SALINAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; b. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pelayanan pemungutan pajak daerah; Peraturan Daerah tuntutan penyelenggaraan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Peraturan Gubernur Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik telah Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); (Lembaran Negara Republik 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Menetapkan Pajak Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keuangan Daerah 5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, persekutuan, koperasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, yayasan, pensiun, dana usaha maupun yang
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. tidak mendapatkan 9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 11. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. 13. Transaksi Elektronik adalah layanan perbankan secara elektronik melalui Chanel Perbankan antara lain ATM, Mobile Banking, Internet lain yang akan Banking dan atau dikembangkan oleh Bank atau Penyedia Jasa Sistem Pembayaran resmi yang ditunjuk oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pajak Daerah. layanan 14. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lain dengan mengunakan Instrumen berupa alat pembayaran kartu (AMPK), cek, bilet, giro, uang transfer antar Bank atau elektronik dan sejenisnya.
15. Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat serta memberi jasa lalu lintas pembayaran 16. Bank dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung sebagai Bank Operasional Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Bank lainnya yang ditunjuk. 17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan daerah. 19. Wajib yang Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat dengan Wajib PKB adalah orang pribadi, badan, dan instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor. 20. Wajib BBN-KB adalah orang pribadi, badan, dan Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. 21. Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 23. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 25. Surat Pendaftaran Ulang Kendaraan Bermotor dapat disingkat SPUKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan atau harta kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
26. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai sesuai dengan perundang- ketentuan undangan perpajakan daerah. peraturan 27. Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB adalah surat ketetapan besarnya jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak. 28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan Daerah. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. selanjutnya yang 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat jumlah ketetapan pajak yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrastif berupa bunga dan/atau denda. 34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan terhadap Pajak Daerah Lebih Bayar atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak. 37. Tarif progresif adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. 38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan untuk secara yang mengumpulkan data dan informasi keuangan kewajiban, modal, yang meliputi harta, jumlah harga penghasilan dan biaya, serta perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. dilakukan teratur 39. Pemeriksaan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. adalah serangkaian 40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tindakan yang daerah adalah serangkaian dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu tindak pidana di bidang membuat perpajakan serta menemukan tersangkanya. daerah terjadi terang yang BAB II JENIS PAJAK
Pasal 2 Jenis pajak terdiri atas: a. PKB; b. BBN-KB. BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Pasal 3 Tata cara pemungutan PKB meliputi: a. Pendataan Objek PKB; b. Penetapan dan Perhitungan PKB; c. Pembayaran PKB. Bagian Pertama Tata Cara Pendataan Obyek PKB Pasal 4 (1) Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPPKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat: a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat dan/atau penyerahan penguasaan untuk kendaraan baru; kepemilikan b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan Bermotor dari Luar Daerah; c. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah. (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB. Pasal 5 (1) Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPUKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
(2) Masa Pajak PKB adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender. (3) SPUKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah. (4) Apabila tanggal masa PKB bertepatan dengan hari libur/ hari besar nasional maka SPUPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 6 (1) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. (2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPUKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) apabila tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. Pasal 7 (1) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPUKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan PKB Pasal 8 Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PKB terlebih dahulu ditetapkan dengan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor. Pasal 9 Berdasarkan SPUKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PKB terlebih dahulu ditetapkan dengan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor. Pasal 10 Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 danPasal 9 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. Pasal 11 (1) PKB dipungut di daerah tempat kendaraan lain yang bermotor ditetapkan Gubernur. terdaftar atau tempat (2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor. (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor Dalam Daerah, dan dari Luar Daerah ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c, maka wajib Pajak yang bersangkutan bukti pelunasan PKB berupa SKPD dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah. harus melampirkan Pasal 12 (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung saat pendaftaran kendaraan bermotor. (2) Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan. (3) PKB yang terutang dalam masa PKB terjadi saat
terbitnya SKPD hingga berakhinya masa PKB dalam SKPD. (4) Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (force majeur), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi PKB yang belum dilalui. (5) Bagi kendaraan yang akan dimutasikan keluar daerah kewajiban pajaknya yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan maka pengenaan besarnya dihitung berdasarkan jumlah bulan yang berjalan selama 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo. pajak yang terutang Pasal 13 (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. kerusakan jalan (2) Dasar PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan tetap dengan Peraturan Gubernur dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri. (3) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. (4) Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan. (5) Kepala Badan menyampaikan laporan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur. Pasal 14 (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar: a. 1,5% lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi; (satu koma b. 2% (dua persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor badan ; c. 1,0% (satu koma nol persen) untuk
kendaraan bermotor angkutan umum; dan d. 0,5% lima persen) untuk jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah. (nol koma ambulans, mobil (2) Terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang jenazah dan mobil sakit (ambulans), mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap PKB diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen). Pasal 15 (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan roda 4 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. (empat) lebih dari 1 (2) Jenis kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan penumpang orang maupun barang pribadi jenis sedan, jeep, minibus, microbus, pick up, light truck, dan truck maupun dengan sebutan lainnya. (3) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. (4) Urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada penyerahan ayat kepemilikan. (1) didasarkan tanggal (5) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen); b. Kepermilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen); c. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). (6) Tata cara teknis pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan. Pasal 16 (1) Dalam rangka tertib administrasi kepemilikan kendaraan pribadi bermotor roda empat atau lebih untuk pengenaan tarif pajak progresif,
Wajib Pajak yang belum atau tidak melaporkan pelepasan atau penyerahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor untuk segera melaporkan dan meminta informasi data kepemilikan kendaraan bermotor pada Samsat setelah dilakukan penyerahan hak kendaraan kepemilikan bermotor. atau penguasaan (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan surat keterangan yang tersedia pada Samsat, sebagai penyesuaian data urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki Wajib Pajak. pelaporan dan (3) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTB melakukan pemblokiran pajak kendaraan yang telah dilepas hak atas penguasaannya. (4) Penyampaian surat keterangan sebagaimana (2), disampaikan pada dimaksud pada ayat Samsat dengan melampirkan: a. Fotokopi KTP (asli ditunjukan); b. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; c. Fotokopi kartu keluarga; dan d. Fotokopi kuitansi penjualan (bila ada). Pasal 17 Besaran pokok PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dengan dasar pengenaan PKB 14 ayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran PKB Pasal 18 (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan. (2) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) harus dilunasi paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB. (3) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) harus dilunasi setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB.
(4) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) harus dilunasi setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB. (5) Keterlambatan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. (6) Keterlambatan pembayaran PKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang terutang. (3) dan ayat (7) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud ayat (6) belum dilakukan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). (8) Untuk masa pajak yang terutang yang belum berakhir masa jatuh tempo pajaknya pengenaan sanksi administratif tidak dapat dikenakan seperti dimaksudkan pada ayat (6). (9) Berdasarkan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor seperti yang dimaksudkan pada Pasal 8 dan Pasal 9, PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. (10) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. Pasal 19 Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. Pasal 20 (1) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk. (2) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah. (3) Terhadap penerimaan PKB yang melewati waktu
pelayanan penerimaan setoran Bank maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya saat penyetoran dan penerimaan diakui dimaksud. Pasal 21 (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan secara Tunai, Non Tunai dan Transaksi Elektronik. (2) Tatacara pembayaran secara Non Tunai atau Transaksi Elektronik akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan. BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 22 Tata cara pemungutan BBN-KB meliputi: a. Pendataan Objek BBN-KB; b. Penetapan dan Perhitungan BBN-KB; c. Pembayaran BBN-KB. Bagian Pertama Tata cara Pendataan Obyek BBN-KB Pasal 23 (1) Setiap wajib BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPPKB dengan serta jelas dan ditandatangani. lengkap (2) Orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor harus melaporkan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat dan/atau penguasaan. penyerahan kepemilikan (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam BBN-KB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib BBN-KB berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Ubah Bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan. (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam BBN-KB perubahan bentuk bagi
kendaraan bermotor Pendaftaran Baru kewajiban melaporkan perubahan atas kendaraan bermotor (3) seperti yang dimaksudkan pada ayat dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran BBNKB penyerahan pertama. Pasal 24 Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBN-KB terutang. Pasal 25 dan ukuran SPPKB Bentuk, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. isi, kualitas Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan BBN-KB Pasal 26 Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Badan menetapkan BBN-KB dengan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB. Pasal 27 (1) BBN-KB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan. (2) Pemungutan BBN-KB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor. (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam daerah, dan dari luar daerah ke daerah, maka wajib BBN-KB yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan BBN-KB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah. Pasal 28 (1) Masa BBN-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Saat BBN-KB terjadi pada saat diterbitkan SKPD atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama, penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan terutang
seterusnya, Ubah Bentuk dan/atau ganti mesin, hibah maupun warisan. Pasal 29 (1) Dasar Pengenaan BBN-KB adalah NJKB. (2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; b. Dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB. (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan yang sama; d. Harga kendaraan pembuatan kendaraan bermotor; bermotor dengan e. Harga kendaraan kendaraan bermotor sejenis; dan bermotor dengan f. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). (5) Dasar Pengenaan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri. (6) Dalam hal dasar pengenaan NJKB belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat (3), serta ayat (4) Gubernur menetapkan dasar pengenaan NJKB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. (7) Penetapan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) dilakukan oleh Kepala Badan. dasar pengenaan (8) Kepala Badan menyampaikan laporan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur.
Pasal 30 (1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar: a. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk penyerahan pertama; b. 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya termasuk hibah dan waris; c. 1% (satu persen) dari NJKB untuk yang penyerahan berasal dari lelang Pemerintah/Dump TNI Polri; kendaraan bermotor d. 5% (lima persen) dari NJKB untuk yang kendaraan penyerahan lelang berdasarkan putusan berasal dari pengadilan yang isinya kendaraan hasil lelang tersebut harus dilakukan pendaftaran baru. bermotor (2) Terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap BBN-KB diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen). (3) Dalam hal dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari selisih jual kendaraan bermotor sebelum dan nilai sesudah mengalami perubahan bentuk. (4) Dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga mesin kendaraan bermotor. (5) Dikecualikan dari pengenaan atas selisih NJKBUB sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pendaftaran baru kendaraan bermotor roda 4 dan seterusnya. Pasal 31 Besaran pokok BBN-KB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran BBN-KB Pasal 32 (1) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. (2) Kendaraan bermotor dalam daerah, dari luar daerah ke daerah, lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang belum pernah melakukan pembayaran lelang penyerahan telah Pemerintah/Dump melakukan pembayaran penyerahan pertama, ubah bentuk, ganti mesin, hibah serta waris, harus dibayar paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB. pertama TNI ataupun Polri yang (3) BBN-KB penyerahan pertama harus dilunasi (enam) hari kerja setelah paling diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan BBN- KB. lama 6 (4) Keterlambatan BBN-KB sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan sanksi dari administartif berupa 2% (dua persen) sebulan di huting dari pokok BBN-KB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajaknya. pembayaran pokok BBN-KB ditambah (5) Berdasarkan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB seperti yang dimaksudkan Pasal 26, BBN-KB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. (6) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana Pasal 30 ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. Pasal 33 Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. Pasal 34 (1) Pembayaran BBN-KB dilakukan melalui kasir ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk.
(2) Bendahara Penerima Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan BBN-KB ke Rekening Kas Umum Daerah. BAB V PENERIMAAN DAN REKONSILIASI Pasal 35 (1) Terhadap penerimaan PKB yang melewati waktu pelayanan penerimaan setoran Bank maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya dan penerimaan sebagai penerimaan hari saat penyetoran. tersebut dicatat (2) Dalam hal penerimaan Transaksi Non Tunai yang meliputi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak harus dilakukan rekonsiliasi pada hari yang sama. PKB, (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bank dalam melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran ke rekening masing-masing secara tunai maupun non tunai. (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Tunai maupun Non Tunai pada hari libur atau hari yag diliburkan, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelimpahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PAJAK Pasal 36 (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat setelah membayar diterbitkannya dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak kepada Kepala Badan secara tertulis dengan menggunakan bahas Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas. Pajak yang terutang SKPD, (2) Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap harus memberikan keputusan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan. (4) Apabila disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Badan dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pajak yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima. (5) Jangka waktu pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak adalah maksimal 6 (enam) bulan pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Badan. (6) Apabila angsuran terlambat membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang. (7) Terhadap penundaan pajak yang belum melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo penundaan pajak maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok pajak terutang. (8) Permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak oleh Wajib Pajak disamping harus memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat beberapa kali angsuran atau penundaan pajak yang akan dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: ketentuan a. SKPD; b. Fotokopi Identitas Diri/Tanda Daftar Perusahaan; c. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). d. Surat Pengantar dari Kepala UPTB BAB VII TATA CARA PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, SERTA PENYITAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS Pasal 37 (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila: a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPPKB dan SPUKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga. (2) Jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. dimaksud pada ayat Pasal 38 (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua. (3) Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak. Pasal 39 Pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Pasal 40 Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam (dua) hari kerja sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. jangka waktu 2 Pasal 41 Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Badan mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Surat Pasal 42 Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Badan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 43 (1) Dalam hal pertimbangan tertentu Gubernur menetapkan besaran dan jumlah pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak. (2) Wajib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak. (3) Jumlah atau besaran pembebasan pajak ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. (4) Tata cara pemberian pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. BAB IX TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING Bagian Pertama Tata Cara Keberatan Pasal 44 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan SKPD, dan STPD disertai alasan yang jelas, kepada Kepala Badan. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD dan STPD,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang. (4) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat tidak dipertimbangkan. keberatan, sehingga (5) Kepala Badan sudah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (6) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang. (7) Apabila setelah (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala tidak memberikan keputusan, maka Badan permohonan dianggap dikabulkan. lewat waktu 2 keberatan tersebut Bagian Kedua Tata Cara Banding Pasal 45 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan. (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana (1) menangguhkan ayat dimaksud kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. pada Pasal 46 (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dikabulkan sebagian atau pajak seluruhnya, dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga (dua persen) per bulan dari kelebihan 2% kelebihan pembayaran
pembayaran pajak, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang sebelum mengajukan keberatan. telah dibayar (3) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan. (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran imbalan bunga 2% (dua persen) (1), sebagaimana dibebankan pada APBD. dimaksud pada ayat BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PERHITUNGAN/ KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 47 (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan dapat membetulkan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan penerapan hitung ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah. dan/atau kekeliruan peraturan (2) Kepala Badan dapat : a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD yang
tidak benar; c. membatalkan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan. hasil pemeriksaan (3) Ketentuan lanjut mengenai tata cara pengurangan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan. lebih atau penghapusan BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 48 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Badan, paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Wajib Pajak; b. masa Pajak; c. jumlah pengembalian; d. bentuk pengembalian; e. bukti pembayaran Pajak dan/atau SKPD; f. Foto copy STNK; g. Surat Keterangan dari Kepolisian atau tentang kendaraan Instansi berwenang bermotor apabila kendaraan dalam keadaan kahar (force majeure). h. Surat Keterangan tidak laik jalan dari pihak yang berwenang apabila kendaraan dalam kondisi rusak berat. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia paling lama 1 lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SKPD. (3) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama sejak diterimanya 12 permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (dua belas) bulan pengembalian (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Badan tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak,
maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud. kelebihan pembayaran (6) Waktu paling (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu Perintah Membayar Kelebihan Pajak. lama 2 dengan menerbitkan (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak. bulan sejak diterbitkannya (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (9) Pengembalian imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana (6), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimaksud pada ayat Pasal 49 Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) pembayarannya dilakukan dan dengan bukti pemindahbukuan, berlaku sebagai tanda bukti pembayaran. cara pemindahbukuan BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 50 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkannya Surat Peringatan dan Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang Pajak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya. secara (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal 51 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala Badan mengajukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur. (3) Penghapusan piutang dimaksud pada ayat Peraturan Gubernur. sebagaimana (2) ditetapkan dengan Pajak BAB XIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Pasal 52 (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. badan di Indonesia, (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana menyelenggarakan pembukuan dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan dengan menghitung penghasilan netto
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. (4) Pembukuan harus diselenggarakan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia. atau di pencatatan Indonesia (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel aktual atau kas. (6) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. jumlah pajak yang (8) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. BAB XIV TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK Pasal 53 (1) Kepala Badan dengan menggunakan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. pemeriksaan (2) Untuk Keperluan pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan
surat serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Perintah Pemeriksaan (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; lain b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi kelancaraan pemeriksaan; dan/atau bantuan guna c. memberikan diperlukan. keterangan lain yang (4) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, lain sebagaimana informasi dan keterangan dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. (5) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana tidak memenuhi dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung sesuai dengan ketentuan secara peraturan perundang-undangan perpajakan. ketentuan jabatan (6) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terikat oleh Pasal 54 (1) Tata cara pemeriksaan diantaranya mengatur jangka waktu tentang pemeriksaan ulang, pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. (2) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan
wajib secara surat pemberitahuan hasil menyampaikan dan kepada Wajib pemeriksaan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hasil hadir pembahasan pemeriksaan yang ditentukan. jabatan, Badan Kepala Pajak dalam akhir batas waktu dalam BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 07 Seri B); b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 08 Seri B); c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri B); d. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri B Yang mengatur tentang Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 56 Terhadap Pajak Daerah yang terutang yang telah melaksanakan pendaftaran dan telah diterbitkan Surat Kutipan Ketetapan Pajak Daerah sebelum berlakunya peraturan ini, masih tetap berlaku Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Daerah, Pelaksanaan sebagaimana dengan menambah Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun Pemungutan Pajak diubah terakhir telah
2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Pasal 57 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan. ini sepanjang mengenai Pasal 58 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 17 September 2021 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 17 September 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI B Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SYAIFUDDIN Pembina Utama Madya / IV/d NIP. 19630312 198503 1 013