Panduan Optimalisasi Peran JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN 2021
Panduan Optimalisasi Peran JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN 2021 Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
PANDUAN OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PENGARAH Dr. Adi Suryanto, M.Si (Kepala LAN) TIM PENULIS: Agit Kristiana, S.AP. (LAN) Aldhino Niki Mancer, S.IP. (LAN) Indri Dwi Apriliyanti, Ph.D. (UGM) Media Wahyudi Askar, Ph.D. (UGM) ISBN 978-602-52334-5-6 (PDF) TIM REVIEWER: Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA (KASN, UGM) Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. (UGM) Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A. (LAN) Dra. Elly Fatimah, M.Si. (LAN) TIM OBSERVER Erna Irawati, S.Sos., M.Pol. Adm. (LAN) Dr. Suwatin (LAN) Widhi Novianto, S.Sos., M.Si. (LAN) Yogi Suwarno, SIP, MA, Ph.D (LAN) Dr. Rachael Diprose (University of Melbourne) TIM INFOGRAFIS: Tita Adelia, S.IP., M.Sc. Purwa Rahmanto, S.IP. PENYUNTING: Dr. Budiati Prasetiamartati, S.T., M.A Idha Saraswati DESAIN SAMPUL: Purwa Rahmanto, S.IP. DIDUKUNG OLEH: Knowledge Sector Initiative PENERBIT: Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara REDAKSI: Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110 Telp: +6221 3868201-5 Fax: +6221 3800187 Email: pusaka@lan.go.id Cetakan pertama, Januari 2021
SAMBUTAN Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kualitas kebijakannya di tengah derasnya arus disruptive economy. Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (evidence- based policy). Jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di lingkungan pemerintahan di Indonesia dibentuk sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. JFAK bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian, namun juga didorong untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan yang selaras dengan upaya perbaikan kebijakan publik. Kebijakan yang tidak hanya didasari oleh intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan, tetapi didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Dalam upaya melaksanakan pengembangan kapasitas Analis Kebijakan, LAN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan menyusun Panduan Optimalisasi Peran JFAK untuk dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam mengoptimalkan peran Analis Kebijakan di setiap instansi. Ketersediaan Panduan Optimalisasi Peran JFAK menjadi sangat penting untuk membangun pengetahuan para stakeholder terhadap eksistensi JFAK dan peran-peran potensial yang dapat dilakukan oleh para Analis Kebijakan di lingkungannya. Melalui fungsi pembinaan yang dilakukan LAN, ke depan Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini dapat menjadi salah satu media pembinaan untuk mendorong peran aktif Analis Kebijakan sebagai think tank kebijakan publik di Indonesia dengan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan sesuai bidang keahliannya. Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja keras Tim Penulis hingga berhasil menyelesaikan seluruh proses penyusunan Panduan Optimalisasi Peran JFAK selama masa pandemi COVID-19 dengan dukungan yang baik dari Knowledge Sector Initiative. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif memberikan sumbangsih gagasan, masukan, dan saran dalam proses penyusunan Panduan Optimalisasi Peran JFAK. Tak lupa, terima kasih dan apresiasi kepada mitra kerja kami di Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah Australia dan Knowledge Sector Initiative yang secara aktif telah mendukung LAN dalam membangun JFAK dan memfasilitasi berbagai kegiatan dalam meningkatkan kualitas JFAK. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada mitra kerja kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan iii
iv Semoga dengan terbitnya Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini dapat mendorong peran analis kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang dan memperkuat ekosistem pengetahuan yang selaras dengan upaya membangun kualitas kebijakan yang lebih baik di Indonesia. Analis Kebijakan kompeten Indonesia Maju! Jakarta, Januari 2021 Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menunjukkan komitmennya terhadap penguatan eksistensi jabatan fungsional dalam birokrasi. Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah tersebut mempertegas Jabatan Fungsional (JF) sebagai kelompok jabatan yang mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi tertentu. Lebih lanjut, JF menjadi pilihan karier utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat diisi baik oleh PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dapat memegang peranan di setiap lini organisasi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 saat ini juga telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Semangat dari PP ini adalah untuk meningkatkan kualitas jabatan fungsional di dalam birokrasi dan mendorong ASN untuk masuk ke dalam jabatan fugsional dengan mekanisme yang lebih sederhana. Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikan periode kedua semakin memberi perhatian terhadap penguatan JF di dalam birokrasi. Salah satu filosofi dari 5 (lima) agenda kerja kabinet yaitu penyederhanaan birokrasi yang dilakukan besar-besaran untuk memangkas prosedur birokrasi yang panjang dan menyederhanakan sistem eselon birokrasi. Presiden Joko Widodo meminta penyederhanaan eselon menjadi 2 (dua) level dan menggantinya dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) telah merespons arahan Presiden tersebut dengan menerbitkan PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Dengan kebijakan ini, ASN yang saat ini duduk dalam jabatan administrasi (administrator/eselon III, pengawas/ eselon IV, dan pelaksana/eselon V) yang masuk dalam kriteria penyederhanaan dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang relevan. Adanya dinamika kebijakan dalam tata kelola jabatan fungsional ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh instansi pembina jabatan fungsional. Tak terkecuali bagi Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang termasuk salah satu instansi pembina jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Peran LAN sebagai instansi pembina akan semakin strategis untuk meningkatkan kualitas ASN di seluruh Indonesia melalui peran pembinaan jabatan fungsionalnya yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan v
vi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) merupakan salah satu jabatan fungsional yang strategis dan sangat menarik minat ASN saat ini pasca terbitnya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Saya mengapresiasi adanya Panduan Optimalisasi Peran JFAK yang diterbitkan oleh LAN ini. Melalui panduan ini diharapkan dapat terbangun pemahaman yang baik dan komprehensif tentang JFAK dan peran-peran yang seharusnya dilakukan, baik oleh pemangku JFAK, pimpinan instansi, maupun para pengelola kepegawaian di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. JFAK yang notabene diberikan kewenangan untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan pemerintah akan memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang baik di setiap instansi pemerintah. Selamat membaca. Jakarta, Januari 2021 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, S.H. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
SAMBUTAN TIM REVIEWER Kebijakan publik menjadi instrumen bagi negara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tantangan kebijakan di aras global kini semakin kompleks, penuh ketidakpastian, dan menghadapi kecepatan perubahan teknologi yang menakjubkan. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam proses kebijakan publik memerlukan sumberdaya yang berkompeten untuk mengawal proses dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan publiknya. Semangat untuk mendorong terciptanya pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making) yang terus mengemuka di berbagai forum kebijakan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk mampu membangun sumber daya manusia unggul di bidang analisis kebijakan publik. Ada banyak sekali pertanyaan yang menjadi diskursus dalam tataran praktis tentang strategi peningkatan kualitas kebijakan publik. Adanya peran analis di dalam institusi pemerintahan termasuk salah satu diskursus yang mengemuka di dalamnya. Penguatan profesi analis kebijakan di lingkungan organisasi pemerintahan di Indonesia diharapkan dapat mendorong terciptanya proses deliberatif dalam proses kebijakan. Lahirnya jabatan fungsional analis kebijakan juga merupakan bagian dari strategi pengembangan perspektif rasional dalam proses analisis kebijakan dengan memperkuat bukti-bukti sebagai basis penyusunan kebijakan. Kehadiran analis kebijakan diharapkan dapat mengikis preseden buruk yang ada selama ini bahwa proses perumusan kebijakan publik hanya menjadi proses eksklusif di level elite. Pengembangan profesi analis kebijakan harus dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan seiring dengan semakin dinamisnya perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan yang didorong oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengembangan profesi tidak hanya secara formal tetapi melalui mekanisme-mekanisme informal. Saya berharap agar eksistensi analis kebijakan semakin terlihat dari waktu ke waktu, baik dari segi kualitas produk kerja maupun jejaring kerjanya. Dengan semakin berkembangnya jumlah analis kebijakan, Lembaga Administrasi Negara perlu bersinergi dengan berbagai pihak dalam melaksanaan pembinaan profesi analis kebijakan. Kolaborasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan think tank kebijakan perlu terus dibangun. Saya mewakili Tim Reviewer menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara, Tim Penulis dan para mitra kerjanya yang terlibat aktif dalam penyusunan Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan kolega saya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah Australia melalui Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan vii
viii Knowledge Sector Initiative (KSI) yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan sehingga dapat membangun energi positif dalam meningkatkan kualitas para analis kebijakan dan kebijakan publik di Indonesia. Secara umum isi panduan ini sudah lengkap dan sangat baik. Panduan ini juga mudah dipahami, disajikan dengan cara yang menarik, dan dapat membantu para pihak yang berhubungan dengan para Analis Kebijakan. Semoga informasi yang diberikan dalam Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini ini bermanfaat bagi seluruh pimpinan instansi analis kebijakan, para pemangku fungsional analis kebijakan, dan para stakeholder JFAK di seluruh Indonesia. Terima kasih. Jakarta, Januari 2021 Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
DAFTAR ISI Sambutan ... iii Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ... v Sambutan Tim Reviewer ... vii Daftar Isi ... ix Daftar Singkatan ... xii 1. Pendahuluan ... 1 2. Kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi di Dalam Organisasi ... 2 2.1 Pendahuluan ... 2 2.2 Kedudukan JF terhadap JPT dan Jabatan Administrasi ... 2 2.2.1 Kedudukan JF terhadap JPT di Pemerintah Pusat ... 2 2.2.2 Kedudukan JF terhadap JPT dan Jabatan Administrasi di Pemerintah Daerah ... 3 3. Peran JFAK dan Kolaborasi Antar-JF di dalam Organisasi ... 4 3.1 Pendahuluan ... 4 3.2 Profil JFAK ... 4 3.3 Kolaborasi Kerja JFAK dan Jabatan Fungsional yang lain ... 5 Relasi dan Kolaborasi Kerja JFAK dan JF yang lain ... 6 Contoh Relasi Kerja JFAK dan JF yang lain ... 7 3.4 Praktik Baik Kolaborasi JFAK dan Jabatan Fungsional yang lain ... 8 4. Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan ... 9 4.1 Pendahuluan ... 9 4.2 Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan ... 9 4.3 Praktik Baik Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan ... 10 Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ix
x 5. Jenis Pekerjaan JFAK ... 13 5.1 Pendahuluan ... 13 5.2 Jenis Pekerjaan JFAK ... 13 5.3 Proses Kerja JFAK ... 14 6. Proses Bisnis Pembuatan Kebijakan dan Pola Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan JFAK di dalam Organisasi ... 15 6.1 Pendahuluan ... 15 6.2 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc ... 16 6.2.1. Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat ... 16 6.2.1.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat ... 16 6.2.1.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat ... 17 6.2.2 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah ... 17 6.2.2.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah ... 18 6.2.2.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah ... 20 6.3. Peta Proses JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisatif JFAK ... 22 6.3.1. Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat ... 22 6.3.1.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat ... 22 6.3.1.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat ... 23 6.3.2 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah ... 24 6.3.2.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah ... 24 6.3.2.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah ... 26 Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
7. Satuan Hasil Kerja JFAK ... 28 7.1 Pendahuluan ... 28 7.2 Standar Kompetensi JFAK ... 28 7.3 Satuan Hasil Kerja JFAK ... 29 8. Evaluasi Kinerja JFAK ... 30 8.1 Pendahuluan ... 30 8.2 Proses Evaluasi Kinerja JFAK ... 30 8.3 Indikator Penilaian Kualitas Kerja JFAK ... 31 8.4 Pola Karier JFAK ... 31 8.5 Pemantauan dan Evaluasi Dampak Kebijakan (Policy Tracking) ... 32 9. Pengembangan Kompetensi JFAK ... 33 9.1 Pendahuluan ... 33 9.2 Pengembangan Kompetensi JFAK ... 34 9.3 Praktik Baik Pengembangan Kompetensi JFAK ... 36 10. Penutup ... 39 Appendix ... 40 Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan xi
xii DAFTAR SINGKATAN AAKI Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia AK Analis Kebijakan ASN Aparatur Sipil Negara Balitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Bimtek Bimbingan Teknis BKF Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil Diklat Pendidikan dan pelatihan DUPAK Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit FGD Focused Group Discussion JA Jabatan Administrasi JF Jabatan Fungsional JFAK Jabatan Fungsional Analis Kebijakan JPT Jabatan Pimpinan Tinggi Juklak Petunjuk Pelaksanaan Juknis Petunjuk Teknis K/L/D Kementerian/Lembaga/Daerah Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
KemenPAN-RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi LAN Lembaga Administrasi Negara OPD Organisasi Perangkat Daerah PADK Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan PAK Penetapan Angka Kredit Pemda Pemerintah Daerah Dikjartih Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan PNS Pegawai Negeri Sipil PUSAKA Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara Raperda Rancangan Peraturan Daerah RKU Rencana Kerja Unit RPMen Rancangan Peraturan Menteri RPP Rancangan Peraturan Pemerintah RPPres Rancangan Peraturan Presiden RUU Rancangan Undang-Undang Satker Satuan Kerja SDM Sumber Daya Manusia Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan xiii
xiv SKP Sasaran Kerja Pegawai SKPD Satuan Kerja Pemerintah Daerah TPD Tim Penilai Daerah TPI Tim Penilai Instansi TPP Tim Penilai Pusat UGM Universitas Gadjah Mada Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
1 Pendahuluan TUJUAN Umum: meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di dalam instansi pemerintah. Panduan ini tidak bersifat mengikat, namun ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan yang dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran JFAK di lingkungannya. Panduan ini juga merupakan living document yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika kebijakan pembinaan JFAK. Khusus: meningkatkan peran JFAK di dalam organisasi dan memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan. Aspek tersebut dibagi menjadi beberapa bab yang berisi antara lain: 1. Kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi di dalam Organisasi 5. Proses Bisnis Pembuatan Kebijakan dan Pola Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan JFAK di dalam Organisasi 2. Peran JFAK dan Kolaborasi Antar JF di dalam Organisasi 6. Standar Kompetensi dan Satuan Hasil Kerja JFAK 3. Peran JFAK di dalam Siklus 7. Evaluasi Kinerja JFAK Kebijakan 4. Jenis Pekerjaan JFAK 8. Pengembangan Kompetensi JFAK SASARAN PEMBACA Atasan Langsung JFAK Pejabat Pengelola Kepegawaian JFAK Selamat membaca! Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 1
2 2 Kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi di Dalam Organisasi 2.1 PENDAHULUAN Tujuan bab ini: a. Memahami kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan kelompok JF di organisasi pemerintah yang telah disederhanakan b. Memahami kedudukan Jabatan Fungsional (JF) terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi baik di organisasi pemerintah pusat maupun daerah Catatan: struktur organisasi pemerintah yang ditampilkan pada bab ini mengikuti hasil pembahasan terbaru terkait perencanaan penyederhanaan struktur birokrasi. Dengan demikian, struktur organisasi pemerintah dapat berubah sesuai dengan arah pembahasan yang akan datang. 2.2 KEDUDUKAN JF TERHADAP JPT DAN JABATAN ADMINISTRASI 2.2.1 Kedudukan JF terhadap JPT di Pemerintah Pusat STRUKTUR BARU Eselon I/ JPT Madya JF Ahli Utama Eselon II/ JPT Pratama Eselon II/ JPT Pratama Jabatan Fungsional Madya, Muda, Pertama Jabatan Fungsional Madya, Muda, Pertama Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
2.2.2 Kedudukan JF terhadap JPT dan Jabatan Administrasi di Pemerintah Daerah Kedudukan JF terhadap JPT di Pemerintah Daerah (Provinsi) STRUKTUR BARU Eselon I/ JPT Madya JF Ahli Utama Eselon II/ JPT Pratama Eselon II/ JPT Pratama JF Madya, Muda, Pertama JF Madya, Muda, Pertama Kedudukan JF terhadap JPT dan Jabatan Administrasi di Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) STRUKTUR BARU Eselon II/ JPT Pratama JF Madya Administrator Administrator JF Muda dan Pertama JF Muda dan Pertama Struktur JF di bawah JPT dapat disesuaikan dengan peta jabatan instansi dan kebijakan terkait hubungan kerja antara JPT dan JF. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 3
4 3 Peran JFAK dan Kolaborasi Antar-JF di dalam Organisasi 3.1 PENDAHULUAN Tujuan bab ini: a. Memahami peran JFAK dalam organisasi b. Memahami kolaborasi kerja JFAK dengan JF yang lain c. Memberikan contoh praktik baik kolaborasi kerja JFAK dengan JF yang lain 3.2 PROFIL JFAK Mengapa diperlukan analis kebijakan? Perkembangan masalah publik kini semakin kompleks dan masif, sehingga membutuhkan berbagai alternatif solusi yang inovatif, solutif serta cepat agar tidak kehilangan momentum dalam penyelesaian masalah. Analis Kebijakan idealnya hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, dan berbasis bukti sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik. Saran agar analis kebijakan dapat berperan optimal Pahami tugas dan fungsi (gali informasi pada kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh instansi pembina) Temu kenali kepakaran yang dimiliki dan dibutuhkan oleh instansi Kembangkan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan dan kebutuhan organisasi/pimpinan Membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain (JF/JA/pemangku kepentingan terkait) Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
3.3 KOLABORASI KERJA JFAK DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG LAIN Dengan siapa Analis Kebijakan dapat berkolaborasi? Dalam memenuhi tugasnya, Analis Kebijakan berpotensi melakukan kolaborasi dengan setiap Dalam memenuhi tugasnya, Analis Kebijakan berpotensi melakukan kolaborasi dengan setiap elemen jabatan yang ada pada instansinya, terutama JF yang terkait dalam proses pembuatan elemen jabatan yang ada pada instansinya, terutama JF yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Gambar di bawah adalah beberapa contoh JF yang selama ini sering kali kebijakan. Gambar di bawah adalah beberapa contoh JF yang selama ini sering kali berkolaborasi dengan JFAK pada beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. berkolaborasi dengan JFAK pada beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. JF Peneliti JF Statistisi JF Perencana JF Widyaiswara JFAK JF Perancang Peraturan Perundang-undangan JF Dosen*** JF Administrasi Kesehatan* JF Pengawas Farmasi dan Makanan** JF Administrasi Kesehatan yang berada di Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan JFAK dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan **JF Pengawas Farmasi dan Makanan yang berada di BPOM berkolaborasi dengan JFAK dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan *** JF Dosen pada kampus terdekat berkolaborasi dengan JFAK yang berada di Balitbang Kabupaten Badung dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan JF Perencana Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. JF Peneliti Melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi. JF Statistisi Melakukan kegiatan yang terkait dengan pengolahan data statistik. JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. JFAK JF Widyaiswara Melaksanakan Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan (Dikjartih) PNS, evaluasi, dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. JF Administrator Kesehatan Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. JF Dosen Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. JF Pengawas Farmasi dan Makanan Melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan makanan. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 5
6 Relasi dan Kolaborasi Kerja JFAK dan JF yang lain Pembuat Kebijakan Menyediakan informasi dan saran tentang dampak pemilihan berbagai kebijakan (Meltsner, 1976) JF Perencana JFAK JF Statistisi JF Peneliti JF Widyaiswara JF Perancang Peraturan Perundang-undangan JF Dosen JF Administrator Kesehatan JF Pengawas Farmasi dan Makanan Dalam proses pembuatan kebijakan, ruang kolaborasi yang dibangun antara JFAK dengan JF yang lain sangat fleksibel dan cair. Masing-masing JF (JFAK dan JF lainnya) memang memiliki peran dan tugas yang telah ditentukan oleh aturan perundangan, tetapi dapat saling mengisi untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk mengisi ruang fleksibilitas tersebut, pola kerja perlu dibuat sangat cair. Untuk itu, pimpinan berperan sentral dalam melakukan pembagian pekerjaan. Pada praktiknya, pembagian tugas ini terdapat dalam dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan cascading dari tugas dan fungsi/RKU unit organisasi. Salah satu contoh kolaborasi antar JF yang fleksibel dan cair adalah dalam bentuk task force di mana jenis pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama dari proses analisis hingga menyediakan rekomendasi kebijakan. Peran Atasan Langsung Untuk dapat mengisi ruang fleksibilitas tersebut, pimpinan/atasan langsung sangatlah berperan terutama dalam menurunkan pekerjaan dan membaginya (melakukan cascading). Agar bisa melakukan peran ini dengan baik, pimpinan perlu memahami tugas dan kompetensi para JF. Menciptakan peluang kolaborasi bagi JFAK dengan JF yang lain sesuai dengan kebutuhan dan konteks penugasan yang diberikan. Peran Analis Kebijakan Analis kebijakan perlu mengembangkan kompetensi manajemen diri dan tim agar dapat berkolaborasi aktif dengan JA ataupun JF terkait. Kolaborasi ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung penyelesaian pekerjaan. Analis kebijakan perlu memiliki kepakaran yang sesuai dengan bidang pekerjaan, minat, serta kompetensinya. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Contoh Relasi Kerja JFAK dan JF yang lain Contoh Hubungan JFAK dengan Peneliti Peneliti dan JFAK berkolaborasi melakukan pengumpulan data dan informasi, berproses melakukan penelitian hingga menghasilkan sebuah penelitian yang utuh, dan melakukan analisis kebijakan hingga menghasilkan dokumen saran kebijakan. Untuk proses advokasi atas saran kebijakan yang sudah dihasilkan bersama (JFAK dan peneliti) selajutnya akan dilakukan oleh JFAK. Proses ini merupakan proses politis yang berujung pada pengambilan kebijakan oleh decision maker. Contoh Hubungan JFAK dengan Perencana JFAK dan perencana berkolaborasi bersama untuk membuat analisis atas masalah kebijakan yang nantinya dapat ditindaklanjuti menjadi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, ataupun yang dapat ditindaklanjuti menjadi program dan kegiatan. Kolaborasi bertujuan agar nantinya program/kegiatan ataupun dokumen perencanaan pembangunan lebih implementatif dan berbasis bukti. Contoh Hubungan JFAK dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan JFAK dan perancang peraturan perundang-undangan dapat berkolaborasi dalam penyusunan produk-produk aturan perundangan. Dimana JFAK sebelumnya telah menyusun kajian atas kebijakan yang ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen aturan perundangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari dokumen aturan perundangan, agar tetap sesuai dengan susbtansi yang telah disepakati dalam kajian/dokumen saran kebijakan. Contoh Hubungan JFAK dengan Statistisi JFAK dan statistisi bisa berkolaborasi dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan analisis kebijakan. Data-data yang diolah bersama statistisi itu menjadi kebutuhan penting dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Kolaborasi ini bertujuan mendukung pengumpulan data dan bukti yang mendukung proses analisis kebijakan. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 7
8 3.4 PRAKTIK BAIK KOLABORASI JFAK DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG LAIN Praktik Baik Penyusunan kebijakan terkait pengembangan kompetensi ASN diawali dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti di Pusat Kajian yang menghasilkan dokumen Laporan Kajian Grand Design Pengembangan Kompetensi ASN. Laporan ini kemudian dianalisis lebih lanjut oleh Analis Kebijakan di Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Lembaga Administrasi Negara) untuk menghasilkan dokumen Pedoman Pengembangan Kompetensi. Pedoman ini menjadi dasar dalam penyusunan Perka LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dengan melibatkan JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Praktik Baik Badan Kebijakan Fiskal membuat pemetaan tugas dan fungsi dari peneliti dan analis kebijakan untuk mengarahkan proses kolaborasi dari peneliti dan analis kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Lingkup tugas JF Peneliti meliputi pemberian masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan, evaluasi kebijakan untuk jangka yang lebih panjang dan pengusulan isu-isu. Sedangkan lingkup tugas JF Analis Kebijakan meliputi penyusunan kajian dan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
4 Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan 4.1 PENDAHULUAN Tujuan bab ini: a. Memahami peran JFAK dalam siklus kebijakan, mulai dari fase agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan b. Memahami bahwa JFAK memiliki ruang untuk menginisiasi penyusunan analisis kebijakan sehingga tidak hanya bersandar pada penugasan yang diberikan oleh atasan c. Memberikan contoh praktik baik terkait peran JFAK dalam siklus kebijakan baik di pemerintah pusat maupun daerah 4.2 PERAN JFAK DI DALAM SIKLUS KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN JFAK menilai kebijakan dengan menganalisis dampak kebijakan (policy outcome) atau efektivitas kebijakan. AGENDA SETTING JFAK melakukan analisis dan advokasi, antara lain: a) Mengidentifikasi permasalahan publik dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab dan dampak dari permasalahan tersebut; b) Menciptakan public awareness atas permasalahan publik; c) Membawa permasalahan publik ke dalam Peran JFAK di dalam Siklus Kebijakan agenda kebijakan pemerintah. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JFAK menilai kebijakan dengan menganalisis implementasi kebijakan. FORMULASI KEBIJAKAN JFAK melakukan analisis kebijakan, antara lain: a) Membuat alternatif kebijakan; b) Menyusun rekomendasi kebijakan; c) Membantu desain implementasi kebijakan. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 9
10 4.3 PRAKTIK BAIK PERAN JFAK DI DALAM SIKLUS KEBIJAKAN 1. AGENDA SETTING PERUMUSAN ISU JFAK dapat merumuskan suatu permasalahan kebijakan dengan data dari beragam sumber, misalnya, kajian dari World Bank, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Monetary Fund (IMF), atau organisasi lainnya. Dalam proses analisis permasalahan kebijakan, JFAK dapat menggali data melalui diskusi maupun diskusi kelompok terarah dengan organisasi yang melakukan kajian tersebut. Jika yang dibahas adalah isu strategis, diskusi diawali dengan pertemuan antar-pimpinan organisasi. Praktik baik ini tidak hanya ditemukan di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tetapi juga di instansi lainnya. Setelah analisis permasalahan kebijakan selesai dilakukan dan disetujui oleh atasan langsung, JFAK diminta untuk melakukan advokasi ke instansi yang terkait. Advokasi dilakukan ketika permasalahan kebijakan beririsan dengan kewenangan dan tanggung jawab instansi lainnya. 2. FORMULASI KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) Dalam penyusunan kebijakan terkait pembinaan JF di Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, setelah melakukan pemetaan masalah, JFAK dilibatkan untuk merumuskan rancangan kebijakan dengan beragam metode antara lain studi literatur, diskusi kelompok terarah maupun benchmark. Dalam proses ini, JFAK diharapkan dapat menawarkan substansi yang bisa menjadi kerangka kebijakan. Dalam menyusun kebijakan tentang standar kompetensi dan sertifikasi profesi, misalnya, para JFAK menyusun policy brief hingga menjadi sebuah rancangan kebijakan. Rancangan kebijakan ini dikonsultasikan dengan pimpinan secara internal kemudian diperbaiki sesuai arahan pimpinan. Rancangan kebijakan yang telah dibahas secara internal itu kemudian dikonsultasikan dengan pihak eksternal, baik dari unit lintas kedeputian maupun dengan instansi atau pihak eksternal lainnya. JFAK diberi ruang untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya dalam proses perumusan kebijakan dan dilibatkan secara aktif dalam konsultasi publik terhadap rancangan kebijakan. Rancangan kebijakan tersebut kemudian ditetapkan menjadi sebuah peraturan baik Peraturan LAN atau peraturan perundang-undangan lainnya. BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF) KEMENTERIAN KEUANGAN JFAK melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) yang merupakan dokumen tahunan sebagai narasi awal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai aggregate control kebijakan fiskal. Dalam proses analisis ini, terdapat tim kerja yang secara intensif melakukan proses diskusi, analisis, dan penyusunan kajian. Hasilnya disampaikan ke rapat pimpinan di Kemenkeu untuk diuji dan diberikan arahan. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga dieskalasi di level sidang kabinet. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) KABUPATEN BADUNG JFAK membantu pemerintah daerah merevisi rentang usia kelompok sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Jika sebelumnya kriteria penerima bantuan sosial lebih longgar, analisis yang dilakukan JFAK merekomendasikan bahwa seharusnya kelompok lansialah yang menjadi penerima bantuan sosial tersebut. Revisi kelompok sasaran dalam kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK) KEMENTERIAN KESEHATAN Di masa awal pandemi COVID-19, terdapat surat edaran yang meminta fasilitas kesehatan memobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya ke fasilitas kesehatan lain. Namun, beberapa penelitian di negara-negara barat menunjukkan bahwa jika fasilitas kesehatan ditutup dalam waktu enam bulan, angka kematian beberapa penyakit seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria akan meningkat sebesar 30 persen. Ini belum ditambah dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker dan diabetes melitus yang memerlukan pengobatan rutin. Berdasar pada data tersebut, JFAK membuat analisis yang keluarannya berupa policy paper dan telaah staf. Akhirnya kebijakan diubah dan dikeluarkan dua pedoman bagi fasilitas kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan di masa COVID-19 dengan bantuan anggaran dari pemerintah. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan RS menghadapi kasus COVID-19 dan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan. Advokasi kebijakan dalam agenda setting (JFAK mengadvokasi isu yang dianggap penting untuk masuk dalam agenda perumusan kebijakan) PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK) KEMENTERIAN KESEHATAN JFAK menulis artikel di media massa yang isinya menganjurkan pentingnya fasilitas kesehatan untuk tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya. Namun, fasilitas kesehatan tersebut harus mengikuti beragam ketentuan di masa pandemi seperti penggunaan zonasi dalam pelayanan, diberlakukannya sistem shift dalam pemberian pelayanan, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan kepatuhan pada protokol kesehatan. Desain kebijakan (JFAK dapat memberikan analisis yang digunakan untuk mendesain implementasi kebijakan) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) KABUPATEN BADUNG JFAK membuat analisis atas desain pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial lansia di lapangan. JFAK tersebut bekerja sama dengan akademisi, Bappeda, Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. 3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK) KEMENTERIAN KESEHATAN JFAK tergabung dalam sebuah tim yang bertugas melakukan analisis terkait perkembangan kasus COVID-19 serta kebutuhan logistik laboratorium dan rumah sakit. Hasil analisis tersebut digunakan oleh atasan (eselon 2) untuk menyusun bahan rapat koordinasi Komite Penanggulangan COVID-19. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 11
12 4. EVALUASI KEBIJAKAN PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN (PADK) KEMENTERIAN KESEHATAN JFAK memberikan masukan atas pelaksanaan beragam kebijakan. Sebagai contoh, JFAK mengevaluasi implementasi Permenkes No 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Berdasarkan analisis tersebut, satuan kerja (satker) terkait merencanakan revisi Permenkes. Kedua, JFAK memberi masukan terkait label pada produk makanan yang tidak tersosialisasi dengan baik pada masyarakat sehingga asupan makanan sesuai kebutuhan gizi kurang dipahami. Masukan ini ditindaklanjuti oleh satker terkait dengan melakukan workshop tentang label makanan (meskipun masih di kalangan internal Kemenkes). Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
5 Jenis Pekerjaan JFAK 5.1 PENDAHULUAN Tujuan bab ini: a. Memahami tiga jenis pekerjaan JFAK (pelaksanaan RKU, pekerjaan ad hoc atau tugas tambahan untuk kebutuhan tertentu, dan pekerjaan mandiri berbasis inisiatif) b. Mengenali proses kerja JFAK dalam menyusun analisis kebijakan 5.2 JENIS PEKERJAAN JFAK Rencana Kerja Unit (RKU) ■ Melaksanakan program kerja tahunan unit kerja Tugas Tambahan (bersifat ad hoc) ■ Pertimbangan bahan kajian dan analisis kebijakan ■ Analisis atau kajian atas isu-isu strategis ■ Bahan pidato ■ Penulisan naskah akademik yang melibatkan lintas unit atau instansi Pekerjaan Mandiri (berbasis inisiatif JFAK) ■ Pertimbangan bahan kajian dan analisis kebijakan ■ Analisis atau kajian atas isu-isu strategis RKU berasal dari perjanjian kinerja antara pimpinan kementerian/lembaga dan JPT madya (pemerintah pusat), dan antara kepala daerah dan JPT madya (pemerintah provinsi) dan JPT pratama (pemerintah kabupaten). Perjanjian kinerja lalu diturunkan kepada JPT pratama atau Jabatan Administrasi, dan dibuat rencana kegiatan. JFAK menunjang pekerjaan JPT pratama dan pembagian pekerjaan dilakukan melalui diskusi secara langsung antara JPT pratama atau Jabatan Administrasi dengan JFAK. Dari diskusi tersebut juga akan ditentukan kegiatan yang membutuhkan anggaran. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 13
14 5.3 PROSES KERJA JFAK Bekerja secara individu Berkolaborasi dengan pihak lain Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan JFAK bisa bekerja sama dengan: • JFAK atau JF lain di instansi yang sama maupun berbeda Bentuk kerja sama yang dilakukan: • Penelitian (pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data): - Proses penelitian ini dapat dilakukan dengan diskusi informal maupun formal melalui interview atau focus group discussion (FGD). Diseminasi kebijakan • Pengembangan kapasitas: - Merancang pelatihan analisis kebijakan - Meningkatkan kapasitas dalam melakukan penelitian-pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.
6 Proses Bisnis Pembuatan Kebijakan dan Pola Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi, dan JFAK di dalam Organisasi 6.1 PENDAHULUAN Tujuan bab ini: a. Memahami peran JFAK dalam proses bisnis pembuatan kebijakan di organisasi pemerintah b. Memahami pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam penyusunan analisis kebijakan dalam beragam skema penugasan (pelaksanaan RKU, pekerjaan ad hoc atau tugas tambahan untuk kebutuhan tertentu, dan pekerjaan mandiri berbasis inisiatif) c. Memahami pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam penyusunan analisis kebijakan baik dikerjakan individual (sendiri) maupun berkelompok (bekerja sama dengan JF yang lain) d. Memahami pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam penyusunan analisis kebijakan baik di pemerintah pusat dan daerah Catatan: Proses bisnis pembuatan kebijakan yang ditampilkan pada bab ini mengikuti hasil pembahasan terbaru terkait pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JF dalam struktur birokrasi yang disederhanakan. Dengan demikian, proses bisnis pembuatan kebijakan dapat berubah sesuai dengan arah pembahasan pola kerja antara JPT, Jabatan Administrasi dan JF di masa mendatang. KOORDINATOR Koordinator adalah pejabat fungsional yang diberi tugas untuk memimpin tim dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Koordinator mengkoordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya. Pejabat yang berwenang dapat menunjuk koordinator dengan rekomendasi ketua kelompok JF berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh JF tersebut tanpa memandang jenjangnya. Pejabat yang berwenang menetapkan kegiatan, memberi arahan dan petunjuk kepada Koordinator, serta menentukan pembagian tugas Pejabat Fungsional pada masing-masing Kelompok Substansi Jabatan Fungsional pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi. Pekerjaan yang tidak membutuhkan respons cepat (immediate response) perlu dilengkapi dengan surat penugasan dan kewajiban administrasi yang relevan. Adapun untuk pekerjaan yang membutuhkan respons cepat, surat penugasan dan kewajiban administrasi lainnya dapat disusulkan. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 15
16 6.2. PETA PROSES BISNIS JPT, JABATAN ADMINISTRASI DAN JFAK DALAM PELAKSANAAN RKU DAN PENUGASAN AD HOC 6.2.1. Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat Peta Proses Bisnis JPT dan JF di Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Arahan dan Petunjuk Pelaporan Koordinator JF Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pembagian tugas dan koordinasi Pelaporan Jabatan Fungsional Penugasan Pelaporan Jabatan Fungsional 6.2.1.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat Peta Proses Bisnis JPT dan JF dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc PEMERINTAH PUSAT AWAL PENUGASAN KELOMPOK TENGAH AKHIR Eselon I/ JPT Madya Memberikan arahan dan petunjuk Berdiskusi dengan kelompok Memberikan approval atas analisis kebijakan Memberikan approval atas analisis kebijakan Eselon II/JPT Pratama Memberikan arahan dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas Melakukan pemantauan tugas • Berdiskusi dengan kelompok kerja Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Madya Menentukan koordinator • Membuat kelompok kerja Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Koordinator Menyusun dan merencanakan pembagian tugas Melaksanakan pekerjaan • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Anggota Melaksanakan tugas Kelompok kerja dapat terdiri dari JFAK maupun JF dari unit/bidang lain dari instansi yang sama atau instansi yang berbeda. • Penunjukan koordinator disesuaikan dengan tata kerja di dalam instansi tersebut. • Diskusi pekerjaan seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
6.2.1.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Pusat Peta Proses Bisnis JPT dan JF dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc PEMERINTAH PUSAT AWAL PENUGASAN INDIVIDU TENGAH AKHIR Eselon I/ JPT Madya Memberikan arahan dan petunjuk Berdiskusi dengan JFAK Memberikan approval atas analisis kebijakan Eselon II/JPT Pratama Memberikan arahan pelaksanaan tugas Melaksanakan pemantauan tugas Berdiskusi dengan JFAK • Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Madya Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Ketua Kelompok Berdiskusi dengan JFAK • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan JFAK Melaksanakan tugas Diskusi seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. 6.2.2 Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK di Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Arahan dan Petunjuk Pelaporan Koordinator JF Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pembagian tugas dan koordinasi Pelaporan Jabatan Fungsional Penugasan Pelaporan Jabatan Fungsional Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 17
18 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK di Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten/Kota Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Arahan dan Petunjuk Pelaporan Koordinator JF Administrator Pembagian tugas dan koordinasi Pelaporan Jabatan Fungsional Penugasan Pelaporan Jabatan Fungsional 6.2.2.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah PROVINSI Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc PEMERINTAH DAERAH AWAL PENUGASAN KELOMPOK TENGAH AKHIR Eselon I/ JPT Madya Memberikan arahan dan petunjuk Berdiskusi dengan kelompok Memberikan approval atas analisis kebijakan Memberikan approval atas analisis kebijakan Eselon II/JPT Pratama Memberikan arahan dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas Melakukan pemantauan tugas • Berdiskusi dengan kelompok kerja Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Madya Menentukan koordinator • Membuat kelompok kerja Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Koordinator Menyusun dan merencanakan pembagian tugas Melaksanakan pekerjaan • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Anggota Melaksanakan tugas Kelompok kerja dapat terdiri dari JFAK maupun JF dari unit/bidang lain dari instansi yang sama atau instansi yang berbeda. • Penunjukan koordinator disesuaikan dengan tata kerja di dalam instansi tersebut. • Diskusi pekerjaan seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
KABUPATEN/KOTA Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc PEMERINTAH DAERAH AWAL PENUGASAN KELOMPOK TENGAH AKHIR Eselon II/JPT Pratama Memberikan arahan dan petunjuk Berdiskusi dengan kelompok Memberikan approval atas analisis kebijakan Memberikan approval atas analisis kebijakan Administrator Memberikan arahan dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas Membuat kelompok kerja • Menentukan koordinator • Melaksanakan pemantauan tugas Berdiskusi dengan kelompok kerja Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja JF: Koordinator Menyusun dan merencanakan pembagian tugas Melaksanakan pekerjaan • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke administrator Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Anggota Melaksanakan tugas Administrator dapat menunjuk koordinator dengan rekomendasi ketua kelompok kerja berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh JFAK tersebut. Penunjukan koordinator disesuaikan dengan tata kerja di dalam instansi tersebut. • Tugas koordinator adalah menyusun rencana kerja, melaksanakan pekerjaan, melakukan pemantauan (monitoring), melakukan review pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 19
20 6.2.2.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc di Pemerintah Daerah PROVINSI Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc PEMERINTAH DAERAH AWAL PENUGASAN INDIVIDU TENGAH AKHIR Eselon I/ JPT Madya Memberikan arahan dan petunjuk Berdiskusi dengan JFAK Memberikan approval atas analisis kebijakan Eselon II/JPT Pratama Memberikan arahan pelaksanaan tugas Melaksanakan pemantauan tugas Berdiskusi dengan JFAK • Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Madya Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Ketua Kelompok Berdiskusi dengan JFAK • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan JFAK Melaksanakan tugas Diskusi seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
KABUPATEN/KOTA Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan RKU dan Penugasan Ad Hoc PEMERINTAH DAERAH AWAL PENUGASAN INDIVIDU TENGAH AKHIR Eselon II/JPT Pratama Memberikan arahan dan petunjuk Berdiskusi dengan JFAK Memberikan approval atas analisis kebijakan Administrator Memberikan arahan pelaksanaan tugas Melaksanakan pemantauan tugas Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Ketua Kelompok Berdiskusi dengan JFAK • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke administrator Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Anggota Melaksanakan tugas Diskusi seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 21
22 6.3. PETA PROSES JPT DAN JFAK DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN MANDIRI BERBASIS INISATIF JFAK 6.3.1. Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat 6.3.1.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK PEMERINTAH PUSAT AWAL PENUGASAN KELOMPOK TENGAH AKHIR Eselon I/ JPT Madya Memberikan approval atas usulan kerja Berdiskusi dengan kelompok kerja Memberikan approval atas analisis kebijakan Eselon II/JPT Pratama Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Madya Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Membuat kelompok kerja • Melaksanakan pemantauan Berdiskusi dengan kelompok kerja Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Madya Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja JF: Ketua Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Pratama Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Menyusun dan merencanakan pembagian tugas Melaksanakan pekerjaan • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke administrator Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja JF: Anggota Memberikan usulan kerja Melaksanakan tugas Kelompok kerja dapat terdiri dari JFAK maupun JF dari unit/bidang lain dari instansi yang sama atau instansi yang berbeda. • Penunjukan koordinator disesuaikan dengan tata kerja di dalam instansi tersebut. • Diskusi mengenai usulan kerja seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku namun didiskusikan bersama-sama. • Diskusi pekerjaan seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
6.3.1.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Pusat Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK PEMERINTAH PUSAT AWAL PENUGASAN INDIVIDU TENGAH AKHIR Eselon I/ JPT Madya Memberikan approval atas usulan kerja Berdiskusi dengan JFAK Memberikan approval atas analisis kebijakan Eselon II/ JPT Pratama Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Madya Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Berdiskusi dengan JFAK • Melaksanakan pemantauan Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Madya Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Ketua Kelompok Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Pratama Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Berdiskusi dengan JFAK • Melaksanakan pemantauan tugas Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan JFAK Memberikan usulan kerja Melaksanakan tugas Diskusi mengenai usulan kerja seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku namun didiskusikan bersama-sama. • Diskusi pekerjaan seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 23
24 6.3.2 Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah 6.3.2.1 Penugasan Kelompok: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah PROVINSI Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK PEMERINTAH DAERAH AWAL PENUGASAN KELOMPOK TENGAH AKHIR Eselon I/ JPT Madya Memberikan approval atas usulan kerja Berdiskusi dengan kelompok kerja Memberikan approval atas analisis kebijakan Eselon II/JPT Pratama Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Madya Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Membuat kelompok kerja • Melaksanakan pemantauan Berdiskusi dengan kelompok kerja Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Madya Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja JF: Ketua Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Pratama Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Menyusun dan merencanakan pembagian tugas Melaksanakan pekerjaan • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke administrator Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja JF: Anggota Memberikan usulan kerja Melaksanakan tugas Kelompok kerja dapat terdiri dari JFAK maupun JF dari unit/bidang lain dari instansi yang sama atau instansi yang berbeda. • Penunjukan koordinator disesuaikan dengan tata kerja di dalam instansi tersebut. • Diskusi mengenai usulan kerja seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku namun didiskusikan bersama-sama. • Diskusi pekerjaan seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
KABUPATEN/KOTA Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK PEMERINTAH DAERAH AWAL PENUGASAN KELOMPOK TENGAH AKHIR Eselon II/JPT Pratama Memberikan approval atas usulan kerja Berdiskusi dengan kelompok Memberikan approval atas analisis kebijakan Memberikan approval atas analisis kebijakan Administrator Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Pratama Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Membuat kelompok kerja • Melaksanakan pemantauan tugas Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Koordinator Menyusun dan merencanakan pembagian tugas Melaksanakan pekerjaan • Melaksanakan pemantauan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke administrator Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kelompok Kerja JF: Kerja JF: Anggota Anggota Memberikan usulan kerja Melaksanakan tugas Kelompok kerja dapat terdiri dari JFAK maupun JF dari unit/bidang lain dari instansi yang sama atau instansi yang berbeda. • Penunjukan koordinator disesuaikan dengan tata kerja di dalam instansi tersebut. • Diskusi mengenai usulan kerja seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku namun didiskusikan bersama-sama. • Diskusi pekerjaan seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 25
26 6.3.2.2 Penugasan Individu: Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK di Pemerintah Daerah PROVINSI Peta Proses Bisnis JPT dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK PEMERINTAH DAERAH AWAL PENUGASAN INDIVIDU TENGAH AKHIR Eselon I/ JPT Madya Memberikan approval atas usulan kerja Berdiskusi dengan JFAK Memberikan approval atas analisis kebijakan Eselon II/ JPT Pratama Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Madya Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Berdiskusi dengan JFAK • Melaksanakan pemantauan Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Madya Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Ketua Kelompok Menyampaikan usulan kerja kepada JPT Pratama Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Berdiskusi dengan JFAK • Melaksanakan pemantauan tugas Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan JFAK Memberikan usulan kerja Melaksanakan tugas Diskusi mengenai usulan kerja seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku namun didiskusikan bersama-sama. • Diskusi pekerjaan seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
KABUPATEN/KOTA Peta Proses Bisnis JPT, Jabatan Administrasi dan JFAK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Mandiri Berbasis Inisiatif JFAK PEMERINTAH DAERAH AWAL PENUGASAN INDIVIDU TENGAH AKHIR Eselon II/ JPT Pratama Memberikan approval atas usulan kerja Berdiskusi dengan JFAK Memberikan approval atas analisis kebijakan Administrator Menyampaikan usulan kerja Melaksanakan pemantauan Menyampaikan hasil kepada JPT Pratama Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK tugas Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ke JPT Pratama Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja JF: Ketua Kelompok Menyampaikan usulan kerja kepada administrator Mendiskusikan usulan kerja dengan JFAK Berdiskusi dengan JFAK • Melaksanakan pemantauan tugas Menerima laporan (hasil pelaksanaan tugas) • Melakukan review hasil pelaksanaan tugas Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke administrator Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan JFAK Memberikan usulan kerja Melaksanakan tugas Diskusi mengenai usulan kerja seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku namun didiskusikan bersama-sama. • Diskusi pekerjaan seringkali tidak dilakukan secara berjenjang dan kaku. Pada banyak kesempatan, diskusi dilakukan secara bersama-sama baik melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan digital platform seperti Whatsapp message atau Microsoft Teams. Saran a. Penempatan JFAK dalam pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kepakaran, kompetensi, dan minat dari JFAK, serta peta jabatan di dalam instansi. b. Instansi sebaiknya memiliki dashboard untuk mengawasi beban pekerjaan yang dimiliki oleh setiap JFAK, mengawasi pekerjaan yang dilakukan JFAK, dan memastikan tenggat penyelesaian analisis kebijakan. c. JPT pratama maupun administrator, koordinator atau ketua kelompok kerja bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan (monitoring role) JFAK termasuk me-review hasil analisis kebijakan. Namun, review atas analisis juga dapat dilakukan oleh sesama JFAK (peer review) atau dilakukan oleh external stakeholders (external review). d. Proses pemantauan, review, dan evaluasi dapat dilakukan melalui digital platform seperti Whatsapp Group atau Microsoft Teams. Platform ini memungkinkan proses pemantauan berlangsung secara real time, cepat, dan melibatkan banyak pihak sekaligus. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 27
28 7 Satuan Hasil Kerja JFAK 7.1 PENDAHULUAN Tujuan bab ini: a. Mengetahui unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang Analis Kebijakan b. Mengetahui produk-produk hasil kerja Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan Catatan: Unit kompetensi dan satuan hasil kerja JFAK yang ditampilkan pada bab ini mengikuti standar yang masih berlaku dan hasil pembahasan rancangan standar kompetensi terakhir dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dengan demikian, unit kompetensi dan satuan hasil kerja dapat berubah sesuai dengan penetapan standar yang baru di masa datang. 7.2 STANDAR KOMPETENSI JFAK Standar Kompetensi JFAK KOMPETENSI ANALISIS KOMPETENSI POLITIS KOMPETENSI SPESIALIS Standar Kompetensi Eksisting Pengetahuan tentang Substansi Kebijakan Publik Metode Riset • Teknik dan Analisis Kebijakan • Kemampuan menulis dan publikasi Konteks Politik (Dinamika Politik dan Budaya Birokrasi) Regulasi dan Legislasi • Komunikasi • Membangun Jejaring • Presentasi Penyusunan saran kebijakan • Konsultasi publik • Kemitraan Pengetahuan tentang Bidang Pekerjaan Penyesuaian Standar Kompetensi Analisis Urgensi Penyusunan Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Publik Perumusan Kebijakan Publik • Advokasi Kebijakan Publik Penguasaan Substansi Teknis Bidang Tugas Penguasaan Substansi Teknis Bidang Kepakaran Dalam proses revisi PermenPAN RB tentang JFAK Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
7.3 SATUAN HASIL KERJA JFAK Semua jenjang JFAK dapat menghasilkan output yang sama, baik karya tulis kedinasan maupun karya tulis ilmiah. Beberapa satuan hasil JFAK akan disesuaikan dengan hasil penetapan PermenPAN-RB tentang JFAK yang baru. Satuan Hasil Kerja JFAK KARYA TULIS KEDINASAN Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda Buku Referensi Kebijakan Nasional dan Internasional Monograf Kebijakan Laporan Hasil Pemantauan Laporan Hasil Evaluasi Telaahan Staf Bahan Pidato/ Ceramah/Presentasi Memo Kebijakan Modul Diklat Model Kebijakan Alat Bantu Alat Bantu Gambar/ Suara Diklat Buku Pedoman Juklak/Juknis Surat penugasan Laporan diseminasi kebijakan Laporan advokasi kebijakan Daftar konsultasi dan hasil konsultasi Rancangan Kebijakan KARYA TULIS ILMIAH Policy Paper Policy Brief Artikel Kebijakan Makalah Setiap satuan hasil JFAK harus memiliki muatan terkait substansi kajian dan analisis kebijakan publik. Definisi setiap satuan hasil dalam kategori Karya Tulis Kedinasan dapat mengacu pada Pedoman Tata Naskah Dinas di instansi masing-masing. Sedangkan Karya Tulis Ilmiah JFAK mengacu pada Pedoman dari LAN. Definisi dari masing-masing satuan hasil JFAK dapat dilihat di bagian Appendix. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 29
30 8 Evaluasi Kinerja JFAK 8.1 PENDAHULUAN Tujuan bab ini: a. Mengetahui proses evaluasi kinerja JFAK b. Mengetahui beragam indikator yang digunakan dalam menilai kualitas kerja JFAK c. Mengetahui instrumen-instrumen yang dapat digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi dampak kebijakan (policy tracking) 8.2 PROSES EVALUASI KINERJA JFAK Evaluasi Kinerja JFAK Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ■ Kuantitas ■ Kualitas ■ Waktu ■ Biaya Penilaian prestasi kerja Atasan Langsung JFAK Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ■ Menggunakan beragam instrumen yang mengukur kualitas dari setiap output yang dilakukan oleh JFAK Penetapan Angka Kredit (PAK) ■ Setiap output tersebut memiliki instrumen masing-masing Tim Penilai (TPP/TPI/TPD) Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
8.3 INDIKATOR PENILAIAN KUALITAS KERJA JFAK SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) KUANTITAS KUALITAS WAKTU BIAYA KOMPLEKSITAS KEMANFAATAN TINGKAT DAN/ BENTUK PUBLIKASI KEPEMIMPINAN Perber Ka. LAN dan Ka. BKN Nomor 16 Tahun 2014 Keluasan cakupan dan tingkat kesulitan dari isu masalah kebijakan Dimanfaatkannya satuan hasil analis kebijakan Dipublikasikannya satuan hasil analis kebijakan Peran yang dilakukan analis kebijakan 8.4 POLA KARIER JFAK Kenaikan jenjang jabatan JFAK perlu memenuhi persyaratan, meliputi angka kredit, uji kompetensi, pelatihan teknis dan beberapa persyaratan yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang- undangan. Utama Madya Muda H A M L I I I Pertama Angka Kredit 150 - III/b 100 - III/a Pelatihan Penulisan I S N E T E P M O K I J U Angka Kredit 300 - III/d 200 - III/c Pelatihan Advokasi I S N E T E P M O K I J U Angka Kredit 700 - IV/c 550 - IV/b 400 - IV/a Pelatihan AK Lanjutan S A R O N A D I S N E T E P M O K I J U Angka Kredit 1050 - IV/e 850 - IV/d Pelatihan Khusus AK (Pengangkatan Pertama/Inpassing/Perpindahan Jabatan Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 31
32 8.5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN (POLICY TRACKING) DAMPAK INDIKATOR POTENSIAL Perubahan sosial dalam hal kesadaran, kepercayaan, sikap dan perilaku, nilai serta prioritas terhadap isu ■ Kuantitas dan variasi dari profil pengambil kebijakan yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ■ Kepuasan publik terhadap pelayanan ■ Kuantitas dan kualitas inovasi yang dilakukan Peningkatan kemampuan dalam merumuskan solusi alternatif ■ Jumlah dan tipe output yang dihasilkan dari proses pembuatan kebijakan Peningkatan jumlah institusi yang terlibat dalam penyelesaian isu ■ Kuantitas dan variasi dari profil institusi yang terlibat ■ Kualitas diskusi, fokus, dan output kerja sama Peningkatan kesadaran untuk berkolaborasi ■ Kesediaan pengambil kebijakan untuk bekerja sama Peningkatan atensi dan pengetahuan publik terhadap isu ■ Jumlah dan variasi dari profil kerja sama lintas sektor ■ Kuantitas, kualitas, dan relevansi dari kebijakan ■ Jumlah pertemuan/interaksi antara pengambil kebijakan dengan pemangku kepentingan terkait Peningkatan jumlah cakupan konsultasi kebijakan ■ Permintaan publik terhadap informasi ■ Jumlah dan variasi dari profil pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi konsultasi kebijakan Peningkatan jumlah cakupan kampanye kebijakan ■ Tingkat keterlibatan publik dalam diskusi dan pengambilan kebijakan ■ Jumlah quotes dari para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan Peningkatan dalam hal liputan media ■ Kuantitas dan kualitas dari ulasan media massa baik itu cetak, maupun elektronik Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
9 Pengembangan Kompetensi JFAK 9.1 PENDAHULUAN Tujuan bab ini: a. Mengetahui jenis-jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang perlu diberikan kepada Analis Kebijakan b. Memahami kebutuhan pengembangan kompetensi yang dapat dikembangkan instansi. Pengembangan Kompetensi JFAK Kegiatan pengembangan kompetensi yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas Pengembangan Kompetensi Klasikal Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Kegiatan pengembangan kompetensi yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas Pengembangan kompetensi JFAK menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pembina dengan instansi di mana para analis kebijakan bekerja. Instansi pembina memiliki peran utama dalam upaya mengembangkan kompetensi melalui pelatihan fungsional, sedangkan untuk pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan non-fungsional dapat dilakukan secara mandiri oleh instansi ataupun oleh JFAK sendiri. Instansi dapat melakukan berbagai jenis pengembangan kompetensi baik dengan metode klasikal maupun non klasikal sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan instansi memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan pembelajar secara terintegrasi (embedded) dengan kebutuhan pengembangan kompetensi JFAK di unit kerjanya. Saran bagi Kepegawaian/SDM Referensi melakukan analisis kesenjangan kompetensi Mempersiapkan kebutuhan peta jabatan dan formasi JFAK yang relevan di instansi Menyusun rencana (training need assessment) dan melaksanakan pengembangan kompetensi serta karier JFAK yang relevan untuk meningkatkan kualitas kebijakan sesuai bidang tugas instansi Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 33
34 Saran bagi JPT atau atasan langsung JFAK Pembinaan internal JFAK sesuai dengan kedudukan JFAK di instansi Mengelola mekanisme penugasan dari pimpinan agar dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi Mengembangkan kompetensi JFAK sesuai dengan kebutuhan organisasi Saran bagi JFAK Membekali pemahaman AK untuk advokasi mengenai peran penting JFAK dalam peningkatan kualitas kebijakan Melakukan self development planning terkait pengembangan karier ataupun pengembangan kompetensi bagi pemangku JFAK 9.2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI JFAK Berikut adalah contoh-contoh pelatihan yang perlu diikuti oleh para Analis Kebijakan di masing-masing jenjang. Pelatihan-pelatiihan ini dapat dilakukan baik secara klasikal maupun non klasikal. Pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan dari proses pengangkatan pertama melalui formasi CPNS saat ini dapat diikuti setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dan dilantik ke dalam JFAK (sesuai dengan ketentuan baru yang berlaku). Jenis Pelatihan bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama MANAJERIAL TEKNIS FUNGSIONAL Pelatihan dasar bagi CPNS Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah Analis Kebijakan (policy brief/policy paper/jurnal) Pelatihan metodologi analisis kebijakan publik Pelatihan khusus analis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui inpassing dan pengangkatan pertama) Pelatihan data science (big data) • Pelatihan infografis Jenis Pelatihan bagi Analis Kebijakan Ahli Muda MANAJERIAL TEKNIS FUNGSIONAL Pelatihan budaya integritas dan anti korupsi Pelatihan coaching/mentoring • Pelatihan kepemimpinan administrator atau pengawas Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah Analis Kebijakan (policy brief/policy paper/jurnal) Pelatihan menulis naskah karya tulis kedinasan Pelatihan khusus analis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui inpassing dan pengangkatan pertama) Pelatihan metodologi analisis kebijakan publik Pelatihan data science (big data) • Pelatihan infografis Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Jenis Pelatihan bagi Analis Kebijakan Ahli Madya MANAJERIAL Pelatihan Kepemimpinan Nasional Jenis Pelatihan bagi Analis Kebijakan Ahli Utama MANAJERIAL Pelatihan Kepemimpinan Nasional TEKNIS FUNGSIONAL Pelatihan Advokasi Kebijakan • Pelatihan menulis publikasi di jurnal terindeks Scopus Pelatihan menulis studi kasus kebijakan Pelatihan khusus analis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui inpassing dan pengangkatan pertama) Pelatihan menulis artikel opini di media massa nasional dan internasional • Pelatihan menulis orasi ilmiah Analis Kebijakan TEKNIS FUNGSIONAL Pelatihan Advokasi Kebijakan • Pelatihan menulis publikasi di jurnal terindeks Scopus Pelatihan khusus analis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui perpindahan dari jabatan lain) Pelatihan menulis artikel opini di media massa nasional dan internasional Pelatihan Analis Kebijakan Lanjutan (bagi AK Ahli Utama yang naik jenjang dari AK Ahli Madya) Pelatihan menulis orasi ilmiah Analis Kebijakan Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 35
36 9.3 PRAKTIK BAIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI JFAK Pengembangan Kompetensi JFAK BKF BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF) KEMENTERIAN KEUANGAN BKF Kementerian Keuangan melaksanakan transformasi organisasi dan memperkuat enabling environment organisasi yang baik dalam optimalisasi peran JFAK sehingga bisa membangun hubungan simetris antara AK dan pimpinannya. BKF memastikan bahwa JFAK memiliki keterlibatan dalam kegiatan utama kajian dan analisis kebijakan di unit kerjanya. BKF memperkuat model pengembangan kompetensi non klasikal melalui model peer learning JF antar-jenjang. JFAK yang ditunjuk menjadi mentor dipilih dari pegawai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Model ini mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun kepercayaan diri para analis kebijakan dalam menganalisis kebijakan dan mengadvokasikan hasilnya kepada pimpinan sehingga bisa digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan keputusan. Kompetensi Strategis BKF KOMPETENSI STRATEGIS BKF FORMULASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERJASAMA INTERNASIONAL POLICY KNOWLEDGE CENTER ■ Public policy formulation ■ Impact analysis ■ Public consultation technique ■ Project management ■ Academic/report ■ Negotiation ■ Project management International formal ■ writing ■ Language skill ■ Developing knowledge managemment system ■ Academic/report/ journal writing and publications ■ Disseminating skill writing ■ Statistic/econometric/ modelling Persiapan Pelaksanaan Analisis Perumusan Rekomendasi Legislasi Publikasi N A T A I G E K 1. Persiapan 2. Penugasan 1. Pengumpulan informasi 2. Analisis 3. Komunikasi, konsultasi, koordinasi 1. Penyampaian rekomendasi ke pimpinan 2. Pemaparan ke pimpinan 3. Timbal balik pimpinan 4. Uji publik 1. Legal drafting 2. Advokasi kebijakan 1. Sosialisasi 2. Diseminasi 3. Artikel T U P T U O ■ Telaah kebijakan ■ Memo kebijakan ■ Laporan hasil pemantauan ■ Daftar konsultasi & hasil konsultasi ■ Laporan hasil evaluasi ■ Telaah kebijakan ■ Bahan pidato ■ Bahan presentasi ■ Naskah akademik ■ Policy paper ■ Policy brief ■ Telaahan kebijakann ■ Laporan advokasi kebijakan ■ Laporan hasil pemantauan ■ Laporann diseminasi kebijakan ■ Artikel kebijakan ■ Makalah kebijakan ■ Buku referensi kebijakan ■ Monograf kebijakan Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Pengembangan Kompetensi JFAK Kementerian Kesehatan (Kemenkes) KEMENTERIAN KESEHATAN Kemenkes mendorong terbentuknya himpunan analis kebijakan di instansi. Dengan spesialiasi JFAK sesuai bidang kepakaran masing-masing diharapkan pimpinan lebih mudah memberikan penugasan dalam melakukan analisis kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan tugas fungsi instansi yang harus segera direspon kepada pemangku kepentingan. Untuk memperdalam kompetensi JFAK, Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK) Kemenkes bekerja sama dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) untuk secara reguler memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan serial workshop dan simposium bagi para JFAK di lingkungannya dengan mengundang beberapa ahli di bidang kebijakan publik. Konsep Himpunan Analis Kebijakan Instansional sebagai Model Utilisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah memiliki 10 AK, diharapkan dapat membentuk Himpunan AK. Fungsi Himpunan meliputi: Media komunikasi antara komunitas AK dengan pimpinan K/L/D; antar komunitas AK lintas K/L/D; serta antara komunitas AK K/L/D dengan AAKI dan dengan LAN selaku instansi pembina Wadah pembinaan untuk merespons permasalahan secara sinergis (lintas disiplin dan unit kerja) Strategi memperkuat branding/identity building AK instansi: membuat kreasi produk/jasa layanan tertentu, menciptakan uniqueness (AK akan menjadi islands of creativity) Himpunan AK perlu memasukkan unsur pimpinan selaku pengarah. Himpunan dikelola secara kolegial berbasis profesionalisme anggotanya (bukan atas dasar senioritas, pengalaman jabatan, dst). Bagian SDM/Kepegawaian instansi perlu melakukan pemetaan kompetensi AK di instansinya untuk menjadi bahan pengelompokan AK sesuai dengan kepakaran atau isu kebijakan. Sumber: Diolah dari Tri Widodo W. Utomo, Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN dalam Paparan "Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK" pada Workshop Uji Coba Panduan Utilisasi AK oleh JPT di Kementerian Kesehatan, 26 Oktober 2019. TIM 1 TIM 2 Himpunan AK dan JF lain Himpunan AK dan JF lain Pengarah Sumber: BKF dalam FGD Pendayagunaan JFAK Seri Ke-2, 2020 Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 37
38 Pengembangan Kompetensi JFAK KemenPAN-RB KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KemenPAN-RB mengembangkan sistem manajemen talenta instansi dan mengelola distribusi penempatan JFAK di unit-unit kerja lini di beberapa kedeputian. Ada JFAK yang ditempatkan di unit sekretariat namun berada di Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK) yang masih memiliki relevansi pekerjaan dengan bidang kajian dan analisis kebijakan. Melalui manajemen talenta yang dikembangkan, Biro SDM KemenPAN- RB memastikan agar pelaksanaan rotasi pegawai antar-unit pada saat diperlukan menjadi lebih mudah. Rotasi pegawai antar unit dalam satu area substansi pekerjaan, termasuk para analis kebijakan di dalamnya, dipandang sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai. Rotasi pegawai dilakukan secara berkala untuk penyegaran sumberdaya organisasi dan menghindari kejenuhan pegawai di unit kerja. Dengan semakin banyaknya pemangku JF analis kebijakan di KemenPAN RB, Biro SDM juga memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Diklat melalui in house training secara rutin bagi untuk Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. Saat ini Biro SDM KemenPAN-RB sedang mengembangkan modul pengembangan kompetensi non klasikal (non-classical training) seperti modul e-learning dan modul program magang bagi seluruh pegawai (termasuk juga bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan). Selain itu, pimpinan di unit lini atau di kedeputian memberikan otonomi pelaksanaan tugas kepada para analis kebijakan agar mereka bisa mengawal isu-isu kebijakan substansial yang berkaitan dengan kewenangan KemenPAN-RB. Contohnya, Kepala Pusat di Kedeputian Kelembagaan secara aktif memberi penugasan kepada analis kebijakan dalam melakukan review dan konsultasi publik terkait usulan-usulan desain kelembagaan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang disampaikan ke KemenPAN-RB. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para analis kebijakan di lingkungan Kedeputian Kelembagaan dalam melakukan analisis kebijakan secara komprehensif serta mengadvokasi kebijakan terkait isu-isu kelembagaan. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
10 Penutup Pedoman ini dibuat sebagai pegangan bagi atasan langsung JFAK, pejabat pembina kepegawaian, dan JFAK terkait dengan peran dan fungsi JFAK di dalam siklus kebijakan, proses kerja JPT dan JFAK, standar kompetensi JFAK, evaluasi kinerja JFAK, dan kebutuhan pengembangan kompetensi JFAK. Harapannya, ketika pemahaman akan JFAK meningkat maka meningkat pula upaya untuk mengoptimalkan peran JFAK di organisasi pemerintah sehingga dapat terwujud pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making). Substansi di dalam pedoman ini disusun berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini. Dengan demikian, substansi dapat berubah menyesuaikan dengan dinamika peraturan dan kebijakan di masa mendatang. Untuk informasi lebih lanjut silakan melakukan konsultasi langsung dengan instansi pembina JFAK. Sedulur Pusaka (Sistem Pengaduan dan Jalur Komunikasi) Pusat Pembinaan Analis Kebijakan lan.go.id pusaka.lan.go.id Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 10110 Komunitas Analis Kebijakan (021)3868201-05, 3455021-5 pusakalan Whatsapp 081235100050 @AnalisKebijakan Fax: (021) 3800187 Jendela Analis Kebijakan Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 39
40 Appendix KARYA TULIS KEDINASAN Naskah Akademik: Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Buku Referensi Kebijakan Nasional dan Internasional: buku yang digunakan sebagai bahan informasi/rujukan yang mutakhir dan digunakan sebagai acuan dalam lingkup kebijakan. Monograf Kebijakan: dokumen tertulis yang spesifik berisi satu atau sejumlah topik/subyek yang berkaitan dan merupakan terbitan tunggal/tidak berkelanjutan. Laporan Hasil Pemantauan: dokumen tertulis yang berisi laporan atau pencatatan hasil observasi rutin dan analisis aktivitas sebuah kebijakan sebagai bahan masukan/feedback dalam pelaksanaan kebijakan. Laporan Hasil Evaluasi: dokumen tertulis yang berisi laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan baik berupa evaluasi untuk meningkatkan produk/proses, ataupun evaluasi yang menganalisis pencapaian tujuan kebijakan. Telaahan Staf: uraian yang disampaikan Analis Kebijakan yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan dalam waktu singkat. Bahan Pidato/Ceramah/Presentasi: materi tertulis tentang kebijakan yang disiapkan oleh Analis Kebijakan untuk pers. Memo Kebijakan: uraian analisis singkat dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang dapat direkomendasikan terhadap suatu isu kebijakan dan dapat menjadi landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas. Modul Diklat: dokumen yang digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi Analis Kebijakan di bidang kebijakan publik. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Model Kebijakan: dokumen tertulis yang menguraikan konsep dari sebuah rekomendasi kebijakan yang didukung dengan referensi literatur atau informasi ilmiah dan data dukung (bukti) yang relevan. Alat Bantu: produk/karya hasil kajian atau analisis, hasil telaah atau pengembangan hasil penelitian yang dapat berbentuk perangkat lunak (soft file) atau perangkat keras (hard file) yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan penyusunan kebijakan atau kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kebijakan publik. Alat Bantu Gambar/Suara Diklat: produk/karya dalam bentuk visual/infografis atau audio visual yang dapat berbentuk perangkat lunak (soft file) atau perangkat keras (hard file) yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kebijakan publik. Buku Pedoman: dokumen yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan institusi, baik bersifat pengaturan, penetapan, atau pendelegasian tugas. Juklak/Juknis: dokumen pendukung untuk pelaksanaan/operasionalisasi dari sebuah kebijakan, peraturan atau arahan/instruksi tertentu yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Surat Penugasan: naskah dinas yang dibuat atasan atau pejabat yang berwenang bagi Analis Kebijakan untuk melaksanakan pekerjaan yang relevan dengan lingkup kajian, analisis, dan advokasi kebijakan. Laporan Diseminasi Kebijakan: dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja penyebarluasan informasi, pemikiran, hasil kajian dan analisis yang terkait dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu. Laporan Advokasi Kebijakan: dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja untuk mempengaruhi atau mendukung sebuah konsep/pemikiran/rekomendasi tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu. Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi: dokumentasi yang menginformasikan hasil pertemuan dalam rangka pertukaran pikiran/pengujian materi hasil kajian/analisis/rekomendasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan kebijakan untuk mendapatkan masukan atau kesimpulan atau agenda tindak lanjut kebijakan. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 41
42 Rancangan Kebijakan: dokumen yang memuat pokok-pokok/substansi dasar kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan tertentu atau kebijakan pelaksanaan dari peraturan tertentu baik bersifat pengaturan, penetapan, atau pendelegasian wewenang. KARYA TULIS ILMIAH Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan. Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk merespons suatu kebijakan tertentu/khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat umum. Makalah Kebijakan: tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan dengan didukung analisis tajam terhadap berbagai keluaran (output) yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan (input) untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting. Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Sedulur Pusaka (Sistem Pengaduan dan Jalur Komunikasi) Pusat Pembinaan Analis Kebijakan lan.go.id pusaka.lan.go.id (021)3868201-05, 3455021-5 Whatsapp 081235100050 Fax: (021) 3800187 Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 10110 Komunitas Analis Kebijakan pusakalan @AnalisKebijakan Jendela Analis Kebijakan