BAB II PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH A. Gambaran Umum Tentang Hibah Sesuai apa yang di kemukakan oleh kansil hibah adalah kesepakatan dimana pihak pertama akan memberikan suatu barang,karena kebaikan kepada orang yang menerima barang itu.menurut R. subekti pemberian dikatakan sebagai suatu anugerah yang adalah kesepakatan pada saat pihak satu sanggup dengan Cuma Cuma dengtan sepenuhnya memberikan suatu barang kepada orang lain yaitu orang yang mendapatkan barang sebagai kesepakatan,menerima dan pada saat itu pun pemberian tidak dapat di ambil Kembali begitu saja menurut satu pihak. Pemberian ialah suatu kesepakatan dimana seorang yang memberikan hibah menyerahkan suatu barang secara Cuma cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk keperluan orang yang menerima penyerahan barang itu. Pemberian tercantum dalam pasal 1666-pasal 1693 kitab undang undang hukum perdata. Peryaratn yang harus dimiliki untuk memberikan pemberian yaitu orang yang memberi dan menerima hibah hanya bisa dilakukan oleh orang orang yang masih hidup. Selain itu semua orang bisa memberikan dan menerima hibah kecuali yang oleh undang undang dinyatakan tidak sanggup. Anak-anak di bawah umur juga tidak bisa memberikan sesuatu kecuali sesuai yang di tetapkan pada bab VII Buku pertama KUHperdata. suatu
Benda yang diberikan hanya bisa dilakukan oleh benda-benda yang sudah ketika pemberian itu di lakukan. Jika barang itu tidak ada, maka pemberian tersebut menjadi batal. Dibuat dengan Akta Notaris atau PPAT Hibah secara prinsip harus dilakukan dengan suatu surat notaris yang naskah aslinya disimpan oleh notaris. dan, khusus untuk pemberian tanah dan bangunan harus dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Langkah Hibah Tanah dan Bangunan Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hibah tanah dan bagunan harus dituangkan dalam sebuah akta PPAT, yaitu akta hibah. Jadi, apabila ingin menghibahkan tanah dan bangunan, hibah wajib dibuatkan akta hibah oleh PPAT. Secara garis besar, cara untuk memberi tanah dan bangunan sebagai berikut: Pembuatan Akta Hibah oleh PPAT harus dihadiri oleh para pihak (pemberi dan penerima hibah) dan dilihat langsung minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Akta pemberian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kemudian setelah akta hibah ditandatangani, PPAT wajib menyampaikan akta dan arsip-arsip terkait ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan maksimal 7 hari sejak ditandatangani. PPAT lalu menyampaikan pemberitahuan tertulis Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perubahannya. 2
1. Pengertian hibah menurut KUHPerdata Pengertian hibah menurut KUHPerdata dapat kita temukan dalam Pasal 1666 yang berbunyi: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu." Dengan melihat ketentuan diatas maka unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1666 yaitu : a. Pemberian merupakan kesepakatan sepihak yang dilakukan dengan Cuma cuma. Artinya, tidak ada rasa perlawanan dari pihak penerima pemberian. b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. c. Tujuan kesepakatan pemberian adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam tagihan penghibah. d. Hibah tidak dapat di ambil kembali. e. Pemberian harus dilakukan semasa pemberi masih hidup. f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian pemberian merupakan perkecualian dari persetujuan umum yang ada di dalam KUHPerdata, karena hanya satu pihak saja yang berprestasi yaitu orang yang memberi pemberian, sedangkan pihak lawannya yaitu penerima hibah tidak memberikan kontraprestasi sebagai suatu upah. Kesepakatan ini disebut kesepakatan cuma-cuma1, yang artinya : "Pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada pemberi hibah atas kemurahan hati benda miliknya tanpa minta kontra prestasi, perbuatan pemberi hibah 1 . RM.Suryodiningrat, Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian, Alumni ,Bandung, hlm 11 3
harus timbul dari kemauan suka memberi agar perbuatan itu dapat diberi nama hibah." 2. Penjelasan Hibah Menurut Hukum Adat Pengertian hibah menurut hukum adat adalah suatu pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Hibah dalam pengertian lain adalah pemberian seluruh ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup.2 Masalah hibah ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat adat sampai sekarang, karena mereka menghendaki agar harta tersebut dapat diberikan sesuai dengan kehendak pemilik harta, disamping pemilik harta juga ingin mengetahui kepada siapa hartanya diberikan sebelum ia meninggal dunia. Penjelasan hibah dalam hukum adat adalah suatu pemberian warisan peninggalan diwaktu pemiliknya masih hidup. Pemberian itu cirinya ialah menyerahkan barangnya berlaku dengan seketika.3 Pada saat anak dewasa dan pergi meninggalkan rumah orang tua, biasanya anak- anak ini dibekali sebidang tanah pertanian, sebidang tanah pekarangan dengan rumahnya, beberapa ekor ternak dan lain sebagainya. Barang- barang itu semuanya sudah merupakan bagiannya dalam harta benda keluarga, yang kelak diperhitungkan pada pemberian harta peninggalan sesudah orang tuanya meninggal.4 Pada hukum adat juga dikenal dengan 2 . Soerojo Wignojodipoero ,Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1973,hlm. 204 3. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 210 4 . Ibid. 4
5 istilah pemberian wasiat, yang maksudnya adalah orang tua memberikan warisannya dengan cara yang layak menurutnya, ketika ia masih hidup.5 Penghibahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan, keributan dan cekcok dalam membagi hartanya kemudian hari. 3. Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam Adapun penjelasan hibah menurut hukum islam cukup banyak di temukan dalam sastra hukum islam walaupun ketentuannya sama. Hibah berasal dari bahasa arab yang artinya memberikan atau menghadirkan sedangkan pemberian adalah kata dalam bentuk yang artinya memberi, pemberian adalah perilaku hukum yang sepihak. Dalam hal ini pihak yang satu memberi atau berjanji akan memberikan benda kepunyaanya kepada orang lain. Dengan tidak menerima balasan atau imbalan. Pada ensiklopedia islam dijelaskan bahwa pemberian artinya bergerak atau berlalunya sesuatu. Seperti Bahasa terhadap pemberian kepada seseorang yang sebelumnya orang lain. Tidak memiliki hak terhadap barang pemberian dalam pengertian tersebut bersifat luas, baik untuk materi maupun yang bersifat materi. Para ahli menjelaskan sebagai akta yang mengandung pemberian hak milik seseorang kepada orang lain pada saat hidupnya tanpa ganti rugi. 6 5 . Soerojo Wignojodipoero, op.cit, hlm.174 6 . Ensiklopedia Islam, Depdiknaknas,faskal II, Inchtiah Baru Van Hoeve,Jakarta, hlm 106
Pemberian secara menyeluruh bisa mengandung perilaku hukum betrupa hadiah atau pemberian. Keduanya yaitu pemberian yang bersifat sukarela dan mengharapkan Ridha Allah Swt. maka hibah secara khusus yakni di dibawah ini.7 : a. Ibraaa, adalah memberikan kekayaan kepada seseorang yang berhutang. b. Sadaqah, adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh balasan di akhirat saat mendukung dan mencari balasan dan keridhaan Allah itulah tempat perbedaan yang mendasar antara pemberian yang diberikan para ulama. Membagi pemberian itu kepada pemberian wajib yang diterima. c. Pemberian adalah suatu upah yang diberikan seseorang karena telah memperoleh pemberian B. Pendaftaran Tanah Hibah tanda jadi sebagai kepastian hukum terkait hak hak atas benda bagi seluruh rakyat, yang menjadi satu tujuan di pakai dalam UPPA dapat terwujud melalui usaha yakni: 1. Terbentuknya perangkat hukum yang tertulis, secara lengkap jelas yang dilakukan secara utuh sesuai dengan jiwa dan keyakinan keyakinannya. 2. terlaksananya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi kekuasaan hak atas tanah untuk membuktikan hak atas tanah yang dimilikinya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti orang membeli kreditor, untuk menghasilkan bukti yang diperlukan mengenai tanah yang merupakan objek perilaku hukum hukum yang akan dilakukan, bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan tanah. 7 . Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah,jilid III,Darul Fathi lil I'lamil Arabiy,Al Qahirah,1410H,hlm 417 6
Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk memberikan tanda jadi terhadap kepastian hukum yang disebut dengan Rechts Cadaster. Tanda jadi kepastian aturan yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah.meliputi kepastian hak yang di daftar akan ketentuan subjek hak dan ketentuan objek. Pendaftaran tanah ini memperoleh sertifikat sebagai bukti telah menerima haknya. Sedangkan pendaftaran tanah yang Recht cadaster yaitu pendaftaran untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah yang di sebut sebagai (Selanjutnya disebut SPPT PBB).8 Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan PP No. 24. Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997. Kedua peraturan pemerintah ini merupakan bentuk pelaksanaan Pendaftaran tanah dalam rangka Rechts Kadaster yang bertujuan memberikan ketetapan hukum dan perlindungan hukum kepada orang yang memegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang diterima pada akhir proses pendaftaran meliputi Buku Tanah dan Surat Ukur. Sertifikat milik atas tanah ialah alat bukti yang kuat yang ada di dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2), dan pasal 38 ayat (2) UUPA. Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak.9 Hal ini berarti keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai 8. Ibid 9. Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 112-113 7
kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.10 Pendaftaran tanah semacam ini menggunakan sistem Publikasi Negatif. Dalam sistem ini, Negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu, sewaktu- waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik. Dalam banyak kasus, pemegang hak yang memiliki sertifikat hak atas tanah, kapan pun tanpa ada batas jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya karena gugatan, akibatnya sertifikatnya akan dibatalkan. Dengan demikian, pendaftaran Tanah dengan sistem Publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena Negara tidak menjamin kebenaran catatan yang disajikan. Sebaliknya, dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem Publikasi posistif, orang yang mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu haknya. Dalam sistem ini Negara sebagai pendaftar menjamin bahawa pendaftaran yang sudah dilakukan adalah benar. Konsekuensinya adalah penggunaan sistem ini adalah bahwa dalam proses pendaftarannya harus benar-benar diteliti bahwa orang yang meminta pendaftarannya memang berhak atas tanah yang didaftarkan tersebut, dalam arti dia memperoleh tanah ini dengan sah dari pihak yang benar-benar berwenang 10. Arie S. Hutagalung, Penerapan Lembaga Rechtsverweking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Hukum Dan Pembangunan No.4 (Oktober-November 2000). Hal. 328 8
memindahkan hak atas tanah tersebut dan batas-batas tanah tersebut adalah benar adanya. Selanjutnya pengertian pendaftaran tanah menurut A.P.Parlindungan, adalah pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre (bahasa belanda kadaster) yaitu suatu istilah teknis untuk suatu rekaman, yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Pengertian lebih tegas, Cadastre berarti alat yang tepat untuk memberikan uraian dan identifikasi dari lahan dan juga untuk Continues Recording dari hak atas tanah.11 Selain itu dalam Pasal 1 ayat 1 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah: "Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya". Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri atas 12: 1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik bidang-bidang tanah tertentu; 2. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yuridis tertentu; 3. Penerbitan surat tanda bukti haknya; 4. Pencatatan perubahan-perubahan pada data fisik dan data yuridis yang terjadi kemudian. 11 . A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997 Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP.37 Tahun1998), Bandung, Mandar Maju, 1999, Hal. 18 12 . Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, Hal. 6-7 9
Dari pembahasan-pembahasan diketahui yakni pendaftaran tanah ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berulang kali dan tertata rapi dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Fungsi membebaninya13. Dalam pendaftaran tanah dikenal 2 (dua) macam sistem publikasi, yaitu: 1. Sistem Publikasi Positif Efendi Perangin mengatakan bahwa yang dimaksud sisitem publikasi positif dalam mendaftar tanah, ialah apa yang ada didalam buku tanah dan berkas berkas tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat alat bukti yang mutlak. Artinya pihak ketiga berperan atas keterangan keterangan untuk, mendapatkan perlindungan yang utama, di kemudian hari ternyata bukti yang ada di dalamnya tidak benar benar untuk merekayang dirugikan akan mendapat ganti rugi dalam bentuk lain14 Lebih lanjut dikatakan oleh Arie S. Hutagalung15, pada pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publikasi positif, terhadap orang yang memgang hak atas tanah tidak dapat di gugat miliknya dalam arti negara sebagai pendaftar menjamin perturannya yang di lakukan secara benar 2. Sistem Publikasi Negatif Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa sistim publikasi negative yang di berikan yaitu sebagai tanda bukti hak milik atas tanah 13 . Ibid 14 . Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1989, Hal. 97. 15 . Arie S. Hutagalung, Op.Cit, Hal. 84 10
yang kuat yaitu semua bukti yang ada memiliki yurisprudensi dan harus diterima sebagai bukti yang benar oleh hakim sesuai yang di buktikan. Pendaftaran tanah menggunakan sistim publikasi negatif negara sebagai pendaftar dengan tidak menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemilik hak yang benar benar memiliki hak kepada pembeli.16 Pendaftaran tidak dapat menghasilkan milik dan pihak yang menjadi pemegang milik baru. 3. Sistem Torrens Pada sistim ini di pakai oleh negara Australia dan Amerika selatan menurut sejarahnya sistim ini asalnya dari nama penciptanya yaitu Robert torens. Cara kerja sistim ini adalah menciptakan kantor kantor pendaftaran tanah di setiap daerah yang mempunyai tugas mendata setiap hak milik buku tanah kemudian menerbitkan sertifikat hak kepada pemilik tanah dan sertifikat yang telah di terbitkan berlaku sebagai suatu bukti yang sempurna sehingga setiap orang yang memiliki sertifikat. Tidak bisa di ganggu gugat karena sifat tersebut maka sistim ini sama dengan sistim positif. Selain apa yang sudah dijelaskan tersebut diatas dikenal juga pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.17; 1. Pendaftaran tanah secara sistematik Sebelum diberlakukan PP No. 24 tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 16. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanannya, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 81-82 17. Urip Santoso, Op. Cit, Hlm, 136. 11
Tentang Penyelenggeraan Pendaftaran Tanah Sistimatik Di Daerah Uji Coba. Pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dalam PP No. 24 Tahun 1997 ditetapkan dua (2) macam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu pertama kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan kedua kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 atau PP No.24 Tahun 1997. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan melalui Ajudikasi. Yang dimaksud dengan Ajudikasi menurut pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 1997, adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 12
2. Dalam melakukan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dibantu oleh panitia ajudikasi. Berdasarkan pemikirannya, terlaksananya pendaftaran tanah secara sistematik dibagi menjadi dua (2). Yaitu: (1). pendaftaran tanah secara sistematik dalam rangka Program Pemerintah. Pendaftaran tanah secara sistematik ini dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi yang dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2). Dengan pendaftraan swadaya masyarakat. Artinya bahwa Pendaftaran tanah secara sistematik ini dilakukan oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Pendaftaran tanah secara sporadik Dalam melakukan pendaftaran secara sistimatik dan pendaftaran secara sporadik giat pemeliharaan dan pendaftaran ialah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik atau yuridis dan peta pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik atau yuridis dalam peta pendaftaran tanah meliputi daftar tanah, daftar nama, surat pengukuran, buku tanah dan perbaikan perbaikan yang terjadi kemudian. Dalam PP No.24 tahun 1997 ditetapkan dua (2) macam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu pertama kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan kedua pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP No.10 tahun 1961 atau PP No. 24 tahun 1997. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan pendaftaran 13
14 secara sistematik dan pendaftaran secara sporadik. Kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran tanah, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. dalam pasal 1 angka 11 PP No.24 Tahun 1997, yang katakan bahwa pendaftaran tanah secara soporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali terkait satu atau beberapa objek pendaftaran tanah di dalam wilayah atau bagian wilayah suatu kampung/kelurahan secara individu atau massal. Pada pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat masing masing maupun atau kolektif dengan mempersiapkan arsip-arsip yang akan dibutuhkan, datang ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya bisa didaftar atau (disertifikatkan), dan menanggung semua ongkos yang dibebankan kepada pemohon. Dalam waktu berlakunya PP No. 10 tahu 1961, juga terdapat pendaftaran tanah secara sporadik, yang dikenal dengan sebutan pendaftaran tanah secara individual, dan pendaftaran tanah secara sistematik yang dikenal dengan sebutan pendaftaran tanah desa demi desa.
15 Pejabat lain yang membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah yaitu 18: a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) PPAT mempunyai fungsi dalam melaksanakan daftar tanah adalah dalam membuat akta berpindahnya hak kecuali lelang dan surat pemberian Hak Tanggungan atas tanah atau Hak Kepemilikan Satuan Rumah Susun. b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) PPAIW berfungsi dalam melaksanakan daftar tanah yakni dalam membuat Akta Ikrar Wakaf tanah Hak Milik. c. Pejabat Dari Kantor Lelang Peran pejabat dari kantor lelang dalam melaksanakan daftar tanah ialah dalam membuat berita acara atau risalah penawaran hak atas tanah atau kepemilkan akan Satuan Rumah Susun. d. Panitia Ajudikasi Panitia Ajudikasi dalam melaksanakan daftar tanah adalah dalam melaksanakan daftar tanah secara tertatur. Yang berhubungan dengan semua daftar tanah secara teratur dari pertama kegiatan sampai di tanah oleh panitia adjudikasi. tandatangani sertifikat milik Selain apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Ada dua jenis sistem pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono19, yaitu sistem pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak (registration of titles). Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yang didaftar, bentuk yang disimpan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk bukti akan kepemilikan. Yaitu dalam pendaftaran akta maupun pendaftaran hak aitu sumber data yuridis 18 . Urip Santoso, Ibid, Hlm. 315-316 19 . Boedi Harsono, Op.cit, Hal. 475
pada sistem Pendaftaran akta, surat surat inilah yang didaftar. Dalam sistem pendaftaran akta, pejabatnya bersikap diam. dan tidak melaksanakan uji kebenaran data yang disebut pada surat yang didaftar. Di tempat Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PPT), salinan akta disimpan dan terbuka untuk menyeluruh, sedangkan pemilik hak diberikan tanda bukti berupa asli atau minuta akta tersebut. Dalam sistem pendaftaran akta tiap kali terjadi perubahan berkali kali sebagai buktinya. Sehingga dalam sistem ini, data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Cacat hukum dalam suatu akta bisa mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan apa yang disebut title search yang bisa memakan waktu dan biaya karena memerlukan bantuan ahli. Maka kemudian diciptakanlah sistem yang lebih sederhana dan memungkinkan orang memeperoleh keterangan dengan cara yang mudah, tanpa harus mengadakan tittle search pada akta-akta yang ada yaitu sistem pendaftaran hak. Pada sistem pendaftaran kepemilikan setiap penemuan pemilik baru dan perilaku perilaku hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu surat. Tetapi dalam pelaksanaan pendaftarannya bukan aktanya yang didaftar, melainkan kepemilikan yang menjadikan dan perbaikan- perbaikan kemudian baru didaftar. Surat tersebut merupakan sumber yang ada pada data. 16
Untuk pendaftaran kepemilikan dan perbaikan-perbaikannya yang terjadi, barulah diberikan tabel isian, yang disebut register atau yang biasa di bilang sebagai buku tanah, agar tidak ada perbaikan sehingga, tidak dibuatkan buku tanah yang baru, melainkan dicatatkan pada tempat mutasi yang telah disiapkan pada buku tanah yang bersangkutan. Sebelum dimulainya pendaftaran kepemilikan pada buku tanah serta mencatat perbaikannya kemudian, oleh Pejabat Pendaftaran Tanah dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan, sehingga pejabatnya dapat dikatakan bersikap aktif. Dalam sistem ini buku-buku tanah disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah dan terbuka untuk umum. Sebagai tanda bukti hak, diterbitkan sertifikat yang merupakan salinan register, yang di Indonesia sertifikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dokumen utuh. Penerbitan sertifikat hak terhadap tanah yakni hasil akhir pada tahapan pendaftaran tanah termasuk perbaikan perbaikan terkait subjek, status hak dan perilaku-perilaku hukum yang dilkasanakan terhadap tanahn yakni sebagai alat bukti yang kuat. Hal ini berarti bahwa bukti-bukti yang ada di dalamnya memiliki yurisprudensi yang harus diterima (hakim) sebagai bukti yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Apabila ternyata data dari pendaftaran tanah tidak benar, diadakan perubahan dan pembetulan atas keputusan pengadilan. Dalam banyak kasus, pemegang hak yang memiliki sertifikat hak atas tanah kapanpun dapat kehilangan hak karena gugatan pihak lain yang berakibat 17
pembatalan sertifikat di tangannya.20 Pembuatan sertifikat tanah hadiah dilbuat atas dasar adanya beralihnya kepemilikan seorang pewaris pada ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2000, yg menjelaskan bahwa pemindahan hak atas surat waris serta surat hadiah berupa tanah wasiat ialah suatu objek pajak. Cara mengurus akta tanah dapat anda lakukan melalui kantor Kementerian Agraria dan rapikan Ruang melalui Badan Pertanahan Nasional sesuai tempat tinggal. Tujuannya yaitu agar mengetahui cara mengurus sertifikat tanah hibah tersebut yaitu supaya setiap orang yang diberi tanah hibah terlindungi kepemilikannya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan apabila sewaktu-waktu pemberi hadiah merogoh. Pada hukum yg berkaitan dengan hibah diatur dalam buku Undang-Undang hukum Perdata tepatnya pada Pasal 1666 sampai Pasal 1693. Di dalam pasal tadi menjelaskan pengertian hadiah yaitu sebuah persetujuan dimana pihak penghibah menyerahkan sesuatu secara cuma-cuma, tanpa dapat mengambilnya balik. Undang-undang secara tertulis hanya mengakui penghibahan antara orang- orang yang masih hayati saja. Bagaimana Langkah langkah yang di lakukan guna mengurusi sertifikat tanah hibah. Langkah guna mengurusi akta atau serifikat tanh umumnya juga digunakan dengan cara balik nama. hal yang perlu di lihat untuk mengurus surat atas tanah warisan atau tanah pemberian ialah portofolio BPHTB dan syaratnya. 20. Ibid, Hal. 55 18
19 berikut adalah Langkah langkah dan cara caranya: 1. Membuat surat keterangan Warisan (SKW) Sertifikat tanah yg atas nama ahli pewaris agar diurus untuk balik nama sertifikat tanah bantuan gratis tadi pada pakar waris. referensi Waris (SKW) dibuat secara langsung oleh ahli waris, dan harus di lihat langsung oleh dua orang saksi, serta dilihat langsung juga oleh ketua Desa pada tempat tinggal dari pewaris. 2. Menyusun syarat beralihnya kepemilikan Atas Tanah Sebelum dikirim ke daerah Badan Pertanahan Nasional, dan wajib melengkapi syarat guna mengurus beralihnya kepemilikan Atas Tanah pemberian. kondisi utama yg wajib dilengkapi yaitu seperti mengisi serta menandatangani di atas materai formulir permohonan, mengumpulkan, identitas atau biodata diri, surat keterangan waris, pernyataan tanah tidak berlawanan, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 3. Mempersiapkan ongkos dalam membuat akta hadiah 4. Sebagai orang yang memohon bisa menunggu proses di atas selama lima hari kerja untuk bisa mendapat kepemilikan atas tanah sambil proses menunggu bisa di cek langsung pada website. Sebelum mendapat surat tanah pemberian, harus memastikan bahwa terdapat surat pernyataan tanah hadiah yang ada karena adanya surat pernyataan tanah hadiah yang ada karena adanya surat pernyataan tanah hadiah yang ada karena adanya surat pernyataan tersebut bisa menyebabkan terjadinya masalah yang timbul dan bentuk surat pemberian ini dapat di pelajari apabila dibutuhkan.