Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO DI DESA GENTENG WETAN, KECAMATAN GENTENG, KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 The Implementation of Kanggo Riko Program at Gentengwetan, Genteng, Banyuwangi in 2018 SKRIPSI Oleh Ari Atul Hikmah NIM 150910201026 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 2019
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO DI DESA GENTENG WETAN, KECAMATAN GENTENG, KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 SKRIPSI diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial Oleh Ari Atul Hikmah NIM 150910201026 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 2019 ii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PERSEMBAHAN Skripsi ini saya persembahkan untuk: 1. Kedua orang tua saya Ibu Mulik dan Bapak Ismail, yang tidak pernah lelah mendoakan dan menyemangati saya dalam menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan strata 1; 2. Suami Saya, Terimakasih atas dukungan dan motivasi agar menyelesaikan pendidikan strata 1; 3. Buah hatiku, Muzammil Ibnu Adam yang ikut berjuang dalam penyusunan skripsi sejak dalam kandungan. 4. Adik saya, Noval Isma yang memotivasi saya untuk terus berjuang meraih pendidikan yang tinggi; 5. Keluarga besar saya yang turut mendoakan dan menyemangati untuk terus semangat dalam berjuang menyelesaikan pendidikan strata 1; 6. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen saya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pengalaman pendidikan saya; 7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang saya banggakan. iii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember MOTTO "Dan Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-Ku dan beriman kepada- Ku, agar mereka memperoleh kebenaran." (QS: Al - Baqarah : 186)1 "... Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan. ..." (QS: Al - Insyirah : 5 - 6)2 1 Via Al-qur'an Indonesia 2 Via Al-qur'an Indonesia iv
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember HALAMAN PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ari Atul Hikmah NIM : 150910201026 Jurusan : Ilmu Administrasi Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul "implementasi program kanggo riko di Desa zgentengwetan,Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018" adalah benar-benar hasil karya sendiri,kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belumpernah diajukan dalaminstitusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikapilmiah yang harus saya junjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,tanpa adatekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademikjika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar. Jember, 27 Desember 2019 Yang Menyatakan Ari Atul Hikmah NIM 150910201026 v
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO DI DESA GENTENG WETAN, KECAMATAN GENTENG, KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 Oleh Ari Atul Hikmah NIM 150910201026 Pembimbing Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M.Si vi
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PENGESAHAN Skripsi berjudul "Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018" telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada: Hari, tanggal : 27 Desember 2019 Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tim Penguji: Ketua Penguji, Anggota I, Drs. Boedijono, M.Si Drs. Anwar, M.Si NIP. 196103311989021001 NIP. 196306061988021001 Anggota II, Anggota III, Dr. Sutomo, M.Si Nian Riawati, S.Sos., MPA NIP. 196503211991031003 NIP. 198506092015042002 Mengesahkan, Penjabat Dekan, Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes NIP. 196106081988021001 vii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember RINGKASAN Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018; Ari Atul Hikmah; 150910201026; 135 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasiprogram kanggorikodi Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. Program kanggo riko merupakan program pemeberdayaan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Program ini menarikuntukdibahasa dikarenakan perhatian pemerintah terhadap warga yang memiliki usaha kecil, permasalahan data calon penerima bantuan, dan program keberlanjutan dari smart kampung, e-village budgeting, uang saku tiap hari bagi pelajar kurang mampu, dan program rantang kasih; serta angka kemiskinan yang tinggi. Metode penelitian dalam penelitian kaliini menggunakan metode pendekatan kualititatif yang bersifat deskriptif. Fokus penelitian pada penenlitian ini adalah implemenntasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. Aktor dari Impelemntasi Program Kanggo Riko melibatkan dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, unsur Pemerintah Desa Gentengwetan, dan KPMD Desa Gentengwetan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder didapatkan dengan cara wawancarabertatap muak,telaah pustaka, dan melalui alat tulis. Hasil dari penelitian ini terdapat 4. Pertama, dasar implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan Tahun 2018 masih menggunakan pedoman pelaksana program kanggo riko Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2018 belum menggunakan Peraturan Bupati. Kedua,Implementasi program Kanggo Riko tidak melibatkan unsur Keca,atan Genteng hanya unsur DPMD Kabuaten Banyuwangi, unsur Pemerintah Desa dan KPMD Desa Gentengwetan. Ketiga, Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan dapat dikatakan berhasil dikarenakan dari 40 RTM dan KRTPM yang menerima bantuan program hanya 2 viii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember yang tidak bisa melanjutkan dan mengembangkan bantuan. Terakhir, ada berkas yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksana program kanggo riko Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 sebagai dasar pelaksanaan program kanggo riko di Desa Gentengwetan. ix
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PRAKATA Alhamdulillahhirobbil'alamiin atas segala rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018". Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat tugas akhir strata satu (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penyusunan skripsi ini tidak terelepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada: 1. Prof. Dr.Hadi Prayitno, M. Kes selaku Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Jember; 2. Dr. Akhmad Toha,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Koordinator Program Stdi Ilmu Administrasi Negara Jurusan ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosialdan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing dengan teliti dan tegas dalam penyelesaian tugas akhir. 4. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 5. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., MPA selaku dosen Pembimbing Akademik. 6. Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dengan sabar meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan arahan, mendengarkan keluhan selama penyusunan agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik secara maksimal. 7. Dr.Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah mengoreksi dan memberikan kritik, saran dan solusi agar skipsi ini dapat tersusun sesuai dengan fokus pembahasan; 8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; x
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 9. Tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini; 10. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 11. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Bapak Masduki, S.Pd., MPSA yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi engan ramah dan terbuka untuk penyusunan skripsi ini; 12. Ibu Ir. Luluk Estrikhawati, selaku Kepala Seksi Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa DPMD Kabupaten Banyuwangi yang telahmeluangkan waktu untukmemberikan informasi maupun data yang mendukung penyusunan skripsi ini dengan sabar dan ramah. 13. Ibu Ambar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Genteng yang telah meluangkan waktu memberikan informasi dan penjelasan untuk penyusunan skripsi ini. 14. Seluruh staff aparatur Pemerintah Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yang telah meluangkan waktu memberikan informasi dan data dengan sikap ramah, sabar, dan telaten di sela banyaknya kegiatan di Desa Gentengwetan. 15. Ibu Nurdiana selaku Kader Pendamping Masyarakat Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng,Kabupaten Banyuwangi yang sangat informatif dan transparan dalam membantu penyusunan skripsi ini; 16. Sahabatku juga saudaraku Widya dan Wanda yang terus memantau, menyemangati, menemani berdiskusi dengan tidak pernah lelah untuk terus berjuang menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 17. Amalia Rizqi Qudus yang telah menjadi teman diskusi sejak masa pembelajaran perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. 18. Teman-teman kuliah di program studi Ilmu Administrasi negara 2015 Mbak Mary, Nanda, Nafia, Mami Indah, Rifqi Tri, Wulan, Ajeng, Tessa, Gilang, Agus, Warda, Tyas dan masih banyak lainnya yang sudah mendoakan , xi
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember menyemangati, mendukung, memberi kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 19. Seluruh teman program studi Ilmu Administasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas jember angkatan 2015. 20. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Segala kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi. Jember, 27 Desember 2019 Penulis xii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL ... i HALAMAN JUDUL ... ii HALAMAN PERSEMBAHAN ... iii HALAMAN MOTTO ... iv HALAMAN PERNYATAAN ... v HALAMAN PEMBIMBINGAN ... vi HALAMAN PENGESAHAN ... vii RINGKASAN ... viii PRAKATA ... x DAFTAR ISI ... xiii DAFTAR BAGAN ... xvi DAFTAR GAMBAR ... xvii DAFTAR TABEL ... xviii DAFTAR LAMPIRAN ... xix BAB 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 10 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 10 1.3.1 Tujuan Penelitian ... 10 1.3.2 Manfaat Penelitian ... 10 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 12 2.1 Kebijakan Publik ... 12 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik ... 12 2.1.2 Kategori Kebijakan Publik ... 14 xiii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2.1.3 Unsur Kebijakan Publik ... 2.1.4 Proses Kebijakan Publik ... 2.2 Implementasi Kebijakan ... 2.3 Program Kanggo Riko ... 2.3.1 Program ... 2.3.2 Program Kanggo Riko ... 2.4 Kerangka Konseptual ... BAB 3. METODE PENELITIAN ... 3.1 Pendekatan Penelitian ... 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ... 3.3 Fokus Penelitian ... 3.4 Penentuan Informan ... 3.5 Data dan Sumber Data ... 3.5.1 Data Primer ... 3.5.2 Data Sekunder ... 3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data ... 3.6.1 Observasi ... 3.6.2 Wawancara Mendalam ... 3.6.3 Dokumentasi ... 3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data ... 3.7.1 Data Reduksi (Reduction Data) ... 3.7.2 Penyajian Data (Data Display) ... 3.7.3 Verifikasi (Conclusion Drawing) ... 3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data ... BAB 4. Hasil dan Pembahasan ... 4.1 Penyajian Data Umum ... 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi ... 4.1.2 Gambaran Umum DPMD Kabupaten Banyuwangi ... 4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Genteng ... xiv 15 16 17 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 39 39 40 40 43 43 44 44 45 45 48 48 48 50 54
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 4.1.3 Gambaran Umum Desa Gentengwetan ... 4.1.5 Gambaran Umum Program Kanggo Riko Desa Gentengwetan ... 4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian ... 4.2.1 Komunikasi ... 4.2.2 Sumberdaya ... 4.2.3 Disposisi ... 4.2.4 Struktur Birokrasi ... 4.3 Analisis Data Hasil Penelitian ... 4.3.1 Komunikasi ... 4.3.2 Sumberdaya ... 4.3.3 Disposisi ... 4.3.4 Struktur Birokrasi ... 4.3.5 Hasil Pelaksanaan ... BAB 5. PENUTUP ... 5. 1 Kesimpulan ... 92 5. 1 Kesimpulan ... 92 5.2 Saran ... DAFTAR PUSTAKA ... xv 55 59 66 66 71 77 78 81 81 85 88 89 90 93 95
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR BAGAN Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi ... Bagan 4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gentengwetan ... xvi Halaman 50 58
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 ... Gambar 1.2 Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 ... Gambar 2.1 Siklus Proses Kebijakan Publik ... Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan ... Gambar 2.3 Model implementasi Merilee S. Grindle ... Gambar 2.4 Model Implementasi Georg C. Edward III ... Gambar 2.5 Model Implementasi Mazmanian Sabatier ... Gambar 2.6 Model Implementasi Van Meter & Van Horn ... Gambar 2.7 Model Implementasi Goggin, Bowman, & Lester ... Gambar 2.8 Model Implementasi Nakamura & Smallwood ... Gambar 2.9 Model Implementasi jaringan ... Gambar 2.10 Kerangka Konseptual ... Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles dan Huberman ... Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi dalam Provinsi Jawa Timur ... Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Genteng ... Gambar 4.3 Peta Wilayah Desa Gentengwetan ... xvii Halaman 2 3 16 17 21 22 23 24 25 26 27 32 44 48 54 55
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Nama Desa Pelaksana Program Kanggo Riko ... 5 Tabel 1.2 Jenis Industri di Kecamatan Genteng Tahun 2018 ... 7 Tabel 3.1 Data Informan Penelitian ... 36 Tabel 3.2 Data Primer Hasil Penelitian ... 37 Tabel 3.3 Data Sekunder Hasil Penelitian ... 39 Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ... 45 Tabel 4.1 Jumlah desa/kelurahan, dusun/lingkungan, rukun warga, dan rukun warga, dan rukun tetangga menurut kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 ... 49 Tabel 4.2 Luas Wilayah desa/kelurahan dan ketinggian wilayah desa/ Kelurahan di Kecamatan Genteng Tahun 2017 ... 54 Tabel 4.3 Dusun, Rukun Warga Desa dan Rukun Tetangga Desa di Kecamatan Genteng Tahun 2017 ... 55 Tabel 4.4 Luas Wilayah Desa Gentengwetan ... 55 Tabel 4.5 Keadaan Penduduk Desa Gentengwetan Tahun 2018 ... 56 Tabel 4.6 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Gentengwetan Tahun 2018 ... 57 Tabel 4.7 Proses Implementasi Program Kanggo Riko Desa Gentengwetan tahun Anggaran 2018 ... 63 Tabel 4.8 Susunan Sekretariat Kabupaten Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi ... 64 Tabel 4.9 Nama Anggota Tim pelaksana pendukung Program kanggo Riko Desa Gentengwetan tahun Anggaran 2018 ... 45 Tabel 4.10 Rincian Anggaran Program Kanggo Riko Desa Gentengwetan Tahun Anggaran 2018 ... 74 xviii
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Pedoman Wawancara ... 98 Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian ... 100 Lampiran 3 SK Kepala Desa Nomor 188/18/KEP/429.518.02/ 2018 tentang penetapan nama tim pelaksana pendukung kegiatan programkanggo riko Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 ... 105 Lampiran 4 SK Kepala Desa Gentengwetan Nomor 188/4/KEP/429.518... 02/2018 tentang Salinan Penetapan Pendamping Kegiatan Program Inovasi "Kanggo Riko" Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ... 108 Lampiran 5 Surat Keputusan Bupati Nomor 188/182/KEP/429.011/2019 tentang sekretariat program kanggo riko Kabupaten Banyuwangi ... 110 Lampiran 6 APBDes Gentengwetan tahun anggaran 2018 ... 113 Lampiran 7 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 ... 119 Lampiran 8 Pedoman Pelaksanaan Program Kanggo Riko ... 127 Lampiran 9 Daftar Nama Penerima Bantuan Program Kanggo Riko ... 148 Lampiran 10 Surat Ijin Penelitian dari LP2M ... 156 Lampiran 11 Surat Ijin Penelitian dari PMPTSP ... 158 xix
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2018. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang program kanggo riko, "Program Kanggo Riko adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, dengan cara pemberian bantuan berupa barang kebutuhan pokok sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada RTM dan/atau KRTPM yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT)." Menurut pedoman umum pelaksanaan program kanggo riko tahun anggaran 2018, program kanggo riko adalah sebuah program yang didesain secara khusus bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (TNP2K). Program kanggo riko merupakan salah satu program yang dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai program tersebut memberikan hasil yang positif bagi angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun masih berada di angka yang tinggi. Ada 2 jenis data kemiskinan yang dirilis oleh BPS yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro diperoleh dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh BPS, sehingga datapun bisa dirilis setiap tahunnya oleh BPS. Sedangkan kemiskinan mikro atau individu yang menyebutkan nama dan alamat. Survei kemiskinan mikro hanya dilaksanakan oleh BPS atas permintaan pemerintah. Perlu diketahui bahwa data kemiskinan makro dan mikro akan tidak sama pada sisi jumlah karena metodeloginya yang berbeda. Angka kemiskinan Banyuwangi tergolong masih tinggi meskipun terus mengalami penurunan di tiap tahunnya.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sejumlah 8,64. Angka tersebut menurun dari tahun 2016 sejumlah 879. Selengkapnya data angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 terdapat pada grafik berikut. Gambar 1.1 Angka Kemiskinan Banyuwangi Tahun 2017 Sumber: Susenas 2017 dalam Statistik Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Berdasarkan grafik tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. Sejak tahun 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi berpola menurun dari tahun ke tahunnya atau sejak tahun 2012 hingga 2017 ada sekitar 18.317 penduduk yang semula hidup di bawah garis kemiskinan menjadi tidak miskin lagi. Artinya ada sekitar 2.290 penduduk di setiap tahunnya dientaskan dari kemiskinan. Apabila diasumsikan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Banyuwangi sama seperti sekarang diperkirakan Kabupaten Banyuwangi bebas dari angka kemiskinan membutuhkan waktu sekitar 61 tahun mendatang. Jumlah penduduk miskin menurun diperoleh bedasarkan data susenas 2017 sebagai berikut. 2
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Gambar 1.2 Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Sumber: susenas 2017 dalam statistik daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Banyuwangi atas dasar harga konstan 2017 mencapai 49,8 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 46,92 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,38 %. Peningkatan perekonomian dan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi tersebut tidak terlepas dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Meskipun penurunan angka kemiskinan dan peningkatan perekonomian juga dipengaruhi oleh-oleh faktor perekonomian yang lain seperti pariwisata, perdagangan, perkebunan, maupun pertanian. Namun, baik peningkatan perekonomian maupun penurunan angka kemiskinan tentu perlu dipertahankan sehingga mampu memperoleh angka yang memuaskan dan stabil. Oleh karena itu, 3
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Pemerintah Kabupaten terus menggalakkan program-program baru salah satunya program kanggo riko untuk terus membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Kota Tanggerang Selatan dengan angka 1.76 pada Maret 2017 berdasarkan data BPS Nasional. Program kanggo riko merupakan bagian dari inovasi berkelanjutan pengembangan desa dan masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi setelah sebelumnya menggarap program smart kampung, e-village budgeting, uang saku tiap hari bagi pelajar kurang mampu, dan rantang kasih yang membagikan makanan bergizi tiap hari ke warga miskin lanjut usia. Setiap program tersebut memiliki fokus program yang berbeda-beda. Smart kampung merupakan program yang berfokus pada pelayanan publik, rantang kasih berfokus sebagai program karitatif. Sedangkan program kanggo riko berfokus pada pemberdayaan. Artinya program kango riko diharapkan mampu memberdayakan warga miskin dalam hal ini RTM dan KRTPM yang masih usia produktif agar dapat mengembangkan usaha dan mandiri secara ekonomi. RTM dan KRTPM yang mendapat bantuan tidak hanya mendapat bantuan modal barang saja melainkan juga mendapatkan pendampingan berupa pembinaan dan pengawasan dari pendamping program dan juga dari DPMD Kabupaten Banyuwangi. Pengawasan yang dilakukan dari DPMD Kabupaten Banyuwangi minimal dilakukan selama 1 tahun sekali sedangkan dari desa dapat dilakukan setiap saaat untuk memantau usaha tersebut masih jalan, berkembang atau justru berhenti. Pembinaan dan pengawasan tersebut sesuai dengan pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang program kango riko yang berbunyi. 1) Pembinaan dan pengawasan Program Kanggo Riko dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Program Kanggo Riko kepada Bupati secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Program kanggo riko yang berada di Desa Gentengwetan merupakan program titipan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut dikatakan 4
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember titipan dikarenakan yang berinovasi tentang program tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan inisiatif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Jadi, pemerintah desa hanya menjalankan amanah program kanggo riko. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tak senggan memberikan bantuan melalui program kanggo riko yang diharapkan mampu mensejahterkan masyarakatnya dan mengangkat perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya itu, program kanggo riko juga diharapkan mampu menekan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) Desa Gentengwetan. Meskipun demikian, sasaran dari program kanggo riko masih terbilang sedikit yaitu 40 RTM dan KRTPM per desa pada tahun anggaran 2018. RTM adalah rumah tangga yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya. Sedangkan KRTPM adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal tertentu menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangganya. Jadi, dalam KRTPM perempuan menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jumlah desa yang menerima program kanggo riko ialah 29 desa di 15 kecamatan dari 189 desa yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. 29 desa di 15 kecamatan tersebut terpilih menjadi DPPKR (Desa Pelaksana Program Kanggo Riko) dikarenakan angka kemiskinan yang tinggi di desa terkait dan jumlah SILPA anggaran yang masih mencukupi untuk melaksanakan program. 29 desa tersebut tertera dalam tabel berikut. Tabel 1.1 Nama Desa Pelaksana Program Kanggo Riko Tahun 2018 No Kecamatan Pesanggaran 1. Pesanggaran 2. Pesanggaran 3. 4. Siliragung 5. Bangorejo Purwoharjo 6. 7. Muncar Desa Pesanggaran Sumberagung Kandangan Barurejo Temurejo Grajagan Kedungrejo Alokasi Besaran Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Jumlah RTM 40 40 40 40 40 40 40 Ket 5
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember No Kecamatan 8. Muncar 9. Cluring 10. Gambiran 11. Gambiran 12. Srono 13. Srono 14. Srono 15. Genteng 16. Genteng 17. Genteng 18. Glenmore 19. Glenmore 20. Glenmore 21. Kalibaru 22. Kalibaru 23. Kalibaru 24. Wongsorejo 25. Sempu 26. Sempu 27. Kalipuro 28. Licin 29. Licin Sumber: data diolah, 2019 Desa Tembokrejo Benculuk Gambiran Jajag Wonosobo Kebaman Parijatahkulon Gentengwetan Kembiritan Setail Tegalharjo Karangharjo Tulungrejo Kalibarumanis Kalibaruwetan Kajarharjo Wongsorejo Jambewangi Karangsari Ketapang Segobang Tamansari Alokasi Besaran Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Jumlah RTM 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Ket Berdasarkan tabeldi atas, terdapat 3 desa di Kecamatan Genteng yang mendapat amanah program kanggo riko. Desa Gentengwetan merupakan salah satu desa yang mendapat amanah program kanggo riko. Kedua desa lain yang mendapat amanah program kanggo riko ialah Desa Setail dan Desa Kembiritan. Desa Gentengwetan dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan dari dokumen BDT yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi, jumlah penduduk miskin di Desa Gentengwetan masih tinggi yaitu 1967 kepala keluarga dengan anggota 6468 orang, namun berdasarkan data kantor kecamatan Genteng publikasi BPS Daerah Kabupaten Banyuwangi, Desa Gentengwetan memiliki jumlah industri yang tinggi. Jumlah industri di Desa Gentengwetan yaitu 543 industri hal tersebut diambil berdasarkan jenis industri yang berada di Kecamatan Genteng sebagai berikut. 6
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 7 Tabel 1.2 Jenis Industri di Kecamatan Genteng Tahun 2018 Jenis Industri Makanan dan minuman Tembakau Tekstil Pakaian Jadi Kulit Barang dari kulit dan alas kaki Kaligondo 3 9 3 0 3 Setail Gentengkulon Gentengwetan Kembiritan 25 20 97 16 25 20 20 2 97 134 16 1 0 134 60 0 20 1 134 1 Jumlah 167 167 160 60 160 Kayu, barang dari Kayu (tidak termasuk furniture) 15 2 3 14 63 102 Penerbitan percetakan dan reproduksi media 0 0 0 0 0 0 Barang galian bukan logam 6 9 3 4 428 450 Barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya 3 8 2 1 0 14 Barang lainnya 5 10 0 2 4 21 Sumber: Kantor Camat Genteng dalam Kecamatan Genteng dalam Angka 2018 Berdasarkan jumlah industri Desa Gentengwetan tersebut, Desa Gentengwetan memiliki industri kecil/ rumah tangga yang tinggi hampir di setiap jenis industri. Meskipun demikian, tidak semua pemilik industri kecil/rumah tangga menjadi sasaran program kanggo riko melainkan industri kecil/rumah tangga yang dimiliki oleh RTM dan KRTPM. Alasan tersebut dikarenakan tujuan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember dari program kanggo riko berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang program kanggo riko ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan basis data terpadu yang terdapat di DPMD (Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Banyuwangi , di Desa Gentengwetan terdapat 100 RTM dan KRTPM yang menjadi calon sasaran program kanggo riko. Selain RTM dan KRTPM harus memiliki industri kecil/ rumah tangga, persyaratan yang lain ialah RTM dan KRTPM belum menerima bantuan apapun dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten meskipun bantuan tersebut hanya berupa beras miskin. Desa gentengwetan merupakan desa di Kecamatan Genteng yang memiliki industri paling tinggi yaitu 543 industri, namun angka kemiskinan masih tinggi dibalik banyaknya jumlah industri di Desa Gentengwetan yaitu 1967 KK dengan anggota 6468 orang. Berdasarkan dari 1967 KK dengan anggota 6468 orang masyarakat miskin Desa Gentengwetan yang terdaftar di BDT DPMD Kabupaten Banyuwangi sebagai calon penerima program kanggo riko Desa Gentengwetan tahun anggaran 2018 ialah 100 RTM dan KRTPM. Berdasarkan jumlah tersebut pun masih disaring kembali menjadi 40 penerima program kanggo riko (data terlampir). penyusutan jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan pedoman umum pelaksana program kanggo riko. Proses penyusutan dari 100 calon penerima menjadi 40 penerima dimulai dengan verifikasi nama calon penerima melalui bantuan Kepala Dusun, Ketua RT/RW calon penerima bahkan adakalanya melalui survei kepada tetangga calon penerima. Apabila nama BDT tidak sesuai dengan fakta di lapangan, calon penerima tidak sesuai dengan ketentuan kriteria yang tertera dalam pedoman umum pelaksana program kangg riko tahun anggaran 2018 maka calon penerima tersebut digugurkan dan dapat digantikan oleh warga yang sesuai ketentuan kriteria sasaran program kanggo riko. Pada saat verifikasi dan identifikasi calon penerima bantuan program kanggo riko banyak terjadi ketidaksesuaian antara nama RTM yang tertera dalam BDT DMPD Kabupaten Banyuwangi dengan fakta yang berada di lapangan. Dari hasil observasi, pendamping program kanggo riko dan tim sekretariat menemukan 8
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember ketidaksesuaian data dimana nama yang tertera dalam BDT merupakan tergolong dalam Rumah Tangga Miskin atau Keluarga Rumah Tangga Perempuan Miskin, namun ketika survei di lapangan nama tersebut usahanya sudah meningkat, nama yang tertera sudah meninggal, usaha yang dilakukan sudah tutup, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kriteria warga yang mengharapkan bantuan tidak jarang menjadikan warga menutupi aset yang dimiliki agar memperoleh bantuan kembali. Verifikasi atau identifikasi calon penerima bantuan program kanggo riko oleh pendamping program beserta tim pelaksana program dilakukan berdasarkan pada pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 yang berbunyi. Tugas Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah: a. membantu Kepala DPPKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko secara riil dan faktual; b. mendata barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM; c. membantu Kepala DPPKR dan perangkat desa menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan KRTPM; d. mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan rembug Warga guna keperluan perubahan calon penerima bantuan Program Kanggo Riko. Setiap RTM dan KRTPM yang menjadi penerima bantuan program kanggo riko mendapatkan bantuan barang senilai Rp 2.500.000,00. Barang tersebut dibeli oleh pemerintah Desa Gentengwetan sesuai dengan permintaan penerima berdasarkan kebutuhan barang yang menunjang usahanya. Contohnya Hambali warga Dusun Canga'an Desa Gentengwetan seorang penjahit yang mendaatkan bantuan berupa mesin jahit tipikal beras SB, gula pasir, minyak goreng. Sedangkan Bapak Mujari warga Dusun Krajan Desa Gentengwetan mendapatkan bantuan berupa barang yaitu selep tepung dan selep kelapa. Pembelian barang bantuan tersebut dicantumkan dalam anggaran dana program kanggo riko yang diambil dar Alokasi Dana Desa (ADD) APBDes Gentengwetan tahun anggaran 2018 yang bersumber pada APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018. Pada tahun 2018, anggaran 189 desa di Kabupaten Banyuwangi 9
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember senilai Rp 316,34 miliar yang terdiri atas ADD (APBD Banyuwangi) 148,63 miliar dan DD (APBN Indonesia) Rp 167,7 miliar. Jumlah ADD yang besar tersebut tentu sangat mendukung untuk berjalannya program kanggo riko yang untuk Desa Gentengwetan saja membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 100.000.000,00. 1.2 Rumusan Masalah Menurut Usman (2003:26), perumusan masalah ialah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahnya. Perumusan masalah merupakan penjabaran dan identifikasi masalah dan pembatasan masalah dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Berdasarkan pengertian tersebut, pada penelitian ini peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2018?". 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca penelitian mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian sesungguhnya (Usman, 2003:29). Dengan demikian, Peneliti bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2018. 1.3.2 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 10
a. b. Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Secara Akademis. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam hal inovasi pengelolaan APBDes ataupun dimanfaatkan sebagai referensi dalam kasus penelitian yang serupa. Secara Praktis. 1) Bagi Masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai Dokumen berisi pengetahuan dan wawasan dalam upaya pengembangan usaha. 2) Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dalam mengambil atau membuat kebijakan dalam sebuah program. 3) Bagi Pemerintah Desa. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi aparat desa atas kebijakan yang dibuat. 4) Bagi Peneliti. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa Pengetahuan dan wawasan baru mengenai pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan RTM dan KRTPM. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir strata 1. 11
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kebijakan Publik 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan suatu ilmu yang berkaitan erat dalam administrasi negara. Hampir setiap tindakan dalam administrasi negara melibatkan kebijakan publik. Pada dasarnya kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kebijakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti serangkaian konsep dan asa yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Solichin Abdul Wahab (2008:40) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Oleh karena itu untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut. a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan; b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dibedakan dari administrasi; c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; e. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit; f. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra-organisasi; g. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga- lembaga pemerintah; h. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson dalam Budi Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 13 Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan dengan keputusan. Kebijakan pun harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Hal tersebut dikarenakan dalam kebijaksanaan masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, sedangkan kebijakan merupakan kajian tentang aturan-aturan di dalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa publik bukan berarti umum, rakyat, maysrakat maupun sekedar stakeholder. Menurut Mulyadi (2016:3) kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik, dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik. Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan dikutip dalam Nugroho (2011:93), kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik tertentu, (a projected program of goals, values, and practices). Bedasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan urusan publik dengan diproyeksikan terhadap tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik yang dimaksud ialah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 14 2.1.2 Kategori Kebijakan Publik Ada banyak pengkategorian kebijakan publik menurut para ahli, diantara lain sebagai berikut. James E. Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010:24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut: a. Kebijakan subtantif dan kebijakan prosedural. Kebijakan subtantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pmerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan subtantif tersebut dapat dijalankan. b. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redis- tributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilik atau hak-hak berbagai kelompok dalam masyarakat. c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik. Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (private goods). Kebijakan pubicgoods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Berdasarkan uraian tersebut kebijakan publik dalam penelitian ini tergolong dalam kategori kebijakan materal dan kebijakan simbolik karena Program Kanggo Riko memberikan keuntungan berupa bantuan dana senilai Rp 2.500.000,00 dalam bentuk barang kepada RTM dan KRTPM sasaran.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2.1.3 Unsur Kebijakan Abidin (2012:25) membagi unsur-unsur kebijakan dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan yaitu sebagai berikut: a. Tujuan Kebijakan. Tujuan kebijakan merupakan unsur pertama yang perlu dimiliki daa sebuah kebijakan. Tujuan kebijakan menjadi pengendali dari proses pelaksanaan kebijakan agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Tujuan yang baik setidaknya memiliki 4 kriteria yaitu diinginkan untukdicapai, rasional atau realistis (rasionalor realistic), jelas (clear) dan berorientasi ke depan (future oriented). Tujuan yang hendak dicapai haruslah tujuan yang diterima oleh masyarakat secara umum. Rasional artinya tujuan yang ingin dicapai memiliki kriteria-kriteria yang relevan dan masuk akal. Tujuan yang diambil haruslah memperhitungkan keberadaan organisasi dan faktor pendukung di organisasi. b. Masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penentuan masalah dalam kebijakan menjadi penting karena dapat menyebabkan kegagalan dan kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan. Masalah harus berupa masalah publik yang perlu ditangani dengan kebijakan. c. Tuntutan. Tuntutan dalam masyarakat majemuk sangatlah beragam. Apabila terjadi kesalahfahaman dalam pengambilan tuntutan sebagai kebijakan menimbulkan masalah baru. Tuntutan yang muncul sebagai permintaan lebih lanjut setelah penyelesaian suatu masalah atau tercapainya target sesungguhnya adalah gejala keberhasilan. Salah penafsiran terhadap tuntutan dapat menimbulkan masalah baru yang dapat disebut sebagai masalah pasca keberhasilan. d. Dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Berapa besar dampak yang terjadi untuk jenis kebijakan sulit diperhitungkan. Hal ini disebabkan oleh informasi dan data yang suit diperoleh, pengaruh oleh kebijakan lain, proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan dalam bidang sosial sulit untuk dideteksi. 15 akan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember e. Sarana atau alat kebijakan. Suatu kebijakan dalam implementasinya pasti menggunakan sarana alat kebijakan. Sarana atau alat kebijakan di antara lain kekuasaan, insentif pengebangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas Program Kanggo Riko memiliki tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi (Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang program kanggo riko). Peraturan tersebut terbentuk dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga diadakan program kanggo riko dalam bentuk uang berupa barang sebagai sarana pemberdayaan. 2.1.4 Proses Kebijakan Publik Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu; penyusunan agenda; formulasi kebijakan; adopsi kebijakan; implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Siklus proses pembuatan kebijakan publik tersusun sebagai berikut. 16
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember penyusunan agenda penilaian kebijakan formulasi kebijakan implementasi kebijakan adopsi kebijakan Gambar 2.1 Siklus Proses Kebijakan Publik, William Dunn, 2003:24 2.2 Implementasi Kebijakan Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksannaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni. a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan; b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; c. Kesedian kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; d. Dampak nyata keputusan baik yang di kehendaki maupun tidak; e. Dampak keputusan sebagai mana yang diharapakan instansi pelaksana; f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Implementasi menurut Jones (1987) dalam Mulyadi (2016:45) adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Menurut Mulyadi (2016:45) implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah intervensi tersebut. Sehingga, apabila sebuah kebijakan telah dirumuskan namun implementasi kebijakan tersebut tidak 17
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember dilakukan maka keberhasilan kebijakan tersebut hanya sebatas angan-angan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat (Mulyadi, 2016: 47). Pada perkembangannya studi (penelitian) implementasi mengalami beberapa generasi yaitu (Gogin dkk, 1990 dalam Mulyadi (2016:55)): 1. Generasi pertama: studi kasus (1970-an), berfokus pada: a. Bagaiamana suatu aturan diwujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program. b. Upaya menunjukkan sifat kekomplekkan dan dinamika implementasi. c. Menekankanpentingnya subsistem kebijakan. d. Mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan hasil suatu program. e. Mendiagnosis beberapa penyakit/ masalah yang sering mengganggu pelaksanaan. 2. Generasi kedua: Top down dan bottom up (1980-an), berfokus pada: a. Jenis dan isi kebijakan. b. Organisasi pelaksana dan sumberdaya. c. Pelaksana kebijakan, meliputi: sikap, motivasi, hubungan antar pribadi, komunikasi dan lain-lain. d. Hasil: pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yang muncul dan sebagainya. 3. Generasi ketiga: Hybrid atau sintesis (1990-an), berfokus pada: a. komunikasi antar lembaga pemerintah. b. Penyusunan desain penelitian. c. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Ripley memperkenalkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dalam implementasi kebijakan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu 18
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember atasan (Mulyadi, 2016:49). Sedangkan perspektif faktual berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementer agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Menurut Zainal Abidin (2012:155-157) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, sebagai berikut. a. Pendekatan Struktural. Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Pendekatan struktual ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1) Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakuka perubahan yang bersifat internal organisasi. 2) Planning for change yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar. b. Pendekatan prosedural/ manajerial. Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique). c. Pendekatan kewajiban/ behavior. Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan. d. Pendekatan politik. Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Pada upaya mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat dua pilihan yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. 19
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Kebijakan Publik Kebijakan publik penjelas program proyek kegiatan Pemanfaat (beneficiarie s) Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan (Mulyadi, 2016:51) Berdasarkan hal tersebut kebijakan publik diturunkan pada program, kemudian program diturunkan pada proyek yang berupa kegiatan-kegiatan hingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat berupa hasil atau produk dari suatu kebijakan. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas yang sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan yaitu keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, dan lain-lain (Mulyadi, 2016:51-52). Implementasi kebijakan publik merupakan suatu cara startegis dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan dalam suatu kebijakan baik dimulai dengan kebijakan publik penjelas ataupun melalui program terlebih dahulu. Pada implementasi kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan yaitu model Merilee S. Grindle (1980), model George C. Edward III (1980), model Mazmanian dan Sabtier (1983), Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Model Hogwood dan Gunn (1978), model Goggin, Bowman dan Lester, Model Elmore dkk, model Nakamura dan Smallwood, dan model jaringan. 20
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 21 a. Model Merilee S. Grindle (1980). Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation), serta kondisi sumberdaya, infrastruktur perlu pemahaman yang komprehensif. Gambar 2.3 Model Implementasi Merilee S. Grindle (Nugroho, 2017) b. Model George C. Edward III (1980). George C. Edward III mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 22 Komunikasi Sumber daya Implementation Performance Disposisi Struktur Birokrasi Gambar 2.4 Model Implementasi George C. Edward III (Mulyadi, 2016:69) c. Model Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983). Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/ undang-undang (ability of statue to structure implementation), serta variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Masing-masing kelompok variabel agar dikelola dengan baik agar terukur dari karakteristik tersebut.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Gambar 2.5 Model Implementasi Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983) d. Model Van Meter Van Horn (1975). Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksanan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian, masing-masing variabel merupakan faktor yang signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi kebijakan tersebut. 23
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2.6 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2017) e. Model Hogwood dan Gunn (1978). Model Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa melakukan impleementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu: 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. 2) Sumber dana yang memadai. 3) Sumber-sumber yang diperlukan benar - benar ada. 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasaro hubungan kausal yang andal. 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. 6) Seberapa besar hubungan saling kebergantungan. 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan. 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10) Pihak-pihak yng memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 24
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember f. Model Malcoln Goggin, ann Bowman, dan jamse Lester. Malcoln Goggin, ann Bowman, dan jamse Lester mengembangkan generasi ketiga model implementasi kebijakan yang bertujuan mengembangkan sebuah model implementsi kebijakan "lebih ilmiah" dengan mengedepankan pendekatan "metode penelitian" dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor "komunikasi" sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Gambar 2.7 Model Impelementasi Goggin, Bowman, Lester (Mulyadi, 2016:76) g. Model Elmore dkk. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarkat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya pada tataran rendah. 25
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember h. Model Nakamura & Smallwood. Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang disebut dengan "environments influencing implementation", yang terdiri atas tiga elemen yaitu environment 1, 2 dan 3, serta masing-masingnya mempunyai actors and arenas. Gambar 2.8 Model Implementasi Nakamura & Smallwood (Mulyadi, 2016:79) i. Model Jaringan. Pada model jaringan ini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah besar actor yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Teradpat beberapa pendekatan pada model jaringan namun dalam menentukan suatu kebijakan disarankan agar memahami dengan seksama tentang harapan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. 26
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Gambar 2.9 Model Implementasi Jaringan (Mulyadi, 2016:83) Berdasarkan model implementasi di atas, model implementasi yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini model implementasi George C. Edward III. George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68) mengemukakan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model implementasi George C. Edward dipilih dalam penelitian kali ini dikarenakan objek penelitian yaitu program kanggo riko merupakan program yang bersifat top-downer yaitu keputusan pejabat yang dibentuk oleh para pejabat pemerintah pusat dan implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dilaksanakan oleh administratur atau birokrat level dibawahnya (Agustinus, 2006:140 dalam Nurainina, 2018) dan dalam pelaksanaan program kanggo riko keempat variabel dalam model implementasi George C. Edward III saling mempengaruhi. George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68) mengemukakan 4 variabel yang mempegaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling terhubung satu sama lain sebagaimana tertera dalam gambar 2.4 model implementasi George C. Edward III. 27
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 28 a. Komunikasi. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Pertama, dimensi transimisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implementers) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihaklain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta subtansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Ketiga,dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. b. Sumberdaya. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi program kanggo riko. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Edward III dalam Widodo (2010:98) mengatakan bahwa "manusia menjadi sumberdaya yang paling penting dalam implementasi". Edward III dalam Widodo (2010:101) menyatakan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain mempengaruhi keberhasilan kebijakan, apabila insentif
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember implementer rendah karena anggaran yang terbatas, hal tersebut bisa menjadikan disposisi implementer turut rendah. Menurut Edward dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implmentasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. c. Disposisi. Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementer memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh perumus kebijakan maka implementasi akan berjalan tidak efektif. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara fektif dan efisien, para pelaksana (implementer) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edward III dalam Widodo, 2010:104 - 105). d. Struktur Birokrasi. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "standard operational procedures (SOP) dan fragmentasi'. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operational procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementer dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cemderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red- tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi menurut Edward III 29
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi, dan sebagainya. 2.3 Program Kanggo Riko 2.3.1 Program Menurut (Mutiarin, dkk, 2014:4), program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini, program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pengertian program juga bisa disebut sebagai rancangan mengenai asas, serta usaha memahami mengenai pengertian program. Siagian dalam Mutiarin dkk (2014:5) menyatakan bahwa program dapat diartikan menjadi dua istilah, yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila program dikaitkan langsung dengan evaluasi program. Maka, program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Arikunto dan Safruddin (2009:4) dalam Muhajjalina (2012) mendefinisikan pengertian program yaitu sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Konsep ini mengandung tiga pengertian yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu program, yaitu: a. Realisasi atau implemetasi suatu kebijakan. b. Terjadi dalam waktu yang relatif lama. c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak. Program merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. 30
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 2.3.2 Program Kanggo Riko Program kanggo riko merupakan program yang dititipkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada beberapa Desa di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Zen Latuconsina, Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat Banyuwangi, Program ini memancing agar pemerintah desa berfikir cerdas dalam hal mengelola anggaran desa.1 Jumlah desa yang mendapat amanah program kanggo riko sejumlah 29 desa dari 189 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Tidak semua desa mendapat amanah program tersebut. Oleh karena itu, diharapkan desa lainnya juga membuat program serupa untuk mengelola anggaran. Desa yang dipilih itupun berdasarkan data BDT (Basis Data Terpadu) yang dimiliki oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah 1.160 rumah tangga miskin (RTM) yang sedang merintis usaha atau ingin meningkatkan usaha mendapatkan bantuan modal usaha berupa barang sejumlah Rp. 2.500.00,00. 1 gunakan-anggaran/amp 31
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 32 2.4 Kerangka Konseptual Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko Kebijakan Publik Program kanggo Riko Desa Gentengwetan Isu kebijakan Perumusan Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan 1. Model Merilee S. Grindle (1980) 2. Model George C. III Edward (1980) 3. Model Mazmanian dan Sabtier (1983) 4. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 5. Model Hogwood dan Gunn (1978) 6. Model Goggin, dan Bowman Lester 7. Model dkk Elmore Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III 8. Model Nakamura dan Smallwood 9. Model jaringan. 1. 2. 3. 4. Komunikasi Sumberdaya Disposisi Struktur Birokrasi Gambar 2.10 Kerangka Konseptual (Analisis Peneliti, 2019)
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB 3. METODELOGI PENELITIAN Metode ialah cara dalam mengetahui sesuatu yang tersusun dengan langkah- langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah pengkajian mengenai peraturan-peraturan dalam metode. Jadi, metodelogi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Secara epistimologi metodelogi penelitian yaitu metode yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (Usman dan Akbar, 2003:42). Menurut Brewer (2000:3) dalam Bandur (2016: 17 - 18) metode penelitian merupakan seperangkat aturan prosedur penelitian untuk memperoleh penelitian yang valid dan reliebel. Penjelasan tersebut dipertegas bahwa metodelogi penelitian tidak hanya berkaitan dengan metode pengumpulan data tetapi juga dapat mencakup teknik analisis data, teknik sampling, dan bahkan teknik perumusan masalah serta hipotesis penelitian. Dengan demikian, jelas bahwa metodelogi penelitian secara khusus mengacu pada teknik pengumpulan data dan analisis data (Bandur, 2016: 17). Dalam bab ini, peneliti menguraikan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang meliputi: a. Pendekatan penelitian. b. Tempat dan waktu. c. Fokus penelitian. d. Penentuan informan. e. Data dan sumber data. f. Teknik dan alat pengumpulan data. g. Teknik menguji keabsahan data. h. Teknik penyajian dan analisis data. 3.1 Pendekatan Penelitian Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember diskriptif. Menurut Soedjarwo (2001:45), prinsip pendekatan kualitatif adalah peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama informan. Dengan demikian, peneliti dituntut untuk cermat, teliti, formal, dan konsisten dengan apa yang ditetapkan sebagai tujuan penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2003:84), informan dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Sedangkan menurut Moleong (2008:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic (utuh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Sudjarwo (2001:51), penelitian diskriptif merupakan penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data, terlepas apakah data itu kualitatif ataupun kuantitatif. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018. 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Sebuah penelitian memiliki tempat dan waktu yang menjadi unsur penting untuk memperoleh hasil yang akurat sesuai dengan apa yang diteliti. Tempat menjadi penentu dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena itu, tempat dalam penelitian ini dilaksanakan di 4 lokasi penelitian yaitu: a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. b. Kantor Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. c. Kantor Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. d. Wilayah Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. 34
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Sedangkan waktu (kurun waktu) penelitian dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019. 3.3 Fokus Penelitian Fokus penelitian merupakan suatu batasan dalam penelitian dan pembahasan agar tidak meluas kepada hal-hal di luar lingkup penelitian. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2011:208) fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berfokus pada implementasi program kanggo riko dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. 3.4 Penentuan Informan Manusia dalam penelitian kualitatif merupakan subjek penelitian sebagai pemberi informasi dan data yang terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai informan dalam penelitian sangat penting. Menurut Idrus (2009:91), subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam hal ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2011:96), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Faisal (1990) dalam Sugiyono (2011:221), informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui; b. orang yang masih berkecimpung dalam masalah terkait; c. orang yang memiliki waktu memadai untuk dimintai informasi; 35
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember d. orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya; e. orang yang baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya narasumber atau guru dalam penelitiannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menentukan informan yang dinilai sesuai dengan kriteria infroman penelitian implementasi program kanggo riko yang dilaksanakan di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut. Tabel 3.1 Data Informan Penelitian NO Nama Narasumber 1. Masduki, S.Pd., MPSA 2. Ir. Luluk Estrikhawati 3. Ambar 4. Munjidi, SH 5. Nurdiana 6. Dewi Kumalasari 7. Abdul Rohim 8. Abdul Munir 9. Sakinah 10. Siti Maslah 11. Siti Rokayah/Hambali 12. Siti Maisaroh 13. Kus/Kamim 14. Mas'amah/Suyono 15. Sahri 16. Zulaika/Moh Muhson 17. Mudofir 18. Mudaifah 19. Marsini Sumber: data diolah, 2019 3.5 Data dan Sumber Data Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat DPMD Kabupaten Banyuwangi Kepala Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa DPMD Kabupaten Banyuwangi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Genteng Sekretaris Desa Gentengwetan KPMD Desa Gentengwetan TPK Desa Gentengwetan RTM Penerima Dusun Resomulyo RTM Penerima Dusun Krajan KRTPM Penerima Dusun Canga'an KRTPM Penerima Dusun Canga'an RTPM Penerima Dusun Canga'an KRTPM Penerima Dusun Canga'an RTPM Penerima Dusun Canga'an RTPM Penerima Dusun Canga'an RTPM Penerima Dusun Canga'an RTPM Penerima Dusun Canga'an RTPM Penerima Dusun Canga'an KRTPM Penerima Dusun Krajan KRTPM Penerima Dusun Krajan Seksi Idrus (2009:61) mendefinisikan data sebagai segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Idrus 36
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 37 (2009:61) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, "data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitian". Jadi, sumber data adalah asal segala keterangan atau informasi dan fakta mengenai semua hal yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan Silalahi (2012:289) membagi sumber data menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "first hand information" dan sumber data sekunder merupakan objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. 3.5.1 Data Primer Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan dari penelitian implementasi program kanggo riko yang dilaksanakan di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Tabel 3.2 Hasil Data Primer Penelitian NO. Sumber Data Data Primer yang Diperoleh 1. Munjidi, S.H a. Visi Misi Desa Gentengwetan. b. Gambaran umum program kanggo riko di Desa Gentengwetan. c. Komunikasi antar organisasi dalam proses implementasi program kanggo riko. d. Susunan organisasi program kanggo riko Desa e. f. Gentengwetan tahun 2018. Proses implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018. Penganggaran program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018. g. Sasaran Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan tahun 2018. h. Penentuan susunan organisasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember NO. 2. Sumber Data Nurdiana Data Primer yang Diperoleh a. Gambaran Umum Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan. b. Proses Implementasi Program Kanggo Riko di c. Desa Gentengwetan tahun 2018. Sasaran program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018. d. Kategori sasaran program kanggo riko di Desa e. f. Gentengwetan tahun 2018. Sebab Desa Gentengwetan menjadi desa pelaksana program kanggo riko. Perkembangan program kanggo riko di Desa Gentengwetan di tahun 2019. 3. Dewi Kumalasari a. Gambaran umum program kanggo riko di Desa . Gentengwetan tahun 2018. b. Tugas dan tanggungjawab TPK. c. Kendala dalam proses implementasi program kanggo riko. 5. Sakinah d. Persyaratan menjadi bagian implementer program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018. a. Tanggapan tentang program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018. b. Kesesuaian barang yang diharapkan dengan barang 6. Abdul Munir bantuan program kanggo riko. c. Dampak bagi kehidupan sehari- hari. d. Harapan bagi program kanggo riko. a. Tanggapan tentang program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018. b. Kesesuaian barang yang diharapkan dengan barang 7. Masduki, MPSA 7. Masduki, MPSA bantuan program kanggo riko. c. Dampak bagi kehidupan sehari- hari. d. Harapan bagi program kanggo riko. a. Gambaran Umum program kanggo riko. b. Dasar hukum program kanggo riko tahun 2018. c. Komunikasi dan koordinasi antar unit pelaksana program kanggo riko. 8. Ir. Estrikhawati Luluk a. Gambaran umum program kanggo riko. b. Dasar hukum program kanggo riko tahun 2018. c. Komunikasi dan koordinasi antar unit pelaksana 9. Ambar program kanggo riko. d. Penentuan lokasi DPPKR. e. Sumberdaya yang mendukung program kanggo riko. Peran Pemerintah Kecamatan Genteng dalam implementasi program kanggo riko tahun 2018. a. Sumber: data diolah, 2019 38
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 39 3.5.2 Data Sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari studi literatur atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Tabel 3.3 Hasil Data Sekunder Penelitian NO. Sumber Data 1. Website Resmi JDIH Kabupaten Banyuwangi 2. Kantor Desa Gentengwetan, Genteng, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Informasi Data Sekunder Penelitian Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Program Kanggo Riko. a. Profil wilayah Desa Gentengwetan. b. Struktur organisasi Desa Gentengwetan. c. SK pembuatan sekretariat desa. d. SOP program kanggo riko tahun 2018. e. Daftar nama penerima bantuan program kanggo riko. f. Laporan kegiatan oleh pendamping program dalam proses implementasi program kanggo riko tahun 2018. 3. Website Resmi BPS a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi tahun 2018. b. Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi 2017. c. Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi 2017. d. Jumlah Industri Kecil di Kecamatan Genteng tahun 2017. 4. Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarajat Kabupaten Banyuwangi a. SOP pelaksanaan program kanggo riko tahun 2018. b. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. c. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. d. Jumlah desa sebagai DPPKR. e. SK Sekretariat Kabupaten. Sumber: data diolah, 2019 3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data Menurut Usman dan Akbar (2003:54), teknik pengumpulan data meliputi observasi (observation), wawancara (interview), angket (questionary), dan dokumentasi (dokumentation). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 40 a. observasi; b. wawancara mendalam; c. dokumentasi. Sedangkan alat pengumpulan data, peneliti menggunakan alat sebagai berikut: a. alat perekam; b. draft wawancara; c. buku catatan; d. kamera. 3.6.1 Observasi Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Menurut Usman dan Akbar (2003: 55 - 56) observasi dibagi menjadi 3 teknik yaitu observasi partisipatif lawannya nonpartisipatif; sistematis lawannya nonsistematis; eksperimental lawannya noneksperiental. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik penelitian non partisipatif. Observasi nonpartisipatif ialah keadaan dimana observer tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari lapangan yaitu lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan wilayah Desa Gentengwetan. 3.6.2 Wawancara Mendalam Wawancara mendalam sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang presepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang diteliti. Wawancara mendalam ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan (Sudjarwo, 2001:75). Teknik wawancara ini dapat dibantu dengan alat
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember perekam baik audio maupun video yang dapat mempermudah dalam menganalisis data. Wawancara mendalam menjadi teknik yang efektif dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu memperoleh informasi secara mendetail dari informan terkait dengan topik penelitian proses implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian kali ini wawancara mendalam dilakukan dengan teknik purposive sampling. Adapun informan yang menjadi narasumber pada penenlitian kali ini ialah: a. Tanggal 30 Juli 2019, wawancara dengan Ibu Nurdiana selaku Pendamping program kanggo riko Desa Gentengwetan, bertempat di ruang KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). b. Tanggal 30 Juli 2019, wawancara dengan Bapak Abdul Rohim selaku RTM penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Resomulyo, bertempat di ruang KPMD (Kader Pemberdyaan Masyarakat dan Desa). c. Tanggal 30 Juli 2019, wawancara dengan Ibu Dewi Kumalasari selaku TPK program kanggo riko Desa Gentengwetan, bertempat di Balai Desa Gentengwetan. d. Tanggal 30 Juli 2019, wawancara dengan Bapak Munjidi, SH selaku sekretaris sekretariat desa Program Kanggo Riko bertempat di Balai Desa Gentengwetan. e. Tanggal 1 Agustus 2019, wawancara dengan Bapak Abdul Munir selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Krajan, bertempat di tempat las karbit milik Bapak Abdul Munir. f. Tanggal 1 Agustus 2019, wawancara dengan Ibu Sakinah selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Sakinah. g. Tanggal 17 Oktober 2019, wawancara dengan Ibu Ir. Luluk Estrikhawati selaku tim sekretariat kabupaten program kanggo riko, bertempat di ruang bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyuwangi. 41
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember h. Tanggal 22 Oktober 2019, wawancara dengan Bapak Masduki, S.Pd., MPSA selaku kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ibu Ir. Luluk Estrikhawati selaku tim sekretariat kabupaten program kanggo riko, bertempat di ruang Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat. i. Tanggal 31 Oktober 2019, wawancara dengan Ibu Ambar selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi di Kantor Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. j. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Ibu Siti Maslah selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Siti Maslah. k. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Ibu Siti Rokayah istri dari Bapak Hambali selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Siti Rokayah. l. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Ibu Siti Masaroh selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Siti Masaroh. m. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Ibu Kus istri dari Bapak Kamim selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Kus. n. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Ibu Mas'amah Istri Bapak Suyono selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Bapak Suyono. o. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Bapak Sahri selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di pos berjualan kerupuk. p. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Ibu Zulaika Istri bapak Moh Muhson selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Zulaika. q. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Istri Bapak Mudofir selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Bapak Mudofir. 42
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember r. Tanggal 04 Januari 2020, wawancara dengan Ibu Mudaifah selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Krajan, bertempat di rumah Ibu Mudaifah. s. Tanggal 04 januari 2020, wawancara dengan Ibu Marsini selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Krajan, bertempat di rumah Ibu Marsini. 3.6.3 Dokumentasi Teknik pengumpulan data dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif ialah diaries, jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil, keputusan, logs, pengumuman, dokumen pemerintah (peraturan pemerintah dan undang-undang) (Bandur, 2016:109). Pada peneleitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian catatan dan alat tulis (diaries), dokumen pemerintah yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko, pedoman umum pelaksanaan program kanggo riko tahun anggaran 2018, dan juga jurnal-jurnal penelitian. 3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis model interaktif (interactive model) Miles and Huberman. Dalam teknik ini, data dikumpulkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara dan catatan reflektif untuk memberikan gambaran, suasana, sikap, dan emosi dari informan, kemudian dilakukan editing. Data dikelompokkan dalam unit-unit kecil berupa kata, kalimat atau paragraf dan merangkum kembali dalam kategori-kategori tertentu. 43
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Berikut komponen analisis data kualitatif Miles dan Huberman: Pengumpulan data Penyajian data Reduksi data Penarikan kesimpulan/ verifikasi Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles dan Huberman (Silalahi, 2012:340) 3.7.1 Data Reduksi (Reduction) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakain banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu, dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari yang diperlukan. 3.7.2 Penyajian Data (Data Display) Langkah selanjutnya setelah direduksi ialah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 44
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 45 menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 3.7.3 Verifikasi (Conclusion Drawing) Langkah ketiga setelah penyajian data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan semua langkah- langkah analisis data dari Miles dan Huberman, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Setelah data terinterpretasi maka peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai teknik analisis data. 3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data Menurut Pasolong (2014:320) pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Hal ini dikarenakan keabsahan data tidak dapat dipisah dari penelitian kualitatif dan keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Moleong, 2014:327)
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember KRITERIA Kredibility (Derajat Kepercayaan) KRITERIA Transferability (Keteralihan) Auditability (kebergantungan) Confirmability (kepastian) TEKNIK PEMERIKSAAN 1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota TEKNIK PEMERIKSAAN 8. Uraian rinci 9. Audit kebergantungan 10. Audit kepastian Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut: a. Ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan dalam penelitian kualitatif diharuskan bagi peneliti dalam pengumpulan dan analisis, sehingga data diperoleh serta analisisnya dapat dijelaskan secara rinci. Moleong (2014: 330) menjelaskan bahwa seorang peneliti seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami. b. Triangulasi. Moleong (2014:332) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Perbandingan data dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut. a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; b. Mengecek dengan berbagai sumber data; c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dilakukan. Terdapat berbagai macam jenis triangulasi yang dapat digunakan dalam menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data. Menurut Sugiyono (2011:257) triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 46
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember a. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data melalui cara dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang didapat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali bahwa data yang diperoleh merupakan data yang sifatnya valid. b. Trianglasi teknik. Triangulasi teknik adalah uji kredibiltas data atau kepercayaan terhadap data melalui cara dengan mengecek data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dengan teknik wawancara, kemudian dicek kembali dengan teknik observasi. c. Triangulasi waktu. Triangulasi waktu ialah uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data melalui cara dengan mengecek pada wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan uraian triangulasi di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data. 47
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember BAB 5. PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan hasil temuan-temuan di lapangan mengenai program kanggo riko di Desa Gentengwetan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kecamatan Genteng dan Pemerintah Desa Gentengwetan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan variabel model implementasi George Edward III pada variabel komunikasi dimensi transmisi (transmission) dan kejelasan (clarity) sudah dilaksanakan dengan baik karena laporan dilakukan setiap kali ada kegiatan dalam bentuk laporan yang disampaikan dengan cara melalui media online whatsapp dan secara administratif. Sedangkan pada dimensi konsisten (consitency) masih belum bisa terlaksana dengan baik mengenai nama dan jabatan di tim sekretariat desa program kanggo riko Desa Gentengwetan tahun 2018; Pada variabel sumberdaya dimensi sumberdaya manusia di unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kecamatan Genteng sudah berkompeten terhadap program kanggo riko. Sedangkan sumberdaya manusia di Pemerintah Desa Gentengwetan ada yang belum berkompeten untuk mendukung implementasi program kanggo riko Desa Gentengwetan. Dimensi sumberdaya anggaran sudah terperinci dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program kanggo riko Desa Gentengwetan. Dimensi sumberdaya peralatan program kanggo riko Desa Gentengwetan sudah baik untuk mendukung proses implementasi program kanggo riko. Sedangkan pada dimensi sumberdaya kewenangan pada implementasi program kanggo riko Desa Gentengwetan berada di tangan Pemerintah Desa Gentengwetan; Pada variabel disposisi para implementer program kanggo
2. 3. 4. 1. Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember riko terlaksana dengan tinggi, namun ditakutkan menurun karena insentif yang rendah atau tidak sesuai dengan banyaknya kegiatan di implementasi program kanggo riko; Pada variabel struktur organisasi program kanggo riko pada aspek struktur organisasi masih belum tersusun struktur organisasi secara hierarki melainkan masih berupa susunan tim pelaksana pendukung program kanggo riko. Aspek SOP sudah ada SOP program kanggo riko yaitu pedoman umum pelaksanaan program kanggo riko tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada aspek fragmentasi, struktur organisasi pelaksanaan program kanggo riko tidak terlalu panjang untuk program kanggo riko dilihat dari wewenang dan tugasnya yang terbagi menjadi 6 bagian yaitu Bupati Banyuwangi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, pemerintah Kecamatan Genteng, Pemerintah Desa Genteng wetan, Sekretariat desa program kanggo riko Desa Gentengwetan, dan pendamping program kanggo riko Desa Gentengwetan. Pemerintah Desa Gentengwetan belum konsisten mengenai siapa staff aparatur desa yang terlibat dalam program kanggo riko dan apa jabatannya pada program kanggo riko Desa Gentengwetan. Pada proses monitoring dan evaluasi masih belum jelas kesepakatan waktu untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan data dalam BDT menjadi permasalahan yang krusial karena sampai sekarang sulit diatasi dan melibatkan instansi lain yaitu Badan Statistik Kabupaten Banyuwangi. 5.2 Saran Pemerintah Desa Gentengwetan sebaiknya memperbaiki komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dan juga dengan tim sekretariat desa program kanggo riko Desa Gentengwetan 93
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 94 agar terjadi kesinambungan dan tercipta kekonsistenan mengenai tim sekretariat desa beserta tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan program kanggo riko tahun anggaran 2018. Pemerintah Desa sebaiknya meninjau kembali honorarium implementer program kanggo riko Desa Gentengwetan agar lebih sesuai antara honorarium dengan kegiatan pelaksanaan program kanggo riko Desa Gentengwetan. 2. Pemerintah Desa Gentengwetan sebaiknya meninjau dan memusyawarahkan kembali mengenai siapa saja staff aparatur Desa Gentegwetan yang terlibat dalam program kanggo riko dengan kejelasan tugas wewenang serta honorarium masing-masing implementer. 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi sebaiknya menetapkan waktu untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi supaya tim sekretariat desa dan pendamping program kanggo riko Desa Gentengwetann bisa melakukan persiapan minimal penyesuaian dengan jadwal kegiatan di desa. 4. Perlunya dilakukan musyarawah antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, dan Badan Statistik Kabupaten Banyuwangi untuk pembahasan pembaharuan data warga yang tercantum dalam Basis Data Terpadu Kabupaten Banyuwangi guna menunjang dan memudahkan penyebaran kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke implementasi kebijakan negara edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara. Abidin, Z. Said. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta Selatan: Salemba Humanika. Bandur, Agustinus. 2016. Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo II Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media. Dunn, William. 2003. Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition. Terjemahan oleh Wibawa, Samodra. Asitadani, Diah. Hadna, Agus Heruanto, dan Purwanto, Agus Erwan. Pengantar Analisis Kebijakan Publik:edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga. Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. J. Moleong, Lexy. 2014. Metode penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Moleong, L. J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta. Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. 2014. Manajemen birokrasi dan kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nugroho, Riant. 2011.Pulic Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan, Edisi Ketiga. Jakarta: Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani. 2014. Teori administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Reflika Aditama. Sudjarwo. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Mandar Maju.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharno. 2010. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press. Usman, Husaini dan SA Purnomo. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis kebijakan publik. Malang: Bayu Media. Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo. JURNAL DAN SKRIPSI Muhajjalina, Ivy. 2012. Evaluasi Program Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK dan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPTKPK). Universitas Pendidikan Indonesia. Nurainina, Dina Rahajeng. 2018. Pendekatan Command Control dalam Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 Pada Kalangan Pelajar di Kota Surabaya). Universitas Airlangga LEMBAGA Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2018. Kecamatan Genteng dalam Angka 2018. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2018. Statistik Daerah (STATDA) Kabupaten Banyuwangi 2018. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2018. Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember, 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. Jember: Jember University Pres. 96
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember PRODUK HUKUM Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018. Program kanggo Riko. 18 juli 2018. Banyuwangi. WEBSITE (diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 20.00) (diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 19.57) (diakses pada Tanggal 25 April pukul 20.10) (diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 19.58) 97
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA Implementasi Program kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Informasi yang Dibutuhkan Pertanyaan Penelitian A. Profil Wilayah 1. 2. Apakah Bapak/Ibu berkenan dokumen profil wilayah Desa Genteng Wetan? Apa mensejahterakan masyarakat? membagikan visi misi Bapak/Ibu dalam upaya B. Strutur Birokrasi 1. 2. 3. 4. 5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program Kanggo riko? Bagaimana struktur organisasi dari program kanggo riko? Apa saja dimensi dari struktur organisasi program kanggo riko? Apa peran masing - masing? Apa ada persyaratan khusus menjadi bagian dari pelaksana program kanggo riko di Desa Genteng Wetan seperti karakter atau motivasi seseorang? C. Komunikasi A. Latar Belakang Program Kanggo Riko B. Kebijakan C. Anggaran Dana Program kanggo Riko 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. Apakah pelaksana program mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana program kanggo riko memahami tujuan atau sasaran program kanggo riko? Bagaimana komunikasi antar unit organisasi program kanggo riko? Apakah komunikasi yang diberikan sudah jelas? Apa yang melatarbelakangi dicetuskannya program kanggo riko? Apa alasan Desa Genteng Wetan dipilih sebagai salah satu desa pelaksana program kanggo riko? Bagaimana proses pemilihan Desa Genteng wetan sebagai desa penerima program kanggo riko? genteng Wetan sebagai desa pelaksana program kanggo riko? Bagaimana perkembangan program saat ini? Adakah kebijakan/peraturan yang menjadi dasar program kanggo riko? Apakah ada SOP yang memudahkan pelaksanaan dari peraturan program kanggo riko? Darimana sumber anggaran dana program kanggo riko? Berapa jumlah anggaran yang didapat untuk satu kali tahun anggaran? Bagaimana proses pencairan anggaran dana tersebut? Berapa jumlah anggaran dana yang didapat Desa Genteng Wetan di tahun 2018? 4. 98 Informan Kepala Desa Genteng Wetan Sekretaris Desa Genteng Wetan
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember D. Disposisi 1. Bagaimana penentuan unit pelaksana kegatan program kanggo riko? 1. Bagaimana penentuan unit pelaksana kegatan program kanggo riko? 2. Bagaimana koordinasi antar unit pelaksana? 3. Bagaimana sikap/kepatuhan seluruh pihak yang terkait? A. Detail Program kanggo 1. Apa tujuan dari program kango riko? 2. Siapa sasaran dari program kanggo riko? 3. Apa saja kategori sasaran layak terima bantuan dari program kanggo riko? 4. Apakah kategori tersebut tertulis dalam peraturan bupati atau peraturan desa? 5. Berapa jumlah industri rumah yang berada di Desa Genteng Wetan? 6. Berapa jumlah RTM dan KRTPM di Desa Genteng Wetan? 7. Apakah jumlah industri rumah dan RTM maupun KRTPM mempengaruhi penentuan Desa sebagai penerima program kanggo riko? 8. Apakah Bapak/Ibu berkenan memberikan dokumen jumlah industri rumah dan RTM maupun KRTPM di Desa Genteng Wetan? 9. Apakah seluruh RTM dan KRTPM di Desa Genteng Wetan mendapat bantuan program? Bagaimana cara memilih atau menyaring RTM dan KRTPM untuk mendapat bantuan program kanggo riko? Apa indikator keberhasilan program kanggo riko? Bagaimana hasil dari program kanggo riko di tahun 2018? 10. 11. 12. B. Implementasi Program 1. Bagaimana alur pelaksanaan program kanggo riko? 2. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan program kanggo riko? 3. Bagaimana cara pengkomunikasian secara efektif dalam pelaksanaan program? 4. Apakah kompetensi implementor berpengaruh pada implementasi program kanggo riko? 5. Bagaimana kerja pelaksanaan program? 5. Bagaimana kerja pelaksanaan program? sama A. Kendala Program 6. Bagaimana follow up dari Program Kanggo Riko? 7. Bagaimana pendampingan yang dilakukan? 1. Apa saja kendala pelaksanaan program? 2. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 3. Apa kendala terberat saat proses implementasi program kanggo riko? B. Sumber Daya 1. Apa saja sumberdaya Desa Genteng Wetan yang mendukung keberlangsungan program kanggo riko? 2. Apa dari pelaksana/implementor program kanggo riko di Desa Genteng Wetan? persyaratan menjadi bagian A. Respon RTM dan 1. Bagaimana respon/tanggapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan program kanggo riko? 1. Bagaimana respon/tanggapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan program kanggo riko? 2. Apakah yang Bapak/Ibu dapat sesuai dengan yang diperlukan? 3. Bagaimana dampak bagi kehidupan Bapak/Ibu dengan adanya program kanggo riko? 4. Apa harapan Bapak/Ibu bagi program kanggo riko? 99 Pendamping Program Kanggo Riko Tim Pelaksana Program Kanggo Riko RTM dan KRTPM sasaran
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 100 Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian Implementasi Program Kanggo Riko Di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Dokumentasi dengan Ibu Nurdiana di ruang KPMD Desa Gentengwetan pada Tanggal 31 Juli 2019. Dokumentasi dengan Ibu Dewi Kumalasari selaku TPK program kanggo riko Desa Gentengwetan, bertempat di kantor staff Desa Gentengwetan pada Tanggal 30 Juli 2019. Dokumentasi dengan Bapak Abdul bantuan rohim program kanggo riko asal Dusun Resomulyo, bertempat di Balai Desa Gentengwetan pada Tanggal 30 Juli 2019 selaku penerima
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 101 Dokumentasi dengan Bapak Munjidi, Desa SH selaku Desa Gentengwetan Gentengwetan 31 Oktober 2019. sekretaris di Balai pada Tanggal Dokumentasi dengan Bapak Abdul Munir selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Krajan, bertempat di las karbit milik Abdul Munir pada Tanggal 01 Agustus 2019. tempat Dokumentasi dengan Ibu Sakinah selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Sakinah pada Tanggal 01 Agustus 2019.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Dokumentasi dengan staff Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat setelah wawancara kepada Bapak Masduki, S.Pd., MPSA selaku kepala bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, bertempat di ruang bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat DPMD Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 22 Oktober 2019. Dokumentasi dengan Ibu Ambar selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi di Kantor Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pda Tanggal 31 Oktober 2019. Dokumentasi dengan Ibu Siti Rokayah dan Bapak Hambali selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Sakinah pada Tanggal 04 Januari 2020. 102
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 103 Siti Dokumentasi Masaroh selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Siti Masaroh pada Tanggal 04 Januari 2020. dengan Ibu Dokumentasi dengan Ibu Zulaika istri dari Bapak Muhson selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Bapak Muhson pada Tanggal 04 Januari 2020. Dokumentasi dengan Ibu Kus Istri dari Alm Bapak Kamim selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Kus pada Tanggal 04 Januari 2020.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 104 Dokumentasi dengan Ibu Mas'amah istri dari Bapak Suyono selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Bapak Suyono pada Tanggal 04 Januari 2020. Dokumentasi dengan Ibu Mudaifah selaku penerima bantuan program riko asal Dusun Krajan, kanggo bertempat di rumah Ibu Mudaifah pada Tanggal 04 Januari 2020. Dokumentasi dengan Ibu Marsini selaku penerima bantuan program riko asal Dusun Krajan, kanggo bertempat di rumah Ibu Marsini pada Tanggal 04 Januari 2020.
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 3 SK Kepala Desa Gentengwetan tentang penetapan timpelaksana pendukung program kanggo riko Desa Gentengwetan,Kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi tahun 2018 105
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 106
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 107
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 4 SK Kepala Desa Gentengwetan Tentang Salinan Penetapan Pendamping Kegiatan Program Inovasi Desa "Kanggo Riko" Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi 108
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 109
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 5 SK Bupati Banyuwangi Tentang Sekretariat Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi 110
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 111
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 112
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 6 Rincian APBDes Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 113
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 114
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 115
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 116
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 117
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 118
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 7 Peraturan Bupati Banyuwangi No 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko 119
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 120
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 121
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 122
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 123
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 124
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 125
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 126
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 8 Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 127
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 128
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 129
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 130
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 131
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 132
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 133
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 134
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 135
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 136
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 137
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 138
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 139
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 140
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 141
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 142
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 143
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 144
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 145
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 146
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 147
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 9 Daftar Nama Penerima Bantuan Program Kanggo Riko Tahun Anggaran 2018 148
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 149
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 150
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 151
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 152
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 153
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 154
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 155
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 10 Surat Ijin Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember 156
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember 157
Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Lampiran 11 Surat Ijin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi 158