Pusat Penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat - 10270 Jakarta Pusat - 10270 c c 5715409 d 5715245 d 5715409 5715245 m m 25 PUSLIT BKD BIDANG KESEJAHTERAAN RAKyAT KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS Vol. XIV, No. 17/I/Puslit/September/2022 PENGUATAN ATURAN SISTEM REKRUTMEN BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA Luthvi Febryka Nola Abstrak Selama bulan Juli hingga Agustus 2022 marak diberitakan kasus rekrutmen ilegal pada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Bahkan banyak CPMI yang sudah diberangkatkan. Kondisi mereka memprihatinkan karena kerap menjadi korban penipuan, kekerasan, dan penyiksaan. Kasus ini terjadi setiap tahun dengan jumlah korban yang terus meningkat. Tulisan ini membahas mengenai pengaturan rekrutmen CPMI; penyebab terus terjadinya rekrutmen ilegal terhadap CPMI; dan upaya hukum untuk mengatasi maraknya rekrutmen ilegal. Selama ini terjadi ketidakjelasan, kekosongan, dan ketidaksinkronan peraturan terkait rekrutmen CPMI. Pemerintah juga kurang tegas memberantas modus rekrutmen ilegal. Oleh karena itu, melalui fungsi legislasi, Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi UU PPMI agar rekrutmen diatur lebih jelas dalam suatu sistem. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi IX dan Tim Pengawas DPR RI untuk Pelindungan PMI perlu mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antarperaturan pelaksana; menerbitkan aturan pelaksana amanat dari UU PPMI; meningkatkan proses penegakan hukum; dan memberantas mafia rekrutmen PMI. Pendahuluan Pada Juli 2022, tanggal 27 beredar sebuah video viral di media sosial yang menceritakan nasib 54 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami penyekapan di Kamboja (medcom.id, 28 Juli 2022). Mereka diberitakan menjadi korban penipuan penempatan kerja dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut Kementerian Luar ini merupakan Negeri, para PMI lowongan kerja korban penipuan online yang beberapa tahun terakhir marak terjadi. Pada tahun 2021, sebanyak 119 orang telah menjadi korban. Pada Januari hingga Agustus 2022, jumlah korban meningkat menjadi 446 orang 25 Agustus 2022). Kasus penipuan lowongan kerja online tidak hanya terjadi di Kamboja, akan tetapi juga di negara sekitarnya yang digerakkan oleh jaringan kriminal internasional 7 September 2022).
banyak diberitakan, namun penyalur tetap terhadap melakukan rekrutmen calon PMI (CPMI) secara ilegal. tanggal 12 Agustus 2022, Pada pemerintah berhasil menggagalkan pemberangkatan orang 212 CPMI hasil rekrutmen ilegal di Bandara Kualanamu yang akan diberangkatkan Kamboja 25 Agustus 2022). ilegal tentunya Proses rekrutmen berkontribusi pada terjadinya PMI ilegal. Menurut Kepala BP2MI, jumlah PMI ilegal sudah mencapai 4,6 juta orang. Jumlah ini lebih besar dari PMI legal yang jumlahnya 4,4 juta orang 9 Maret 2022). Walaupun telah ke Maraknya permasalahan PMI pada masalah yang rekrutmen ilegal tentunya sangat bertentangan dengan asas pelindungan PMI, yaitu antiperdagangan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (UU PPMI). Oleh karena itu, tulisan ini membahas mengenai pengaturan rekrutmen CPMI; penyebab terus terjadinya rekrutmen ilegal terhadap CPMI; dan upaya hukum untuk rekrutmen mengatasi maraknya ilegal. berakar Indonesia Pengaturan Rekrutmen PMI Menurut Hasibuan, rekrutmen merupakan usaha mencari dan tenaga kerja memengaruhi calon lowongan agar bersedia melamar pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan (Pane, 2019:1). Hasibuan merupakan salah satu ahli yang mekanisme luas memandang rekrutmen. Menurutnya rekrutmen meliputi proses penarikan, seleksi, induksi penempatan, orientasi, dan (Pane, 2019: 4). Tidak semua ahli memiliki pandangan serupa, ada yang berpendapat proses rekrutmen diawali ketika pelamar dicari dan diakhiri ketika lamaran mereka diserahkan atau diterima oleh perusahaan. Dalam hal ini, proses seleksi tidak termasuk ke dalam rangkaian rekrutmen (Syafri dan Alwi, 2014: 45). UU PPMI tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rekrutmen. Kata rekrutmen disebutkan dalam Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI); penjelasan umum terkait salah satu layanan yang Satu diberikan Layanan Terpadu Atap (LTSA) PMI; dan penjelasan asas antiperdagangan manusia. Hanya saja dari pengertian SIP2MI yang merupakan izin yang dipergunakan untuk menempatkan CPMI (Pasal 1 angka 17 UU PPMI), dapat disimpulkan bahwa UU PPMI menganut pandangan rekrutmen dalam arti luas karena menjangkau kegiatan penempatan. Luasnya jangkauan dari kegiatan rekrutmen ini tentunya membutuhkan jelas. Hanya saja, pengaturan yang UU PPMI secara rekrutmen, misalnya jelas kegiatan terkait data, proses keabsahan dokumen [Pasal 8 ayat (2)], informasi, dan permintaan sosialisasi (2)]. Kedua PMI kegiatan bagian yang merupakan dari rekrutmen ini hanya dinyatakan sebagai "pelindungan", bukan secara tegas diatur sebagai "proses" yang dipersyaratkan sebelum bekerja. tidak mengatur kelengkapan [Pasal 11 ayat Berkaitan dengan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja, Pasal 12 ayat (1) UU PPMI mendelegasikan pada Kepala Badan Pelindungan PMI (BP2MI) untuk membuat peraturan. Peraturan tersebut baru terbentuk lima tahun kemudian yaitu pada 4 Juli 2022 melalui Perka BP2MI No. 7 Tahun 2022 26
27 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi CPMI. Keterlambatan pembentukan Perka tentu menganggu pelaksanaan dari UU PPMI. Berdasarkan Pasal 90 UU PPMI, aturan pelaksana harusnya sudah terbentuk 2 tahun semenjak UU PPMI diundangkan. Berkaitan informasi kerja, Pasal 11 ayat (2) UU PPMI mengatur bahwa sosialisasi informasi dan permintaan PMI dilakukan (pemda) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparat pemerintahan desa. Hanya saja berdasarkan Perka BP2MI No. 7 Tahun 2022, kewenangan pemberian informasi kerja diperluas dapat dilakukan oleh Kemenaker, BP2MI, BP3MI, LTSA PMI, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, pemerintah desa. pemberi informasi ini berpotensi menimbulkan informasi. Ditambah ketidakpastian lagi berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Perka BP2MI No. 7 Tahun 2022, informasi juga berkaitan dengan biaya yang dibebankan pada CPMI. Padahal berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU PPMI, PMI tidak dikenakan biaya penempatan. dengan Keberagaman Peraturan pelaksana selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI (PP No. 59 Tahun 2021). Aturan terkait rekrutmen yang perlu dicermati dalam PP ini adalah terkait verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) peraturan tersebut, kegiatan ini dapat dilakukan fungsional oleh pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh dinas ketenagakerjaan. Aturan ini berpotensi menimbulkan dapat yang irisan bermuara tarik-menarik kepentingan antarinstansi. BP2MI, pejabat kewenangan pada Rekrutmen PMI secara Ilegal Rekrutmen PMI secara ilegal berarti proses rekrutmen PMI yang tidak peraturan sesuai Rekrutmen perundang-undangan. dilakukan oleh pihak yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan administrasi pendirian Perusahaan (P3MI). Mereka Penempatan PMI beranggapan pemenuhan bahwa persyaratan administrasi justru akan menyusahkan dan akan menjadi target pengawasan. Pihak ini biasa disebut dengan calo, penyalur, atau perekrut. Mereka biasanya mendapat proses besar keuntungan rekrutmen ilegal ini. dengan dari Para calo mendekati CPMI agar bersedia menjadi tenaga kerja ilegal dengan menawarkan gaji yang besar, kualifikasi rendah, dan proses yang mudah. Bahkan CPMI diberikan sejumlah uang muka. Orang terdekat seperti keluarga dan tetangga CPMI juga dipengaruhi supaya dapat membujuk CPMI untuk berangkat. Mereka juga diberikan sejumlah uang. Selain dengan mendekati langsung CPMI, keluarga, dan tetangganya, calo juga menggunakan iklan lowongan pekerjaan di media sosial. Bahkan berkaitan dengan kasus Kamboja, para PMI yang direkrut ilegal dipekerjakan untuk merekrut kembali CPMI lainnya 11 Juli 2022). Mereka juga "diperjualbelikan" antara perusahaan lainnya. Dari modus satu dengan rekrutmen PMI ilegal ini tergambar pentingnya CPMI mendapatkan informasi kerja yang benar. Informasi tersebut tidak hanya terkait dengan lowongan pekerjaan akan tetapi juga risiko apabila direkrut secara ilegal dan prosedur pemberangkatan yang benar. Secara hukum, pelaku rekrutmen ilegal dapat dijerat dengan dengan
UU Keimigrasian, UU Administrasi Kependudukan, UU PPMI, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Berdasarkan tersebut, para perekrut peraturan ilegal ini diancam dengan sanksi penjara dan denda yang cukup berat. Selain itu terkait TPPO, bagi penyelenggara negara yang terlibat, sanksi pidananya ditambah sepertiga dan diberhentikan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007). Uang. secara Permasalahannya adalah proses penegakan hukum terhadap para calo maupun oknum yang merekrut CPMI sangat minim. Misalnya, kasus rekrutmen ilegal CPMI ke Kamboja, hingga ini baru sebagian kecil calo saat yang tertangkap dan mayoritas penangkapan dilakukan pada saat kasus viral. Seperti kasus Kamboja, setidaknya baru 3 kali dilakukan penangkapan, yaitu pertama, pada bulan Juli 2022, terhadap 3 tersangka. Kedua, pada 18 Agustus 2022, terhadap 5 orang, dua di antaranya yang merupakan penyandang dana masih buron. Terbaru, tanggal 25 Agustus 2022, Polda Kepri kembali menangkap 2 orang. Hanya saja yang tertangkap biasanya perekrut atau koordinator lapangan saja. Sedangkan penyandang aktor dana intelektual di belakang kasus sulit terjamah hukum. Penegakan hukum tebang pilih tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku. secara ilegal ini dan Keberangkatan 212 CPMI yang berhasil digagalkan di Kualanamu Sumatera Utara, menunjukkan besarnya dana yang digunakan, serta luasnya target wilayah, masifnya strategi pengiklanan dan teknologi. pemanfaatan perangkat Proses sangat terorganisasi sehingga memunculkan rekrutmen/perekrutan istilah mafia PMI ilegal. rekrutmen ini Upaya Hukum Mengatasi Maraknya Rekrutmen Ilegal Rekrutmen baik dalam lingkup luas maupun sempit merupakan rangkaian beberapa kegiatan. Supaya rangkaian kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu dirumuskan dalam sistem. Menurut Friedman (2011: 5), sistem hukum dibentuk atas 3 komponen, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Berkaitan dengan rekrutmen PMI, ada beberapa substansi hukum yang perlu diperbaiki yaitu: a. aturan rekrutmen perlu diperjelas, terutama dalam UU PPMI. Kegiatan apa saja yang termasuk di dalamnya perlu dirumuskan. Apakah benar sampai penempatan atau hanya informasi terkait dan pendaftaran. Tujuannya untuk memberikan hukum kepastian terkait kegiatan rekrutmen. terkait suatu penyampaian b. aturan yang berwenang memberikan informasi kerja kepada masyarakat perlu disinkronkan. Berdasarkan UU PPMI, informasi kerja seharusnya dari pemerintah pusat kemudian disampaikan pemerintah ke daerah provinsi kemudian oleh provinsi kepada disampaikan pemerintah kabupaten/kota. Perka BP2MI No. 7 Tahun 2022 seharusnya menyesuaikan dengan aturan informasi biaya penempatan dalam Perka BP2MI No. 7 Tahun 2022 perlu disinkronkan dengan aturan zero cost dalam Pasal 30 UU PPMI. instansi alur ini. Selain itu 28
29 Penguatan peraturan ini dapat dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi legislasi maupun hukum pengawasan. rekrutmen juga perlu diperkuat. Struktur hukum berkaitan dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Supaya penegakan hukum tidak tebang pilih, maka mafia rekrutmen PMI harus diberantas. Struktur Pemerintah perlu belajar pada pemberantasan mafia tanah. Ada 3 hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar-instansi, sanksi yang tegas, dan pemberitaan masif di media (realestat.id, 17 Februari 2021). Selain penguatan substansi dan struktur hukum, budaya ketaatan hukum masyarakat dan aparat penegak hukum perlu dibangun. pengenaan Peraturan perundang-undangan hendaknya tidak hanya memberikan sanksi yang berat terhadap pihak yang tidak menaati hukum, akan juga memberikan tetapi (reward) bagi aparat penghargaan berhasil penegak hukum mencegah rekrutmen terjadinya ilegal. Reward juga dapat diberikan pada P3MI yang sukses menyalurkan PMI dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perlu yang Penutup Dari pembahasan terkait aturan rekrutmen CPMI terlihat bahwa ada terkait ketidakjelasan pengaturan mekanisme rekrutmen dalam UU PPMI. Ketidakjelasan dapat bermuara pada ketidakpastian hukum. terjadinya Selain ketidakjelasan, terdapat ketidaksinkronan aturan pemberian informasi antara UU PPMI dengan Proses pelaksananya. aturan penegakan terhadap hukum pelanggaran juga dilakukan secara tebang pilih. Kelemahan aturan dan ketidaktegasan proses penegakan mengakibatkan hukum maraknya rekrutmen ilegal. Oleh karena itu, rekrutmen PMI perlu diatur dalam satu sistem yang tidak hanya mengatur tentang substansi rekrutmen akan tetapi juga kelembagaan dan budaya ketaatan hukum. telah Melalui fungsi legislasi, DPR perlu bersama RI melakukan terhadap UU PPMI supaya rekrutmen diatur lebih jelas dalam suatu sistem. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi IX dan Tim Pengawas DPR RI untuk Pelindungan PMI perlu mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi peraturan, meningkatkan proses penegakan hukum, dan memberantas mafia rekrutmen PMI. pemerintah revisi Referensi "Berangkat ke Kamboja dengan 212 Calon Pesawat Carter, TKI di Ilegal Ditangkap Kualanamu", 25 Agustus 2022, read/2022/08/25/060000478/ berangkat-ke-kamboja-dengan- pesawat-carter-212-calon-tki- ilegal-ditangkap-di, diakses 12 September 2022. "Dunia desak benahi kasus perdagangan manusia dan Penipuan Jaringan China", 7 September 2022, w w w . v o a i n d o n e s i a . c o m / a / dunia-desak-kamboja-benahi- kasus-perdagangan-manusia- d a n - p e n i p u a n - j a r i n g a n - kamboja
china/6734505.html, diakses 12 September 2022. Friedman, Lawrence M. 2011. Sistem Ilmu Sosial. Hukum Perspektif Bandung: Nusa Media. ''Kepala BP2MI Sebut Ada 4,4 Juta Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Berbagai Negara", 9 Maret 2022, com/regional/read/4907223/ kepala-bp2mi-sebut-ada-44- juta-pekerja-migran-indonesia- bekerja-di-berbagai-negara, diakses 12 September 2022. Pane, Sri Gustina. 2019. Pengaruh dan Rekrutmen Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Jurnal UISU, Vol. 1, No. 17. Pegawai "Pengiriman PMI ke Kamboja, Polda Kepri Tetapkan Tiga Tersangka", 11 Juli 2022, riau/1657515717-pengiriman- pmi-ke-kamboja-polda-kepri- tetapkan-tiga-tersangka, diakses 7 September 2022. Syafri, Wirman dan Alwi. 2014. Manajemen Daya Manusia dalam Organisasi Publik. Sumedang. Sumber "Viral 54 WNI Disekap di Kamboja, Korban Melapor ke Tiktoker", 28 Juli 2022, id/internasional/asia-pasifik/ RkjepGgb-viral-54-wni-disekap- di-kam boja-korban-melapor-ke- tiktoker, diakses 31 Agustus 2022. Luthvi Febryka Nola luthvi.nola@dpr.go.id Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Muda pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan antara lain: "Permasalahan Hukum dalam Praktik Pre-Project Selling Apartemen" (2017); Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja bagi Pengemudi Ojek Online"(2018); dan "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan" (2019). Info Singkat © 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI ISSN 2088-2351 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit. 30