BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan tentang Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Karo 1. Masyarakat Hukum Adat Batak karo Masyarakat Hukum Adat Batak Karo adalah suatu kesatuan kultural. Secara umum masyarakat Batak Karo adalah masyarakat Batak yang tinggal di daerah Kabanjahe. Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Batak Karo biasa berinteraksi menggunakan logat Batak Karo. Orang Batak Karo juga mengenal sistem gotong-royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Batak Karo aktivitas itu disebut Siurup-urupen (saling membantu). Sekelompok orang tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran. Masyarakat Batak Karo pada umumnya bercocok tanam padi di sawah dan ladang (bawang, jeruk, jagung, kopi, bawang, dan cabai). Lahan didapat dari pembagian yang didasarkan marga. Setiap keluarga mendapat tanah tadi tetapi tidak boleh menjualnya. Selain tanah ulayat adapun tanah yang dimiliki perseorangan. Perternakan juga salah satu mata pencaharian suku Batak Karo antara lain perternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Sektor kerajinan juga berkembang. Misalnya tenun, anyaman rotan, ukiran kayu, tembikar, yang ada kaitanya dengan pariwisata. Masyarakat Hukum Adat Batak Karo juga memiliki kesenian, yang terdiri dari : 24
a. Seni Tari yaitu Tari Piso Surit, Tari Gundala-Gundala, Tari Baka, Tari Tongkat, Tari Ndikar. b. Alat Musik tradisional : Kulcapi, Keteng-Keteng, Sarune, Mangkok, Balobat, Gendang Singanaki, Gendang Singindungi, Gung dan Penganak. 2. Hukum Perkawinan Adat Batak Karo a. Pengertian Perkawinan Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.14 Masyarakat Hukum Adat Batak Karo adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilinial yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui ertutur (sistem kekerabatan) di antara mereka. Dalam suku Batak Karo garis keturunan yang diberikan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya. Marga merupakan suatu hal yang sangat perlu 14 Tolib Setiady, 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, alfabeta, Bandung, hlm. 225. 25
dan dijaga kemana dan dimanapun orang Batak Karo berada karena marga merupakan jati diri atau identias orang Batak. b. Tujuan Perkawinan Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Batak Karo yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. c. Sahnya Perkawinan Sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Karo bagi masyarakat hukum adat Batak Karo di Indonesia jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, sudah melaksanakan tata cara perkawinan masyarakat hukum adat Batak Karo, dan juga tidak melanggar larangan perkawinan adat Batak Karo. d. Tata Cara Adapun tata cara Adat Batak Karo dalam pernikahan secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu seperti tahap-tahap berikut ini: 1) Nagkih, sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, tentu masing- masing calon pengantin memberi tahukan siapa calon pendamping hidup mereka. Untuk memberi tahunya pun harus melalui anak beru (pihak 26
27 yang menerima anak gadis dari marga lain). Kemudian pihak anak beru membicarakan kapan bisa ke rumah kalimbubu (si pembawa marga) untuk membahas rencana "Mbaba belo selambar". 2) Mbaba Belo Selambar, dalam adat Karo, mbaba belo selambar artinya tempat berkumpul di rumah kalimbubu. Pada acara ini, pihak laki-laki membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum percakapan dimulai. Setelah acara makan selesai, pihak dari laki-laki memulai percakapan antara anak beru kedua belah pihak, dalam acara mbaba belo selambar ini, tugas kalimbubu hanya mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mendengarkan kemudian pihak kalimbubu-lah yang akan melengkapi. 3) Nganting Manuk, pada prosesi ini, kedua belah pihak membicarakan tentang gantang tumba (mas kawin). Kalimbubu dan mata kerja atau membahas masalah tanggal, bulan dan tahun digelarnya pesta pernikahan. 4) Kerja Adat atau Ersuka Emas, dalam kerja adat ini semua saudara berkumpul. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian acara dimulai dengan doa kemudian acara runggu dimulai. 5) Kerja Nereh Empo (Pesta Adat Perkawinan), pada hari yang telah ditentukan diadakanlah pesta adat perkawinan. Hari itu semua sangkep geluh (keluarga dekat) dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan itu. Apabila pesta itu adalah sintua (agung), yakni dengan memotong kerbau dan erkata gendang dan kalimbubu membawa
ose anak berunya. Akan tetapi, di daerah Karo Jahe (Langkat) apabila pesta sintu, maka perkawinan diawali dengan erpangir kulau (mandi untuk membersihkan diri ke sungai). Dimana kedua pengantin diarak mengelilingi kampung ke sungai untuk erpangir kemudian ke tempat pesta. Pengantin laki-laki pada waktu diarak ini tidak memakai baju (kemeja). Ada pun acara yang dilakukan dalam kerja nereh empo ini meliputi, nagketken ose, nuranjang/ngelangkah, ertembe-tembe, pedalan ulu emas, aturan menari/telah-telah, dan sijalapen. 6) Mukul, pada malam harinya setelah pesta perkawinan dilaksanakan acara mukul, dimana masih ikut beberapa keluarga terdekat dari masing- masing pihak. Mukul ialah acara terakhir dalam melengkapi syarat dalam pengukuhan suatu perkawinan menurut adat Batak Karo, karena terkandung di dalamnya semacam persumpahan dengan isi sehidup semati. 7) Ngulihi Tudung/Ngulihi Bulang, biasanya setelah empat hari setelah mukul, diadakanlah upacara ngulihi tudung/ngulihi bulang. Ngulihi tudung adalah suatu upacara dimana kedua mempelai diarak (diantar) ke rumah orang tua mempelai perempuan; sedangkan nguluhi bulang adalah suatu upacara dimana mempelai diarak dari rumah orang tua mempelai perempuan menuju rumah orang tua mempelai laki-laki. Selesai acara ini, kedua mempelai diantarkan ketempat/rumah mereka untuk memulai hidup baru secara mandiri. 28
Sukut antara kedua belah pihak untuk melihat kedatangan anak berusia empat marga beserta kalimbubu/puang kalimbubu dengan anak berunya. Dibubarkanlah janji sebelum nganting manuk, jika tidak ada perubahan, maka sebelum dijalankan/dibayari utang maka terlebih dulu ditanya ketulusan antara pengantin. Apa makna dari pesta itu, dari situlah maka dijalankan utang adat, biasanya disitu dijalankan 3 kali, dalam pesta adat ini biasanya dibuat sijalaben ada uga yang dilakukan sewaktu nganting manuk (6 dari pihak laki-laki dan 5 dari pihak perempuan). Ketika pihak pengantin perempuan memberikan utang peradaten kepada sanak saudaranya, maka dijemputlah pengantin perempuan dari jabu (rumah) kalimbubu oleh pihak pengantin laki-laki untuk membayar utang adat kepada singalo ulu emas, setelah itu diantar kemudian dikembali lagi ke rumah kalimbubu. Setelah itu tikar runggu dilipat, maka semua sanak saudara berdiri untuk menjemput pengantin perempuan diiringi dengan lagu Mbaba kampil. Kemudian kedua pengantin menari dan bernyanyi antara 2 dan 3 lagu, kemudian pengantin diantar kepelaminan beserta dengan orang tua kedua belah pihak. Setelah itu maka dimulai menyampaikan/berbicara berganti-gantian yang biasanya dimulai oleh sukut dari pihak pengantin laki-laki dan seterusnya. Ketika jam 1 disinilah jamnya makan siang/pekesahken, maka dilanjutkan acara menyampaikan kata-kata oleh sanak saudara kedua belah pihak. 29
30 8) Persadaan Tendi, Persadaaan tendi ini biasanya disiapkan nasi beserta lauknya untuk pengantin, kemudian makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru, tenah beru kepada kedua pengantin. Saat itu mereka makan sepiring berdua di dalam kamar yang telah disiapkan. Pada makanan tersebut tidak ada perbedaan yang mana bagian pengantin laki-laki dan bagian pengantin perempuan. Dalam acara ini biasanya dibuat ngapuri belo yang diberikan kepada pihak yang rebu/erturangku/bengkila, maupun kepada yang merubah tutur mereka. 9) Ngulihi Tudung, Artinya disini setelah 2-4 hari acara pesta selesai pengantin datang ke rumah kalimbubu mengambil pakaian pengantin perempuan. Biasanya pada acara ini dibawa nasi beserta lauknya. Acara disini hanya sekedar mengambil/menjemput pakaian pengantin perempuan sekaligus untuk minta doa agar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang baru. 10) Ertaktak kerna biaya/pengeluaran, Ini biasanya dilakukan setelah acara pesta adat selesai di rumah kalimbubu dalam waktu yang telah ditentukan. Pada acara ini ditanya masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada utang yang belum dibayar, baik dari anak beru, sembuyak maupun kalimbubu. Disini anak beru makan bersama dengan kamlimbubu, disini diselesainkanlah semua masalah biaya.15 15 /diakses pada tanggal 4 september 2018
e. Larangan Perkawinan Semarga Perkawinan semarga jelas, terjadi antara pria dan wanita semarga. Lalu yang disebut marpadan adalah perkawinan antar marga yang bekerabat dari sumpah leluhur. Apabila terjadi suatu perkawinan semarga dalam Batak Karo maka hal itu dianggap sebagai tabu dan pasangan yang menikah itu akan dikucilkan dari masyarakat di mana ia berada. Ini berarti terjadi penolakan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan ini, dan yang lebih parahnya lagi, ia tidak akan pernah memperoleh pengakuan dari adat Batak Karo, masyarakat Batak Karo menolak perkawinan semarga alasannya karena masih satu darah atau masih keluarga. f. Sanksi Perkawinan Semarga Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga adalah dihukum dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku di tempat asal adat tersebut. Hukuman atau sanksi adat tidak dapat ditolak oleh disetiap pelaku perkawinan semarga, karena sampai sekarang perkawinan semarga masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat. 31
B. Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Hukum Adat Batak Karo 1. Menurut Hukum Adat Dalam Hukum Adat mengatur tentang adanya larangan perkawinan yaitu: a) Karena hubungan kekerabatan, larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat asymmetrisch connubium, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku.16 b) Karena perbedaan kedudukan, Dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Pada zaman sekarang, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan mereka yang bermartabat tinggi, atau sebaliknya. Masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan adanya ketegangan dalam kekerabatan. Namun jika dititik hukum adat bersifat luwes, maka tidak tertutup kemungkinan 16 bata.pdf, diaskes pada tanggal 4 september 2018 32
33 berikutnya bagi penyelesaian masalah perkawinan tersebut secara adat pula. Dalam hal ini yang sulit adalah penyelesaian masalah perkawinan yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan, seperti aturan dalam agama Hindu. c) Karena perbedaan agama, perbedaan agama ini dapat terjadi menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama islam, bagi mereka yang tidak beragama islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu memasuki agama Islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak menganut agama islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, karena menurut hukum adat Lampung, perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum islam adalah tidak sah. Hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, dengan demikian seringkali timbul dugaan, bahwa hukum adat adalah identik dengan hukum perikatan atau perjanjian. Pendapat tersebut memang benar adanya, akan tetapi biasanya hukum adat ruang lingkup berlakunya jauh lebih luas dan
bahkan dapat mencakup hampir seluruh bidang masyarakat tertentu.17 Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala Adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum.18 Sanksi bagi yang didapatkan apabila melakukan perkawinan semarga : a. Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat hukum adat. b. Pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan. c. Dihina, dicemooh oleh masyarakat. d. Pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja. e. Tidak diundang dalam acara adat.19 2. Menurut Undang-Undang Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang adanya larangan perkawinan yaitu: a) Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya: 17 Soerjono Soekanto, 1983, Hukum Adat Indonesia, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, hlm. 375 18 Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberti Yogyakarta, hlm. 175 19 34
b) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a). c) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b). d) Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari istri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c). e) Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d). f) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e). g) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).20 h) Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974). Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seoramg 20 Undang-Undang Nom0r 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang Perkawinan 35
laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua.21 i) Larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974). Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri saling menghargai satu sama lain.22 C. Perkembangan Hukum Adat Yang Mengatur Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Hukum Adat Batak Karo Yang Merantau di Kota Yogyakarta Hukum perkawinan adat dalam kehidupan di perantauan sudah semakin memudar dari hukum perkawinan adat yang seharusnya. Dapat dilihat dari perkawinan marpariban, yang seharusnya lebih diutamakan tetapi dalam perkembangannya tidak lagi mutlak dilakukan. Artinya impal tersebut tidak harus dari saudara dekat keluarga orang tuanya, tetapi boleh dari marga lain diluar garis keturunannya. Disinilah letak kefleksibelan dan kemampuan hukum adat Batak menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 tentang Perkawinan 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 10 tentang perkawinan 36
Hukum perkawinan Adat Batak Karo pada dasarnya melarang adanya perkawinan semarga, tetapi seiring dengan berkembangnya jaman hal tersebut sudah tidak lagi menjadi hal yang diutamakan karena banyak terjadi perkawinan semarga yang dilakukan oleh orang Batak Karo di perantauan karena perubahan pola pikir masyarakat yang sudah lebih terbuka. 23 Dengan telah berkembangnya pola pikir dan bertambahnya wawasan masyarakat Hukum Adat Batak Karo yang merantau, maka orang Batak yang telah merantau, kepercayaan atau tahayul akan terjadinya malapetaka bila terjadi perkawinan antar kelompok semarga hanyalah akan menjadi mitos atau sebatas tahayul saja. Tidak seperti orang Batak yang berdiam di kampung, yang masih percaya pada tahayul, karena memang sejatinya sifat dari masyarakat hukum adat adalah memiliki sifat religio magis yaitu yang masih mempercayai adanya kekuatan gaib. Dengan telah berkembangnya pemikiran dan wawasan yang semakin bertambah memicu masyarakat hukum adat yang berada di perantauan menginginkan terjadi pula perkembangan pada aturan hukum adat beserta sanksi-sanksinya termasuk pula aturan dan sanksi mengenai larangan perkawinan karena aturan dan sanksi tersebut dianggap sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi, sudah seharusnya aturan adat dan sanksi-sanksinya tersebut berkembang seperti perkembangan yang terjadi di kehidupan mereka. 23 bata.pdf, diaskes pada tanggal 4 september 2018 37
38 1. Pengertian Perkawinan Berdasarkan tokoh masyarakat hukum adat Batak Karo di Kabanjahe Bapak J. Karo-Karo, mengatakan bahwa perkawinan suku Batak Karo mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral dalam pemahaman adat Batak Karo bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan (pihak sinereh), karena ia memberikan anak perempuannya kepada orang lain pihak pengantin laki-laki (pihak sipempoken), sehingga pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat dan makanan adat. Perkawinan merupakan suatu upacara di mana mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan atau dipersatukanya dua sifat keluarga yang berbeda melalui hukum. Dalam adat perkawinan Batak Karo akan terjadi tindak tutur antara pihak anak beru laki-laki (pihak penerima istri) dengan pihak anak beru perempuan (pihak pemberi istri), kemudian dilakukan pertuturan antara anak beru laki- laki dengan kalimbubunya (pihak penerima istri), begitu juga antara anak beru perempuan dengan kalimbubunya (pihak pemberi istri). Anak beru disini berfungsi sebagai penyambung lidah antara kepentingan dua kelompok keluarga, yaitu keluarga pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.24 Menurut Bapak V. Karo-Karo salah satu tokoh adat Batak Karo di Yogyakarta, Perkawinan adat Batak Karo sangatlah sakral karena perkawinan dianggap sah jika telah melalui pengesahan secara agama dan juga secara adat. Di dalam adat Batak Karo perkawinan tidak dilaksanakan secara suka-suka, 24 wawancara dengan bapak J. Karo-Karo, pada tanggal 21 september 2018
melainkan memiliki suatu keteraturan dan berjenjang serta membutuhkan waktu. Perkawinan bagi masyarakat Batak Karo tidak hanya sekedar mengawinkan antara kedua mempelai tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam yaitu untuk mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak. Di sinilah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga inti menjadi keluarga besar.25 Makna perkawinan adat Batak Karo menurut Jekonia Tarigan Pendeta GBKP di Yogyakarta, perkawinan adat Batak Karo ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Perkawinan adalah anugerah Allah yang dipelihara dalam kekudusan. Oleh karena itu, perkawinan adat Batak Karo bersifat monogami dan tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Perkawinan yang kokoh dibangun di atas iman kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, oleh karena itu perkawinan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama kristen.26 Berdasarkan Hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa perkawinan adat Batak Karo adalah merupakan hal yang sakral karena dalam perkawinan adat Batak Karo tidak hanya sekedar mengawinkan anak-anaknya saja, tetapi juga menjalin hubungan kekeluargaan dari pihak yang akan mengawini anaknya. Perkawinan adat Batak Karo dikatakan sah apabila sudah melaksanakan perkawinan secara adat dan secara agama. Secara adat Batak Karo dikatakan sah perkawinan apabila sudah melaksanakan tata cara 25 wawancara dengan bapak V. Karo-Karo, pada tanggal 22 september 2018 26 Wawancara dengan Bapak Pendeta GBKP, pada tanggal 24 september 2018 39
40 perkawinan adat Batak Karo. Secara agama dikatakan sah apabila sudah menerima pemberkatakan dari gereja. Menurut penulis pengertian perkawinan menurut adat Batak Karo berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dan Pengertian Perkawinan menurut adat Batak Karo berbeda karena menurut hukum adat juga apabila ingin melangsungkan perkawinan harus melaksanakan perkawinan secara agama dan secara adat, sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan tidak diatur sahnya perkawinan secara adat dan dalam UU Perkawinan hanya menyatukan hubungan suami dengan istri sedangkan dalam adat Batak Karo menyatukan hubungan kekerabatan dengan pihak laki-laki maupun pihak istri Menurut hukum adat Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Penulis berpendapat bahwa pengertian perkawinan menurut hukum adat tidak bertentangan dengan adat
Batak Karo, karena memiliki kesamaan yaitu saling berpendapat bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapo juga keluarga kedua mempelai. 2. Tujuan Perkawinan Tujuan perkawinan Adat Batak Karo menurut Bapak J. Karo-Karo, yaitu : a. Untuk mendapatkan keturunan. b. Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat mewarisi warisan dari orang tuanya. c. Melaksanakan ajaran agama. Tujuan perkawinan adat Batak Karo Menurut Bapak V. Karo-Karo : a. Untuk membentuk hubungan kekeluargaan dengan marga lain. b. Merupakan syarat untuk memperoleh kebahagiaan. c. Merupakan keharusan, karena apabila tidak melaksanakan perkawinan maka akan menjadi hal yang memalukan. Tujuan perkawinan adat Batak Karo Menurut Bapak Jekonia Tarigan : a. Menyatukan kemuliaan tuhan di bumi. b. Memiliki keturunan. c. Mewujudkan rumah tangga bertanggung jawab. Menurut penulis tujuan perkawinan adat Batak Karo adalah : a. Untuk mendapatkan keturunan b. Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat mewarisi warisan dari orang tuanya c. Untuk membentuk hubungan kekeluargaan dengan marga lain 41
d. Merupakan syarat untuk memperoleh kebahagiaan e. Merupakan keharusan, karena apabila tidak melaksanakan perkawinan maka akan menjadi hal yang memalukan f. Mewujudkan rumah tangga yang bertanggung jawab Menurut penulis tujuan perkawinan menurut hukum Batak Karo berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur adanya tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan anak laki-laki yang dapat mewarisi warisan dari orang tuanya seperti yang diatur dalam adat Batak Karo. Penulis berpendapat bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adat dengan adat Batak Karo memiliki kesamaan. Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai- nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan, hal tersebut juga diatur dalam tujuan perkawinan menurut adat Batak Karo. 3. Sahnya Perkawinan Bapak Jekonia Tarigan mengatakan bahwa sahnya perkawinan menurut gereja GBKP adalah sudah menerima berkat dari gereja dan melaksanakan tata cara adat Batak Karo yang ada. Gereja GBKP memberikan berkat perkawinan 42
apabila tidak melanggar aturan-aturan adat dan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Gereja GBKP tidak memberikan berkat perkawinan walaupun syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dilaksanakan tetapi tidak melaksanakan aturan-aturan adat, karena gereja GBKP masih termasuk dalam gereja kesukuan. Bapak J. Karo-Karo berpendapat bahwa dalam perkawinan adat Batak Karo harus sesuai dengan aturan adat, karena apabila semakin sering aturan adat dilanggar maka akan berdampak pada aturan adat itu sendiri yaitu aturan adat akan semakin memudar. Syarat dan sahnya perkawinan menurut adat Batak Karo adalah : a) Tidak melakukan perkawinan semarga. b) Apabila laki-laki yang menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari Batak (suku lain) maka perempuan tersebut harus diberi marga dengan melaksanakan upacara adat. c) Pihak laki-laki bersedia melaksanakan/memenuhi syarat adat Batak Karo. d) Harus diberkati oleh pihak gereja. e) Ada persetujuan dari masing-masing orang tua. Menurut penulis, sahnya perkawinan menurut adat Batak Karo berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam perkawinan adat 43
Batak Karo tidak ditentukannya usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan, hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam melaksanakan perkawinan adat Batak Karo laki-laki dan perempuan harus memiliki marga walaupun bukan berasal dari Batak Karo agar dapat melaksanakan upacara adat dan syarat tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan persetujuan dari orang tua dan syarat tersebut ada dalam aturan adat Batak Karo, apabila orang tua sudah meninggal maka akan digantikan oleh wali. 4. Tata Cara Perkawinan Proses ataupun tahapan yang akan dilaksanakan bila ingin berkeluarga pada jaman dulu menurut Bapak J. Karo-Karo : a. Persiapan Kerja Adat. 1) Sitandan Ras Keluarga Pekepar Pada tahapan ini dilakukan tahapan perkenalan antara kedua keluarga calon mempelai. Sama dengan pertemuan keluarga pada umumnya dimana keluarga kedua belah pihak akan yang akan membahas mengenai waktu yang tepat untuk menggelar acara selanjutnya yaitu meminang atau biasa disebut dengan istilah Mbaba Belo Selambar. Sekaligus juga kedua orang tua kedua calon pengantin akan menyampaikan kepada Anak beru masing masing. Anak beru disini akan membantu kedua keluarga sebagai penyambung lidah kepentingan dua kelompok keluarga. 44
45 2) Mbaba Belo Selambar (membawa selembar daun sirih) artinya adalah membawa selembar daun sirih, yang merupakan acara untuk meminang sang wanita. Disini sang wanita akan ditanyai kesiapan dirinya beserta keluarga untuk dipinang oleh keluarga pria. Mbaba Belo selambar ini juga menjadi ajang untuk pertemuan kedua keluarga mempelai. Biasanya dilaksanakan dirumah Kalimbubu dengan sang pihak pria akan datang membawa makanan yang lengkap dengan nasi dan lauk-pauknya. Makanan yang dibawa ini akan menjadi hidangan di acara makan siang bersama kedua keluarga. Setelah acara makan siang selesai, barulah kedua keluarga akan mulai membahas rencana tradisi selanjutnya yaitu nganting manuk. Pada prosesi Mbaba belo selambar ini yang menjadi juru bicara adalah masing-masing anak beru kedua keluarga yang disaksikan langsung oleh kalimbubu beserta kedua keluarga calon mempelai lainnya. 3) Nganting Manuk Pada prosesi ini kedua keluarga akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas lebih detil hal-hal mengenai pernikahan. Mulai dari hari dan tempat pelaksanaan, mahar, hingga hutang-hutang adat pada pesta pernikahan yang dilaksanakan nantinya. Karena tradisi adat yang sangat kental dan sejumlah prosesi acara pernikahan adat Karo yang panjang juga, maka sudah banyak yang mulai menyederhanakan rangakaian upacara adat tersebut dengan
menggabungkan acara ngantig manuk dengan mbaba belo selambar. Setelah acara maka siang bersama usai, maka musyawarah antar keluarga dimulai untuk membahas detil pernikahan pesta adat. Akan tetapi ada peraturan jika prosesi pernikahan tidak boleh lebih dari 1 bulan sesudah melaksanakan tahapan Ngantig Manuk. b. Hari Pesta Adat 1) Kerja Adat Sebelum melakukan kerja adat ini, biasanya dilakukan dahulu tahapan pengesahan secara agama yang dianut. Baru setelah usai, maka dilanjutkan dengan prosesi kerja adat di tempat sang wanita yang telah ditentukan. Pada tahapan ini seluruh sanak keluarga yang diundang akan berkumpul semua dan akan melakukan prosesi adat runggu sangkep nggeluh dan tahapan acara lainnya. Dihadir oleh sanak keluarga yang ramai berdatangan, maka suasana yang tercipta lebih suka cita namun tetap sakral juga karena diisi dengan doa dan juga nasihat dar para kalimbubu masing-masing. Selain itu pada tahap ini, kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri diwajibkan untuk menari atau biasa disebut landek. 2) Persadan Tendi Setelah prosesi kerja adat selesai, masih ada rangkaian prosesi lainnya yaitu Persadan Tendi. Prosesi Persadan tendi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan makanan sebagai pemulihan tenaga kepada kedua mempelai yang telah lelah melalui berbagai tahapan 46
prosesi pernikahan adat Karo. Untuk Pelaksanaanya sendiri, dilakukan pada malam hari pada hari yang sama setelah kerja adat. Diikuti dengan acara makan malam bersama oleh seluruh sanak keluarga kedua belah keluarga yang diikuti. c. Sesudah Pesta adat 1) Ngulih Tudung Jika pesta adat sudah selesai, bukan berarti prosesi pernikahan adat Karo berhenti sampai disini saja. Karena mash ada cara Ngulih tudung dan Ertatak. Ngulih tudung dilakukan 2-4 hari setelah pesta adat usai. Prosesi ini ditandai dengan kedua orang tua pihak pria datang kembali kerumah Orang tua pihak perempuan sambil membawa hantaran makanan. Kemudian pihak keluarga pria akan mengambil kembali pakaian-pakaian adat pihak pria yang mungkin saja ada yang tertinggal pada saat acara pesta kerja adat berlangsung. 2) Ertaktak Ertatak bisa dikatakan sebagai prosesi terakhir dalam rangkaian acara pernikahan adat Karo. Dimana pada waktu yang telah ditentukan kedua keluarga pengantin akan bertemu dirumah Kalimbubu pihak wanita untuk membahas pengeluaran biaya-biaya acara pesta adat yang berlangsung. Pembahasan ini merinci secara detil pengeluaran biaya apa saja yang keluar dan juga merinci biaya apa saja yang mungkin terlewatkan untuk dibayarkan oleh pihak pria sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah ditentukan pada tahapan persiapan kerja adat. Setelah 47 telah
acara Ertaktak ini selesai dilaksanakan, maka ditutup dengan acara makan bersama antara kedua keluarga yang hadir. Berdasarakan hasil wawancara penulis berpendapat bahwa tata cara perkawinan menurut adat Batak Karo berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing- masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang tata cara seperti yang diatur dalam adat Batak Karo. 5. Larangan Perkawinan semarga Bapak J. Karo-Karo berpendapat bahwa bagi orang Batak Karo Perkawinan semarga adalah sesuatu yang tabu, pantang, pamali dan sebagainya. Ini adalah perkawinan sedarah, hubungan incest, antara saudara kandung, yang erturang dan tentunya ini adalah aib, baik bagi dirinya 48
sendiri, calon istrinya itu yang tak lain adalah saudaranya sendiri, pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, bahkan menjadi aib bagi kelompok marga itu sendiri. Jaman dahulu di beberapa luat di bona pasogit meneruskan apa yang diceritakan oleh orang tua. Penyebab terjadinya perkawinan semarga yang bersangkutan tidak mengetahui ada aturan larangan perkawinan semarga atau tidak mengetahui adat istiadat dan juga hanya mengikuti cinta buta (cinta terlarang) walaupun sudah mengetahui larangan perkawinan dan mengabaikan adat istiadat. Bapak J. Karo-Karo menambahkan bahwa terjadinya perkawinan semarga dikarenakan pada jaman dahulu jarang antara kampung marga yang satu dengan marga yang lain sangat jauh dan kendaraan pada jaman dulu juga tidak ada, jadi masyarakat hukum adat tersebut tidak ada pilihan selain mengawini satu punguan nya sendiri. Pada jaman sekarang menurut Bapak J. Karo-Karo terjadinya perkawinan semarga dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat Batak yang diajarkan oleh masing-masing orang tuanya karena sudah terpengaruh oleh budaya kota. Menurut Bapak V. Karo-Karo Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang memiliki marga yang sama. Berikut punguan dalam masyarakat hukum adat Batak Karo : a. Marga Karo-Karo meliputi marga : Sinulingga, Surbakti, Kacaribu, Sinukaban, Barus, Simbulan, Jung, Purba, Ketaren, Gurusinga, Kaban, Sinuhaji, Sekali, Kemit, Bukit, Sinuraya, Samura, Sitepu. 49
b. Marga Ginting meliputi marga : Munte, Babo, Sugihen, Gurupatih, Ajartambun, Capah, Beras, Garamata, Jadibata, Suka, Manik, Sinusinga, Jawak, Seragih, Tumangge, Pase. c. Marga Sembiring meliputi marga : Berahmana, Busuk, Depari, Colia, Keloko, Kembaren, Muham, Meliala, Maha, Bunuaji, Gurukinayan, Pandia, Keling, Pelawi, Pandebayang, Sinukapur, Sinulaki, Sinupayung, Tekang. d. Marga Tarigan meliputi marga : Sibero, Tambak, Silangit, Tua, Tegur, Gersang, Gerneng, Gana-gana, Jampang, Tambun, Bondong, Pekan, Purba, Tendang. e. Marga Perangin-angin meliputi marga : Namohaji, Sukatendel, Mano, Sebayang, Pencawan, Sinurat, Perbesi, Ulunjandi, Penggarus, Pinem, Uwir, Laksa, Singarimbun, Keliat, Kacinambun, Bangun, Tanjung, Benjerau, Limbeng. Menurut Bapak V. Karo-Karo yang melakukan perkawinan semarga yang ada di Kota yogyakarta ada 3 pasang suami istri yang diketahui, yaitu bapak R. Surbakti menikah dengan ibu D. Sitepu, Bapak G. Purba menikah dengan ibu M. Sibero, bapak L. Bangun menikah dengan ibu M. Pinem, dan. Dalam satu punguan tidak di perbolehkan untuk melakukan perkawinan karena dianggap sebagai saudara dan juga dianggap sebagai sedarah. Menurut Bapak V. Karo-Karo dalam melaksanakan Perkawinan di daerah yogyakarta tetap melaksanakan adat istidat Batak Karo yang biasa dilaksanakan ditanah leluhur atau bona pasogit (daerah asal), hanya saja di 50
daerah yogyakarta pelaksanaan nya lebih praktis dan lebih di modernisasi. Bapak V. Karo-Karo juga mengatakan dalam perkawinan semarga dilarang karena juga dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak baik (tidak normal atau cacat fisik) dan apabila sering terjadinya pelanggaran perkawinan adat maka akan mengakibatkan adat istiadat akan semakin memudar. Bapak V. Karo-Karo mengatakan Perkawinan semarga yang terjadi pada jaman dulu disebabkan faktor internal. Faktor internal yang melatarbelakangi para kaum muda melakukan perkawinan semarga adalah karena adanya perasaan saling menyayangi antara keduanya. Perasaan yang timbul dengan turang sangat kuat dibandingkan dengan impal. Faktor eksternal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga. Sedangkan terjadinya perkawinan semarga pada jaman sekarang disebabkan oleh penggunaan media sosial yang salah dan kurangnya pengetahuan tentang larangan perkawinan semarga tersebut. Dalam hal ini menyangkut Perkawinan semarga, penulis juga mewawancari Pihak Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) di Yogyakarta yaitu Bapak Jekonia Tarigan, Bapak Jekonia Tarigan mengatakan apabila terjadi perkawinan semarga merupakan suatu peristiwa yang besar karena sudah melanggar tatanan adat satu marga yang jumlahnya sangat besar dan terkait dengan marga-marga lain sehingga bisa menjadi permasalahan besar bahkan diantara seluruh marga-marga yang ada di suku Batak Karo dengan mengundang hula (marga dari pihak istri), beru (adik 51
atau kakak perempuan dari marga yang bersangkutan yang menikah kepada marga lain), dongan tubu (ikatan saudara yang menjadi garis keturunan/satu marga) sebagai saksi pelaksanaan adat yang berlaku. Pada jaman dulu Bapak Jekonia Tarigan mengatakan apabila terjadi perkawinan semarga mereka tidak akan diterima seperti marga Barus dengan marga Sitepu (satu punguan), karena mereka disebut sedarah dan tidak akan ada pemberkatan yang akan diberikan oleh gereja GBKP. Pihak gereja GBKP pada saat ini tetap tidak melakukan pemberkatan walaupun itu bukan saudara kandung dan menyarankan, selagi masih bisa mencari pasangan di luar marga sendiri, kenapa tidak coba dilakukan. Menurut penulis larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Karo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang larangan perkawinan, yaitu : 1) berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 52
5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; 6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam adat Batak Karo dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki kesamaan yaitu dilarang terjadinya perkawinan karena masih dianggap sebagai saudara. Dalam adat Batak Karo dan Undang-Undang Perkawinan saling bertentangan karena walaupun tidak memiliki hubungan garis keturunan seperti yang diatur dalam pasal 2 dan 3 tetap saja dalam adat Batak Karo melarang terjadinya perkawinan semarga tersebut. 6. Sanksi Perkawinan semarga Bapak J. Karo-Karo mengatakan sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan semarga pada jaman dulu adalah akan mengakibatkan jatuhnya hukuman berupa; diusir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat hukum adat, dikucilkan dan diusir oleh keluarga mereka. Bapak J. Karo-Karo mengatakan proses penyelesaian adat dalam perkara perkawinan semarga adalah melakukan diskusi atau musyawarah sesama marga yang bersangkutan untuk menyepakati langkah-langkah dan tindakan apa yang akan dilakukan kepada yang melakukan perkawinan semarga. Sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan semarga pada jaman sekarang tidak berbeda dengan pada jaman dulu, yaitu berupa; 53
diusir dari kampung halaman, dikucilkan dari masyarakat hukum adat, dikucilkan dan diusir oleh keluarga mereka. Namun tetap juga harus melaksanakan diskusi atau musyawarah sesama marga untuk melakukan apa tindakan yang akan dilakukan kepada yang melakukan perkawinan semarga. Sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan semarga pada jaman dulu menurut Bapak V. Karo-Karo adalah berupa; diusir dari desa, dikucilkan dari masyarakat hukum adat, dikucilkan dan diusir oleh keluarga mereka. Proses penyelesaian adat dalam perkara perkawinan semarga adalah melakukan diskusi atau musyawarah sesama marga yang bersangkutan untuk menyepakati langkah-langkah dan tindakan apa yang akan dilakukan kepada yang melakukan perkawinan semarga. Sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan semarga pada jaman sekarang tidak berbeda dengan pada jaman dulu, yaitu berupa; diusir dari desa, dikucilkan dari masyarakat hukum adat, dikucilkan dan diusir oleh keluarga mereka. Namun tetap juga harus melaksanakan diskusi atau musyawarah sesama marga untuk melakukan apa tindakan yang akan dilakukan kepada yang melakukan perkawinan semarga. Apabila terjadi perkawinan semarga hal yang dilakukan bapak V. Karo- Karo sebagai tokoh masyarakat hukum adat Batak Karo adalah menganjurkan kepada marga yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan semarga itu untuk mengeluarkan mereka dari marga, mengusir dari tempat tinggal sebelumnya dan juga bapak V. Karo-Karo bersama- 54
sama dengan tokoh adat lainnya membuat pesan untuk tidak ada lagi yang mengikuti tindakan tersebut. Keluarga yang melakukan perkawinan semarga yang saat ini tinggal di Kota Yogyakarta adalah keluarga yang diusir dari kampung halamannya karena melanggar aturan adat. Menurut bapak V. Karo-Karo perkembangan perkawinan adat untuk sekarang ini lebih ditingkatkan untuk tidak dilaksanakan. Sekarang ini masyarakat hukum adat Batak Karo di perantauan lebih giat untuk membuat seminar dan sosialisasi untuk tidak melakukan perkawinan semarga. Bapak Jekonia Tarigan menyatakan bahwa semakin kesini bahwa hampir tidak ada lagi Perkawinan semarga ditemukan, jadi dapat diliat bahwa adat istiadat mengenai larangan Perkawinan semarga ini semakin hormati dan dijunjung tinggi aturannya agar tidak mempermalukan harga diri serta keluarga besar. Bapak Jekonia Tarigan juga berpendapat masih ada pemuda dan pemudi Karo yang sudah bersinggungan dengan gereja kharismatis diluar gereja GBKP. Karena pandangannya yang terbentuk dari tokoh-tokoh gereja kharismatis bahwa adat no 2 atau nomor sekian setelah iman kepada Kristus, maka kawin semarga asal tidak dari satu keluarga dekat atau incest itu sah-sah saja dan tidak salah kalau saling jatuh cinta dan saling mengasihi, cara mereka berargumen untuk mempertahankan pandangannya. Gereja kesukuan seperti GBKP tentu saja belum ingin menentang kebiasaan adat dan pandangan peneliti pribadi pun hampir sama, bahwa jatuh cinta bisa diarahkan dengan orang lain, yang bukan satu marga dari dengan kita. Kalau sudah tahu dan tertanam di dalam hati bahwa dia itu 55
turang (satu marga), sebenarnya secara sadar diri manusia langsung menetapkan sistem penolakan. Jika khususnya anak mudanya tidak berusaha menentangnya maka kemungkinan besar fenomena kawin semarga akan lebih banyak. Berdasarkan peneitian ini penulis berpendapat bahwa terjadinya perkawinan semarga dikarenakan kurangnya akses yang digunakan pada jaman dulu untuk mengunjungi perempuan dilain dari marganya dan perkawinan semarga yang terjadi didaerah luar daerah asal terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat Batak Karo. Perkembangan hukum adat mengenai larangan perkawinan semarga di Kota Yogyakarta sudah semakin membaik dari yang dulu, karena pada saat ini sudah sangat sedikit yang melakukan perkawinan semarga dan masyarakat hukum adat Batak Karo yang merantau juga membuat seminar dan sosialisasi tentang bagaimana larangan perkawinan semarga sangat dilarang di dalam masyarakat hukum adat Batak Karo. Peran dari ketua-ketua adat Batak Karo dalam hal untuk mensosialisasikan larangan perkawinan semarga juga menjadi salah satu faktor berkurangnya terjadinya perkawinan semarga. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar adat yaitu yang melakukan perkawinan semarga tidak langsung diberikan begitu saja, tetapi harus melalui musyawarah masyarakat hukum adat Batak Karo khususnya dengan marga yang bersangkutan. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada yang melakukan perkawinan semarga dalam adat Batak Karo adalah : a) Dikeluarkan dari marga. 56
b) Perkawinan tidak mendapat izin dari gereja. c) Tidak diakui dalam adat Batak Karo, maka tidak akan diundang dalam acara adat Batak Karo. Penulis berpendapat sanksi perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang dimaksudkan dengan semarga menurut adat Batak Karoadalah saudara. Adat Batak Karo juga melarang terjadinya perkawinan semarga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 57