Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif1, Moh. Taufik2, Kanti Rahayu3 1,2,3Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Email: Abstrak Handphone kini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 67,88% penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas sudah memiliki ponsel atau handphone pada 2022. Persentase tersebut meningkat dibanding 2021 yang masih 65,87%, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sedekade terakhir. iPhone merupakan salah satu merk handphone yang memiliki daya tarik tinggi, iPhone berhasil membangun market branding atas produknya. Munculnya stigma masyarakat terhadap para pengguna iPhone menjadikan produsen atau distributor iPhone melakukan kecurangan, dengan menjual iPhone rekondisi. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan/atau bekas tanpa memberikan informasi secaralengkap atas barang tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Jenis metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan tentang bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pembelian barang elektronik rekondisi. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan masiswa, akademisi, dan semua pihak yang membutuhkan terutama dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : E-Commerce, Permenkeu, Importir Abstract Mobile phones are now a basic need for society. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), 67.88% of the Indonesian population aged 5 years and over will already have a cell phone or mobile phone in 2022. This percentage has increased compared to 2021 which is still 65.87%, as well as being the highest record in the last decade. iPhone is one of the mobile phone brands that has high appeal, iPhone has succeeded in building market branding for its products. The emergence of public Page 271 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu stigma against iPhone users has led iPhone manufacturers or distributors to carry out this incident, by selling refurbished iPhones. Article 8 paragraph (2) of the Consumer Protection Law stipulates that business actors are prohibited from trading damaged, defective and/or used goods without providing complete information about the goods. This is also regulated in Article 7 of the Consumer Protection Law where business actors are obliged to provide correct, clear and honest information regarding the condition of the goods being marketed. The type of method used by the author is using the library research method (Library Research), which is a method used by studying literature books, regulations and other written materials. The results of this research show how business actors are responsible for consumers purchasing reconditioned electronic goods. Based on the results of this research, it is hoped that it will become material and input for students, academics, and all parties who need it, especially in the information environment at the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. Keywords: E-Commerce, Minister of Finance Regulation, Importer Pendahuluan Pesatnya perkembangan teknologi merupakan salah satu dampak dari era globalisasi. Globalisasi membawa masyarakat kedalam arus global yang sangat luas. Perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat merasakan culture shock terhadap kecanggihan-kecanggihan baru yang ada. Perkembangan teknologi menjadikan masyarakat mengalami era brodeless (tanpa batas) dimana dunia seakan- akan mengecil, batas negara seakan dihilangkan, dan manusia dengan bebas berlanglangbuana untuk mencari informasi tanpa ada yang membatasi dirinya. Didalam era globalisasi ini masyarakat tidak bisa menutup mata atas perkembangan yang terjadi, masyarakat harus terjun kedalam arus tersebut agar tidak tertinggal oleh zaman. Hukum berkembang mengikuti arus teknologi yang ada. Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum (Atikah, 2021). Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan hukum yang ada belum bisa mengikuti arus perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang bisa langsung kita rasakan adalah munculnya handphone (HP). Secara umum pengertian Handphone merupakan sarana komunikasi dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Handphone mnengalami banyak perubahan hingga Page 272 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) munculnya Smartphone, Smartphone adalah telepon yang memiliki kemampuan seperti komputer, biasanya memiliki layar yang besar dan system operasinya mampu menjalankan tujuan aplikasi aplikasi yang umum (Naufal, 2018). Handphone kini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 67,88% penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas sudah memiliki ponsel atau handphone pada 2022. Persentase tersebut meningkat dibanding 2021 yang masih 65,87%, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sedekade terakhir (Adhi, 2022). Hal ini menunjukan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan ponsel dalam kehidupan sehari- hari. Tingginya penggunaan Handphone berpengaruh langsung terhadap proses jual beli barang elektronik di Indonesia. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Tira, 2017). Didalam aspek jual beli terdiri dari dua komponen, yang pertama adanya penjual atau produsen dan pembeli sebagai konsumen. Namun keterbatasan informasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap barang elektronik sering dimanfaatkan oleh para penjual. Munculnya barang elektronik berupa Handphone rekondisi atau refurbish di Indonesia sedang menjadi trend baru dalam penjualan. Jelas hal ini sangat merugikan pembeli sebagai konsumen barang tersebut, dimana konsumen mendapatkan barang rusak yang di remark atau diperbaharui kembali, sedangkan penjual tidak memberikan informasi terkait dengan kondisi barang tersebut yang sudah terekondisi. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan Page 273 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu benar atas barang yang dimaksud.". Berdasarkan pemaparan peneliti mengenai barang elektronik rekondisi dan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti isu tersebut, maka peneliti merumuskannya dalam judul Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik." Literatur Review Literatur yang membahas tentang Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pembelian Barang Elektronik Rekondisi sudah banyak ditulis. Untuk menunjukan posisi jurnal ini dengan literatur yang sudah ditulis oleh penulis lain, berikut penulis deskripsikan literatur terkait : 1. Siti Aditya Ningrum Sitorus "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerek iPhone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran iPhone Rekondisi Di Kota Pekanbaru". Skripsi ini membahas tentang bagaimana peredaran iPhone rekondisi di Kota Pekanbaru Riau dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen iPhone di Pekanbaru Riau, serta membahas bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Kota Pekanbaru Riau. Terlihat dari judul tersebut terdapat persamaan penelitian dengan penulis, sedangkan perbedaanya adalah dalam penulisan ini membahas peredaran iPhone secara garis besar dan menyeluruh di Indonesia. 2. Anindya Octaviani "Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya". Skripsi ini membahas tentang bagaimana gambaran umum jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya serta bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap resiko praktik jual beli iPhone refurbished di Surabaya. Dilihat dari judul skripsi tersebut terdapat persamaan penelitian dengan penulis, sedangkan perbedaannya terdapat pada analisis hukumnya dalam penulisan ini penulis hanya menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 3. Aisyah Nikita, Gunawan Djajaputra, "Kekuatan Klausula Baku Terhadap Penjualan Page 274 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) Smartphone Rekondisi Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal ini membahas tentang bagaimana gambaran kekuatan klasula baku terhadap penjualan smartphone rekondisi. Dilihat dari judul skripsi tersebut terdapat persamaan penelitian dengan penulis mengenai smartphone rekondisi, sedangkan perbedaannya terdapat pada analisis hukumnya dalam penulisan ini penulis hanya menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap barang rekondisi dan pertanggung jawabannya terlepas dari klasula baku terhadap penjualan barang tersebut. Metode Penelitian Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini (Hamzani, 2020). Hasil dan Pembahasan 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual- Beli Barang Importir Konsumen dalam istilah asing (Inggris) yaitu consumer, yang secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau " sesuatu atau seseorang yang mengunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa" (Rizki, 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang- Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan Page 275 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." (Syamsudin, 2018). Perlindungan hukum menjadi suatu bagian hak asasi manusia yang tidak terpisahkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan seluruh warga negara sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi. Konsumen yang merupakan salah satu subjek hukum pun tidak boleh luput dari perlindungan hukum (Hari, 2021, Hamzani, 2014). Perlindungan konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap mereka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Barang elektronik berupa Handphone sangat banyak jenis dan mereknya. iPhone merupakan salah satu merk handphone yang memiliki daya tarik tinggi, iPhone berhasil membangun market branding atas produknya. Stigma masyarakat Indonesia bahwa iPhone merupakan Handphone yang mewah dan dimiliki oleh kaum menengah ke atas. Stigma tersebutlah yang menjadikan iPhone barang yang dicari para remaja khususnya di Indonesia, terlebih iPhone memiliki keunggulan pada kamera dan sosial medianya. Sehingga produk apple tersebut sangat digandrungi banyak orang. iPhone adalah salah satu produk yang diciptakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. iPhone dibuat pertama kali pada tahun 2007 dan merupakan smartphone pertama buatan apple. Dilihat dari aspek dan kualitas produk, iPhone mencoba masuk ke pasar dengan konsep yang berbeda. Saat ini iPhone bisa dikatan memiliki citra merek yang khas, dari penggunaan sistem operasi yang berbeda dari smartphone lain. Secara global iPhone dianggap menjadi smartphone nomor satu, iPhone dirancang dengan kemudahan fiture menggunakan sistem IOS dan wujud fisik yang memiliki ciri khas. Sehingga pengguna iPhone dapat mengoprasikan produk dengan mudah. Ciri khas pada logo dan model yang membuat iPhone memiliki ciri fisik yang mudah diingat dan menjadi daya tarik tersendiri. Dalam penggunaan sistem IOS hanya Page 276 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) bisa digunakan oleh pengguna produk apple, sehingga sistem tersebut tidak bisa diakses oleh pengguna lain selain pengguna apple, hal tersebut membuat iPhone semakin ekslusif. Munculnya stigma masyarakat terhadap para pengguna iPhone menjadikan produsen atau distributor iPhone melakukan kecurangan, dengan menjual iPhone rekondisi. Refurbished adalah produk yang dikembalikan ke kondisi seperti baru karena mengalami kerusakan minim. Barang refurbished diperbaiki dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen. Jadi, produk refurbished bukanlah produk baru.11 iPhone refurbished sendiri adalah barang bekas hasil klaim garansi ataupun mengalaim kecacatan software atau hardware yang kemudian diperbaiki dan kembali dipasarkan dengan harga yang lebih murah. Sementara iPhone rekondisi merupakan perangkat bekas pakai yang diremajakan oleh pihak ketiga. Rekondisi didefinisikan dalam KBBI sebagai proses menyatukan kembali sesuatu dengan mengubah, memperbaiki, atau merombak komponen tertentu. Dalam hal ini, iPhone yang diperbaharui adalah barang bekas yang dapat ditingkatkan dan direkondisi dengan memperbaikinya, memberikan kualitas baru, dan kemudian membuat merek dan kemasan baru. Item tersebut kemudian dijual sekali lagi. Sedikit berbeda dengan refurbished, komponen pengganti yang digunakan belum tentu original atau asli dari Apple. Sebenarnya ada perbedaan kecil antara refurbished dengan rekondisi, namun masyarakat lebih mengenal iPhone yang diremark oleh pihak ketiga sebagai iPhone refurbished. iPhone rekondisi masih terkesan bagus, mulus, dan memiliki fitur sesuai dengan yang dicari oleh konsumen tetapi pada saat iPhone sudah dipakai oleh konsumen kondisi mobile phone cacat, rusak, dan sebagai fungsi dari mobile phone sudah tidak bisa dipergunakan. Banyak para pedagang memanipulasi iPhone yang sudah tidak layak pakai untuk diubah menjadi iPhone yang layak diperjual belikan karena mengikuti permintaan Page 277 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu pangsa pasar dengan memberikan 5 jaminan mutu, garansi toko, aksesoris tambahan serta kelengkapan iPhone dan kondisi iPhone yang dalam keadaan baik, mulus, tanpa cacat pada tampilan luar. Dalam kasus iPhone rekondisi kebanyakan baterai, layar LCD, kamera sudah mengalami kerusakan dan sudah diperbaiki. Contohnya dalam penggunaan baterai iPhone rekondisi yang sudah di ganti batrainya akan menunjukan nilai kesehatan baterai sebanyak 100% sedangkan iPhone keluaran lama kondisi baterainya pasti sudah menurun. Perbedaan harga yang sangat jauh antara iPhone resmi dengan rekondisi menjadi peluang bisnis jahat para penjual. Rendahnya pengetahuan konsumen tentang barang rekondisi membuat penjual mudah memanfaatkan keadaan tersebut, terlebih harga yang relatif murah menjadi daya tarik tersendiri. iPhone rekondisi di Indonesia merupakan barang yang berasal dari luar negri, kebanyakan barang tersebut berasal dari negara Singapura. iPhone rekondisi bisa dijual di Indonesia namun dengan ketentuan memberikan keterangan bahwa produk iPhone tersebut adalah barang rekondisi atau refurbished serta mengikut ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak mengesampingkan hak-hak konsumen. Beberapa kasus yang ada adalah ketika iPhone tersebut dijual secara ilegal tanpa adanya izin import. Terkadang masyarakat banyak tertipu tentang hal tersebut, dimana jika iPhone tersebut tidak memiliki izin import dan tidak terdaftar pada website KEMENPRIN dan Beacukai maka iPhone tersebut akan terblokir imei-nya. Imei yang terblokir membuat iPhone tidak bisa support all operator Indonesia atau biasa disebut dengan wifi only, jika iPhone tersebut ingin diaktifkan lagi sinyalnya maka harus membayar pajak pembelian. Baik iPhone resmi maupun rekondisi memiliki nomor seri imeinya masing-masing, yang jadi pembeda ketika dicek pada halaman website resmi KEMENPRIN dan Beacukai. Ketika iPhone tersebut dibeli resmi maka nomor seri imei akan terdeteksi terdaftar pada halaman tersebut. Pajak Impor pendaftaran Imei Ponsel dari Luar Negeri, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity. Page 278 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2019 tersebut berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 18 Oktober 2019. Dengan kata lain, aturan ini efektif mulai berlaku per 18 April 2020. Berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 17 Permenkominfo 11/2019, alat dan/atau perangkat telekomunikasi (termasuk ponsel) yang masuk dalam "Daftar Hitam" (tidak terdaftar IMEI-nya) tidak dapat mengakses jaringan bergerak seluler, kecuali telah terdaftar di jaringan bergerak seluler sebelum berlakunya Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2019. Namun ada keringanan dari pemerintah terhadap iPhone yang berasal dari luar negri, yaitu jika iPhone terdaftar pada jaringan bergerak seluler yang aktif dan setelah tanggal 18 April 2020 maka iPhone tersebut masuk ke daftar pemutihan atau white list. Dari banyaknya hal tersebut membuat iPhone memiliki kriterianya sendiri diluar dari produsen yang resmi. Sebagai konsumen kita memiliki hak untuk tau bagaimana kondisi barang tersebut. Seperti yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen meliputi (Desy, 2017, Widyastuti, et.al, 2020)): 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak Page 279 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Menurut Presiden Jhon F. Kennedey menjelaskan bahwasannya ada empat hak konsumen yang harus dilindungi yatu sebagai berikut (Ratna, 2022): 1. Hak Mendapatkan Keamanan Hak untuk mendapatkan keamanan menjelaskan bahwa perlindungan bagi konsumen dari pemasaran barang yang ada di media atau jasa yang membahayakan keselamatan bagi konsumennya. Hak ini wajib didapatkan oleh semua masyarakat dari setiap wilayah di suatu negara nya masing-masing, agar masyarakat yang mendapatkan keamanan ini bisa merasa nyaman, tenang, dan damai untuk bertransaksi jual beli. 2. Hak untuk memilih Hak memilih ini adalah hak memilih untuk konsumen mau membeli atau tidak membeli. Oleh sebab itu konsumen lebih teliti untuk memilih barang yang untuk mereka beli, takutnya toko itu msu menipu atau lain sebagainya. 3. Hak untuk mendapatkan Informasi Hak ini sangat berpengaruh pasa hak yang sangat fundamental terhadap konsumennya. Dan informasi yang di cantumkan harus sesuai dan jujur, agar hak konsumen juga lebih terjamin harus diberikan selengkap-lengkapnya. Ketika konsumen kurang nya informasi mereka kurang percaya dengan toko tersebut. 4. Hak Untuk didengar Hak untuk didengar ini bermaksud untuk menjamin konsumen bahwasannya harus dipantau agar konsumen lebih percaya. Dan selain itu juga konsumen harus di dengar masalah keluh kesahnya mengenai barang yang sudah di beli. Hak ini perlu terkadang ada seseorang yang ingin mengungkapkan keluh kesahnya terkait barang yang mereka terima, apakah sudah sesuai apa belum. 5. Hak untuk mendapatkan pembinaan, pengarahan dan Pendidikan bagi konsumen nya. Page 280 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) 6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan barang yang ada di media sosial nya, maka dengan perjanjian boleh dikembalikan. 7. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam point tersebut tertera jelas bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang akan dibelinya. Maka dari itu sebagai pelaku usaha atau produsen memiliki kewajiban berisikan (Syahrudin, 2018): 1. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak dikriminatif 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan 6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Page 281 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu 2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pembelian Barang Elektronik Import Pelaku usaha atau produsen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang yang akan dijual kepada konsumen. Konsumen berhak tau atas kondisi barang yang pelaku usaha jual. Selain itu konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus di penuhinya, kewajiban konsumen sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5 ayat (1) yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatn barang/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, yang meliputi: (Nadhira, 2016) 1. Konsumen memperhatikan komposisi dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian. 2. Konsumen memperhatikan tanggal kadaluarsa dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian. 3. Konsumen memperhatikan logo halal pada kemasan dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian. 4. Konsumen mencari tahu apakah bahan yang digunakan aman atau tidak untuk di konsumsi dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian. 5. Konsumen memperhatikan bentuk fisik kemasan dari makanan ringan dan minuman sebelum melakukan pembelian. 6. Konsumen mengetahui bahwa produk/barang diperbolehkan atau tidak untuk diedarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dari makanan dan minuman sebelum melakukan pembelian. Namun pada kasus ini banyak produsen yang tidak jujur mengenai kondisi iPhone yang akan dijual, seperti yang sudah diterangkan diatas bahwa iPhone memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Sebagai konsumen yang bijak seharusnya kita bisa menimbang dan menilai bagaimana kondisi barang tersebut, detail speak yang dimiliki serta kelemahan dan kelebihan barang. Agar kita tidak mudah tertipu oleh produsen yang curang. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan/atau bekas tanpa memberikan Page 282 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) informasi secara lengkap atas barang tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diungkapkan bahwa seorang pelaku usaha harus dapat memberikan ganti rugi atas produk yang diperdagangkan apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap seorang konsumen. Pengaturan ganti rugi tersebut diatur secara limitatif yakni dalam sanksi administratif sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun ganti kerugian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tidak akan menutup kemungkinan hapusnya tuntutan pidana oleh seorang konsumen. Pelaku usaha dapat memberikan penggantian kerugian dengan memberi garansi kepada konsumen yang akan membeli barang tersebut. Pada kasus jual beli iPhone rekondisi sendiri para produsen memberikan garansi berupa garansi toko kepada konsumen. Garansi toko jelas berbeda dengan garansi resmi iPhone namun ini bisa dianggap sebagai pertanggung jawaban dari pelaku usaha. Garansi toko dari masing- masing pelaku usaha berbeda, ada yang jangka waktu satu minggu pembelian hingga satu bulan pembelian tergantung dari kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumennya. Dengan syarat label yang diberikan oleh pelaku usaha tidak rusak atau hilang. Pada KUHPerdata secara umum apabila ada seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka seseorang tersebut diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan lima syarat suatu perbuatan dapat masuk dalam kualifikasi PMH, yaitu: (Yudha, 2011) 1. Ada perbuatan melanggar hukum. Page 283 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu 2. 3. Ada kerugian. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. 4. 5. Ada kesalahan. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya. Pelaku usaha tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku jika dalam jual beli barang ataupun jasa tidak melanggar kewajibannya. Pelaku usaha penjualan iPhone rekondisi dianggap tidak melanggar aturan selagi mereka memberika keterangan terhadap barang yang akan mereka jual. Dalam kasus penjualan iPhone rekondisi sendiri ada beberapa informasi yang pelaku usaha perlu sampaikan, itu salah satunya meliputi : 1. Pemeberitahuan bahwa iPhone tersebut bergaransi resmi atau toko. 2. iPhone tersebut resmi dari Indonesia (lokal/exibox) atau iPhone tersebut berasal dari luar negri (exinter). 3. Apakah iPhone tersebut refubrished atau rekondisi. 4. Region atau negara asal iPhone tersebut resmi dipasarkan, contoh: JP/A dari Jepang, LL/A dari Amerika, PA/A dari Indonesia. 5. Indikasi berapa persen 3utools iPhone yang akan dijual yang menunjukan keorian atau sparepart yang sudah diganti. 6. Baterai health atau kesehatan baterai iPhone tersebut. 7. Apakah iPhone tersebut terdaftar pajak resmi atau tidak. Ketika pelaku usaha tersebut jujur dengan informasi atas barang yang dijualnya maka sah-sah. Terlebih jika konsumen sudah paham kondisi dan konsekuensi ketika membeli barang tersebut, maka konsumen tidak bisa menuntut pelaku usaha. Karena apple sendiri juga mengeluarkan produk rekondisi yang sudah melewati banyak proses dan pengecekan, dan dijual dengan harga yang lebih murah. Namun saat penjualannya apple memberikan label terhadap barang yang baru maupun yang rekondisi. Karena pada dasarnya barang rekondisi boleh dijual asalkan tidak diakui sebagai barang baru dan bukan barang selundupan atau ilegal. Pelaku usaha yang selama ini lalai dengan tanggungjawabnya telah melanggar ketentuan perjanjian jual beli yang dibuat antara konsumen dan pelaku usaha. Akibatnya, Page 284 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) pelaku usaha dikenakan sanksi perdata berupa sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain bertanggung jawab atas wanprestasi, pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas ganti rugi berdasarkan hukum wanprestasi. Klaim ini dapat dilakukan oleh konsumen, memaksa pelaku usaha yang merugikan konsumen untuk melakukan restitusi langsung kepada konsumen. Pihak lain yang mengalami kerugian juga dapat mengajukan klaim ganti rugi langsung terhadap pelaku usaha. Adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri merupakan syarat bagi penuntutan pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum agar dapat diminta membayar ganti rugi. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a. Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang- Undang, hak- hak tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang akan dijual belikan. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi atas barang atau jasa yang akan di belinya dan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi secara detail tentang barang atau jasa yang akan dijualnya. b. iPhone rekondisi merupakan iPhone bekas pakai yang sudah diperbaiki oleh pihak ketiga atau produsen tetapi secara tidak resmi. Produsen tidak menjamin keorisinalitas bagian yang sudah diganti, sedangkan iPhone refurbished merupakan iPhone bekas pakai yang mengalami sedikit kerusakan lalu diperbaiki secara resmi oleh pihak apple. Namun di Indonesia masih banyak kesalahpahaman dan minim informasi tentang barang tersebut, sehingga banyak pelaku usaha yang melakukan Page 285 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu tindakan curang dengan menjual barang rekondisi namun diberi label baru. Daftar Pustaka Adi Ahdiat, "67% Penduduk Indonesia Punya Handphone pada 2022, Ini Sebarannya", indonesia- punya-handphone pada-2022-ini Amaliah, Nadhira. (2016) Penerapan Kewajiban Konsumen Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Sail, JOM Fakultas Hukum, 3 (2). Annafi, M. Naufal., Difa Haikal Nikmatullah A, Hidayatulloh, (2018) Pengaruh penggunaan handphone terhadap prestasi mahasiswa, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 12 (1). Bhakti, Rizki Tri Anugrah. (2019) Perlindungan Hukum Konsumen Properti Atas Sistem Pre Project Selling Di Kota Batam, Jurnal Cahaya Keadilan, 7 (1). Disemandi, Hari Sutra., Puteri Ariesta Nadia. (2021) Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diiperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen, Maleo Law Journal, 5 (2). Fauzi Rasyad, "Cara Cek Kondisi iPhone Apakah Baru, Refurbish, Atau Rekondisi", rekondisi/, Diakses 17 Juli 2023 Fitria, Tira Nur. (2017) Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3 (1). Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yustisia, 3(3), 137-142. Hamzani, Achmad Irwan, (2020). Buku Panduan Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Tanah Air Beta. Lestari, Ratna Indah., Nur Wulan Suci, Eka Maisara Amalia. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram, Jurnal Analisis Hukum, 5 (2). Nawi, Syahruddin. (2018). Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pleno De Jure, 7 (1). Nikita, Aisyah., Gunawan Djajaputra. (2021). Kekuatan Klausula Baku Terhadap Penjualan Smartphone Rekondisi Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Adiguna, 4 (2). Nur, Yudha Hadian, Dwi Wahyuniarti Prabowo. (2011) Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 5 (2). Page 286 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik (M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu, 2024) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 271-288) Octaviani, Anindya., Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di BC Cell Surabaya, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negri Sunan Ampel. Rohmy, Atikah Mardhiya., Teguh Suratman, Arini Indah Nihayaty. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 7 (2). Diakses pada 17 Juli 2023 Setyawati, Desy Ary., Dahlan, M. Nur Rasyid. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, Syiah Kuala Law Journal, 1 (3). Sitorus, Siti Aditya Ningrum. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerek iPhone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran iPhone Rekondisi Di Kota Pekanbaru, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Syamsudin, M., Fera Aditias Ramadani. (2018) Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku, Jurnal Yudisial, 11 (1). Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I., Nuridin, N., & Wildan, M. (2020). Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1(1), 6-11. Page 287 of 287 Lisensi Published by Url : : : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv 59
Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif, Moh. Taufik, Kanti Rahayu Page 288 of 288 Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 2, No. 1 Maret 2024