SALINAN BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan serta sebagai upaya melakukan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, maka perlu adanya Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953); 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1155); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Klaten. 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Kearsipan adalah hal- hal yang berkenaan dengan arsip. 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh instansi vertikal, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dari Klasifikasi Arsip sebagai dasar pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal penomoran surat, pemberkasan, dan penemuan kembali arsip. (2) Tujuan dari klasifikasi arsip ini untuk terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip. BAB III PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP Pasal 3 Ketentuan mengenai klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berdasarkan masalah yang dikelompokkan menjadi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. (2) Klasifikasi arsip fungsi fasilitatif dan fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua perangkat daerah. (3) Klasifikasi arsip fungsi fasilitatif dan fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kode angka arab, dengan mempergunakan tiga angka dasar, diperinci secara decimal.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 20 Maret 2019 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd JAKA SAWALDI BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 9
SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KLASIFIKASI ARSIP FUNGSI FASILITATIF 000 UMUM 010 HUBUNGAN MASYARAKAT .1 Ucapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa dan ucapan permohonan maaf. .2 Undangan/ Pemberitahuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyampaian informasi seperti pemberitahuan /undangan yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. .3 Hubungan Dengan PT/ Sekolah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL). .4 Pelaksanaan Upacara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan upacara. 011 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .1 Pengelolaan Website Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan website. 020 HUKUM .1 Program Legislasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi. .2 Produk Hukum
.1 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Petunjuk Pelaksanaan, Prosedur Tetap (Protap) atau Prosedur Operasional Standar mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya. .2 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), yaitu Keputusan tentang Penetapan Kegiatan dan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan sejak awal proses hingga penandatanganan. .3 Telaah Hukum .1 Telaah Hukum Internal Naskah- naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang di lingkungan internal. .2 Telaah Hukum Eksternal Naskah- naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang instansi di lingkungan eksternal. .3 Telaah Perjanjian Naskah- naskah yang berkaitan dengan penelaahan kontrak, perjanjian, dan kerja sama. .4 Telaah Akta Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan akta, dan berita acara.
030 KETATAUSAHAAN, KERUMAHTANGGAAN, DAN PERLENGKAPAN .1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri .1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah. .2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas luar daerah. .2 Perjalanan Dinas Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan passport, visa dan tiket pesawat. .3 Fasilitas .1 Ruang Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapkan bahan kebutuhan ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. .2 Rumah Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapkan bahan kebutuhan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. .3 Ruang Rapat dan Sarana lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat dan sarana lainnya berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.
.4 Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, penetapan pemegang kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan, dll. .5 Telekomunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon, Radio, Teleks, TV Kabel, Internet, dll). .4 Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung, taman, rumah jabatan dll. .4 Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor dan pengaturan perparkiran termasuk kartu parkir. .5 Risalah/ Notulen Rapat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan hasil rapat (notulen rapat) baik rapat pimpinan maupun rapat staf. 031 PERLENGKAPAN .1 Perencanaan pengadaan barang dan jasa .1 Analisisis Kebutuhan Naskah- naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja. .2 Tata Ruang Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor. .3 Daftar Perkenalan Mampu Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan.
.4 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana umum pengadaan. .2 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa .1 Alat Tulis Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan ATK dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima. .2 Perlengkapan Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan kantor seperti PC komputer, laptop, meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima. .3 Tanah dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan asset/kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. .4 Kendaraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKP, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. .5 Instalasi/ Jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), Website dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
.6 Jasa Kebersihan Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa kebersihan kantor dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. .7 Pakaian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas/ pakaian hari-hari tertentu dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. .8 Sewa Kantor/ Gudang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan sewa kantor/ gudang dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. .2 Pengelolaan Barang .1 Penyimpanan/ pergudangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang dari gudang. .2 Distribusi /Penyaluran barang milik daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang untuk kepentingan intern maupun ekstern. .3 Inventarisasi barang milik daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik daerah (BMD) termasuk Buku Inventaris. .4 Penghapusan barang milik daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk Berita Acaranya. .5 Pelaporan barang milik daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan barang milik daerah.
.3 Pemeliharaan .1 Pemeliharaan/perawatan barang milik daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan server/ hosting, perbaikan/ service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor. 040 KEARSIPAN .1 Persuratan .1 Persuratan Surat Masuk Naskah-naskah yang berkaitan dengan sarana pengurusan surat masuk. .2 Persuratan Surat Keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan sarana pengurusan surat keluar. .1 Pengelolaan Arsip Dinamis .1 Penyusunan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi juklak-juklak dan JRA. .2 Pembinaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis di lingkungan intern OPD. .3 Monitoring Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit- unit kerja. .2 Pengelolaan Arsip Inaktif .1 Penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif mulai dari penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
.2 Peminjaman Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip inaktif di record center. .3 Penyusutan .1 Pemindahan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip dari unit kerja ke unit kearsipan. .2 Pemusnahan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip. .3 Penyerahan Arsip Statis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. .4 Evaluasi Sistem Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem kearsipan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan evaluasi sistem kearsipan. 041 PERPUSTAKAAN .1 Penyimpanan Deposit .1 Bukti penerimaan koleksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan deposit bahan pustaka seperti bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit. .2 Administrasi Pengolahan Deposit Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengolahan deposit bahan pustaka. .2 Pengadaan dan Pengolahan .1 Buku Induk Koleksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku induk koleksi.
.2 Daftar Buku Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar buku seperti daftar buku terseleksi, daftar buku pemesanan, daftar buku permintaan, lembar kerja pengolahan, dll. .3 Layanan Jasa dan Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan jasa dan informasi seperti data statistik anggota, data statistik pengunjung dan peminjaman bahan pustaka . .4 Preservasi Bahan Pustaka .1 Survei Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan survei kondisi bahan pustaka. .2 Refrografi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan refrografi bahan pustaka. 050 PERENCANAAN .1 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan .1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). .2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Naskah- naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). .3 Rencana Strategis (Renstra) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). .2 Rencana Kerja .1 Usulan Perencanaan Kegiatan Naskah- naskah yang berhubungan dengan usulan unit kerja, termasuk KAK/ RAB dari unit.
.2 Rencana Kerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). .3 Rencana Kerja berdasar Pagu Indikatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja, sejak penyusunan Pagu Indikatif sampai penyusunan Rencana Kerja. .4 New Initiatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Program dan Anggaran berdasar Inisiatif Baru. .3 Penetapan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon IV dengan Eselon III, Eselon III dengan Eselon II. .4 Perencanaan Anggaran .1 Penyusunan Rencana Anggaran-APBD Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran termasuk seluruh dokumen penyusunan RKA Pagu Anggaran, DPA, dll. .2 Penyusunan Rencana Anggaran-APBN Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran (DK, TP, DAK) termasuk seluruh dokumen penyusunan RKKL Pagu Anggaran, DIPA, dll. .3 Penerimaan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran Penerimaan Daerah. .4 Revisi Dokumen Anggaran .1 Revisi DPA Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran (APBD). .2 Revisi DIPA Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran (APBN).
.3 Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT). .4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- Perubahan (APBD-P) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P). .5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan (APBN-P) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). .6 Pergeseran Anggaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan pergeseran anggaran. .5 Perjanjian Kerjasama .1 Kerja sama Dalam Negeri Naskah- naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan, penandatanganan sampai dengan evaluasi naskah kerja sama. .2 Kerjasama Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan, penandatanganan sampai dengan evaluasi naskah kerja sama. .6 Evaluasi .1 Evaluasi Program dan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi program dan anggaran.
.7 Penyusunan Laporan .1 Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan Triwulan, laporan Tahunan, laporan e-monev, laporan realisasi anggaran) dll. .2 Laporan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/ program tertentu seperti: pidato Bupati, rapat dengan DPRD, dll. .3 Laporan Perkembangan (Progress Report) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun). .4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan .5 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program.
.6 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah yang didasarkan pada indikator kinerja kunci untuk masing-masing urusan. 060 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA .1 Organisasi Non Kedinasan Naskah- naskah yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi serta penyempurnaan organisasi. .1 Analisis Organisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi organisasi. .2 Evaluasi Organisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan proses perubahan dan penyempurnaan organisasi. .2 Analisis Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural. .1 Analisis Jabatan Struktural Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural. .2 Analisisi Jabatan Fungsional Tertentu Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional tertentu. .3 Analisisi Jabatan Fungsional Umum Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional umum.
.3 Standar Kompetensi Naskah- naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan struktural dan jabatan fungsional. .1 Standar Kompetensi Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural. .2 Standar Kompetensi Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional. .4 Analisis Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja jabatan dan unit kerja serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja. .5 Tata Laksana Naskah-naskah yang berkaitan dengan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait untuk membangun dan menata proses bisnis serta dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. .1 Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penyelerasan proses bisnis. .2 Evaluasi Proses Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi proses bisnis. .3 Penyusunan dan Penyelarasan SOP AP Naskah-naskah yang berkaitan dengan prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis tentang kegiatan rutin yang dapat dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram alir dan alur kerja (flowchart).
.4 Monitoring dan SAP AP Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi penerapan SOP AP di unit kerja. .6 Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi. .7 Evaluasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. 070 - 080 KEPEGAWAIAN .1 Bezetting /Persediaan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan bezetting/ persediaan pegawai. .2 Formasi pegawai .1 Usulan Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan dari unit kerja. .2 Usulan Formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan formasi termasuk didalamnya rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan. .3 Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan .1 Ujian Penyesuaian Ijasah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian, .2 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS. .4 Ujian Kompetensi .1 Assessment Test Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan Assessment Test Pegawai.
.2 Pemetaan/ Talent Mapping Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/ talent mapping pegawai. .5 Mutasi .1 Kenaikan Pangkat/ Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/ golongan pegawai. .2 kenaikan Gaji Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai. .3 Penyesuaian Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji. .4 Penyesuaian Tunjangan Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga .5 Penyesuaian Kelas Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian kelas jabatan sehubungan dengan perubahan jabatan pegawai. .6 Rotasi Keja Naskah-naskah yang berkaitan dengan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas. .7 Alih Tugas Naskah-naskah yang berkaiatan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan. .6 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan .1 Pengangkatan Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural termasuk di dalamnya pelantikan. .2 Pemberhentian Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural.
.3 Pengangkatan PTT Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap/ Honorer. .7 Pendelegasian Wewenang .1 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik. .2 Pelaksanaan Harian PLH Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan). .8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai .1 Program Diploma Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program Diploma. .2 Program Sarjana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program Sarjana. .3 Program Pasca Sarjana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program Pasca Sarjana.
.4 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan penjenjangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV. .5 Kursus/ Diklat Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/ diklat fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus/diklat fungsional. .6 Kursus/ Diklat Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus/diklat teknis. .7 Orientasi CPNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan orientasi CPNS seperti diklat dasar- dasar kearsipan, pembekalan CPNS, dan program magang CPNS di unit kerja. .9 Administrasi Pegawai .1 Data/Keterangan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai. .2 Kartu pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai. .3 Karis/ Karsu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu). .4 Kartu Taspen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.
.5 Kartu Jaminan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang kartu jaminan kesehatan. .6 Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai. .7 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4). .8 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). .9 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan pegawai. .10 Cuti Pegawai .1 Cuti Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti tahunan. .2 Cuti Besar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti besar. .3 Cuti Sakit Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti sakit. .4 Cuti Bersalin Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti bersalin. .5 Cuti Karena Alasan penting Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti karena
.6 Cuti di Luar Tanggungan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti di luar tanggungan negara. .11 Pembinaan pegawai .1 Penilaian Prestasi Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengna Penilaian Prestasi Kerja termasuk di dalamnya pengajuan DUPAK jabatan fungsional tertentu .2 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai. .3 Pembinaan mental Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalamnya ceramah keagamaan. .4 Hukuman Disiplin Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin. .12 Pembinaan Jabatan Fungsional .1 Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan fungsional tertentu. .2 Kenaikan Jenjang Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan jenjang jabatan dan alih jabatan. .3 Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan jabatan fungsional tertentu. .4 Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan fungsional umum. .5 Pemindahan Jabatan Fungsional Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan jabatan fungsional umum.
.6 Pemberhentian Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian jabatan fungsional tertentu termasuk di dalamnya pemberhentian sementara. .13 Kesejahteraan .1 Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti medical check-up pegawai dan CPNS, serta kegiatan peningkatan wawasan kesehatan. .2 Rekreasi/Kesenian/Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian dan olah raga. .3 Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya. .4 Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan bagi pegawai. .14 Pemberhentian Pegawai .1 Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk di dalamnya pensiun/duda/janda/anak
.2 Tidak Dengan Hormat Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian. .15 Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/ Janda/ Duda/ PNS yang Tewas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/Janda/Duda/PNS yang tewas. .16 Perselisihan/ Sengketa Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/ sengketa pegawai. .17 Organisasi Non Kedinasan .1 Korpri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI. .2 Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma .3 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. .4 Asosiasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi Asosiasi. .5 Lain-Lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan 090 KEUANGAN .1 Pelaksanaan Anggaran .1 RAB Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan Formulir Pembiayaan Kegiatan/Rencana Anggaran Belanja (RAB).
.2 Penggajian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggajian pegawai, termasuk daftar gaji pegawai/ TPP dan bukti pembayarannya. .3 Pengeluaran Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran keluaran, baik yang berupa Petunjuk Pelaksanaan / Mekanisme Pengelolaan APBD/APBN sampai dengan semua berkas pengajuan pencairan dana sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). .1 Pengelolaan Perbendaharaan .1 Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti SK Pengangkatan KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran, specimen tanda tangan .2 Kartu Pengawasan Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Kartu Pengawasan Kredit Anggaran. .3 Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan pembayaran pajak. .4 Pendapatan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka pendapatan daerah, baik berupa retribusi daerah, pendapatan lain- lain yang sah, SP3, dll.
.5 Pengembalian Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan baik berupa pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan maupun pengembalian belanja yang melampaui tahun anggaran melalui Surat Tanda Setoran (STS)/ Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). .6 Berita Acara Pemeriksaan Kas Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kas. .7 Tuntutan Ganti Rugi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Tuntutan Ganti Rugi. .8 Pinjaman/ Bantuan Luar Negeri Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa pinjaman/ bantuan luar negeri. .9 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan. .2 Verivikasi Anggaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/ penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran anggaran. .3 Akuntansi dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran dan pelaporan berupa Laporan Keuangan, LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
.4 Ketatausahaan .1 Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan SKP (Surat Keterangan Penghasilan). .2 SKPP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran). .3 Permohonan Pinjaman Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan berupa permohonan pinjaman. .4 Iuaran Keanggotaan Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi, baik tingkat nasional maupun internasional, mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai pelaporan. BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI
SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KLASIFIKASI ARSIP FUNGSI SUBSTANTIF 100 PEMERINTAHAN DAERAH .1 Kebijakan Pemerintah .2 Laporan pertanggungjawaban Bupati/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) .3 Monografi .4 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) .5 Koordinasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan koordinasi Bersama Perangkat Daerah, instansi vertical, dan antar provinsi, daerah dan luar negeri. .6 Penyerahan urusan. .7 Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan serah terima Sekretaris Daerah .8 Forum koordinasi pemerintah Naskah- naskah yang berkaitan dengan forum koordinasi dengan muspida, forum Panitia Anggaran Nasional, dan forum koordinasi lainnya. 101 Pemerintahan umum .1 Dekonsentrasi dan Kerjasama .1 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan
.2 Bupati sebagai Wakil Pemerintah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi tugas bupati sebagai wakil pemerintah .3 Kerjasama Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kerjasama daerah .4 Fasilitas kecamatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitas kecamatan meliputi fasilitasi (termasuk dalam hal ini database pembentukan kecamatan), koordinasi, pembinaan dan pengawasan , monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan) .5 Fasilitasi Pelayanan Umum Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi Kecamatan .2 Wilayah Administrasi dan Perbatasan .1 Toponimi dan Data Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan toponimi dan data wilayah meliputi fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap: kegiatan toponimi, pembakuan dan perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan, pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah dan data wilayah administrasi pemerintahan, serta penghitungan luas wilayah .2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan penataan batas antar negara meliputi fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap : pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan negara; penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.
.3 Batas Antar Daerah Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan batas antar daerah wilayah meliputi fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap : penetapan batas antar daerah; penyelesaian sengketa batas antar daerah .3 Kawasan dan Pertanahan .1 Kawasan Sumber Daya Alam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan .2 Kawasan Sumber Daya Buatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara .3 Kawasan Ekonomi,Industri dan Perdagangan Bebas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas .4 Pertanahan dan Kawasan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan pertanahan, penyelesaian sengketa pertanahan dan evaluasi penataan kawasan khusus .5 Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan 102 Otonomi Daerah .1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .1 Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, bimbingan , pengawasan , monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyusunan standar pelayanan minimal. .2 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi penataan daerah, pembinaan daerah pemekaran .3 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga .1 Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah .2 Administrasi kepala daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi kepala daerah .3 Administrasi DPRD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi DPRD .4 Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan .5 Hubungan antar lembaga daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD) .6 Assosiasi daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan assosiasi daerah .4 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi .1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi peningkatan kapasitas
dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah .2 Kemampuan Penyelenggaraan Otda Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja kemampuan penyelenggaraan otoda .3 Pengembangan Kapasitas Daerah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja pengembangan kapasitas daerah .5 DPRD .1 Keanggotaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pencalonan, pengangkatan, pengambilan sumpah, pelanggaran, pemberhentian antar waktu, alat kelengkapan DPR (pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain/ pansus). .2 Persidangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan rapat paripurna, paripurna istimewa, pimpinan DPRD, badan musyawarah, badan anggaran, badan, komisi, gabungan komisi, konsultasi, gabungan komisi, konsultasi, kerja, dengar pendapat, dengar pendapat umum, dan fraksi. .3 Fraksi .4 Tata tertib .5 Kode etik .6 Reses .7 Peninjauan/ Kunjungan Lapangan .8 Kunjungan Kerja/ Study Banding/ Konsultasi. .9 Kesejahteraan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kesejahteraan berupa uang maupun penghargaan. .10 Hak .11 Sekretaris DPRD 103 Pemerintahan Desa/ Kelurahan .1 Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. .2 Pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat
desa. .3 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kepala Desa .4 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa. .5 Kekayaan Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan bondo desa seperti bondo A, bondo B, tanah bengkok dan sebagainya. .6 Lembaga Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan Lembaga Desa seperti Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD. .7 Administrasi Desa/ Kelurahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan monografi, buku tamu, buku pembangunan, buku ekspedisi, bromocorah dan sebagainya. .8 RT- RW .9 Perangkat Kelurahan .10 Dewan Kelurahan 104 Bina Pembangunan Daerah .1 Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah/per wilayah .2 Pengembangan Wilayah .1 penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah .2 Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah .3 Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah .4 Kawasan Strategis dan Andalan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kawasan strategis dan andalan meliputi: evaluasi pengembangan data dan pengembangan kawasan
strategis dan andalan .5 Wilayah Tertinggal Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal dan penyusunan laporan evaluasi pelaksannaan kebijakan pengembangan wialayah tertinggal .3 Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup .1 Penataan Ruang Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang wilayah meliputi: evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah, evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah dan implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang .2 Penataan Ruang Kawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi tata ruang kawasan meliputi: evaluasi tata ruang kawasan, pembinaan tata ruang kawasan dan implementasi .3 Konservasi dan Rehabilitasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan konservasi dan rehabilitasi meliputi: evaluasi pelaksanaan konservasi, evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan implementasi .4 Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya air meliputi: evaluasi pengembangan potensi sumber daya air,evaluasi pemanfaatan sumber daya air dan implementasi .5 Pengendalian Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian lingkungan hidup melipiti: pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup dan analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup .4 Pengembangan Ekonomi Daerah .1 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah meliputi: identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah; pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah .2 Promosi dan Investasi Daerah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan investasi daerah meliputi: pelaksanaan promosi ekonomi daerah dan pelaksanaan investasi daerah .3 Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasaranan perekonomian daerah meliputi: pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah dan pelaksanaan perindustrian daerah .4 Kemitraan Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan usaha pengembangan ekonomi daerah seperti perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah dan pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah .5 Kelembagaan Ekonomi daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan ekonomi daerah meliputi: pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah .5 Penataan Perkotaan .1 Perencanaan Pengendalian Perkotaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengendalian perkotaan meliputi: evaluasi perencanaan perkotaan, pengendalian penataan perkotaan dan fasilitasi .2 Penataan Kota Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan kota besar dan metropolitan, kota menengah, dan kota kecil meliputi : pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan, pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan dan fasilitasi
.3 Kerjasama Perkotaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perkotaan meliputi: pengendalian kerjasama perkotaan antar negara, pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan dan fasilitasi 105 Pemberdayaan Masyarakat Desa .1 Pemerintahan Desa dan Kelurahan .1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan seperti pelaksanaan pengembangan desa dan pelaksanaan pengembangan kelurahan .2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan .3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi permusyawaratan desa meliputi: pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa dan pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa .4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Naskah -naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa meliputi: pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pengelolaan aset desa .5 Pengembangan Kapasitas Desa Naskah -naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kapasitas desa meliputi : pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat .2 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat .1 Lembaga Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan lembaga masyarakat meliputi : pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa dan pelaksanaan kerjasama
lembaga masyarakat .2 Pembangunan Partisipatif Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan partisipatif meliputi: pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif dan pelaporan kinerja pembangunan desa .3 Pendataan Potensi Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendataan potensi masyarakat meliputi: inventarisasi potensi masyarakat/ profil desa; dan evaluasi perkembangan masyarakat .4 Pengembangan Kawasan Perdesaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan meliputi: pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan dan pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan .5 Pelatihan Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan masyarakat meliputi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat seperti grand design pelatihan masyarakat, pedoman pelatihan masyarakat, fasilitasi, sampai dengan monitoring dan evaluasi .3 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat .1 Budaya Nusantara Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan budaya nusantara meliputi: pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan kerjasama adat istiadatat .2 Pemberdayaan Perempuan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan perempuan meliputi: pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender .3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga meliputi: pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan pembinaandan peningkatan kesejahteraan keluarga.
.4 Kesejahteraan Sosial Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial meliputi: pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanganan masalah social. .5 Tenaga Kerja Perdesaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan tenaga kerja perdesaan meliputi : fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja dan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. .4 Usaha Ekonomi Masyarakat .1 Usaha Pertanian dan Pangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian dan pangan meliputi : pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan seperti identifikasi data pertanian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi. .2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Naskah -naskah yang berkaitan dengan kegiatan usaha perkreditan dan simpan pinjam meliputi: pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam seperti inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum; inventarisasi dan pemetaan potensi desa; inventarisasi badan usaha milik desa; usaha ekonomi desa simpan pinjam; fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan; monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam. .3 Produksi dan Pemasaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan pemasaran meliputi: pelaksanaan pengembangan informasi pasar seperti identifikasi produk unggulan perdesaan; fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan pelaksanaan diversifikasi pasar meliputi fasilitasi pengelolaan pasar desa; fasilitasi sarana dan prasarana pasar desa; sistem penilaian kinerja pasar desa /lomba pasar desa; serta data pasar desa.
.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi dan keluarga meliputi: pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian seperti fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga; monitoring dan evaluasi; dan pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil. .5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal mulai dari identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal; fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat desa tertinggal; sampai dengan monitoring dan evaluasi. .5 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan .1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan meliputi: pembinaan pengelolaan konservasi kawasan dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan. .2 Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan meliputi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan dan pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan. .3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana perdesaan meliputi pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan dan pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman. .4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan.
.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan. 106 Keuangan Daerah .1 Anggaran Daerah .1 Anggaran Daerah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi anggaran daerah seperti konsultasi, narasumber, bimbingan teknis, evaluasi rancangan perda, evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, serta monitoring .2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dukungan teknis anggaran daerah meliputi: penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah, penyusunan tatalaksana anggaran daerah, penyiapan dukungan teknis anggaran daerah, penyiapan data, serta informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah. .2 Pendapatan dan Investasi Daerah .1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah. .2 Badan Usaha Milik Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan badan usaha milik daerah meliputi: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah. .3 Badan Layanan Umum Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan badan
layanan umum daerah meliputi: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. .4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kekayaan daerah meliputi: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah dan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi. .5 Pinjam dan Obligasi Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah , fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, serta penyertaan modal daerah. .3 Fasilitasi Dana Perimbangan .1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dana alokasi umum meliputi: koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum. .2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dana alokasi khusus meliputi: koordinasi penyiapan data dasar sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus dan penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus.
.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam meliputi: koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. .4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya meliputi: sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya. .5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dukungan teknis fasilitasi dana perimbangan meliputi: penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan , penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan. .4 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah .1 Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Akuntansi dan Pertanggungjawaban keuangan daerah meliputi: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah. .2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah meliputi: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan evaluasi pengelolaankKeuangan daerah meliputi: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah. .4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kajian kebijakan dan bantuan keterangan ahli meliputi: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah. .5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan data informasi dan pengelolaan keuangan daerah meliputi: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dan pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. 107 Hubungan Luar Negeri. .1 Perwakilan asing .2 Tamu negara .3 Kerja sama diplomatik dengan negara asing termasuk ASEAN .4 Perwakilan RI di Luar negeri .5 PBB .6 Laporan Luar Negeri 108
110 KEAPARATURAN .1 Perumusan kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik mulai dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan , perumusan kebijakan , pemberian masukan dan dukungan
dalam penyusunan kebijakan, sampai dengan penetapan kebijakan. 111 Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik .1 Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah. .2 Akuntabilitas Aparatur .1 Laporan kinerja Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). .2 SAKIP rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. .3 Road Map Dokumen strategis pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi, dan arah produk kita dari waktu kewaktu. .4 Reformasi Birokrasi Upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. .5 Budaya Kerja sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari−hari.
.6 Laporan kinerja ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). .3 Pelayanan Publik .1 Pengaduan Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. .2 Pengaduan Aparatur Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengaduan aparatur terkait dengan pelayanan publik. 112 Kelembagaan dan Tata Laksana .1 Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi serta penyempurnaan organisasi. .1 Koordinasi kebijakan kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan fasilitasi dengan organisasi perangkat daerah. .2 Analisis organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan evaluasi organisasi perangkat daerah. .3 Evaluasi organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses perubahan dan penyempurnaan organisasi perangkat daerah. .4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kelembagaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi analisis data organisasi perangkat daerah.
113 .2 Tata Laksana Naskah-naskah yang berkaitan dengan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait untuk membangun dan menata proses bisnis serta dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna .1 Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penyelerasan proses bisnis. .2 Evaluasi Proses Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi proses bisnis. .3 Penyusunan dan Penyelarasan SOP AP Naskah-naskah yang berkaitan dengan prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis tentang kegiatan rutin yang dapat dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram alir dan alur kerja (flowchart). .4 Monitoring dan SOP AP Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi penerapan SOP AP di unit kerja. .5 Tata naskah Dinas Pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan .6 Stempel Dinas Tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD/ OPD .7 Pakaian Dinas Pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas .8 Tata Hubungan Kerja Sistem tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Analisis dan Evaluasi Jabatan .1 Analisis Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural.
114 115 .2 Analisis Jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional tertentu. .3 Analisis Jabatan Pelaksana Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan pelaksana. .4 Analisis Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja jabatan dan unit kerja serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja. .5 Evaluasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana. Sumber Daya Manusia Aparatur .1 Pembinaan integritas sumber daya manusia aparatur .2 Perencanaan dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara .1 Perencanaan Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan. .2 Penempatan dan distribusi Aparatur Sipil Negara .3 Sistem informasi dan database Aparatur Sipil Negara .3 Standardisasi jabatan sumber daya manusia aparatur .1 Standar Kompetensi Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural. .2 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional. Pembinaan .1 Kelembagaan .1 Analisis organisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan evaluasi organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. .2 Evaluasi organisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan
116 117 118 119 120 121 perangkat daerah. .3 Monev Organisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan serta Kinerja. .2 Sumber Daya Manusia Aparatur .1 Monev Analisis Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan. .2 Monev Formasi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan analisis beban kerja, formasi pegawai dan peta jabatan ke wilayah.
PERSANDIAN Pembinaan dan Pengendalian Persandian .1 Pembinaan .1 SDM Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan SDM bidang persandian meliputi data personel sandi, pembinaan personel sandi, pengawasan dan pengendalian. .2 Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan materiil dan jaring komunikasi sandi meliputi: data materiil, analisa kebutuhan materiil dan jaringan komunikasi sandi. .3 Akreditasi dan Sertifikasi Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi bidang persandian seperti akreditasi diklat dan sertifikasi alat.
122 Pengamanan persandian .1 Pengamanan sinyal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan sinyal mulai dari Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) sampai dengan pelaporan. .2 Analisis sinyal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis sinyal mulai dari pelaksanaan (perencanaan dan administrasi) sampai dengan pelaporan .3 Materiil sandi Naskah-naskah yang berkaitan dengan materiil sandi meliputi sistem dan peralatan mulai dari pelaksanaan (perencanaan dan administrasi) sampai dengan pelaporan 123 Pengkajian persandian Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pengkajian persandian mulai dari perencanaan pengkajian, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan 124
130 KEARSIPAN .1 Kebijakan bidang kearsipan .2 Klasifikasi Arsip .3 Penyusutan Arsip .4 Naskah- naskah yang berkaitan dengan Jadwal Retensi Arsip, penilaian arsip, pemindahan arsip, penyerahan arsip, pemusnahan arsip, dan berita acara penyusutan 131 Pembinaan Arsiparis .1 Pembinaan Arsiparis .1 Bimbingan Arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan arsiparis. .2 Pengembangan Profesi Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengembangan profesi arsiparis seperti: penyelenggaraan lomba arsiparis teladan, seminar- seminar, dll. .3 Bimbingan Tim Penilai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan tim penilai arsiparis. .4 Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian arsiparis .5 Organisasi profesi arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan, pengurusan, keanggotaan dalam organisasi profesi seperti : Ikatan Arsiparis ANRI (IAA), Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), Masyarakat Peduli Arsip, dll. .2 Bimbingan, Konsultasi, Supervisi dan Implementasi Sistem Kearsipan .1 Data Lembaga Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data mengenai lembaga kearsipan .2 Data Unit kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data unit kearsipan di pemerintah daerah dan perusahaan. .3 Supervisi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi penerapan sistem kearsipan, penggunaan saran dan prasarana kearsipan, SDM Kearsipan, Lembaga Kearsipan, penyusunan sistem pengelolaan arsip manual maupun elektronik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi di pemerintahan daerah, dan perusahaan. .4 Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan konsultasi penerapan sistem kearsipan, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, SDM Kearsipan, Lembaga Kearsipan, penyusunan sistem pengelolaan arsip manual maupun elektronik mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi di pemerintahan daerah, lembaga dan perusahaan. .5 Bimbingan Teknis Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis kearsipan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pemerintahan daerah dan perusahaan termasuk magang kearsipan. .6 Apresiasi Kearsipan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan apresiasi kearsipan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi di pemerintahan daerah, dan perusahaan. .7 Konsultasi Penyusunan Sistem Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi penyusunan sistem kearsipan baik secara manual maupun elektronik (meliputi tata naskah dinas, klasifikasi dan lain-lain) di pemerintahan daerah dan perusahaan. .8 Konsultasi Penyusunan Peraturan Kearsipan Naskah- naskah yang berkaitan dengan konsultasi penyusunan peraturan kearsipan di Pemerintah Daerah dan perusahaan. .9 Implementasi Pengelolaan Arsip Elektronik Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan implementasi pengelolaan arsip elektronik mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .10 Jadwal Retensi Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pemberian persetujuan JRA kepada pemerintahan daerah, dan perusahaan. .11 Pemberian Penghargaan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan kearsipan kepada Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan maupun perorangan yang memiliki prestasi dan kepedulian di bidang kearsipan, termasuk di dalamnya pemilihan lembaga kearsipan teladan, unit kearsipan baik di pemerintahan daerah dan perusahaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .12 Evaluasi Pembinaan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi kegiatan supervisi kearsipan, bimbingan teknis kearsipan, bimbingan dan konsultasi kearsipan, rapat kearsipan, dan implementasi pengelolaan arsip elektronik.
.3 Sosialisasi Kearsipan .1 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan seminar, lokakarya, workshop, dan ekspose termasuk perayaan hari kearsipan. .3 Rakorda/Rakor/Rakernis/Temu Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rakorda, Rakor, Rakernis, dan Temu Teknis kearsipan. .4 Sosialisasi Peraturan Perundangan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan di bidang kearsipan, seperti . Undang -Undang Kearsipan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala ANRI, dll. 132 Konservasi .1 Akuisisi Arsip .1 Pemerintah Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan, penilaian dan penyelamatan arsip termasuk berita acara serah terima dan daftar arsip statis dari Pemerintah Daerah. .2 Perusahaan (BUMD dan Swasta) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan, penilaian dan penyelamatan arsip termasuk berita acara serah terima dan daftar arsip statis dari perusahaan (BUMD dan Swasta). .3 Organisasi Massa, Organisasi Politik dan Perorangan/ Tokoh Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan, penilaian dan penyelamatan arsip termasuk berita acara serah terima dan daftar arsip statis dari organisasi massa, organisasi politik dan perorangan/ tokoh. .2 Persetujuan Pemusnahan Arsip .1 Pemerintah Daerah Naskah- naskah yang berkaitan dengan penilaian, persetujuan pemusnahan arsip dari Pemerintah Daerah termasuk daftar arsipnya. .2 Organisasi Massa, Organisasi Politik dan Perorangan/Tokoh
Naskah- naskah yang berkaitan dengan penilaian, persetujuan pemusnahan arsip dari perusahaan (BUMN, BUMD dan Swasta) yang dibiayai anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri. .3 Sejarah Lisan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penambahan khasanah kearsipan melalui wawancara sejarah lisan/ film dokumenter dari proses perencanaan hingga akhir kegiatan. .4 Pengolahan Arsip .1 Pengolahan arsip media baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan arsip media baru dari perencanaan penggunaan sarana penyimpanan, pemeliharaan, penemuan kembali serta lokasi penyimpanan. .2 Pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan mulai dari perencanaan penggunaan sarana, penyimpanan, penemuan kembali sampai lokasi penyimpanan. .3 Pengolahan Arsip sejarah lisan Naskah-naskah yang berkaiatan dengan pengolahan arsip sejarah lisan dari perencanaan, penggunaan, sarana penyimpanan, pemeliharaan, lokasi penyimpanan, sarana penemuan kembali. .5 Preservasi .1 Penyimpanan arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan arsip baik arsip konvensional maupun media baru dari proses awal, penemuan kembali dan pengembalian arsip ke lokasi simpan. .2 Reproduksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi arsip dari satu media ke media lainnya/digitalisasi dan pengkonversian format arsip .3 Restorasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi arsip dari satu media ke media lainnya seperti alih media dan pengkonversian format arsip.
133 .4 Instalasi Laboratorium Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan pengujian laboratorium, mutu, sarana, dan prasarana arsip, bahan preservasi, pengujian basil restorasi dan reproduksi arsip serta pengujian intensitas arsip. .6 Pelayanan Arsip .1 Pameran Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran dari awal proses sampai evaluasi dan pelaporan. .2 Komunikasi Layanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan permintaan data arsip melalui kegiatan surat menyurat atau media lainnya .3 Layanan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan arsip kepada pengguna arsip. .4 Penerbitan Naskah Sumber Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan naskah sumber kearsipan. .5 Perizinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi Pengkajian dan Pengembangan .1 Pengkajian .1 Sistem Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sistem kearsipan dinamis maupun statis sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan .2 Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait kelembagaan kearsipan sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal,
ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan .3 Sumber Daya Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian SDM Kearsipan baik yang berada di unit pencipta arsip maupun lembaga kearsipan sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan .4 Sarana Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait sarana prasarana kearsipan sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan. .2 Pengembangan .1 Sistem Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian sistem kearsipan dinamis maupun statis yang berupa penyusunan norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK serta pencetakan .2 Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait kelembagaan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK serta pencetakan. .3 Sumber Daya Manusia
134 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait SDM Kearsipan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK serta pencetakan. .4 Sarana Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait sarana dan prasarana yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK serta pencetakan. .3 Diseminasi .1 Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran hasil kajian dan NSPK yang telah disusun yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi .2 Penerbitan jurnal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan jurnal kearsipan yang meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, pengumuman penulisan, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah, proses editing, pencetakan dan pendistribusian. Informasi Kearsipan .1 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik .1 Pengkajian Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian pedoman dan standar sistem aplikasi pengelolaan arsip berbasis TIK. .2 Pengembangan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan pedoman dan standar sistem aplikasi pengelolaan arsip berbasis TIK. .3 Uji Coba Implementasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan uji
135 coba implementasi sistem aplikasi pengelolaan arsip dinamis dan statis berbasis TIK. .4 Penyelenggaraan JIKD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan JIKD. .5 Pemeliharaan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sistem teknologi informasi kearsipan .2 Sosialisasi Informasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi dan diseminasi informasi kearsipan baik melalui media teknologi elektronik seperti internet maupun media lainnya. .3 Pengumpulan Data Sistem Informasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data Sistem Informasi kearsipan mulai dari perencanaan, survey, pengolahan dan sampai penyajian data sistem Informasi kearsipan .4 Pengolahan Data Sistem Informasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data informasi kearsipan mulai dari perencanaan, survey, pengolahan sampai penyajian data sistem kearsipan. .5 Penyajian Sistem Informasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyajian data informasi kearsipan mulai dari perencanaan, survey, pengolahan sampai penyajian data sistem kearsipan. Jasa Kearsipan .1 Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan promosi produk jasa kearsipan seperti. penyebaran brosur, leaflet, presentasi dan lain sebagainya sejak dari persiapan sampai dengan laporan. .2 Layanan Jasa .1 Sistem Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian layanan jasa konsultasi kearsipan dan layanan jasa pembuatan sistem kearsipan untuk instansi pemerintah dan perusahaan baik di pusat maupun di daerah sejak dari permohonan, pelaksanaan survey, pembuatan proposal, presentasi, penandatanganan MOU sampai dengan serah terima pekerjaan.
136 137 138 139 140 141 .2 Pembenahan Arsip/Dokumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian layanan jasa pembenahan arsip/dokumen instansi pemerintah dan perusahaan baik di pusat maupun di daerah sejak dari permohonan, pelaksanaan survey, pembuatan proposal, presentasi, penandatanganan MOU sampai dengan serah terima pekerjaan. .3 Otomasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian layanan jasa otomasi kearsipan di instansi pemerintah dan perusahaan baik di pusat maupun di daerah sejak dari permohonan, pelaksanaan survey, pembuatan proposal, presentasi, penandatanganan MoU sampai dengan serah terima pekerjaan. .4 Penyimpanan Arsip/Dokumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian layanan jasa penyimpanan arsip/dokumen instansi pemerintah dan perusahaan di Arsip Nasional RI. sejak dari permohonan, pelaksanaan survey, pembuatan proposal, presentasi, penandatanganan MOU sampai dengan serah terima pekerjaan. .5 Perawatan Arsip/Dokumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian layanan jasa perawatan, alih media. reproduksi arsip/dokumen milik instansi pemerintah dan perusahaan di Arsip Nasional RI, sejak dari permohonan, pelaksanaan survey, pembuatan proposal, presentasi, penandatanganan MOU sampai dengan serah terima pekerjaan.
PERPUSTAKAAN Pembinaan Perpustakaan .1 Pembinaan Pustakawan .1 Bimbingan Pustakawan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan pustakawan .2 Pengembangan Profesi
Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengembangan profesi pustakawan seperti: penyelenggaraan lomba pustakawan teladan, seminar- seminar, dll. .3 Bimbingan Tim Penilai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan tim penilai pustakawan. .4 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian jabatan fungsional pustakawan seperti pembentukan tim penilai sampai dengan proses penilaian. .5 Organisasi Profesi Pustakawan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan, pengurusan, keanggotaan dalam organisasi profesi seperti: Ikatan Pustakawan, Asosiasi Pustakawan Indonesia (API), Masyarakat Peduli Pustakawan, dll. .6 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengusulan untuk mendapatkan sertifikasi tenaga perpustakaan, dan pangkalan data tenaga perpustakaan yang tersertifikasi. .7 Penerbitan Jurnal .8 Pangkalan data Tenaga Perpustakaan .2 Bimbingan, Konsultasi, Supervsi dan Implementasi Sistem Perpustakaan .1 Data Lembaga Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data mengenai pengembangan lembaga perpustakaan meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi, dll. .2 Supervisi Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi penerapan sistem perpustakaan, penggunaan sarana dan prasarana perpustakaan, SDM perpustakaan, Lembaga perpustakaan, penyusunan sistem pengelolaan perpustakaan manual maupun elektronik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .3 Bimbingan dan Konsultasi Perpustakaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan konsultasi penerapan sistem perpustakaan, penggunaan sarana dan prasarana perpustakaan, SDM perpustakaan, Lembaga perpustakaan, penyusunan sistem pengelolaan perpustakaan manual maupun elektronik mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .4 Bimbingan Teknis Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis perpustakaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi termasuk magang kearsipan. .5 Apresiasi Perpustakaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan apresiasi perpustakaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .6 Konsultasi Penyusunan Sistem Perpustakaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi penyusunan sistem perpustakaan baik secara manual maupun elektronik. .7 Konsultasi Penyusunan Peraturan Perpustakaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi penyusunan peraturan perpustakaan. .8 Implementasi Pengelolaan Perpustakaan Elektronik Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan implementasi pengelolaan perpustakaan elektronik (e- Library) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .9 Pemberian Penghargaan Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan perpustakaan kepada Lembaga Perpustakaan, maupun perorangan yang memiliki prestasi dan kepedulian di bidang perpustakaan, termasuk di dalamnya pemilihan lembaga perpustakaan teladan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .10 Evaluasi Pembinaan Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi kegiatan supervisi perpustakaan, bimbingan teknis perpustakaan, bimbingan dan konsultasi perpustakaan, rapat
142 perpustakaan, dan implementasi pengelolaan perpustakaan elektronik (e-library). .11 Akreditasi Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengusulan untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan, termasuk pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi. .12 Pangkalan Data Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pangkalan data perpustakaan seperti nomor pokok perpustakaan, dan perpustakaan .3 Sosialisasi Perpustakaan .1 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan seminar, lokakarya, workshop, dan ekspose pemasyarakatan minat dan budaya baca termasuk perayaan hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar membaca. .2 Rakorda/Rakor/Rakernis/Temu Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rakorda, Rakor, Rakernis, dan Temu Teknis perpustakaan. .3 Sosialisasi Peraturan Perundangan Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan di bidang perpustakaan, seperti: Undang -Undang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Perpusnas, dll. Pengembangan Bahan Pustaka .1 Deposit Bahan Pustaka .1 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman .2 Terbitan Internasional dan Regional .3 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam .4 Bibliografi dan Katalog Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bibliografi induk daerah (BID), katalog induk daerah (KID) dan katalog dalam terbitan (KDT). .5 ISBN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Nomor International Standard Book Number .6 ISMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Nomor International Standard Music Number .2 Pengembangan Koleksi .1 Pembelian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi melalui pembelian. .2 Akuisisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi melalui akuisisi. .3 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi melalui Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. .4 Tukar Menukar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi melalui tukar menukar. .5 Hadiah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi melalui hadiah. .6 Pengolahan Bahan Pustaka Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengolahan perpustakaan dari perencanaan penggunaan sarana pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, penemuan kembali serta lokasi penyimpanan. .7 Pangkalan Data Katalog Koleksi .3 Preservasi Bahan Pustaka .1 Konservasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konservasi seperti perawatan bahan perpustakaan, perbaikan bahan pustaka, dan penjilidan bahan pustaka.
143 .2 Reproduksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi bahan pustaka seperti mikrofilm, reproduksi foto, dll. .3 Transformasi Digital .4 Kurasi Digital Pengkajian dan Pengembangan .1 Pengkajian .1 Sistem Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sistem perpustakan sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan. .2 Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait kelembagaan perpustakaan sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan. .3 Sumber Daya Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian SDM Perpustakaan sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan. .4 Sarana Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait sarana prasarana perpustakaan sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan.
.2 Pengembangan .1 Sistem Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian sistem perpustkaan yang berupa penyusunan norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK serta pencetakan. .2 Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait kelembagaan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK serta pencetakan. .3 Sumber Daya Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait SDM Perpustakaan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK serta pencetakan. .4 Sarana Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait sarana dan prasarana yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sejak dari rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK serta pencetakan.
144 .3 Diseminasi .1 Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran hasil kajian dan NSPK yang telah disusun yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi. .2 Penerbitan jurnal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan jurnal perpustakaan yang meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, pengumuman penulisan, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah, proses editing, pencetakan dan pendistribusian. .3 Penerbitan Buku Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan buku yang mulai dari proses awal sampaindengan pencetakan dan pendistribusian. Informasi Perpustakaan .1 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Perpustakaan Elektronik (E-Library) .1 Pengkajian Sistem Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengkajian pedoman dan standar sistem aplikasi pengelolaan perpustakaan berbasis TIK. .2 Pengembangan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan pedoman dan standar sistem aplikasi pengelolaan perpustakaan berbasis TIK. .3 Uji Coba Implementasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan uji coba implementasi sistem aplikasi pengelolaan perpustakaan berbasis TIK. .4 Pemeliharaan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sistem teknologi informasi perpustakaan. .2 Sosialisasi Informasi Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi dan diseminasi informasi perpustakaan baik melalui media teknologi elektronik seperti internet maupun media lainnya.
145 .3 Pengumpulan Data Sistem Informasi Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data Sistem Informasi perpustakaan mulai dari perencanaan, survey, pengolahan dan sampai penyajian data sistem Informasi perpustakaan. .4 Pengolahan Data Sistem Informasi Perpustakaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengolahan data informasi perpustakaan mulai dari perencanaan, survey, pengolahan sampai penyajian data sistem perpustakaan. .5 Penyajian Sistem Informasi Pepustakaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyajian data informasi perpustakaan mulai dari perencanaan, survey, pengolahan sampai penyajian data sistem perpustakaan. Jasa Perpustakaan .1 Pelayanan Perpustakaan .1 Pameran Perpustakaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran dari awal proses sampai evaluasi dan pelaporan. .2 Komunikasi Layanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan permintaan data perpustakaan melalui kegiatan surat menyurat atau media lainnya. .3 Layanan Perpustakaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan perpustakaan kepada pengguna perpustakaan di ruang baca. .4 Keanggotaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keanggotaan perpustakaan. .5 Sirkulasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan sirkulasi perpustakaan. .6 Referensi .7 Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara .8 Kerjasama Perpustakaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perpustakaan meliputi MoU, perjanjian kerja sama, Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional.
146 .9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi .1 Deposit Bahan Pustaka .1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam .2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman .3 Terbitan Internasional dan Regional .4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam .5 Bibliografi dan Katalog Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bibliografi induk daerah (BID), katalog induk daerah (KID) dan katalog dalam terbitan (KDT) .6 ISBN Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Nomor International Standard Book Number .7 ISMN Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Nomor International Standard Music Number .2 Pengembangan Koleksi .1 Akuisisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi melalui akuisisi seperti pembelian, hibah, hadiah, tukar menukar, Implementasi Undang-Undang KCKR, internal, Pendistribusian bahan pustaka surplus, dan Inventarisasi koleksi (Buku Induk) .2 Pengolahan Bahan Pustaka .3 Pangkalan Data Katalog Koleksi .3 Jasa Perpustakaan dan Informasi .1 Keanggotaan .2 Sirkulasi .3 Referensi .4 Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara .5 Kerjasama Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perpustakaan meliputi MOU, perjanjian kerjasama, Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional .6 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi
Perpustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan implementasi teknologi informasi perpustakaan seperti Pengembangan situs web; Pengembangan kemas ulang informasi multimedia; Pengembangan program aplikasi perpustakaan; dan Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital .7 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan .4 Preservasi Bahan Pustaka .1 Konservasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan konservasi seperti perawatan bahan perpustakaan, perbaikan bahan pustaka, dan penjilidan bahan pustaka .2 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) .3 Transformasi Digital .4 Kurasi Digital 147
150 PERENCANAAN 151 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang .1 Musrenbang Kabupaten Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang Kabupaten .2 Forum OPD Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan Forum Organisasi 152 Perencanaan Pembangunan .1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Restra Naskah- naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Restra-OPD mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan .2 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah / (Renja-OPD) Naskah- naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah / (Renja-OPD) mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan
.3 Program Kerja Tahunan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Tahunan meliputi: Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya, dan program tahunan unit kerja .4 Penetapan/kontrak Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan/ kontrak kinerja meliputi: Penetapan/ Kontrak Kinerja Pimpinan Unit Kerja dan Pimpinan OPD .5 Laporan Naskah- naskah yang berkaitan dengan laporan kinerja OPD meliputi : Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan Unit Kerja, Laporan Tahunan OPD, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) .6 Evaluasi Program Naskah- naskah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja OPD meliputi: evaluasi program unit kerja dan OPD 153 Koordinasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 154 Konsultasi Perencanaan Pembangunan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Konsultasi Perencanaan Pembangunan 155 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan pembangunan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan pembangunan 156 Aksi Strategis Daerah Naskah- naskah yang berkaitan dengan Aksi Strategis Daerah mulai dari Rancangan Awal Perencanaan Aksi strategis, Rapat pembahasan rancangan Awal dengan OPD, Sosialisasi dengan OPD, Rencana Akhir Perencanaan Aksi Strategis, sampai dengan Penetapan Perencanaan aksi Strategis, 157 Perencanaan Pendanaan Pembangunan .1 Pendanaan APBN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran dan belanja negara (APBN) termasuk seluruh dokumen penyusunan RKAKL Pagu Anggaran, penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran, DIPA Murni dan POK Awal
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 .2 Pendanaan APBD Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) termasuk seluruh dokumen penyusunan RKA-OPD, Pagu Anggaran, penyusunan RKA-OPD Pagu Alokasi Anggaran, dan DPA
PENELITIAN Penelitian dan pengkajian .1 Rencana Kerja .1 Master Plan/ Rencana Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sampai dengan penetapan Master plan/rencana strategis .2 Rencana Kerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan seperti proposal/idea concept paper (ICP) .3 Kerjasama Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perjanjian kerjasama/ kontrak MoU/ material transfer agreement (MTA) .4 Perijinan Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perijinan penelitian .2 Administrasi penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan administrasi penelitian seperti : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan),
172 dan lain-lain. .3 Pelaksanaan penelitian/pengkajian .1 Prosedur Naskah- naskah yang berkaitan dengan Prosedur/petunjuk pelaksanaan penelitian .2 Data Primer Naskah-naskah yang berkaitan dengan data primer penelitian .3 Log Book Naskah-naskah yang berkaitan dengan Log Book penelitian .4 Studi Kelayakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan studi kelayakan .5 Instrumen Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan instrumen penelitian .6 Survey Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan survey mulai dari pelaksanaan survey sampai dengan hasil pendataan/ survey .7 Pengolahan Data Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Analisis/pengolahan data .4 Hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan Hasil meliputi: Laporan hasil penelitian dan hasil luaran, serta Rekomendasi .5 Pengkajian hasil jasa layanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian hasil jasa layanan Pengembangan dan Inovasi .1 Rencana kerja Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan rencana kerja pengembangan dan inovasi penelitian .2 Administrasi pengembangan dan inovasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Administrasi pengembangan dan inovasi penelitian
173 .3 Pelaksanaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan inovasi penelitian .4 Hasil pengembangan/ inovasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan Hasil pengembangan/inovasi penelitian Penerapan dan Pemanfaatan .1 Rencana kerja Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototipe hasil penelitian/ pengkajian/ perekayasaan/ pengembangan/ inovasi: masyarakat, dunia industri, pemerintahan ) .2 Advokasi dan fasilitasi penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi .3 Diseminasi hasil penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi .4 Pembinaan Penelitian .1 Pembinaan dan Pengkajian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi .2 Sertifikasi Personil Peneliti Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sertifikasi Personil Penelitian .3 Akreditasi Laboratorium Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Akreditasi Laboratorium .5 Jaringan Sistem Nasional Penelitian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .6 Data dan informasi hasil penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
174 .7 Master proceeding/ jurnal penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan Master proceeding/ jurnal penelitian, mulai dari Penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus, leaflet dan booklet, serta kamus istilah .8 HAKI Naskah- naskah yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .9 Forum Komunikasi Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Layanan Jasa .1 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK .1 Jasa laboratorium pengujian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Jasa laboratorium pengujian .2 Jasa teknologi produksi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Jasa teknologi produksi .3 Jasa studi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan jasa studi .4 Jasa penyewaan peralatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jasa penyewaan peralatan .5 Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jasa perbantuan tenaga ahli/profesi .6 Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan jasa sertifikasi/ kalibrasi dan sertifikasi .7 Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi .2 Master proceeding/ jurnal penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan Master proceeding/ jurnal penelitian, mulai dari Penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus, leaflet dan booklet, serta kamus istilah
175 176 .3 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan, dan inovasi. STATISTIK Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi .1 Perencanaan .1 Master Plan dan Network planing .2 Perumusan dan penyusunan bahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan sensus penduduk, pertanian dan ekonomi meliputi penyiapan bahan penyusunan rancangan sensus, penyusunan metode pencacahan sensus, penentuan, volume sensus, penyusunan desain penarikan sampel, dan penyusunan kerangka sampel .3 Studi pendahuluan (desk study) .2 Persiapan .1 Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus .2 Penyusunan Kuesioner .3 Penyusunan konsep dan definisi .4 Penyusunan metodologi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan metodologi sensus meliputi Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus, Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan, Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi .5 Penyusunan buku pedoman Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan buku pedoman sensus meliputi buku pedoman pencacahan, pengawasan dan pengolahan .6 Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah .7 Penyusunan pedoman sosialisasi .8 Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi mengenai sensus yang akan dilaksanakan kepada stakeholder dan sumber data baik melalui leaflet, poster, pertemuan, maupun melalui berbagai media. .9 Pelaksanaan pertemuan koordinasi
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pertemuan koordinasi baik intern maupun ekstern .10 Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT) .11 Pelaksanaan pelatihan petugas .12 Penyusunan program pengolahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan program pengolahan hasil sensus meliputi rule validasi, pemeriksaan data entri, dan tabulasi data .13 Pelatihan petugas pengolahan .14 Perancangan tabel .15 Pelaksanaan uji coba Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan uji coba seperti ujicoba kuesioner sensus (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem pengolahan), Ujicoba metodologi sensus (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel) .3 Pelaksanaan Lapangan .1 Pelaksanaan listing .2 Pemilihan sampel .3 Pengumpulan data .4 Pemeriksaan .5 Pengawasan Lapangan .6 Monitoring kualitas .4 Pengolahan .1 Pengelolaan dokumen Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dokumen meliputi penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ batching .2 Pemeriksaan dokumen dan pengkodean Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dokumen dan pengkodean meliputi Editing/Coding .3 Perekaman data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perekaman data meliputi entri data, dan scanner .4 Tabulasi Data .5 Pemeriksaan tabulasi .6 Laporan konsistensi tabulasi .5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
177 .1 Pembahasan angka hasil pengolahan .2 Penyusunan angka sementara .3 Penyusunan angka tetap .4 Penyusunan/pembahasan draft publikasi .5 Analisis data .6 Penyusunan publikasi hasil sensus .6 Diseminasi hasil sensus .1 Penyusunan bahan diseminasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bahan diseminasi meliputi leaflet, booklet, website, penyusunan cd dan sejenisnya .2 Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media .3 Layanan dan promosi statistik Survei .1 Perencanaan .1 Master Plan dan Network planing .2 Perumusan dan penyusunan bahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan meliputi penyiapan bahan penyusunan rancangan survei, penyusunan metode pencacahan survei, penentuan volume survei, penyusunan desain penarikan sampel, dan penyusunan kerangka sampel .3 Studi pendahuluan .2 Persiapan .1 Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus .2 Penyusunan Koesioner .3 Penyusunan konsep dan definisi .4 Penyusunan metodologi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan metodologi meliputi inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus, inventarisasi, penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan, dan penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi .5 Penyusunan buku pedoman Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan buku pedoman survei meliputi buku pedoman pencacahan, pengawasan dan pengolahan
.6 Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah .7 Penyusunan pedoman sosialisasi .8 Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi mengenai survei yang akan dilaksanakan kepada stakeholder dan sumber data baik melalui leaflet, poster, pertemuan, maupun melalui berbagai media .9 Pelaksanaan pertemuan koordinasi .10 Pelaksanaan pelatihan instruktur .11 Pelaksanaan pelatihan petugas .12 Penyusunan program pengolahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan program pengolahan hasil survei meliputi rule validasi, pemeriksaan data entri, dan tabulasi data .13 Pelatihan petugas pengolahan .14 Perancangan tabel .15 Pelaksanaan Ujicoba Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan uji coba seperti ujicoba koesioner survei (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem pengolahan), Ujicoba metodologi survei (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel) .3 Pelaksanaan Lapangan .1 Pelaksanaan listing .2 Pemilihan sampel .3 Pengumpulan data .4 Pemeriksaan .5 Pengawasan Lapangan .6 Monitoring kualitas .4 Pengolahan .1 Pengelolaan dokumen Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dokumen survei meliputi penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching .2 Pemeriksaan dokumen dan pengkodean Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dokumen survei dan pengkodean meliputi editing/coding .3 Perekaman data
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perekaman data hasil servei meliputi entri data, dan scanner .4 Tabulasi Data .5 Pemeriksaan tabulasi .6 Laporan konsistensi tabulasi .5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei .1 Pembahasan angka hasil pengolahan .2 Penyusunan angka sementara .3 Penyusunan angka tetap .4 Penyusunan/pembahasan draft publikasi .5 Analisis data .6 Penyusunan publikasi hasil sensus .6 Diseminasi hasil Survei .1 Penyusunan bahan diseminasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bahan diseminasi meliputi leaflet, booklet, website, penyusunan cd dan sejenisnya .2 Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media .3 Layanan dan promosi statistik 178 Konsolidasi Data Statistik .1 Kompilasi Data .2 Analisis data .3 Penyusunan Publikasi 179 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi data statistik 180 HUKUM .1 Perumusan kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumumusan kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Regeling), Pembentukan Keputusan/Penetapan (Beschiking), Publikasi Peraturan Perundang- Undangan, Kerjasama Hukum, Dokumen Hukum, dan Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan .2 Hukum internasional 181 Peraturan Perundang- undangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Peraturan Perundang- undangan. .1 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan/ Regeling
.1 Usul Prakarsa Peraturan Perundang- undangan .2 Program legislasi instansi daerah .2 Pembahasan Peraturan Perundang- undangan .1 Peraturan Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari permohonan rancangan perda, penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan draft akhir, sampai dengan pengesahan/ penetapan dan pengundangan. .2 Peraturan Bupati Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Bupati mulai dari permohonan rancangan Peraturan Bupati, penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan draft akhir, sampai dengan pengesahan/ penetapan dan pengundangan. .3 Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Uji Materi Peraturan Perundang- undangan .4 Pembentukan Keputusan/ Penetapan (Beschikking) .1 Keputusan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat keputusan mulai dari pengajuan draft sampai dengan penetapan. .2 Surat Edaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang berupa surat edaran mulai dari pengajuan draf sampai dengan penetapan. .3 Instruksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum berupa instruksi mulai dari pengajuan draf sampai dengan penetapan.
182 Publikasi Peraturan Perundang- undangan .1 Sosialisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. .2 Penyuluhan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyuluhan peraturan perundang undangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. .3 Desiminasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Desiminasi Peraturan- perundang Undangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan 183 Dokumentasi Hukum Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaran Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) 184 Perlindungan dan Penegakan HAM .1 Komunikasi Masyarakat .1 Pengaduan Masyarakat .2 Telaahan, koordinasi, rumusan dan rekomendasi pengaduan .3 Permasalahan HAM yang berskala nasional .2 Hak Asasi Manusia .1 Kerjasama .2 Desiminasi .3 Penguatan .4 Informasi implementasi 185 Penanganan Kasus/ Peradilan .1 Sengketa Arbitrase/ perdata Naskah- naskah yang berkaitan dengan proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis .2 Pembelaan dan bantuan hukum .1 Tata Usaha Negara Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan/konsultasi hukum/advokasi terkait dengan sengketa tata usaha negara .2 Perdata Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan/ konsultasi hukum/advokasi terkait dengan kasus perdata
.3 Pidana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan/ konsultasi hukum/ advokasi terkait dengan kasus pidana .3 Telaah hukum, saksi ahli dan opini hukum .4 Peradilan agama .5 Peradilan militer 186 Kepenjaraan 187 Kejaksaan 188 Hukum adat 189 Tindak Lanjut dan Tuntutan Ganti Rugi .1 Tindak Lanjut .2 Tuntutan Ganti Rugi 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI 191 Perwakilan Asing 192 Tamu Negara 193 Kerja sama diplomatik Naskah- naskah yang berkaitan dengan kerja sama dengan luar negeri termasuk bantuan luar negeri/ hibah. 194 Perwakilan di Luar Negeri 195 PBB 196 Laporan Luar Negeri 197
200 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 201 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan .1 Ketahanan Ideologi Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan ideologi negara meliputi: penguatan dan implementasi ideologi negara .2 Wawasan Kebangsaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan wawasan kebangsaan seperti penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan dan sosialisasi, serta implementasi .3 Bela Negara Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan bela negara meliputi pendidikan bela negara dan pemberdayaan bela negara .4 Nilai-nilai sejarah kebangsaan
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan seperti penguatan nilai-nilai sejarah, implementasi nilai-nilai sejarah dan penerbitan rekomendasi penelitian .5 Pembauran dan Kewarganegaraan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pembauran kebangsaan dan kewarganegaraan 202 Kewaspadaan Nasional .1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan evaluasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan .2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi bina masyarakat perbatasan antar negara dan kehidupan masyarakat perbatasan .3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan evaluasi penanganan konflik pemerintahan .4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan laporan penanganan konflik sosial seperti pedoman kewaspadaan nasional .5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengawasan orang asing dan lembaga asing seperti pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing dan surat pemberitahuan penelitian orang asing 203 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan .1 Ketahanan Seni Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan seni meliputi fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian; pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian
204 .2 Ketahanan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan budaya seperti fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan, pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan .3 Agama dan Kepercayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan kepercayaan meliputi fasilitasi, data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota ), pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan, pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayan .4 Organisasi Kemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi kemasyarakatan meliputi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat (termasuk pendaftaran ormas database ormas),laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LN, evaluasi aktifitas ormas, sanksi administrasi, dan fasilitasi sengketa Ormas .5 Masalah sosial Kemasyarakatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan meliputi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan masalah sosial kemasyarakatan Politik Dalam Negeri .1 Implementasi Kebijakan Politik Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan implementasi kebijakan politik meliputi implementasi kebijakan politik (sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi ) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi .2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi kelembagaan politik pemerintahan meliputi evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat (termasuk dalam hal ini pendampingan kunjungan kerja DPR- RI), evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah (termasuk dalam hal ini orientasi anggota DPRD Kabupaten)
.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi kelembagaan partai politik meliputi verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi, partai politik yang tidak memperoleh kursi, pemerintah daerah dan database parpol .4 Pendidikan Budaya Politik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi kelembagaan partai politik meliputi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik, penyelenggaraan pendidikan budaya politik dan modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan .5 Pemilihan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan umum meliputi fasilitasi Penyelengaraan Pemilu, evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat, evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, laporan hasil perkembangan politik di daerah dan laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL 205 Ketahanan Ekonomi .1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan sumberdaya alam dan kesenjangan perekonomian meliputi fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam (termasuk dalam hal ini sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi) dan penanganan kesenjangan perekonomian .2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan perdagangan investasi, fiskal dan moneter meliputi fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi .3 Perilaku Perekonomian Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perilaku perekonomian masyarakat meliputi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen
.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan lembaga sosial ekonomi meliputi evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian 206
210 KEPARTAIAN 211 Partai politik Naskah- naskah yang berkaitan dengan Anggararan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, data kegiatan, pembinaan, hasil munas/ musda, struktur/ kepengurusan, pengkaderan, keanggotaan, data inventaris, dan keuangan Partai Politik 212 Partai/Organisasi Terlarang Naskah- naskah yang berkaitan dengan keputusan pembubaran, daftar dan data pengurus, anggota, ijin meninggalkan tempat/ domisili bagi anggota, daftar berkala keadaan anggota, dan laporan umum keadaan anggota partai/ organisasi terlarang. 213
220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembentukan organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kepengurusan dan daftar anggota, program kerja, dan munas/ musda organisasi kemasyarakatan. 221 Pembinaan Organisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembinaan organisasi, kegiatan dan laporan organisasi, dan daftar inventaris kekayaan organisasi.
222 Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan perjuangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan perjuangan seperti Perintis Kemerdekaan, Angkatan 45, dan Veteran. 223 Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan kekaryaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kekaryaan seperti Pepabri, Wredatama, dan Pensiunan PNS. 224 Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Kerohanian Naskah- naskah yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kerohanian seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya. 225 LSM 226
230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembentukan organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kepengurusan dan daftar anggota, program kerja, dan munas/ musda, pembinaan yang meliputi kegiatan dan laporan organisasi, dan daftar inventaris kekayaan organisasi profesi dan fungsional. 231 Ikatan Dokter Indonesia 232 Persatuan Guru Republik Indonesia 233 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia 234 Persatuan Advokat Indonesia 235 Lembaga Bantuan Hukum 236 Korps Pegawai Republik Indonesia 237 Persatuan Wartawan Indonesia 238 Ikatan Arsiparis Indonesia 239 Ikatan Pustakawan Indonesia. 240 ORGANISASI PEMUDA Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembentukan organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kepengurusan dan daftar anggota, program kerja, dan munas/ musda, pembinaan yang meliputi kegiatan dan laporan organisasi, dan daftar inventaris kekayaan organisasi pemuda. 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia 242 Organisasi Mahasiswa
243 Organisasi Pelajar 244 Gerakan Pemuda Ansor 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia 246 Gerakan Pemuda Marhaenis 247
249
250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembentukan organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kepengurusan dan daftar anggota, program kerja, dan munas/ musda, pembinaan yang meliputi kegiatan dan laporan organisasi, dan daftar inventaris kekayaan organisasi buruh, tani dan nelayan. 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia 252 Organisasi Buruh Internasional 253 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 254 Keluarga Supir Proporsional Seluruh Indonesia (SPSI) 255 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 256
257
258
259
260 ORGANISASI WANITA Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembentukan organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kepengurusan dan daftar anggota, program kerja, dan munas/ musda, pembinaan yang meliputi kegiatan dan laporan organisasi, dan daftar inventaris kekayaan organisasi wanita. 261 Dharma Wanita 262 Persatuan Wanita Indonesia 263 Pemberdayaan Perempuan (wanita) 264 Kongres Wanita 265
266
267
269
210 Organisasi Profesi dan fungsional Naskah- naskah yang berkaitan dengan organisasi profesi dan fungsional seperti IDI, KORPRI, organisasi arsiparis, pustakawan, ICMI dan sebagainya, terasuk pembentukan organisasi, pembinaan, pengurus, program. 211 Organisasi Wanita 212 Organisasi pemuda 213 Organisasi terlarang 270 PEMILU 271 Data Pemilu .1 Kerjasama antar lembaga .2 Penelitian dan pengembangan .1 Penelitian dan pengembangan, organisasi dan sistem pemilu .2 Norma, desain dan standar kebutuhan pemilu .3 Pengolahan data dan informasi .1 Database pemilih (Daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap) .2 Pengembangan teknologi informasi dan program aplikasi .3 Pengembangan jaringan komunikasi data .4 Monitoring dan evaluasi .1 Monitoring dan supervisi .2 Evaluasi dan dokumentasi .5 Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu .6 Pemungutan suara/ perhitungan suara .7 Hasil pemilu 272 Teknis dan Hubungan Masyarakat .1 Teknis Pemilu .1 Pemetaan daerah pemilihan dan alokasi kursi .2 Pencalonan dan penetapan calon terpilih .3 Pemungutan dan penghitungan suara .4 Penetapan hasil pemilu .5 Sumpah janji anggota legislatif/ presiden wapres/ kepala daerah .2 Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD dan DPRD .3 Pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Induk dan Pemekaran .1 Penetapan Daerah Induk dan Pemekaran .2 Penetapan Jumlah Kursi .3 Perolehan Suara Perorangan dan Partai .4 Penghitungan Kursi Partai
273 274 .5 Berita Acara Penetapan DPRD Daerah Induk dan Pemekaran .4 Publikasi dan sosialisasi informasi pemilu .1 Pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu .2 Sosialisasi tahapan pemilu .3 Kampanye .5 Bina partisipasi masyarakat .1 Bina partisipasi masyarakat wilayah logistik .1 Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu .1 Penyusunan, pengolahan data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu .2 Alokasi dan pelaporan .2 Pengadaan sarana dan prasarana pemilu .1 Standar barang dan jasa .2 Dokumentasi pengadaan barang dan jasa .3 Distribusi sarana dan prasarana pemilu .3 Dokumentasi distribusi Pengawasan pemilu .1 Sosialisasi Pemilu .2 Teknis Pengawasan Pemilu .1 Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi .2 Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/ Kota .3 Laporan hasil pengawasan pemilu yang tidak ada temuan dugaan pelanggaran. .4 Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran yang Dihentikan .5 Penanganan Temuan Pelanggaran .1 Penanganan Tingkat Pusat .2 Penanganan Tingkat Provinsi .3 Penanganan Tingkat Kabupaten .6 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu .1 Penanganan Tingkat Pusat .2 Penanganan Tingkat Provinsi .3 Penanganan Tingkat Kabupaten .7 Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Tidak Memenuhi Syarat .8 Penanganan Sengketa .1 Penanganan Tingkat Pusat .2 Penanganan Tingkat Provinsi .3 Penanganan Tingkat Kabupaten
275 Penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu .1 Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik .1 Hasil rapat verifikasi berkas pengaduan .2 Ketetapan DKPP .3 Panggilan Sidang .4 Putusan DKPP .2 Perkara Yang Belum Memenuhi Syarat adanya dugaan pelanggaran kode etik .3 Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik (Dismis) 276 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN .1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan .2 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan .3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman .4 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan.
301 Koordinasi dan Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum) Naskah- naskah yang berkaitan dengan trantibum termasuk pengawasan trantibum 302 Penegakan Pelaksanaan Perda 303 Pembinaan/ Penyuluhan Pelanggaran Perda 304 Patroli wilayah 305 Laporan pengamanan dan pengawalan kunjungan dan tamu 306 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam 307
308
309
310 PERTAHANAN 311 Darat 312 Laut 313 Udara 314 Ketahanan Bangsa 315 Katahanan Ekonomi 316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 317
318
319
320 KEMILITERAN/ TNI 321 Latihan Militer 322 Wajib Militer 323 Operasi Militer 324 Kekaryaan TNI Naskah- naskah yang berkaitan dengan kemanunggalan TNI dengan rakyat termasuk Tentara Mandiri Membangun Desa (TMMD). 325
326
327
328
329
330 POLISI PAMONG PRAJA 331 Polisi Pamong Praja .1 Tata Operasional dan Sarana Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan sarana prasarana polisi pamong praja tata
332 333 meliputi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja (termasuk dalam hal ini fasilitasi data pengajuan DAK, koordinasi, pembinaan dan pengawasan , monitoring dan evaluasi) .2 Peningkatan Kapasitas SDM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM polisi pamong praja meliputi: fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja .3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil polisi pamong praja Perlindungan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan masyarakat meliputi: fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran .1 Identifikasi Potensi Bencana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi potensi bencana kebakaran seperti evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana .2 Organisasi Sistem dan Prosedur Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan koordinasi organisasi sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran termasuk pengembangan kerjasama kelembagaan, database daerah rawan bencana kebakaran, dan tanggap darurat penaggulangan bencana kebakaran .3 Sarana dan Prasarana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasana penanggulangan bencana kebakaran meliputi: evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penangulangan bencana kebakaran dan evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penaggulangan bencana kebakaran
.4 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi: evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; devaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 334 Penanggulangan gangguan binatang 335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350 KEJAHATAN 351 Makar/Pemberontakan/ Teror 352 Pembunuhan 353 354 355 Penipuan dan Pemalsuan 356 jabatan 357 Kekerasan pada perempuan dan anak Naskah- naskah yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan dan anak, meliputi pelaporan dan penangan korban. 358 Kenakalan 359 Kejahatan lainnya (traficking, hipnotis, dll) 360 PENANGGULANGAN BENCANA .1 Kebijakan .2 Koordinasi .3 MoU dengan BNPB/ instansi lain .4 Pelatihan .5 Berita Acara
361 362 Pencegahan dan Kesiapsiagaan .1 Pengurangan Resiko Bencana .1 Pencegahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan resiko bencana meliputi pengkajian dan pengelolaan resiko bencana .2 Mitigasi .2 Pemberdayaan Mayarakat .1 Peran Lembaga Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan bencana melalui usaha padat modal dan usaha padat karya .2 Peran Organisasi Sosial Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan bencana melalui organisasi sosial masyarakat .3 Peran Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap bencana .3 Kesiapsiagaan .1 Peringatan Dini Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan peringatan serta pemaduan sistem jaringan peringatan dini bencana .2 Perencanaan Siaga Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan siaga meliputi kebutuhan dan potensi sumber daya dan penerapan rencana strategis .3 Penyiapan Sumber Daya Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dan penyiapan sumber daya hingga pengendalian .4 Penanganan Darurat .5 Posko Penanganan Darurat .1 Tanggap Darurat .1 Perencanaan Darurat
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanganan darurat meliputi pendataan darurat dan perencanaan operasi .2 Pengendalian Operasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian operasi seperti pengorganisasian pos komando, dan penyediaan sarana dan prasarana pos komando .3 Penyelamatan dan Evakuasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana .2 Bantuan Darurat .1 Bantuan Sandang Pangan .2 Bantuan Kesehatan dan Air Bersih .3 Bantuan Hunian Sementara .3 Perbaikan Darurat .1 Pembersihan Lingkungan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembersihan lingkungan akibat bencana meliputi penyiapan peralatan dan angkutan .2 Perbaikan Sarana Vital Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan sarana vital paskah bencana baik prasarana ekonomi maupun prasarana sosial .3 Pemantauan dan pelaporan 363 Rehabilitasi dan Konstruksi .1 Penilaian Kerusakan .1 Inventarisasi Kerusakan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi kerusakan akibat bencana baik inventarisasi fisik maupun inventarisasi sosial ekonomi .2 Estimasi Pembiayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian estimasi pembiayaan rehabilitasi akibat bencana baik estimasi pembiayaan pembangunan maupun estimasi pembiayaan sosial ekonomi .2 Pemulihan dan Peningkatan Fisik .1 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
364 rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum .2 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial .3 Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan baik rusak berat maupun ringan .3 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi .1 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial budaya dan kesehatan pasca bencana .2 Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca bencana .4 Penanganan Pengungsi .1 Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi korban bencana .2 Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi korban bencana .3 Penempatan Pengungsi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan pengungsi korban bencana seperti pemulangan dan repatriasi, relokasi/ pengalihan Logistik .1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi kebutuhan dan pengadaan logistik untuk penanganan bencana .2 Penyimpanan dan Distribusi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan distribusi logistik untuk penanganan bencana
365 Peralatan .1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi kebutuhan peralatan penanganan bencana .2 Penyimpanan dan Pemeliharaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan penanganan bencana .3 Pengerahan dan Distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengerahan dan distribusi peralatan penanganan bencana 366 Bahaya Kebakaran .1 Kebijakan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran .2 Pencegahan Bahaya Kebakaran .1 Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan IPB .2 Pemeriksaan Berkala .3 Pemeriksaan Izin Khusus untuk Instansi .4 Pemeriksaan Sumber-Sumber Air dan Bahan-Bahan Lain .5 Penelitian Bahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah pencegahan kebakaran .3 Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan Pertama Akibat Kebakaran .1 Penanggulangan Kebakaran .2 Penyelamatan Pertama Akibat Kebakaran .4 Pengawasan dan Pengendalian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang serta bahan yang mudah terbakar .5 Peran Serta Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan pengendalian kebakaran .6 Penelitian dan Penyelidikan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan penyelidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran
.7 Bimbingan Teknis Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi serta bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran, Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat 367
368
369
370 KECELAKAAN 371 Latihan SAR 372 Satkorlak dan Satlak PB 373 Kecelakaan darat, laut, udara Naskah- naskah yang berkaitan dengan investigasi/ penyelidikan kecelakaan 374 Asuransi kecelakaan 375
376
377
378
379
380
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT 401 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat. 402 Keluarga Miskin 403
404
405
406
407
408
409
410 PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN 411 Gotong Royong .1 Swadaya gotong royong Naskah- naskah yang berkaitan dengan gotong royong, termasuk pembinaan dan pungutan/ iuran. .2 Lembaga Sosial Desa .3 Latihan kerja masyarakat .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) .5 Penyuluhan Masyarakat Desa .6 Kelembagaan Desa .7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 412 Perekonomian Desa .1 Produksi Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan produksi desa termasuk pengolahan dan pemasaran. .2 Pembiayaan Pembangunan Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan inventarisasi data; petunjuk/ pembinaan pelaksanaan; pelaksanaan dan perkembangan pembangunan; bantuan/ stimulasi/ ADD; perkreditan desa, pelaporan; Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan/ Perkotaan (PNPM-MP) .3 Koperasi Desa .1 Badan Usaha Unit Desa (BUUD) .2 Koperasi Unit Desa (KUD) .4 Keuangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan perkreditan desa, inventarisasi data, perkembangan/ pelaksanaan, bantuan/ stimulans; petunjuk/ pembinaan pelaksanaan .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan alokasi bantuan pembangunan desa dari pusat maupun daerah. .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan bantuan langsung, keserasian, dan bantuan juara lomba desa. 413 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha .1 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha .1 Investasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan investasi desa tertinggal .2 Kelembagaan Ekonomi
414 Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kelembagaan ekonomi desa .3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah desa .4 Kemitraan Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan usaha desa .5 Pengembangan Komoditas Unggulan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Komoditas Unggulan desa .2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha .3 Pemantauan dan evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan evaluasi Ekonomi dan Dunia Usaha Desa Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur Desa .1 Sarana Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan sarana desa, pembinaan, dan bimbingan teknis. .2 Fasilitasi Peningkatan Prasarana/ Infrastruktur .1 Transportasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan transportasi desa .2 Informasi dan Telekomunikasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Informasi dan Telekomunikasi desa .3 Sosial Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan- kegiatan sosial desa .4 Ekonomi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan infrastruktur ekonomi desa .5 Energi Naskah- naskah yang berkaitan dengan infrastruktur energi desa .6 Pemukiman kembali penduduk Naskah- naskah yang berkaitan dengan lokasi dan
pelaksanaan pemukiman kembali. .7 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan rumah sehat, proyek perintis, pelaksanaan, pengembangan, perbaikan kampung. .8 Teknologi Tepat Guna (TTG) .9 Prasarana desa lainnya Naskah- naskah yang berkaitan dengan prasarana desa seperti balai desa, sekolah, kesehatan desa, rumah ibadah, dan sebagainya. .3 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur Naskah- naskah yang berkaitan dengan Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur desa .4 Pemantauan dan evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan denga Pemantauan dan evaluasi infrastruktur desa 415 Pengembangan Desa .1 Tingkat Perkembangan Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan jumlah desa, pemekaran desa, pembentukan desa baru, evaluasi dan bagan. .2 Unit Kerja Pembangunan (UDKP) Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyuluhan program, lokasi UDKP, pelaksanaan, bimbingan/ pembinaan, dan evaluasi. .3 Tata Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan inventarisasi, penyusunan pola tata desa, aplikasi tata desa, pemetaan, pedoman pelaksanaan, dan evaluasi. .4 Perlombaan desa/ kelurahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pedoman, penilaian, kejuaraan, dan piagam lomba desa/ kelurahan. .5 Pemukiman kembali penduduk Naskah- naskah yang berkaitan dengan lokasi dan diskusi pemukiman kembali penduduk. .6 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan rumah sehat, proyek perintis, pelaksanaan, pengembangan, dan perbaikan kampung. 416 Koordinasi
417 418 Naskah- naskah yang berkaitan dengan koordinasi sektor khusus, rapat koordinasi, tim koordinasi pusat, dan kerja sama (luar negeri, perguruan tinggi, Lembaga pemerintah/ Lembaga lainnya). Pengembangan Sumber Daya .1 Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya .1 Pendidikan dan Ketrampilanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat desa/ kelurahan .2 Kesehatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan Kesehatan masyarakat desa/ kelurahan .3 Sumberdaya Hayati Naskah- naskah yang berkaitan dengan Sumberdaya Hayati desa/ kelurahan. .4 Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup Naskah- naskah yang berkaitan dengan mineral, energi dan lingkungan hidup desa/ kelurahan .5 Teknologi dan Inovasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatanTeknologi dan Inovasi desa/ kelurahan .2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya Naskah- naskah yang berkaitan dengan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya desa/ kelurahan .3 Pemantauan dan evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan evaluasi sumber daya desa/ kelurahan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya .1 Fasilitasi Pembinaan .1 Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal .2 Penguatan Organisasi Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan enguatan organisasi masyarakat desa .3 Pemberdayaan Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa
419 420 421 .4 Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya .5 Ketenagakerjaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketenagakerjaan desa .2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya Naskah- naskah yang berkaitan dengan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya .3 Pemantauan dan evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan evaluasi Lembaga Sosial dan Budaya Desa Pengembangan Daerah Khusus .1 Fasilitasi Pegembangan Daerah Khusus .1 Daerah Perbatasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan daerah perbatasan .2 Daerah Rawan Konflik dan Bencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan daerah rawan konflik dan bencana desa .3 Perdesaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan perdesaan .4 Wilayah Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan wilayah strategis .2 Pemantauan dan evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan evaluasi pengembangan daerah khusus PENDIDIKAN .1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan .2 Pembinaan Pendidikan .3 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal .1 PAUD .1 Kurikulum .2 Bahan Ajar
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan ajar siswa seperti alat permainan edukatif .3 Pelatihan / Bimbingan teknis .4 Sosialisasi .5 Block grant/Bantuan sosial .6 Lomba, sayembara, festival dan gebyar .7 Bantuan Operasional Penyelenggaraan ( BOP ) .8 Peringatan Hari Anak Nasional .9 Pendataan Kelembagaan, Ijin Operasional dan Akreditasi .10 Peserta didik dan Pembangunan karakter .11 Sertifikat .2 Pendidikan Masyarakat .1 Kurikulum (Keaksaraan, Kesetaraan/Paket A,B,C, TBM) .2 Bahan ajar .3 Pelatihan/ Bimbingan teknis .4 Block grant / Bantuan sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan sosial mulai dari penyampaian proposal sampai dengan pemberian bansos .5 Lomba, sayembara, festival dan jambore .6 Bantuan Operasional Penyelenggaraan ( BOP ) .7 Peringatan Hari Aksara Internasional ( HAI ) .8 Pameran/Publikasi/ Sosialisasi .9 Pendataan Kelembagaan, Ijin Operasional dan Akreditasi .10 Peserta didik dan pembangunan karakter .11 Sertifikat, piagam .3 Kursus dan Pelatihan .1 Kurikulum .2 Bahan Ajar .3 Pelatihan/Bimbingan teknis .4 Block grant / Bantuan sosial .5 Lomba, Sayembara, festival dan jambore .6 Publikasi dan Promosi Kursus, Sosialisasi .7 Pendataan kelembagaan, Ijin Operasional dan Akreditasi .8 Peserta didik dan pembangunan karakter .9 Sertifikat, piagam .4 Pendidik dan Tenaga Pendidikan .1 Pendataan dan pemetaan .2 Pembinaan guru/tutor/instruktur/pamong belajar dan
422 Tenaga pendidik (standar, uji dan sertifikasi kompetensi), penilik .3 Peningkatan kualitas guru/tutor/instruktur/pamong belajar dan tenaga pendidik (standar,uji dan sertifikai kompetensi),penilik .4 Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru,pengawas,penilik, pamong belajar .5 Penghargaan guru/tutor/instruktur/pamong belajar/penilik .6 Peningkatan kesejahteraan guru/tutor/instruktur/pamong belajar dan tenaga kependidikan / penilik .7 Block grant / bantuan sosial .8 Bimbingan teknis/ pelatihan/sosialisasi .9 Sertifikat/ piagam Pendidikan Dasar .1 Sekolah Dasar .1 Kurikulum .2 Bahan ajar .3 Pelatihan .4 Block grant .5 Bimbingan teknis/sosialisasi .6 Lomba, sayembara, dan festival .7 Bantuan operasional sekolah [BOS] .8 Bantuan siswa miskin .9 Peserta didik dan pembangunan karakter .10 Karya Wisata/ Study Wisata/ Outing Class .11 Sertifikat, piagam .12 Akreditasi, Ijin operasional .2 Sekolah Menengah Pertama .1 Kurikulum .2 Bahan ajar .3 Pelatihan .4 Block grant .5 Bimbingan teknis/sosialisasi .6 Lomba, sayembara, dan festival .7 Bantuan operasional sekolah [BOS] .8 Bantuan siswa miskin .9 Peserta didik dan pembangunan karakter .10 Karya Wisata/ Study Wisata/ Outing class
.11 Sertifikat, piagam .12 Akreditasi, Ijin operasional .3 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/PK-LK .1 Bahan ajar .2 Petunjuk teknis .3 Block grant .4 Sosialisasi .5 Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore .6 Kurikulum/bahan pembelajaran .7 Alat bantu pembelajaran .8 Pendataan .9 Kelembagaan .4 Pendidik dan Tenaga pendidik .1 Pendataan dan pemetaan .2 Pembinaan guru dan tenaga pendidik .3 Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) .4 Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah .5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan .6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan .7 Block grant .8 Bimbingan teknis/sosialisasi .9 Sertifikat, STTPL, Piagam 423 Kurikulum .1 Pembinaan Kurikulum .2 Hasil Evaluasi Penyusunan Kurikulum .3 Perbukuan .1 Penyusunan standar mutu buku .2 Pengumpulan naskah .3 Penilaian mutu buku dan pemilihan .4 Persetujuan dan pengesahan naskah .5 Penerbitan/pencetakan .6 Master buku/naskah yang dicetak .7 Distribusi buku .8 Pengembangan naskah .9 Pengkajian buku .10 Kalender pendidikan 424 Penilaian Pendidikan .1 Penilaian Akademik
425 426 .2 Penilaian Non Akademik .3 Analisis Dan Sistem Informasi Penilaian Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .1 Pengembangan Dan Pelindungan .1 Pengkajian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian bahasa dan sastra meliputi penyuluhan dan bantuan teknis .2 Pembakuan dan pelindungan .3 Informasi dan publikasi .2 Pembinaan dan Pemasyarakatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan .3 Pembelajaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran termasuk pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan .4 Peningkatan dan Pengendalian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan fungsi, peran, dan pengendalian penggunaan bahasa Pengembangan SDM Pendidikan .1 Pengembangan Profesi Pendidik .1 Peningkatan Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan fkompetensi seperti pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal; pengembangan profesi pendidikan dasar; pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah .2 Sertifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan serttifikasi profesi pendidik .2 Pengembangan Tenaga Kependidikan .1 Program Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik; pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai .2 Evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi pengembangan tenaga teknis dan fungsional
non pendidik; pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai .4 Penjaminan Mutu Pendidikan .1 Pemetaan Mutu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan mutu pendidikan seperti penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal; penjaminan mutu pendidikan dasar. .2 Sistem Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sistem informasi pendidikan seperti penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal; penjaminan mutu pendidikan dasar. .5 Penyusunan Materi/ Sop/ Instrumen/ Panduan/ Pedoman/ Proposal/ Tor/ Kak .6 Penyelenggaraan .7 Penyelenggaraan Bimtek/Monitoring Dan Evaluasi .8 Penyaluran Block Grant Pascabencana .9 Lomba/ Sayembara/ Festival/ Olimpiade Pendidikan Nasional/ Internasional 427 Sarana Prasarana Pendidikan Naskah- naskah yang berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan, seperti bangunan Pendidikan (gedung sekolah, pusat kegiatan, perpustakaan, laboratorium dsb), buku, perlengkapan pendidikan. 428 Data, Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan .1 Data dan Statistik Pendidikan .1 Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Naskah- naskah yang berkaitan dengan validasi dan integrasi data peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan .2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan validasi dan integrasi data satuan pendidikan dan tenaga Pendidikan dan proses pembelajaran. .3 Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Naskah- naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Anak; Pendidikan dasar dan menengah; dan Pendidikan tinggi .2 Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio,
Televisi, Dan Film .1 Perancangan Dan Produksi .2 Penyiaran Dan Pengendalian .3 Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web .1 Perancangan Dan Produksi .2 Aplikasi Dan Pengendalian .4 Pengembangan Jejaring .1 Pengkajian Dan Perancangan .2 Pemeliharaan Dan Pengendalian 429 Kepramukaan/ Kepanduan 430 KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN KEBUDAYAAN 431 Pemberdayaan Pemuda .1 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda .1 Penelusuran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran duta kepemudaan .2 Pengkajian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sumber daya pemuda .3 Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan potensi pemuda seperti pertukaran pemuda, dll .2 Peningkatan Wawasan Pemuda .1 Wawasan Kebangsaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan wawasan pemuda meliputi wawasan kebangsaan mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi .2 Wawasan Lingkungan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan wawasan pemuda meliputi wawasan lingkungan mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi
432 .3 Wawasan Sosial dan Hukum Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan wawasan pemuda meliputi wawasan sosial dan hukum mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi .3 Peningkatan Kapasitas Pemuda .1 Kapasitas Imam dan Taqwa Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda meliputi kapasitas imam dan taqwa mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi .2 Kapasitas IPTEK Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda meliputi kapasitas IPTEK mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi .3 Pemanfaatan IPTEK Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemanfaatan IPTEK mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi .4 Peningkatan Kreativitas Pemuda .1 Pengkajian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian peningkatan kreativitas pemuda mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi .2 Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kreativitas pemuda mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi .3 Pendayagunaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan kreativitas pemuda mulai dari perencanan sampai dengan evaluasi Pengembangan Pemuda .1 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda .1 Kepemimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pemuda meliputi Penelusuran, Pengaderan, dan Pendayagunaan pemuda mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi .2 Kepeloporan Pemuda
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kepeloporan pemuda meliputi Kesukarelawanan, Pengembangan kepedulian, dan pendampingan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi .2 Kewirausahaan .1 Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan kewirausahan pemuda mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi .2 Pengaderan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengaderan pemuda untuk berwirausaha mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi .3 Perintisan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perintisan kewirausahaan pemuda mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan .3 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan .1 Organisasi Kepemudaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembeerdayaan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan pelajar meliputi kelembagaan dan sumber daya .2 Pengawasan Kepramukaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan organisasi kepramukaan meliputi kelembagaan dan sumber daya .4 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda .1 Standardisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi organisasi kepemudaan; prasarana dan sarana kepemudaan; infrastruktur .2 Infrastruktur Pemuda Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana kepemudaan .5 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda .1 Kemitraan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan pemuda baik lintas sektoral, daerah, maupun
433 luar negri. .2 Penghargaan Pemuda Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghargaan pemuda Pembudayaan Olahraga .1 Pengelolaan Olahraga Pendidikan .1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah .2 Olahraga Pendidikan Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi olahraga Pendidikan Tinggi .3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal .2 Pengelolaan Olahraga Rekreasi .1 Olahraga massal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi olahraga Rekreasi .2 Olahraga Tradisional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi olahraga Tradisional .3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan evaluasi olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata .3 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga .1 Sentra Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sentra olahraga baik olah raga pendidikan, rekreasi dan prestasi .2 Sekolah Khusus Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sekolah khusus olahraga
434 .4 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus .1 Olahraga Tradisional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan olahraga tradisonal .2 Layanan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan olahraga layanan khusus seperti olahraga usia dini dan lansia, dan olahraga penyandang cacat .5 Kemitraan dan Pengahargaan Olahraga .1 Kemitraan Keolahragaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan olahraga .2 Penghargaan Olahraga Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan di bidang olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga .1 Pembibitan Olahraga .1 Pemandu Bakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran dan penelaahan bakat .2 Pengembangan Olahragawan Berbakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan olahragawan berbakat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi .3 Kompetisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi di bidang olahraga .2 Iptek Olahraga .1 Penerapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan IPTEK di bidang olahraga seperti identifikasi dan kajian, pendayagunaan, evaluasi dan desiminasi .2 Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan IPTEK di bidang olahraga .3 Peningkatan Tenaga Keolahragaan .1 Pengembangan Pelatih dan Instruktur .2 Pengembangan Wasit dan Juri .3 Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung
435 .4 Peningkatan Organisasi Keolahragaan .1 Pendidikan dan Rekreasi .2 Olahraga Prestasi .3 Olahraga Fungsional dan Profesioanal .5 Industri Olahraga .1 Jasa Olahraga .2 Produk Olahraga .3 Manajemen Industri Olahraga .6 Promosi Olahraga .1 Penelusuran .2 Penyelenggaraan .7 Prestasi Olahraga Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan prestasi olahraga daerah .8 Standardisasi Keolahragaan .1 Olahraga Prestasi .2 Olahraga Pendidikan dan Rekreasi .9 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan .1 Olahraga Prestasi .2 Olahraga Pendidikan dan Rekreasi .10 Infrastruktur Olahraga .1 Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan .2 Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi .3 Prasarana dan Srarana Olahraga Prestasi PARIWISATA .1 Pengembangan Destinasi Pariwisata .1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata .1 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perancangan kawasan strategis pariwisata .2 Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perancangan kawasan destinasi pariwisata .3 Pengembangan Zona Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan zona kreatif seperti zona kreatif seni, budaya, media, desain, dan iptek
.4 Investasi Pariwisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan potensi dan promosi investasi pariwisata .2 Pengembangan Daya Tarik Wisata .1 Bimtek Daya Tarik Wisata .2 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata .3 Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka .4 Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan .5 Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award) .3 Industri Pariwisata .1 Sarana Pariwisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana pariwisata untuk daya tarik wisata dan kawasan pariwisata seperti penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, tirta, spa dll .2 Jasa pariwisata Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jasa pariwisata seperti jasa transportasi wisata, jasa informasi wisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, pameran, dll. .3 Pengembangan Produk dan Pelayanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk dan pelayanan pariwisata .4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata .1 Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata .2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa destinasi wisata
.3 Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan dan kelembagaan masyarakat destinasi wisata .5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event .1 Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Pengembangan Rekreasi dan Hiburan .2 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan rekreasi dan hiburan seperti pengembangan wisata spa, kesehatan, dan pengembangan wisata olah raga, dll. .3 Pengembangan Wisata Alam dan Budaya .4 Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event .2 Pemasaran Pariwisata .1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata .1 Informasi Pasar Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan informasi pasar, dan diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri .2 Informasi Pasar Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan informasi pasar, dan diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri .3 Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata .4 Perancangan Pemasaran Pariwisata Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perancangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri .2 Promosi Pariwisata .1 Promosi Pariwisata Dalam Negeri .2 Promosi Pariwisata Luar Negeri .3 Promosi KIE, dan Minat Khusus .1 Promosi KIE Korporasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi konvensi, insentif, dan event korporasi dalam dan luar negeri .2 Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah .3 Promosi Minat Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
promosi minat khusus bahari dan non bahari .4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan .1 Program dan Evaluasi .2 Data dan Publikasi .2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif .1 Program dan Evaluasi .2 Data dan Publikasi .3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif .1 Program dan Evaluasi .2 Penyelenggaraan dan Kerjasama .4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif .1 Program dan Evaluasi .2 Evaluasi dan Kerjasama 436 Kebudayaan .1 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman .1 Registrasi Nasional Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi cagar budaya dan museum seperta pendaftaran, penetapan serta pengelolaan data .2 Pelindungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelindungan cagar budaya dan museum seperti perizinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran .3 Pengembangan Dan Pemanfaatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan museum .4 Eksplorasi dan Dokumentasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum .2 Pembinaan Kesenian dan Perfilman .1 Pembinaan Seni Pertunjukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan seni pertunjukan tradisional dan nontradisional .2 Pembinaan Seni Rupa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan seni rupa murni dan seni rupa terapan .3 Pembinaan Literasi Dan Apresiasi Film
.4 Dokumentasi Dan Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dan publikasi seni dan film .3 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi .1 Kelembagaan dan Kepercayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan dan kepercayaan seperti pemberdayaan lembaga; dan hubungan antar lembaga .2 Komunitas Kepercayaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan komunitas kepercayaan seperti komunitas adat, dan upacara adat .3 Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional .4 Lingkungan Budaya Dan Pranata Sosial .4 Sejarah dan Nilai Budaya .1 Sejarah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggalian sumber sejarah termasuk penulisan sejarah .2 Pemetaan Nilai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan dan klasifikasi nilai budaya .3 Verfikasi dan Perumusan Nilai Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi dan perumusan nilai budaya .4 Dokumentasi Dan Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dan publikasi sejarah dan nilai budaya .5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya .1 Internalisasi Nilai Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan internalisasi nilai budaya seperti pengemasan nilai budaya, penanaman nilai budaya .2 Kekayaan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan dan penetapan kekayaan budaya
.3 Warisan Budaya Nasional Dan Dunia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan warisan budaya benda dan takbenda .4 Diplomasi Budaya .6 Arkeologi .1 Program Dan Kerja Sama Penelitian .2 Data Dan Informasi Penelitian 437 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya .1 Pengembangan industri Perfilman .1 Fasilitasi Industri Perfilman Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi usaha dan kegiatan perfilman .2 Festival dan Eksibisi Film Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan festival dan eksibisi perfilman .3 Produksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi perfilman meliputi pengembangan konten dan lokasi film, dan pelayanan produksi film .4 Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran perfilman seperti distribusi dan pertunjukan film .2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik .1 Pengembangan Seni Pertunjukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan seni pertunjukan seperti kreasi dan produksi seni pertunjukan, fasilitasi pengembangan seni pertunjukan, dll. .2 Pengembangan Industri Musik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan industri musik seperti kreasi dan produksi musik, fasilitasi pengembangan industri musik, dll. .3 Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik .4 Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur dan dokumentasi seni pertunjukan dan industri musik seperti pengembangan sarana dan
prasarana pertunjukan, dokumentasi dan publikasi, dll. .3 Pengembangan Seni Rupa .1 Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan seni rupa murni, seni rupa terapan, dan fotografi seperti kreasi dan produksi karya seni; fasilitasi pengembangan seni , dll. .2 Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan pengembangan apresiasi seni rupa seperti distribusi dan komersialisasi karya seni rupa, dan apresiasi karya seni rupa 438 Sejarah 439 Bahasa 440 KESEHATAN .1 Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan .2 Upaya Kesehatan .1 Upaya Kesehatan Dasar .1 Pelayanan Kedokteran Keluarga .2 Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer .3 Pelaksanaan Kesehatan Primer .4 Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas .5 Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit .6 ICD 10, Destistry & Stomatology .7 Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah .8 Penyakit Mulut di Tingkat Primer .9 Pembiayaan Darah .10 Penggunaan Darah Rasional .11 Unit transfusi darah, bank darah, rumah sakit dan jejaring pelayanan darah. .12 Pelayanan kesehatan daerah terpencil .13 Akreditasi Puskesmas .14 Puskesmas Berprestasi .2 Upaya Kesehatan Rujukan .1 Pelayanan Kesehatan Rujukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan pada semua jenis rumah sakit
.2 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan KUK Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan .3 Pelayanan Rumah Sakit Privat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan rumah sakit privat seperti akses pelayanan spgdt call 119; akses pelayanan rekayasa jaringan dan sel punca; pelayanan geriartri; pelayanan medical tourism; pelayanan hyperbarik .4 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus .5 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan .6 Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan .7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing Perdagangan Jasa .8 Badan Pengawas di Rumah Sakit .9 Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas a seperti usulan penetapan atau peningkatan kelas dari pemilik RS atau pimpinan badan hukum rumah sakit; rekomendasi dinas kesehatan provinsi; profil dan data rumah sakit ; self instrumen assesment sesuai dengan kelas yang diajuka; keputusan penetapan kelasa; sertifikat lulus akreditasi .10 Akreditasi Rumah Sakit Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatana kreditasi rumah sakit meliputi akreditasi rumah sakit standar internasional (JCI); akreditasi rumah sakit dengan standar nasional; rumah sakit pasca akreditasi nasional; dan surveyor akreditasi rumah sakit .3 Keperawatan dan Keteknisian Medik .1 Pelayanan Keperawatan Dasar .2 Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit .3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum .4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus .5 Bina Pelayanan Kebidanan .6 Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik dan
.4 Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan .1 Mikrobiologi dan Imunologi .2 Patologi dan Toksikologi .3 Radiologi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan radiologiseperti dosis radiasi nasional; radiologi, radioterapi dan kedokteran nuklir; radioterapi di rumah sakit; telemedicine; radiologi diagnostik; teleradiologi .4 Perijinan dan Sertifikasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perijinan dan sertifikasi seperti perijinan pelayanan radiologi; sertifikasi peningkatan kapabilitas .5 Sarana dan Prasarana Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan .6 Peralatan Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan .7 ASPAK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan seperti ASPAK Rumah Sakit; ASPAK Puskesmas; ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota .5 Kesehatan Jiwa .1 Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan seperti kesehatan jiwa di desa siaga; kegawatdaruratan psikiatrik di fasilitas pelayanan kesehatan primer; promosi kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatanprimer .2 Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan seperti layanan unggulan di RS jiwa; rehabilitasi psikososial di RS jiwa; indikator mutu RS jiwa; mutu layanan jiwa di RS jiwa dan RSUD sesuai penyelenggaraan RS
.3 Etikolegal dan Asesmen Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan etikolegal dan asesmen seperti penanggulangan penelantaran dan pemasungan serta penanganan salah lainnya terhadap orang dengan penderita gangguan jiwa; Visum Et Repertum .4 Pencegahan dan Penanggulangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika psikotropika dan zat adiktif, rokok, dan alkohol seperti program terapi rumatan metadon (PTRM); pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan penggunaan alkohol; wajib lapor pecandu narkotika; pencegahan masalah akibat penggunaan tembakau .5 Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika psikotropika dan zat adiktif, rokok, dan alkohol seperti program terapi rumatan metadon (PTRM); pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan penggunaan alkohol; wajib lapor pecandu narkotika; pencegahan masalah akibat penggunaan tembakau .2 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan .1 Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra .1 Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB) seperti difteri; polio; penyelenggaraan kegiatan survei pre tas filariasis; surveilans influenza; keracunan pangan .2 Imunisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan imunisasi seperti pekan imunisasi nasional; coldchain bagi petugas imunisasi; introduksi imunisasi dpt-hb-hib (pentavalen) pada bayi dan balita; imunisasi bagi petugas kesehatan; imunisasi di daerah sulit; imunisasi tt bagi wanita usia subur(wus); imunisasi bagi masyarakat umum; vaksin dan serum program imunisasi, pencanangan vaksin baru dpt-hib-hib; imunisasi campak, polio,
difteri, tt, dpt, pertusis, tetanus dan hib b/ haemophilis influenza tipe b .3 Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan seperti pemberian ICV (international certivicate vaccine); hapus serangga dan hapus tikus; teknis pengendalian resiko kesehatan lingkungan di pelabuhan/bandara/pos lintas batas; vaksinasi meningitis pada RS,KKP, dan poliklinik; kekarantinaan kesehatan dan upaya kesehatan pelabuhan; obat dan p3k kapal; kesehatan nakoda/pilot dan abk/pesawat; air bersih di kapal; fumigasi di kapal .4 Kesehatan Matra Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan matra seperti mudik sehat; kesehatan bagi penumpang darat, penumpang kapal laut dan penumpang pesawat udara; kesehatan migran; upaya kesehatan penyelaman dan hyperbarik; penanggulangan kesehatan akibat gangguan kamtibmas; kesehatan transmigrasi bagi tenaga kesehatan .2 Pengendalian Penyakit Menular Langsung .1 Pengendalian Tuberkulosis Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian tuberkolosis .2 Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian aids dan penyakit menular seksual seperti survei terpadu biologis dan perilaku (STBP)/ integrated bio-behavioural surveillance (IBBS); human immuno deficiency virus (HIV); infeksi menular seksual (IMS), perawatan, dukungan dan pengobatan (pdp), konseling dan test; obat anti retro viral (ARV) dan reagen tes HIV .3 Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian infeksi pengendalian saluran
pernafasan akut seperti middle east respiratory syndrome corona virus (MERS COV); infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) .4 Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan .5 Pengendalian Kusta dan Frambusia .3 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang .1 Pengendalian Malaria Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian malaria seperti Kelambu berinsektisida (LLINs); Eliminasi malaria; Crosscheker mikroskopis malaria .2 Pengendalian Arbovirosisi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian Arbovirosisi seperti DBD; Chikungunya; Ebola .3 Pengendalian Zoonosis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengendalian Zoonosis seperti Penyakit flu burung; Vaksin Anti Rabies (VAR) baru; Penyakit Pes; Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) .4 Pengendalian Filariasis dan Kecacingan .4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular .1 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian penyakit Jantung; Penyakit Pembuluh darah; Penyakit Hipertensi; Penyakit Strok .2 Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik .3 Pengendalian Penyakit Kanker .4 Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif .5 Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan .5 Penyehatan Lingkungan .1 Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan air dan sanitasi dasar seperti pengawasan kualitas air minum; sanitasi total berbasis masyarakat .2 Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan pemukiman dan tempat-tempat umum seperti higiene sanitasi dan bangunan umum; dampak perubahan iklim terhadap kesehatan; pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum .3 Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan kawasan dan sanitasi darurat seperti penanggulangan kedaruratan bidang kesehatan lingkungan; fasilitas kesehatan masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan; pelabuhan sehat, pasar sehat, dan kota sehat; penyehatan kawasan dan sanitasi dasar .4 Higiene Sanitasi Pangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan higiene sanitasi pangan seperti makanan jajanan; restoran / rumah makan; jasa boga; depot air minum .5 Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan limbah, udara, dan radiasi seperti medis fasyankes; limbah medis (free mercury); analisis mengenai dampak lingkungan (amdal); pengamanan dampak kesehatan radiasi non pengion .6 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan .1 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan teknologi dan laboratorium seperti laboratorium pengendali penyakit; laboratorium kesehatan lingkungan; laboratorium kesehatan matra; model dan teknologi tepat guna; uji kendali mutu dan kalibrasi; pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi .7 Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan .1 Ship Sanitation Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ship Sanitation seperti Ship Sanitation Control Excemption of Certificate (SSCEC); Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC); Sertifikat Pengawasan
441 442 Obat/Alat P3K Kapal Penanggulangan Gizi .1 Gizi Makro .1 Gerakan Nasional Sadar Gizi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan gerakan nasional sadar gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 hpk, stunting) .2 Pemantauan Pertumbuhan Anak .2 Gizi Mikro .1 Upaya Penanggulangan Masalah Gizi Mikro Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Upaya penanggulangan masalah gizi mikro seperti (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi)) .2 Manajemen Taburia .3 Gizi Klinik dan Dietetik .1 Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi .2 Tatalaksana Anak Gizi Buruk .3 Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih .4 Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan .1 Makanan Pendamping ASI .2 ASI Eksklusif .3 Pedoman Gizi Seimbang .4 Makanan Bayi dan Anak .5 Buffer Stock Makanan Pendamping ASI .6 Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang .7 Makanan Tambahan Anak Sekolah .5 Kewaspadaan Gizi .1 Surveilans Gizi .2 Epidemiologi Kasus Gizi Buruk .3 Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana .4 Jejaring Informasi Pangan dan Gizi Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak .1 Kesehatan Ibu Hamil .1 Pelayanan Antenatal Terpadu .2 Pelayanan Kelas Ibu Hamil
.3 Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) .2 Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas .1 Kemitraan Bidan dan Dukun .2 Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) .3 Supervisi Fasilitatif .3 Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi .1 Audit Maternal Perinatal .2 P4K Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/ Pemberdayaan Masyarakat .3 Tanda Bahaya pada Kehamilan .4 Surveilans Kematian Ibu .4 Pelayanan Keluarga Berencana .1 Pelayanan KB Pasca Persalinan .2 Pelatihan KB Pasca Persalinan .5 Perlindungan Kesehatan Reproduksi .1 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) .2 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) .3 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan .4 PUGBK Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK) .6 Kelangsungan Hidup Bayi .1 Pelayanan Kesehatan Neonatal .2 Manajemen Asfeksia .3 Manajemen BBLR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah .4 Pencegahan Infeksi .7 Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah .1 Pelatihan SDIDTK Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pelatihan Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang
443 .2 Rujukan Tumbuh Kembang .3 Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) .8 Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko .1 Screening Hypotheroid Congenital .2 Surveilance Kesehatan Anak .3 Surveilance Kesehatan Bawaan .9 Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja .1 Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit .2 Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja .3 Usaha Kesehatan Sekolah .10 Perlindungan Kesehatan Anak .1 Korban kekerasan terhadap anak Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan kesehatan anak korban kekerasan .2 Anak dengan disabilitas Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan kesehatan anak penyandang disabilitas .3 Anak terlantar/ anak jalanan di panti Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan kesehatan anak terlantar/anak jalanan di panti .4 Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan kesehatan anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan .5 Anak kelompok terasing/kelompok minoritas Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan kesehatan anak kelompok terasing/ kelompok minoritas Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer .1 Kesehatan Tradisional Keterampilan .1 Akupresure .2 Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional .3 Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes .4 Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya .2 Kesehatan Tradisional Ramuan .1 Health Tourism .2 Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluargan (TOGA)
.3 Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) .4 Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional .5 Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes .3 Kesehatan Alternatif dan Komplementer .1 Akupunktur .2 Obat Herbal / Obat Tradisional .3 Integrasi Yankestrad .4 Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya .4 Penapisan dan Kemitraan .1 Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) .2 Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer .3 Penapisan Pengobat Tradisional Asing .4 Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer .5 Pengobat Tradisional (Lokal) .6 Asosiasi Pengobat Tradisional 444 Kesehatan Kerja dan Olahraga .1 Pelayanan Kesehatan Kerja .1 Penyakit Akibat Kerja .2 Pemeriksaan Kesehatan Pekerja .3 Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) .2 Kapasitas Kerja .1 Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif .2 Kapasitas Kesehatan Kerja .3 TP ASI .3 Lingkungan Kerja .1 Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP .2 K3 Perkantoran .3 K3 Rumah Sakit .4 K3 Puskesmas .5 Biomonitoring Efek Kesehatan .6 Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan .4 Kemitraan Kesehatan Kerja .1 Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja .2 Kesehatan Nelayan .3 Integrasi Pos UKK .4 Kabupaten/Kota Percontohan .5 Penguatan Profesi
.5 Kesehatan Perkotaan .1 Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan .2 Forum Kota .6 Kesehatan Olahraga .1 Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja .2 Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji .3 Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah .4 Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas .5 Olahraga Bagi Usia Lanjut .6 Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat 445 Kefarmasian dan Alat Kesehatan .1 Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan .1 Harga Obat Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan harga obat publik seperti harga jual obat generik; harga jual obat generik berdagang; harga eceran tertinggi pada label obat .2 Pengadaan Obat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penagadaan obat seperti pengadaan vaksin reguler; obat esensial; obat pelayanan kesehatan dasar, kabupaten kota dan nasional; obat program malaria; obat program kesehatan anak; obat program kesehatan ibu; obat program gizi; obat anti tuberkulosis; obat program percepatan pembangunan kesehatan tanah papua (p2ktp); obat dan alat kesehatan haji indonesia; obat penderita thalassemia; obat psikotropika generik; obat anti retro viral .3 Perbekalan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbekalan kesehatan seperti pengelolaan gudang farmasi; kelengkapan gudang obat dan perbekalan; kesehatan; pemusnahan obat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; pengadaan reagen screening darah; obat buffer stock; hasil stock opname obat .2 Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan .1 Alat Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi alat kesehatan seperti kopendium alat kesehatan; pelabelan alat kesehatan dan pkrt; post market & surveillance alat kesehatan; produk alat kesehatan elektromedik; produk alat kesehatan non elektromedik .2 Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produsen dan distributor alat kesehatan dan obat meliputi industri farmasi; pedagang besar farmasi; pedagang eceran obat; penyalur alat kesehatan; toko alat kesehatan; perusahaan rumah tangga alat kesehatan .3 Produk Diagnostik In Vitro dan PKRT Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga seperti produk diagnostik in vitro; perbekalan kesehatan rumah tangga (pkrt); pkrt klas iii; pkrt klas i dan ii; perusahaan rumah tangga pkrt; penggunaan pestisida di rumah tangga; post market & surveillance pkrt .3 Kefarmasian .1 Pelayanan Kefarmasian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi pelayanan kefarmasian seperti visite untuk apoteker; tanggung jawab apoteker terhadap keselamatan pasien (patient safety ); penulisan resep .2 Farmasi Klinik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan farmasi klinik seperti pharmaceutical care untuk penyakit artritis rematik; pharmaceutical care untuk penyakit asma; pharmaceutical care untuk penyakit flu burung; pharmaceutical care untuk penyakit hati; pharmaceutical care untuk penyakit diabetes mellitus; pharmaceutical care untuk penyakit infeksi saluran pernapasan; pharmaceutical care untuk penyakit tuberculosis; pharmaceutical care lainnya; dispensing sediaan steril; pencampuran obat suntikan penanganan sediaan sitostatika; pharmaceutical care untuk pasien penyakit jantung koroner : fokus sindrom koroner akut. .3 Farmasi Komunitas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan farmasi komunitas seperti penggunaan obat bebas dan bebas terbatas; kefarmasian di rumah (home pharmacy care); kefarmasian untuk pasien pediatri; kefarmasian untuk penyakit malaria; farmasi di rumah sakit .4 Penggunaan Obat Rasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi dan pemantauan penggunaan obat tradisional .4 Produksi dan Distribusi Kefarmasian .1 Obat Tradisional Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi obat tradisional .2 Kosmetik dan Makanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi kosmetik dan makanan 446 Penanggulangan Krisis Kesehatan .1 Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan .2 Tanggap Darurat dan Pemulihan .3 Pemantauan dan Informasi .4 Penanggulangan Krisis Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan .5 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana 447 Inteligensia Kesehatan .1 Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan .2 Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan .1 Penanggulangan Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan .2 Penangulangan Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan 448 Kesehatan Haji .1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji .1 Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji .2 Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota .3 Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP .4 Pelayanan Kesehatan Embarkasi .5 Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
449 .6 Rekruitmen Tenaga Musiman .2 Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji .1 Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji .2 Kesehatan Haji di Kab/kota .3 Kesehatan Haji Terpadu .4 Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji .5 Vaksinasi jamaah Haji .6 Sanitasi Asrama Haji .7 Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi Lain-lain .1 Surat Keterangan .1 Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS ) .2 Surat Keterangan Alat Kesehatan .3 Sertifikasi Produksi PKRT .4 Surat Keterangan PKRT .2 Sertifikasi dan Perijinan .1 Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan .2 Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan .3 Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan .4 Perijinan Penyalur Alat Kesehatan .3 Promosi Kesehatan .1 Sarana Promosi Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi kesehatan baik melalui booklet poster, leaflet, pamflet, lembar balik, selebaran, buletin,festival, lomba,pameran, seminar, iklan layanan masyarakat, film,maupun radio spot .2 Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran .1 Saka Bhakti Husada .2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga .3 Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan .4 Kawasan Tanpa Rokok .5 Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan .6 Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan
.7 Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan .8 Peran Serta Kader PKK dan Dasa wisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak .3 Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan .1 Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan .2 Kampanye Promosi Kesehatan .3 Video Animasi Promosi Kesehatan .4 Hari Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peringatan hari kesehatan seperti Hari Kesehatan Nasional, Hari Kesehatan Dunia, Hari tanpa Tembakau se- Dunia, Hari-hari Besar Kesehatan .4 Konsil Kedokteran Indonesia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsil kedokteran indonesia seperti Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi .5 Data dan Informasi .1 Statistik Kesehatan .1 Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan .2 Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan .2 Analisis dan Diseminasi Informasi .1 Analisis Data Kesehatan .2 Diseminasi Informasi Kesehatan .3 Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan 450 AGAMA .1 Kebijakan dan program pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan .2 Bantuan di bidang keagamaan 451 Bimbingan Masyarakat Islam .1 Wakaf Naskah-naskah yang berkaitan dengan wakaf seperti; permohonan izin tukar menukar tanah wakaf ( ruislah), permohonan penunjuan lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf, bantuan pengembangan wakaf produktif, bantuan sertifikasi tanah wakaf, pendataan wakaf, akta ikrar wakaf, formulir wakaf, dan surat pengesahan nadzir wakaf. .2 Zakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan zakat meliputi:
bimbingan dan pembinaan lembaga zakat dan pembinaan pengelola zakat. .3 Rumah Ibadah Naskah-naskah yang berkaitan dengan rumah ibadah meliputi : bantuan pengelolaan rumah ibadah, penyuluhan dan bimbingan kemasjidan dan sertifikat aset-aset Badan Kesejateraan Masjid (BKM). .4 Bimbingan dan Penyuluhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan dan penyuluhan meliputi: kegiatan penyuluhan dan bimbingan penyuluh, penerangan agama Islam serta bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama Islam. .5 Pembinaan Lembaga Keagamaan Naska-naskah yang berkaitan dengan pembinaan lembaga keagamaan .6 Pembinaan Aliran/ Keagamaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembinaan aliaran/ keagamaan meliputi: bimbingan dan pengembangan, kerjasama dalam bentuk bentuk program aksi serta pelaksanaan koordinasi dan pemcahan permasalahan krisis umat. .7 Bimbingan dan Pengembangan Kemitraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan dan pengembangan kemitraan .8 Peringatan Hari Besar Islam Naskah-naskah yang berkaitan dengan peringatan hari besar Islam. .9 Bantuan Sosial (Bansos) Islam Naskah-naskah yang berhubungan dengan bantuan sosial (Bansos) Islam. 452 Bimbingan Masyarakat Kristen .1 Kasus Rumah Ibadah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus rumah ibadah .2 Pembinaan Lembaga Keagamaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan lembaga keagamaan. .3 Bantuan Gereja Naskah- naskah yang berhubungan dengan bantuan gereja seperti: Alkitab, Baju Toga, Rehab Gedung Gereja, dll. .4 Kasus Rohaniawan/ Penyalahgunaan Wewenang
Naskah- naskah yang berhubungan dengan kasus rohaniawan/ penyalahgunaan wewenang .5 Peringatan Hari Besar Kristen Naskah-naskah yang berhubungan dengan peringatan hari besar Kristen seperti Natal dan Jumat Agung. .6 Bimbingan dan Penyuluhan Kegiatan Agama Kristen Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama Kristen. .7 Pesparawi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pesparawi .8 Pendirian Rumah Ibadah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah .9 Izin Tinngal Rohaniawan (KITAS/VITAS) Naskah- naskah yang berkaitan dengan izin tinggal Rohaniawan (KITAS/ VITAS) .10 Laporan Organisasi Gereja Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan organisasi Gereja .11 Hak Milik Atas Tanah Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak milik atas tanah. 453 Bimbingan Masyarakat Katolik .1 Kasus Pendirian Gereja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus pendirian Gereja. .2 Bantuan Perizinan Naskah- naskah yang berkaitan dengan bantuan perizinan seperti: reomendasi Izin Kerja, Rekomendasi visa kunjungan, rekomendasi KITAS (Izin Tinggal Terbatas), rekomendasi bebas bea masuk, rekomendasi badan hukum dari keuskupan, ordo/ konggregasi dan ormas Katolik. .3 Bantuan Gereja Naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan gereja. .4 Bantuan Sarana Keagamaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan sarana keagamaan. .5 Bantuan Ormas Katolik. Naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan ormas Katolik. .6 Bantuan Komisi KWI dan Keuskupan.
Naskah-naskah yamg berkaitan dengan bantuan komisi KWI dan keuskupan. .7 Pembinaan Tokoh Agama Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan tokoh agama. .8 Dialog Kerukunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dialog kerukunan. .9 Pertemuan Lintas Komisi Naskah-naskah yang berkaitan denagan pertemuan lintas komisi. .10 Lokakarya Musik Liturgi Provinsi Gerejawi Naskah-naskah yang berkaitan dengan lokakarya musik liturgi kabupaten gerejawi. .11 Pangelaran Musik Kabupaten Gerejawi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pangelaran musik kabupaten gerejawi .12 Pengembangan Keagamaan Naskah- naskah yang berkaitran dengan pengembangan keagamaan seperti: Statistik keagamaan, data lembaga agama Katolik, ordo gereja, panti asuhan dan data pemeluk agama. .13 Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan seperti data penyuluh agama, data juru penerang, juknis dan materi penyuluhan, bantuan operasional juru penerang, pedoman pengusulan pembuatan laporan penyuluhan PNS, pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi juru penerang agama Katolik, pedoman pemberian bantuan di lingkungan direktorat urusan agama Katolik, satandar pedoman Bina Iman Remaja (BIR), dan Bina Iman Anak (BIA), pedoman bimbingan masyarakat Katolik, pembinaan pembina BIR dan BIA, serta pembinaan penyuluh agama/ juruh penerang Katolik. .14 Pembinaan Umat, Orang Muda Katolik,Keluarga Bahagia Naskah- naskah yang berkaitan dengan pembinaan umat, orang muda Katolik, dan keluarga bahagia. .15 Bantuan Sosial (Bansos) Katolik Naskah- naskah yang berkaitan dengan bantuan sosial (Bansos) Katolik. 454 Bimbingan Masyarakat Hindu .1 Penyuluhan
Naskah- naskah yang berkaitan dengan penyuluhan agama Hindu seperti; perayaan hari raya agama Hindu, utsawa dharma gita, seni budaya Hindu, pewitenen diksa/ dwijati, tirta yitra, juru penerang agama Hindu dan dharma duta. .2 Pembinaan Lembaga Keagamaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan lembaga keagamaan seperti: kasus lembaga keagamaan (rumah ibadah), PHDI, belajar/ suka dula Hindu dharma, pesantian- pesantian, pengurus Pura,pengurus WHDI, pengurus peradah, dan pasraman. .3 Bimbingan Ibadah Naskah- naskah yang berkaitan dengan bimbingan ibadah seperti: persembanyangan, upacara keagamaan yakni upacara Eka Dasa Rudra dan pembagian aliran/ keagamaan. .4 Bimbingan Ibadah Sosial Naskah- naskah yang berkaitan dengan bimbingan ibadah sosial seperti: dana punia, dharma dana, pembakaran jenazah, dan rumah duka. .5 Data Pengembangan Keagamaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pengembangan keagamaan seperti: statistik keagamaan, pemeluk agama, tokoh agama, pura/ candi dan kuil. .6 Fasilitas Rohaniawan Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitas Rohaniawan seperti: urusan perizinan; paskim, visa, RPTKperpanjangan izin; pendeta Hindu; pemangku; dan pengambilan sumpah. .7 Penyuluhan Perkawinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyuluhan perkawinan agama Hindu seperti : konsultasi pranikah agama Hindu, sudhi wadani, penyuluhan pasca nikah, konsultasi perkawinan yakni perkawinan agama Hindu dan perkawian campuran serta bantuan sosial (bansos) Hindu.
455 Bimbingan Masyarakat Buddha Naskah- naskah yang berkaitan dengan bibingan masyarakat Budha sperti: kasus rumah ibadah/ yayasan, kasus majeli- majelis (Keagamaan), lapoaran pelaksanaan kegiatan swayamvara tri pitaka gatha tingkat nasional, laporan pelaksanaan kegiatan mahaniti loka dhamma tingkat nasional, laporan pelaksanaan kegiatan sippa dhamma samaja tingkat nasional, daftar organisasi keagamaan, daftar yayasan/ lembaga keagamaan, hak milik atas tanah dan bantuan sosial (Bansos Buddha). 456 Bimbingan Masyarakat Konghucu 457 Urusan Haji Naskah- naskah yang berkaitan dengan urusan haji termasuk ONH dan manasik haji. 458 Kerukunan Umat Beragama Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama seperti pembinaan kerukunan hidup beragama, kasus keagamaan. 459 PMI 460 SOSIAL 461 Rehabilitasi Sosial .1 Kesejahteraan Sosial Anak .1 Kesejahteraan Sosial Anak Balita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial anak balita seperti pengangkatan anak, dan pengasuhan anak balita .2 Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial anak terlantar seperti pengasuhan anak dalam keluarga, pengasuhan anak dalam lembaga .3 Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum seperti perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum; pengembangan remaja, dll. .4 Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial anak dengan kecacatan seperti kelembagaan dan penguatan keluarga; aksesibilitas anak dengan kecacatan, dll.
.5 Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti kelembagaan perlindungan anak; advokasi dan perlindungan khusus, dll. .2 Rehabilitasi Sosial .1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, tuna netra dan rungu wicara, mental baik di dalam panti maupun di luar panti .1 Penyandang disabilitas fisik .2 Penyandang disabilitas intelektual .3 Penyandang disabilitas mental .4 Penyandang disabilitas sensorik .5 Penyandang disabilitas ganda .2 Kelembagaan dan advokasi sosial .3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial .3 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial .1 Gelandangan, pengemis dan pemulung Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi gelandangan, pengemis dan pemulung .2 Tuna susila dan korban traffiking perempuan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi tuna susila dan korban traffiking perempuan .3 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan .4 Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan sosial orang dengan hiv/aids dan kelompok minoritas .4 Korban Penyalahgunaan NAPZA .1 Pencegahan penyalahgunaan NAPZA Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat .2 Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA
462 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi .5 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar .1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti .2 Pengembangan kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan kerjasama lembaga pelayanan sosial .3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan Perlindungan dan Jaminan Sosial .1 Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial .1 Bimbingan dan standardisasi .2 Perizinan dan pengumpulan .2 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran .1 Perlindungan sosial korban tindak kekerasan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan sosial tindak kekerasan seperti pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi .2 Perlindungan sosial pekerja migran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan sosial pekerja imigran seperti penampungan, pemulihan sosial, pemulangan, dan reintegrasi .3 Evaluasi dan pelaporan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. .3 Perlindungan sosial Korban Bencana Sosial .1 Ketahanan Sosial Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan sosial masyarakat korban bencana social seperti keserasian sosial; penguatan sumber daya, dll. .2 Tanggap Darurat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat bencana sosial seperti bantuan darurat, advokasi sosial, dll.
463 .3 Pemulihan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan korban bencana sosial seperti penguatan sosial, reintegrasi sosial, dll. .4 Kerja Sama Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perlindungan sosial korban bencana sosial baik dengan pemerintah maupun non pemerintah .4 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam .1 Kesiapsiagaan Dan Mitigasi .2 Tanggap darurat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat bencana alam seperti bantuan darurat dan advokasi sosial, dll. .3 Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan sosial korban bencana alam .4 Kerjasama Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perlindungan sosial korban bencana alam baik dengan pemerintah maupun non pemerintah .5 Jaminan Sosial .1 Seleksi dan Verifikasi .2 Asuransi Kesejahteraan Sosial Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan asuransi kesejahteraan sosial seperti kelembagaan dan pengelolaan premi .3 Bantuan Langsung Dan Tunjangan Berkelanjutan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan .4 Kerja Sama Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama dengan lembaga jaminan sosial Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan .1 Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial .1 Ketahanan Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan keluarga seperti bimbingan kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi dan advokasi keluarga
.2 Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial .3 Kemitraan Dunia Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan dunia seperti usaha kerja sama, dan bimbingan sosial .4 Karang Taruna Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan karang taruna seperti kelembagaan, dan pengembangan kapasitas .2 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil .1 Persiapan Pemberdayaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan pemberdayaan komunitas adat terpencil seperti identifikasi dan analisis .2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dan pendamping sosial komunitas adat terpencil .3 Penggalian Dan Pengembangan Potensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggalian dan pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan .4 Keserasian Dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil .5 Kerja Sama Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan pemberdayaan komunitas adat terpencil seperti identifikasi dan analisis .3 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan .1 Identifikasi Dan Analisis .2 Pengembangan Kapasitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha .3 Penataan Sosial Lingkungan Kumuh Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan sosial lingkungan kumuh seperti bimbingan sosial, dan pengembangan lingkungan sosial .4 Advokasi Sosial Dan Pengembangan Aksesibilitas
.4 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial .1 Penghargaan Dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan .2 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan seperti identifikasi dan pendayagunaan .3 Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kesetiakawanan sosial seperti penggalian nilai, dan pelestarian nilai Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dan Makam .4 Pahlawan Nasional 464 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .1 Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum .1 Data Gender .2 Advokasi dan Fasilitasi .3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender .2 Perlindungan perempuan ( kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan ) .1 Data perlindungan perempuan .2 Advokasi dan fasilitasi .3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan .4 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender .5 Analisis dan penyajian informasi gender .3 Perlindungan anak .1 Data perlindungan anak .2 Advokasi dan fasilitasi .3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak .4 Tumbuh Kembang Anak .1 Data tumbuh kembang anak .2 Advokasi dan fasilitasi .3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak 465 Makam .1 Umum .2 Pahlawan
.3 Khusus, keluarga, raja
.4 Krematorium 466
467
468
469
470 KEPENDUDUKAN 471 Pendaftaran Penduduk .1 Identitas Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identitas penduduk meliputi fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan .1 Biodata Penduduk .2 Kartu Tanda Penduduk .3 Kartu Keluarga .2 Peristiwa Kependudukan Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan peristiwa kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap berupa fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI, fasilitasi pelaksanaan pindah datang orang asing dan fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat .1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI .2 Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah NKRI .3 Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pindah datang WNI baik akan pindah ke luar negeri maupun yang datang dari luar negeri meliputi fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI, fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing dan fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat .1 Pendaftaran Penduduk WNI yang akan Pindah ke Luar Negeri .2 Pendaftaran Penduduk WNI yang Datang dari Luar Negeri
.3 Pendaftaran Orang Asing yang datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas .4 Pendaftaran Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap .5 Pendaftaran Orang Asing yang akan Pindah ke Luar Negeri .6 Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas .4 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi: fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana alam, fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana sosial, fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar .1 Penduduk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial .2 Pendataan Orang Terlantar .3 Pendataan Komunitas Terpencil .5 Buku - Buku Yang Dipergunakan dalam Pendaftaran Penduduk Buku-buku yang dipergunakan dalam pelayanan pendaftaran penduduk .1 Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting penduduk WNI untuk desa/kelurahan (Bk-1.01) .2 Buku Mutasi Penduduk WNI untuk di desa/kelurahan (Bk-1.02) .3 Buku Induk Penduduk WNI untuk di desa/kelurahan (Bk-1.03) .4 Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting penduduk WNI untuk kecamatan (Bk-1.04) .5 Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting penduduk WNI untuk kabupaten/kota (Bk- 1.05) .6 Buku Register WNI di luar negeri (Bk-1.06) .7 Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas (Bk-1.07) .6 Laporan Tahunan Pendaftaran Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyajian laporan pendaftaran penduduk
472 Pencatatan Sipil .1 Pencatatan Kelahiran, Kematian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan kelahiran dan kematian meliputi: faslitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran, fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian, fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian dan pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian .1 Pencatatan Kelahiran .2 Pencatatan Kematian .2 Pencatatan Perkawinan, Perceraian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan perkawinan dan perceraian non islam meliputi: fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan non islam dan pelaksanaan pelayanan pencatatan perceraian non islam, pencatatan perkawinan dan perceraian non islam serta pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian non Islam .1 Pencatatan Perkawinan Non Islam .2 Pencatatan Perceraian Non Islam .3 Pencatatan Pembatalan Perceraian .3 Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta .1 Pencatatan Pengangkatan Anak .2 Pencatatan Pengakuan anak .3 Pencatatan Pengesahan anak .4 Pencatatan Perubahan Nama Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perubahan nama .5 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan perubahan status kewarganegaraan meliputi: pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran dan non kelahiran, pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pelayanan pencatatan pewarganegaraan .1 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di
Wilayah NKRI .2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA ke WNI .6 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya yang dialami seseorang antara lain lahir mati, perubahan jenis kelamin dan lain - lain .7 Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil .1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil .2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil .8 Buku - buku Yang Digunakan Dalam Pencatatan Sipil Buku-buku yang dipergunakan dalam pelayanan pencatatan sipil .1 Daftar Kelahiran WNI di wilayah NKRI Bk-2.01 .2 Daftar Pencatatan Perceraian WNI di luar NKRI Bk-2.02 .3 Daftar Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri yang pencatatan di luar wilayah NKRI pada Perwakilan RI Bk- 2.03 .4 Daftar Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri yang pencatatannya di wilayah NKRI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bk-2.04 .5 Daftar Kematian WNI di luar wilayah NKRI Bk-2.05 .6 Daftar Pengangkatan Anak di luar NKRI Bk-2.06 .7 Daftar Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda di wilayah NKRI pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bk-2.07 .8 Daftar Pencatatan Perolehan Kewarganegaraan Indonesia bagi orang pemukim keturunan asing di wilayah NKRI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bk-2.08 .9 Daftar pencatatan WNI yang melepaskan kewarganegaraannya di luar wilayah NKRI pada Perwakilan RI Bk-2.09 .9 Register Akta - akta Pencatatan Sipil Register yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan akta- akta pencatatan sipil .1 Register Akta Kelahiran .2 Register Akta Perkawinan
473 .3 Register Akta Perceraian .4 Register Akta Kematian .5 Register Akta Pengakuan Anak .6 Register Akta Pengesahan Anak .10 Laporan Tahunan Pencatatan Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyajian laporan pencatatan sipil Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan meliputi: perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan, pengembangan aplikasi dan pengembangan pemanfaatan infrastruktur .1 Perangkat Keras .2 Perangkat Lunak .3 Jaringan Komunikasi Data .2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan informasi administrasi kependudukan meliputi: pengembangan sistem kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan informasi kependudukan .3 Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data administrasi kependudukan, pemeliharaan database administrasi kependudukan, pengembangan database administrasi kependudukan, pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan .1 Pendaftaran penduduk .2 Kejadian vital penduduk .3 Penduduk non registrasi .4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan meliputi: penyajian informasi administrasi kependudukan, pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik dan media cetak .1 Media Elektronik
474 .2 Media Cetak .3 Outlet .5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring evaluasi dan dokumentasi meliputi pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah, kebijakan kependudukan pengembangan wawasan kependudukan, pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan dan pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan Perkembangan Penduduk .1 Kuantitas Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kuantitas penduduk meliputi pelaksanaan penyusunan analis jumlah, struktur dan komposisi penduduk, pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk dan kebijakan kuantitas penduduk .1 Struktur Jumlah .2 Komposisi .3 Fertilitas .4 Kesehatan Reproduksi .5 Morbiditas Penduduk .6 Mortalitas Penduduk .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk .1 Anak dan Remaja .2 Penduduk Usia Produktif .3 Penduduk Lanjut Usia .4 Gender .3 Kualitas Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kualitas penduduk meliputi: pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda, pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia dan pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk .4 Mobilitas Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mobilitas penduduk meliputi: pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah, pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen dan kebijakan mobilitas penduduk dan
.1 Migrasi antar wilayah .2 Urbanisasi .3 Migrasi Internasional .4 Sementara .5 Migrasi Non Permanen .5 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan penduduk meliputi: pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk, pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk dan perlindungan dan pemberdayaan penduduk .1 Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk .2 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi .3 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya .4 Partisipasi Masyarakat .6 Pengembangan Wawasan Kependudukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah, pengembangan wawasan kependudukan, pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan .1 Pendidikan Jalur Sekolah .2 Pendidikan Jalur Luar Sekolah .3 Pendidikan Jalur Masyarakat .4 Pembangunan Berwawasan Kependudukan .7 Indikator Kependudukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan indikator kependudukan seperti pelaksanaan analisis indikator kependudukan, penyusunan indikator statis kependudukan, pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan, penyusunan dan penetapan indikator kependudukan .8 Proyeksi Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proyeksi penduduk meliputi: pelaksanaan analisis proyeksi penduduk, pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk, pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk, penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk .9 Perencanaan Kependudukan
475 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kependudukan meliputi: pelaksanaan perencanaan kependudukan, pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan, pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan, penyusunan dan penetapan iperencanaan kependudukan .10 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah meliputi: penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional, penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba, penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta, penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah .11 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan Penyerasian kebijakan kependudukan dengan Lembaga Pemerintah .12 Evaluasi dan moitoring TRANSMIGRASI .1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi Nasakah- naskah yang berkaitan dengan informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi, perbandingan potensi daerah asal dan derah transmigrasi, pemasyarakatan/ sosialisasi transmigrasi, peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian, bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi bagi masyarakat daerah asal, kerja sama di bidang transmigrasi, kepulangan transmigran karena daerah konflik. .2 Pemukiman transmigrasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan penggunaan tanah pemukiman transmigrasi; pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi; tata ruang satuan Kawasan pengembangan, study kelayakan dan Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman; standarisasi dan spesifikasi rumah transmigran, fasilitas
umum/ social; tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya; penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi; tata ruang pemukiman transmigrasi; dan sarana pemukiman transmigrasi .3 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi .1 Penyiapan Calon Transmigrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Calon Transmigrasi meliputi: Pendaftaran dan Seleksi, Keterampilan Calon Transmigrasi .2 Penyiapan Perpindahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan perpindahan meliputi administrasi perpindahan, penyerahan perpindahan .3 Pelaksanaan Perpindahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pelaksanaan Perpindahan meliputi: Penampungan (transito), pengangkatan .4 Penataan dan Adaptasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penataan dan Adaptasi meliputi: Penataan Persebaran, dan adaptasi .4 Partisipasi Masyarakat .1 Promosi dan Motivasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Promosi dan Motivasi .2 Kerjasama Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kerjasama Kelembagaan meliputi: Kerjasama Lembaga Pemerintah, dan Kerjasama Lembaga Non Pemerintah .3 Kerjasama Antar Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kerjasama Antar Daerah meliputi: Mediasi Kerjasama Antar Daerah, dan Pelayanan Kerjasama Antar Daerah .4 Pelayanan Investasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan Investasi meliputi: Pelayanan Aplikasi Investasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi .5 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
.1 .2 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan .1 Bina Sistem Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sistem Informasi Permukiman dan kawasan .2 Perencanaan Pengembangan Kawasan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pengembangan Kawasan meliputi : Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan, Pengembangan Sosial dan Ekonomi .3 Perencanaan Pengembangan Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pengembangan Masyarakat meliputi: Pengembangan Usaha Ekonomi,dan Pengembangan Sosial Budaya Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan meliputi: Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan, Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat .1 Bantuan Pangan dan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyediaan Bantuan Pangan, dan Bantuan Kesehatan .2 Fasilitas Sosial Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitas Sosial Budaya meliputi : Fasilitas Pendidikan dan Seni Budaya, serta Mental Spiritual .3 Pengembangan Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Kelembagaan meliputi : Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi .4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
.3 .4 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi meliputi : Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS, dan Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS Pengembangan Usaha .1 Kewirausahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan meliputi: Pembangunan Usaha Mandiri, Pelayanan Investasi dan Kemitraan .2 Produksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Produksi meliputi : Produksi Tanaman Pangan, Non Tanaman Pangan .3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran .4 Lembaga Ekonomi dan permodalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Ekonomi dan permodalan transmigrasi meliputi : Penguatan Kelembagaan, dan Kerjasama Kelembagaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan .1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana .2 Pengembangan Sarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Sarana meliputi : Bina Perencanaan Teknis Sarana, dan Bina Pelaksanaan Sarana .3 Pengembangan Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Prasarana meliputi : Bina Perencanaan Teknis Prasarana, Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana
476 .4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasaranai meliputi : Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana .5 Penyerasian Lingkungan .1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan .2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan .3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi meliputi : Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi, dan Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi .4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan meliputi: Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan, dan Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan Lingkungan transmigrasi. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB .1 Pengendalian Penduduk .1 Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk .1 Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk mulai dari pengmpulan dan pengolahan data sampai dengan evaluasi dan pelaporan .2 Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk mulai dari pengmpulan dan pengolahan data sampai dengan evaluasi dan pelaporan .2 Perencanaan pengendalian penduduk .1 Profil dan Proyeksi Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data profil sampai dengan evaluasi proyeksi penduduk Profil dan Proyeksi Penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan sampai dengan evaluasi sasaran parameter .2 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan profil, proyeksi, dan parameter pengendalian penduduk .3 Kerja sama pendidikan kependudukan .1 Pengembangan sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem jalur pendidikan kependudukan formal dan non formal .2 Pengembangan Materi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan materi jalur pendidikan kependudukan formal dan informal .3 Monitoring dan evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi jalur pendidikan kependudukan formal dan informal .4 Analisis dampak kependudukan .1 Analisis Sosial .2 Analisis Ekonomi .3 Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan .4 Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan .2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi .1 Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah
.2 .3 .3 .1 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah .2 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana .3 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi, monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta .1 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta .2 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta .3 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi, monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus .1 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan .2 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan .3 Kesertaan keluarga berencana pria Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan akses dan partisipasi keluarga berencana pria Kesehatan Reproduksi .1 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak .2 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS .3 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
.3 Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga .1 Bina keluarga Balita dan Anak .1 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kelompok dan kemitraan bina keluarga Balita dan anak .2 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak .2 Bina ketahanan remaja .1 Pelembagaan bina ketahanan remaja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan dan jalur masyarakat .2 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monotoring, evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja .3 Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan .1 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Program Bina Ketahanan keluaraga Lansia dan keluarga rentang .2 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Kelompok dan kemitraan Bina Ketahanan Keluaraga Lansia dan Rentan .3 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan moitoring, evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
.4 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga .1 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga .2 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga .3 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan administrasi, keuangan, dan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga .4 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga .5 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera .1 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera .2 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera .3 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera .4 Advokasi dan Informasi .1 Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi .1 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi .2 Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi .3 Advokasi dan pencitraan .2 Bina hubungan antar lembaga .1 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi .3 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota .3 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah .4 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
.3 .3 .4 pengembangan dan penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah Bina lini lapangan .1 Tenaga lini lapangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan, monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan .2 Institusi Masyarakat Pedesaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan, monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan .3 Mekanisme Operasional lini lapangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan, monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan Pelaporan dan statistik .1 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan pola, monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan .2 Pengumpulan dan pengolahan data .3 Analisis dan evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisi dan evaluasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Teknologi Informasi dan Dokumentasi .1 Sistem aplikasi dan bank data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem aplikasi, dan pengelolaan bank data .2 Infrastruktur teknologi informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi .3 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi, pengelolaan situs BKKBN dan media
konferensi 477
478
479
480 HUBUNGAN MASYARAKAT .1 Kebijakan Kehumasan .2 Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi kehumasan. 481 Pengelolaan Media Publik .1 Media Cetak .2 Media Online .3 Media Luar Ruang dan Audio Visual 482 Kemitraan Komunikasi .1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan pemerintah dan lembaga negara meliputi program kemitraan pemerintah dan lembaga negara, monitoring dan evaluasi .2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan media dan dunia usaha meliputi program kemitraan media dan dunia usaha, monitoring dan evaluasi .3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan Dan Profesi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi meliputi program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta monitoring dan evaluasi 483 Layanan Informasi Internasional .1 Layanan Informasi Media Asing Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan informasi media asing meliputi program layanan informasi media asing, monitoring dan evaluasi .2 Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan program layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional, serta monitoring dan evaluasi .3 Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan informasi masyarakat luar negeri meliputi program layanan informasi, serta monitoring dan evaluasi layanan informasi 484 Dokumentasi dan Penerbitan .1 Bupati Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi kegiatan Bu[ati dalam bentuk foto maupun audio visual dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran. .2 Wakil Bupati Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi kegiatan Wakil Bupati dalam bentuk foto maupun audio visual dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran. .3 Pimpinan DPRD Kabupaten Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi kegiatan Pimpinan DPRD dalam bentuk foto maupun audio visual dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran. .4 Sekretaris Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi kegiatan Sekretaris Daerah dalam bentuk foto maupun audio visual dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran. .5 OPD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi kegiatan OPD dalam bentuk foto maupun audio visual dan penerbitan buletin/ majalah/ jurnal/ naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran. 485 Sambutan/ Pidato .1 Bupati Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengarsipan naskah- naskah pidato Bupati .2 Wakil Bupati Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengarsipan naskah- naskah pidato Wakil Bupati .3 Pimpinan DPRD Kabupaten
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengarsipan naskah- naskah pidato Pimpinan DPRD Kabupaten. .4 Sekretaris Daerah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengarsipan naskah- naskah pidato Sekretaris Daerah 486 Pelayanan Media .1 Penerangan dan Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, dialog interaktif, wartawan, konferensi pers/press realese, media masa (Televisi, Radio, Surat Kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik. 487 Hubungan Antar Lembaga .1 Hubungan antar Lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga pemerintah provinsi dengan unit kerja instansi vertikal di Provinsi. .2 Bakohumas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan. 488 Tata Acara Pimpinan .1 Pengaturan Acara Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan, gladi lapangan, mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. .2 Kunjungan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat. .3 Agenda Pimpinan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadualan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan. .4 Pelayanan Tamu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan tamu dalam dan luar negeri serta kunjungan dari masyarakat.
489 Keprotokolan .1 Penjadwalan Acara Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penjadwalan acara pimpinan Pemerintah Daerah. .2 Analisa dan Evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisa dan evaluasi acara pimpinan Pemerintah Daerah. .3 Pelaksanaan dan Pengendalian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan pengendalian acara pimpinan Pemerintah Daerah. .4 Sarana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana acara pimpinan Pemerintah Daerah. .5 Hubungan Keprotokolan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dengan instansi lain yang memerlukan kegiatan keprotokolan. 490 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 491 Informasi dan Komunikasi Publik .1 Komunikasi Publik .1 Tata Kelola Komunikasi Publik Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola komunikasi publik meliputi program komunikasi publik, monitoring dan evaluasi .2 Pengelolaan Opini Publik Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan opini publik meliputi pengumpulan opini publik, dan pengolahan opini publik .3 Layanan Komunikasi Publik Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan komunikasi publik meliputi pengumpulan data, dan pengolahan data .2 Pengolahan dan Penyediaan Informasi .1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan informasi politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia .2 Informasi Perekonomian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan informasi perekonomian meliputi keuangan, perbankan, jasa, industri dan perdagangan
492 .3 Informasi Kesejahteraan Rakyat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan informasi kesejahteraan rakya meliputi agama, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika .1 Penataan Sumber Daya .1 Alokasi Spektrum Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan sumber daya meliputi alokasi spektrum dinas seperti alokasi dinas tetap, dan alokasi dinas bergerak darat .2 Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan sumber daya meliputi alokasi spektrum non dinas tetap dan bergerak darat seperti alokasi dinas penyiaran, alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit .3 Orbit Satelit Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan sumber daya meliputi orbit satelit seperti notifikasi dan penataan filing satelit, dan tata kelola hubungan antar penyelenggara .4 Ekonomi Sumber Daya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan sumber daya meliputi ekonomi sumber daya seperti analisa industri dan ekonomi, dan penanganan izin pita .5 Harmonisasi Teknik Spektrum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan sumber daya meliputi harmonisasi teknik spektrum seperti teknik spektrum antar lembaga, harmonisasi dan notifikasi terestrial .2 Operasi Sumber Daya .1 Pelayanan Spektrum Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan spektrum dinas meliputi pelayanan dinas tetap, dan pelayanan dinas bergerak darat .2 Pelayanan Spektrum Non Dinas
493 .3 Monitoring dan Penertiban Spektrum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan penertiban spektrum dinas bergerak tetap dan bergerak terestrial, monitoring dan penertiban spektrum dinas non bergerak tetap dan bergerak terestrial .4 Monitoring dan Penertiban Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring standar perangkat pos dan informatika, penertiban standar perangkat pos dan informatika Penyelenggaraan Pos dan Informatika .1 Penyelenggaraan Pos .1 Layanan dan Penerapan Pos Universal Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan dan penerapan pos universal .2 Layanan Pos Komersial Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pos komersial meliputi tata kelola layanan, data dan informasi layanan .3 Prangko dan Filateli .4 Iklim Usaha Pos Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan iklim usaha pos meliputi pos universal, dan pos komersial .5 Pentarifan Pos Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pentarifan pos meliputi layanan pos universal, dan pos komersial .2 Penyelenggaraan Telekomunikasi .1 Layanan Jaringan Telekomunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan jaringan telekomunikasi meliputi akses, dan backbone .2 Layanan Jasa Telekomunikasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan jasa telekomunikasi meliputi jasa telepon dasar, nilai tambah telepon, sistem dan transaksi elektronik, serta jasa multimedia .3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
.4 Tarif dan Interkoneksi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi tarif telekomunikasi, dan interkoneksi telekomunikasi .5 Kelayakan Sistem Telekomunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi kelayakan sistem jaringan dan jasa, serta penerapan teknologi telekomunikasi .3 Penyelenggaraan Penyiaran .1 Pemetaan dan Database Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi, serta database penyelenggaraan radio dan televisi .2 Verifikasi dan Ujicoba Siaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi dan uji coba siaran radio, verifikasi dan uji coba siaran televisi .3 Radio Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran asing radio, lembaga penyiaran swasta radio .4 Televisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran asing televisi, serta lembaga penyiaran swasta televisi .5 Iklim Usaha Penyiaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan iklim usaha penyiaran meliputi penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran, penerapan kewajiban lembaga penyiaran .4 Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal .1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi khusus pemerintah meliputi analisa penyelenggaraan, dan pelayanan
494 .2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi khusus non pemerintah meliputi analisa penyelenggaraan, dan pelayanan .3 Layanan Khusus Penyiaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan layanan khusus penyiaran meliputi publik radio dan publik televisi .4 Pelayanan Kewajiban Universal Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kewajiban universal meliput perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi .5 Pengembangan Infrastruktur Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur meliputi perencanaan infrastruktur, dan analisa ekonomis infrastruktur .5 Pengendalian Pos dan Informatika .1 Monitoring dan Evaluasi Pos .2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi .3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran .4 Pencegahan dan Penertiban Aplikasi Informatika .1 e-Government .1 Tata Kelola e-Government Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola e- government meliputi program e-government, dan evaluasi e-government .2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government .3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government .4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan .5 Aplikasi Layanan Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan aplikasi layanan publik meliputi inisiasi aplikasi layanan publik, dan fasilitasi aplikasi layanan publik .2 e-Business .1 Tata Kelola e-Business Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola e-business meliputi program e-business, dan evaluasi e- business
.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business .3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business .4 Aplikasi Layanan e-Business Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan aplikasi layanan e- business meliputi bidang usaha kecil dan mikro, bidang usaha menengah dan besar .3 Pemberdayaan Informatika .1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan meliputi perancangan model, dan penerapan model .2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan meliputi pengembangan model, dan penerapan model .3 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat khusus meliputi pengembangan model, dan penerapan model .4 Pemberdayaan Industri Informatika .1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika meliputi pemberdayaan, dan promosi .2 Industri Perangkat Informatika Pengguna Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri perangkat informatika pengguna meliputi pemberdayaan, dan pengembangan produk .3 Industri Perangkat Lunak Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri perangkat lunak meliputi pemberdayaan, dan pengembangan produk .4 Industri Konten Multimedia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan produk industri konten multimedia
495 .5 Keamanan Informasi .1 Tata Kelola Keamanan Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola keamanan informasi meliputi kelembagaan, dan manajemen risiko .2 Teknologi Keamanan Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi keamanan informasi meliputi infrastruktur, dan aplikasi .3 Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi, dan tanggap darurat keamanan informasi meliputi infrastruktur, dan aplikasi .4 Penyidikan dan Penindakan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan dan penindakan meliputi monitoring dan evaluasi keamanan informasi, dan tanggap darurat peristiwa keamanan informasi .5 Budaya Keamanan Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan budaya keamanan informasi meliputi penyidikan, penindakan Pusat Data dan Sarana Informatika .1 Infrastruktur Informatika .1 Jaringan .2 Piranti Teknologi Informatika .3 Keamanan Informatika .2 Sistem dan Data .1 Portal dan Konten .2 Pengumpulan dan Pengolahan Data .3 Pengembangan Aplikasi .3 Pusat Kerjasama Internasional .1 Kerja Sama Multilateral Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama multilateral meliputi sumber daya perangkat pos, informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia multilateral, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, dan informasi dan komunikasi publik multilateral dan
.2 Kerja Sama Regional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama regional meliputi sumber daya, perangkat pos, informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia regional, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, serta informasi dan komunikasi publik regional investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi regional .3 Kerja Sama Bilateral Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama bilateral meliputi sumber daya, perangkat pos, informatika penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bilateral, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, dan informasi dan komunikasi publik bilateral .4 Pusat Informasi dan Hubungan .1 Pelayanan Informasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan informasi meliputi media baru, media konvensional, dokumentasi dan perpustakaan .2 Bimbingan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis meliputi bimbingan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, data dan sarana informatika, serta informasi dan humas 496 Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, data dan sarana informatika, evaluasi informasi dan humas 497
498
499
500 PEREKONOMIAN
.1 Dewan Stabilisasi 501
Pengadaan Pangan 502
Pengadaan Sandang
503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya 504 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek .1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media .1 Pengembangan Film Animasi dan Komik .2 Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi .3 Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video .4 Pengembangan Karya Kreatif Periklanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan karya kreatif periklanan meliputi iklan cetak dan elektronik .2 Desain dan Arsitektur .1 Arsitektur dan Desain Interior .2 Komunikasi Visual Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunikasi visual/ desain grafis .3 Desain Produk dan Kemasan .4 Mode Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis mode meliputi desain busana dan non busana .3 Kerjasama dan Fasilitasi .1 Lisensi Teknologi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama dan fasilitasi lisensi teknologi meliputi pengembangan dan pemanfaatan teknologi .2 Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama pengembangan dan fasilitasi sentra inovasi dan inkubator bisnis .3 Sentra Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama dan fasilitasi pengembangan dan pengeolaan sentra kreatif .4 Akses Pembiayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama dan fasilitasi akses pembiayaan bank dan non bank 505 Krenova
506 PERDAGANGAN .1 Promosi perdagangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan pekan raya, iklan, pameran, event- event, dan lomba- lomba. .2 Pelelangan dan distribusi Naskah- naskah yang berkaitan dengan pemasaran sembako, pemasaran hasil industri, dan penentuan harga pokok. .3 Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll) Naskah- naskah yang berkaitan dengan penerbitan SIUP, perpanjangan, ijin prinsip, dan rekomendasi. .4 Perijinan/ rekomendasi tanda pabrik. .5 Bantuan peralatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan proposal, surat perjanjian/ kontrak, dan serah terima. 507 Perdagangan dalam Negeri .1 Bina Usaha .1 Kelembagaan dan penguatan usaha .2 Jasa Perdagangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berbasis elektronik, perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis .3 Usaha dagang asing dan keagenan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan usaha dagang asing dan keagenan .4 Informasi perusahaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran perusahaan, dan seksi analisa lktp .5 Pelaku pasar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaku pasar seperti pengecer dan pemasok .2 Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri .1 Iklim usaha dan bimbingan teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan iklim usaha dan bimbingan teknis .2 Fasilitasi usaha dan pemasaran .3 Pengembangan produk lokal Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk lokal meliputi penelaahan potensi produk fasilitasi penguatan produk
.4 Pencitraan produk dalam negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencitraan produk dalam negeri meliputi kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan promosi .3 Logistik dan Sarana Distribusi .1 Pengembangan sarana distribusi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana distribusi meliputi perencanaan, dan bimbingan teknis pengembangan .2 Pengelolaan sarana distribusi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sarana distribusi meliputi bimbingan teknis pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan .3 Kerja sama pengembangan sistem logistik Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama pengembangan sistem logistik baik dengan pemerintah maupun swasta. .4 Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan informasi logistik dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik .4 Bahan Pokok dan Barang Strategis .1 Informasi Pasar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, dan analisis pasar .2 Hasil industri Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan hasil industri seperti gula, tepung, minyak goreng dan garam .3 Barang strategis Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang strategis seperti hasil agro dan hasil industri .4 Bahan pokok agro Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan bahan pokok agro seperti serelia, hewan, dan non serelia
508 Standarisasi dan perlindungan konsumen .1 Standardisasi .1 Kelembagaan dan informasi standar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi kelembagaan dan informasi standar .2 Kerjasama standarisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama standarisasi. .3 Usaha dagang asing dan keagenan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan usaha dagang asing dan keagenan .4 Perumusan dan Penerapan Standar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan dan penerapan standar .5 Tata Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi meliputi Kepegawaian, keuangan perencanaan dan program, inventaris kantor/ BMAN .2 Pemberdayaan Konsumen .1 Kerjasama, Informasi, dan Publikasi Analisa Penyelenggara Pelindungan Konsumen .2 Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisa penyelenggara pelindungan konsumen meliputi konsultasi hukum dan analisis .3 Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha .4 Fasilitasi Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi kelembagaan meliputi pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen .3 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa .1 Produk Pertambangan dan Aneka Industri Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang beredar meliputi produk pertambangan dan olahan serta aneka olahan industri .2 Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang beredar meliputi produk pertanian, kehutanan, produk kimia dan produk olahan.
.3 Jasa Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan jasa meliputi jasa distribusi dan jasa bisnis .4 Kerjasama Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama dalam pengawasan barang beredar dan jasa baik kerjasama dengan lembaga .4 Metrologi .1 Sarana dan Kerjasama Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana metrologi legal dan kerja sama metrologi legal .2 Kelembagaan dan Penilaian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan metrologi legal dan penilaian kelembagaan metrologi legal .3 UTTP dan Standar Ukuran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran besaran massa, listrik, tekanan dan suhu, serta besaran arus, panjang dan volume .4 Pengawasan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional .5 Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan teknis balai pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan bimbingan mutu .6 Balai Pengujian UTTP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan teknis balai pengujian UTTP dan bimbingan mutu .7 Balai SML Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kemetrologian dan bimbingan kemetrologian
509 Perdagangan Luar Negeri .1 Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan .1 Ekspor Produk Tanaman Pangan, Perikanan, dan Peternakan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan .2 Ekspor Produk Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk perkebunan meliputi tanaman tahunan dan tanaman semusim .3 Ekspor Produk Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat .4 Ekspor Produk Kehutanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk kehutanan meliputi hasil kayu dan produk kayu, serta hasil hutan bukan kayu .2 Ekspor Produk Industri dan Pertambangan .1 Produk TPT, aneka dan jasa Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk tekstil dan produk tekstil (TPT), serta produk aneka dan jasa .2 Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk logam, mesin, alat transportasi dan elektronika .3 Produk industri agro dan kimia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk industri agro dan kimia .4 Produk migas dan pertambangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk migas dan pertambangan .3 Impor .1 Impor Barang Modal Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan impor barang modal seperti mesin dan peralatan mesin, serta alat angkut. .2 Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan.
.3 Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan impor barang aneka industri dan bahan baku industry. .4 Barang konsumsi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan impor barang komsumsi meliputi barang konsumsi tahan lama dan barang komsumsi tidak tahan lama. .5 Barang Kimia, Tambang dan Limbah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan impor barang kimia dan bahan berbahaya, serta barang tambang dan limbah. .4 Fasilitasi Ekspor dan Impor .1 Kerjasama Internasional .2 Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pembiayaan dan sistem pembayaran meliputi penjaminan pembiayaan ekspor dan impor .3 Prosedur Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan prosedur ekspor dan impor .4 Penunjang Perdagangan Internasional Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan internasional .5 Pelayanan Perdagangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perdagangan meliputi analisa dan fasilitasi pelayanan perdagangan .5 Pengamanan Perdagangan .1 Monitoring Hambatan Perdagangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring hambatan perdagangan .2 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan hambatan teknis perdagangan .3 Penanganan Tuduhan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan tuduhan meliputi dumping, subsidi, dan safeguard
510 Kerjasama Perdagangan Internasional .1 Multilateral .1 Akses Pasar Barang Pertanian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perdagangan multilateral meliputi akses pasar barang pertanian .2 Akses Pasar Barang Non Pertanian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perdagangan multilateral meliputi akses pasar barang non pertanian .3 Fasilitasi dan Aturan Perdagangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan aturan perdagangan multilateral .4 Haki, Investasi, Lingkungan dan Isu Baru Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perdagangan internasional meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan isu baru .5 Ketentuan Perdagangan dan Notifikasi .2 Asean .1 Kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Asean Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama perdagangan dengan Asean meliputi fasilitasi, investasi, mitra dialog, dan daya saing serta isu lainnya .3 Apec dan dan Organisasi Internasional Lainnya .1 Akses perdagangan dan investasi APEC .2 Fasilitasi perdagangan dan investasi APEC .3 Badan-badan PBB dan Non PBB .4 Organisasi komoditi internasional .4 Bilateral .1 Kerja sama bilateral dengan berbagai negara-negara .5 Perundingan Perdagangan Jasa .1 Jasa bisnis, distribusi, keuangan .2 Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi .3 Jasa pendidikan, kesehatan .4 Jasa komunikasi, lingkungan dan jasa lainnya .5 Rules,peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi
511 Pengembangan Ekspor Nasional .1 Pasar dan Informasi Ekspor .1 Pengembangan Pasar .2 Pengembangan Sistem Informasi Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi ekspor meliputi pengelolaan data ekspor, dan sistem informasi ekspor .3 Pelayanan Informasi Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan informasi ekspor meliputi pelayanan pelaku usaha, dan publikasi informasi ekspor .2 Produk ekspor dan ekonomi kreatif .1 Hasil Industri Manufaktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ekspor meliputi hasil industri manufaktur seperti mesin, logam, elektronika, telematik, pangan, tekstil, produk tekstil, alat kesehatan dan aneka .2 Produk Agro Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ekspor produk agro meliputi hasil perkebunan, kehutanan, pertanian, dan perikanan .3 Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ekspor jasa bisnis, profesi, konstruksi dan distribusi .4 Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ekspor ekonomi kreatif meliputi media, iptek, seni budaya, dan desain .3 Kerja Sama Pengembangan Ekspor .1 Luar Negeri Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama pengembangan ekspor luar negeri baik kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah .2 Dalam Negeri Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama pengembangan ekspor dalam negeri baik kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah
.4 Promosi dan Citra .1 Promosi .2 Perencanaan Dan Pemantauan Citra .3 Penerapan Citra 512 Perdagangan Berjangka Komoditi .1 Perniagaan .1 Bina Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan bina usaha perniagaan meliputi kelembagaan dan pelaku penunjang, serta pelaku pasar .2 Pengawasan Transaksi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi perniagaan meliputi kelembagaan dan pelaku penunjang, serta pelaku pasar .3 Pengawasan Keuangan dan Audit Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan keuangan dan audit meliputi pemantauan dan evaluasi keuangan, serta audit kepatuhan dan keuangan .2 Analisis Pasar .1 Pengkajian Pasar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian pasar meliputi pengkajian pasar fisik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan .2 Pengembangan Pasar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pasar meliputi kelembagaan, produk, tata tertib, dan kontrak .3 Sistem Informasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan teknologi informasi pasar .3 Pasar Fisik dan Jasa .1 Pembinaan Pasar Lelang Dan Sistem Resi Gudang .2 Pengawasan Pasar Lelang .3 Pengawasan Sistem Resi Gudang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sistem resi gudang meliputi pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi, serta pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual 513 Aneka Usaha Perdagangan
514 KOPERASI DAN UKM .1 Kelembagaan Koperasi dan UKM .1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Organisasi Koperasi, badan hukum koperasi, dan penelahan kasus hukum. .2 Tata laksana Koperasi dan UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata laksana koperasi primer dan sekunder, tata laksana usaha kecil dan menengah, dan klasifikasi koperasi & UKM .3 Keanggotaan Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi usaha dan permodalan, pengawasan (rapat anggota dan pengawasan), dan pengembangan anggota (kaderisasi dan penyuluhan) .4 Pengendalian dan Akuntabilitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian intern, tindak lanjut hasil pengendalian, akuntabilitas, akuntansi, monitoring, dan evaluasi koperasi dan UKM. .2 Produksi .1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi koperasi dan sarana produksi yang bersumber dari tanaman pangan (padi dan palawija), dan hortikultura (buah- buahan, tanaman obat, tanaman hias, dan sayur). .2 Kehutanan dan Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi koperasi dan sarana produksi yang bersumber dari hasil hutan dan perkebunan .3 Perikanan dan Peternakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi koperasi dan sarana produksi yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan hasilpeternakan.
.4 Industri, Kerajinan, dan Pertambangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi koperasi dan sarana produksi yang bersumber dari industri Sandang, Logam, Elektronika, Pangan, Kimia, kerajinan logam dan non logam, pertambangan, dan migas. .5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi koperasi di bidang ketenagalistrikan dan konstruksi, jasa umum dan angkutan, priwisata, pos dan telekomunikasi .3 Pembiayaan Koperasi .1 Program Pendanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan koperasi dan UKM meliputi pendanaan jangka pendek, menengah, dan panjang; serta pendanaan usaha mikro dan bergulir. .2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pengendalian kelembagaan KSP, USP Koperasi, USP-KLM, dan USP-KSM .3 Urusan Permodalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan modal dari anggota, bank, non bank, kredit bank, dan non bank. .4 Asuransi dan Jasa Keuangan .4 Asuransi .1 Asuransi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan keikutsertaan koperasi dan UKM dalam asuransi .2 Perpajakan Naskah- naskah yang berkaitan dengan perpajakan koperasi dan UKM .3 Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan jasa keuangan dan kredit komersial koperasi dan UKM .5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit .1 Lembaga Pembiayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lembaga pembiayaan koperasi dan UKM meliputi modal ventura,
sewa guna usaha dan anak piutang .2 Penjaminan Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan penjaminan kredit koperasi dan UKM .3 Pasar Modal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi dan UKM dalam pasar modal meliputi obligasi dan modal penyertaan 515 Pemasaran dan Jaringan Usaha .1 Perdagangan Dalam Negeri .1 Pengadaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan koperasi dan UKM meliputi sektor formal dan informal .2 Distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi usaha koperasi dan UKM meliputi sektor formal dan informal .3 Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan usaha koperasi dan UKM meliputi sektor formal dan informal .2 Ekspor dan Impor .1 Ekspor Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor produk koperasi dan UKM .2 Impor Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan impor produk koperasi dan UKM .3 Hubungan Perdagangan Internasional Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan perdagangan internasional koperasi dan UKM .3 Sarana dan Prasarana Pemasaran .1 Sarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana koperasi dan UKM meliputi pengembangan pasar tradisional dan pengembangan sentra pemasaran
.2 Prasarana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan prasarana koperasi dan UKM melalui lembaga perantara dan fasilitasi HAKI .3 Pengembangan Potensi Pemasaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan potensi pemasaran koperasi dan UKM .4 Kemitraan dan Jaringan Usaha .1 Kemitraan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan koperasi dan UKM .2 Jaringan Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan jaringan usaha koperasi dan UKM .3 Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kerjasama kelembagaan koperasi dan UKM .5 Informasi dan Publikasi Bisnis .1 Pengumpulan Informasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan informasi koperasi dan UKM .2 Pengolahaan Informasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan informasi koperasi dan UKM .3 Publikasi dan Promosi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi dan promosi koperasi dan UKM .6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lembaga layanan pemasaran LLP Koperasi dan UKM 516 Pengembangan Sumber Daya Manusia .1 Pengembangan Kewirausahaan .1 Lembaga Kewirausahaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan lembaga kewirausahaan meliputi Pengembangan Jaringan Kewirausahaan, dan Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan .2 Penumbuhan Kewirausahaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penumbuhan kewirausahaan meliputi peningkatan kemampuan kewirausahaan .3 Sosialisasi Kewirausahaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kewirausahaan meliputi perangkat lunak dan promosi kewirausahaan .2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM .1 Diklat Formal dan Informal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kapasitas pelaku koperasi dan UKM meliputi diklat formal dan informal .2 Kerjasama Lembaga Diklat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama dengan lembaga diklat meliputi hubungan lembaga diklat pemerintah, dan hubungan lembaga diklat non pemerintah .3 Peran Serta Masyarakat .1 Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan dukungan media massa terhadap koperasi dan ukm .2 Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM .3 Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan dukungan organisasi profesi .4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM .1 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi diklat koperasi dan ukm .2 Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi diklat formal dan informal
.3 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi lembaga diklat pemerintah dan non pemerintah .3 Advokasi .1 Advokasi Organisasi dan Manajemen Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan advokasi organisasi dan manajemen koperasi dan UKM .2 Advokasi Kemitraan dan Teknologi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan advokasi kemitraan dan teknologi koperasi dan UKM .3 Advokasi Peraturan Perundang-Undangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan advokasi peraturan perundang-undangan 517 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha .1 Produktifitas dan Mutu .1 Produktifitas Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan produktifitas koperasi dan UKM meliputi inkubator teknologi dan pengembangan klaster .2 Peningkatan Mutu Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan mutu koperasi dan UKM meliputi desain dan standrisasi .3 Sertifikasi Produk Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi produk .2 Restrukturisasi Usaha .1 Restrukturisasi Manajemen Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan restrukturisasi manajemen koperasi dan UKM .2 Restrukturisasi Pendanaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan restrukturisasi pendanaan koperasi dan UKM .3 Restrukturisasi Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kewirausahaan meliputi perangkat lunak dan promosi kewirausahaan .3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) .1 Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan lembaga bisnis meliputi asosiasi dan manajemen lpb, serta akreditasi lpb .2 Pengembangan Bisnis LPB Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan bisnis LPB meliputi peningkatan kerja sama lpb, dan kerja sama layanan lpb .3 Pengembangan Jaringan LPB Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jarinagn LPB meliputi kerja sama kelembagaan lpb, dan kerja sama sarana dan teknologi .4 Pengembangan Jaringan LPB Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Produktifitas dan Mutu Koperasi dan UKM meliputi : Produktifitas, Peningkatan Mutu, dan Sertifikasi Produk Koperasi .4 Fasilitasi Investasi UKMK .1 Investasi Klaster UKMK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi investasi UKMK agro bisnis .2 Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kerjasama dan investasi usaha meliputi pengembangan pangan dan non pangan .3 Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi investasi aneka usaha UKMK .5 Pengembangan Sistem Bisnis .1 Fasilitasi Transaksi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi transaksi dalam dan luar negeri .2 Kerja Sama Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama usaha seperi Pertukaran Koperasi dan UKM .3 Jaringan Komunikasi Bisnis Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sarana jaringan komunikasi dan bisnis 518 Pengkajian Sumber Daya UKMK .1 Penelitian Koperasi .1 Perencanaan dan Pengendalian
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian koperasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan .2 Penyelenggaraan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan penelitian koperasi meliputi : penelitian kelembagaan koperasi, bisnis koperasi .3 Tata Laksana Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata laksana penelitian meliputi temu ilmiah dan pengembangan metodologi, serta sarana dan prasarana Koperasi .2 Penelitian UKM .1 Perencanaan dan Pengendalian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian UKM mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan .2 Penyelenggaraan Naskah -naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan penelitian UKM meliputi : penelitian kelembagaan UKM, dan bisnis UKM .3 Tata Laksana Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata laksana penelitian meliputi temu ilmiah dan pengembangan metodologi, serta sarana dan prasarana UKM .3 Penelitian Sumber Daya .1 Perencanaan dan Pengendalian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian sumber daya mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan .2 Penyelenggaraan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan penelitian sumber daya meliputi : penelitian sumber daya, dan kelembagaan .3 Tata Laksana Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan tata laksana penelitianSDM meliputi temu ilmiah dan pengembangan metodologi, serta sarana dan prasarana penelitian sumber daya.
.4 Pengembangan Perkaderan UMK .1 Penyuluhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan meliputi penyelenggaraan, dan materi penyuluhan .2 Perkaderan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perkaderan meliputi penilaian dan pengembangan .3 Kerja Sama dan Jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan perkaderan UMK melalui kerjasama dan jaringan baik kerjasama dengan pemerintah maupun kerjasama dengan lembaga non pemerintah 519
520 PERTANIAN .1 Tanaman Pangan .1 Perbenihan Tanaman Pangan .1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian varietas dan pengawasan mutu benih .2 Produksi Benih Serealia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi benih serealia meliputi padi dan non padi .3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi benih aneka kacang dan umbi .4 Kelembagaan Benih Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kelembagaan produksi pengawasan benih .2 Budidaya Serealia .1 Padi Irigasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan budidaya padi irigasi dan padi rawa .2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan budidaya padi tadah hujan dan padi lahan kering dan
.3 Serealia Lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan pengembangan budidaya tanaman sereali lain seperti jagung, gandum dsb. .3 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan pengembangan kedelai, ubi, dsb. .4 Perlindungan Tanaman Pangan .1 Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, analisis data organisme pengganggu tumbuhan, serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan .2 Dampak Perubahan Iklim Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan tanaman pangan akibat dampak lingkungan meliputi adaptasi, dan mitigasi dampak perubahan iklim .3 Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Identifikasi teknologi pengendalian, dan Verifikasi teknologi pengendalian .4 Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, analisis mengenai dampak lingkungan, Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan .5 Pasca Panen Tanaman Pangan .1 Padi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi pasca panen padi, dan sarana pasca panen padi .2 Serealia Lain Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi pasca panen padi, dan sarana pasca panen serealia lain.
.3 Umbi dan Aneka Kacang Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi pasca panen padi, dan sarana pasca panen umbi dan aneka kacang. .2 Holtikoltura .1 Perlindungan hortikultura .1 Perlindungan Tanaman Buah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi perlindungan tanaman buah dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. .2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi perlindungan tanaman sayuran dan tanaman obat,dan pengendalian organisme tumbuhan tanaman sayuran dan tanaman obat .3 Perlindungan Tanaman Florikultur Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi perlindungan tanaman florikultura, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan flirikultura .4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dampak iklim dan lingkungan, informasi dan persyaratan teknis .2 Perbenihan Hortikultura .1 Penilaian Varietas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian varietas meliputi : penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi penilaian varietas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian varietas, penyiapan bahan pelaksanaan teknis di bidang penilaian varietas, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penilaian varietas, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian varietas, penyiapan bahan evaluasi di bidang penilaian varietas, bahan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis, penyusunan dan penyajian
laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan, dan penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi penilaian varietas .2 Pengawasan Mutu Benih Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan mutu benih meliputi : penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih, penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikltura, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hotikultura, penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura .3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kegiatan budidaya tanaman daun dan tanaman bunga potong, laporan kegiatan budidaya tanaman pot dan tanaman lanskap, laporan kegiatan pascapanen tanaman daun dan tanaman bunga potong,laporan kegiatan pascapanen tanaman pot dan tanaman lanskapknologi budidaya tenaman rempah dan penyegar 521 Prasarana dan Sarana Pertanian .1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan .1 Basis Data Lahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi lahan, analisis dan penyajian data lahan .2 Pengendalian Lahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan analisis lahan, dan rekomendasi teknis pengendalian lahan
.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, bimbingan teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan .4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan analisis perluasan kawasan tanaman pangan, bimbingan teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman panga .5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan, bimbingan teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan .2 Pengelolaan Air Irigasi .1 Pengembangan Sumber Air Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sumber air permukaan dan air tanah .2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air .3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup .4 Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan pengembangan kelembagaan .3 Pembiayaan Pertanian .1 Pembiayaan Program Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan program, pendampingan dan bimbingan teknis pembiayaan program .2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan syariah, dan kerja sama pembiayaan .3 Pembiayaan Agribisnis Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan materi dan verifikasi pembiayaan agribisnis, fasilitasi dan pemantauan pembiayaan agribisnis .4 Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
.4 Pupuk Pestisida .1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi pupuk organik dan pembenah tanah untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan .2 Pupuk Anorganik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi pupuk anorganik untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan .3 Pestisida .4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida .5 Alat dan Mesin Pertanian .1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan alat dan mesin pertanian .2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian .3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian 522 Perkebunan .1 Tanaman Semusim .1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Identifikasi sumber daya tanaman semusim, dan pendayagunaan sumber daya tanaman semusim .2 Perbenihan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan perbenihan tanaman semusim, dan bimbingan peredaran benih tanaman semusi .3 Budidaya Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan teknologi budidaya tanaman semusim, dan penerapan teknologi budidaya tenaman semusim .4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan tanaman semusim, dan kelembagaan tanaman semusim
.2 .3 Tanaman Rempah & Penyegar .1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Identifikasi sumber daya tanaman rempah dan penyegar, dan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar .2 Perbenihan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan perbenihan tanaman rempah dan penyegar, dan bimbingan peredaran benih tanaman rempah dan penyegar .3 Budidaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar, dan penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar .4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan tanaman rempah dan penyegar, serta kelembagaan tanaman rempah dan penyegar Tanaman Tahunan .1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Identifikasi sumber daya tanaman tahunan, dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan .2 Perbenihan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan perbenihan tanaman tahunan, dan bimbingan peredaran benih tanaman tahunan .3 Budidaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan teknologi budidaya tanaman tahunan, dan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan .4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan tanaman tahunan, serta kelembagaan tanaman tahunan
.4 .5 Perlindungan Perkebunan .1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim .2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar .3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan .4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran Pasca panen dan Pembinaan Usaha .1 Pasca panen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan penerapan pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar .2 Pascapanen Tanaman Tahunan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi pascapanen tanaman tahunan, dan penerapan pascapanen tanaman tahunan .3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan usaha perkebunan, dan perkebunan berkelanjutan .4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan gangguan usaha perkebunan, dan penanganan konflik
523 Ketahanan Pangan .1 Program bimbingan massal .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya .1 Pembinaan Teknologi .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya .3 Kelembagaan .3 Agribisnis .1 Mutu Hasil .2 Pengelola Hasil Panen .3 Pemasaran Hasil .4 Kementerian .4 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan .1 Pengembangan cadangan pangan daerah .2 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/ rawan pangan .3 Pembinaan dan pengembangan lumbung pangan .4 Produksi Benih .5 Distribusi dan Cadangan Pangan .1 Sistem dan Pola Distribusi .2 Sarana dan Prasarana Distribusi .3 Peningkatan dan pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan .4 Fasilitasi distribusi dan akses pangan .5 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis distribusi pangan, dan kelembagaan distribusi pangan .6 Harga Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis harga pangan produsen, dan analisis harga pangan konsumen .7 Cadangan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan cadangan pangan pemerintah, dan cadangan pangan masyarakat .6 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan .1 Konsumsi Pangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pola konsumsi pangan, dan kebutuhan konsumsi pangan .2 Penganekaragaman Pangan
524 Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pangan lokal, dan promosi penganekaragaman pangan .3 Keamanan Pangan Segar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar, dan kelembagaan keamanan pangan segar .7 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan .1 Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan .2 Dewan Ketahanan Pangan .3 Solid .4 Penghargaan Ketahan Pangan .8 Pengembangan dan ketersediaan Pangan .1 Pengembangan cadangan pangan daerah .2 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan .3 Pembinaan dan pengembangan lumbung pangan .4 Pengembangan cadangan pangan daerah PERIKANAN .1 Perikanan .1 Sumber Daya Ikan .1 Data dan Statistik Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik perikanan .2 Sumber Daya Ikan Perairan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan sumber daya ikan perairan umum, serta tata kelola sumber daya ikan .3 Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan analisis pengelolaan data sumber daya ikan .2 Kelembagaan Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan usaha meliputi tata laksana kelembagaan dan kerjasama usaha .1 Investasi dan Pemodalan Usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan pemodalan usaha meliputi tata
laksana investasi dan pemodalan usaha, serta bimbingan investasi dan pemodalan usaha .2 Pembinaan pengelolaan usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pengelolaan usaha meliputi bimbingan pengelolaan usaha, dan bimbingan diversifikasi usaha .2 Perikanan Budidaya .1 Prasarana dan Sarana Budidaya .1 Lahan dan Air Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan prasarana dan sarana budidaya meliputi identifikasi potensi dan penataan lahan .2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan prasarana dan sarana budidaya air tawar meliputi standarisasi, pemantauan dan evaluasi .3 Minapolitan Budidaya Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan minapolitan budidaya meliputi identifikasi, dan pemanfaatan potensi .2 Perbenihan .1 Induk Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan induk ikan air tawar .2 Perbenihan Skala Kecil Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan skala kecil ikan air tawar .3 Perbenihan Skala Besar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan skala besar ikan air tawar .4 Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan Informasi dan Distribusi Perbenihan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan informasi dan distribusi perbenihan. .3 Produksi .1 Budidaya air tawar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan
budidaya air tawar meliputi standarisasi, dan penerapan teknologi budidaya air tawar .2 Budidaya ikan hias Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan budidaya ikan hias meliputi standarisasi, dan penerapan teknologi budidaya ikan hias .3 Sertifikasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, monitoring dan evaluasi sertifikasi .4 Data dan statistik perikanan budidaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis dan penyajian data statistik .4 Kesehatan Ikan dan Lingkungan .1 Hama dan penyakit ikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan hama dan penyakit ikan meliputi metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan, serta monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan .2 Perlindungan lingkungan budidaya Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya .3 Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi dan kesehatan lingkungan meliputi standarisasi laboratorium, serta standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan lahan perikanan .4 Obat ikan, kimia, dan bahan biologi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi, serta monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi .5 Pengendalian residu Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan sampai dengan tindak lanjut pengendalian residu. .5 Usaha Budidaya
.1 Investasi dan permodalan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan permodalan usaha budidaya .2 Kewirausahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan meliputi bimbingan usaha, dan kemitraan .3 Pelayanan usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan usaha meliputi perizinan dan pemantauan dan evaluasi .4 Kelembagaan dan ketenagakerjaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan, dan ketenagakerjaan .5 Infomasi usaha dan promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan informasi usaha dan promosi .3 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan .1 Pengolahan Hasil .1 Standarisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis standar, dan penerapan standar pengolahan hasil perikanan .2 Pengembangan Produk Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk hasil perikanan skala mikro,kecil,dan menengah, dan produk skala besar .3 Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil perikanan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi bimbingan teknis, kerja sama usaha mikro, kecil, dan menengah .4 Industri Pengolahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri pengolahan meliputi bimbingan teknis industri pengolahan, serta kerja sama asosiasi dan industri pengolahan hasil perikanan
.2 .3 .5 Sarana dan Prasarana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan Pengembangan Produk Non Konsumsi .1 Standarisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis standar .2 Promosi dan jaringan pasar ikan hias Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan jaringan pasar ikan hias .3 Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah, serta identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk non komsumsi .4 Pengembangan industri Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan industri meliputi bimbingan teknis dan kerja sama industri pengolahan produk non komsumsi .5 Sarana dan prasarana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasarana pengolahan produk non komsumsi Pemasaran Dalam Negeri .1 Kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan dan kelembagaan pasar hasil perikanan .2 Analisis dan informasi pasar dalam negeri Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan informasi pasar dalam negeri
.3 Jaringan distribusi dan kemitraan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan jaringan distribusi dan kemitraan pemasaran .4 Promosi dan kerja sama Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan kerja sama pemasaran .5 Sarana dan prasarana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasarana pemasaran. .4 Usaha dan investasi .1 Pelayanan usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelayanan usaha besar .2 Kemitraan usaha Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kemitraan usaha besar .3 Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran .4 Investasi dan permodalan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan permodalan usaha .5 Informasi dan Promosi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan informasi dan promosi usaha .4 Pengawasan Sumber Daya Perikanan .1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan .1 Pengawasan penangkapan Ikan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penangkapan ikan .2 Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi identifikasi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi
.2 .3 .4 .3 Pengawasan usaha budidaya Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan usaha budidaya Pengawasan Sumber Daya Perikanan .1 Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi .2 Pengawasan pencemaran perairan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pencemaran perairan meliputi pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai, serta pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman .3 Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil .4 Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati Pemantauan Sumber Perikanan dan Pengembangan Infrakstruktur Pengawasan .1 Sistem pemantauan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem pemantauan dan kerja sama pemantauan .2 Pengembangan infrastruktur pengawasan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur pengawasan meliputi penyiapan dan evaluasi infastruktur Penanganan pelanggaran .1 Penyidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang perikanan dan kelautan
.2 Penanganan barang bukti dan awak kapal Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal .3 Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan .4 Pemantauan dan evaluasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi penangan pelanggaran di bidang perikanan .5 Karantina Ikan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan tindak karantina ikan .1 Tindak Karantina Ikan .1 Pemeriksaan ikan .2 Penahanan .3 Pengasingan .4 Pengamatan .5 Perlakuan .6 Penolakan .7 Pemusnahan .2 Tertib Operasional Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan operasional karantina ikan .1 Persyaratan lalu lintas pemasukan .2 Persyaratan lalu lintas pengeluaran .3 Permohonan sertifikat .4 Pemasukan formulir .5 Pemasukan sertifikat .6 Evaluasi dan monitoring sertifikat .7 Surat perintah .8 Rekomendasi .3 Pencegahan Penyakit Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyakit ikan seperti penutupan suatu area perikanan .4 Pengawasan Karantina Ikan .1 Pengawasan peraturan perkarantinaan
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan peraturan perkarantinaan .2 Pengawasan pelaksanaan operasional Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan operasional .5 Instalasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan instalasi karantina .1 Instalasi karantina sementara .2 Lokasi Karantina Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyakit ikan .3 Persyaratan lalu lintas pemasukan .4 Persyaratan lalu lintas pengeluaran 525 Peternakan dan Kesehatan Hewan .1 Perbibitan Ternak .1 Produksi Bibit Ternak Rumanansia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi bibit ternak ruminansia besar dan produksi bibit ternak ruminansia kecil .2 Produksi Bibit Ternak Non Rumanansia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi bibit ternak unggas dan bibit aneka ternak .3 Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian dan pelepasan bibit ternak. .4 Mutu Bibit ternak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi bibit ternak, dan pengawasan mutu bibit ternak .5 Pengembangan Bibit Ternak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan bibit ternak meliputi analisis pengembangan bibit ternak, dan kelembagaan pengembangan bibit ternak seperti teknik spektrum antar lembaga, harmonisasi dan notifikasi terestrial .6 Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
.2 Pakan Ternak .1 Bahan Pakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan bahan pakan asal hewan, dan bahan pakan asal tumbuhan .2 Pakan Hijauan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan budidaya pakan hijauan, dan kawasan penggembalaan dan integrasi ternak .3 Pakan Olahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan produksi pakan olahan, dan pengolahan pangan .4 Mutu Pakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi pakan, dan pengawasan paka .5 Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran .3 Budidaya Ternak .1 Ternak Potong Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan budidaya ternak sapi dan kerbau potong, ternak kambing dan domba potong .2 Ternak Perah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan budidaya ternak sapi, kerbau perah, dan ternak kambing perah .3 Ternak Unggas dan Aneka Ternak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan budidaya ternak unggas, aneka ternak dan monogastri .4 Usaha dan Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan kelembagaan meliputi pemberdayaan masyarakat/lembaga (lm3), sarjana membangun desa (smd) .4 Kesehatan Hewan .1 Pengamatan Penyakit Hewan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamatan penyakit hewan meliputi epidemiologi dan ekonomi veteriner, penyidikan penyakit hewan.
.2 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan, rekomendasi mbm .3 Perlindungan Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan hewan meliputi analisis risiko penyakit eksotik, kesiagaan darurat penyakit hewan .4 Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kelembagaan kesehatan Hewan, Sumber Daya Kesehatan Hewan, Laporan THL, Proposal Poskeswan .5 Pengawasan Obat Hewan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan obat hewan meliputi mutu obat hewan, peredaran obat hewan, pendaftaran obat hewan, rekomendasi obat hewan .5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen .1 Pascapanen Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi pasca panen dan sarana pasca panen. .2 Higien Sanitasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan hygiene sanitasi,dan inspeksi higiene sanitasi .3 Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sanitary, dan pengawasan keamanan produk hewan .4 Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan zoonosis dan kesejahteraan hewan. .5 Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengujian produk hewan, registrasi dan sertifikasi produk hewan .6 Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
526 Karantina .1 Data Karantina .1 Data karantina Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan karantina hewan meliputi data penyakit hewan, teknik dan metode, data kualitatif dan kuantitatif, data sarana/ laboratorium/ lokasi, dan laporan .2 Data Karantina Tumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan karantina tumbuhan meliputi data penyakit tumbuhan, teknik dan metode, data kualitatif dan kuantitatif, data sarana/ laboratorium/ lokasi, dan laporan .2 Inventarisasi Penyakit .1 Inventarisasi Penyakit Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi penyakit hewan meliputi survei, determinasi penyakit/ daerah pencar, dan pengamatan penyakit di laboratorium/ kandang uji diagnosa .2 Inventarisasi Penyakit Tumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi penyakit tumbuhan meliputi survei, determinasi penyakit/ daerah pencar, dan pengamatan penyakit di laboratorium/ kandang uji diagnosa .3 Tindakan Karantina .1 Tindakan Karantina Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tindakan karantina hewan meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan .2 Tindakan Karantina Tumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tindakan karantina tumbuhan meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan .4 Sertifikasi Pelepasan Karantina .1 Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan .2 Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan .5 Pemberantasan Penyakit .1 Pemberantasan Penyakit Hewan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberantasan penyakit hewan meliputi penutupan satu daerah, pembatasan gerak hphk, dan pembinasaan hphk. .2 Pemberantasan Penyakit Tumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberantasan penyakit tumbuhan meliputi penutupan satu daerah, pembatasan gerak hphk, dan pembinasaan hphk .6 Keamanan Pangan .1 Pengawasan Keamanan PSAH Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan .2 Pengawasan Keamanan PSAT Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan .7 Tertib Operasional .1 Tertib Operasional Karantina Hewan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tertib operasional karantina hewan meliputi penelitian data laporan operasional, dan polisi khusus/ketertiban (ppns) .2 Tertib Operasional Karantina Tumbuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tertib operasional karantina tumbuhan meliputi penelitian data laporan operasional, dan polisi khusus/ ketertiban (ppns) 527 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian .1 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman .1 Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman .2 Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman .3 Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman .2 Pelayanan Perijinan Pertanian .1 Perijinan Sarana I Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perijinan bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian .2 Perijinan Sarana II Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perijinan bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, dan
teknis pengalihan saham perkebunan .3 Perijinan Sarana III Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perijinan bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak .3 Pelayanan Hukum .1 Sertifikasi .2 Pertimbangan Hukum 528 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian .1 Pengolahan Hasil Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan hasil pertanian yang meliputi tanaman pangan, holtikultura seperti tanaman buah dan sayuran, tanaman florakultura, tanaman obat, hasil perkebunan, dan hasil peternakan. .2 Mutu dan Standariasi .1 Standarisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi pengolahan hasil pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan .2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan dan pengawasan jaminan mutu pengolahan hasil pertanian .3 Akreditasi dan Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pengolahan hasil pertanian .4 Kerjasama dan Harmonisasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama dan harmonisasi pengolahan hasil pertanian .3 Pengembangan Usaha dan Investasi .1 Kemitraan dan Kewirausahaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan usaha melalui kemitraan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif. .2 Investasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan investasi.
.3 Promosi Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dalam negeri meliputi daya saing, eksibisi dan ekspo. .4 Promosi Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi luar negeri meliputi daya saing, eksibisi dan ekspo. .4 Pemasaran Domestik .1 Informasi Pasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis pasar, dan deseminasi informasi pasar .2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga .3 Sarana dan Kelembagaan Pasar .4 Jaringan Pemasaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jaringan pemasaran meliputi akses pasar, dan sarana pemasaran .5 Pemasaran Internasional .1 Analisis dan Pengembangan Ekspor .2 Pemasaran Bilateral .3 Pemasaran Regional dan Multilatera .4 Kerjasama Komoditi 529 Penelitian , Pengkajian , dan Pengembangan Pertanian .1 Administrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi penelitian, .2 Hasil Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan .1 Hasil Penelitian dan Pengembangan .2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi .3 Deseminasi .4 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian .1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis,Demlot, Seminar Lokakarya,Temu Karya, Workshop .2 Jurnal, Buletin,Monograf,Prosiding,dan Pubikasi lainnya .5 Bimbingan Teknis Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan .6 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan .7 Data Penelitian dan Pengembangan .8 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan .9 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) .1 Hak Cipta
.2 Hak Paten Sederhana .3 Hak Paten Biasa .4 Hak Merek .5 Pendaftaran Varietas Tanaman .6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim .7 Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan .48 Permohonan HKI yang ditolak .10 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan .11 Data Penelitian dan Pengembangan 530 PERINDUSTRIAN .1 Kebijakan bidang perindustrian, termasuk Undang-undang gangguan 531 Iklim Usaha dan Kerjasama .1 Industri Manufaktur .1 Industri Material Dasar Logam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Industri Material Dasar Logam meliputi Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya .2 Industri Kimia Dasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri kimia dasar meliputi industri anorganik dasar, organik dasar, dan dasar lainnya .3 Industri Kimia Hilir Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri kimia hilir meliputi kimia anorganik hilir, kimia organik hilir, dan kimia hilir lainnya .4 Industri Tekstil dan Aneka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri tekstil dan aneka tekstil, pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka .2 Industri Agro .1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hasil hutan dan perkebunan meliputi kayu dan rotan, selulosa dan karet, serta hasil perkebunan non pangan lainnya .2 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hasil tanaman pangan, hasil perkebunan, hasil laut,
perikanan, dan peternakan .3 Industri Minuman dan Tembakau Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri minuman dan tembakau meliputi hasil holtikultura dan minuman ringan, hasil tembakau, hasil susu dan minuman lainnya .3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi .1 Alat Transportasi Darat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri alat transportasi darat meliputi kendaraan roda empat atau lebih, kendaraan roda dua dan kereta api, industri komponen .2 Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan meliputi industri perkapalan, industri kedirgantaraan dan alat pertahanan, industri bangunan lepas pantai .3 Elektronika dan Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri elektronika dan telematika meliputi industri software dan konten, industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika, dan industri elektronika konsumsi dan komponen .4 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri permesinan dan alat mesin pertanian meliputi industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan, industri mesin perkakas, dan pelestari lingkungan, industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat .4 Industri Kecil dan Menengah .1 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri pangan, kimia dan bahan bangunan .2 Industri Kerajinan dan Sandang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri kerajinan dan sandang .3 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri produk logam dan alat angkut, industri kreatif
telematika dan elektronik 532 Promosi Industri .1 Industri Manufaktur .1 Industri Material Dasar Logam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi Industri Material Dasar Logam meliputi Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya .2 Industri Kimia Dasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri kimia dasar meliputi anorganik dasar, organik dasar, dasar lainnya .3 Industri Kimia Hilir Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri kimia hilir meliputi kimia anorganik hilir, kimia organik hilir, dan kimia hilir lainnya .4 Industri Tekstil Dan Aneka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri tekstil dan aneka tekstil, pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka .2 Industri Agro .1 Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri hasil hutan dan perkebunan meliputi kayu dan rotan, selulosa dan karet, serta hasil perkebunan non pangan lainnya .2 Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri makanan, hasil laut, dan perikanan meliputi hasil tanaman pangan, hasil perkebunan, hasil laut, perikanan, dan peternakan .3 Industri Minuman dan Tembakau Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri minuman dan tembakau meliputi hasil holtikultura dan minuman ringan, hasil tembakau, hasil susu dan minuman lainnya .3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi .1 Alat Transportasi Darat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri alat transportasi darat meliputi kendaraan roda empat atau lebih, kendaraan roda dua dan kereta
api, industri komponen .2 Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan meliputi industri perkapalan, industri kedirgantaraan dan alat pertahanan, industri bangunan lepas pantai .3 Elektronika Dan Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri elektronika dan telematika meliputi industri software dan konten, industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika, dan industri elektronika konsumsi dan komponen .4 Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri permesinan dan alat mesin pertanian meliputi industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan, industri mesin perkakas, dan pelestari lingkungan, industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat .4 Industri Kecil dan Menengah .1 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri pangan, kimia dan bahan bangunan .2 Industri Kerajinan dan Sandang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri kerajinan dan sandang .3 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri produk logam dan alat angkut, industri kreatif telematika dan elektronik
533 Standarisasi, pengkajian, serta standarisasi dan tehnologi .1 Standarisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi industri manufaktur, dan standarisasi industri agro dan teknologi tinggi .2 Penyiapan Penerapan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan penerapan standar, dan kerjasama standarisasi .3 Infrastruktur Standar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur standar, dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian .4 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri .1 Kebijakan Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kebijakan industri sektoral, dan kewilayahan .2 Perpajakan dan Tarif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian kebijakan perpajakan meliputi tarif dan non tarif .3 Pengembangan Model Industrial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan model industrial meliputi pemrograman model dan aplikasi model .5 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup .1 Industri Hijau Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian pengembangan industri hijau dan kerja sama industri hijau. .2 Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian industry lingkungan global dan pengendalian lingkungan hidup. .3 Energi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian industry konservasi energi, dan diversifikasi energy. .6 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual .1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi industri. .2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian dan penerapan inovasi teknologi industri .3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual, dan komersialisasi hak kekayaan intelektual .7 Standarisasi dan Teknologi Industri Manufaktur .1 Industri Material Dasar Logam Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi Industri Material Dasar Logam meliputi Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya .2 Industri Kimia Dasar Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri kimia dasar meliputi anorganik dasar, organik dasar, dasar lainnya .3 Industri Kimia Hilir Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri kimia hilir meliputi kimia anorganik hilir, kimia organik hilir, dan kimia hilir lainnya .4 Industri Tekstil dan Aneka Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri tekstil dan aneka tekstil, pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka .8 Standarisasi dan Teknologi Industri Agro .1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri hasil hutan dan perkebunan meliputi kayu dan rotan, selulosa dan karet, serta hasil perkebunan non pangan lainnya .2 Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri makanan, hasil laut, dan perikanan meliputi hasil tanaman pangan, hasil perkebunan, hasil laut, perikanan, dan peternakan
.3 Industri Minuman dan Tembakau Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri minuman dan tembakau meliputi hasil holtikultura dan minuman ringan, hasil tembakau, hasil susu dan minuman lainnya .9 Standarisasi dan Teknologi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi .1 Alat Transportasi Darat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri alat transportasi darat meliputi kendaraan roda empat atau lebih, kendaraan roda dua dan kereta api, industri komponen .2 Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan meliputi industri perkapalan, industri kedirgantaraan dan alat pertahanan, industri bangunan lepas pantai .3 Elektronika dan Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri elektronika dan telematika meliputi industri software dan konten, industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika, dan industri elektronika konsumsi dan komponen .4 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri permesinan dan alat mesin pertanian meliputi industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan, industri mesin perkakas, dan pelestari lingkungan, industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat .10 Standarisasi dan Teknologi Industri Kecil dan Menengah .1 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri pangan, kimia dan bahan bangunan .2 Industri Kerajinan dan Sandang Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan
standarisasi teknologi industri kerajinan dan sandang .3 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi teknologi industri produk logam, alat angkut dan kreatif telematika, dan elektronik 534 Hak dan Kekayaan Intelektual .1 Industri Manufaktur .1 Industri Material Dasar Logam Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang Industri Material Dasar Logam meliputi Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya .2 Industri Kimia Dasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang teknologi industri kimia dasar meliputi anorganik dasar, organik dasar, dasar lainnya .3 Industri Kimia Hilir Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri kimia hilir meliputi kimia anorganik hilir, kimia organik hilir, dan kimia hilir lainnya .4 Industri Tekstil dan Aneka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri tekstil dan aneka tekstil, pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka .2 Industri Agro .1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri hasil hutan dan perkebunan meliputi kayu dan rotan, selulosa dan karet, serta hasil perkebunan non pangan lainnya .2 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan meliputi hasil tanaman pangan, hasil perkebunan, hasil laut, perikanan, dan peternakan.
.3 Industri Minuman dan Tembakau Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri minuman dan tembakau meliputi hasil holtikultura dan minuman ringan, hasil tembakau, hasil susu dan minuman lainnya .3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi .1 Alat Transportasi Darat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatanhak dan kekayaan intelektual di bidang industri alat transportasi darat meliputi kendaraan roda empat atau lebih, kendaraan roda dua dan kereta api, industri komponen .2 Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan meliputi industri perkapalan, industri kedirgantaraan dan alat pertahanan, industri bangunan lepas pantai .3 Elektronika Dan Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri elektronika dan telematika meliputi industri software dan konten, industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika, dan industri elektronika konsumsi dan komponen .4 Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatanhak dan kekayaan intelektual di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian meliputi industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan, industri mesin perkakas, dan pelestari lingkungan, industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat .4 Industri Kecil dan Menengah .1 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri pangan, kimia dan bahan bangunan .2 Industri Kerajinan dan Sandang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri kerajinan dan
535 sandang .3 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kekayaan intelektual di bidang industri produk logam, alat angkut dan kreatif telematika, dan elektronik Industri Hijau .1 Industri Manufaktur .1 Industri Material Dasar Logam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang Industri Material Dasar Logam meliputi Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya .2 Industri Kimia Dasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang teknologi industri kimia dasar meliputi anorganik dasar, organik dasar, dasar lainnya .3 Industri Kimia Hilir Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri kimia hilir meliputi kimia anorganik hilir, kimia organik hilir, dan kimia hilir lainnya .4 Industri Tekstil dan Aneka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri tekstil dan aneka tekstil, pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka .2 Industri Agro .1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri hasil hutan dan perkebunan meliputi kayu dan rotan, selulosa dan karet, serta hasil perkebunan non pangan lainnya
.2 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan meliputi hasil tanaman pangan, hasil perkebunan, hasil laut, perikanan, dan peternakan .3 Industri Minuman Dan Tembakau Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri minuman dan tembakau meliputi hasil holtikultura dan minuman ringan, hasil tembakau, hasil susu dan minuman lainnya .3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi .1 Alat Transportasi Darat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri alat transportasi darat meliputi kendaraan roda empat atau lebih, kendaraan roda dua dan kereta api, industri komponen .2 Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan meliputi industri perkapalan, industri kedirgantaraan dan alat pertahanan, industri bangunan lepas pantai .3 Elektronika Dan Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri elektronika dan telematika meliputi industri software dan konten, industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika, dan industri elektronika konsumsi dan komponen .4 Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian meliputi industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan, industri mesin perkakas, dan pelestari lingkungan, industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat .4 Industri Kecil dan Menengah .1 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri
536 hijau di bidang industri pangan, kimia dan bahan bangunan .2 Industri Kerajinan dan Sandang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri kerajinan dan sandang .3 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri produk logam, alat angkut dan kreatif telematika, dan elektronik Industri Unggulan dan Pengembangan Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kerja sama Industri Unggulan .1 Analisis Industri Unggulan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisisis kerja sama industri unggulan .2 Monitoring Dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kompetensi inti industri .3 Pengembangan Industri .1 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan .2 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pengembangan kawasan industri .4 Kerja Sama Industri Internasional .1 Kerja Sama Industri Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerjasama teknik dan promosi industri, dan multilateral .2 Ketahanan Industri .1 Penanganan Hambatan Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan industri hijau di bidang industri kimia hilir meliputi kimia anorganik hilir, kimia organik hilir, dan kimia hilir lainnya .2 Pengamanan Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan industri meliputi pengamanan basis
industri manufaktur, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, pengamanan industri agro, dan pengamanan industri kecil dan menengah 537 Aneka Kerajinan .1 Kerajinan Rakyat 538 Usaha Negara .1 Perjan .2 Perum .3 Persero 539 Perusahaan Daerah 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 541 Pembinaan Usaha Pertambangan .1 Pembinaan Usaha Air Bawah Tanah .2 Pembinaan Usaha Listrik dan Energi .3 Pembinaan Pertambangan Usaha Minyak dan Gas .4 Pembinaan Usaha Penambangan Bahan Galian 542 Bimbingan Usaha Pertambangan .1 Bimbingan dan Penyuluhan Pengeboran Air Bawah Tanah .2 Bimbingan dan Penyaluran Listrik dan Energi .3 Bimbingan dan Penyuluhan Minyak dan Gas .4 Bimbingan dan Penyuluhan Penambangan Bahan Galian .5 Bimbingan dan Penyuluhan Geologi 543 Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Usaha Air Bawah Tanah .1 Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Usaha Air Bawah Tanah .2 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Listrik dan Energi .3 Pengawasan dan pengendalian Penambangan Usaha Minyak dan Gas .4 Pengawasan dan pengendalian Penambangan Usaha Bahan Galian 544 Perizinan Bidang Petambangan .1 Perizinan Pertambangan Air Bawah Tanah .2 Perizinan Pertambangan Listrik dan Energi .3 Perizinan Pertambangan Minyak dan Gas .4 Perizinan Pertambangan Bahan Galian 545 Penelitian dan Pengembangan Geologi dan Potensi .1 Penelitian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah .2 Penelitian dan Pemanfaatan Bahan-Bahan Galian 546 Pertambangan dan Energi
.1 Minyak dan gas .1 Perijinan .2 Rekomendasi .3 Kontrak Karya .4 Pengusahaan .5 Penyaluran .6 Tangki, Pompa, Tanker .2 Energi .1 Energi Alternatif .2 Konservasi Energi .3 Pemetaan Energi .4 Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED) .5 Konservasi Energi .6 Energi baru terbarukan .3 Galian C .4 Pasca tambang .1 Reklamasi .2 Penutupan 547 Organisasi dan Profesi Bidang Pertambangan 548 Kerjasama Pengelolaan Pertambangan 549
550 PERHUBUNGAN 551 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .1 Jaringan Transportasi Jalan .1 Jaringan Prasarana dan Pelayanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jaringan transportasi jalan meliputi jaringan prasarana dan pelayanan seperti penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang; penentuan lokasi terminal penumpang; penetapan lokasi terminal barang utama; standar pelayanan minimal pengoperasian terminal; jaringan trayek angkutan antar kota/propinsi; jaringan lintas pada jaringan jalan primer; penetapan kelas jalan primer; kualifikasi teknis petugas terminal; dan jaringan transportasi jalan sekunder .2 Pengembangan Transportasi Jalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan transportasi jalan seperti sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan
jalan, pengembangan transportasi jalan .2 Sarana Angkutan Jalan .1 Pengujian Kendaraan Bermotor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sarana angkutan jalan seperti pengujian kendaraan bermotor, pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, dan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor .2 Teknologi Kendaraan Bermotor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan teknologi kendaraan bermotor seperti sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor .3 Lalu lintas jalan .1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lalu lintas jalan a manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non-tol .2 Perlengkapan Jalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perlengkapan jalan seperti pedoman teknis perlengkapan jalan, penimbangan kendaraan bermotor di jalan, akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor, kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor, pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional .4 Angkutan Jalan .1 Angkutan Penumpang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian angkutan penumpang seperti tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara, izin trayek antar kota antar propinsi, izin operasi
angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/propinsi, penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, pemberian subsidi angkutan umum, angkutan perintis, penghargaan perusahaan angkutan umum .2 Angkutan Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian angkutan barang seperti sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan,tarif angkutan barang, izin operasi angkutan barang tertentu, pembinaan angkutan barang .5 Pengendalian Operasioanl .1 Monitoring Operasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring operasional seperti pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan .2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyidik pegawai negeri sipil meliputi pedoman teknis, penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh penyidik pegawai negeri sipil (ppns), bimtek ppns, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil (ppns), dll 552 Bina Sistem Transportasi Perkotaan .1 Jaringan Transportasi Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian jaringan transportasi perkotaan meliputi transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan; transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; sistem informasi manajemen (sim) jaringan transportasi perkotaan .2 Lalu Lintas Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian lalu lintas perkotaan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan; manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah 02 Angkutan Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian angkutan perkotaan meliputi penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek; jaringan trayek perkotaan; penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi 03 Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemaduan modal transportasi perkotaan meliputi pemaduan moda transportasi perkotaan; penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang; pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi; penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi 04 Dampak Transportasi Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian dampak transportasi perkotaan meliputi penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan; penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan; masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan; pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota; rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan; masterplan transportasi perkotaan 553 Keselamatan Transportasi Darat .1 Manajemen Keselamatan .1 Monitoring dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi monitoring dan evaluasi data kecelakaan; kualifikasi unit pengkajian; pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
.2 Pengembangan Keselamatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta harmonisasi kebijakan .2 Promosi dan Kemitraan Keselamatan .1 Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi keselamatan; penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan .2 Kemitraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan .3 Bina Keselamatan Angkutan Umum .1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum .2 Keselamatan Awak Angkutan Umum Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan bina keselamatan awak kendaraan angkutan umum. .4 Audit dan Inspeksi Keselamatan .1 Audit Keselamatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit keselamatan meliputi pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia; identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan; audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta laik fungsi jalan .2 Inspeksi Keselamatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pedoman kesselamatan; Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan; investigasi kecelakaan dan laik fungsi jalan
554 Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api .1 Jaringan .1 Penataan Jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan jaringan seperti penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah, panjang pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api; kapasitas lintas; pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api; pemantauan dan evaluasi kelas stasiun; pemanfaatan dan kondisi stasiun; pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi; dan pengembangan sistem informasi manajemen (sim) jaringan jalur kereta api .2 Pengembangan Jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jaringan seperti pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang; rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru; penetapan trase jalur kereta api; pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian; rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkerataapian .2 Lalu Lintas .1 Lalu Lintas Antarkota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lalu lintas antarkota seperti penggunaan sinyal, tanda, dan marka; penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (gapeka; penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api; teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya; pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api; pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api; pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api; pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (sim) lalu lintas; penyelenggaraan, rencana
operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antar kota .2 Lalu Lintas Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lalu lintas perkotaan seperti penggunaan sinyal, tanda, dan marka; penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (gapeka); penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api; teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya; pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api; pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api; pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem operasi perjalanan kereta api penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antar kota .3 Angkutan .1 Angkutan Antarkota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan angkutan antarkota seperti penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan; pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif; kewajiban pelayanan publik (pso) dan subsidi angkutan perintis; penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan; penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun; penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi; penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota .2 Angkutan Perkotaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan angkutan perkotaan seperti penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan; pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif; kewajiban pelayanan publik (pso) dan subsidi angkutan perintis; penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan;
penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun; penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi penataan dan pengembangan sistem pengangkutan angkutan kereta api antar kota; penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota .4 Investasi .1 Penyelenggaraan Kerjasama Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kerjasama seperti pemantauan kerjasama pemerintah dan swasta penetapan perhitungan pemantauan nilai kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian; penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yg dikerjasamakan perhitungan, pelaksanaan biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkertaapian; penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (sim) investasi dibidang perkertaapian .2 Pengembangan Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan usaha seperti penetapan, pemantauan penyelenggara perkeretaapian - penetapan, pemantauan izin usaha dan izin operasi; no jenis/series arsip retensi keterangan; pelaksanaan, pemantauan promosi investasi perkeretaapian 555 Prasarana Perkeretaapian .1 Jalur dan Bangunan Kereta Api .1 Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jalan rel dan tanah kereta api seperti pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api; perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api; penetapan rancang bangun; penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel; pengesahan kualitas material baru jalan rel; akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi
.2 Jembatan dan Bangunan Kereta Api Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jembatan dan bangunan kereta api seperti pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api; perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api; penetapan rancang bangun; penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel; pengesahan kualitas material baru jalan rel; akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi .2 Fasilitas Operasi Kereta Api .1 Persinyalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persinyalan seperti pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan persinyalan; perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusahaan persinyalan; penetapan rancang bangun; penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang persinyalan; pengesahan kualitas material baru persinyalan; akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi persinyalan .2 Telekomunikasi dan Pelistrikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan telekomunikasi dan pelistrikan seperti pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan telekomunikasi dan pelistrikan; perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusahaan telekomunikasi dan pelistrikan; penetapan rancang bangun; penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang telekomunikasi dan pelistrikan; pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan; .3 Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api .1 Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengujian dan sertifikasi jalur dan bangunan kereta api seperti pengujian pertama jalur dan bangunan serta stasiun kereta api; pengesahan hasil uji; pengesahan kualitas material untuk jalur dan bangunan serta
stasiun kereta api yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api; penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api; pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api. .4 Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api .1 Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengujian dan sertifikasi fasilitas operasi kereta api seperti pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian fasilitas operasi kereta api; pengesahan hasil uji; pengesahan kualitas material untuk fasilitas operasi kereta api; penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api; pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api. 556 Sarana Perkeretaapian .1 Pengembangan Sarana .1 Rancang Bangun dan Rekayasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian seperti penyiapan database; sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa. .2 Pengendalian Mutu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian mutu sarana perkeretaapian seperti pengendalian mutu sarana perkeretaapian; persyaratan teknis sarana perkeretaapian; database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu. .2 Pengawasan Sarana .1 Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana; serta database dan pengembangan sistem informasi.
.2 Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan & Perawatan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan tempat dan fasilitas pengujian, pemeriksaan & perawatan seperti penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa, depo, dan tempat pengujian; database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian. .3 Pengelolaan Sarana Milik Negara .1 Pengadaan dan Pengoperasian. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara seperti pengoperasian sarana milik negara; pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara; database dan pengembangan sistem informasi sarana milik Negara. .2 Perawatan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sarana perkeretaapian milik negara; serta database dan pengembangan sistim informasi sarana milik Negara. .4 Pengujian dan Sertifikasi Sarana. .1 Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengujian dan sertifikasi sarana penggerak seperti pengujian dan sertifikasi; serta database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi. .2 Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengujian dan sertifikasi sarana tanpa penggerak seperti pengujian dan sertifikasi; database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi. 557 Keselamatan Perkeretaapian .1 Audit dan Peningkatan Keselamatan .1 Audit Keselamatan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit keselamatan perkeretaapian; dan identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam. .2 Peningkatan Keselamatan.
558 559 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi di bidang peningkatan keselamatan. .2 Analisis dan Penanganan Kecelakaan .1 Analisis Kecelakaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis kecelakaan seperti pelaporan di bidang penyebab kecelakaan; pengembangan sistem informasi kecelakaan perkerataapian. .2 Penanganan Kecelakaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan kecelakaan perkeretaapian. .3 Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM .1 Akreditasi Kelembagaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi kelembagaan: seperti akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana; pengoperasian prasarana dan sarana kereta api. .2 Sertifikasi Sumber Daya Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi sumber daya manusia seperti penetapan sertifikat keahlian; serta peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api. .4 Penegakan Hukum .1 PPNS Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil seperti pengusulan pengangkatan/pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil; pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam penyidikan; penyiapan pelaksanaan penyidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penyidikan; dan tata kelola administrasi penyidikan. .2 Bimbingan Teknis Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan regulasi perkeretaapian.
560 TENAGA KERJA .1 Perencanaan Tenaga Kerja .1 Perencanaan Tenaga Kerja Makro .1 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan tenaga kerja daerah mulai dari pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pemantauan sampai dengan analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan. .2 Perencanaan Tenaga Kerja Mikro .1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah mulai dari pelaksanaan kebijakan,pembinaan dan pemantauan sampai dengan analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan. .2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta Naskah-naskah yang berkaitan dengankegiatan perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta mulai dari pelaksanaan kebijakan,pembinaan dan pemantauan sampai dengan analisis , evaluasi dan pelaporan perencanaan. 561 Pembinaan .1 Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. .1 Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan. .1 Pengembangan Standarisasi Kompetensi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi meliputi : Penerapan Standar Kompetensi, Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi, Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan, Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan, dan Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian. .2 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja meliputi: Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan, Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan, Pengembangan Standar Mutu (PSM)
Lembaga Pelatihan, Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga. .3 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan meliputi : Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah, Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta, Tenaga Pelatihan, Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan. .4 Bina Pemagangan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bina Pemagangan meliputi : Pemagangan Dalam Negeri, Pemagangan Luar Negeri, Perizinan dan Advokasi Pemagangan, Promosi dan Jenjang Pemagangan. .5 Produktivitas dan Kewirausahaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Produktivitas dan Kewirausahaan meliputi: Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan, Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas, dan Pengembangan Kewirausahaan. .2 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja .1 Pengembangan Pasar Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Pasar Kerja meliputi : Informasi Pasar Kerja, Analisis Pasar Kerja , Bursa Kerja, dan Analisis Jabatan. .2 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri meliputi: Penempatan Antar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, dan Pemberdayaan Pengantar Kerja.
.3 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri meliputi: Kelembagaan Penempatan, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Kerjasama Internasional. .4 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal meliputi : Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal, Pengembangan Padat Karya, Terapan Teknologi Tepat Guna, dan Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga. .1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal. .2 Pengembangan Padat Karya. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Padat Karya Perdesaan dan Perkotaan. .3 Terapan Teknologi Tepat Guna. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna meliputi: Pengembangan Teknologi Tepat Guna, dan Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna. .4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga meliputi: Pemberdayaan Pendampingan, dan Kerjasama Antar Lembaga. .5 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing .1 Analisis dan Perizinan Sektor Industri. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Analisis dan Perizinan Sektor Industri meliputi: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri. .2 Analisis dan Perizinan Sektor Jasa.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Analisis dan Perizinan Sektor Jasa meliputi: Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa. .3 Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan. .6 Standarisasi Profesi .1 Sistem Informasi dan Registrasi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sistem Informasi dan Registrasi meliputi : Naskah- naskah yang behubungan dengan sistem informasi dan registrasi, dan Dokumen yang behubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja. .2 Pembakuan Akreditasi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembakuan Akreditasi meliputi : Dokumen yang behubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi, serta Dokumen yang behubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan. .3 Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja. .1 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi. .1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama. .2 Perjanjian Kerja. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perjanjian Kerja meliputi: Dokumen yang behubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi, serta Dokumen yang behubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan. .3 Kesejahteraan Pekerja. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kesejahteraan Pekerja meliputi: Program
Kesejahteraan, dan fasilitas kesejahteraan. .4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Analisis Diskriminasi Syarat Kerja meliputi: Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja, dan Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja. .2 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial .1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Organisasi Pekerja dan Pengusaha .2 Kelembagaan Hubungan Industrial Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kelembagaan Hubungan Industrial meliputi: Lembaga Kerjasama BIPARTIT, serta Lembaga Kerjasama TRIPARTIT. .3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial meliputi: Penyiapan Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial, Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial. .3 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. .1 Pengupahan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengupahan meliputi: Penerapan Standar Pengupahan, dan Pengurusan Pengupahan. .2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja meliputi : Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja, dan Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja. .4 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial. .1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial meliputi : Pencegahan Dini, Penanganan Mogok dan
Penutupan Perusahaan. .2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi: Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial, Evaluasi dan Pelaporan. .3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan. .4 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan .1 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. .1 Pengawasan Norma Kerja. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Kerja meliputi : Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat, Pengawasan Norma Pengupahan. .2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat. .3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja meliputi: Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri. .2 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak .1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Kerja Perempuan meliputi : Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi, dan Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.
.2 Pengawasan Norma Kerja Anak. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Kerja Anak meliputi Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak. .3 Kerjasama Lintas Sektoral. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kerjasama Lintas Sektoral meliputi: Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan, dan Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak. .4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak. .3 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja .1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan. .2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran. .3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Kesehatan Kerja meliputi : Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja, dan Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja. .4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya. :
.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3. .4 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Hasil Pengawasan. .5 Bina Penegakan Hukum. .1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan meliputi: Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, dan Penindakan Norma Ketenagakerjaan. .2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan meliputi Teknis Penyedikan Norma Ketenagakerjaan, dan Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan. .3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi : Pemberdayaan PPNS, dan Sarana dan Prasarana PPNS. .4 Kerjasama Penegakan Hukum. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kerjasama Penegakan Hukum meliputi : Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum, dan Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan. 562 Keselamatan dan Kesehatan Kerja .1 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). .1 Pengkajian Pelayanan K3. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengkajian Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). .2 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). :
.2 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3. .1 SDM K3. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan SDM K3 meliputi: Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3, Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3. .2 Kompetensi K3. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetensi K3 meliputi : Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3, Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3, Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3, Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3. 563 Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita. .1 Data Permintaan TKI / TKW dari Luar Negeri. .2 Data Kesediaan TKI. .3 Rekrut calon TKI. Naskah- naskah yang berkaitan dengan pendaftaran, seleksi, berkas persyaratan, pelatihan, dan tes kesehatan calon tenaga kerja TKI/ TKW. .4 Pemberangkatan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan paspor, perjanjian kerja, kartu identitas, permohonan fiskal, pembekalan akhir, berita acara serah terima. .5 Pemulangan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan pemulangan TKI/ TKW karena kontrak habis, ilegal, dan kasus pidana. .6 Pengangguran. 564 Tenaga Kerja Asing. Naskah- naskah yang berkaitan dengan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing, Data Tenaga Kerja Asing, Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing. Pemulangan Tenaga Kerja Asing, Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing Ilegal.
565 Tenaga Kerja Sukarela Naskah- naskah yang berkaitan dengan butsi dan padat karya. 566
567
568
569
570 PENANAMAN MODAL .1 Modal domestic. .1 Kerja sama penanaman modal antar provinsi. .2 Kerja sama penanaman modal antar kabupaten. .2 Modal asing. .3 Modal patungan (joint venture)/ penyertaan modal. .4 Pasar uang dan modal. .5 Saham. 571 Perencanaan Penanaman Modal .1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya. .1 Agribisnis. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal agribisnis meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan peternakan. .2 Industri. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal industry energi terbarukan, dan energi tak terbarukan. .3 Sumber Daya Mineral. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal sumber daya mineral meliputi mineral logam, mineral non logam. .2 Perencanaan Industri Manufaktur. .1 Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal industri logam, mesin, tekstil dan aneka. .2 Industri Kimia. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal industri kimia dasar, industri barang kimia dan farmasi.
.3 Industri Alat Transportasi dan Telematika. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal industri alat transportasi, dan industri telematika. .3 Perencanaan Jasa dan Kawasan. .1 Jasa Perdagangan dan Pariwisata. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal jasa perdagangan dan pariwisata. .2 Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya. .3 Kawasan Ekonomi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal kawasan ekonomi khusus , dan kawasan ekonomi lainnya. .4 Perencanaan Infrastruktur. .1 Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal infrastruktur transportasi darat dan perkeretaapian, infrastruktur jalan dan jembatan. .2 Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal infrastruktur energi dan sumber daya air. .3 Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan penanaman modal infrastruktur transportasi laut, udara, dan infrastruktur lainnya. 572 Pengembangan Iklim Penanaman Modal. .1 Deregulasi Penanaman Modal. .1 Sektor Primer. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan deregulasi penanaman modal sektor primer meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, energi,
sumber daya mineral dan kehutanan. .2 Sektor Sekunder. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan deregulasi penanaman modal sektor sekunder meliputi sektor industri logam, mesin, transportasi dan telematika, industri agro, kimia, tekstil dan aneka. .3 Sektor Tersier. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan deregulasi penanaman modal sektor tersier meliputi sektor pariwisata, perdagangan dan telekomuniksi, perhubungan, pekerjaan umum dan jasa lainnya. .2 Pengembangan Potensi Daerah. .1 Sektor Primer. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan potensi daerah sektor primer. .2 Sektor Sekunder. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan potensi daerah sektor sekunder meliputi sektor industri logam, mesin, transportasi dan telematika, sektor agro, kimia, tekstil dan aneka. .3 Sektor Tersier. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan potensi daerah sektor tersier. .3 Pemberdayaan Usaha. .1 Pembinaan dan Penyuluhan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penyuluhan. .2 Kemitraan Usaha. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan usaha sektor primer, tersier, dan sekunder. .3 Pelayanan Usaha. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan usaha sektor primer, tersier, dan sekunder. 573 Promosi Penanaman Modal .1 Pengembangan Promosi. .1 Analisis Strategi Promosi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis target promosi, dan analisis daya saing promosi
.2 Fasilitasi Promosi Luar Negeri. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi promosi luar negeri. .2 Promosi Sektoral. .1 Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri sumber daya alam, jasa dan kawasan .2 Promosi Industri Manufaktur. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi industri manufaktur meliputi industri logam, barang logam, mesin dan elektronik, dan industri manufaktur lainnya. .3 Promosi Infrastruktur. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, jalan, jembatan, infrastruktur energi, sumber daya air, dan infrastruktur lainnya. .3 Pameran dan Sarana Promosi. .1 Pameran. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi potensi daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pameran mulai dari penyusunan program, penyelenggaraan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. .2 Media Cetak. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi untuk peningkatan penanaman modal yang meliputi materi promosi, publikasi dan distribusi. .3 Media Elektronik. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi untuk peningkatan penanaman modal yang meliputi materi promosi, dan pelayanan informasi. 574 Kerja Sama Penanaman Modal. .1 Kerja Sama Antar Negara. .1 Analisis Strategi Promosi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama penanaman modal antar Negara.
.2 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional. .1 Asosiasi dan Lembaga Bisnis. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama penanaman modal dengan asosiasi dan lembaga bisnis internasional. .2 Lembaga Keuangan. Naskah- naska yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama penanaman modal dengan lembaga perbankan dan non perbankan. 575 Pelayanan Penanaman Modal. .1 Pelayanan Aplikasi. .1 Aplikasi Sektor Primer dan Tersier. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan aplikasi sektor primer dan tersier meliputi aplikasi baru, aplikasi perluasan, dan aplikasi perubahan. .2 Aplikasi Sektor Sekunder. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan aplikasi sektor sekunder meliputi aplikasi baru, aplikasi perluasan, dan aplikasi perubahan. .2 Pelayanan Perizinan. .1 Perizinan Sektor Primer dan Tersier. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan sektor primer dan tersier meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana, kehutanan, perikanan, perhubungan dan telekomunikasi, pertambangan dan energi, pertambangan dan aneka jasa. .2 Perizinan Sektor Sekunder. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan sektor sekunder meliputi industri mesin, logam dan barang logam, industri kimia dan barang kimia, industri aneka. .3 Pelayanan Fasilitas. .1 Fasilitas Sektor Primer dan Tersier. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan fasilitas sektor primer dan tersier meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana, kehutanan, perikanan, perhubungan dan telekomunikasi, pertambangan dan energi,
pertambangan dan aneka jasa. .2 Fasilitas Sektor Sekunder. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan fasilitas sektor sekunder meliputi industri mesin, logam dan barang logam, industri kimia dan barang kimia, industri aneka. 576 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. .1 Pemantauan Penanaman Modal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal. .2 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal. .3 Fasilitasi Penyelesaian Masalah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah. .4 Pengawasan Penanaman Modal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal. .5 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencabutan/ Pembatalan Perizinan Penanaman Modal. .6 Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal. 577
578
579
580 PERBANKAN MONETER 581 Kredit 582 Inventasi 583 Tabungan Naskah- naskah yang berkaitan dengan macam- macam tabungan seperti deposito, tabanas, hiprada dan sebagainya. 584 Bank Pembangunan Daerah .1 Bank Jawa Tengah. .2 BKK, BPR BKK, Bank Pasar.
585 Asuransi .1 Dana Kecelakaan Lalu Lintas. .2 Polis. .3 Premi. .4 Tertanggung / Pemegang Polis. .5 Uang Pertanggungan. 586 Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer 587 Fiscal 588 Hutang Negara Obligasi 589 Moneter 589 Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer 590 AGRARIA 591 Tata Guna Tanah .1 Pemetaan dan Pengukuran .2 Perpetaan .3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi .4 Fatwa Tata Guna Tanah .5 Tanah Kritis 592 Landreform .1 Redistribusi Pendaftaran Pemilikan dan Pengurus Tanah Pertanian Penentuan Tanah Obyek Landreform Pembagian Tanah Landreform Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform .2 Ganti Rugi .1 Ganti Rugi Tanah Kelebihan .2 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan .3 Ganti Rugi Tanah Absentee .4 Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee .5 Ganti Rugi Tanah Partikelir .6 Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir .3 Bagi Hasil .1 Penetapan Imbangan Gadai Tanah .2 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil .3 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil .4 Gadai Tanah .1 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah .2 Pelaksanaan Gadai Tanah .3 Sengketa Gadai Tanah
.5 Bimbingan dan Penyuluhan .6 Pengembangan .7 Yayasan Dana Landreform (YDL) 593 Pengurusan Hak-hak Tanah .1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis .1 Sewa Tanah. .2 Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus. .2 Hak Milik .1 Perorangan. .2 Badan Hukum. .3 Hak Pakai .1 Perorangan. Hak pakai perorangan meliputi hak pakai Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. .2 Badan Hukum. Hak pakai badan hukum meliputi Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, dan Kantor Dagang Asing. .3 Tanah Gedung-Gedung Negeri. .4 Guna Usaha .1 Perkebunan Besar . .2 Perkebunan Rakyat. .3 Peternakan. .4 Perikanan. .5 Kehutanan. .5 Hak Guna Bangunan .1 Perorangan. .2 Badan Hukum. .3 P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda). .4 Badan Hukum Asing Belanda-PBK No. 5/56. .5 Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960). .6 Hak Pengelolaan .1 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate . .2 Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan. .7 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 185) .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah .1 Pencabutan Hak. .2 Pembebasan Tanah. .3 Ganti Rugi Tanah.
594 Pendaftaran Tanah .1 Pengukuran/ Pemetaan .1 Fotogrametri .2 Terristris .3 Triangulasi .4 Peralatan .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6 / 1960) .3 Sertifikat .4 Penjabat Pembuatan Akte Tanah 595 Transmigrasi .1 Tata Guna Tanah .2 Landreform .3 Pengurusan Hak-hak Tanah .4 Pendaftaran Tanah 596
597
598
599
600 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 601 Pelayanan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat PU .1 Pelayanan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan teknis bidang Pekerjaan Umum seperti teknis jalan, jembatan, tata air, lingkungan, prasarana lingkungan, dan pengembangan Sumber Daya Air .2 Pemberdayaan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana bidang Pekerjaan Umum seperti pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dan penyuluhan .3 Perizinan Bidang Pekerjaan Umum 602
603
604
605
606
607
608
609
610 Sumber Daya Air .1 Perencanaan Teknik Sumber Daya Air .1 Teknik Tata Air .2 Teknik Pengendalian Air .3 Pengendalian Teknologi Sumberdaya Air .2 Jaringan Irigasi. Naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan serta perbaikan jaringan irigasi seperti saluran, pintu air dan sarana irigasi lainnya. .1 Bangunan Waduk. Naskah- naskah yang berkaitan dengan bendungan, tanggul, pelimpahan banjir, Menara pengambilan, pembangunan dermaga. .2 Bangunan pengambilan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan bendungan, bendungan dengan pintu bilas, bendungan dengan pompa, pengambilan bebas, pengambilan bebas dengan pompa, sumur dengan pompa, kantung lumpur, silt ekstretoe, escope channel. .3 Bangunan Pembawa. Naskah- naskah yang berkaitan dengan saluran saluran induk, saluran sekunder, suplesi, tersier, saluran kwarter, salurang pasangan, saluran tertutup/ terowongan), bangunan (bagunan bagi, bangunan dan sadap, bangunan sadap, bangunan check, bangunan terjun), bax tersier, got miring, talang, syphon, gorong- gorong, pelimpahan samping. .4 Bangunan Pembangunan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan saluran (saluran pembuangan induk, sekunder, tersier), bangunan (bangunan out let, terjun, penahan banjir), gorong- gorong pembuangan, talang pembuangan, syphon pembuangan. .5 Bangunan lainnya. Naskah- naskah yang berkaitan dengan jalan (jalan inspeksi, jalan logistik), jembatan (jembatan inspeksi, jembatan hewan), tangan cuci, kubangan kerbau, waduk lapangan, banguan penunjang, jaringan telepon, stasiun argo, bangunan TPI dan pasar ikan. .3 Drainage Kota
.4 Pengendalian Banjir .1 Kopro Banjir. .2 Pembuatan Saluran untuk Pengendalian Banjir. .3 Waduk. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatanpembuatan, perbaikan, dan pengerukan waduk. .4 Volde. .5 Alat-alat komunikasi operasional pengendalian banjir. 611 Pengembangan Sumber Daya Air dan Pantai .1 pengembangan Tata Air .2 Pengembangan Waduk Pantai dan Muara .3 Pembangunan Sumber Daya Air .4 Pemeliharaan dan Pengendalian 612 Polder .1 Tanggul keliling. Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanggul, bangunan penutup sungai, dan jembatan. .2 Bangunan pembawa. Naskah- naskah yang berkaitan dengan saluran (saluran muka, saluran pembawa induk, saluran pembawa sekunder, saluran stasiun pompa pemasukan), Bangunan bagi (gorong- gorong dan syphon). .3 Bangunan pembuangan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan stasiun pompa pembangunan, saluran (pembawa induk, pembawa skunder, pembuangan induk, pembuangan sekunder), pintu air pembuangan, gorong- gorong pembuangan, syphon pembuangan. .4 Bangunan lainnya Naskah- naskah yang berkaitan dengan bangunan (pengukur air, pengukur curah hujan, gudang stasiun pompa, listrik stasiun pompa) dan rumah petugas eksploitasi. 613 Pasang surut .1 Bangunan pembawa Naskah- naskah yang berkaitan dengan saluran (pembawa induk, pembawa sekunder, pembawa tersier, penyimpanan air, saluran pintu pembuangan).
.2 Bangunan pembuangan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan saluran (pembawa induk, pembawa sekunder, pembawa tersier, penyimpanan air, pintu pembuangan, pembuang induk, pembuang sekunder, pembuang tersier, pengumpul air), dan bangunan pintu pembuang. .3 Bangunan lainnya. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kolom pasang, saluran (lalu lintas, muka), bangunan (penangkis kotoran, pengukur muka air, pengukur curah hujan), jalan, dan jembatan. 614 Pengendalian sungai .1 Bangunan Pengaman. Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanggul banjir, pintu pengatur banjir, klep pengatur banjir, tembok pengaman talud, krib, kantung lumpur, check dam, dan syphon. .2 Saluran Pengaman. Naskah- naskah yang berkaitan dengan saluran banjir, saluran drainage, dan corepure. .3 Bangunan Lainnya. Naskah- naskah yang berkaitan dengan warning system, dan stasiun (stasiun pengukur curah hujan, pengukur air, pengukur cuaca, dan pos penjagaan). 615 Pengaman Pantai. Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanggul, krib, dan bangunan lainnya. 616 Air Permukaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan stasiun pompa, bangunan pembawa, bangunan pembuangan, bangunan embung, dan bangunan lainnya. 617
618
619
620 JALAN 621 Jalan Kabupaten .1 Perencanaan Teknik Jalan .2 Peningkatan Jalan dan Pemeliharaannya .3 Daerah Penguasaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan daerah penguasaan tanah, tanaman, dan bangunan.
.4 Bangunan Sementara. Naskah- naskah yang berkaitan dengan jalan sementara, jembatan sementara, kantor proyek, gedung proyek, barak kerja, laboratorium lapangan, dan rumah. .5 Badan Jalan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan pekerjaan tanah (earth work), dan stabilitasi. .6 Perkerasan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi, dan lapisan permukaan. .7 Drainage. Naskah- naskah yang berkaitan dengan parit tanah, dan gorong- gorong (culvert). .8 Buku Trotoir. Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanah, tanaman, perkerasan, dan pasangan. .9 Medium . Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanah, tanaman, perkerasan, pasangan. .10 Daerah Sampingan Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanaman dan pagar. .11 Bangunan Pelengkap dan Pengaman. Naskah- naskah yang berkaitan dengan rambu- rambu/ tanda- tanda lalu lintas, lampu penerangan, lampu pengaturan lalu lintas, patok- patok KM, patok- patok ROW (sempadan}, rel pengaman, pagar, turap penahan, dan bronjong. 622 Jalan Provinsi .1 Bina Teknik Jalan .2 Pembuatan Jalan dan Perbaikannya .3 Daerah Penguasaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan daerah penguasaan tanah, tanaman, dan bangunan. .4 Bangunan Sementara. Naskah- naskah yang berkaitan dengan jalan sementara, jembatan sementara, kantor proyek, gedung proyek, barak kerja, laboratorium lapangan, dan rumah. .5 Badan Jalan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan pekerjaan tanah (earth work), dan stabilitasi.
.6 Perkerasan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi, dan lapisan permukaan. .7 Drainage. Naskah- naskah yang berkaitan dengan parit tanah, dan gorong- gorong (culvert). .8 Buku Trotoir. Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanah, tanaman, perkerasan, dan pasangan. .9 Medium. Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanah, tanaman, perkerasan, pasangan. .10 Daerah Sampingan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan tanaman dan pagar. 623 Jalan Nasional .1 Daerah Penguasaan .2 Badan Jalan .3 Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) .4 Drainage (gorong- gorong, parit) .5 Median .6 Daerah Samping (pagar, tanaman) .7 Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu- rambu). 624
625
626
627
628
629
630 JEMBATAN 631 Jembatan pada Jalan Kabupaten .1 Perencanaan Teknik Jembatan. .2 Pembuatan Pembangunan/ Peningkatan Jembatan dan Pemeliharaan. .3 Daerah Penguasaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan daerah penguasaan tanah, tanaman, dan bangunan. .4 Bangunan Sementara. Naskah- naskah yang berkaitan dengan jalan sementara, jembatan sementara, kantor proyek, gedung proyek, barak kerja, laboratorium lapangan, dan rumah.
.5 Pekerjaan tanah (earth work). Naskah- naskah yang berkaitan dengan galian tanah dan timbunan tanah. .6 Pondasi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan pondasi kepala jembatan, pondasi pilar, dan pondasi angker. .7 Bangunan Bawah. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kepala jembatan, pilar, piloon, dan landasan. .8 Bangunan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan gelagar, lantai, perkerasan, jalan orang/ trotoir, sandaran, dan talang air. .9 Bangunan Pengaman. Naskah- naskah yang berkaitan dengan turap/ penahan, bronjong, strek dam, kist dam, coupute, krip. .10 Bangunan Pelengkap. Naskah- naskah yang berkaitan dengan rambu- rambu/ tanda- tanda lalu lintas, patok pengamanan, patok ROW. .11 Oprit. Naskah- naskah yang berkaitan dengan badan, perkerasan, drainage, baku, medium. 632 Jembatan pada Jalan Provinsi .1 Bina Teknik Jembatan. .2 Pembuatan Jembatan dan Perbaikannya. .3 Daerah Penguasaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan daerah penguasaan tanah, tanaman, dan bangunan. .4 Bangunan Sementara. Naskah- naskah yang berkaitan dengan jalan sementara, jembatan sementara, kantor proyek, gedung proyek, barak kerja, laboratorium lapangan, dan rumah. .5 Pekerjaan tanah (earth work). Naskah- naskah yang berkaitan dengan galian tanah dan timbunan tanah. .6 Pondasi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan pondasi kepala jembatan, pondasi pilar, dan pondasi angker. .7 Bangunan Bawah. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kepala jembatan, pilar, piloon, dan landasan.
.8 Bangunan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan gelagar, lantai, perkerasan, jalan orang/ trotoir, sandaran, dan talang air. .9 Bangunan Pengaman. Naskah- naskah yang berkaitan dengan turap/ penahan, bronjong, strek dam, kist dam, coupute, krip. .10 Bangunan Pelengkap. Naskah- naskah yang berkaitan dengan rambu- rambu/ tanda- tanda lalu lintas, patok pengamanan, patok ROW. .11 Oprit. Naskah- naskah yang berkaitan dengan badan, perkerasan, drainage, baku, medium. 633 Jembatan pada Jalan Nasional. .1 Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan) .2 Bangunan Sementara (gudang proyek, kantor proyek) .3 Pondasi .4 Bangunan Bawah .5 Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan). .6 Bangunan Pengaman (bronjong strek dam, krib) .7 Bangunan pelengkap dan Pengaman (rambu-rambu). 634
635
636
637
638
639
640 BANGUNAN/ PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN .1 Kebijakan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan di bidang pembangunan perumahan serta pelaksanaan penataan lingkungan dan pemukiman mulai dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan, sampai dengan penetapan kebijakan. 641 Bangunan Pemerintah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan bangunan pemerintah seperti gedung pengadilan, rumah pejabat negara, gedung DPRD, gedung balai kota, penjara, dan perkantoran.
642 Bangunan pendidikan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan bangunan Taman Kanak- kanak, SD, Sekolah Menengah, dan perguruan tinggi. 643 Bangunan Rekreasi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan bangunan olah raga, gedung kesenian, dan gedung pemancar. 644 Bangunan Perdagangan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, gedung perdagangan, bank, dan perkantoran. 645 Bangunan Pelayanan Umum. Naskah-naskah yang berkaitan dengan mandi, cuci, kakus umum; gedung parkir; rumah sakit; gedung telkom; terminal angkutan umum; terminal angkutan air; terminal angkutan darat; bangunan keagamaan. 646 Bangunan Peninggalan Sejarah Naskah-naskah yang berkaitan dengan monumen, candi, kraton, dan rumah tradisional. 647 Bangunan Industri 648 Penataan Lingkungan Permukiman .1 Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun .1 Pengadaan Lahan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah susun. .2 Pembangunan Sarana dan Prasarana. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah susun. .3 Pemeriksaan Pembangunan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan pembangunan rumah susun. .4 Pengendalian Pembangunan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pembangunan rumah susun. .5 Pengelolaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rumah susun termasuk pelayanan terhadap penghuni. .2 Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Bukan Rumah Susun. .1 Pengadaan Lahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bukan susun. .2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah bukan rumah susun. .3 Pemeriksaan Pembangunan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan pembangunan rumah bukan rumah susun. .4 Pengendalian Pembangunan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pembangunan rumah bukan rumah susun. .5 Pengelolaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rumah bukan rumah susun termasuk pelayanan terhadap penghuni. .3 Pembangunan Apartemen .1 Pengadaan Lahan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan apartemen. .2 Pembangunan Sarana dan Prasarana. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana apartemen. .3 Pemeriksaan Pembangunan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan pembangunan apartemen. .4 Pengendalian Pembangunan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pembangunan apartemen. .5 Pengelolaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan apartemen termasuk pelayanan terhadap penghuni. .4 Penyelesaiaan Sengketa Penghunian .5 Peran Serta Masyarakat Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perumahan.
.6 Perizinan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perizinan bidang perumahan. .7 Sertifikasi dan Registrasi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. 649 Elemen Bangunan .1 Pondasi Di atas Tiang .2 Dinding .1 Penahan beban .2 Tidak menahan beban .3 A t a p .4 Lantai / langit-langit .1 Suspended .2 Solit .5 Pintu / Jendela .1 Pintu Hermonik .2 Pintu biasa .3 Pintu Sorong .4 Jendela Kayu .5 Jendela Sorong .6 Jendela Vertikal 650 TATA RUANG KOTA .1 Kebijakan Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Jaringan Utilitas (SJU) .1 Kebijakan Bidang PJU .2 Kebijakan Bidang Sarana Jaringan Utilitas Kota .3 Teknik Standarisasi PJU dan Sarana jaringan Utilitas Kota .2 Penerangan Jalan Umum .1 Penerangan Bangunan Umum dan Ornamen Kota .2 Penerangan Fasilitas Umum .3 Lampu Hias .3 Sarana Jaringan Utilitas Kota .1 Sarana jaringan Telekomunikasi .2 Sarana Jaringan Air Bersih dan Limbah
.3 Sarana Jaringan Kelistrikan dan Gas .4 Bangunan Perlengkapan Sarana jaringan Utilitas Kota .4 Logistik PJU dan SJU Kota .1 Perbekalan .2 Pengujian Benda-Benda Kelengkapan PJU dan SJU Kota .5 Peran Serta Masyarakat Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peran serta masyarakat kota dalam kaitannya dengan PJU dan SJU Kota. .6 Bimbingan dan Penyuluhan PJU dan SJU Kota. .7 Perizinan PJU dan SJU Kota .8 Pertamanan dan Keindahan Kota 651 Daerah Perdagangan/ Pelabuhan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan daerah pusat perbelanjaan dan perkantoran. 652 Daerah Pemerintahan. 653 Daerah Perumahan (site & survey) .1 Kepadatan rendah (low density) .2 Kepadatan tinggi (hight density) 654 Daerah Industri. Naskah-naskah yang berkaitan dengan industri berat, ringan, dan industri rumahan (home industri). 655 Daerah Rekreasi (open space). Naskah-naskah yang berkaitan dengan publik garden, sport & playing fields, dan open space. 656 Tata letak Transportasi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan jaringan jalan, jaringan kereta api, dan jaringan sungai. 657 Assineering .1 Saluran pengumpulan. .2 Instalasi pengolahan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan bangunan penyaring, penghancur kotoran, pengendapan, pengering lumpur, unit disinfektan, dan unit perpompaan. 658 KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN .1 Kebijakan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan di bidang kebersihan, pertamanan
dan keindahan kota mulai dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan, sampai dengan penetapan kebijakan. .2 Taman pada Jalur Hijau .1 Perencanan Taman pada Jalur Hijau .2 Taman pada Jalur Hijau Tepian Air .3 Taman pada Jalur Hijau Jalan .4 Taman pada Jalur Hijau Penyempurnaan .3 Taman Kota/ Lingkungan, Taman Bangunan, Taman Rekreasi .1 Perencanaan Taman Perkotaan .2 Taman Kota dan Lingkungan .3 Taman Bangunan .4 Taman Rekreasi .5 Hutan Kota .4 Pemberdayaan Penghijauan Taman .5 Keindahan Kota .1 Perencanaan Keindahan Kota .2 Ornamen Kota .3 Pengendalian Utilitas Kota .6 Peran Serta Masyarakat .1 Pelatihan, Bimbingan, Penyuluhan Pertamanan dan Keindahan Kota. .2 Bina Usaha kemitraan Pertamanan dan Keindahan Kota. .7 Perizinan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota 659 Kebersihan/ Kesehatan Lingkungan .1 Kebijakan Bidang Kebersihan .2 Sampah .1 Penanggulangan Sampah. Naskah- naskah yang berkaitan dengan sampah termasuk tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir. .2 Pengawasan dan Pengendalian Sampah. .3 Peran Serta Masyarakat. .1 Bimbingan dan Penyuluhan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat tentang kebersihan.
.2 Pembinaan Usaha Kebersihan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan usaha kebersihan dan peran serta masyarakat di bidang kebersihan. .4 Pelayanan Masyarakat. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan. .5 Perizinan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perizinan bidang kebersihan. 660 LINGKUNGAN HIDUP 661 Tata Lingkungan .1 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup .1 Inventarisasi, penerapan, dan rencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi dokumentasi inventarisasi, pedoman inventarisasi, penetapan ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh) nasional, pedoman penyusunan RPPLH. .2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam meliputi evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, kebijakan pemanfaatan sumber. .2 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor .1 Evaluasi penerapan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi penerapan kebijakan wilayah dan sektor. .2 Perencanaan Lingkungan Hidup. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan perapan kebijakan wilayah dan sektor bidang lingkungan hidup. .3 Ekonomi Lingkungan .1 Perencanaan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan ekonomi lingkungan. .2 Insentif dan Pendanaan Lingkungan.
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan insentif dan pendanaan lingkungan. .4 Dampak Lingkungan .1 Bimtek Dampak Lingkungan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dampak lingkungan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan evaluasi. .2 Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan sistem kajian dampak lingkungan meliputi penilaian dokumen lingkungan, dan pemeriksaan dokumen lingkungan. .3 Evaluasi dan Tindak Lanjut. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan eevaluasi dan tindak lanjut dampak lingkungan. 662 Pengendalian Pencemaran Lingkungan .1 Pemantauan dan Pengawasan. .1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pengawasan pencemaran lingkungan sektor manufaktur, prasarana, dan jasa meliputi industri kimia, industri logam, elektronika dan mesin, aneka industri, prasarana dan jasa. .2 Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pengawasan pencemaran lingkungan sektor pertambangan, energi, minyak dan gas. .3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pengawasan pencemaran lingkungan sektor agro industri dan usaha skala kecil meliputi peternakan dan perikanan, perkebunan, kehutanan dan holtikultura, usaha skala kecil. .4 Udara Sumber Bergerak. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pengawasan pencemaran lingkungan sektor udara sumber bergerak meliputi transportasi air dan udara, transportasi darat, transportasi kereta api dan kendaraan berat.
.2 Evaluasi dan Pengembangan .1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan pengendalian pencemaran lingkungan akibat sektor manufaktur, prasarana dan jasa meliputi industri kimia, industri logam, elektronika dan mesin, aneka industri, prasarana dan jasa. .2 Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan pengendalian pencemaran lingkungan akibat sektor pertambangan, energi, minyak dan gas. .3 Agro Industri dan Usaha Skala kecil. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan pengendalian pencemaran lingkungan akibat sektor agro industri dan usaha skala kecil meliputi sektor peternakan dan perikanan, perkebunan, kehutanan dan holtikultura, usaha skala kecil. .4 Udara Sumber Bergerak. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan pengendalian pencemaran lingkungan akibat sektor udara sumber bergerak meliputi transportasi air dan udara, transportasi darat, transportasi kereta api dan kendaraan berat. 663 Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim .1 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan .1 Pengembangan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan keanekaragaman hayati meliputi sumber daya genetik, keamanan hayati. .2 Pemanfaatan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati meliputi sumber daya genetik. .3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik meliputi pengembangan dan pemanfaatan, pemantauan dan pengawasan.
.4 Keamanan Hayati. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan keamanan hayati meliputi pengembangan dan pengelolaan, pemantauan dan pengawasan. .5 Pengendalian Kerusakan Lahan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian kerusakan hutan meliputi lahan budi daya, lahan non budi daya .2 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat .1 Kerusakan Ekosistem. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian kerusakan sungai, kerusakan ekosistem, dan pengelolaan kualitas air. .2 Danau. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem, dan pengelolaan kualitas air. .3 Rawa. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian kerusakan rawa. .3 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer .1 Perangkat Mitigasi .2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi emisi gas rumah kaca meliputi laporan inventarisasi grk nasional, dan data bidang inventarisasi grk. .3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian bahan perusak ozon meliputi surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon, serta hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon. .4 Pengendalian Kerusakan Kebakaran. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan. .4 Adaptasi Perubahan Iklim .1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ppengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim, pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim. .2 Kerentanan Perubahan Iklim. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim, dan media kliring kerentananan perubahan iklim. 664 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah, dan Sampah .1 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun .1 Registrasi dan notifikasi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi dan notifikasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. .2 Pemantauan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari sektor industri dan sektor non industri. .3 Evaluasi dan Tindak Lanjut. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari sektor industri, dan sektor non industri. .2 Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .1 Pengumpulan dan Pemanfaatan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun. .2 Pengangkutan dan Pengolahan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan dan pengolahan limbah berbahaya dan beracun. .3 Penimbunan dan Dumping. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penimbunan dan dumping limbah berbahaya dan beracun.
.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan notifikasi dan rekomendasi limbah lintas batas. .3 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 .1 Pemantauan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3. .2 Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan kontaminasi limbah B3. .4 Pengelolaan Sampah .1 Pembatasan Sampah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah. .2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah. .3 Pembentukan Dewan Adipura. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan dewan adipura. .4 Penetapan Pemenang Adipura. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pemenang adipura. 665 Hukum Lingkungan .1 Hukum Administrasi Lingkungan .1 Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pengaduan. .2 Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan dan pengembangan hukum administrasi lingkungan. .2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan .1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. .2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
meliputi kerugian negara dan masyarakat, lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup. .3 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan .1 Penyidikan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan kasus hukum di bidang lingkungan hidup meliputi administrasi, dan pelaksanaan penyidikan. .2 Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut kasus hukum di bidang lingkungan hidup. .3 Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lingkungan hidup. .4 Perjanjian Internasional Lingkungan .1 Pendapat Hukum Perjanjian Internasional. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup meliputi pendapat hukum proses pengesahan perjanjian internasional, serta tindak lanjut perjanjian internasional. .2 Evaluasi Perjanjian Internasional. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi perjanjian internasional atas pencemaran dan perusakan lingkungan. 666 Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat .1 Komunikasi Lingkungan .1 Pengembangan Komunikasi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan komunikasi meliputi program komunikasi, dan evaluasi komunikasi. .2 Publikasi dan Kampanye. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi dan kampanye. .2 Penguatan Inisiatif Masyarakat .1 Komunitas Pendidikan Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan, bimbingan, dan evaluasi komunitas pendidikan lingkungan.
.2 Kearifan Lingkungan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, revitalisasi kearifan lingkungan. .3 Peningkatan Peran Masyarakat .1 Masyarakat Perkotaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan peran masyarakat perkotaan dalam bidang lingkungan hidup meliputi masyarakat perkotaan masyarakat kawasan permukiman, dan masyarakat kawasan rentan. .2 Masyarakat Pedesaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan peran masyarakat pedesaan dalam bidang lingkungan hidup meliputi masyarakat petani, dan masyarakat nelayan. .4 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan .1 Organisasi Sosial Dan Masyarakat. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan peran organisasi sosial masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. .2 Organisasi Profesi dan Dunia Usaha. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan peran organisasi profesi dan dunia usaha dalam bidang lingkungan hidup. 667 Pembinaan Lingkungan .1 Data dan Informasi Lingkungan .1 Pengelolaan Data. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data lingkungan meliputi pengumpulan dan pengolahan data, serta manajemen basis data. .2 Pengelolaan Informasi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan informasi lingkungan meliputi analisis data dan penyajian informasi, serta perpustakaan. .3 Pengembangan Perangkat Lunak. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan instrumen layanan informasi, dan pengembangan instrumen analisis data. .4 Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan
pengembangan sistem dan pemeliharaan jaringan. .2 Kelembagaan Lingkungan .1 Kelembagaan dan Tata Laksana. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kelembagaan dan tata laksana di bidang lingkungan. .2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi standar pelayanan minimal. .3 Standarisasi dan Teknologi .1 Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi perangkat manajemen lingkungan, dan pengujian lingkungan. .2 Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa lingkungan. .3 Teknologi Ramah Lingkungan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kriteria teknologi ramah lingkungan, dan verifikasi teknologi ramah lingkungan. .4 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan .1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, dan kajian kualitas lingkungan. .2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium rujukan, laboratorium pengujian dan kalibrasi. 668 KEHUTANAN .1 Penyuluhan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan di bidang kehutanan mulai dari program kerja penyuluhan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. .2 Planologi Kehutanan .1 Perencanaan Kawasan Hutan
.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Makro Kawasan Hutan. .2 Penataan Ruang Kawasan Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penataan Ruang Kawasan Hutan. .3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan. .2 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan .1 Pengukuhan Kawasan Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengukuhan kawasan hutan. .2 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan. .3 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan. .3 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan .1 Inventarisasi Sumber Daya Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Sumber Daya Hutan. .2 Pemantauan Sumber Daya Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan Sumber Daya Hutan. .3 Pemetaan Sumber Daya Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemetaan Sumber Daya Hutan. .4 Jaringan Data Spasial. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Jaringan Data Spasial.
.4 Penggunaan Kawasan Hutan .1 Penggunaan Kawasan Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan. .2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan. .3 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan. .5 Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan .1 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. .2 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan. .3 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan. .3 Bina Usaha Kehutanan .1 HPH /HTI/ IUPHHK .1 Data areal HPH/ HTI/ IUPHHK. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Data areal HPH/ HTI/ IUPHHK. .2 SK HPH/ HTI/ IUPHHK. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan SK HPH/ HTI/ IUPHHK. .3 Kerjasama. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama dalam HPH /HTI/IUPHHK. .4 Pembatalan/Penolakan. Naskah-naska yang berkaitan dengan kegiatan Pembatalan/Penolakan HPH /HTI/IUPHHK.
.5 Perpanjangan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perpanjangan HPH/ HTI/ IUPHHK. .2 Modal dan Peralatan .1 Investasi Industri. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Investasi Industri Kehutanan. .2 Peralatan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peralatan kehutanan. .3 Tenaga Kerja. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Tenaga Kerja Kehutanan. .4 Pemegang Saham. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemegang Saham. .5 Neraca Perusahaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Neraca Perusahaan di bidang kehutanan. .3 Rencana Karya .1 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). .2 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH). Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH). .3 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT). Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT). .4 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL). Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL). .4 Produksi .1 Target Produksi RKT dan Bagan Kerja.
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Target Produksi RKT dan Bagan Kerja. .2 Produksi Kayu. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Produksi Kayu. .3 Produksi Non Kayu. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Produksi Non Kayu. .5 Industri .1 Industri Kayu HPH/ HTI/ IUPHHK. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Industri Kayu HPH/ HTI/ IUPHHK. .2 Industri Kayu Non HPH/ HTI/ IUPHHK. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Industri Kayu Non HPH/ HTI/ IUPHHK. .3 Industri Non Kayu. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Industri Non Kayu. .6 Pembangunan Hutan Tanaman Industri. .1 Hutan Tanaman Industri Pulp. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri Pulp. .2 Hutan Tanaman Industri Pertukangan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri Pertukangan. .7 Pelanggaran dan Sanksi .1 Pemblokiran. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemblokiran atas pelanggaran di bidang kehutanan. .2 Denda. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian denda atas pelanggaran di bidang kehutanan. .3 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK atas pelanggaran di bidang kehutanan.
.8 Pemanfaatan Hutan Produksi .1 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pola Pemanfaatan Hutan Produksi. .2 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi. .3 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Informasi Sumber Daya Hutan Produksi. .9 Pengembangan Hutan Alam .1 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam. .2 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha. .3 Produksi Hutan Alam. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Produksi Hutan Alam. .4 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam. .10 Pengembangan Hutan Tanaman .1 Hutan Tanaman Industri. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Hutan Tanaman Industri. .2 Hutan Tanaman Rakyat. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat. .3 Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu HutanTanaman.
.4 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman. .5 Pembiayaan Hutan Tanaman. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembiayaan Hutan Tanaman. .11 Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan .1 Penerimaan Negara Bukan Pajak. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang kehutanan. .2 Peredaran Hasil Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Peredaran Hasil Hutan. .3 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan. .12 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan .1 Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan. .2 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengendalian Bahan. Baku dan Industri Primer Hasil Hutan .3 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan. .13 Pembinaan Hutan .1 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan HPH/ HTI/ IUPHHK. .2 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan HPH/ HTI/ IUPHHK.
.4 Standardisasi dan Lingkungan .1 Standarisasi .1 Kayu. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi kayu. .2 Non Kayu. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi non kayu. .3 Produk. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi produk hasil olahan kayu dan non kayu.. .2 Sarana Pengujian Hasil Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sarana Pengujian Hasil Hutan. .3 Pengembangan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sarana Pengujian Hasil Hutan. .1 pengembangan Perusahaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. .2 Pengembangan Pemasaran. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengebangan pemasaran hasil hutan. .4 Pemasaran. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemasaran hasil hutan. .5 Pengendalian Lingkungan .1 Amdal di Dalam Kawasan Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Amdal di dalam Kawasan Hutan. .2 Amdal di Luar Kawasan Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan Amdal di Luar Kawasan Hutan. .6 Angkutan Hasil Hutan .1 Sarana dan Prasarana. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sarana dan Prasarana meliputi : Armada Angkutan, Kerjasama Angkutan, Tempat Pemuatan
Hasil Hutan, Tempat Pengumpulan Log Pond dan Pengangkutan. .2 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan meliputi: Angkutan dan Bongkar Muat. .7 Tata Usaha Hasil Hutan .1 Tanda Pengenal Perusahaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Tanda Pengenal Perusahaan. .2 Legalitas. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan legalitas hasil hutan. .3 Palu Tok Kualitas. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Palu Tok Kualitas. .4 Pass Angkutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pass Angkutan. .5 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sertifikat Ekspor Hasil Hutan. .5 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam .1 Konservasi Jenis dan Genetik .1 Flora dan Fauna yang Dilindungi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Flora dan Fauna yang Dilindungi. .2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi. .3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Konservasi/ Kebun Binatang. .4 Konvensi Keanekaragaman Hayati. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Konvensi Keanekaragaman Hayati. .2 Kawasan Konservasi .1 Cagar Alam. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian cagar alam.
.2 Suaka Margasatwa. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian Suaka Margasatwa. .3 Taman Wisata. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian Taman Wisata. .4 Taman Buru. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian taman buru. .5 Taman Nasional. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian taman nasional. .6 Taman Hutan Raya. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian taman hutan raya. .7 Hutan Lindung. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian hutan lindung. .8 Lahan Basah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian lahan basah. .9 Gua/ Karst. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian gua/karst. .3 Pengamanan Hutan .1 Pelanggaran. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatanpengamanan hutan akibat pelanggaran. .2 Bencana Alam. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan hutan akibat bencana alam. .3 Kebakaran Hutan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan hutan akibat kebakaran hutan. .4 Hama dan Penyakit. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan hutan akibat hama dan penyakit. .4 Penyidikan dan Perlindungan Hutan. .1 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan.
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Program dan Evaluasi Penyidikan Perlindungan. .2 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyidikan dan Perlindungan Wilayah. .3 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). .5 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam .1 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam .2 Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. .3 Pemanfaatan Wisata Alam. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemanfaatan Wisata Alam. .6 Bina Cinta Alam .1 Cinta Alam. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pencinta alam. .2 Kader Konservasi Sumber Daya Alam. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kader Konservasi Sumber Daya Alam. .3 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA. .6 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial .1 Perbenihan .1 Pemolaan Benih. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemolaan benih. dan
.2 Kebun Benih. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Kebun Benih. .3 Tegakan Benih. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan tegakan benih. .4 Pengadaan Benih. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan benih. .5 Pengujian dan Penyimpanan Benih. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengujian dan Penyimpanan Benih. .6 Lalu Lintas Angkutan Benih. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Benih. .7 Pembibitan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pembibitan benih. .8 Pengembangan Sumber Benih. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Sumber Benih. .9 Pengembangan Usaha Perbenihan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Perbenihan. .10 Pengendalian Peredaran Benih. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengendalian Peredaran Benih. .2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan .1 Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. .2 Rehabilitasi Hutan. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan. .3 Rehabilitasi Lahan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi lahan. .4 Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut. .3 Tanaman Reboisasi .1 Reboisasi Lahan Kritis. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Reboisasi Lahan Kritis. .2 Reboisasi Areal HPH. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan reboisasi areal HPH. .4 Perhutanan Sosial .1 Pemolaan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemolaan. .2 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan. .3 Pengembangan Hutan Desa. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Hutan Desa. .4 Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan. .5 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosia. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosia. .6 HHBK/AUK. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan ( HHBK/AUK). .7 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan .1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan .1 Perencanaan Program Penelitian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Program Penelitian meliputi Penyusunan Rencana Anggaran Penelitian dan Pengembangan, serta Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang kehutanan
.2 Pelaksanaan Penelitian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pelaksanaan Penelitian meliputi : Ijin penelitian data penelitian, Data Mentah Hasil Penelitian, Hasil Penelitian, Analisis Hasil Penelitian, dan Laporan Hasil Penelitian di bidang kehutanan .2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian .1 Monitoring Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring Penelitian di bidang kehutanan .2 Evaluasi Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Penelitian di bidang kehutanan .3 Rekomendasi Penelitian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekomendasi Penelitian di bidang kehutanan .3 Diseminasi .1 Gelar Teknologi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Gelar Teknologi di bidang kehutanan .2 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan di bidang kehutanan 669
670 KETENAGAAN .1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) 671 Listrik .1 Kelistrikan Naskah- naskah yang berkaitan dengan perijinan, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan, kelistrikan PLN, non PLN. .2 Pembangkit Tenaga Listrik Naskah- naskah yang berkaitan dengan PLTA, PLTD, PLTG, PLTM, PLTN, PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, tenaga minyak, dan tenaga lainnya. .3 Transmisi Tenaga Listrik Naskah- naskah yang berkaitan dengan gardu induk/ penghubung/ trafo, saluran udara tenaga listrik, kabel bawah tanah.
.4 Distribusi Tenaga Listrik Naskah- naskah yang berkaitan dengan gardu distribusi, tegangan menengah, tegangan rendah, jaringan bawah tanah. .5 Pengusahaan Listrik Naskah- naskah yang berkaitan dengan sambungan listrik, penjualan tenaga listrik, dan tarif listrik. 672
673
674
675
676
677
678
679
680 Peralatan Pekerjaan Umum 681
682
683
684
685
686
687
688
689
690 Peralatan Air Minum .1 Intaco Naskah- naskah yang berkaitan dengan bromcaptering, sumur, bendungan, saringan (screen), pintu air, saluran pembawa, alat ukur, dan perpompaan. .2 Transmisi Air Baku Naskah- naskah yang berkaitan dengan perpipaan, katup udara (air rolief), tutup penguras (blow off), bak perlepasan tekanan, jembatan pipa, dan syphon. .3 Instalasi Pengelolaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan bangunan ukur, aerasi, pengendapan, pembubuh bahan kimia, pengaduk, saringan, perpompaan, clear hall.
.4 Distribusi Naskah- naskah yang berkaitan dengan reservoir menara bawah tanah, menara, perpipaan, perpompaan, jembatan pipa, syphon, hydran (hydran umum, hydran kebakaran), katup udara (katup udara/ air rolief, katup pelepas/ blow off), dan bak pelepas tekanan (presuer reducing valve). 691
692
693
694
695
696
697
698
699
700 PENGAWASAN .1 Kebijakan dan Program Pengawasan .2 Pengawasan Perencanaan Pengadaan/ Proyek .3 Audit Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan. .4 Review Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan review atas dokumen rencana keuangan dan kinerja pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran dan tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan. .5 Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), evaluasi reformasi birokrasi serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan. .6 Pengaduan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan- pengaduan masyarakat baik yang datang dari internal maupun eksternal.
701 .7 Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan untuk tujuan tertentu. .8 Pemantauan .1 Pemantauan pelaksanaan kegiatan/program Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan OPD masing-masing. .2 Tuntutan Ganti Rugi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti ; Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, SK tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR. .3 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan LHP BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan. .4 Penerapan Early Warning System Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan. .5 Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di Lingkungan OPD sampai dengan laporan. .9 Kegiatan Pengawasan lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Forbes APIP dan forum komunikasi lainnya.
702
703
704
705
706
707
708
709
710 BIDANG PEMERINTAHAN 711 Bidang Pemerintahan Pusat 712 Pengawasan Pemerintahan Provinsi 713 Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 714 Pengawasan Pemerintahan Desa 715 Bidang MPR/DPR 716 Bidang DPRD Provinsi 717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota 718 Bidang Hukum 719 Bidang Hubungan Luar Negeri 720 BIDANG POLITIK 721 Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll 722 Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam 723 Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh / tani dan kepemudaan 724 Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME 725 Bidang Pemuda 726
727
728
729
730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN 731 Pengawasan Kesbangpolinmas 732 Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SAR) 733 Bidang Pertahanan 734 Bidang Kemiliteran 735 Bidang Perlindungan Masyarakat 736 Bidang Keamanan 737 Bidang Kejahatan 738 Bidang Bencana 739 Bidang Kecelakaan
740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 741 Pengawasan Pembangunan Desa 742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan 743 Pengawasan Kebudayaan 744 Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat 745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) 746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial 747 Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi 748 Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran 749 Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat 750 BIDANG PEREKONOMIAN 751 Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian 752 Pengawasan Pertanian dan Perkebunan 753 Pengawasan Kehutanan 754 Pengawasan Pertambangan / ESDM 755 Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan 756 Pengawasan Kenaga Kerja dan Ketransmigrasian 757 Pengawasan PMDN / PMA 758 Pengawasan Perbankan / Moneter 759 Pengawasan Kelautan dan Perikanan 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM 761 Pengawasan Pengairan 762 Pengawasan Jalan 763 Pengawasan Jembatan 764 Pengawasan Bangunan 765 Pengawasan Tata Ruang Kota 766 Pengawasan Tata Lingkungan 767 Pengawasan Ketenagaan 768 Pengawasan Air Minum 769 BIDANG PEKERJAAN UMUM 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK 771 Penyimpangan Pejabat Publik 772
773
774
775
776
777
778
779
780 BIDANG KEPEGAWAIAN 781 Bidang Pengadaan PNS .1 Pengawasan Pengadaan PNS .2 Persengketaan PNS 782 Bidang Mutasi Pegawai 783 Bidang Kedudukan Pegawai .1 Penyimpangan Pejabat Publik 784 Bidang Kersejahteraan Pegawai 785 Bidang Cuti 786 Bidang Penilaian .1 Pengawasan Penilaian dan Disiplin 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian .1 Keanggotaan PNS dan Parpol 788
789
790 BIDANG KEUANGAN 791 Bidang Anggaran .1 Pengawasan Anggaran 792 Bidang Otorisasi 793 Bidang Verifikasi 794 Bidang Pembukuan .1 Pengawasan Akuntansi 795 Bidang Perbendaharaan .1 Pengawasan Perbendaharaan 796 Bidang Pembinaan Kebendaharaan .1 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah 797 Bidang Pendapatan .1 Pengawasan Pendapatan 798 Bidang Bendaharaan 799
800 KEPEGAWAIAN 801 Formasi Pegawai .1 Usulan dari Unit Kerja/SKPD .2 Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN .3 Persetujuan Menpan dan RB .4 Penetapan Formasi PNS .5 Penetapan Formasi Khusus 810 Pengadaan Pegawai
811 Pengadaan CPNS .1 Proses Penerimaan Pegawai .1 Pengumuman .2 Seleksi Administrasi .3 Pemanggilan Peserta Test .4 Pelaksanaan Ujian Tertulis .5 Keputusan Hasil Ujian .6 Wawancara .2 Berkas Lamaran yang Diterima .3 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengusulan dan kelengkapan NIP seperti surat lamaran, ijazah, SKCK, kartu kuning, dan surat keterangan kesehatan .4 Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS .5 Pengangkatan CPNS/PNS Naskah- naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan. .6 Prajabatan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan prajabatan. 812 Pengujian Kesehatan 813 Pengangkatan Calon Pegawai .1 Golongan I .2 Golongan II .3 Golongan III .4 Golongan IV 814 Pengadaan Tenaga Lepas .1 Pengankatan Tenaga Bulanan .2 Pengangkatan Tenaga Harian .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan 815 Pengangkatan Tenaga Asing 816 Pengangkatan Tenaga Kontrak 817 Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 818
819
820 MUTASI 821 Pengangkatan
.1 Pengangkatan pegawai
.1 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) .2 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I .3 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II .4 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III .5 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV .6 Pengangkatan Kembali PegawaiNegeri Sipil yang Cuti diluar Tanggungan Negara .2 Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, dan berita acara serah terima jabatan. .1 Eselon 2 (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) .2 Eselon 3 (Administrator) .3 Eselon 4 (Pengawas) .4 Jabatan Fungsional .3 Ujian Kompetensi .1 Assesment Test Pegawai .2 Pemetaan/Talent Mapping Pegawai 822 Kenaikan gaji berkala .1 Golongan I .2 Golongan II .3 Golongan III .4 Golongan IV 823 Kenaikan pangkat .1 Golongan I .2 Golongan II .3 Golongan III .4 Golongan IV .5 Penyesuaian Ijazah 824 Mutasi Pegawai .1 Pindah Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutasi pegawai seperti alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, dan mutasi antar unit .2 Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN .3 Mutasi Keluarga .4 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan hukum pegawai .5 Baperjakat 825 Detasering dan penempatan kembali
826 Penunjukan Tugas Belajar .1 Dalam Negeri .2 Luar Negeri .4 Penempatan Kembali 827 Wajib belajar 828 Pendelegasian Wewenang Plt PLH 829 Penyesuaian Kelas Jabatan 830 KEDUDUKAN 831 Perhitungan masa kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja dalam rangka peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil 832 Penyesuaian pangkat/ gaji .1 Golongan I .2 Golongan II .3 Golongan III .4 Golongan IV 833 Penggunaan ijazah (pencantuman/ Penggunaan gelar) 834 Penghargaan lainnya. 835
836
837
838
839
840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI 841 Tunjangan .1 Struktural dan Fungsional .2 Kehormatan .3 Dana Kematian (uang duka) .4 Tambahan Penghasilan .5 Tunjangan Cacat .6 Tunjangan Kinerja 842 Kesejahteraan Pegawai .1 Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai .2 Layanan Asuransi Pegawai/ASKES .3 Layanan Tabungan Perumahan .4 Layanan Bantuan Sosial .5 Layanan Pakaian Dinas .6 Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas .7 Pemberian Tali Kasih .8 Layanan Olahraga dan Rekreasi
.9 Dispensasi 843
844
845
846
847
848
849
850 Cuti .1 Cuti Besar .2 Cuti Sakit .3 Cuti Bersalin .4 Cuti Tahunan .5 Cuti Alasan Penting .6 Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) 851
852
853
854
855
856
857
858
859
860 PENILAIAN 861 Penghargaan dan Tanda Jasa .1 Bintang / Satyalencana Karya Satya .2 Kenaikan Pangkat Anumerta .3 Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat .4 Pegawai Teladan .5 Kenaikan gaji istimewa 862 Hukuman Disiplin .1 Teguran Peringatan .2 Penundaan Kenaikan Gaji .3 Penundaan Kenaikan Pangkat .4 Penurunan Pangkat .5 Pemindahan .6 Pembebasan dari jabatan .7 Pemberhentian dengan hormat .8 Pemberhentian tidak dengan hormat
863 Konduite/ DP3/ SKP .1 Usulan angka kredit dan penetapan angka kredit .2 Keberatan Pegawai 864 Ujian dinas 865 Penilaian kehidupan pegawai 866 Rehabilitasi 867
868
869
870 ADMINISTRASI PEGAWAI 871 Surat Perintah Dinas/ Surat Tugas 872 Dokumentasi Identitas Pegawai .1 Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu/ Kartu Taspen .2 Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan .3 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) .4 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) .5 Daftar keluarga .6 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 873 NIP 874 Daftar riwayat pekerjaan 875 Kewenangan mutasi 876 Penggajian 877 Sumpah/ janji 878 Korps Pegawai 879 Berkas perseorangan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara. 880 PEMBERHENTIAN 881 Permintaan sendiri 882 Dengan hak pensiun 883 Karena meninggal 884 Meninggal dalam tugas 885 Alasan lain 886 Uang pesangon 887 Uang tunggu 888 Sementara waktu 889 Tidak dengan hormat 890 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 891 Perencanaan, pengembangan program dan pembinaan diklat
.1 Standarisasi .2 Akreditasi .1 Institusi Penilai .2 Institusi yang Dinilai .3 Kurikulum dan Modul .4 Sistem dan Informasi .5 Monitoring dan evaluasi .6 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat .3 Pembinaan Widyaiswara .1 Seleksi dan pengembangan .2 Sertfikasi .3 Monitoring dan evakuasi .4 Penilaian .5 Konsultasi, advokasi dan asistensi .6 Sistem Informasi .4 Penyelenggaraan Diklat .1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan .2 Penyelenggaraan .3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat .4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran .5 Sistem informasi diklat .6 Monitoring dan Evaluasi .5 Alumni 892 Pendidikan prajabatan 893 Pembinaan Karir Pegawai .1 Diklat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan karir pegawai melalui diklat seperti surat perintah/surat tugas/sk/surat ijin, dan laporan kegiatan pengembangan diri. .2 Kursus Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan karir pegawai melalui kursus seperti surat perintah/surat tugas/sk/surat ijin, dan laporan kegiatan pengembangan diri. .3 Magang Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan karir pegawai melalui magang seperti surat perintah/surat tugas/sk/surat ijin, dan laporankegiatan pengembangan diri. .3 Tugas Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan karir pegawai melalui tugas belajar seperti surat
perintah/surat tugas/sk/surat ijin, dan laporan kegiatan pengembangan diri. 894 Pengembangan karir .1 Tugas Belajar .2 Ijin Belajar .3 Tunjangan Belajar .4 Bantuan pendidikan 895 Metode belajar; .1 Kuliah .2 Ceramah, Symposium .3 Diskusi .4 Kuliah Lapangan / OL, Widya Wasta, KKN .5 Kurikulum .6 Karya Tulis 896 Tenaga pengajar 897 Administrasi pendidikan 898 Fasilitas pendidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan asrama, uang makan, uang transport, uang buku, uang semester, uang saku. 899 Sarana Pendidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan sarana belajar, bantuan alat tulis, bantuan sarana belajar lainnya. 900 KEUANGAN .1 Perumusan Kebijakan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban mulai dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan, sampai dengan penetapan kebijakan. 901 Pembinaan .1 Pembinaan SDM .1 Sosialisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan seperti: Undang -Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dll mulai dari
persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi . .2 Bimbingan dan Konsultasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan konsultasi penerapan sistem pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .3 Bimbingan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. .2 Pembinaan Pertanggungjawaban .1 LHP atas Laporan Keuangan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan .2 Pemeriksaan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional meliputi : LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan), dan Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP 902 Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P .1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) .1 Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra meliputi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) .2 KUA-PPA Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran -Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) mulai dari pengajuan sampai dengan penetapan .2 Penyusunan RKA-SKPD .1 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) .2 Dokumen RKA-SKPD Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) .3 Penyampaian RAPBD .1 Nota Keuangan Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyampaian Nota keuangan pemerintah termasuk materi RAPBD .2 Hasil pembahasan RAPBD Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah .3 Rancangan Penjabaran APBD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Raperda APBD dan Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya mulai dari pengajuan sampai dengan penetapan .4 Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta penjabarannya mulai dari pengajuan sampai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri .5 Perda APBD Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD yang telah ditetapkan oleh Bupati beserta Penjabarannya .4 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) .1 Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatanpenyusunan Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra meliputi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah-Prubahan (RKPD-Perubahan), dan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daera-Perubahan
(Renja-Perubahan) .2 KUA -Perubahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran- Perubahan (KUA-Perubahan) sampai dengan penetapan. .3 PPAS-Perubahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara- Perubahan (PPAS-Perubahan). .4 Nota Kesepakatan PPA-Perubahan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan nota kesepakatan PPA-Perubahan. .5 Prioritas Plafon Anggaran-Perubahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran-Perubahan. .5 Penyusunan RKA-Perubahan-SKPD .1 Pedoman Penyusunan RKA-Perubahan-SKPD. Naskah- naskah yang berkaitan dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-Perubahan-SKPD). .2 Dokumen RKA-Perubahan-SKPD. Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran- Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- Perubahan-SKPD). .6 Penyampaian RAPBD-Perubahan .1 Nota Keuangan Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyampaian Nota keuangan pemerintah termasuk materi RAPBD- Perubahan. .2 Hasil pembahasan RAPBD-Perubahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (RAPBD- Perubahan) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. .3 Raperda APBD-Perubahan Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD-Perubahan. .4 Rancangan Penjabaran APBD-Perubahan
Naskah- naskah yang berkaitan dengan Dokumen Rancangan Penjabaran APBD-Perubahan beserta Lampirannya .5 Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD- Perubahan Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD- Perubahan beserta penjabarannya .6 Hasil Evaluasi RAPBD-Perubahan Naskah- naskah yang merupakan Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD -Perubahan .7 Perda APBD-Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD-Perubahan yang telah ditetapkan oleh Gubernur beserta Penjabarannya 903 APBD .1 APBD-P. 904 APBN 905 Dana Alokasi Umum (DAU) 906 Dana Alokasi Khusus (DAK) 907 Dekonsentrasi .1 Tugas Pembantuan. 908 Tunjangan daerah 909
910 Penyusunan Anggaran .1 DPA SKPD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD mulai dari pengajuan sampai dengan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang .2 DPPA SKPD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD mulai dari pengajuan sampai dengan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang .3 Pergeseran Anggaran Dokumen-dokumen yang terkait dengan pergeseran anggaran mulai dari pengajuan sampai dengan terbitnya SK pergeseran anggaran
911 Pengelolaan Anggaran Pemilu .1 Penyusunan Anggaran Pilkada .1 Penyusunan Anggaran Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu. .2 Peraturan/ Pedoman/ Standar Belanja Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/ Pedoman/ Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu. .3 Usulan RKA Pilkada Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas. .4 Pembahasan RKA Pilkada Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu. .5 RASK Pilkada Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada. .6 DRASK Pilkada Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD .7 Dana Cadangan Pilkada Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada. .8 Rancangan Perda APBD Pilkada Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD. .9 Persetujuan Perda APBD Pilkada Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Nota persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD. 912 Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan
Pemilu .1 Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu. .2 Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu. .3 Pengembalian Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyetoran sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro. .4 Pengeluaran Anggaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank. .5 PPKO Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/ Pergeseran/ Revisinya. 913 Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu .1 Perbendaharaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu. .2 Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu. 914
915
916
917
918
919
930 VERIVIKASI 931 SPD
.1 Belanja tidak langsung Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Hibah, Bagi Hasil, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan keuangan, dan Belanja Tidak Terduga baik berupa petunjuk pelaksanaan/ mekanisme pengelolaan sampai dengan semua berkas pengajuan Surat Penyediaan Dana hingga terbitnya SPD. .2 Belanja langsung Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal baik berupa petunjuk pelaksanaan/ mekanisme pengelolaan sampai dengan semua berkas pengajuan Surat Penyediaan Dana hingga terbitnya SPD. 932 SP2D .1 Belanja tidak langsung Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Hibah, Bagi Hasil, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan keuangan, dan Belanja Tidak Terduga baik berupa petunjuk pelaksanaan/ mekanisme pengelolaan sampai dengan semua berkas pengajuan pencairan dana hingga terbitnya SP2D. .2 Belanja langsung Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal baik berupa petunjuk pelaksanaan/ mekanisme pengelolaan sampai dengan semua berkas pengajuan pencairan dana hingga terbitnya SP2D. 933 Akuntansi dan Pelaporan .1 Rekonsiliasi Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban fungsional penerimaan/ pengeluaran anggaran sampai dengan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi. .2 Laporan Keuangan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Keuangan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Operasional (LO), Laporan perubahan Equitas (LPE), Laporan Arus Kas, Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Termasuk Arsip Data Komputer (ADK). .3 Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/ Triwulan/ Semesteran. 934 Pembiayaan Daerah .1 Bukti Penerimaan Pembiayaan .1 SiLPA (Selisih Lebih Pagu Anggaran) Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti penerimaan pembiayaan berupa SiLPA. .2 Dana Cadangan Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti penerimaan pembiayaan berupa dana cadangan. .3 Dana Bergulir Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti penerimaan pembiayaan berupa dana bergulir. .4 Pijaman Daerah Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah. .5 Pengalihan Piutang PBB P2 Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti penerimaan pembiayaan berupa pengalihan piutang PBB P2 menjadi PAD. .2 Bukti Pengeluaran Pembiayaan .1 Investasi Jangka Panjang Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti Pengeluaran Pembiayaan berupa investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir. .2 Penyertaan Modal BUMD Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). .3 Penyertaan Modal BPR Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal
kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. .4 Pengeluaran Dana Cadangan Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti Pengeluaran Pembiayaan berupa pengeluaraan dari dana cadangan. .5 Pembiayaan UMKM Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bukti Pengeluaran Pembiayaan berupa pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM). 935
936
937
938
939
940 PEMBUKUAN 941 Pengelolaan Kas Daerah .1 Penetapan Rekening .1 Rekening Kas Umum Daerah Naskah- naskah yang berkaitan dengan penetapan rekening kas umum daerah. .2 Rekening Bendahara Penerimaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan penetapan rekening bendahara penerimaan. .3 Rekening Bendahara Pengeluaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan penetapan rekening bendahara pengeluaran. .2 Pembayaran Belanja .1 Belanja Tidak Langsung Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran belanja tidak langsung berdasarkan perintah BUD/Kuasa BUD atas beban rekening Kas Umum Daerah. .2 Belanja Langsung Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran belanja langsung berdasarkan perintah BUD/Kuasa BUD atas beban rekening Kas Umum Daerah. .3 Verifikasi dan Rekonsiliasi .1 Penerimaan
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan kas. .2 Pengeluaran Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggung jawaban fungsional dan rekonsiliasi data pengeluaran kas. 942 Penyusunan Perhitungan Anggaran 943 Permintaan dan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan 944 Laporan Pertanggungjawaban APBD 945 Laporan Semesteran dan Prognosis 946 Evaluasi dan Pertanggungjawaban. .1 Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/ Kota .1 APBD Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD. .2 APBD-P Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran perubahan APBD. .2 Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota .1 APBD Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. .2 APBD-P Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
.3 Monev Rancangan APBD Kabupaten/ Kota .1 APBD Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD. .2 APBD-P Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Perubahan APBD, dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD. .4 Monev Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota .1 APBD Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan hasil evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD. .2 APBD-P Naskah- naskah yang berkaitan dengan Dokumen Rancangan Penjabaran APBD-Perubahan beserta Lampirannya. .3 Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD- Perubahan. Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD- Perubahan beserta penjabarannya. .4 Hasil Evaluasi RAPBD-Perubahan Naskah- naskah yang merupakan Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD -Perubahan. .5 Perda APBD-Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD-Perubahan yang telah ditetapkan oleh Gubernur beserta Penjabarannya. .5 Laporan Keuangan Kabupaten/ Kota Dokumen- dokumen yang terkait dengan kegiatan pelaporan
kinerja pengelolaan keuangan kabupaten/kota. .6 Bagi hasil dan bantuan keuangan kabupaten/kota Dokumen- dokumen yang terkait dengan kegiatan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan bagi hasil dan bantuan keuangan kabupaten/kota. 947
948
949
950 Pengelolaan Perbendaharaan Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan seperti SK pengangkatan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, dll. 951 Tuntutan Ganti Rugi 952 Tuntutan Bendaharawan 953 Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa pinjaman/ bantuan luar negeri 954
955
956
957
958
959
960 PEMBINAAN PERBENDAHARAAN 961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan 963 Laporan Keuangan Bendaharawan 964
965
966
967
968
969
970 PENDAPATAN .1 Pendapatan Asli Daerah .1 Surat Ketetapan Pajak Daerah Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat
Ketetapan Pajak Daerah. .2 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah seperti : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. .3 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. .4 Bukti Pembayaran Retribusi Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bukti Pembayaran Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dll. .5 Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat. .6 Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. .7 Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum. .8 Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. .9 Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank. .2 Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan .1 Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak.
.2 Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten. .3 Dana Alokasi Umum (DAU) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). .4 Daerah yang tidak Menerima DAU Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Daerah yang tidak Menerima DAU. .5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). .3 Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah .1 Alokasi Dana Penyesuaian Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Alokasi Dana Penyesuaian. .2 Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah. .3 Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat. .4 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat. .5 Penerimaan Hibah Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, dan Pemerintah Daerah lainnya. .6 SP3 Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan yang bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga. .4 Surat Tanda Setoran (STS)/ Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) .5 Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) .6 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .7 Dokumen Piutang Daerah
.8 Dokumen Pengelolaan Investasi 971 Pajak Daerah .1 Pajak hotel .2 Pajak restoran .3 Pajak hiburan .4 Pajak reklame .5 Pajak penerangan jalan .6 Pajak mineral bukan logam .7 Pajak parkir .8 Pajak air bawah tanah .9 Pajak bumi dan bangunan P2 .10 Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 972 Retribusi Daerah .1 Retribusi Jasa Umum .1 Retribusi pelayanan kesehatan: Puskesmas .2 Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan .3 Retribusi pelayananpemakaman dan pengabuan mayat .4 Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum .5 Retribusi pelayanan pasar- pelataran .6 Retribusi pelayanan pasar- los .7 Retribusi pelayanan pasar- kios .8 Retribusi pengujian kendaraan ermotor .9 Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. .10 Retribusi penggantian biaya IUJK .11 Retribusi retribusi pemanfaatan ruang untuk menara. .2 Retribusi Jasa Usaha .1 Retribusi pemakaian kekayaan daerah .2 Retribusi pasar grosir/ pertokoan .3 Retribusi terminal .4 Retribusi tempat parkir khusus .5 Retribusi tempat khusus parkir .6 Retribusi pemeriksaan hewan untuk dipotong .7 Retribusi tempat pariwisata .8 Retribusi penjuaan produksi usaha daerah .3 Retribusi perijinan tertentu .1 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan .2 Retribusi izin gangguan tempat usaha/ kegiatan kepada badan .3 Retribusi Ijin trayek. .4 Retribusi perpanjangan IMTA kepada tenaga kerja asing-
LRA .5 Retribusi ijin di bidang kesehatan. .6 Retribusi ijin di bidang Kepariwisataan .7 Retribusi SIUP .8 Retribusi Pengaturan Perubahan Pemanfaatan Lahan 973 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah .1 Bagian laba atas penyertaan modal pada perusda. 974 Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .1 Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan. .2 Penerimaan jasa giro .3 Pendapatan bunga deposito .4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) .5 Denda keterlambatan pekerjaan .6 Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan P2 .7 Pendapatan denda retribui .8 Pendapatan dari pengembalian. .9 Hasil dari pemanfaat kekayaan daerah. .10 Pendapatan BLUD .1 Pendapatan BLUD RSUD .2 Pendapatan BLUD Puskesmas .11 Lain- lain PAD yang sah lainnya .1 Hasil penjualan aset lainnya .12 Dana BOS .1 BOS SDN .2 BOS SMPN .13 Pendapatan hibah .14 Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah .1 Dana bagi hasil pajak dari provinsi. .2 Dana penyesuaian dan otonomi khusus .15 Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah .1 Bantuan keuangan dari provinsi .16 Dana desa 975
976
977
978
979
980 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) .1 Perumusan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mulai dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan, sampai dengan penetapan kebijakan. .2 Perencanaan BMD .1 RKBMD Pengadaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah dengan masing-masing OPD untuk disusun dalam RKBMD Pengadaan, mulai dari penelaahan dan verifikasi RKBMD atas usulan yang diajukan oleh OPD sampai dengan penetapan RKBMD oleh Gubernur. .2 RKBMD Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan masing- masing OPD untuk disusun dalam RKBMD Pemeliharaan, mulai dari penelaahan dan verifikasi RKBMD atas usulan yang diajukan oleh OPD sampai dengan penetapan RKBMD oleh Gubernur. .3 RKBMD Pemanfaatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan Perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan masing- masing OPD untuk disusun dalam RKBMD Pemanfaatan, mulai dari penelaahan dan verifikasi RKBMD atas usulan yang diajukan oleh OPD sampai dengan penetapan RKBMD oleh Gubernur. .4 RKBMD Pemindahtanganan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan Perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan masing masing OPD untuk disusun dalam RKBMD Pemindahtanganan. .5 RKBMD Penghapusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan
penyiapan bahan Perencanaan penghapusan Barang Milik Daerah dengan masing- masing OPD untuk disusun dalam RKBMD Penghapusan, mulai dari penelaahan dan verifikasi RKBMD atas usulan yang diajukan oleh OPD sampai dengan penetapan RKBMD oleh Gubernur. .3 Realisasi BMD .1 Realisasi BMD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan data realisasi Barang Milik Daerah (BMD). .2 Realisasi Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan data realisasi pemeliharaan barang oleh OPD. .4 Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan BMD .1 Penggunaan BMD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penggunaan BMD mulai dari inventarisasi sampai dengan monitoring dan evaluasi penggunaan BMD. .2 Pemanfaatan BMD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemanfaatan BMD mulai dari pengajuan sampai dengan monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMD. .3 Pengamanan BMD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pengamanan BMD mulai dari pengajuan sampai dengan monitoring dan evaluasi pengamanan BMD. .5 Pemindahtanganan dan Pemusnahan .1 Pemindahtanganan BMD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemindahtanganan BMD mulai dari pengajuan sampai dengan penyusunan laporan data Barang Milik Daerah yang disiapkan untuk dipindahtangankan. .2 Pemusnahan BMD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemusnahan BMD mulai dari
penelitian kelayakan, administrasi dan penelitian fisik atas Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dimusnahkan sampai dengan penyusunan laporan data barang inventaris yang telah dihapuskan. .6 Penatausahaan dan Pengendalian .1 Pembukuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan terhadap Barang Milik Daerah dengan melakukan Pendaftaran Barang Milik Daerah (DBMD), pencatatatan dan pengkodean Barang Milik Daerah. .2 Laporan Inventarisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah, mulai dari inventarisasi sampai dengan monitoring Evaluasi Inventarisasi barang milik daerah ke OPD. .3 Laporan Semesteran/ Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan. 981
982
983
984
985
986
987
988
989
990 Ketatausahaan Keuangan 991 SKPP Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). 992 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) .1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). .2 Kebijakan Akuntansi
Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Kebijakan Akuntansi. 993 Penyaluran Anggaran Tugas Perbantuan .1 Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Perbendaharaan seperti: SK Penetapan Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek, PA/KPA, PPK, Pejabat penandatangan SPM, dan Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan. .2 Permintaan Pembayaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya berupa: SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. .3 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan anggaran berupa : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran 994
995
996
997
998
999
BUPATI KLATEN,
Ca[
ttd SRI MULYANI