STRATEGI POLITIK KOALISI PARTAI DALAM PEMENANGAN PASLON KEPALA DAERAH : STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 GUNAWAN, ARRY BAINUS, DAN CAROLINE PASKARINA Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Abstract This study aims to describe, and analyze the coalition strategies of local political parties and national political parties in the framework of winning regional heads in a region that has built a political dynasty for a dozen years, especially in Nagan Raya District, Aceh Province. The theory used is the political strategy theory used by Schroder (2010) which assesses political strategy is a framework of steps or plans used in order to realize political ideals. The political strategy is divided into two: political offensive strategy and defensive political strategy. This study uses a qualitative method. The data source consists of primary and secondary data. Primary data were obtained from the results of in-depth interviews with a number of informants, while secondary data were obtained from literature review and related documents. The research instrument is the researcher himself. Research informants consisted of coalition leaders, bearers of political parties, couples who won in Nagan Raya regional elections, Jamin Idham and Chalidin. The results showed that the strategy adopted by the candidate pair Jamin Idhan and Chalidin (JADIN) to fight incumbents, namely Teuku Raja Keumangan and Said Junaidi (TRK ONLY) was an offensive strategy. Keywords : Coalition of Political Parties, Local Political Parties, Election of Regional Heads A. Pendahuluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan produk era reformasi tak jarang kerap menghadirkan kejutan dalam setiap perhelatannya. Sebut saja misalnya, fenomena pasangan calon tunggal hingga politik dinasti. Berbicara politik dinasti, belakangan fenomena |51 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
politik dinasti memang semakin mencuat di beberapa wilayah di Indonesia. Politik dinasti sendiri secara umum dapat dipahami sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam suatu hubungan kekerabatan. Beberapa diantaranya adalah dinasti politik atut di Banten, dinasti Syaukani di Kutai Kartanegara, dinasti Itoc Tochija di Cimahi serta dinasti makmun ibnu fuad di Bangkalan. Namun diantara sekian dinasti politik yang ada, menjadi sebuah fenomena menarik apabila dinasti yang telah kuat mengakar di suatu wilayah tiba tiba runtuh oleh pendatang baru dalam pentas demokrasi di aras lokal. Fenomena keruntuhan dinasti politik ini terjadi pada dinasti politik yang dibangun H.T. Zulkarnaini atau akrab disapa "Ampon Bang" di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 lalu. Praktis sejak terbentuknya Kabupaten ini pada tahun 2002 silam, rezim dinasti politik H.T. Zulkarnaini telah berkuasa di Nagan Raya hingga 15 tahun lamanya. Ekses lamanya berkuasa, muncul anekdot yang berkembang di masyarakat lokal, bahwa hanya rezim Soeharto yang bisa menandingi lamanya periode kekuasan yang dibangun oleh pria yang masih terhitung keturunan darah biru tersebut. Tercatat H.T. Zulkarnaini telah mengenggam kekuasaan di kabupaten yang baru dibentuk pada tahun 2002 itu sebagai Pjs Bupati Nagan Raya selama 4 tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2006. Kesuksesan meraih tahta pada periode perdana sebagai penjabat Bupati kemudian dilanjutkan dengan memenangkan dua kali Pilkada Nagan Raya yaitu Pilkada tahun 2006 dan Pilkada kedua pada tahun 2012. Tidak cukup sampai di situ, pria yang hobi menempatkan keluarga dan kerabat dalam jajaran birokrasi di kabupaten itu juga berhasil menempatkan 52| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020
istrinya memperoleh kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Nagan Raya pada Pemilu Anggota legislatif tahun 2014 lantaran partai yang dipimpinya, Partai Golkar meraup suara terbanyak pada Pemilu 2014.1 Tak pelak kekuasaan Ampon Bang yang merupakan Pimpinan partai Golkar Nagan Raya ini tidak hanya berada di level eksekutif, namun juga di level legislatif dengan menguasai mayoritas kursi di Parlemen Nagan Raya.2 Pilkada Nagan Raya tahun 2017 diikuti oleh Lima Pasangan Calon. Masing masing 3 dari jalur perseorangan dan 2 pasangan calon melalui jalur Partai Politik. Karena konstitusi telah membatasi masa jabatan Kepala Daerah maksimal dua kali untuk tingkatan yang sama, maka pada Pilkada Tahun 2017 ini Ampon Bang harus ikhlas tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Nagan Raya untuk periode ketiga. namun ternyata dirinya tidak kehilangan akal, pada Pilkada 2017 ini Ampon Bang kembali berupaya melanjutkan trah politiknya dengan cara mendukung pencalonan adik kandungnya sendiri, Teuku Raja Keumangan yang merupakan mantan kepala Bappeda Nagan Raya sebagai calon Bupati Nagan Raya periode 2018-2022 berpasangan dengan Said Junaidi yang merupakan anggota DPRD Nagan Raya selama lebih kurang 3 periode di kabupaten tersebut. 1 Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Edisi Revisi). (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). 2 Kursi DPRK Nagan Raya dikuasai mayoritas oleh Partai Golkar dengan menguasai 7 kursi dari total 25 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Kemudian di ikuti oleh Partai Aceh (PA) , Nasdem dan Demokrat masing masing 3 kursi. Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing masing dua kursi. Sisanya diperoleh oleh Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing masing satu kursi. |53 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
Kecenderungan penelitian akademik sejauh ini menggambarkan bahwa petahana relatif memiliki yakni peluang resiko kekalahan kecil. Hal ini disebabkan petahana selain umumnya lebih berdaya dalam hal dukungan kondisi ekonomi sebagaimana disampaikan Boyne,3 petahana juga mampu mempengaruhi opini publik secara lebih luas melalui akses media. Selain itu sejumlah para ahli seperti Ragsdale dan Carmichael juga menilai bahwa popularitas petahana umumnya relatif akan menyulitkan penantang dalam meraih kemenangan.4 King dalam studinya yang melihat antara popularitas petahana dalam pemilihan Kepala Daerah, mendapatkan temuan bahwa petahana umumnya memiliki peluang kekalahan lebih kecil karena ia memegang kontrol ekonomi serta memiliki akses ke pusat kekuasaan yaitu kepala negara. 5 Peluang Pertama adalah kondisi ekonomi, petahana yang memegang kendali serta tanggung jawab atas kondisi ekonomi di wilayahnya, hal tersebut mampu memberikan peluang bagi dirinya untuk terpilih kembali jika dirinya mampu meningkatkan serta menyehatkan kondisi ekonomi di wilayahnya. Peluang kedua adalah kedekatan yang dimiliki si petahana dengan pusat kekuasaan yaitu kepala negara. Secara sederhana, King dalam studinya menunjukan bahwa kondisi ekonomi secara signifikan mempengaruhi pilihan pemilih. Hal ini kemudian 3 Boyne, George A. 2009. "Democracy and Government Performance: Holding Incumbent Accountable In English Local Government", The Journal of Politics, Volume 71. 4 Carmichael, Calum M.1990. "Economic Conditions and the Popularity of the Incumbent Party in Canada". Canadian Journal of Political Science, Volume 23. Lihat juga, Ragsdale, Lyn. 1981. "Incumbent Popularity, Challenger Invisibility, and Congressional Voters". Legislative Studies Quarterly, Volume 6. 5 King, James D. 2001. "Incumbent Popularity and Vote Choice in Gubernatorial Elections". The Journal of Politics, Vol. 63, No. 2. 54| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020
didukung oleh popularitas yang dimiliki petahana dipengaruhi oleh hubungan baik dengan kepala negara. Sejumlah ahli lain seperti Gordon dan Landa menjelaskan dua model peluang petahana yang tercipta ketika petahana menjalankan kekuasaannya. dua model peluang petahana ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai daya ungkit petahana ketika pemilu berlangsung.6 Pertama, Petahana umumnya memiliki jalinan hubungan yang baik dengan kelompok kepentingan dan elit di daerah (direct officeholder). Kedua, Petahana tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu besar untuk membuat ia terpilih kembali (campaign discount). Meski kemudian petahana memiliki peluang yang lebih tinggi dalam memperoleh kemenangan pada pemilu, namun praktek di lapangan menunjukan bahwa petahana tidak selalu meraih kursi kekuasaan dalam pentas demokrasi. Di sinilah kemudian peranan Partai Politik atau koalisi Partai Politik memiliki posisi strategis dalam rangka pemenangan pasangan calon Kepala Daerah. Argumen Partai Politik memegang peranan kunci dalam kemenangan pemilu tersebut diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Lestari. Dalam tesisnya yang mengambil objek studi pada kekalahan pasangan calon Lalu Serinata-Husni Djibril Pada Pilkada Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, dirinya mendapatkan temuan akan fenomena kekalahan petahana yang didukung oleh partai pemenang pemilu legislatif. Temuannya yaitu lemahnya identifikasi kepartaian, disamping faktor sosok atau figur yang bertanding serta isu yang diangkat tidak dapat menarik 6 Gordon, Sanford C & Landa, Dimitri. 2009. "Do The Advanteges Of Incumbency, Advantage Incumbent?". The Journal of Politics, Vol. 71, No. 4. |55 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
pemilih, yang kemudian menyebabkan kecenderungan kekalahan petahana.7 Meski pemilihan Kepala Daerah saat ini telah membolehkan adanya jalur perseorangan, akan tetapi keberadaan Partai Politik dibelakang seorang kandidat sangat krusial dalam pemenangan pasangan calon. Hal ini dikarenakan Partai Politik memiliki mesin politik yang lebih terstruktur serta lebih efektif dan efisien dibandingkan mesin politik sementara yang dibangun calon perseorangan. Merujuk pada riset yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) terhadap hasil Pilkada 2015 lalu, terdapat fakta bahwa dari 35 persen calon perseorangan yang maju dalam pilkada, yang mencatat kemenangan hanya sejumlah 14,4 persen. Sisanya sebanyak 85,6 persen kandidat mengalami kekalahan.8 Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan politik calon perseorangan hingga kini dinilai masih belum mampu mengunguli kinerja dari mesin politik yang dibangun oleh Partai Politik. Dalam sistem demokrasi, peranan Partai Politik diakui memiliki posisi strategis tidak hanya karena sebagai alat penguasaan jabatan publik yang sesuai dengan prinsip demokrasi, melainkan juga keberadaan parpol adalah sebuah keniscayaan demokrasi sebab parpol dipandang sebagai sebuah institusi utama dalam melakukan maksimalisasi fungsi fungsi politik seperti artikulasi maupun agregasi kepentingan, rekrutmen politik, serta komunikasi dan sosialisasi politik.9. 7 Lestari, Linayati. 2011. Kekalahan Lalu Serinata-Husni Djibril Pada Pilkada Nusa Tenggara Barat Tahun 2008. Tesis yang tidak dipublikasi. Program Studi Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada. 8 Lihat : independen-masih-sulit-menang, diakses 24 November 2011. 9 Almond, Gabriel A. 1960. The Politics of the Developing Areas. Princeton: Princeton University Press 56| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020
B. Strategi Politik Peter Schroder adalah salah satu pakar strategi politik yang mempopulerkan penggunaan strategi bidang politik, khususnya pemilu. Schroder menilai strategi politik adalah adalah sebuah kerangka langkah atau rencana yang digunakan dalam rangka merealisasikan cita-cita politik. Dalam konteks pemerintahan strategi digunakan dalam rangka realisasi pemberlakuan aturan perundangan, pembetukan kelembagaan baru dalam birokrasi pemerintahan Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru maupun menjalalankan serangkaian kebijakan yang idealisasi politik suatu kelompok.10 Sedangkan dalam konteks pemilu, strategi politik digunakan sebagai cara untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu. Pandangan demikian tidak jauh berbeda dengan Prihatmoko & Moessafa yang juga menilai strategi merupakan segala rencana dan tindakan yang dilaksanakan untuk memperoleh kemenangan dalam konteks pemilu. Agar kandidat dapat meraih kemenangan dalam pemilu, sedapat mungkin ia harus mampu membuat pemilih pemilih berpihak dan memberikan suara kepadanya. Di sinilah kemudian strategi digunakan untuk menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh serta mengetahui metode pendekatan yang paling efektif dan efisien terhadap pemilih. Berdasarkan pandangann sejumlah ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah serangkaian tahapan yang harus ditempuh guna menuju target yang telah ditetapkan. Strategi yang baik tentunya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait langkah utama maupun pola keputusan yang harus diambil dalam rangka mewujudkan 10 Peter Schroder, Strategi Politik (Poltische Strategien) Edisi Revisi, (Jerman: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2008), 11-19 |57 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
tujuan.11 Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan utama yaitu "kemenangan". Dalam konteks pemilu fokus strategi adalah pemenangan pemilu bagi kandidat,12 Schroder sendiri membagi strategi politik menjadi dua, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Berikut penjelasan strategi politik menurut Schoreder tersebut: Pertama, Strategi ofensif. Dalam konteks pemilu strategi ofensif ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Strategi perluasan pasar secara ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk ceruk basis kelompok pemilih baru di samping basis tetap yang telah sebelumnya ada. Strategi ini disiapkan melalui kampanye yang pada intinya menawarkan kepada publik tentang keunggulan program atau partai kandidat dibanding kandidat pesaing. Fokus utama dari kampanye adalah kebaruan dan perbedaan. artinya program yang ditawarkan dalam meraih simpati pemilih tidak hanya baru atau original, melainkan juga menunjukan perbedaan secara jelas dengan kandidat rivalnya.13 Akan halnya strategi menembus pasar adalah sebuah strategi yang eksplorasi potensi kandidat yang telah ada agar mampu teroptimalisasikan secara maksimal. Misalnya eksplorasi dari sisi kelebihan kandidat sehingga ketika kampanye keunggulan kandidat akan lebih maksimal. Dapat juga dilakukan melalui metode ekslplorasi target pemilih dimana keberhasilan 11 Oxford Learner's Pocket Dictionary. 2004. English: Oxford Dictionary Press. Lihat juga Summers, Della. Kamus Longman Dictionary of Contemporary English. Great Britain : The Pitman Press, 1982. 12 Schroder, strategis...h. 3, lihat juga Efriza, Kemal Fasyah. Mengenal Teori-Teori Politik. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006). 13 Surahmadi, S.. Strategi pemenangan politik pasangan idza-narjo dalam pemilukada kabupaten brebes periode 2012-2017. Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 7, No.2, Oktober 2016 58| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020
telah diperoleh sebelumnya. Bila di sebuah wilayah kandidat tersebut pernah meraih suara signifikan mencapai 50 persen misalnya. Maka perlu dilakukan strategi agar raihan suara di wilayah tersebut melebihi hasil yang dicapai dalam pemilu sebelumnya. 14 Kedua, Strategi defensif. Strategi defensif kerap diterapkan jika partai mapun koalisi pemerintahan ingin mempertahankan mayoritas pemilihnya. Dalam hal strategi strategi defensif terbagi dua yaitu mempertahankan pasar dan melepas pasar. Dalam Strategi mempertahankan pasar Partai pendukung pemerintahan berupaya menjaga pemilih tetap mereka sekaligus memperkuat keyakinan pemilih musiman yang dalam pemilu terdahulu memilih mereka. Berbeda dengan partai yang menerapkan strategi ofensif. Bila partai-partai lain berusaha menonjolkan perbedaan untuk dapat memberikan tawaran atau janji yang lebih menarik kepada pemilih. Namun sebaliknya partai- partai yang menerapkan strategi defensif justru berupaya agar perbedaan tersebut dikabutkan sehingga tidak dapat dikenali oleh pemilih. yang ada tidak dikenali. C. Partai Politik Demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peranan Partai Politik sebagai bentuk organisasi politik dalam menjembatani antara pemerintah dan rakyat. Peran sentral Partai Politik dalam hal ini tidak hanya memastikan keterlibatan masyarakat, namun juga merangkum aspirasi , gagasan dan mengakomodir kepentingan 14 Ibid. h. 114 |59 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
khalayak banyak dalam kebijakan yang nantinya akan bermuara kembali kepada masyarakat dalam rangka kemaslahatan bersama.15 Peran fundamental yang tak kalah penting lain dari Partai Politik, adalah karena secara formal hanya Partai Politik yang diakui dan diatur secara sah sebagai lembaga yang berfungsi menciptakan wakil rakyat di pemerintahan. Ditinjau dari sudut pandangan normatif, pandangan Schattschneider yang menyatakan "Modern democracy is inconceivable in the absence of political parties" yang meski telah berusia lebih dari setengah abad masih relevan hingga kini dan tak terbantahkan. Sebab tak dapat dibayangkan dalam demokrasi modern tanpa kehadiran Partai Politik.16 Melihat sentralnya peran Partai Politik dalam alam demokrasi, ilmuwan politik Clinton Rossiter (1960:1) bahkan menekankan bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa Partai Politik.17 Beberapa ahli menguraikan konsep tentang Partai Politik secara beragam, namun memiliki batasan elemen-elemen yang hampir serupa. Weber dan MacIver merujuk pada konsep Partai Politik sebagai sebuah asosiasi yang terorganisir. Perbedaan keduanya bila Weber melihat partai sebagai sebuah asosiasi yang ditujukan untuk mengamankan kekekuasaan bagi para pemimpin dan anggota partai, maka MacIver lebih menilai 15 Diamond, Larry & Gunther, Richard. Political Parties and Democracy.(Baltimore: Johns Hopkinds University Press, 2001.) 16 Schattschneider, The Semi-Sovereign People: A Realist's View of Democracy in America, 1960. "Instruction and Research: Political Science 1 and Indoctrination"; The American Political Science Review; Vol. 42, No. 3; Jun 1948, hal. 542-49 60| 17Clinton Rossiter Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020
Partai Politik sebagai sebuah asosiasi dalam rangka mendukung kebijakan konstitusional yang dibuat pemerintah. 18 Sementara Lijphart mendefenisikan Partai Politik secara sederhana sebagai sebuah organisasi yang mencoba memenangkan jabatan publik dalam kompetisi pemilihan dengan satu atau lebih organisasi serupa.19 Ware kemudian merumuskan definisi Partai Politik setelah menganalisis beragam konsep Partai Politik, yaitu Partai Politik sebagai institusi yang bertujuan mencari pengaruh dalam suatu negara yang dilakukan dengan mencoba meraih posisi jabatan di pemerintahan. Kemudian keanggotaannya terdiri dari lebih dari satu kepentingan dalam masyarakat dan pada tingkat tertentu berupaya untuk mengaregasi kepentingan.20 Sedangkan menurut Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik didefisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 18 Webber menjelaskan bahwa "The term party will be employed to designate associations, membership in which rests on formally free recruitment. The end to which its activity is devoted is to secure power within an organization for its leaders in order to attain ideal or material advantages for its active member". Lihat Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, vol. 1 (New York: Bedminster Press, 1968), hal. 284. Sedangkan MacIver menjelaskan lebih lanjut bahwa "We may define a political party as an association organized in support of some principle or policy which by constitutional means it endavour to make the determinant of government" Lihat MacIver, The Modern State, First Edition, (London: Oxford University Press, 1955), hal. 398 19 Arend, Lijphart..Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995) 20 Alan Ware: Political Parties and Party Systems, (Oxford, Oxford University Press, 1996). |61 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Almond menggolongkan Partai Politik menjadi empat tipe, yaitu: (1). Partai Politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah; (2) Partai Politik yang keanggotaannya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha; (3) Partai Politik yang keanggotaannya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, katolik, Protestan, Hindu dan Budha dan; (4) Partai Politik yang keanggotaannya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan dari daerah tertentu.21 Disamping itu bila dilihat secara dimensinya, Partai Politik dapat dibagi kedalam empat jenis,. Pertama, partai berbasis elite (the elite party), adalah yang struktur organisasinya didasarkan pada eksistensi elite tersebut sebuah wilayah spesifik. Perbedaan otoritas daripada partai- partai elite ini dibagi menjadi dua jenis partai.Sedangkan struktur partai tingkat nasional didasarkan pada aliansi elite-elite lokal.22 Kedua, partai berbasis massa (the mass party) yakni partai yang memiliki anggota cukup banyak dan berperan aktif di setiap pemilu. Dalam usaha menyebarkan ideologi partai dan menentukan basis keanggotaan. Partai ini mencari jalan untuk menembus sejumlah ruang kehidupan sosial. Partai ini selain melakukan mobilisasi jaringan organisasi dengan program obyektif partai di saat pemilu legislatif yang bervariasi di wilayah kehidupan sosial. 21 Almond, Gabriel (ed). Comparative Politics Today. (Boston:Little, Brown & Co. 1974.) 22 Nasution, Noviantika. Bobolnya Kandang Banteng: Sebuah Otokritik/ (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006). 62| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020
Ketiga, partai yang berbasis etnik adalah partai yang didasarkan atas tipikal etnik. Partai ini memiliki tujuan dan strategi yang terbatas, yakni menyuarakan kepentingan sebagian kelompok atau kepentingan kelompok koalisi. Keempat, partai yang mengambil semua (the catch all party) yakni partai yang membidik seluruh segmen masyarakat sebagai implikasi dari memudarnya dominasi kelas menyusul keberhasilan partai-partai massa memperjuangkan hak pilih bagi seluruh warga dan terwujudnya kesejahteraan, sehingga partai partai dari kelas dominan dan partai massa sebagai partai dari sub- kultur yang terpinggirkan, kehilangan dasar keberadaan mereka. dalam the catch all party terdapat konflik dalam hubungan di antara ketiga unsur partai terkait dengan persoalan apakah kantor pusat agen dari partai di institusi publik untuk mengorganisasikan dan mengarahkan dukungan dari bawah. Kelima, partai kartel (the cartel party) adalah partai yang didominasi oleh partai di institusi publik yang semakin otonom dari kantor pusat dan bawah, partisipasinya tinggi dalam pemerintahan, banyak berkolaborasi dengan negara, bahkan terserap ke dalamnya (antara lain melalui ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi), di mana para anggota partai di institusi publik melihat politik sebagai karir. Ciri-ciri partai kartel adalah pemilih yang terdifusi, melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang berbiaya tinggi, menekankan pada ketrampilan manajerial dan efisiensi, diorganisasikan secara longgar, dan berjarak terhadap para anggotanya sehingga nyaris tak berbeda dari non-anggota. Aturan mengenai pemilihan Kepala Daerah dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan |63 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. D. Kesimpulan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara reguler dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan politik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses demokratisasi di daerah yang mulai memperoleh perhatian yang lebih serius. Munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Berkaca pada konteks pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, maka hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh pasangan calon Jamin Idhan dan Chalidin (JADIN) untuk melawan petahana yaitu Teuku Raja Keumangan dan Said Junaidi (TRK SAJA) adalah strategi ofensif. Hal ini dikarenakan Pasangan Jadin mutlak harus melakukan strategi penawaran baru kepada khalayak pemilih di Nagan Raya dalam rangka membuat pemilih berpaling dari sebelumnya mendukung dinasti politik dibangun Ampon Bang beralih mendukung mereka. Dengan demikian strategi ofensif seperti perluasan pasar dan menembus pasar dilakukan dalam rangka meraup pemilih yang sebelumnya kerap mendukung dinasti politik petahana. Hal ini dibuktikan dengan raihan suara signifikan di basis kantong suara 64| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020
partai Golkar yang tersebar di 10 kecamatan di Nagan Raya. Berdasarkan data DB1 KWK2 Nagan Raya pada Pemilu legislatif Tahun 2014, Partai Golongan Karya (Golkar) di Kabupaten Nagan Raya berhasil meraih 7 dari 25 kursi yang tersedia di DPRD Nagan setelah berhasil meraih suara terbanyak di tiga daerah pemilihan di wilayah ini mencapai 22.166 suara atau sebesar 24,82 persen dari total pemilih sebanyak 110.000 lebih. Perolehan kursi terbanyak yang diraih Golkar terdapat daerah pemilihan satu (DP 1) meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Beutong, Seunagan Timur, Seunagan serta Suka Makmue sebanyak tiga kursi. Total suara yang diraih oleh Partai Golkar di 5 Kecamatan ini adalah sebanyak total 10.659 suara sah. Menyusul Kemudian di DP 2 (Darul Makmur dan Tripa Makmur) sebanyak dua kursi serta di DP 3 (Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya) sebanyak dua kursi.Akan halnya Partai Aceh, mereka hanya mampu meraup satu kursi di masing masing dapil DPRD Nagan Raya tahun 2014. Dengan demikian berdasarkan data perolehan pemilu 2014, Basis massa terbanyak petahana yang merupakan kader golkar berada tersebar di 5 kecamatan yaitu Beutong Ateuh Banggalang, Beutong, Seunagan Timur, Seunagan serta Suka Makmue. Namun pada Pilkada Dari Hasil Pilkada 2017 Nagan Raya yang tertuang dalam FORM DB 1 KWK, Pasangan TRK SAJA meraih kemenangan di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang , Beutong, Seunagan Timur dan Suka Makmue. Menariknya, Kecamatan Seunagan yang merupakan basis partai golkar berhasil dimenangkan Pasangan JADIN dengan selisih suara tipis dengan pasangan TRK Saja. Dimana di kecamatan Seunagan JADIN menang dengan perolehan suara sebesar 3.991. Sedangkan TRK SAJA meraih 3.944 suara. Pasangan JADIN menang di 5 kecamatan yaitu Seunagan, Darul |65 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
Makmur, Tripa Makmur , Kuala dan Kuala Pesisir. Perolehan suara terbesar pasangan JADIN berada di kecamatan Darul Makmur yaitu sebesar 15.382 suara. Sedangkan Pasangan calon TRK saja harus mengakui kekalahan dengan hanya mampu meraup 7.302 suara di kecamatan ini. 66| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020
DAFTAR PUSTAKA Alan Ware, Political Parties and Party Systems, (Oxford, Oxford University Press, 1996) Almond, Gabriel Boston:Little, Brown & Co.) (ed). 1974. Comparative Politics Today. Almond, Gabriel A. The Politics of the Developing Areas. (Princeton: Princeton University Press, 1960) Arend, Lijphart. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). Bambang. Otonomi Daerah. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010) Boyne, George A. "Democracy Government Local and In Performance:Holding Incumbent Accountable Government", The Journal of Politics, 2009.Vol 71. English Cahyono, Bambang Tri. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1996.) Carmichael, Calum M.1990. "Economic Conditions and the Popularity of the Incumbent Party in Canada". Canadian Journal of Political Science, Vol 23. Clinton Rossiter "Instruction and Research: Political Science 1 and Indoctrination"; The American Political Science Review; Vol. 42, No. 3; Jun 1948 Diamond, Larry & Gunther, Richard. 2001. Political Parties and Democracy. Baltimore: Johns Hopkinds University Press. Efriza, Kemal Fasyah. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik. Bandung: Penerbit Nuansa Gordon, Sanford C & Landa, Dimitri. 2009. "Do The Advanteges Of Incumbency, Advantage Incumbent?". The Journal of Politics, Vol. 71, No. 4. King, James D. 2001. "Incumbent Popularity and Vote Choice in Gubernatorial Elections". The Journal of Politics, Vol. 63, No. 2. Lestari, Linayati. 2011. Kekalahan Lalu Serinata-Husni Djibril Pada Pilkada Nusa Tenggara Barat Tahun 2008. Tesis yang tidak dipublikasi. Program Studi Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada. Moesafa, Prihatmoko J. Joko. 2008. Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Edisi Revisi). (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) |67 POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020 Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi..
Nasution, Noviantika. 2006. Bobolnya Kandang Banteng: Sebuah Otokritik/ Jakarta: Penerbit Suara Bebas. Oxford Learner's Pocket Dictionary. 2004. English: Oxford Dictionary Press. Peter Schroder, Strategi Politik (Poltische Strategien) Edisi Revisi, (Jerman: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2008), 11-19 Peter, Schroder. 2010. Strategi Politik. Jakarta: Nomos Baden-Baden. Putri, Masdiyan, Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim Dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015. Journal Of Governance And Public Policy , Vol. 4. No. 1 Februari 2017. Ragsdale, Lyn. "Incumbent Popularity, Challenger Invisibility, and Congressional Voters". Legislative Studies Quarterly, 1981.Vol 6. Razaqtiar, Arief Zaafril. Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Parta Golkar Dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono - Rohadi Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus -Desember 2016. Schattschneider, The Semi-Sovereign People: A Realist's View of Democracy in America 1960. Subkhan, Tomaito. 2011. Strategi Politik Aristokrasi di Pemilu. Tesis S2. Yogyakarta : Univesitas Gadjah Mada. Summers, Della. 1982. Kamus Longman Dictionary of Contemporary English. Great Britain : The Pitman Press. Surahmadi, S. 2017. Strategi pemenangan politik pasangan idza- narjo dalam pemilukada kabupaten brebes periode 2012-2017. Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 7, No.2, Oktober 2016 68| Gunawan, Bainus, Paskarina Strategi Politik Koalisi.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2020