2018 meningkat jika dibandingkan tahun 2017 baik pagu maupun realisasinya. Belanja negara tahun 2018 telah terlaksana dengan baik dan akuntabel dengan tingkat penyerapan seluruhnya mencapai 97,82% (termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa). Realisasi belanja negara tahun 2018 di Sulawesi Tenggara mencapai Rp23,023 triliun naik dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp21,514 triliun. Kenaikan realisasi belanja ini mengindikasikan semakin baiknya pelaksanaan anggaran di instansi K/L dan SKPD pengelola dana APBN. 7) Struktur penyusunan APBD Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara tahun 2018 secara agregat, baik itu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menggambarkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Alokasi belanja daerah dalam APBD Pemerintah Daerah tahun 2018 lebih besar dari pendapatan daerah tahun 2018, sehingga terjadi defisit anggaran dalam penyusunan APBD tahun 2018 yang kemudian ditutup dengan menggunakan mekanisme pembiayaan. 8) Dari sisi Pendapatan daerah, rasio PAD dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah dalam struktur APBD tahun 2018 masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan/fiskal seluruh Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota masih relatif rendah. 9) Rasio Dana Perimbangan bila dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah secara agregat dalam struktur APBD seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara tahun 2018 masih sangat besar yang menunjukkan terdapat tingkat ketergantungan daerah di Sulawesi Tenggara yang sangat tinggi terhadap Dana Perimbangan. 10) Rasio pajak daerah terhadap PDRB (tax ratio) di wilayah Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 masih relatif kecil. Angka rasio pajak Sulawesi Tenggara ini bahkan masih berada dibawah angka rata-rata rasio pajak Pemerintah Daerah secara nasional. 11) Dari sisi komposisi belanja negara, proposi belanja pemerintah terbesar dalam APBN dan APBD di Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah pada kelompok belanja pegawai kemudian disusul oleh belanja barang. Belanja modal walaupun mendapat 96
perhatian penuh dari pemerintah pada tahun 2018 alokasi anggarannya masih berada di bawah belanja pegawai dan belanja barang. 12) Komponen belanja modal dalam APBN dan APBD merupakan kelompok belanja yang bernilai strategis karena belanja modal memiliki dampak multiplier effect (efek pengganda) dalam menggerakkan roda perekonomian. Alokasi belanja modal dalam APBN dan APBD selalu memperoleh prioritas utama setiap tahunnya. Pada tahun 2018 belanja modal secara agregat memperoleh porsi yang besar. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terus mendorong pengembangan infrastruktur serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di daerah. 13) Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan infrastruktur dalam APBN dan APBD di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 secara agregat nilainya sudah lebih dari 20%, walaupun sebarannya di masing-masing Pemerintah Daerah tidak sama. 14) Analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bila dialokasikan untuk belanja negara yang produktif. 15) BLU dan BLUD di Sulawesi Tenggara menunjukkan arah perkembangan yang sangat baik dengan indikator berupa tingkat kemandirian BLU dan BLUD yang semakin baik dan nilai aset yang terus bertambah. 16) Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak, seperti antara lain keunggulan pada sektor Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Peternakan maupun sektor Pertambangan dan Penggalian. Keunggulan pada sektor-sektor tersebut seharusnya menjadi sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tenggara melalui mekanisme dan sistem pengelolaan PAD yang baik, efektif dan bijaksana. Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukan tantangan terbesar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam ini adalah keterbatasan infrastruktur, keterbatasan kompetensi SDM, dan kondisi geografis Sulawesi Tenggara. 17) Sulawesi Tenggara mempunyai sektor-sektor ekonomi unggulan yang kokoh dalam menghadapi gejolak tantangan fiscal, karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor- sektor andalan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara yang selalu memberikan sumbangan besar dalam PDRB Sulawesi Tenggara setiap tahun. Keberlangsungan 97
sektor-sektor ini perlu dijaga dan dilestarikan oleh Pemerintah Daerah agar tidak semakin menghilang dan berkurang. 18) Dana Desa yang diluncurkan oleh Pemerintah sejak tahun 2015 terbukti mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018 dampak program cash for work dalam menciptakan lapangan pekerjaan di desa sudah dirasakan oleh masyarakat. Saat ini yang diperlukan adalah peningkatan keterampilan serta kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mendorong percepatan pembangunan di desa dan memanfaatkan secara maksimal sumber-sumber keuangan desa yang jumlahnya sangat besar. 19) Sumber daya manusia yang baik perlu disiapkan oleh Pemerintah Daerah lingkup Sulawesi Tenggara untuk dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam membangun manusia secara komprehensif tidak cukup hanya memperhatikan komponen yang menjadi ukuran IPM saja, karena terdapat aspek lain yang juga mempengaruhi pembangunan manusia, termasuk dimensi pembangunan manusia yang tidak dapat diukur secara langsung seperti moral, mental, spiritual, tanggung jawab dan integritas. Dalam upaya menciptakan SDM yang berkualitas pemerintah selain memprioritaskan kepada aspek perhitungan IPM, perlu meningkatkan kualitas manusia dari aspek- aspek yang lainnya juga. B. REKOMENDASI 1) Kesenjangan angka Indeks Pembangunan Manusia antar Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara menunjukkan terdapat ketidakmerataan pembangunan dan distribusi hasil-hasil pembangunan di Sulawesi Tenggara. Kota Kendari memiliki IPM yang tinggi, sementara ada juga Pemerintah Daerah yang masih masuk dalam kriteria menengah bawah. Kondisi ini agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan langkah-langkah yang sistematis dalam penyelesaiannya. Ketimpangan yang lebar berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial di dalam masyarakat seperti urbanisasi dan rendahnya produktivitas. Salah satu langkah penanganan yang dapat ditempuh adalah dengan mempercepat pembangunan pada daerah-daerah kepulauan, membuka akses yang lebih luas bagi daerah-daerah terisolir dan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk daerah-daerah yang masih tertinggal. 2) Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan pendapatan negara dan pendapatan daerah dari sektor-sektor lain di luar pajak sehingga dapat menjaga 98
kesinambungan penerimaan pemerintah apabila terjadi penurunan penerimaan dari sektor perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak agar dapat terus didorong pertumbuhannya secara signifikan karena Sulawesi Tenggara mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah. Potensi di sektor kelautan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian dalam wilayah Sulawesi Tenggara merupakan potensi PNBP yang masih dapat terus digali dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, akan tetapi harus tetap memperhatikan dan menjaga aspek kelestarian, kesinambungan dan azas keadilannya bagi masyarakat. 3) Rendahnya rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah dalam APBD seluruh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara masih relatif rendah. Kondisi ini perlu terus diperbaiki dengan cara mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sehingga lebih mendorong kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan pada Dana Perimbangan. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah perlu dimaksimalkan dengan lebih mengedepankan pada perluasan objek pajak, penambahan jenis pajak baru, serta optimalisasi tarif pajak yang dipungut berdasarkan diskresi masing-masing daerah. 4) Rasio belanja pegawai terhadap total belanja secara keseluruhan perlu dikurangi, sebaliknya prosentase atau rasio belanja modal terhadap total belanja perlu terus ditingkatkan. Belanja modal dalam APBN dan APBD merupakan komponen belanja yang bernilai strategis karena realisasi belanja modal memiliki efek multiplier (pengganda) yang sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian. 5) Potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara perlu terus dioptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya terutama pada sektor Pariwisata, sektor Kelautan dan Perikanan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Peternakan serta sektor Pertambangan dan Penggalian, sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dapat terus ditingkatkan. 6) Pengembangan sektor pertambangan dan penggalian di Sulawesi Tenggara perlu dikawal dan dievaluasi dengan baik dan ketat oleh Pemerintah Daerah, sehingga sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian terhadap penerimaan negara dan atau penerimaan daerah ini tidak membawa dampak negatif bagi Sulawesi Tenggara kedepannya seperti terjadinya perusakan lingkungan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan ataupun dibayarnya biaya rekonstruksi lingkungan pasca eksplorasi oleh negara. 99
7) Optimalisasi penggunaan Dana Desa perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan desa di Sulawesi Tenggara dan mengurangi angka kemiskinan di pedesaan secara signifikan melalui skema one village one product, yaitu dengan cara mengembangkan masing-masing desa berdasarkan keunggulan komparatif dan atau keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Desa wisata, desa perikanan, desa pertanian, desa industri, desa perkebunan ataupun desa jasa dikembangkan dengan konsep yang berbeda-beda sesuai potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Konsep tersebut memberikan nilai tambah yang tinggi dan efek multiplier yang besar dalam pembangunan desa dan pengembangan wilayah. 8) Pemerintah Daerah perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada tingkat pertumbuhan yang tinggi agar dapat menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan yang masih tinggi di Sulawesi Tenggara, melalui upaya-upaya yang langsung menyentuh pelaku usaha dan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM, perluasan implementasi mekanisme cash for work, mempertajam program-program bantuan sosial, meningkatkan proyek-proyek padat karya maupun meningkatkan anggaran pada sektor-sektor produktif. 9) Dalam rangka menjaga posisi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu lumbung padi dan daging sapi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka diperlukan langkah-langkah pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan soft skill petani atau peternak melalui pembentukan kelompok-kelompok tani mandiri, pelatihan penggunaan teknologi tepat guna, bimbingan tata kelola usaha pertanian modern maupun penerapan program-program kerjasama usaha dan pemasaran. 10) Sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki jumlah debitur KUR paling banyak dan nilai penyaluran paling besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk lebih mengoptimalkan peran KUR maka pemerintah seyogyanya mendorong perbankan penyalur KUR untuk lebih banyak menyalurkan KUR pada sektor-sektor produktif non perdagangan melalui regulasi dan kebijakan yang mengatur prioritas penyaluran KUR, pembatasan dan limitasi penyaluran KUR pada masing-masing sektor, pemberian kemudahan persyaratan pengajuan KUR bagi calon-calon debitur diluar sektor perdagangan, pembinaan khusus bagi calon debitur KUR potensial diluar sektor perdagangan agar bankable dan bisa diakses oleh perbankan maupun memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama agar lebih mudah mengajukan bantuan permodalan melalui skema KUR. 100
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi. Potret Pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2014. Kendari : Surya Indotama Persada, 2014. Pelabuhan Perikanan Samudera, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Kendari : Pelabuhan Perikanan Samudera, 2016. Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. Tantangan Dan Strategi Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, 2016. Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal. Buku Pintar Dana Desa : Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2017. Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal. Buku Saku Dana Desa : Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2017. Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. Treasury Policy Brief : Penguatan Implementasi Dana Desa Melalui Peningkatan Peran Ditjen Perbendaharaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, 2017. Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. Desa : Membangun Indonesia Dari Pinggiran : Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran Pusat - Daerah - Desa. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, 2017.
Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pusat Statistik. Data Hasil Pendaftaran Usaha / Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari : Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2017. Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. Laporan Pelaksanaan APBN TA. 2017 Dan Kebijakan APBN TA. 2018. Kendari : Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Keuangan RI, 2018. Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. Knowledge Sharing. Kendari : Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Keuangan RI, 2018. Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. Dua Dekade Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari : Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Keuangan RI, 2018. Anggaran, Direktorat Jenderal. Informasi APBN 2018 : Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan. Jakarta : Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, 2018. Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, 2018. Brixi, H. P. dan Schick. A, Government At Risk : Contingent Liabilities And Fiscal Risk. New York : A Copublication of the World Bank and Oxford University Press, 2002. Djalal, Nachrowi dan Hardius Usman. Penggunaan Teknik Ekonometrik. Jakarta : Raja Grafindo Persada (2008). Anata, Firdaus, Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminalitas. Malang Universitas Brawijaya, 2013. Ramadyanto, W., Risiko Fiskal Daerah : Apa dan Bagaimana : Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan. Solo : Era Adicitra Intermedia, 2013. Siswanto, A. D., Identifikasi Sumber-Sumber Risiko Fiskal Daerah : Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan. Solo : Era Adicitra Intermedia, 2013. Suseno Triswan dan Endang Mulyani.2012. Konsep Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara Berbasis Komoditas Unggulan Sektor Pertambangan : di
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 34 Kendari Telepon (0401) 3127191, Faksimili (0401) 3127119 Email: djpbnsultra@kemenkeu.go.id Situs:
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Jalan Mayjen Sutoyo No 34 Kendari 93122 Telepon : (0401) 3127191 Faksimile : (0401) 3127119 SITUS : NOTA DINAS Nomor: ND- \% /WPB.28/2019 Kepada : Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran Dari: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Hal: Penyampaian Kajian Fiskal Regional Tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun2018 Sifat: Segera Tanggal : 28 Februari 2019 Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut. Softcopy dokumen dimaksud telah dikirimkan melalui email Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. J? Ririn Kadariyah &/ Kp. BD.02/BD.0201/2019