MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perubahan dan tata kerja Kementerian organisasi Sumber Daya Mineral berdasarkan Presiden Energi dan Sumber Daya Mineral pada perubahan tugas dan fungsi dan/ atau perubahan perlu melakukan signifikan, Kementerian strategis Mineral Tahun 2020-2024; struktur Energi dan Peraturan Kementerian Nomor 97 Tahun 2021 tentang yang berdampak secara atas rencana sasaran dan indikator kinerja perubahan Energi dan Sumber Daya b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mineral kebutuhan hukum diubah; Kementerian Tahun 2020-2024 Energi dan Sumber Daya sudah tidak sesuai dengan dan organisasi, sehingga perlu c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Energi dan Sumber Peraturan Daya Mineral tentang Perubahan Menteri Tahun 2020 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri atas Peraturan Nomor 16 Energi dan Sumber Daya Mineral Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024; 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat Indonesia 2. Undang-Undang Republik Tahun 1945; Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2 - 3. Undang-Undang Kementerian Indonesia Lembaran Nomor 39 Tahun 2008 tentang Negara Republik Negara (Lembaran Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Presiden Nomor 4916); Indonesia 4. Peraturan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Tahun 2020-2024 (Lembaran Indonesia 5. Peraturan Jangka Menengah Nasional Negara Republik Tahun 2020 Nomor 10); Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian (Lembaran Nomor 244); 6. Peraturan Negara Republik Tahun 2021 Indonesia Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Badan Perencanaan Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Nasional/Kepala Nasional Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara Republik sebagaimana Perencanaan Perencanaan 2020 tentang Perubahan atas Pem bangunan Nasional/ Perencanaan Perencanaan Pembangunan 2019 ten tang Tata Cara Penyusunan Kementerian/Lembaga Strategis (Berita 635); (Berita Tahun 2020-2024 Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) Menteri telah diubah dengan Peraturan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Nomor 6 Tahun Pembangunan Nasional Menteri Peraturan Kepala Sadan 5 Tahun Rencana Nasional Nomor Tahun 2020-2024 Tahun 2020 Nomor Indonesia Negara Republik 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kementerian 2020-2024 2020 Nomor 1098); Rencana Strategis 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kementerian 2020-2024 2020 Nomor 1098); Rencana Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kerja Kementerian (Serita 733); dan Tata Organisasi Energi dan Sumber Daya Mineral Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TAHUN 2020-2024. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3 - Pasall Ketentuan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mineral Tahun 2020-2024 Indonesia menjadi sebagaimana merupakan Menteri dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Energi dan Sumber Daya Negara Republik (Berita Tahun 2020 Nomor 1098) diubah, sehingga Kementerian tercantum bagian yang tidak terpisahkan yang dalam Lampiran dari Peraturan ini. Pasal II Peraturan diundangkan. Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan penempatannya memerintahkan Peraturan Menteri m1 dengan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan padatanggal di Jakarta 7 September 2023 MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIFIN TASRIF Diundangkan padatanggal di Jakarta 11 September 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 712 KEM sesuai dengan aslinya ,'§ GI DAN SUMBER DAYA MINERAL � r<mP,_ll.:......,�,-;-J.�T O HUKUM,
4 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020 - 2024
5 - DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... - 5 - DAFTAR GAMBAR ... - 6 - DAFTAR TABEL ... - 8 - PENDAHULUAN ... - 9 - BAB I I.1. Kondisi Umum ... - 10 - A. Subsektor Migas ... - 12 - B. Subsektor Minerba ... - 19 - C. Subsektor Ketenagalistrikan ... - 22 - D. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - 27 - E. Subsektor Pendukung dan Lain-lain ... - 36 - Potensi dan Permasalahan ... - 48 - A. Potensi ... - 48 - B. Permasalahan ... - 51 - BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ... - 57 - II.1 Visi Kementerian ... - 57 - II.2. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ... - 59 - II.3. Tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ... - 61 - II.4. Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya I.2. Mineral ... - 62 - BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ... - 63 - III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ... - 63 - A. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas ... - 64 - B. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ... - 65 - C. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya Saing ... - 65 - D. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar .. - 65 - E. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim ... - 67 - III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian ... - 67 - A. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas ... - 67 - B. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ... - 88 - C. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing ... - 89 - D. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar ... - 93 - E. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim ... - 116 - III.3. Kerangka Regulasi ... - 118 - III.4. Kerangka Kelembagaan ... - 118 - A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Energi dan Sumber Daya Mineral ... - 119 - B. Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ... - 119 - C. Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral... - 124 - D. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur ... - 125 - BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ... - 128 - IV.1. Target Kinerja ... - 128 - IV.2. Kerangka Pendanaan ... - 168 - BAB V PENUTUP ... - 169 - MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KESDM TAHUN 2020-2024 ... - 171 - MATRIKS KERANGKA REGULASI KESDM TAHUN 2020-2024 ... - 411 - MATRIKS MAJOR PROJECT RPJMN TAHUN 2020-2024 SEKTOR ESDM .. - 443 -
Gambar I-1 Gambar I-2 Gambar I-3 Gambar I-4 Gambar I-5 Gambar I-6 Gambar I-7 Gambar I-8 Gambar I-9 Gambar I-10 Gambar I-11 Gambar I-12 Gambar I-13 Gambar I-14 Gambar I-15 Gambar I-16 Gambar I-17 Gambar I-18 Gambar I-19 Gambar I-20 Gambar I-21 Gambar I-22 Gambar I-23 Gambar I-24 Gambar I-25 Gambar I-26 Gambar I-27 Gambar I-28 Gambar I-29 Gambar I-30 Gambar I-31 Gambar I-32 Gambar I-33 Gambar I-34 Gambar I-35 Gambar I-36 Gambar I-37 Gambar I-38 Gambar I-39 Gambar I-40 Gambar I-41 Gambar I-42 Gambar I-43 Gambar I-44 Gambar I-45 6 - DAFTAR GAMBAR Tema RPJMN Dalam RPJPN 2005-2025 ... - 9 - Realisasi Lifting Migas ... - 13 - Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia ... - 13 - Kapasitas Kilang Minyak Indonesia ... - 14 - Realisasi Volume LPG Bersubsidi ... - 15 - Perkembangan Jargas Kota... - 15 - Perkembangan Kapasitas Kilang LPG Indonesia ... - 16 - Perkembangan Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi. - 17 - Penandatanganan KKS Migas ... - 18 - Perkembangan Produksi Batubara ... - 19 - Pemenuhan Batubara Dalam Negeri ... - 20 - Penambahan Smelter Terbangun ... - 22 - Perkembangan RE ... - 22 - Upaya Penyediaan Akses Listrik Untuk Masyarakat ... - 23 - RE Tahun 2019 Berdasarkan Provinsi ... - 24 - Perkembangan Sebaran Realisasi LTSHE APBN 2019 .. - 25 - Realisasi Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Per Tahun ... - 25 - Kemajuan Program Listrik 35.000 MW sampai dengan tahun 2019... - 26 - Penambahan Transmisi (kms) ... - 27 - Bauran Energi Primer Pembangkit ... - 27 - Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTP ... - 28 - Pengembangan 64 WKP ... - 28 - Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Bioenergi ... - 30 - Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTA ... - 30 - Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTS ... - 30 - Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTB ... - 31 - Tahapan Mandatori Pemanfaatan Biodiesel ... - 32 - Tahapan Mandatori Pemanfaatan Bioetanol ... - 32 - Perkembangan Produksi Biodiesel ... - 32 - Penurunan Intensitas Energi Primer ... - 34 - Penurunan Emisi CO2 ... - 35 - Penerimaan Negara dari Sektor ESDM ... - 36 - Subsidi Energi Tahun 2011-2019 ... - 37 - Investasi Sektor ESDM Tahun 2015-2019 ... - 38 - Realisasi Persentase Pengelolaan Pegawai ... - 38 - Realisasi Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi - 41 - Realisasi Kepuasan Pengguna Layanan BPSDM ESDM - 41 - Realisasi Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Rancangan/Rancang Bangun/Formula ... - 42 - Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Rancangan/Rancang Bangun/Formula yang Terimplementasikan ... - 46 - Realisasi Jumlah Paten yang Diimplementasikan... - 46 - Realisasi Titik/Lokasi Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Tanah ... - 47 - Realisasi Wilayah Prospek Sumber Daya Geologi ... - 47 - Realisasi Indikator Peta KRB Geologi ... - 48 - Peta Cadangan Minyak Bumi Tahun 2019 ... - 49 - Peta Cadangan Gas Bumi Tahun 2019 ... - 49 -
7 - Gambar I-46 Gambar II-1 Gambar III-1 Gambar III-2 Peta Sumber Daya Batubara Indonesia Tahun 2019 .... - 50 - Visi-Misi dan Arahan Presiden ... - 57 - Proyek PLTS dan PLTB hingga 2025... - 70 - Proyek PLT Bioenergi Berdasarkan RUPTL Tahun 2019-2025 ... - 71 - Rencana Pembangunan PLTSa ... - 72 - Proyek PLTP Indonesia Barat ... - 72 - Proyek PLTP Indonesia Timur ... - 73 - Proyek PLTA/M Indonesia Barat s.d. 2025 ... - 74 - Proyek PLTA/M Indonesia Timur s.d. 2025 ... - 75 - Tambahan Pasokan Gas Bumi ... - 81 - Peta Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG ... - 96 - Gambar III-10 Rencana Pengembangan Kilang Minyak ... - 101 - Gambar III-11 Pembangunan Transmisi Pipa Gas Untuk Pemanfaatan Gambar III-3 Gambar III-4 Gambar III-5 Gambar III-6 Gambar III-7 Gambar III-8 Gambar III-9 Gas Bumi ... - 103 - Gambar III-12 Rencana Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan ... - 109 - Gambar III-13 Rencana Pengembangan Jargas Untuk Rumah Tangga... - 112 - Gambar III-14 Rencana BBM Satu Harga Tahun 2020-2024 ... - 114 - Gambar III-15 Roadmap Kebutuhan SPKLU ... - 114 - Gambar III-16 Proyeksi Lokasi Potensial SPKLU ... - 114 - Gambar III-17 Struktur Organisasi KESDM ... - 119 -
8 - DAFTAR TABEL Tabel I-1 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Nasional Bidang Energi... - 10 - Realisasi Volume BBM Bersubsidi (juta kL) ... - 14 - DMO Batubara dan Realisasi ... - 20 - Perkembangan Produksi Mineral Utama ... - 21 - Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT ... - 27 - Rekomendasi WK 2015-2019 ... - 36 - Kondisi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan - 125 - Kondisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... - 126 - Proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2020-2024 ... - 126 - Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja KESDM 2020-2024 ... - 128 - Tabel Kemandirian Energi ... - 129 - Tabel Kemandirian Sumber Energi ... - 130 - Tabel Kemandirian Industri Energi ... - 131 - Tabel Ketahanan Energi ... - 131 - Tabel Availability ... - 132 - Tabel Accessibility ... - 136 - Tabel Affordability ... - 139 - Tabel Acceptability ... - 140 - Indikator dan Target Kinerja ... - 142 - Indeks Mitigasi Bencana Geologi ... - 145 - Tabel I-2 Tabel I-3 Tabel I-4 Tabel I-5 Tabel I-6 Tabel III-1 Tabel III-2 Tabel III-3 Tabel IV-1 Tabel IV-2 Tabel IV-3 Tabel IV-4 Tabel IV-5 Tabel IV-6 Tabel IV-7 Tabel IV-8 Tabel IV-9 Tabel IV-10 Tabel IV-11 Tabel IV-12 Target Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional ... - 149 - Tabel IV-13 Target Indikatif PNBP dan Investasi Sektor ESDM ... - 152 - Tabel IV-14 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM ... - 155 - Indikator dan Target Kinerja Sasaran ... - 156 - Indikator dan Target Kinerja Indeks Implementasi Kebijakan ... - 157 - Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif ... - 161 - Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima ... - 162 - Indikator dan Target Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan ... - 166 - Indikator dan Target Kinerja Indeks Profesionalitas ASN - 166 - Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi ... - 167 - Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal ... - 167 - Tabel IV-23 Rencana Kebutuhan Pendanaan KESDM 2020-2024 .... - 168 - Investasi ESDM 2020-2024 (dalam Miliar USD) ... - 168 - Tabel IV-24 Tabel IV-15 Tabel IV-16 Tabel IV-17 Tabel IV-18 Tabel IV-19 Tabel IV-20 Tabel IV-21 Tabel IV-22
9 - BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2020-2024 atau RPJMN ke-4, adalah "Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing". Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan RPJMN tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 20 Januari 2020 yang menjadi landasan bagi setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Gambar I-1 Tema RPJMN Dalam RPJPN 2005-2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menetapkan Renstra KESDM Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN tahun 2020- 2024. Renstra KESDM dimaksud antara lain mencakup: 1. Kondisi umum, merupakan gambaran pencapaian kinerja tahun 2015- 2. 3. 4. 2019, potensi dan permasalahan; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, menjelaskan keadaan yang ingin dicapai pada tahun 2024 yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) sebagai ukuran kinerjanya; Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kerangka Kelembagaan yang merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang meliputi kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif; dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, merupakan penjelasan mengenai hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sasaran strategis.
10 - I.1. Kondisi Umum Dalam Renstra KESDM tahun 2015-2019 terdapat 12 sasaran strategis yang terdiri dari 29 indikator kinerja dengan capaian dari indikator tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel I-1 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Nasional Bidang Energi pada Renstra Tahun 2015-2019 Capaian Sektor Energi pada Renstra 2015-2019 No. Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan 1 Produksi/Lifting energi fosil a. b. Lifting minyak bumi Lifting gas bumi 786 1.202 829 1.188 804 1.141 778 1.133 746 MBOEPD 1.058 MBOEPD 2 3 4 c. Penandatanganan KKS Migas Rekomendasi Wilayah Kerja Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri a. Dalam Negeri Produksi batubara 462 12 39 55,68 456 1 33 58,29 461 0 34 58,64 558 11 33 59,95 616 juta ton 6 Kontrak 38 Wilayah 64,90 % 5 b. Ekspor Pemenuhan batubara dalam negeri a. Dalam Negeri 44,32 19 41,71 20 41,36 21 40,05 21 35,10 % 22 % 86,81 90,55 97 115 138,4 juta ton b. Ekspor 79 73 62 65 74 % 365,61 331,13 286,94 356,5 454,5 juta ton 6 Akses dan Infrastruktur BBM a. b. Volume BBM bersubsidi Kapasitas Kilang BBM 14,9 1.169 14,3 1.169 15,0 1.169 16,1 1.169 16,8 juta kL 1.169 MBPD 7 Akses dan Infrastruktur gas bumi a. Volume LPG bersubsidi 5,57 6,01 6,31 6,55 6,84 Juta Ton b. Pembangunan Jaringan Gas Kota 2 6 8 18 16 Lokasi APBN 7,64 88,93 49,93 89,73 74,50 Ribu SR Non APBN 12,72 10,22 3,74 0,52 0 Ribu SR c. (kumulatif) Pembangunan Infrastruktur SPBG - APBN 220,36 49 37 319,51 6 2 373,19 7 0 463,44 0 0 537,94 Ribu SR 1 Unit 0 Unit d. e. f. Non APBN Kapasitas Terpasang Kilang LPG FSRU/Unit Regasifikasi/ Terminal LNG Panjang pipa transmisi/jaringa n distribusi gas bumi 12 4,63 0 9.169 4 4,63 0 10.187 7 4,74 1 10.671 0 4,74 0 13.841 1 Unit 4,74 Juta Ton 2 unit 14.764 Km 8 Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan a. Rasio Elektrifikasi 88,30 91,16 95,35 98,30 98,89 %
No. Indikator Kinerja b. Infrastruktur Ketenagalistrikan Penambahan kapasitas pembangkit Penambahan penyaluran tenaga listrik c. Pangsa Energi Primer BBM* untuk Pembangkit Listrik *(termasuk BBN) 9 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT a. PLTP b. PLT Bioenergi c. PLTA dan PLTMH d. PLTS e. PLTB f. PLT Hybrid g. PLT Arus Laut 10 Produksi Biofuel Intensitas Energi Primer 11 12 Penurunan Emisi CO2 13 Produksi Mineral a. Emas b. Perak c. Timah 14 15 d. Tembaga Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte Pembangunan Smelter Penerimaan Negara Sektor ESDM a. Migas e. b. c. Mineral & Batubara Panas Bumi d. Lainnya 16 Subsidi Energi a. BBM dan LPG 17 b. Investasi Sektor ESDM Listrik a. Minyak dan Gas Bumi b. Ketenagalistrikan Mineral dan batubara c. 18 19 d. EBTKE Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai 11 - Capaian Sektor Energi pada Renstra 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan 4.240 3.729 3.816 2.722 4.724 MW 1.773 2.327 4.795 5.092 6.211 kms 8,58 6,96 6 6,04 4,18 % 1.438 1.533 1.808 1.948 2.131 MW 1.742 1.783 1.857 1.883 1.890 MW 5.277 5.621 5.658 5.742 5.976 MW 33,49 44,27 52,05 73,06 145,81 MW 1,46 1,46 1,46 143,51 154,31 MW 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 MW 0 0 0 0 0 MW 1,62 3,66 3,42 6,17 8,40 Juta kL 501 438 434 428,6 424,87 SBM/Miliar Rupiah 29,64 31,60 33,90 43,80 54,84 Juta Ton 97 91 102 135 109 Ton 320 323 329 309 488 Ton 70 63 78 83 76 Ribu Ton 198 246 247 231 180 Ribu Ton 368 860 857 897 1.933 Ribu Ton 82 79 78 76 72 Ribu Ton 3 1 4 1 1 Unit 78,17 44,09 81,84 142,79 120,41 Triliun Rp 29,30 27,15 40,62 49,63 44,93 Triliun Rp 0,88 0,93 0,93 2,28 1,93 Triliun Rp 10,35 8,73 7,78 22,91 13,27 Triliun Rp 60,8 43,7 47 97 85,7 Triliun Rp 58,3 63,1 50,6 56,5 49,7 Triliun Rp 17,98 12,74 11,04 12,69 12,94 Miliar USD 8,06 8,11 9,07 11,29 12,07 Miliar USD 5,26 7,28 6,14 7,49 6,52 Miliar USD 2,24 1,50 1,96 1,53 1,71 Miliar USD WDP WTP WTP WTP WTP Predikat 105,70 95 98,7 139,62 109,7 %
No. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 12 - Indikator Kinerja Capaian Sektor Energi pada Renstra 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jumlah Unit Utama yang memperoleh predikat WBK Persentase penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Diklat Jumlah Pilot Plant/Prototype/ Demo Plant atau Rancangan/Rancang Bangun/Formula Jumlah Pilot Plant/Prototype/ Demo Plant atau Rancangan/Rancang Bangun/Formula yang terimplementasikan Jumlah paten yang terimplementasikan Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah Wilayah prospek sumber daya geologi (panas bumi, Coal Bed Methane (CBM) dan mineral) Peta kawasan rawan bencana geologi BB 0 58 80,7 44 19 3 105 63 B 0 58 78 8 9 2 197 52 BB 0 82 85 15 3 2 237 57 BB 4 88 83,37 7 17 1 506 42 BB Predikat 5 Unit 84 % 85 Indeks 0 Buah 9 Buah 0 Buah 566 Titik 0 Rekomendasi 30 13 33 12 0 Peta A. Subsektor Migas 1. Lifting Minyak dan Gas Bumi Awal periode 2015-2019 merupakan masa yang penuh tantangan dalam peningkatan lifting migas. Resesi global menyebabkan harga minyak turun drastis serta nilai tukar mata uang yang tidak stabil. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah sehingga tercipta kondisi investasi yang kondusif. Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat melakukan investasi eksploitasi dan produksi. Hal ini juga mengubah arah kebijakan Subsektor migas yaitu dari peningkatan lifting migas menjadi penyediaan energi migas sehingga salah satu tantangannya adalah bagaimana mempertahankan produksi, nilai tukar mata uang dan lifting migas. Performa lifting migas dari 015-2019 mengalami penurunan dikarenakan masih menghadapi banyak kendala di lapangan, baik kendala operasi, kegiatan pengembangan maupun kendala non teknis lainnya. Koordinasi yang berjalan selama ini di antara seluruh pemangku kepentingan termasuk daerah penghasil migas di seluruh Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi migas pada periode berikutnya.
13 - Satuan: MBOEPD 2,500 2,000 1,988 2,017 1,945 1,911 1,804 2,000 1,500 1,000 1,202 1,188 1,141 1,133 1,058 1,500 1,000 500 786 829 804 778 746 500
2015 2016 2017 2018 2019 Minyak Bumi Gas Bumi Total Migas Gambar I-2 Realisasi Lifting Migas 2. Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri Penyelenggaraan kegiatan usaha gas bumi bertujuan untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Saat ini, paradigma pengelolaan gas bumi dilaksanakan dengan semangat energi sebagai penggerak ekonomi untuk memberikan multiplier effect kepada perekonomian masyarakat. Hal ini didukung oleh program Pemerintah melalui tata kelola gas bumi antara lain dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 06 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Pemerintah konsisten dalam pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri untuk Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, pembangkit listrik, transportasi dan rumah tangga. Laju pertumbuhan pemanfaatan gas dalam negeri dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 9,2%. Salah satu faktor yang meningkatkan suplai dalam negeri yaitu pengalihan beberapa ekspor gas ke dalam negeri akibat berakhirnya kontrak ekspor gas ke Korea (1998-2017) dari LNG Badak V dan ekspor gas ke Taiwan (1998-2017) dari Badak VI. Satuan: Persen (%) 44.32 41.71 41.36 40.05 35.1 55.68 58.29 58.64 59.95 64.9 2015 2016 2017 2018 2019 Domestik (%) Ekspor (%) Gambar I-3 Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 3. Akses dan Infrastruktur BBM Volume BBM Bersubsidi a. Realisasi volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2015 sebesar 14,90 juta kilo Liter (kL) dan meningkat menjadi 16,75 juta kL pada tahun 2019. Apabila dilihat per jenis BBM, solar cenderung mengalami tanah mengalami kenaikan. Sebaliknya minyak
4. 14 - penurunan hal ini disebabkan Program Konversi Minyak Tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg berjalan dengan baik. Selama 5 (lima) tahun terakhir, target volume BBM Bersubsidi tidak pernah terlampaui, hal ini langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa dalam pengendalian BBM Bersubsidi sudah menunjukkan arah yang tepat. Tabel I-2 Realisasi Volume BBM Bersubsidi (juta kL) No Jenis BBM Bersubsidi 2015 2016 2017 2018 1 Solar 14,16 13,75 14,51 15,58 2 Minyak Tanah 0,74 0,54 0,53 0,54 Total 14,90 14,29 15,04 16,12 b. Kapasitas Kilang BBM Sejak tahun 2014, kegiatan usaha pengolahan minyak bumi di Indonesia dilakukan di 4 (empat) kilang, yaitu Kilang Pertamina dengan 6 unit pengolahan (RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan dan RU VII Kasim), Kilang PT Trans Pacific Petrokimia Indotama (PT TPPI), Kilang PT Tri Wahana Universal (PT TWU) dan Kilang Cepu. Akan tetapi sejak tahun 2018, PT Tri Wahana Universal berhenti beroperasi disebabkan keterbatasan pasokan bahan baku kilang. Hingga tahun 2019, kapasitas kilang minyak di Indonesia sebesar 1.169,1 Thousand Barrels Per Day (MBPD) lebih besar dari target yaitu 1.167 MBPD. Gambar I-4 Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Produksi BBM dari kilang minyak dalam negeri rata-rata sebesar 59% sisanya dipenuhi dari impor BBM. Untuk itu, Pemerintah berencana menambah kapasitas kilang minyak dan diharapkan dapat menambah penyediaan BBM untuk dalam negeri. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi Volume LPG Bersubsidi a. tanah ke LPG Sejak program konversi minyak dilaksanakan pada tahun 2007, jumlah kebutuhan LPG 3 kg terus bertambah setiap tahunnya. Penambahan volume 2019 16,23 0,52 16,75
b. c. 15 - ini didorong oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, ekonomi yang tumbuh terutama ekonomi mikro serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi yang bersih dan ramah lingkungan (bila dibandingkan dengan minyak tanah ataupun kayu bakar). Selain itu program Pemerintah berupa konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan kecil juga berperan meningkatkan permintaan terhadap LPG 3 kg. Selama periode tahun 2015-2019, volume LPG meningkat dari 5,57 juta ton di tahun 2015 menjadi 6,84 juta ton di tahun 2019. Satuan: Juta Ton 5.77 5.57 6.11 6.01 6.48 6.31 6.87 6.55 7.28 6.84 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-5 Realisasi Volume LPG Bersubsidi Pembangunan Jaringan Gas Kota Sejak tahun 2009 hingga tahun 2019, Pemerintah telah membangun jaringan gas (jargas) kota sekitar 537,94 ribu Sambungan Rumah (SR) dimana sebanyak 310,73 ribu SR dibangun dalam periode tahun 2015-2019 dengan menggunakan APBN. Satuan: Ribu Sambungan Rumah (SR) 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 - 463.44 537.94 600 373.19 500 319.51 400 220.36 300 200 20.36 99.15 53.67 90.25 74.50 100 Realisasi APBN Realisasi Non APBN 2015 7.64 12.72 2016 88.93 10.22 2017 49.93 3.74 2018 89.73 0.52 2019 74.50 - 0 Tambahan 2015-2019 Kumulatif 20.36 220.36 99.15 319.51 53.67 373.19 90.25 463.44 74.50 537.94 Gambar I-6 Perkembangan Jargas Kota Dengan program pembangunan jargas kota untuk rumah tangga ini, konsumen mendapatkan manfaat seperti ketersediaan gas yang selalu ada, harga yang lebih murah dari pemakaian LPG 3 kg, lebih bersih dan lebih aman. Pembangunan Infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, telah dibangun infrastruktur SPBG sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit dengan pendanaan APBN maupun swasta. Lokasi infrastruktur yang dibangun tersebar di wilayah
16 - Jabodetabek, Palembang, Surabaya, Semarang, dan Balikpapan. d. Kapasitas Terpasang Kilang LPG Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kapasitas terpasang kilang LPG mengalami kenaikan dari 4,63 juta ton menjadi 4,74 juta ton melebihi target sebesar 4,68 juta ton. Namun demikian dari total kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,74 juta ton, kapasitas kilang LPG yang beroperasi hanya sebesar 3,89 juta ton, hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG pola hulu dan kilang LPG pola hilir yang sudah tidak beroperasi. Satuan: Juta Ton 4.6 4.63 4.62 4.63 4.64 4.74 4.66 4.74 4.68 4.74 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-7 Perkembangan Kapasitas Kilang LPG Indonesia e. f. Sebesar 50% atau setengah dai kapasitas terpasang LPG Indonesia di tahun 2019 merupakan kilang gas pola hulu dengan volume terpasang kilang LPG sebesar 2,34 juta ton. Sementara itu, kilang gas pola hilir memberi kontribusi volume kapasitas terpasang LPG sebesar 26% dari volume total kapasitas terpasang kilang LPG di Indonesia dan kilang minyak memberikan kontribusi sebesar 24%. FSRU/Unit Regasifikasi/Terminal LNG Pembangunan FSRU/Unit Regasifikasi/Terminal LNG dilakukan untuk memberikan kemudahan distribusi gas bumi antar wilayah di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia telah dibangun 3 (tiga) fasilitas FSRU yang telah beroperasi yaitu FSRU Arun-Belawan di Aceh, FSRU Lampung, dan FSRU Tanjung Benoa di Bali. Pemerintah mendorong Badan Usaha untuk melaksanakan pembangunan FSRU/Unit Regasifikasi/ Terminal LNG dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik dan peluang bisnis LNG yang terus berkembang. Panjang Pipa Transmisi/Jaringan Distribusi Gas Bumi Infrastruktur pipa gas bumi terdiri dari pipa transmisi, pipa dedicated hilir, pipa kepentingan bersama, pipa dedicated hulu, dan jargas bumi untuk rumah tangga. Selama periode 2015-2019 panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi mengalami kenaikan 61%, semula sepanjang 9.169 km menjadi 14.764 km, dengan rincian sebagai berikut: - 5.865,97 km (transmisi 3.497,65 km, distribusi 1.180,92 km dan jargas 1.187,40 km) dengan total kapasitas 6.846 MMSCFD di pulau Sumatera dengan
5. 17 - - - - rincian provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan; 8.090,84 km (transmisi 1.623,07 km, distribusi 4.934,74 km dan jargas 1.533,03 km) dengan total kapasitas 5.412 MMSCFD di pulau Jawa dengan rincian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur; 764,67 km (transmisi 71,4 km dan jargas 693,27 km) dengan total kapasitas 860 MMSCFD di pulau Kalimantan yaitu di provinsi Kalimantan Timur; dan 42,19 km (distribusi 17,89 km dan jargas 24,31 km) di Papua. Satuan: kilo meter (km) 18,322 13,105 15,330 15,364 15,646 13,841 14,764 9,169 10,187 10,671 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-8 Perkembangan Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan cadangan serta produksi minyak dan gas bumi adalah melalui peningkatan penandatanganan KKS Migas. Dengan ditandatanganinya KKS maka Kontraktor KKS tunduk pada hukum di wilayah pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sebagai upaya penyediaan energi. Selama periode tahun 2015-2019 telah ditandatangani 30 KKS yang merupakan hasil dari penawaran wilayah kerja (WK) migas konvensional dan non konvensional. Penandatanganan KKS Migas Konvensional pada tahun 2016-2017 tidak terlaksana sesuai target yang telah di tetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain memperbarui prosedur kerja berupa penerapan e-lelang, pembenahan mekanisme promosi dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan calon investor untuk berdiskusi dan mendapatkan tanggapan terkait rencana eksplorasi di WK baru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan SDM serta memangkas rantai bisnis proses. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, dimana kegiatan eksplorasi dapat dilakukan di wilayah terbuka di luar wilayah kerjanya, serta pembukaan akses data untuk melakukan studi dan analisa atas data migas sehingga akan semakin banyak blok migas yang diminati investor ke depannya. Sebelum tahun 2017, skema dalam pengelolaan migas di Indonesia menggunakan cost recovery, yang selama beberapa
18 - tahun belakangan pertumbuhan lelang WK migas terlihat tidak menarik bagi tahun 2017 Pemerintah menawarkan skema baru, yaitu gross split yang berhasil meningkatkan minat investor dalam lelang WK migas di Indonesia yang terlihat dari peningkatan sebanyak 17 WK migas laku dalam lelang yang ditawarkan pada investor dalam kurun waktu tahun 2017-2019. Skema gross split sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 diterapkan pada KKS WK baru yang ditawarkan dan KKS WK yang diperpanjang dan dialihkelolakan. Sebagai upaya untuk menemukan dan menambah cadangan baru tidak hanya diperoleh dari sumber migas konvensional, namun juga berasal dari sumber migas non konvensional. Sumber migas non konvensional di Indonesia berupa shale hydrocarbon dan Gas Metana Batubara (GMB). Sumber gas non konvensional saat ini banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, dimana kedua daerah ini merupakan daerah penghasil batubara dengan sumber daya dan cadangan batubara terbesar di Indonesia. Dalam periode tahun 2015-2019, baru di tandatangani 5 WK non Konvensional antara lain Sakakemang, Selat panjang, Palmerah, Kisaran, dan Central Bangkanai. Secara umum, tantangan dalam penawaran WK migas non konvensional khususnya pada WK GMB untuk periode tahun 2015-2019 antara lain karena KKKS belum begitu paham mengenai karakteristik batubara Indonesia yang berbeda dengan negara lain, khususnya yang terkait desain sumur dan komplesi. Kemudian, di Indonesia, GMB masih ditempatkan di rezim migas konvensional. Dampaknya, status sumur GMB masih disamakan dengan sumur migas konvensional. Termasuk juga belum tersedianya rig kapasitas kecil untuk mengeksplorasi GMB. Untuk mendorong pengembangan migas non konvensional, Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional. Tujuan kebijakan ini antara lain agar kontraktor migas non konvensional mendapatkan kelonggaran dalam pengembangan WK non konvensional. Selain itu Pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi dimana data migas dapat diakses secara online. investor. Pada 14 s 12 a g 10 i M 8 a m 6 a S 4 a j 2 r e K 0 k a r t n o K 12 4 8 2015 8 1 1 2016 8 0 2017 8 11 2018 8 6 2019 8 13 11 9 7 5 3 1 -1 KKS Konvensional KKS Non Konvensional Target Total Gambar I-9 Penandatanganan KKS Migas
19 - B. Subsektor Minerba 1. Produksi Batubara Produksi batubara dalam tiga tahun pertama cenderung stabil di kisaran 460 juta ton, namun semenjak tahun 2018 produksi batubara meningkat signifikan dalam rangka mengurangi defisit transaksi berjalan. Satuan: Juta Ton 558 616 425 462 419 456 413 461 406 400 2015 2016 2017 2018 2019 Target produksi Realisasi Produksi Gambar I-10 Perkembangan Produksi Batubara Kenaikan produksi batubara berdasarkan beberapa hal sebagai berikut: a. Diterbitkannya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1924.K/12/MEM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor tentang Penetapan Persentase 23.K/30/MEM/2018 Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018, dengan isi perubahan sebagai berikut: - Menetapkan jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 485 juta ton; - Menetapkan tambahan jumlah produksi batubara tahun 2018 paling banyak sebesar 100 juta ton untuk penjualan ke luar negeri sehingga jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 maksimal sebesar 585 juta ton; Tambahan jumlah produksi sebesar 100 juta ton tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). - b. c. d. Peningkatan produksi batubara sebesar 100 juta ton hanya untuk perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa negara. Pada semester tahun 2018 perusahaan I pemegang PKP2B, Izin Usaha Pertambangan (IUP) BUMN dan IUP PMA yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat mengajukan revisi tingkat produksi sebesar ± 21 juta ton; Realisasi produksi batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melebihi kuota yang telah ditetapkan Pemerintah; dan Peningkatan produksi batubara juga didorong oleh harga batubara yang relatif tinggi dan stabil hingga mencapai USD100/ton pada tahun 2018, sehingga IUP yang sebelumnya tidak berproduksi kembali melakukan kegiatan penambangan. Peningkatan produksi dalam dua tahun terakhir tersebut tetap mengutamakan aspek-aspek konservasi batubara, pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan optimalisasi penerimaan negara.
20 - 2. Pemenuhan Batubara Dalam Negeri Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah menjamin tersedianya batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan DMO melalui Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen tentang Pengusahaan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui kebijakan ini Pemerintah mengalokasikan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dengan menerbitkan Kepmen ESDM dan mewajibkan kepada seluruh perusahaan pertambangan batubara untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan terkait pemenuhan batubara dalam negeri. Kebijakan DMO ini sangat efektif menjamin tersedianya batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik, bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp serta untuk industri metalurgi dalam negeri. Adapun pemanfaatan batubara domestik pada umumnya adalah batubara kalori rendah dengan kalori sekitar 4.000-6.500 kkal/kg GAR. Pemanfaatan batubara dalam negeri terbesar yaitu untuk pembangkit listrik sekitar 85% dari total pemanfaatan dalam negeri. jumlah Satuan: Juta Ton 240 102 86.81 111 90.55 121 97.03 131 115.08 138.42 2015 2016 2017 2018 2019 Target DMO Realisasi DMO Gambar I-11 Pemenuhan Batubara Dalam Negeri Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 merupakan tingkat kebutuhan batubara dalam negeri yang paling tinggi, disebabkan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) telah beroperasi. Tabel I-3 DMO Batubara dan Realisasi Realisasi No. End User 2015 2016 2017 2018 2019 1 PLTU 70,08 75,4 83 91,14 98,55 2 Metalurgi 0,40 0,39 0,3 1,75 10,06 3 Pupuk, Semen, Tekstil 7,18 10,54 9,8 19,03 4,62
21 - Realisasi No. End User 2015 2016 2017 2018 2019 4 Kertas 4,31 4,19 3,9 3,15 1,07 5 Briket 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 6 Lain-lain 4,83
3,97 7
Jenis industri belum teridentifikasi
20,14 Total 86,81 90,55 97,03 115,08 138,42 3. Produksi Mineral Secara umum produksi mineral mengalami kenaikan, namun terdapat produk yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu tembaga dan Nikel Matte akibat tingkat produksi belum mencapai target, karena jumlah konsentrat tembaga yang diolah lebih sedikit dari rencana. Tabel I-4 Perkembangan Produksi Mineral Utama Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 1 Emas Ton 97,4 91,1 101,5 135 109 2 Perak Ton 319,6 322,6 328,8 308,7 487,8 3 Timah 4 Tembaga 5 Produk Olahan Nikel 6 Nikel Matte Ribu Ton Ribu Ton Ribu Ton Ribu Ton 70,1 197,6 368,2 82,4 62,9 246,2 860,1 78,7 78,1 247,2 856,8 78 83 76,1 230,9 180 897,2 1.917,4 75,7 72 4. Pembangunan Smelter Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemegang izin pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah dilakukan untuk memberikan multiplier effect baik secara ekonomi, sosial, budaya serta penerimaan negara. Menindaklanjuti hal tersebut, KESDM menerbitkan Permen tentang Pengusahaan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan perusahaan menyesuaikan rencana pembangunan fasilitas pemurnian dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahun 2018 minimal telah menyelesaikan: - Seluruh tahapan kegiatan persiapan awal proyek (Studi kelayakan, izin lingkungan, dan penguasaan lahan); dan Tahapan kegiatan persiapan proyek (desain awal), gambar kerja detail/Detail Engineering Design (DED), dan persiapan tapak (Site Preparation). -
22 - b. c. Tahun 2019 minimal telah menyelesaikan persiapan awal proyek dan persiapan proyek; Tahun 2020 minimal telah menyelesaikan: - - - Persiapan awal proyek; Persiapan proyek; Seluruh pelaksanaan proyek konstruksi). (pengadaan dan d. Tahun 2021 minimal telah menyelesaikan: - - - Persiapan awal proyek; Persiapan proyek; dan Seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan proyek. ini, mendorong Kewajiban peningkatan nilai pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri, sehingga mineral yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan mineral dapat diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Periode 2015-2019 terdapat penambahan 10 smelter yang beroperasi dalam rangka mendorong multiplier effect ekonomi dan kesejahteraan rakyat. tambah Satuan: Unit Smelter 12 9 6 3 1 4 2 1 1 1 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Penambahan Smelter Gambar I-12 Penambahan Smelter Terbangun C. Subsektor Ketenagalistrikan Pemerintah terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik. Pemerintah juga menjaga keseimbangan supply dan demand untuk mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. 1. Rasio Elektrifikasi Rasio Elektrifikasi (RE) adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga Indonesia. Pada tahun 2015 RE sebesar 88,3% dan terus mengalami peningkatan menjadi 98,89% di tahun 2019. Satuan: Persen (%) 87 88.30 90 91.16 93 95.35 95 98.30 97 98.89 2015 2016 2017 2018 2019 Tahun Target Renstra Realisasi Gambar I-13 Perkembangan RE
23 - Strategi meningkatkan RE yaitu: a. Melalui On Grid: yang dijalankan Pemerintah dalam rangka Rumah tangga tidak mampu, dilistriki dengan program sinergi BUMN, CSR PT PLN (Persero), Program Pemerintah Daerah, One Man One Hope PT PLN (Persero), KESDM Peduli, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA BU ESDM; Rumah tangga mampu tersambung melalui jaringan PT PLN (Persero). b. Melalui Off Grid : Rumah Tangga yang tidak terjangkau jaringan PT PLN (Persero) dilistriki dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan program non PT PLN (Persero) (Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat dan swasta). Sudah 29 provinsi yang mempunyai RE hampir 100% (>95%) yang meliputi seluruh provinsi di pulau Sumatera, pulau Jawa, sebagian pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan, provinsi Maluku, Maluku Utara serta provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Untuk provinsi dengan RE 90% hingga 95% ada empat provinsi yaitu provinsi Kalimantan Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Maluku dan provinsi Papua. Sedangkan provinsi dengan RE kurang dari 90% yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam upaya untuk melistriki masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, ada 3 pendekatan yang dilakukan, seperti gambar di bawah ini. Menunggu masuknya jaringan PT PLN (Persero) atau skema wilayah usaha/KPBU Gambar I-14 Upaya Penyediaan Akses Listrik Untuk Masyarakat Berikut penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut. a. Untuk desa belum berlistrik namun memiliki jarak yang berdekatan dengan desa berlistrik, strategi untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dilakukan dengan yang pengembangan berdekatan disertai dengan penambahan kapasitas pembangkit yang diperlukan sistem tersebut; jaringan distribusi existing b. Untuk desa belum berlistrik yang memiliki karakteristik rumah atau per Kepala Keluarga (KK) berdekatan/ komunal, namun desa belum berlistrik tersebut memiliki lokasi yang jauh dari jaringan listrik existing, strategi
24 - untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dapat dilakukan dengan solusi microgrid off grid dengan mengutamakan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) setempat, dimana dilakukan pembangunan pembangkit skala kecil baik EBT maupun pembangkit lainnya, seperti PLTS komunal serta jaringan distribusi yang diperlukan untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut. Selain itu, dapat juga dilakukan pengembangan pembangkit BBM untuk desa-desa yang relatif lebih berkembang namun belum memungkinkan untuk disambung dari ekspansi grid sistem terdekat dan juga belum memungkinkan pengembangan pembangkit EBT setempat dalam waktu dekat. Sistem hybrid ataupun microgrid baik dengan baterai maupun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) juga dikembangkan untuk menjaga keandalan listrik dan sebagai upaya melistriki desa 24 jam; c. Untuk desa belum berlistrik yang memiliki karakteristik rumah atau per KK berjauhan dan jauh dari jaringan listrik existing, strategi untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan PLTS portable, solar home system, dan bahkan bagi daerah-daerah yang terkategori Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T) tersebut, jika pemanfaatan EBT masih belum pengembangan terwujud, itu, pembangkit berbahan bakar minyak. Selain Pemerintah juga melaksanakan program pra-elektrifikasi dengan menggunakan LTSHE bagi desa-desa yang dalam 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan masih sangat sulit untuk dilistriki. Hal ini berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. dimungkinkan adanya Gambar I-15 RE Tahun 2019 Berdasarkan Provinsi Program LTSHE dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan listrik bagi warga negara yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar (daerah 3T). Berdasarkan Perpres tersebut Pemerintah telah meluncurkan program LTSHE gratis untuk di 2.519 desa yang belum menikmati listrik. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 total LTSHE yang telah dibagikan sebanyak 363.220 unit di 22 provinsi.
2. 25 - Gambar I-16 Perkembangan Sebaran Realisasi LTSHE APBN 2019 Infrastruktur Ketenagalistrikan a. Penambahan Kapasitas Pembangkit terpasang Sampai dengan pembangkit listrik sebesar 69,68 GW, mengalami penambahan sebesar 14,99 GW dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 54,69 GW. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik ini diperoleh dari pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), sewa yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Independent Power Producer (IPP), pemegang Private Power Utility (PPU) dan izin operasi (IO) serta program Pemerintah (PLTMH, LTSHE dan PLTS Komunal). Kapasitas terpasang hingga tahun 2019 terdiri dari pembangkit milik PT PLN (Persero) (milik sendiri dan sewa) sebesar 42,36 GW (60,8%), IPP sebesar 18,22 GW (26,2%), PPU sebesar 3,58 GW (5,1%), Izin Operasi/IO sebesar 5,47 GW (7,8%) dan Pemerintah sebesar 0,05 GW (0,1%). tahun 2019, kapasitas Satuan: Mega Watt (MW) 19,319 9,237 6,389 3,782 4,240 4,212 3,729 3,816 2,722 4,724 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-17 Realisasi Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Per Tahun
b. 26 - Proyek pembangkit 35.000 MW sejak dicanangkan pada Mei 2015, hingga tahun 2019 telah beroperasi (Commercial Operation Date atau COD/Sertifikat Laik Operasi atau SLO) sebesar 20% atau setara dengan 6.916,04 MW, tahapan konstruksi sebesar 57% atau setara dengan 20.067,82 MW. Tahapan kontrak sebesar 19% atau setara dengan 6.877,6 MW. Untuk tahapan pengadaan tinggal 2% atau setara dengan 829 MW dan tahapan perencanaan hanya menyisakan 2% saja atau setara dengan 734 MW. Gambar I-18 Kemajuan Program Listrik 35.000 MW sampai dengan tahun 2019 Pembangunan ketenagalistrikan mempunyai lead time penyelesaian yang cukup panjang. Sehingga definisi 'kemajuan proyek' di program 35.000 MW harus ditempatkan sesuai dengan konteksnya, yakni memakai perspektif yang memperhatikan tahapan- tahapan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, kontrak Power Purchase Agreement (PPA) atau perjanjian jual-beli listrik belum konstruksi, konstruksi sampai dengan pembangkit tersebut dapat beroperasi. Masing- masing tahapan tersebut memiliki bobot perhitungan masing-masing dalam kemajuan proyek. Program 35.000 MW dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Selain pembangunan pembangkit, program 35.000 MW juga membangun jaringan transmisi dan Gardu Induk (GI) yang tidak kalah pentingnya dari pembangkit itu sendiri. Hal ini agar listrik yang dibangkitkan dapat sampai ke pelanggan. Penambahan transmisi per tahun selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan dari 1.773 kms pada tahun 2015 menjadi 6.211 kms pada tahun 2019. proyek-proyek
27 - Satuan: Kilo Meter Sirkuit (kms) 11,805 10,721 10,986 7,759 4,795 5,092 5,417 6,211 1,773 2,327 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-19 Penambahan Transmisi (kms) 3. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Listrik Energi mix pembangkit sangat mempengaruhi besarnya Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik. BBM merupakan energi primer pembangkit yang paling mahal, sedangkan batubara relatif murah. Oleh karena itu, setiap tahunnya diupayakan penurunan penggunaan BBM (termasuk BBN) sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan meningkatkan penggunaan batubara. Penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit cenderung menurun, dari pangsa 8,58% pada tahun 2015 turun menjadi 4,18% pada tahun 2019. Gambar I-20 Bauran Energi Primer Pembangkit D. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Gambar I-20 Bauran Energi Primer Pembangkit 1. Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan Secara kumulatif kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT terus mengalami kenaikan. Hingga tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 10.300,7 MW atau meningkat 21% dari tahun 2015. Tabel I-5 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT Capaian Penyediaan EBT Listrik (MW) No. Jenis EBT 2015 2016 2017 2018 2019 1 PLTP 1.438 1.533 1.808 1.948 2.131 2 PLT Bioenergi 1.742 1.783 1.857 1.883 1.890 3 PLTA dan PLTMH 5.277 5.621 5.658 5.742 5.976
No. 4 5 6 7 28 - Capaian Penyediaan EBT Listrik (MW) Jenis EBT 2015 2016 2017 2018 2019 PLTS 33,49 44,27 52,05 73,06 145,81 PLTB 1,46 1,46 1,46 143,51 154,31 PLT Hybrid 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 PLT Arus Laut 0 0 0 0 0 Total 8.495,53 8.986,31 9.380,09 9.793,15 10.300,70 a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Pada tahun 2015, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 1.438 MW dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.131 MW pada tahun 2019. Tambahan kapasitas PLTP sebesar 140 MW di tahun 2018 berasal dari PLTP Karaha unit 1 (30 MW) dan PLTP Sarulla unit 3 (110 MW). Sedangkan tambahan kapasitas pada tahun 2019 sebesar 182,3 MW berasal dari PLTP Lumut Balai 55 MW, PLTP Sorik Marapi 42,3 MW dan PLTP Muaralaboh 85 MW. Satuan: Mega Watt (MW) 3,195 2,610 1,439 1,438 1,713 1,533 1,976 1,808 1,948 2,131 2015 2016 2017 2018 2019 Gambar I-21 Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTP Kapasitas terpasang PLTP tersebut hanya sekitar 8% dari potensi panas bumi Indonesia sekitar 25,38 GW. Dalam rangka peningkatan kapasitas pembangkit ke depan, hingga saat ini telah ditetapkan 64 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yang terdiri dari 17 WKP existing (sebelum Terbit UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi) dan 47 WKP (setelah UU Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi). Gambar I-22 Pengembangan 64 WKP
b. 29 - Di samping itu, dalam rangka mendorong pengembangan panas bumi, telah dilakukan beberapa terobosan, di antaranya melalui harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait panas bumi, yaitu dengan menerbitkan: 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Bonus Produksi; Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi; PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi; Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi; Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara PSP dan PSPE Panas Bumi; Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; 10) Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi Program Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Bioenergi terdiri dari pembangkit listrik berbasis biomassa, biogas, sampah kota dan bahan bakar nabati, baik yang terhubung dengan jaringan PT PLN (Persero) atau on-grid, maupun yang tidak terhubung dengan jaringan PT PLN (Persero)/off-grid. Hingga tahun 2019, total kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi mencapai 1.890 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi selain menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan, juga berkontribusi pada peningkatan kebersihan dan perlindungan lingkungan karena sebagian besar memanfaatkan limbah, seperti limbah padat dan cair dari pabrik kelapa sawit, limbah industri tapioka, limbah industri gula, limbah industri kertas, dan sampah kota.
c. d. 30 - Satuan: Mega Watt (MW) 1,892 1,742 2,069 1,783 2,292 1,857 2,559 1,883 2,872 1,890 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-23 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Bioenergi Terkait pemanfaatan sampah kota untuk energi listrik, hingga tahun 2019 seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) yang ada, semuanya tersambung ke jaringan milik PT PLN (Persero) dan menggunakan teknologi sanitary landfill. Diharapkan pada tahun 2020 akan mulai beroperasi PLTSa yang mengimplementasikan teknologi zero waste. Pembangkit Listrik Tenaga Air Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), baik skala kecil yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTM/MH) maupun skala besar atau PLTA terus mengalami peningkatan. Kapasitas terpasang PLTA pada tahun 2019 mencapai 5.976 MW meningkat sebesar 13% dibandingkan dengan tahun 2015. Satuan: Mega Watt 8,342 9,252 9,592 10,082 10,622 5,277 5,621 5,658 5,742 5,976 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-24 Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Surya Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), termasuk PLTS Atap, terus mengalami peningkatan. Kapasitas terpasang PLTS pada tahun 2019 mencapai 145,81 MW meningkat 335% dibandingkan dengan tahun 2015. Satuan: Mega Watt 260.3 76.9 33.49 92.1 44.27 118.6 52.05 180.0 73.06 145.81 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-25 Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTS
2. 31 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) hingga tahun 2019 mencapai 154,31 MW, meningkat sebesar 152,85 MW dibandingkan dengan tahun 2015. Salah satu prestasi yang membanggakan pada tahun 2018 adalah PLTB komersial pertama di Indonesia mulai beroperasi. PLTB tersebut adalah PLTB Sidrap dengan daya terpasang 75 MW yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total investasi USD150 juta. Satuan: Mega Watt (MW) 143.51 154.31 47.0 5.8 1.46 11.5 1.46 19.8 1.46 30.8 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-26 Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTB PLTB Tolo I di Jeneponto, Sulawesi Selatan merupakan pembangkit bertenaga bayu skala komersial kedua di Indonesia setelah PLTB Sidrap. Hal tersebut sebagai salah satu komitmen Pemerintah dalam mewujudkan bauran energi primer EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Pengoperasian PLTB Tolo I ini dapat mengurangi biaya pokok pembangkitan dengan penghematan Rp577 per kWh dibandingkan dengan PLTD. PLTB Tolo I dihasilkan dari kecepatan angin sebesar 6 meter per detik yang merupakan potensi cukup besar untuk dikembangkan secara komersial. Penandatanganan jual beli atau PPA ditandatangani oleh PT PLN (Persero) bersama PT Energi Bayu Jeneponto sejak tanggal 14 November 2016 dengan harga jual listrik USD10,89 cent/kWh. PLTB Tolo I yang dikelola oleh pengembang listrik swasta (IPP) ini memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mencapai sekitar 42%. Dengan tinggi 133 m dan panjang baling-baling 63 m, 20 turbin yang terpasang masing-masing mampu mengalirkan listrik sebesar 3,6 MW, sehingga kapasitas totalnya mencapai 72 MW. angin Produksi Biofuel (BBN) Percepatan pengembangan Bahan Bakar Nabati dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Seiring kebutuhan untuk terus meningkatkan bauran EBT khususnya biofuel, dan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan Indonesia yang impor BBM, Pemerintah utamanya disebabkan oleh
32 - menerapkan Mandatori BBN melalui Permen ESDM Nomor 32 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir oleh Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Melalui Permen ESDM ini, sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik diwajibkan untuk melakukan pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil pada persentase tertentu dan dilakukan secara bertahap. Gambar I-27 Tahapan Mandatori Pemanfaatan Biodiesel Gambar I-28 Tahapan Mandatori Pemanfaatan Bioetanol Implementasi mandatori penggunaan B20 telah dimulai sejak Januari 2016, dan telah berjalan dengan baik pada sektor Public Service Obligation (PSO) dengan memberikan insentif untuk menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar. Sejak 1 September 2018, Pemerintah memperluas pemberian insentif mandatori B20 tersebut ke sektor Non PSO, seperti pertambangan, industri, dan angkutan laut. Pemanfaatan BBN domestik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, produksi BBN mencapai 8,39 juta kL, atau meningkat 418% dibandingkan dengan tahun 2015. Konsumsi biodiesel untuk kebutuhan domestik pun terus meningkat, seiring dengan kebijakan perluasan insentif yang diberlakukan oleh Pemerintah. Satuan: Juta kilo Liter (kL) 8.39 6.48 6.71 6.96 6.17 7.21 4.07 3.66 3.42 1.62 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-29 Perkembangan Produksi Biodiesel
3. 33 - yang dilakukan Pemerintah untuk Beberapa upaya meningkatkan penggunaan biodiesel di dalam negeri, sebagai berikut: a. Bersama dengan terkait melakukan stakeholders serangkaian road test dan uji performa penggunaan B30 pada mesin kendaraan bermotor, alat pertanian, angkutan laut, kereta api serta alat berat sektor pertambangan; b. Menyusun dan penyimpanan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis khusus sektor tambang yang bekerja sama dengan BPPT; c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait pemanfaatan pedoman umum penanganan (B30) campuran biodiesel biodiesel kepada sektor terkait dan end users; d. Melaksanakan uji korelasi laboratorium BBN dalam upaya untuk membantu meningkatkan kinerja laboratorium dalam menguji kualitas biodiesel yang diproduksi (quality control) dan untuk membuktikan secara obyektif terhadap unjuk kerja laboratorium-laboratorium penguji BBN khususnya untuk biodiesel (B100); laboratorium produsen BBN e. Untuk kelancaran penyaluran biodiesel, Pemerintah beserta pihak-pihak terkait melakukan upaya, sebagai berikut: - - Mekanisme pengadaan yang akan dilaksanakan Simplifikasi titik serah penyaluran biodiesel; - - - minimal 3 bulan sebelum penyaluran; Optimalisasi rantai pasok dimana titik blending akan disuplai oleh badan usaha BBN terdekat; Pengawasan kuantitas dan kualitas, yaitu dengan melakukan pengawasan pencampuran biodiesel dalam minyak solar dan spesifikasi biodiesel yang beredar dalam negeri; Pemberian sanksi dan denda dimana akan dilakukan pemberian sanksi administratif berupa denda bagi badan usaha BBM yang tidak melakukan kewajiban pencampuran maupun bagi Badan Usaha BBN Biodiesel yang tidak melakukan penyaluran biodiesel sesuai ketentuan. Untuk lebih meningkatkan pemanfaatan BBN, Pemerintah terus mendorong komersialisasi green fuel yaitu green diesel, green gasoline dan bioavtur. Saat ini Pemerintah bersama dengan PT Pertamina sedang mengembangkan produksi green fuel melalui co-processing pada beberapa main existing refinery dan juga persiapan stand alone produksi green fuel. (Persero) Intensitas Energi Primer dan Penurunan Emisi a. Intensitas Energi Primer Sasaran lain dalam bidang energi adalah meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi. Peningkatan efisiensi penggunaan energi ditunjukkan oleh nilai intensitas energi. Intensitas energi adalah jumlah konsumsi energi untuk menghasilkan setiap satuan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas energi dalam barrel oil equivalent (BOE) per satuan PDB, maka semakin produktif dan efisien penggunaan energi di sebuah negara. Selama periode intensitas energi menurun sebesar 76,1 2015-2019
b. 34 - SBM/Miliar Rupiah, dari 501 SBM/Miliar Rupiah pada tahun 2015 menjadi 424,87 SBM/Miliar Rupiah pada tahun 2019. Satuan: SBM/Miliar Rupiah 501 482.2 477.3 472.6 467.8 463.2 438 434 428.6 424.87 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-30 Penurunan Intensitas Energi Primer Penurunan intensitas ini didukung oleh berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui program, antara lain: 1) Pelaksanaan manajemen energi - Monitoring dan kepatuhan penerapan sistem manajemen energi di sektor industri, bangunan, dan transportasi; Updating data konservasi energi; dan Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label tanda hemat energi pada peralatan pemanfaat energi. pengawasan - dan monitoring program - 2) Penyusunan kebijakan bidang konservasi energi - Sinkronisasi dan konsultasi kebijakan bidang konservasi energi; Penyusunan draft SNI dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang konservasi energi; dan Penyusunan persyaratan, kriteria insentif dan tata cara pengenaan disinsentif konservasi energi. - - 3) Peningkatan Awareness dan Capacity Building Konservasi Energi - - - Penghargaan bidang efisiensi energi; Bimbingan teknis konservasi energi; dan Kerja sama bidang konservasi energi. Penurunan Emisi CO2 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK sesuai dengan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penurunan emisi GRK. Dalam Perpres ini terdapat penjabaran target dan strategi penurunan emisi GRK pada lima sektor utama yang
35 - meliputi pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Pemerintah terus mengupayakan kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi penurunan emisi GRK untuk memenuhi komitmen Pemerintah dalam menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri atau mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020, dimana target RAN GRK sampai dengan 2020 adalah 30 juta ton CO2. Satuan: juta ton CO2 54.84 43.80 29.64 31.60 33.90 28.5 14.7 16.8 20.6 23.6 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-31 Penurunan Emisi CO2 Selama periode 2015-2019 penurunan emisi CO2 semakin bertambah dari 29,64 juta ton CO2 pada tahun 2015 menjadi 54,84 juta ton CO2 pada tahun 2019 atau terjadi penurunan emisi CO2 sebesar 85%. Aksi mitigasi yang dilakukan dalam pencapaian penurunan emisi CO2 adalah sebagai berikut: 1) Efisiensi energi - - - - Penerapan mandatori manajemen energi untuk pengguna padat energi; Peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga: " Lampu Compact Fluorescent Lamp (CFL); " Piranti Pengkondisi Udara (Air Conditioning). Pembangunan Penerangan Retrofitting Lampu LED; Implementasi Joint Crediting Mechanism di Indonesia. Jalan Umum dan 2) Energi baru dan terbarukan - Pembangkit EBT (PLTP, PLTA, PLTM, PLTMH, PLTS, PLTB, PLT Hybrid, PLT Biomassa); Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE); Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU- TS); Pemanfaatan biogas; dan Pemanfaatan biodiesel. 3) Bahan bakar rendah karbon - - - - - - - - Fuel Switching BBM transportasi (RON 88 ke RON 90 dan 92); Program konversi minyak tanah ke LPG; Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan; dan Peningkatan penggunaan jargas rumah tangga.
36 - 4) Penggunaan teknologi pembangkit bersih (Clean Coal Technology dan Co-generation); dan 5) Reklamasi lahan pascatambang. E. Subsektor Pendukung dan Lain-lain 1. Rekomendasi Wilayah Kerja Dalam peningkatan neraca dan pengusahaan sumber daya yang menghasilkan penyelidikan alam, rekomendasi WK. Rekomendasi ini merupakan bentuk dukungan data awal/hulu untuk beberapa pihak terkait, dimana data-data tersebut digunakan untuk kebutuhan lelang WK dan perizinan pengusahaan sumber daya alam. Selama rentang waktu 2015-2019 target rekomendasi WK sebanyak 200 WK, telah terealisasi sebanyak 177 WK sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: diperlukan Tabel I-6 Rekomendasi WK 2015-2019 Wilayah Kerja 2015 2016 2017 2018 Minyak dan Gas Bumi 9 9 9 9 Panas Bumi 4 3 3 3 Batubara dan CBM 12 11 11 11 Mineral 14 10 11 10 Total 39 33 34 33 2. Penerimaan Negara Sektor ESDM Penerimaan sektor ESDM selama periode tahun 2015-2019 terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 118,70 triliun Rupiah menjadi 180,54 triliun Rupiah pada tahun 2019. Penerimaan sektor ESDM terdiri dari penerimaan migas, mineral dan batubara, panas bumi dan penerimaan (Badan Layanan Umum/BLU dan non SDA). Penerimaan migas masih memberikan kontribusi paling besar dibandingkan penerimaan sektor ESDM lainnya. Meskipun produksi minyak bumi lebih rendah dari target, namun kontribusi migas terhadap penerimaan negara selalu melebihi target. lainnya Satuan: Triliun Rupiah 217.61 180.54 118.70 131.18 80.91 Migas 2015 78.17 2016 44.09 2017 81.84 2018 142.79 2019 120.41 Minerba Panas Bumi 29.30 0.88 27.15 0.93 40.62 0.93 49.63 2.28 44.93 1.93 Lainnya Total 10.35 118.70 8.73 80.91 7.78 131.18 22.91 217.61 13.27 180.54 Gambar I-32 Penerimaan Negara dari Sektor ESDM 2019 2 3 11 22 38
3. 4. 37 - Selain itu, mineral dan batubara juga cenderung ditonjolkan sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat dari tahun ke tahun kontribusi mineral dan batubara terus meningkat secara signifikan dalam penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN. Tidak jarang ketika belanja negara membengkak maka sektor mineral dan batubara menjadi salah satu penyeimbang, dengan melakukan peningkatan produksi dan ekspor, sehingga penerimaan negara dari mineral dan batubara meningkat. Penerimaan EBTKE, utamanya dikontribusikan dari penerimaan panas bumi. Subsidi Energi Subsidi energi yang terdiri atas subsidi BBM, LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat dan stabilitas sektor riil. Kebijakan subsidi energi tepat sasaran ditargetkan kepada konsumen rumah tangga miskin dan rentan miskin. Besar anggaran subsidi berkurang secara bertahap dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat tidak mampu. Kebijakan subsidi dilakukan dengan cara penajaman kategori konsumen penerima subsidi. Gambar I-33 Subsidi Energi Tahun 2011-2019 Selama periode 2011-2014 total subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan listrik cenderung meningkat hingga jumlah subsidi keseluruhan mencapai Rp1.214 triliun, hal ini sangat membebani keuangan negara. Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) total subsidi energi berhasil dipangkas menjadi Rp 612,4 triliun, dan dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Subsidi BBM dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap USD, kuota konsumsi BBM dan kebijakan harga jual BBM akibat Indonesian Crude Price (ICP). Investasi Sektor ESDM investasi sektor ESDM Dalam kurun waktu 2015-2017 mengalami penurunan sekitar 15,8%, dari USD33,5 Miliar pada tahun 2015 menjadi USD28,2 Miliar pada tahun 2017. Akan tetapi investasi meningkat kembali pada tahun 2019 hingga mencapai USD33,2 Miliar. Investasi meningkat seiring dengan harga minyak yang cenderung naik, adanya kepastian hukum di sektor ESDM serta penyederhanaan perizinan dengan mencabut 186 perizinan. Hal tersebut menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
38 - Satuan: USD Miliar 70.0 58.0 61.1 57.3 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 45.5 4.5 6.1 11.2 23.7 33.5 2.2 5.3 8.1 17.9 51.4 3.3 6.5 16.4 25.2 29.7 1.6 7.3 8.1 12.7 3.9 6.9 20.4 26.8 28.2 1.9 6.1 9.1 11.1 5.8 7.3 19.6 28.4 33.0 1.5 7.5 11.3 12.7 3.7 7.8 15.9 29.9 33.2 1.7 6.5 12.1 12.9 0.0 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Migas Ketenagalistrikan Mineral dan Batubara EBTKE (Panas Bumi) Gambar I-34 Investasi Sektor ESDM Tahun 2015-2019 5. Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM 6. Pada 2015-2019 realisasi anggaran KESDM berkisar antara 60- telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa 90%, dan Pengecualian (WTP) untuk opini BPK atas laporan keuangan KESDM sejak tahun 2016. Anggaran APBN KESDM sekitar 50% diperuntukkan untuk belanja infrastruktur rakyat. Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai Sumber daya manusia yang andal, profesional, dan berdaya saing tinggi memerlukan pengelolaan mulai dari formasi, rekrutmen, penempatan, rotasi dan mutasi, kepangkatan, pengembangan karier, pendidikan dan pelatihan, sampai pada proses pensiun. KESDM telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Dalam beberapa kegiatan, realisasi yang telah dicapai selama periode 2015-2019 melebihi target yang telah direncanakan. Seperti terlihat pada tahun 2019, realisasi yang telah dicapai sebesar 109,7% melebihi target yang ditetapkan sebesar 97%. Sehingga secara umum kinerja yang dicapai sesuai dengan target keberhasilan yang diharapkan. Satuan: Persen (%) 139.6 95 105.7 95 95.0 96 98.7 96 97 109.7 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-35 Realisasi Persentase Pengelolaan Pegawai Berikut ini beberapa kinerja di bidang pembinaan pengelolaan pegawai yang telah dicapai selama tahun 2019: a. Kepatuhan penyampaian LHKPN penyelenggara negara di lingkungan KESDM sebesar 100%; 67.0 57.0 47.0 37.0 27.0 17.0 7.0 3.0
39 - b. c. d. e. f. g. h. i. j. (ASN) yang dikembangkan Aparatur Sipil Negara kompetensinya sebanyak 1.660 orang baik melalui penyertaan pendidikan dan pelatihan (diklat), tugas belajar dan knowledge sharing; ASN yang diproses pembinaan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sebanyak 2.140 orang; ASN yang diproses pembinaan jabatan struktural dan fungsional sebanyak 1.497 orang; Telah dilaksanakan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan KESDM 100%; Pelaksanaan pemberian penghargaan berbasis kinerja pegawai sebesar 110% dari target 100%; Telah dilaksanakan kegiatan terkait Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) KESDM sebanyak 3 kegiatan; Telah dilaksanakan pemutakhiran data pegawai di lingkungan KESDM, sebesar 98,33% dari target 100%; Telah disusun 896 pola karier pegawai di lingkungan KESDM; Jumlah formasi pegawai yang direncanakan mencapai 65 orang dengan realisasi sebanyak 50 orang; dan Telah dilaksanakan manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan KESDM sebesar 103% dari target 100%. k. 7. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 KESDM melakukan beberapa rangkaian kegiatan penyusunan Laporan AKIP untuk dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB). Hasil penilaian AKIP KESDM telah mengalami peningkatan dari B menjadi BB sejak tahun 2016. Adapun capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KESDM terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,58 (BB) menjadi sebesar 77,63 (BB) pada tahun 2019. KESDM juga meraih beberapa penghargaan sebagai apresiasi kinerja yang baik. Pada tahun 2016, tiga inovasi KESDM mendapatkan penghargaan sebagai Top 99 Innovation pelayanan publik nasional yaitu Minerba One Map Indonesia (MOMI), Registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Online dan Penawaran WK Migas dengan e-Lelang. Khusus untuk MOMI juga masuk dalam Top 35 Innovation. Pada tahun 2017, tiga inovasi KESDM mendapatkan penghargaan lagi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagai Top 99 Innovation pelayanan publik nasional yaitu Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assesssment (MAGMA) Indonesia, Teknologi Mini Gasifikasi Batubara dan Sistem Informasi Energi (SINERGI) Desa. Khusus untuk MAGMA juga masuk dalam Top 40 Innovation. Jumlah Unit Utama yang Memperoleh Predikat WBK Salah satu upaya untuk melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang pimpinan dan 8.
9. 40 - jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit terkait di KESDM yang terpilih berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai unit yang akan diusulkan sebagai WBK dan WBBM. KESDM telah mendapatkan predikat WBK sejak tahun 2018 untuk 4 (empat) unit yaitu: a. b. Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara; Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi; dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. d. Pada tahun 2019 KESDM berhasil menambahkan predikat WBK untuk 5 (lima) unit sebagai berikut: a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi; Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan b. Gas Bumi; Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara; Pusat Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan Balai Penyelidikan Kebencanaan Geologi. c. c. d. Pengembangan Sumber e. dan Pengembangan Teknologi Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi KESDM telah menyelenggarakan beberapa judul diklat yang telah memenuhi kriteria sebagai diklat berbasis kompetensi, yaitu diklat yang telah memiliki kelengkapan seperti dokumen standar kompetensi atau analisis kesenjangan kompetensi (Training Need Analysis/TNA), standar kurikulum, modul, pedoman evaluasi penyelenggaraan, dan dokumen evaluasi Widyaiswara. Selama periode tahun 2015-2019, persentase diklat berbasis kompetensi terus mengalami kenaikan dan melampaui target renstra dari 58% pada tahun 2015 menjadi 84% pada tahun 2019. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah diklat yang telah dilaksanakan setiap tahun, sehingga berdampak pada kelengkapan berbasis kompetensi yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan diklat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan KESDM kepada pengguna layanan diklat (stakeholder). Dalam pelaksanaannya untuk melengkapi syarat diklat berbasis kompetensi, Satuan Kerja BLU KESDM (PPSDM Migas, yang PPSDM Geominerba menyelenggarakan diklat industri, kesulitan untuk melengkapi syarat dimaksud karena perubahan judul diklat yang berubah setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan industri. Maka untuk ke depannya indikator diklat berbasis kompetensi ini tidak dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja KESDM dalam meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan pengguna layanan sektor ESDM. Capaian kinerja ini merupakan komitmen KESDM untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai KESDM, para pelaku usaha dan masyarakat. penyelenggaraan, dokumen dan PPSDM KEBTKE)
41 - Satuan: Persen (%) 82 88 84 50 58 52 58 57 62 65 2015 2016 2017 2018 2019 Target Renstra Realisasi Gambar I-36 Realisasi Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi 10. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Diklat Hasil survei kepuasan masyarakat sampai tahun 2019 di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM secara umum masuk dalam kategori "Sangat Baik" dan telah melampaui target tahun 2019. Responden pada survei dimaksud merupakan pengguna jasa diklat pada BPSDM ESDM. Indikator Kepuasan Pengguna Layanan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan karena ada perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPSDM ESDM kepada pengguna layanan, hal ini didukung 4 (empat) Satker (PPSDM Migas, PPSDM Geominerba, PPSDM KEBTKE dan PEM Akamigas) yang sudah menjadi BLU mulai tahun 2018 dan dua satker non BLU yaitu PPSDM Aparatur dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Satuan: Persen (%) 80 80.7 80 78 81 85 81 83.37 82 85 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Gambar I-37 Realisasi Kepuasan Pengguna Layanan BPSDM ESDM 11. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Rancangan/ Rancang Bangun/Formula Dalam jumlah bangun/formula tercapai sesuai target Renstra, hal ini disebabkan oleh: a. Alokasi anggaran berada di bawah pagu indikatif Renstra; b. Kebijakan Pemerintah berupa penghematan anggaran 11. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Rancangan/ Rancang Bangun/Formula Dalam jumlah bangun/formula tercapai sesuai target Renstra, hal ini disebabkan oleh: a. Alokasi anggaran berada di bawah pagu indikatif Renstra; b. Kebijakan Pemerintah berupa penghematan anggaran tahun 2015-2019, c. pada tahun 2016 dan 2017; dan Alokasi anggaran belanja penelitian dan pengembangan (litbang) dari Rupiah Murni (RM) berkurang sejak tahun pilot tidak
42 - 2018 mengingat adanya kebijakan transformasi Badan Litbang sebagai BLU. Satuan: Buah 44 30 30 31 31 31 15 8 7 0 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Gambar I-38 Realisasi Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Rancangan/Rancang Bangun/Formula Dalam 5 (lima) tahun terakhir pilot plant/prototype/demo plant atau rancangan/ rancang bangun/formula yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut: a. Bidang minyak dan gas bumi - - - - - - - - - - - - - - - - - Rancang bangun airgun mini; Tabung Adsorbed Natural Gas (ANG); Desain tabung Vertical Gas Liquid (VGL)/Isotank untuk gas bumi; Purwarupa sangkar Faraday; Formula surfaktan berbasis nabati untuk Enhanced Oil Recovery (EOR); Purwarupa trigger nirkabel untuk gelombang seismik (Land-Airgun); Surfaktan berbasis bahan nabati; Formula gemuk lumas bio; Formula minyak lumas; Formula cairan rumen untuk produksi GMB; peralatan Perekayasaan substructure untuk rig CBM; Perekayasaan peralatan dan pemodelan Injection Fall Off Test (IFO Test) untuk aplikasi dibidang industri CBM; Pengembangan alat teknologi ultrasonography versi II tahap I; Pembuatan biofuel dari biomassa secara katalitik menggunakan reaktor putar turbin; Pengembangan pembuatan berbasis minyak jarak; Aplikasi aditif nano jenis pemodifikasi gesekan untuk meningkatkan kinerja minyak lumas; Optimasi rancang bangun tabung dan konverter kit untuk kendaraan bermotor yang sesuai kondisi BBG di Indonesia; Rancang untuk drier meminimalkan kadar air dalam BBG di SPBG dan industri; loading ramp dan sumur berbasis inspeksi teknologi pelumas bio-grease menggunakan industri: thickener - bangun gas bumi
43 - - - - - - Produksi gas metana skala mini plant dengan memanfaatkan campuran cairan rumen, methane batubara dan air formasi; Pengembangan teknologi Oxidative Desulfurization (ODS) untuk mendapatkan BBM berkadar sulfur rendah; Penangkapan CO2 dengan menggunakan pelarut kalium karbonat berpromotor asam borat; Pembuatan biofuel dari biomassa secara katalitik menggunakan reaktor putar turbin; Unit pengolahan tanah tercemar minyak dan oil off- fasilitas spec kapasitas 5 ton per batch dan pendukungnya; dan Dokumen FEDD kilang minyak mini di Pulau Seram; - b. Bidang Mineral dan Batubara - - - - - - - - Gasifier batubara untuk peleburan aluminium dan industri yang menggunakan boiler pada Industri Kecil Menengah (IKM) (3 Unit); Siklon burner batubara pada dapur komunal dan IKM (6 unit); Rancang bangun inovasi burner untuk aplikasi Undergroud Coal Gasification (UCG); Rancang bangun sumur injeksi dan sumur produksi UCG; Mini plant Gadolinium Oksida kapasitas 10 kg umpan/proses; DED tungku fluidized bed kapasitas 600 kW; rancangan pembakar siklon jenis non slagging untuk batubara kalori rendah kapasitas 2.200 kg/jam; Rancangan sensor pengendali proses pada reaktor gasifikasi fixed bed; Pilot Plant Gadolinium Oksida kapasitas 10 kg/hari; dan Unit produksi penggilingan mineral berukuran mikro skala 50-100 ton/hari. - c. Bidang Ketenagalistrikan dan EBTKE - Rancang bangun turbin cross flow turbine daya 5 s/d 35 kVA dan prototipe berdaya 5 kVA; Rancang bangun turbin axial PLTMH; Pilot plant smart grid in micro grid di Universitas Udayana, Bali; Pilot plant smart system PLTS di Kantor Gubernur Bali; Pilot plant PLTMH Universitas Andalas di Sumatera Barat; DED Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Skala Kecil (PLTUB-SK); DED unit pengolah mobile biodiesel; Unit pengolah bioetanol; Unit produksi biogas (15 unit); dan Pengembangan terpadu BBN berbasis tanaman lokal dengan digester biogas di Provinsi DI Yogyakarta. - - - - - - - - - d. Bidang Geologi Kelautan - Prototipe PLT Arus Laut dengan desain Vertical Axis Turbine (VAT) tipe turbin Darrieus Passive-Pitch dengan total kapasitas 24 kW;
44 - - Rancang bangun sistem akuisisi seismik single channel; - Model sistem turbin PLT Arus Laut skala - - - - - - - - - - laboratorium; Teknologi sistem transmisi mekanik dan elektrik PLT Arus Laut; Studi potensi PLT Arus Laut di Toyopakeh, Nusa Penida Bali; Kajian teknik dan simulasi rencana perancangan turbin PLT Arus Laut; Kajian teknik rencana desain sistem pengendalian dan monitoring PLT Arus Laut; Kajian teknik pemilihan model supporting struktur platform sistem turbin PLT Arus Laut; Kajian teknis rencana desain instalasi kabel bawah laut sistem penyimpanan dan distribusi pada PLT Arus Laut; Kajian teknis tahapan-tahapan assessment kinerja PLT Arus Laut; Kajian teknik dan penyusunan rencana dokumen prosedur pemasangan (Commissioning) PLT Arus Laut; Rencana strategi pembuatan dokumen pedoman kesehatan dan keselamatan pembangunan dan operasional PLT Arus Laut; Kajian teknis dan non teknis persiapan proyek pengembangan PLT Arus Laut; dan Pembuatan konsep dan prototipe PLT Arus Laut. - 12. Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Rancangan/ Rancang Bangun/Formula yang Terimplementasikan Sampai dengan tahun 2019, Pilot Plant/Prototype/Demo Plant yang atau terimplementasikan adalah sebagai berikut: a. Bidang minyak dan gas bumi meliputi; Rancangan/Rancang Bangun/Formula - - - - - - - - - - - - - - - Implementasi unit biodiesel untuk produksi biodiesel sesuai standar spesifikasi SNI; Pengembangan surfaktan EOR Lapangan Jirak; Pengembangan surfaktan EOR Lapangan Limau-Q5; Oil recovery unit; Rancangan Standar Nasional konverter kit untuk perahu nelayan; Demo plant unit oil recovery; Produk pelumas kendaraan berbahan bakar gas; Produksi, pengembangan dan operasi komersial land airgun; Adsorben H2S, Hg dan As untuk eksplorasi migas; Unit SPBG (Daughter); Unit biodiesel; Unit Lube Oil Blending Plant (LOBP); RSNI konverter kit untuk perahu nelayan; Membrane pemisah CO2 pada gas alam; Produk minyak lumas pada sarana transportasi umum berbahan bakar gas; Demo plant unit oil recovery; Indonesia (RSNI) -
45 - - - - - - Pengujian biodiesel dan pengembangan spesifikasi biodiesel dalam rangka persiapan implementasi campuran biodiesel 30%; Kerja Sama Operasi (KSO) terminal LNG untuk dalam negeri, FS Mini Terminal LNG; Dimethyl Ether (DME) untuk rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); Pengujian kualitas bahan bakar dan pelumas serta merit rating kendaraan uji jalan penggunaan bahan bakar B-30 pada kendaraan bermesin diesel; dan Akuisisi seismik dengan teknologi Land Airgun pada pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru, Maluku. b. Bidang mineral dan batubara meliputi: - - - - - - - - Gasifier batubara Mini (Gasmin) pada IKM (3 unit); Teknologi pembakar siklon (Tufi) pada IKM (6 unit); Formula pupuk bio-organo mineral; Siklon Burner batubara pada dapur komunal di IKM dan pondok pesantren; formula pupuk bio-organo mineral pada tanaman teh; Desain lereng tambang batubara; Sistem Pemantauan Limbah Cair Terus Menerus Dalam Jaringan (SPARING); Uji metalurgi reduksi bijih mangan dan recovery thalium untuk PT Gemala Borneo Utama; Pemurnian Pregnant Leach Solution (PLS) dari proses heap leaching J & P-Partner; Gasmin untuk IKM; - Bidang Ketenagalistrikan dan EBTKE meliputi: - - c. Smart Grid in micro grid di Universitas Udayana, Bali; Smart System PLTS di kawasan perkantoran Gubernur Bali; Pilot plant bioetanol dari sorgum di Universitas Mataram; Biodiesel dari kemiri sunan; Bioetanol dari sorgum; dan Biogas fixed dome. d. Bidang Geologi Kelautan meliputi: - - - - - Survei seismik bersama di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah, Tbk berikut dengan jasa tenaga ahli pengeboran mineral lepas pantai; - Survei inspeksi pipa gas bawah laut PGN di perairan Selat Sunda; - Deep Sea Marine Study Obi Island of South Halmahera District; - Uji penambangan emas di Cibobos, Bayah, Banten; dan - Pemanfaatan data seismik Blok Singkel. Terdapat perubahan nama indikator kinerja, yaitu tahun 2015 semula "Pilot Plant/Prototype/Demo plant atau Rancangan/ Rancang Bangun/Formula yang Terimplementasikan" berubah pada yang Terimplementasikan". Sedangkan pada tahun 2018 mengalami perubahan menjadi "Implementasi dan Komersialisasi Produk dan Jasa Litbang". tahun 2016 menjadi "Hasil Litbang
46 - Satuan: Buah 33 33 34 34 17 19 17 9 9 3 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Gambar I-39 Jumlah Pilot Plant/Prototype/Demo Plant atau Rancangan/Rancang Bangun/Formula yang Terimplementasikan 13. Jumlah Paten yang Terimplementasikan Jumlah paten yang terimplementasikan pada bidang minyak dan gas bumi antara lain: - Kompartemen tabung Compressed Natural Gas (CNG) tipe 4 untuk aplikasi pada kendaraan bermotor sistem bi-fuel; Rancang bangun land-airgun dan blaster; Implementasi tabung ANG; Implementasi formula cairan rumen pada sumur GMB non-produktif untuk meningkatkan produksi GMB; Rancang bangun Airgun Mini; dan Tabung ANG untuk rumah tangga. - - - - - Sedangkan pada bidang mineral dan batubara antara lain: - Pengembangan dan penerapan siklon burner batubara pada dapur komunal dan IKM, telah diterapkan di dapur komunal pesantren di Majalengka dan beberapa IKM di Cirebon; - Metode dan peralatan gasifikasi bahan baku padat berkarbon menjadi gas bakar dengan sistem pengendalian dan pengurang telah dimanfaatkan oleh beberapa IKM di berbagai daerah di lain Jawa diimplementasikan di IKM tahu Sentolo Kulon Progo, IKM minyak atsiri Samigaluh Kulon Progo, IKM aluminium di Bantul, IKM batik di Sleman, dan IKM tempe giling murni di Gunung Kidul. ter pada Gasmin. Gasmin Tengah dan Yogyakarta, antara Satuan: Buah 28 22 18 14 9 3 2 2 1 0 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Gambar I-40 Realisasi Jumlah Paten yang Diimplementasikan
47 - 14. Penyediaan Air Melalui Pengeboran Air Tanah Pada beberapa dekade terakhir ini, air tanah memiliki peranan yang semakin penting sebagai sumber air baku guna menunjang kelangsungan pembangunan. Air tanah telah terbukti memiliki nilai strategis sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari masyarakat. Salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air dapat ditempuh dengan membuat sumur bor dalam. Satuan: Titik 566 506 197 237 100 105 100 100 100 100 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Gambar I-41 Realisasi Titik/Lokasi Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Tanah Realisasi penyediaan air melalui pengeboran air tanah telah melampaui target Renstra, dikarenakan kegiatan ini menjadi kegiatan strategis prioritas nasional dari KESDM yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat. Dalam kurun waktu 2015-2019 telah terbangun 1.611 titik sumur bor air tanah yang diperuntukkan bagi kurang lebih 4 juta jiwa masyarakat di daerah sulit air. Dengan keberhasilan program ini mengatasi permasalahan air di daerah. 15. Wilayah Prospek Sumber Daya Geologi Dalam periode tahun 2015-2019 target wilayah prospek sumber daya geologi sebanyak 315 rekomendasi, dari target tersebut hanya tercapai realisasi sebanyak 214 rekomendasi. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan wilayah prospek sumber daya geologi. Sehingga capaian kinerja rekomendasi wilayah keprospekan sumber daya geologi (panas bumi, Coal Bed Methane/CBM, dan mineral) hanya tercapai 68%. Satuan: Rekomendasi 62 63 63 52 63 57 63 64 42 0 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Gambar I-42 Realisasi Wilayah Prospek Sumber Daya Geologi
48 - 16. Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Geologi Peta KRB adalah peta petunjuk tingkat kerawanan yang berpotensi menimbulkan bencana di suatu kawasan. Selain itu sebagai dukungan data untuk tata ruang di daerah rawan bencana serta penentuan lokasi evakuasi. Beberapa daerah di Indonesia tengah memasuki masa untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sesuai amanat UU, penataan ruang di Indonesia wajib memperhitungkan aspek kebencanaan termasuk bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami. KESDM merupakan walidata dalam Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk peta KRB Geologi (gunung api, gerakan tanah gempa Bumi dan tsunami), yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RTRW Provinsi dan atau penyusunan/revisi RTRW kabupaten/kota. Pada periode tahun 2015-2019 Peta KRB Geologi ditargetkan sebanyak 171 peta, dari target tersebut hanya tercapai realisasi sebanyak 88 Peta atau tercapai 52%. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan pemetaan KRB Geologi. Satuan: peta 37 37 37 30 33 30 30 13 12 0 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi Gambar I-43 Realisasi Indikator Peta KRB Geologi I.2. Potensi dan Permasalahan A. Potensi Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman energi dan sumber daya mineral. Lebih dari 100 tahun, minyak bumi menjadi tumpuan ekonomi Indonesia, namun cadangannya mulai menipis. Sementara itu, masih ada potensi energi lainnya tetapi pemanfaatannya belum optimal seperti batubara, CBM, shale gas, dan EBT. Peta Cekungan Sedimen Indonesia telah diresmikan peluncurannya oleh Menteri ESDM pada tahun 2009, yang terdiri dari 128 cekungan, di mana kegiatan eksplorasi dan produksi migas masih terkonsentrasi di sebagian kecil cekungan-cekungan tersebut. Hingga saat ini, dari total 128 cekungan, baru sekitar 42% yang sudah dieksplorasi, dengan status 14% atau 18 cekungan sudah produksi, 9% atau 12 cekungan sudah dibor dan ditemukan minyak, serta 19% atau 24 cekungan sudah dibor tetapi tidak ditemukan minyak. Masih ada 58% atau 74 cekungan sedimen lagi, sebagian besar di Kawasan Timur Indonesia, yang menunggu untuk ditemukan potensinya. Di Kawasan Timur Indonesia, kegiatan survei geologi dan geofisika (G&G) terutama ditujukan untuk memperoleh data-data baru di area-area yang belum terjamah kegiatan eksplorasi dan minim data (frontier basin). Sedangkan di Kawasan Barat Indonesia, yang lebih banyak memiliki cekungan telah berproduksi, dilakukan survei
49 - untuk mencari potensi lain di luar konsep eksplorasi yang saat ini telah berjalan. Data-data dari survei umum tersebut selanjutnya dilengkapi dengan data-data seismik dan sumur, dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rekomendasi WK Migas. Selama rentang waktu 2015- 2019, penyusunan rekomendasi WK Migas telah dilakukan di 38 lokasi. Hingga saat ini, dari total 36 area rekomendasi, sekitar 40% telah berkontribusi dan digunakan sebagai data pendukung bagi WK Migas yang telah laku maupun sedang ditawarkan oleh Pemerintah. Sedangkan sisanya akan digunakan sebagai data pendukung bagi area-area terbuka yang akan dilakukan join study maupun sedang disusun sebagai WK Migas baru yang akan ditawarkan di masa yang akan datang. Gambar I-44 Peta Cadangan Minyak Bumi Tahun 2019 Minyak dan gas bumi banyak ditemukan dalam lokasi lapangan yang sama, meskipun beberapa lapangan ada yang hanya berproduksi gas bumi saja. Secara umum, cadangan minyak dan gas bumi Indonesia selama 10 tahun terakhir trend-nya cenderung mengalami penurunan. Cadangan minyak bumi dari 8,21 Miliar barel pada 2008 turun ke kisaran 3,8 Miliar barel di 2019 (pada tahun 2019 mengalami perubahan metode perhitungan cadangan (dihitung terhadap cadangan minyak). Reserve to Production terbukti) terdapat pada kisaran 9 tahun. Sempat terjadi kenaikan menjadi 12 tahun pada 2014 yang disebabkan oleh penambahan cadangan minyak terbukti yang cukup signifikan terutama dari Lapangan Banyu Urip Cepu. Berikutnya, turunnya harga minyak dunia pada 2015 dipandang menjadi salah satu faktor rendahnya penemuan cadangan baru. Gambar I-45 Peta Cadangan Gas Bumi Tahun 2019
50 - Cadangan gas bumi Indonesia juga terus mengalami penurunan. Cadangan gas bumi pada tahun 2008 adalah sebesar 170 TSCF dan terus turun ke kisaran 77,29 TSCF pada tahun 2019. Reserve to Production gas bumi Indonesia (terhadap cadangan terbukti) adalah 18,8 tahun. Mengingat minyak dan gas bumi masih merupakan energi yang mendominasi dalam penggunaan energi nasional, maka beberapa upaya peningkatan cadangan minyak dan gas bumi senantiasa diupayakan. Upaya-upaya peningkatan kepastian cadangan dari status cadangan potensial menjadi cadangan terbukti dapat dilakukan pengeboran-pengeboran pengembangan pada lapangan-lapangan minyak dan gas bumi, baik yang sudah berproduksi maupun lapangan-lapangan yang belum berproduksi dan memperbanyak pengeboran step out untuk menentukan batas-batas reservoir. Untuk meningkatkan jumlah cadangan, kontraktor perlu melakukan upaya-upaya penemuan cadangan baru yang dapat dilakukan dengan memperluas area pencarian cadangan minyak dan gas bumi dengan melakukan pengeboran eksplorasi dan survei seismik serta studi G&G. dengan melaksanakan Gambar I-46 Peta Sumber Daya Batubara Indonesia Tahun 2019 Cadangan terbukti batubara pada tahun 2019 sebesar 37,6 Miliar ton meningkat 5,3 Miliar ton dibandingkan dengan tahun 2015. Jumlah cadangan terbukti tersebut dapat digunakan untuk produksi sekitar 61 tahun, dengan asumsi produksi dijaga sekitar 616 juta ton per tahun. Meskipun cadangan terbukti masih tinggi, namun cadangan harus tetap dijaga untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Keberagaman dan melimpahnya potensi EBT yang terdapat di Indonesia merupakan modal penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu KESDM berupaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT untuk mencapai sasaran-sasaran nasional. Adapun potensi EBT saat ini untuk panas bumi 28,5 GW; Air, mini hidro dan mikro hidro 75 GW; Bioenergi 32 GW; Surya 207 GW dan Bayu 60 GW. Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sumber daya energi yang ada di daerah bersangkutan seperti PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB dan PLTSa sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energinya.
51 - B. Permasalahan 1. Subsektor Minyak dan Gas Bumi a. Produksi Migas Tantangan dari produksi migas adalah kondisi industri migas global yang mengalami penurunan performa serta nilai tukar yang tidak stabil. Dengan adanya konsistensi paket-paket kebijakan ekonomi sebagai kebijakan fiskal dan skema Investasi Gross Split, diharapkan dapat mempertahankan target produksi migas. Selain tantangan global tersebut terdapat kendala teknis maupun non teknis untuk peningkatan produksi minyak bumi antara lain yaitu: - - - - - - - - Adanya maintenance beberapa fasilitas produksi serta kondisi cuaca yang menghambat operasional transportasi road tank; Adanya gangguan teknis di kilang yang menyebabkan produksi tidak dapat diserap secara maksimal; Performa produksi sumur di bawah target salah satunya karena mengalami kerusakan teknis; Terdapat kendala-kendala eksternal (blockade, jalan longsor) dalam proses produksi minyak; Rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi yang dilakukan oleh KKKS; Terjadinya tumpang tindih lahan, permasalahan tata ruang dan permasalahan sosial; Penurunan cadangan secara alami lapangan yang sudah tua; dan Belum optimalnya penerapan teknologi EOR pada sebagian besar lapangan-lapangan tua minyak bumi di Indonesia. lapangan- Sedangkan kendala pencapaian target produksi gas bumi antara lain disebabkan oleh: - Permasalahan di pembangkit PT PLN sehingga gas tidak terserap secara optimal; Adanya KKKS yang belum mengkomersialkan produksi gas, sehingga gas yang terproduksi dari sumur seluruhnya dibakar dan own use; Adanya kendala pembahasan perjanjian jual beli dengan PT PLN (Persero) dan industri pengguna gas; dan Produksi tidak sesuai dengan jadwal dikarenakan mundurnya persiapan fasilitas produksi gas dan mundurnya jadwal kegiatan pengeboran. (Persero) - - - b. c. Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri Pada prinsipnya, kebijakan tata kelola gas bumi yang dilaksanakan Pemerintah saat ini akan berdampak rata- rata 3-4 tahun ke depan. Untuk itu Pemerintah terus bekerja sama dengan Badan Usaha dalam membangun infrastruktur gas bumi di kawasan-kawasan industri, melakukan formulasi harga gas agar dapat diterima baik di supplier maupun pengguna, serta pemantauan proyek- proyek gas bumi hulu agar tepat waktu. Kapasitas Kilang Minyak dalam Negeri Kendala dalam usaha peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri, antara lain: - Kendala pembebasan lahan;
2. 52 - - - Belum ada kesepakatan teknis dengan pihak investor untuk pembangunan kilang; dan Kendala fasilitas insentif dan perpajakan untuk kilang minyak. d. Jaringan Gas Kota Pelaksanaan program pembangunan jargas kota bagi masyarakat menghadapi beberapa kendala di lapangan, baik yang berupa persinggungan dengan kewenangan Kementerian/Lembaga lain maupun dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak terkait dalam mengatasi kendala-kendala berikut: 1) Kendala perizinan a) b) Pemerintah/Instansi utilitas dengan pembangunan di sungai, jalur kereta api dan hutan; dan Pemerintah/Instansi Daerah: Upaya Pengelolaan Pemantauan Hidup/Upaya Lingkungan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), penggunaan jalan provinsi/ kabupaten/kota, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penggunaan fasilitas umum dan sosial; Pusat: instansi persinggungan terkait lain jalan tol, jalan nasional, 2) Kendala sosial gangguan dari kelompok masyarakat tertentu dan pungutan liar; 3) Kendala teknis a) Pada pengadaan dengan proses pelelangan umum, masih terdapat risiko mendapatkan penyedia jasa yang kurang qualified sesuai kebutuhan; dan Proses kalibrasi gas meter yang terhambat dikarenakan peralatan kalibrasi yang masih terbatas di Indonesia. b) e. BBM Satu Harga Dalam pelaksanaan program BBM satu harga, terdapat beberapa kendala, yaitu: 1) Moda transportasi BBM ke penyalur yang ekstrem, kendala cuaca, geografis dan kendala keamanan terutama untuk distribusi ke daerah 3T; jalan yang tidak memadai untuk Infrastruktur pengiriman BBM dan belum ekonomis untuk dibangun penyalur karena volume yang kecil; dan Permasalahan perizinan dan sosial di daerah. 2) 3) Subsektor Minerba a. Pemenuhan Batubara dalam Negeri Realisasi pemenuhan DMO masih di bawah target karena beberapa kondisi yang menyebabkan tidak terserapnya alokasi DMO 100% antara lain: 1) Adanya perawatan berkala pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) yang dapat mengakibatkan realisasi penyerapan batubara lebih kecil dari kontrak yang telah disepakati; Penggunaan mengalami penurunan; Adanya bencana alam yang mengakibatkan beberapa PLTU tidak dapat beroperasi; 2) industri batubara untuk semen 3)
3. 53 - 4) kesulitan Perusahaan mendapatkan kerja sama jual beli batubara untuk dapat memenuhi kebutuhan/permintaan oleh pembangkit lainnya; dan tambang skala kecil 5) Belum optimalnya pembangunan pembangkit listrik yang menjadi bagian dari proyek 35.000 MW. b. Pembangunan Smelter Dalam terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: 1) 2) rangka peningkatan pembangunan smelter, Investasi smelter masih mahal; Pasokan energi dan ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan dan akses lainnya yang masih terbatas; 3) Diperlukan skema insentif yang menarik bagi investor untuk menstimulasi dan menjamin dalam rangka dan/atau pembangunan pemurnian yang berkelanjutan; pengolahan fasilitas 4) Hambatan perizinan dalam alih fungsi lahan serta masih adanya dua perizinan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) dan Izin Usaha Industri (IUI); dan 5) Kesulitan pasokan bagi smelter yang tidak memiliki tambang. Subsektor Ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi a. Kendala dalam peningkatan RE adalah kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang belum memadai, dimana lokasi desa yang belum berlistrik sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik, serta adanya masalah sosial dan faktor keamanan dalam menjangkau desa dimaksud. Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pembangunan pembangkit mengalami jadwal COD akibat adanya permasalahan: 1) b. kemunduran Perizinan antara lain Izin Lingkungan, Izin RTRW, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 2) Kendala pembebasan lahan; 3) Pertumbuhan demand tidak sesuai dengan target; dan Pengembang membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh pendanaan. 4) Kendala pada penambahan penyaluran tenaga listrik adalah sebagai berikut: 1) Pertumbuhan demand listrik yang cenderung turun sehingga dilakukan penyesuaian atas proyek yang masuk; Permasalahan pembebasan lahan (konflik sosial, tumpang tindih lahan, permasalahan ganti rugi); Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); Performa kontraktor dan ketersediaan komponen/ peralatan pendukung; dan Adanya masalah crossing dengan infrastruktur atau fasilitas umum lainnya, seperti jalur kereta api, jembatan layang, jalur Mass Rapid Transit (MRT) dan sebagainya. 2) 3) 4) 5)
4. 54 - Subsektor Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi a. Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT Permasalahan dalam usaha peningkatan pembangkit listrik EBT, yaitu: 1) terpasang Terbatasnya lahan terbuka untuk pemanfaatan EBT, khususnya PLTS, menghambat pengembangan secara masif; 2) Nilai investasi pembangkit EBT masih tinggi yang menyebabkan biaya produksi listrik dari pembangkit EBT tetap mahal dan masih sulit bersaing dengan pembangkit fosil; Subsidi Pemerintah untuk energi fosil menyebabkan tarifnya lebih murah dari EBT, sehingga menghambat transisi pemanfaatan energi fosil menuju EBT; Insentif yang diberikan untuk pengembangan PLT EBT belum menarik investor; 4) 3) 5) Dana, sarana dan prasarana untuk riset serta belum teknologi terbarukan pengembangan memadai; 6) Masih terbatasnya penguasaan teknologi EBT karena terbatasnya kemampuan SDM; Potensi EBT yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal; Tarif listrik EBT belum menarik bagi investor karena kemampuan beli PT PLN (Persero) hanya 85% BPP tarif sementara keekonomian; PLTS dan PLTB bersifat intermittent sehingga untuk sistem off-grid diperlukan teknologi penyimpanan daya yang lebih andal dan untuk sistem on-grid diperlukan pembangkit cadangan; 6) Masih terbatasnya penguasaan teknologi EBT karena terbatasnya kemampuan SDM; Potensi EBT yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal; Tarif listrik EBT belum menarik bagi investor karena kemampuan beli PT PLN (Persero) hanya 85% BPP tarif sementara keekonomian; PLTS dan PLTB bersifat intermittent sehingga untuk sistem off-grid diperlukan teknologi penyimpanan daya yang lebih andal dan untuk sistem on-grid diperlukan pembangkit cadangan; 7) 8) pengembang mengharapkan 10) EBT bersifat site-specific sehingga tidak dapat ditransportasikan; 11) Terbatasnya kemampuan sistem jaringan menyerap listrik dari PLT EBT, terutama pembangkit yang bersifat intermittent; 12) Ketergantungan yang masih tinggi terhadap impor komponen EBT menyebabkan PLT pertumbuhan industri PLT EBT dalam negeri kurang optimal; utama 13) Rendahnya ketertarikan perbankan dalam negeri untuk berinvestasi karena risiko yang tinggi dan aset berupa yang pembangkit listrik dinilai tidak sebanding dengan nilai pinjaman yang diberikan; pengembang dijaminkan oleh 14) Pembiayaan dalam negeri untuk proyek-proyek EBT pada umumnya menawarkan bunga tinggi dan tenor singkat investor pengembang EBT; dan sehingga membebani calon 15) Proses perizinan tambahan masih perlu disederhanakan. b. Produksi Biofuel Tantangan dan permasalahan penerapan biofuel terutama biodiesel di Indonesia, antara lain:
c. 55 - Pasokan biodiesel, dimana sebaran Badan Usaha BBN Biodiesel tidak merata yang saat ini lebih banyak tersebar di Indonesia Bagian Barat; 2) Resistensi yang terjadi di sisi pengguna; infrastruktur terutama 3) Keterbatasan 1) fasilitas di Terminal BBM seperti tangki timbun dan peralatan quick test; terkendala karena Logistik pengiriman permasalahan moda transportasi (terbatasnya kapal pengangkut), jetty, dan metode transportasi (double handling dalam pengiriman); dan Jaminan keberlanjutan bahan baku dan insentif untuk biofuel yang berbasis non sawit. 4) yang 5) Konservasi Energi Kendala pelaksanaan efisiensi energi disebabkan antara lain oleh: 1) Kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi belum dilaksanakan secara konsisten; 2) Ketersediaan standar dan label belum mencakup seluruh peralatan dan perangkat yang diwajibkan untuk hemat energi; 3) Belum optimalnya pelaksanaan standar dan label untuk produk-produk yang beredar di pasar domestik; Sistem transportasi massal belum secara diterapkan; Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih terbatas; luas 5) 4) 6) Belum konsistennya pelaksanaan disinsentif bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi dan konservasi energi; 7) Harga peralatan yang efisien/hemat energi masih mahal; Sistem pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor belum tersedia; Penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi kurang berkembang; 7) Harga peralatan yang efisien/hemat energi masih mahal; Sistem pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor belum tersedia; Penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi kurang berkembang; 8) 10) Risiko investasi tidak dapat diukur karena investasi jarang tercatat, baik kegagalan efisiensi energi maupun keberhasilannya, sehingga investor enggan untuk masuk di bidang efisiensi energi; 11) Banyak investor dan lembaga keuangan belum sepenuhnya memahami tentang efisiensi energi, sehingga menganggap tidak menjanjikan. Di samping itu pasar dan potensi tidak mudah diidentifikasi; investasi tersebut 12) Kurangnya dukungan regulasi untuk konservasi energi; 12) Kurangnya dukungan regulasi untuk konservasi energi; 13) Jumlah tenaga ahli yang benar-benar memahami efisiensi energi dan mampu menjamin/memastikan potensi efisiensi energi masih sangat sedikit; 14) Pengembalian investasi efisiensi energi tergantung pada jumlah efisiensi yang diperoleh, namun tidak dapat dipastikan dengan akurat di awal proyek; dan 15) Perilaku pengguna energi (masyarakat dan industri) masih belum mengutamakan penghematan energi.
56 - Hal ini berpengaruh pada rendahnya keinginan untuk berinvestasi pada efisiensi energi.
57 - BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS II.1 Visi Kementerian Potensi Indonesia sangat besar untuk meningkatkan posisi dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus lebih demografi, tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Hal tersebut merupakan kesempatan besar, jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. Namun dapat menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam rangka memanfaatkan potensi bangsa yang besar untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju maka Presiden mencanangkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". di mana penduduk usia produktif jauh Gambar II-1 Visi-Misi dan Arahan Presiden Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut: Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 2. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan. 7. 8. 9. Pencapaian visi-misi dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi sesuai 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:
58 - 1. 2. 3. 4. 5. Pembangunan SDM Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta global. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law terutama menerbitkan dua UU yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Penyederhanaan Birokrasi lapangan kerja, investasi untuk penciptaan Memprioritaskan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi-misi dan arahan Presiden diterjemahkan ke dalam Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 sebagai berikut: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur serta mendukung visi-misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah: "Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata" Dalam pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
59 - jaminan pemenuhan Kemandirian energi merupakan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. indikator II.2. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan KESDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti); 2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan; 3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi; 4. Menjamin ketersediaan energi nasional; 5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan 6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuefaksi). Dalam mengemban amanah besar sebagai penggerak utama pengelolaan energi nasional, KESDM terus bertransformasi ke arah yang lebih baik institusi Pemerintahan yang profesional, untuk menjadi sebuah berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani yang didukung oleh SDM yang mampu bekerja secara cepat, cermat, dan produktif. Dalam mewujudkan SDM yang berkualitas yang dapat mendukung peningkatan kinerja KESDM, maka dibutuhkan penanaman nilai-nilai perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh pimpinan dan seluruh ASN KESDM dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap serta sebagai landasan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri ESDM telah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 1808K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi: Jujur 1. Nilai kejujuran diartikan dengan berperilaku mematuhi dan tunduk secara konsisten terhadap aturan dan standar etik yang berlaku. Dalam implementasinya, nilai kejujuran memiliki makna dalam berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara. Nilai kejujuran wajib dilaksanakan dan berlaku bagi pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan KESDM. Selain itu, nilai
60 - 2. kejujuran yang dilakukan dengan sepenuh hati sangat diperlukan dalam melaksanakan kewajiban guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah- kaidah perilaku Jujur sebagai berikut: a. Menjaga kepercayaan dengan baik; b. Melaksanakan tugas dengan prinsip-prinsip keterbukaan; c. Selarasnya kata dengan perbuatan; d. Patuh kepada peraturan yang berlaku; dan e. Setia kepada KESDM, bangsa dan negara. Indikator pelaksanaan nilai "kejujuran" adalah sebagai berikut: a. b. c. Profesional Sikap profesional berhubungan erat dengan sikap akuntabilitas dan integritas sebagai ASN. Profesional memiliki makna bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik. Sikap profesional ditunjukkan dengan melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, dapat membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah- kaidah perilaku Profesional, sebagai berikut: a. Mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan tuntutan Jumlah pelanggaran yang terjadi rendah; Jumlah pengaduan masyarakat rendah; dan Indeks persepsi korupsi membaik. pekerjaan; b. Menjalankan tugas dengan optimis dan teliti; c. Menaati kewajiban dan menghindari larangan; d. Bekerja dengan tepat dan menghindari kesalahan; e. Memenuhi janji yang sudah disepakati; f. Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan pihak lain; g. Menyelesaikan tugas secara menyeluruh dan tidak tertunda; h. Dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang dikerjakan; dan i. Memiliki pemikiran yang jauh ke depan; Indikator pelaksanaan nilai "profesional" adalah sebagai berikut: a. b. Tingkat kompetensi pegawai tinggi; dan Tingkat pencapaian kinerja tinggi. 3. Melayani KESDM berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik di sektor energi kepada publik. Untuk itu, dalam memberikan layanan prima, pelayanan harus dilakukan dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat itu, dalam memberikan pelayanan, terlebih dahulu. Selain komitmen melayani secara sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik sangat diperlukan. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah- kaidah perilaku "melayani", sebagai berikut: a. Memahami kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik; b. Menyusun standar pelayanan yang sederhana; c. Melayani sesuai standar pelayanan dengan kualitas yang tinggi; d. Melayani dengan senyum, sapa, salam dan santun; e. Melayani dengan inisiatif yang tinggi; f. Melayani dengan mudah dan tidak berbelit-belit; g. Melayani dengan pelayanan; dan tepat waktu sesuai dengan standar
61 - h. Melayani dengan mengutamakan kepuasan internal dan publik. 4. Indikator pelaksanaan nilai "melayani" adalah sebagai berikut: Tingkat kepuasan pemangku kepentingan tinggi; dan a. Indeks reformasi birokrasi meningkat. b. Inovatif Inovatif dalam bersikap memiliki arti siap mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir secara luas dengan batasan- batasan norma untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita sebagai ASN, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu untuk berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, dan membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah- kaidah perilaku "inovatif", sebagai berikut: a. Memiliki ide baru yang bermanfaat; b. c. Terbuka terhadap berbagai ide baru disertai sikap kritis; Setiap pekerjaan berorientasi mempercepat tercapainya target kinerja; d. Belajar untuk meningkatkan kemampuan diri; dan e. Mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan. Indikator pelaksanaan nilai "inovatif" adalah jumlah program baru untuk masyarakat yang meningkat. 5. Berarti Berarti dapat diartikan dengan menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang dapat memberikan manfaat ke beberapa sisi yaitu bagi diri sendiri, orang lain, KESDM, masyarakat, bangsa dan negara sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin, dan memecahkan masalah. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah- kaidah perilaku "berarti", sebagai berikut: a. Menghargai dan menghormati orang lain layaknya terhadap diri sendiri; b. Berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, KESDM, masyarakat, bangsa dan negara; Sebagai tempat bertanya yang menyenangkan; c. d. Menjadi teladan yang baik di KESDM dan masyarakat; e. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik; dan f. Mampu menganalisis permasalahan untuk dipecahkan. Indikator pelaksanaan nilai "berarti" adalah sebagai berikut: a. b. Tingkat kepercayaan publik meningkat; dan Indeks kepemimpinan tinggi. II.3. Tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan KESDM sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi; 2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan 3. dalam rangka meningkatkan nilai tambah; Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan 4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.
62 - II.4. Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional; 2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral; 3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi; 4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM; 5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan 6. 7. 8. 9. berkelanjutan; Layanan sektor ESDM yang optimal; Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas; Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif; Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 10. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul; 11. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan 12. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.
63 - BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada tahap ini visi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah: "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing" Dengan melihat capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan fase ketiga dari konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025, serta melihat tantangan, peluang, dan daya dukung yang dimiliki oleh bangsa ini, maka diperlukan penerapan sasaran strategis yang lebih agresif serta sinergi yang baik antar Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan misi RPJPN 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di sektor berbagai bidang dengan menekankan perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Wujud masyarakat Indonesia yang akan dicapai adalah Mandiri yaitu setiap masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah Maju yaitu kualitas Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Yang ketiga adalah Adil yaitu setiap masyarakat Indonesia akan diperlakukan sama dan sederajat tanpa adanya pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Dan yang terakhir adalah Makmur yaitu setiap masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting serta warna bagi aspek kehidupan sosial. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu: 1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3. 4. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 adalah: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang terbangunnya individu dari setiap masyarakat Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. berkualitas dan berkeadilan; 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
64 - 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi KESDM adalah: 1. Agenda 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Agenda 2 : Mengembangkan kesenjangan dan menjamin pemerataan; Agenda 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; Agenda 5 : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan Agenda 6 : Membangun ketahanan bencana dan perubahan iklim. wilayah 2. untuk mengurangi 3. 4. lingkungan 5. hidup, meningkatkan Dalam rangka mewujudkan 5 (lima) agenda pembangunan nasional 2020-2024, telah disusun arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut: A. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sedangkan strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan sumber daya ekonomi a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT yang akan dilaksanakan dengan strategi: 1) Mempercepat pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2) Meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; 3) Meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; b. 4) Meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; dan 5) Mengembangkan industri pendukung EBT. Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan ketenagalistrikan ke depan akan difokuskan pada: 1) Pemanfaatan dalam negeri baik sebagai sumber energi maupun bahan baku industri untuk meningkatkan nilai tambah; dan Peningkatan industri pengolahan batubara menjadi gas untuk kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. 2) c. Pengembangan potensi EBT didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri EBT. 2. Peningkatan nilai tambah ekonomi Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
65 - B. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah 2020-2024 menekankan tahun keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi, dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. C. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya Saing Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Arah kebijakan dan strategi peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing antara lain: 1. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran mencakup integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan melalui Program Sembako yang akan mengintegrasikan pemberian bantuan pangan dan energi (listrik dan LPG) ke dalam satu kartu; dan 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, penguatan pendidikan tinggi berkualitas, peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik merata, andal, efisien dan berkelanjutan adalah: 1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, penguatan pendidikan tinggi berkualitas, peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik merata, andal, efisien dan berkelanjutan adalah: 1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui: a. Peningkatan EBT seperti panas bumi, air, surya, biomassa, dan energi laut serta EBT lainnya; Pengembangan mini/mikro grid berbasis energi bersih; Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (energy storage system) termasuk baterai; dan Pemanfaatan energi surya atap (solar rooftop) dan PLTS terapung beserta plant) pengembangan industri sel surya dalam negeri. 2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, b. c. d. (floating solar power melalui: a. b. Memperluas, merehabilitasi, dan peningkatan kapasitas Pengembangan Energy Service Company (ESCO); c. d. sistem transmisi dan distribusi; Pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data; Pengembangan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (smart grid); dan
66 - Pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (High Eficiency and Low Emission/HELE). 3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan e. tenaga listrik, ditempuh melalui: a. b. Pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; Penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; c. Dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) d. e. f. g. h. i. j. untuk listrik; Peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; Peningkatan infrastruktur gas bumi khususnya seperti jaringan pipa transmisi gas dan distribusi non pipa khususnya LNG receiving terminal; Pengembangan cadangan penyangga/operasional BBM dan LPG; Pembangunan jargas perkotaan, LPG, dan kompor bersih berbasis listrik; Peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri; Perluasan penyaluran BBM satu harga; dan Pengembangan bermotor listrik. infrastruktur pendukung kendaraan 4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui: Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; Penguatan independensi operator sistem transmisi; dan dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian secara bertahap. b. c. Mendorong harga/tarif kebijakan energi a. 5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui: a. Pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; b. Penerapan penyesuaian tarif listrik dan harga energi; c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, alternatif instrumen, dan leverage asset; dan Pengembangan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan. d. Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan energi ketenagalistrikan meliputi perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan meliputi: 1. Perluasan keterjangkauan dan akses ketenagalistrikan; Infrastruktur jargas kota untuk 4 juta sambungan rumah (Major Project); dan Pipa gas bumi Trans Kalimantan (Major Project). energi 2. 3. Adapun proyek prioritas mendukung kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan adalah peningkatan keandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk di dalamnya dua Major Project yaitu 1. Pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 kms dan gardu induk 38.000 MVA; dan Pembangunan dan pengembangan kilang minyak. 2. 3. Adapun proyek prioritas mendukung kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan adalah peningkatan keandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk di dalamnya dua Major Project yaitu 1. Pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 kms dan gardu induk 38.000 MVA; dan Pembangunan dan pengembangan kilang minyak. 2.
67 - Data lengkap terkait Major Project tersebut ditampilkan dalam dokumen Matriks Major Project RPJMN tahun 2020-2024 sektor ESDM pada halaman 443. E. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim terdiri dari: 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan strategi pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan restorasi lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan strategi peringatan dini, baik melalui monitoring maupun peta kawasan rawan bencana geologi dan peningkatan iklim; Pembangunan rendah karbon dilakukan dengan strategi: a. 2. 3. b. Pembangunan energi berkelanjutan yang dilaksanakan melalui pengelolaan EBT dengan pengembangan pembangkit EBT, meningkatkan pasokan bahan baku rendah karbon, serta efisiensi dan konservasi energi; dan Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan melalui konservasi dan audit energi pada industri. III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Arah kebijakan pembangunan ESDM berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri; dan 2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi (availability), akses masyarakat terhadap energi (accessibility) pada harga yang terjangkau (affordability) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (acceptability). Untuk periode 2020-2024 kebijakan sektor ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Strategi KESDM dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM yang tercakup dalam 5 (lima) agenda pembangunan adalah sebagai berikut: A. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Arah kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi pada sektor ESDM adalah (1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT, (2) Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan ketenagalistrikan (3) Perkembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri EBT.
1. 68 - Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT Pengembangan energi terbarukan di tanah air menjadi suatu keharusan, mengingat cadangan energi fosil semakin menurun. Sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi terbarukan ditargetkan akan memberi kontribusi sebesar 23% pada bauran energi nasional di tahun 2025. Dalam konteks EBT, pengembangan energi lokal setempat penting diimbangi dengan keberpihakan bagi pengembangan kapasitas industri dalam negeri dengan pengembangan pola kemitraan antara Pemerintah dan swasta, serta kerja sama luar negeri dengan perjanjian peningkatan SDM dan alih teknologi. Di samping itu, perlu diupayakan penciptaan iklim investasi yang kondusif, ditunjang oleh penerapan aturan yang konsisten dan tegas agar memberikan kepastian hukum, perbaikan dari sisi tarif tenaga listrik, pemberian insentif dan penyederhanaan perizinan. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT sampai dengan tahun 2024 akan dilaksanakan dengan strategi: a. b. Penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 9,1 GW dalam 5 (lima) tahun ke depan, sehingga porsi kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT terhadap total pembangkit meningkat dari tahun 2020 sebesar 15% menjadi 20% pada tahun 2024; Akselerasi pengembangan BBN melalui pemanfaatan biofuel untuk domestik sebesar 17,4 juta kL; c. Meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi dengan target intensitas energi primer mencapai 133,8 SBM/Rp Miliar (konstan 2010) dan penurunan intensitas energi final rata-rata sebesar 0,9 SBM/Rp Miliar per tahun; dan d. Mengembangkan industri pendukung EBT melalui pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri sektor pembangkit EBT, dengan rincian target untuk PLTS 40%, PLTB 40%, PLTA 70%, bioenergi 40% dan panas bumi 35%. 1.1. Penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 9,1 GW dalam 5 tahun ke depan melalui usaha sebagai berikut: PLTS Penambahan kapasitas PLTS selama 5 (lima) tahun ke depan sebesar 2.089,40 MW melalui pembangunan PLTS di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara (NTT), Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Timur Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Target penambahan kapasitas PLTS tersebut dicapai dengan: a) Melaksanakan target RUPTL secara konsisten dan menciptakan pasar-pasar energi melalui: - - - Sinergi BUMN; Sinergi dengan Pemerintah Daerah; dan Sinergi Kementerian/ Lembaga. rencana pengembangan dengan
69 - b) Menyediakan pinjaman dalam negeri dengan suku bunga rendah dan tenor yang panjang; c) Mendorong penguasaan industri dalam negeri melalui pengembangan industri hulu PLTS; d) Mendorong peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan bagi pengembang PLTS; e) Mendukung PT PLN (Persero) untuk menyediakan dan menyiapkan jaringan yang memungkinkan penetrasi pembangkit EBT terutama yang bersifat intermittent secara masif; f) Memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada pengembang (suku bunga pinjaman di bawah harga pasar, pemberian tax holiday, pengurangan pajak impor dan pembebasan bea masuk); tax allowance, g) Membangun PLTS skala besar, yang diinisiasi Pemerintah lahan negara/BUMN, termasuk memanfaatkan waduk untuk pembangunan PLTS terapung; dengan menggunakan h) Memanfaatkan PLTS hybrid dengan PLTD dan/atau substitusi PLTD dengan PLTS untuk mengurangi pemakaian BBM; i) Membangun PLTS untuk mendukung kebutuhan listrik pada program Kementerian/Lembaga terkait; j) Mendorong pemanfaatan PLTS Atap (rooftop) di instansi Pemerintah, perumahan, komersial dan industri; k) Menyederhanakan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTS. PLTB Penambahan kapasitas PLTB selama 5 tahun ke depan sebesar 729 MW melalui pembangunan PLTB di wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTT. Target penambahan kapasitas PLTB tersebut dicapai dengan: a) Melaksanakan target RUPTL secara konsisten dan menciptakan pasar-pasar energi melalui sinergi BUMN, sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga; b) Menyediakan pinjaman dalam negeri dengan suku bunga rendah dan tenor yang panjang; c) Mendorong penguasaan industri dalam negeri melalui pengembangan industri PLTB; d) Mendorong peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan bagi pengembang PLTB; e) Mendukung PT PLN (Persero) untuk menyediakan dan menyiapkan jaringan yang memungkinkan penetrasi pembangkit EBT (smart grid) terutama yang bersifat intermittent secara masif; f) Memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada pengembang (suku bunga pinjaman di bawah harga tax holiday, pasar, pemberian pengurangan pajak impor dan pembebasan bea masuk); tax allowance, g) Menyederhanakan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTB.
70 - Gambar III-1 Proyek PLTS dan PLTB hingga 2025 PLT Bioenergi Bioenergi memiliki prospek besar untuk dikembangkan. Selain mampu untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pengembangan bioenergi juga dapat meningkatkan ketersediaan pasokan energi nasional. Target pembangunan PLT bioenergi dalam 5 (lima) tahun ke depan di harapkan dapat mencapai 1.295 MW. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan CPO untuk menggantikan BBM pada pembangkit diesel selain penggunaan di sektor transportasi. Pengembangan dan penyempurnaan terkait hal ini akan diimplementasikan pada yang PT dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. Pengembangan biomassa 5 (lima) tahun ke depan memiliki tujuan agar energi berbasis biomassa dapat dirasakan secara menyeluruh hingga daerah-daerah yang terpelosok di Indonesia. Indonesia memiliki potensi bahan bakar dari biomassa dan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Pemanfaatan bahan bakar dari biomassa dan sampah untuk pembangkit listrik dapat dilaksanakan dengan cepat melalui implementasi co-firing PLTU batubara, tanpa perlu melakukan pembangunan pembangkit. Bahan baku campuran co-firing adalah biomassa termasuk sampah yang diolah menjadi pelet sampah, pelet kayu maupun wood chip. Selain itu, pengembangan PLT biomassa skala kecil dan tersebar (kapasitas 20-200 kW) menjadi salah satu prioritas. Untuk itu, pengembangan hutan energi yang didedikasikan untuk listrik dan bahan bakar nabati menjadi faktor pendukung yang vital. Selain itu, Bahan Bakar Nabati berbasis kelapa sawit disiapkan untuk menggantikan bahan bakar minyak pada PLTD, yaitu PLTBn berbahan bakar CPO. Pengembangan dan penyempurnaan terkait hal ini dapat diimplementasikan pada PLTD existing PT. PLN (Persero) dengan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. Sebagai bahan bakar alternatif pengganti gas perlu dikembangkan bio-CNG yaitu bentuk biogas yang telah dibersihkan (gas metan murni), dimana gas-gas yang tidak dikehendaki telah dibuang untuk menghasilkan PLTD existing PLN (Persero)
71 - metan lebih dari 95% yang dapat digunakan untuk memasak, bahan bakar kendaraan dan industri. Selain PLT biomassa, perlu juga mengembangkan PLTSa melalui penciptaan pasar, dengan memberikan dukungan dan fasilitasi yang memadai, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, dan mewajibkan PT PLN (Persero) untuk membeli listrik dari PLTSa. Beberapa upaya Pemerintah dalam mendukung pengembangan bioenergi serta inovasi teknologi bioenergi antara lain: a) b) c) Fasilitasi percepatan investasi; Skema pendanaan; Pemberian pembiayaan; Penyederhanaan perizinan; Penyiapan regulasi; Penyediaan infrastruktur penunjang; Penyesuaian model bisnis PT PLN (Persero) khusus untuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; dan Perencanaan ketenagalistrikan nasional berbasis EBTKE. fiskal untuk insentif investasi d) e) f) g) dan h) penentuan kebijakan Penambahan kapasitas PLT Bionergi (termasuk PLTSa) melalui pembangunan PLT Bioenergi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalbar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Gambar III-2 Proyek PLT Bioenergi Berdasarkan RUPTL Tahun 2019-2025
72 - Gambar III-3 Rencana Pembangunan PLTSa PLTP Penambahan kapasitas PLTP selama 5 (lima) tahun ke depan sebesar 1.027 MW melalui pembangunan PLTP di wilayah Indonesia Barat yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan untuk Indonesia Tengah dan Timur di wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, termasuk pengembangan Flores Geothermal Island dan Halmahera Industrial Cluster Based Geothermal Energy. Target penambahan kapasitas PLTP tersebut dicapai dengan: a) b) Pendanaan eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah dalam rangka menurunkan risiko dan biaya; Pemberian insentif Levelized Cost of Electricity (LCOE) sebagai perwujudan reimbursement terhadap biaya-biaya yang pada hakikatnya bukan tanggung jawab pengembang atau kebijakan penetapan harga listrik untuk mencapai keekonomian proyek panas bumi; Fasilitasi akses pendanaan proyek; c) d) Regulasi dan advokasi untuk pemanfaatan di e) f) g) kawasan konservasi; Social-engineering untuk dukungan masyarakat; Penciptaan demand dengan pengembangan klaster ekonomi; dan Integrasi dan kolaborasi dalam sistem pengelolaan dan perbaikan tata kelola; Gambar III-4 Proyek PLTP Indonesia Barat
73 - Gambar III-5 Proyek PLTP Indonesia Timur PLTA/Mini/Mikro Hidro Penambahan PLTA/Mini/Mikro Hidro (PLTA/M/MH) selama 5 (lima) tahun ke depan sebesar 3.909,80 MW melalui pembangunan PLTA/M/MH di wilayah Indonesia Barat yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk Indonesia Tengah dan Timur di wilayah NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat dan Papua. Beberapa strategi pengembangan PLTA/M/MH yang telah disusun adalah sebagai berikut: a) Melakukan optimalisasi terhadap proyek-proyek yang dilakukan oleh pengembang EBT yang terdaftar di Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PT PLN (Persero) namun prosesnya terhenti dan dilakukan pengembangan IPP dengan murni/mandatory ke anak perusahaan PT PLN (Persero). Potensi penambahan kapasitas dari proyek-proyek ini sebesar 1.000-5.425 MW; kapasitas skema b) Melakukan kerja sama pemanfaatan waduk existing dan baru bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR). Pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan waduk existing akan mempercepat realisasi penambahan kapasitas, karena pengembang EBT tidak perlu membangun bendungan ataupun waduk untuk PLTA, sehingga waktu konstruksi akan lebih singkat dan investasi di awal pun akan lebih kecil. Total potensi waduk existing dan baru yang dapat dikembangkan kerja sama dengan Kementerian PUPR sebesar 302 MW, dengan rincian sebagai berikut: - Waduk Arsari/Sepaku kapasitas sebesar 20 MW berlokasi di Kalimantan Timur (existing) dan ditargetkan COD pada tahun 2025; dan Perumahan Rakyat - Waduk Lambakan kapasitas sebesar 20 MW berlokasi di Kalimantan Timur (existing) dan ditargetkan COD pada tahun 2025;
74 - - Waduk Samboja kapasitas sebesar 18 MW berlokasi di Kalimantan Timur (existing) dan ditargetkan COD pada tahun 2025; PLTM Kalibumi kapasitas sebesar 6,3 MW berlokasi di Papua (existing) dan ditargetkan COD 2025; PLTA Konawe (Bendungan Pelosika) kapasitas sebesar 10 MW berlokasi di Sulawesi Tenggara dan ditargetkan COD 2028; PLTA Merangin kapasitas sebesar 90-228 MW berlokasi di Jambi; PLTA Kusan kapasitas sebesar 65 MW berlokasi di Kalimantan Selatan dan ditargetkan COD 2028. - - - - c) d) Pengembangan PLTA Kayan yang berlokasi di Kalimantan Utara dengan desain cascading 5 (lima) PLTA dengan total kapasitas sebesar 6.000-9.000 MW. Bendungan pertama diproyeksi dapat menghasilkan 900 MW. Selanjutnya, pembangunan akan kedua pada berkapasitas 1.200 MW, bendungan ketiga dan keempat yang masing-masing menghasilkan 1.800 MW dan bendungan kelima dengan 3.200 MW. Selain itu dilakukan juga pengembangan PLTA Mentarang dengan total kapasitas mencapai 1.375 MW. Kedua PLTA ini akan mendukung industri di Provinsi Kalimantan Timur dan menjamin pasokan listrik di Provinsi Kalimantan Utara; Insentif untuk percepatan pembangunan PLTA, yaitu dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik dan penyediaan lahan; dan Penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA; dilakukan bendungan e) Gambar III-6 Proyek PLTA/M Indonesia Barat s.d. 2025
75 - Gambar III-7 Proyek PLTA/M Indonesia Timur s.d. 2025 PLTN Persiapan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan PLTN sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah sebagai berikut: a) Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan dengan koordinator dan Kementerian Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN); Riset b) Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN koordinator Kemenristek/BRIN; di dunia dengan c) Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN; d) Melakukan terhadap kepentingan implementasi mendesak, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan, dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder; dan analisis multi kriteria PLTN mencakup skala besar, e) Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi PLTN prioritas pilihan sebagai pengembangan energi nasional. terakhir dalam 1.2. Akselerasi pengembangan BBN melalui pemanfaatan biofuel untuk domestik sebesar 17,4 juta kL di tahun 2024 KESDM dalam memenuhi target nasional EBT pada 5 (lima) tahun ke depan memiliki beberapa rencana strategis, di antaranya adalah pemanfaatan Biofuel/BBN dalam impor BBM melalui pengembangan biomassa skala kecil dan tersebar, pengujian teknis dan uji jalan pencampuran bahan bakar nabati, serta penguatan investasi dan pemberian insentif bidang bioenergi. Pemanfaatan biofuel 5 (lima) tahun ke depan masih berbasis pada kelapa sawit. Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan biofuel di Indonesia. rangka mengurangi
76 - Pada bulan Januari 2020, Program Biodiesel B30 telah dilaksanakan sehingga Indonesia menjadi negara yang terdepan dalam pemanfaatan biodiesel di dunia. Untuk mendukung keberlanjutan dari program biodiesel ini, diperlukan pembangunan sarana pendukung distribusi bahan bakar nabati yang andal. KESDM juga menyiapkan implementasi Program Biodiesel B40 dan B50. Lima tantangan utama pada pengembangan ini yaitu pada aspek pemilihan teknologi, teknis, finansial, feedstock, dan infrastruktur pendukung. Upaya yang perlu dilakukan di antaranya adalah meningkatkan kapasitas produksi Badan Usaha BBN, memperbaiki spesifikasi biodiesel, memperhatikan ketersediaan insentif fund, meningkatkan sarana dan prasarana pada badan usaha BBN, serta melaksanakan uji jalan untuk seluruh sektor pengguna. Beberapa proyek pengembangan BBN, antara lain: a. Green Refinery RU III Plaju yang mendukung percepatan KESDM mendorong pembangunan Green Refinery RU III Plaju yang merupakan bagian dari Major Project RPJMN 2020-2024, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dan BBM, serta memperluas penggunaan energi terbarukan dengan pemanfaatan CPO yang jumlahnya cukup melimpah di dalam negeri. Pembangunan tersebut meliputi unit pre-treatment, deoxygenation, isomerization, product separation, acid gas removal, hydrogen plant, tankage dan supporting facilities. Green Refinery menggunakan proses hydrorefining (H2 dan katalis) dengan kapasitas 20 MBSD dan produk yang dihasilkan adalah green diesel/HVO+Green avtur (opsional), naphtha, dan LPG. Adapun tahapan pembangunan green refinery RU III Plaju sebagai berikut: - - - Tahun 2020: penyusunan Basic Engineering Design Project (BEDP) dan tender Dual Feed Competition (DFC); Tahun 2021: penyusunan dokumen Front End Engineering Design (FEED) dan persetujuan Final Investment Decision (FID); Tahun Pelaksanaan 2023: Engineering Procurement Construction (EPC); dan Tahun 2024: start-up dan on-stream. 2022 dan - Adapun beberapa kontribusi dari proyek green refinery tersebut antara lain: - Mendukung bauran energi nasional dengan meningkatkan kandungan BBN; - Memberikan benefit langsung seperti menjaga industri dan mempertahankan kehidupan petani serta memberikan benefit tidak langsung berupa pengurangan impor solar, serapan tenaga kerja dan indirect saving mordibity cost; dan sawit
77 - - Memberikan konsekuensi pengurangan ekspor CPO dan subsidi HVO. cost berupa b. c. d. Pembangunan green refinery melalui revamping RU IV Cilacap PT Pertamina akan melakukan memodifikasi kilang existing menjadi bio refinery di RU IV Cilacap untuk mengolah bahan baku CPO menghasilkan green diesel, green jet fuel, naphtha, dan LPG dengan kapasitas 6 MBSD. Pembangunan hidrogenasi CPO PT Pupuk Sriwijaya Palembang Hidrogenasi CPO dilakukan melalui teknologi proses konversi minyak nabati dengan katalis merah putih untuk produksi diesel bio hidrokarbon dan bio avtur berkapasitas 1.000 liter/hari. Pembangunan katalis merah putih PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) Pabrik katalis nasional kerja sama sinergi antara PT Pertamina-Kujang-ITB. Kapasitas produksi 800 MTPY dengan produk berupa katalis untuk memproduksi green fuel (green diesel, green avtur, green gasoline). KESDM telah mengusulkan proyek-proyek tersebut di atas untuk masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Proyek yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional mendapatkan fasilitas sebagai berikut: a. Percepatan penyelesaian (debottleneck) dalam proses pengadaan tanah dan tata ruang(darat/ laut) serta perijinan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan Proses pembebasan lahannya, sehingga dapat mempercepat proses penyesuaian Rencana Tata (RTRW), serta mendapat Ruang dan Wilayah kemudahan pencarian partner/pembentukan Joint Venture (JV), perizinan, insentif lainnya dari Pemerintah. b. dalam proses fiskal dan dukungan 1.3. Meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi dengan target intensitas energi primer mencapai 133,8 SBM/Rp Miliar pada tahun 2024 dan penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 SBM/Rp Miliar per tahun a. Kegiatan konservasi energi yang dilakukan untuk menghemat energi di sektor rumah tangga antara lain: - Penerapan regulasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label untuk peralatan rumah tangga; Penurunan rugi-rugi standby power dengan penerapan teknologi pengawasan digital dan sosialisasi; dan Konversi dari minyak tanah ke LPG dan/atau kompor listrik. - - b. Kegiatan efisiensi energi di sektor bangunan komersial dilakukan melalui cara: - Kewajiban penerapan bangunan energi hijau untuk bangunan baru;
78 - - - - Kewajiban penerapan konservasi energi untuk gedung Pemerintah; Kewajiban manajemen energi untuk bangunan komersial; dan Penerapan smart system untuk bangunan gedung. c. Penggunaan dan retrofit lampu jalan (PJU) hemat energi; d. Efisiensi pada sektor industri difokuskan pada dua e. langkah utama, yaitu: - Manajemen energi (kewajiban melaksanakan manajemen energi untuk pengguna sektor industri); dan - Penerapan SKEM untuk peralatan industri. Kebijakan konservasi energi di dalam sistem transportasi antara lain: - - Implementasi kendaraan listrik; Perpindahan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik; - Manajemen transportasi; dan - Peningkatan standar efisiensi bahan bakar. f. Menetapkan target efisiensi penyediaan tenaga listrik di sisi pembangkit, jaringan, dan konsumen; Efisiensi jaringan ditetapkan melalui indikator susut jaringan tenaga listrik; Penetapan pembangkit listrik; Pengukuran dan verifikasi pelaksanaan konservasi energi; Peningkatan kapasitas SDM; g. h. Specific Fuel Consumption untuk i. j. k. Memudahkan akses pembiayaan proyek-proyek l. efisiensi energi; Edukasi dan sosialisasi Ditujukan tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga pada lembaga keuangan dan investor sehingga lebih mengenal konservasi energi sebagai proyek yang menjanjikan serta meningkatkan perilaku hemat energi; m. Peningkatan jumlah ahli konservasi energi n. o. Secara bertahap meningkatkan kualitas sertifikasi profesi serta memperbanyak jumlah auditor dan manajer energi tersertifikasi bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan; Pengembangan business model Mengembangkan proyek efisiensi energi berdasarkan kontrak kinerja yang dapat menjamin penghematan energi sehingga dapat memberikan kepastian pengembalian imbal hasil investasi; dan Pengembangan manajemen risiko proyek efisiensi energi Mengembangkan manajemen dengan menyusun rencana, assessment, mitigasi, dan pemilihan strategi risiko. Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan asuransi untuk menyusun opsi dan penghindaran risiko. skema pembiayaan risiko risiko, mitigasi transfer risiko,
2. 79 - 1.4. Mengembangkan industri pendukung EBT melalui pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor pembangkit EBT, dengan rincian target PLTS 40%, PLT bioenergi 40%, PLTP 35%, PLTB 40% dan PLTA 70%. Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan ketenagalistrikan 2.1. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri sebagai sumber industri untuk energi maupun meningkatkan nilai tambah. Sumber daya gas bumi dilaksanakan dengan memperhitungkan seluruh potensi pasokan gas bumi dan memperhatikan metodologi pada demand. Produksi gas bumi tahun 2024 ditargetkan sebesar 1.314 ribu BOEPD dan 68% digunakan untuk alokasi dalam negeri. Neraca Gas Bumi Indonesia merupakan gambaran pasokan dan kebutuhan gas bumi nasional jangka panjang yang mencakup berbagai skenario proyeksi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, sektor lain seperti industri, ketenagalistrikan, dan kegiatan ekonomi lainnya mendapatkan gambaran pengembangan lebih jelas. Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor dan calon investor, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga serta akademisi yang bertujuan mendukung dan menciptakan tata kelola gas bumi Indonesia yang kokoh. Neraca gas bumi terbagi dalam 3 (tiga) skenario, dimana hingga tahun 2027 terdapat region yang kelebihan pasokan gas bumi, tetapi ada pula yang defisit. Berdasarkan data, wilayah yang diperkirakan mengalami kelebihan pasokan gas hingga tahun 2027 adalah Region I yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Bagian Utara, Region V yaitu Kalimantan dan Bali serta Region VI yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua- Papua Barat. Sementara daerah yang diperkirakan mengalami kekurangan gas, antara lain Region II yaitu Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Kepulauan Riau dan Jawa Bagian Barat serta Region III yaitu Jawa Bagian Tengah. Untuk daerah-daerah yang diperkirakan kekurangan gas, Pemerintah akan menyuplai dari wilayah lainnya yang pasokannya tersedia. Sebagai contoh, kekurangan pada Region III dapat teratasi apabila pipa antara Gresik- Semarang dapat tersambung sehingga gas dapat dipasok dari Region IV yaitu Jawa Bagian Timur. Sedangkan untuk Region II, kekurangan gas dapat diatasi dengan adanya FSRU Lampung. Dalam neraca gas bumi Indonesia 2018-2027 terdapat 3 (tiga) skenario kebutuhan gas bumi ke depan yaitu: Skenario I Skenario I menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario I menghasilkan simulasi berupa surplus gas dari tahun 2018-2027. Hal ini dikarenakan penyerapan gas oleh Badan Usaha di bawah kontrak existing dan bahan baku
80 - tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak ekspor gas pipa/LNG jangka panjang. Skenario II Skenario II menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario II akan mengalami surplus gas dari tahun 2018- 2024 dan akan mengalami defisit gas pada tahun 2025- 2027. Kondisi ini terjadi dengan asumsi: - - Penyerapan gas dari kontrak existing 100%; Kondisi ekonomi makro membaik dan daya beli meningkat; Kebutuhan gas untuk sektor ketenagalistrikan sesuai dengan RUPTL 2019-2028; Perencanaan Refinery Development Master Plan (RDMP) sesuai jadwal; dan Perencanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk sesuai jadwal. - - - Skenario III Skenario III menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario III menghasilkan simulasi berupa surplus gas dari tahun 2019-2024, mengalami defisit di tahun 2018 dan 2025-2027. Kondisi ini terjadi dengan asumsi: - Penyerapan gas dari kontrak existing 100%; - Industri retail menggunakan asumsi kontrak sekitar 5,5% dimana kondisi ekonomi makro membaik dan daya beli meningkat; Kebutuhan gas untuk sektor ketenagalistrikan sesuai dengan RUPTL 2019-2028; Perencanaan Refinery Development Master Plan (RDMP) sesuai jadwal; dan Perencanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk sesuai jadwal. pemanfaatan - - - Peningkatan dilaksanakan melalui: a. gas bumi domestik Penyediaan infrastruktur melalui Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN); b. Konversi pembangkit diesel ke gas. Kebutuhan gas bumi untuk konversi pembangkit listrik diesel sebesar 325 MMSCFD, yang terdiri dari pembangkit PT PLN (Persero) sebesar 1.597 MW dan pembangkit IPP sebesar 220 MW; Pemanfaatan gas bumi untuk pembangunan kilang dan biodiesel. Rencana kebutuhan gas bumi untuk pembangunan kilang dan biodiesel sebesar 480 MMSCFD terdiri dari program biodiesel untuk membangun sebesar 100 industri methanol MMSCFD dan pembangunan kilang minyak sebesar 379,5 MMSCFD; c. d. Mengurangi impor LPG melalui pembangunan jargas kota untuk 30 juta sambungan rumah tangga sampai dengan tahun 2035. Kebutuhan gas bumi untuk jargas tersebut sebesar 1.200 MMSCFD;
81 - Konversi BBM ke gas untuk Marine Vessel Power Plant membutuhkan 25 MMSCFD; f. Pendistribusian paket konverter kit untuk nelayan; g. Meningkatkan tambahan pasokan gas domestik e. tahun 2021-2027 antara lain melalui: - Potensi tidak dilanjutkan kontrak ekspor WK Coridorr dan Jabung sebesar 400 MMSCFD pada tahun 2023, WK Natuna sebesar 230 MMSCFD pada periode 2025-2028; - Sakakemang dengan perkiraan produksi sebesar 300 MMSCFD pada tahun 2023; - Nunukan dengan perkiraan produksi sebesar 90 MMSCFD pada tahun 2024; - Jambaran Tiung Biru dengan perkiraan produksi 192 MMSCFD, first gas in kuartal 3 (tiga) tahun 2021 disalurkan untuk pembangkit listrik dan industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur; - Abadi dengan perkiraan produksi 150 MMSCFD first gas in kuartal 1 (satu) tahun 2027 yang disalurkan sebagai gas pipa dan diperuntukkan untuk industri di daerah setempat, sebagian besar diproduksi dalam bentuk LNG (1.362 MMSCFD); - Tangguh Train 3 perkiraan produksi 725 MMSFCD first gas in kuartal 3 (tiga) tahun 2022, listrik, disalurkan pengembangan industri kimia hilir pada Kawasan Industri Bintuni, dan diproduksi dalam bentuk LNG sebesar 545 MMSCFD dan gas pipa 180 MMSCFD; untuk pembangkit - Asap Kido Merah perkiraan produksi 197 MMSCFD first gas in tahun 2023, direncanakan dan untuk ketenagalistrikan; dan Kawasan Industri Bintuni - Area Bontang Indonesia Deepwater Development (IDD) perkiraan produksi 100 MMSCFD first gas in tahun 2023. Gambar III-8 Tambahan Pasokan Gas Bumi Untuk mendukung pemenuhan alokasi gas dalam negeri diperlukan peningkatan produksi migas yang ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 2.057 ribu BOEPD (minyak bumi 743 ribu BOPD dan gas bumi 1.314 ribu BOEPD) dengan upaya:
82 - a. mendorong percepatan kegiatan eksplorasi dan penyelesaian proyek pengembangan blok migas; b. menerapkan hasil pengujian minyak dan gas bumi serta survei dan pemetaan geologi kelautan yang digunakan untuk peningkatan cadangan dan produksi migas melalui: - rekayasa alat pencitraan hiperspektral untuk pemetaan sebaran micro-seepage dan litologi permukaan; formulasi bahan aktif permukaan berbasis nabati pada reservoir suhu tinggi untuk perolehan minyak melalui peningkatan teknologi injeksi kimia EOR; evaluasi play gas biogenik di Indonesia; sintesa kimia untuk mendukung kegiatan operasi produksi di lapangan migas dan geothermal; kajian G&G migas kelautan: Cekungan Akimeugah Selatan, Cekungan Aru Barat Daya, Cekungan Misool, dan Cekungan Tamrau, Papua Barat; Cekungan Seram Utara, Maluku; dan Cekungan Bone, Sulawesi; dan III): survei gas biogenik Cekungan Biliton, Kalimantan Selatan; Cekungan Makasar Selatan dan Cekungan Buton Bagian Selatan; Cekungan Sahul Bagian Barat dan Cekungan Sahul Bagian Selatan; Cekungan Laut Sulawesi Bagian Barat dan Cekungan Laut Sulawesi Bagian Timur. - - - - - (KR Geomarin c. mengupayakan metode baru untuk penemuan resources dan reserves; d. melakukan pengawasan proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu; e. melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan fasilitas produksi untuk meminimalkan unplanned shutdown; f. mendorong KKKS untuk menambah investasi dalam kegiatan eksploitasi seperti pengeboran dan workover; g. melakukan diproduksi; optimalisasi stok minyak untuk h. mempercepat penyelesaian masalah non teknis seperti perizinan, lahan, dan lain-lain; i. mempermudah akses data hulu migas untuk calon investor (open data); j. mempermudah pendaftaran joint study melalui aplikasi; k. mempermudah pelaksanaan survei umum; l. menawarkan term and condition WK yang lebih menarik; m. mengembalikan idle kepada Pemerintah atau dikembangkan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO); lapangan-lapangan n. melakukan percepatan Plan of Development (POD); o. menerapkan kontrak Gross Split; dan p. mengembangkan laboratorium pengujian migas tersertifikasi yang menyelenggarakan fungsi:
83 - pemberian bantuan pelayanan kepada KKKS dan masyarakat dengan dukungan layanan joint study; pelaksanaan kajian minyak non konvensional (MNK); pengujian enhanced oil recovery (EOR); pengembangan carbon capture storage (CCS) dan carbon capture utilization and storage (CCUS); pelaksanaan evaluasi mutu minyak bumi, dan pengujian terkait bahan bakar nabati; pengawasan mutu BBN dan BBM; dan pengujian mutu pelumas, mutu gas bumi dan korosi pada pipa gas/tabung gas. 2.2. Peningkatan industri pengolahan batubara untuk kebutuhan dalam negeri Pemanfaatan batubara harus lebih mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri dengan mengurangi ekspor tetap memperhatikan optimalisasi penerimaan negara. Untuk menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri, Pemerintah telah menetapkan kewajiban perusahaan pertambangan batubara untuk mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan batubara bagi pengguna dalam negeri/DMO dengan target sebesar 187 juta ton pada tahun 2024. Kewajiban DMO ini secara efektif menjamin pasokan batubara ke pengguna batubara dalam negeri khususnya untuk kebutuhan listrik PT PLN (Persero) dan non PT PLN (Persero), sebagai pengguna terbesar batubara dalam negeri, selain itu DMO juga diperuntukkan bagi bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp serta untuk industri metalurgi dalam negeri. Kecenderungan pengalihan penggunaan BBM menjadi batubara meningkatkan kebutuhan batubara dalam penggunaan dalam negeri, namun nilai DMO batubara masih cukup rendah disebabkan oleh pengguna batubara dalam negeri yang masih rendah. Perlu upaya dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pengguna batubara dalam negeri untuk meningkatkan kebutuhan batubara sehingga penggunaan batubara di dalam negeri semakin besar. Strategi peningkatan alokasi batubara domestik antara lain: 1. Pengendalian batubara secara bertahap, dan dalam rangka mendukung kebijakan 2. 3. 4. 5. 6. dengan menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri; Pengendalian produksi batubara; Pengendalian ekspor impor batubara; Penentuan harga batubara acuan dan harga batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; Peningkatan dan Penetapan Alokasi Batubara untuk Domestik (Peningkatan DMO); Pengawasan pemenuhan batubara dalam negeri; dan penjualan batubara
84 - 7. Peningkatan nilai tambah batubara, melalui: - Gasifikasi batubara yaitu konversi batubara menjadi produk gas (terutama CO dan H2) dalam sebuah reaktor di Permukaan dengan atau tanpa menggunakan pereaksi berupa udara, campuran udara/ uap air atau campuran oksigen/uap air; Proyek gasifikasi batubara PT Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan yang ditargetkan selesai terbangun pada tahun 2024 dengan produksi DMM (DME, Methanol, Monoethylene Glycol/MEG) sebesar 1,4 juta ton DME, 300 ribu ton Methanol dan 200 ribu MEG; UCG yaitu konversi batubara menjadi syngas secara insitu di tempat batubara terendapkan atau di bawah tanah; Pencairan batubara yaitu pemrosesan batubara menjadi bahan bakar sintetis dengan Direct reaksi Coal batubara+hidrogen dengan katalisator dan Indirect Coal Liquefaction (ICL) gasifikasi (CO+H2) dikondensasikan batubara syngas oleh katalis; Pembuatan kokas yaitu batubara yang apabila dipanaskan tanpa udara sampai suhu tinggi terdevolatilisasi, hingga menjadi mengembang, kembali membentuk material yang porous. Material ini merupakan padatan kaya karbon yang disebut coking coal diproduksi di kokas. Semi Kalimantan Utara sebesar 500.000 ton/tahun; Peningkatan mutu batubara yaitu peningkatan mutu batubara mutu rendah (<5.000 kcal/kg) menjadi batubara mutu menengah sampai tinggi cara (>6.000 pengurangan kandungan total air. Coal Upgrading dilakukan di Sumatera Selatan sebesar 80.000 ton/tahun; Pembuatan bricket batubara yaitu bahan bakar padat dengan bentuk dan ukuran tertentu, yang tersusun dari butiran batubara halus yang telah mengalami proses pemampatan dengan daya tekan tertentu. Merupakan bahan bakar alternatif minyak tanah yang paling murah; dan Coal slurry/coal water mixture yaitu bahan bakar yang dibuat dari batubara kalori rendah dicampur dengan air dan ditambah additive, sehingga bersifat cairan (fluida) dan daya bakar layaknya BBM. - - - Liquefaction (DCL) - lunak, dan memadat - kcal/kg) dengan - - Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi ekonomi melalui Peningkatan nilai 1) Peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter; 2) Pengujian mineral dan batubara untuk peningkatan nilai tambah; 3) Fasilitasi percepatan hilirisasi mineral skala kecil melalui tambah
85 - karakterisasi sumber daya dan cadangan mineral; dan 4) Dukungan pengembangan geopark untuk pariwisata. 1. Peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter Program peningkatan nilai tambah mineral dan pencapaian pembangunan infrastruktur pengolahan dan/atau pemurnian hingga tahun 2019, sebanyak rangka 17 smelter sudah dibangun dalam mendorong multiplier dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya untuk terus meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi mineral dalam periode 5 (lima) tahun ke depan akan dibangun 31 smelter di beberapa wilayah Indonesia. Penambahan smelter tersebut meliputi 19 smelter nikel, 6 smelter bauksit, 1 smelter timbal, 1 smelter pasir besi, 2 smelter tembaga, 1 smelter mangan, dan 1 smelter seng yang dibangun di wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTT, dan NTB, sehingga total smelter di Indonesia berjumlah 48 smelter, yang merupakan bagian dari Major Project RPJMN 2020-2024 khususnya 9 smelter kawasan industri dan 31 smelter di luar Jawa. Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020, berpengaruh terhadap kewenangan terkait perizinan berusaha, sehingga rencana pembangunan 31 smelter yang sebelumnya sepenuhnya menjadi kewenangan KESDM akan beralih sebagian Perindustrian, ke Kementerian perizinannya khususnya hanya yang perusahaan membangun smelter tapi tidak mempunyai lahan tambang, maka izinnya melalui Izin Usaha Industri (IUI). Peningkatan pembangunan smelter didorong oleh upaya sebagai berikut: a. Optimalisasi peningkatan nilai tambah mineral; Inventarisasi sumber daya dan cadangan b. mineral; Peningkatan eksplorasi dan cadangan mineral; Pengendalian ekspor mineral; Peningkatan recovery produksi dan pengolahan mineral; Peningkatan penggunaan produk dalam negeri subsektor pertambangan mineral; dan effect ekonomi bagi c. d. e. f. g. Hilirisasi sumber daya geologi (mangan, dolomit, emas) untuk industri kecil dan smelter. KESDM terus mendorong percepatan pembangunan smelter dengan mengusulkan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional 2020-2024, dan yang telah direkomendasikan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) antara lain 5 (lima) smelter bauksit di Kalimantan Barat, 3 (tiga) smelter nikel di Maluku Utara, 1 (satu)
2. 3. 86 - smelter nikel di Sulawesi Selatan, 4 (empat) smelter nikel di Sulawesi Tengah, 5 (lima) smelter nikel di Sulawesi Tenggara, 1 (satu) smelter konsentrat tembaga di Nusa Tenggara Barat, dan 1 (satu) smelter konsentrat tembaga di Jawa Timur. Proyek yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional mendapatkan fasilitas sebagai berikut: - Percepatan penyelesaian (debottleneck) dalam proses pengadaan tanah dan tata ruang (darat/laut) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan Proses pembebasan lahannya, sehingga dapat mempercepat proses penyesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta mendapat kemudahan dalam proses pencarian partner/pembentukan Joint Venture (JV), perizinan, insentif fiskal dan dukungan lainnya dari Pemerintah. serta perizinan baik - Pengujian mineral dan batubara untuk peningkatan nilai tambah, melalui: a. verifikasi kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara; b. perhitungan sumber daya dan cadangan mineral logam tanah jarang; c. pengujian karakteristik dan potensi pemanfaatan tailing HPAL pengolahan nikel laterit; d. pengukuran kualitas lingkungan tambang; e. pengujian penerapan teknologi gasifikasi batubara; dan f. perhitungan emisi CO2 yang dihasilkan smelter. Fasilitasi percepatan hilirisasi mineral skala kecil melalui karakterisasi sumber daya dan cadangan mineral Kegiatan fasilitasi percepatan hilirisasi mineral skala kecil melalui karakterisasi sumber daya dan cadangan mineral, dilakukan dengan pertimbangan bahwa ada beberapa potensi/sumber daya komoditi seperti emas, pasir besi, mangan, timbal, tembaga, pasir kuarsa, dolomit, grafit, tidak bisa diusahakan dalam skala industri (besar). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan non teknis antara lain endapan/cebakan, karakteristik bijih, model kuantitas kondisi sosial/lingkungan. Selain itu, penambangan skala kecil, baik yang mempunyai (IPR) maupun tidak ada izin, hampir di seluruh lokasi tidak mempunyai data sumber daya ataupun cadangan, sehingga tidak mungkin melakukan good mining practice dan AMDAL yang baik, sedangkan data ini adalah salah satu syarat IPR dan IUP. Kegiatan ini berupa evaluasi hasil penelitian dan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Badan Geologi, dengan menambah kajian dari beberapa aspek baik teknis maupun non teknis terhadap sumber daya/cadangan, Izin Pertambangan Rakyat
87 - keterdapatan beberapa komoditi mineral, sehingga pengusahaan dan pengelolaannya dapat dilakukan tetap oleh penambang skala kecil, dengan memperhatikan dan practice dan pemberdayaan masyarakat terciptanya pembukaan lapangan pekerjaan yang sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan ini sejalan dengan program Pemerintah terkait industrialisasi di luar Pulau Jawa dan hilirisasi sumber daya alam untuk tercapainya dengan menggerakkan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dalam bidang industri mineral sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah: a. Melakukan koordinasi/sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan seperti Bappenas, BATAN, BUMN, Pemda, Lembaga Pendidikan, Balitbang KESDM dan BPPT. Dengan target terkumpul dan terverifikasinya data sekunder sumber daya dolomit mangan dan pasir besi, serta membangun kesepahaman tentang proyek yang akan dilaksanakan dengan stakeholders; good mining kemandirian ekonomi b. Melakukan uji petik ke lapangan untuk mengambil data teknis dan non-teknis. Kemudian dilakukan analisis laboratorium dan uji untuk memverifikasi data sekunder di lapangan dan penambahan data primer; c. Mengevaluasi dan menganalisis data teknis dan non-teknis. Sehingga didapatkan data sumber daya/cadangan yang sudah diuji ekstraksi, baik besarnya maupun model endapannya; dan d. Hasil dari semua kegiatan tersebut, kemudian akan menjadi sebuah laporan (dokumen) yang berisikan tentang rekomendasi pengusahaan dan pengelolaan sumber daya dimaksud. Pada periode 2020-2024 ditargetkan sebanyak 20 dokumen. ekstraksi. Dengan tujuan teknis 4. Dukungan pengembangan Geopark untuk pariwisata, melalui: Pengembangan aspek bertumpu a. konservasi, pendidikan, pembangunan yang pemberdayaan melalui berkelanjutan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal; pada pengelolaan geoheritage dengan keanekaragaman hayati dan budaya; c. Melakukan geoheritage geopark di seluruh Indonesia; b. Memaduserasikan antara identifikasi penetapan dan sebagai dasar pembentukan d. Bersama-sama dengan Komite Geopark Indonesia dan Jaringan Geopark Indonesia dalam mengembangkan potensi geoheritage daerah untuk dikelola melalui konsep geopark; dan
88 - e. Membangun 15 Pusat Informasi Geologi pada periode 2020-2024 di dalam beberapa kawasan Geopark. B. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah kepulauan. Secara umum arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan pada sektor ESDM adalah pemenuhan kebutuhan energi untuk menjamin pemerataan melalui konversi BBM ke BBG untuk nelayan sasaran dan petani sasaran serta pemberian bantuan konverter kit untuk nelayan dan mesin pompa air bagi petani. Pemberian bantuan berupa konverter kit merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM pada kapal nelayan kecil, dengan mengalihkan dari konsumsi BBM dalam hal ini premium yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih. Melalui pembagian konverter kit, nelayan kecil dapat melakukan penghematan biaya melaut, menaikkan daya beli masyarakat nelayan, menumbuhkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM nelayan kecil, menghemat biaya operasional sebesar Rp30.000-Rp50.000/hari, mengurangi konsumsi BBM, serta penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan aman. Penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan ditargetkan sekitar 100.000 paket pada periode 2020-2024 dengan sebaran lokasi pemberian bantuan konverter kit untuk nelayan antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara. Sedangkan penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk petani sebanyak 50.000 paket pada periode 2020-2024 dengan sebaran lokasi pemberian bantuan konverter kit untuk petani antara lain Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Perubahan target penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani disebabkan keterbatasan APBN sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19. Pemberian bantuan dilaksanakan melalui strategi: 1. Menyaring data nelayan yang mempunyai kapal dengan bobot kurang lebih 5 (lima) Gross Tonnes dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 Horse Power (HP); 2. Menyaring data petani yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar, dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 HP; dan Penugasan BUMN untuk penyediaan dan pendistribusian paket konverter kit. 3.
89 - C. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat terampil, dan berkarakter. dan cerdas, adaptif, Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan: 1. inovatif, Alokasi subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan target 78.190 GWh pada tahun 2024; Alokasi LPG 3 kg untuk masyarakat, usaha makro, nelayan dan petani sasaran dengan target 8.614-8.870 juta metrik ton pada tahun 2024; 2. 3. Konversi minyak tanah ke LPG, tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 mengingat keterbatasan APBN sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19. Program ini hanya akan direalisasikan pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 1.106.905 unit; dan Pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui: a. 4. Penguatan pelatihan sektor industri dengan target 89.814 orang melalui strategi: 1) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam regulasi untuk industri/swasta mendukung mendorong peran pelatihan industri; pelatihan, meliputi 2) Reformasi penyelenggaraan pelatihan vokasi di sektor ESDM, meliputi: - pendidikan inovatif dengan Penguatan pembelajaran penyelarasan pelatihan/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/ swasta; Penyelarasan judul pelatihan dan kurikulum sesuai kebutuhan industri; Penyelarasan pola pembelajaran; Penguatan pembelajaran bahasa asing; Penguatan pelaksanaan pelatihan vokasi sistem ganda (dual Technical and Vocational Education and Training/TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; Perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; Revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; dan Peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas industri, termasuk unit praktik kerja di produksi/teaching factory/teaching industry. program - - - - - - - 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi widyaiswara dan instruktur, melalui: - Peningkatan pelatihan widyaiswara dan instruktur sesuai kompetensi; Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi industri untuk mengajar di satuan dari pendidikan dan pelatihan vokasi; dan Peningkatan pemagangan widyaiswara dan instruktur di industri. - - dan
b. c. 90 - Penguatan pelatihan ASN dengan target 31.493 orang, meliputi: 1) Pelatihan Sipil Daerah/Pemerintah Daerah Pengelola ESDM, berupa: - teknis bagi Aparatur Peningkatan peran dan kerja sama Pemerintah Daerah dalam proses seleksi peserta pelatihan; Pemetaan kebutuhan peserta yang berasal dari yang melaksanakan Pemerintah Daerah kegiatan di sehingga kebutuhan peningkatan kualitas pelatihan di daerah dapat merata di seluruh Indonesia; Penyelarasan judul pelatihan dan kurikulum sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah; dan Penguatan pelaksanaan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik. - subsektor ESDM, - - 2) Pelatihan bagi Aparatur Internal KESDM (pelatihan fungsional, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan sosial kultural, seminar/konferensi/ sarasehan, coaching dan mentoring, magang, tugas belajar dan assessment center), melalui: - Penambahan ruang lingkup pelatihan yang mendukung kinerja ASN KESDM (peningkatan Indeks Profesionalitas/IP ASN KESDM); Pengembangan metode pelatihan dengan menggunakan metode e-learning maupun blended learning; Revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik kerja pelatihan sesuai standar; Pembentukan Lembaga Sertifikasi Bidang Manajemen guna melaksanakan sertifikasi bidang manajemen SDM sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/VII/2019; Peningkatan sama industri/swasta dalam program magang, meliputi regulasi untuk mendorong peran industri/swasta mendukung magang; Pengajuan usulan fungsional assessor; dan Pelaksanaan kompetensi/assessment. Peningkatan kualitas widyaiswara dan assessor, melalui: Peningkatan pelatihan widyaiswara dan assessor sesuai kompetensi; Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi industri/swasta dari untuk mengajar di satuan pelatihan vokasi; dan Peningkatan pemagangan widyaiswara di lembaga pendidikan dan industri. - - - SDM - dan peran kerja - - kegiatan penilaian - dan kompetensi - - lembaga pendidikan, - Penguatan pelatihan vokasi bagi masyarakat dengan target 5.461 orang, melalui:
91 - 1) Pelatihan vokasi bagi masyarakat - Kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas SDM, dengan dasar hukum Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2015 tentang Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa Bidang ESDM; - Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan; - Melibatkan peran dan kerja sama Pemerintah Daerah dalam proses seleksi peserta pelatihan; dan Pemetaan kebutuhan peserta yang berasal dari daerah penghasil/daerah yang melaksanakan kegiatan di sektor ESDM dan/atau berasal dari daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan terluar atau pedalaman dan/atau daerah berpotensi bencana, sehingga kebutuhan peningkatan kualitas pelatihan di daerah dapat merata di seluruh Indonesia. - 2) Program Kartu Pra Kerja (KPK) - Program KPK adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi; Dasar hukum Program KPK adalah Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja; - - Mengalokasikan anggaran yang digunakan - untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan; Pihak yang terlibat dalam seleksi Program KPK: " Manajemen Project (PMO) berada di Management Office bawah Perekonomian (profesional, Pemerintah maupun swasta), bertanggungjawab kepada: Kementerian Kebudayaan Pendidikan dan Kementerian (Kemendikbud), Kementerian Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri; Lembaga pelatihan swasta, BUMN, dan BUMD; dan Menggunakan untuk melaksanakan Program KPK (pemilihan diklat melalui aplikasi online). pelaksana atau Kemenko " " platform Untuk dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, kedua program pelatihan ini sama, yaitu: - penyusunan pelatihan perangkat Penyelarasan judul pelatihan dan kurikulum sesuai kebutuhan industri (merujuk kepala pelatihan yang telah mendapatkan SKKNI); Penguatan pelaksanaan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; -
d. e. 92 - - - Pembekalan sertifikasi kepada peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi; Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan, untuk mengetahui berapa jumlah peserta pelatihan yang diterima bekerja dengan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan selama pelatihan untuk memajukan daerah asal atau industri tempat bekerja. Penguatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik dengan target 170.230 orang, melalui: - Peningkatan kerja sama peran dan kerja sama industri/swasta dalam proses pemberian sertifikasi; Pengembangan sesuai kebutuhan industri dengan penambahan beberapa skema; Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; - Sinkronisasi sistem sertifikasi sektor ESDM; - Penambahan jumlah assessor; dan - Penambahan jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK). Penguatan pendidikan tinggi berkualitas dengan target 8.784 mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP), mencakup: 1) - standar kompetensi - 2) 3) 4) 5) Jumlah mahasiswa PEP merupakan kumulatif dari penghitungan jumlah mahasiswa PEP Bandung, PEP Prabumulih, dan PEP Bali. Rencana pendirian PEP Prabumulih merupakan mekanisme pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) PEM Akamigas dengan Program Studi Teknologi Pengolahan Migas dan Petrokimia, dan Program Studi Teknologi Mesin Migas bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya. Sedangkan rencana pendirian politeknik di Provinsi Bali ditindaklanjuti melalui mekanisme kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali (PNB), dengan membuka 4 Program Studi Bidang Energi Baru Terbarukan; Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat; Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; Peningkatan pendidikan melalui peningkatan akreditasi program studi dan lembaga ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); Pengembangan program studi vokasi energi dan pertambangan pada daerah penghasil/daerah yang melaksanakan kegiatan di sektor ESDM; Peningkatan kualitas dan kompetensi dosen, melalui: - kualitas 6) Peningkatan kompetensi; pelatihan dosen sesuai
93 - 7) 8) - Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan tinggi vokasi; Peningkatan pemagangan dosen di industri; dan Peningkatan Kemendikbud. lulusan perguruan tinggi Peningkatan kualitas melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah; dan Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research teaching university, atau vocational university, university. Pembangunan - - sertifikasi dosen oleh D. Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 yang terkait dengan sektor ESDM akan difokuskan pada 1) Infrastruktur pelayanan dasar berupa pengelolaan air tanah; 2) Energi dan ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan. Infrastruktur pelayanan dasar Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Dalam periode 5 tahun RPJMN 2020-2024 indikator pembangunan sumur air tanah untuk air baku ditargetkan sebesar 3.000 sumur. Namun setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan pembangunan sumur air tanah menjadi tanggung jawab penuh Kementerian PUPR, sehingga KESDM mulai tahun 2021 tidak memasukkan indikator tersebut dalam Renstra. Sedangkan untuk tahun 2020 indikator tersebut berubah menjadi eksplorasi dan pelayanan sumur pantau air tanah dengan target 570 sumur dan untuk tahun 2021 sampai 2024 indikator berubah menjadi pengembangan jaringan pemantauan air tanah (Cekungan Air Tanah/CAT) dengan target total 52 CAT. Fokus utama dari kegiatan pengembangan jaringan pemantauan air tanah (CAT) adalah pemasangan sensor pengukuran muka air tanah, untuk dapat memonitor perubahan kedudukan muka air tanah pada akuifer tertekan (dalam) secara real time dan otomatis/Automatic Water Level Recorder (AWLR). Alat sensor kedudukan muka air tanah ini dimasukkan ke dalam lubang sampai dengan kedalaman rata-rata mencapai 125m (tergantung pada kedalaman akuifer tertekan setempat). AWLR akan mengukur terjadinya perubahan kedudukan muka air tanah, baik naik, turun, maupun tetap. Pemasangan alat pemantauan air tanah (AWLR) akan didistribusikan pada area-area yang intensitas pengambilan air tanahnya tinggi, seperti di daerah industri dan perkotaan. Pengambilan air tanah oleh satu sumur bor produksi akan membentuk kerucut penurunan air tanah. Apabila terdapat konsentrasi beberapa sumur bor produksi yang mengambil air tanah pada suatu area akan membentuk penurunan air tanah secara kumulatif, yang akan dapat dibaca dengan baik oleh AWLR.
94 - Tahapan kegiatan pembangunan jaringan pemantauan air tanah (CAT) meliputi: 1. Koordinasi ke Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten); 2. Survei untuk penentuan lokasi titik pemasangan AWLR yaitu pada area yang menjadi konsentrasi distribusi sumur bor produksi; Pengukuran geolistrik, dilakukan untuk mengidentifikasi lapisan akuifer yang akan menjadi target pemantauan; Pengeboran, dilakukan untuk membuat lubang sampai dengan kedalaman target, dalam hal ini sampai dengan kedalaman rata-rata 125 m, dengan diameter lubang bor 8 inchi. Kedalaman pengeboran direncanakan rata-rata 125 m karena disesuaikan dengan kedalaman sumur bor produksi air tanah untuk industri dan perkotaan, yang umumnya berkisar antara 80-150 m; 3. 4. 5. Konstruksi dengan pipa besi 3 inchi. Pemasangan pipa besi ini bertujuan untuk melindungi lubang pengeboran supaya tidak runtuh sehingga dapat digunakan untuk memonitor air tanah dalam waktu yang panjang. Selain pipa pelindung lubang, dipasang juga saringan yang diletakkan sesuai dengan kedalaman lapisan akuifer yang di monitor, sehingga air tanah pada akuifer ini bisa terpantau dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan pemasangan kerikil 'pembalut' di antara pipa saringan dengan lubang bor, bertujuan untuk mengalirkan air dari akuifer ke lubang bor. Pada lubang bor yang tidak dipasangi saringan dilakukan penyemenan di antara pipa konstruksi dengan lubang bor. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kedudukan pipa konstruksi dan juga untuk menghindari adanya bocoran air tanah dari akuifer bebas (dangkal) sehingga yang dimonitor benar-benar air tanah pada akuifer yang menjadi target; akuifer hidrolika (konduktivitas 6. Uji pemompaan, setelah lubang bor selesai dikonstruksi, dilakukan uji pemompaan untuk mendapatkan data parameter atau transmisivitas) yang pada dasarnya mengukur kecepatan aliran air tanah pada lapisan akuifer yang menjadi target monitoring, Pemasangan sensor muka air tanah tipe pressure gauge dan data logger (AWLR) dan kalibrasi; Pemasangan sel surya untuk sumber tenaga dari AWLR; Pemasangan rumah AWLR serta pondasinya dan pemasangan pagar untuk keamanan unit pemantauan air tanah; dan 10. Uji coba sistem dengan mengirimkan data dari lokasi 7. 8. 9. pemantauan ke server. Kegiatan pengawasan akan dilaksanakan pada tahap-tahap kegiatan yang penting, yaitu: 1) pengeboran, 2) pemasangan pipa konstruksi, 3) uji pemompaan, 4) uji coba sistem. Alat pemantauan air tanah (AWLR) yang akan dipasang pada CAT- CAT lintas provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga tidak dihibahkan ke Pemerintah Daerah. Jaringan alat pemantauan tersebut akan dikelola dan dipelihara oleh KESDM untuk melakukan pemantauan air tanah secara real time dalam rangka pengelolaan air tanah untuk konservasi air tanah. Pengelolaan air tanah di Indonesia dilakukan berdasarkan pada CAT. Secara keseluruhan saat ini di Indonesia tercatat terdapat
95 - 421 CAT. Dari jumlah tersebut terdapat CAT lintas negara sebanyak 4 CAT, lintas provinsi sebanyak 36 CAT, dan dalam provinsi sebanyak 381 CAT. Berdasarkan Undang-undang No.23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan CAT lintas (40 CAT) menjadi kewenangan negara dan Pemerintah Pusat, dan CAT dalam provinsi (381 CAT) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dari 40 CAT kewenangan Pemerintah Pusat (KESDM) terdapat beberapa CAT yang sudah dalam kondisi rawan sampai rusak, yaitu CAT Jakarta, CAT Serang Tangerang, CAT Palangkaraya- Banjarmasin, CAT Metro-Kotabumi, CAT Ngawi-Ponorogo. Selain itu terdapat juga CAT kewenangan Pemerintah Pusat yang mengalami beban pengambilan air tanah yang semakin intensif, yaitu CAT Tegal-Brebes, CAT Wonosari, CAT Jambi-Dumai, CAT Pekanbaru, CAT Painan-Lubukpinang, dan CAT Lubuklinggau Muaraenim. CAT tersebut membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga supaya kondisinya tidak semakin memburuk, mengingat dampak lingkungan dan ekonomi yang akan ditimbulkan akan sangat luar biasa. Salah satu upaya awal yang dapat dilakukan untuk konservasi air tanah adalah dengan melakukan pemantauan kondisi air tanah dengan baik, yaitu secara real time. Dengan cara pemantauan ini terjadinya degradasi air tanah akan dapat diketahui lebih cepat pencegahan maupun dan penanggulangannya. Kondisi saat jumlah dan distribusi peralatan pemantauan air tanah (AWLR) masih sangat minim, pemantauan air tanah dilakukan dengan secara langsung melakukan survei lapangan untuk pengukuran perubahan muka air tanah. Dengan cara ini diperlukan periode waktu rata-rata 5 tahun untuk sebuah CAT prioritas (yang membutuhkan perhatian khusus) dapat dilakukan pemantauan, periode waktu yang panjang untuk mengukur perubahan kondisi air tanah yang sangat dinamis. Sebagai contoh minimnya jumlah alat AWLR terpasang dapat dilihat untuk CAT Jakarta, dimana kebutuhan ideal AWLR terpasang adalah sebanyak 220 unit, saat ini hanya sekitar 13 unit yang beroperasi, atau hanya 5 %. Keberadaan dan distribusi alat pemantauan air tanah real time (AWLR) secara baik, selain berguna untuk kepentingan konservasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi air ilegal, dengan keberadaan pengambilan air memantau adanya penurunan muka air tanah yang tidak wajar karena sumur produksi tidak berizin maupun karena pengambilan air tanah yang melebihi debit yang diizinkan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan. Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Lima arah kebijakan dan strategi untuk mendukung implementasi pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: (1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan; (2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; (3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik; (4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; dan (5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, yang akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: 1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan lintas provinsi dapat dilakukan upaya ini, dimana tanah, tanah secara kebutuhan melalui: a. Menjaga keseimbangan supply and demand serta keandalan sistem;
96 - b. Menurunkan BPP dengan mengembangkan pemanfaatan sumber energi primer setempat yang memiliki skala prioritas pemanfaatan pertama adalah sumber EBT berikutnya adalah sumber energi fosil, seperti batu bara mulut tambang dan gas well-head; Pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi (energy mix) pembangkitan tenaga listrik sekitar 23% pada tahun 2025; Penerapan pengembangan PLTU menggunakan Clean Coal Technology (CCT) dengan boiler Super Critical (SC) dan Ultra Super Critical (USC) untuk PLTU dengan kelas kapasitas ≥ 300 MW; PLTG diarahkan menggunakan wellhead atau mulut sumur; Pengembangan PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan untuk menggunakan konsep pembangkit platform (bukan barge) dengan moda transportasi gas milk and run; Pemerintah telah menetapkan Kepmen ESDM Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui Kepmen ESDM tersebut, PT Pertamina (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG dalam penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero). Sedangkan PT PLN (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan gasifikasi pembangkit tenaga listrik dan pembelian LNG dari PT Pertamina (Persero). Kegiatan gasifikasi tersebut akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun pada 52 (lima puluh dua) lokasi PLTG/PLTGU/PLTMG, dengan total kapasitas 1.697 MW dan indikasi volume kebutuhan gas sebesar 166,98 BBTUD. c. d. e. f. g. Gambar III-9 Peta Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG h. Prioritas utama yang harus dikembangkan oleh PT PLN (Persero) adalah pembangkit load follower dan peaker serta pembangkit untuk daerah perdesaan dan daerah 3T;
2. 97 - i. j. Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang, batubara (gasified coal) dan batubara tercairkan (liquified coal) serta peningkatan pemanfaatan tinggi untuk batubara kualitas menengah dan pembangkit listrik dalam negeri; Penambahan kapasitas PV rooftop dalam waktu 5 (lima) tahun sebesar 208,19 MW - tergaskan - - Pembangunan PV rooftop di daerah dalam rangka peningkatan pemanfaatan EBT; Sosialisasi tax allowance dan tax holiday kepada pengembang; Tersedianya pinjaman dengan suku bunga rendah dan tenor yang panjang; - Mendorong penguasaan industri dalam negeri, yang terdiri dari modul surya, baterai, dan inverter; Pemasangan PLTS rooftop di gedung Pemerintah dan gedung BUMN, di rumah pelanggan golongan tarif R1 (pelanggan 450 VA dan 900 VA), pada pelanggan PT PLN (Persero) golongan >1300 VA dengan diberikan insentif atau skema pembiayaan yang (contoh diskon Pajak Bumi dan menarik Bangunan/PBB, rebate dan kredit dari bank), di gedung komersial dan dalam pembangunan rumah baru (program Kementerian PUPR dan Real Estate Indonesia/REI). - k. l. Peningkatan cadangan EBT yang didukung kegiatan survei potensi EBT yaitu pemetaan potensi PLTB, PLTA/M/MH, PLT Bioenergi; feasibility study commercial plant project PLT gelombang laut dan PLT Arus Laut; dan Peningkatan pemanfaatan EBT Lainnya yang didukung kegiatan litbang KEBTKE dan geologi kelautan sebagai berikut: Pilot Project Sorghum untuk bioetanol; Reklamasi lahan pasca tambang untuk energi (energy back to energy); Studi analisis dan potensi gas biogenik; dan Penelitian geologi kelautan calon tapak PLTN di wilayah Kalimantan Barat. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik akan dicapai dengan strategi: a. Pengembangan bisnis ESCO yang terdiri dari manufaktur teknologi hemat energi dan pemasangan peralatan efisiensi energi seperti sistem otomasi, penggerak kecepatan, peningkatan proses chiller dan boiler, dan sistem Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC) tanpa penyediaan layanan energi. Proyek ESCO yang telah dilaksanakan sejauh ini oleh PT Energy Management Indonesia (Persero) dan PT Surveyor Indonesia umumnya berfokus pada sistem pencahayaan hemat energi dan retrofit HVAC, pemasangan sistem kontrol bangunan, penyimpanan termal atau pembentukan beban, motor efisien dan boiler, pembangkit listrik efisien di lokasi, dan industri seperti sistem udara peningkatan proses terkompresi; b. Menetapkan target efisiensi penyediaan tenaga listrik di sisi pembangkit, jaringan dan konsumen;
98 - c. d. Efisiensi jaringan ditetapkan melalui indikator susut jaringan tenaga listrik; Penetapan Specific Fuel Consumption untuk pembangkit listrik; e. Menerapkan Supply Side Management (SSM) dengan meningkatkan kinerja pembangkit tenaga listrik yang ada dan pemanfaatan excess power dan captive power; f. Menerapkan Demand Side Management (DSM) melalui: - - Penghematan pemakaian tenaga listrik antara lain penggunaan teknologi peralatan pemanfaat tenaga listrik yang lebih efisien dan penggunaan alat listrik seperlunya, dan lain-lain; dan Perbaikan faktor beban dapat dilakukan antara lain dengan mengurangi pemakaian tenaga listrik saat beban puncak, atau meningkatkan konsumsi pada saat di luar waktu beban puncak atau menggeser konsumsi saat beban puncak ke luar waktu beban puncak. g. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi smart grid - Memperhatikan besarnya manfaat smart grid bagi peningkatan keandalan, peningkatan porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik, dan peningkatan efisiensi energi, maka penerapan smart grid perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan SDM, teknologi, serta biaya; Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan sebagai upaya alih teknologi maka perlu dilakukan kerja sama dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan smart grid. Diharapkan paling lama pada tahun 2020, smart grid sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah di Jawa Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem Luar Jawa Bali. Hal ini dapat mendorong percepatan pencapaian porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik; dan - - Menjaga reserve margin memenuhi kriteria N-1 yaitu kapasitas pembangkit terbesar pada sistem. h. i. PLTU batubara didorong untuk menggunakan teknologi rendah karbon atau teknologi HELE seperti boiler SC, USC serta teknologi yang lebih efisien lainnya seperti Circulating Fludized Bed sehingga dapat mengurangi penggunaan batubara, yang secara langsung juga akan mengurangi emisi GRK. Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) dan Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mengurangi emisi GRK; dan Peningkatan teknologi ketenagalistrikan dan konservasi energi yang didukung kegiatan litbang KEBTKE yaitu pelaksanaan manajemen energi dan peningkatan efisiensi energi melalui pemanfaatan panas buang (brine) PLTP untuk sistem pemanas atau pendingin di sekitar lokasi PLTP. (CFB)
3. 99 - Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik Pasokan Energi Sektor ESDM memiliki peranan penting sebagai penjamin sumber pasokan energi dengan harga energi yang terjangkau, pendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam energi dan mineral. Peningkatan pasokan energi dilaksanakan melalui: a. Pembangunan Kilang Minyak Pada tahun 2025 jika tidak dibangun kilang minyak baru maka Indonesia akan mengimpor 62% dari kebutuhan BBM untuk penggunaan dalam negeri. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan kilang baru atau Grass Root Refineries (GRR) dan pengembangan kilang lama/Refinery Development Master Plan (RDMP) yang merupakan bagian dari Major Project RPJMN 2020-2024. Dari Major Project tersebut, dalam 5 tahun ke depan terdapat penambahan sebesar 125 ribu BOPD yang berasal dari RDMP Balikpapan dan RDMP Balongan, sehingga total kapasitas kilang mencapai 1.276 ribu BOPD. Keseluruhan proyek kilang yang akan dibangun hingga tahun 2026 adalah sebagai berikut: - - - - - - GRR Bontang kapasitas 300 ribu BPSD target operasi tahun 2026 dengan total investasi USD14- 15 Miliar; GRR Tuban kapasitas 300 ribu BPSD target operasi tahun 2026 dengan total investasi USD15-16 Miliar; RDMP Balikpapan kapasitas 100 ribu BPSD target operasi fase 1 tahun 2023; dan fase 2 tahun 2025 dengan total investasi USD6,5 Miliar; RDMP Balongan kapasitas 25 ribu BPSD target operasi fase 1 tahun 2022, dan fase 2 tahun 2025 dengan total investasi USD1,5-2 Miliar; RDMP Cilacap kapasitas 50 ribu BPSD target operasi tahun 2025 dengan total investasi USD5-6 Miliar; dan RDMP Dumai kapasitas 100 ribu BPSD target operasi tahun 2026 dengan total investasi USD5-5,5 Miliar. Proyek-proyek pembangunan kilang tersebut di atas akan meningkatkan kapasitas kilang terpasang dari 1,17 juta bbl/hari menjadi 2,16 juta bbl/hari dan meningkatkan produksi BBM dari 34,68 juta kL/tahun menjadi 73 juta kL/tahun dengan peningkatan kualitas dari EURO 2 menjadi EURO 5. Kontribusi pemerintah dalam pengembangan kilang minyak (RDMP) dan pembangunan kilang minyak (GRR) dalam negeri sebagai berikut: 1) Menteri ESDM memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk pengembangan kilang minyak (RDMP) dan pembangunan kilang minyak (GRR) melalui: - Kepmen ESDM Nomor 807K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina dan (Persero) dalam Pembangunan
100 - Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur; - Kepmen ESDM Nomor 7935K/10/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina dan (Persero) Pengoperasian Kilang Minyak di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; dalam Pembangunan - Kepmen ESDM Nomor 1001K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pengoperasian Kilang Minyak di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; dalam Pengembangan - Kepmen ESDM Nomor 1000K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina dan (Persero) Pengoperasian Kilang Minyak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah; dalam Pengembangan - Kepmen ESDM Nomor 99K/10/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pengoperasian Kilang Minyak di Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; dalam Pengembangan - Kepmen ESDM Nomor 100K/10/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pengoperasian Kilang Minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; dalam Pengembangan 2) Pengembangan kilang minyak (RDMP) dan pembangunan kilang minyak (GRR) telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan usulan dari Menteri ESDM kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek yang masuk ke dalam PSN mendapatkan fasilitas sebagai berikut: - Percepatan penyelesaian (debottleneck) dalam tata ruang proses pengadaan (darat/laut) yang baik serta dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan tanah dan perijinan - Proses pembebasan lahannya, sehingga dapat mempercepat proses penyesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta mendapat kemudahan dalam proses pencarian partner/ (JV), perizinan, pembentukan Joint Venture insentif lainnya dari Pemerintah; fiskal dan dukungan 3) Menerbitkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi oleh Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM; 4) Memantau dan pembangunan kilang dan melaporkan pada forum Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden (KSP); perkembangan pelaksanaan
101 - 5) Melakukan pengawasan atas pembangunan kilang izin usaha dan terkait ditaatinya peraturan penugasan; 6) Melakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait dengan alokasi gas untuk kilang; dan 7) Melakukan evaluasi atas permohonan penyesuaian izin usaha pengolahan yang diajukan oleh PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya. Gambar III-10 Rencana Pengembangan Kilang Minyak Untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak, KESDM akan melakukan kegiatan Pengawasan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak GRR dan RDMP dengan target tahapan sebagai berikut: 1) Tahun 2020 Memberikan dukungan regulasi dan perizinan antara lain: - Kepmen ESDM Nomor 98K/10/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pengoperasian Kilang Minyak di Dumai, Provinsi Riau; Kepmen ESDM Nomor 99K/10/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pengoperasian Kilang Minyak di Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; Kepmen ESDM Nomor 100K/10/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina dan (Persero) Pengoperasian Kilang Minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; Izin Usaha Sementara Pengolahan PT Kilang Pertamina Nomor 27/A.8/MIGAS/2020 tanggal 3 Juni 2020; dan Penyesuaian perizinan untuk kilang GRR dan RDMP. dalam Pengembangan - Pengembangan dalam - dalam Pengembangan - Balikpapan (KPB) - 2) Tahun 2021 hingga 2024 Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang
b. 102 - Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Pembangunan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang hanya dapat dilaksanakan Induk Jaringan setelah ada penetapan Rencana Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN). Setelah ditetapkannya RIJTDGBN oleh Menteri ESDM, maka BPH Migas akan melakukan lelang terhadap Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan wilayah lainnya (sesuai dengan RIJTDGBN). Sampai dengan tahun 2024 rencana target total panjang pipa gas bumi sepanjang 17.300 km yang terdiri dari pipa transmisi, pipa distribusi dan jargas kota diharapkan (tiga) terwujud, khususnya penyelesaian 3 dapat transmisi pipa gas, yaitu: 1) 2) 3) Pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan Pada awal pembangunan pipa bawah laut WNTS guna menyalurkan gas dari Blok Natuna menuju Singapura. dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan bakar gas di dalam negeri, maka gas dari lapangan migas di Laut Natuna yang akan semula dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk mendukung rencana tersebut, direncanakan membangun pipa gas bawah laut yang menghubungkan pipa gas WNTS dengan stasiun gas di Pulau Pemping sepanjang kurang lebih 7 km, untuk memenuhi kebutuhan industri di Batam dengan gas dari wilayah Natuna. Pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari Sei Mangkei ke Dumai Untuk mewujudkan ketahanan energi khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Riau, diperlukan pasokan gas. Di Sumatera Utara telah tersedia gas dari LNG Regas Arun melalui pipa Arun-Belawan-Sei Mangkei. Sedangkan di Provinsi Riau telah tersedia gas yang diambil dari Grisik dan Jambi melalui pipa Grisik-Duri-Dumai. Untuk menjaga keandalan pasokan gas di kedua provinsi tersebut perlu dibangun pipa yang menghubungkan cluster Sumatera Utara dan cluster Riau yaitu Pipa Gas Sei Mangkei-Dumai sepanjang kurang lebih 347,5 km, sehingga jika terjadi masalah di salah satu sumber pasokan gas, masih bisa dipasok dari tempat lainnya. Dengan adanya pipa gas ini diharapkan dapat tumbuh kawasan industri di sepanjang pipa gas ini. Pembangunan dan pengoperasian ruas transmisi gas Cirebon-Semarang Transmisi gas Cirebon-Semarang menghubungkan pipa gas antara Cirebon dan Semarang sepanjang kurang lebih 230 km, untuk memenuhi permintaan gas industri-industri sepanjang Cirebon-Semarang, tahun 2000, Seiring dialokasikan untuk ekspor
103 - menyambungkan ruas transmisi bagian barat dan bagian timur di Pulau Jawa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan industri di Jawa Tengah. Gambar III-11 Pembangunan Transmisi Pipa Gas Untuk Pemanfaatan Gas Bumi Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan Sesuai dengan PP 36 Tahun 2004, pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilaksanakan melalui pemberian hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Dalam Kepmen ESDM Nomor 2700 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), pipa Gas Bumi Trans Kalimantan masuk ke dalam Matriks Rencana Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional Pulau Kalimantan kategori Open Access wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Lebih lanjut, pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (±2.219 km) masuk ke dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) nomor 37 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dengan pelaksana antara lain KESDM dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (4), perlu dilakukan kajian teknis dan ekonomis terkait rencana pembangunan Ruas Transmisi dapat dimasukkan ke dalam RIJTDGBN 2019-2028. Dan secara paralel, saat ini Badan Pengatur tengah mendorong PT Bakrie & Brother sebagai pemenang lelang tahun 2006 yaitu ruas transmisi Kalimantan- Jawa (Kalija) untuk merealisasikan pembangunan ruas transmisi Gas Bumi Balikpapan-Banjarmasin (Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan) sebagai bagian dari ruas Kalija dengan panjang ±522 km. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 07 berdasarkan RIJTDGBN, Badan Trans Kalimantan untuk
104 - Pengatur Melakukan evaluasi dan Penetapan suatu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang Hak Khususnya. Untuk mendukung pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan akan dilaksanakan: 4) Evaluasi kelayakan dan persiapan pembangunan, regulasi dan perizinan/RIJTDGBN, melakukan lelang proyek dan dukungan pelaksanaan konstruksi serta pengawasan; Penetapan wilayah jaringan distribusi gas bumi baru di Kalimantan yang dilelang, dengan target satu surat keputusan setiap tahunnya mulai 2022- 2024; dan 6) Memberikan dukungan layanan percepatan pembangunan dan rekomendasi hasil pengawasan pembangunan ruas Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Kalimantan dengan target satu rekomendasi setiap tahun dalam periode tahun 2020-2024. Pasokan Tenaga Listrik Pembangunan ketenagalistrikan merupakan salah satu Major Project 2020-2024 yang selama 5 (lima) tahun ke depan ditargetkan melalui penambahan pembangkit listrik sebesar 27 GW, transmisi sepanjang 19.069 kms dan gardu induk sebesar 38.607 MVA. (PIK) Proyek dilaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). percepatan KESDM pembangunan ketenagalistrikan melalui: - 4) Evaluasi kelayakan dan persiapan pembangunan, regulasi dan perizinan/RIJTDGBN, melakukan lelang proyek dan dukungan pelaksanaan konstruksi serta pengawasan; Penetapan wilayah jaringan distribusi gas bumi baru di Kalimantan yang dilelang, dengan target satu surat keputusan setiap tahunnya mulai 2022- 2024; dan 6) Memberikan dukungan layanan percepatan pembangunan dan rekomendasi hasil pengawasan pembangunan ruas Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Kalimantan dengan target satu rekomendasi setiap tahun dalam periode tahun 2020-2024. Pasokan Tenaga Listrik Pembangunan ketenagalistrikan merupakan salah satu Major Project 2020-2024 yang selama 5 (lima) tahun ke depan ditargetkan melalui penambahan pembangkit listrik sebesar 27 GW, transmisi sepanjang 19.069 kms dan gardu induk sebesar 38.607 MVA. (PIK) Proyek dilaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). percepatan KESDM pembangunan ketenagalistrikan melalui: - 5) infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan mendukung terus infrastruktur - - Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional bahwa PIK sebagai Proyek Strategis Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Percepatan Pembangunan Ketenagalistrikan; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Pembangunan Percepatan tentang lnfrastruktur Ketenagalistrikan Pasal 2 ayat (2) bahwa PIK dilaksanakan sesuai dengan RUPTL yang ditetapkan oleh Menteri ESDM; Pembentukan Tim Kajian lnterkoneksi Sistem Tenaga Listrik berdasarkan SK Dirjen Ketenagalistrikan No.355.K/73/DJL.2/2019 dengan melibatkan Kemenko Maritim dan lnvestasi, Kemenko Perekonomian, Bappenas juga bersama Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi. Beberapa interkoneksi sistem tenaga termasuk listrik saat lnterkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) dan lnterkoneksi Jawa Bali (IJB) sedang dalam tahap finalisasi kajian dan diharapkan dapat diputuskan kepastian rencana tahun COD-nya dan dimasukkan dalam revisi RUPTL; dan ini sedang dikaji
105 - - Penambahan PIK diusulkan untuk masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2020-2024 yaitu: " Konversi PLTG/PLTGU/PLTMG berbahan bakar minyak ke gas alam; Penguatan sistem transmisi 500 kV; Interkoneksi jaringan antar pulau sistem tenaga listrik; Interkoneksi Gorontalo, Sulawesi Tengah; Smart grid di pulau Jawa; Pembangunan PLTA Kaltara; dan Pembangunan PLTA dan PLTM di Papua. " " " jaringan Sulawesi Utara, " " " Dalam rangka pencapaian target PIK 2020-2024 akan dilakukan strategi sebagai berikut: a. Pembangkit - listrik yang akan Pembangkit tenaga dibangun sedekat berlokasi mungkin dengan sumber energi primer sehingga meminimalkan biaya dan permasalahan logistik sumber energi primer; Terdapat dalam pemanfaatannya, prioritas pertama adalah sumber EBT, berikutnya adalah sumber fosil seperti batubara mulut energi tambang dan gas mulut sumur (wellhead); Potensi panas bumi yang membentang sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatera didorong pemanfaatannya secara optimal untuk pembangkitan tenaga listrik; Potensi tenaga air yang tersebar mulai dari Aceh sampai Lampung terus didorong agar dimanfaatkan menjadi PLTA/M/MH; Sumatera bagian selatan yang kaya akan cadangan batubara akan terus diarahkan sebagai lokasi PLTU Mulut Tambang (PLTU MT); Pengembangan PLTU baru di Pulau Jawa, setidaknya dalam 10 tahun ke depan dibatasi hanya pada proyek PLTU yang telah memasuki tahap konstruksi atau telah dan mendapatkan persetujuan harga dari Menteri ESDM; Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi menjadi PLTP di Pulau Lombok dan Pulau Flores diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi pulau tersebut; Provinsi Kalimantan Utara yang kaya akan potensi tenaga air perlu didorong sebagai penghasil energi dari PLTA; Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang memiliki sumber harus skala prioritas - - akan terus - - - kontrak - tenaga - - Kalimantan Timur
- - - - - - - - - 106 - batubara yang melimpah didorong sebagai lokasi PLTU MT; Potensi panas bumi yang besar di Sulawesi Utara didorong untuk terus dimanfaatkan depan sehingga meminimalkan pembangunan PLTU; Potensi tenaga air di Sulawesi Tengah dan didorong Sulawesi pemanfaatannya dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kedua provinsi dan dapat ditransfer ke provinsi tetangga yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara; Pulau di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi panas bumi seperti Pulau Ambon dan Pulau Halmahera, kebutuhan pemenuhan tenaga listriknya diprioritaskan dari PLTP; Untuk pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman dapat memanfaatkan tenaga surya dengan PLTS menggunakan baterai; Pulau Papua yang kaya akan potensi tenaga air dan gas bumi pemenuhan kebutuhan dapat dipenuhi oleh kedua sumber energi tersebut; PLTSa cara dapat menggunakan pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan dengan menggunakan teknologi thermochemical; Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas didorong agar lebih efisien, untuk itu pembangkit open cycle jenis PLTG dan PLTMG didorong untuk dijadikan closed dengan cycle/combined menambahkan steam turbine, sehingga PLTG menjadi PLTGU dan PLTMG menjadi PLTMGU; Sebagai upaya untuk menghindari risiko kesulitan dalam pembebasan lahan dan untuk menghilangkan biaya infrastruktur gas dari laut ke darat, termasuk jetty, maka pengembangan PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan untuk menggunakan konsep pembangkit platform maupun barge dengan moda transportasi gas milk run; Penggunaan PLTD BBM dan pembangkit lain yang berbahan bakar minyak harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yaitu terbatas untuk: " menyediakan pasokan tenaga listrik yang dan bersifat mendesak sementara, seperti penanggulangan diharapkan ke Selatan juga sehingga tenaga listriknya panas/termal cycle untuk
b. 107 - - jangka penyediaan tenaga listrik; proses yaitu black start pengoperasian kembali suatu sistem listrik/pembangkit tenaga listrik/jaringan tanpa mengandalkan jaringan tenaga listrik dari eksternal pemadaman total (black out) atau parsial; dan " cadangan untuk kondisi darurat. Untuk melistriki daerah 3T seluruhnya menggunakan variabel Renewable Energy yang dilengkapi dengan baterai. pendek krisis daerah " listrik untuk pulih Transmisi Penambahan panjang transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan penyaluran energi, ditargetkan sebesar 19.069 kms yang akan dicapai dengan strategi: - listrik wajib Usaha untuk membuka transmisi bagi pemanfaatan kepentingan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan grid code; Jaringan transmisi antar pulau terus dikembangkan pertimbangan dengan antara lain agar optimalnya pemanfaatan sumber energi primer setempat pada suatu pulau dimana sumber energi primer tersebut tidak dapat atau tidak ekonomis untuk dipindah ke pulau lain, atau berdasarkan hasil kajian dinyatakan lebih ekonomis membangun jaringan transmisi dibandingkan membangun pembangkit tenaga listrik di pulau lain tersebut; Jaringan transmisi High Voltage Direct Current (HVDC) dapat dikembangkan antara lain untuk: " antar interkoneksi sistem besar baik melalui darat maupun laut agar kedua sistem lebih andal; dan evakuasi daya point-to-point dari pembangkit yang tenaga menggunakan sumber energi primer setempat ke pusat beban atau ke sistem lain yang berjarak sangat jauh; tenaga kesempatan transmisi jaringan umum - - point-to-point " listrik tenaga listrik - Mengembangkan jaringan untuk transmisi meningkatkan khusus, misalnya di kawasan industri dan kota besar; looping tenaga listrik keandalan - Memperbaiki kualitas tenaga misalnya untuk memperbaiki tegangan pada suatu daerah; listrik, drop
108 - - - - Perluasan jaringan transmisi tenaga listrik dari ada untuk menjangkau sistem isolated yang masih dipasok oleh PLTD BBM dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis; transmisi Kapasitas hantar untuk direncanakan mengantisipasi kenaikan kapasitas sistem tenaga listrik setidaknya dalam rentang waktu 30 tahun; transmisi harus memenuhi Jaringan kriteria keandalan N-1, baik statis maupun dinamis. N-1 statis adalah apabila suatu sirkuit transmisi padam maka sirkuit-sirkuit transmisi yang tersisa harus mampu menyalurkan seluruh energi listrik sesuai kebutuhan beban tenaga sehingga kontinuitas pasokan listrik terus terjaga. N-1 dinamis adalah apabila terjadi gangguan hubung singkat 3 (tiga) fasa yang diikuti oleh hilangnya 1 (satu) sirkuit tidak boleh menyebabkan kehilangan ikatan sinkron antar generator; dan grid yang telah jaringan mampu transmisi, - Menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Industri. c. Gardu Induk (GI) Penambahan kapasitas gardu merupakan untuk mengimbangi pertumbuhan demand di sisi beban, ditargetkan penambahan kapasitas sebesar 38.607 MVA yang akan dicapai dengan strategi: - induk kebutuhan suatu karena itu oleh Pengadaan minimal 1 (satu) GI untuk setiap kabupaten/kota kecuali untuk daerah kepulauan kecil yang menurut hasil kajian tidak layak secara teknis dan ekonomi; Penambahan trafo GI apabila pembebanan trafo GI telah mencapai sekitar 70%; Jumlah trafo GI dibatasi oleh ketersediaan lahan, kapasitas transmisi dan jumlah penyulang keluar. Suatu GI dapat menampung 3 (tiga) atau lebih unit trafo. GI baru akan dikembangkan apabila GI lagi memenuhi terdekat kebutuhan tidak memungkinkan dilakukan penambahan trafo dan perlengkapan serta instrumen pendukung; Pembangunan Gas Insulated Switchgear (GIS) untuk daerah yang memiliki - - tidak dapat dan beban lagi -
109 - - keterbatasan lahan, atau apabila menurut hasil kajian pembangunan GIS lebih ekonomis dibandingkan dengan GI; dan Untuk meningkatkan keandalandan mengurangi risiko lamanya pemadaman akibat penggantian trafo apabila terjadi mengharuskan gangguan dapat maka penggantian dipertimbangkan penyediaan Inter Bus Transformer (IBT) cadangan 1 fasa per lokasi GITET jenis GIS dan 1 fasa per tipe jenis provinsi per konvensional. yang trafo, untuk GITET Gambar III-12 Rencana Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan d. Distribusi - - - - listrik dapat Usaha distribusi tenaga membuka untuk pemanfaatan bersama jaringan distribusi bagi dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan mengacu pada Aturan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Distribution Code); Pengembangan sarana distribusi tenaga perbaikan listrik tegangan, perbaikan System Average Interruption Duration Index (SAIDI) menjadi 1 (satu) jam/pelanggan/tahun dan System Indeks Interruption Frequency Average (SAIFI) menjadi 1 (satu) kali/pelanggan/ tahun, penurunan susut jaringan, dan rehabilitasi jaringan tua; Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik diarahkan juga untuk dapat menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional, KEK, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Industri; Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan menggunakan jenis kabel cable) bawah kesempatan kepentingan umum diarahkan untuk tanah (underground
e. f. 110 - - - - - dimungkinkan untuk dilakukan pada tempat-tempat sepanjang memenuhi aspek teknis dan ekonomis; Apabila dengan pertimbangan pemenuhan tenaga listrik melalui jaringan transmisi tenaga listrik dinilai tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka sistem isolated dapat diterapkan, yaitu sistem distribusi tenaga listrik yang berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung dengan jaringan transmisi tenaga listrik yang ada dan wilayah pelayanannya terbatas; Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan teknologi smart grid dan kabel laut (submarine cable) antar pulau dapat dilakukan sepanjang memenuhi kebutuhan sistem dan ketersediaan teknologi; Untuk meningkatkan keandalan dan energi mengoptimalkan pembangkitan daerah pada terpencil yang jauh dari sistem besar, maka dapat dikembangkan microgrid; dan Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perbatasan negara jual beli dimana dilakukan kegiatan tenaga listrik lintas negara hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) setelah atau memperoleh pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri ESDM. tertentu bauran suatu izin penjualan Listrik Perdesaan - Pengembangan perdesaan diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat dan peningkatan ekonomi dan sosial; Dalam upaya penyediaan tenaga listrik untuk listrik perdesaan, potensi energi setempat perlu diprioritaskan dan upaya pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu didorong; dan Pengembangan solusi listrik off-grid untuk daerah rural. Rasio Elektrifikasi (RE) RE ditargetkan mencapai 100% mulai tahun 2020. Rencana aksi untuk meningkatkan RE adalah sebagai berikut: 1) Melalui On Grid: listrik tidak mampu - - - Rumah tidak mampu, dilistriki dengan program sinergi BUMN, CSR PT PLN (Persero), Program Pemerintah Daerah, One Man One Hope PT PLN (Persero), KESDM Peduli, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA BU ESDM; tangga
111 - - Rumah tangga mampu tersambung melalui jaringan PT PLN (Persero). 2) Melalui Off Grid: - Rumah Tangga yang tidak terjangkau jaringan PT PLN (Persero) dilistriki dengan LTSHE dan program non PT PLN (Persero) (Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat dan swasta); Distribusi Tabung Listrik (Talis) dengan sumber pembangkit listrik (PLTS, PLT Pikohidro, dll) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik, apabila desa tersebut jauh dari jaringan existing dan rumah tangganya berjauhan. - g. Konsumsi Listrik per Kapita Pemerintah menargetkan konsumsi listrik masyarakat mencapai 1.408 kWh/kapita pada tahun untuk Rencana meningkatkan konsumsi listrik per kapita adalah sebagai berikut: - Memastikan infrastruktur masyarakat, industri dan bisnis; 2024. aksi tersedianya akses bagi ketenagalistrikan - Menurunkan susut jaringan tenaga listrik; - Menyediakan tarif listrik yang kompetitif untuk pelanggan industri dan bisnis; - Mendorong penggunaan kompor listrik; dan h. - Mendorong penggunaan kendaraan listrik. Susut Jaringan Salah satu upaya untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal adalah dengan menurunkan susut jaringan, dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 9,2%. Penurunan susut jaringan dapat dicapai dengan upaya sebagai berikut: - Meningkatkan kualitas jaringan distribusi; - Penambahan trafo distribusi sisipan baru; - Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk penerangan jalan umum dan pemakaian listrik ilegal; dan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja penurunan susut jaringan PT PLN (Persero); Jaringan Gas untuk Rumah Tangga Infrastruktur jargas kota merupakan salah satu utilisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik yang menjadi jembatan agar sumber daya alam Indonesia dapat termanfaatkan secara optimal dan untuk perekonomian. Dengan adanya program jargas kota ini, dapat mengurangi biaya rumah tangga sekitar Rp90.000 per bulannya untuk setiap keluarga, selain itu juga menggunakan jargas lebih praktis, khususnya untuk ibu rumah tangga yang dapat menggunakan gas secara langsung untuk memasak menggerakkan kehidupan
112 - karena tidak perlu ke warung untuk membelinya, bersih karena menggunakan gas bumi yang ramah lingkungan dibandingkan BBM, dan aman dibandingkan tabung LPG 3 kg. Saat ini Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Pembangunan jargas yang merupakan salah satu Major Project RPJMN 2020-2024 ditargetkan sebesar 4 juta sambungan rumah (SR) hingga tahun 2024, dengan lokasi antara lain Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua Barat. Pembangunan jargas tersebut akan dicapai dengan upaya sebagai berikut: a. Mengidentifikasikan keberadaan pasokan gas dari lapangan migas existing; b. Ketersediaan infrastruktur pipa gas yang andal; Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan c. instansi terkait untuk penerbitan perizinan; dan Perumusan dan penerapan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pendanaan pembangunan jargas kota untuk rumah tangga. d. Gambar III-13 Rencana Pengembangan Jargas Untuk Rumah Tangga KESDM terus mendorong pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga antara lain dengan memasukkan proyek tersebut ke dalam Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional mendapatkan fasilitas sebagai berikut: - Percepatan penyelesaian (debottleneck) dalam proses pengadaan tanah dan tata ruang(darat/ laut) serta perijinan baik yang dikeluarkan oleh
113 - - Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan Proses pembebasan lahannya, sehingga dapat mempercepat proses penyesuaian Rencana (RTRW), serta Tata Ruang dan Wilayah mendapat kemudahan dalam proses pencarian partner/pembentukan Joint Venture (JV), perizinan, insentif fiskal dan dukungan lainnya dari Pemerintah. BBM Satu Harga Harga BBM di daerah 3T umumnya jauh lebih mahal itu dibandingkan dengan perkotaan, untuk Pemerintah meluncurkan kebijakan BBM satu harga. Harga BBM di Kabupaten Puncak Provinsi Papua yang sebelumnya mencapai Rp50.000- Rp100.000 per liter, sedangkan harga BBM di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang semula mencapai Rp40.000 per liter, demikian pula halnya dengan harga BBM di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua yang semula Rp30.000 per liter, harga-harga tersebut berhasil diturunkan menjadi sama dengan di daerah-daerah lain yaitu Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk solar. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan program BBM satu harga ini hingga mencapai 500 titik lokasi dengan penambahan 330 penyalur dalam periode tahun 2020-2024. Dengan tersedianya harga BBM yang lebih murah akan berdampak lain meningkatkan daya beli positif antara masyarakat, menurunkan biaya ekonomi, dan memicu momentum pembangunan daerah. Upaya mewujudkan BBM satu harga dilaksanakan dengan: Pemilihan lokasi pelaksanaan Program BBM 1 a. Harga Tahun 2020-2024 mengacu pada SK Dirjen Migas Nomor 0008.K/15/DJM.O/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian JBT dan JBKP Tahun 2020-2024; b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan proses penerbitan perizinan pembangunan penyalur BBM Satu Harga; c. Menghimbau Badan Usaha Penugasan agar mencermati status peruntukan lahan yang diusulkan sebagai lokasi penyalur BBM Satu Harga agar tidak bermasalah dalam penerbitan perizinan; d. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga secara berkala yang terkait dengan program akselerasi BBM Satu Harga; dan e. Melakukan pemantauan lapangan ke lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
114 - Gambar III-14 Rencana BBM Satu Harga Tahun 2020-2024 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Pembangunan SPKLU dalam periode tahun 2020- 2024 ditargetkan sebanyak 1.558 unit yang akan dicapai dengan upaya sebagai berikut: a. Membangun SPKLU di tempat strategis antara lain SPBU, SPBG, kantor Pemerintah, tempat perbelanjaan, parkir umum, dan rest area; b. Menetapkan sistem pengisian ulang; c. Menetapkan jenis SPKLU antara lain: - - - Slow charging 6-10 jam pengisian; Medium charging 1-4 jam pengisian; dan Fast charging 10 menit-1 jam pengisian. Gambar III-15 Roadmap Kebutuhan SPKLU Gambar III-16 Proyeksi Lokasi Potensial SPKLU
4. 115 - Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan a. Penguatan independensi operator sistem transmisi - Melakukan kajian sistem independensi operator sistem Jawa-Bali; - Menambahkan klausul indepedensi sistem Jawa- Bali pada Kepmen ESDM tentang Grid Code; dan - Melakukan uji coba pilot project penerapan independensi operator di sistem Jawa-Bali. b. Mendorong kebijakan pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero): - Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi di subsektor ketenagalistrikan dan mempercepat pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), KESDM tengah melakukan reviu atas regulasi yang terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik jo. Permen ESDM Nomor 53/2018 jo. Permen ESDM Nomor 4/2020; Konsep peraturan terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero) diusulkan dalam bentuk Perpres; dan Konsep peraturan memuat pengaturan antara lain mengatur proses pengadaan; harga pembelian tenaga listrik, baik melalui harga patokan, skema Business to Business (B2B), maupun mekanisme penugasan; dan mekanisme kontrak untuk pembangkit energi terbarukan. - - c. Peningkatan tata kelola - Penyederhanaan ketenagalistrikan; regulasi subsektor - Mempercepat proses perizinan melalui penerapan Online Single Submission (OSS); - Membuat regulasi yang kondusif; - Menerapkan dan melakukan pengawasan ketentuan (K2) meliputi Keselamatan Ketenagalistrikan ketenagalistrikan, pemenuhan kompetensi ketenagalistrikan, akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan serta pemenuhan ketentuan di bidang ketenagalistrikan; Pengembangan standardisasi ketenagalistrikan meliputi penyiapan SNI terkait: " " " standardisasi tenaga teknik - Kendaraan berbasis listrik (KBL); Implementasi Energy Storage System; Pendukung ketenagalistrikan; Pendukung instalasi Low Voltage Direct Current (LVDC) dan producer consumer (prosumer) sebagai bagian dari pengembangan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 menjadi PUIL 2020; dan Produk peralatan pemanfaat tenaga listrik. pembangunan infrastruktur " "
116 - - - Pengembangan kompetensi tenaga teknik bidang ketenagalistrikan melalui uji kompetensi/sertifikasi ketenagalistrikan, meliputi teknik bersertifikat di bidang: " " " " " Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik; dan Pengawasan K2 pada instalasi tenaga listrik. tenaga pembangkit tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; pemanfaatan tenaga listrik; dan penjualan tenaga listrik. - 5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, meliputi: a. b. c. Perumusan insentif dan fasilitas asistensi pendanaan; Perumusan dan penerapan skema KPBU; Perumusan skema blended finance ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Funds); d. Optimalisasi pemanfaatan skema Green Sukuk dan e. f. g. h. Green Bond; Subsidi listrik yang tepat sasaran; Tarif tenaga listrik yang kompetitif; Peningkatan Penyertaan Modal Negara (PMN) khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan; dan Pemberian fasilitas bebas bea masuk untuk mesin dan yang digunakan pada pembangunan peralatan pembangkit izin usaha untuk kepentingan umum. oleh pemegang E. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana; dan (3) Pembangunan rendah karbon. Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 1. (1) Peningkatan kualitas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas ditingkatkan melalui hidup penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan strategi sebagai berikut: a. Menerapkan standar emisi pembangkit listrik; b. Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sektor lingkungan c. d. e. ketenagalistrikan; Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dokumen lingkungan hidup; Penanggulangan dan pemulihan apabila lingkungan hidup; dan/atau Pelaksanaan pascatambang pada lahan bekas tambang oleh pemegang IUP dilaksanakan dengan: - pertambangan dengan sesuai lingkungan hidup terjadi pencemaran dan/atau perusakan ketentuan reklamasi - Perencanaan dalam dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang; Penetapan dan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
2. 3. 117 - - - Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang; dan Pelaporan pascatambang. pelaksanaan reklamasi dan/atau f. Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) melalui sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan (PESK) kepada Pertambangan Emas Skala Kecil serta peningkatan Pemerintah Daerah Provinsi pemahaman good mining practice bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim Strategi peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang terkait dengan Sektor ESDM mencakup penanggulangan bencana yang dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dilaksanakan dengan: a. Pemantauan bencana geologi, meliputi: - Pemantauan gunung api dengan jumlah peralatan 951 unit; Indikator monitoring/pemantauan gerakan tanah dengan target 18 lokasi; Monitoring/Pemantauan Tanah merupakan kegiatan mitigasi bencana gerakan tanah yang mencakup: pengembangan sistem pemantauan; pemasangan alat pemantauan; memonitor gerakan tanah baik real time maupun temporer. Pemantauan sesar aktif dengan 21 stasiun peralatan. - Gerakan - b. Pemetaan geologi dan KRB geologi, meliputi: - - - - - Pemetaan gunung api sebanyak 116 peta; Pemetaan KRB gunung api sebanyak 121 peta; Pemetaan KRB gempa bumi sebanyak 51 peta; Pemetaan KRB Tsunami sebanyak 57 peta; Pemetaan zona kerentanan gerakan tanah sebanyak 221 peta; Geologi kelautan untuk mendukung perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan wilayah Ibukota Baru NKRI; Digitalisasi peta dan atlas sistematik skala 1:250.000 untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP); dan Pemetaan Batimetri Nasional. - - c. - Sosialisasi dan diseminasi rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi, meliputi: - Sosialisasi ke 57 lokasi/daerah gunung api; - Sosialisasi ke 33 lokasi/daerah gerakan tanah; dan - Sosialisasi ke 33 lokasi/daerah gempa bumi dan tsunami. informasi kampanye d. Rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi, meliputi: Rekomendasi teknis mitigasi bencana gunung api; Rekomendasi teknis mitigasi gerakan tanah; dan Rekomendasi teknis mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Pembangunan Rendah Karbon Strategi pembangunan rendah karbon dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK terhadap baseline khusus untuk sektor energi dengan target penurunan - - -
118 - mencapai 142 juta ton CO2 di tahun 2024, yang dilaksanakan melalui: a. Penerapan efisiensi energi di sisi penyediaan dan pemanfaatan energi (industri, transportasi, bangunan, rumah tangga); Pengelolaan EBT melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta peningkatan pasokan BBN dari bahan baku rendah karbon; Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi; Penerapan pengembangan PLTU menggunakan CCT dengan boiler SC dan USC untuk PLTU dengan kelas kapasitas ≥ 300 MW; Pengalihan bahan bakar mengurangi pemakaian BBM; dan Update inventarisasi dan mitigasi emisi GRK. b. c. d. e. (fuel switching) untuk faktor f. emisi batubara untuk kegiatan III.3. Kerangka Regulasi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis KESDM Tahun 2020-2024, telah disiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi bidang tugas KESDM berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan akibat adanya perubahan Arah Pembangunan Nasional, Indikator Kinerja Utama KESDM dan perubahan kelembagaan. Usulan peraturan perundang-undangan berdasarkan arahan Presiden RI terkait penyederhanaan regulasi dimana Pemerintah akan melakukan penataan UU melalui pendekatan Omnibus Law antara lain dengan menyusun RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja berisi perubahan aturan-aturan terkait kemudahan investasi dan izin usaha yaitu: 1. 2. 3. Ketenagakerjaan; 4. 5. 6. 7. Kemudahan dan perlindungan hukum; 8. Dukungan riset dan inovasi; 9. Kemudahan berusaha; 10. Kemudahan proyek Pemerintah; dan 11. Kawasan ekonomi. Dari 11 klaster di atas, sektor ESDM masuk ke dalam Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait penyesuaian ketentuan perizinan dalam UU di sektor ESDM dan Klaster Administrasi Pemerintahan terkait penyesuaian Ketentuan Pidana di sektor ESDM. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian UU di sektor ESDM (UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi) terhadap RUU Cipta Kerja. Selain penyesuaian UU sektor ESDM terhadap Omnibus Law, KESDM juga mengajukan usulan peraturan perundang-undangan sesuai dalam Dokumen Matriks Kerangka Regulasi KESDM 2020-2024 sebagaimana pada halaman 411. Penyederhanaan perizinan berusaha; Pengenaan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana; Administrasi Pemerintahan; Pengadaan lahan; Persyaratan investasi; III.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan digunakan sebagai perangkat organisasi yang melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program KESDM sesuai dengan Perpres Nomor 68
119 - Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan bahwa KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KESDM menyelenggarakan fungsi: 1. Presiden perumusan dan penetapan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KESDM; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM. pelaksanaan bimbingan atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; pelaksanaan pengembangan SDM di bidang ESDM; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM. 2. 3. 4. 5. teknis dan supervisi 6. 7. 8. B. Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tugas dan fungsi KESDM mengalami perubahan berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM, dengan perubahan mendasar yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan dikeluarkan dari struktur organisasi KESDM, sehingga unit eselon I yang semula berjumlah 9 (sembilan) unit menjadi 8 (delapan) unit. Adapun struktur organisasi baru Kementerian ESDM sebagaimana gambar berikut. Gambar III-17 Struktur Organisasi KESDM Masing-masing unit eselon I memiliki tugas yang berbeda-beda dan spesifik yaitu:
120 - 1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM; 2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi; 3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan; 4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang mineral dan batubara; 5. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; Inspektorat Jenderal mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KESDM; 6. 7. Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi. Selain unit organisasi yang diatur dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2021, terdapat juga satuan organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu: 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) a. Balai Besar Pada tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditetapkan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selanjutnya, tugas dan fungsi unit kerja kementerian/lembaga yang melaksanakan litbangjirap iptek diintegrasikan ke dalam BRIN. Pembentukan Balai Besar di lingkungan KESDM merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah diintegrasikan ke BRIN. Terdapat 4 (empat) Balai Besar baru yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yaitu: 1) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS (BBPMG LEMIGAS) Berdasarkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022, BBPMG LEMIGAS mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang minyak dan gas bumi. BBPMG
121 - LEMIGAS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPMG LEMIGAS menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi; pengujian teknis pelayanan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi; dan jasa pengujian teknis pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang minyak dan gas bumi; 2) Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Berdasarkan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2022, BBSP KEBTKE mempunyai tugas melaksanakan survei dan pengujian di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. BBSP KEBTKE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi serta dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan survei dan pemetaan potensi energi bayu, surya, hidro, bioenergi, energi baru terbarukan lainnya, dan konservasi energi; tugasnya, BBSP EBTKE pelaksanaan bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; pengujian teknis di pelayanan jasa survei dan pemetaan potensi energi bayu, surya, hidro, bioenergi, energi baru terbarukan lainnya, dan konservasi energi, serta pelayanan jasa pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan pengelolaan sarana dan prasarana survei, pemetaan, dan pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. 3) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA (BBPMB tekMIRA) Berdasarkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022, BBPMB tekMIRA mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang mineral dan batubara. BBPMB tekMIRA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPMB tekMIRA menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengujian teknis di bidang mineral dan batubara; pelayanan jasa pengujian teknis di bidang mineral dan batubara; dan pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang mineral dan batubara. 4) Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi dan Kelautan (BBSPGL)
122 - Berdasarkan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2022, BBSPGL mempunyai tugas melaksanakan survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan. BBSPGL berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Geologi. Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan survei di bidang geologi kelautan; pelaksanaan pemetaan di bidang geologi kelautan; pengelolaan data dan tugasnya, BBSPGL informasi teknis geologi kelautan; pelayanan jasa survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan; dan pengelolaan sarana dan prasarana survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan. b. Balai dan politeknik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral. 1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Berdasarkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2021, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang tambang bawah tanah. 2) Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) Berdasarkan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2022, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ESDM. 3) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung Berdasarkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2021, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung tugas menyelenggarakan pendidikan mempunyai vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ESDM. c. Balai dan Museum di lingkungan Badan Geologi Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, UPT di lingkungan Badan Geologi merupakan organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Geologi. UPT sebagaimana dimaksud terdiri atas: 1) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) BPPTKG mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, instrumentasi, serta pengelolaan teknologi, dan laboratorium kebencanaan geologi. 2) Museum Geologi Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyelidikan, pengembangan, konservasi peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi. 3) Balai Pemantauan Gunung api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Balai Pemantauan Gunung api dan Mitigasi Bencana tugas melaksanakan Gerakan Tanah mempunyai
2. 123 - pengamatan dan pemantauan gunung api, serta mitigasi bencana gerakan tanah. 4) Balai Konservasi Air Tanah Balai Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah. Lembaga Non Struktural a. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) Berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, fungsi BPH terhadap Migas adalah melakukan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut, BPH Migas mempunyai tugas mengatur dan menetapkan: ketersediaan dan distribusi BBM; cadangan BBM nasional; pemanfaatan fasilitas pengangkutan penyimpanan BBM; tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan b. pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, secara khusus disebutkan pada Pasal 16 "Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal." Lebih lanjut terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, diatur dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi. Kemudian pada ayat (3) disebutkan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi. Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2009 adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. dan
124 - c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Tugas dan fungsi SKK Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan KKS agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. d. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Tugas dan fungsi BPMA berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yaitu melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap KKS kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KESDM juga memiliki staf ahli yang mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri ESDM mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya. Staf ahli tersebut terdiri atas: a. b. c. d. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis; Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. C. Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pembentukan organisasi/lembaga Pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagai berikut: 1. 2. 3. memperhatikan asas manfaat; 4. mendukung outcome pembangunan; dengan perkembangan 5. sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional; sejalan dengan peraturan perundang-undangan; sejalan pembangunan; 6. dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel; 7. mengedepankan kerja sama multi pihak yang kolaboratif; 8. memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran; 9. mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru; dan 10. memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara lingkungan strategis Pemerintah pusat dan daerah. Penataan organisasi telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk membentuk sebuah Pemerintahan yang baik (good governance). Penataan organisasi yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat struktur organisasi ramping, sehingga kelembagaan menjadi lebih efektif dan efisien. Seiring dengan perkembangan arah kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019, Jabatan Struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah
125 - (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja Pemerintah. Dalam rangka percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) mendorong seluruh pimpinan instansi Pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Walikota dan Bupati. Surat Edaran tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi 2 (dua) level dilaksanakan dengan penataan terhadap jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan KESDM, yaitu dengan melakukan perampingan jabatan struktural tersebut dan dialihkan ke jabatan fungsional yang dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III dan IV yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan KESDM. Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. Perpres Kelembagaan Pemerintahan yang menjadi acuan payung hukum penataan organisasi K/L sedang disusun oleh Kementerian PAN dan RB. Kriteria unit organisasi yang berpotensi tidak dialihkan menurut Kementerian PAN dan RB, yaitu: 1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif; 2. Kewenangan otorisasi rutin dan berfrekuensi tinggi; 3. Kewenangan berbasis kewilayahan; 4. 5. 6. Sedangkan kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan, yaitu: 1. 2. 3. 4. Tugas dan fungsi multi spesialisasi/heterogen; Tugas dan fungsi berbasis komando; dan Tugas dan fungsi terkait barang/jasa. Tugas dan fungsi analisis, dan penyiapan bahan; Tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi; Tugas dan fungsi teknis tertentu urusan pemerintahan; Tugas dan fungsional; dan Tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional. fungsi yang bersesuaian dengan jabatan 5. Penyederhanaan birokrasi KESDM dilakukan dengan melakukan transformasi Jabatan Eselon III dan IV dengan mengacu pada kriteria yang telah diatur oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana di atas. D. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 1. Kondisi SDA KESDM saat ini Jumlah keseluruhan pegawai KESDM pada Juni 2023 adalah 5.263 pegawai. Sedangkan jumlah pegawai KESDM yang dilihat berdasarkan kelompok jabatan adalah jabatan Eselon I sebanyak 9 orang, Eselon II sebanyak 58 orang, Eselon III sebanyak 31 orang, Eselon IV sebanyak 34 orang, jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional sebanyak 3.166 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 1.965 orang. Tabel III-1 Kondisi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan
126 - No. Unit 1 2 Ditjen Migas 3 Ditjen Ketenagalistrikan 4 Ditjen Mineral dan Batubara 5 Ditjen EBTKE Inspektorat Jenderal 6 Badan Geologi 7 BPSDM ESDM 8 9 Setjen DEN 10 BPH Migas Sekretariat Jenderal Golongan II I 75 2 54 6 17 0 43 2 24 0 1 23 2 183 53 5 6 0 7 0 18 485 III 438 495 193 1.047 288 126 651 483 73 150 3.944 IV 85 116 60 126 62 45 174 108 14 24 814 Jumlah 600 671 270 1.218 374 196 1.010 650 93 181 5.263 Jumlah Dari keseluruhan SDA KESDM yang terbagi dalam pangkat/golongan, adalah golongan IV sejumlah 814 orang, golongan III sejumlah 3.944 orang, golongan II sejumlah 485 orang, serta golongan I sebanyak 18 orang. Jumlah pegawai ESDM yang digolongkan berdasarkan pendidikan yaitu gelar strata yang terdiri dari S3 sebanyak 108 orang, S-2 sebanyak 1.450 orang, S-1 sebanyak 2.563 orang, gelar diploma yang terdiri dari D-4 sebanyak 91 orang, D-3 sebanyak 285 orang, D-2 sebanyak 2 orang, D-1 sebanyak 15 orang. Tabel III-2 Kondisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Unit Tingkat Pendidikan SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 Jumlah 1 Sekretariat Jenderal 1 5 101 0 0 30 0 301 159 1 600 2 Ditjen Migas 3 3 80 2 0 20 9 304 236 14 671 3 Ditjen Gatrik 0 1 29 0 0 5 1 138 93 2 270 4 Ditjen Minerba 3 3 82 0 0 35 30 803 251 11 1.218 5 Ditjen EBTKE 0 0 31 0 0 9 1 206 118 9 374 6 Inspektorat Jenderal 1 3 21 0 0 13 3 87 65 3 196 7 Badan Geologi 4 4 261 5 0 116 3 365 220 35 1.010 8 BPSDM ESDM 0 5 94 6 2 48 41 205 223 26 650 9 Setjen DEN 0 0 6 0 0 3 0 52 29 3 93 10 BPH Migas 0 1 7 3 0 6 3 102 56 4 181 Jumlah 12 25 712 15 2 285 91 2.563 1.450 108 5.263 2. Proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2020-2024 Perencanaan pegawai guna memenuhi standar mekanisme kelembagaan salah satunya dengan melakukan pemenuhan untuk kebutuhan menyeimbangkan kebutuhan pegawai di setiap unit melalui alokasi yang dilakukan oleh Biro SDM. Adapun proyeksi kebutuhan pegawai KESDM tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Tabel III-3 Proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2020-2024 pegawai. Hal ini dilakukan No. Unit Rencana Kebutuhan Pegawai Jumlah 2020 2021 2022 2023 2024 1 Sekretariat Jenderal 16 14 18 24 19 91 2 Ditjen Migas 17 13 24 31 27 112 3 4 5 Ditjen Ketenagalistrikan Ditjen Mineral dan Batubara Ditjen EBTKE 12 21 8 13 29 10 11 22 7 15 31 16 9 29 8 60 132 49 6 Inspektorat Jenderal 11 4 4 9 10 38 7 Badan Geologi 72 73 41 51 40 277 8 Badan Litbang ESDM*) 57 55 54 0 0 166 9 BPSDM ESDM 25 34 26 30 24 139
127 - No. Unit Rencana Kebutuhan Pegawai 2020 2021 2022 2023 2024 10 Setjen DEN 2 4 1 6 3 11 BPH Migas 6 6 8 12 6 Jumlah 247 255 216 225 175 ) untuk tahun 2023-2024 sudah tidak ada kebutuhan pegawai Jumlah 16 38 1.118
128 - BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN IV.1. Target Kinerja Terwujudnya visi dan misi KESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan upaya mengoptimalkan kinerja KESDM. Penjabaran indikator kinerja dari KESDM sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini. langkah-langkah strategis sebagai Tabel IV-1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja KESDM 2020-2024 No Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 2024 1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional Indeks Kemandirian Energi Nasional Indeks 59,95 59,77 59,95 60,16 61,49 Indeks Ketahanan Energi Nasional Indeks 72,06 72,46 72,44 72,29 73,03 2 Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri Indeks 75,04 75,53 77,63 78,86 79,42 3 Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi Indeks Mitigasi Bencana Geologi Indeks 54,80 57,66 60,49 63,25 67,41 4 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional Orang 40.766 50.985 60.012 70.655 83.364 5 Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Persentase Realisasi PNBP % 88 90 92 93 95 Persentase Realisasi Investasi % 86 88 87 87 87 6 Layanan Sektor ESDM yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM Indeks Skala 4 3,2 3,25 3,3 3,35 3,4 7 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 62 65 70 74 78 Indeks Implementasi Kebijakan Indeks 67,3 71,7 75,6 78,5 81,3 8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif Indeks Efektivitas Pembinaan dan Indeks 75,5 76,5 Pengawasan 77,5 78,5 79,5 Tingkat Maturitas SPIP Level Skala 5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Nilai SAKIP KESDM Nilai 78 80 81 82 83 9 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 80 85,1 85,5 90 95,5 10 Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul Nilai Evaluasi Kelembagaan Nilai 73,25 74 74 74 75 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 71 73 75 78 82 11 Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Skala 5 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 12 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai 90 90,25 90,5 90,75 91
No 129 - Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM Opini BPK WTP WTP WTP WTP Setiap indikator kinerja dibangun dengan asas transparansi dengan metode penilaian yang akurat yang menghubungkan antar komponen- komponen yang terkait. Metode penilaian dan komponen terkait yang menjadi pengungkit indikator kinerja akan dijelaskan secara rinci di bawah ini: Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional Indeks Kemandirian Energi Nasional Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional, yang terdiri dari dua indikator yaitu (1) Kemandirian Sumber Energi; dan (2) Kemandirian Industri Energi. Salah satu hal Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Energi. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, stakeholders dan pimpinan KESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep kemandirian energi. Hasil dari survei tersebut diolah menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya, sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator tersebut dianggap sama/setara. terpenting dalam metode perhitungan Tabel IV-2 Tabel Kemandirian Energi Indikator/Parameter Bobot 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Indeks Kemandirian Energi 100% 59,95 59,77 59,95 60,16 61,49 Kemandirian Sumber Energi 54,81% 42,05 41,42 41,14 40,90 41,79 Kemandirian Industri Energi 45,19% 17,90 18,35 18,80 19,26 19,71 1. Kemandirian Sumber Energi Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk secara mandiri dalam menentukan kemampuan bangsa menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian sumber energi yang merupakan rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu: a. Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah. Usaha yang dilakukan dengan peningkatan suplai minyak mentah domestik dan diversifikasi sumber minyak seperti penggunaan CPO dan lainnya; b. Rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor gas bumi terhadap kebutuhan gas. Usaha yang dilakukan dengan peningkatan suplai gas domestik dan diversifikasi sumber gas antara lain melalui intensifikasi kegiatan gasifikasi batubara dan CBM; 2024 WTP
130 - c. Rasio impor BBM terhadap kebutuhan BBM, perhitungan ini dengan membandingkan antara terhadap kebutuhan BBM. Usaha yang dilakukan dengan peningkatan suplai BBM domestik melalui pembangunan kilang minyak dan substitusi BBM dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan BBM melalui peningkatan penggunaan BBN, BBG, kendaraan listrik, dan pengurangan secara bertahap pembangkit diesel; impor BBM d. Rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG, perhitungan ini dengan membandingkan antara terhadap kebutuhan LPG. Usaha yang dilakukan dengan peningkatan produksi LPG dan substitusi LPG dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan LPG melalui intensifikasi jargas rumah tangga, DME dan biogas; Rasio impor batubara terhadap kebutuhan batubara untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor batubara terhadap kebutuhan batubara; dan Rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor listrik terhadap kebutuhan listrik. impor LPG e. f. Tabel IV-3 Tabel Kemandirian Sumber Energi 2023 Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2024 a. Rasio Impor Minyak Mentah Terhadap Kebutuhan Minyak Mentah (%) Impor Minyak Mentah (Ribu Barel) 19,79 68.194 24,14 83.184 24,62 86.652 28,99 110.742 28,80 109.999 Kebutuhan Minyak Mentah (Ribu Barel) 344.524 344.524 352.007 381.937 381.937 b. Rasio Impor Gas Terhadap Kebutuhan Gas Bumi (%) Impor Gas Bumi (TSCF) Kebutuhan Gas Bumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Domestik (TSCF) 2,36 2,59 2,61 2,46 2,45 c. Rasio Impor BBM Terhadap Kebutuhan BBM (%) Impor BBM (Juta kL) Kebutuhan BBM Domestik 41,67 31,83 42,66 33,14 43,63 34,48 40,46 32,53 29,69 24,28 (Juta kL) 76,38 77,69 79,02 80,38 81,76 d. Rasio Impor LPG Terhadap Kebutuhan LPG (%) Impor LPG (Juta Ton) Kebutuhan LPG Domestik (Juta Ton) 77,63 6,84 8,81 79,28 7,54 9,51 80,82 8,30 10,27 82,24 9,12 11,09 83,55 10,01 11,98 e. Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara (%) Impor Batubara Untuk 0 0 0 0 0 Energi (Juta Ton) 0 0 0 0 0 Kebutuhan Batubara Domestik (Juta Ton) 155 168 177 184 187 f. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik (%) Impor Listrik (GWh) Kebutuhan Listrik Domestik 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 1.417 1.515,03 1.623,28 1.734,35 1.842,31 (GWh) 261.450 279.353 299.510 320.004 339.923 Dari data yang tersaji di atas, terlihat bahwa rasio impor minyak mentah terus mengalami peningkatan akibat produksi minyak mentah nasional yang relatif stagnan, sedangkan di sisi lain kebijakan peningkatan kapasitas kilang minyak (RDMP) juga meningkatkan kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dengan adanya peningkatan kapasitas kilang melalui pembangunan kilang
131 - RDMP dapat menurunkan rasio impor BBM. Penurunan rasio impor BBM lain juga didukung oleh berbagai kebijakan antara pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, program kendaraan listrik, konversi BBM ke gas/biofuel pada pembangkit serta konversi BBM ke LPG. Sedangkan rasio impor LPG terus mengalami kenaikan akibat dari pertumbuhan konsumsi LPG rumah tangga dan produksi LPG yang juga cenderung konstan. 2. Kemandirian Industri Energi Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase tingkat kandungan dalam negeri terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM yang meliputi TKDN untuk subsektor migas, batubara, ketenagalistrikan dan EBTKE. Tabel IV-4 Tabel Kemandirian Industri Energi Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 2024 TKDN subsektor minyak dan gas bumi 60 61 62 63 64 TKDN subsektor mineral dan batubara 10 12 14 16 18 TKDN subsektor ketenagalistrikan 33 34 35 36 37 TKDN subsektor EBTKE 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 Berdasarkan prognosis TKDN sektor energi sebagai hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, maka untuk TKDN subsektor migas, batubara, dan ketenagalistrikan diproyeksikan akan terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk subsektor EBTKE tidak mengalami peningkatan. Indeks Ketahanan Energi Nasional Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama KESDM yaitu Ketersediaan (Availability), Aksesibilitas (Accessibility), Keterjangkauan Penerimaan Masyarakat (Acceptability), maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi Nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional bahwa ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan sub indeks, indikator, dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional. Komponen-komponen tersebut yaitu: (Affordability), dan Tabel IV-5 Tabel Ketahanan Energi Indikator/Parameter Bobot 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Indeks Ketahanan Energi 100% 72,06 72,46 72,44 72,29 73,03 Availability 40,65% 64,17 63,94 62,43 59,89 59,72 Accessibility 26,12% 59,78 60,75 62,11 63,56 65,40 Affordability 19,10% 95,28 95,37 95,50 95,59 95,72 Acceptability 14,13% 86,09 87,62 89,17 92,61 94,76 Seperti halnya dengan Indeks Kemandirian Energi Nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukan metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yaitu menentukan bobot setiap dimensi dan
132 - indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot masing- masing dimensi dan indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku dibidang energi, badan usaha, stakeholders dan pimpinan KESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode AHP untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Dari metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap dimensi dan indikator tersebut, sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama/setara. 1. Availability Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Kondisi ini dipengaruhi oleh sumber daya energi fosil, potensi EBT serta diversifikasi energi. a. Penilaian diversifikasi energi ditentukan melalui Herfindal- Hirsman Indeks (HHI) yang dapat memperlihatkan seberapa banyak keberagaman jenis energi yang digunakan serta seberapa besar ketergantungan suplai terhadap suatu jenis impor serta energi, atau keberagaman sumber negara impor. keseimbangan pasokan masing-masing sumber Semakin kecil nilai HHI, maka semakin baik diversifikasi energi nasional. Hal yang menjadi parameter dari penilaian diversifikasi energi tersebut yaitu HHI jenis sumber energi, sumber impor minyak mentah, sumber impor BBM, dan sumber impor LPG; b. Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi migas dan batubara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi dimasa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu produksi minyak bumi, R to P minyak bumi, cadangan penyangga minyak mentah, cadangan penyangga BBM, cadangan operasional BBM, produksi gas bumi, R to P gas bumi, alokasi gas untuk domestik, cadangan strategis, produksi batubara, R to P batubara, DMO batubara, dan cadangan operasional batubara untuk PLTU; Potensi EBT memperlihatkan perkembangan besaran potensi yang dimiliki oleh negara terhadap jenis energi baru dan terbarukan baik yang dikembangkan dalam bentuk listrik seperti panas bumi, surya, angin, air, laut dan biomassa untuk pembangkit, maupun untuk direct use seperti bahan bakar nabati, biomassa untuk memasak, biogas dan lainnya. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio cadangan terhadap potensi panas bumi dan rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi tenaga air (PLTA/M/MH), bayu, surya, laut dan bioenergi (untuk listrik maupun langsung). c. Tabel IV-6 Tabel Availability Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 2024 Indikator 1 - Diversifikasi Energi Primer ~ 43,25% a. Herfindhal- Hirshman Index (HHI) Penyediaan Energi Primer 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21
133 - Indikator/Parameter 2020 2021 b. Herfindhal- Hirshman Index (HHI) Negara Asal Impor Minyak Bumi 0,15 0,15 c. Herfindhal- Hirshman Index (HHI) Negara Asal Impor BBM d. Herfindhal- 0,43 0,43 Hirshman Index (HHI) Negara Asal Impor LPG 0,43 0,43 Indikator 2 - Kondisi Penyediaan Energi Fosil ~ 16,15% a. Produksi Minyak Bumi (dibandingkan Kapasitas Kilang (%) Produksi Minyak Bumi (MBOPD) 86,7 755 82,2 716 Kebutuhan Pasokan Minyak Bumi Kilang (MBOPD) 871 871 b. Reserve to Production (R/P) Minyak Bumi (Tahun) Proven Reserve Minyak Bumi (MMSTB) 8,01 2.212,08 7,41 1.935,75 Produksi Minyak Bumi (MMSTB) 276,33 261,34 c. Cadangan Operasional BBM (%) 100 100 Realisasi (Hari) 23 23 Target (Hari) 23 23 d. Rasio Produksi Gas Bumi dibandingkan Kebutuhan Gas Bumi (% - max 100) Produksi Gas 100 100 Bumi (MMSCFD) 6.739 7.135 Kebutuhan Gas Bumi dalam negeri (MMSCFD) 4.313 4.638 e. Reserve to Production (R/P) Gas Bumi (Tahun) Proven Reserve Gas Bumi (TSCF) Produksi/Produksi Gas Bumi (TSCF) f. Capaian DMO Gas 19,10 47,1 2,5 17,14 44,6 2,6 Bumi (%) 100 100 Realisasi (%) 64 65 Target (%) 64 65 g. Produksi Batubara dibandingkan kebutuhan domestik (% - max. 100) Produksi Batubara 100 100 (Juta Ton) Kebutuhan Batubara domestik (Juta Ton) 550 155 609 168 2022 0,15 0,43 0,43 81,7 727 889 6,31 1.674,41 265,36 100 23 23 100 7.248 4.784 15,89 42,0 2,6 100 66 66 100 618 177 2023 0,15 0,43 0,43 77,0 743 965 5,20 1.409,05 271,20 100 23 23 100 7.276 4.875 14,83 39,4 2,7 100 67 67 100 625 184 2024 0,15 0,43 0,43 77,0 743 965 4,18 1.137,86 271,94 100 23 23 100 7.389 5.025 13,58 36,7 2,7 100 68 68 100 628 187
134 - Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 2024 h. Reserve to Production (R/P) Batubara (Tahun) Proven Reserve Batubara (Juta Ton) 71,47 39.306 63,67 38.776 61,89 38.246 60,32 37.702 59,16 37.152 Produksi Batubara (Juta Ton) i. Capaian DMO Batubara (%) Target DMO 550 100 609 100 618 100 625 100 628 100 Batubara (Juta Ton) 155 168 177 184 187 Realisasi DMO Batubara (Juta Ton) 155 168 177 184 187 Indikator 3 - Potensi EBT ~ 40,61% a. Rasio Cadangan terhadap total potensi Panas Bumi (%) Potensi Panas Bumi (MWe) 61,1 23.965,5 61,2 23.965,5 61,3 23.965,5 61,4 23.965,5 61,6 23.965,5 Cadangan Panas Bumi (MWe) 14.651,5 14.676,5 14.701,5 14.726,5 14.751,5 b. Rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi Hidro (%) Potensi Hidro 37,3 37,4 37,5 37,6 37,8 (GWe) 94 94 94 94 94 Potensi Teknis Hidro (GWe) 35,02 35,14 35,26 35,38 35,5 c. Potensi Surya (%) 15 15,01 15,02 15,03 15,04 Potensi Surya (MWe) 1.385.988 1.385.988 1.385.988 1.385.988 1.385.988 Potensi Teknis Surya (MWe) 207.918 208.038 208.158 208.278 208.398 d. Potensi Bayu (%) 30,0 30,3 30,6 31,0 31,3 Potensi Bayu (MWe) 60.650 60.650 60.650 60.650 60.650 Potensi Teknis Bayu (MWe) 18.180 18.380 18.580 18.780 18.980 e. Potensi Ocean (%) 35 35 35 35 35 Potensi Ocean (MWe) 4.294 4.294 4.294 4.294 4.294 Potensi Teknis Ocean (MWe) f. Potensi Bioenergi (%) Potensi Bioenergi (MWe) 1.503 8,6 32.654 1.503 8,8 32.654 1.503 9,0 32.654 1.503 9,2 32.654 1.503 9,3 32.654 Potensi Teknis Bioenergi (MWe) 2.812 2.872 2.932 2.992 3.052 Indikator yang sangat berpengaruh pada dimensi availability yaitu diversifikasi energi primer dan potensi EBT. Dua indikator tersebut memiliki bobot di atas 40%, sehingga capaian parameternya memiliki pengaruh yang sangat besar. Diversifikasi energi primer memiliki parameter HHI untuk penyediaan energi primer dan HHI impor per jenis energi. Parameter ini untuk mengukur keberagaman sumber energi yang dihasilkan dengan tetap memperhitungkan bobot/jumlah penggunaannya. Semakin beragam serta semakin seimbang penggunaan energi menggambarkan bahwa negara tidak
135 - bergantung hanya pada beberapa jenis energi saja, namun memiliki keanekaragaman energi. Selama ini, Indonesia memiliki sumber energi yang sangat banyak, namun masih tergantung pada beberapa jenis energi saja, untuk itu diperlukan substitusi dan diversifikasi energi menuju keanekaragaman sumber energi yang lebih baik. Begitu pula dengan HHI sumber impor, mengukur keberagaman sumber impor dengan tetap memperhitungkan bobot/jumlah impor. Semakin banyak negara sumber impor dengan jumlah yang sebanding maka semakin baik nilai HHI-nya. Sedangkan indikator potensi EBT telah diprediksi sebelumnya akan memiliki bobot yang besar, mengingat bahwa Indonesia saat ini menuju pengembangan EBT yang masif dengan target 23% bauran EBT pada tahun 2025. Berdasarkan asas manfaatnya, Pemerintah terus meningkatkan potensi terukur EBT agar pengembangan EBT dapat dipercepat. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa potensi terukur dari EBT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total potensi EBT per jenis energi. 2. Accessibility Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh keandalan infrastruktur energi (BBM, gas, LPG, listrik), optimalisasi pemanfaatan batubara dan penyediaan infrastruktur EBT. a. Keandalan infrastruktur BBM sangat dipengaruhi oleh kapasitas kilang minyak Indonesia yang mempengaruhi jumlah impor produk BBM yang langsung digunakan oleh masyarakat, walaupun memiliki dampak terhadap peningkatan impor minyak mentah, namun memiliki nilai tambah yang baik bagi industri serta ketahanan energi nasional terutama untuk penyediaan BBM. Selain kapasitas kilang minyak, pengukuran yang digunakan terhadap infrastruktur BBM yaitu utilisasi kapasitas kilang minyak dan nilai rasio produksi terhadap total konsumsi BBM; b. Keandalan infrastruktur gas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses gas dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang gas bumi, kinerja kilang LNG, rasio produksi LNG terhadap total konsumsi LNG, rasio panjang pipa gas, jumlah rumah tangga yang menggunakan jargas kota, jumlah SPBG, dan kapasitas gas ANG; c. Keandalan infrastruktur LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang LPG, utilisasi produksi kilang LPG dan rasio produksi terhadap total konsumsi LPG; d. Keandalan infrastruktur listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses listrik dengan penilaian yang dititik beratkan pada konsumsi listrik per kapita, keandalan kontinuitas terhadap utilitas pelanggan (SAIDI dan SAIFI), besarnya rugi-rugi daya (losses) pada jaringan, rasio kebutuhan jaringan transmisi dan distribusi, reserve margin pembangkit, dan penyediaan SPKLU; e. Optimalisasi pemanfaatan batubara sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemanfaatan batubara dengan menggunakan teknologi baru untuk mendapatkan sumber energi baru dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio
136 - tambah pemanfaatan batubara untuk peningkatan nilai batubara (DME, Syngas, Urea, Polypropilene) terhadap target tahunan; f. Penyediaan infrastruktur EBT sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pengembangan EBT dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pembangkit EBT terhadap terhadap total pembangkit, rasio pemanfaatan cadangan terukur panas bumi, rasio pemanfaatan terhadap potensi terukur air, angin, surya, laut dan bio untuk listrik, rasio penggunaan biofuel (murni bukan campuran) terhadap BBM, dan jumlah pemanfaatan biogas (tidak termasuk pembangkit). Tabel IV-7 Tabel Accessibility Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 2024 Indikator 1 - Keandalan Infrastruktur BBM ~ 13,09% a. Rasio Kapasitas Kilang Minyak terhadap Target Kapasitas Berdasarkan RUEN (%) Kapasitas Kilang Minyak (Ribu 54,3 54,3 55,5 60,2 60,2 BOPD) 1.151 1.151 1.176 1.276 1.276 Kapasitas Kilang Minyak Target RUEN 2024 (Ribu BOPD) 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 b. Utilisasi Kapasitas Kilang Minyak (%) Kapasitas Kilang Minyak (Ribu BOPD) 82 1.151 82 1.151 82 1.176 82 1.276 82 1.276 Input Kilang (Ribu BOPD) 943,90 943,90 964,40 1.046,40 1.046,40 c. Rasio Produksi terhadap Total Konsumsi BBM (%) Produksi BBM Kilang (Ribu BOPD) 58,3 767,68 57,3 767,68 56,4 767,68 59,5 824,68 70,3 990,68 Konsumsi BBM Domestik (Juta Barrel) 480,41 488,67 497,07 505,61 514,30 Indikator 2 - Keandalan Infrastruktur Gas ~ 14,41% a. Rasio Kapasitas Kilang Gas Bumi dibandingkan target yang direncanakan (%) 100 100 100 100 100 Kapasitas Kilang LNG (MTPA) 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 Perencanaan Kapasitas Kilang LNG (MTPA) 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 b. Utilisasi Kapasitas Kilang Gas Bumi LNG (%) 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 Kapasitas Kilang LNG (MTPA) 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 Produksi LNG (MTPA) 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 c. Rasio Produksi LNG terhadap Total Konsumsi LNG (% - Max. 100) 100 100 100 100 100 Produksi LNG (MTPA) 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 Konsumsi/kebutuhan LNG Domestik (MTPA) 3,58 3,94 4,33 4,77 5,24 d. Rasio Panjang Pipa Transmisi, Distribusi dan Jaringan Gas terhadap Target (%) Panjang Pipa Gas Terbangun 100 100 100 100 100 (km) 15.300 15.800 16.300 16.800 17.300 Target Panjang Pipa Gas (km) 15.300 15.800 16.300 16.800 17.300 e. Rasio Jumlah Rumah Tangga Jargas dibandingkan dengan Target RUEN (%) Jumlah Rumah Tangga Jargas 17,46 36,29 59,21 78,72 98,23 Realisasi (SR) " Penambahan Jargas dari APBN (SR) 715.804 1.487.940 2.427.495 3.227.495 4.027.495 127.864 138.206 100.000 0 0 " Penambahan Jargas dari KPBU (SR) 50.000 583.930 0 0 0
137 - Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 2024 " Penambahan Jargas dari BUMN (SR) 0 50.000 839.555 800.000 800.000 Jumlah Rumah Tangga Jargas Target RUEN 2024 (SR) f. Utilisasi Kapasitas Regasifikasi Unit (%) Kapasitas Regasifikasi Unit (MTPA) 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 100 100 100 100 100 9,23 10,97 12,40 12,40 12,40 Penyaluran Gas (MTPA) 9,23 10,97 12,40 12,40 12,40 Indikator 3 - Keandalan Infrastruktur LPG ~ 10,51% a. Rasio Kapasitas Produksi LPG jika dibandingkan Target RUEN (%) Kapasitas Produksi LPG (Juta Ton) 98 3,88 98 3,88 98 3,88 98 3,88 98 3,88 Kapasitas Produksi LPG Target RUEN (Juta Ton) 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 b. Utilisasi produksi Kilang LPG (%) 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 Kapasitas Produksi LPG (Juta Ton) 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 Produksi LPG (Juta Ton) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 c. Rasio Produksi dan Konsumsi LPG (%) 22,4 20,7 19,2 17,8 16,4 Produksi LPG (Juta Ton) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 Konsumsi LPG (Juta Ton) 8,81 9,51 10,27 11,09 11,98 Indikator 4 - Keandalan Infrastruktur Listrik ~ 25,72% a. Rasio Elektrifikasi (%) 100 100 100 100 100 Realisasi Rasio Elektrifikasi (%) 100 100 100 100 100 b. Penambahan Kapasitas Pembangkit (Rasio) Target Kapasitas Pembangkit Tahun Berjalan (MW) c. Rasio Konsumsi Listrik per Kapita dibandingkan target RUEN (%) Konsumsi Listrik per Kapita 100 5.452,1 21,6 100 6.445,6 25,2 100 3.442,8 28,9 100 6.209,2 32,8 100 5.727,7 37,0 (KWh/Kap) 1.142 1.203 1.268 1.336 1.408 d. SAIDI (%) 85,6 90,4 95,2 97,1 99,0 SAIDI (Jam/Pelanggan/Tahun) 15 10 5 3 1 e. SAIFI (%) 93,6 94,9 96,8 98,1 99,4 SAIFI (Kali/Pelanggan/Tahun) 10 8 5 3 1 f. Losses (%) 78,3 79,6 80,2 81,3 82,6 Losses (%) 9,20 9,01 8,93 8,78 8,60 g. Reserve Margin Pembangkit (% - Max. 100) Reserve Margin Pembangkit Realisasi (%) 83 25 87 26 93 28 97 29 100 30 Reserve Margin Pembangkit Max 30% (%) 30 30 30 30 30 h. Ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (%) 100 100 100 100 100 Realisasi SPKLU (Unit) 168 390 693 1.030 1.558 Target (Unit) 168 390 693 1.030 1.558 Indikator 5 - Optimalisasi Pemanfaatan Batubara ~ 8,82% a. Rasio Produksi Terhadap Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara (Gasifikasi, DME, Syngas, Urea, Polypropilene) (%) 50 50 50 50 50
138 - Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 Pemanfaatan Gasifikasi Batubara (Juta Ton) 0,5 0,5 0,5 0,5 Target Pemanfaatan Gasifikasi Batubara (Juta Ton) 1 1 1 1 Indikator 6 - Penyediaan Infrastruktur EBT ~ 27,47% a. Bauran Pembangkit EBT terhadap kapasitas pembangkit EBT RUEN (%) Kapasitas Pembangkit EBT (MW) 24,3 10.986 26,5 11.987 30,8 13.909 34,7 15.687 Kapasitas Pembangkit EBT RUEN (MW) 45.156 45.156 45.156 45.156 b. Rasio Pemanfaatan Cadangan Terukur Panas Bumi (%) 15,5 16,0 16,9 18,9 Kapasitas PLTP (MW) 2.271 2.351 2.483 2.783 Cadangan (MWe) 14.651,5 14.676,5 14.701,5 14.726,5 c. Rasio Pemanfaatan Potensi terukur EBT Lainnya untuk Listrik (%) Total Kapasitas Terpasang 3,3 3,6 4,3 4,8 (MWe) 8.714,7 9.635,8 11.425,6 12.903,8 " Hidro (MWe) 6.141,2 6.581,5 7.537,4 7.934,4 " Bayu (MWe) 154,3 154,3 164,3 443,3 " Surya (MWe) 260,6 589,4 928,5 1.571,7 " Ocean (MWe) 0 0 0 0 " Bio (MWe) 2.136 2.288 2.773 2.932 " Lainnya (Hybrid, PJUTS, LTSHE, Pump Storage) (MWe) 22,1 22,1 22,1 22,1 Total Potensi Teknis (MWe) 265.433 265.933 266.433 266.933 d. Rasio Penggunaan Biodiesel terhadap minyak solar (%) Persentase Campuran Biodiesel (%) 100 30 100 50 100 50 100 50 Biodisel (Ribu kL) 10.000 10.200 14.150 14.550 Minyak Solar (Ribu kL) 40.870 40.000 39.200 38.462 e. Rasio Pemanfaatan Biogas dibandingkan Target RUEN (%) Konsumsi Biogas Komunal RT (Juta m3) 7,7 28,91 8,1 30,53 8,5 32,15 9,0 33,77 Target Biogas RUEN (Juta m3) 376,8 376,8 376,8 376,8 Pada dimensi accessibility ini yang diarahkan pada kemampuan Pemerintah dan meningkatkan nilai tambah dari seluruh jenis energi, penyediaan dan infrastruktur EBT memiliki bobot yang paling tinggi dibanding indikator tahun ke depan pembangunan EBT menjadi prioritas utama Pemerintah. Diharapkan nilai dari indikator ini terus terkoreksi membaik untuk dapat menjadi penopang meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional. untuk menyediakan, mengoptimalkan lainnya, sehingga dalam lima 3. Affordability Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh efisiensi dan penggunaan perkembangan harga (BBM, listrik, dan LPG). a. energi, produktivitas energi sektoral, Efisiensi penggunaan energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan penghematan penggunaan energi 2024 0,5 1 42,9 19.350 45.156 21,4 3.158 14.751,5 6,1 16.191,5 9.885,8 883,3 2.215,4 0 3.185 22,1 267.433 100 50 17.350 36.429 9,4 35,39 376,8
139 - b. tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan dengan output/produk yang dihasilkan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu intensitas energi final dan rata-rata efisiensi pembangkit listrik khusus fosil; Produktivitas energi sektoral sebagai salah satu indikator untuk mengukur peningkatan output yang dihasilkan (dalam bentuk PDB) dibandingkan dengan penggunaan energi. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio konsumsi energi industri dibandingkan dengan PDB industri dan rasio konsumsi energi komersial dibandingkan dengan PDB komersial; c. Harga BBM sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat BBM dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio expenditure BBM merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membeli BBM terhadap pengeluaran total masyarakat; terhadap harga d. Harga listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat listrik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio expenditure listrik merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membayar listrik terhadap pengeluaran total masyarakat; dan terhadap harga e. Harga LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur pergerakan harga LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada harga LPG subsidi dan LPG non subsidi. Tabel IV-8 Tabel Affordability Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 Indikator 1 - Efisiensi Penggunaan Energi ~ 33,06% a. Penurunan Intensitas Energi Final (%) Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah) Target Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah) 100 0,9 0,9 100 0,9 0,9 100 0,9 0,9 100 0,8 0,8 b. Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%) Efisiensi Pembangkit PT PLN 78,9 78,9 79,4 79,5 (Persero) Gabungan Realisasi (%) 32,7 32,7 33,0 33,0 Efisiensi Pembangkit PT PLN (Persero) Gabungan Acuan (%) 41,5 41,5 41,5 41,5 c. Intensitas Energi Primer (%) 100 100 100 100 Intensitas Energi Primer (SBM/Miliar Rupiah) 139,5 138,0 136,6 135,2 Target Penurunan Intensitas Energi Primer (SBM/Miliar Rupiah) 139,5 138,0 136,6 135,2 d. Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) (%) Jumlah Peralatan yang 100 100 100 100 disusun SKEM (Peralatan) 3 2 1
Target Peralatan yang disusun SKEM (Peralatan) 3 2 1
Indikator 2 - Produktivitas Energi Sektoral ~ 23,46% a. Konsumsi Energi Industri per PDB Industri tanpa biomassa 102,5 101,1 99,8 98,5 2024 100 0,8 0,8 80,0 33,2 41,5 100 133,8 133,8 100
97,2
140 - Indikator/Parameter dan non energi (SBM/Miliar Rupiah) Konsumsi Energi Industri 2020 2021 2022 2023 2024 (Ribu SBM) 263.896 275.508 287.630 300.286 313.498 PDB Industri (Miliar Rupiah) 2.574.957 2.724.304 2.882.314 3.049.488 3.226.359 b. Konsumsi Energi Komersial per PDB (SBM/Miliar Rupiah) Konsumsi Energi Komersial (Ribu SBM) 10,7 49.900 10,7 52.794 10,6 55.856 10,6 59.096 10,5 62.524 PDB Komersial (Miliar Rupiah) 4.650.105 4.947.712 5.264.365 5.601.284 5.959.767 Indikator 3 - Harga BBM ~ 12,49% Rasio Expenditure BBM (%) 9 9 9 8 8 Expenditure BBM per RT per Bulan (Rupiah) 121.828 124.264 126.749 129.285 131.870 Expenditure Total per RT per Bulan (Rupiah) 1.359.436 1.413.813 1.470.366 1.529.181 1.590.348 Nilai Optimum Rasio Expenditure (%) 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 Indikator 4 - Tarif Listrik ~ 19,35% Rasio Expenditure Listrik (%) 11 10,8 10,6 10,4 10,2 Expenditure Listrik per RT per Bulan (Rupiah) 149.485 152.475 155.525 158.635 161.808 Expenditure Total per RT per Bulan (Rupiah) 1.359.436 1.413.813 1.470.366 1.529.181 1.590.348 Nilai Optimum Rasio Expenditure (%) 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 Indikator 5 - Harga LPG ~ 11,63% Rasio Expenditure LPG (%) 5,3 5,7 6,1 6,6 7,1 Expenditure LPG per RT per Bulan (Rupiah) 71.610 80.203 89.827 100.607 112.679 Expenditure Total per RT per Bulan (Rupiah) 1.359.436 1.413.813 1.470.366 1.529.181 1.590.348 Nilai Optimum Rasio Expenditure (%) 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 Pada dimensi affordability ini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan 40% masyarakat menengah ke bawah (60% menengah ke atas tidak disurvei karena dianggap sangat mampu untuk menjangkau harga energi) dalam menjangkau harga energi baik BBM, listrik dan LPG, dengan membandingkan antara pengeluaran (expenditure) untuk biaya energi dengan total pemasukan masyarakat. Diharapkan biaya untuk ketiga jenis energi itu tidak lebih dari 25% namun tidak kurang dari 5% karena dikhawatirkan masyarakat menjadi inefisiensi. 4. Acceptability Acceptability merupakan penilaian terhadap tingkat penerimaan masyarakat dalam kaitan keberlangsungan lingkungan terhadap jenis energi yang digunakan saat ini. Penilaian ini memperlihatkan peningkatan emisi GRK sektor energi dan pangsa EBT dalam bauran energi primer serta kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kaitannya mengurangi penggunaan energi fosil yang memiliki emisi yang besar. Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional sebagai berikut: Tabel IV-9 Tabel Acceptability Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 2024 Emisi GRK ~ 100%
141 - Indikator/Parameter 2020 2021 2022 2023 a. Emisi GRK Sektor Energi (% - Max. 100) Reduksi Emisi GRK Sektor Energi (Juta Ton) 100 58 99,9 67 99,6 91 100 116 Reduksi Target NDC (Juta Ton) 57,63 67,06 91,34 115,90 b. Rasio Pangsa EBT dalam Bauran Energi Primer terhadap Bauran EBT pada RUEN (%) 58,3 63,0 68,3 77,8 Pangsa EBT dalam Bauran Energi Primer termasuk biomassa modern (%) 13,4 14,5 15,7 17,9 Bauran EBT RUEN (%) 23 23 23 23 c. Intensitas Emisi GRK Sektor Energi (% - Max. 100) Intensitas Reduksi Emisi GRK Sektor Energi (Ton/Orang) " Reduksi Emisi GRK Sektor Energi 100 0,214 99,9 0,245 99,6 0,329 100 0,415 (Juta Ton) 58 67 91 116 Intensitas Reduksi Emisi GRK Target NDC Sektor Energi (Ton/Orang) " Reduksi Target NDC (Juta Ton) 0,21 57,63 0,24 67,06 0,33 91,34 0,41 115,90 Dimensi acceptability sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan pasokan EBT melalui pembangunan infrastruktur listrik EBT, peningkatan campuran biodiesel, pembangunan kilang green diesel, penggunaan biogas dan lainnya. Hal ini akan meningkatkan nilai rasio pangsa bauran EBT dan penurunan emisi GRK. Pada RPJMN 2020-2024, sektor energi mendapatkan amanat untuk menurunkan emisi sebesar 11,3%-13,2% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa target penurunan emisi GRK dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 11,3%-13,2% merupakan gabungan target dari beberapa subsektor yang berada dalam wilayah tanggung jawab beberapa Kementerian terkait (KESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian), Pemerintah Daerah, dan Swasta (Private Sector) atau Non-Party Stakeholders (NPS), sedangkan target reduksi emisi GRK sektor energi adalah target yang hanya dalam kendali sektor ESDM untuk menurunkan emisi GRK. Reduksi emisi GRK sektor energi diharapkan dapat mencapai target sebesar 58 juta ton CO2 pada tahun 2020 dan 142 juta ton CO2 pada tahun 2024. Beberapa kegiatan untuk mencapai target reduksi emisi GRK sektor energi diantaranya: - Penyediaan dan pengelolaan EBT; - Kegiatan konservasi dan efisiensi energi; - Pembangkit energi bersih; - Fuel switching; dan - Reklamasi lahan pasca tambang. Dari kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra KESDM sudah sejalan untuk menjadi bagian dari pencapaian RPJMN 2020-2024 dalam penurunan emisi. Namun, secara kewenangan dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemisahan tanggung jawab kepada beberapa institusi lainnya, khususnya dalam membagi target pencapaian emisinya. Dalam hal ini, pencapaian target reduksi emisi GRK sektor energi tidak meliputi tanggung jawab daerah (infrastruktur APBD maupun kerja sama Pemerintah Daerah dan hibah ke daerah), NPS, dan 2024 99,7 142 142,36 84,8 19,5 23 99,7 0,503 142 0,50 142,36
142 - kegiatan penurunan emisi lainnya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Pasokan mineral Dalam rangka mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen- komponen pengungkit dari penilaian indeks, yaitu: 1. Rasio jumlah mineral untuk diproses dalam negeri terhadap produksi untuk mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksi dari jenis mineral tersebut; 2. Utilisasi kapasitas smelter/fasilitas pengolahan/pemurnian untuk mengukur perbandingan jumlah mineral yang diolah dengan kapasitas maksimum smelter. Hal ini untuk menilai komitmen badan usaha yang tidak hanya memenuhi kewajiban dalam membangun smelter dengan kapasitas yang ditetapkan, namun memegang komitmen penuh untuk dapat mengolah mineral sehingga meningkatkan nilai tambah baik dalam bentuk produk serta pemanfaatan industri dalam negeri; 3. Persentase TKDN untuk subsektor mineral untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang dan jasa) yang berasal dari dalam negeri; dan 4. Nilai tambah dari raw material (ore) ke produk hasil pengolahan/ pemurnian untuk mengukur tingkat kemampuan Pemerintah dalam mengolah bahan mentah mineral menjadi bahan setengah jadi (intermediate product). Target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri sebagai berikut: Tabel IV-10 Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Ketersediaan Pasokan mineral Target No. Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Optimalisasi Ketersediaan Pasokan mineral Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri Nilai 75,04 75,53 77,63 78,86 79,42 1. Rasio Produksi Mineral yang Diproses a. Emas dan Perak Rasio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Bijih yang diolah di dalam negeri Juta ton 17,76 20,46 16,38 14,75 14,37 Bijih yang diproduksi Juta ton 21,69 25,40 19,35 17,69 17,20 b. Tembaga (Bijih) Rasio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Bijih yang diolah di dalam Juta ton 1,67 1,67 4,20 5,40 8,30 negeri Bijih yang diproduksi Juta ton 2,09 2,10 5,01 6,52 9,81 c. Tembaga (Konsentrat) Rasio 0,44 0,37 0,28 0,28 0,38 Konsentrat yang diolah di dalam negeri Juta ton 1 1 1 1 1 Konsentrat yang diproduksi Juta ton 2,26 2,72 3,58 3,63 3,52 d. Timah Rasio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
No. Indikator Kinerja/Komponen Bijih yang diolah di dalam negeri Bijih yang diproduksi e. Nikel Bijih yang diolah di dalam negeri Bijih yang diproduksi f. Bauksit Bijih yang diolah di dalam negeri Bijih yang diproduksi 2. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam a. Emas b. Perak c. Timah d. Tembaga e. Nikel Olahan (FeNi + NPI) f. Nikel Matte g. Bauksit (Alumina - SGA+CGA) 3. Persentase TKDN Pembelian Barang Domestik Persentase TKDN untuk Sektor Mineral 4. Nilai Tambah dari RAW Material (Ore) ke Produk Hasil a. Emas b. Perak c. Timah d. Tembaga e. Nikel f. Nikel g. Nikel h. Bauksit i. Bauksit Keterangan: LM LP TMB = Timah Murni Batangan = Katoda Tembaga KT = Nikel Pig Iron NPI = Logam Mulia = Logam murni Perak 143 - Target Satuan 2020 2021 2022 Juta ton 0,099 0,099 0,099 Juta ton 0,12 0,12 0,12 Rasio 0,66 0,71 0,73 Juta ton 12,77 21,32 43,58 Juta ton 19,31 30,10 59,94 Rasio 0,16 0,26 0,8 Juta ton 4,36 7,24 17,49 Juta ton 26,76 27,83 21,87 % 35 35 35 % 60 60 60 % 60 60 60 % 65 65 65 % 70 70 70 % 90 90 90 % 65 65 65 % 39,0 40,5 42,0 % 68 69 70 % 10 12 14 Nilai 100 100 100 Produk Akhir LM LM LM Produk Akhir LP LP LP Produk Akhir TMB TMB TMB Produk Akhir KT KT KT Produk Akhir NPI NPI NPI Produk Akhir FeNi FeNi FeNi Produk Akhir NM NM NM Produk Akhir CGA CGA CGA Produk Akhir SGA SGA SGA FeNi = Fero Nikel NM CGA = Chemical Grade Alumina SGA = Smelter Grade Alumina = Nikel Matte 2023 0,099 0,12 0,73 52,61 71,74 0,8 23,31 29,14 40 62 65 70 75 95 68 43,5 71 16 100 LM LP TMB KT NPI FeNi NM CGA SGA 2024 0,099 0,12 0,73 52,14 71,40 0,8 23,31 29,14 40 62 65 70 75 95 68 45,0 72 18 100 LM LP TMB KT NPI FeNi NM CGA SGA
144 - Rasio jumlah mineral yang diproses di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pengolahan/pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri, sehingga dengan meningkatnya kapasitas smelter yang mendekati kapasitas produksi mineral maka akan semakin kecil dampak terhadap mineral yang akan diekspor. Utilisasi kapasitas smelter/fasilitas pengolahan/pemurnian akan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan komitmen Badan Usaha untuk membangun smelter, karena melihat dengan peningkatan pembangunan smelter akan terjadi peningkatan nilai tambah mineral yang berdampak pada pemanfaatan tenaga kerja dan pendapatan negara. Peningkatan TKDN subsektor mineral akan menyebabkan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kegiatan pemurnian/pengolahan/smelter karena akan terjadi peningkatan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi Salah satu tugas dan fungsi utama KESDM selain pengelolaan energi dan mineral berkelanjutan, juga terkait dengan mitigasi bencana yang dapat ditimbulkan dari pengaruh aktivitas kegeologian. Bencana yang dapat ditimbulkan dari aktivitas kegeologian meliputi gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, likuefaksi, dan penurunan muka tanah. Disisi lain, dinamika perubahan kebijakan organisasi menuntut terjadinya penyesuaian terhadap beberapa tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Demikian juga dengan indikator kinerja indeks mitigasi bencana geologi. indeks mitigasi bencana geologi menjadi lengkap setelah terjadi perubahan kebijakan organisasi dengan adanya pembentukan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan. Indeks mitigasi bencana geologi sebelumnya meliputi mitigasi gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, likuefaksi, dan penurunan muka tanah, penambahan unsur geologi kelautan, menjadikan indeks mitigasi ini secara utuh meliputi geologi kelautan dan daratan. Kemitigasian bencana geologi kelautan sebelumnya tidak dapat maksimal dilaksanakan karena organisasi sebelumnya bersifat Badan Layanan Umum. Pada saat sekarang fungsi ini menjadi mandatori, sehingga perlu upaya KESDM untuk melakukan integrasi secara utuh mitigasi bencana geologi tersebut. Mitigasi bencana geologi dilakukan dengan pemantauan terhadap kondisi geologi penyebab bencana geologi baik darat dan laut tersebut meliputi pemantauan gunung api, sesar aktif, gerakan tanah, likuefaksi, penurunan muka tanah, dan kemungkinan tsunami akibat dari longsoran dan/atau patahan (megathrust), serta pengaruh dari kebencanaan geologi lainnya. Dengan masuknya unsur mitigasi bencana geologi kelautan, maka pengukuran kinerja dari indeks mitigasi bencana geologi berubah. Secara umum prinsip indeks ini adalah mengukur tingkat capaian ideal dalam upaya mitigasi bencana geologi dalam setiap tahunnya. Dengan demikian, nilai capaiannya (nilai parameter) selalu diukur atau dibandingkan dengan angka capaian ideal (nilai Maksimal) selama satu periode Renstra. Komponen dan parameter merupakan variabel yang berpengaruh bagi penilaian indeks mitigasi bencana geologi ini. Komponen dan parameter tambahan sebagai variabel pengungkit untuk mengukur indeks tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
145 - Tabel IV-11 Indeks Mitigasi Bencana Geologi Indikator/Parameter Bobot/ Satuan 2020 2021 2022 Nilai Indeks Mitigasi Bencana Geologi 54,80 57,66 60,49 1. Sistem Pemantauan Bencana Geologi 16% 13,1 17,3 21,6 a. Sistem Pemantauan Gunung api Jumlah Peralatan 427 558 689 b. Sistem 4 6 10 Pemantauan Gerakan Tanah Jumlah Lokasi c. Sistem Pemantauan Sesar Aktif Jumlah Stasiun 5 9 13 2. Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi 23% 38,60 43,38 47,94 a. Pemetaan Geologi Peta 105 110 113 Gunung api b. Pemetaan Peta 101 105 109 Kawasan Rawan Bencana Gunung api c. Peta Kawasan Peta 43 45 47 Rawan Bencana Gempa Bumi d. Peta Kawasan Peta 49 51 53 Rawan Bencana Tsunami e. Peta Zona Peta 193 200 207 Kerentanan Gerakan Tanah f. Peta Zona Rekomendasi 3 5 7 Kerentanan Likuefaksi g. Peta Penurunan Muka Tanah Rekomendasi 3 5 7 h. Rekomendasi Rekomendasi
Teknis Mitigasi Kebencanaan Geologi Kelautan 3. Sosialisasi dan Diseminasi Informasi 19% 9,63 15,38 21,14 a. Sosialisasi ke lokasi/daerah gunung api Lokasi gunung api 17 27 37 b. Sosialisasi ke lokasi/daerah gerakan tanah lokasi (Kab/Kota) 9 15 21 c. Sosialisasi ke lokasi/daerah gempa bumi/tsunami lokasi (Kab/Kota) 9 15 21 4. Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi 42% 100 100 100 2023 63,25 25,9 820 14 17 52,18 115 114 49 55 214 9 9 2 26,90 47 27 27 100 2024 67,41 30,2 951 18 21 62,51 116 121 51 57 221 11 11 4 32,65 57 33 33 100
146 - Indikator/Parameter Bobot/ Satuan 2020 2021 2022 2023 a. Rekomendasi 569 569 569 569 Teknis Mitigasi Bencana Gunung api Rekomendasi b. Rekomendasi 560 560 560 560 Teknis Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Rekomendasi c. Rekomendasi 347 347 347 347 Teknis Mitigasi Bencana Gempa Bumi/Tsunami Rekomendasi Beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan metode perhitungan indeks pelayanan mitigasi bencana geologi yaitu menentukan bobot setiap indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam indikator, dilakukan expert menentukan bobot masing-masing judgement berdasarkan pengalaman KESDM dalam menjalankan tugas ini, sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama/setara. 1. Sistem Pemantauan Bencana Geologi Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan sistem maupun alat pemantauan di setiap titik/lokasi yang terindikasi rawan bencana geologi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan analisis terhadap potensi terjadinya bencana geologi, dampak yang akan ditimbulkan serta langkah antisipatif yang akan dilakukan untuk meminimalkan korban bencana. Adapun parameter dalam indikator sistem pemantauan bencana geologi yaitu: a. Jumlah peralatan sistem pemantauan gunung api merupakan parameter untuk menggambarkan alat pemantauan pada setiap gunung api. Total kebutuhan alat pantau aktivitas gunung api yang mencakup seluruh potensi gunung api di Indonesia sebanyak 1.129 unit, yang saat ini baru mencapai 398 unit; Jumlah lokasi sistem pemantauan gerakan tanah merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan alat pantau gerakan tanah pada seluruh lokasi baik kabupaten/kota yang teridentifikasi memiliki potensi bencana terkait gerakan tanah. Hasil identifikasi saat ini, terdapat 486 kabupaten/kota rawan gerakan tanah. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 3 kabupaten/kota yang memiliki sistem pemantauan gerakan tanah; Jumlah stasiun peralatan sistem pemantauan sesar aktif merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan stasiun pantau segmen sesar aktif di seluruh Indonesia dibandingkan dengan total sistem yang dibutuhkan. Total kebutuhan stasiun pengamatan sesar aktif sebanyak 765 stasiun untuk memantau 153 segmen sesar aktif. Saat ini belum ada stasiun pemantauan yang dibangun. ketersediaan b. c. 2. Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Geologi Merupakan penilaian terhadap ketersediaan informasi yang akurat dalam memberikan representasi yang obyektif dari suatu kawasan terkait dengan potensi rawan bencana geologi dan informasi kegeologian. Adapun parameter dalam indikator pemetaan geologi dan kawasan rawan bencana geologi yaitu: 2024 569 560 347
147 - a. b. c. Pemetaan geologi gunung api, merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait dengan kondisi geologi pada setiap gunung api aktif yang ada di Indonesia. Total gunung api aktif sebesar 127 gunung. Dari total tersebut, saat ini telah dipetakan sebanyak 104 gunung api aktif; Pemetaan KRB gunung api, merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona rawan bencana yang timbul akibat dari kemungkinan terjadinya bencana gunung api. Dari 127 peta yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah gunung api, baru sekitar 100 pemetaan yang telah dihasilkan; KRB untuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona rawan bencana yang timbul akibat dari kemungkinan terjadinya gempa bumi. Dari 542 peta yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah kabupaten/kota, baru sekitar 41 peta kabupaten/kota yang telah dihasilkan; gempa bumi, merupakan parameter d. KRB tsunami, merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona rawan bencana yang timbul akibat dari kemungkinan terjadinya tsunami. Dari 233 pemetaan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah kabupaten/kota yang berisiko level sedang-tinggi, baru sekitar 48 peta kabupaten/kota yang tersedia; Zona kerentanan gerakan tanah, merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta zona kerentanan dari setiap wilayah yang berpotensi terjadi gerakan tanah. Dari 542 peta yang dibutuhkan sesuai jumlah kabupaten/kota, baru sekitar 190 peta dengan kabupaten/kota yang telah dihasilkan; Peta zona kerentanan likuefaksi, merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona rawan bencana yang timbul akibat dari kemungkinan terjadinya likuefaksi. Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia (level 1) telah diterbitkan KESDM pada tahun 2019 melalui laman Harus dilakukan pendetailan peta zona kerentanan likuefaksi (level 2-3) untuk 29 provinsi yang berpotensi terjadi bencana likuefaksi; Peta penurunan muka tanah merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan informasi akurat dalam bentuk peta terkait zona rawan bencana yang timbul akibat dari kemungkinan terjadinya penurunan muka tanah. Fenomena penurunan muka tanah sangat erat kaitannya dengan sebaran tanah lunak dan batu lempung bermasalah. Atlas Sebaran Tanah Lunak Indonesia (level 1) dan Atlas Sebaran Batu lempung Bermasalah Indonesia (level 1) telah diterbitkan KESDM laman Harus dilakukan pendetailan peta penurunan muka tanah (level 2-3) yang difokuskan untuk 12 provinsi yang berpotensi terjadi bencana penurunan muka tanah; dan e. f. g. pada tahun 2019 melalui h. Rekomendasi Teknis Mitigasi Kebencanaan Geologi Kelautan, merupakan parameter untuk menggambarkan ketersediaan informasi yang akurat dalam bentuk peta terkait dengan
148 - kondisi rawan bencana geologi pada wilayah perairan/laut di Indonesia. 3. Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Merupakan penilaian terhadap cakupan masyarakat yang telah mendapatkan informasi terkait dengan langkah mitigasi dan adaptasi kebencanaan geologi dalam rangka mengurangi dampak yang terjadi melalui sosialisasi dan diseminasi ke seluruh daerah (kabupaten/kota) yang diindikasikan berpotensi serta terdampak bencana geologi. Adapun parameter dalam indikator sosialisasi dan diseminasi informasi yaitu: a. Sosialisasi ke lokasi/daerah gunung api, merupakan parameter untuk mengukur cakupan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi yang diindikasikan terdampak bencana gunung api. Total 67 lokasi/daerah terindikasi terdampak gunung api aktif tipe A di Indonesia yang dipantau dan berpenduduk sedangkan saat ini baru sekitar 14 lokasi yang telah dilakukan sosialisasi dan/atau diseminasi; Sosialisasi ke lokasi/daerah gerakan tanah, merupakan parameter untuk mengukur cakupan lokasi/daerah yang telah diindikasikan dilakukan terdampak sebanyak 486 lokasi/daerah terindikasi rawan gerakan tanah sedangkan saat ini baru sekitar 6 lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi dan/atau diseminasi; dan Sosialisasi ke lokasi/daerah gempa bumi/tsunami, merupakan parameter untuk mengukur cakupan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi. Target seluruh lokasi/daerah sebanyak 542 lokasi/daerah yang seharusnya mendapatkan sosialisasi/diseminasi, sedangkan saat ini baru sekitar 7 kabupaten/kota yang tersosialisasi. Sosialisasi ke lokasi/daerah likuefaksi merupakan parameter untuk mengukur cakupan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi yang diindikasikan terdampak cakupan likuefaksi. Total sebanyak 29 provinsi terindikasi rawan likuefaksi, yang saat ini belum ada kegiatan sosialisasi dan/atau diseminasi yang telah dilakukan. tanah Sosialisasi ke merupakan cakupan lokasi/daerah yang telah dilakukan sosialisasi/diseminasi terhadap daerah diindikasikan terdampak. Total sebanyak 34 provinsi terindikasi rawan penurunan muka tanah, yang saat ini belum ada kegiatan sosialisasi dan/atau diseminasi yang telah dilakukan. b. sosialisasi/diseminasi cakupan yang tanah. Total gerakan c. d. lokasi/daerah penurunan muka e. parameter untuk mengukur 4. Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi Merupakan penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan rekomendasi yang cepat dan tepat sasaran terhadap seluruh kejadian kebencanaan geologi yang terjadi di seluruh wilayah/lokasi/daerah di Indonesia. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam rangka meningkatkan kemampuan generasi muda yang lebih unggul, serta menyiapkan SDM sektor energi yang lebih profesional dan kompeten untuk dapat bersaing dengan baik, yang juga akan berdampak positif pada sektor energi dan mineral, maka ditetapkan indikator jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional. ini telah memperhitungkan kemampuan sarana dan Indikator
149 - prasarana serta tenaga pendidik yang disiapkan Pemerintah c.q. KESDM yang meliputi: 1) Peserta Pelatihan Bidang ESDM Sektor Industri; 2) Peserta Pelatihan Aparatur Sipil Negara; 3) Peserta Pelatihan Vokasi Bagi Masyarakat; 4) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor jumlah ESDM; dan 5) Jumlah Mahasiswa Politeknik. Target pengembangan SDM sampai dengan tahun 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel IV-12 Target Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional Indikator/Parameter Bobot/ Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional 1 Jumlah Peserta Pelatihan Bidang ESDM Sektor Industri - Peserta pelatihan Sektor Industri Migas Orang Orang Orang 40.766 50.985 60.012 70.655 83.364 12.070 14.483 17.379 20.855 25.027 5.245 6.294 7.552 9.063 10.876 Peserta pelatihan Sektor Industri Geominerba - Peserta pelatihan Sektor Industri KEBTKE Orang Orang 5.103 1.722 6.123 2.066 7.348 2.479 8.817 10.581 2.975 3.570 2 Jumlah Peserta Pelatihan ASN Orang 3.827 6.580 6.797 6.986 7.303 Jumlah peserta pelatihan ASN Migas Orang 200 240 288 346 415 Jumlah peserta pelatihan ASN Geominerba Orang 153 184 221 265 318 Jumlah peserta pelatihan ASN Aparatur Orang 3.344 6.000 6.100 6.150 6.300 Jumlah peserta pelatihan ASN KEBTKE Orang 40 48 58 69 83 Jumlah peserta pelatihan ASN BDTBT Orang 90 108 130 156 187 3 Jumlah Peserta Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat - Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat Subsektor Migas - Peserta pelatihan Vokasi bagi Orang Orang 734 300 881 360 1.057 432 1.267 518 1.522 622 Masyarakat Subsektor Geominerba Orang 120 144 173 207 249 Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat Subsektor KEBTKE Orang 160 192 230 276 332 Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat Subsektor BDTBT Orang 154 185 222 266 319 4 Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM - Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas Orang Orang 22.875 27.451 32.941 39.529 47.434 16.219 19.463 23.356 28.027 33.632 Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba - Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE Orang Orang 2.888 3.768 3.466 4.522 4.159 5.426 4.991 6.511 5.989 7.813 5 Jumlah Mahasiswa Politeknik Orang 1.260 1.590 1.838 2.018 2.078 Mahasiswa Politeknik Bidang Akamigas Orang 998 1.058 1.118 1.178 1.178 Mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan Orang 262 532 720 840 900 Untuk setiap indikator yang telah ditetapkan, perlu disusun manual indikator yang berfungsi sebagai pedoman (guidance) dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas indikator yang ditetapkan, indikator dalam sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan
150 - mendukung kinerja organisasi. Di dalam manual indikator memuat definisi, sumber data dan cara penghitungan indikator. Pada indikator jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional, manual indikatornya sebagai berikut: 1. Jumlah Peserta Pelatihan Bidang ESDM Sektor Industri Definisi: Pengembangan kompetensi SDM sektor industri juga menjadi tanggung jawab KESDM sebagai penggerak utama pembangunan nasional khususnya pengelolaan ESDM melalui kegiatan pelatihan. Dengan pelatihan yang diberikan, dapat meningkatkan kompetensi generasi muda sektor ESDM sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Kurikulum pelatihan yang dilaksanakan, disesuaikan dengan kebutuhan industri, serta didukung sarana, prasarana, dan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, kualitas, dan profesionalitas, BPSDM ESDM telah bertransformasi menjadi Satuan Kerja BLU. Sumber data: Sumber data yang digunakan adalah data kehadiran peserta diklat, data hasil pre-test dan post-test, data nilai praktikum, serta data hasil ujian kompetensi. Metode perhitungan: Melakukan perhitungan rata-rata dari hasil data yang terkumpul, seperti data kehadiran, hasil pre-test dan post-test, data nilai praktikum, serta data hasil ujian kompetensi. Nilai rata-rata tersebut digunakan sebagai standar kelulusan bagi peserta pelatihan. 2. Jumlah Peserta Pelatihan ASN Definisi: Tidak hanya pengembangan kompetensi SDM sektor industri saja yang menjadi tanggung jawab KESDM, pengembangan kompetensi ASN juga menjadi perhatian yang meliputi ASN di Pemerintah Daerah maupun internal KESDM. Metode pengembangan ASN berupa pelatihan (kepemimpinan, manajerial, administratif, teknis dan fungsional), pendidikan (tugas belajar), magang, coaching/mentoring, dan workshop/seminar/ forum/Bimtek (One Hour University/Inspiring Talk). Kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dari Pemerintah Daerah dan internal KESDM. Sumber data: Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu: a. b. Pelatihan bagi ASN internal KESDM dan Pemerintah Daerah adalah data kehadiran peserta diklat, data hasil pre-test dan post-test, data nilai praktikum, serta data hasil ujian kompetensi; dan Pengembangan SDM (penyertaan pelatihan dan pendidikan/ assessment, One Hour belajar magang/tugas University/Inspiring Talk, In House Training). dan Metode perhitungan: a. Melakukan perhitungan rata-rata dari hasil data yang terkumpul, seperti data kehadiran, hasil pre-test dan post-test, data nilai praktikum, serta data hasil ujian kompetensi. Nilai rata-rata tersebut digunakan sebagai standar kelulusan bagi peserta pelatihan; dan
151 - b. Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM Jumlah peserta pelatihan ASN merupakan penjumlahan dari peserta yang dinyatakan lulus pelatihan dengan peserta yang mengikuti pengembangan SDM. 3. Jumlah Peserta Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat Definisi: Sebagai Presiden mengenai pengembangan kualitas SDM melalui penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang menunjang Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. KESDM menyelenggarakan kegiatan pelatihan vokasi bagi masyarakat. Penentuan kurikulum dan peserta pelatihan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan/potensi sektor ESDM di daerah masing-masing, serta daerah 3T, masyarakat tidak mampu, penyandang disabilitas, dan civitas academica. Proses seleksi dan pemanggilan peserta adalah sebagai berikut: a. implementasi dari arahan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah/BU/BUT (mengirimkan surat bantuan diklat kepada Pemerintah Daerah); Pemerintah Daerah/BU/BUT mengirimkan daftar calon peserta diklat; Bersama dengan Pemerintah Daerah/BU/BUT melaksanakan seleksi peserta diklat tahap pertama; d. Menerima daftar peserta yang lolos seleksi; e. Melaksanakan seleksi akhir atau tahap kedua; f. Membuat surat pemanggilan kepada calon peserta diklat; dan g. Menerima daftar peserta diklat. Sumber data: Sumber data yang digunakan adalah data kehadiran peserta diklat, data hasil pre-test dan post-test, data nilai praktikum, serta data hasil ujian kompetensi. Metode perhitungan: Melakukan perhitungan rata-rata dari hasil data yang terkumpul, seperti data kehadiran, hasil pre-test dan post-test, data nilai praktikum, serta data hasil ujian kompetensi dan sertifikasi. Nilai rata-rata tersebut digunakan sebagai standar kelulusan bagi peserta pelatihan. b. c. 4. Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM Definisi: Untuk mendukung program vokasi yang diselenggarakan KESDM dan meningkatkan kualitas kompetensi SDM yang telah diberikan pelatihan, maka perlu dilaksanakan sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPSDM ESDM, LSP PPSDM Migas dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) tenaga teknik bidang ketenagalistrikan. Dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi, mengacu kepada skema sertifikasi berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang teregistrasi di Kementerian Ketenagakerjaan yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), terakreditasi ISO 17024 dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM. Sumber data: Sumber data yang digunakan adalah data jumlah calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi keahlian dari LSP BPSDM ESDM, LSP PPSDM Migas dan LSK tenaga teknik bidang ketenagalistrikan.
152 - Metode perhitungan: Peserta dinyatakan kompeten apabila memenuhi persyaratan skema sertifikasi masing-masing satker. 5. Jumlah Mahasiswa Politeknik Definisi: Pengembangan SDM sektor ESDM yang dilakukan oleh KESDM, selain pelatihan adalah pendidikan. Jenis pendidikannya adalah (pendidikan tinggi yang menunjang pada pendidikan vokasi penguasaan keahlian terapan tertentu) bagi program diploma. Terdapat dua politeknik yang ada di KESDM, yaitu Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas dan Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung. PEM Akamigas difokuskan kepada pendidikan tinggi subsektor minyak dan gas bumi, sedangkan PEP Bandung difokuskan kepada pendidikan tinggi subsektor geologi, mineral dan batubara. Sumber data: Sumber data yang digunakan adalah data mahasiswa politeknik. Metode perhitungan: Melakukan perhitungan rata-rata dari hasil data yang terkumpul, seperti data kehadiran, hasil Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), data nilai praktikum, serta data hasil sidang yudisium. Nilai rata-rata tersebut digunakan sebagai standar kelulusan mahasiswa. jumlah lulusan Sasaran Strategis 5: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Dalam rangka mengukur optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu persentase realisasi PNBP dan persentase realisasi investasi. Adapun metode penilaian dan komponen pengungkit dari kedua indikator tersebut yaitu: 1. Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target PNBP dalam tahun yang sama, dimana target akan ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu. Sumber PNBP sektor ESDM berasal dari minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, panas bumi serta layanan umum lainnya. 2. Persentase tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi sektor ESDM yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu. Investasi sektor ESDM berasal dari minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan EBTKE. realisasi investasi diukur berdasarkan Target dan komponen yang digunakan dalam penilaian persentase realisasi PNBP dan persentase realisasi investasi sebagai berikut: Tabel IV-13 Target Indikatif PNBP dan Investasi Sektor ESDM No Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Realisasi PNBP % 88 90 92 93 Prognosis realisasi Miliar Rp 142.202,15 132.839,16 134.830,99 132.870,59 133.020,94 Target PNBP Miliar Rp 161.461,34 146.997,56 146.700,03 142.871,60 140.022,04 95
No 2 153 - Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 Target 2022 2023 PNBP Migas Miliar Rp 127.369,57 107.319,51 105.765,84 101.165,96 PNBP Minerba Miliar Rp 31.413,55 36.740,32 37.748,91 38.120,73 PNBP Panas Bumi Miliar Rp 1.196,24 1.368,83 1.597,63 1.968,75 PNBP BLU Balai Besar BBPMG LEMIGAS Miliar Rp BBPMB tekMIRA Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp
208,96 150,00 31,76 BBSP KEBTKE
11,20 BBSPGL
Miliar Rp
16,00 PNBP BPSDM BLU Miliar Rp 190,01 222,25 236,58 245,06 PNBP Lainnya Miliar Rp 1.011,97 1.097,64 1.111,61 1.162,14 Setjen Miliar Rp 8,75 8,87 8,79 8,77 Itjen Miliar Rp 0,06 0,06 0,06 0,06 DJK Miliar Rp 0,52 0,07 0,07 0,57 Badan Geologi Miliar Rp 2,64 2,64 2,70 2,74 BPH Migas Miliar Rp 1.000 1.086 1.100 1.150 Persentase Realisasi Investasi % 86 88 87 87 Prognosis realisasi Target Investasi Investasi Migas Investasi Minerba Investasi Ketenagalistrikan Investasi EBTKE Miliar USD Miliar USD Miliar USD Miliar USD Miliar USD Miliar USD 31,48 36,54 14,54 7,74 11,95 2,31 32,55 37,12 18,60 5,69 9,91 2,92 34,75 40,05 22,59 4,35 7,55 5,56 33,50 38,64 25,16 3,22 6,64 3,62 Sasaran Strategis 6: Layanan Sektor ESDM yang Optimal Dalam rangka mengukur layanan sektor ESDM yang optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, KESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan KESDM kepada masyarakat dan stakeholders terkait, yang saat ini berjumlah 113 layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik berikut sesuai Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu: 1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) terobosan Aspek persyaratan layanan/SOP didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan/SOP dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. 2024 98.148,31 38.280,08 2.177,90 217,31 151,00 32,81 16,50 17,00 253,84 1.161,91 8,77 0,06 0,31 2,77 1.150 87 34 39,04 25,24 3,17 3,10 7,53
154 - 2. Kemudahan prosedur layanan Aspek kemudahan prosedur layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan. 3. Kecepatan waktu layanan Aspek kecepatan waktu layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan. 4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan yang dibebankan Aspek kewajaran terhadap biaya/tarif didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan. 5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan Aspek kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan. 6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem online (layanan online) a. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) Aspek kompetensi dan kemampuan petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan. b. Ketersediaan informasi sistem online (layanan online) Aspek Ketersediaan informasi sistem online didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem online untuk layanan yang diberikan. 7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online) Perilaku petugas (layanan tatap muka) a. Aspek perilaku petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian layanan serta penilaian perilaku petugas pada sebuah kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan. b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online) Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem online didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem online untuk layanan yang diberikan.
155 - 8. Kualitas sarana dan prasarana Aspek kualitas sarana dan prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang sediakan. 9. Penanganan pengaduan Aspek penanganan pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan. Target yang digunakan dalam penilaian Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM sebagai berikut: Tabel IV-14 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM Target Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Layanan Sektor ESDM yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM Indeks Skala 4 3,2 3,25 3,3 3,35 3,4 Sasaran Strategis 7: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Implementasi Kebijakan. Indeks Kualitas Kebijakan Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah: 1. Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM; 2. Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan; Instrumen untuk menilai sasaran reformasi birokrasi, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan; dan 3. 4. Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analis Kebijakan. Metode penilaian dari Indeks Kualitas Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen- komponen tersebut, yaitu: 1. Perencanaan kebijakan Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu: a. b. Penilaian agenda setting, bertujuan untuk menilai kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Pada tahapan ini penilaian akan ditujukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dari isu pokok kebijakan, hasil kajian terhadap isu-isu aktual, proses konsultasi publik terhadap isu dan metode assessment yang dilakukan terhadap setiap masukan; Penilaian kualitas diimplementasikan. Pada ditujukan pada proses penyusunan kebijakan seperti: formulasi kebijakan, bertujuan untuk melihat kebijakan sebelum ini, penilaian akan proses penyusunan tahapan
156 - Tujuan kebijakan harus jelas dan memiliki orientasi jangka panjang (forward looking); Mempertimbangkan berbagai perspektif (outward looking); Disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri (learns lessons); Mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif (innovative); Didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (evidence-based); dan Tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (compliance). 2. Pelaksanaan kebijakan Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu: a. Penilaian implementasi kebijakan, bertujuan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dari segala aspek yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan dimensi yang terukur yaitu dimensi pengukuran meliputi dimensi perencanaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh upaya perencanaan yang tepat, dimensi kelembagaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh aspek kelembagaan yang baik dan dimensi komunikasi kebijakan implementasi kebijakan harus didukung oleh bahwa komunikasi kebijakan yang baik dalam lingkup internal maupun eksternal; dan Penilaian evaluasi kebijakan, bertujuan untuk melihat metode monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan serta ketepatan indikator-indikator yang digunakan. Pada ini, penilaian akan ditujukan pada seluruh aspek dari proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan. b. tahapan Tabel IV-15 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Target Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 62 65 70 74 78 Indeks Implementasi Kebijakan Tujuan implementasi kebijakan sebagai acuan dalam mengukur respons masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, meliputi: 1. Kesadaran masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan; 2. Manfaat langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut; Jangkauan manfaat dimana kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung; dan 2. Manfaat langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut; Jangkauan manfaat dimana kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung; dan
157 - 4. Dampak terhadap kebijakan, apakah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. Metode penilaian dari Indeks Implementasi Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen pembentuk yaitu: 1. Kesadaran Merupakan penilaian terhadap kesadaran masyarakat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan; 2. Manfaat langsung Merupakan penilaian terhadap manfaat langsung yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut; 3. Jangkauan manfaat Merupakan penilaian terhadap lingkup jangkauan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung; dan 4. Dampak terhadap kebijakan Merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. Adapun kebijakan KESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2019 yaitu BBM satu harga, jargas kota, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis solar system, konverter kit untuk nelayan, LTSHE, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun. Indeks Implementasi Kebijakan KESDM ini dinilai berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada masyarakat dan memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM. Tabel IV-16 Indikator dan Target Kinerja Indeks Implementasi Kebijakan Target Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas Indeks Implementasi Kebijakan Indeks 67,3 71,7 75,6 78,5 81,3 Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan diperlukan sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak, memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran, meningkatkan kuantitas penerima manfaat, memberikan dampak manfaat yang lebih besar dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Sasaran Strategis 8: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KESDM. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks dimaksud. Komponen-komponen tersebut yaitu:
1. 158 - Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan metode penilaian yang digunakan KESDM dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap proses dari seluruh bidang usaha sektor ESDM. Adapun komponen penilaian dalam menentukan nilai indeks tersebut yaitu: a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi Merupakan indikator penilaian terhadap pembinaan dan pengawasan subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencakup Badan Usaha di hulu (eksplorasi, eksploitasi) dan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga) migas yang mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan turunannya. Subsektor Mineral dan Batubara Merupakan indikator penilaian terhadap pembinaan dan pengawasan subsektor mineral dan batubara mencakup Pemerintah Daerah dan pada Badan Usaha ditujukan kepada Kepala Teknik Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengolahan dan Pemurnian, mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya. Subsektor Ketenagalistrikan Merupakan indikator penilaian terhadap pembinaan dan pengawasan Subsektor ketenagalistrikan mencakup Badan Usaha ketenagalistrikan (PT PLN (Persero), IPP, PPU) dan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan turunannya. Subsektor EBTKE Merupakan indikator penilaian terhadap pembinaan dan pengawasan subsektor EBTKE yang mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain; Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi; Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi dan peraturan turunannya. b. c. d. Metode penilaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan yaitu melakukan survei terhadap Badan Usaha sektor ESDM (minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan EBTKE) dengan mengambil sampel pada setiap jenis usaha dan subsektornya. Untuk mencapai Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan dalam periode tahun 2020-2024 diperlukan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif, khususnya pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Minyak dan gas bumi target Hulu: peningkatan produksi, peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, kemudahan perizinan, verifikasi rencana impor barang, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan kerja, informasi, pengelolaan data, program CSR, diseminasi bimbingan teknis (bimtek), dan penyuluhan. Hilir: peningkatan ketersediaan produk BBM dan gas bumi, perizinan migas, keselamatan kerja, keteknikan yang baik,
159 - verifikasi rencana impor barang, program CSR, diseminasi informasi, bimtek dan penyuluhan. b. Mineral dan Batubara c. Penerapan aspek teknis pertambangan, penerapan aspek konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, pemasaran, akuntabilitas keuangan, pengelolaan data, pemanfaatan teknologi, pemberdayaan masyarakat barang setempat, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pendidikan dan pelatihan. Ketenagalistrikan Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, pembangunan infrastruktur, kaidah keteknikan yang baik, kecukupan pasokan tenaga listrik, verifikasi rencana impor barang, penggunaan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, standar mutu pelayanan dan penyediaan tenaga listrik, berusaha, persyaratan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat mutu layanan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan dan tarif informasi, bimtek dan penyuluhan. penerapan teknologi, jasa dan pemenuhan perizinan tenaga listrik, diseminasi d. EBTKE Aneka EBT Penyediaan dan pemanfaatan sumber aneka EBT untuk pembangkit tenaga listrik, pengelolaan data badan usaha, kaidah keteknikan yang baik, penerapan studi kelayakan pembangunan pembangkit EBT, penggunaan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, tingkat mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik dari pembangkit EBT, pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, diseminasi informasi, bimtek, penyuluhan, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, TKDN, dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pemanfaatan aneka EBT. Bioenergi Pemenuhan standar dan mutu BBN, kaidah keteknikan yang baik, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, TKDN, kompetensi tenaga kerja, kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan, produksi distribusi dalam negeri dan ekspor, serta pemanfaatan BBN. Konservasi Energi Penggunaan energi pada industri penyedia energi, pemilihan penggunaan peralatan dan sarana, pengoperasian sistem, penerapan teknologi yang efisien, pelaksanaan audit energi, pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi, pengawasan konservasi sumber daya energi, diseminasi informasi, bimtek, dan penyuluhan. Panas Bumi Pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM, barang dan jasa dalam negeri, keteknikan yang baik dan benar, pelaksanaan dan pengelolaan serta pelaksanaan kewajiban atas penerimaan negara dan daerah. data, pemberdayaan masyarakat, 2. Tingkat Maturitas SPIP Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
160 - memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan daerah. a. Lingkungan pengendalian Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik. Penilaian risiko Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko. Kegiatan pengendalian Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan tertulis. Adapun kegiatan prosedur ditetapkan secara pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase reviu indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI). Informasi dan komunikasi Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif. Pemantauan Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam secara melakukan pemantauan SPI berkelanjutan, lanjut lainnya. Parameter rekomendasi hasil audit serta reviu penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. b. Pernyataan arahan dan c. d. e. yang dilakukan tindak evaluasi terpisah, dan 3. Nilai SAKIP KESDM SAKIP merupakan penerapan pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan
161 - berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target- target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang merupakan asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, Tingkat Maturitas SPIP, serta Nilai SAKIP KESDM adalah sebagai berikut: Tabel IV-17 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif Indikator Kinerja/Komponen Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif A. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Indeks 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 B. Tingkat Maturitas SPIP Level Skala 5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 C. Nilai SAKIP KESDM Nilai 78 80 81 82 83 Sasaran Strategis 9: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Permen PAN RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh KESDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KESDM. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu: 1. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja
162 - individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi Pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi. 4. Penataan Tata Laksana Penataan tata laksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah. 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi Pemerintah. 6. Penguatan Akuntabilitas Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. 7. Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing- masing instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi KESDM ini nantinya akan dilakukan oleh Kementerian PAN RB dengan berbasis pada Nilai Akuntabilitas Kerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik. Target Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut: Tabel IV-18 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Target Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 80 85,1 85,5 90 95,5 Sasaran Strategis 10: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi KESDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi KESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.
163 - Nilai Evaluasi Kelembagaan Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan landasan bagi KESDM dalam memperbaiki, untuk dijadikan menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut: 1. Dimensi Struktur Organisasi Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini. a. Sub Dimensi Kompleksitas Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (division of labor). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu: - - - Diferensiasi horizontal Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan di antaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi. Diferensiasi vertikal Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktik penataan organisasi Pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal ini. Diferensiasi spasial Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi
164 - tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar. b. c. Sub Dimensi Formalisasi Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Sub Dimensi Sentralisasi Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan konsentrasi kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana semakin gesit gerak dan struktur organisasi akan perkembangannya. yang sentralisasi dapat mengakibatkan strukturnya besar, organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan. Sedangkan bagi organisasi 2. Dimensi Proses Organisasi Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (governance) dan (compliance), perbaikan dan peningkatan proses, kepatuhan manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini. a. (alignment), tata kelola Sub Dimensi Keselarasan (Alignment) Keselarasan (alignment) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi. strategis organisasi dan proses
165 - b. Sub Dimensi Tata Kelola (Compliance) Tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (governance) yang mencakup responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (fairness). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (compliance), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal. Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sub Dimensi Manajemen Risiko Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Sub Dimensi Teknologi Informasi Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi Pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi Pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas. Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah kelompok (per-Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini. Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan sebagai berikut: (Governance) dan Kepatuhan transparansi, akuntabilitas, c. d. e. metode survei yaitu persepsi
166 - Tabel IV-19 Indikator dan Target Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan Target Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul Nilai Evaluasi Kelembagaan Nilai 73,25 74 74 74 75 Indeks Profesionalitas ASN Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai KESDM, maka disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui suatu Indeks Profesionalitas ASN KESDM. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN KESDM sebagai pelayan publik terus terus dikembangkan sesuai dengan bidang meningkat, dan spesialisasinya. Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya: 1. Dimensi kualifikasi Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas. 2. Dimensi kompetensi Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas. 3. Dimensi kinerja Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas. 4. Dimensi disiplin Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas. Adapun target Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut: Tabel IV-20 Indikator dan Target Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Target Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul Indeks Profesionalitas ASN Indeks 71 73 75 78 82 Target-target pengembangan SDM yang diukur melalui Profesionalitas ASN KESDM adalah sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan Indeks tugas belajar;
167 - b. Pengembangan program pengembangan kompetensi yaitu peningkatan penyelenggaraan diklat tepat guna dan tepat sasaran, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya; kompetensi pegawai melalui c. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peningkatan disiplin pegawai. Sasaran Strategis 11: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Dalam rangka mengukur peningkatan layanan sektor ESDM terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aspek penilaian dari Indeks SPBE adalah: 1. Kebijakan internal tata kelola SPBE; 2. Kebijakan internal layanan SPBE; 3. Kelembagaan; 4. Strategi dan perencanaan; 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 6. Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan 7. Layanan publik berbasis elektronik; Target Indeks SPBE sebagai berikut: Tabel IV-21 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Target Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Skala 5 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 Sasaran Strategis 12: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Dalam rangka mengukur optimalisasi pengelolaan sistem anggaran KESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu nilai capaian IKPA dan Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM. Target yang digunakan dalam penilaian IKPA dan Opini BPK sebagai berikut: Tabel IV-22 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Target No. Indikator Kinerja/Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai 90 90,25 90,5 90,75 91 2 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
168 - IV.2. Kerangka Pendanaan Sumber pendanaan pembangunan sektor ESDM utamanya dari investasi swasta dan selebihnya dari APBN. Dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, arah pembangunan lebih kepada infrastruktur ketenagalistrikan, energi terbarukan dan hilir migas serta pengolahan dan pemurnian mineral. Investasi swasta dan pendanaan APBN tersebut akan berdampak pada pencapaian ketahanan energi dan penerimaan negara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Perkiraan pembiayaan sektor ESDM tahun 2020-2024 dari APBN sekitar Rp40,8 triliun dan dari investasi swasta sebesar USD191,39 Miliar. Pada tahun 2020 terjadi efisiensi anggaran dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi global COVID-19 dari yang semula sebesar Rp9,7 Triliun menjadi Rp6,2 Triliun. Kebutuhan pendanaan dari APBN untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KESDM sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel IV-23 Rencana Kebutuhan Pendanaan KESDM 2020-2024 No. Unit KESDM 2020 2021 2022 2023 2024 dalam Miliar Rupiah 1 Sekretariat Jenderal 387,08 437,14 464,14 330,29 492,78 2 Inspektorat Jenderal 120,66 131,71 163,50 68,50 138,37 3 Ditjen Minyak dan Gas Bumi 2.013,62 1.995,37 465,64 1.461,21 5.916,05 4 Ditjen Ketenagalistrikan 125,58 174,98 273,18 669,24 700,59 5 Ditjen Mineral dan Batubara 445,99 486,86 455,90 678,64 712,86 6 Ditjen EBTKE 802,38 1.150,63 1.065,58 868,71 5.419,74 7 Badan Geologi 767,68 1.002,60 1.295,18 581,62 1.181,67 8 Badan Litbang ESDM 576,93 541,77 748,67
9 BPSDM ESDM 599,98 527,26 1.036,07 522,61 709,79 10 Setjen DEN 49,05 49,81 49,81 56,86 194,40 11 BPH Migas 249,70 271,17 250,64 211,22 231,16 12 BPMA 77,79 69,10 130,59 78,93 116,44 Total 6.216,44 6.838,40 6.398,90 5.527,83 15.813,85 Investasi sektor ESDM untuk 5 (lima) tahun ke depan diperkirakan sebesar USD191,39 Miliar yang berasal dari subsektor migas yaitu sebesar 55%, subsektor ketenagalistrikan sekitar 20%, subsektor mineral dan batubara sekitar 13%, dan subsektor EBTKE sekitar 11%. Tabel IV-24 Investasi ESDM 2020-2024 (dalam Miliar USD) Subsektor 2020 2021 2022 2023 2024 Minyak dan Gas Bumi 14,54 18,60 22,59 25,16 25,24 Ketenagalistrikan 11,95 9,91 7,55 6,64 3,10 Mineral dan Batubara 7,74 5,69 4,35 3,22 3,17 EBTKE 2,31 2,92 5,56 3,62 7,53 Total 36,54 37,12 40,05 38,64 39,04 Data lengkap terkait indeks kinerja KESDM dan kerangka pendanaan dicantumkan dalam dokumen Matriks Kinerja dan Pendanaan KESDM Tahun 2020-2024 pada halaman 171.
169 - BAB V PENUTUP Renstra KESDM tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dalam mendukung tujuh agenda pembangunan nasional, dimana KESDM berkontribusi pada lima agenda yaitu: 1. Agenda 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2. Agenda 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. 4. Agenda 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 5 : Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan 5. Agenda 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Dokumen ini merupakan pedoman bagi KESDM dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden, yaitu: Pembangunan SDM 1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta global. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law antara lain dengan menyusun RUU tentang Cipta Kerja. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi. Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. 3. 4. 5. Untuk mewujudkan visi dilaksanakan melalui 6 (enam) upaya yaitu: 1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti) dan mampu bekerja secara Cepat, Cermat dan Produktif; 2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan; 3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi konservasi energi; 3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi konservasi energi; 4. Menjamin ketersediaan energi nasional; 5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan 6. Menyediakan data dan informasi vulkanologi, pergerakan tanah dan likuefaksi yang cepat dan akurat. Sehingga dapat mencapai 4 (empat) tujuan yaitu: 1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi; 2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam 3. rangka meningkatkan nilai tambah; Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
170 - 4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat. Yang dijabarkan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menanamkan nilai-nilai KESDM yaitu jujur, profesional, melayani, inovatif dan berarti, untuk mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis yaitu: 1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional; 2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral; 3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi; 4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM; 5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan 6. 7. 8. 9. berkelanjutan; Layanan sektor ESDM yang optimal; Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif; Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; 10. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul; 11. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan 12. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KESDM TAHUN 2020-2024 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 2020 2021 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional Indeks Kemandirian Energi Nasional (Skala 100) - Indeks Ketahanan Energi Nasional (Skala 100)) 59,95 72,06 59,77 72,46 2 Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (Skala 100) Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (Skala 100) 75,04 75,53 3 Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi - Indeks Mitigasi Bencana Geologi (Skala 100) 54,80 57,66 4 Meningkatnya Kompetensi SDM Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (Orang) Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (Orang) 5 Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan - Persentase Realisasi PNBP (%) - Persentase Realisasi Investasi Sektor ESDM (%) 88,0 86,0 90,0 88,0 6 Layanan Sektor ESDM yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4) 7 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas - Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100) - Indeks Implementasi Kebijakan (Skala100) 3,20 62,0 67,3 3,25 65,0 71,7 8 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif - Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala100) - Tingkat Maturitas SPIP (Level Skala 5) - Nilai SAKIP KESDM (Skala 100) 75,5 3,5 78,0 76,5 3,6 80,0 9 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima - Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 100) (Nilai) 80,0 85,1 10 Organisasi yang Fit dan SDM Unggul Nilai Evaluasi Kelembagaan (Skala100) - Indeks Profesionalitas ASN (Skala100) 73,25 71,0 74,0 73,0 11 Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Skala 5) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Skala 5) 3,9 4,0 12 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Skala100) - Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM (Predikat) 90 WTP 90,25 WTP 171 - Target 2022 2023 59,95 72,44 60,16 72,29 77,63 78,86 60,49 63,25 92,0 87,0 93,0 87,0 3,30 3,35 70,0 75,6 74,0 78,5 77,5 3,7 81,0 78,5 3,8 82,0 85,5 90,0 74,0 75,0 74,0 78,0 4,1 4,2 90,5 WTP 90,75 WTP 2024 61,49 73,03 67,41 95,0 87,0 3,40 78,0 81,3 79,5 3,9 83,0 95,5 75,0 82,0 91 WTP 2020 Alokasi (dalam miliar rupiah) 2022 2021 2023 2024 6.216,44 6.838,40 6.398,90 5.527,83 15.813,85 Unit Organisasi Pelaksana Setjen KESDM, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, Bageol, Balitbang, Setjen DEN, BPH Migas, dan BPMA Ditjen Minerba Badan Geologi BPSDM ESDM Setjen, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, Balitbang, BPSDM ESDM, BPH Migas, & BPMA Seluruh Unit Setjen, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Ketenagalistrikan, & Ditjen EBTKE Seluruh Unit Seluruh Unit Seluruh Unit Setjen KESDM Seluruh Unit
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI Sasaran Program 1 Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan Indikator Sasaran Program 1 Indeks Ketersediaan Migas (Indeks Skala ≥1) A. Indeks Ketersediaan Hulu Migas (Indeks Skala ≥ 1 ) Produksi Minyak Bumi (MBOPD) Produksi Gas Bumi (MBOEPD) Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik (%) Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) 2020 1 1 755 1.191 64 15 2021 1 1 716 1.261 65 15 172 - Target 2022 2023 1 1 1 1 727 743 1.281 1.286 66 67 15 15 2024 1 1 743 1.306 68 15 2020 2.013,62 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 1.995,37 465,64 1.461,21 2024 5.916,05 Unit Organisasi Pelaksana DME, DMO, DMB, DMI
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hulu dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) B. Indeks Ketersediaan BBM (Indeks Skala ≥ 1) Produksi BBM dan Hasil Olahan (BOPD) Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) C. Indeks Ketersediaan LPG (Indeks Skala ≥ 1) Produksi LPG (Juta Ton) Deviasi Kuantitas Impor LPG dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Lokasi 2020 15 1 767.680 30 30 30 1 1,97 20 2021 14 1 767.680 27 27 27 1 1,97 17 173 - Target 2022 2023 13 12 1 1 767.680 824.680 25 20 25 20 25 20 1 1 1,97 1,97 15 12 2024 10 1 990.680 15 15 15 1 1,97 10 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Deviasi Kuantitas Ekspor LPG dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) D. Penyediaan Elpiji 3 Kg bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran (Ribu Ton) Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota yang Ditetapkan (%) E. Indeks Ketersediaan LNG (Indeks Skala ≥ 1) Produksi LNG (Juta Ton) Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) F. Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi (Tahun) Persentase WK Migas Konvensional yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Konvensional yang Ditawarkan (%) Lokasi 2020 30 7.000 100 1 17,05 15 8,01/19,10 60 2021 27 7.364-7.399 100 1 17,05 14 7,41/17,14 60 174 - Target 2022 2023 25 22 7.754-7.836 8.165-8.431 100 100 1 1 17,05 17,05 13 12 6,31/15,89 5,20/14,83 60 60 2024 20 8.614-8.870 100 1 17,05 10 4,18/13,58 60 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase WK Migas Non-Konvensional yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non- Konvensional yang Ditawarkan (%) Jumlah Sumber Daya Migas pada Masa Eksplorasi (BBOE) Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10% Jumlah WK yang Kontraknya Diperpanjang/Alih Kelola Jumlah Cadangan Minyak Bumi (MMMSTB) Jumlah Cadangan Gas Bumi (TCF) G. Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional (Hari) H. Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional (Hari) Lokasi 2020 50 70 2 2 2 2.212,1 47,1 23 14 2021 50 70,35 2 2 2 1.935,7 44,6 23 14 175 - Target 2022 2023 50 50 70,70 71,06 2 3 2 2 2 2 1.674,4 1.409,1 42,0 39,4 23 23 14 14 2024 50 71,41 2 2 2 1.137,9 36,7 23 14 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator I. Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder (%) 2 Akurasi Formulasi Harga Migas Terhadap Harga yang Ditetapkan (%) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG Deviasi Harga Gas Hilir (%) 3 Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100) A. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg (Paket) Persentase Kesesuaian Perencanaan Konversi Mitan ke LPG 3 kg terhadap Roadmap (%) Lokasi 2020 80 91,25 5 0 0 30 74
100 2021
82 91,75 5
28 75
100 176
2023 84
86 92,25 92,75 5
5 0
0 26
24 87
1.106.905 100
100 2024
88 93,25 5
22 91
100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMBS
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg (%) B. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan (Paket) Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan (%) Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan (%) C. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani (Paket) Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani (%) Lokasi 2020 100
100 2021 100 20.000 100 100 5.000 100 177 - Target 2022 2023 100 100 40.000 40.000 100 100 100 100 10.000 10.000 100 100 2024 100 40.000 100 100 10.000 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani (%) D. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) (SR) Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU) (SR) Persentase Kesesuaian Dokumen FEED/DEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jargas (%) Persentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan (%) Persentase Kesesuaian Jumlah dan Kualitas Jaringan Gas yang Dibangun terhadap Dokumen Pelengkap Pembangunan (%) Persentase Realisasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga terhadap Dokumen Pengadaan (%) Lokasi 2020 100 127.864
100 100 100 100 2021 100 138.206 50.000 100 100 100 100 178 - Target 2022 2023 100 100 100.000 839.555 800.000 100 100 100 100 100 100 100 100 2024 100 800.000 100 100 100 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase Utilisasi Jargas Rumah Tangga pada Tahun Berjalan (%) E. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Lokasi) F. Indeks Fasilitas Niaga Migas (Indeks Skala 100) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG (Ton) Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG (Ton/d) Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG (MMSCFD) Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG (MMSCFD) Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi (Km) Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan (KL) G. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas (Indeks Skala 100) Lokasi 2020 100 8 100 397 804 35 119 6.497 764.347 100 2021 100 10 100 401 820 40 121 6.516 779.634 100 179 - Target 2022 2023 100 100 8 8 100 100 405 409 820 837 45 45 125 128 6.536 6.555 795.227 811.131 100 100 2024 100 8 100 413 837 45 130 6.575 827.354 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan (KL) Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG (Mton) Kapasitas Fasilitas Pengangkutan CNG (m3) Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG (m3) Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (MMSCFD) H. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas (Indeks Skala 100) Kapasitas Terpasang Kilang BBM (Ribu BCPD) Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG (Juta Ton) Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG (Juta Ton) Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas (Indeks Skala 100) Lokasi 2020 500 100 50 50 100 60 1.151 31,24 3,88 100 2021 500 100 50 50 100 59 1.151 31,24 3,88 100 180 - Target 2022 2023 500 500 100 100 50 50 50 50 100 100 59 59 1.176 1.276 31,24 31,24 3,88 3,88 100 100 2024 500 100 50 50 100 62 1.276 31,24 3,88 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan (KL) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG (m3) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG (Ton) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG (m3) J. Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan) Lokasi 2020 7.039.678 835.626 522.457 1.005.780 Regulasi dan Perizinan:- Keputusan Menteri ESDM Nomor 100K/10/ME M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembang- an dan Pengoperasi- an Kilang Minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;- 2021 7.045.678 850.626 523.057 1.005.780 Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangun- an dan Pengembang- an Kilang 181 - Target 2022 2023 7.052.678 7.060.678 850.626 850.626 523.757 524.557 1.005.780 1.005.780 Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangun- an dan Pengembang- an Kilang Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangun- an dan Pengembang- an Kilang 2024 7.070.678 850.626 525.557 1.005.780 Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangun- an dan Pengembang- an Kilang 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Keputusan Menteri ESDM Nomor 99K/10/ME M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembang- an dan Pengoperasi- an Kilang Minyak di Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;- Keputusan Menteri ESDM Nomor 98K/10/ME M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembang- an dan Pengoperasi- an Kilang Minyak di Dumai, Provinsi Riau ; - Ijin Usaha Sementara Pengolahan PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), nomor 182 -
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 4 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas (%) Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Program Migas yang Berkualitas 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder (%) Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Minyak Mentah 1 Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) (%) Lokasi 2020 27/A.8/MIG AS/2020 tanggal 3 Juni 2020;- Penyesuaian perizinan untuk kilang GRR dan RDMP 60 80 5 2021 61 82 5 Target 2022 183 - 2023 62 84 5 63 86 5 2024 64 88 5 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMBP DMBP
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Optimalnya Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas 1 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas (%) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Tersedianya Pasokan Hulu Migas Sesuai Kebutuhan 1 Indeks Ketersediaan Hulu Migas (Indeks Skala ≥ 1 ) Produksi Minyak Bumi (MBOPD) Produksi Gas Bumi (MBOEPD) Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik (%) Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hulu dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Lokasi 2020 60 1 755 1.191 64 15 15 2021 61 1 716 1.261 65 15 14 184 - Target 2022 2023 62 63 1 1 727 743 1.281 1.286 66 67 15 15 13 12 2024 64 1 743 1.306 68 15 10 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMBS, DMBI, DMBD DMEP, DMEN
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Terjaminnya Pasokan Hulu Migas yang Berkelanjutan 1 Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi (Tahun) Persentase WK Migas Konvensional yang Diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional yang Ditawarkan (%) Persentase WK Migas Non-Konvensional yang Diminati terhadap Jumlah WK Migas Non- Konvensional yang Ditawarkan (%) Jumlah Sumber Daya Migas pada Masa Eksplorasi (BBOE) Jumlah Rekomendasi POD I yang Disetujui oleh Dirjen Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10% Jumlah WK yang Kontraknya Diperpanjang/Alih Kelola Lokasi 2020 8,01/19,10 60 50 70 2 2 2 2021 7,41/17,14 60 50 70,35 2 2 2 185 - Target 2022 2023 6,31/15,89 5,20/14,83 60 60 50 50 70,70 71,06 2 3 2 2 2 2 2024 4,18/13,58 60 50 71,41 2 2 2 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMEW, DMEN, DMEE, DMED, DMEP
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Jumlah Cadangan Minyak Bumi (MMMSTB) Jumlah Cadangan Gas Bumi (TCF) Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Gas dan LNG Skema Hulu 1 Persentase Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa LNG, LPG dan Gas Suar) (%) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Tersedianya Pasokan Hilir Migas Sesuai Kebutuhan 1 Indeks Ketersediaan BBM (Indeks Skala ≥ 1) Produksi BBM dan Hasil Olahan (BOPD) Persentase Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Persentase Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Lokasi 2020 2.212,08 47,10 0 1 767.680 30 30 2021 1.935,75 44,63 0 1 767.680 27 27 186 - Target 2022 2023 1.674,41 1.409,05 42,03 39,38 0 0 1 1 767.680 824.680 25 20 25 20 2024 1.137,86 36,73 0 1 990.680 15 15 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMOH, DMON. DMOS
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Indeks Ketersediaan LPG (Indeks Skala ≥ 1) Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Indeks Ketersediaan LPG (Indeks Skala ≥ 1) Produksi LPG (Juta Ton) Persentase Deviasi Kuantitas Impor LPG dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor LPG dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Penyediaan Elpiji 3 kg Bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran (Ribu Ton) Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor LPG dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Penyediaan Elpiji 3 kg Bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran (Ribu Ton) Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota yang Ditetapkan (%) 4 Indeks Ketersediaan LNG (Indeks Skala ≥ 1) Produksi LNG (Juta Ton) Lokasi 2020 30 1 1,97 20 30 7000 100 1 17,05 2021 27 1 1,97 17 27 7364-7399 100 1 17,05 187 - Target 2022 2023 25 20 1 1 1,97 1,97 15 12 25 22 7754-7836 8165-8431 100 100 1 1 17,05 17,05 2024 15 1 1,97 10 20 8614-8870 100 1 17,05 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 5 Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional (Hari) Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional (Hari) Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional (Hari) Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Migas Hilir 1 Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Migas Hilir Persentase Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG (%) Persentase Deviasi Harga Gas Hilir (%) Tersedianya Fasilitas Niaga, Pengangkutan, Pengolahan dan Penyimpanan Sesuai Kebutuhan 1 Indeks Aksesibilitas Migas A. Indeks Fasilitas Niaga Migas (Indeks Skala 100) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG (Ton) Lokasi 2020 15 23 14 0 30 74 100 397 2021 14 23 14 0 28 75 100 401 188 - Target 2022 2023 13 23 14 0 26 87 100 405 12 23 14 0 24 85 100 409 2024 10 23 14 0 22 91 100 413 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMOH, DMON. DMOS DMOH, DMON. DMOS
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG (Ton/d) Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG (MMSCFD) Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG (MMSCFD) Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi (Km) Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan (KL) B. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas (Indeks Skala 100) Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan (KL) Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG (mton) Kapasitas Fasilitas Pengangkutan CNG (m3) Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG (m3) Lokasi 2020 804 35 119 6497 764.347 100 500 100 50 50 2021 820 40 121 6516 779.634 100 500 100 50 50 189 - Target 2022 2023 820 837 45 45 125 128 6536 6555 795.227 811.131 100 100 500 500 100 100 50 50 50 50 2024 837 45 130 6575 827.354 100 500 100 50 50 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (MMSCFD) C. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas (Indeks Skala 100) Kapasitas Terpasang Kilang BBM (ribu BCPD) Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG (Juta Ton) Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG (Juta Ton) D. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas (Indeks Skala 100) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan (KL) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG (m3) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG (ton) Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG (m3) E. Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan) Lokasi 2020 100 60 1.151 31,24 3,88 100 7.039.678 835.626 522.457 1.005.780 Regulasi dan Perizinan: - Keputusan Menteri 2021 100 59 1.151 31,24 3,88 100 7.045.678 850.626 523.057 1.005.780 Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi 190 - Target 2022 2023 100 100 59 59 1.176 1.276 31,24 31,24 3,88 3,88 100 100 7.052.678 7.060.678 850.626 850.626 523.757 524.557 1.005.780 1.005.780 Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi 2024 100 62 1.276 31,24 3,88 100 7.070.678 850.626 525.557 1.005.780 Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 2020 ESDM Nomor 100K/10/ME M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembang- an dan Pengoperasi- an Kilang Minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; - Keputusan Menteri ESDM Nomor 99K/10/ME M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembang- an dan Pengoperasi- an Kilang Minyak di Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; - Keputusan Menteri 2021 Pembangun- an dan Pengembang- an Kilang Target 2022 Pembangun- an dan Pengembang- an Kilang 191 - 2023 Pembangun- an dan Pengembang- an Kilang 2024 Pembangun- an dan Pengembang- an Kilang 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Lokasi 2020 ESDM Nomor 98K/10/ME M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembang- an dan Pengoperasi- an Kilang Minyak di Dumai, Provinsi Riau ; - Ijin Usaha Sementara Pengolahan PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), nomor 27/A.8/MIG AS/2020 tanggal 3 Juni 2020; -Penyesuaian perizinan untuk kilang GRR dan RDMP 2021 Target 2022 192 - 2023 2024 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Tersedianya Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg untuk Daerah yang Belum Terkonversi 1 Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg (Paket) Persentase Kesesuaian Perencanaan Konversi Mitan ke LPG 3 Kg terhadap Roadmap (%) Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg (%) Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan 1 Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan (Paket) Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan (%) Lokasi 2020
100 2021
20.000 100
1.106.905 100
100 40.000 40.000 100
100 2024
100 100 40.000 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMIR, DMIB DMIR, DMIB
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan (%) Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani 1 Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani (Paket) Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani (%) Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani (%) Tersedianya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga sesuai dengan Roadmap 1 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) (SR) Lokasi 2020 100
127.864 2021
100 5.000 100
100 138.206 194
2023 100
100 10.000 10.000 100
100.000 2024
100 10.000 100
2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMIR, DMIB DMIR, DMIB
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU) (SR) Persentase Kesesuaian Dokumen FEED/DEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jargas (%) Persentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan (%) Persentase Kesesuaian Jumlah dan Kualitas Jaringan Gas yang Dibangun terhadap Dokumen Pelengkap Pembangunan (%) Persentase Realisasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga terhadap Dokumen Pengadaan (Kontrak) (%) Persentase Utilisasi Jargas Rumah Tangga pada Tahun Berjalan(%) Terlaksananya Studi Penduluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU Lokasi 2020
100 100 100 100 100 2021 50.000 100 100 100 100 100 195 - Target 2022 2023 839.555 800.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2024 800.000 100 100 100 100 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMIR, DMIB
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 2 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Lokasi) Pelayanan Jasa Minyak dan Gas Bumi Mendukung Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Ditjen Migas Menuju Data-Driven Policy Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas (Rekomendasi) Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (%) 2 Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas (%) Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Lokasi 2020 8 75 85 2021 10 77 87 Target 2022 196 - 2023 8 79 89 8 5 81 100 2024 8 5 83 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana LEMIGAS LEMIGAS DMB
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Prgram Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Optimalnya Kontribusi Subsektor Migas untuk Memberi Nilai Tambah dan Efek Pengganda Bagi Perekonomian Nasional 1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (%) 2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas (%) Pelayanan Jasa Minyak dan Gas Bumi Optimalisasi Kontribusi BLU Subsektor Migas 1 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak- BLU (Miliar Rp) Pengelolaan Pendapatan Layanan untuk Biaya Operasional yang Optimal 1 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) (%) Layanan Subsektor Migas yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Indeks Skala 4) Lokasi 2020 75 85 3 2021 77 87 3,25 197 - Target 2022 2023 79 89 3,30 81 91 150 71 3,5 2024 83 93 151 72 3,6 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMBI DMBP LEMIGAS LEMIGAS LEMIGAS DME, DMO, DMT, DMB, SDM
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Informasi Migas 1 Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas (Indeks Skala 4) Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Program Migas 1 Indeks Kepuasan Layanan Program Migas (Indeks Skala 4) Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hulu Migas 1 Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas (Indeks Skala 4) Lokasi 2020 3 3 3 2021 3,25 3,25 3,25 198 - Target 2022 2023 3,30 3,35 3,30 3,35 3,30 3,35 2024 3,40 3,40 3,40 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDML, SDMH SDML, SDMH DMBD, DMBI SDML, SDMH
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hilir Migas 1 Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas (Indeks Skala 4) Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas 1 Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas (Skala 4) Pelayanan Jasa Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Jasa dan Pengujian Migas 1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian (Skala 4) Lokasi 2020 3 3 2021 3,25 3,25 199 - Target 2022 2023 3,30 3,35 3,30 3,35 3,5 2024 3,40 3,40 3,6 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDML, SDMH SDML, SDMH LEMIGAS LEMIGAS
Program/ Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Jumlah Kompetensi Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi (Sertifikat) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Indeks Skala 100) Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas (Indeks skala 100) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas (Indeks skala 100) Lokasi 2020 75,50 75,50 75,50 2021 76,50 76,50 76,50 200 - Target 2022 2023 6 77,50 78,50 77,50 78,50 77,50 78,50 2024 6 79,50 79,50 79,50 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana LEMIGAS DME, DMO, DMT, DMB, SDM DMBK, DMBD DMEW, DMEN, DMEE, DMED, DMEP
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 5 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas (Indeks skala 100) Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Migas Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas (Indeks Skala 100) Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan Indeks Keselamatan Migas (Indeks Skala 100) Lokasi 2020 75,50 75,5 88 2021 76,50 76,5 88 201 - Target 2022 2023 77,50 78,50 77,5 78,5 90 90 2024 79,50 79,5 91 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMOA, DMOS, DMOO, DMON, DMOH DMTO, DMTE, DMTS, DMTL, DMTP DMT
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Perusahaan yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas(%) 2 Jumlah RSNI dan RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas 3 Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas (%) 4 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 5 Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 6 Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMKM dengan Kategori Baik ( >76.55 % ) 7 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas Lokasi 2020 10 6 2,73 5 35 4 10 2021 20 7 3,52 5 35 6 10 202 - Target 2022 2023 30 40 8 9 4,27 4,98 4 4 33 33 8 10 9 9 2024 50 10 5,65 4 25 12 8 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kagiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 8 Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas 9 Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik ( >76.55% ) 10 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (%) 11 Jumlah Objek Vital Migas Nasional yang Diawasi Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan Indeks Keselamatan Migas (Skala 100) Lokasi 2020 10 12 4 35 88 2021 10 14 5 40 88 Target 2022 203 - 2023 9 16 6 45 90 9 18 7 50 90 2024 8 20 8 55 91 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana DMTO, DMTE, DMTS, DMTL, DMTP
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Perusahaan yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas (%) 2 Jumlah RSNI dan RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas 3 Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas (%) 4 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 5 Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 6 Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik ( >76.55 % ) 7 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas Lokasi 2020 10 6 2,73 5 35 4 10 2021 20 7 3,52 5 35 6 10 204 - Target 2022 2023 30 40 8 9 4,27 4,98 4 4 33 33 8 10 9 9 2024 50 10 5,65 4 25 12 8 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 8 Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas 9 Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik ( >76.55% ) 10 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Penunjang Migas (%) 11 Jumlah Objek Vital Migas Nasional yang Diawasi BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Sasaran Program 1 Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri Indikator Program 1 Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) (penyalur)* dengan Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur) 2020 10 12 4 35 253 83 2021 10 14 5 40 329 76 205 - Target 2022 2023 9 16 6 45 401 72 9 18 7 50 457 56 2024 8 20 8 55 500 43 2020 249,70 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 271,17 250,64 211,22 2024 231,16 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (Km) Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI Penambahan Penyalur BBM Satu Harga di Wilayah 3T Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri dan Ketersediaan Infrastruktur Gas Bumi Melalui Pipa melalui Pengaturan dan Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan 1 Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Pembangunan Ruas Kaltim-Kalsel dan WJD di Kalimantan (Rekomendasi) Lokasi 2020 15.300 83 1 2021 15.800 76 1 206 - Target 2022 2023 16.300 16.800 72 56 1 1 2024 17.300 43 1 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program 2 Indikator Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Percepatan Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (Tahapan) Terlaksananya Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 1 Persentase penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Ditugaskan kepada Badan Usaha (%) 2 Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa (MMSCF) Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm Terlaksananya Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM Lokasi 2020 Evaluasi Kelayakan dan Persiapan Pembangun- an 100 1.515.803.76 5 2021 Regulasi dan Perizinan/ Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 100 1.591.594.00 0 207 - Target 2022 2023 Lelang Proyek dan Dukungan Pelaksanaan Konstruksi Pelaksanaan Konstruksi 100 100 1.671.174.00 0 1.754.732.00 0 2024 Pengawasan 100 1.842.468.00 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang Ditugaskan kepada Badan Usaha (%) 2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyalur BBM satu Harga di Wilayah 3T (%) 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Penyediaan Dan Pendistribusian BBM (Rekomendasi) Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Terlaksananya pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa 1 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pipa Transmisi dan Distribusi melalui Pipa (Rekomendasi) Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Jumlah Produk Hukum BPH Migas (SK) Lokasi 2020 100 100 4 1 140 2021 100 100 4 1 140 208 - Target 2022 2023 100 100 4 1 140 100 100 4 1 140 2024 100 100 4 1 140 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm Tersedianya Pengaturan dan Penetapan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI 1 Jumlah Draf Peraturan Juklak Juknis SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM (Draf Peraturan) 2 Jumlah SK Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (SK) Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 1 Jumlah SK Pengaturan Penetapan, Monitoring dan Evaluasi Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa (SK) Lokasi 2020 1 26 6 2021 1 26 6 Target 2022 209 - 2023 1 26 6 1 26 6 2024 1 26 6 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Jumlah Penetapan Lelang WJD Eksisting (SK) 3 Jumlah SK Pengaturan Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (SK) 4 Jumlah Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Baru di Kalimantan yang Dilelang (SK) 5 Jumlah SK Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (SK) 6 Jumlah penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (SK) BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH Sasaran Program 1 Meningkatnya kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional Indikator Sasaran Program 1 Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh (%) Lokasi 2020 0 4 0 2 4 52 2021 6 2 0 2 6 10 Target 2022 210 - 2023 6 2 1 2 6 10 6 2 1 2 6 52 2024 6 2 1 2 6 52 2020 77,79 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 69,10 130,59 78,93 2024 116,44 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Produksi Minyak dan Gas Bumi (BOEPD) 3 Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak dan Gas Bumi (US$/BOE) 4 Komitmen TKDN pada Industri Hulu Migas (%) Perencanaan Meningkatkan Resources dan Reserves Minyak dan Gas Bumi 1 Pemberian Dukungan Kepada Pemerintah dalam Penyiapan dan Kajian Wilayah Kerja (Rekomendasi) 2 Survei Seismik dan Processing (Kegiatan) 3 Pemboran Eksplorasi (Sumur) 4 Pemboran Eksploitasi (Sumur) 5 Pemenuhan Komitmen Pasti dan Komitmen Kerja (Kegiatan) Optimasi Perencanaan Kegiatan Hulu Migas Aspek Teknis dan Keekonomian Lokasi 2020 15.189,7 13,69 55 1
2021 18.483,4 10 55 1 1 1 1 2 211 - Target 2022 2023 23.456,7 21.961,0 13 12 55 55 2 2 1 1 2 2 1 6 2 2 2024 24.426,9 14 55 2 1 2 2 2 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 3 Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Rekomendasi Rencana Program dan Anggaran serta Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Migas (Rekomendasi) 2 Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B) Eksplorasi (Dokumen) 3 Laporan Perkiraan Cadangan dan Produksi Minyak dan Gas Bumi Wilayah Aceh (Laporan) Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional 1 Rekomendasi Rencana Program dan Anggaran serta Pengawasan Kegiatan Eksploitasi Migas (Rekomendasi) 2 Pengendalian POD (Dokumen) 3 Rekomendasi Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B) Eksploitasi (Rekomendasi) 4 Persetujuan dan/atau Rekomendasi Otorisasi Pengeluaran Biaya (AFE) Operasi Lokasi 2020 2 2 1 4 3 4 8 2021 1 1 1 4 3 4 8 Target 2022 212 - 2023 3 3 1 5 4 5 8 4 4 1 5 4 5 8 2024 4 4 1 5 4 5 8 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Memastikan Operasi Produksi Berjalan dengan Baik untuk Mencapai Target Produksi dan Lifting 1 Tercapainya Lifting sesuai Target WP&B (BOEPD) 2 Realisasi Kegiatan Operasi Produksi Sesuasi dengan WP&B (Kegiatan) Keuangan Komersial Menjamin Lindungan Lingkungan Pasca Operasi Komitmen Penempatan Dana ASR di Bank BUMN (Juta US$) Dukungan Bisnis Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional 1 Persentase Unscheduled Downtime Aplikasi Sistem Informasi Dalam Kondisi Normal (%) 2 Persentase Penyelesaian Service Level Agreement (SLA) Help Desk (%) 3 Pengembangan Big Data Machine Learning Lokasi 2020 8.145 3 1,5 2 94
2021 11.632 3
3,2 2
213 - Target 2022 2023 14.762 13.820 3 3 3,2 3,2 2 2 96 97 2 2 2024 15.372 3 3,2 2 98 3 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Terlaksananya Manajemen Formalitas dan Hubungan Eksternal 1 Dukungan kegiatan Eksplorasi KKKS di Wilayah Kewenangan Aceh (Laporan) 2 Dukungan kegiatan Eksploitasi KKKS di Wilayah Kewenangan Aceh (Laporan) Manajemen Internal Mendorong Efektivitas Manajemen Regulasi dan Pemenuhan Pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2015 1 Jumlah Rekomendasi Aspek Hukum KKS (Rekomendasi) 2 Jumlah Rekomendasi Aspek Sumber Daya Manusia KKKS (Berdasarkan Realisasi Peserta Pelatihan dari Rencana Pelatihan) (Rekomendasi) Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Lokasi 2020 1 1 2 1 2021 1 1 2 3 Target 2022 214 - 2023 1 1 2 1 1 1 1 1 2024 1 1 1 1 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh (Juta US$) Perencanaan Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Rekomendasi Perkiraan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi Operasi Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Pengawasan terhadap Anggaran Kegiatan Penunjang Operasi KKKS Sesuai dengan Persetujuan WP&B (%) 2 Persentase Optimasi Penggunaan Anggaran Aktifitas Penunjang Operasi KKKS Sesuai dengan Persetujuan dalam WP&B (%) Lokasi 2020 34,81 1 90 90 2021 41,43 1 90 90 215 - Target 2022 2023 52,58 49,22 1 1 90 90 90 90 2024 54,75 1 90 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan, Integritas dan Keandalan Fasilitas Produksi yang Optimal Jumlah Rekomendasi Persetujuan Tahapan Penyelesaian Pekerjaan (PPP) dan Penyelesaian Place Into Service (PIS) Fasilitas Produksi (Rekomendasi) Keuangan Komersial Optimalisasi Kontribusi Keuangan Subsektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Penagihan Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh (Juta US$) 2 Rekomendasi Legalitas Komersialisasi Minyak dan/atau Gas Bumi (Rekomendasi) 3 Terlaksananya Pemeriksaaan Biaya dan Perhitungan Bagian Negara (Laporan) Dukungan Bisnis Lokasi 2020 2 34,81 2 1 2021 1 41,43 2 7 216 - Target 2022 2023 1 1 52,58 49,22 2 2 3 3 2024 1 54,75 2 6 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Optimalisasi Pengadaan dan Penggunaan Aset Bersama Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Penghematan dari Proses Pengadaan (US$) 2 Penghematan dari Optimalisasi Aset Bersama (Rekomendasi) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas Operasi Pengedalian dan Pengawasan Program Kesehatan, Keselamatan Kerja yang Optimal 1 Mengkolaborasikan Semua Stakehoder Kagiatan Penunjang Operasi Melalui Program Kontrak Atau Penggunaan Fasilitas Bersama (FSA/Kontrak) 2 Plant Availability Fasilitas Produksi (%) Lokasi 2020 500.000 10 1 2 85 2021 500.000 10 1 2 85 217 - Target 2022 2023 500.000 500.000 10 10 1 1 2 2 85 85 2024 500.000 10 1 2 85 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Kegiatan 2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif Indikator Sasaran Kegiatan 1 Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas (Fraksi) 2 Komitmen Ketaatan KKKS dalam PROPER (Biru) dari Total Jumlah Peserta Kontraktor KKS Kegiatan 2 Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi BPMA yang Efektif Indikator Sasaran Kegiatan Nilai SAKIP BPMA (Skala 100) Sasaran Program 4 Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas Indikator Sasaran Program Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100) Kegiatan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100) Lokasi 2020 1 2 80 80 80 2021 1 2 82 82 82 Target 2022 218 - 2023 1 2 83 83 83 1 2 85 85 85 2024 1 2 85 85 85 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Program 5 Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul Indikator Sasaran Program 1 Persentase Pekerja BPMA yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Posisi Jabatan (%) 2 Persentase Tingkat Kedisiplinan Kehadiran Pekerja BPMA Berdasarkan Data Absensi Pegawai (%) Kegiatan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul Indikator Sasaran Kegiatan 1 Persentase Pekerja BPMA yang Mengikuti Pelatihan/Sertifikasi Berdasarkan Rencana Program Kerja Pelatihan dan Sertifikasi (%) 2 Persentase Tingkat Kedisiplinan Kehadiran Pekerja BPMA Berdasarkan Data Absensi Pegawai (%) 3 Jumlah Maksimal Kejadian Berhentinya Operasi Karena Permasalahan Hubungan Industrial (Kejadian) 4 Persentase Realisasi Pengembangan SDM (%) Lokasi 2020 90 90 90 90 3 90 2021 90 90 90 90 3 90 Target 2022 219 - 2023 90 90 90 90 3 90 90 90 90 90 3 90 2024 90 90 90 90 3 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 5 Persentase Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan (%) Sasaran Program 6 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Indikator Sasaran Program Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA (Skala 100) Kegiatan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran BPMA yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) BPMA (Skala 100) 2 Pengelolaan Sistem Anggaran BPMA yang Optimal (%) 3 Jumlah Dokumen Perencanaan (Struktur Kinerja, RKA, KAK, RAB, DIPA dan RKA-KL) (Dokumen) 4 Jumlah Laporan BPMA (Laporan) DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN 2020 85 90,0 90,0 96 6 4 2021 85 90,3 90,3 96 6 4 220 - Target 2022 2023 85 85 90,5 90,8 90,5 90,8 96 96 6 6 4 4 2024 85 91,0 91,0 96 6 4 2020 125,58 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 174,98 273,18 669,24 2024 700,59 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program 1 Indikator Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional 1 Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100) 2 Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100) 3 Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100) 4 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4) Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif 1 SAIDI Nasional (Jam/Pelanggan/ Tahun) Lokasi Pusat Pusat 2020 69,43 85,95 100 2,1 15 2021 69,88 86,99 100 2,2 10 221 - Target 2022 2023 70,33 70,78 88,38 89,22 100 10 2,3 2,4 5 3 2024 71,23 90,19 100 2,5 1 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 SAIFI Nasional (Kali/Pelanggan/ Tahun) 3 Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%) 4 Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%) 5 Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%) 6 Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%) 7 Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif) Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 1 Produksi Tenaga Listrik (GWh) Lokasi Pusat 2020 10 25 9,2 100 78,88 168 339.082,70 2021 8 26 9,01 100 78,91 390 359.946,10 222 - Target 2022 2023 5 3 28 29 8,93 8,78 100 100 79,44 79,47 693 1.030 382.696,10 406.325 2024 1 30 8,6 100 80,02 1.558 431.281,20 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 3 Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif) 3 Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional) 4 Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan 1 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi) 2 Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi/ Kebijakan) 3 Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi) Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Lokasi Pusat 2020 77.107 3 60.079,83 1 1 2 2021 79.187 3 64.257,80 1 1 2 223 - Target 2022 2023 81.217 83.219 3 3 68.894,40 73.608,75 1 1 1 1 2 2 2024 85.216 3 78.190,61 1 1 2 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik 1 Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%) Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik 1 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita) a Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi) b Rasio Elektrifikasi Nasional (%) c Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi Creating Market EBT) (MW) c. 1 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW) a. Jumlah Penambahan PLTU (MW) Lokasi Pusat Pusat 2020 0,54 1.142 1 100 5.209,48 4.765,58 1.194,5 2021 0,54 1.203 1 100 6.187,91 5.444,5 855,5 224 - Target 2022 2023 0,54 0,54 1.268 1.336 1 1 100 100 2.949,58 5.511,69 1.521 4.431 576 471 2024 0,54 1.408 1 100 5.174,85 2.065 65 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator b.Jumlah Penambahan PLTU USC (MW) c.Jumlah Penambahan PLTU MT (MW) d.Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW) c. 2 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW) a. Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019- 2028 (MW) b. Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019- 2028 (MW) c. Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW) d. Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW) Lokasi 2020 1.950
1.621,08 443,90 140
165,20 138,70
2021 2.950
1.639 743,41 80
440,29 60,20 162,92 225
1.000 600 1.200 345 1.760 1.428,58 1.080,69 132 300 918,56 245,69 356,90 49,80 11,12 315,20 2024 2.000
3.109,85 375 1.936,55 102,60 315,70 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 3 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator e. Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW) c. 3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi) Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 1 Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms) 2 Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA) 2. 1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi) 3 Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms) 4 Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA) Lokasi Pusat 2020
1 4.459,60 14.247 1
46.412 3.212 2021
1 4.765,90 8.460 1 42.714 3.022 226 - Target 2022 2023 10 170 1 1 4.632,10 3.519,50 7.510 3.900 1 1 50.657 43.065 3.615 3.206 2024 380 1 1.692 4.490 1 43.113 3.119 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 4. 1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi) 5 Pengembangan Smart Grid (Lokasi) Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional terhadap Teknologi 1 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%) Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 1 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (Juta Ton) Lokasi Pusat Pusat 2020 1 5 33 4,71 2021 1 5 34 4,92 227 - Target 2022 2023 1 1 5 5 35 36 5,36 5,91 2024 1 5 37 6,07 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 3 Sasaran Program 2 Indikator Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1. 1 Jumlah Layanan Dukungan Subsektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi) Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan 1 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4) Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%) Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan 1 Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD) Lokasi Pusat Pusat Pusat 2020 1 2,1 90 11,95 2021 1 2,2 100 9,91 228 - Target 2022 2023 1 1 2,3 2,4 100 100 7,55 6,64 2024 1 2,5 100 3,10 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kegiatan 1 Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kegiatan 1 Sasaran Program 3 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Layanan Pengaduan Konsumen Listrik 1 Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan) Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru 1 Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Peringkat Getting Electricity pada Ease of Doing Business (EoDB) (Rekomendasi) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif Lokasi Pusat Pusat Pusat 2020 100 1 2021 100 1 229 - Target 2022 2023 100 1 100 1 2024 100 1 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indikator Program 3 1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100) Kegiatan 1 Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sasaran Kegiatan 1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif Indkator Kegiatan 1
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100) DIREKTORAT JENDERAL EBTKE Sasaran Program 1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang Berkelanjutan Indikator Sasaran Program 1 TKDN Subsektor EBTKE Dalam Rangka Mendukung Kemandirian Energi Nasional (Skala 100) Lokasi Pusat 2020 78,16 78,16 55,45 2021 80,70 80,70 55,45 230 - Target 2022 2023 83,23 85,77 83,23 85,77 55,45 55,45 2024 2020 88,31 88,31 802,38 55,45 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 1.150,63 1.065,58 868,71 0 0 0 2024 5.419,74 0 Unit Organisasi Pelaksana DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung)
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Indeks Ketahanan Energi Subsektor EBTKE (Skala 100) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang Berkelanjutan 1 Kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi (MW) 2 TKDN pembangkit PLT Bioenergi (%) 3 Pemanfaatan Biofuel untuk domestik (juta KL) 4 Pemanfaatan Biogas (ribu m3/tahun) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan Lokasi 2020 49,50 246,7 40 10 28.910,0 2021 49,95 152 40 10,2 30.530,0 231 - Target 2022 2023 50,52 51,38 484,8 159 40 40 14,2 14,6 32.150,0 33.770,0 2024 2020 52,30 0 252,6 0,0 40 0,0 17,4 0,0 35.390,0 0,0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Unit Organisasi Pelaksana DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung) 0,0 0,0 0,0 0,0
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Penambahan kapasitas terpasang PLTA/M/MH (MW) a. PLTA (MW) b. PLTM (MW) 2 Penambahan kapasitas terpasang PLTS (MW) a. PLTS Rooftop (MW) b. PLTS (MW) 3 Penambahan kapasitas terpasang PLTB (MW) 4 TKDN PLTB (%) 5 TKDN PLTS (%) 6 TKDN PLTA (%) Lokasi 2020 165,2 129 36,20 134,6 34,63 99,97 0 40 40 70 2021 440,3 274 166,29 328,8 35,88 292,94 0 40 40 70 232 - Target 2022 2023 955,9 397 755 93,32 200,88 303,69 339,1 643,2 38,53 47,37 300,59 595,83 10 279 40 40 40 40 70 70 2024 1.951,4 1.157 0 794,41 0 643,7 0 51,78 0 591,92 0 440 0 40 0 40 0 70 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 7 PLTN Komersial yang Dibangun Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang Berkelanjutan 1 Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rp) 2 Intensitas Energi Primer (SBM/ Miliar Rp) 3 Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya (peralatan) Lokasi 2020 Meneliti pengembanga n teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan 0,9 139,50 3 2021 Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembanga n terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia 0,9 138 2 233 - Target 2022 2023 Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembanga n PLTN Melakukan analisis multi kriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbanga n pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan dan skala keekonomian 0,9 0,8 136,60 135,20 1 0 2024 Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembanga n energi nasional. 0 0,8 0 133,80 0 0 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 4 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM (Juta Ton) 5 Intensitas reduksi emisi GRK sektor energi (ton/orang) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan 1 Penambahan kapasitas terpasang PLTP (MW) 2 TKDN PLTP (%) 3 Jumlah Wilayah Panas Bumi yang ditetapkan 4 Jumlah Wilayah Panas Bumi yang ditawarkan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Sektor EBTKE yang berkelanjutan 1 Persentase TKDN Infrastruktur Terbangun (%) Lokasi 2020 58 0,21 140 30 2 5 40 2021 67 0,25 80 30 2 5 40 234 - Target 2022 2023 91 116 0,33 0,42 132 300 33 33 2 2 5 4 40 40 2024 142 0 0,50 0 375 0 35 0 2 0 3 0 40 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Penambahan kapasitas PLTS Rootop dan PLT EBT Lainnya (MW) a. PLTS Rooftop b. PLTS c. PLTM d. PLTBg POME 3 Penambahan Kapasitas PLTS Terpusat (Unit) 4 Persentase Penyelesaian Revitalisasi Pembangkit EBT (%) 5 Persentase Penyelesaian Pembangunan Peralatan Efisiensi Energi (%) Kemandirian dan Ketahanan Energi BBSP KEBTKE yang Berkelanjutan 1 Jumlah Potensi Terukur EBT Dalam Rangka Percepatan Investasi (MW) Potensi Angin/Bayu (MW) Potensi Hidro (MW) Potensi Biomassa (MW) Lokasi 2020 0 10 0 1 1 0 19,4 100 2021 0 10 15 0 0 0 63,9 0 235 - Target 2022 2023 0 0 10 10 15 15 0 0 0 0 5 (1 MW) 5 (1 MW) 16,7 0 0 0 590 200 120 60 2024 0 0 10 0 15 0 0 0 0 0 5 (1 MW) 0 0 0 0 0 600 200 120 60 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program 2 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Potensi Surya (MW) 2 Jumlah Rekomendasi Teknis Bidang EBTKE (Rekomendasi) Optimalisasi Kontribusi Subsektor EBTKE yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Realisasi PNBP Subsektor EBTKE dan PNBP BLU Survei dan Pengujian KEBTKE (%) 2 Persentase Realisasi Investasi Subsektor EBTKE (%) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Optimalisasi kontribusi Dit. Bioenergi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan Realisasi Investasi Bioenergi (Miliar USD) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Optimalisasi kontribusi Dit. Aneka EBT yang bertanggung jawab dan berkelanjutan Lokasi Pusat Pusat 2020 93 90 0,42 2021 93 90 0,20 236 - Target 2022 2023 210 2 93 94 90 90 1,76 0,19 2024 210 2 94 90 0,33
2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023
2024 Unit Organisasi Pelaksana DEP (Utama) SDE (Pendukung) DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung)
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Realisasi Investasi Aneka EBT (Miliar USD) Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi Optimalisasi kontribusi Dit. Konservasi Energi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan Realisasi Investasi Konservasi Energi (Miliar USD) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Optimalisasi kontribusi Dit. Panas Bumi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan 1 Realisasi PNBP Panas Bumi (Miliar Rp) 2 Realisasi Investasi Panas Bumi (Miliar USD) Kontribusi BBSP KEBTKE yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Lokasi Pusat Pusat 2020 0,54 0,008 1,196 1,050 2021 1,39 0,010 1,369 1,330 237 - Target 2022 2023 2,51 2,11 0,011 0,013 1,599 1,970 1,290 1,310 2024 5,63 0,014 2,181 1,560
2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023
2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - BLU BBSP KEBTKE (Miliar Rp) Layanan Subsektor EBTKE yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Ditjen EBTKE (Indeks Skala 4) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Layanan Dit. Bioenergi yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Bioenergi (Skala 4) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Layanan Sektor EBTKE yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Aneka EBT (Skala 4) Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi Lokasi Pusat Pusat 2020 3,10 3,10 3,10 2021 3,15 3,15 3,15 238 - Target 2022 2023 11,20 3,20 3,35 3,20 3,25 3,20 3,25 2024 16,50 3,4 0 3,30
3,30
2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0
2024 Unit Organisasi Pelaksana DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung)
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Layanan Dit. Konservasi Energi yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Konservasi (Skala 4) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Layanan Dit. Panas Bumi yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Panas Bumi (Skala 4) Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Layanan Dit. Infrastruktur EBT yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Infrastruktur EBT (Skala 4) Layanan BBSP KEBTKE yang Optimal 1 Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan BBSP KEBTKE (Indeks, skala 4) Lokasi Pusat Pusat Pusat 2020 3,1 3,1 3,1 2021 3,15 3,15 3,15 239 - Target 2022 2023 3,2 3,25 3,2 3,25 3,2 3,25 3,4 2024 3,3 3,3 3,3 3,5
2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023
2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU (%) 3 Jumlah Ruang Lingkup Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi (Ruang lingkup) [kumulatif] Pembinaan dan Pengawasan Subsektor EBTKE yang Efektif Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dit. Bioenergi yang Efektif Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Bioenergi (Skala 4) Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dit. Aneka EBT yang Efektif Lokasi Pusat Pusat 2020 75,50 75,5 2021 76,50 76,5 240 - Target 2022 2023 96 5 77,50 78,50 77,5 78,5 2024 96 6 79,50 79,5
2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023
2024 Unit Organisasi Pelaksana DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Eektifitas Pembinaan dan Pengawasan (Nilai) Kegiatan 3 Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi Sasaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dit. Konservasi Energi yang Efektif Pusat Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100) Kegiatan 4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Sasaran Kegiatan 1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dit. Panas Bumi yang Efektif Pusat Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100) PROGRAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA Sasaran Program 1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Batubara Nasional Indikator Sasaran Program 1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara 2020 75,5 75,5 75,5 87,93 2021 76,5 76,5 76,5 88,21 241 - Target 2022 2023 77,5 78,5 77,5 78,5 77,5 78,5 89,07 89,32 2024 79,5 79,5 79,5 89,58
2020 445,99 7,49 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023
486,86 455,90 678,64 7,90 7,41 7,87
2024 Unit Organisasi Pelaksana
712,86 7,95 DBP, DBB
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (Skala 100) 2 Indeks Ketahanan Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100) Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Batubara Nasional 1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100) a. Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (%) a.1. Pembelian Barang Domestik (%) a.2. Persentase Penggunaan TKDN untuk Subsektor Batubara (%) b. Persentase Kepemilikan Modal Dalam Negeri Untuk Subsektor Batubara (%) 2 Indeks Ketahanan Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100) Lokasi 2020 90 87,9 0 78,5 10 83,9 90 2021 90 88,2 0 79,0 12 84,3 90 242 - Target 2022 2023 90 90 89,1 89,3 0 0 79,5 80 14 16 88,6 88,8 90 90 2024 90 89,6 0 80,5 18 89,1 90 2020 13,40 3,9 0 0 0 0 12,3 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 14,06 13,42 13,76 4,4 3,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,0 12,3 12,7 2024 Unit Organisasi Pelaksana 14,13 DBP, DBB 4,4 0 0 DBB - SDBU 0 DBB - SDBU 0 DBB - SDBU 13,0 DBB - SDOP
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator a. Rasio Produksi Batubara (%) a.1. Pengawasan Jumlah Produksi Batubara (Juta Ton) a.2. Pengawasan Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) - (DMO) (Juta Ton) b. Cadangan dibagi Produksi Batubara (Tahun) b.1. Cadangan (Juta Ton) c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara Dalam Negeri (%) c.1. Pengawasan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Juta Ton) d. Harga Batubara Acuan (Jumlah Penetapan) Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara Lokasi 2020 100 550 155 71,5 39.306 100 155 12 2021 100 609 168 63,7 38.776 100 168 12 243 - Target 2022 2023 100 100 618 625 177 184 61,9 60,3 38.246 37.702 100 100 177 184 12 12 2024 100 628 187 59,2 37.152 100 187 12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 DBB - SDOP 0 DBB - SDOP 0 DBB - SDOP 0 DBB - SDOP 0 DBB - SDPE 0 DBB - SDOP 0 DBB - SDOP 0 DBB - SDOP
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Batubara Nasional 1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100) a. Rasio Suplai Batubara Impor yang Digunakan untuk Pembangkit Listrik atau Sebagai Sumber Energi Primer (%) a.1. Impor Batubara (Juta Ton) a.2.Kebutuhan Batubara Domestik (Hanya Untuk PLTU) yang Direncanakan (Juta Ton) 2 Indeks Ketahanan Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100) a. Rasio Produksi Batubara (%) Lokasi 2020 87,9 0 0 109 90 100 2021 88,2 0 0 121 90 100 244 - Target 2022 2023 89,1 89,3 0 0 0 0 129 135 90 90 100 100 2024 2020 89,6 3,6 0 0 0 0 137 0 90 1,1 100 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 3,6 3,6 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 1,1 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 3,6 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 1,1 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator a.1. Jumlah Produksi Batubara yang Direncanakan (Juta Ton) a.2. Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) - (DMO) yang Direncanakan (Juta Ton) b. Cadangan dibagi Produksi Batubara (Tahun) b.1. Cadangan (Juta Ton) c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara Dalam Negeri (%) c.1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang Direncanakan - (DMO) (Juta Ton) d. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (%) Lokasi 2020 550 155 71,5 39.306 100 155 50 2021 609 168 63,7 38.776 100 168 50 245 - Target 2022 2023 618 625 177 184 61,9 60,3 38.246 37.70 100 100 177 184 50 50 2024 628 187 59,2 37.152 100 187 50 2020 0 0 0 0 0 0 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3
Program/ Kegiatan Sasaran Program 2 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator d.1. Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang direncanakan (ribu ton) d.2. Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang direncanakan (ribu ton) Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral 1 Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara Optimalisasi Ketersediaan Pasokan mineral Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri a. Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri (Rasio) a. 1. Emas dan Perak Lokasi Pusat 2020 500 1000 75,04 75,04
0,8 2021
500 1000
75,53 75,53
0,8 246 - Target 2022 2023 500 500 1000 1000 77,63 78,86 77,63 78,86
0,8 0,8 2024
500 1000
79,42 79,42
0,8 2020
16,37 1,16
Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 17,89 19,56 21,41 1,16 1,16 1,16
2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 DBP - SDP3 0 DBP - SDP3 23,44 DBP, DBM 1,16 DBP - SDP3
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Emas dan Perak Diproses (Ton) Produksi Bahan Mentah (Ton) a. 2. Tembaga (Bijih) Tembaga dari Bijih Diproses (Ton) Produksi Bahan Mentah (Ton) a. 3. Tembaga (Konsentrat) Tembaga dari Konsentrat Diproses (Ton) Produksi Bahan Mentah (Ton) a. 4. Timah Timah Diproses (Ton) Produksi Bahan Mentah (Ton) a. 5. Nikel Nikel Diproses (Ton) Produksi Bahan Mentah (Ton) Lokasi 2020 17.756.143 21.693.601 0,8 1.673.157 2.091.446 0,44 1.000.000 2.263.039 0,8 98.793 123.491 0,66 12.766.803 19.310.791 2021 20.459.812 25.402.812 0,8 1.673.157 2.100.000 0,37 1.000.000 2.718.571 0,8 98.793 123.491 0,71 21.322.581 30.100.934 247 - Target 2022 2023 16.382.359 14.752.904 19.347.083 17.685.234 0,8 0,8 4.200.000 5.400.000 5.007.446 6.517.446 0,28 0,28 1.000.000 1.000.000 3.584.208 3.630.893 0,8 0,8 98.793 98.793 123.491 123.491 0,73 0,73 43.582.951 52.606.920 59.943.600 71.744.007 2024 14.367.576 17.202.304 0,8 8.300.000 9.812.446 0,38 1.000.000 3.515.03 0,8 98.793 123.491 0,73 52.139.014 71.399.310 2020
Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023
Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator a. 6. Bauksit Bauksit Diproses (Ton) Produksi Bahan Mentah (Ton) Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Optimalisasi Ketersediaan Pasokan mineral Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri a. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (%) a. 1. Emas (%) a. 2. Perak (%) a. 3. Timah (%) a. 4. Tembaga (%) a. 5. Nikel Olahan (FeNI +NPI) (%) a. 6. Nikel Matte (%) a. 7. Bauksit (%) Lokasi Pusat 2020 0,16 4.363.000 26.757.600 75,04
35 60
60 65
70 90
65 2021
0,26 7.242.880 27.833.000 75,53
35 60 60 65 70 90 65 248 - Target 2022 2023 0,8 0,8 17.492.880 23.309.796 21.866.100 29.137.245 77,63 78,86
35 40 60 62 60 65 65 70 70 75 90 95 65 68 2024 0,8 23.309.796 29.137.245 79,42
40 62
65 70
75 95
68 2020
15,21
Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023
16,73 18,40 20,25
22,28
Unit Organisasi Pelaksana DBP
DBM
SDOP
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator b. Persentase P3DN dan peningkatan TKDN (%) b. 1. Pembelian Barang Domestik (%) b. 2. Persentase TKDN untuk Sektor Mineral (%) c. Nilai Tambah dari Raw Material (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Produk Akhir) c. 1. Emas (Logam Mulia - LM) c. 2. Perak (Logam Perak - LP) c. 3. Timah (Timah Murni Batangan - TMB) c. 4. Tembaga (Katoda Tembaga - KT) c. 5. Nikel (Nickel Pig Iron - NPI) c. 6. Nikel (Ferro Nickel - FeNi) c. 7. Nikel (Nickel Matte - NM) c. 8. Bauksit (Chemical Grade Alumina - CGA) c. 9. Bauksit (Smelter Grade Alumina - SGA) Lokasi 2020
68 10
LM LP
TMB KT
NPI FeNi
NM CGA
SGA 2021
69 12
LM LP
TMB KT
NPI FeNi
NM CGA
SGA 249
70 71
14 16
LM LM
LP LP
TMB TMB
KT KT
NPI NPI
FeNi FeNi
NM NM
CGA CGA
SGA SGA
72 18
LM LP
TMB KT
NPI FeNi
NM CGA
SGA 2020
Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023
Unit Organisasi Pelaksana DBM
SDBU DBM
SDBU DBM
SDBU DBM
SDOP
Program/ Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Optimalisasi Kontribusi Subsektor Minerba yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Realisasi PNBP Subsektor Minerba dan PNBP BLU Pengujian Minerba (%) 2 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Minerba (%) Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara Optimalisasi Kontribusi Subsektor Minerba yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Minerba (%) 2 Investasi Subsektor Minerba (Miliar USD) Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubara Optimalisasi Kontribusi Sektor Minerba yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Realisasi PNBP Subsektor Minerba (%) Lokasi 2020 100 100 100 7,74 100 2021 100 100 100 5,69 100 250 - Target 2022 2023 100 100 100 100 100 100 4,35 3,22 100 100 2024 100 100 100 3,17 100 2020 60,03 4,89 4,89 0 60,03 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 61,36 62,26 62,80 4,50 4,49 4,63 4,50 4,49 4,63 0 0 0 61,36 62,26 62,80 2024 Unit Organisasi Pelaksana 59,01 DBN 4,62 DBP 4,62 DBP - SDPIKS 0 DBP - SDPIKS 59,01 DBN - Seluruh Subdit
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Penerimaan PNBP Subsektor Minerba (Miliar Rupiah) Optimalisasi Kontribusi BLU Subsektor Minerba 1 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak - BLU (Miliar Rupiah) 2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak - BLU (%) 3 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU (%) Pembinaan dan Pengawasan Sektor Minerba yang Efektif 1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Minerba yang Efektif 1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Lokasi 2020 44.395 76 76 2021 36.740 77 77 251 - Target 2022 2023 37.748,9 38.120,7 31,76 100 80 78 79 78 79 2024 38.280,1 32,81 100 85 80 80 2020 0 68,34 7,03 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 69,42 70,19 70,89 7,13 6,81 6,31 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 DBN - SDPL 71,81 DBP, DBM, DBB, DBT 5,92 DBP - SDPP,SDPW
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Indeks Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Minerba oleh Setditjen Minerba yang Efektif Monitoring kegiatan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan (Frekuensi) Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral yang Efektif 1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan 2 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Smelter (Tambahan Kumulatif) (Unit) 3 Indeks Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah 4 Indeks Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin 5 Indeks Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah Lokasi 2020 76 2 76 21 76 76 76 2021 77 2 77 48 77 77 77 Target 2022 252 - 2023 78 2 78 50 78 78 78 79 2 79 52 79 79 79 2024 80 2 80 52 80 80 80 2020 0 1,77 7,97 0 0 0 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 1,77 1,77 1,77 8,76 9,63 10,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 DBP - SDPP,SDPW 1,77 SDB - Bag RL 11,66 DBM - Seluruh Subdit 0 DBM - SDOP 0 DBM - Seluruh Subdit 0 DBM - Seluruh Subdit 0 DBM - Seluruh Subdit
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 6 Indeks Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Pembinaan dan Pengawasan Sektor Batubara yang Efektif 1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan 2 Indeks Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah 3 Indeks Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin 4 Indeks Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah 5 Indeks Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara Pembinaan dan Pengawasan Sektor Minerba yang Efektif 1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Lokasi 2020 76 76 76 76 76 76 76 2021 77 77 77 77 77 77 77 Target 2022 253 - 2023 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 2024 80 80 80 80 80 80 76 2020 0 3,06 0 0 0 0 48,51 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 3,25 3,47 3,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,51 48,51 48,51 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 DBM - Seluruh Subdit 3,95 DBB - Seluruh Subdit 0 DBB - Seluruh Subdit 0 DBB - Seluruh Subdit 0 DBB - Seluruh Subdit 0 DBB - Seluruh Subdit 48,51 DBT - Seluruh Subdit
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 2 Luas Lahan Reklamasi Pertambangan (Ha) 3 Indeks Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah 4 Indeks Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin 5 Indeks Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah 6 Indeks Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin PROGRAM MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI BADAN GEOLOGI Sasaran Program 1 Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi Indikator Sasaran Program 1 Indeks Mitigasi Bencana Geologi (Skala 100) Kegiatan 1 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kesiap-siagaan Bencana Geologi 2020 7.000 76 76 76 76 54,8 2021 7.025 77 77 77 77 57,66 254 - Target 2022 2023 7.050 7.075 78 79 78 79 78 79 78 79 60,49 63,25 2024 7.100 80 80 80 80 67,41 2020 0 0 0 0 0 767,68 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.002,60 1.295,18 581,62 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 DBT - SDLL 0 DBT - Seluruh Subdit 0 DBT - Seluruh Subdit 0 DBT - Seluruh Subdit 0 DBT - Seluruh Subdit 1.181,67
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan (Lokasi) 2 Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan (Pos PGA) 3 Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi (Erupsi Gunungapi Gempa Bumi Tsunami dan Gerakan Tanah) (Rekomendasi) 4 Layanan Sosialisasi dan Informasi Mitigasi Bencana Geologi (Wilayah/ Kabupaten) 5 Monitoring dan Peringatan Dini Gerakan Tanah (Rekomendasi) 6 Rekomendasi Teknis Mitigasi Kebencanaan Geologi Kelautan (Rekomendasi) Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Geologi Lokasi 2020 8 5 148 11 25
2021 4
5 156
29 25
255
2023 17
13 156
29 25
17 13 156 29 25 2 2024 17 14 156 29 25 2 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Jumlah Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Kebencanaan Geologi (Rekomendasi) 2 Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana Geologi (Wilayah) 3 Pengembangan Metode, Teknologi, dan Instrumentasi Kebencanaan Geologi (Sistem) Penyelidikan dan Konservasi Air Tanah Meningkatnya jumlah penyelidikan, penelitian dan pemantauan dalam usaha konservasi air tanah 1 Data atau Model dan Rekomendasi Teknis Hasil Penelitian dan Perekayasaan (Rekomendasi) Pemantauan Penurunan Tanah (Titik) Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi Lokasi 2020 5 60 2 20 200 2021 5 60 2 32 200 256 - Target 2022 2023 5 60 2 20 200 5 60 2 20 200 2024 5 60 2 2 200 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral, Batubara dan Gas Metana Batubara, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi (%) 2 Persentase Realisasi Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan dan Penetapan Warisan Geologi (%) 3 Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Hidrogeologi Terpadu (%) Penelitian, Penyelidikan, Perekayasaan dan Pelayanan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan Konservasi Air Tanah Berbasis CAT 1 Eksplorasi dan Pelayanan Sumur Pantau Air Tanah (Titik) 2 Pengembangan Jaringan Pemantauan Air tanah (CAT) 3 Pendayagunaan Air Tanah Berbasis CAT (CAT) Lokasi Pusat 2020 100 100 100 570
12 2021
13 12
257
2023 100
13 13
2024 100
13 12 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 4 Update Peta Zona Konservasi Air Tanah (Peta) 5 Kawasan Bentang Alam Karst, Kawasan Imbuhan, dan Kawasan Cagar Alam Geologi (Kawasan) 6 Konservasi Air Tanah dan Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Kab/Kota) Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi Meningkatnya data dan informasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi 1 Survei Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi (Rekomendasi) 2 Survei Keprospekan Sumber Daya Batubara, Gambut dan Gas Metana Batubara (Rekomendasi) 3 Survei Keprospekan Sumber Daya Mineral (Rekomendasi) Lokasi Pusat 2020 3 4 16 8 9 14 2021 14 4 19 16 12 23 Target 2022 258 - 2023 3 4 19 8 10 14 3 4 19 8 9 14 2024 3 4 19 8 9 14 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 4 Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi (Rekomendasi) 5 Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Batubara (Rekomendasi) 6 Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja CBM (Rekomendasi) 7 Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral (Rekomendasi) 8 Dokumen Studi Kelayakan Sumber Daya Batubara dan Panas Bumi (Dokumen) 9 Fasilitasi Hilirisasi Mineral Skala Kecil (Rekomendasi) Survei dan Pelayanan Geologi Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Survei dan Pelayanan Geologi 1 Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Miyak dan Gas Bumi (Rekomendasi) 2 Survei Pengembangan Geosain (Data) 3 Data dan Informasi Migas (Wilayah) Lokasi Pusat 2020 3 10 1 10 8 4 4 6
2021 3 10 1 10 8 4 4 6 2 Target 2022 259 - 2023 3 10 1 10 8 4 4 6 2 3 10 1 10 8 4 4 6 2 2024 3 10 1 10 8 4 4 6 2 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi Kelautan 1 Rekomendasi Teknis Wilayah Keprospekan Mineral Kelautan (Rekomendasi) 2 Rekomendasi Teknis Wilayah Keprospekan Migas Kelautan (Rekomendasi) Data dan Peta Geologi yang Berkualitas 1 Persentase Penyelesaian Pemetaan Geologi (%) 2 Pemutakhiran Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas bumi (%) Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi Data dan Peta Geologi Mitigasi Bencana yang Berkualitas Lokasi Pusat 2020 100 100 2021 100 100 260 - Target 2022 2023 100 100 2 2 100 100 2024 2 2 100 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Data dan Informasi Hasil Penyelidikan Penelitian dan Hasil Rancang Bangun Kegunungapian dan Kebencanaan Geologi (Layanan Data) 2 Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi (Peta) Penelitian, Penyelidikan, Perekayasaan dan Pelayanan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan Data dan Peta Geologi yang Berkualitas 1 Kajian Terpadu Geologi Untuk Daerah Perkotaan (Rekomendasi) 2 Peta Zona Kerentanan Likuefaksi (Rekomendasi) (kumulatif) 3 Peta Penurunan Muka Tanah (Rekomendasi) (kumulatif) Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi Data dan Peta Geologi yang Berkualitas Lokasi Pusat Pusat 2020 11 8 4 3 3 2021 20 20 4 5 5 Target 2022 261 - 2023 20 20 4 7 7 20 20 4 9 9 2024 20 20 4 11 11 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pemutakhiran Neraca Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (Data) Survei dan Pelayanan Geologi Data dan Peta Geologi yang Berkualitas Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema (Peta) Data, Informasi, Rekomendasi, dan Layanan Geologi Data dan Peta Geologi yang Berkualitas 1 Pemetaan tematik dan Sistematis Geologi Kelautan (Peta) 2 Data dan Informasi Geologi Kelautan (Layanan Data) 3 Rekomendasi Teknis Wilayah Keprospekan Energi Kelautan (Rekomendasi) Lokasi Pusat 2020 5 12
2021 5
262
2023 5
5 12
2024 5 12 4 2 2 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi 1 Indeks Kepuasan Layanan Badan Geologi (Skala 4) Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi 1 Jumlah Lokasi Survei, Kajian dan Penelitian Bidang Museum Geologi (Lokasi) 2 Jumlah Layanan Kemuseuman, Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi Geologi (Layanan) 3 Jumlah koleksi yang dipelihara, didata dan ditata (Unit) Lokasi Pusat 2020 3,1 5 2 6 2021 3,2 9 2 8 Target 2022 263 - 2023 3,3 5 2 6 3,4 5 2 6 2024 3,4 5 2 6 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 4 Jumlah Laporan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan laporan, pengelolaan BMN, Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Sarana Prasarana (Layanan) 5 Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Layanan) 6 Indeks Kepuasan (IK) Pengguna Terhadap Layanan Badan Geologi oleh Setbadan Geologi (Skala 4) Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi 1 Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Layanan) 2 Jumlah Laporan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan laporan, pengelolaan BMN, Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Sarana Prasarana (Layanan) Lokasi Pusat 2020 1 1 3,1 1 1 2021 1 1 3,2 1 1 264 - Target 2022 2023 1 1 3,3 1 1 1 1 3,4 1 1 2024 1 1 3,4 1 1 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi Jumlah Laporan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan laporan, pengelolaan BMN, dan Pengelolaan Sarana Prasarana Penelitian, Penyelidikan, Perekayasaan dan Pelayanan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi 1 Jumlah Laporan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan laporan, pengelolaan BMN, dan Pengelolaan Sarana Prasarana 2 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Lokasi Pusat Pusat 2020 1 1 1 2021 1 1 1 Target 2022 265 - 2023 1 1 1 1 1 1 2024 1 1 1 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penyelidikan dan Konservasi Air Tanah Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi 1 Jumlah Laporan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan laporan, pengelolaan BMN, Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Sarana Prasarana 2 Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Layanan) Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi Layanan Internal yang Optimal 1 Layanan Data dan Informasi Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (Layanan Data) Lokasi Pusat Pusat 2020 1 1 10 2021 1 1 10 Target 2022 266 - 2023 1 1 10 1 1 10 2024 1 1 10 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 7 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Jumlah Laporan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan laporan, pengelolaan BMN, Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Sarana Prasarana (Layanan) 3 Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Layanan) Survei dan Pelayanan Geologi Layanan Internal yang Optimal 1 Layanan Pusat Informasi Geopark/Geologi (Unit) 2 Penetapan Geoheritage (Rekomendasi) 3 Jumlah Laporan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan laporan, pengelolaan BMN, Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Sarana Prasarana 4 Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Layanan) Lokasi Pusat 2020 1 1 2
1 1 2021 1 1 3 4 1 1 Target 2022 267 - 2023 1 1 4 4 1 1 1 1 3 4 1 1 2024 1 1 3 4 1 1 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 8 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 5 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Data, Informasi, Rekomendasi, dan Layanan Geologi Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi 1 Terselenggaranya Layanan Perkantoran BBSPGL (Layanan) 2 Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Dan Laporan, Pengelolaan BMN, Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan Sarana Prasarana BBSPGL (Layanan) Optimalisasi Kontribusi Badan Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Geologi dan PNBP BLU Geologi Kelautan (%) Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi Optimalisasi Kontribusi Subsektor Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Lokasi Pusat 2020
100 2021
100 268 - Target 2022 2023 100 1 1 100 2024 1 1 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Realisasi PNBP (Miliar Rp) Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi Optimalisasi Kontribusi Subsektor Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Realisasi PNBP (Miliar Rp) Survei dan Pelayanan Geologi Optimalisasi Kontribusi Subsektor Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Realisasi PNBP (Miliar Rp) Data, Informasi, Rekomendasi, dan Layanan Geologi Optimalisasi Kontribusi Badan Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU (Miliar Rp) Lokasi Pusat Pusat 2020 1,099 1,184 0,360 2021 1,128 1,184 0,330 269 - Target 2022 2023 1,165 1,196 1,184 1,184 0,350 0,360 16 2024 1,223 1,184 0,365 17 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 2020 2021 PROGRAM RISET DAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Sasaran Program 1 Optimalisasi Kontribusi Litbang yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Pusat Indikator Sasaran Program Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU (%) 75 Kegiatan 1 Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Sasaran Kegiatan Optimalisasi Kontribusi Litbang yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Pusat Indikator Sasaran Kegiatan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU Puslitbang Geologi Kelautan (Milliar Rupiah) 33,44 Kegiatan 2 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Sasaran Kegiatan Optimalisasi Kontribusi Litbang Yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Pusat 90 27 270 - Target 2022 2023 90 29,7
2020 576,93 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 541,77 748,67
Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 2 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU Puslitbangtek KEBTKE (Milliar Rupiah) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Optimalisasi Kontribusi Litbang yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU Puslitbangtek Mineral dan Batubara (Milliar Rupiah) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Optimalisasi Kontribusi Litbang yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU PPPTMGB LEMIGAS (Milliar Rupiah) Layanan Litbang yang Optimal Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Litbang (Indeks, skala 4) Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Lokasi Pusat Pusat 2020 13,61 33,44 128,72 3,2 2021 17,1 27 135 3,3 271 - Target 2022 2023 19,31 29,7 139,5 3,3
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Layanan Litbang yang Optimal Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Litbang Puslitbang Geologi Kelautan (Indeks) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Layanan Litbang yang Optimal Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Litbang Puslitbangtek KEBTKE (Indeks, skala 4)) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Layanan Litbang yang Optimal Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Litbang Puslitbang Tekmira (Indeks) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Layanan Litbang yang Optimal Lokasi 2020 3,2 3,2 3,2 2021 3,2 3,3 3,2 Target 2022 272 - 2023 3,2 3,4 3,3
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Litbang PPPTMGB LEMIGAS (Indeks, skala 4) Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Produktif 1 Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang (Buah) 2 Jumlah Pengembangan Teknologi (Buah) 3 Jumlah Usulan Paten/Lisensi (Buah) 4 Jumlah Updating Data/Produk Survei (Peta/Atlas) Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Produktif 1 Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbang Geologi Kelautan (Buah) 2 Jumlah Pengembangan Teknologi Puslitbang Geologi Kelautan (Buah) Lokasi 2020 3,2 8 42 3 7 4 12 2021 3,3 9 49 4 14 4 14 Target 2022 273 - 2023 3,3 11 45 4 15 4 12
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 3 Jumlah Updating Data/Produk Survei (Peta/Atlas) Puslitbang Geologi Kelautan Jumlah FS untuk Ditawarkan kepada Technology Provider Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (Dokumen) (RPJMN) Jumlah FS untuk Ditawarkan kepada Technology Provider Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (Dokumen) (RPJMN) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Produktif 1 Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbangtek KEBTKE (Buah) 2 Jumlah Pengembangan Teknologi Puslitbangtek KEBTKE (Buah) Lokasi 2020 4 2 5 2021 Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Nusa Lembongan Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Selat Alas 8 2 6 Target 2022 Pra FS di Nusa Lembongan Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Selat Sape 274 - 2023 8
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penelitian dan Pengembangan Teknologi FCC untuk Green Gasoline berbasis CPO 100% hingga Pembuatan Desain Skala Komersial (Unit) (RPJMN) 3 Jumlah Updating Data/Produk Survei Puslitbangtek KEBTKE (Peta/Atlas) Jumlah Potensi Terukur PLTBayu (MW) (RPJMN) Jumlah Potensi Terukur PLTA/Mini/Mikro (MW) (RPJMN) Jumlah Potensi Terukur PLTBio (MW) (RPJMN) 4 Jumlah Usulan Paten/Lisensi Puslitbangtek KEBTKE (Buah) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Produktif Lokasi 2020 0 -- -- -- 1 2021 1 (Penyempur- naan Pilot Plant (alat kontrol dan alat ukur)) 3 200 120 60 1 275 - Target 2022 2023 1 (Simulasi mengguna- kan bahan baku Olein (Co-Product CPO))
3 200
120 60
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbang Tekmira (Buah) 2 Jumlah Pengembangan Teknologi Puslitbang Tekmira (Buah) Pengembangan dan Penelitian Pembuatan Super Magnet dari Bahan Baku Bauksit Residu (Tahapan ) (RPJMN) Pembangunan dan pengembangan pilot plant teknologi pirolisis batubara hingga desain skala komersial (Tahapan ) (RPJMN) Pembuatan dan Pengembangan Katalis Sintetik (Tahapan) (RPJMN) Lokasi 2020 2021 2 2 10 11 Pengembang- an Teknologi Ekstraksi Nd dari Bauksit Residu Pengadaan, perakitan, dan commisio- ning pilot plant pirolisis batubara di Palimanan dengan kapasitas 25kg/jam Pembuatan dan uji aktivitas Katalis 276 - Target 2022 2023 3 11 Pengembang- an Teknologi Purifikasi Larutan Nd- Sulfat dengan Teknologi Solvent Extraction dan Ion Exchange
ujicoba formula produksi syncrude oil
Optimalisasi Pembuatan dan uji aktivitas Katalis terpilih
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 3 Jumlah Usulan Paten/Lisensi Puslitbang Tekmira (Buah) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Produktif 1 Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang PPPTMGB LEMIGAS (Buah) 2 Jumlah Pengembangan Teknologi PPPTMGB LEMIGAS (Buah) 3 Jumlah Usulan Paten/Lisensi PPPTMGB LEMIGAS (Buah) 4 Jumlah Updating Data/Produk Survei (Peta/Atlas) PPPTMGB LEMIGAS Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Sektor ESDM Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM/NSPK (Rekomendasi) Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Lokasi 2020 1 3 15 1 3 7 2021 1 3 18 2 3 10 Target 2022 277 - 2023 1 3 16 1 4 10
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Bidang Geologi Kelautan Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM/NSPK Puslitbang Geologi Kelautan (Rekomendasi) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Bidang KEBTKE Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM/NSPK Puslitbangtek KEBTKE (Rekomendasi) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Bidang Mineral dan Batubara Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM/NSPK Puslitbang Tekmira (Rekomendasi) Lokasi 2020 1 1 2 2021 4 1 2 Target 2022 278 - 2023 4 1 2
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 5 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Bidang Minyak dan Gas Bumi Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM/NSPK PPPTMGB LEMIGAS (Rekomendasi) Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU (%) Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU Puslitbang Geologi Kelautan (%) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Lokasi 2020 3 93,8 90 2021 3 94 95 279 - Target 2022 2023 3 100 100
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 6 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU Puslitbangtek KEBTKE (%) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU Puslitbang Tekmira (%) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU PPPTMGB LEMIGAS (%) Sarana Laboratorium yang menerapkan sistem manajeman mutu Jumlah Laboratorium yang Terakreditasi (Unit) Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Lokasi 2020 95 95 100 50 2021 95 95 100 52 280 - Target 2022 2023 100 100 100 55
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sarana Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu Jumlah Laboratorium Puslitbang Geologi Kelautan yang Terakreditasi (Unit) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Sarana Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu Jumlah Laboratorium Puslitbangtek KEBTKE yang Terakreditasi (Unit) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Sarana Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu Jumlah Laboratorium Puslitbang Tekmira yang Terakreditasi (Unit) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Sarana Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu Lokasi 2020 0 2 1 2021 1 3 3 Target 2022 281 - 2023 1 5 3
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Laboratorium PPPTMGB LEMIGAS yang Terakreditasi (Unit) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM Sasaran Program 1 Terselenggaranya Pengembangan SDM Sektor ESDM yang Kompeten dan Profesional Indikator Sasaran Program 1 Jumlah peserta pelatihan bidang ESDM sektor industri Jumlah Peserta pelatihan Sektor Industri Migas Jumlah Peserta pelatihan Sektor Industri Geominerba Jumlah Peserta pelatihan Sektor Industri KEBTKE 2020 47 12.070 5.245 5.103 1.722 2021 45 14.483 6.294 6.123 2.066 282 - Target 2022 2023 46
17.379 20.855 7.552 9.063 7.348 8.817 2.479 2.975 2024
25.027 10.876 10.581 3.570
2020 599,98 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 527,26 1.036,07 522,61
2024 709,79 Unit Organisasi Pelaksana PPSDM Migas, PPSDM Geominerba dan PPSDM KEBTKE
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Jumlah peserta pelatihan Aparatur Sipil Negara Jumlah peserta pelatihan ASN Migas Jumlah peserta pelatihan ASN Geominerba Jumlah peserta pelatihan ASN Aparatur Jumlah peserta pelatihan ASN KEBTKE Jumlah peserta pelatihan ASN BDTBT 3 Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat Jumlah Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat subsektor Migas Lokasi 2020 3.827 200 153 3.344 40 90 734 300 2021 6.580 240 184 6.000 48 108 881 360 283 - Target 2022 2023 6.797 6.986 288 346 221 265 6.100 6.150 58 69 130 156 1.057 1.267 432 518 2024 7.303 415 318 6.300 83 187 1.522 622 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, PPSDM Aparatur, dan BDTBT PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, dan BDTBT
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Jumlah Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat subsektor Geominerba Jumlah Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat subsektor KEBTKE Jumlah Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat subsektor BDTBT 4 Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor ESDM Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE Lokasi 2020 120 160 154 22.875 16.219 2.888 3.768 2021 144 192 185 27.451 19.463 3.466 4.522 284 - Target 2022 2023 173 207 230 276 222 266 32.941 39.529 23.356 28.027 4.159 4.991 5.426 6.511 2024 249 332 319 47.434 33.632 5.989 7.813 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana PPSDM Migas, PPSDM Geominerba dan PPSDM KEBTKE
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 5 Jumlah Mahasiswa Politeknik Jumlah Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Jumlah Mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Terselenggaranya Pengembangan SDM di Bidang Migas 1 Jumlah Peserta pelatihan Sektor Industri Migas 2 Jumlah peserta pelatihan ASN Migas 3 Jumlah Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat subsektor Migas 4 Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas Lokasi 2020 1.260 998 262 21.964 5.245 200 300 16.219 2021 1.590 1.058 532 26.357 6.294 240 360 19.463 285 - Target 2022 2023 1.838 2.018 1.118 1.178 720 840 31.628 37.954 7.552 9.063 288 346 432 518 23.356 28.027 2024 2.078 1.178 900 45.545 10.876 415 622 33.632 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana PEM Akamigas, PEP Bandung, PEP Prabumulih dan PEP Bali BPMD, BPMS
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara Terselenggaranya Pengembangan SDM di Bidang Geominerba 1 Jumlah Peserta pelatihan Sektor Industri Geominerba 2 Jumlah peserta pelatihan ASN Geominerba 3 Jumlah Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat subsektor Geominerba 4 Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi Terselenggaranya Pengembangan SDM di Bidang KEBTKE 1 Jumlah Peserta pelatihan Sektor Industri KEBTKE 2 Jumlah peserta pelatihan ASN KEBTKE Lokasi 2020 8.264 5.103 153 120 2.888 5.690 1.722 40 2021 9.917 6.123 184 144 3.466 6.828 2.066 48 286 - Target 2022 2023 11.901 14.280 7.348 8.817 221 265 173 207 4.159 4.991 8.193 9.831 2.479 2.975 58 69 2024 17.137 10.581 318 249 5.989 11.798 3.570 83 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana BPS BPED dan BPES
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 3 Jumlah Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat subsektor KEBTKE 4 Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Terselenggaranya Pengembangan SDM di Bidang Kepemimpinan, Manajemen, dan Administrasi Jumlah peserta pelatihan Aparatur Sipil Negara Aparatur Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral Terselenggaranya Pengembangan SDM di Bidang Pendidikan Vokasi sektor Energi Jumlah Mahasiswa PEM Akamigas Pendidikan Tinggi Energi dan Pertambangan Terselenggaranya Pengembangan SDM di Bidang Pendidikan Vokasi sektor Pertambangan Lokasi 2020 160 3.768 3.344 998 2021 192 4.522 6.000 1.058 287 - Target 2022 2023 230 276 5.426 6.511 6.100 6.150 1.118 1.178 2024 332 7.813 6.300 1.178 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana BPAS, BPAK AA
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 7 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 2 Indikator Sasaran Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Jumlah Mahasiswa PEP Bandung Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Terselenggaranya Pengembangan SDM di Bidang Tambang Bawah Tanah 1 Jumlah peserta pelatihan ASN BDTBT 2 Jumlah Peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat subsektor BDTBT Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengembangan SDM Sektor ESDM Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BPSDM (%) Lokasi 2020 262 90 154 100 2021 532 108 185 100 288 - Target 2022 2023 720 130 222 100 840 156 266 100 2024 900 187 319 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, PPSDM Aparatur, PEM Akamigas, Sekretariat BPSDM dan BDTBT
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengembangan SDM Sektor Migas Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PPSDM Migas (Miliar Rp) Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengembangan SDM Sektor Geominerba Jumlah penerimaan negara bukan pajak PPSDM Geominerba (PNBP) (Miliar Rp) Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengembangan SDM Sektor KEBTKE Jumlah penerimaan negara bukan pajak PPSDM KEBTKE(PNBP) (Miliar Rp) Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral Lokasi 2020 84 47,6 16,9 2021 84 47,6 16,9 289 - Target 2022 2023 97,3 102,1 53,5 56,3 20,2 21 2024 107,2 58,9 22 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana BPMD, BPMS, BPMU, BPMP Semua Bidang Semua Bidang
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengembangan SDM Pendidikan Vokasi Sektor Migas Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PEM AKAMIGAS (Miliar Rp) Institusi pendidikan vokasi yang unggul, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor yang unggul, pelatihan dan talent management Aparatur KESDM Akreditasi dan sertifikasi BAN PT (sertifikat) Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral Institusi pendidikan vokasi yang unggul, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor yang unggul, pelatihan dan talent management Aparatur KESDM Akreditasi dan sertifikasi BAN PT (sertifikat) Pendidikan Tinggi Energi dan Pertambangan Lokasi 2020 41,4
2021 41,4 4
290
2023 65,4 65,4 2
2024 65,4 3 3 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana AUK PEM Akamigas dan PEP Bandung PEM Akamigas
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Institusi pendidikan vokasi yang unggul, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor yang unggul, pelatihan dan talent management Aparatur KESDM Akreditasi dan sertifikasi BAN PT (sertifikat) Sarana dan prasarana pembelajaran yang kreatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan sektor Jumlah dokumen NSPK (dokumen) Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Sarana dan prasarana pembelajaran yang kreatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan sektor Jumlah dokumen NSPK (dokumen) Lokasi 2020
316 265
2021 4
253 200
291
250 200
250 200
253 200 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana PEP Bandung PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, dan PPSDM Aparatur PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, dan PPSDM Aparatur
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara Sarana dan prasarana pembelajaran yang kreatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan sektor Jumlah dokumen NSPK (dokumen) Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi Sarana dan prasarana pembelajaran yang kreatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan sektor Jumlah dokumen NSPK (dokumen) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Lokasi 2020 5 30 2021 8 20 Target 2022 292 - 2023 8 15 10 10 2024 10 10 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, dan PPSDM Aparatur PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, dan PPSDM Aparatur
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Kegiatan Sarana dan prasarana pembelajaran yang kreatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan sektor Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah dokumen NSPK (dokumen) Sasaran Program 5 Optimalisasi TIK yang andal dan terintegrasi Indikator Program Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM (Aplikasi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Sasaran Kegiatan Optimalisasi TIK yang andal dan terintegrasi Indikator Sasaran Kegiatan 1 Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM Sekretariat BPSDM (Aplikasi) 2 Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM PPSDM Migas (Aplikasi) Lokasi 2020 16 6 1 1 2021 25 7 1 1 Target 2022 293 - 2023 27 8 1 1 30 9 2 1 2024 33 10 3 1 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, dan PPSDM Aparatur Sekretariat BPSDM (Bagian Umum)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 3 Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM PPSDM Geominerba (Aplikasi) 4 Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM PEM AKAMIGAS (Aplikasi) 5 Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM PEP Bandung(Aplikasi) 6 Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM PPSDM KEBTKE (Aplikasi) 7 Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM PPSDM Aparatur (Aplikasi) 8 Pemanfaatan Aplikasi Pengembangan SDM BDTBT (Aplikasi) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SEKRETARIAT JENDERAL KESDM Sasaran Program 1 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Lokasi 2020 1 1 1
2021 1
Target 2022 294 - 2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1 1 1 1 1 2020 387,08 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 437,11 464,14 330,29 2024 492,78 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Program Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 100) Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima 1 Indeks Reformasi Birokrasi KESDM (Skala 100) 2 Manajemen Perubahan 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 4 Penataan Tata Laksana 5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terwujudnya Good Governance Melalui Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Setjen KESDM Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif Lokasi 2020 80 80 80 80 80 80 80 2021 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 295 - Target 2022 2023 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 90 90 90 90 90 90 90 2024 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJO SJO3 SJO3
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Nilai SAKIP KESDM (Skala 100) 2 Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM (Level Skala 5) Pembinaan Administrasi Hukum KESDM Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Hukum (hari) Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia (Hari) Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif Lokasi 2020 78 3,5 31 31 2021 80 3,6 31 31 Target 2022 296 - 2023 81 3,7 31 31 82 3,8 31 31 2024 83, 3,9 31 31 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJR SJO
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Keuangan (hari) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif 1 Nilai SAKIP KESDM (Skala 100) 2 Nilai SAKIP SETJEN KESDM (Skala 100) Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM Yang Efektif Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Umum (Hari) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif Lokasi 2020 31 78 81,5 31 2021 31 80 82 31 Target 2022 297 - 2023 31 31 81 82 83 84,0 31 31 2024 31 83 85 31 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJRS SJRE
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 7 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 8 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 9 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM (Hari) Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM Yang Efektif Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Pusat PBMN (Hari) Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Tata Laksana (Hari) 2 Tingkat Maturitas SPIP Setjen ESDM (Level Skala 5) Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Lokasi 2020 31 31 31 3,5 2021 31 31 31 3,6 Target 2022 298 - 2023 31 31 31 3,7 31 31 31 3,8 2024 31 31 31 3,9 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJA1
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Hari) Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional 1 Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan) 2 Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional 1 Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan) 2 Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan) Lokasi 2020 31 12 12 12 12 2021 31 12 12 12 12 Target 2022 299 - 2023 31 12 12 12 12 31 12 12 12 12 2024 31 12 12 12 12 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJI1 SJR SJR
Program/ Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 1 Persentase Realisasi PNBP Setjen KESDM (%) 2 Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen) Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Monitoring Realisasi PNBP KESDM (Bulan) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Monitoring Investasi Sektor ESDM (Bulan) Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM Lokasi 2020 89 12 12 12 2021 90 12 12 12 Target 2022 300 - 2023 92 12 12 12 94 12 12 12 2024 95 12 12 12 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJK, SJD, SJU SJK1
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 5 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Realisasi PNBP Biro Umum (Miliar Rp) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Realisasi PNBP Pusdatin ESDM (Miliar Rp) Layanan Sektor ESDM yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM (Skala 4) Pembinaan Administrasi Hukum KESDM Tersedianya Layanan Informasi Hukum Indeks Kepuasan Layanan Informasi Hukum (Skala 4) Lokasi 2020 0,16 8,72 3,2 3,2 2021 0,16 8,72 3,3 3,3 301 - Target 2022 2023 0,16 0,16 8,72 8,72 3,3 3,4 3,3 3,4 2024 0,16 8,72 3,4 3,4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJO2 SJH, SJK, SJO, SJM, SJI, SJA, SJD, SJU SJH4
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terwujudnya Layanan Administrasi Kepegawaian yang Optimal Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro SDM (Skala 4) Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM Layanan Sektor ESDM yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan Biro Keuangan (Skala 4) Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM Terwujudnya Layanan Umum yang Prima Indeks Kepuasan Layanan Umum (Korespondesi, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan) (Skala 4) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Layanan Sektor ESDM Yang Optimal Lokasi 2020 3,20 3,2 3,2 2021 3,25 3,3 3,25 302 - Target 2022 2023 3,30 3,35 3,3 3,4 3,3 3,35 2024 3,4 3,4 3,35 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Semua Bagian SEMUA BAGIAN
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 7 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 8 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 9 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indeks Kepuasan Layanan Pusdatin ESDM (Skala 4) Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Layanan Birokrasi dalam Pengelolaan BMN Sektor ESDM yang Optimal Indeks Kepuasan Layanan PPBMN (Skala 4) Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Layanan Sektor ESDM yang Optimal 1 Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Layanan KESDM (Tahun) (Pendukung) 2 Indeks Kepuasan Layanan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Skala 4) Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Layanan Sektor ESDM Yang Optimal Lokasi 2020 3,4 3,2 1 3,2 2021 3,45 3,25 1 3,3 303 - Target 2022 2023 3,5 3,55 3,3 3,35 1 1 3,3 3,4 2024 3,6 3,35 1 3,4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJO3 SJA1 SJO2
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 6 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Skala 4) 2 Jumlah Penghargaan Kehumasan KESDM Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang berkualitas 1 Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100) 2 Indeks Implementasi Kebijakan (Skala 100) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Tersedianya Dukungan Bahan Penyusunan Kebijakan Pimpinan Indeks Implementasi Kebijakan (Skala 100) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Strategis ESDM yang Berkualitas Lokasi 2020 3,2 4 62 67,3 67,3 2021 3,3 4 65 71,7 71,7 304 - Target 2022 2023 3,3 3,4 4 4 70 74 75,6 78,5 75,6 78,5 2024 3,4 4 78 81,3 81,3 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SEMUA BAGIAN SJO SJR SJRS
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 7 Indikator Sasaran Program Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase Rekomendasi Strategis yang Disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan (%) Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang berkualitas Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100) Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM 1 Persentase Penyusunan Peraturan Perundang- undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM (%) 2 Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%) Pembinaan Administrasi Hukum KESDM Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM Lokasi 2020 100 62 75 75 2021 100 65 75 75 305 - Target 2022 2023 100 100 70 74 77,5 77,5 80 80 2024 100 78 77,5 80 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJO3 SJH
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 8 Indikator Sasaran Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Penyusunan Peraturan Perundang- undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM (%) 2 Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM di dalam Atau di luar Lembaga Peradilan (%) 3 Persentase Pertimbangan Hukum Sektor ESDM (%) Terwujudnya Layanan Hukum Persentase Penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Lainnya Serta Naskah Dinas Pengaturan Lainnya (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan 1 Indeks Kualitas Perencanaan (Skala 100) 2 Persentase Pemberitaaan Positif pada Media (%) 3 Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama (Skala 100) Lokasi 2020 75 70 80 75 80 90 70 2021 75 70 80 75 81 90 80 Target 2022 306 - 2023 75 75 85 80 82 92 80 75 75 85 80 83 92 80 2024 75 75 85 80 84 93 80 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJH1, SJH2 SJH4 SJH3 SJH1, SJH2, SJH3 SJR, SJI, SJU SJR SJI SJI
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI (Nilai) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas Indeks Kualitas Perencanaan ( Skala 100) Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM Terwujudnya Tertib Administrasi Pada Layanan ESDM Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI (Nilai) Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerja Sama KESDM 1 Persentase Terselesaikannya Pengaduan dan Permintaan Informasi KESDM (%) Lokasi 2020 BB 80 BB 95 2021 BB 81 BB 95 Target 2022 307 - 2023 A 82 A 96 A 83 A 96 2024 AA 84 AA 96 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJU SJRU, SJRS, SJRE, SJRP SJU1 SJI1
Program/ Kegiatan Sasaran Program 9 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Persentase Pemberitaan Positif Pada Media (%) 3 Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama (Skala 100) 4 Persentase Fasilitasi Kerja Sama Hibah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hibah (SIMBAH) (%) Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal 1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (Bulan) 2 Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%) 3 Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas (%) Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM Terwujudnya Pengelolaan Aset Satker Setjen KESDM yang Baik 1 Persentase Laporan BMN yang Disampaikan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (%) Lokasi 2020 90 70 85 12 92,5 100 80 2021 90 80 90 12 92,5 100 85 308 - Target 2022 2023 92 92 80 80 92 92 12 12 92,5 92,5 100 100 90 95 2024 93 80 95 12 92,5 100 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJI1 SJI2, SJI3 SJA SJU2
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Satker Setjen KESDM (Bulan) 3 Persentase Usulan Paket Pengadaan Yang Berhasil Didapatkan Pemenang (%) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Terwujudnya Layanan Perkantoran yang Profesional Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di Satker Pusdatin ESDM (Bulan) Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM Terwujudnya Penatausahaan dan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Akurat serta Akuntabel 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMN KESDM dan RKBMN (%) 2 Persentase Penyelesaian Usulan PSP (%) Terwujudnya Pengelolaan Aset Sektor ESDM yang Optimal Lokasi 2020 12 89 12 100 90 2021 12 90 12 100 90 309 - Target 2022 2023 12 90 12 100 90 12 91 12 100 90 2024 12 91 12 100 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJU3 SJU2 SJA2, SJA4 SJA2
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 3 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 4 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 10 Indikator Sasaran Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase Penyelesaian Usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pengalihan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B (%) Terwujudnya Pembinaan Pengamanan BMN, Evaluasi, dan Penetapan Obvitnas 1 Terlaksananya Serah Terima BMN Eks KKS Terminasi (%) 2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas (%) Terselenggaranya Layanan Administrasi Internal 1 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Di Satker Pusat Pengelolaan BMN (Bulan) 2 Pelaksanaan Penelaahan Hukum (%) Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen KESDM (Skala 100) Lokasi 2020 90 90 100 12 90 73,25 2021 90 90 100 12 91 74 310 - Target 2022 2023 90 90 100 12 91 74 90 90 100 12 92 74 2024 90 90 100 12 92 75 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJA3 SJA4 SJA4 SJA1 SJA1 SJO
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM (Skala 100) 3 Nilai Sistem Merit KESDM (Skala 400) Pembinaan Administrasi Hukum KESDM Terwujudnya ASN Biro Hukum yang Profesional 1 Persentase Pegawai Biro Hukum yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Biro Hukum yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terwujudnya ASN KESDM yang unggul dan berdaya saing 1 Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM (Skala 100) 2 Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN KESDM (Triwulan) Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Merit di KESDM Lokasi 2020 71 260 100 90 71 4 2021 73 280 100 90 73 4 311 - Target 2022 2023 75 300 100 91 75 4 78 310 100 91 78 4 2024 82 325 100 92 82 4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJM SJM SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 3 Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indeks Sistem Merit KESDM (Skala 400) Terwujudnya ASN Biro Sumber Daya Manusia yang profesional 1 Persentase Pegawai Biro Sumber Daya Manusia yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Biro Sumber Daya Manusia yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM Terwujudnya ASN Biro Keuangan yang Profesional 1 Persentase Pegawai Biro Keuangan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Biro Keuangan yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Terwujudnya ASN Biro Perencanaan yang profesional Lokasi 2020 260 100 84 95 85 2021 280 100 88 95 85 312 - Target 2022 2023 300 100 90 95 85 310 100 92 95 85 2024 325 100 94 95 85 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SJRU, SJRS, SJRE, SJRP
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase pegawai Biro Perencanaan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Biro Perencanaan yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM Terwujudnya ASN Biro Umum yang Profesional 1 Persentase Pegawai Biro Umum yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Biro Umum yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM Terwujudnya ASN Pusat Data dan Teknologi Informasi yang Profesional 1 Persentase Pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) Lokasi 2020 91 85 90 82 100 2021 91 85 90 82 100 313 - Target 2022 2023 94 85 90 82 100 97 86 90 83 100 2024 97 86 90 83 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN
Program/ Kegiatan Kegiatan 7 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 8 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Persentase Pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Terwujudnya ASN Pusat PBMN yang Profesional 1 Persentase Pegawai Pusat PBMN yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Pusat PBMN yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Terwujudnya Organisasi yang fit 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM (Skala 100) 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen KESDM (Skala 100) Terwujudnya Organisasi yang unggul dan ASN Biro Organisasi dan Tata Laksana yang Profesional Lokasi 2020 90 100 90 73,25 68 2021 90 100 90 74 69 314 - Target 2022 2023 90 100 90 74 69 90 100 90 74 69 2024 90 100 90 75 70 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SEMUA BAGIAN SJA1 SJA1 SJO1 SJO1
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 9 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 11 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Pegawai Biro Organisasi dan Tata Laksana yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Biro Organisasi dan Tata Laksana yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Terwujudnya ASN Biro Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama yang Profesional 2 Persentase Pegawai Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 1 Persentase Pegawai Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Lokasi 2020 93 85 90 85 2021 93 86 90 85 Target 2022 315 - 2023 95 87 90 85 95 88 90 85 2024 95 90 90 85 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SEMUA BAGIAN SJD
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 12 Indikator Sasaran Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala 5) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Terwujudnya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM Secara Terintegrasi 1 Persentase Optimalisasi Integrasi Data Sektor ESDM (%) 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala 5) 3 Indeks Pengelolaan Teknologi Informasi KESDM (Skala 100) 4 Indeks Pengelolaan Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi (Skala 100) Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Skala 100) Lokasi 2020 3,9 90 3,9 80 92 90 2021 4,0 90 4,0 89 93 90,25 316 - Target 2022 2023 4,1 4,2 90 90 4,1 4,2 92 96 94 95 90,5 90,75 2024 4,3 90 4,3 98 96 91 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJO3 SJO3 SJR, SJH, SJK, SJO, SJM, SJI, SJA, SJD, SJU
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM (Predikat) Pembinaan Administrasi Hukum KESDM Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Hukum yang Optimal Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum (%) Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengelolaan anggaran Biro Sumber Daya Manusia yang optimal Persentase Realisasi Anggaran Biro Sumber Daya Manusia (%) Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 1 Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Implementasi Pengelolaan Administrasi Keuangan (Monev IKPA Kementerian) (%) Lokasi 2020 WTP 95 95 95 2021 WTP 95 95 95 317 - Target 2022 2023 WTP WTP 95 95 95 95 95 95 2024 WTP 95 95 95 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJK SEMUA BAGIAN Semua Bagian
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Nilai Capaian Monev Kinerja Penganggaran (SMART) (Skala 100) Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen KESDM (Skala 100) 2 Persentase Realisasi Anggaran Biro Keuangan (%) 3 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM (Predikat) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Perencanaan yang Optimal Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan (%) Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Umum yang Optimal (Skala 100) Lokasi 2020 90 90 95 WTP 96 82 2021 90 90,25 95 WTP 96 82 318 - Target 2022 2023 90 90 90,5 90,75 95 95 WTP WTP 96 96 82 83 2024 90 91 95 WTP 96 83 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJK2 SJK3 SJK2 SJK4 SJRU
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 7 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 8 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum (%) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Pengelolaan Sistem Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM yang Optimal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pusdatin ESDM (Skala 100) Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM Pengelolaan Sistem Anggaran Pusat PBMN yang Optimal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker PPBMN (Skala 100) Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Organisasi dan Tata Laksana yang Optimal Persentase Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Tata Laksana (%) Lokasi 2020 95 90 92 95 2021 95 90,25 93 95 319 - Target 2022 2023 95 95 90,5 90,75 94 94 95 95 2024 95 91 95 95 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SJA1
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kegiatan 9 Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerja Sama KESDM Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (%) INSPEKTORAT JENDERAL Sasaran Program 1 Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah Indikator Sasaran Program Tingkat Maturitas SPIP KESDM (Level Skala 5) Kegiatan 1 Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Sasaran Kegiatan Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat I yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah Lokasi 2020 95 3,5 2021 95 3,6 Target 2022 320 - 2023 95 3,7 95 3,8 2024 95 3,9 2020 120,66 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 131,71 163,50 68,50 2024 138,37 Unit Organisasi Pelaksana Inspektorat I,II,III,IV,V, Ses
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Tingkat Maturitas SPIP Unit Eselon 1 Lingkup Deskwork Inspektorat I (Level Skala 5) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat II yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah Tingkat Maturitas SPIP Unit Eselon 1 Lingkup Deskwork Inspektorat II (Level Skala 5) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat III yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah Tingkat Maturitas SPIP Unit Eselon 1 Lingkup Deskwork Inspektorat III (Level Skala 5) Lokasi 2020 3,5 3,5 3,5 2021 3,6 3,6 3,6 Target 2022 321 - 2023 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 2024 3,9 3,9 3,9 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Melalui Pipa Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat IV yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah Tingkat Maturitas SPIP Unit Eselon 1 Lingkup Deskwork Inspektorat IV (Level Skala 5) Penyelenggaraan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat V yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah Tingkat Maturitas SPIP KESDM (Level Skala 5) Lokasi 2020 3,5 3,5 2021 3,6 3,6 Target 2022 322 - 2023 3,7 3,7 3,8 3,8 2024 3,9 3,9 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 2 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal (Level Skala 5) Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien 1 Indeks Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Skala 5) 2 Indeks Tata Laksana pengawasan (Skala 5) 3 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Skala 100) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Lokasi 2020 3,5 5 3 80 2021 3,6 5 3 80,5 Target 2022 323 - 2023 3,7 3,8 5 5 3 3 81 81,5 2024 3,9 5 3 82 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat I yang efektif dan efisien 1 Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon 1 Lingkup Deskwork Inspektorat I (Skala 100) 2 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Skala 5) 3 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (Skala 5) 4 Indeks Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Skala 5) 5 Indeks Proporsi Kegiatan Assurance (Skala 5) 6 Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di AssuranceQuality assurance (%) 7 Nilai Peer Review pihak Internal (Skala 100) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Lokasi 2020 80 5 4 3 3 30 85 2021 80,5 5 4 3 3 40 86 Target 2022 324 - 2023 81 81,5 5 5 4 4 4 4 4 4 50 60 87 88 2024 82 5 4 5 5 70 89 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat II yang efektif dan efisien 1 Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon 1 Lingkup Deskwork Inspektorat II (Skala 100) 2 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Skala 5) 3 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (Skala 5) 4 Indeks Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Skala 5) 5 Indeks Proporsi Kegiatan Assurance (Skala 5) 6 Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di AssuranceQuality assurance (%) 7 Nilai Peer Review pihak Internal (Skala 100) Lokasi 2020 80 5 4 3 3 30 85 2021 80,5 5 4 3 3 40 86 Target 2022 325 - 2023 81 81,5 5 5 4 4 4 4 4 4 50 60 87 88 2024 82 5 4 5 5 70 89 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat III yang efektif dan efisien 1 Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon 1 Lingkup Deskwork Inspektorat III (Skala 100) 2 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Skala 5) 3 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (Skala 5) 4 Indeks Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Skala 5) 5 Indeks Proporsi Kegiatan Assurance (Skala 5) Lokasi 2020 80 5 4 3 3 2021 80,5 5 4 3 3 Target 2022 326 - 2023 81 81,5 5 5 4 4 4 4 4 4 2024 82 5 4 5 5 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 6 Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di AssuranceQuality assurance (%) 7 Nilai Peer Review pihak Internal (Skala 100) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Melalui Pipa Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat IV yang efektif dan efisien 1 Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon 1 Lingkup Deskwork Inspektorat IV (Skala 100) 2 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Skala 5) Lokasi 2020 30 85 80 5 2021 40 86 80,5 5 Target 2022 327 - 2023 50 60 87 88 81 81,5 5 5 2024 70 89 82 5 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 3 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (Skala 5) 4 Indeks Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Skala 5) 5 Indeks Proporsi Kegiatan Assurance (Skala 5) 6 Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di AssuranceQuality assurance (%) 7 Nilai Peer Review pihak Internal (Skala 100) Penyelenggaraan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Lokasi 2020 4 3 3 30 85 2021 4 3 3 40 86 Target 2022 328 - 2023 4 4 4 50 87 4 4 4 60 88 2024 4 5 5 70 89 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Lingkup Deskwork Inspektorat V yang efektif dan efisien 1 Persentase Pelaksanaan Reviu LAKIN Kementerian Tepat Waktu (%) 2 Nilai Peer Review pihak Internal (Skala 100) 3 Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di AssuranceQuality assurance (%) 4 Indeks Proporsi Kegiatan Assurance (Skala 5) 5 Indeks Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Skala 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien Lokasi 2020 100 85 30 3 3 2021 100 86 40 3 3 329 - Target 2022 2023 100 87 50 4 4 100 88 60 4 4 2024 100 89 70 5 5 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Skala 100) Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas 1 Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM 2 Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM 3 Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 100)Inspektorat Jenderal Penyelenggaraan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Lokasi 2020 80 5 1 80 2021 80,5 5 1 85,1 330 - Target 2022 2023 81 81,5 5 6 2 2 85,5 90 2024 82 6 3 95,5 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas 1 Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM 2 Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Skala 100) Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal 1 Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Skala 4) 2 Level Internal Audit Capability Model (IACM) (Level) Lokasi 2020 5 1 80 3,20 3 2021 5 1 85,1 3,25 3 331 - Target 2022 2023 5 6 2 2 85,5 90 3,30 3,35 3 3 2024 6 3 95,5 3,4 4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penyelenggaraan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Layanan Inspektorat V yang Optimal Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus-kasus yang Ditangani Aparat Penegak Hukum (%) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal 1 Level Internal Audit Capability Model (IACM) (Level) 2 Indeks Kepuasan Layanan Audit (Skala 4) 3 Indeks Kepuasan Layanan Internal (Skala 4) Lokasi 2020 100 3 3,2 3,2 2021 100 3 3,25 3,25 332 - Target 2022 2023 100 100 3 3 3,3 3,35 3,3 3,35 2024 100 4 3,4 3,4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program 5 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Skala 100) 2 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Skala 100) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Organisasi Inspektorat I yang Fit dan SDM Unggul 1 Persentase pegawai Inpektorat I yang bebas hukuman disiplin (%) 2 Persentase pegawai Inspektorat I yang mencapai/ melebihi target kinerja dalam SKP (%) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Organisasi Inspektorat II yang Fit dan SDM Unggul Lokasi 2020 73,25 71 100 90 2021 74 73 100 90 333 - Target 2022 2023 74 75 100 90 74 78 100 90 2024 75 82 100 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase pegawai Inspektorat II yang bebas hukuman disiplin (%) 2 Persentase pegawai Inspektorat II yang mencapai/ melebihi target kinerja dalam SKP (%) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Organisasi Inspektorat III yang Fit dan SDM Unggul 1 Persentase pegawai Inspektorat III yang bebas hukuman disiplin (%) 2 Persentase pegawai Inspektorat III yang mencapai/ melebihi target kinerja dalam SKP (%) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Melalui Pipa Lokasi 2020 100 90 100 90 2021 100 90 100 90 334 - Target 2022 2023 100 90 100 90 100 90 100 90 2024 100 90 100 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Organisasi Inspektorat IV yang Fit dan SDM Unggul 1 Persentase pegawai Inspektorat IV yang bebas hukuman disiplin (%) 2 Persentase pegawai Inspektorat IV yang mencapai/ melebihi target kinerja dalam SKP (%) Penyelenggaraan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Organisasi Inspektorat V yang Fit dan SDM Unggul 1 Persentase pegawai Inspektorat V yang bebas hukuman disiplin (%) 2 Persentase pegawai Inspektorat V yang mencapai/ melebihi target kinerja dalam SKP (%) Lokasi 2020 100 90 100 90 2021 100 90 100 90 335 - Target 2022 2023 100 90 100 90 100 90 100 90 2024 100 90 100 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 6 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan (Skala 100) 2 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (Skala 100) 3 Persentase pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal yang bebas hukuman disiplin (%) 4 Persentase pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal yang mencapai/ melebihi target kinerja dalam SKP (%) Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal Lokasi 2020 73,25 71 100 90 2021 74 73 100 90 336 - Target 2022 2023 74 75 100 90 74 78 100 90 2024 75 82 100 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lnspektorat Jenderal (Skala 100) 2 Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Skala 5) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat I yang Optimal Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat I (%) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat II yang Optimal Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II (%) Lokasi 2020 90 5 90 90 2021 90,25 5 90,25 90,25 337 - Target 2022 2023 90,5 90,75 5 5 90,5 91 90,5 91, 2024 91 5 91,25 91,25 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat III yang Optimal Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat III (%) Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Melalui Pipa Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat IV yang Optimal Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat IV (%) Lokasi 2020 90 90 2021 90,25 90,25 338 - Target 2022 2023 90,5 90,5 91 91 2024 91,25 91,25 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 5 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 6 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Penyelenggaraan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat V yang Optimal 1 Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat V (%) 2 Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (Skala 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lnspektorat Jenderal (Skala 100) 2 Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal (%) Lokasi 2020 90 5 90 90 2021 90,25 5 90,25 90,25 339 - Target 2022 2023 90,5 91 5 5 90,5 90,75 90,5 91 2024 91,25 5 91 91,25 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 3 Penyelesaian Tindak Lanjut BPK (Skala 5) DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI Sasaran Program 1 Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Sasaran Program Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas Sasaran Kegiatan Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen Migas Indikator Sasaran Kegiatan 1 Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks Skala 100) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas Indikator Sasaran Kegiatan 1 Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal (%) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Umum, Kepegawaian, dan Organisasi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" 2020 4 77,8 77,8 76 2021 4 78,5 78,5 77 340 - Target 2022 2023 4 80,5 80,5 78 4 82 82 79 2024 4 85 85 80 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDM SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH LEMIGAS
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indikator Sasaran Kegiatan 1 Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal LEMIGAS (%) Sasaran Program 2 Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul Indikator Sasaran Program 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Nilai) 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Indeks Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas Sasaran Kegiatan Terwujudnya Organisasi Ditjen Migas yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Nilai) Sasaran Kegiatan Terwujudnya Sikap Profesionalitas ASN Ditjen Migas Indikator Sasaran Kegiatan 1 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Indeks Skala 100) Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas Lokasi 2020 68 75 68 75 2021 68 80 68 80 Target 2022 341 - 2023 68 81 68 81 79 68 82 68 82 2024 80 68 83 68 83 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana LEMIGAS DME, DMO, DMB, DMI, DMT, SDM SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Bebas Hukuman Disiplin (%) Menciptakan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Unggul dan Profesional 1 Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas 1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin (%) Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Unggul dan Profesional 1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Lokasi 2020 97 88 97 92 2021 97 88 97 92 Target 2022 342 - 2023 98 88 98 92 98 89 98 93 2024 99 89 99 93 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH DMBS SDMU, SDML, SDMK, SDMH DMBI
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas 1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin (%) Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Unggul dan Profesional 1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin (%) Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Unggul dan Profesional Lokasi 2020 97 85 97 2021 97 85 97 Target 2022 343 - 2023 98 85 98 98 86 98 2024 99 86 99 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas 1 Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin (%) Menciptakan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Unggul dan Profesional 1 Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Lokasi 2020 88 97 85 2021 88 97 85 Target 2022 344 - 2023 88 98 85 89 98 86 2024 89 99 86 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Sasaran Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin (%) Menciptakan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Unggul dan Profesional 1 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Umum, Kepegawaian, dan Organisasi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" 1 Persentase Pegawai LEMIGAS yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai LEMIGAS yang telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Migas (Nilai) Lokasi 2020 97 91 90 2021 97 91 90,27 345 - Target 2022 2023 98 98 91 92 99,7 87 90,54 90,81 2024 99 92 99,8 88 91,08 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDMU, SDML, SDMK, SDMH LEMIGAS LEMIGAS DME, DMO, DMB, DMI, DMT, SDM
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Migas (Nilai) Sasaran Kegiatan Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas sesuai Perencanaan Indikator Sasaran Kegiatan 1 Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas (%) Sasaran Kegiatan Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas sesuai Perencanaan Indikator Sasaran Kegiatan 1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas (%) Sasaran Kegiatan Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas sesuai Perencanaan Lokasi 2020 90 94 94 2021 90,27 95 95 346 - Target 2022 2023 90,54 90,81 95 96 95 96 2024 91,08 96 96 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (%) Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sesuai Perencanaan 1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (%) Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas 1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (%) Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sesuai Perencanaan 1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas (%) Lokasi 2020 94 94 94 94 2021 95 95 95 95 Target 2022 347 - 2023 95 95 95 95 96 96 96 96 2024 96% 96 96 96 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH SDMU, SDML, SDMK, SDMH
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Kegiatan Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" sesuai Perencanaan Indikator Sasaran Kegiatan 1 Persentase Realisasi Anggaran RM LEMIGAS (%) Sasaran Program 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif Indikator Sasaran Program 1 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Level Skala 5) 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas (Nilai) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas Sasaran Kegiatan Meningkatnya Implementasi SAKIP Ditjen Migas sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas (Nilai) Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengendalian Intern yang berkelanjutan dan terintegrasi berbasis IT Lokasi 2020 3,2 82 82 2021 3,3 82,5 82,5 Target 2022 348 - 2023 95 3,4 3,5 83 83,5 83 83,5 2024 95 3,6 84 84 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana LEMIGAS LEMIGAS DME, DMO, DMT, DMB, SDM SDML, SDMU, SDMK SDML, SDMU, SDMK
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 1 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Level Skala 5) DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN Sasaran Program 1 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas Pusat Indikator Program 1 1 Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi) Kegiatan 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan Pusat Indikator Kegiatan 1 1 Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan (Peraturan / Regulasi) 2020 3,2 3 3 2021 3,3 3 3 Target 2022 349 - 2023 3,4 3 3 3,5 3 3 2024 3,6 3 3 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program 2 Indikator Program 2 Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Indkator Kegiatan 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5) B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)
Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100) Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan (Dokumen) Lokasi Pusat Pusat 2020 3,99 83,05 3,99 83,05 4 2021 3,99 83,25 3,99 83,25 4 350 - Target 2022 2023 4 4 83,45 83,65 4 4 83,45 83,65 4 4 2024 4,01 83,85 4,01 83,85 4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kegiatan 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan (Dokumen) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dokumen) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dokumen) Lokasi Pusat Pusat Pusat 2020 4 4 4 4 2021 4 4 4 4 Target 2022 351 - 2023 4 4 4 4 4 4 4 4 2024 4 4 4 4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program 3 Indikator Program 3 Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kegiatan 1 Sasaran Program 4 Indikator Program 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan 1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan 1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100) Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100) 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100) Lokasi Pusat Pusat Pusat 2020 78,5 78,5 78,5 74 2021 79,5 79,5 79 75 352 - Target 2022 2023 80,5 81,5 80,5 81,5 79 79 76 77 2024 82,5 82,5 80 78 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan Sasaran Kegiatan 1 Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul Indikator Kegiatan 1 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100) 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100) 3 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 4 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%) Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Profesional Indikator Kegiatan 2 1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) Lokasi Pusat Pusat 2020 78,50 74 90 85 90 2021 79 75 90 85 90 Target 2022 353 - 2023 79 76 90 85 90 79 77 90 85 90 2024 80 78 90 85 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kegiatan 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP(%) Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional 1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%) Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional 1 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) Lokasi Pusat 2020 85 90 85 90 2021 85 90 85 90 Target 2022 354 - 2023 85 90 85 90 85 90 85 90 2024 85 90 85 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%) Sasaran Program 5 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal Indikator Program 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal Indikator Kegiatan 1 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100) 2 Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan (%) Lokasi Pusat Pusat 2020 85 91 91 90 2021 85 92 92 90 Target 2022 355 - 2023 85 94 94 90 85 95 95 90 2024 85 95,5 95,5 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan 4 Sasaran Program 6 Indikator Program Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (%) Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan 1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%) Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (%) Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal 1 Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4) Lokasi Pusat Pusat Pusat Pusat 2020 90 90 90 3,51 2021 90 90 90 3,54 356 - Target 2022 2023 90 90 90 90 90 90 3,57 3,60 2024 90 90 90 3,64 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan Sasaran Kegiatan 1 Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal Indikator Kegiatan 1 1 Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4) Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Setditjen Ketenagalistrikan Indikator Kegiatan 2 1 Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan (%) 2 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan (%) Lokasi Pusat Pusat 2020 3,51 75 75 2021 3,54 75 75 357 - Target 2022 2023 3,57 3,60 80 80 80 80 2024 3,64 80 80 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA Sasaran Program 1 Layanan Sektor Minerba yang Optimal Indikator Sasaran Program Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara Sasaran Kegiatan Layanan Sektor Minerba yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (skala 4) Pelayanan Eksternal a. Pelayanan Perizinan (skala 4) b. Pelayanan Informasi (skala 4) c. Pelayanan Cetak Peta (skala 4) d. Pelayanan PNBP (skala 4) Pelayanan Internal a. Pelayanan Administrasi (skala 4) 2020 3,35 3,35 3,54 3,54 3,54 3,54 3,2 2021 3,44 3,44 3,55 3,55 3,55 3,55 3,4 358 - Target 2022 2023 3,55 3,59 3,55 3,59 3,56 3,57 3,56 3,57 3,56 3,57 3,56 3,57 3,6 3,6 2024 2020 3,6 11,75 3,6 11,75 3,6 0 3,6 0 3,6 0 3,6 0 3,6 3,6 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 11,79 11,83 11,89 11,79 11,83 11,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 11,89 11,89 0 0 0 0 0 Unit Organisasi Pelaksana SDB SDB SDB - Bag RL SDB - Bag RL SDB - Bag RL SDB - Bag RL SDB - Bag OKU
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator b. Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai (skala 4) c. Pelayanan Peningkatan Tata Laksana (skala 4) Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Jasa Pengujian Mineral dan Batubara (Indeks, skala 4) Jumlah Laboratorium Pengujian Minerba yang Terjaga Akreditasinya (Unit) Sasaran Program 2 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor Mineral dan Batubara yang Berkualitas Indikator Sasaran Program Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (Regulasi/Kebijakan/Rekome ndasi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor Mineral dan Batubara Yang Berkualitas Lokasi Pusat Pusat 2020 3,2 3,1 5 2021 3,4 3,2 3 Target 2022 359 - 2023 3,6 3,6 3,4 3,6 3,59 3 3 3 2024 3,6 0 3,6 0 3,6 3 3 7 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 8 8 7 0 0 7 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDB - Bag OKU SDB - Bag OKU SDB
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Penyusunan Kebijakan / Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Minerba (Peraturan / Regulasi) Sasaran Kegiatan Mendukung Peningkatan Kualitas Perumusan Kebijakan dan Regulasi Ditjen Minerba Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Rekomendasi Teknis Dalam Mendukung Peningkatan Kebijakan di Subsektor Minerba (Rekomendasi Teknis) Sasaran Program 3 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor Minerba yang Efektif Indikator Sasaran Program 1 Tingkat Maturitas SPIP (Level Skala 5) 2 Nilai SAKIP ESDM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara Sasaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor Minerba yang Efektif Indikator Sasaran Kegiatan 1 Tingkat Maturitas SPIP (Level Skala 5) 2 Nilai SAKIP ESDM Lokasi Pusat Pusat 2020 5 3,6 83,5 3,6 83,5 2021 3 3,7 84 3,7 84 360 - Target 2022 2023 3 3,8 84,5 3,8 84,5 3 3 3,9 85 3,9 85 2024 2020 3 7 3 4 1,29 85,5 3,19 4 1,29 85,50 3,19 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 8 8 7 1,29 1,29 1,29 3,19 3,52 3,87 1,29 1,29 1,29 3,19 3,52 3,87 2024 7 1,29 3,87 1,29 3,87 Unit Organisasi Pelaksana SDB - Bag H SDB SDB SDB - Bag K SDB - Bag RL
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Program 4 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Mineral dan Batubara Indikator Sasaran Program Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Mineral dan Batubara Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi (Unit) Sasaran Program 5 Organisasi Ditjen Minerba yang Fit dan SDM Unggul Indikator Sasaran Program 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Minerba(%) 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Minerba (%) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara Lokasi 2020 86 86 80 80 2021 88 88 82 84 Target 2022 361 - 2023 90 90 85 87 90 90 88 90 2024 2020 92 15,45 92 15,45 90 3,3 95 424,8 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 3,3 3,3 3,3 230 230 23 2024 15,45 15,45 3,3 230 Unit Organisasi Pelaksana SDB SDB - Bag OKU SDB SDB
Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Organisasi Ditjen Minerba yang Fit dan SDM Unggul 1 Nilai Evaluasi kelembagaan Ditjen Minerba (%) 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Minerba (%) 3 Persentase pegawai Setditjen Minerba yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 4 Persentase pegawai Setditjen Minerba yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 5 Persentase pegawai Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 6 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Lokasi 2020 80 80 98 98 97 98 2021 82 84 98 98 97 98 Target 2022 362 - 2023 85 87 98 99 98 99 88 90 99 99 98 99 2024 2020 90 3,32 95 424,83 99 0 99 0 99 0 99 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 3,32 3,32 3,32 229,99 229,99 229,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 3,32 229,99 0 0 0 0 Unit Organisasi Pelaksana SDB - Bag OKU SDB - Bag OKU SDB - Seluruh Bagian SDB - Seluruh Bagian DBP - Seluruh Subdit DBP - Seluruh Subdit
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 7 Persentase pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 8 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) 9 Persentase pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 10 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) 11 Persentase pegawai Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 12 Persentase Pegawai Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) Lokasi 2020 97 98 97 98 97 98 2021 97 98 97 98 97 98 Target 2022 363 - 2023 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 98 99 2024 99 0 99 0 99 0 99 0 99 99 2020 0 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana DBM - Seluruh Subdit DBM - Seluruh Subdit DBB - Seluruh Subdit DBB - Seluruh Subdit 0 DBN - Seluruh Subdit 0 DBN - Seluruh Subdit
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 13 Persentase pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 14 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%) 15 Persentase Pegawai BBPMB Tekmira yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 16 Persentase Pegawai BBPMB Tekmira yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja (%) Sasaran Program 6 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Minerba yang Optimal Indikator Sasaran Program Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Minerba yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lokasi 2020 97 98 94,72 94,72 2021 97 98 94,82 94,82 364 - Target 2022 2023 98 98 99 99 96 83 94,92 95,02 94,92 95,02 2024 2020 99 99 96 83 95,12 5,19 95,12 4,47 0 0 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 5,19 5,19 5,19 4,47 4,47 4,47 0 0 2024 5,19 4,47 Unit Organisasi Pelaksana 0 DBT - Seluruh Subdit 0 DBT - Seluruh Subdit SDB SDB - Bag K
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Monev Pengelolaan Data Keuangan dan BMN untuk Mendukung Opini BPK (Frekuensi) 3 Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (%) 4 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Minerba (%) 5 Persentase Realisasi Anggaran n Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (%) 6 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (%) 7 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Penerimaan Minerba (%) 8 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba (%) 9 Persentase Realisasi Anggaran BBPMB Tekmira (%) Lokasi 2020 12 95 95 95 95 95 99,8 2021 12 95 95 95 95 95 99,8 365 - Target 2022 2023 12 12 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 99,8 99,8 95 2024 2020 12 0,72 95 0 95 0 95 0 95 0 95 0 99,8 0 95 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0,72 0,72 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0,72 0 0 0 0 0 0 Unit Organisasi Pelaksana SDB - Bag K SDB - Seluruh Bagian DBP - Seluruh Subdit DBM - Seluruh Subdit DBB - Seluruh Subdit DBN - Seluruh Subdit DBT - Seluruh Subdit
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 10 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional - POBO BBPMB TEKMIRA (%) DIREKTORAT JENDERAL EBTKE Sasaran Program 1 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor EBTKE yang Berkualitas Indikator Sasaran Program Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Subsektor EBTKE (Regulasi/Kebijakan/ Rekomendasi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor EBTKE Yang Berkualitas Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Subsektor EBTKE (Regulasi/Kebijakan/ Rekomendasi) Sasaran Program 2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor EBTKE yang Efektif Lokasi Pusat Pusat 2020 3 3 2021 4 4 Target 2022 366 - 2023 5 5 45 3 3 2024 45 3 0 3 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indikator Sasaran Program 1 Tingkat Maturitas SPIP (Level Skala 5) 2 Nilai SAKIP Ditjen EBTKE (Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Sasaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor EBTKE yang Efektif Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai SAKIP EBTKE (Skala 100) 2 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen EBTKE (Level Skala 5) 3 Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Kemandirian Energi Sektor EBTKE oleh Setditjen EBTKE (Bulan) 4 Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Ketahanan Energi EBTKE oleh Setditjen EBTKE (Bulan) Lokasi 2020 3,5 80,1 80,1 3,50 12 12 2021 3,6 80,1 80,1 3,60 12 12 367 - Target 2022 2023 3,7 3,8 80,5 80,5 80,5 80,50 3,70 3,80 12 12 12 12 2024 3,9 0 81 0 81 0 3,90 0 12 0 12 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDE (Utama) DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Pendukung) SDE (Utama) DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Pendukung) 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 5 Porsi Energi Baru Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional oleh Setditjen EBTKE (%) Sasaran Program 3 Terwujudnya Birokrasi Subsektor EBTKE yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Sasaran Program Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen EBTKE (Indeks Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Sasaran Kegiatan 1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen EBTKE (Indeks Skala 100) 2 Nilai pembangunan ZI/WBK/WBBM Dit. Aneka EBT (Nilai) Lokasi 2020 13,4 80 80 80 2021 14,5 85 85 85 368 - Target 2022 2023 15,7 17,9 85 92,5 85 92,5 85 90 2024 19,5 0 93 0 93 0 90 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 SDE (Utama) DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Pendukung) 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Kegiatan Birokrasi BBSP KEBTKE yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Sasaran Kegiatan Nilai Pembangunan ZI/WBK/WBBM BBSP KEBTKE (Nilai) Sasaran Program 4 Organisasi EBTKE yang Fit dan SDM yang Unggul Indikator Sasaran Program 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen EBTKE (Nilai) 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen EBTKE (Indeks Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Sasaran Kegiatan Organisasi Setditjen EBTKE yang Fit dan SDM yang Unggul Lokasi 2020 73,2 71 2021 74 73 Target 2022 369 - 2023 80 74 74 75 83,5 2024 80 75 0 84 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDE (Utama) DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Pendukung) SDE (Utama) DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Pendukung)
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen EBTKE (Nilai) 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen EBTKE (Indeks Skala 100) 3 Persentase pegawai Setditjen EBTKE yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 4 Persentase pegawai Setditjen EBTKE yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja Dalam SKP (%) 5 Persentase pegawai Direktorat Bioenergi yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 6 Persentase pegawai Direktorat Bioenergi yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 7 Persentase pegawai Direktorat Konservasi Energi yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 8 Persentase pegawai Direktorat Konservasi Energi yang Telah Mencapai/Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) Lokasi 2020 73,2 71 91 85 97 85 90 90 2021 74 73 91 85 97 86 91 90 Target 2022 370 - 2023 74 74 75 83,5 92 93 85 86 98 98 87 88 92 93 90 90 2024 75 0 84 0 93 0 86 0 99 0 89 0 94 0 90 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 9 Persentase pegawai Direktorat Aneka EBT yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 10 Persentase pegawai Direktorat Aneka EBT yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 11 Persentase pegawai Direktorat Panas Bumi yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 12 Persentase pegawai Direktorat Panas Bumi yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 13 Persentase pegawai Direktorat Infrastruktur EBT yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 14 Persentase pegawai Direktorat Infrastruktur EBT yang Telah Mencapai/Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 15 Persentase pegawai BBSP KEBTKE yang Bebas Hukuman Disiplin (%) Lokasi 2020 95 80 88 85 100 87 2021 96 83 88 85 100 87,5 371 - Target 2022 2023 97 98 85 87 88 89 85 86 100 100 88 88,5 100 2024 99 0 89 0 89 0 86 0 100 0 89 0 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 16 Persentase pegawai BBSP KEBTKE yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) Sasaran Program 5 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen EBTKE yang Optimal Indikator Sasaran Program Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen EBTKE (Nilai Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen EBTKE yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Ditjen EBTKE (IKPA) (Skala 100) 2 Persentase Realisasi Anggaran Setditjen EBTKE (%) 3 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Bioenergi (%) 4 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Konservasi (%) Lokasi 2020 90 90 88 95 98,88 2021 90,2 90,25 89 95 98,89 372 - Target 2022 2023 85 90,5 90,7 90,5 90,75 89 90 95 95 98,92 98,94 2024 85 91 0 91 0 91 0 95 0 98,96 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana SDE (Utama) DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Pendukung) 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 5 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Aneka EBT (%) 6 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Panas Bumi (%) 7 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE (%) 8 Persentase Realisasi Anggaran BBSP KEBTKE (%) 9 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) (%) BADAN GEOLOGI Sasaran Program 1 Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Geologi yang Efektif Indikator Sasaran Program 1 Nilai SAKIP Badan Geologi (Skala 100) 2 Tingkat Maturitas SPIP Badan Geologi (Level Skala 5) Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi Lokasi Pusat 2020 93 90 90 80 3,7 2021 94 90 91 80 3,8 Target 2022 373 - 2023 94 91 92 81 3,9 95 91 93 96 55 82 4 2024 95 0 92 0 94 0 97 55 82 0 4 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Badan Geologi yang Efektif Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai SAKIP Badan Geologi (Skala 100) 2 Tingkat Maturitas SPIP Badan Geologi (Level Skala 5) Sasaran Program 2 Pengelolaan Sistem Anggaran Badan Geologi yang Optimal Indikator Sasaran Program Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Geologi (Nilai Skala 100) Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Capaian IKPA Badan Geologi (%) 2 Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Badan Geologi (%) 3 Persentase Realisasi Anggaran Museum Geologi (%) 4 Persentase Realisasi Anggaran PVMBG (%) Lokasi Pusat Pusat Pusat 2020 80 3,7 90 90 90 90 90 2021 80 3,8 90 90 90 90 90 Target 2022 374 - 2023 81 3,9 90 90 90 90 90 82 4 90 90 90 90 90 2024 82 0 4 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 5 Persentase Realisasi Anggaran BPPTKG (%) 6 Persentase Realisasi Anggaran PATGTL (%) 7 Persentase Realisasi Anggaran BKAT (%) 8 Persentase Realisasi Anggaran PSDMBP (%) 9 Persentase Realisasi Anggaran PSG (%) 10 Persentase Realisasi Anggaran RM-BBSPGL (%) 11 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) (%) Sasaran Program 3 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Sasaran Program Indeks Reformasi Birokrasi Badan Geologi (Skala 100) Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi Sasaran Kegiatan Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Lokasi 2020 90 90 90 90 90 80 2021 90 90 90 90 90 85,1 375 - Target 2022 2023 90 90 90 90 90 85,5 90 90 90 90 90 95 25 90 2024 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 95 25 95,5 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi Badan Geologi (Skala 100) Sasaran Program 4 Organisasi Subsektor Geologi yang Fit dan SDM yang Unggul Indikator Sasaran Program 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Badan Geologi (Skala 100) 2 Indeks Profesionalitas ASN Badan Geologi (Skala 100) Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi Sasaran Kegiatan Organisasi Subsektor Geologi yang Fit dan SDM yang Unggul Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Badan Geologi (Skala 100) 2 Indeks Profesionalitas ASN Badan Geologi (Skala 100) 3 Persentase Pegawai Setbadan Geologi yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 4 Persentase Pegawai Setbadan Geologi yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) Lokasi 2020 80 73 71 73 71 91 85 2021 85,1 73,5 73 73,5 73 91 85 376 - Target 2022 2023 85,5 90 73,5 73,5 75 78 73,5 73,5 75 78 94 97 85 86 2024 95,5 0 74 0 82 0 74 0 82 0 97 0 86 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 5 Persentase Pegawai Museum Geologi yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 6 Persentase Pegawai Museum Geologi Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 7 Persentase Pegawai PVMBG yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 8 Persentase Pegawai PVMBG yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 9 Persentase Pegawai BPPTKG yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 10 Persentase Pegawai BPPTKG yang Telah Mencapai/Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 11 Persentase Pegawai PATGTL yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 12 Persentase Pegawai PATGTL yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) Lokasi 2020 91 85 91 85 91 85 91 85 2021 91 85 91 85 91 85 91 85 Target 2022 377 - 2023 94 85 94 85 94 85 94 85 97 86 97 86 97 86 97 86 2024 97 0 86 0 97 0 86 0 97 0 86 0 97 0 86 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 13 Persentase Pegawai BKAT yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 14 Persentase Pegawai BKAT yang Telah Mencapai/Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 15 Persentase pegawai PSDMBP yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 16 Persentase Pegawai PSDMBP yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 17 Persentase Pegawai PSG yang tidak Bebas Hukuman Disiplin (%) 18 Persentase Pegawai PSG yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) 19 Persentase Pegawai BBSPGL Geologi yang Bebas Hukuman Disiplin (%) 20 Persentase Pegawai BBSPGL Geologi yang Telah Mencapai/ Melebihi Target Kinerja dalam SKP (%) Lokasi 2020 91 85 91 85 91 85 2021 91 85 91 85 91 85 Target 2022 378 - 2023 94 85 94 85 94 85 97 86 97 86 97 86 97 86 2024 97 0 86 0 97 0 86 97 86 0 100 0 86 0 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Unit Organisasi Pelaksana 0 0 0 0 0 0
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 2020 2021 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Sasaran Program 1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian yang Efektif Indikator Sasaran Program 1 Tingkat Maturitas SPIP Balitbang (Level Skala 5) 3,7 2 Nilai SAKIP Balitbang (Skala 100) 86,8 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang efektif Pusat Indikator Sasaran Kegiatan 1 Tingkat Maturitas SPIP Balitbang (Level Skala 5) 3,7 2 Nilai SAKIP Balitbang (Skala 100) 86,8 Sasaran Program 2 Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Indikator Sasaran Program Indeks Reformasi Birokrasi Balitbang (Skala 100) 80 3,9 87,2 3,9 87,2 80 379 - Target 2022 2023 4 87,3 4 87,3 85 2024 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 1 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 3 Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Indeks Reformasi Birokrasi Balitbang (Skala 100) Pengelolaan Penatausahaan dan Humas, BMN, dan Peningkatan Kerjasama dan Informasi yang optimal 1 Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan dan Humas (%) 2 Persentase Pemenuhan Dokumen Kerjasama dan Informasi (%) 3 Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan BMN (%) Layanan Perkantoran Yang Efisien dan Akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat Balitbang (%) Lokasi 2020 80 100 100 100 100 2021 80 100 100 100 100 380 - Target 2022 2023 85 100 100 100 100 2024 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 4 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Layanan Perkantoran Yang Efisien dan Akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Puslitbang Geologi Kelautan(%) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Layanan Perkantoran Yang Efisien dan Akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Puslitbangtek KEBTKE (%) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Layanan Perkantoran Yang Efisien dan Akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Puslitbang Tekmira (%) Lokasi 2020 100 100 100 2021 100 100 100 381 - Target 2022 2023 100 100 100 2024 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kegiatan 5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran Kegiatan Layanan Perkantoran Yang Efisien dan Akuntabel Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran PPPTMGB LEMIGAS (%) Sasaran Program 3 Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul Indikator Sasaran Program 1 Indeks Profesionalitas ASN Balitbang (Skala 100) 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Balitbang (Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran Kegiatan Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul Indikator Sasaran Kegiatan 1 Indeks Profesionalitas ASN Balitbang (Skala 100) 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Balitbang (Skala 100) Lokasi 2020 100 68,5 70,9 68,5 70,9 2021 100 68,7 71,9 68,7 71,9 382 - Target 2022 2023 100 68,9 71,9 68,9 71,9 2024 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 3 Persentase pegawai Sekretariat Balitbang yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 4 Persentase Pegawai Sekretariat Balitbang yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 5 Persentase pegawai Puslitbangtek KEBTKE yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 6 Persentase Pegawai Puslitbangtek KEBTKE yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 7 Persentase pegawai Puslitbang Tekmira yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 8 Persentase Pegawai Puslitbang Tekmira yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 9 Persentase pegawai PPPTMGB Lemigas yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 10 Persentase Pegawai PPPTMGB Lemigas yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Lokasi 2020 99,5 84 100 85 95 80 99 84,4 2021 99,5 84 100 85 95 80 99,3 84,6 383 - Target 2022 2023 99,5 84 100 85 95 82 99,6 84,8 2024 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Program 4 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Indikator Sasaran Program
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balitbang (Nilai Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Persentase Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (%) 2 Persentase Realisasi Anggaran - RM (%) 3 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) (%) 4 Persentase Realisasi Anggaran - RM Puslitbang Geologi Kelautan (%) 5 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) (%) Lokasi 2020 95 95 98 25 95 53 2021 97 97 98 25 95 52 Target 2022 384 - 2023 98 98 98 25 95 52 2024 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi 6 Persentase Realisasi Anggaran - RM Puslitbangtek KEBTKE (%) 7 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) (%) 8 Persentase Realisasi Anggaran - RM Puslitbang Tekmira (%) 9 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) (%) 10 Persentase Realisasi Anggaran - RM PPPTMGB LEMIGAS (%) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indikator Program 1 Indeks kepuasan pengguna layanan BPSDM(indeks) 2020 95 40 95 68,9 90 3,31 2021 95 40 95 69 95 3,32 385 - Target 2022 2023 95 43 95 70 95 3,33 3,34 2024 3,36 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, PPSDM Aparatur, PEM Akamigas, Sekretariat BPSDM, BDTBT, dan PEP Bandung
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan manajemen dan administrasi Satker di lingkungan BPSDM ESDM Indikator Sasaran Kegiatan 1 Indeks kepuasan pengguna pelayanan dukungan manajemen dan administrasi 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Ses BPSDM ESDM (Bulan) Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kualitas pelayanan Indikator Sasaran Kegiatan 1 Indeks kepuasan pengguna layanan PPSDM Migas (indeks) Lokasi 2020 3,2 12 3,5 2021 3,2 12 3,5 386 - Target 2022 2023 3,25 3,25 12 12 3,5 3,5 2024 3,3 12 3,5 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SBPU/SBP M PPSDM Migas, PPSDM Geominerba , PPSDM KEBTKE, PPSDM Aparatur, PEM Akamigas, Sekretariat BPSDM, BDTBT, dan PEP Bandung BPMP
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 2 Indeks kepuasan pengguna layanan PPSDM Geominerba (indeks) 3 Indeks kepuasan pengguna layanan PPSDM KEBTKE (indeks) 4 Indeks kepuasan pengguna layanan PPSDM Aparatur (indeks) 5 Indeks kepuasan pengguna layanan PEM AKAMIGAS (indeks) 6 Indeks kepuasan pengguna layanan PEP Bandung (indeks) 7 Indeks kepuasan pengguna layanan BDTBT (indeks) Sasaran Program 2 Kebijakan pengembangan SDM sektor ESDM yang menunjang kebijakan pengelolaan sektor ESDM Indikator Program Jumlah regulasi yang disusun (regulasi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Lokasi 2020 3,3 3,3 3,54 3,2 3,07 3,4 110 2021 3,3 3,3 3,55 3,2 3,1 3,4 111 387 - Target 2022 2023 3,30 3,35 3,3 3,35 3,56 3,57 3,2 3,2 3,11 3,12 3,4 3,4 112 113 2024 3,4 3,4 3,58 3,2 3,13 3,4 114 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Sekretariat BPSDM (Bagian Umum)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Kegiatan Terselenggaranya dukungan manajemen dan administrasi atas kebijakan pengembangan SDM Sektor ESDM Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah regulasi yang diterbitkan Sasaran Program 3 Institusi pendidikan vokasi yang unggul, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor yang unggul, pelatihan dan talent management Aparatur KESDM Indikator Sasaran Program Akreditasi lembaga diklat sektor ESDM yang terakreditasi kompetensinya (lembaga) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Sasaran Kegiatan Institusi pendidikan vokasi yang unggul, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor yang unggul, pelatihan dan talent management Aparatur KESDM Indikator Sasaran Kegiatan Akreditasi Lembaga Diklat Sektor ESDM yang terakreditasi kompetensinya (Lembaga) Lokasi 2020 110 5 5 2021 111 6 6 388 - Target 2022 2023 112 7 7 113 8 8 2024 114 9 9 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SBPU Sekretariat BPSDM (Bagian Program dan Manajemen Mutu) PEM Akamigas
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Program 4 Pengendalian Mutu yang optimal Indikator Sasaran Program 1 Tingkat Maturitas SPIP BPSDM (Level Skala 5) 2 Nilai evaluasi SAKIP BPSDM (Indeks) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Sasaran Kegiatan Pengendalian Mutu yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Tingkat Maturitas SPIP BPSDM (Level Skala 5) 2 Nilai Evaluasi SAKIP BPSDM (Indeks) Sasaran Program 5 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Sasaran Program Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM (Indeks) Lokasi 2020 4 84 4 84 85 2021 4,1 86 4,1 86 85,8 Target 2022 389 - 2023 4,2 4,3 88 89 4,2 4,3 88 89 86 86,7 2024 4,5 90 4,5 90 87 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SBPSDM (Bagian Program dan Manajemen Mutu) SBPSDM (Bagian Kepegawaia n)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM (Indeks) Sasaran Program 6 Organisasi yang Fit dan SDM Unggul Indikator Sasaran Program 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan BPSDM(%) 2 Indeks Profesionalitas ASN BPSDM(%) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Sasaran Kegiatan Organisasi yang Fit dan SDM Unggul Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan BPSDM(%) 2 Indeks Profesionalitas ASN BPSDM(%) Lokasi 2020 22,45 78,5 81 78,5 81 2021 22,50 78,5 82 78,5 82 390 - Target 2022 2023 22,55 22,65 78,5 78,5 83 84 78,5 78,5 83 84 2024 22,75 79 85 79 85 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana SBPP SBPSDM (Bagian Kepegawaia n) SBPSDM (Bagian Kepegawaia n) SBPP SBPP
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 3 Persentase Pegawai Sekretariat BPSDM yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 4 Persentase Pegawai Sekretariat BPSDM yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 5 Persentase Pegawai PPSDM Migas yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 6 Persentase Pegawai PPSDM Migas yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 7 Persentase Pegawai PPSDM Geominerba yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 8 Persentase Pegawai PPSDM Geominerba yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 9 Persentase Pegawai PPSDM KEBTKE yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 10 Persentase Pegawai PPSDM KEBTKE yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Lokasi 2020 100 85 100 83 100 84 100 85 2021 100 85 100 83 100 84 100 85 391 - Target 2022 2023 100 85 100 83 100 84 100 85 100 85 100 84 100 84 100 85 2024 100 85 100 84 100 84 100 85 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 11 Persentase Pegawai PPSDM Aparatur yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 12 Persentase Pegawai PPSDM Aparatur yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 13 Persentase Pegawai PEM AKAMIGAS yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 14 Persentase Pegawai PEM AKAMIGAS yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 15 Persentase Pegawai PEP Bandung yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 16 Persentase Pegawai PEP Bandung yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) 17 Persentase Pegawai BDTBT] yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) 18 Persentase Pegawai BDTBT yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) Lokasi 2020 100 85 100 85 100 84 100 84 2021 100 84 100 84 100 85 100 84 392 - Target 2022 2023 100 84 100 84 100 85 100 84 100 84 100 84 100 85 100 84 2024 100 84 100 84 100 85 100 84 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Program 7 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Indikator Sasaran Program Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSDM Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat BPSDM 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPSDM Aparatur 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PEP 4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BDTBT Lokasi 2020 90 90 90 90 90 2021 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 393 - Target 2022 2023 90,5 90,75 90,5 90,75 90,5 90,75 90,5 90,75 90,5 90,75 2024 91 91 91 91 91 91 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
SBPK
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL Sasaran Program 1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional Indikator Sasaran Program Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional (Rumusan Rekomendasi) Kegiatan Dukungan Teknis dalam Rangka Penetapan Langkah- Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional Indikator Sasaran Kegiatan Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional (Rumusan Rekomendasi ) Sasaran Program 2 Layanan Dukungan Teknis Administratif yang Optimal Setjen DEN Indikator Sasaran Program Indeks Kepuasan Layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN (Skala 4) 2020 1 1 3,07 2021 4 4 3,25 394 - Target 2022 2023 4 4 4 4 3,3 3,35 2024 4 4 3,4 2020 49,05 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 49,81 49,81 56,86 2024 194,4 Unit Organisasi Pelaksana Biro FPKPE Biro FPKPE Biro Umum, Biro FKEP, & Biro FPKPE
Program/ Kegiatan Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Dewan Energi Nasional Layanan Dukungan Teknis Administratif yang Optimal Setjen DEN Indeks Kepuasan Layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN (Skala 4) Dukungan Teknis dalam Rangka Perancangan dan Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan serta Fasilitasi Kegiatan Pokja Layanan Dukungan Teknis Administratif yang Optimal Setjen DEN Indeks Kepuasan Layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN (Skala 4) Dukungan Teknis dalam Rangka Penetapan Langkah- Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral Lokasi 2020 3,07 3,07 2021 3,25 3,25 395 - Target 2022 2023 3,3 3,35 3,3 3,35 2024 3,4 3,4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro Umum Biro FKEP
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Kegiatan Layanan Dukungan Teknis Administratif yang Optimal Setjen DEN Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Kepuasan Layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN (Skala 4) Sasaran Program 3 Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan Indikator Sasaran Program Indeks kepuasan layanan perencanaan energi (Skala 4) Kegiatan Dukungan Teknis dalam Rangka Perancangan dan Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan serta Fasilitasi Kegiatan Pokja Sasaran Kegiatan Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor Yang Berkelanjutan Indikator Sasaran Kegiatan Indeks kepuasan layanan perencanaan energi (Skala 4) Lokasi 2020 3,07 3,07 3,07 2021 3,25 3,25 3,25 396 - Target 2022 2023 3,3 3,35 3,3 3,35 3,3 3,35 2024 3,4 3,4 3,4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro FPKPE (pendukung) Biro FKEP Biro FKEP
Program/ Kegiatan Sasaran Program 4 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN 1 rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi (Rumusan Rekomendasi ) 2 Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral (Rumusan OEI) 3 Jumlah penyiapan Persidangan DEN (Bahan Persidangan) 4 Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Dewan Energi Nasional Perumusan Regulasi Lintas Sektor Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%) Lokasi 2020 1 1 8 100 100 2021 4 1 8 100 100 397 - Target 2022 2023 4 1 8 100 100 5 1 8 100 100 2024 6 1 8 100 100 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro FKEP Biro FKEP Biro FKEP Biro Umum Biro Umum
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 5 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Dukungan Teknis dalam Rangka Perancangan dan Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan serta Fasilitasi Kegiatan Pokja Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN 1 rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi (Rumusan Rekomendasi) 2 Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral (Rumusan OEI) 3 Jumlah penyiapan Persidangan DEN (Bahan Persidangan) Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral Lokasi 2020 1 1 8 2021 4 1 8 Target 2022 398 - 2023 4 1 8 5 1 8 2024 6 1 8 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro FKEP Biro FKEP Biro FKEP Biro FPKPE
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indikator Sasaran Program 1 evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional (rumusan hasil pengawasan) 2 evaluasi pencapaian bauran energi primer daerah (rumusan rekomendasi) 3 terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN (monitoring kegiatan) Kegiatan Dukungan Teknis dalam Rangka Penetapan Langkah- Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral Sasaran Kegiatan Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral Indikator Sasaran Kegiatan 1 evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional (rumusan hasil pengawasan) 2 evaluasi pencapaian bauran energi primer daerah (rumusan rekomendasi) Lokasi 2020 1 0 150 1 0 2021 2 17 175 2 17 399 - Target 2022 2023 2 34 200 2 34 2 34 250 2 34 2024 2 34 383 2 34 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro FPKPE Biro FPKPE Biro FPKPE Biro FPKPE Biro FPKPE
Program/ Kegiatan Sasaran Program 6 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 3 terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN (monitoring kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN 1 Nilai SAKIP Setjen DEN (Skala 100) 2 Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN (Level Skala 5) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Dewan Energi Nasional Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN 1 Nilai SAKIP Setjen DEN (Skala 100) 2 Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN (Level Skala 5) Dukungan Teknis dalam Rangka Perancangan dan Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan serta Fasilitasi Kegiatan Pokja Lokasi 2020 150 80 3,5 80 3,5 2021 175 85,31 3,6 85,31 3,6 400 - Target 2022 2023 200 250 85,58 85,83 3,7 3,8 85,58 85,83 3,7 3,8 2024 383 86,08 3,9 86,08 3,9 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro FPKPE Biro Umum Biro Umum Biro Umum (utama) Biro Umum
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi serta Perumusan Regulasi Indikator Sasaran Kegiatan dukungan pencapaian nilai SAKIP Setjen DEN Kegiatan 3 Dukungan Teknis dalam Rangka Penetapan Langkah- Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral Sasaran Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi serta Perumusan Regulasi Indikator Sasaran Kegiatan dukungan pencapaian nilai SAKIP Setjen DEN Sasaran Program 7 Terwujudnya Birokrasi Setjen DEN Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima Indikator Sasaran Program Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DEN (Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Dewan Energi Nasional Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima Lokasi 2020 80 80 80 2021 85,31 85,31 85 401 - Target 2022 2023 85,58 85,83 85,58 85,83 85 90 2024 86,08 86,08 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro FKEP (pendukung) Biro FPKPE (pendukung) Biro Umum
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 8 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DEN (Skala 100) Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang Unggul 1 Indeks Profesionalitas ASN Setjen DEN (Skala 100) 2 Nilai Evaluasi kelembagaan Setjen DEN (Skala 100) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Dewan Energi Nasional Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang Unggul 1 Indeks Profesionalitas ASN Setjen DEN (Skala 100) 2 Persentase Pegawai Biro Umum yang bebas hukuman disiplin (%) 3 Persentase Pegawai Biro Umum yang mencapai/ melebihi target kinerja (%) Lokasi 2020 80 71 54,99 71 90 90 2021 85 81 74 81 90 90 Target 2022 402 - 2023 85 82 74 82 90 90 90 82 74 82 90 90 2024 90 82 75 82 90 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum (utama)
Program/ Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 4 Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen DEN (Skala 100) Dukungan Teknis dalam Rangka Perancangan dan Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan serta Fasilitasi Kegiatan Pokja Organisasi Biro FKEP yang Fit dan SDM yang Unggul 1 Persentase Pegawai Biro FKEP yang bebas hukuman disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Biro FKEP yang mencapai/ melebihi target kinerja (%) Dukungan Teknis dalam Rangka Penetapan Langkah- Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral Organisasi Biro FPKPE yang Fit dan SDM yang Unggul Lokasi 2020 54,99 90 90 2021 74 90 90 Target 2022 403 - 2023 74 90 90 74 90 90 2024 75 90 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro Umum
Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Program 9 Indikator Sasaran Program Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Kegiatan 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 1 Persentase Pegawai Biro FPKPE yang bebas hukuman disiplin (%) 2 Persentase Pegawai Biro FPKPE yang mencapai/ melebihi targettarget kinerja (%) Pengelolaan Sistem Anggaran Setjen DEN yang Optimal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DEN (Skala 100) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Dewan Energi Nasional Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal 1 Nilai IKPA Setjen DEN(Skala 100) 2 Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum (%) Dukungan Teknis dalam Rangka Perancangan dan Perumusan Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan serta Fasilitasi Kegiatan Pokja Lokasi 2020 90 90 93,8 93,8 95,02 2021 90 90 94 94 95,27 404 - Target 2022 2023 90 90 90 90 94,3 94,5 94,3 94,5 95,63 95,88 2024 90 90 94,98 94,98 96,10 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana Biro Umum Biro Umum (utama)
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Biro FKEP (%) Kegiatan 3 Dukungan Teknis dalam Rangka Penetapan Langkah- Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Biro FPKPE (%) BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Sasaran Program 1 Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan Indikator Program Persentase Realisasi PNBP BPH Migas (%) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas Sasaran Kegiatan Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan 2020 95,02 95,02 100 2021 95,27 95,27 92 405 - Target 2022 2023 95,63 95,88 95,63 95,88 91 90 2024 96,1 96,1 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Realisasi PNBP BPH Migas (%) Sasaran Program 2 Layanan BPH Migas yang optimal Indikator Program Indeks kepuasan pelayanan BPH Migas kepada stakeholder (Skala 5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas Sasaran Kegiatan 1 Layanan BPH Migas yang optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Indeks kepuasan Layanan Sekretariat BPH Migas kepada stakeholder (Indeks) 2 Indeks kepuasan Layanan Direktorat BBM kepada stakeholder (Indeks) 3 Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Gas Bumi kepada stakeholder (Indeks) Sasaran Kegiatan 2 Tersusunnya produk hukum sesuai dengan standar penyusunan peraturan perundang-undangan Lokasi 2020 100 3,1 3,07 3,03 3,1 2021 92 3,15 3,12 3,1 3,15 406 - Target 2022 2023 91 90 3,2 3,25 3,2 3,25 3,15 3,2 3,2 3,25 2024 90 3,3 3,28 3,25 3,3 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Rancangan produk hukum dan naskah perjanjian (Dokumen) Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Pengelolaan Aset BPH Migas yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada BPH Migas (Bulan) Sasaran Program 3 Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi Program BPH Migas Indikator Program 1 Nilai SAKIP BPH Migas (Nilai) 2 Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas (Level Skala 5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas Sasaran Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi Program BPH Migas Indikator Sasaran Kegiatan 1 2 Nilai SAKIP (Nilai) Tingkat Maturitas SPIP (Level Skala 5) Lokasi 2020 120 12 78 4 78 4,0 2021 120 12 79 4,1 79 4,1 407 - Target 2022 2023 120 12 80 4,2 80 4,2 120 12 81 4,3 81 4,3 2024 120 12 82 4,4 82 4,4 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Sasaran Program 4 Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul Indikator Program 1 Indeks profesionalitas ASN BPH Migas (Skala 100) 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas (Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas Sasaran Kegiatan 1 SDM BPH Migas yang Unggul Indikator Sasaran Kegiatan 1 Indeks profesionalitas ASN BPH (%) 2 Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang bebas hukuman disiplin (%) 3 Persentase pegawai Sekretariat BPH Migas yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP (%) 4 Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas (Nilai) 5 Persentase pegawai Direktorat BBM yang bebas hukuman disiplin (%) Lokasi 2020 72 73,25 72 93 86 73,25 93 2021 74 74 74 94 87 74 94 Target 2022 408 - 2023 76 74 76 95 88 74 95 79 74 79 96 90 74 96 2024 83 75 83 98 92 75 98 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator 6 Persentase pegawai Direktorat BBM yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP (%) 7 Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang bebas hukuman disiplin (%) 8 Persentase pegawai Direktorat Gas Bumi yang mencapai / melebihi target kinerja dalam SKP (%) Sasaran Program 5 Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dan organisasi yang fit Indikator Program Indeks Reformasi Birokrasi BPH (Skala 100) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas Sasaran Kegiatan Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien, organisasi yang fit Indikator Sasaran Kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi BPH (Indeks) Sasaran Program 6 Pengelolaan anggaran yang optimal Indikator Program Nilai IKPA BPH Migas (Nilai) Lokasi 2020 86 93 86 80,5 80,5 90 2021 87 94 87 85,5 85,5 90 Target 2022 409 - 2023 88 90 95 96 88 90 86 90,5 86 90,5 90 90 2024 92 98 92 95,5 95,5 90 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal Indikator Sasaran Kegiatan 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas 2 Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat BPH Migas (%) 3 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat BBM (%) 4 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Gas Bumi (%) Lokasi 2020 90 90 90 90 2021 90 90 90 90 Target 2022 410 - 2023 90 91 91 91 90 91 91 91 2024 90 92 92 92 2020 Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana
411 - MATRIKS KERANGKA REGULASI KESDM TAHUN 2020-2024 No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian A. Subsektor Minyak dan Gas Bumi 1. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (Inisiasi DPR) Diperlukan pengaturan mengenai: a. penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi; b. pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; c. pengelolaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi; d. kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi; e. cadangan strategis minyak dan gas bumi; f. alokasi minyak dan gas bumi; g. neraca minyak dan gas bumi; h. dana minyak dan gas bumi; dan i. bagi hasil minyak dan gas bumi. 2. RPP tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Diperlukan pengaturan untuk pelaksanaan Undang-Undang mengenai Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi DPR, Kemenko Marves, Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas Kemenko Marves, Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Target Penyelesaian 2021-2024 2021-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 3. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 4. RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri 412 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan untuk pelaksanaan Undang-Undang mengenai Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Diperlukan pengaturan mengenai: a. pembangunan kilang minyak dan kilang minyak yang terintegrasi dengan pabrik petrokimia; b. penugasan kepada PT Pertamina (Persero) melalui pelaksanaan sendiri, penunjukan anak perusahaan atau afiliasi PT Pertamina (Persero), atau kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan badan usaha lain; fasilitas pendanaan; jaminan pemerintah dan PT Pertamina (Persero); dan e. skema pengadaan tanah. c. d. Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi SKK Migas, dan PT Pertamina (Persero) Kemenko Marves, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, BKPM, BPH Migas, dan Badan Usaha Kemenko Marves, PT Pertamina (Persero), Kemendagri, Pemda, Kemenperin, Kemenkeu, dan Kemenkumham Target Penyelesaian 2021-2024 2021-2022
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 5. RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg 6. RPM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 7. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 413 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai: a. pengguna LPG Tabung 3 Kg yang berhak mendapat subsidi atau bantuan dan konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg bagi Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran; b. jumlah subsidi/bantuan; c. pengaturan harga LPG Tabung 3 Kg. Penyederhanaan dalam ketentuan terkait persyaratan dalam pengajuan Izin Usaha. Diperlukan pengaturan mengenai: a. mekanisme pemberian izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa selain lelang dan penugasan; b. mekanisme penyesuaian dan perpanjangan izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa; Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Ditjen Migas Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi Kemenko Marves, Setkab, Kemensesneg, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkeu, dan Pemda BKPM dan SKK Migas BPH Migas dan Badan Usaha Target Penyelesaian 2022 2020 2021
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 8. RPM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas 414 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian c. izin sementara diberikan setelah badan usaha mendapatkan hak khusus pembangunan pipa ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa; dan d. ketentuan untuk memberikan kesempatan kepada badan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa existing untuk membangun pipa untuk kebutuhan konsumen gas bumi melalui mekanisme lelang/penugasan/mekanisme lainnya. a. Diperlukan pengaturan mengenai kewenangan perhitungan biaya penyaluran gas bumi melalui pipa distribusi untuk menunjang kegiatan usaha niaga gas bumi (dedicated hilir) dialihkan kepada Badan Pengatur. b. Keselarasan dengan Peraturan Menteri ESDM yang mengatur mengenai harga gas bumi untuk kelistrikan. Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi BPH Migas, Badan Usaha, dan Kemenperin Target Penyelesaian 2021
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 9. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi 10. RPM tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil 11. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia 415 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai mekanisme untuk penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi. Diperlukan pengaturan mengenai: a. perencanaan jaringan gas (jargas); b. pelaksanaan jargas; c. pembangunan dan/atau pengoperasian jargas; d. penyaluran gas bumi melalui jargas; e. pemeliharaan jargas; dan f. skema pendanaan pembangunan jargas. Penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai mekanisme penetapan formula harga dan harga minyak mentah Indonesia, yang terdiri atas definisi, metode, tata cara pengajuan, dan penetapannya. Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Ditjen Migas Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi BPH Migas dan Kemenperin BPH Migas, Kemenperin, Kemendagri, Kemenkeu, dan Pemda Kemenkeu dan SKK Migas Target Penyelesaian 2021 2021 2021
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 12. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 13. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi 14. RPM tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 516.K/38/M.PE/89 tentang Pemberian Tanda 416 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai: a. tata waktu penandatanganan; b. tata waktu pembayaran bonus tanda tangan; c. tata waktu pemberian pertimbangan oleh SKK Migas; dan d. percepatan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang available. a. Diperlukan pengaturan mengenai: 1. inventarisasi lapangan idle; dan 2. implementasi lebih lanjut terhadap Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. b. Penyempurnaan terhadap ketentuan umum untuk kategori lapangan idle. Diperlukan penyempurnaan terhadap: a. ketentuan umum yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait; Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Ditjen Migas Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi Kemendagri, Pemda, dan Kemenkeu Kemenkeu dan SKK Migas Kemenaker Target Penyelesaian 2020 2021 2021
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi Penghargaan dalam Bidang Keselamatan Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi 15. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 16. RPM tentang Keselamatan Pipa Penyalur 417 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian b. ketentuan kriteria dan persyaratan penerima penghargaan keselamatan minyak dan gas bumi; dan c. ketentuan tata cara penilaian penghargaan keselamatan minyak dan gas bumi. Diperlukan penyempurnaan terhadap: a. ketentuan terkait instalasi minyak dan gas bumi; b. ketentuan terkait perusahaan inspeksi dan perusahaan engineering; c. ketentuan terkait tanggung jawab perusahaan terhadap hasil inspeksi yang dilakukannya; dan d. ketentuan terkait Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. a. Diperlukan pengaturan mengenai: 1. ketentuan pemendaman pipa penyalur bawah laut; dan 2. ketentuan penggelaran pipa penyalur terkait jarak Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi Kemenaker Kemenaker Target Penyelesaian 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 17. RPM tentang Wajib Daftar dan Pengawasan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri 418 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian minimum dengan menyesuaikan kondisi saat ini. b. Penyempurnaan terhadap ketentuan umum yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Diperlukan pengaturan mengenai: a. pengawasan border jenis pelumas berdasarkan HS Code terkini; b. penilaian kesesuaian untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan pelumas yang beredar di dalam negeri dengan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT); c. pengurangan jumlah persyaratan dan percepatan waktu penerbitan NPT; d. pengaturan pelumas untuk penggunaan sendiri; e. pengaturan standar dan mutu minyak rem; dan f. pengawasan terpadu pelumas yang beredar di dalam negeri dengan instansi terkait. Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi Kemenperin dan Kemenkeu Target Penyelesaian 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 18. RPM tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 19. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 419 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai: a. dasar hukum perhitungan Harga Jual Eceran selisih; b. ketentuan perhitungan untuk besaran subsidi bahan bakar minyak; dan c. ketentuan periode perhitungan subsidi minyak tanah. a. Diperlukan penyempurnaan terhadap: b. ketentuan umum terkait gas suar bakar; c. ketentuan batasan maksimal terkait gas suar bakar yang diperbolehkan, khususnya untuk lapangan gas bumi yang dinilai terlalu besar; d. ketentuan umum terkait lapangan minyak dan lapangan gas serta lapangan minyak-gas bumi untuk pengukuran batasan maksimal; e. ketentuan terkait kolaborasi antar Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam pengelolaan gas suar bakar; dan Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi Kemenkeu Kemenaker Target Penyelesaian 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 20. RPM tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik 21. RPM tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu 22. RPM tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split 420 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian f. ketentuan terkait meter untuk pengukuran gas suar bakar; dan g. ketentuan terkait kajian optimalisasi dalam tahap Plant of Development. Diperlukan penyempurnaan mengenai pengaturan pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik Arahan Presiden untuk memperjelas mekanisme penetapan harga gas bumi tertentu untuk mendukung stimulus bagi industri pengguna gas bumi nasional Penyempurnaan ketentuan yang memberikan fleksibilitas bagi calon Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk menentukan bentuk skema Kontrak Bagi Hasil Unit Penanggungjawab Ditjen Migas Ditjen Migas Ditjen Migas Unit Terkait/ Institusi BPH Migas, PT PLN (Persero), dan Kemenperin Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenperin, SKK Migas, dan BPH Migas SKK Migas Target Penyelesaian 2020 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 23. RPM tentang Penetapan Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi B. Subsektor Mineral dan Batubara 24. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Inisiasi DPR) 421 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan untuk pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai dana perimbangan, yang terdiri atas ketentuan terkait kriteria dan mekanisme penetapan daerah penghasil serta mekanisme penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi Pengaturan mengenai : a. Tujuan pengelolaan mineral dan batubara; b. Penyelidikan dan Penelitian untuk memperoleh data cadangan (Penguatan Eksplorasi); c. Pengusahaan mineral dan batubara meliputi usaha pertambangan mineral dan batubara dan usaha pemanfaatan mineral dan batubara; d. Kewenangan pengelolaan Pertambangan; Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Ditjen Migas Kemenkeu, Kemendagri, Pemda, dan SKK Migas Ditjen Minerba DPR, Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenko Perekonomian, Pemda, Badan Usaha Target Penyelesaian 2021-2024 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 422 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian e. Konsep Wilayah Hukum Pertambangan serta Penetapan wilayah; f. Pertambangan dan pelaksanaannya; g. Penguatan BUMN; h. Konsep Surat Izin Penambangan Batuan; i. Perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK; j. Pembinaan dan Pengawasan; k. Pendapatan Negara; l. Reklamasi dan Pascatambang termasuk aspek lingkungan dalam izin tambang; m. Sanksi administratif dan ketentuan pidana; n. Penyesuaian nomenklatur perizinan, Kewenangan Perizinan dan tahapan kegiatan perizinan dengan RUU Cipta Kerja Subsektor Minerba. Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 25. RPP sebagai pelaksana dari RUU Cipta Kerja atau RUU tentang Perubahan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba apabila diundangkan 26. RPM sebagai pelaksana dari PP pelaksanaan RUU Cipta Kerja atau RUU Minerba jika telah diundangkan 27. RPM tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Penggantian Permen 25 Tahun 2018 serta perubahannya) 423 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai penetapan pelaksanaan UU Omnibuslaw subsektor Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Pertambangan Mineral dan Batubara Diperlukan pengaturan mengenai Pelaksanaan PP terkait pengelolaan kegiatan usaha pertambangan apabila RUU Cipta Kerja atau RUU Minerba diterbitkan Untuk memberikan pengaturan aspek pengusahaan pertambangan minerba yang dijadikan pedoman bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan pemerintah pusat serta Pemda dalam melakukan pembinaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Ditjen Minerba Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Ditjen Minerba Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Ditjen Minerba Pemda, Badan Usaha dan Asosiasi Pengusahaan Pertambangan Minerba serta stakeholders terkait Target Penyelesaian 2021-2024 2021-2024 2020-2021
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi C. Subsektor Ketenagalistrikan 28. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan RUU Cipta Kerja subsektor Ketenagalistrikan 29. RPM Tentang Kompensasi terhadap Pemanfaatan atas Tanah Infrastruktur Lainnya untuk Dilintasi Infrastruktur Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) 30. RPM Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan 424 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai penetapan pelaksanaan UU Omnibuslaw subsektor Ketenagalistrikan Diperlukan pengaturan mengenai mekanisme dan formula perhitungan kompensasi terhadap pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik, baik di atas maupun di bawah tanah Diperlukan pengaturan mengenai: a. Instalasi tenaga listrik dari potensi kerusakan; Unit Penanggungjawab Ditjen Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Unit Terkait/ Institusi Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, KemenPUPR, Kemenhub, KemenPPN/Bappenas, Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemen ATR/BPN, PT PLN (Persero) Kemenko Marves, KemenPPN/Bappenas, KLHK, Kemenperin, Kemenkeu, Target Penyelesaian 2021-2024 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 31. RPM Tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik 425 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian b. Manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya yang ditimbulkan tenaga listrik. Diperlukan pengaturan mengenai: a. Aturan manajemen jaringan (Grid Management Code); b. Aturan Penyambungan (Connection Code); c. Aturan operasi (Operating Code); d. Aturan perencanaan dan pelaksanaan operasi (Scheduling and Dispatch Code); e. Aturan Transaksi Tenaga Listrik (Settlement Code); f. Aturan Pengukuran (Metering Code); g. Aturan Kebutuhan Data (Data Requirement Code). Selain yang mencabut: a. Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan itu diperlukan pengaturan menggabungkan/ akan Unit Penanggungjawab Ditjen Ketenagalistrikan Unit Terkait/ Institusi Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemenaker, PT PLN (Persero) Kemenko Marves, Kemenkumham, Badan Usaha, PT PLN (Persero) Target Penyelesaian 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 32. RPM Tentang Penyusunan Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dan Review Harga Jual Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan 426 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Sistem Tenaga Listrik Jawa- Madura-Bali b. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera c. Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi d. Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2016 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 363 K/20/DJL.3/2018 Tahun 2018 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Nusa Tenggara- Maluku dan Papua e. Keputusan Direktur Diperlukan pengaturan mengenai: a. Jangka waktu PJBL; b. Skema kontrak; c. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli; d. Alokasi risiko; e. Jaminan pelaksanaan proyek; Unit Penanggungjawab Ditjen Ketenagalistrikan Unit Terkait/ Institusi Kemenko Marves, KemenPPN/Bappenas, Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemenkeu, Kemenko Target Penyelesaian 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 33. RPM tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 34. RPM ESDM tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman di bawah Ruang 427 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian f. Rekening biaya pengembangan proyek; g. Commissioning dan COD; h. Hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban serta pembagian risiko dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Diperlukan pengaturan mengenai: a. Infrastruktur pengisian listrik KBL Berbasis Baterai; b. Tarif Tenaga Listrik untuk pengisian ulang KBL Berbasis Baterai; c. Keselamatan Ketenagalistrikan fasilitas pengisian ulang KBL Berbasis Baterai; d. Pembinaan dan Pengawasan. Diperlukan pengaturan mengenai: a. kewajiban pemenuhan batasan ruang bebas minimum bagi pemegang hak dalam pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau Unit Penanggungjawab Ditjen Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Unit Terkait/ Institusi Perekonomian, PT PLN (Persero) Kemenko Marves, KLHK, KemenPPN/Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemenperin Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, KemenPUPR, Kemenhub, KemenPPN/Bappenas, Target Penyelesaian 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik 35. RPM Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan 36. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2009 428 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian tanaman di bawah dan sekitar ruang bebas; b. mengakomodasi jenis tower lain sepanjang telah memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sesuai SNI; jenis-jenis kegiatan yang dilarang dilakukan di bawah dan sekitar ruang bebas c. Diperlukan pengaturan mengenai: a. Penambahan Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang diwajibkan b. Perubahan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 menjadi PUIL 2020 c. Adanya perubahan (update) SNI berdasarkan standar baru Diperlukan pengaturan mengenai: a. Pemanfaatan EBT skala kecil dan menengah yang terhubung pada Unit Penanggungjawab Ditjen Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Unit Terkait/ Institusi Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemen ATR/BPN, PT PLN (Persero) Kemenko Marves, Kemenperin, Kemendag, Kemenkumham, Badan Standarisasi Nasional (BSN), PT PLN (Persero), Badan Usaha Kemenko Marves, Kemenkumham, Target Penyelesaian 2021 2021
429 - No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik sistem distribusi (termasuk kriteria teknis implementasi PLTS Atap) b. Aturan pengoperasian smart grid pada sistem distribusi c. Updating parameter teknis pada operation code maupun connection code) D. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 37. RUU Energi Baru Terbarukan (Inisiasi DPR) Diperlukan pengaturan mengenai energi baru dan terbarukan. 38. RPP Tentang Perubahan PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi Dalam Rangka Meningkatkan Implementasi Konservasi Energi Diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan konservasi energi dalam rangka meningkatkan implementasi konservasi energi. Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Badan Usaha, PT PLN (Persero) Ditjen EBTKE DPR, Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Ditjen EBTKE Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenhub, KemenPUPR, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Target Penyelesaian 2020 2021-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 39. RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung 40. RPerpres tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 41. RPM tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung 430 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung Diperlukan peraturan mekanisme dan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan Diperlukan pengaturan mengenai: a. Keselamatan dan kesehatan kerja b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup c. Kaidah teknis panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung Unit Penanggungjawab Ditjen EBTKE Ditjen EBTKE Ditjen EBTKE Unit Terkait/ Institusi Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenparekraf, KLHK, Pemda, Badan Usaha Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, KLHK, ATR/BPN, BKPM, PUPR, Kemen BUMN Pemda, Badan Usaha, PLN Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemenaker Target Penyelesaian 2021-2024 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 42. RPM tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panas Bumi 43. RPM tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Pencantuman Label Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi 44. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 431 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan panas bumi. Diperlukan pengaturan mengenai: a. Tingkat/nilai efisiensi peralatan pemanfaat energi b. Izin pencantuman SKEM dan label c. Prosedur uji laboratorium d. Pengawasan post border e. Sanksi Diperlukan pengaturan mengenai: a. Kriteria BU BBM yang wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar b. Perubahan pengaturan mengenai penggunaan dana pembiayaan biodiesel Unit Penanggungjawab Ditjen EBTKE Ditjen EBTKE Ditjen EBTKE Unit Terkait/ Institusi Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, BPDPKS Target Penyelesaian 2020 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 45. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati 46. Regulasi Teknis Bidang EBTKE (SNI, SKKNI, dan KKNI) 47. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan 432 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan terkait penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati. Diperlukan pengaturan mengenai standar nasional bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Diperlukan pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan kemampuan penyediaan energi nasional dan pelaksanaan konservasi energi perlu didorong dengan meninjau kembali pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Unit Penanggungjawab Ditjen EBTKE Ditjen EBTKE Ditjen EBTKE Unit Terkait/ Institusi Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha Target Penyelesaian 2020 2020-2024 2020
433 - No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian E. Subsektor Pengembangan Sumber Daya Manusia 48. RPM tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung a. Pendirian PEP Bandung untuk melaksanakan pendidikan vokasi bagi mahasiswa 49. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015 tentang Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral b. Perlunya pedoman pengelolaan PEP Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PEP Bandung a. 4 Satker di lingkungan BPSDM ESDM yang melaksanakan bantuan diklat atau beasiswa ditetapkan menjadi Satker yang menerapkan PPK BLU, sehingga perlu efektif dan efisien dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran kegiatan b. Perubahan nomenklatur STEM Akamigas menjadi PEM Akmigas c. Kegiatan bantuan diklat atau beasiswa tetap dilaksanakan guna mendukung program Prioritas Nasional d. Terdapat pembentukan Politeknik baru di lingkungan BPSDM ESDM Unit Penanggungjawab BPSDM BPSDM Unit Terkait/ Institusi Kemendikbud-ristek, Kemenkumham Kemenkumham Target Penyelesaian 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 50. RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas 51. RPM tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Geologi, Mineral dan Batubara F. Subsektor Geologi 52. RPerpres tentang Partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional 434 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian a. Perlunya membuka kesempatan bagi pihak profesional di luar PEM Akamigas untuk menduduki posisi Direktur dan Wakil Direktur. b. Perlunya melakukan penyesuaian batasan usia dalam menduduki jabatan Direktur dan Wakil Direktur a. Perlunya pedoman bagi Lembaga Diklat Kompetensi / Profesi (terakreditasi) dalam Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Bidang Geologi, Mineral Batubara b. Perlunya penggabungan Kurikulum Standar Diklat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara yang telah ada untuk menyederhanakan peraturan Diperlukan pengaturan mengenai: Pedoman terkait dengan proses yang perlu untuk eksplorasi dan eksploitasi mineral di dasar laut internasional seperti proses: dilalui Indonesia Unit Penanggungjawab BPSDM BPSDM Badan Geologi Unit Terkait/ Institusi Kemendikbud-ristek, Kemenkumham Kemenkumham Setkab, Kemenko Marves, Kemensesneg, KKP, TNI Angkatan Laut, Kemenlu, Kemendagri, KLHK, Target Penyelesaian 2020-2021 2020-2024 2020 - 2024
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 53. RPM tentang Pedoman Penetapan Geopark Nasional 54. RPM tentang Kawasan Lindung Geologi 55. RPM tentang Penetapan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara 435 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian a. Persiapan; b. Pembentukan kontrak dengan ISA; c. Eksplorasi; d. Eksploitasi Diperlukan pengaturan mengenai: a. Tata cara pengusulan Geopark Nasional b. Tata cara penetapan Geopark Nasional c. Pembinaan dan pengawasan Diperlukan pengaturan mengenai: a. Kriteria kawasan lindung geologi b. Tata cara penetapan c. Syarat administratif dan syarat teknis Diperlukan pengaturan mengenai: a. Tahap penyelidikan b. Klasifikasi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara c. Penyusunan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara d. Alur, pengelolaan, laporan, dan pemutakhiran data e. Tata cara penetapan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Badan Informasi Geospasial Badan Geologi Pemda, Setkab, Kemenko Marves, Kemenparekraf, KemenPPN /Bappenas, KLHK, Kemendikbud-ristek Badan Geologi KLHK, Kemendagri, Kemen ATR/BPN Badan Geologi Badan Usaha, Pemda Target Penyelesaian 2020 2021-2024 2021-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 56. RPM tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Geologi 57. RPM tentang Mitigasi Bencana Geologi Pedoman G. Subsektor Pendukung 58. RPerpres tentang Cadangan Penyangga Energi 436 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai: Penggabungan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi, antara lain: a. BPPTKG; b. Museum Geologi; c. Balai Mitigasi Bencana Geologi; d. BKAT; termasuk e. Pos Pengamatan Gunungapi Diperlukan pengaturan mengenai: a. Status tingkat aktivitas bencana geologi b. Rekomendasi teknis berdasarkan tingkat aktivitas c. Informasi peringatan dini gerakan tanah Diperlukan pengaturan mengenai: a. Penyediaan CPE yaitu jenis CPE, jumlah dan waktu CPE, dan lokasi CPE serta pengadaan infrastruktur dan bentuk kerja sama Unit Penanggungjawab Badan Geologi Badan Geologi Setjen DEN Unit Terkait/ Institusi Pemda Pemda, BNPB DEN, Setkab, Kemenkumham, Kemenkeu, Pemda, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, Ditjen Migas, SKK Target Penyelesaian 2021-2024 2021-2024 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 59. RPerpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral 60. RPerpres tentang Dewan Energi Nasional 437 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian b. Pengelolaan CPE yaitu pelaksana pengelolaan CPE, pengadaan persediaan CPE, pelepasan CPE, pemulihan persediaan CPE c. Pendanaan d. Pembinaan dan pengawasan Diperlukan pengaturan mengenai pengawasan : a. Ruang lingkup b. Kelompok c. Prinsip d. Kegiatan e. Perencanaan f. Pelaksanaan g. Tindak lanjut h. Dokumen hasil Diperlukan pengaturan kembali Perpres Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, antara lain: a. Susunan organisasi b. Tata kerja Unit Penanggungjawab Setjen DEN Setjen DEN Unit Terkait/ Institusi Migas, Badan Usaha bidang ESDM Kemenkeu, Kemenhub, Kemenperin, KemenPPN/Bappenas, KLHK, Kementan, Kemendikbud-ristek, DEN, KESDM, Setkab, KemenPANRB, Kemenkumham Pemda, Kemendagri Pemda, Kemendagri Target Penyelesaian 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 61. RPM Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik KESDM 62. RPM tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KESDM 438 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian c. Penyaringan calon anggota Dewan Energi Nasional d. Kelompok kerja e. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Energi Nasional Diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik sektor ESDM Diperlukan penetapan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit utama di lingkungan KESDM dalam : a. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran b. Menyusun dokumen perjanjian kinerja c. Menyusun laporan kinerja d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen rencana strategis KESDM Unit Penanggungjawab Setjen Setjen Unit Terkait/ Institusi Ombudsman KemenPANRB Target Penyelesaian 2021-2024 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 63. RPM tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Binaan KESDM pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Mekanisme Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan KESDM 64. RPM tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM 65. RPM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di KESDM 439 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan mengenai : a. Mekanisme pengusulan formasi jabatan fungsional binaan KESDM bagi KESDM, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi b. Pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional binaan KESDM bagian KESDM, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi c. Pedoman Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan KESDM Diperlukan pengaturan kembali dan penyesuaian mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja dan tata kelola unit kerja KESDM Diperlukan pengaturan mengenai: a. Pengenaan mengenai penerimaan negara bukan pajak b. Mekanisme perhitungan penerimaan negara bukan pajak Unit Penanggungjawab Setjen Setjen Setjen, Ditjen Migas, Ditjen EBTKE, Badan Geologi Unit Terkait/ Institusi KemenPANRB, Pemda, Kemendagri KemenPANRB Kemenkeu, Pemda, Kemendagri Target Penyelesaian 2020 2020 2020-2021
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 66. RPM tentang Advokasi Hukum di lingkungan KESDM 67. RPM tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KESDM 440 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian c. Mekanisme pembayaran/ penyetoran penerimaan negara bukan pajak d. Mekanisme pengenaan denda dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak Keterangan: Rancangan peraturan Menteri tersebut merupakan penggabungan dan revisi Peraturan Menteri ESDM Tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran PNBP existing sebagai pelaksanaan kebijakan simplifikasi peraturan perundang- undangan Diperlukan Tata Cara pemberian advokasi kepada ASN KESDM baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif. Diperlukan pengaturan kembali Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KESDM, meliputi: Unit Penanggungjawab Setjen Itjen Unit Terkait/ Institusi Kemenkumham KPK, KemenPANRB Target Penyelesaian 2020 2020
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 68. RPM tentang Tata Cara Tindakan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi 69. RPM tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan KESDM 441 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian a. Penyesuaian dengan peraturan yang diterbitkan KPK agar sinergi b. Melengkapi mekanisme pelaporan c. Mengatur kategori gratifikasi d. Mengatur pembentukan unit Pengendali Gratifikasi dan penguatan perannya e. Penetapan status barang gratifikasi f. Mengatur kewajiban dan sanksi Pegawai ASN KESDM dan Penyelenggara Negara Diperlukan pengaturan mengenai: a. Kriteria krisis energi dan/atau darurat energi b. Identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi c. Tata cara tindakan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi Sebagai dasar pengembangan kompetensi dan profesionalisme jabatan fungsional binaan KESDM Unit Penanggungjawab Setjen DEN Setjen Unit Terkait/ Institusi Kemendagri, Pemda, Badan Usaha bidang ESDM KemenPANRB dan BKN Target Penyelesaian 2020 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi 70. RPM tentang Tata Naskah Dinas Dewan Energi Nasional 71. RPM tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pengusahaan dan Pemanfaatan Lahan Bersama Sektor ESDM 72. RPM tentang Perencanaan Anggaran Program Berbasis Elektronik dan 442 - Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Diperlukan pengaturan terkait tata naskah dinas di lingkungan Dewan Energi Nasional yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal DEN Diperlukan tata cara penetapan wilayah pengusahaan dan pemanfaatan lahan bersama sektor ESDM Sebagai bagi unit kerja di lingkungan KESDM dalam melakukan penyusunan perencanaan program, rencana kerja dan anggaran secara elektronik Unit Penanggungjawab Setjen Setjen Unit Terkait/ Institusi DEN, KESDM, Mitra Kerja Kemenkeu Kemenkeu Target Penyelesaian 2021-2024 2021-2024 2021-2024
443 - MATRIKS MAJOR PROJECT RPJMN TAHUN 2020-2024 SEKTOR ESDM 9 (Sembilan) Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 (Tiga Puluh Satu) Smelter Latar Belakang Nilai kontribusi PDB industri cenderung menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% atau lebih rendah dari pertumbuhan nasional; Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah; Sekitar 71 persen impor Indonesia adalah bahan baku dan produk antara untuk industri; Kapasitas industri domestik yang tidak mampu memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan oleh Global Value Chain; Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama periode 2015-2019 di luar Pulau Jawa membuka akses pusat-pusat produksi yang selama ini belum terkoneksi. Manfaat Mendorong hilirisasi industri berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar pulau Jawa. Durasi 2020 - 2024 (5 tahun) Indikasi Target Indikasi Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 Total Indikasi Target dan Pendanaan KI beroperasi 3 Smelter beroperasi 4 smelter (kumulatif) KI beroperasi 4 (kumulatif) Smelter beroperasi 30 smelter (kumulatif) KI beroperasi 5 (kumulatif) Smelter beroperasi 31 smelter (kumulatif) KI beroperasi 7 (kumulatif) Smelter beroperasi 31 smelter (kumulatif) KI beroperasi 9 (kumulatif) Smelter beroperasi 4 smelter (kumulatif) KI beroperasi 9 KI Smelter beroperasi 31 smelter (kumulatif) Rp317,4 T APBN: Rp15,7 T Swasta: Rp 176,0 T KPBU: Rp14,3 T BUMN: Rp111,4 T Pelaksana Kemenperin, Kemen ESDM, KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BKPM, KLHK, KPPU, KemenKUKM, Kemendag, KKP, Kementan, Kemnaker, KemenBUMN, Pemda, Swasta Project Highlight 1. Harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitasi investasi (Kemenko Perekonomian, Kemenperin, KemenESDM, Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, BKPM, KLHK, Kemendag, KPPU); 2. Pembangunan smelter (Swasta, Kemenperin, KemenESDM, KemenBUMN, KemenATR/BPN); 3. Pengembangan infrastruktur pendukung (KemenPUPR, Kemenhub, KemenBUMN); 4. Peningkatan investasi, pemasaran dan kerja sama internasional (BKPM, Kemenperin, Kemendag, KemenBUMN); 5. Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM (Kemenperin, KemenKUKM, Kementan, KKP, KLHK, Kemnaker, KemenBUMN.
444 - Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit Latar Belakang Porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer per tabun 2018 baru mencapai 8,55 persen, sementara target yang harus dicapai pada tabun 2025 sebesar 23 persen (RUEN); Indonesia impor minyak mentah tahun 2018: 309.739 barel/hari (26,49% kapasitas Kilang) dan BBM: 395.386 BOPD (kebutuhan Indonesia: 1,3 Juta BOPD); Perkebunan sawit rakyat 5,8 juta ha (41 %), namun hanya menghasilkan 14 juta ton (34%), perkebunan sawit swasta 8,1 juta ha; Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 40 juta ton per tahun, dan minyak sawit merupakan ekspor komoditas andalan Indonesia saat ini. Manfaat Durasi 1. Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen; 2. Meningkatnya produktivitas sawit 10 persen per tabun; 3. Meningkatnya produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia; 4. Meningkatnya nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat. 2020 - 2024 (5 tahun) Indikasi Target 1. Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen; 2. Meningkatnya produktivitas sawit 10 persen per tabun; 3. Meningkatnya produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia; 4. Meningkatnya nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat. 2020 - 2024 (5 tahun) Indikasi Target 2020 2021 2022 2023 Indikasi Pendanaan Indikasi Target dan Pendanaan Pelaksana Project Highlight Green Refinery Standalone kapasitas 20 ribu barrel per day di RU III Plaju (Tahapan Pembangunan Volume produksi kelapa sawit (Ton CPO) Green Refinery Standalone kapasitas 20 ribu barrel per day di RU III Plaju Kemen ESDM, Kementan, Kemendagri, BUMN, Swasta 1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan BBN (KemenESDM); 2. Pembangunan kilang BBN berbahan baku minyak sawit 100% (Green Refinery Standalone) (BUMN); 3. Akselerasi, Replanting , Penerapan GAP, dan Pengolahan Sawit Rakyat [Kementan); 4. Sertifikasi ISPO dan RSPO (Kementan); 5. Pembangunan unit pengolahan minyak sawit industri di perdesaan dekat perkebunan (demetalized palm oil mill) (Swasta). Penyusunan BEPD (Basic Engineering Design Project) dan tender DFC (Dual Feed Competition) Rp 32 Triliun APBN: Rp 1,1 Triliun BUMN: Rp 11,9 Triliun Swasta: Rp 19 Triliun Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision) Mid 2024 Start Up dan On Stream EPC EPC 44,6 juta 50,4 juta 45,5 juta 43,7 juta 46,4 juta Perkiraan Capex USD 650-850 juta = perkiraan Rp 11,9 Triliun (BUMN)
445 - Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (1/2) Latar Belakang Manfaat Durasi 1. Industri minyak bumi nasional sudah beroperasi lebih dari 100 tahun dan produksinya semakin menurun; 2. Belum ada penambahan kapasitas kilang dalam 10 tahun terakhir; 3. Meningkatnya kebutuhan BBM dan Produk Petrokimia. 1. Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta Barel Per Hari di tahun 2026; 2. Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas. 2020 - 2024 (5 tahun) Indikasi Target 2020 2021 2022 2023 2024 Total 1. Industri minyak bumi nasional sudah beroperasi lebih dari 100 tahun dan produksinya semakin menurun; 2. Belum ada penambahan kapasitas kilang dalam 10 tahun terakhir; 3. Meningkatnya kebutuhan BBM dan Produk Petrokimia. 1. Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta Barel Per Hari di tahun 2026; 2. Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas. 2020 - 2024 (5 tahun) Indikasi Target 2020 2021 2022 2023 2024 Total Pembangunan kilang baru (grass root) Tuban Pembangunan kilang baru (grass root) Bontang Kilang RDMP Cilacap Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat, General Engineering Design, Site Development Land Acquisition, AMDAL, BED- FEED, Site Development BEDP (Basic Engineering Design Package)/FEED (Front End Engineering Design), Site Development Financing dan EPC (Engineering Procurement and Contruction) AMDAL, BED- FEED Early works Financing dan EPC EPC EPC EPC EPC EPC EPC EPC EPC +300 ribu BCPD (2026) +300 ribu BCPD (2025) +50 ribu BCPD (2026) Indikasi Pendanaan Rp 637 Triliun (Badan Usaha)
446 - Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2/2) Indikasi Target dan Pendanaan Indikasi Target Kilang RDMP Balongan Phase I Kilang RDMP Balongan Phase II Kilang RDMP Balikpapan Phase I Kilang RDMP Balikpapan Phase II Kilang RDMP Dumai 2020 Proses Dual FEED sd Contract Award EPC, Site Development BEPD, Site development RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracker) FEED Tank Completed BEPD BFS (Bankable Feasibility Study) 2021 EPC BEPD, Dual FEED sd Contract Award EPC OA (Operational Acceptance) Sub Sea Pipe Plan Lawe- Lawe RFSU Ready For Start Up) Dual FEED Process BEPD 2022 Commissioning & start up, operational acceptance 25 ribu BCPD EPC Works Stage II OA EPC Lawe- Lawe dan RFSU Boiler EPC Dual FEED Process 2023 EPC Works Stage II Commissioning & start up, operational acceptance 100 ribu BCPD EPC EPC Pelaksana Project Highlight Pertamina, Badan Usaha, KESDM, Kemenkeu, BUMN 1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan migas (KESDM); 2. Penyediaan dukungan fasilitas fiskal (Kemenkeu); 3. Pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi (BUMN). 2024 EPC Works Stage II EPC EPC Total +100 ribu BCPD (2025) +100 ribu BCPD (2025) +100 ribu BCPD (2026) Indikasi Pendanaan Rp 637 Triliun (Badan Usaha)
447 - Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MVA Latar Belakang Manfaat 1. Jangkauan pelayanan listrik saat ini mencapai rasio elektrifikasi 98,86%; 2. Ketimpangan kuantitas dan kualitas penyediaan listrik antara pulau Jawa dengan luar Jawa; 3. Pasokan tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil. 1. Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW; 2. Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%; 3. Meningkatkan konsumsi listrik menjadi 1.400 kWh per kapita si 2024; 4. Penurunan emisi CO2 pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024; 5. Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024; 6. Memenuhi kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional (5 Kawasan Pariwisata, 9 Kawasan Industri, 4 Kota Metropolitan, 4 Kota Baru dan IKN Baru). 2020 - 2024 (5 tahun) Indikasi Target 1. Jangkauan pelayanan listrik saat ini mencapai rasio elektrifikasi 98,86%; 2. Ketimpangan kuantitas dan kualitas penyediaan listrik antara pulau Jawa dengan luar Jawa; 3. Pasokan tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil. 1. Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW; 2. Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%; 3. Meningkatkan konsumsi listrik menjadi 1.400 kWh per kapita si 2024; 4. Penurunan emisi CO2 pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024; 5. Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024; 6. Memenuhi kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional (5 Kawasan Pariwisata, 9 Kawasan Industri, 4 Kota Metropolitan, 4 Kota Baru dan IKN Baru). 2020 - 2024 (5 tahun) Indikasi Target Indikasi Target dan Pendanaan Pelaksana Project Highlight Target Tambahan Kapasitas Pembangkit (MW) Kapasitas Jaringan Transmisi (kms) Kapasitas Gardu Induk (MVA) KESDM, BUMN, dan Badan Usaha 1. Pengembangan mini off grid di daerah terisolir terutama pulau-pulau kecil Indonesia Timur (KESDM); 2. Pemanfaatan dan pembangunan bendungan multifungsi (KPUPR); 3. Pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk (BUMN, IPP) 2020 2021 2022 2023 2024 6.446,1 3.442,8 6.209,2 5.727,7 5.425,5 3.519,5 1.692,0 4.765,9 4.459,6 4.632,1 3.900,0 7.510,0 8.460,0 14.247,0 4.490,0 Total 27.277 MW 19.069,10 kms 38.607 MVA Indikasi Pendanaan Rp 1.121 Triliun (APBN dan Badan Usaha)
448 - Infrastruktur Jaringan Gas Kota Untuk 4 Juta Sambungan Rumah Latar Belakang Manfaat 1. Produksi gas bumi nasional cukup besar sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan dalam negeri 2. Jaringan gas kota terbangun saat ini masih cukup rendah (537.936 SR) 1. Penghematan subsidi LPG sebesar Rp.297,55Miliar per tahun dan penghematan pengeluaran energi masyarakat sebesar Rp386Miliar per tahun (setara 1 Juta SR); 2. Mengurangi impor LPG sebesar 603.720 Ribu Ton per tahunnya, serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64T per tahun. 3. Lokasi prioritas: DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan dan Palembang 3. Lokasi prioritas: DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan dan Palembang Durasi Target 2020 Indikasi Target 2021 2022 2023 2024 Total Indikasi Pendanaan Indikasi Target dan Pendanaan Pelaksana Project Highlight Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN) Pembangunan Jaringan Gas Kota (KPBU) Pembangunan Jaringan Gas Kota (BUMN) KESDM dan Badan Usaha 1. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui APBN (KESDM); 2. Review dokumen FEED-DEDC pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (KESDM); 3. Penyediaan dukungan pemerintah (Kemenkeu); 4. Pembangunan Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga (BUMN). 127.864 120.776 100.000 0 50.000 839.555 0 800.000 50.000 583.930 0 0 0 800.000 0 366.070 SR Rp 4,0 Triliun 2.489.555 SR Rp 6,9 Triliun 633.930 SR Rp 27,4 Triliun
449 Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km) Latar Belakang 1.Kebutuhan pengembangan gas bumi terutama infrastruktur untuk menghubungkan untuk wilayah antara surnber gas dengan pengguna bagian tengah dan timur; baik rurnah tangga, serta kelistrikan, transportasi, 2.Diperkirakan 1.Menyambungkan 2.Memenuhi kebutuhan Indonesia industri, sumber dava gas bumi di rellion V Kalimanta n akan mengalarni surplus dari tahun 2018-2027. Manfaat Kalimantan jaringan Kalimantan); pipa gas bumi wilayah (Trans listrik, gas bumi di sektor industri, pembangkit hingga kebutuhanjaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan; Durasi 3.Mendukung 4.Mendorong 2020 -2024 (5 tahun) penyediaan nemanfaatan energi untuk calon ibu kota negara; Natuna. potensi gas bumi di wilavah Indikasi Target Indikasi Pendanaan Ruas Pipa Transmisi (Bon tang-Banjarmasin) Ruas Pipa Transmisi (Bani armasin-Palangkaraval Ruas Pipa Transmisi (Palangkaraya-Pon Ruas Pipa Transmisi (Natuna KESDM, Badan Usaha, Skema Pembiavaan: 1.Alokasi gas, 2.Pembangunan Kaltim-Kalsel Target Indikasi dan Pendanaan Kalsel-Kalteng 2.219 lan Kalteng-Kalbar tianak) Natuna-Kalbar D-Pontianak) Pelaksana Project Highlight Badan Usaha pipa (KESDM); penetapan, dan pengawasanjaringan (Badan Usaha); pipa transmisi Rp 36,4 Triliun (Badan U saha & APBN) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIFIN TASRIF �ril'rl.1:U:t--S.esuai dengan asliny a GI DAN SUMBER DAYA MINERAL ����� � � �O HUKUM,