GrandDesignPPM Provinsi Lampung Halaman Judul LAPORAN AKHIR GRANDDESIGN(DESAIN BESAR) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG DI PROVINSI LAMPUNG Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 1
Judul Kategori Riset Tahapan Pendanaan Tim Penyusun Keluaran Riset Obyek Diseminasi Riset GrandDesignPPM Provinsi Lampung Lembar Pengesahan GrandDesign(Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung Penelitian / Pengembangan / Pengkajian / Penerapan Laporan Akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2022 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nomor: 5.05.02.04 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2022 1. Adi Asmariadi Budi, S.T., M.S.M. (Balitbangda Lampung) NIP: 19850323 201101 1 008 2. Nova Anggraini, S.P., M.P. (Balitbangda Lampung) NIP: 19801110 200804 2 002 3. Muhammad Amin (PRTM BRIN) NIP: 19 Kebijakan 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; 2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung; 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung; 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung; 5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung; 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; 8. Pemerintah Desa se-Provinsi Lampung; 9. Forum CSR Lampung; dan 10. Para pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Disahkan oleh, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19640209 198903 1 008 2
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kajian yang berjudul "Grand Design (Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung". Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Petambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah peningkatan kehidupan masyarakat sekitar tambang agar lebih baik dan mandiri di setiap segi kehidupan. Mengingat bahwa usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat memberikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdampak dan tidak terdampak kegiatan pertambangan pun harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana pula amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan dikuasai oleh Negara guna keberlanjutan dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Untuk itu, guna mendukung kegiatan usaha pertambangan dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar tambang maka disusunlah Grand Design (Desain Besar) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung sebagai panduan usaha pertambangan dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di setiap usahanya. Grand design ini nantinya akan menjadi bahan bagi penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM Sektor Pertambangan di Provinsi Lampung Tahun 2023-2028, yang merupakan amanat dari regulasi pertambangan yang berlaku di Indonesia. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya selama penelitian ini berlangsung, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kami juga mengharapkan tanggapan dan saran kepada para pengguna kajian ini untuk perbaikan yang lebih baik. Bandar Lampung, Oktober 2023 Tim Penulis 3
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Daftar Isi Halaman Judul Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Ruang Lingkup 1.5. Pedoman Penyusunan dan Kerangka Cetak Biru PPM BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pertambangan dan Keberlanjutannya 2.2. Dampak Ekonomi Pertambangan 2.3. Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang 2.3.1. Reklamasi Tambang 2.3.2. Pasca Tambang 2.4. Konflik Pertambangan 2.5. Teori Relasi-Kuasa 2.6. Pembangunan Desa 2.7. Pemberdayaan Masyarakat BAB III METODE BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisis Regulasi 4.2. Pertambangan di Lampung 4.3. Analisis Data 4.3.1. Konflik Pertambangan di Provinsi Lampung 4.3.1.1. Penelusuran media 4.3.1.2. Pemetaan konflik pertambangan di Lampung (data primer) 4.3.2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tambang 4.3.2.1. Data Observasi 4.3.2.2. Data Wawancara Mendalam (in-depth interview) 4.3.2.3. Data FGD 4.4. Teknologi Pertambangan bagi Pemberdayaan Masyarakat Tabel 4.12. Rumpun pohon dari bahan tambang 1 2 3 4 12 15 17 1 1 4 5 8 8 12 12 18 19 19 21 24 26 27 28 40 45 45 57 75 75 75 77 81 81 85 90 101 104 4
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 4.5. Rancangan Pola Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 4.6. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan BAB V CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA 126 127 127 130 134 5.2.1. Indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat 135 143 146 147 149 149 167 171 172 173 174 176 180 180 181 183 184 185 186 186 187 188 189 190 191 5.1. Visi dan Misi PPM Provinsi Lampung 5.1.1. Visi PPM Provinsi Lampung 5.1.2. Misi PPM Provinsi Lampung 5.2. Kondisi Saat Ini 5.2.1.1. Kondisi Dimensi Kesehatan 5.2.1.2. Kondisi Dimensi Pendidikan 5.2.1.3. Kondisi Dimensi Pengeluaran 5.2.2. Ekonomi masyarakat sekitar tambang 5.2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto 5.2.2.2. Ekonomi Masyarakat 5.2.3. Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat sekitar Tambang 5.2.3.1. Adat Istiadat 5.2.3.2. Keagamaan 5.2.3.3. Olahraga dan Seni 5.2.3.4. Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan 5.2.4. Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang 5.2.4.1. Bidang Pendidikan 5.2.4.2. Bidang Kesehatan 5.2.4.3. Bidang Ekonomi 5.2.4.4. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 5.2.5. Infrastruktur sekitar tambang 5.2.5.1. Prasarana Pendidikan 5.2.5.2. Prasarana Keagamaan 5.2.5.3. Prasarana Kesehatan 5.2.5.4. Prasarana Pertanian & Peternakan 5.2.5.5. Prasarana Pemberdayaan Ekonomi 5.2.5.6. Prasarana Umum Lain 5.3. CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM 5.3.1. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat 5.3.1.1. Peningkatan dimensi kesehatan 5.3.1.2. Peningkatan dimensi pendidikan 5.3.1.3. Peningkatan dimensi pengeluaran 5.3.2. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang 5.3.3. Pengembangan sosial budaya & lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan 5.3.3.1. Pelestarian Adat istiadat dan Pengembangan Kearifan Lokal 5.3.3.2. Pengembangan Kehidupan dan Kerukunan Beragama 106 122 205 205 206 208 209 211 211 212 5
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.3.3.3. Pengembangan olahraga dan seni 5.3.3.4. Partisipasi dalam pengelolaan lingkungan 5.3.4. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM 5.3.4.1. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Pendidikan 5.3.4.2. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Kesehatan 217 5.3.4.3. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Ekonomi 218 5.3.4.4. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 5.3.5. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM 5.3.5.1. Peningkatan prasarana pendidikan 5.3.5.2. Peningkatan prasarana keagamaan 5.3.5.3. Peningkatan prasarana kesehatan 5.3.5.4. Peningkatan prasarana pertanian & peternakan 5.3.5.5. Peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi 5.3.5.6. Peningkatan prasarana umum lain 5.4. Penetapan Indikator Program Prioritas PPM 5.5. Pedoman Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi PPM 5.6. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk PPM BAB VI KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 213 214 216 216 219 220 221 222 223 223 224 225 226 227 228 251 253 258 6
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Daftar Tabel Tabel 1.1. Proses Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM Pertambangan Tabel 1.2. Kerangka Cetak Biru (Blue Print) PPM Pertambangan Tabel 2.1. Skala dan sifat dari hal-hal yang menjadi potensi konflik (Scale and nature of potential conflicts) Tabel 3.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Tabel 4.1. Inventarisasi regulasi terkait pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar 45 tambang 61 Tabel 4.2. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2020 61 Tabel 4.3. Data IUP Operasi Produksi Provinsi Lampung Tahun 2020 68 Tabel 4.4. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2023 70 Tabel 4.5. Tabel IUP Produksi Tahun 2023 78 Tabel 4.6. Penyebab konflik pertambangan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung 87 Tabel 4.7. Daftar informan wawancara mendalam 8 Tabel 4.8. Analisis coding wawancara mendalam 91 Tabel 4.9. Daftar informan FGD 92 Tabel 4.10. Peserta FGD Pertama 96 Tabel 4.11. Peserta FGD 104 Tabel 4.12. Rumpun pohon dari bahan tambang Tabel 5.1. Jumlah penduduk per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 135 Tabel 5.2. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022 139 142 Tabel 5.3. Laju IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022 144 Tabel 5.4. Angka Harapan Hidup (AHH) per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 145 Tabel 5.5. Jumlah tenaga kesehatan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 146 Tabel 5.6. Jumlah guru per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.7. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.8. Kondisi angkatan kerja per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.9. Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.10. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung (miliar rupiah) Tahun 2023 Tabel 5.11. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.12. Kondisi kemiskinan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.13. Jumlah industri kecil menengah (IKM) per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.14. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 Tabel 5.15. Jumlah PMKS, PSKS, penduduk miskin, dan kriminalitas/kejahatan Tahun 2022 9 9 26 43 147 148 149 152 166 167 169 170 171 7
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.16. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.17. Jumlah fasilitas olahraga per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.18. Indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.19. Jumlah kejadian bencana alam di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.20. Jumlah kejadian kejahatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.21. Jumlah karang taruna di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.22. Jumlah klub olahraga per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.23. Jumlah koperasi menurut jenis koperasi di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.24. Tabel Kelompok tani dan Klasifikasi Kelompok Tani kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 Tabel 5.25. Tabel Prasarana Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.26. Jumlah tempat peribadatan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Tabel 5.27. Jumlah fasilitas kesehatan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 Tabel 5.28. Jumlah Prasarana irigasi perpipaan, RJIT, Embung dan Perpompaan (Besar dan Menengah) Tahun 2021 Tabel 5.29. Jumlah kantor bank menurut kelompok bank per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung 190 Tahun 2022 Tabel 5.30. Panjang jalan menurut kondisi jalan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 191 (sumber: BPS, 2023) 198 Tabel 5.31. Program utama PPM tahunan 205 Tabel 5.32. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi kesehatan 206 Tabel 5.33. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi kesehatan 206 Tabel 5.34. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi pendidikan 207 Tabel 5.35. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi pendidikan 208 Tabel 5.36. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi pengeluaran 208 Tabel 5.37. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi pengeluaran Tabel 5.38. Proses pengkajian untuk pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai pascatambang Tabel 5.39. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang Tabel 5.40. Proses pengkajian untuk pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal Tabel 5.41. Pilihan strategi PPM untuk melestarikan adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal 212 Tabel 5.42. Proses pengkajian untuk pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama Tabel 5.43. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama Tabel 5.44. Proses pengkajian untuk pengembangan olahraga dan seni Tabel 5.45. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan olahraga dan seni Tabel 5.46. Proses pengkajian untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan Tabel 5.47. Pilihan strategi PPM untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan Tabel 5.48. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan 174 175 176 177 179 180 182 183 185 186 187 188 189 210 210 211 212 213 213 214 215 215 216 8
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.49. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan 216 Tabel 5.50. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang 217 kesehatan Tabel 5.51. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan 218 Tabel 5.52. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi 218 Tabel 5.53. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang 219 ekonomi Tabel 5.54. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan 220 Tabel 5.55. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang 220 pertanian, peternakan, dan perikanan 221 Tabel 5.56. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pendidikan 221 Tabel 5.57. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pendidikan 222 Tabel 5.58. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana keagamaan 222 Tabel 5.59. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana keagamaan 223 Tabel 5.60. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana kesehatan 223 Tabel 5.61. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana kesehatan 224 Tabel 5.62. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pertanian & peternakan 224 Tabel 5.63. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pertanian dan peternakan 225 Tabel 5.64. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi 225 Tabel 5.65. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi 225 Tabel 5.66. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana umum lain 226 Tabel 5.67. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana umum lain 9
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Daftar Gambar Gambar 1.1. Suku cadang mobil sebagian besar berasal dari bahan tambang Gambar 2.1. Prinsip pertambangan berkelanjutan Gambar 2.2. Prinsip pertambangan berkelanjutan Gambar 2.3. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Gambar 2.4. Pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip pertambangan berkelanjutan Gambar 2.5. Dampak pertambangan bagi ekonomi wilayah Gambar 2.6. Penyebab konflik pertambangan Gambar 2.7. Skala konflik Gambar 2.8. Teori relasi kuasa Gambar 2.9. Rangkuman pustaka terkait pemberdayaan masyarakat Gambar 2.10. Modal pemberdayaan masyarakat Gambar 3.1. Desain riset pemberdayaan masyarakat sekitar tambang Gambar 4.1. Peta Tematik Potensi Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi di Provinsi Lampung Gambar 4.2. Peta konflik pertambangan di Provinsi Lampung Gambar 4.3. Kategorisasi penyebab konflik pertambangan Gambar 4.4. Lokasi observasi 1 Erri art Gambar 4.5. Lokasi observasi 3 Kantor Desa Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Gambar 4.6. Lokasi observasi 2 Galeri Kerajinan Batu Gambar 4.7. Lokasi observasi 4 Kantor Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran Gambar 4.8. Penggalian pola PPM Gambar 4.9. Diagram Pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara Gambar 4.10. Detail pembentukan regulasi PPM Gambar 4.11. Detail pola/bentuk PPM sektor tambang Gambar 4.12. Detail koordinasi penyelenggaraan PPM sektor tambang Gambar 4.13. Detail pembiayaan PPM sektor tambang Gambar 4.14. Detail objek sasaran PPM sektor tambang Gambar 4.15. Detail evaluasi dan indikator keberhasilan PPM sektor tambang Gambar 5.1. Kata kunci dalam visi RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, dan RPJMD Provinsi Lampung Gambar 5.2. Peta visi dokumen perencanaan pembangunan Gambar 5.3. Kata kunci dalam misi RPJPN Gambar 5.4. Kata kunci dalam misi RPJMN Gambar 5.5. Kata kunci dalam misi RPJPD Provinsi Lampung Gambar 5.6. Kata kunci dalam misi RPJMD Provinsi Lampung Gambar 5.7. IPM Provinsi Lampung 6 tahun terakhir 1 15 17 33 36 36 37 37 38 38 39 41 59 80 81 82 83 84 85 101 114 115 116 118 119 119 121 128 129 131 131 132 132 138 10
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.8. Perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 Gambar 5.9. Pergerakan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung sejak tahun 2016 Gambar 5.10. Grafik laju IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022 Gambar 5.11. Struktur PDRB Provinsi Lampung Tahun 2022 Gambar 5.12. PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung Gambar 5.13. PDRB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Gambar 5.15. PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Gambar 5.17. PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Gambar 5.20. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Gambar 5.22. PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Gambar 5.23. PDRB Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Gambar 5.24. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Gambar 5.25. PDRB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Gambar 5.26. PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Gambar 5.27. PDRB Kota Metro Tahun 2022 Gambar 5.28. Detail Pola PPM Sektor Tambang Gambar 5.29. Tahapan penyusunan rencana Induk PPM Gambar 5.30. Tahapan penyusunan program PPM Tahunan Gambar 5.31. Tahapan pelaksanaan PPM 140 141 143 154 155 156 158 159 161 162 162 163 163 164 164 204 241 244 250 11
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Daftar Lampiran Daftar di Provinsi Lampung 1. Kabupaten Lampung Barat Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Lampung Barat 2. Kabupaten Tanggamus Gambar 2. Peta Wilayah kabupaten Tanggamus 3. Kabupaten Lampung Selatan Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan 4. Kabupaten Lampung Timur Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Timur 5. Kabupaten Lampung Tengah Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 6. Kabupaten Lampung Utara Gambar 6. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Utara 7. Kabupaten Way Kanan Gambar 7. Peta Wilayah Way Kanan 8. Kabupaten Tulang Bawang Gambar 8. Peta Wilayah Tulang Bawang Barat 9. Kabupaten Pesawaran Gambar 9. Peta Wilayah Pesawaran 10. Kabupaten Pringsewu Gambar 10. Peta Wilayah Pringsewu 11. Kabupaten Mesuji Gambar 11. Peta Wilayah Kabupaten Mesuji 12. Kabupaten Tulang Bawang Barat Gambar 12. Peta Wilayah Tulang Bawang Barat 13. Kabupaten Pesisir Barat Gambar 13. Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Barat 14. Kota Bandar Lampung Gambar 14. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung 15. Kota Metro Gambar 15. Peta Wilayah Kota Metro 259 259 259 263 263 271 271 278 279 285 285 293 293 300 300 306 306 310 310 315 316 319 319 323 324 327 327 331 331 335 335 12
GrandDesignPPM Provinsi Lampung BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pertambangan bagaikan dua sisi mata uang, di satu sisi komoditas pertambangan merupakan sebuah kebutuhan, di sisi lain ada konsekuensi yang harus diterima akibat eksploitasi bahan tambang di alam. Beragam bentuk komoditas pertambangan menjadi produk-produk yang memiliki manfaat primer bagi keberlangsungan peradaban manusia. Lihat saja bagaimana sebuah mobil sebagai alat transportasi manusia, beragam bahan tambang ada di dalam satu buah kendaraan bernama mobil. Mulai dari besi pembentuk rangka hingga pasir kuarsa sebagai pembentuk kaca mobil, hampir seluruhnya berasal dari bahan tambang. Namun di samping sisi positif pertambangan, proses eksploitasi bahan tambang memberikan dampak negatif di beberapa lini, seperti di sektor lingkungan dan sosial masyarakat. Gambar 1.1. Suku cadang mobil sebagian besar berasal dari bahan tambang (Abdi, 2019) 1
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Dampak pertambangan di sektor lingkungan tidak bisa dipungkiri bahwa proses eksploitasi bahan tambang sedikit banyak menimbulkan dampak pada lingkungan, pun demikian dampaknya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tambang. Masyarakat di sekitar tambang adalah yang paling terdampak dengan adanya proses pertambangan. Dampak tersebut juga dapat dipandang dari dua sisi, bisa menjadi positif saat kehidupan masyarakat di sekitar tambang berubah menjadi lebih sejahtera, atau bisa menjadi negatif saat kondisi masyarakat menjadi terganggu dengan keberadaan tambang tersebut. Kondisi sosial kemasyarakatan yang terganggu akibat keberadaan pertambangan tersebut memunculkan potensi yang besar akan adanya konflik pertambangan dengan masyarakat, hal itulah yang perlu diantisipasi dari dua sisi mata uang sektor pertambangan. Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang menjadi salah satu konsep yang dapat digunakan dalam menjaga kondisi sosial masyarakat sekitar tambang agar dapat berjalan pada kedua sisi secara berkesinambungan, baik sektor ekonomi maupun sektor sosial masyarakat. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 menjabarkan keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal dan menjalankan kehidupannya di sekitar lahan operasi usaha pertambangan diartikan sebagai masyarakat sekitar tambang. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam meningkatkan dan mengimplementasikan pembangunan secara mandiri oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik (Sudarmanto dkk, 2020). Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan pengembangannya merupakan satu kesatuan. Menurut regulasi tersebut di atas, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat diartikan sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat sekitar tambang pada semua bidang. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam usaha peningkatan kehidupannya juga diperlukan pengembangan dalam keberlanjutan usaha pemberdayaan masyarakat (Sudarmanto dkk, 2020). Salah satu tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah untuk mengantisipasi adanya konflik akibat adanya pertambangan di suatu wilayah sekitar pertambangan. Beberapa tujuan lain dilakukannya pemberdayaan masyarakat diantaranya 2
GrandDesignPPM Provinsi Lampung yaitu untuk memperbaiki kehidupan baik secara ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan menjadi lebih baik (Sudarmanto dkk., 2020). Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang sangatlah penting dan perlu dilakukan, hal ini bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara baik secara keseluruhan maupun sebagian hingga kegiatan pertambangan tidak beroperasi lagi. Masyarakat sekitar tambang merupakan suatu kelompok/individu yang mendapatkan dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Beberapa contoh dampak dari kegiatan pertambangan misalnya debu yang lebih pekat dan jumlah yang lebih banyak, kerusakan bangunan sekitar, infrastruktur desa, serta menimbulkan tanaman pertanian yang rusak. Dampak dari kegiatan usaha pertambangan berakibat munculnya sebuah konflik pertambangan. Persoalan konflik mengenai pertambangan merupakan sebuah hal yang lumrah terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan pencatatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terdapat 16 kasus pertambangan di Provinsi Lampung (Isworo, 2020). Kasus pertambangan ini tersebar di berbagai jenis pertambangan yaitu tambang pasir laut, tambang pasir sungai, tambang emas, tambang batu bara, dan tambang batu. Salah satu konflik pertambangan yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu konflik pertambangan pasir laut di Lampung Timur. Konflik ini dipicu dari pemberian izin penambangan yang terus-menerus menuai kontroversi dan keresahan masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Adanya pertambangan ini mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, merusak wilayah tangkap nelayan pesisir kabupaten lampung timur serta merusak ekosistem budi daya kepiting rajungan dan berpotensi menenggelamkan pulau sekopong (Budisantoso, 2020). Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah kegiatan upaya yang dilakukan oleh suatu badan usaha guna meningkatkan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, setiap badan usaha wajib untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 3
GrandDesignPPM Provinsi Lampung perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan masyarakat sekitar tambang. Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh suatu badan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM belum teridentifikasi sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian dan pengkajian terkait hal tersebut perlu dilakukan agar setiap kebijakan tersampaikan dengan sebenarnya dan dapat terlaksana dengan maksimal. Mengapa perlu pemberdayaan masyarakat sekitar tambang? Dan bagaimana seharusnya hal itu dilakukan? Kajian ini akan menggali dan membahasnya. 1.2. Maksud dan Tujuan Tujuan penelitian dan pengkajian ini adalah: 1. Identifikasi masalah pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung; 2. Memahami pola pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung; dan 3. Menganalisis dan merancang bangun GrandDesign pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung. Maksud yang menjadi keluaran dari pengkajian ini diantaranya: 1. Rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang; 2. Dokumen Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung; 3. Cetak Biru (Blueprint) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM); 4. Sebagai rujukan dalam penyusunan Naskah Akademik terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang; dan 5. Sebagai rujukan bagi perusahaan tambang dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. 4
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 1.3. Dasar Hukum Regulasi yang digunakan sebagai landasan hukum perancangan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung diantaranya: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 5
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244); 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang 6
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 733); 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343); 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343); 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343); 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596); 18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 7
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343); 19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1824/K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 459); 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 385); 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 381); 23. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup pengkajian ini yaitu pada masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung, dengan spesifik komoditas pertambangan mineral dan batu bara. Pengkajian ini terfokus pada analisa tentang kebijakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar tambang, dan hanya untuk kegiatan pertambangan yang telah memiliki legalitas hukum. 1.5. Pedoman Penyusunan dan Kerangka Cetak Biru PPM Pedoman penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM berdasar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 8
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan seperti pada tabel 1.1. sebagai berikut: Tabel 1.1. Proses Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM Pertambangan Kerangka Cetak Biru (Blue Print) PPM berdasar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat seperti pada tabel 1.2 berikut: Tabel 1.2. Kerangka Cetak Biru (BluePrint) PPM Pertambangan Format Keterangan Judul Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum Berisikan tentang gambaran umum mengenai profil perusahaan, dengan melampirkan struktur organisasi (head office dan site) mulai dari management sampai level bawah; 9
BAB II CETAK BIRU (BLUEPRINT) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA 2.1. Visi dan Misi PPM Provinsi 2.1.1. Visi PPM Provinsi 2.1.2. Misi PPM Provinsi 2.2. Kondisi Saat Ini 2.2.1 Indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat 2.2.2 Ekonomi masyarakat sekitar tambang 2.2.3 Sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang 2.2.4 Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang 2.2.5 Infrastruktur sekitar tambang 2.3. CETAK BIRU (BLUEPRINT) PPM 2.3.1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat 2.3.2. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang 2.3.3 Pengembangan sosial budaya & lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan 2.3.4 Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM GrandDesignPPM Provinsi Lampung Cetak Biru (BluePrint) PPM berisi goals pemerintah provinsi untuk program-program PPM yang dibuat oleh badan usaha pertambangan termasuk di dalamnya rencana kerja dan penanggung jawab kegiatan yang disinkronkan dengan dokumen rencana pasca tambang (RPT) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Data yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat (BPS Provinsi dan/atau BAPPEDA) Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pascatambang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan Program ini mengacu pada kearifan lokal yang sekurang-kurangnya terdiri atas adat istiadat, keagamaan, olah raga dan seni, dan atau partisipasi dalam pengelolaan lingkungan Bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, ekonomi, pertanian, peternakan & perikanan 10
2.3.5 Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM BAB III KESIMPULAN GrandDesignPPM Provinsi Lampung Sarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian & peternakan, pemberdayaan ekonomi, umum lain. 11
GrandDesignPPM Provinsi Lampung BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pertambangan dan Keberlanjutannya Kata sifat "berkelanjutan" atau "sustainable" berasal dari kata kerja Latin "sustinēre", yang berarti "memelihara, menopang, mendukung, bertahan", dibuat dari akar kata "naik di bawah," dan tenēre, "untuk menahan", artinya adalah sistem dan proses yang mampu beroperasi dan bertahan sendiri dalam jangka waktu yang lama. Meningkatnya kesadaran akan bahaya pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya mulai tahun 1960-an penyebab utama munculnya bidang studi yang sekarang kita sebut sustainability: sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottomline). Muncul juga filosofi etika lingkungan, yang mempertimbangkan apakah hanya manusia yang bisa terkena dampak moral, atau apakah kedudukan moral harus meluas ke spesies lain atau bahkan ekosistem; apakah spesies non-manusia dan sistem yang lebih besar memiliki nilai intrinsik atau hanya nilai instrumental; dan apakah manusia adalah bagian dari alam atau terpisah. Nilai intrinsik adalah anggapan bahwa suatu benda memiliki nilai dalam dirinya sendiri, terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Tentu saja kita tahu sekarang bahwa semua memiliki keterkaitan dan nilai intrinsik nya masing masing, mulai dari individu, spesies, habitat, ekosistem bahkan bumi itu sendiri. Pada Tahun 2008, Ekuador menyatakan bahwa alam memiliki "hak untuk hidup, bertahan, mempertahankan, dan regenerasi siklus vitalnya, struktur, fungsi, dan prosesnya dalam evolusi". Nilai intrinsik dikodifikasi dalam hukum Bolivia pada tahun 2011, yang mendefinisikan 11 "Hak Ibu Pertiwi Bumi" termasuk "Hak untuk hidup dan ada; hak untuk melanjutkan siklus dan proses vital yang bebas dari perubahan manusia; hak atas air murni dan udara bersih; hak untuk keseimbangan; hak untuk tidak tercemar; dan hak untuk tidak mengubah struktur seluler atau mengubah genetika di dalamnya". Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk penambangan pada dasarnya menantang, karena penambangan adalah tindakan menghilangkan dan mengonsumsi sumber daya yang 12
GrandDesignPPM Provinsi Lampung terbatas. Kerangka kerja pertambangan berkelanjutan umumnya fokus pada pengurangan dampak lingkungan dari penambangan. Strategi untuk menilai keberlanjutan operasi penambangan termasuk mengukur, memantau, dan bekerja untuk meningkatkan berbagai metrik kinerja lingkungan, dan ini digunakan untuk menentukan apakah operasi penambangan tersebut berkelanjutan. Metrik utama untuk kelestarian lingkungan di pertambangan terkait dengan efisiensi dalam konsumsi sumber daya, meminimalkan gangguan lahan, pengurangan polusi, serta penutupan dan reklamasi lahan tambang yang sudah habis. Peralihan kerangka kerja pertambangan berkelanjutan dapat juga dilihat dari pengelolaan yang bertanggung jawab atas sumber daya mineral non-bahan bakar di seluruh siklus hidupnya, dengan implikasi mengurangi jumlah bahan yang ditambang dan melestarikan cadangan untuk generasi mendatang. Praktik penambangan disebut berkelanjutan jika dilakukan dengan cara yang menyeimbangkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek lain dari keberlanjutan dalam industri pertambangan adalah kemampuan daur ulang dari mineral tambang sendiri. Beberapa masalah penting untuk keberlanjutan industri tambang adalah sebagai berikut: Volume limbah yang besar, Perencanaan penutupan tambang, Manajemen lingkungan, Perencanaan penggunaan lahan, Penggunaan energi di sektor mineral, dan Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Penambangan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang sangat kuat pada masyarakat dan daerah dekat lokasi tambang. Sumber daya mineral tambang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Dengan menurunnya kualitas bijih untuk sebagian besar mineral, intensitas sumber daya dan jumlah limbah yang dihasilkan per unit sumber daya cenderung meningkat. Dampak ini paling baik dipahami jika dilihat dalam berbagai fase dalam kehidupan tambang: eksplorasi mineral, pengembangan tambang, operasi penambangan, 13
GrandDesignPPM Provinsi Lampung dan penutupan tambang. Produksi mineral dan energi Asia dan Oceania 78 persen terjadi di Australia, China, India, Indonesia, dan Iran. Di Asia-Pasifik, Laos, Mongolia, dan Papua Nugini adalah yang paling bergantung pada ekspor mineral. Penambangan berdampak besar pada 11 dari 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG): Sasaran keberlanjutan lingkungan - SDG 6 (air bersih dan sanitasi), SDG 15 (kehidupan di darat), dan SDG 7 (energi yang terjangkau dan bersih) dan SDG 13 (penanganan iklim); Tujuan Inklusi Sosial - SDG 1 (tidak ada kemiskinan), SDG 5 (kesetaraan gender), SDG 10 (pengurangan ketidaksetaraan) dan SDG 16 (perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat); Tujuan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan - SDG 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG 9 (industri, inovasi dan infrastruktur) dan SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). Sementara perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab langsung untuk menangani masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Pemerintah biasanya diharapkan untuk memikul lebih banyak tanggung jawab menangani masalah pembangunan sosio-ekonomi jangka panjang di luar umur tambang. Pertambangan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan melalui prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan (Laurence, 2010). Terdapat lima fokus prinsip pertambangan berkelanjutan diantaranya yaitu keselamatan (safety), lingkungan (environment), ekonomi (economy), efisiensi (efficiency), dan komunitas (the community). 14
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 2.1. Prinsip pertambangan berkelanjutan (Laurence, 2010) Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut (Laurence, 2010): 1. Keselamatan (safety) Operasi penambangan harus mengutamakan keselamatan. Karakteristik tambang yang aman mencakup komitmen terhadap risiko pengelolaan, sikap dan perilaku yang sesuai, adanya sistem pelaporan, pendidikan dan pelatihan, serta proses dan peralatan. 2. Ekonomi (economy) Tujuan usaha pertambangan adalah untuk menghasilkan keuntungan secara bertanggung jawab selama mungkin dengan menjaga biaya seminimal mungkin sambil memaksimalkan pendapatan. Jika perusahaan pertambangan mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam operasinya, kinerja ekonomi akan meningkat dalam bentuk tenaga kerja yang lebih rendah biaya; lebih sedikit perselisihan perburuhan, dan peningkatan tingkat retensi; lebih rendah biaya perawatan kesehatan; biaya produksi yang lebih rendah; beban peraturan yang lebih rendah; biaya penutupan yang lebih rendah; biaya pinjaman yang lebih rendah; asuransi yang lebih rendah biaya; dan hubungan investor yang lebih baik. 15
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 3. Efisiensi sumber daya (resourceefficiency) Tambang juga harus efisien dalam mengelola dan menggali sumber dayanya. Efisiensi juga mencakup dimensi manajemen di tambang lokasi, karena keputusan manajemen yang buruk seringkali dapat menyebabkan produksi kesulitan atau kerusakan peralatan atau hubungan industrial atau lainnya faktor yang berdampak pada ekstraksi sumber daya yang optimal. Weber (2005) dalam analisis operasi tembaga Kennecott Utah berpendapat bahwa lebih baik untuk menghasilkan selama mungkin dari tambang yang ada, bukan membuka tambang baru di tempat lain. Efisiensi dalam model keberlanjutan di bidang pertambangan diwujudkan dalam konsep ekologi industri. Di dalam dalam hal ini, 'efisiensi' digunakan mengacu pada produksi dan penggunaan energi, bukan sumber daya mineral. 4. Lingkungan (environment) Dimensi ini mencakup konsep-konsep tentang integritas ekosistem dan produktivitas sumber daya alam (Akerman, 1998). Pada konteks baru adalah interaksi antara pertambangan, pemanasan global dan isu-isu signifikan lainnya yang muncul. 5. Masyarakat (community) Terakhir, sebuah tambang membutuhkan 'lisensi sosial untuk beroperasi'. Digambarkan sebagai "menghasilkan modal sosial ketika menjadi bagian dari kekayaan dihasilkan menemukan jalan kembali ke masyarakat untuk pengembangan infrastruktur dan institusi yang berguna secara sosial" (Rajaram et al., 2005 hal.3). Oposisi dan konfrontasi mungkin terjadi apabila masyarakat tidak terlibat dan mendukung operasi pertambangan. Perusahaan tambang, khususnya yang beroperasi di negara berkembang, mempertahankan lisensi sosial mereka untuk beroperasi melakukan berbagai inisiatif, termasuk mempekerjakan secara istimewa orang lokal; pelatihan dan memberikan keterampilan dalam bisnis atau pemberian bantuan yang akan bertahan setelah tambang ditutup dan seterusnya. Sebuah contoh adalah operasi emas-tembaga Sepon di Laos, mempekerjakan kira-kira sekitar 7000. Sebagian besar karyawan diambil dari 70 desa sekitar tambang. 16
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Perusahaan telah membangun pelatihan ekstensif bengkel untuk menyediakan listrik, mekanik, las, otomotif dan keterampilan lainnya melalui pemagangan dan program lainnya. Juga menyediakan dana untuk usaha seperti tenun sutra dan inovasi budi daya. Dalam tinjauan literatur tentang keberlanjutan di pertambangan, ditemukan bahwa ada keterbatasan pedoman operator tambang untuk menerapkan kerangka kerja dan teori keberlanjutan di lapangan. Gambar 2.2. Prinsip pertambangan berkelanjutan Tambang yang berkelanjutan adalah tambang yang aman, menunjukkan praktik kerja unggulan dalam pengelolaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat, kuat secara ekonomi, dan yang sangat penting, menggunakan sumber daya mineral secara efisien. Jika hal ini dilakukan dengan baik maka umur tambang akan lebih optimal, manfaat masyarakat dimaksimalkan, dan industri itu sendiri diterima masyarakat lebih luas. Pemeriksaan terhadap data sekitar 1000 penutupan tambang selama 30 tahun terakhir menemukan bahwa dimensi ekonomi dan efisiensi merupakan faktor penyebab di 75% tambang yang ditutup sebelum waktunya. Meskipun tidak ada bukti bahwa penerapan praktik penambangan berkelanjutan akan mencegah semua penutupan tambang, disarankan bahwa banyak manfaat yang didapat dengan penerapannya dan dampak yang tidak terlalu parah baik bagi lingkungan maupun masyarakat. 17
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 2.2. Dampak Ekonomi Pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mendefinisikan usaha pertambangan sebagai kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Industri pertambangan merupakan industri yang padat modal sehingga keberadaan industri ini juga memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar, daerah maupun Negara. Beberapa dampak positif tersebut antara lain industri pertambangan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, dapat meningkatkan pendapatan dan/atau pertumbuhan ekonomi daerah maupun negara melalui ekspor hasil penambangan yang digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha lainnya bagi masyarakat seperti usaha rumah makan, warung kopi, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Berbagai dampak potensial di sektor sosial dan ekonomi dapat terjadi akibat adanya penambangan batu bara di suatu wilayah, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berbagai dampak positif diantaranya tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, kesempatan kerja karena adanya penerimaan tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang, dan adanya kesempatan berusaha. Di samping itu dapat pula terjadi dampak negatif diantaranya muncul berbagai jenis penyakit akibat menurunnya kualitas udara, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, dan terjadinya konflik sosial saat pembebasan lahan. Kegiatan industri penambangan menimbulkan dampak, baik pengaruh positif maupun negatif. Dampak positif kegiatan penambangan yaitu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), membuka keterisolasian wilayah, menyumbangkan devisa negara, membuka lapangan kerja, pengadaan barang dan jasa untuk konsumsi dan yang berhubungan dengan kegiatan produksi, serta dapat menyediakan prasarana bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya (Mangkusubroto, 1995). Menurut Salim (2007) dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah: 1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional; 18
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat di sekitar tambang; 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar tambang; 5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat di sekitar tambang; 6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di sekitar tambang; dan 7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitar tambang. Kitula (2005) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan batu bara memberikan manfaat bagi perekonomian lokal yang dilihat dari terbukanya lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana sehingga memudahkan aktivitas ekonomi. 2.3. Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang 2.3.1. Reklamasi Tambang Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut: eksplorasi, ekstraksi dan pembuangan limbah batuan, pengolahan bijih dan operasional pabrik pengolahan, penampungan tailing, pengolahan dan pembuangannya, pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi, dan pembangunan camp kerja dan kawasan permukiman (Munir & Setyowati, 2017). Salah satu bentuk penanganan dampak negatif dari kegiatan penambangan adalah melakukan reklamasi yang terencana, yang dimaksud dengan reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan tanah semula yang rusak akibat usaha-usaha penambangan itu (Adi et al., 2017). Reklamasi lahan pascatambang merupakan tanggung jawab yang timbul karena Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mewajibkan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagi pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut diberikan kepada Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin pelaksanaan reklamasi, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha 19
GrandDesignPPM Provinsi Lampung pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada antara perusahaan tambang, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi/lembaga penelitian. Secara umum proses revegetasi dalam melakukan reklamasi untuk lahan bekas tambang dibagi menjadi 3 tahap: persiapan lahan, pelaksanaan penanaman, dan pemeliharaan (Munir & Setyowati, 2017). Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan tahapan kegiatan reklamasi meliputi persiapan lahan, kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi, pengolahan tanah pucuk, revegetasi, pemeliharaan, dan pemantauan (Adi et al., 2017). Tahapan reklamasi yang perlu diperbaiki adalah kegiatan penanaman pada tahapan revegetasi dengan cara memanfaatkan semua lahan penanaman serta mengubah pola penanaman menjadi vertikal/horizontal agar lebih mudah mengatur letak-letak tanaman yang akan ditanam pada area penanaman. Kegiatan reklamasi adalah suatu kegiatan untuk mengembalikan kembali seperti rona awal daerah diantaranya meliputi (Fauzan et al., 2020): 1) Kegiatan reklamasi bekas tambang sebaiknya dicakup secara keseluruhan dan tidak hanya menilai dari perbaikan lingkungan secara fisik tetapi juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat; 2) Kegiatan reklamasi penilaian kegiatan reklamasi dilakukan supaya mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan berjalan; 3) Pelaksanaan penilaian keberhasilan reklamasi bisa dikatakan baik apabila kriteria keberhasilan reklamasi sudah terpenuhi. Mengacu kepada jenis kegiatan reklamasinya meliputi: a) Penataan Lahan; b) Pengendalian Erosi dan Sedimentasi; c) Revegetasi; d) Pemeliharaan. Kegiatan reklamasi dapat dikatakan berhasil apabila mencapai nilai minimal lebih dari 80%. Penilaian mengenai tingkat keberhasilan pada penelitian sebelumnya adalah Evaluasi Nilai Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Penatagunaan Lahan, Revegetasi, dan Penyelesaian Akhir (Fauzan et al., 2020). Analisis tingkat keberhasilan reklamasi merupakan analisis yang dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa reklamasi sudah berjalan menuju ke kondisi awal sebelum dilakukan kegiatan penambangan dan juga merupakan mekanisme untuk menentukan keberhasilan kegiatan reklamasi berdasarkan berbagai parameter yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. 20
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Studi yang dilakukan terhadap reklamasi yang dilakukan di lahan bekas tambang di Provinsi Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan dinilai kurang efektif. Beberapa faktor yang mengakibatkan ketidak-efektifan reklamasi tersebut diantaranya adalah tidak adanya partisipasi dari masyarakat dan kesalahan teknologi dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang (Munir & Setyowati, 2017). 2.3.2. Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 Berbunyi Kegiatan pasca tambang adalah "Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan". Beberapa contoh kegiatan pasca tambang diantaranya: 1. Ekologi Restorasi Ekologi restorasi adalah salah satu ilmu terapan yang mempelajari perbaikan atau pemulihan suatu sistem ekologi yang sudah mengalami gangguan. Berbagai Aktivitas manusia seperti pembukaan hutan, penambangan, pembukaan lahan pertanian dan permukiman bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem yang terjadi. Lahan-lahan rusak yang sudah kritis biasanya memiliki pondasi fisik, kimia, dan biologi tanah yang buruk. Pada lahan-lahan ini kegiatan rehabilitasi lahan harus dilakukan supaya degradasi yang terjadi tidak bertambah parah. Restorasi lahan kritis bekas tambang bertujuan untuk: 1. Protektif memperbaiki stabilitas lahan sehingga dapat memaksimalkan fungsi lahan sesuai dengan tujuan peruntukannya, mempercepat penutupan lahan dan mengurangi surfacerunoff dan erosi tanah. 2. Produktif mengarah pada peningkatan kesuburan tanah (soil fertility) yang lebih produktif, sehingga bisa saja diusahakan tanaman yang tidak saja menghasilkan kayu, tetapi juga menghasilkan produk non-kayu yang dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. 21
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 3. Konservatif kegiatan untuk membantu mempercepat terjadinya suksesi secara alami ke arah peningkatan keanekaragaman hayati spesies lokal, serta penyelamatan pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan potensial lokal yang langka. Meningkatkan biodiversitas flora dan fauna species setempat, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. A. Revegetasi Lahan Kritis Seleksi Spesies Seleksi spesies pohon yang tepat merupakan kunci utama dalam keberhasilan revegetasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam seleksi spesies adalah sebagai berikut: Mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi: pada tahap awal, jenis-jenis pohon yang akan ditanam perlu dipilih jenis yang dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat baik suhu, curah hujan, ketinggian, jenis dan kondisi setempat. Spesies yang cepat tumbuh: hal ini dimaksudkan agar spesies yang cepat tumbuh menutupi tanah-tanah yang terbuka sehingga laju kontribusi zat-zat organik akan menarik organisma tanah serta dapat memperkecil aliran runoff dan erosi air limpasan. Ketersediaan bahan tanaman: dalam hal ini dimaksudkan agar bahan-bahan tanaman seperti bibit yang tersedia dapat dijangkau dengan mudah, tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang baik. Teknik silvikultur diketahui: untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan lanjutan, maka jenis-jenis yang terpilih perlu diketahui teknik silvikulturnya terutama yang berhubungan dengan perlakuan biji, teknik persemaian. Mempunyai hubungan antara penggunaan tanah dengan sifat khas lingkungan. Bersimbiosis dengan mikroba, mengingat lahan-lahan kritis kondisinya marginal, maka jenis-jenis pohon yang ditanam agar pertumbuhan 22
GrandDesignPPM Provinsi Lampung dan kelangsungan hidupnya tidak selalu bergantung pada pemberian pupuk, maka perlu dipilih jenis yang dapat berasosiasi dengan bakteri penambat nitrogen atau bersimbiosis dengan cendawan mikoriza, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Nitrogen. B. Rekonstruksi Lahan Pembuatan terasering: pada lahan-lahan kritis pasca tambang yang terdapat pada kemiringan tertentu, perlu dibuat terasering dalam upaya pengelolaannya untuk revegetasi. Pembuatan drainase: saluran drainase yang alami seperti galur-galur, parit, dan selokan juga berperan dalam pembuangan tanah-tanah yang diteras. C. Pemupukan, Pengapuran, dan Pemakaian Mulsa Pemupukan: pemupukan dengan bahan organik maupun bahan anorganik dapat meningkatkan usaha penanaman kembali pada rehabilitasi lahan-lahan kritis pasca tambang. Pengapuran. Pemakaian mulsa: pemakaian mulsa dianjurkan untuk menjaga stabilitas tanah sementara pada saat sebelum penanaman vegetasi. Kegiatan pertambangan terbuka menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya degradasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS), perubahan bentuk lahan dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat masuk ke lingkungan perairan dalam Rahmawaty (2002) yang dikutip oleh Burhanuddin (2012). 2. Pemilihan Jenis untuk Revegetasi Lahan Pasca Tambang Pemilihan jenis untuk revegetasi lahan pascatambang didasarkan pada kesesuaian tempat tumbuh dan kemampuan regenerasi. Kesesuaian tempat tumbuh dapat diketahui dengan membandingkan kondisi tempat tumbuh alami dengan kondisi areal reklamasi. Sedangkan kemampuan regenerasi diketahui dengan membandingkan tiap jenis pada tiap tingkat pertumbuhan.Jenis-jenis yang 23
GrandDesignPPM Provinsi Lampung ditemukan lebih dari satu tingkat pertumbuhan dianggap memiliki tingkat regenerasi yang cukup baik. 3. Reklamasi Prinsip kegiatan reklamasi adalah: 1) Kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan, 2) kegiatan Reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Kegiatan reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu: 1) Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya, dan 2) Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatannya selanjutnya. 2.4. Konflik Pertambangan Konflik pertambangan terjadi bila: protection of natural resources and related ecosystem" (Grzybowski, 2012). Konflik pertambangan merupakan "..disagreement ofnaturalresources." (FAO, 2000). FAO (2000) Sumber konflik Sumber daya alam (naturalresourcesandmining) berawal dari: 1. Nir keterlibatan masyarakat lokal dalam ekstraksi; Marginalisasi masyarakat lokal; Hak masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tidak terakomodasi. 2. Pelanggaran aturan tentang pertambangan oleh perusahaan; Permainan antara regulator dan perusahaan tambang; Pembangunan tambang yang tidak mengikuti prosedur. 24
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 3. Pemaksaan kepentingan perusahaan terhadap lowpowerstakeholder; Proses pembangunan wilayah pertambangan yang tidak melibatkan masyarakat dan stakeholder; Identifikasi yang rendah terhadap permasalahan yang akan timbul setelah pembangunan tambang. 4. Uncoordinatedplanning Perencanaan pembangunan tambang yang buruk, tanpa mempertimbangkan pengaruh sosial, lingkungan, dan budaya masyarakat setempat. 5. Hubungan dan komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder dan masyarakat sekitar yang buruk; Informasi tentang aktivitas pertambangan yang tertutup. 6. Perusahaan pertambangan tidak menitikberatkan aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap pengaruh sosial, lingkungan, dan budaya terhadap lingkungan terdampak serta masyarakat sekitar. 7. Perusahaan tidak mampu mengelola konflik yang muncul akibat aktivitas pertambangan dengan baik; Kemampuan perusahaan untuk membaca potensi dan sumber konflik sosial rendah. Kategori konflik berdasarkan aktor (Murshed & Tadjoeddin, 2007): a. Companyvscompany; b. Statevscompany; c. Statevsstate; d. Communityvscommunity; e. Companyvscommunity; f. Statevscommunity; g. 25
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 2.1. Skala dan sifat dari hal-hal yang menjadi potensi konflik (Scaleandnatureofpotential conflicts) (Grzybowski, 2012) Skala Nasional Regional Lokal Sifat dari potensi konflik (Nature of the Potential Conflicts) Konflik terjadi karena regulasi tidak mengimplementasikan ketentuan konten lokal, kajian lingkungan, partisipasi publik, pengelolaan pendapatan yang transparan. Konflik dapat timbul karena destabilisasi makroekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi dari pendapatan sumber daya dan mata uang. Konflik dapat muncul karena distribusi pendapatan antara daerah dengan pusat dari pengembangan industri ekstraktif. Konflik dapat terjadi karena distribusi otoritas untuk mengelola sumber daya antara daerah dengan pusat. Konflik dapat muncul karena dampak lingkungan dan sosial ekonomi; ketidakadilan dalam distribusi manfaat, biaya, risiko, dan tanggung jawab; ketidakadilan dalam pelibatan komunitas dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. 2.5. Teori Relasi-Kuasa Teori Relasi-Kuasa pertama kali dikemukakan oleh Michel Faucalt, seorang filsuf postmodern cum antropolog kelahiran Perancis yang menyumbang sejumlah ide dan pemikiran dalam perkembangan peradaban kontemporer. Analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal, seperti sejarah, budaya, kekuasaan, dan pengetahuan mampu memberikan warna baru dalam pemikiran dan kajian ilmu sosial. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya properti atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam. Kekuasaan tidak berpusat pada satu subjek atau lembaga, melainkan tersebar dimana-mana (omnipresent) dalam setiap relasi sosial. Kekuasaan bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan terus bergerak (Bertens, 2001). Kuasa dijalankan melalui serangkaian regulasi tertentu yang saling mempengaruhi. Menurut Foucault, kuasa tidak berasal dari luar tetapi dari dalam. Kuasa menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Lebih jauh lagi, Foucault menjelaskan hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Menurutnya, kuasa dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kuasa memproduksi pengetahuan, sedangkan pengetahuan memiliki kuasa (Bertens, 2001). Dalam masyarakat modern, bentuk kekuasaan bukanlah sovereign power melainkan disciplinary power. Disciplinary power bukan konsep kekuasaan 26
GrandDesignPPM Provinsi Lampung berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif seperti dalam sovereign power, melainkan bekerja untuk menormalisasi kelakuan di berbagai relasi sosial. Proses normalisasi ini akan diendapkan dan diinternalisasikan melalui proses pembiasaan dalam tubuh untuk kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku subjek, sehingga posisi subjek ketika telah dinormalisasi adalah sebagai kendaraan bagi kekuasaan (vehicleofpower). Kuasa dideskripsikan oleh Foucault bukan sebagai kuasa untuk menguasai orang-orang secara fisik dan kediktatoran. Kuasa dalam masa modern mengalami pola normalisasi yaitu kuasa disamarkan, disembunyikan dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kuasa tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik. Kuasa dijalankan dengan membuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat (Ibid). Relasi-kuasa yang timpang akhirnya memunculkan kondisi high-power dan low-power dalam masyarakat. Masyarakat dengan kondisi low-power, memiliki keterbatasan akses untuk merealisasikan dan mengembangkan diri. Menurut Galtung, setiap individu mempunyai hak untuk merealisasikan diri (self-realization) dan hak untuk mengembangkan diri (personal growth). Jika kedua jenis hak tersebut dihalang-halangi, atau menurut Galtung individu tersebut tidak dapat merealisasikan potensinya, di situlah kekerasan terjadi. Dalam Teori Kekerasan Galtung, ketidakmampuan atau kondisi seseorang mendapat halangan untuk mendapatkan kebutuhan mereka yang muncul karena struktur sosial atau institusi, disebut sebagai kekerasan struktural. Relasi-kuasa yang tidak seimbang, ketimpangan dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber daya yang tidak merata adalah kondisi dimana kekerasan struktural telah terjadi (Galtung, 2003). 2.6. Pembangunan Desa Pembangunan desa dapat dilakukan melalui beberapa pola dan konsep pembangunan, diantaranya (Sudarmanto, dkk., 2020): 1. Pembangunan berbasis masyarakat 27
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan meliputi pendidikan formal, sekolah lapang untuk masyarakat, pelatihan untuk karang taruna, dan pelatihan ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat meliputi penyediaan posyandu, penyuluhan tentang kesehatan, dll. 2. Pembangunan berbasis kebudayaan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komunitas berbasis potensi lokal seperti pengembangan desa wisata, pengembangan ekowisata, dll. Kawasan ekowisata Kota Batu Malang, salah satu konsep pengelolaan lingkungan yang dikelola oleh masyarakat berbasis nilai sosial lokal. 3. Pembangunan berbasis kearifan lokal Konsep pembangunan yang memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki wilayah setempat dan bertujuan untuk pembangunan serta pengembangan wilayah tersebut dan berdasarkan tingkat kebudayaan warga setempat. 4. Pembangunan berbasis spiritual Agama bertanggung jawab dalam pembangunan masyarakat, hal ini dikarenakan visi dan misi agama melalui nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Agama dalam peranannya dalam pembangunan masyarakat bertindak secara konkret dalam masyarakat itu sendiri. lembaga-lembaga agama menjalankan peranannya dalam dunia dengan cara berelasi bersama lembaga-lembaga lainnya. Agama mendorong masyarakat untuk peduli akan lingkungan sekitarnya. 2.7. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Sedangkan pengertian masyarakat 28
GrandDesignPPM Provinsi Lampung adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1988). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang memengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 mendefinisikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sebagai "Upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri", sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemberdayaan masyarakat adalah "usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya". Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kuasa atau daya. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan penguatan modal sosial. Apabila penguasa sudah memiliki kepercayaan (trusts), patuh aturan (role), dan jaringan (networking) memiliki modal sosial yang kuat maka penguasa akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer pengetahuan (knowledge) kepada masyarakat (Prasetyo, 2015). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat pihak lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut et al., 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 29
GrandDesignPPM Provinsi Lampung dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang memengaruhi mereka (Suharto, 2005). Mengutip dari (Maarif, 2021), teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife dalam bukunya yang berjudul Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi dalam upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, post-strukturalis. Masih mengutip dari Tirto.id, Zubaedi dalam Pengembangan Masyarakat (2013: 21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut: Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk memengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan dan 30
GrandDesignPPM Provinsi Lampung perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elit. Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural. Keempat, perspektif post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat. Tiga aspek tiga aspek yang dapat dikaji dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat menurut Noor (2011) dalam Sudarmanto, dkk., (2020): 1. Enabling; 2. Empowering; 3. Protecting. Menurut Najiati (2005) dalam Sudarmanto, dkk., (2020), untuk mensukseskan sebuah program pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga prinsip yang harus disosialisasikan yakni: 1. Kesetaraan; 2. Partisipatif; 3. Swadaya. Ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat menurut Sudarmanto, dkk., (2020): 1. Bidang Politik; 2. Bidang Ekonomi; 3. Bidang Sosial Budaya; 4. Bidang Lingkungan. 31
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah: Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka rangka membangun kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka. (Ariefianto et al. 2020) Menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang merupakan inti dari pembangunan manusia baik secara teori maupun praktik lapang, yang dibuktikan dengan hasil pembangunan baik secara nasional maupun internasional. Adapun model pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu (Sudarmanto, dkk., 2020): a. Pemberdayaan masyarakat diberikan secara langsung kepada masyarakat tidak berdaya tanpa melihat reaktif langsung dari masyarakat tersebut (model daun); b. Pemberdayaan masyarakat diberikan dalam bentuk peningkatan kualitas masyarakat dalam mengakses pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi (model batang); c. Pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan melihat adanya perubahan sistem dalam masyarakat (model akar). 32
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 2.3. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Sumber: Sudarmanto, dkk., (2020) Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. Perusahaan di bidang pertambangan dikatakan telah berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan apabila kesejahteraan masyarakat lokal terpenuhi, di mana terdapat keterlibatan langsung yang tinggi dari masyarakatnya sendiri, kemudian pengembangan di wilayahnya itu sendiri baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial. Sehingga diharapkan para pelaku usaha di bidang pertambangan dapat mengoptimalkan masyarakat sekitar tambang sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan juga mampu mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan dengan keikutsertaan masyarakat secara langsung. Mardikanto (2014) dalam Riadi (2017) mengatakan ada enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu (Sudarmanto, dkk., 2020): 33
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 1. Memperbaiki kelembagaan (betterinstitution); 2. Memperbaiki usaha (betterbusiness); 3. Memperbaiki pendapatan (betterincome); 4. Memperbaiki lingkungan (betterenvironment); 5. Memperbaiki kehidupan (betterliving); 6. Memperbaiki masyarakat (bettercommunity). Tahapan pemberdayaan masyarakat (Sudarmanto, dkk., 2020), meliputi: 1. Tahap persiapan (engagement), yang meliputi persiapan petugas (persiapan lapangan, penyamaan persepsi di antara anggota tim mengenai jenis pendekatan yang digunakan, persiapan lapang dilaksanakan dalam wujud studi kelayakan terhadap daerah yang hendak dijadikan sebagai sasaran pelaksanaan pemberdayaan. 2. Tahap pengkajian (assesment) merupakan kegiatan mengidentifikasi permasalahan dengan pelibatan masyarakat secara aktif. 3. Tahapan perencanaan (planning) merupakan tahapan menyusun rencana yang dilakukan oleh petugas serta masyarakat. 4. Tahap formulasi rencana aksi (formulation action plan). Pada tahap ini, petugas membantu kelompok untuk merumuskan dan menentukan program untuk mengatasi permasalahan dan juga menuliskan tujuan jangka pendek yang akan dicapai. 5. Tahap implementasi kegiatan (implementation). Tahap ini merupakan tahap yang paling penting. 6. Tahap evaluasi (evaluation) merupakan tahap pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap program yang berlangsung. 7. Tahap terminasi (termination) merupakan tahap pemberhentian pendampingan yang dilakukan petugas. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Sudarmanto, dkk., 2020): 1. Acceptable; 2. Accountable; 3. Profitable; 4. Replicable. 34
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Indikator pengukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut Mulyawan (2016) dalam Sudarmanto, dkk (2020): 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. 4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat. 5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar. Menurut Sumarjo dkk. (2008) dalam Sudarmanto, dkk. (2020) ada beberapa ciri-ciri masyarakat yang sudah berdaya, yaitu: 1. Sudah dapat mengerti tentang diri dan potensi yang dimilikinya; 2. Dapat merencanakan dan mengantisipasi dampak perubahan yang akan terjadi ke depan; 3. Dapat mengarahkan dirinya sendiri; 4. Mempunyai kemampuan untuk berembuk atau berunding; 5. Mempunyai posisi tawar untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan; 6. Bertanggungjawab atas segala perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan. 35
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Rangkuman tinjauan pustaka: Gambar 2.4. Pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip pertambangan berkelanjutan Gambar 2.5. Dampak pertambangan bagi ekonomi wilayah 36
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 2.6. Penyebab konflik pertambangan Gambar 2.7. Skala konflik 37
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 2.8. Teori relasi kuasa Gambar 2.9. Rangkuman pustaka terkait pemberdayaan masyarakat 38
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 2.10. Modal pemberdayaan masyarakat 39
GrandDesignPPM Provinsi Lampung BAB III METODE Pembangunan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang sebagaimana termaksud dalam judul kajian ini, diperlukan adanya metodologi yang jelas dan terarah dalam mewujudkan tujuan penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan untuk menggali data primer dalam penelitian ini (Saunders & Lewis, 2012). Metode pengambilan data dilakukan melalui purposive sampling, di mana calon informan/responden ditentukan berdasarkan yang dimilikinya terkait dengan topik atau proposisi riset ini, yaitu pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang andesit dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam tiga unsur yaitu perusahaan tambang (selaku pelaku usaha pertambangan), masyarakat sekitar wilayah tambang, dan pemerintah desa/kelurahan (selaku regulator/pamong pada tingkat wilayah desa/kelurahan). Ketiga unsur tersebut merupakan aktor yang saling berkepentingan di dalam proses penyelenggaraan kegiatan pertambangan di suatu wilayah. Untuk itu, penelitian ini membagi para informan menjadi tiga unsur tersebut dalam proses pengambilan hingga pengolahan dan analisis data. Proses pengambilan data dilakukan melalui pola open ended questions (pertanyaan terbuka), yaitu pertanyaan dengan jawaban maupun pertanyaan yang dapat berkembang menyesuaikan data yang tergali dari informan (Saunders & Lewis, 2012). Analisis data dilakukan terhadap data kualitatif yang telah diolah menjadi data primer riset yang dikategorikan ke dalam unsur perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Data wawancara mendalam berupa rekaman suara yang telah diperoleh diolah untuk digali data-data yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kondisi masyarakat, kondisi perusahaan, kondisi pemerintah, konflik yang terjadi, dan informasi lainnya yang dapat menjadi data bagi analisis dan pembahasan. Beberapa teori ditelusuri dan digunakan dalam upaya membangun model pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan andesit tersebut. Pembentukan model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbasis pada 40
GrandDesignPPM Provinsi Lampung teori yang menjadi rujukan untuk menjadi framework riset dan data primer yang diperoleh sebagai bahan bagi penyusunan model tersebut. Untuk keakuratan data peneliti menerapkan strategi validasi triangulasi. Gambar 3.1. Desain riset pemberdayaan masyarakat sekitar tambang Detail penjelasan terkait dengan diagram alir desain riset di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Peninjauan pustaka Dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis terkait dengan topik penelitian pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan. Hasil peninjauan pustaka tersebut untuk memberikan gambaran awal sebelum pengambilan data 41
GrandDesignPPM Provinsi Lampung primer dilakukan. Tinjauan pustaka tersebut juga berfungsi untuk memperjelas posisi riset ini terhadap riset-riset terdahulu. 2. Penelusuran data sekunder Data sekunder dimaksud digunakan sebagai basis data untuk menjadi acuan bagi peneliti dalam merumuskan rancangan dan analisis bagi granddesign pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Data sekunder tersebut diantaranya adalah: a. regulasi/peraturan yang terkait dengan pertambangan, b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) kabupaten/kota/provinsi, c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): per spesifik lokasi di mana perusahaan tambang berada (data BPS). Mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat, d. data pelaku pertambangan, e. data pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang. Mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan. f. data primer riset pertambangan terdahulu, dll. 3. Persiapan pengambilan data Pada tahap ini dilakukan persiapan awal sebelum turun lapangan untuk pengambilan data primer. Metode pengambilan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan juga Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Data primer yang diperlukan diantaranya: a. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan: wawancara mendalam (masyarakat, perangkat desa). Mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas: a. adat istiadat; b. keagamaan; 42
GrandDesignPPM Provinsi Lampung c. olah raga dan seni; dan/atau d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan; b. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM (masyarakat, perangkat desa); c. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM (perangkat desa, kecamatan). Calon responden yaitu: dinas/perangkat daerah yang menangani pertambangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur tambang, perwakilan perusahaan tambang, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), 4. Analisis a. Kelayakan bisnis dan ekonomi tambang (keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, misal: profit, pajak, retribusi, pasca tambang, reklamasi, dll.) b. rantai produksi komoditas tambang. 5. Membangun model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Tabel 3.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pelaksanaan 1. Pembuatan KAK Grand Design Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang 1 X 2 3 4 5 Bulan 7 6 8 9 10 11 12 2. Studi literatur 3. Literature review regulasi pertambangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang X X X X X 4. Pengumpulan data sekunder 5. Melaksanakan FGD 6. Koordinasi dengan: X X X
Dinas ESDM Provinsi Lampung Tim koordinator Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI X X 43
7. Persiapan turun lapang (bahan kuesioner dan alat-alat) 8. Turun Lapang:
- In
-depth Interview UKM Kerajinan gerabah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Kota Bandar Lampung Kecamatan Pesawaran 9. Analisis data primer dan sekunder 10. Penyampaian laporan akhir Grand Design Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang GrandDesignPPM Provinsi Lampung X X X X X X X X X 44
GrandDesignPPM Provinsi Lampung BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisis Regulasi Didasari pada regulasi-regulasi terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, terinventarisir terdapat 23 regulasi yang berlaku di Indonesia terkait hal tersebut sebagaimana tertulis pada sub Bab I.3. Terdapat 6 regulasi yang berbentuk undang-undang, 4 regulasi yang berbentuk peraturan pemerintah, 2 regulasi berbentuk peraturan presiden, 6 regulasi berbentuk peraturan menteri, 1 regulasi berbentuk keputusan menteri, 3 regulasi berbentuk peraturan daerah, dan 1 regulasi berbentuk surat edaran menteri. Penelusuran lebih spesifik terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam analisis regulasi ini sebagai landasan dalam penyusunan granddesign ini. Tabel 4.1. Inventarisasi regulasi terkait pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar tambang No. Klausul PPM Sumber 1. 2. 3. 4. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program dan mengalokasikan dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 108 UU 3/2020 Pasal 39 UU 3/2020 Pasal 354 UU 23/2014 Pasal 225 UU 23/2014 45
No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. GrandDesignPPM Provinsi Lampung Klausul PPM Sumber Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum; e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batu bara. IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat: j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat: Pasal 229 UU 23/2014 Pasal 230 UU 23/2014 Pasal 230 UU 23/2014 Pasal 230 UU 23/2014 Pasal 294 UU 23/ 2014 Pasal 7 UU 4/ 2009 Pasal 39 UU 4/2009 Pasal 39 UU 4/2009 Pasal 78 UU 4/2009 Pasal 79 UU No 4/ 2009 46
No. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. GrandDesignPPM Provinsi Lampung Klausul PPM Sumber n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; Pemegang IUP dan IUPK wajib: d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa: k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat kepada Menteri Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat Pasal 95 UU 4/2009 Pasal 108 UU No 4/2009 Pasal 109 UU No 4/2009 Pasal 141 UU No 4/2009 Pasal 179 PP 96/2021 Pasal 179 PP 96/2021 Pasal 179 PP 96/2021 Pasal 179 PP 96/2021 Pasal 180 PP 96/2021 Pasal 181 PP 96/2021 Pasal 3 Permen ESDM 26/ 2018 Pasal 38 Permen ESDM 26/ 2018 Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas Pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan/atau Pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat secara tahunan Pasal 38 Permen Pasal 38 Permen ESDM 26/2018 ESDM 26/2018 47
No. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. GrandDesignPPM Provinsi Lampung Klausul PPM Sumber Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat serta tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menyusun dan menetapkan cetak biru (blue print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Menteri menetapkan pedoman pelaporan penyelenggaraan kegiatan Usaha Pertambangan dan pedoman penyusunan cetak biru (blue print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c Penyusunan cetak biru (blue print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Dalam hal belum terdapat cetak biru (blue print) yang disusun oleh gubernur pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi tetap wajib menyusun rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan oleh gubernur. (2) Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang. (4) Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. (5) Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dikelola langsung oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. (6) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (7) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya. (8) Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang KK dan PKP2B wajib melaksanakan ketentuan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, termasuk penyusunan Pasal 38 Permen ESDM 26/2018 Pasal 38 Permen ESDM 26/2018 Pasal 43 Permen ESDM 26 /2018 Pasal 43 Permen ESDM 26/2018 Pasal 57 Permen ESDM 26/2018 Pasal 58 Permen ESDM 26 /2018 Pasal 38 Permen ESDM 25 /2018 Pasal 62 Permen ESDM 25 /2018 48
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. Klausul PPM Sumber 37. 38. 39. 40. 41. rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri Cetak Biru (Blue Print) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat: a. peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat; b. pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang; c. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan; d. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan e. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas: a. adat istiadat; b. keagamaan; c. olahraga dan seni; dan/atau d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program yang paling sedikit meliputi bidang: d. kemandirian ekonomi, dapat berupa: 1. peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah; 2. pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang; dan/atau 3. pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat Pasal 1 Permen ESDM 41 /2016 Pasal 3 Permen ESDM 41/2016 Pasal 3 Permen ESDM 41/2016 Pasal 6 Permen ESDM 41/2016 Pasal 1 Perda 20/2012 42. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik Pasal 1 Perda 20/2012 49
No. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. GrandDesignPPM Provinsi Lampung Klausul PPM Sumber Forum pelaksana TSP adalah forum yang dibentuk oleh perusahaan untuk melaksanakan program TSP, yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan TSP Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah Program TSP meliputi: a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan c. program langsung pada masyarakat. Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib; a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku; b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat Pasal 1 Perda 20/2012 Pasal 5 Perda 20/2012 Pasal 6 Perda 20/2012 Pasal 11 Perda 20/2012 Pasal 17 Perda 20/2012 Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP Bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan m. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: c. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; h). pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha Pertambangan Pemegang IUP wajib: Pasal 18 Perda 20/2012 Pasal 20 Perda 20/2012 Pasal 2 ayat 2 Perda 4 /2017 Pasal 2 Perda 4/2013 Pasal 20 Perda 4/2013 50
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. Klausul PPM Sumber 53. a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3), perlindungan lingkungan serta mematuhi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; c. mengelola lingkungan hidup yang mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi dan pasca tambang; f.melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; Pengawasan yang dimaksud ayat (1) dan (2) meliputi antara lain: g. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; l. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 27 ayat 4 Perda 4/2013 54. Pasal 3 PP 47/2012 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. 55. 56. 57. 58. Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat (2) PP 47/2012 Pasal 5 ayat (2) PP 47/2012 Pasal 6 PP 47/2012 Pasal 7 PP 47/2012 Inventarisasi regulasi tersebut digunakan dalam membangun landasan hukum dan desain dalam penyusunan Desain Besar serta Cetak Biru PPM sektor Pertambangan. Berikut ini analisis desain landasan hukum tersebut: 1. Kewajiban pemegang IUP dan IUPK terkait PPM: Perencanaan: a. menyusun program PPM; b. IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi wajib memuat ketentuan rencana PPM; 51
GrandDesignPPM Provinsi Lampung c. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program PPM dengan berpedoman pada cetak biru (blueprint) yang ditetapkan oleh gubernur; d. Penyusunan rencana induk program PPM dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Rencana induk PPM memuat rencana program PPM selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang; Pembiayaan: f. mengalokasikan dana program PPM; g. Pembiayaan program PPM tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; h. Pembiayaan program PPM tahunan wajib dikelola langsung oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; i. Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program PPM; j. Dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya; Pelaksanaan: k. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan PPM setempat; l. PPM wajib dilaksanakan dan diprioritaskan pada masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK; m. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan PPM setempat sesuai dengan RKAB tahunan yang telah disetujui; n. RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas: 1. pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan, 52
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 2. rencana induk PPM dan berpedoman pada cetak biru (blueprint) yang ditetapkan oleh daerah provinsi, 3. pelaksanaan program PPM tahunan yang mengacu pada rencana induk PPM, dan/atau 4. pembiayaan program PPM secara tahunan; o. Apabila belum terdapat cetak biru (blueprint) yang disusun oleh gubernur: 1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi tetap wajib menyusun rencana induk PPM bersamaan dengan studi kelayakan, 2) Pemegang IUP operasi produksi dan IUPPK operasi produksi tetap wajib menyusun rencana induk PPM paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak menteri diundangkan; Evaluasi dan pelaporan: p. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat kepada Menteri; q. Pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat. 2. Peran Pemerintah terkait PPM: a. Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan PPM; b. Menteri menetapkan Pedoman Penyusunan Cetak Biru PPM; c. Gubernur wajib menyusun dan menetapkan cetak biru berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal; d. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; e. Camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; f. Lurah/kepala desa melakukan pemberdayaan masyarakat (anggaran pemerintah); g. Program PPM harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat; 53
GrandDesignPPM Provinsi Lampung h. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan PPM dilakukan melalui musyawarah kelurahan/desa; i. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dana sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; j. Anggaran dana desa dapat digunakan bagi kegiatan PPM; k. Pemerintah provinsi berwenang dalam urusan PPM; l. Pengawasan PPM sekitar tambang dilakukan oleh pejabat pengawas pertambangan; m. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri; n. Gubernur memiliki wewenang pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 3. Definisi a. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri; b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat; c. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik; 54
GrandDesignPPM Provinsi Lampung d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP; e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WIUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. 4. Konten/Isi cetak biru PPM: a. Cetak Biru (BluePrint) PPM paling sedikit memuat: 1) peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat; 2) pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang; 3) pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan; 4) pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan 5) pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM; b. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat; c. Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang yang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan Usaha Pertambangan; d. Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan yang mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas: a. adat istiadat; b. keagamaan; c. olahraga dan seni; dan/atau d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. 55
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5. CSR/TSP: a. Program TSP meliputi: 1. bina lingkungan dan sosial; 2. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan 3. program langsung pada masyarakat; b. Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib; 1. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku; 2. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan 3. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. c. Dalam menyusun perencanaan program TSP perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat; d. Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP; e. Bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; f. Pelaksanaan CSR dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. g. Anggaran CSR dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan dan diperhitungkan dalam biaya perseroan. 56
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 4.2. Pertambangan di Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha pertambangan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009, dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral tersebut terbagi atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Secara geografi, Provinsi Lampung yang memiliki luas daratan 33.553,55 km2 dengan sumber daya alam yang berlimpah. Menurut BPS (2022) dengan berdasarkan pada literature dan peta geologi, Provinsi Lampung juga memiliki bahan tambang diantaranya: minyak bumi, uranium, batubara muda, mineral besi, emas dan perak, marmer, serta sumber air panas dan gas bumi. Berdasarkan jenis tambang yang diusahakan, IUP pertambangan di Provinsi Lampung banyak didominasi oleh pertambangan mineral bukan logam. Menurut Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2020, jenis komoditas pertambangan terdiri dari batu andesit, batu kapur, bijih besi, pasir, pasir kuarsa, pasir laut, pasir pasang, batu marmer, gamping, mangan, emas, feldspar, zeolit, granodiorit, batu bara, dan basalt. Secara keseluruhan, pertambangan di Provinsi Lampung jenis tambang batu andesit sebanyak 98 IUP yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan BPS (2022), secara administrasi Provinsi Lampung terbagi menjadi 14 kabupaten/kota. Kabupaten/kota Provinsi Lampung memiliki luasan dan potensi sumber daya alam yang berbeda, secara terinci dapat digambarkan sebagai berikut: a. Kabupaten Lampung Barat: luas wilayah 2.142,78 km2 yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya panas bumi dan mineral industri. 57
GrandDesignPPM Provinsi Lampung b. Kabupaten Tanggamus: luas wilayah 3.020,64 km2 yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya panas bumi, logam mulia, mineral industri dan batubara. c. Kabupaten Lampung Selatan: luas wilayah 700,32 km2 yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya panas bumi, mineral industri, dan logam besi dan paduan besi. d. Kabupaten Lampung Timur: luas wilayah 5.325,03 km2 yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik. e. Kabupaten Lampung Tengah: luas wilayah 3.802,68 km2 yang terdiri 28 (dua puluh delapan) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik. f. Kabupaten Lampung Utara: luas wilayah 2.725,87 km2 yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik, bitumen padat, dan logam mulia. g. Kabupaten Way Kanan: luas wilayah 3.921,63 km2 yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya panas bumi, logam mulia, batubara, dan mineral keramik. h. Kabupaten Tulang Bawang: luas wilayah 3 466,32 km2 yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik. i. Kabupaten Pesawaran: luas wilayah 2.243,51 km2 yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya logam mulia, panas bumi, dan mineral industri. j. Kabupaten Pringsewu: luas wilayah 625,00 km2 yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya logam besi dan paduan besi. k. Kabupaten Mesuji: luas wilayah 2.184,00 km2 yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik. 58
GrandDesignPPM Provinsi Lampung l. Kabupaten Tulang Bawang Barat: luas wilayah 1.201,00 km2 yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik. m. Kabupaten Pesisir Barat: luas wilayah 2.907,23 km2 yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan. n. Kota Bandar Lampung: luas wilayah 296 km2 yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik, logam besi dan paduan besi. o. Kabupaten Metro: luas wilayah 61,79 km2 yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya mineral keramik dan logam besi dan paduan besi. Masing-masing potensi sumber daya alam kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 4.1: Gambar 4.1. Peta Tematik Potensi Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi di Provinsi Lampung 59
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Berdasarkan data potensi sumber daya mineral di Provinsi Lampung di atas, maka data kegiatan usaha pertambangan terbagi atas beberapa data izin pertambangan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Data-data tersebut diantaranya data IUP (Izin Usaha Produksi) tahapan eksplorasi, data IUP tahapan operasi produksi, data WIUP (Wilayah Izin Usaha Produksi) baru, data IUP yang diserahkan ke Dirjen Minerba, dan data permohonan IUP yang masih dalam proses tahun 2020. Secara rinci data-data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 hingga 4.5 berikut: 60
Data IUP eksplorasi dan operasi produksi pertambangan minerba di Provinsi Lampung Tahun 2020 Tabel 4.2. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2020 (sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung) No. Nama Perusahaan 1 Anugerah Pasir Semaka, CV 2 Batu Ampar Pasirindo, PT 3 Muara Pungkau, PO 4 Mulia Putra Pertama, PT Luas Wilayah (ha) 7,40 50,00 8,22 57,34 Komoditas Pasir Andesit Marmer Andesit Wilayah Izin Desa Tanjungan, Kec. Pematang Sawa Desa Karang Umpu dan Gunung Sangkaran, Kec. Blambangan Umpu Desa Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba Desa Sinar Harapan dan Gunung Sari, Kec. Sungkai Tengah dan Gunung Labuhan Pasir Teladas Dua, PT 5 Sinar Mentari Tata Persada, PT 6 Sinar Samudera Biru Indah, PT 7 Surya Purnama Abung Nuryakin, PT 8 Tanjung Jaya Indonesia, PT 9 10 Umbar Andesit Mandiri, PT 179,00 175,50 198,00 99,56 186,00 171,00 Pasir kuarsa Desa Mataram Udik, Bandar Mataram Andesit Pasir Desa Paku, Kec. Kelumbayan Way Seputih Granodiorit Desa Payung Mulya, Kec. Pubian Pasir Andesit Way Seputih Desa Umbar, Kec. Kelumbayan Tabel 4.3. Data IUP Operasi Produksi Provinsi Lampung Tahun 2020 (Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung) No. 1 2 3 Nama Perusahaan Adi Sejahtera, PT Agung Jaya Mandiri, PT Amadeus Khadijah Alfatih, PT Luas wilayah (ha) 42,80 43,00 60,00 Komoditas Andesit Andesit Andesit Wilayah Izin Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung Desa Tanjung Raja, Kec. Cukuh Balak GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kab./Kota Tanggamus Way Kanan Way Kanan Lampung Utara, Way Kanan Lampung Tengah Tanggamus Tulang Bawang, Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Tengah Tanggamus Kab./Kota Lampung Utara Lampung Selatan Tanggamus 61
No. Nama Perusahaan 4 5 6 7 8 9 10 Anugerah Batu Makmur, PT 11 Anugerah Mandiri Persada, PT 12 Anugrah Lambang Jaya, PT 13 Artha Bangun Perkasa, CV 14 Artha Prima Setya Selaras, PT 15 Arwibas Trasco, PT 16 Asia Buana Metalindo, PT 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Andesit Lumbung Sejahtera, PT Andesit Sentosa Abadi, PT Andi Roberto Andy Roby, S.H. Aneka Sumber Bumi Jaya, PT Anugerah Batu Cakrawala, CV Bangun Lampung Jaya (Katibung), PT Bangun Lampung Jaya (Mandah), PT Bangun Nusa Indah Lampung, PT Bangun Sukses Makmur, PT Banjar Makmur Raharta, PT Batu Alam Tarahan, PT Batu Bintang Timur, PT Batu Helau Makmur, PT Batu Intan Makmur Adiguna Batu Jaya Tarahan, PT 27 Batu Makmur Dua, PT 28 Batu Makmur, PT Luas wilayah (ha) 48,60 96,57 5,05 5,30 10,00 15,00 34,60 50,00 14,60 5,00 35,90 194,10 50,00 60,00 50,00 50,00 10,00 642,60 20,00 45,00 9,93 25,3 35,00 102,80 5,00 Komoditas Batu andesit Andesit Andesit Andesit Batu kapur Batu andesit Batu andesit Batu andesit Andesit Batu andesit Andesit Pasir Bijih besi Andesit Batuan marmer Gamping Batu andesit Mangan Batu andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Wilayah Izin Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo Desa Margodadi, Kec. Padang Cermin Desa Panjerejo, Kec. Gadingrejo Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo Desa Relung Sari, Kec. Natar Desa Tanjungan, Kec. Katibung Desa Pardasuka, Kec. Katibung Desa Ruguk, Kec. Ketapang Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo Desa Wates, Kec. Gadingrejo Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang Desa Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng Desa Mulyoaji, Desa Bumiaji, Kec. Anak Tuha Kec. Katibung Desa Mandah, Kec. Natar Desa Gebang, Padang Cermin Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni Kec. Pagelaran, Sukoharjo, Banyumas Desa Tarahan, Kec. Katibung Desa Nyampir, Kec. Bumi Agung Desa Tiuh Balak Pasar Baradatu Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Desa Tarahan, Kec. Katibung Desa Way laga, Kaliasin, Kec. Sukabumi, Tanjung Bintang, Merbau Mataram Desa Kali Asin, Kec.Tanjung Bintang GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kab./Kota Lampung Selatan Pesawaran Pringsewu Pringsewu Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Pringsewu Lampung Selatan Tulang Bawang Lampung Tengah Lampung Selatan Lampung Selatan Pesawaran Lampung Selatan Pringsewu Lampung Selatan Lampung Timur Way Kanan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan 62
No. Nama Perusahaan 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Damri, Sdr. 54 Drillindo Perkasa, CV (Sarno, Sdr.) Batu Mulia Andalas, PT Batu Serasi Alam Raya, CV Batu Sumber Mulya, PT Batutua Way Kanan Minerals, PT Berkah Bersama, CV Berkah Kita Maju Bersama, CV Berkah Pasir Timur, PT Berlian Mixindo, PT Berlian, CV Bojong Batu Berkah, PT Bona Tunas Indo, PT Buana Natura Lestari, PT Budhi Wirya, CV Bukit Batu Makmur, PT Bumi Agung Quarindo, PT Bumi Lampung Putera Perkasa, PT Bumi Waway, PT Cahaya Batu Limau, PT Cahaya Batu Mulia, PT Cahaya Gham Lampung Mining, PT Cahaya Raya Abadi, PT Cemerlang Bumi Makmur, PT Central Adi Perkasa, CV Central Putra Mandiri, PT Luas wilayah (ha) 78,90 5,00 12,40 3.636,00 136,20 9,30 95,00 11,00 6,00 5,00 183,60 25,39 5,32 49,50 49,74 15,00 118,00 73,62 4,30 82,00 23,75 5,00 6,70 15,46 10,00 6,20 Komoditas Andesit Andesit Andesit Emas Batu andesit Andesit Pasir Batu andesit Andesit Andesit Pasir kuarsa Feldspar Batuan Andesit Andesit Andesit Andesit Bijih Besi Andesit Andesit Andesit Zeolit Andesit Andesit Batuan andesit Batuan Wilayah Izin Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Desa Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo Kec. Blambangan Umpu, Kasui, Banjit Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo Desa Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng Desa Suka Baru, Kec. Penengahan Desa Trimulyo, Kec. Tegineneng Desa Bojong, Kec. Sekampung Udik Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi Desa Tarahan, Kec. Katibung Desa Marga Mulya, Kec. Bumi Agung Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang Mojokerto, Padang Ratu Desa Tegineneng, Kec. Limau Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo Mojokerto, Padang ratu Desa Sukarame, Kec. Punduh Pedada Desa Talang Baru, Kec. Sidomulyo Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo Desa Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara Desa Dusun Iii Sekipi, Kec. Abung Tinggi Desa Padang Rejo, Kec. Pagelaran GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kab./Kota Lampung Selatan Lampung Selatan Pringsewu Way Kanan Lampung Utara Pringsewu Tulang Bawang Lampung Selatan Pesawaran Lampung Timur Tulang Bawang Lampung Tengah Bandar Lampung Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Selatan Lampung Tengah Tanggamus Lampung Selatan Lampung Tengah Pesawaran Lampung Selatan Pringsewu Pringsewu Lampung Utara Pringsewu 63
No. Nama Perusahaan 55 56 57 Enum Enum Sai, CV Ersindo Beton Abadi, PT Ersindo Mulia, PT 58 Galang Satria Mineral, PT 59 Gandapahala Taraperkasa, PT 60 Gramer, PT 61 Gunung Tapa Sejahtera, PT 62 Hades Energy Persada, PT 63 Hakimuddin, Sdr. 64 Hapsindo Pratama, PT 65 Hari Pramadelima, Sdr. Heri Amirullah, Sdr. (Bukit Multi Anugrah, CV) 67 Hong Tai Mining, PT 68 Hulu Batu Perkasa, PT 69 Hulu Batu Perkasa, PT Indo Felspart, CV 70 Indokarya Cipta Makmur, PT 71 Indotex Pratama Jaya, PT 72 Inko Mitra Makmur, PT 73 Intan Fajar Persada, PT 74 Intan Fajar Persada, PT 75 Inti Nusa Permata, PT 76 Irtanaz Ferro Magnetic, PT 77 Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. 78 66 Luas wilayah (ha) 52,80 13,50 30,00 25,66 70,84 15,12 96,33 150,60 10,57 30,00 190,80 21,51 200,00 20,00 106,90 10,00 50,00 4.795,00 157,50 25,00 79,29 20,00 115,00 184,40 GrandDesignPPM Provinsi Lampung Komoditas Wilayah Izin Kab./Kota Andesit Andesit Andesit Mangan Andesit Desa Negeri Campang Raya, Kec. Sungkai Tengah Desa Sukajaya, Kec. Katibung Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Dusun Ojolali, Kampung Gistang, Kec. Blambangan Umpu Kel. Waylaga, Kec. Sukabumi Marmer dan kapur Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon Pasir Pasir kuarsa Batu gamping Andesit Silika Desa Gunung Tapa Udik, Kec. Gedung Meneng Desa Teladas, Kec. Dente Teladas Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung Desa Sidoluhur, Kec. Ketapang Lampung Utara Lampung Selatan Lampung Selatan Way Kanan Bandar Lampung Pesawaran Tulang Bawang Tulang Bawang Tanggamus Lampung Selatan Andesit Kp Way Mencar, Kec. Way Tuba Way Kanan Bijih besi Andesit Andesit Feldspar Andesit Batubara Pasir Mangan Andesit Batu andesit Bijih Besi Batu andesit Desa Sabah Balau, Kec. Tanjung Bintang Mojokerto, Padang Ratu Desa Suka Marga, Kec. Bengkunat Belimbing Desa Nyukang Harjo, Selagai Lingga Desa Sumur, Kec. Ketapang Kec. Mesuji dan Tanjung Raya Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas Kampung Donomulyo, Kec. Banjit Kp. Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung Desa Margorejo, Kec. Tegineneng Desa Baturaja dan Kota karang, Kec. Pesisir Utara Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Barat Lampung Tengah Lampung Selatan Mesuji Tulang Bawang Way Kanan Way Kanan Lampung Selatan Pesawaran Pesisir Barat 64
No. Nama Perusahaan Kapur Putih Lampung, PT (Pola Marmer Kencana, PT) Karya Bukit Utama, PT Karya Tulus Bakti Bersama, PT Kencana Sakti, CV Kolingkas, PT Lampung Sejahtera Bersama, PT 79 80 81 82 83 84 85 Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera, PT 86 Minatama, CV 87 Mitra Cendana, CV 88 Mitra Usaha Rakyat, PT 89 Mosa Indo Palma, PT 90 Mulyansyah Jaya, Sdr. 91 Mustika Duta Kencana, PT 92 Napal Umbar Picung, PT 93 National Sumatra Mining, PT 94 Niaga Inti Bersama, PT 95 Nipindo Berkat Alam, PT 96 Nokano Coal Mining, PT 97 Optima Nusa Tujuh, PT Pagar Gunung, CV 98 99 Panca Mulia Gunung Tapa, PT 100 Pandu Mulia, PT 101 Pantis Jaya, CV 102 Pasir Pelangi Raya, PT Luas wilayah (ha) 12,20 937,20 7,36 2,00 100,00 45,06 996,60 15,00 50,00 35,00 68,00 50 30,40 484,00 70,00 65,87 30,00 3.341,00 30,00 32,46 5,557 185,90 8,00 89,25 Komoditas Gamping Emas Feldspar Andesit Bijih besi Emas Pasir laut Zeolit Andesit Andesit Andesit Pasir kuarsa Andesit Emas Granodiorit Andesit Andesit Batu bara Basalt Andesit Pasir Andesit Andesit Pasir kuarsa Wilayah Izin Desa Negeri Katon, Kec. Negeri Katon Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Kampung Bengkulu Tengah, Kec. Gunung Labuhan Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong Kec. Dente Teladas Desa Campang Tuga, Kec. Sidomulyo Desa Way Isem, Kec. Sungkai Barat Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung Desa Sumur, Kec. Ketapang Desa Mataram Udik, Bandar Mataram Desa Umbar, Kec. Kelumbayan Desa Sidoarjo, Kec. Kelumbayan Barat Desa Tawang Negeri, Kec. Pubian Desa Tiuh Memon dan Kemilin, Kec. Pugung dan Pagelaran Utara Desa Tanjungan, Kec. Katibung Kec. Panca Jaya Desa Bulok, Kec. Kalianda Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng Desa Penyandingan dan Napal, Kec. Kelumbayan Desa Pesawaran, Kec. Kedondong Desa Mataram Udik, Bandar Mataram GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kab./Kota Pesawaran Pesawaran Lampung Tengah Way Kanan Lampung Selatan Pesawaran Tulang Bawang Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Tengah Tanggamus Tanggamus Lampung Tengah Tanggamus, Pringsewu Lampung Selatan Mesuji Lampung Selatan Lampung Utara Tulang Bawang Tanggamus Pesawaran Lampung Tengah 65
No. Nama Perusahaan 103 Pilar Artha Sejahtera, PT 104 Pringsewu Jaya Abadi, PT 105 Putera Kencana Mandiri Persada, PT 106 Putra Sungkai, CV 107 Putri Tunggal Perdana, PT 108 Raja Pasir Mesuji Lampung, PT 109 Rajabasa Batu Sentosa, PT 110 Rajabasa Kedaton Makmur, PT 111 Samsul, Sdr. (Rusmin Chandra) 112 Sanitarindo Tangsel Jaya, PT 113 Sarana Mitra Beton, PT 114 Saudara Sarno 115 Sekar Kanaka Langgeng, PT 116 Sempurna Maju Abadi, PT 117 Sienar Tri Tunggal Perkasa, PT 118 Siger Area Zamrut, PT 119 Sinar Banten Utama, PT 120 Sinar Batu Sakti Lestari I, PT 121 Sinar Batu Sakti Lestari II, PT 122 Sinar Rejeki Abadi, CV 123 Sirlika Jaya, CV 124 Solusi Alat Berat Indonesia, PT 125 Sri Kencana Wungu, PT Luas wilayah (ha) 25,00 22,5 5,00 20,00 5,00 134,26 30,00 30,00 5,00 30,00 35,00 5,00 2,17 49,85 390,31 32,25 174,19 4,30 10,00 5,00 5,00 147,70 1.746,00 Komoditas Batu andesit Pasir Andesit Andesit Andesit Pasir Batu andesit Batuan andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Pasir Feldspar Pasir Andesit Pasir kuarsa Andesit Andesit Gamping Andesit Andesit Batu bara GrandDesignPPM Provinsi Lampung Wilayah Izin Kab./Kota Kec. Ketapang Desa Madaraya dan Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara Desa Pardasuka, Kec.Katibung Desa Negeri Batin Jaya, Kec. Sungkai Barat Desa Pardasuka, Kec. Katibung Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur Desa Way Muli Timur, Kec. Rajabasa Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa Desa Pardasuka, Kec.Katibung Desa Pegantungan, Kec. Bakauheni Desa Karya Tunggal dan Tarahan, Kec. Katibung Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo Desa Kekatang, Kec. Punduh Padada Desa Payung Mulya, Kec. Pubian Sungai Tulang Bawang, Kec. Dente Teladas dan Rawajitu Selatan Desa Way Muli, Rajabasa Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung Jl. Raya Tanjungan Km. 30, Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung Lampung Selatan Pringsewu Lampung Selatan Lampung Utara Lampung Selatan Mesuji Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Pringsewu Pesawaran Lampung Tengah Tulang Bawang Lampung Selatan Tanggamus Lampung Selatan Desa Pagar Jaya, Kec. Punduh Pedada Kec. Gd. Aji, Rawajitu Selatan Lampung Selatan Tanggamus Pringsewu Pesawaran Tulang Bawang 66
No. Nama Perusahaan 126 Suci Karya Badinusa, PT 127 Sulaiman Aji Melinting, CV 128 Sumber Bahtera Bersama, PT 129 Sumber Batu Berkah 2, PT 130 Sumber Batu Berkah 3, PT 131 Sumber Batu Jaya, PT 132 Sumber Batu Lampung, PT 133 Sumber Batu Niaga, CV 134 Sumber Bumi Utama, CV 135 Sumber Jaya Prima Kencana, PT 136 Sumber Makmur Alam Lampung, PT 137 Surya Cipta Dipa, PT 138 Tambang Batu Pugung Jaya, PT 139 Teladas Jaya Perkasa, PT 140 Terbanggi Subing Batu Betuah, PT 141 Tirta Dan Mitra Pertiwi, PT 142 Tri Patria Bahuga, PT 143 Trisakti Kuarsa Mulyatama, PT 144 Wahana Mitra Perdana Lampung, PT Wahana Tanggamus Berkah, PT (Way Semaka) 145 146 Wijaya Karya Beton, PT 147 Yudistira Tanjung Barat, PT 148 Yudistira Tanjung Karang, PT Luas wilayah (ha) 184,60 8,46 35,00 5,00 5,00 13,00 52,00 5,00 20,00 20,00 23,50 22,33 142,00 129,00 44,58 30,00 35,00 194,18 81,00 5,00 60,00 121,39 185,00 Komoditas Batuan andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Batu andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Batu andesit Andesit Andesit Pasir kuarsa Batu andesit Batu andesit Batu andesit Pasir kuarsa Andesit Pasir pasang Batu andesit Andesit Andesit GrandDesignPPM Provinsi Lampung Wilayah Izin Kab./Kota Desa Lemong, Kec. Lemong Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting Desa Campang Tiga, Kec. Sidomulyo Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Desa Tanjung Agung, Kec. Katibung Desa Purwodadi Pardasuka, Kec. Katibung Desa Banjar Agung dan Toba, Kec. Sekampung Udik Desa Purwodadi Pardasuka, Kec. Katibung Desa Ogan Jaya, Kec. Abung Pekurun Desa Neglasari, Kec. Katibung Desa Sukabaru, Kec. Penengahan Desa Umbar, Kec. Kelumbayan Desa Negeri Ratu, Kec. Pesisir Utara Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah Lampung Barat Lampung Timur Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Selatan Lampung Utara Lampung Selatan Lampung Selatan Tanggamus Pesisir Barat Tulang Bawang Pesawaran Lampung Selatan Lampung Selatan Tanggamus Lampung Utara Desa Karang Anyar, Kec. Wonosobo Tanggamus Desa Sumur, Kec. Ketapang Desa Umbar, Kec. Kelumbayan Desa Sukarame, Kec. Punduh Pidada Lampung Selatan Tanggamus Pesawaran 67
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Data IUP eksplorasi dan operasi produksi pertambangan minerba di Provinsi Lampung Tahun 2023 Tabel 4.4. Data IUP Eksplorasi Provinsi Lampung Tahun 2023 (sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung) No. 1 Nama Perusahaan Umbar Sukses Mulya, PT Luas Wilayah (ha) 80,20 Komoditas Andesit Wilayah Izin Desa Umbar, Kec. Kelumbayan Kab./Kota Tanggamus 2 3 Sumber Batu Nusantara, CV Gandapahala Taraperkasa, PT 20,00 39,60 Andesit Andesit Desa Pardasuka, Kec. Katibung Kelurahan Way laga, Kec. Sukabumi Lampung Selatan Bandar Lampung 4 Nusantara Adidaya Investama, PT 90,36 Pasir kuarsa Tulang Bawang 5 Lampung Andesit Perkasa, PT 20,30 Andesit Kec. Kedondong Pesawaran 6 Bintang Insana Ghazwah, PT 21,60 Andesit Desa Negeri Baru, Kec. Blambangan Umpu Way Kanan 7 Sari Karya, CV 31,00 Tanah urug Desa Kelurahan Campang Raya, Kec. Sukabumi Bandar Lampung 8 Autum Indo Silica, PT 4.960,00 Pasir silika Kec. Gedung Meneng dan Kec. Dente Teladas Tulang Bawang 9 Multi Sarana Feldspar, PT 19,70 Feldspar Kec. Selagai Lingga Lampung Tengah 10 Nusantara Adidaya Investama, PT 95,40 Pasir kuarsa Kec. Gedung Meneng Tulang Bawang 11 Muncul Kilau Persada, PT 97,09 Pasir kuarsa Kec. Sukoharjo Pringsewu 12 Tirta Banyuwangi, CV 26,12 Andesit Kec. Sungkai Tengah Lampung Utara 13 Istana Pasir Murni, PT 4.991,00 Pasir kuarsa Kec. Gedung Meneng dan Kec. Dente Teladas Tulang Bawang 14 Bam Group, CV 5,00 Andesit Kec. Abung Utara Lampung Utara 15 Batu Bintang Timur, PT 51,32 Andesit Kec. Marga Tiga Lampung Timur 16 Umbul Pasir Andalas, PT 99,80 Pasir kuarsa Kec. Gedung Aji Baru Tulang Bawang 17 Silika Timur Abadi, PT 195,88 Pasir kuarsa Kec. Gedung Meneng Tulang Bawang 68
No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nama Perusahaan Lintang Persada Energi, PT Silika Cahaya Utama, PT Silika Timur Abadi, PT Sinar Mentari Tatapersada, PT Bumi Sinar Sentosa, PT Nusantara Adidaya Investama, PT Fajar Anugrah Gemilang, PT Duta Mineral Gemilang, PT Bukit Bintang Mineralindo, PT Batu Putih Gemilang, PT Rajabasa Kedaton Makmur Mandiri, PT Arwibas Trasco, PT Kapur Putih Lampung Berjaya, PT Batu Ampar Pasirindo, PT Luas Wilayah (ha) 8,54 93,10 98,88 175,50 93,16 98,00 90,57 260,34 110,55 367,97 99,33 98,63 21,77 78,18 Komoditas Andesit Pasir kuarsa Pasir kuarsa Andesit Andesit Kuarsa Kuarsit Kuarsit Kuarsit Kuarsit Andesit Pasir kuarsa Batu gamping Andesit GrandDesignPPM Provinsi Lampung Wilayah Izin Kab./Kota Kec. Katibung Lampung Selatan Kec. Gedung Meneng Tulang Bawang Kec. Labuhan Maringgai dan Gunung Pelindung Lampung Timur Desa Paku, Kec. Kelumbayan Tanggamus Desa Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba Way Kanan Desa Gedung Jaya, Kec. Rawa Pitu Tulang Bawang Desa Balai Rejo, Kec. Kalirejo Lampung Tengah Desa Banyumas, Sri Rahayu, Sinar Mulya, dan Giri Tunggal, Kec. Banyumas dan Pagelaran Utara Desa Balai Rejo, Kec. Kalirejo Pringsewu Lampung Tengah Desa Banyumas, Sri Rahayu, Sinar Mulya, dan Giri Tunggal, Kec. Banyumas Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa Pringsewu Lampung Selatan Desa Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng Tulang Bawang Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon Desa Negeri Baru, Kec. Umpu Semenguk Pesawaran Way Kanan 69
Tabel 4.5. Tabel IUP Produksi Tahun 2023 (sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung) No. Nama Perusahaan 1 Batu Mulia Andalas, PT 2 3 4 Wahana Mitra Perdana Lampung, PT Damri, Sdr. Hulu Batu Perkasa, PT 5 Pagar Gunung, CV 6 7 Berkah Kita Maju Bersama, CV Gramer, PT 8 9 Indo Felspart, CV Central Putra Mandiri, PT 10 Hakimuddin, Sdr. 11 Raja Pasir Mesuji Lampung, PT 12 Batu Serasi Alam Raya, CV 13 14 15 Kapur Putih Lampung, PT (Pola Marmer Kencana, PT) Batu Intan Makmur Adiguna Amadeus Khadijah Alfatih, PT 16 Niaga Inti Bersama, PT 17 Bumi Lampung Putera Perkasa, PT 18 Aneka Sumber Bumi Jaya, PT Luas Wilayah (Ha) 78,90 10,00 106,90 81,00 32,46 9,30 15,12 10,00 15,46 10,57 134,26 5,00 12,20 25,30 60,00 65,87 15,00 10,00 Komoditas Andesit Batuan andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Marmer dan Kapur Feldspar Andesit Batu gamping Pasir Andesit Gamping Andesit Andesit Andesit Andesit Batu kapur GrandDesignPPM Provinsi Lampung Wilayah Izin Kab./Kota Desa Sidomekar, Kec. Katibung Lampung Selatan Desa Dusun III Sekipi, Kec. Abung Tinggi Desa Suka Marga, Kec. Bengkunat Belimbing Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah Lampung Utara Pesisir Barat Lampung Utara Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah Lampung Utara Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo Desa Lumbirejo, Kec. Negeri Katon Pringsewu Pesawaran Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Desa Sumber Bandung, Kec. Pagelaran Utara Lampung Tengah Pringsewu Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung Tanggamus Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur Mesuji Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung Lampung Selatan Desa Negeri Katon, Kec. Negeri Katon Pesawaran Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Desa Tanjung Raja, Kec. Cukuh Balak Lampung Selatan Tanggamus Desa Tiuh Memon dan Kemilin, Kec. Pugung dan Pagelaran Utara Desa Tridharmayoga, Kec. Ketapang Tanggamus-Pringsewu Lampung Selatan Desa Relung Sari, Kec. Natar Lampung Selatan 70
No. Nama Perusahaan 19 Batu Makmur Dua, PT 20 Ersindo Beton Abadi, PT 21 22 Ersindo Mulia, PT Sumber Batu Berkah 2, PT 23 Sumber Bahtera Bersama, PT 24 Mitra Cendana, CV 25 National Sumatra Mining, PT 26 Buana Natura Lestari, PT 27 Mitra Usaha Rakyat, PT 28 Sarana Mitra Beton, PT 29 Minatama, CV 30 Budhi Wirya, CV 31 Adi Sejahtera, PT 32 33 Sinar Rejeki Abadi, CV Batu Jaya Tarahan, PT 34 35 36 37 38 Tambang Batu Pugung Jaya, PT Sumber Batu Lampung, PT Bangun Lampung Jaya (Mandah), PT Trisakti Kuarsa Mulyatama, PT Sinar Batu Sakti Lestari I, PT Luas Wilayah (Ha) 102,80 13,50 30,00 5,00 35,00 50,00 70,00 25,39 35,00 35,00 15,00 5,32 42,80 5,00 35,00 142,00 52,00 50,00 194,18 4,30 Komoditas Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Granodiorit Feldspar Andesit Andesit Zeolit Batu andesit Andesit Gamping Andesit Andesit Andesit Batuan marmer Pasir kuarsa Andesit GrandDesignPPM Provinsi Lampung Wilayah Izin Kab./Kota Desa Way Laga, Kaliasin, Kec. Sukabumi, Tanjung Bintang, Merbau Mataram Desa Sukajaya, Kec. Katibung Bandar Lampung / Lampung Selatan Lampung Selatan Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Lampung Selatan Lampung Selatan Desa Campang Tiga, Kec. Sidomulyo Lampung Selatan Desa Way Isem, Kec. Sungkai Barat Desa Tawang Negeri, Kec. Pubiyan Lampung Utara Lampung Tengah Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Lampung Tengah Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung Lampung Selatan Desa Karya Tunggal dan Tarahan, Kec. Katibung Lampung Selatan Desa Campang Tuga, Kec. Sidomulyo Lampung Selatan Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi Bandar Lampung Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah Lampung Utara Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung Desa Tarahan, Kec. Katibung Tanggamus Lampung Selatan Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pesisir Utara Desa Banjar Agung dan Toba, Kec. Sekampung Udik Desa Mandah, Kecamatan Natar Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung Jl. Raya Tanjungan Km. 30, Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo Pesisir Barat Lampung Timur Lampung Selatan Tanggamus Lampung Selatan 71
No. Nama Perusahaan 39 Batu Helau Makmur, PT 40 41 Cahaya Raya Abadi, PT Bangun Lampung Jaya (Katibung), PT 42 Wijaya Karya Beton, PT 43 44 45 Bukit Multi Anugrah, CV (Heri Amirullah, Sdr.) Yudistira Tanjung Barat, PT Kencana Sakti, CV 46 47 Agung Jaya Mandiri, PT Pandu Mulia, PT 48 Sinar Banten Utama, PT Intan Fajar Persada, PT 49 Surya Cipta Dipa, PT 50 Sempurna Maju Abadi, PT 51 52 Mustika Duta Kencana, PT 53 54 Teladas Jaya Perkasa, PT Sinar Batu Sakti Lestari II, PT 55 56 57 58 59 60 Rajabasa Kedaton Makmur, PT Anugerah Mandiri Persada, PT Siger Area Zamrut, PT Anugerah Batu Makmur, PT Sulaiman Aji Melinting, CV Tri Patria Bahuga, PT Luas Wilayah (Ha) 9,93 23,75 60,00 60,00 21,51 121,39 2,00 43,00 185,90 174,19 79,29 22,33 49,85 30,40 129,00 10,00 30,00 50,00 32,25 34,60 8,46 35,00 Komoditas Andesit Andesit Andesit Batu andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Pasir Kuarsa Andesit Andesit Feldspar Andesit Pasir Kuarsa Andesit Batuan Andesit Batu Andesit Andesit Batu Andesit Andesit Batu Andesit GrandDesignPPM Provinsi Lampung Wilayah Izin Kab./Kota Desa Tiuh Balak, Pasar Baradatu Way Kanan Desa Sukarame, Kecamatan Punduh Pedada Kec. Katibung Pesawaran Lampung Selatan Desa Sumur, Kec. Ketapang Lampung Selatan Kp. Way Mencar, Kec.Way Tuba Way Kanan Desa Umbar, Kec. Kelumbayan Kampung Bengkulu Tengah, Kec. Gunung Labuhan Tanggamus Way Kanan Desa Tanjung Agung, Kec.Katibung Desa Penyandingan dan Napal, Kec. Kelumbayan Lampung Selatan Tanggamus Desa Tangkit Serdang, Kec. Pugung Tanggamus Kp. Bukit Gemuruh, Kec. Way Tuba Desa Umbar, Kec. Kelumbayan Desa Payung Mulya, Kec. Pubian Desa Umbar, Kec. Kelumbayan Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung Way Kanan Tanggamus Lampung Tengah Tanggamus Tulang Bawang Lampung Selatan Desa Batu Balak, Kec. Rajabasa Desa Ruguk, Kec. Ketapang Desa Way Muli, Rajabasa Desa Pardasuka, Kec. Katibung Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Selatan 72
No. Nama Perusahaan 61 Cemerlang Bumi Makmur, PT 62 63 64 65 66 67 Inko Mitra Makmur, PT Berkah Pasir Timur, PT Bona Tunas Indo, PT Anugrah Lambang Jaya, PT Batu Sumber Mulya, PT Batu Bintang Timur, PT 68 Rajabasa Batu Sentosa, PT 69 Mosa Indo Palma, PT 70 Yudistira Tanjung Karang, PT 71 Sienar Tri Tunggal Perkasa, PT 72 Sumber Batu Berkah 3, PT 73 74 Hulu Batu Perkasa, PT Cahaya Gham Lampung Mining, PT 75 Sumber Batu Niaga, CV 76 Optima Nusa Tujuh, PT 77 78 Indokarya Cipta Makmur, PT Bukit Batu Makmur, PT 79 Andesit Lumbung Sejahtera, PT 80 Anugerah Batu Cakrawala, CV 81 Nipindo Berkat Alam, PT Batu Makmur, PT 82 Luas Wilayah (Ha) 5,00 157,50 95,00 183,60 14,60 12,40 45,00 30,00 68,00 185,00 390,31 5,00 20,00 82,00 5,00 30,00 50,00 49,50 48,60 15,00 30,00 5,00 Komoditas Zeolit Pasir Pasir Pasir Kuarsa Andesit Andesit Andesit Batu andesit Andesit Andesit Pasir Andesit Andesit Andesit Andesit Basalt Andesit Andesit Batu andesit Batu andesit Andesit Andesit Wilayah Izin Desa Talang Baru, Kec. Sidomulyo Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas Desa Gunung Tapa, Kec. Gedung Meneng Desa Way Dente, Kec. Dente Teladas Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo Desa Sinar Baru Timur, Kec. Sukoharjo Desa Nyampir, Kec. Bumi Agung Desa Way Muli Timur, Kec. Rajabasa Desa Sumur, Kec. Ketapang Desa Sukarame, Kec. Punduh Pidada Sungai Tulang Bawang, Kec. Dente Teladas dan Rawajitu Selatan Desa Tanjung Agung, Kec. Ketibung Mojokerto, Padang Ratu Mojokerto, Padang Ratu Desa Purwodadi Pardasuka, Kec.Katibung Desa Bulok, Kec. Kalianda Desa Sumur, Kec. Ketapang Desa Tarahan, Kec. Katibung Desa Bandar Dalam, Kec. Sidomulyo Desa Tanjungan, Kec. Katibung Desa Tanjungan, Kec. Katibung Desa Kali Asin, Kec. Tanjung Bintang GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kab./Kota Lampung Selatan Tulang Bawang Tulang Bawang Tulang Bawang Lampung Selatan Pringsewu Lampung Timur Lampung Selatan Lampung Selatan Pesawaran Tulang Bawang Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan 73
No. Nama Perusahaan 83 84 85 86 Tirta Dan Mitra Pertiwi, PT Sumber Makmur Alam Lampung, PT Berkah Bersama, CV Tanjung Jaya Indonesia, PT 87 Mulyansyah Jaya, Sdr. 88 89 Hades Energy Persada, PT Hulu Batu Perkasa, PT 90 Abram Putra Sejahtera, PT 91 92 93 94 95 96 97 Wahana Mitra Perdana Lampung, PT Pagar Gunung, CV Berkah Kita Maju Bersama, CV Karya Tulus Bakti Bersama, PT Andy Roby, S.H. Sehati, CV Batu Mulia Andalas, PT 98 Artha Kencana Mining, PT 99 Gramer Luas Wilayah (Ha) 30,00 23,50 136,20 186,00 50,00 150,60 106,90 73,00 32,46 9,30 7,36 5,30 10,00 78,90 81,00 20,10 2,95 Komoditas Batu andesit Batu andesit Batu andesit Pasir Pasir kuarsa Pasir kuarsa Andesit Pasir pasang Andesit Andesit Feldspar Andesit Andesit Andesit Andesit Feldspar Marmer GrandDesignPPM Provinsi Lampung Wilayah Izin Kab./Kota Desa Totoharjo, Kec. Bakauheni Desa Sukabaru, Kec. Penengahan Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi Way Seputih Desa Mataram Udik, Bandar Mataram Desa Teladas, Kec. Dente Teladas Desa Sukamarga, Kec. Bengkunat Belimbing Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Utara Lampung Timur - Tulang Bawang Lampung Tengah Tulang Bawang Pesisir Barat Desa Batu Ampar, Kec. Gedung Aji Baru Tulang Bawang Desa Pampang Tangguk Jaya, Kec. Sungkai Tengah Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Desa Tambah Rejo, Kec. Gading Rejo Desa Sekipi, Kec. Abung Tinggi Desa Sidomekar, Kec. Katibung Desa Negeri Campang Jaya, Kec. Sungkai Tengah Lampung Utara Pringsewu Lampung Tengah Pringsewu Lampung Utara Lampung Selatan Lampung Utara Kec. Selagai Lingga dan Pubian Lampung Tengah Kec. Negeri Katon Pesawaran 74
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 4.3. Analisis Data 4.3.1. Konflik Pertambangan di Provinsi Lampung 4.3.1.1. Penelusuran media Sumber daya alam merupakan kekayaan yang terdapat di alam yang bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap kepentingan orang banyak, namun di balik kegiatan pengelolaan kekayaan yang ada di muka bumi ini, tidak luput dari adanya sebuah permasalahan khususnya di daerah pertambangan. Konflik ini muncul di kalangan masyarakat penambang, masyarakat non-penambang (masyarakat umum yang tinggal di daerah sekitar tambang), pemerintah maupun juga aktivis penolak pertambangan. Konflik pertambangan menyebar luas di daerah pertambangan yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Konflik yang terjadi biasanya akan menimbulkan konflik berkepanjangan di setiap wilayah. Permasalahan yang sering muncul biasanya terjadi pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan. Salah satunya yang terjadi yaitu konflik pertambangan pasir laut di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT XXX dianggap bermasalah karena kapal-kapal penyedot pasir melakukan aktivitasnya di Perairan Gunung Anak Krakatau. Penambangan pasir di area GAK (Gunung Anak Krakatau) ini telah dinilai merusak ekosistem karang dan terumbu karang, yang hal ini akan menghilangkan mata pencaharian nelayan dalam menangkap ikan. Hal ini memunculkan aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dengan mendatangi kapal penyedot pasir milik perusahaan dan memasang spanduk penolakan (Yaslan, 2019). Selanjutnya, konflik pertambangan pasir laut juga terjadi di Tanjung Sekopong dan Kuala Penet, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Konflik ini melibatkan masyarakat dengan PT YYY. Berawal dari kebohongan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat, mengakibatkan percekcokan di area pertambangan ini. Menurut keterangan warga, pada waktu yang lalu, mereka hanya diminta untuk menandatangani kertas persetujuan pendalaman alur sungai kuala penat. Namun pada kenyataannya perusahaan 75
GrandDesignPPM Provinsi Lampung tersebut ingin melakukan penambangan dan pengerukan di area Sungai Kuala Penat. Aktivitas pengerukan pasir akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut, yang menyebabkan akan terjadinya abrasi di wilayah pesisir yang mana ditempat tinggali oleh penduduk dan Hutan TNWK (Taman Nasional Way Kambas) yang bila diteruskan akan menghilangkan mata pencarian masyarakat sekitar yang merupakan berprofesi sebagai nelayan (Mawandhi, 2016). Konflik pertambangan muncul di berbagai jenis kegiatan tambang dengan berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul akibat adanya pertambangan memang rata-rata merupakan permasalahan kerusakan lingkungan. salah satu yang merugikan dari adanya kegiatan tambang yaitu permasalahan mengenai rusaknya jalan di area masyarakat. Permasalahan pertambangan pasir sungai di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu misalnya, pertambangan ini mengakibatkan konflik di lingkungan pertambangan. Dipicu dengan masuknya kendaraan-kendaraan besar yang melewati kecamatan itu membuat kerusakan jalan parah selama bertahun-tahun. Parahnya lagi kerusakan jalan menyebabkan terganggunya transportasi masyarakat dari Kecamatan Pagelaran Utara. Adanya permasalahan ini masyarakat melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan yang dilalui mobil milik perusahaan tambang (Hilal, 2021). Provinsi Lampung sendiri merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan yang dimiliki daerah ini seharusnya bisa dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal yang dapat merugikan masyarakat lain di sekitar tambang. Kegiatan tambang pasti akan menghasilkan sebuah limbah. Sering sekali limbah ini tidak dikelola dengan baik, yang pada akhirnya mencemari lingkungan bahkan merugikan masyarakat sekitar. Yasland (2019) mengemukakan konflik pertambangan emas seperti yang terjadi di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pertambangan emas ini dinilai mencemari lingkungan warga sekitar, akibatnya banyak warga yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Lampung pada 18 Februari 2019. Aksi unjuk rasa ini tidak lain untuk mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penutupan pada tambang ini. Dalam melakukan penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ditemukan hasil bahwa pertambangan emas PT ZZZ dengan kedua perusahaan PT QQQ dan PT PPP membuang 76
GrandDesignPPM Provinsi Lampung limbah penambangan emas di sekitar pemukiman warga. Hal ini sudah pasti merugikan warga di sekitar tambang. Konflik pertambangan juga terjadi di jenis pertambangan batu seperti yang terjadi di Kelurahan Sukamenanti, Bandar Lampung. Pertambangan ini dinilai bermasalah karena dilakukan secara ilegal. Akibat adanya kegiatan pertambangan ini menimbulkan dampak yaitu terjadinya longsor yang terjadi pada Gunung Perahu atau Bukit Onta. Hal tersebut terjadi bukan karena alam, melainkan efek dari aktivitas pertambangan tersebut. Walaupun tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun hal ini bisa menimbulkan bencana jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah (Kupas Tuntas, 2019). 4.3.1.2. Pemetaan konflik pertambangan di Lampung (data primer) Provinsi Lampung terdapat sekitar 148 IUP kegiatan pertambangan pada tahun 2020 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan berbagai lokasi kegiatan pertambangan. Lokasi kegiatan pertambangan ada yang berada di sekitar pemukiman masyarakat maupun jauh dari perumahan masyarakat. Lokasi pertambangan yang berbeda-beda berpengaruh terhadap dampak serta konflik pertambangan. Seperti kegiatan pertambangan di Kabupaten Lampung Selatan, pertambangan berdampak terhadap kerusakan rumah, polusi udara berupa debu, dan polusi suara berupa kebisingan saat proses produksi sehingga mengganggu warga sekitar. Sebaliknya kegiatan pertambangan di Kabupaten Lampung Tengah tidak berdampak terhadap polusi udara dan suara dikarenakan letak kegiatan pertambangan jauh dari pemukiman masyarakat, tetapi berdampak terhadap kegiatan beribadah, adanya kriminalitas serta terdapat jalan yang diportal dan sebagainya. Hasil observasi lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview), hingga FGD yang telah dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Lampung pada tahun 2021 hingga 2022 didapatkan peta konflik pertambangan yang terjadi di wilayah Lampung. Terdapat 58 informan riset yang diwawancarai dalam upaya menggali pola konflik pertambangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Informan riset tersebar di 11 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung. Informan riset dibagi ke dalam tiga kategori yakni informan yang berasal dari perusahaan sebanyak 19 informan, pemerintah desa sebanyak 22 informan, dan masyarakat sebanyak 19 informan. Adapun data konflik per kabupaten dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut: 77
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 4.6. Penyebab konflik pertambangan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung No. Jenis/Penyebab Konflik Sumber Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 Kerusakan rumah penduduk akibat kegiatan pertambangan (ledakan) Debu akibat kegiatan pertambangan Kebisingan akibat kegiatan pertambangan Adanya demo terkait masalah ledakan tambang Kurangnya respon perusahaan terhadap keluhan masyarakat Izin lingkungan hanya dipakai 1 kali setelahnya tidak tahu sudah diperpanjang Perusahaan Perusahaan Perusahaan Pemdes Pemdes Masyarakat Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan Lampung Selatan 7 Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan perusahaan 8 masyarakat tidak ikut terlibat dalam proses penggalian dan Masyarakat Masyarakat Lampung Selatan Lampung Selatan 9 peledakan Konflik dengan masyarakat terjadi karena kerusakan properti, debu dan kebisingan Perusahaan Bandar Lampung 10 Debat dengan masyarakat karena debu perusahaan 11 Izin lingkungan hanya dipakai 1 kali setelahnya tidak tahu sudah diperpanjang Konflik dengan masyarakat terjadi karena kerusakan properti, debu dan kebisingan Terjadinya konflik karena adanya pungli, intimidasi pekerja 12 13 14 Banyaknya debu karna tambang konflik disebabkan karena infrastruktur jalan yang rusak 15 16 Khusus hari Jumat agar perusahaan berhenti beraktivitas dulu 17 Belum terealisasinya kompensasi terhadap kerusakan lingkungan Pemdes Masyarakat Perusahaan Perusahaan Pemdes Pemdes Masyarakat Masyarakat Bandar Lampung Bandar Lampung Pringsewu Pringsewu Pringsewu Pringsewu Pringsewu Pringsewu 18 sekitar Perusahaan agar lebih berempati terhadap kerusakan properti masyarakat akibat aktivitas pertambangan Masyarakat Pringsewu 19 Aktivitas perusahaan tambang agar dibatasi sampai jam 22:00 WIB Masyarakat Masyarakat 20 AMDAL perusahaan kurang diperhatikan karena limbah Pringsewu Pringsewu 21 22 dimana-mana Terjadi konflik terkait dengan jalan yang diportal Pernah terjadi pencurian material, pencurian alat pertambangan, dan pemerasan terhadap pekerja Perusahaan Perusahaan Lampung Tengah Lampung Tengah 23 Agar keamanan jalur transportasi produk tambang lebih Perusahaan Lampung Tengah 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ditingkatkan Pemdes Tambang yang ada di sana merupakan tambang ilegal Terdapat aduan masyarakat atas gangguan aktivitas peledakan batu Pemdes Khusus hari Jum'at agar perusahaan berhenti beraktivitas dulu Terjadinya konflik karena adanya pungli, intimidasi pekerja Perusahaan tidak memenuhi komitmen untuk melakukan penanaman pohon dan penyiraman jalan sebelum berdirinya perusahaan warga mengaku tanah yang bukan milik desa tersebut Pekerja tambang berasal dari luar desa pernah ada komplain karena limbahnya masuk pertanian komplain warga karena banyaknya debu Masyarakat Perusahaan Pemdes Masyarakat Pemdes Pemdes Pemdes Lampung Tengah lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur Tanggamus Tanggamus Tanggamus 78
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. Jenis/Penyebab Konflik Sumber Kabupaten/Kota 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 jalanan rusak yang diakibatkan pertambangan Sering ada komplain terkait limbah dari perusahaan tersebut limbah pertambangan mengalir ke sungai banyak rumah yang retak kebun tidak berbuah karena banyak debu perusahan tambang kurang kooperatif Tidak ada keterlibatan dalam hal evaluasi kegiatan pertambangan karena tidak adanya kepedulian perusahaan perusahaan banyak janji-janji yang tidak terealisasi seperti dampak dari pengeboman tambang yg menyebabkan rumah warga retak namun tidak diperbaiki sering terjadi komplain dari masyarakat sekitar pencurian aset oleh oknum berupa kabel panel konflik akibat limbah yang membuat irigasi menjadi keruh Perusahaan cenderung acuh terhadap masyarakat sekitar, Tidak ada pemberdayaan dan tidak ada CSR sering terjadi demonstrasi karena tidak adanya pemberdayaan masyarakat / CSR Pemdes Masyarakat Pemdes pemdes pemdes pemdes Masyarakat Tanggamus Tanggamus pesisir barat pesisir barat pesisir barat pesawaran Pesawaran pemdes Lampung utara Perusahaan Way Kanan Perusahaan Way Kanan Perusahaan Way Kanan Masyarakat Tulang Bawang 45 Pemdes Pesawaran 46 Debu akibat kegiatan pertambangan 47 Infrastruktur jalan yang rusak akibat kegiatan pertambangan Pemdes Pemdes Pesawaran Pesawaran Berdasarkan tabel konflik di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki jenis konflik berbeda yang bersumber dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Sumber konflik dari masyarakat terbanyak berasal dari Kabupaten Pringsewu. Jenis konflik kegiatan pertambangan pada masyarakat diantaranya disebabkan oleh masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan perusahaan, penggalian dan peledakan, serta perusahaan kurang memperhatikan AMDAL akibat kegiatan pertambangan tersebut dan lain sebagainya. Secara garis besar konflik yang terjadi pada lokasi kegiatan pertambangan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar peta konflik berikut: 79
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 4.2. Peta konflik pertambangan di Provinsi Lampung Data konflik pertambangan sebagaimana yang telah terinventarisir kemudian disarikan menjadi pola penyebab konflik pertambangan dalam sembilan kategori sebagai berikut: 1. Konflik yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang berdampak kepada lingkungan dan masyarakat; 2. Konflik yang disebabkan karena tidak dipenuhinya komitmen perusahaan; 3. Konflik yang disebabkan karena rendahnya penggunaan tenaga kerja lokal; 4. Ketidakpedulian perusahaan kepada masyarakat; 5. Tidak adanya program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan; 6. Kurangnya pelibatan dan partisipasi masyarakat pada sektor pertambangan; 7. Tindakan kriminal yang ditujukan kepada perusahaan tambang; 8. Konflik lahan/agraria; dan 9. Pertambangan ilegal dan masalah perizinan tambang. 80
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 4.3. Kategorisasi penyebab konflik pertambangan 4.3.2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tambang 4.3.2.1. Data Observasi Pengambilan data observasi berasal dari masyarakat selaku pelaku UMKM kegiatan pertambangan, serta pemerintah desa di mana pelaku UMKM tersebut berada. Kegiatan observasi dilakukan di empat lokasi yang berada di Desa Negara Ratu - Kecamatan Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Desa Babakan Loa - Kecamatan Kedondong - Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Tanjung Senang - Kota Bandar Lampung. 81
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 1. Lokasi observasi 1: Erri Art Erri Art merupakan jenis usaha skala rumah tangga yang bergerak di bidang kerajinan gerabah. Erri art terletak di Desa Negara Ratu - Kecamatan Mataram - Kabupaten Lampung Selatan, dan termasuk satu di antara pengrajin gerabah di desa tersebut. Desa Negara Ratu merupakan kluster atau "HomeIndustry Kerajinan Gerabah". Lokasi Erri art terletak di jalan utama Desa Negara Ratu dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda empat dan/atau roda dua. Jarak tempuh Erri Art dari gerbang utama sekitar 300 m. Lokasi Erri Art berdiri di lahan dengan luas sekitar 1 ha. Produk gerabah yang dihasilkan pun bermacam-macam bentuk dan ukuran. Bentuk gerabah seperti pot bunga, keramik guci, suvenir, hiasan perabot rumah, dan sebagainya. Ukuran gerabah variatif dari ukuran kecil hingga ke besar dan sesuai pesanan konsumen. Selain produk gerabah, erri art juga menyediakan pelayanan berupa pelatihan bagi warga. Pelatihan dapat diberikan untuk anak sekolah dasar, menengah dan jenjang pendidikan lainnya. Pelatihan dan pengenalan terhadap kerajinan gerabah diberikan kepada masyarakat sebagai pembelajaran untuk memajukan industri kerajinan gerabah. Gambar 4.4. Lokasi observasi 1 Erri art 82
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 2. Lokasi observasi 3: Kantor Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Lokasi kantor terletak sekitar 2 km dari gerbang utama Desa Negara Ratu dan berada di jalan utama Desa. Jalan desa dalam kondisi baik dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan 4. Lebar jalan desa hanya sekitar +/- 1 m, sehingga kendaraan sulit untuk berpapasan. Kantor Desa Negara Ratu - Kecamatan Natar terdapat 2 bangunan. Bangunan pertama dipergunakan sebagai Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bangunan kedua digunakan sebagai kantor pemerintahan desa. Bangunan kantor pemerintahan memiliki 3 ruangan yang terdiri dari dengan 1 ruangan utama, 1 ruangan tamu, dan 1 kamar kecil. Desa Negara Ratu juga memiliki tempat wisata bagi para warga sekitar. Tempat wisata tersebut Way Ratu, yang merupakan wisata pemancingan dengan dikelilingi oleh pondokan-pondokan serta bangunan aula. Bangunan aula tersebut dapat digunakan sebagai wahana pameran dan kegiatan warga lainnya. Gambar 4.5. Lokasi observasi 3 Kantor Desa Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan 83
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 3. Lokasi observasi 2: Galeri kerajinan batu Galeri kerajinan batu merupakan jenis usaha skala rumah tangga yang bergerak di bidang kerajinan batu. Galeri kerajinan batu terletak di Way Kandis - Kecamatan Tanjung Senang dengan jarak +/- 1 km dari jalan utama by pass Bandar Lampung dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 atau 4. Letak produksi galeri batu terletak di Kabupaten Lampung Timur. Galeri ini merupakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang bergerak di bidang kerajinan batu dan kayu. Kerajinan batu yang dihasilkan berasal dari jenis batu lava rock. Batu lava rock merupakan batuan sebagai akibat panasnya gunung merapi. Pada galeri ini, kerajinan batu lava rock dibentuk menjadi lempengan batuan dengan berbagai ukuran. Selain itu, batu lava rock juga dibentuk dengan berbagai pola batuan yang disesuaikan dengan gradasi pada batu tersebut. Pada galeri ini, kerajinan batu lava rock sangat estetik. Kerajinan batu lava rock dipadukan pada bangunan rumah sehingga lebih terlihat indah. Lempengan batu lava rock dapat dibentuk menjadi gambaran tertentu. Gambar 4.6. Lokasi observasi 2 Galeri Kerajinan Batu 84
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 4. Lokasi observasi 4: Kantor Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran Kantor Desa Babakan Loa terletak +/- 3 km dari jalan utama. Jalan kantor desa dapat dilalui oleh kendaraan umum. Secara topografi, kondisi Desa Babakan Loa berbukit-bukit dan banyak tanaman perkebunan di sekitar kantor. Letak kantor Desa Babakan Loa juga berdekatan dengan salah satu perusahaan tambang emas. Kondisi kantor Desa Babakan Loa terdapat 3 ruangan. Ruangan utama sebagai ruangan pertemuan bagi penduduk setempat, ruangan kepala desa, dan ruangan administrasi. Ruang pertemuan digunakan sebagai sarana rembug warga sekitar. Kondisi Desa Babakan Loa termasuk daerah perkebunan. Jenis tanaman di desa tersebut diantaranya tanaman kopi, dan lada. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani. Gambar 4.7. Lokasi observasi 4 Kantor Desa Babakan Loa, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran 4.3.2.2. Data Wawancara Mendalam (in-depth interview) Data wawancara mendalam dalam menggali pola pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada 4 informan kunci, yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu unsur pelaku usaha (UMKM) dan unsur pemerintah desa. Informan UMKM berasal dari masyarakat selaku pelaku 85
GrandDesignPPM Provinsi Lampung usaha yang relevan dengan kegiatan pertambangan sebanyak 2 informan dan dari unsur pemerintah desa sebanyak 2 informan. Para informan tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung diantaranya UMKM Errie art, Galeri Kerajinan Batu, serta pemerintah desa setempat. Pengambilan data wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan 5 Desember 2022. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan pola pemberdayaan masyarakat sektor pertambangan yang relevan dengan sektor pertambangan. Kegiatan observasi dilakukan di Desa Negara Ratu-Kecamatan Natar-Kabupaten Lampung Selatan, Desa Babakan Loa-Kecamatan Kedondong-Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Tanjung Senang-Kota Bandar Lampung. Wawancara dengan in-depthinterview kepada para informan. 86
Tabel 4.7. Daftar informan wawancara mendalam Kategori No. Inisial Informan US MY Instansi/Usaha 1 2 Pelaku usaha Pelaku usaha Erri Art Kerajinan Batu 3 MH Pemerintah desa Kantor Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar 4 KS, EK, SR, AR Pemerintah desa Kantor Desa Babakan Loa, Kecamatan Gedong Tataan Lokasi Natar, Lampung Selatan Way Kandis, Lampung Selatan Natar, Lampung Selatan Pesawaran Posisi/ Jabatan Pemilik usaha Pemilik Usaha Sekretaris Desa Kepala Desa, Sekdes, Kaur GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tanggal Kunjungan Pewawancara Durasi Wawancara 29/9/2022 29/9/2022 pAB, pAM, pNV 41:05 menit pAB, pAM, pNV 59:20 menit 29/9/2022 pAB, pAM, pNV 40:58 menit 5/12/2022 pAB, pAM, pNV 1:02:36 menit 87
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Proses wawancara direkam dan ditranskrip menjadi sebuah dokumen transkrip wawancara mendalam. Hasil transkrip dokumen kemudian diolah untuk disarikan melalui proses coding. Adapun data hasil olahan wawancara mendalam melalui proses coding dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.8. Analisis coding wawancara mendalam No. Coding 1. Deskripsi usaha Deskripsi - WIUP harus memiliki izin penerbitan izin sesuai kewenangan pemerintah Informan IT, US, MY, MH, KS 2. 3. Kendala usaha Faktor pendukung Merintis dari tahun 2005 sebagai pengrajin gerabah - - - masyarakat menjadi pengrajin emas - Pengalihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat kendala dalam pemasaran karena belum bisa ekspor - - Dana desa hanya untuk pembangunan infrastruktur - perusahaan ingin menguasai usaha emas - - bantuan alat dari provinsi - Batu lava rock dapat dibuat berbagai macam karya seni - Adanya pengembangan pasar produksi gerabah dan dijadikan Pengrajin batu lava rock atas inspirasi sendiri Setiap desa memiliki potensi Izin produksi telah terbit, selanjutnya izin eksplorasi IT, US, MH, KS IT, US, MY, MH wisata 4. Pola pemberdayaan pemerintah: bantuan, pelatihan, studi banding, dan alat US, MY, MH 5. 6. 7. 8. Permodalan Proses Penggunaan teknologi Proses pemasaran produksi Swasta: program PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) - - Lemlit: Studi banding ke pengrajin - pemerintah: memperbaiki jalan rusak - Hibah atau bagi hasil berdasarkan per royalti - berasal dari Pengrajin - Pengawasan harus ada berita acara untuk turun lapang dan disetujui oleh direktur Produksi produksi: Pengambilan bahan mentah, pemolesan, pembentukan, pengukiran, penjemuran, finishing - Produksi: batu lava rock memiliki ciri khas tersendiri - produksi: bahan mentah emas disetor ke perusahaan - - - - -
Penggunaan molen Penggunaan alat potong agar lebih efisien waktu Penggunaan alat berat door to door tradisional mulut ke mulut, showroom hasil prakarya batu lava rock IT, US, MY IT, US, MY, KS US, MY, KS US, MY 9. Pengembangan penertiban atau perpanjangan izin tambang harus izin langsung dari provinsi atau pusat penertiban atau perpanjangan izin tambang harus izin langsung dari provinsi atau pusat banyak peralihan pengrajin genteng menjadi pengrajin gerabah 88
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. Coding 10. Keterlibatan stakeholder dalam usaha Deskripsi - membuat tempat wisata dan penginapan di Lampung Timur - masyarakat dan tim pertambangan - pemerintah: bantuan, pelatihan, studi banding, dan alat Informan IT, US, MY, MH, KS 11. Peran, dukungan, partisipasi masyarakat produksi Swasta: program PKBL - pemerintah: membantu infrastruktur jalan - banyak investor asing yang masuk - masyarakat mendukung dan menjadi pengrajin - masyarakat kurang mendukung: tidak ada timbal balik dari perusahaan untuk masyarakat IT, US, MY, MH, KS 12. Peran, dukungan, partisipasi pemerintah peran pemerintah sangat penting dalam pertambangan - - pemerintah: mendukung kegiatan dan pemberdayaan Pemerintah: pelatihan, tempat pameran masyarakat IT, US, MH, KS pemerintah: surat izin tambang perlu dicek kembali - dipilih langsung oleh direktur tambang - umum warga sekitar kemudian dilatih untuk jadi pengrajin - dari luar daerah debu, jalan infrastruktur banyak yang rusak 13. Ketenagakerjaan 14. Dampak lingkungan 15. Dampak ekonomi sekitar - menciptakan lapangan pekerjaan 16. Dampak sosial budaya - - Adanya ketertarikan siswa belajar - Perekonomian meningkat saat ada perusahaan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial/budaya kurangnya komunikasi antar perusahaan dan masyarakat sehingga hubungan keduanya canggung IT, US, MY, KS KS US, MY, MH, KS IT, US, KS Intisari yang dapat tergali dari proses transkripsi dan analisis wawancara mendalam serta observasi tersebut dapat disarikan sebagai berikut: 1. Setiap desa memiliki potensi sumber daya masing-masing: a. potensi sumber daya alam b. potensi masyarakat: pengrajin emas, pengrajin batu, pengrajin gerabah, dan potensi atas inspirasi sendiri -> potensi digali dari kreatifitas masyarakat 2. Kendala pemberdayaan masyarakat: a. pasar dan pemasaran b. infrastruktur desa c. belum adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha 3. Peran pemerintah: a. pendampingan dan pembinaan dalam kegiatan usaha masyarakat b. pembangunan infrastruktur desa/kelurahan 89
GrandDesignPPM Provinsi Lampung c. membangun ekosistem PPM 4. Peran Perusahaan: a. Program pemberdayaan oleh swasta b. Penggunaan pekerja lokal sekitar tambang 5. Peran masyarakat: a. Penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah maupun swasta 6. Dampak pertambangan: a. kerusakan infrastruktur b. dampak lingkungan c. Ketidakpedulian perusahaan mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat d. Pengembangan ekonomi wilayah sekitar 7. Pola pemberdayaan: a. Program pengembangan usaha masyarakat yang sesuai dengan karakter dan potensi masyarakat b. Program pembangunan media komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. 4.3.2.3. Data FGD Selain data observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview), data primer juga diperoleh dari FGD (FocusGroupDiscussion) yang dilakukan oleh tim peneliti. FGD dilakukan dalam 2 tahapan yang terdiri dari: a. FGD pertama: FGD tentang penelusuran data existing kegiatan pertambangan baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah dan penyampaian regulasi pertambangan terbaru di Provinsi Lampung. b. FGD kedua: FGD tentang konfirmasi dan validasi data pertambangan yang telah diperoleh serta penyampaian pola pemberdayaan masyarakat pertambangan di Provinsi Lampung. 90
Tabel 4.9. Daftar informan FGD No. Inisial Informan AM EV, RS Kategori 1 2 Pemerintah Pemerintah 3 RN Pemerintah 4 5 ID TM Pemerintah Pemerintah 6 SN Pemerintah 7 WY GD 8 9 RK 10 PC 11 HL 12 IT 13 IM Perusahaan Perusahaan Pemerintah Perusahaan Pemerintah LSM Pemerintah Instansi/Usaha LIPI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas PMD Dinas PMD Pringsewu Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah PT Sinar Batu Sakti Lestari PT Sentral Pringsewu Dinas PMD Lampung Selatan CV Indo Felspart Dinas PMD Pesawaran WALHI Inspektur Tambang Lokasi Tanjung Bintang Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Lampung Selatan Pringsewu Lampung Selatan Lampung Tengah Provinsi Lampung Provinsi Lampung Provinsi Lampung Posisi/ Jabatan Peneliti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas PMD Dinas PMD Pringsewu Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI Kepala Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung Pelaku Usaha Pelaku usaha Dinas PMD Lampung Selatan Pelaku usaha Dinas PMD Pesawaran WALHI Inspektur Tambang GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tanggal Kunjungan 7/6/2022 7/6/2022 Pewawancara FGD FGD Durasi Wawancara 17:04 menit 10:37 menit 7/6/2022 FGD 04:40 menit 7/6/2022 7/6/2022 FGD FGD 04:06 menit 09:01 menit 7/6/2022 FGD 04:11 menit 7/6/2022 7/6/2022 7/6/2022 7/6/2022 7/6/2022 7/6/2022 FGD FGD FGD FGD FGD FGD 08:55 menit 02:05 menit 02:01 menit 03:48 menit 05:49 menit 19:27 menit 91
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Adapun data hasil FGD secara terperinci adalah sebagai berikut: a. FGD Pertama: Sidang/Rapat : GrandDesign Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung Hari/Tanggal Waktu Sidang/Rapat : Selasa/07 Juni 2022 : 09.00 - 12.00 WIB Tabel 4.10. Peserta FGD Pertama No. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peserta FocusGroupDiscussion Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pringsewu Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI Pimpinan/Direktur CV. Budhi Wirya (Bandar Lampung) Pimpinan/Direktur PT. Sumber Batu Sakti Lestari 1 (Lampung Selatan) Pimpinan/Direktur PT. Sumber Batu Berkah 2 (Lampung Selatan) Pimpinan/Direktur PT. Kapur Putih Lampung (Pesawaran) Pimpinan/Direktur CV. Central Adi Perkasa (Pringsewu) Pimpinan/Direktur CV. Indo Felspart (Lampung Tengah) Pimpinan/Direktur PT. Hulu Batu Perkasa (Lampung Tengah) Pimpinan/Direktur Bumi Agung Quarindo (Lampung Timur) Pimpinan/Direktur PT. Batu Bintang Timur (Lampung Timur) LSM Mahasiswa Pecinta Alam (WATALA) Provinsi Lampung LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Lampung Pembahasan Sidang/Rapat : Dampak pertambangan bagi masyarakat yaitu debu yang pekat dan jumlah yang lebih banyak, kerusakan bangunan sekitar, infrastruktur desa serta menimbulkan tanaman pertanian yang rusak; Dasar hukum Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat; pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara diubah dengan Permen Nomor 25 Tahun 2018 diubah menjadi Kepmen ESDM Nomor: 1824 K/30/MEM/2018; Program Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Permen ESDM Nomor: 1824 K/30/ME/2018 terdiri dari: bidang pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan tenaga kerja, kemandirian ekonomi, kemandirian 92
GrandDesignPPM Provinsi Lampung sosial budaya, masyarakat mengelola lingkungan, pembentukan kelembagaan masyarakat, pembangunan infrastruktur. Dinas ESDM : - Dalam memberikan izin pertambangan dipertanyakan mengenai pemberdayaan masyarakat apa yang dilakukan; Pembuatan GrandDesign PPM terhenti sementara; Dinas ESDM melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap
perusahaan pertambangan; Jumlah besaran untuk dana PPM 2,5% dari keuntungan, namun sampai sekarang tidak ada acuan berapa besaran berapa CSR yang harus dianggarkan dalam setahun, maka besaran tersebut akan sesuai dengan berapa kemampuan perusahaan dan akan digunakan untuk apa dana tersebut. Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Lampung: Dinas Pemberdayaan Desa lebih menitikberatkan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada BUMD dan juga pada Karang Taruna; Untuk saat ini program masih di fokuskan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Dinas Pemberdayaan Desa Pesawaran: Masyarakat sekitar tambang diharapkan dapat memiliki usaha; - masyarakat juga akan diberikan pelatihan; - Melakukan kolaborasi untuk menjadikan daerah tambang menjadi desa wisata tambang; Diharapkan masyarakat mendapatkan dampak positif dalam pertambangan seperti wisata; Dalam pengembangan wisata mangrove Pemerintah melibatkan Bumdes. Dinas PMD Pringsewu:
PMD Pringsewu berusaha mendorong Bumdes untuk maju, namun belum ada kerjasama dengan pihak-pihak pendukung seperti perusahaan tambang, dll.; PMD Pringsewu berharap ada kerja sama antara perusahaan dengan Bumdes agar dapat menguntungkan satu sama lain. (PAD, Kegiatan pemberdayaan, Peningkatan ekonomi masyarakat, dll.). Inspektur Tambang:
Antara pengusaha memberikan feedback satu sama lain; tambang dan masyarakat desa sekitar tambang saling 93
GrandDesignPPM Provinsi Lampung
Setiap tahun perusahaan membuat RKAB yang harus sesuai dengan blueprint provinsi; Kendala pengesahan RKAB karena belum adanya blueprint PPM Provinsi; Rencana yang sudah dibuat tetapi tidak dapat terlaksana membuat perusahaan mendapatkan sanksi administratif; Peraturan Presiden terbaru masih mengalami masa peralihan selama 3 bulan, pendelegasian yang diberikan kepada provinsi belum secara mutlak atau sepenuhnya diberikan. Balitbangda Lampung: Masih ada perusahaan yang selama ini memberikan dana yang langsung masuk ke kas desa, atau ke penguasa yang mana seharusnya perusahaan sendirilah yang seharusnya mengelola keuangan yang akan diperbantukan kepada pihak desa; Tidak adanya blueprint akhirnya menyulitkan proses.
CV SPSL 1:
- Perusahaan telah melakukan pemberdayaan masyarakat, bidang pendidikan: memberikan bantuan non formal berupa pembangunan gedung TPA, bid. infrastruktur: memberikan bantuan dalam pembangunan rumah, bid. kesehatan: ikut berpartisipasi dalam sarana dan prasarana, peningkatan ekonomi: mayoritas pekerja merupakan warga sekitar tambang, dan masyarakat dapat memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian; Perusahaan mengalami kendala arah atau acuan dalam PPM; Kendala dalam pengembangan UKM karena perusahaan tidak memiliki SDM yang mumpuni, meminta kerjasama dengan Pemerintah dalam hal pemberdayaan UKM dengan bentuk wadah; Perusahaan meminta pemerintah untuk memperjelas radius dalam PPM.
PT Sumber Batu Berkah 2:
Kegiatan PPM yang sudah dilakukan telah disampaikan melalui RKAB seperti: bantuan kesehatan, material pembangunan; Belum ada kegiatan PPM yang spesifik dikarenakan mengalami kebingungan. CV Indo Felspart: -
CSR kami melakukan kegiatan rutin bersama masyarakat; Tidak ada pelaporan administrasi kepada pihak yang terkait dari perusahaan kami, karena sepenuhnya dikelola oleh perusahaan; terpusat seandainya ada evaluasi, dikarenakan banyak harus ada komunikasi perusahaan yang belum melaksanakan evaluasi dan menghambat kinerja dari perusahaan itu sendiri. 94
GrandDesignPPM Provinsi Lampung CV Central Adi Perkasa: - Perusahaan meminta pedoman atau acuan dalam kegiatan PPM; Perusahaan terbuka terhadap kerjasama dengan Bumdes. PT Hulu Batu Perkasa: -
perusahaan siap melaksanakan kerja sama; Perusahaan siap melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat seperti yang selama ini memang sudah terlaksana yaitu pembantuan sarana dan prasarana; Acuan dalam melaksanakan kerja sama belum ada sehingga perusahaan belum mendapatkan arahan agar kegiatan yang berlangsung lebih tepat sasaran; grand design harus ditata juga setingkat paling kecil yaitu desa, kelurahan hingga ke tahap provinsi, sehingga grand design ini lebih matang dan dapat dipantau oleh pihak desa sendiri, sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar; Belum adanya pengesahan RKAB menghambat kinerja.
Dinas PMD Lampung Selatan: - Fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui Bumdes; Bumdes dapat bekerja sama dengan pengusaha. WALHI: Harus ada klasifikasi antara masyarakat yang menerima kehadiran tambang, dan
masyarakat yang menerima; Lahirnya perizinan tambang akhirnya menemui persoalan yang terjadi di masyarakat, lokasi sumber mata misalnya saja ekosistem esensial yang selama ini menjadi pencaharian masyarakat; tumpang tindih perizinan tambang yang ada di wilayah Lampung menjadi sebuah persoalan tersendiri; Masih banyak perusahaan yang lebih memilih melakukan kerjasama dengan perseorangan, dan banyak ditemui pemalsuan izin masyarakat; rata rata perusahaan tambang yang ada di Lampung adalah perusahaan pribadi, jadi publik akan kesulitan dalam melaksanakan monitoring dan juga evaluasi; belum ada partner khusus, blueprint, dsb. yang dimiliki oleh masyarakat untuk melaksanakan monitoring; - Di Lampung banyak sekali
fenomena konflik sosial antara masyarakat dengan
perusahaan tambang; Tidak ada sanksi yang tegas dan hanya sekedar peringatan saja dalam masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha tambang. 95
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kesimpulan: Dipercepat evaluasi RKAB; PPM sebagai rujukan; - Pihak perusahaan bisa bekerja sama dengan Bumdes; - Pembentukan blueprint diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar tambang - agar dapat hidup berdampingan dengan perusahaan tambang. b. FGD Kedua: Sidang/Rapat : Grand Design Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di ProvinsiLampung Hari/Tanggal Waktu Sidang/Rapat Acara : Rabu / 14 Desember 2022 : 09.00 - 12.00 WIB : Tabel 4.11. Peserta FGD No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Peserta FocusGroupDiscussion Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Inspektur Tambang Wilayah Lampung Kementerian ESDM RI Ketua Komisi Kemaritiman Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung Ketua Forum CSR Provinsi Lampung Ketua LPPM Universitas Lampung Pembahasan sidang/rapat: - Grand design ini merupakan kajian komprehensif mengenai pola pemberdayaan Pembentukan blueprint sebagai pedoman dalam pemberdayaan masyarakat;
masyarakat di wilayah pertambangan; Saat ini belum memiliki dokumen blueprint PPM, yang mana sudah diatur dalam Kepmen ESDM Nomor: 1824 K 30 MEM 2018; Di Provinsi Lampung belum terpetakan tambang-tambang yang ada, namun secara
umum tambang batuan ada di Provinsi Lampung; Karakteristik pertambaangan di Provinsi Lampung bukan merupakan tambang yang besar seperti di Kalimantan, sehingga tidak bisa dengan mudah menggunakan regulasi mengenai CSR, karena hal ini akan terlalu berat bagi perusahaan tambang-tambang kecil yang ada di Provinsi Lampung; Pola pengembangan dan pemberdayaan. 96
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Pembahasan Dinas ESDM:
- Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 ke UU No. 3 Tahun 2022: banyak perubahan pelimpahan kewenangan mengenai pertambangan; Permasalahan pemberdayaan sudah disusun pada saat pengurusan WIUP dll.; IUP terbaru terhambat oleh adanya tata ruang; Pemberdayaan masyarakat harus lebih diperhatikan. Pembahasan Pak Amin: masyarakat bisa terlibat dalam pertambangan, dengan melakukan hal yang ringan tanpa dengan alat teknologi. Komisi Kemaritiman Ekonomi Kreatif dan Pariwisata:
- Blueprint disesuaikan dengan kondisi Provinsi Lampung;
- Untuk program beasiswa biasanya bukan untuk masyarakat sekitar, namun untuk karyawan. namun dengan adanya blue print ini mungkin akan menjadi jalan keluar permasalahan tersebut; Bisa difokuskan lagi, apa yang dibutuhkan masyarakat; Program ESDM PPM untuk menangani konflik;
- Dilibatkan anak muda dalam kegiatan;
- Pengelolaan anggaran seharusnya dengan pemberdayaan masyarakat dengan campur tangan pemerintah, agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Tanggapan Anggota Dewan Riset: Dalam blueprint lebih ditekankan untuk masyarakat, bukan untuk pekerja saja;
- Kepmen ESDM Nomor: 1824 K 30 MEM 2018 dijadikan solusi dalam menangani permasalahan pertambangan; Bagaimana pengembalian fungsi bekas pertambangan; Lebih ditegaskan dalam penyusunan blue print, agar terarah untuk kerja ke depan;
- Harusnya ada desa binaan tambang. Tanggapan Dinas ESDM: ESDM membahas mineral dan batu bara, untuk penggalian GAS bukan ranahnya;
- Harus membuat dokumen reklamasi untuk pembuatan alih fungsi bekas pertambangan; Untuk peninggalan lokasi bekas pertambangan oleh perusahaan untuk saat ini akan mendapatkan sanksi, penjara 10 Tahun dengan denda 100 Miliar. 97
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tanggapan Dinas PMDT:
Sesuai Peraturan Menteri Desa No. 23 Tahun 2017 pengembangan dan penerapan sumber daya alam yang ada di NKRI; Melakukan pembinaan, pendataan; - Mengadakan lomba teknologi tepat guna, dengan desa membuat alat-alat; - Dengan adanya granddesign, segala keluh-kesah di masyarakat dapat disertakan; - Di pemberdayaan, biaya pola pemberdayaan melalui APBD; - Di PMDT ada pengawasan tentang anggaran untuk Bumdes; - Adanya koordinasi dari ESDM dengan PMDT untuk membuat desa binaan pertambangan; Adanya FGD ini bisa saling koordinasi.
Tanggapan LPPM UNILA:
Ada 4 konsep pemberdayaan masyarakat yang sering dilakukan, yaitu program desa binaan. Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan; Masyarakat harus dijadikan literatur pembangunan; - Hasil riset dosen dijadikan program pemberdayaan; - Program pemberdayaan harus di sesuaikan oleh wilayah masing-masing, karena setiap wilayah memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda; Adanya konsep desa binaan dari provinsi.
Tanggapan Balitbangda (Pak Sena): Bagaimana pelaksanaannya, agar terlaksana; Bagaimana negara tidak dirugikan dan perusahaan bisa diuntungkan, karena selama ini masih adanya ketimpangan yang hanya perusahaan yang diuntungkan, tapi negara dirugikan. Tanggapan Inspektur Tambang: - Mengevaluasi dokumen rencana kerja; - Pemerintah harus bisa meyakinkan perusahaan, bahwa hal yang dilakukan perusahaan dapat bermanfaat juga bagi masyarakat; mendukung penyusunan blueprint. Berikut adalah intisari hasil dari FGD Grand Design Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang sebagai berikut: Pemerintah: 1. Perlunya pemantauan, pengawasan, dan pembinaan terhadap perusahaan pertambangan; 98
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 2. Perlunya peran pemerintah dalam anggaran pemberdayaan masyarakat; 3. Perlunya lomba teknologi tepat guna. Terkait PPM: 1. Dokumen PPM Provinsi Lampung belum ada; 2. Perlunya sanksi administratif jika tidak melaksanakan PPM; 3. Perlunya radius untuk daerah PPM; 4. Dokumen GrandDesign PPM harus dibuat sampai ke tingkat desa, kelurahan, dan provinsi; 5. PPM difokuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 6. Pemanfaatan daerah tambang untuk wisata tambang; 7. Adanya feedback antar perusahaan dan masyarakat; 8. Perlunya beasiswa pendidikan untuk masyarakat sekitar; 9. Masyarakat dijadikan sebagai literatur pembangunan. Perusahaan: 1. Belum adanya besaran dana PPM; 2. Adanya pemberian dana langsung ke kas desa; 3. Perusahaan telah melakukan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengalami kebingungan karena belum ada arah PPM; 5. Telah melakukan kegiatan rutin dengan masyarakat; 6. Harus membuat dokumen reklamasi untuk pembuatan alih fungsi bekas tambang; 7. Perlunya komunikasi antar perusahaan dan masyarakat; 8. Perlunya adanya komunikasi terpusat terkait pelaporan dan evaluasi. Permasalahan: 1. Adanya tumpang tindih perizinan tambang; 2. Perusahaan lebih memilih kerja sama dengan perseorangan dibanding dengan masyarakat; 3. Adanya pemalsuan izin masyarakat oleh perusahaan; 4. Publik kesulitan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan perusahaan tambang; 5. Banyak konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat; 99
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 6. Perubahan pelimpahan kewenangan pertambangan; 7. Belum adanya pelaporan ke pihak terkait; 8. Belum melaksanakan evaluasi. Berdasarkan hasil intisari tersebut, maka dapat digali pola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang dapat diimplementasikan bagi masyarakat sekitar tambang sebagai berikut: 1. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam proses PPM; 2. Transparansi pelaksanaan program PPM; 3. Regulasi dan prosedur PPM; 4. Pendanaan PPM; 5. Pembangunan ekosistem PPM; 6. Penetapan objek PPM; 7. Penyusunan prioritas kebutuhan masyarakat dan perumusan bentuk program PPM; dan 8. Komunikasi kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam PPM. 100
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 4.8. Penggalian pola PPM 4.4. Teknologi Pertambangan bagi Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengolahan batuan emas yang ramah lingkungan tanpa merkuri Pengolahan emas yang melibatkan rakyat, dengan cara penambangan rakyat atau koperasi, selanjutnya bahan baku yang digali oleh rakyat dilakukan penggilingan dalam alat ball mill dan akan didapat ukuran batuan emas sebesar 200 mesh, lalu batuan emas dilakukan sirkulasi lumpur dengan perbandingan 40% batuan emas yang halus 200 mesh dicampur dengan air sebanyak 60%, kemudian dimasukan ke dalam tangki pelindian dan diolah, dilakukan pengolahan dan suplai oksigen kemudian dilakukan pencampuran dengan sianida. Pada proses sianida dicampurkan dengan karbon aktif, lalu karbon aktif disaring dan dipisahkan dari karbon aktif. Kemudian dilakukan pembakaran karbon aktif sampai jadi abu. 101
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Selanjutnya abu dilakukan peleburan untuk mendapatkan emas batangan. Emas batangan tadi masih belum murni karena masih ada logam campuran lain, baru dimurnikan. 2. Peleburan Batu Besi Dalam Tungku Kupola Dalam proses peleburan batu besi dalam tungku kupola, merupakan teknologi yang sarat melibatkan rakyat hal ini dikarenakan teknologi ini sederhana yang dapat melibatkan rakyat setempat. Teknologi yang ada adalah penambangan batu besi melibatkan tambang rakyat pada daerah di sekitar tambang. Selanjutnya batuan besi dari hasil tambang dilakukan penghalusan dengan menggunakan alat jaw crusher sampai didapatkan ukuran 1-2 cm. Batuan besi yang berukuran 1-2 cm tadi dilakukan peleburan di dalam tungku kupola dengan dicampurkan batu kapur, arang kayu maka batu besi akan meleleh dalam tungku kupola dan selanjutnya dilakukan pencetakan dengan bentuk batangan. 3. Teknologi Pengolahan Batuan Feldspar sebagai Bahan Baku Keramik Teknologi pengolahan feldspar sebagai bahan baku keramik syarat melibatkan rakyat dari awal penambangan, yaitu metode penambangan rakyat. Batuan feldspar yang berbentuk batuan dilakukan penghalusan dengan menggunakan mesin ball mill dengan operator masyarakat sekitar tambang, hasil penggilingan akan menghasilkan serbuk berukuran 200 mesh. Selanjutnya feldspar yang berukuran 200 mesh dicampur dengan bahan batu silika dan kaolin dan dilakukan pemanasan dalam tungku. 4. Teknologi Pengolahan Batu Basal sebagai Bahan Baku Pengganti Semen Teknologi ini banyak melibatkan rakyat, terutama penambangan di lokasi dengan sistem penambangan rakyat. Batu basal yang berasal dari tambang dilakukan penghalusan dengan menggunakan alat jaw crusher, dan akan menghasilkan ukuran butir 5-8 cm. Selanjutnya batu basal yang berukuran 5-8 cm, dilakukan penghalusan pada mesin ball mill sehingga didapatkan ukuran butir 300 mesh. Selanjutnya basal yang halus tersebut dicampurkan pada semen atau batu basal sebagai substitusi semen dan diaplikasikan pada pembuatan beton. 102
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5. Pengolahan Tanah Liat sebagai Bahan Baku Keramik Gerabah Teknologi pengolahan tanah liat sebagai pembuatan keramik gerabah sangat banyak melibatkan rakyat karena bahan baku tanah banyak terdapat di sekitar rumah rakyat sehingga penambangannya sangat sederhana dengan cangkul saja. Selanjutnya tanah liat dilakukan penghalusan dengan menggunakan mesin penghalus berbentuk drum berputar. Selanjutnya tanah ditambahkan air dan diadon sampai kalis dan dilakukan penghalusan kembali dalam alat drum berputar. Hasil tanah yang sudah kalis tadi selanjutnya dilakukan pembuatan produk gerabah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar tambang rakyat. Produk gerabah yang telah dibentuk selanjutnya dilakukan pembakaran pada tungku dan akan menghasilkan produk keramik gerabah. Berikut ini adalah contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis tambang yang telah dilakukan oleh BPTM (Balai Pengolahan Mineral Lampung) LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia): 1. UD. UTAMI Lokasi: Tanjung Bintang Kegiatan: Melakukan pengolahan Al Ferrum menjadi ornamen dari alumunium bekas di lebur 2. SENTRA GERABAH Lokasi: Rejosari Batupuru Natar Kegiatan: Melakukan perbaikan proses produksi dan kualitas gerabah dengan penambahan batuan feldspar 3. PT. INTEGRA Lokasi: Sulawesi Kegiatan: Melakukan pengolahan batuan nikel menjadi feronikel di Ibur Tungku Kupola at Arc Furnace Berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021, pertambangan mineral dan batu bara terbagi menjadi 5 (lima) golongan sebagai berikut: a. Mineral radioaktif meliputi uranium, thorium, dan bahan galian radioaktif lainnya; b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, 103
GrandDesignPPM Provinsi Lampung platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium; c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon; d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan e. Batu bara meliputi batuan aspal, batu bara, bitumen padat, dan gambut. f. Selain golongan mineral bukan logam, terdapat mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen. Tabel 4.12. Rumpun pohon dari bahan tambang No. Jenis Bahan Tambang Kegunaan 1. 2. Timah Batu bara a. Bahan campuran uang logam b. Bahan campuran pupuk kimia c. Bahan pembuat aluminium foil d. Bahan pembuat peralatan rumah tangga e. Bahan campuran larutan pencuci kain sutra f. Bahan pembuatan kaleng g. Bahan pelapis logam h. Sebagai pembungkus rokok, coklat, permen a. Bahan bakar pembangkit listrik b. Sebagai bahan Peleburan Logam c. Sebagai bahan baku batubara cair d. Sebagai bahan baku alkohol e. Sebagai bahan baku gas f. Sebagai bahan baku industri kimia 104
No. 3. 4. 5. 6. 7. Jenis Bahan Tambang Tembaga Mangan Nikel Batu kapur Aluminium GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kegunaan g. Sebagai bahan baku industri pupuk h. Sebagai bahan bakar pabrik semen a. Bahan bidang kelistrikan b. Bahan pembuatan kuningan c. Bahan pembuat uang logam d. Bahan pembuatan pipa air e. Bahan pembuatan konstruksi f. Bahan pembuatan perhiasan g. Bahan pembuatan industri kimia h. Bahan pembuatan pewarna i. Bahan pembuatan pupuk untuk hama j. Bahan baku cat a. Bahan pembuatan baterai b. Bahan pembuatan baja c. Bahan pembuatan keramik d. Bahan baku cat e. Bahan baku industri kimia f. Bahan pelapis electrode g. Bahan baku pewarna h. Bahan baku pupuk i. Bahan aditif minyak j. Bahan baku katalis a. Bahan baku logam b. Bahan baku pembuatan uang c. Bahan pembuatan kabel d. Bahan pembuatan otomotif e. Bahan pembuatan baterai f. Bahan pembuatan electroplating g. Bahan pembuatan koin h. Bahan industri kimia a. Bahan baku semen b. Bahan baku pembuatan logam c. Bahan baku pembuatan cat d. Bahan baku pupuk e. Bahan baku kimia f. Bahan baku pembuatan keramik g. Bahan pembuatan jalan h. Bahan pembuatan campuran kertas i. Bahan industri karet j. Bahan penetral tanah tambak k. Bahan pembuatan kosmetik l. Bahan pembuatan obat m. Bahan penjernih air a. Bahan pembuatan pesawat b. Bahan pembuatan alat rumah tangga c. Bahan pembuatan pembungkus kue dan makanan d. Bahan pembuatan kaleng e. Bahan pembuatan automotive 105
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. Jenis Bahan Tambang Kegunaan f. Bahan pembuatan konstruksi g. Bahan pembuatan keramik h. Bahan pembuatan cat i. Bahan pembuatan produk listrik j. Bahan kabel telepon 8. Batu andesit/batu basalt a. Bahan baku konstruksi b. Bahan baku produk seni c. Bahan baku ornamen d. Bahan baku cat e. Bahan baku semen f. Bahan baku pupuk 4.5. Rancangan Pola Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara disarikan dari teori, landasan regulasi, peninjauan pustaka, data sekunder, dan data primer (observasi, wawancara mendalam, dan FGD) sebagai berikut: I. Penyusunan kerangka kerja Pola PPM 1. Partisipasi masyarakat a. Keterlibatan masyarakat dalam perancangan, penyusunan, pengawasan, dan evaluasi program/Rencana Induk PPM perusahaan yang dilakukan melalui musyawarah kelurahan/desa; b. Keterlibatan masyarakat (masyarakat lokal/setempat, masyarakat terpinggirkan, dan masyarakat adat) dan komunitas masyarakat (karang taruna, PKK, kelompok tani, dan lain-lain) dalam pelaksanaan kegiatan PPM pertambangan serta penyelenggaraan pembangunan wilayahnya; c. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan yang mampu dilaksanakan oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi pertambangan sederhana; d. Penggunaan tenaga kerja lokal. 2. Koordinasi penyelenggaraan PPM 106
GrandDesignPPM Provinsi Lampung a. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan PPM, pembangunan wilayah, pembangunan untuk kepentingan publik, dan keikutsertaan dalam aktivitas pertambangan; b. Program PPM harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat; c. Pembentukan wadah koordinasi dan musyawarah antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang dipimpin oleh unsur pemerintah kewilayahan (lurah/kepala desa, camat, bupati/walikota); d. Kesepakatan antara perusahaan, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat; e. Perlunya komunikasi terpusat terkait pelaporan pelaksanaan PPM secara rutin; f. Peran pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan PPM pertambangan; g. Peran pemerintah dalam menangani konflik pertambangan. 3. Transparansi a. Transparansi terhadap pendapatan; b. Transparansi terhadap alokasi anggaran PPM; c. Keterbukaan dalam penyelenggaraan PPM. 4. Komunikasi a. Adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat; b. Mengomunikasikan kegiatan operasional pertambangan yang berdampak pada lingkungan sekitar dan penduduk; c. Pembangunan media saran dan pengaduan masyarakat; d. Pembangunan media komunikasi apabila terjadi konflik pertambangan. 5. Pembauran atau keterlibatan aktif dalam masyarakat a. Pembauran aktif perusahaan dalam kegiatan kemasyarakatan. 6. Keberpihakan/kepedulian perusahaan terhadap sosial, budaya, lingkungan, serta ekonomi wilayah sesuai konten lokal a. Cepat tanggap dan kesigapan perusahaan dalam menangani keluhan masyarakat; b. Kepedulian perusahaan terhadap dampak kegiatan pertambangan; 107
GrandDesignPPM Provinsi Lampung c. Program pengembangan usaha masyarakat yang sesuai dengan karakter, potensi, dan kebutuhan masyarakat (kearifan lokal). 7. Pembagian pendapatan pemerintah dari hasil pertambangan yang merata bagi pembangunan daerah a. Distribusi pendapatan daerah dari hasil pertambangan yang proporsional terhadap pembangunan wilayah sekitar tambang; b. Distribusi otoritas serta distribusi manfaat, biaya, risiko, dan tanggung jawab sektor pertambangan. 8. Realisasi (selfrealization) dan pengembangan diri (personalgrowth) masyarakat a. Penekanan aspek intelektualitas (pendidikan kepada masyarakat): perlunya beasiswa pendidikan untuk masyarakat sekitar; b. Masyarakat menentukan pilihan pribadi, kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kebebasan pada proses dan produksi, dan akses pada sumber daya ekonomi; c. Pengembangan masyarakat dalam menggali potensi kreativitas, keterampilan, dan pengembangan diri. 9. Akses terhadap sumber daya a. Sumber daya alam; b. Kemudahan akses produksi; c. Modal; d. Kesempatan; e. pengetahuan dan keterampilan; f. Pemberian akses pasar dan pemasaran bagi usaha masyarakat. 10.Pengakuan terhadap hasil PPM yang telah dilakukan a. Ajang promosi hasil PPM; 11.Penumbuhan kesadaran dan dukungan masyarakat a. Pembangunan ekosistem PPM (lomba teknologi tepat guna); b. Sanksi sosial (seperti: bagi masyarakat yang mengganggu kegiatan operasional perusahaan); 108
GrandDesignPPM Provinsi Lampung c. Penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah maupun swasta. 12.Pembinaan lingkungan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan a. bina lingkungan, dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; c. program langsung pada masyarakat; d. pendampingan dan pembinaan dalam kegiatan usaha masyarakat; e. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat. 13.Pembangunan infrastruktur a. Pembangunan infrastruktur desa. 14.Penanggulangan dampak pertambangan a. Kompensasi kerusakan infrastruktur dan lingkungan akibat dampak pertambangan; b. Penggunaan teknologi pertambangan yang mengurangi dampak kerusakan lingkungan sekitar. 15.Obyek/Sasaran PPM a. Adanya ketentuan radius untuk daerah PPM; b. PPM wajib dilaksanakan dan diprioritaskan pada masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK. 16.Pembiayaan PPM a. Penetapan besaran alokasi anggaran PPM yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri; b. mengalokasikan dana program PPM; c. Pembiayaan program PPM tahunan berasal dari biaya operasional; d. Pembiayaan program PPM tahunan wajib dikelola langsung oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; e. pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program PPM; f. Dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya; 109
GrandDesignPPM Provinsi Lampung g. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan PPM setempat sesuai dengan RKAB tahunan yang telah disetujui; h. RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas: 1. pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan, 2. rencana induk PPM dan berpedoman pada cetak biru (blueprint) yang ditetapkan oleh daerah provinsi, 3. pelaksanaan program PPM tahunan yang mengacu pada rencana induk PPM, dan/atau 4. pembiayaan program PPM secara tahunan; i. Integrasi dengan program CSR; j. Perlunya peran pemerintah dalam anggaran pembiayaan pemberdayaan masyarakat (dana desa, APBD, APBN, dll.). 17.Pengawasan PPM a. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program PPM kepada Menteri; b. Pengawasan PPM sekitar tambang dilakukan oleh pejabat pengawas pertambangan; c. Pengawasan pemerintah terhadap realisasi kompensasi kerusakan lingkungan sekitar; d. Peran pemerintah dalam pengawasan penyelenggaraan PPM. II. Regulasi dan Isi PPM 1. Regulasi PPM a. Pembangunan ekosistem PPM melalui regulasi; b. Penyusunan dokumen PPM Provinsi Lampung (blueprint PPM); c. IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi wajib memuat ketentuan rencana PPM; d. wajib menyusun rencana induk program PPM dengan berpedoman pada cetak biru (blueprint) yang ditetapkan oleh gubernur; e. Adanya sanksi administratif jika tidak melaksanakan PPM; 110
GrandDesignPPM Provinsi Lampung f. Penyampaian dan sosialisasi dokumen PPM sampai ke tingkat desa/kelurahan; g. Rencana induk PPM memuat rencana program PPM selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang; h. Pelaksanaan program PPM tahunan yang mengacu pada rencana induk PPM; i. Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan PPM; j. Menteri menetapkan Pedoman Penyusunan Cetak Biru PPM; k. Gubernur wajib menyusun dan menetapkan cetak biru berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal; l. Pemerintah provinsi berwenang dalam urusan PPM; m. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan PPM setempat. 2. Isi PPM a. Cetak Biru (BluePrint) PPM paling sedikit memuat: 1. peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat; 2. pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang; 3. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan; 4. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan 5. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM; III. Indikator keberhasilan PPM 1. Memberikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi a. Pertumbuhan ekonomi masyarakat; b. Penumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. 2. Indikator pemberdayaan masyarakat: a. Memperbaiki kelembagaan (betterinstitution); 111
GrandDesignPPM Provinsi Lampung b. Memperbaiki usaha (betterbusiness); c. Memperbaiki pendapatan (betterincome); d. Memperbaiki lingkungan (betterenvironment); e. Memperbaiki kehidupan (betterliving); f. Memperbaiki masyarakat (bettercommunity). IV. Tahapan dan Strategi PPM 1. Tahapan pemberdayaan masyarakat a. engagement; b. assessment; c. planning; d. formulationactionplan; e. implementation; f. evaluation; g. termination. 2. Strategi pemberdayaan masyarakat a. acceptable; b. accountable; c. profitable; d. replicable. Intisari dari analisis prinsip pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi bahan dalam perumusan rancangan pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Tersarikan empat prinsip PPM dalam analisis tersebut yang diantaranya: bagaimana penyusunan kerangka kerja Pola PPM, regulasi dan apa saja yang menjadi isi dari PPM, apa yang menjadi indikator keberhasilan PPM, dan bagaimana tahapan serta strategi PPM. Prinsip-prinsip yang terkandung inilah yang menjadi basis dan bahan dalam penyusunan Pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. 112
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Pola PPM pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara terdiri dari regulasi PPM, pola PPM sektor tambang, koordinasi penyelenggaraan PPM, pembiayaan PPM, Obyek sasaran PPM yang dilaksanakan secara transparansi dan dalam pengawasan serta melakukan evaluasi dan indikator terhadap keberhasilan PPM. Secara rinci pola PPM dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut: 113
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 4.9. Diagram Pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara 114
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Detail diagram pola PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut: Gambar 4.10. Detail pembentukan regulasi PPM ➢ Regulasi PPM Regulasi PPM merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Pola PPM Sektor Tambang suatu wilayah. Regulasi PPM disusun oleh Pemerintah Provinsi dan ditandatangani oleh kepala daerah setempat. Penyusunan regulasi PPM bertujuan untuk pembangunan ekosistem PPM sekitar tambang. Regulasi PPM sekitar tambang terdiri dari 2 macam dokumen yaitu Regulasi PPM dalam bentuk Perda PPM dan Blue Print PPM sekitar tambang. Pedoman penyusunan dan pelaksanaan cetak biru PPM ditetapkan oleh Menteri. Blue Print PPM yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan dari Dirjen ESDM. Selanjutnya Blue Print yang telah tersusun disosialisasikan ke desa/kelurahan daerah pertambangan. Blue Print PPM merupakan dokumen yang dijadikan sebagai Pedoman Rencana Induk PPM. Rencana PPM sekitar tambang termuat dalam IUP eksplorasi/IUP produksi maupun IUPK. Rencana Induk PPM berisikan tentang Rencana Program PPM (dari operasional produksi sampai pasca tambang). Rencana induk PPM termasuk di dalam Program PPM tahunan dan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan. Setelah regulasi PPM tersusun selanjutnya penentuan Pola PPM Sektor Tambang. 115
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 4.11. Detail pola/bentuk PPM sektor tambang 116
GrandDesignPPM Provinsi Lampung ➢ Pola/Bentuk PPM Sekitar Tambang Berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya, maka pola/bentuk PPM sektor tambang Provinsi Lampung dapat disusun sebagai berikut: a. Realisasi dan pengembangan diri; Pola/bentuk PPM berupa realisasi dan pengembangan diri terdiri dari penekanan aspek intelektualitas masyarakat sekitar tambang (contohnya pemberian beasiswa pendidikan kepada masyarakat sekitar), masyarakat dapat menentukan pilihan pribadi terhadap aktivitas ekonomi yang akan dikerjakan (proses dan produksi; dan akses pada sumber daya ekonomi), dan pengembangan potensi masyarakat (dalam bentuk peningkatan kreativitas, keterampilan dan pengembangan diri). b. Pembangunan infrastruktur; Pembangunan infrastruktur publik di sekitar tambang seperti pembangunan jalan, jembatan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pasar, fasilitas kesenian dan budaya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman, dan fasilitas publik lainnya. c. Bina lingkungan, ekonomi, dan sosial; Pola/bentuk PPM sektor tambang berupa bina lingkungan dapat dilakukan dengan cara penebaran bibit ikan/restocking, pembangunan sanitasi permukiman, pembersihan sungai dan saluran irigasi, pemberian air bersih, dan penghijauan desa/kelurahan. Bina sosial sektor tambang dapat dilakukan melalui program langsung bantuan pada masyarakat, program karang taruna, PKK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta pengembangan aktivitas masyarakat (kelompok dan organisasi kemasyarakatan). Bina ekonomi dilakukan melalui kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi serta pendampingan dan pembinaan kegiatan usaha masyarakat. d. Akses terhadap sumber daya; Pola/bentuk PPM sektor pertambangan berupa akses terhadap sumber daya dapat dilakukan melalui akses terhadap sumber daya alam, akses produksi, modal, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan, dan akses pasar dan pemasaran. 117
GrandDesignPPM Provinsi Lampung e. Keberpihakan/kepedulian. Pola/bentuk PPM sektor pertambangan berupa keberpihakan/kepedulian dilakukan melalui kesigapan dalam menangani keluhan, kepedulian terhadap dampak pertambangan, dan pengembangan masyarakat sesuai karakter/kearifan lokal. Selanjutnya pola/bentuk PPM sektor pertambangan yang telah tersusun dikoordinasikan kepada penyelenggara PPM. Gambar 4.12. Detail koordinasi penyelenggaraan PPM sektor tambang ➢ Koordinasi Penyelenggaraan PPM Koordinasi penyelenggaraan PPM dalam pelaksanaan pola/bentuk PPM sektor pertambangan dilakukan dengan cara melakukan komunikasi (media komunikasi antar perusahaan dan masyarakat, media saran, dan pengaduan masyarakat), pembauran/keterlibatan aktif perusahaan dalam masyarakat, membentuk wadah koordinasi, konsultasi, musyawarah dan kesepakatan antar stakeholders. Setelah koordinasi penyelenggaraan PPM kepada pihak-pihak terkait maka selanjutnya menentukan pembiayaan PPM. 118
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 4.13. Detail pembiayaan PPM sektor tambang ➢ Pembiayaan PPM Pembiayaan PPM Sektor tambang ditetapkan dalam RKAB tahunan. Besaran alokasi anggaran PPM berasal dari anggaran operasional produksi pertambangan, yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Dirjen ESDM. Dana pembiayaan PPM dikelola oleh pemegang IUP. Selain itu, perusahaan pemegang IUP juga wajib meningkatkan biaya Program PPM. Selanjutnya perusahaan melakukan laporan realisasi dan pencapaian program PPM. Pembiayaan PPM juga dapat diintegrasikan dengan program CSR anggaran dari pemerintah. Gambar 4.14. Detail objek sasaran PPM sektor tambang 119
GrandDesignPPM Provinsi Lampung ➢ Obyek Sasaran PPM Selanjutnya pembiayaan PPM yang telah teranggarkan dan disetujui maka pelaksanaan terhadap objek sasaran PPM. Objek sasaran PPM dilakukan dengan cara pembangunan secara proporsional seperti berdasarkan radius daerah PPM dan prioritas masyarakat sekitar WIUP dan WIUPK. Pelaksanaan obyek sasaran PPM dapat efektif dan efisien jika dilakukan dengan adanya partisipasi masyarakat dan kesadaran dukungan masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat terhadap pola/bentuk PPM sektor tambang dilakukan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, penyusunan, pengawasan dan evaluasi yang terdapat di dalam Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan, juga pelaksanaan kegiatan PPM. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat lainnya seperti keikutsertaan masyarakat dalam usaha pertambangan dan menjadi tenaga kerja lokal pertambangan tersebut. Kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pola/bentuk PPM sektor tambang dilakukan dengan cara antara lain yaitu: pembangunan ekosistem PPM, penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program PPM, dan adanya sanksi sosial kemasyarakatan. Pembangunan ekosistem PPM misalnya dengan mengadakan lomba, kompetisi, dan lain-lain terkait PPM. Pola/bentuk PPM sektor tambang yang telah tersusun, teranggarkan, terkoordinasi, dan terlaksana maka selanjutnya pola/bentuk PPM dilaksanakan secara transparan dan mendapat pengawasan. ➢ Transparansi Pola/bentuk PPM sektor tambang dilakukan secara transparans. Transparansi pelaksanaan pola/bentuk PPM dilakukan terhadap pendapatan hasil produksi, alokasi anggaran PPM, dan penyelenggaraan PPM. ➢ Pengawasan Pelaksanaan pola/bentuk PPM sektor tambang mendapat pengawasan dari pejabat pengawas pertambangan. Pengawasan dilakukan terhadap laporan realisasi program PPM, laporan kompensasi kerusakan lingkungan, dan laporan penyelenggaraan PPM. 120
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 4.15. Detail evaluasi dan indikator keberhasilan PPM sektor tambang ➢ Evaluasi dan Indikator keberhasilan PPM Selanjutnya pelaksanaan PPM oleh perusahaan tambang dievaluasi oleh pejabat pengawas pertambangan yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait. Indikator keberhasilan PPM sektor tambang suatu daerah adalah adanya nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Indikator pemberdayaan masyarakat yaitu memperbaiki kelembagaan, usaha/bisnis, pendapatan, lingkungan, kehidupan, dan masyarakat serta adanya pengembangan wilayah. ➢ Pengakuan hasil PPM sektor tambang yang telah dilakukan perlu dilakukan pengakuan hasil PPM. Pengakuan hasil PPM dapat dilakukan dengan cara mempromosikan hasil PPM. ➢ Sanksi administratif Adanya pemberian sanksi administratif kepada perusahaan tambang jika tidak melaksanakan pola PPM sekitar tambang. 121
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 4.6. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Kajian Grand Design Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang ini merupakan penjabaran dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Provinsi Lampung. Kajian ini berisikan tentang gambaran yang harus dilakukan oleh pelaku usaha tambang dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sekitar tambangnya. Adapun hasil akhir dari Kajian Grand Design Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang ini adalah tersusunnya Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sekitar Tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Penyusunan dokumen PPM ini perlu disinergikan maupun merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada. 1. RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 RPJPN merupakan penjabaran rencana prioritas pembangunan jangka panjang secara menyeluruh. RPJPN Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Perencanaan pembangunan dimaksudkan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945. Visi RPJPN Indonesia Tahun 2005-2025 adalah: "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR" Misi: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 122
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 2. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 RPJMN yang merupakan bagian tahapan penting dalam terwujudnya RPJPN. RPJMN Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RPJMN telah menganut Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Visi RPJMN Indonesia adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Misi: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 3. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 Blue Print PPM Provinsi Lampung juga mengacu pada RPJPD Provinsi Lampung. yang tertuang pada Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Berdasarkan 123
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Perda tersebut, pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung meliputi semua bidang kehidupan masyarakat diantaranya: ekonomi, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, politik, ketentraman dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan visi misi RPJPD Provinsi Lampung. Visi RPJPD Provinsi Lampung yang mengacu juga pada Visi Nasional Tahun 2005-2025. Visi RPJPD yaitu: "LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025" Misi: 1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global; 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; 3. Membangun pendidikan, penguasaan ipteks, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah; 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari; 6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis; dan 7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertata kelola yang baik. 4. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Blue Print PPM Provinsi Lampung juga mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung, yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah, visi RPJMD Provinsi Lampung: 124
GrandDesignPPM Provinsi Lampung "RAKYAT LAMPUNG BERJAYA" Berdasarkan visi tersebut maka diharapkan Lampung dapat menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing. Misi: 1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai; 2. Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik; 3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas; 4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah; 5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan; dan 6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. 125
GrandDesignPPM Provinsi Lampung BAB V CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA Cetak biru (Blue print) PPM dalam Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 didefinisikan sebagai "dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah provinsi". Cetak biru PPM menjadi pedoman dan rujukan bagi pemegang IUP/IUPK dalam menyusun Rencana Induk PPM. Program PPM Tahunan merupakan pelaksanaan dari Rencana Induk PPM yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK. Program PPM Tahunan didefinisikan sebagai "rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah "suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari Badan Usaha Pertambangan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Cetak biru PPM disusun oleh gubernur (pemerintah provinsi) secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal. Cetak biru PPM disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah. Dalam proses penyusunan tersebut juga perlu melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan usaha pertambangan. Cetak biru PPM ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara. 126
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.1. Visi dan Misi PPM Provinsi Lampung 5.1.1. Visi PPM Provinsi Lampung Tujuan utama dari pertambangan mineral dan batu bara adalah untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sehingga mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara (UU 4 Tahun 2009). Visi PPM Provinsi Lampung dibangun dan dikaitkan dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah provinsi, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Kata-kata kunci yang terkandung dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, dan RPJMD Provinsi Lampung disarikan sebagaimana dalam Gambar 5.1 untuk menjadi bahan dalam penyusunan visi PPM Provinsi Lampung. Tujuan pertambangan mineral dan batu bara serta rangkaian kunci dari visi perencanaan pembangunan dielaborasikan untuk mendapatkan rangkaian visi dari PPM Provinsi Lampung. 127
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.1. Kata kunci dalam visi RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, dan RPJMD Provinsi Lampung 128
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.2. Peta visi dokumen perencanaan pembangunan Integrasi tujuan pertambangan mineral dan batu bara dengan visi perencanaan pembangunan nasional dan daerah menjadi sebuah rumusan visi PPM Provinsi Lampung sebagai berikut: "Berkembang dan Berdaya Bersama Mencapai Mandiri dan Sejahtera" 129
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Visi tersebut memiliki dua elemen utama yaitu: elemen pertama berkembang dan berdaya. Berkembang dan berdaya bersama menurut KBBI memiliki arti menjadi tambah sempurna dan memiliki kekuatan/kemampuan dalam mengatasi sesuatu hal. Berdasarkan arti tersebut maka pengertian berkembang dan berdaya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah masyarakat sekitar tambang harus menjadi lebih baik dalam segala segi bidang kehidupan baik kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan kehidupan, infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan kelembagaan komunitas masyarakat serta memiliki kemampuan berdaya saing. Elemen kedua mandiri dan sejahtera dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, aman, sentosa dan makmur. Berdasarkan arti tersebut maka pengertian mandiri dan sejahtera dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang adalah adanya perusahaan pertambangan maka dapat meningkatkan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dengan mampu mensejajarkan dengan lingkungan masyarakat lain yang lebih maju. Sehingga kehidupan masyarakat mengalami kemajuan secara ekonomi dan hidup makmur. 5.1.2. Misi PPM Provinsi Lampung Misi PPM Provinsi Lampung dibentuk dari misi-misi yang tersarikan dari RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, dan RPJMD Provinsi Lampung. Sari-sari dari misi perencanaan pembangunan tersebut sebagaimana gambar berikut: 130
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.3. Kata kunci dalam misi RPJPN Gambar 5.4. Kata kunci dalam misi RPJMN 131
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.5. Kata kunci dalam misi RPJPD Provinsi Lampung Gambar 5.6. Kata kunci dalam misi RPJMD Provinsi Lampung Kompilasi dari misi perencanaan pembangunan tersebut diintegrasikan dengan tujuan pertambangan mineral dan batu bara hingga menghasilkan rumusan misi PPM Provinsi 132
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Lampung. Terdapat 7 misi PPM Provinsi Lampung yang juga merupakan turunan atau representasi dari visi PPM Provinsi Lampung. Misi PPM Provinsi Lampung: 1. Memeratakan pembangunan dan mengembangkan infrastruktur di sekitar wilayah pertambangan secara berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan akses terhadap sumber daya pedesaan, pertanian, dan sekitar wilayah pertambangan; 3. Meningkatkan kualitas SDM di sekitar wilayah pertambangan melalui pendidikan, kesehatan, ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni); 4. Membangun kewirausahaan masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai pembangunan ekonomi di sekitar wilayah pertambangan; 5. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; 6. Mewujudkan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang religius, berkepribadian, dan berbudaya untuk membangun ekosistem yang aman, damai, tertib, dan tentram; 7. Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan di sekitar wilayah pertambangan yang asri dan lestari; Pemerataan pembangunan dan pengembangan infrastruktur menjadi fokus pertama dalam misi PPM Provinsi Lampung, terutama untuk wilayah-wilayah di sekitar area/kawasan pertambangan. Asas berkeadilan dan transparansi merupakan prinsip yang perlu digunakan dalam pemerataan pembangunan wilayah sekitar pertambangan. Sedangkan asas berkelanjutan adalah dasar dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah, tak hanya pembangunan sesaat, namun harus berkelanjutan. Akses bagi masyarakat untuk mengembangkan diri harus diberikan dan ditingkatkan. Hal ini agar masyarakat dapat terus mengembangkan diri serta mengembangkan sumber-sumber daya (resources) yang ada di wilayahnya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Peningkatan kualitas SDM dalam hal ini masyarakat di sekitar wilayah pertambangan menjadi misi yang juga perlu dilaksanakan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah sekitar pertambangan tersebut. Kewirausahaan adalah proses kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai 133
GrandDesignPPM Provinsi Lampung masyarakat yang berdaya saing secara ekonomi. Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat melalui segmen religiusitas dan kebudayaan dibangun untuk membentuk kepribadian masyarakat yang memiliki ekosistem yang aman, damai, tertib, dan tenteram. Pemberdayaan pada segmen lingkungan hidup dibangun untuk menyelaraskan kehidupan yang asri dan lestari dan layak ditinggali oleh manusia. 5.2. Kondisi Saat Ini Pengembangan Kawasan Pertambangan di Provinsi Lampung berdasarkan pada kawasan pertambangan dan kawasan panas bumi. Pengembangan kawasan pertambangan memiliki luas kurang lebih 30.736 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi. Pengembangan kawasan panas bumi berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: 1. Kabupaten Tanggamus (cadangan) meliputi zeolit (437.670.000 m3), emas (415.677 ton), batu bara (867.000 ton), geothermal (400 kW), bentonit (88.700.000 m3) dan granit (62.500.000 m3), dan andesit di Kecamatan Kelumbayan; 2. Kabupaten Lampung Barat (cadangan) meliputi andesit (1.000.000 m3), emas (16.783 ha), geothermal (430 kW), trass (2.750.000 m3), diatomea (170.000 m3), dan perlit (10.500.000 m3); 3. Kabupaten Lampung Utara (cadangan), yaitu andesit (97.400.000 m3); 4. Kabupaten Way Kanan (cadangan) meliputi batu bara (131.250.000), emas (829.680 ton), marmer (615.800.000 m3), kaolin (2.929.000 m3), dan batu mulia (40.000 m3); 5. Kabupaten Mesuji (cadangan), yaitu batu bara (360.000 km2) untuk mendukung kegiatan PLTU Mulut Tambang Kabupaten Mesuji; 6. Kabupaten Tulang Bawang Barat (cadangan) yaitu pasir kuarsa (3.600.000 m3) dan migas (dalam penelitian); 7. Kabupaten Lampung Tengah (cadangan) meliputi andesit (443.260.000 m3), emas (102.875 ton), batu bara 2.358.855 ton), bijih besi (68.457 ton), feldspar (389.350.000 m3), dan granit (980.600.000 m3); 134
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 8. Kabupaten Lampung Timur (cadangan) meliputi andesit (3.449.511 m3), pasir kuarsa di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti (32.575.000 m3), dan minyak bumi di Kecamatan Raman Utara (dalam penelitian); 9. Kabupaten Lampung Selatan (cadangan) meliputi andesit (87.340.000 m3), zeolit (8.000 m3), batu bara (5.000 ton), bijih besi (1.902.000 ton), pasir besi (5.071 m3), emas (10.732,5 ton), mangan (243.000 ton), dan granit (287.000.000 m3); 10. Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Gunung Rajabasa terdapat cadangan batu bara dan panas bumi dengan deposit dalam tahap penelitian. Selain kondisi sumber daya alam terkait pertambangan, perkembangan Provinsi Lampung khususnya masyarakat sekitar tambang dapat dilihat berdasarkan atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi/kabupaten/kota, ekonomi masyarakat sekitar tambang, kondisi sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, serta kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang. Secara terperinci kondisi Provinsi Lampung dan masyarakat sekitar tambang sebagaimana ditampilkan dalam sub bab berikut: 5.2.1. Indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat Gambaran kuantitatif dari manusia di Provinsi Lampung salah satunya dapat terlihat melalui populasi penduduk di wilayah Provinsi Lampung. Jumlah atau populasi penduduk menjadi suatu objek dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Suatu wilayah yang tak memiliki masyarakat yang mendiaminya tentunya tidak akan dapat dilakukan pemberdayaan. Tabel di bawah ini memberikan gambaran jumlah penduduk yang juga dapat diartikan sebagai masyarakat di wilayah Provinsi Lampung yang terbagi ke dalam tiap kabupaten/kota. Tabel 5.1. Jumlah penduduk per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Jumlah penduduk (jiwa) Lampung Barat Tanggamus 303.397 652.898 135
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 1.081.115 1.127.946 1.500.022 635.129 481.036 431.208 487.153 408.415 232.685 289.620 164.816 1.209.937 171.169 9.176.546 Provinsi Lampung UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990 telah memperkenalkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai gambaran dalam pengukuran keberhasilan hasil pembangunan yang dapat dilihat dalam perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak merupakan 3 dimensi yang digunakan dalam pengukuran IPM (BPS, 2021). Adapun rumus perhitungan IPM adalah sebagai berikut: Keterangan: IKesehatan = Indeks kesehatan IPendidikan = Indeks pendidikan IPengeluaran = Indeks pengeluaran Indeks Pembangunan Manusia disusun dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Cara menghitung IPM itu sendiri sebagaimana rumus di atas dengan penghitungan masing-masing indeks dijabarkan sebagai berikut (Cara Menghitung Indeks PembangunanManusia, n.d.): 136
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Indeks kesehatan Dimensi kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup (life expectancy) adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Indeks pendidikan Dimensi pendidikan diukur dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah (expected years of schooling) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sebelum menghitung Ipendidikan, perlu dihitung IRLS dan IHLS terlebih dahulu: Indeks dari kedua komponen tersebut menjadi bahan bagi penghitungan indeks pendidikan: Indeks pengeluaran Dimensi pengeluaran diukur dari Pengeluaran per kapita (PPP). Pengeluaran perkapita dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan/riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao. 137
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Berdasarkan data BPS (2023) bahwa IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2022). IPM Provinsi Lampung tahun 2016 sebesar 67,65 dan meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2022 sebesar 70,45. Besarnya kenaikan IPM juga variatif setiap tahunnya. Kenaikan IPM terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,7. Kenaikan IPM pada tahun 2021 sebesar 0,2. Untuk nilai IPM tertinggi selama kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 70,45. Adanya peningkatan IPM Provinsi Lampung per tahun dapat dilihat pada gambar 5.7. dan Tabel 5.1. Gambar 5.7. IPM Provinsi Lampung 6 tahun terakhir Berdasarkan data BPS (2023), peningkatan IPM Provinsi Lampung pada 6 tahun terakhir (2016-2022) juga diikuti dengan peningkatan IPM se-kabupaten/kota di Provinsi Lampung. IPM kabupaten/kota tahun 2016 tertinggi pada Kota Metro yaitu sebesar 75,45, dan IPM terendah pada Kabupaten Mesuji sebesar 60,72. Tahun 2022 IPM tertinggi untuk 138
GrandDesignPPM Provinsi Lampung kabupaten/kota adalah Kota Bandar Lampung sebesar 78,01. IPM terendah pada tahun 2022 adalah Kabupaten Mesuji sebesar 64,94. Besarnya kisaran nilai IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dari tahun 2016-2022 antara 64,04-78,01. Rincian data IPM dan grafik peningkatan IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel 5.2. dan gambar 5.8. Tabel 5.2. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota 2016 2017 Indeks Pembangunan Manusia 2018 2019 2020 2021 2022 Mesuji Pesisir Barat Pesawaran Tulang Bawang Barat Tanggamus Way Kanan Lampung Utara Lampung Barat Lampung Selatan Tulang Bawang Lampung Timur Lampung Tengah Pringsewu Metro (kota) Bandar Lampung (kota) Provinsi Lampung 60,72 61,5 63,47 63,77 64,41 65,74 65,95 65,45 66,19 66,74 67,88 68,33 68,26 75,45 75,34 67,65 61,87 62,2 64,43 64,58 64,94 65,97 66,58 66,06 66,95 67,07 68,05 68,95 68,61 75,87 75,98 68,25 62,88 62,96 64,97 65,3 65,67 66,63 67,17 66,74 67,68 67,7 69,04 69,73 69,42 76,22 76,63 69,02 63,52 63,79 65,75 65,93 66,37 67,19 67,63 67,5 68,22 68,23 69,34 70,04 69,97 76,77 77,33 69,57 63,63 63,91 65,79 65,97 66,42 67,44 67,67 67,8 68,36 68,52 69,37 70,16 70,3 77,19 77,44 69,69 64,04 64,3 66,14 66,22 66,65 67,57 67,89 67,9 68,49 68,73 69,66 70,23 70,45 77,49 77,58 69,9 64,94 65,14 66,7 67,13 67,22 68,04 68,33 68,39 69 69,53 70,58 70,8 70,98 77,89 78,01 70,45 139
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.8. Perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 Grafik di atas tergambarkan bahwa Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Pesawaran merupakan 3 wilayah yang masih memiliki IPM paling rendah. Masih terdapat 10 dari total 15 kabupaten/kota dengan IPM berada di bawah IPM Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro menduduki posisi IPM tertinggi. Sedangkan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur merupakan 3 besar IPM tertinggi dengan kategori kabupaten, serta ketiganya berada di atas IPM Provinsi Lampung. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan IPM pada wilayah-wilayah yang masih memiliki IPM rendah. Peningkatan dapat dilakukan melalui dimensi-dimensi pengukuran IPM, yaitu melalui dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran (pengeluaran riil per kapita). 140
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.9. Pergerakan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung sejak tahun 2016 Berdasarkan gambar pergerakan IPM kabupaten/kota Provinsi Lampung relatif terus meningkat sejak tahun 2016-2022. Dimana berdasarkan United Nations Development Program (UNDP) kategori IPM terbagi menjadi 4 kriteria sebagai berikut: IPM >80 kategori sangat tinggi; IPM 70-79 kategori tinggi; IPM 60-79 kategori sedang. Adanya peningkatan IPM pada gambar di atas menunjukkan bahwa pembuktian kinerja pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pergerakan IPM dapat dilihat dari laju IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2016-2022. Berdasarkan perhitungan laju pergerakan IPM, rata-rata laju IPM tertinggi pada Kabupaten Mesuji dan Pesisir Barat rata-rata 0,7 dan 0,6. Rata-rata laju IPM terendah di Kabupaten Way Kanan dengan nilai 0,38. Secara terperinci 141
GrandDesignPPM Provinsi Lampung peningkatan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut: Tabel 5.3. Laju IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022 Kabupaten/Kota Laju Indeks Pembangunan Manusia 2016-2017 2017-2018 2019-2018 2019-2020 2021-2020 2022-2021 rata-rata Mesuji Pesisir Barat Pesawaran Tulang Bawang Barat Tanggamus Way Kanan Lampung Utara Lampung Barat Lampung Selatan Tulang Bawang Lampung Timur Lampung Tengah Pringsewu Metro (kota) Bandar Lampung (kota) Provinsi Lampung 1,15 0,7 0,96 0,81 0,53 0,23 0,63 0,61 0,76 0,33 0,17 0,62 0,35 0,42 0,64 0,6 1,01 0,76 0,54 0,72 0,73 0,66 0,59 0,68 0,73 0,63 0,99 0,78 0,81 0,35 0,65 0,77 0,64 0,83 0,78 0,63 0,7 0,56 0,46 0,76 0,54 0,53 0,3 0,31 0,55 0,55 0,7 0,55 0,11 0,12 0,04 0,04 0,05 0,25 0,04 0,3 0,14 0,29 0,03 0,12 0,33 0,42 0,11 0,12 0,41 0,39 0,35 0,25 0,23 0,13 0,22 0,1 0,13 0,21 0,29 0,07 0,15 0,3 0,14 0,21 0,9 0,84 0,56 0,91 0,57 0,47 0,44 0,49 0,51 0,8 0,92 0,57 0,53 0,4 0,43 0,55 0,70 0,61 0,54 0,56 0,47 0,38 0,40 0,49 0,47 0,47 0,45 0,41 0,45 0,41 0,45 0,47 Berdasarkan data rata-rata laju IPM tersebut, maka gambaran grafik laju rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2016-2022 secara detail dapat dilihat pada grafik berikut: 142
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.10. Grafik laju IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2022 Bila ditelisik dari laju perkembangan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung, justru Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi tiga wilayah yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling pesat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Padahal secara nilai IPM, kabupaten-kabupaten tersebut memiliki nilai IPM yang rendah. Hal ini menyatakan bahwa walaupun suatu wilayah memiliki nilai IPM yang rendah, namun dengan laju pertumbuhan IPM yang tinggi maka akan dapat menjadi trend positif bagi pengembangan pembangunan manusia di wilayah tersebut. 5.2.1.1. Kondisi Dimensi Kesehatan Dimensi kesehatan yang merupakan bagian dari komponen penghitungan dalam indeks pembangunan manusia direpresentasikan dalam angka harapan hidup (AHH). Angka tersebut menunjukkan lama hidup penduduk di suatu wilayah, sehingga angka ini berkaitan erat dengan kondisi kesehatan penduduk. Penilaian kondisi kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat melalui berbagai indikator, diantaranya seperti jumlah tenaga kesehatan, kualitas 143
GrandDesignPPM Provinsi Lampung tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, sistem kesehatan, dll. Indikator kesehatan tidak hanya sebagaimana hal tersebut, namun hal-hal lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan juga dapat menjadi indikator kesehatan suatu wilayah. Besaran AHH per-kabupaten/kota Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini: Tabel 5.4. Angka Harapan Hidup (AHH) per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 (BPS, 2023) Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 68,95 69,69 - 70,08 - 69,69 70,22 - - 68,51 - - 71,66 71,88 70,99 Provinsi Lampung 144
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Selain AHH suatu wilayah, salah satu hal yang dapat menjadi indikator kesehatan lainnya adalah adanya tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut. Tabel di bawah ini merupakan gambaran dari jumlah tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Tabel 5.5. Jumlah tenaga kesehatan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Jumlah tenaga kesehatan Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Provinsi Lampung Tenaga medis (dokter) 101 86 244 203 330 175 106 146 86 165 89 82 37 1.081 272 3.203 Dokter gigi 4 5 26 12 26 17 8 8 11 14 3 4 3 80 17 Tenaga keperawatan 427 561 907 707 1.380 894 494 565 425 851 225 315 210 3.466 1.220 12.847 Tenaga kebidanan 526 718 990 976 1.286 998 821 602 631 608 389 533 428 1.188 404 11.134 Tenaga kefarmasian 52 69 152 118 215 138 90 72 54 149 39 56 32 659 211 2.106 Tenaga kesehatan masyarakat 46 18 93 73 109 117 76 58 63 42 31 48 28 184 29 1.015 Tenaga kesehatan lingkungan 25 36 63 57 70 70 47 49 32 33 22 41 25 122 45 737 Tenaga gizi 24 42 64 52 81 59 42 43 26 52 20 44 26 155 59 789 Tenaga keterapian fisik 3 2 11 9 21 12 3 5 2 8 3 1 0 71 21 172 Tenaga keteknisan medis 35 26 71 66 90 69 47 34 30 59 19 29 20 170 67 832 Tenaga teknik biomedika 40 49 135 108 168 116 54 78 54 113 46 46 32 531 154 1.724 Tenaga kesehatan tradisional 40 40 145
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.2.1.2. Kondisi Dimensi Pendidikan Dimensi pendidikan merupakan komponen dalam perhitungan indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah. Dimensi pendidikan diperoleh dari perhitungan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Guna tercapainya dimensi pendidikan suatu wilayah maka perlu didukung pada sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah guru dan fasilitas pendidikan/sekolah. Secara rinci jumlah guru per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut: Tabel 5.6. Jumlah guru per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota TK/RA SD/MI Jumlah guru SMP/MTs SMA/MA SMK Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 514 1.207 2.513 2.176 1.413 755 741 446 835 722 674 630 833 2.216 531 16.206 2.216 4.795 6.112 6.428 8.938 5.127 3.782 2.931 3.416 3.046 1.662 2.098 1.653 5.131 1.158 58.492 1.364 2.377 3.896 3.935 4.996 2.759 1.878 1.650 9.097 1.879 974 1.186 1.070 3.768 812 34.784 766 1.107 1.671 1.721 2.402 1.502 1.003 684 870 869 310 575 443 2.168 860 16.951 332 542 1.218 1.342 1.319 679 565 482 375 865 275 312 162 1.614 676 10.758 Provinsi Lampung 146
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.2.1.3. Kondisi Dimensi Pengeluaran Kondisi dimensi pengeluaran merupakan bagian komponen untuk menghitung IPM suatu wilayah. Perhitungan dimensi pengeluaran diperoleh dari data rata-rata pengeluaran perkapita konstan/riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Rata-rata pengeluaran per-kapita sebulan menurut kelompok komoditas per-kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 secara rinci pada tabel 5.7 berikut: Tabel 5.7. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Pengeluaran per kapita sebulan (Rp.) Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 994.411 849.173 1.079.450 - 971.374 858.544 1.015.508 1.018.361 854.277 967.431 1.087.872 957.922 964.443 1.691.234 1.527.127 1.074.987 Provinsi Lampung 147
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Dimensi pengeluaran juga berkaitan dengan kondisi angkatan kerja wilayah tersebut. Menurut BPS, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Banyaknya angkatan kerja akan mempengaruhi daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat tersebut. Secara rinci kondisi angkatan kerja per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tabel 5.8. berikut: Tabel 5.8. Kondisi angkatan kerja per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kondisi angkatan kerja Kabupaten/Kota Bekerja Pengangguran terbuka Persentase pengangguran terbuka terhadap populasi penduduk Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Provinsi Lampung 189.970 306.824 482.059 546.044 741.282 278.121 240.541 217.660 232.342 217.033 103.977 142.522 78.786 522.166 88.639 4.387.966 11.790 27.019 18.613 27.354 18.234 8.167 7.941 12.371 10.862 3.458 6.123 3.053 44.872 4.025 207.965 1,81% 2,50% 1,65% 1,82% 2,87% 1,70% 1,84% 2,54% 2,66% 1,49% 2,11% 1,85% 3,71% 2,35% 2,27% Kondisi angkatan kerja pun berkaitan dengan banyaknya pencari kerja yang dipengaruhi oleh tingkatan pendidikan. Adapun jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.9. berikut: 148
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.9. Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Tidak tamat SD Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan SD/ sederajat SMP/ sederajat SMA/ sederajat SMK Diploma S1 Pasca sarjana Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 18 206 11 2 211 1.313 46 9 1.696 664 1.348 345 1.482
49 12
28 13
160 5
42 58
Provinsi Lampung 223 20 2.351 85 5.253 303 5.080
13 2.332 26 1.611
5.2.2. Ekonomi masyarakat sekitar tambang 5.2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto Perekonomian masyarakat Provinsi Lampung berkaitan dengan sumber daya alam yang tersedia pada setiap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Karakteristik ekonomi suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha provinsi/kabupaten/kota. PDRB tersebut dapat memberikan gambaran atas jenis lapangan usaha yang dominan di wilayah tersebut. Berdasarkan data PDRB tersebut, dominasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah menurut PDRB di Provinsi Lampung hingga kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung disarikan sebagai berikut: 1. Provinsi Lampung: pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi dan pertambagan dan galian; 2. Kabupaten Lampung Barat: pertanian, perdagangan besar dan ecer, administrasi pemerintah, industri pengolahan; 149
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 3. Kabupaten Tanggamus: pertanian, perdagangan besar dan ecer, konstruksi dan pertambangan; 4. Kabupaten Lampung Selatan: pertanian, industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar dan ecer; 5. Kabupaten Lampung Timur: pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan ecer; 6. Kabupaten Lampung Tengah: pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan ecer, pertambangan dan penggalian; 7. Kabupaten Lampung Utara: pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi, dan informasi dan komunikasi; 8. Kabupaten Way Kanan: pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi, dan pertambangan dan penggalian; 9. Kabupaten Tulang Bawang: pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi, informasi dan komunikasi; 10. Kabupaten Pesawaran: pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, dan administrasi pemerintah; 11. Kabupaten Pringsewu: perdagangan besar dan ecer, konstruksi, informasi dan komunikasi dan jasa pendidikan; 12. Kabupaten Mesuji: pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi; 13. Kabupaten Tulang Bawang Barat: pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, konstruksi; 14. Kabupaten Pesisir Barat: pertanian, perdagangan besar dan ecer, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintah; 15. Kota Bandar Lampung: industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer, transportasi dan pergudangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, real estate dan pertanian; 16. Kota Metro: perdagangan besar dan ecer, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintah, dan jasa keuangan. 150
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Secara umum, struktur ekonomi di Provinsi Lampung didominasi oleh sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari struktur PDRB yang ada di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Hanya di daerah yang berbentuk administratif perkotaan yang memiliki struktur PDRB berbeda, yaitu Kota Bandar Lampung dengan struktur ekonomi pada sektor industri pengolahan dan Kota Metro pada sektor perdagangan besar dan ecer. Pada kategori kabupaten, hanya Kabupaten Pringsewu yang memiliki struktur PDRB berbeda, yaitu dominan pada sektor perdagangan besar dan ecer. Posisi kedua secara umum di Provinsi Lampung, pilar ekonomi kedua terbesar adalah dari sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung tersebut disokong oleh 8 kabupaten (Kabupaten Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat) dan 2 kota (Kota Bandar Lampung dan Metro). Perekonomian Provinsi Lampung juga dipengaruhi oleh beberapa sektor bidang lainnya. Sektor yang mempengaruhi perekonomian di Provinsi Lampung berdasarkan jenis lapangan usaha diantaranya yaitu Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; Konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan akomodasi dan makan minuman; informasi dan komunikasi; Jasa keuangan dan asuransi; Real estate; Jasa perusahaan; Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Jasa pendidikan; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; Jasa lainnya. Klasifikasi PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 5.10. 151
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.10. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung (miliar rupiah) Tahun 2023 (BPS kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, 2023) Kabupaten/ Kota Pertanian, kehutanan, dan perikanan Pertamban gan dan penggalian Industri pengolaha n Pengadaan listrik dan gas Pengadaan air Konstruksi Perdagang an besar dan ecer Transporta si dan pergudang an Penyediaan akomodasi dan makan minum Informasi dan Komunikasi Jasa keuangan dan asuransi Real estate Jasa Perusahaa n Administra si pemerinta h Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial Lampung Barat 2402.71 117.12 251.39 0.96 5.54 237.75 759.4 159.3 62.23 216.68 88.98 238.47 9.07 313.43 224.53 77.58 Tanggamus 4,393.39 705.89 729.25 8.93 14.56 863.13 1,409.71 694.04 205.22 487.94 207.42 336.51 10.06 485.63 498.13 179.53 Lampung Selatan 8,862.41 480.76 7,219.10 46.02 41.33 4,294.41 4,537.51 1,761.83 435.12 1,260.15 526.84 722.44 28.24 653.47 761.93 196.5 Lampung Timur 9,978.62 6,253.29 2,453.90 168.39 18.06 1,881.71 3,208.12 698.7 325.34 1,372.46 364.99 658.04 24.19 818.84 793.99 220.08 Lampung Tengah 16,025 2,235 11,443 62 19 5,615 5,120 1,305 457 2,182 765 927 50 779 1,181 288 Lampung Utara 5,890.27 558.43 2,361.49 15.02 10.18 1,474.21 2,321.86 986.85 193.51 1,104.85 301.67 456.85 17 580.49 660.24 175.21 Way Kanan 3,358.48 473.5 2,138.23 11.87 5.83 898.85 1,153.23 328.08 79.26 537.71 94.73 241.89 4.86 335.73 327.57 110.11 Tulang Bawang 5,911.99 175.1 4,127.33 20.98 8.66 1,534.02 1,901.94 655.48 214.78 727.21 195.08 345.24 7.44 419.27 299.72 73.36 Pesawaran 4,734.58 128.37 1,662.12 7.9 7.58 1,305.86 1,867.44 369.68 158.23 478.41 44.82 268.66 7.43 386.07 401.87 82.11 Pringsewu 1,859.31 7.62 1,153.26 6.88 4.57 1,034.76 1,371.79 407.82 197.73 537.77 302.25 326.13 20.08 306.54 443.2 127.62 Mesuji 2,956.40 41.7 1,714.77 10.76 2.12 614.26 990.14 152.05 70.55 196.06 23.92 175.24 1.32 182.99 153.62 35.37 Tulang Bawang Barat 2,793.20 37.59 2,312.43 4.11 8.06 751.21 1,077.17 75.86 74.48 454.51 41.72 181.12 5.98 220.29 210.23 40.71 Pesisir Barat 1446.43 170.83 130.53 0.65 1.63 260.17 470.97 39.64 63.01 88.18 43.37 129.79 4.45 166.03 126.58 41.05 Bandar Lampung (kota) 1,497.38 1,110.46 8,079.87 66.93 120.64 4,741.95 6,253.42 6,066.43 994.29 3,316.80 1,812.04 2,497.01 144.87 2.111.52 1,358.26 861.47 Metro (kota) 230.32 0 713.00 7.43 2.8 326.11 829.64 363.42 114.08 419.26 302.13 285.92 31.7 298.89 254.25 267.24 Provinsi Lampung 69,368.96 12,319.25 46,566.85 427.68 283.02 26,293.06 35,309.47 14,981.52 3,858.29 13,862.52 5,021.15 7,680.18 391.52 8,024.95 7,677.55 2,765.44 Jasa Lainnya 95.66 154.98 211.55 347.28 257 148.44 65.67 76.59 105.21 106.82 34.28 39.71 39.82 766.73 108.6 2,702.77 152
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 153
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Besaran nilai PDRB Provinsi Lampung berdasarkan harga berlaku Tahun 2022 yaitu 371.903,17 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi 2,79%. PDRB Provinsi Lampung banyak didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 105.585,56 miliar rupiah. Secara terperinci struktur nilai PDRB Provinsi Lampung Tahun 2021 berdasarkan angka BPS tahun 2022, dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 5.11. Struktur PDRB Provinsi Lampung Tahun 2022 PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor pertambangan dan penggalian secara urutan paling besar berada di Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 9.592,35 miliar, kemudian disusul oleh Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 3.649 miliar. Pada urutan ketiga adalah Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.040,72 miliar. Selanjutnya secara berurutan dari urutan ke-empat adalah Kabupaten Tanggamus (Rp. 1.159,44 miliar), Kabupaten Lampung Utara (Rp. 870,63 miliar), Kabupaten Lampung Selatan (Rp. 704,98 miliar), Kabupaten Way Kanan (Rp. 682,51 miliar), Kabupaten Tulang Bawang (Rp. 261,29 miliar), Kabupaten Pesisir Barat (Rp. 256,21 miliar), Kabupaten Pesawaran (Rp. 230,05 miliar), Kabupaten Lampung Barat (Rp. 182,1 miliar), Kabupaten 154
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Mesuji (Rp. 64,58 miliar), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Rp. 54,02 miliar), serta Kabupaten Pringsewu (Rp. 11,77 miliar). Kota Metro adalah satu-satunya kota di Provinsi Lampung yang tidak memiliki kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian. Besaran nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 5.12. PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung tahun 2022 didominasi oleh Kabupaten Lampung Timur (Rp.9.592,35 miliar) dan diikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah (Rp. 3.649 miliar). Menurut ESDM (2020) Provinsi Lampung memiliki 148 perusahaan pertambangan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. 155
GrandDesignPPM Provinsi Lampung PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Penjabaran struktur PDRB wilayah tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini yang diperoleh melalui struktur PDRB tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Gambar 5.13. PDRB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 156
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.14. PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 157
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.15. PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Gambar 5.16. PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 158
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.17. PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Gambar 5.18. PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 159
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.19. PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 160
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.20. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Gambar 5.21. PDRB Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 161
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.22. PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Gambar 5.23. PDRB Kabupaten Mesuji Tahun 2022 162
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.24. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Gambar 5.25. PDRB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 163
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.26. PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Gambar 5.27. PDRB Kota Metro Tahun 2022 164
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Lapangan Pekerjaan Penduduk Perekonomian masyarakat juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut. Berdasarkan jenis status pekerjaan utama, maka pekerjaan masyarakat di Provinsi Lampung terdiri atas PNS, TNI/Polri, dokter, perawat, bidan, swasta, pensiunan, wiraswasta/pedagang, petani/pekebun, buruh tani/kebun, nelayan, peternak, jasa, pengrajin, pekerja seni, lainnya, tidak bekerja/penganggur. Berdasarkan data BPS (2022), jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama sebagai PNS terbanyak di Kabupaten Lampung Tengah (10.200 orang), dokter di Kabupaten Pringsewu (475 orang), perawat di Kota Metro (1.013 orang), bidan di Kota Bandar Lampung (814 orang), berusaha sendiri di Kota Bandar Lampung (114,432 orang), pertanian di Lampung Timur (270,634 orang), jasa di Kota Bandar Lampung (399,155 orang), dan tidak bekerja/pengangguran di Kota Bandar Lampung (49,596 orang). Jumlah penduduk menurut status pekerjaan utama per-kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 5.11. 165
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.11. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Provinsi Lampung Tahun 2022 (BPS, 2022) Kabupaten/Kota Pegawai Negeri Sipil Dokter Perawat Bidan Berusaha sendiri Pertanian Jasa Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Provinsi Lampung 3,804 5,453 7,482 7,633 10,200 7,196 5,001 4,144 4,373 4,552 2,291 2,935 2,241 8,237 3,627 47 44 177 128 72 82 53 31 55 475 51 58 23 405 145 368 324 838 463 454 594 286 16 389 843 193 240 158 1,013 507 621 851 774 645 769 626 216 578 559 354 443 327 814 286 32,029 74,085 85,397 105,613 107,103 71,922 50,925 42,600 43,778 39,844 20,772 28,442 16,875 114,432 15,902 382.403 270,634 53,427 153,139 88,900 17,116 8,680 1.914..133 196,197 68,668 87,280 399,155 57,486 468.702 166
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.2.2.2. Ekonomi Masyarakat Ekonomian masyarakat di Provinsi Lampung juga erat kaitanya dengan kondisi kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan kehidupan ekonominya, masyarakat Provinsi Lampung masih memiliki penduduk dengan golongan miskin. Menurut (BPS Provinsi Lampung, 2023) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebanyak 1.002.410 jiwa atau 11,57% dari populasi. Persentase jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Utara. Jumlah penduduk miskin sebanyak 114.670 jiwa atau 18,41%. Secara rinci jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap populasi seperti pada tabel 5.12. berikut: Tabel 5.12. Kondisi kemiskinan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Jumlah penduduk miskin (orang) 36.200 67.430 136.210 149.120 143.340 114.670 54.280 39.190 63.170 38.180 13.880 20.720 21.850 90.510 13.680 1.002.410 Persentase penduduk miskin terhadap populasi (%) 11,71 10,98 13,14 13,98 10,96 18,41 11,76 8,42 13,85 9,34 6,84 7,44 13,84 8,21 7,87 11,57 Provinsi Lampung Faktor lain yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat adalah perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) di daerah tersebut. IKM dapat dijadikan kebijakan strategis dalam membantu perekonomian daerah. IKM nasional tercatat ada 4,4 juta unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,39 juta orang atau 66,25% 167
GrandDesignPPM Provinsi Lampung kan-Daya-Saing-IKM. Menurut penelusuran data IKM di Provinsi Lampung, bahwa data IKM yang tercatat ada pada Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu. Menurut BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2022 bahwa jumlah IKM Kabupaten Pringsewu sebanyak 2.976 buah IKM. Jenis IKM terbanyak di Kabupaten Pringsewu yaitu jenis IKM bata dan genteng.Secara terperinci data IKM dapat dilihat pada tabel 5.13. berikut: 168
Tabel 5.13. Jumlah industri kecil menengah (IKM) per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/ Kota Jumlah IKM Bata dan genteng Makanan dan minuman Penggerga jian kayu Furnitur Kerajinan Penggiling an padi Konveksi Percetaka n Serabut kelapa Industri beras Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu 820 1.638 526 48 123 278 99 144 7 1 61 Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Provinsi Lampung Teralis 10 GrandDesignPPM Provinsi Lampung Karbit Gula aren Kerajinan Umum Kimia Bahan Bangunan Jasa industri logam 79 7 179 16 6 35 industri pengolaha n lainnya
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Selain IKM yang terdapat di kabupaten/kota juga terdapat UMKM yang berperan dalam perekonomian masyarakat. Beberapa jenis kategori UMKM yang berkembang di Provinsi Lampung diantaranya yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Berdasarkan data BPS (2023) banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Provinsi Lampung berjumlah 147.926 usaha mikro, 2.917 usaha kecil dan 156 usaha menengah. Usaha mikro dan kecil terbanyak berada di Kota Bandar Lampung, sedang usaha menengah terbanyak di Kota Metro. Hal ini sejalan dengan besaran PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha bahwa Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki PDRB terbesar pada bidang perdagangan besar dan ecer. Secara rinci sebaran jumlah UMKM se kabupaten/kota di Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.14. berikut: Tabel 5.14. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Usaha Mikro 1.638 186 701 425 795 423 725 23 460 1.891 250 179 429 116.615 23.186 147.926 Usaha Menengah 4 Usaha Kecil 105 - - 122 1 30 103 - 20 40 41 - - 1.875 580 2.917 Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 4 12 - 2 2 1 43 88 156 Provinsi Lampung 170
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.2.3. Sosial Budaya dan Lingkungan Kehidupan Masyarakat sekitar Tambang Keberadaan perusahaan pertambangan juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Menurut Fitriyanti (2016) kegiatan petambangan berpengaruh terhadap perubahan pola pikir masyarakat, merubah struktur sosial kemasyarakatan karena hadirnya pendatang, mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan sebagian pertambangan dapat menimbulkan konflik masyarakat. Gambaran sosial masyarakat sekitar tambang pada suatu wilayah juga dipengaruhi oleh beberapa indikator. Faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi kesejahteraan sosial (PSKS) di masyarakat, status kemiskinan, tingkat kriminalitas, dll.. Menurut Permensos Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mengidentifikasikan bahwa PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melakukan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat peyelenggaraan kesejahteraan sosial. Secara terperinci PMKS, PSKS, status kemiskinan, dan banyaknya tingkat kriminalitas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.15. Jumlah PMKS, PSKS, penduduk miskin, dan kriminalitas/kejahatan Tahun 2022 (BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji PMSK - 331.892 - - - 30,907 - - 249,845 - PSKS - - - - - - - - - - Penduduk Miskin (orang) 36.200 67.430 136.210 149.120 143.340 114.670 54.280 39.190 63.170 38.180 13.880 Kriminalitas / Kejahatan - 624 725 690 295 - - - - 171
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung (kota) Kota Metro (kota) Provinsi Lampung - 60,234 - - 777 - 20.720 21.850 90.510 13.680 1.002.410 - 2,504 579 5.2.3.1. Adat Istiadat Adat istiadat adalah kebiasaan yang diikuti oleh seseorang dalam jangka waktu lama serta diikuti oleh orang lain. Secara etimologi adat istiadat diambil dari bahasa Arab, artinya 'kebiasaan'. Pengertian lain adat istiadat yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Adat Istiadat Lampung Adapun adat istiadat di Provinsi Lampung terdapat beraneka budaya. Kelompok besar dalam masyarakat Lampung adalah Adat Pepadun dan Adat Sai Batin, yang menempati suatu daerah dan tergabung dalam Sai Bumi Ruwa Jurai. Salah satu falsafah budaya Lampung adalah Piil Pesenggirii. Menurut (Fernanda & Samsuri, 2020) menyatakan bahwa Piil Pesenggirii adalah berarti harga diri yang dimilki oleh laki-laki dan wanita. Harga diri tersebut terdiri dari wanita, uang, kecantikan, perilaku, dan ucapan dalam menempati janji. Sebagai falsafah budaya Lampung maka Piil Pesenggirii memiliki 4 prinsip dalam penerapanya di kehidupan sosial masyarakat Lampung. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Piil Pesenggirii antara lain yaitu Juluk adek (nama-gelar kehormatan), Nemui Nyimah (suka memberi dan menerima dalam suka duka), Nengah Nyappur (berbaur dengan masyarakat), dan Sakai Sambayan (gotong royong) (Fernanda & Samsuri, 2020). 172
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Sejarah Transmigrasi di Lampung Selain falsafah budaya Lampung PiilPesenggiri yang merupakan perpaduan dari ajaran Kitab Kuntara Rajaniti dan ajaran Islam, kondisi masyarakat Lampung pun merupakan perpaduan dari berbagai macam suku di Indonesia. Perbauran suku-suku tersebut bermula dari adanya program transmigrasi di Provinsi Lampung. Program transmigrasi daerah Lampung dimulai saat zaman kolonial Belanda dan Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi. Program transmigrasi adalah program pemerintah dalam usaha untuk pemerataan penduduk sehingga dilakukan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Menurut catatan (DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 1980) bahwa sampai abad 19 sering terjadi perpindahan masyarakat adat baik dari dalam Lampung maupun luar Lampung. Perpindahan masyarakat ini seperti masuknya masyarakat Banten, Semende (Sumatera Selatan) juga masuknya penduduk Jawa Tengah (Bagelan) ke daerah Way semah Gedong Tataan dan Wonosobo. Menurut (Fernanda & Samsuri, 2020,) adanya transmigrasi juga menjadikan Provinsi Lampung banyak didominasi oleh suku lainnya seperti Bali, Sunda, Batak, dan Minangkabau. Sehingga mengakibatkan adanya akulturasi budaya di Provinsi Lampung. 5.2.3.2. Keagamaan Selain adanya perpaduan adat istiadat dan budaya antar masyarakat, faktor keagamaan pun juga berkembang pesat di Provinsi Lampung. Keagamaan di Provinsi Lampung terdiri dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha dengan mayoritas agama masyarakat adalah Islam. Perkembangan agama juga diikuti dengan kuantitas pemeluknya. Seperti pemeluk agama Protestan terbanyak berada di Kota Bandar Lampung, pemeluk Katolik terbanyak di Lampung Tengah, Hindu terdapat di Lampung Selatan, dan Budha terdapat di Bandar Lampung. Secara terperinci data keagamaan di Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.16. berikut: 173
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.16. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Islam 304.249 613.045 1.037.970 1.063.074 1.288.019 639.319 460.010 406.827 470.528 409.368 223.160 286.555 165.347 1.021.430 163.066 8.551.967 Jumlah penduduk menurut agama yang dianut Protestan Budha 2.349 4.481 13.493 13.802 39.524 28.472 8.368 9.599 8.415 3.138 4.406 5.997 1.207 42.610 7.751 193.612 Katolik Hindu 7.787 11.102 14.629 11.799 23.364 6.983 7.056 5.586 4.796 7.392 6.284 5.176 191 20.074 7.999 140.218 1.675 6.783 345.656 213.867 301.978 42.871 10.763 6.786 1.876 11.134 10.673 45.672 9.672 10.653 567 1.020.626 1.100 564 13.758 24.270 11.377 2.835 750 4.750 4.545 1.150 515 974 97 24.555 1.115 92.355 Lainnya Provinsi Lampung 5.2.3.3. Olahraga dan Seni Menurut BPS, pengertian olahraga adalah kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik secara teratur (gerak badan dengan gerakan-gerakan tertentu atau dengan macam-macam permainan seperti senam, atletik, tenis meja, voli, sepak bola, dsb.). Oleh karenanya olahraga diperlukan dalam rangka mewujudkan jiwa yang kuat. Seperti istilah dalam olahraga "Mens Sana in Corpore Sano" artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Untuk mendukung kegiatan olahraga maka diperlukan fasilitas olahraga yang memadai. Beberapa fasilitas olahraga yang tercatat dalam BPS dalam angka seperti di Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu dan Way Kanan terdapat fasilitas sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, dan pencak silat dan karate. Sementara fasilitas basket dan karate hanya dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan. Secara rinci fasilitas olahraga dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut: 174
Tabel 5.17. Jumlah fasilitas olahraga per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Sepak bola Bola voli Bulu tangkis Jumlah fasilitas olahraga Basket Tenis meja Angkat berat Pencak silat Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 51 142 83 194 408 113 88 172 74 36 1 86 29 10 1 4 1 1 Provinsi Lampung GrandDesignPPM Provinsi Lampung Karate 2 175
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.2.3.4. Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan dalam rangka melindungi suatu wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Ruang lingkup dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kualitas lingkungan suatu wilayah dapat diketahui melalui Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Menurut Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Beberapa IKA dan IKU se kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut: Tabel 5.18. Indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota IKA IKU Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat 60* 67,2 50,65 87,37* 84,75 86,76 176
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Bandar Lampung (Kota) Metro (kota) Provinsi Lampung tahun 2021 Selain pentingnya partisipasi masyarakat maka kondisi lingkungan juga menjadi penunjang dalam mempengaruhi adanya kejadian bencana alam di suatu wilayah. Kondisi lingkungan tersebut seperti faktor geologi dari struktur dan tekstur dari tanah atau batuan di wilayah tersebut. Beberapa contoh bencana alam yang disebabkan oleh faktor geologi diantaranya yaitu: tanah longsor, kekeringan, banjir dan banjir bandang. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Lampung diantaranya yaitu banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan gempa bumi. Jenis bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Lampung adalah banjir. Banjir paling banyak terjadi di Kabupaten Mesuji, sedangkan angin puting beliung yang terbanyak di Kabupaten Lampung Timur. Secara detail kejadian banyaknya bencana alam di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.19 berikut: Tabel 5.19. Jumlah kejadian bencana alam di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Provinsi Lampung Banjir 5 4 3 2 2 - - 3 2 1 8 - 6 1 - 37 Jumlah kejadian bencana alam Tanah longsor 5 1 - - - - - - - - - - 1 - - 7 Gempa bumi - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 Kebakaran - - - - - - - - - - - - - - - - Puting beliung 1 - 6 17 - - - - 3 - - - - 27 177
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Selain partisipasi dalam pengelolaan lingkungan, maka keberadaan masyarakat juga diperlukan dalam pengelolaan keadaan lingkungan. Pengelolaan tersebut seperti kenyamanan masyarakat dalam berkehidupan seperti berkurangnya tindakan kriminal/kejahatan di lingkungan. Menurut data BPS (2022) bahwa terdapat beberapa kejadian kejahatan di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Beberapa jenis kejahatan yang terjadi di kabupaten/kota diantaranya diantaranya yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan keberatan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, narkoba, perjudian, kekerasan/penganiayaan dan lainnya. Jenis kejadian kejahatan yang banyak terjadi adalah jenis penipuan sebanyak 304 kasus, diikuti dengan pencurian dengan pemberatan sebanyak 252 kasus, kedua kejahatan tersebut banyak terjadi di Kota Bandar Lampung, Jenis kasus penipuan juga banyak terjadi di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 151 kasus dan pencurian dengan pemberatan di Lampung Tengah 128 kasus. Secara rinci , banyaknya kejahatan yang terjadi di kabupaten/kota se Provinsi Lampung seperti pada tabel 5.20 berikut: 178
Tabel 5.20. Jumlah kejadian kejahatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Jumlah kejadian kejahatan Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Pencurian biasa 9 57 Pencurian dengan pemberatan 36 128 58 252 Pencurian dengan kekerasan 47 35 4 77 Pembunuhan 2 6 4 1 Penipuan 151 83 10 304 18 Pemerkosaan 4 1 8 Narkoba 2 82 Minuman keras Provinsi Lampung Perjudian 10 21 14 12 GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kekerasan/ penganiayaan Penyelundup an Perkelahian masal 14 18 2 28 2 Lainnya 319 109 1.096 179
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.2.4. Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang Kelembagaan komunitas di sekitar tambang diperlukan dalam rangka pengembangan kemandirian masyarakat. Kelembagaan komunitas masyarakat terbagi dalam beberapa bidang kelembagaan seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Secara rinci dari masing-masing bidang kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut: 5.2.4.1. Bidang Pendidikan Salah satu kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang pada bidang pendidikan yaitu adanya karang taruna di daerah tersebut. Menurut Permensos Nomor: 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna mengartikan bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, karang taruna di masyarakat sangatlah penting guan memberdayakan pemuda. Berdasarkan data BPS (2023) jumlah karang taruna banyaknya karang taruna di kota Bandar Lampung tahun adalah 50 kelembagaan. Jenis karang taruna di Kabupaten Lampung Selatan merupakan karang taruna dengan tipe berkembang dan karang taruna tersebut berada di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Tabel 5.21. Jumlah karang taruna di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Jumlah karang taruna Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang 180
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 50 Provinsi Lampung 5.2.4.2. Bidang Kesehatan Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang bidang kesehatan diantaranya yaitu adanya klub olahraga. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan menyatakan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal ini guna mewujudkan tujuan dari keolahragaan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia di bidang keolahragaan. Klub olahraga di sekitar daerah tambang merupakan olahraga masyarakat yang dilakukan masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Oleh karena itu diperlukan fasilitas prasarana yang memadai. Beberapa klub olahraga yang terdata pada BPS 2022 diantaranya yaitu sepakbola, bola voli, bulu tangkis, basket, tenis meja, angkat besi, pencak silat, dan karate. Berdasarkan BPS (2023) menyatakan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki sejumlah klub olahraga terbanyak diantaranya yaitu sepak bola 79 klub dan bola voli 153 klub. Secara detail jumlah klub olahraga se kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2023 seperti pada tabel berikut: 181
Tabel 5.22. Jumlah klub olahraga per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Sepak bola 32 71 79 Bola voli 32 97 153 Bulu tangkis 30 Jumlah klub olahraga Basket Tenis meja 12 13 Provinsi Lampung Angkat berat 1 GrandDesignPPM Provinsi Lampung Pencak silat Karate 19 0 182
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.2.4.3. Bidang Ekonomi Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang bidang ekonomi diantaranya yaitu tersedianya koperasi. Menurut UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa keberadaan koperasi di masyarakat berperan strategis dalam tata ekonomi dalam menciptakan masyarakat maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Menurut BPS (2023) bahwa ada beberapa jenis koperasi yang ada di Provinsi Lampung. Jenis koperasi tersebut diantaranya yaitu KUD (Koperasi Unit Desa), KPRI (Koperasi Pegawai Republik), Kopkar (Koperasi Karyawan), Koppas (Koperasi Pasar) dan lainnya. Beberapa koperasi tersebut pun tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Jenis KUD terbanyak di Kabupaten Tulang Bawang yaitu 16, KPRI di Kabupaten Lampung Utara 20, Kopkar di Kabupaten Lampung Tengah 25, Koppas di Kabupaten Tanggamus 13, dan jenis koperasi lainnya di Provinsi Lampung 5.849. Secara terperinci data jenis koperasi seperti pada tabel 5.23 berikut: Tabel 5.23. Jumlah koperasi menurut jenis koperasi di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota KUD Jumlah koperasi menurut jenis koperasi Kopkar KPRI Koppas Lainnya Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu 14 1 3 1 1 5 3 16 4 1 10 5 31 4 17 20 2 8 8 6 1 2 2 25 4 8 3 13 2 1 3 137 50 153 54 181 131 52 167 125 90 1 183
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Kabupaten/Kota KUD Jumlah koperasi menurut jenis koperasi Kopkar KPRI Koppas Lainnya Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Provinsi Lampung 4 4 8 2 69 96 1 11 5 23 192 99 5.849 5.2.4.4. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang bidang pertanian, peternakan, dan perikanan yaitu adanya kelompok tani, dan gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Menurut Permentan Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, kelompok petani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan mengembangkan usaha anggota. Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok tani maupun gapoktan merupakan jenis kelembagaan bidang ekonomi yang pembentukannya guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani. Pembentukan kelompok tani maupun gapoktan berasal oleh, dari, dan untuk petani itu sendiri. Provinsi Lampung terdapat banyak kelompok tani yang berkembang di kalangan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 bahwa terdapat 35.037 kelompok tani dengan berbagai kelas kelompok tani yang tersebar di kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Kelompok tani terbanyak di Kabupaten Lampung Timur yaitu 6.255 kelompok yang terdiri dari kelompok tani pemula 5.060 kelompok, kelompok tani lanjut 1.134 kelompok, kelompok tani madya 51 kelompok dan kelompok tani belum diketahui 10 kelompok. Sedangkan kabupaten dengan kelompok tani terendah di Kota Metro adalah 314 kelompok dengan kelas kelompok tani pemula 122 kelompok dan 184
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Secara rinci data jumlah kelompok tani dan klasifikasinya dapat dilihat pada tabel 5.24 berikut: Tabel 5.24. Tabel Kelompok tani dan Klasifikasi Kelompok Tani kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 Kabupaten/Kota Jumlah Poktan Pemula Kelas Kelompok Tani Lanjut Madya Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 392 634 2.259 1.134 2.022 1.016 835 564 600 441 92 346 373 1.327 1.546 1.254 5.060 3.517 1.398 1.987 1.421 983 180 1.330 384 565 1.967 2.371 4.284 6.255 5.918 2.564 2.846 2.048 1.733 967 1.466 1.098 961 0 25 522 51 319 117 19 42 19 29 0 37 21 186 122 21.260 50 96 10.854 245 314 35.037 7 53 1.261 Provinsi Lampung Utama 0 1 39 0 8 3 0 2 0 0 0 3 0 2 10 68 Belum Diketahui 248 165 210 10 52 30 5 19 131 317 44 328 2 0 33 1.594 5.2.5. Infrastruktur sekitar tambang Dalam hal peningkatan dan pengembangan masyarakat sekitar tambang juga perlu didukung dengan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan infrastruktur adalah prasarana, sedangkan arti dari prasarana sendiri adalah "Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses". Adapun jenis infrastruktur sekitar tambang yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang seperti: prasarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian & peternakan, pemberdayaan ekonomi, dan umum lain. Secara terperinci masing-masing sarana tersebut sebagai berikut: 185
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.2.5.1. Prasarana Pendidikan Prasarana pendidikan merupakan sarana dalam rangka memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat baik di sekitar tambang maupun di luar daerah pertambangan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Secara terperinci gambaran prasarana pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai berikut: Tabel 5.25. Tabel Prasarana Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 (BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulangbawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) TK 104 130 240 451 510 232 166 158 138 120 123 117 118 370 63 SD 216 409 499 576 746 434 314 218 315 265 135 175 127 240 63 Jumlah prasarana pendidikan SMP 60 83 151 177 210 110 92 96 67 57 54 53 36 137 29 SMA 18 26 56 51 71 54 39 24 21 22 15 17 12 67 19 SMK 3.88 26 57 70 72 28 25 28 15 34 18 18 4 62 21 Pesantren Provinsi Lampung 5.2.5.2. Prasarana Keagamaan Prasarana ibadah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah guna meningkatkan kemandirian masyarakat dan mendukung masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini karena keberadaan rumah ibadah tidak hanya untuk kegiatan peribadatan, tetapi juga dapat dilakukan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial lainnya di masjid seperti TPA 186
GrandDesignPPM Provinsi Lampung (tempat pengajian anak, pengajian rutinan, dan lainnya), gereja seperti kegiatan sekolah minggu, bazar, bakti sosial, dan lainnya. Secara terperinci keberadaan jumlah tempat ibadah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai berikut: Tabel 5.26. Jumlah tempat peribadatan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Provinsi Lampung Masjid 783 928 1.420 1.584 1.837 1.176 746 334 933 590 288 437 309 755 198 12.318 Mushola 190 648 777 1.836 2.853 1.086 733 460 743 730 776 774 104 641 232 12.583 Jumlah tempat peribadatan Gereja Katolik Gereja Protestan 26 23 90 151 150 87 93 51 46 21 53 52 6 115 21 985 Pura 6 11 37 50 81 28 24 34 19 18 9 17 1 12 10 357 3 11 55 304 256 27 167 100 2 13 42 10 14 5 2 1.011 Vihara 4 2 14 26 32 2 5 13 12 4 4 5 47 3 173 Klenteng 5.2.5.3. Prasarana Kesehatan Selain prasarana pendidikan, faktor yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan terpenuhinya prasarana kesehatan. Prasarana kesehatan diperlukan dalam rangka meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat. Hal ini karena semakin banyak dan lengkapnya fasilitas kesehatan yang tersebar di masyarakat, maka akan memudahkan masyarakat dalam berperan peningkatan kesehatan. Beberapa prasarana kesehatan diantaranya yaitu rumah sakit, puskesmas, poliklinik, klinik bersalin, dan posyandu. Berdasarkan data BPS 2023, kabupaten/kota se Provinsi Lampung telah memiliki prasarana kesehatan tersebut. Contoh Kabupaten Lampung Tengah telah fasilitas prasarana kesehatan dengan rincian rumah sakit sebanyak 8 buah, puskesmas 39 187
GrandDesignPPM Provinsi Lampung buah, poliklinik 56 buah, dan posyandu 1.457 buah. Secara terperinci data jumlah prasarana kesehatan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Lampung, seperti pada tabel berikut: Tabel 5.27. Jumlah fasilitas kesehatan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 (BPS, 2023) Kabupaten/Kota Rumah sakit Jumlah Fasilitas Kesehatan Poliklinik Puskesmas Klinik bersalin Posyandu Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 3 2 6 7 8 5 2 4 2 5 2 3 1 13 9 73 17 25 35 34 39 27 20 20 15 12 13 16 11 31 11 310 4 12 39 42 56 22 16 17 21 24 7 13 1 56 14 334 11 694 1.457 432 319 468 401 705 157 Provinsi Lampung 5.2.5.4. Prasarana Pertanian & Peternakan Prasarana pertanian dan peternakan juga berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Prasarana pertanian yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung diantaranya yaitu adanya bantuan irigasi perpipaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), embung, dan perpompaan. Teknologi jaringan irigasi perpipaan adalah sistem irigasi yang penyalurannya menggunakan bahan pipa sebagai sarana pendistribusian air yang lebih efisien dan mampu meminimalkan potensi kehilangan air di sepanjang saluran irigasi. Prasarana rehabilitasi jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Berdasarkan Dinas TPH (2021) prasarana irigasi perpipaan yang disalurkan ke kelompok tani sebanyak 3 unit dan RJIT sebanyak 155 unit yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi 188
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Lampung. Bantuan embung yang telah tersalurkan sebanyak 7 unit dan perpompaan sebanyak 20 unit (besar dan menengah). Secara rinci bantuan prasarana pertanian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.28. Jumlah Prasarana irigasi perpipaan, RJIT, Embung dan Perpompaan (Besar dan Menengah) Tahun 2021 (DKTPH, 2021) Kabupaten/Kota Irigasi Perpipaan RJIT Embung Perpompaan Besar Menengah Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) 1 2 12 17 12 14 17 - 25 - - 17 - 17 12 - 12 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 Provinsi Lampung 5.2.5.5. Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Prasarana pemberdayaan ekonomi yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang diantaranya perdagangan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan lain-lain. Prasarana ekonomi berupa kantor bank di kabupaten/kota Provinsi Lampung dalam bentuk kantor cabang, Kc Pembantu, dan kantor kas. Berdasarkan BPS (2022) kantor cabang, Kc Pembantu, dan kantor kas terbanyak di kota Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut 49, 73, dan 37 kantor. Secara detail uraian kantor cabang, Kc Pembantu dan kantor kas seperti pada tabel 5.29 berikut: 189
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.29. Jumlah kantor bank menurut kelompok bank per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Jumlah kantor bank menurut kelompok bank Kantor pusat Kantor cabang KC pembantu 1 1 2 - 3 4 - 1 - 1 - - - 49 5 67 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 10 24 32 21 38 18 11 18 4 10 6 7 4 73 16 292 Kantor kas 3 3 4 1 4 5 2 4 1 5 1 2 - 37 5 77 Provinsi Lampung 5.2.5.6. Prasarana Umum Lain Prasarana umum lain yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang diantaranya prasarana jalan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Adanya prasarana jalan yang baik akan menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memberikan akses bagi masyarakat pedesaan untuk berusaha, menciptakan lapangan kerja, memperlancar arus barang dan jasa, serta menjamin bahan pangan dan bahan pokok lainnya. Menurut hasil penelitian (NSS, 2015) menyimpulkan bahwa variabel infrastruktur jalan terdapat pengaruh positif terhadap manfaat sosial ekonomi dengan tingkat hubungannya tinggi. Berdasarkan data BPS (2023) menyatakan Provinsi Lampung memiliki kategori jalan baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kategori kondisi jalan terbaik terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dengan panjang jalan 112,44 km sedang kondisi jalan kategori rusak berat terdapat di Kabupaten di Way Kanan 67 km. 190
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.30. Panjang jalan menurut kondisi jalan per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 (sumber: BPS, 2023) Kabupaten/Kota Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Bandar Lampung (kota) Metro (kota) Panjang jalan menurut kondisi jalan (km) Baik 64,29 102,84 55,25 85,55 112,44 69,16 86,83 26,80 101,24 21,56 21,84 57,29 11,22 8,18 7,87 Sedang 28,80 23,00 32,619 35,78 90,17 59,62 87,79 21,80 30,20 12,39 9,80 27,60 0,77 1,20 7,08 Rusak 7,8 13,38 6,00 3,40 35,20 15,82 19,48 4,80 1,00 2,00 2,80 14,14 - - 0,70 Rusak berat 12,05 57,30 10,60 10,20 32,40 9,78 67,00 14,45 10,00 4,00 6,60 30,90 - - 0,20 Provinsi Lampung 832,66 468,63 126,51 265,48 5.3. CETAK BIRU (BLUE PRINT) PPM Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 mendefinisikan 3 dokumen yang perlu disusun dalam penyelenggaraan PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Cetak biru (blue print) PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi. Sedangkan Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan Cetak Biru (blue print) PPM. Program PPM Tahunan adalah rencana pelaksanaan program PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya dari 191
GrandDesignPPM Provinsi Lampung badan usaha pertambangan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Blue print PPM menjadi dokumen dasar PPM sektor pertambangan sebagai rujukan bagi rencana induk PPM yang disusun oleh pemegang IUP/IUPK. Blue print PPM sektor pertambangan tidak memiliki periodisasi layaknya peta jalan (roadmap), karena blue print PPM sektor pertambangan merupakan dokumen pondasi layaknya rencana arsitektur sebuah bangunan gedung yang tidak seharusnya berubah terhadap waktu. Blue print PPM sektor pertambangan hanya dapat dievaluasi dan diubah 5 (lima) tahun sekali, namun tidak membuat yang baru (Kepmen ESDM 1824 K/30/MEM/2018). Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penyusunan isi/substansi dari blue print PPM sektor pertambangan ini, tidak menetapkan target tahunan. Isi/substansi dari blue print PPM sektor pertambangan berupa norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang perlu dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK yang kemudian dituangkan dalam rencana induk PPM. PPM sektor pertambangan di Provinsi Lampung dilaksanakan melalui 7 tahapan kegiatan, diantaranya tahap persiapan (engagement), tahap pengkajian (assesment), tahap perencanaan (planning), tahap formulasi rencana aksi (formulation action plan), tahap implementasi kegiatan (implementation), tahap evaluasi (evaluation), dan tahap terminasi (termination) atau penghentian program. Berikut ini penjabaran dari tahapan PPM sektor tambang di Provinsi Lampung: 1. Tahap persiapan (engagement) a. Penetapan wilayah/ring PPM Pelaku usaha pertambangan menetapkan wilayah objek sasaran PPM sekitar tambang. Objek sasaran PPM merupakan penerima manfaat berdasarkan lokasi yang terkena dampak langsung yang ditetapkan dengan mekanisme ring 1, ring 2, dan ring 3, atau dapat disesuaikan dengan dokumen lingkungan. Penetapan wilayah objek sasaran PPM dengan mekanisme ring dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 192
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 1. ring 1: a. Wilayahnya terkena dampak langsung dari kegiatan operasional pertambangan, diantaranya misal:
polusi udara (debu, bau, dll.),
polusi suara (kebisingan),
limbah pertambangan,
kerusakan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, dll.),
getaran akibat ledakan, dll.; b. Pengukuran dampak sebagaimana huruf a di atas dilakukan hingga sejauh dampak langsung dari kegiatan operasional pertambangan tersebut masih dirasakan (contoh: dampak getaran ledakan, dampak bau, dll.); c. Masyarakat memiliki frekuensi hubungan tinggi dengan perusahaan, diantaranya:
desa/kelurahan yang berada jauh dari fasilitas utama perusahaan berada, namun memiliki frekuensi hubungan yang tinggi dapat dikategorikan sebagai ring 1,
desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan sebagai desa/kelurahan binaan perusahaan; d. Merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dengan lingkupnya adalah satu atau beberapa desa/kelurahan yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi baseline (pendahuluan) dan Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan):
desa/kelurahan yang berada dalam WIUP,
desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan WIUP,
desa/kelurahan yang terdampak akibat pengangkutan hasil tambang. 193
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 2. ring 2: a. Wilayahnya terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan, diantaranya misal:
dampak kepada kegiatan pertanian,
dampak kepada sungai,
dampak kepada air tanah maupun kesuburan tanah,
dampak kepada kualitas udara, dll.; b. Masyarakat memiliki frekuensi hubungan sedang dengan perusahaan; c. Merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dengan lingkupnya adalah satu atau beberapa kecamatan yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi baseline (pendahuluan) dan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) namun masih dalam lingkup administrasi kabupaten yang sama dengan wilayah ring I:
desa/kelurahan yang tidak berada dalam WIUP, tidak berbatasan langsung dengan WIUP, maupun tidak terdampak akibat pengangkutan hasil tambang, namun masih berada dalam satu kabupaten. 3. ring 3: a. Wilayahnya terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan, diantaranya misal:
dampak kepada kegiatan pertanian,
dampak kepada sungai,
dampak kepada air tanah maupun kesuburan tanah,
dampak kepada kualitas udara, dll.; b. Masyarakat memiliki frekuensi hubungan rendah dengan perusahaan; c. Merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dengan lingkupnya adalah satu atau beberapa kabupaten yang area di 194
GrandDesignPPM Provinsi Lampung mana terdapat kelompok masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan dalam lingkup provinsi yang sama dengan wilayah ring I dan ring II atau lingkup nasional:
desa/kelurahan yang tidak berada dalam WIUP, tidak berbatasan langsung dengan WIUP, maupun tidak terdampak akibat pengangkutan hasil tambang, namun masih berada dalam satu provinsi. 4. Ketentuan mengenai wilayah objek sasaran PPM yang terkena dampak kegiatan pertambangan yang berada/berlokasi di luar wilayah Provinsi Lampung. Bagi wilayah yang secara administratif berada di luar wilayah Provinsi Lampung namun terkena dampak pertambangan dari kegiatan pertambangan yang berada/berlokasi di luar wilayah Provinsi Lampung, maka tetap dapat menjadi wilayah objek sasaran PPM. Penetapan wilayah objek sasaran PPM dimaksud ditetapkan sebagaimana kriteria penetapan yang diatur dalam Blueprint PPM sektor tambang yang berlaku di wilayah Provinsi di mana wilayah tersebut berada. 5. Ketentuan mengenai kegiatan pertambangan yang berada/berlokasi di luar wilayah Provinsi Lampung, namun berdampak kepada wilayah yang berada di Provinsi Lampung Bagi wilayah yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Lampung, namun terdampak kegiatan pertambangan yang berlokasi/berada di luar wilayah Provinsi Lampung, maka ditetapkan sebagai objek sasaran PPM bagi perusahaan tersebut. Penetapan wilayah objek sasaran PPM dimaksud ditetapkan sebagaimana kriteria penetapan yang diatur dalam Blueprint PPM sektor tambang Provinsi Lampung. b. Penetapan kapasitas anggaran atau kemampuan perusahaan dalam melaksanakan PPM 195
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Jumlah nominal atau kapasitas anggaran pelaksanaan PPM ditetapkan secara otonom oleh perusahaan yang kemudian dituangkan ke dalam RKAB. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 10 (2) menyatakan bahwa Program PPM tahunan disusun sebagai bagian dari RKAB (Rencana Kerja anggaran Biaya). Selanjutnya diteruskan pada pasal 13 (1 dan 3) yang menyatakan bahwa program PPM beserta besaran RKAB disetujui oleh Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur. Pembiayaan Program PPM berasal dari biaya operasional Badan Usaha Pertambangan yang tercantum dalam RKAB. Pembiayaan program PPM dapat diintegrasikan dengan pembiayaan program CSR perusahaan pertambangan. Anggaran program PPM wajib ditingkatkan pada setiap tahunnya. Anggaran pembiayaan PPM dikelola langsung oleh perusahaan pertambangan. c. Penetapan kapasitas SDM pelaksana PPM Perusahaan dapat menetapkan Tim Kerja Pelaksana PPM yang telah disetujui oleh Badan Usaha Pertambangan sebagai tim kerja yang akan bertugas dalam melaksanakan kegiatan PPM sektor pertambangan. 2. Tahap pengkajian (assesment) a. Pendataan kondisi kemasyarakatan wilayah objek sasaran PPM Kondisi kemasyarakatan pada wilayah objek sasaran PPM yang telah ditetapkan berdasarkan ring PPM kemudian didata secara kuantitatif. Pendataan dilakukan terkait dengan beberapa variabel, diantaranya terkait elemen indeks pembangunan manusia, ekonomi masyarakat sekitar tambang, sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, 196
GrandDesignPPM Provinsi Lampung kelembagaan komunitas masyarakat sekitar tambang, hingga infrastruktur sekitar tambang. b. Observasi kondisi kemasyarakatan wilayah objek sasaran PPM Selain pendataan secara kuantitatif, kondisi kemasyarakatan wilayah objek sasaran PPM juga perlu didata secara kualitatif melalui proses observasi maupun melalui metode-metode lainnya. 3. Tahap perencanaan (planning) a. Penyusunan strategi PPM (internal perusahaan) Strategi-strategi PPM digali berdasarkan hasil data dan observasi yang dilakukan pada tahap pengkajian (assesment). Penyusunan strategi PPM dilakukan berdasarkan kategori pola PPM sektor tambang dalam Blueprint PPM: 1) Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat; 2) Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang; 3) Pengembangan sosial budaya & lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan; 4) Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; 5) Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Penggalian dan penyusunan strategi-strategi PPM tersebut dilaksanakan oleh internal perusahaan dan menjadi tanggung jawab perusahaan. b. Perumusan rencana aksi PPM (internal perusahaan) Hasil dari strategi-strategi PPM yang telah tergali melalui proses penyusunan strategi PPM, menjadi bahan dalam perumusan rencana aksi PPM. Rumusan rencana aksi PPM merupakan kumpulan strategi PPM yang telah diurutkan 197
GrandDesignPPM Provinsi Lampung melalui skala prioritas pelaksanaan strategi PPM. Proses perumusan rencana aksi PPM tersebut diurutkan melalui skala prioritas yang didasari dari variabel program utama PPM tahunan yang menjadi kewajiban perusahaan, dampak kegiatan PPM, kapasitas perusahaan (anggaran maupun SDM pelaksana PPM), dan variabel-variabel lain yang relevan. Proses penentuan skala prioritas pelaksanaan strategi PPM dapat dilakukan melalui beragam metode, diantaranya seperti: pembobotan (scoring), diagram tulang ikan (fishbone chart), skala kuadran (Eisenhower Decision Matrix), Analytical Hierarchy Process (AHP), dll. Penggunaan metode penentuan skala prioritas pelaksanaan strategi PPM tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Terdapat 8 program utama PPM tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 sebagaimana tertera dalam Tabel 5.31. Program utama tersebut menjadi acuan dalam kategorisasi rencana aksi PPM dalam Rencana Induk PPM. Dalam pelaksanaan kegiatan PPM sektor tambang, terdapat pengecualian bagi IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan IUP Operasi Produksi batuan, yaitu hanya wajib melaksanakan 3 program utama, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, dan Kemandirian ekonomi. Tabel 5.31. Program utama PPM tahunan (Kepmen ESDM 1824 K/30/MEM/2018) No. 1. Program Utama PPM Uraian Pendidikan Beasiswa Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar Bantuan tenaga pendidik Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan Pelatihan dan kemandirian masyarakat Kesehatan masyarakat sekitar tambang Tenaga kesehatan Sarana dan/atau prasarana kesehatan Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti: 2. Kesehatan 3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan
perdagangan 198
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. Program Utama PPM Uraian - - - - perkebunan pertanian peternakan perikanan kewirausahaan 4. 5. Kemandirian ekonomi Sosial dan budaya Pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah Pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan di bidang keagamaan Bantuan bencana alam Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat 6. 7. 8. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM c. Musyawarah Perencanaan PPM (bersama masyarakat) Hasil rumusan rencana aksi PPM yang telah tersusun berdasarkan skala prioritas kemudian dimusyawarahkan dengan masyarakat yang menjadi objek sasaran PPM melalui kepala desa/lurah, serta dengan pemangku kepentingan terkait pertambangan. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menyampaikan dan menjabarkan rumusan rencana aksi PPM kepada masyarakat, menyerap aspirasi, serta menetapkan rencana aksi PPM melalui mufakat. d. Penelusuran kapasitas SDM pelaksana PPM (internal perusahaan) Selain menetapkan Tim Kerja Pelaksana PPM yang berasal dari internal perusahaan, masyarakat juga harus terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PPM. Hal tersebut bersesuaian dengan prinsip partisipasi masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, namun juga 199
GrandDesignPPM Provinsi Lampung menjadi subjek dalam pelaksanaan PPM. Perusahaan perlu melakukan penelusuran kapasitas SDM pelaksana PPM, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari masyarakat. 4. Tahap formulasi rencana aksi (formulationactionplan) a. Sinkronisasi rencana aksi PPM (internal perusahaan) Hasil rumusan rencana aksi PPM yang telah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan PPM kemudian disinkronkan kembali dengan rencana kerja dan kapasitas perusahaan. Proses sinkronisasi tersebut untuk menyerap aspirasi/masukan dari masyarakat dalam wilayah objek sasaran PPM. Proses sinkronisasi juga perlu dilakukan melalui penyandingan dengan program antar pemangku kepentingan, agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) pelaksanaan program PPM pada wilayah objek sasaran PPM yang sama. Sinergi juga perlu dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti: pelaku usaha pertambangan yang lain, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga filantropi, hingga pemerintah (pusat, daerah, dan desa). Sinkronisasi dan sinergi tersebut perlu dilakukan dengan tujuan: untuk sinkronisasi dengan rencana/agenda kerja perusahaan; untuk untuk menghindari adanya tumpang tindih program pelaksanaan PPM; serta untuk menjalin kerja sama dan sinergi dalam pelaksanaan PPM. b. Musyawarah persiapan implementasi kegiatan PPM (bersama masyarakat) Musyawarah ini adalah musyawarah tahap kedua bersama masyarakat wilayah objek sasaran PPM dengan tujuan untuk memusyawarahkan proses pelaksanaan PPM. Pembagian tugas hingga penjelasan tahapan implementasi kegiatan PPM perlu dibahas dalam musyawarah tersebut sebelum tahap implementasi kegiatan PPM dilaksanakan. 200
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5. Tahap implementasi kegiatan (implementation) Proses implementasi kegiatan PPM dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi PPM yang telah disepakati dalam musyawarah tahap kedua; Anggaran pelaksanaan kegiatan PPM dikelola oleh perusahaan pertambangan yang dituangkan dalam RKAB; Anggaran pelaksanaan kegiatan PPM tidak dapat dikelola selain dari perusahaan pertambangan yang melaksanakan kegiatan PPM sektor pertambangan; Perkembangan kemajuan (progress) pelaksanaan PPM wajib disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakat secara transparan melalui media komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat; Perusahaan pertambangan dapat menggandeng pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan PPM. 6. Tahap evaluasi (evaluation) Proses evaluasi pelaksanaan PPM dilakukan secara rutin dalam periode RKAB tahunan. Perusahaan pertambangan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPM kepada Dirjen ESDM, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga kepada masyarakat melalui pemerintah desa/kelurahan setempat. Laporan Hasil Pelaksanaan PPM Sektor Tambang sebagaimana dimaksud meliputi: Laporan penyelenggaraan PPM; Laporan realisasi dan pencapaian biaya PPM. Pejabat pengawas pertambangan melakukan penilaian laporan hasil pelaksanaan PPM sektor tambang untuk dapat mengetahui indikator keberhasilan pelaksanaan PPM yang telah dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan. Keberhasilan pelaksanaan PPM sektor tambang diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: a. Perbaikan kelembagaan; b. Perbaikan usaha/bisnis; c. Perbaikan pendapatan; 201
GrandDesignPPM Provinsi Lampung d. Perbaikan lingkungan; e. Perbaikan kehidupan; f. Perbaikan masyarakat; dan g. Pengembangan wilayah. Peningkatan anggaran PPM dalam RKAB juga menjadi indikator yang perlu diukur dalam proses evaluasi dan penilaian hasil pelaksanaan PPM sektor tambang. Pejabat pengawas pertambangan dapat memberikan rekomendasi terhadap capaian hasil pelaksanaan PPM sektor tambang, maupun memberikan sanksi apabila pelaksanaan PPM yang belum memenuhi regulasi yang berlaku. Sanksi terberat adalah pemberian sanksi administratif kepada perusahaan tambang jika tidak melaksanakan PPM sektor tambang. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program PPM juga perlu diaktifkan mengingat posisi masyarakat sekitar tambang adalah entitas yang terdampak langsung terhadap aktivitas tambang. Pola keterlibatan dalam pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui beragam cara. Pembangunan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program PPM perlu lebih digiatkan. Pola sanksi sosial masyarakat bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi atau mendukung kegiatan PPM dapat menjadi salah satu cara dalam membangun partisipasi aktif tersebut. 7. Tahap terminasi (termination) Tahap ini adalah tahap paling akhir dari rangkaian penyelenggaraan PPM sektor tambang. Tahap ini merupakan tahap pemberhentian pendampingan atau fasilitasi kegiatan PPM pada wilayah objek sasaran PPM. Rencana induk PPM sektor tambang menetapkan batasan pada tiap indikator keberhasilan pelaksanaan PPM sektor tambang sampai sejauh mana sebuah program PPM dapat dinyatakan dihentikan. Sebagai bagian akhir, perusahaan pertambangan juga perlu menyampaikan keberhasilan pelaksanaan PPM sektor tambang kepada khalayak umum. Penyampaian tersebut merupakan bagian dari prinsip pengakuan hasil PPM dalam 202
GrandDesignPPM Provinsi Lampung model PPM. Pengakuan hasil PPM dapat dilakukan dengan cara mempromosikan hasil PPM. 203
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.28. Detail Pola PPM Sektor Tambang 204
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.3.1. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat. 5.3.1.1. Peningkatan dimensi kesehatan Program peningkatan dimensi kesehatan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 2. Kesehatan Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian dimensi kesehatan dilakukan oleh perusahaan pertambangan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.32. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi kesehatan No. 1. 2. 3. Kegiatan pengkajian Pendataan jumlah penduduk desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM Pendataan jumlah tenaga kesehatan di wilayah objek sasaran PPM Penghitungan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM (kategorisasi rasio: rendah, sedang, tinggi) Observasi kondisi pelayanan kesehatan di wilayah objek sasaran PPM 4. jenis Pendataan Pendataan Penghitungan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam meningkatkan dimensi kesehatan: 205
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.33. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi kesehatan No. 1. Strategi PPM Program peningkatan jumlah tenaga kesehatan Penjelasan Jumlah peningkatan tenaga kesehatan didasari dari hasil penghitungan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada desa/kelurahan yang masih berada pada kategori rasio rendah dan sedang maka jumlah tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan, sedangkan apabila rasio tinggi, maka program ini tidak diperlukan. Kategori rasio ditetapkan dalam rencana induk PPM. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan (skill upgrade) bagi para tenaga kesehatan di wilayah objek sasaran PPM. Program ini didasari dari hasil observasi yang memantau kondisi pelayanan kesehatan pada wilayah objek sasaran PPM. Hasil temuan observasi menjadi bahan dalam penyusunan program peningkatan manajemen pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Diantaranya seperti layanan penjemputan dengan ambulans, penanganan pertolongan pertama, layanan kesehatan 24 jam, dll. Perusahaan pertambangan dapat memrogramkan pemberian pelayanan kesehatan maupun jaminan kesehatan bagi masyarakat pada wilayah objek sasaran PPM. Bentuk program tersebut dapat berupa asuransi kesehatan, pengobatan gratis berkala, dll. Program ini diantaranya dapat berupa: sosialisasi hidup sehat, senam rutin, peningkatan gizi bayi/masyarakat miskin, imunisasi, posyandu, pemeriksaan kesehatan rutin masyarakat, dll. Program ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem hidup sehat di masyarakat Program-program yang dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Program peningkatan kualitas tenaga kesehatan Program peningkatan manajemen pelayanan kesehatan 2. 3. 4. Program reaksi cepat pelayanan kesehatan Program pelayanan/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin 5. 6. Program peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat Program lomba desa/kelurahan sehat Program kesehatan lainnya 7. 8. 5.3.1.2. Peningkatan dimensi pendidikan Program peningkatan dimensi pendidikan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 1. Pendidikan Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian dimensi pendidikan dilakukan oleh perusahaan pertambangan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.34. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi pendidikan No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan jumlah penduduk desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM jenis Pendataan 206
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. 2. 3. Kegiatan pengkajian Penghitungan rasio jumlah guru/tenaga pendidik terhadap jumlah penduduk pada desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM (kategorisasi rasio: rendah, sedang, tinggi) Observasi kondisi pelayanan pendidikan di wilayah objek sasaran PPM jenis Penghitungan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam meningkatkan dimensi pendidikan: Tabel 5.35. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi pendidikan No. 1. Strategi PPM Penjelasan Program peningkatan jumlah guru/tenaga pendidikan Jumlah peningkatan guru/tenaga pendidikan didasari dari hasil penghitungan rasio jumlah guru/tenaga pendidikan terhadap jumlah penduduk. Pada desa/kelurahan yang masih berada pada kategori rasio rendah dan sedang maka jumlah tenaga guru/tenaga pendidikan masih perlu ditingkatkan, sedangkan apabila rasio tinggi, maka program ini tidak diperlukan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui bantuan tenaga pendidik. Kategori rasio ditetapkan dalam rencana induk PPM. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas bagi para guru/tenaga pendidikan di wilayah objek sasaran PPM. Program ini didasari dari hasil observasi yang memantau kondisi pelayanan pendidikan pada wilayah objek sasaran PPM. Hasil temuan observasi menjadi bahan dalam penyusunan program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan di wilayah tersebut. Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat Pemberian pelatihan keterampilan dan keahlian dasar bagi masyarakat Pembangunan ekosistem budaya membaca dan peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat Program-program yang dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak Program-program yang dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Program peningkatan mutu guru/tenaga pendidikan 2. 3. Program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Program beasiswa pendidikan Program peningkatan keterampilan dan keahlian dasar Program literasi dan pengembangan budaya baca Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak Program pendidikan lainnya 4. 5. 6. 7. 8. 207
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.3.1.3. Peningkatan dimensi pengeluaran Program peningkatan dimensi pengeluaran ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan 4. Kemandirian ekonomi Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian dimensi pengeluaran dilakukan oleh perusahaan pertambangan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.36. Proses pengkajian untuk peningkatan dimensi pengeluaran No. 1. 2. Kegiatan pengkajian Pendataan jumlah pengangguran terbuka di wilayah objek sasaran PPM Penghitungan rasio pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk pada desa/kelurahan di wilayah objek sasaran PPM (kategorisasi rasio: rendah, sedang, tinggi) Pendataan potensi ketenagakerjaan (jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan) di wilayah objek sasaran PPM Observasi potensi/peluang lapangan kerja di wilayah objek sasaran PPM Pendataan jumlah masyarakat miskin di wilayah objek sasaran PPM Observasi potensi sumber daya alam di wilayah objek sasaran PPM 3. 4. 5. 6. jenis Pendataan Penghitungan Pendataan Observasi Pendataan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam meningkatkan dimensi pengeluaran: Tabel 5.37. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan dimensi pengeluaran No. 1. Strategi PPM Penjelasan Program penyelenggaraan pameran/bursa kerja (job fair) Penyelenggaraan pameran/bursa kerja bagi masyarakat/umum di wilayah objek sasaran PPM yang juga menghadirkan perusahaan-perusahaan lain yang membuka lapangan kerja. Penyaluran tenaga kerja dari wilayah objek sasaran PPM yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu kepada perusahaan. Hasil tambang yang telah dihasilkan oleh perusahaan dapat dihilirisasikan atau didiversifikasikan melalui usaha masyarakat. Contoh: pengembangan usaha ukiran batu dari hasil tambang batuan, dll. 2. Program penyaluran tenaga kerja (job matching) Program pengembangan usaha masyarakat untuk hilirisasi dan/atau diversifikasi hasil tambang 3. 208
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. 4. 5. Strategi PPM Program pembukaan lapangan kerja yang berbasis potensi sumber daya alam yang dimiliki desa/kelurahan Program pengembangan sentra-sentra industri baru yang berbasis SDA dan masyarakat 6. Program inkubasi bisnis 7. Program permodalan bersaing bagi wirausaha kompetitif 8. 9. Program fasilitasi dan pemberian akses pemasaran maupun ekspor produk Program fasilitasi perizinan, promosi, hingga kerja sama usaha 10. Program bantuan hidup bagi masyarakat miskin Penjelasan Hasil observasi potensi SDA yang ada di wilayah objek sasaran PPM menjadi bahan dalam pembukaan lapangan kerja berbasis SDA bagi masyarakat. Pengembangan sentra industri yang berbasiskan pada SDA yang dimiliki oleh desa/kelurahan, dan dikelola oleh masyarakat. Industri dapat berupa hilirisasi produk, diversifikasi produk, maupun industri kreatif. Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha/bisnis bagi masyarakat maupun pemuda di wilayah objek sasaran PPM. Pemberian bantuan permodalan bagi masyarakat yang memiliki wirausaha kompetitif. Pola pemberian bantuan permodalan dilakukan secara kompetisi/bersaing. Pemberian fasilitasi serta akses bagi usaha masyarakat yang menghasilkan produk, baik yang berorientasi domestik maupun ekspor. Pemberian fasilitasi perizinan usaha, promosi produk usaha masyarakat, hingga penjalinan kerja sama usaha. Pemberian bantuan hidup dasar bagi masyarakat miskin di wilayah objek sasaran PPM. Program-program lainnya yang dapat meningkatkan dimensi pengeluaran. 11. Program dimensi pengeluaran lainnya 5.3.2. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan. Program pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan 4. Kemandirian ekonomi 6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan 209
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.38. Proses pengkajian untuk pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai pascatambang No. 1. 2. 3. Kegiatan pengkajian Pendataan komoditas unggulan di wilayah objek sasaran PPM Pendataan sektor-sektor produksi di wilayah objek sasaran PPM Pendataan kegiatan usaha masyarakat dan industri kecil menengah (IKM) di wilayah objek sasaran PPM Pendataan lapangan kerja penduduk di wilayah objek sasaran PPM Observasi kapasitas masyarakat pada wilayah objek sasaran PPM dalam melaksanakan usaha jasa pertambangan 4. 5. jenis Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang: Tabel 5.39. Pilihan strategi PPM untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang No. 1. Strategi PPM Program pengembangan usaha jasa pertambangan yang berasal dari masyarakat Penjelasan Program ini mendorong tumbuhnya perusahaan jasa pertambangan yang berasal dari masyarakat di wilayah objek sasaran PPM. Usaha jasa pertambangan tersebut diantaranya dengan jenis usaha di bidang: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan pertambangan, dan/atau penambangan. Perusahaan melakukan pengembangan komoditas unggulan yang ada di wilayah objek sasaran PPM. Sektor-sektor produksi yang muncul di wilayah objek sasaran PPM dikembangkan hingga dapat mencapai fase industrialisasi. Dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dengan tujuan agar dapat menjadi pasar tenaga kerja di wilayah objek sasaran PPM. Program-program padat karya atau pengembangan kesempatan kerja. Program-program pascatambang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Program pengembangan komoditas unggulan desa/kelurahan Program pengembangan sektor produksi hingga industrialisasi Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal 2. 3. 4. 5. Program padat karya atau peningkatan kesempatan kerja Program pengembangan pascatambang 6. 210
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. 7. Strategi PPM Program pembangunan ekonomi sampai pascatambang lainnya Penjelasan Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat sampai pascatambang. 5.3.3. Pengembangan sosial budaya & lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit terdiri atas: 5.3.3.1. Pelestarian Adat istiadat dan Pengembangan Kearifan Lokal Program pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 5. Sosial dan budaya Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.40. Proses pengkajian untuk pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal jenis No. Pendataan 1. Pendataan 2. Pendataan 3. Observasi 4. Kegiatan pengkajian Pendataan adat istiadat yang mulai punah di wilayah objek sasaran PPM Pendataan adat istiadat yang masih lestari di wilayah objek sasaran PPM Pendataan kearifan lokal yang berlaku di wilayah objek sasaran PPM Observasi budaya dan kemasyarakatan di wilayah objek sasaran PPM Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal: 211
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.41. Pilihan strategi PPM untuk melestarikan adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal No. 1. Strategi PPM Penjelasan Program pelestarian adat istiadat, budaya, dan tradisi Program ini dapat dilaksanakan diantaranya melalui: literasi adat dan budaya bagi pemuda/i, pencatatan/pengarsipan adat dan budaya masyarakat, peningkatan peran tetua adat, dll.. Pengembangan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan menjadikannya norma-norma hidup dalam masyarakat. Pemilahan budaya-budaya yang layak dan disetujui oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi objek wisata. 2. Program pengembangan kearifan lokal masyarakat 3. Program pengembangan budaya yang layak dikembangkan untuk pariwisata Program pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal lainnya 4. Program-program lainnya yang terkait dengan pelestarian adat istiadat dan pengembangan kearifan lokal. 5.3.3.2. Pengembangan Kehidupan dan Kerukunan Beragama Program pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 5. Sosial dan budaya Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.42. Proses pengkajian untuk pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama Kegiatan pengkajian No. 1. Pendataan jumlah penduduk menurut agama yang dianut di wilayah objek sasaran PPM Pendataan kegiatan keagamaan yang masih aktif di wilayah objek sasaran PPM Pendataan kegiatan keagamaan yang mulai tidak aktif di wilayah objek sasaran PPM Pendataan konflik-konflik beragama yang pernah terjadi di wilayah objek sasaran PPM Observasi kehidupan dan kerukunan beragama pada masyarakat di wilayah objek sasaran PPM 2. 3. 4. 5. jenis Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan Observasi 212
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama: Tabel 5.43. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama No. 1. Strategi PPM Penjelasan Program bantuan bagi kegiatan-kegiatan keagamaan Program peningkatan peran tokoh agama dalam menjaga kehidupan dan kerukunan beragama Program penyejahteraan tokoh agama Program perjalanan/wisata religi Pemberian bantuan/fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Peningkatan peran tokoh agama melalui fasilitasi dalam menjaga kehidupan dan kerukunan beragama. 2. Pemberian bantuan bagi tokoh-tokoh agama (ustadz/ustadzah, guru ngaji, pastor, pendeta, pandita, biksu, dll.) . Pemberian fasilitas wisata religi bagi masing-masing pemuka agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Contoh: umroh, ziarah, dll. Pemberiaan bantuan pendidikan bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan (pondok pesantren, dll.) Diantaranya seperti: rembug beragama, penjagaan saat peribadatan hari raya Program-program lainnya yang terkait dengan kehidupan dan kerukunan beragama. 3. 4. Program bantuan pendidikan berbasis agama Program toleransi beragama 5. 6. 7. Program pengembangan kehidupan dan kerukunan beragama lainnya 5.3.3.3. Pengembangan olahraga dan seni Program pengembangan olahraga dan seni ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 2. Kesehatan 5. Sosial dan budaya Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian pengembangan olahraga dan seni melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.44. Proses pengkajian untuk pengembangan olahraga dan seni No. 1. 2. Kegiatan pengkajian Pendataan kegiatan olahraga yang berkembang di wilayah objek sasaran PPM Pendataan fasilitas olahraga yang ada di wilayah objek sasaran PPM jenis Pendataan Pendataan 213
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. 3. 4. 5. Kegiatan pengkajian Pendataan kegiatan seni yang berkembang di wilayah objek sasaran PPM Pendataan fasilitas kesenian yang ada di wilayah objek sasaran PPM Observasi pola olahraga dan berkesenian masyarakat di wilayah objek sasaran PPM jenis Pendataan Pendataan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan olahraga dan seni: Tabel 5.45. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan olahraga dan seni No. 1. Strategi PPM Penjelasan Penyelenggaraan kompetisi/lomba olahraga yang berkembang dan diminati di wilayah objek sasaran PPM (sepak bola, bulu tangkis, dll.) Pemberian fasilitas/peralatan olahraga bagi masyarakat (bola voli, raket, dll.) Pengembangan olahraga yang berasal dari tradisi maupun kreasi olahraga baru. Contoh: gobak sodor, engklek, egrang, dll. Penyelenggaraan kompetisi/lomba kreasi seni yang berkembang dan diminati di wilayah objek sasaran PPM (tari kreasi daerah, kerajinan tangan kearifan lokal, dll.) Penyediaan fasilitas seni masyarakat, diantaranya seperti: gamolan, busana tari, alat pematung, dll. Pendampingan masyarakat dalam berkesenian, diantaranya seperti: pelatihan bermain gamelan, mematung, membonsai, menari, dll. Program-program lainnya yang terkait dengan olahraga dan seni. Program kompetisi olahraga 2. Program penyediaan fasilitas olahraga Program pengembangan olahraga/permainan tradisi Program kompetisi kreasi seni 3. 4. 5. Program penyediaan fasilitas seni Program fasilitasi kegiatan berkesenian Program pengembangan pengembangan olahraga dan seni lainnya 6. 7. 5.3.3.4. Partisipasi dalam pengelolaan lingkungan Program partisipasi dalam pengelolaan lingkungan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 5. Sosial dan budaya 6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian partisipasi dalam pengelolaan lingkungan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: 214
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.46. Proses pengkajian untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan No. 1. Kegiatan pengkajian Observasi kondisi lingkungan di wilayah objek sasaran PPM (kondisi air, udara, kebisingan, cahaya, tanah, dll.) Observasi pola penanganan lingkungan di wilayah objek sasaran PPM (persampahan, banjir, irigasi, sanitasi masyarakat, dll.) Pendataan potensi bencana di wilayah objek sasaran PPM Observasi pola tanggap bencana di wilayah objek sasaran PPM (banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dll.) Observasi kondisi keamanan di wilayah objek sasaran PPM 2. 3. 4. 5. jenis Observasi Observasi Pendataan Observasi Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam partisipasi dalam pengelolaan lingkungan: Tabel 5.47. Pilihan strategi PPM untuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan No. 1. Strategi PPM Program peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam mengelola lingkungan Program rehabilitasi/reboisasi hutan atau lahan Program perbaikan lingkungan Penjelasan Program ini membangun ekosistem kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan melalui literasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan Program ini bertujuan untuk menghijaukan kembali hutan/lahan untuk memperbaiki kualitas udara dan perbaikan lingkungan hidup Program-program perbaikan lingkungan yang dapat dilakukan diantaranya: perbaikan kualitas udara, air sungai, unsur hara tanah, kebisingan, dll. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di wilayah objek sasaran PPM. Contoh: restocking bibit ikan di sungai, pelepasliaran burung, dll. Program ini didasari dari data potensi bencana yang ada di wilayah objek sasaran PPM. Program-program mitigasi bencana diantaranya seperti: pelatihan tanggap darurat gempa bumi, tsunami, kebakaran, pengendalian banjir, dll. Program ini dilaksanakan apabila terjadi suatu kejadian bencana, dengan memberikan bantuan-bantuan dasar dalam menghadapi bencana. Program-program yang dapat mendukung peningkatan kondusifitas keamanan di wilayah objek sasaran PPM Program-program lainnya yang terkait dengan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. 2. 3. Program pelestarian keanekaragaman hayati 4. Program mitigasi bencana 5. 6. Program bantuan bencana Program peningkatan kondusifitas keamanan Program partisipasi dalam pengelolaan lingkungan lainnya 7. 8. 215
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.3.4. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM 5.3.4.1. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Pendidikan Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 1. Pendidikan 7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.48. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan No. 1. Kegiatan pengkajian jenis Pendataan Pendataan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan di wilayah objek sasaran PPM (Karang Taruna, PKK, Taman Pendidikan Al'quran, Sekolah Minggu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dll.) Pendataan kegiatan komunitas masyarakat di bidang pendidikan di wilayah objek sasaran PPM Observasi kondisi kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan di wilayah objek sasaran PPM Pendataan 2. 3. Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan: Tabel 5.49. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan No. 1. Strategi PPM Program penataan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang Penjelasan Program penataan untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen kelembagaan, pembinaan/pendampingan kelembagaan, hingga upaya-upaya pengembangan kelembagaan. 216
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. Strategi PPM Penjelasan 2. 3. 4. pendidikan Program peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan Program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan baru yang dibutuhkan bagi masyarakat Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan lainnya Diantaranya seperti: pelatihan bagi pengelola Karang Taruna, PKK, dll. Pembentukan kelembagaan baru Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pendidikan. 5.3.4.2. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Kesehatan Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 2. Kesehatan 7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.50. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan di wilayah objek sasaran PPM (posyandu, klub olahraga, dll.) Pendataan kegiatan komunitas masyarakat di bidang kesehatan di wilayah objek sasaran PPM (senam sehat, imunisasi, pengobatan massal, dll.) Observasi kondisi kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan di wilayah objek sasaran PPM jenis Pendataan 2. Pendataan 3. Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan: 217
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.51. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan No. 1. Strategi PPM Program penataan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan Program peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan Program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan baru yang dibutuhkan bagi masyarakat Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan lainnya Penjelasan Program penataan untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen kelembagaan, pembinaan/pendampingan kelembagaan, hingga upaya-upaya pengembangan kelembagaan. 2. Diantaranya seperti: pelatihan bagi pengelola Posyandu, dll. 3. Pembentukan kelembagaan baru 4. Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang kesehatan. 5.3.4.3. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Ekonomi Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan 4. Kemandirian ekonomi 7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.52. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi di wilayah objek sasaran PPM (koperasi, kelompok usaha masyarakat, BUMDes, dll.) Pendataan kegiatan komunitas masyarakat di bidang ekonomi di wilayah objek sasaran PPM (pasar rakyat, perdagangan komoditas, desa wisata, dll.) Observasi kondisi kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi di wilayah objek sasaran PPM jenis Pendataan 2. Pendataan 3. Observasi 218
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi: Tabel 5.53. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi No. 1. Strategi PPM Program penataan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi Program peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi Program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi baru yang dibutuhkan bagi masyarakat Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi lainnya Penjelasan Program penataan untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen kelembagaan, pembinaan/pendampingan kelembagaan, hingga upaya-upaya pengembangan kelembagaan. 2. Diantaranya seperti: pelatihan bagi pengelola BUMDes, koperasi, pelatihan Pokdarwis, dll. 3. Pembentukan kelembagaan baru 4. Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang ekonomi. 5.3.4.4. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan 4. Kemandirian ekonomi 7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: 219
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.54. Proses pengkajian untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah objek sasaran PPM (kelompok tani, kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani, kelompok nelayan, dll.) Pendataan kegiatan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah objek sasaran PPM (pasar rakyat, perdagangan komoditas, desa wisata, dll.) Observasi kondisi kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah objek sasaran PPM jenis Pendataan 2. Pendataan 3. Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Pilihan penyusunan strategi PPM dalam pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan: Tabel 5.55. Pilihan strategi PPM untuk pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan No. 1. Strategi PPM Program penataan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan Program peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan Program pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan baru yang dibutuhkan bagi masyarakat Program pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan lainnya Penjelasan Program penataan untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen kelembagaan, pembinaan/pendampingan kelembagaan, hingga upaya-upaya pengembangan kelembagaan. 2. Diantaranya seperti: pelatihan bagi pengelola kelompok tani, kelompok peternak, dll. 3. Pembentukan kelembagaan baru 4. Program-program lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 5.3.5. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM Proses penyusunan rencana aksi PPM dalam Rencana Induk PPM perlu merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perencanaan 220
GrandDesignPPM Provinsi Lampung tata ruang hingga perencanaan pengembangan infrastruktur dalam dokumen RTRW tersebut perlu dijadikan rujukan sebelum pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM direncanakan dan dilaksanakan. 5.3.5.1. Peningkatan prasarana pendidikan Program peningkatan prasarana pendidikan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 1. Pendidikan 8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian peningkatan prasarana pendidikan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.56. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pendidikan No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan jumlah prasarana pendidikan di wilayah objek sasaran PPM (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, dll.) Observasi kondisi prasarana pendidikan di wilayah objek sasaran PPM 2. jenis Pendataan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Tabel 5.57. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pendidikan No. 1. Strategi PPM Penjelasan Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Program pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan Program peningkatan prasarana pendidikan lainnya Contoh: pembangunan gedung sekolah, renovasi sekolah, pengadaan peralatan sekolah, pembangunan perpustakaan masyarakat, dll.. Contoh: pengecatan gedung sekolah, pembersihan toilet sekolah, dll. Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana pendidikan. 2. 3. 221
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.3.5.2. Peningkatan prasarana keagamaan Program peningkatan prasarana keagamaan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 5. Sosial dan budaya 8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian peningkatan prasarana keagamaan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.58. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana keagamaan No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan jumlah prasarana keagamaan di wilayah objek sasaran PPM (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, klenteng, dll.) Observasi kondisi prasarana keagamaan di wilayah objek sasaran PPM 2. jenis Pendataan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Tabel 5.59. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana keagamaan No. 1. 2. 3. Strategi PPM Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana keagamaan Program pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan Program peningkatan prasarana keagamaan lainnya Penjelasan Dalam bentuk pembangunan/renovasi gedung/pengadaan peralatan keagamaan, dll. Contoh: pembersihan tempat ibadah, dll. Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana keagamaan. 222
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.3.5.3. Peningkatan prasarana kesehatan Program peningkatan prasarana kesehatan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 2. Kesehatan 8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian peningkatan prasarana kesehatan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.60. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana kesehatan No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan jumlah prasarana kesehatan di wilayah objek sasaran PPM (rumah sakit, poliklinik, klinik bersalin, posyandu, dll.) Observasi kondisi prasarana kesehatan di wilayah objek sasaran PPM 2. jenis Pendataan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Tabel 5.61. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana kesehatan No. 1. Strategi PPM Penjelasan Dalam bentuk pembangunan/renovasi gedung/pengadaan peralatan kesehatan, ambulans, dll. Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Program pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Program peningkatan prasarana kesehatan lainnya Contoh: peningkatan hygiene dan sanitasi fasilitas kesehatan, peningkatan sanitasi masyarakat, dll. Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana kesehatan. 2. 3. 5.3.5.4. Peningkatan prasarana pertanian & peternakan Program peningkatan prasarana pertanian & peternakan ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan 8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. 223
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian peningkatan prasarana pertanian & peternakan melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.62. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pertanian & peternakan No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan jumlah prasarana pertanian & peternakan di wilayah objek sasaran PPM (saluran irigasi, fasilitas penggilingan padi, fasilitas rumah pemotongan hewan, dll.) Observasi kondisi prasarana kesehatan di wilayah objek sasaran PPM 2. jenis Pendataan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Tabel 5.63. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pertanian dan peternakan No. 1. Strategi PPM Penjelasan Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan Program pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan Program peningkatan prasarana pertanian dan peternakan lainnya Contoh: pembangunan saluran irigasi, pembangunan fasilitas penggilingan padi, pembangunan fasilitas rumah pemotongan hewan, pengembangan kawasan budidaya perikanan, dll. Contoh: peningkatan manajemen irigasi pertanian, fasilitas pemotongan hewan, penerapan teknologi pertanian, dll. Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana pertanian dan peternakan. 2. 3. 5.3.5.5. Peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi Program peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan 4. Kemandirian ekonomi 8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: 224
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Tabel 5.64. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan jumlah prasarana perdagangan di wilayah objek sasaran PPM (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, dll.) Pendataan jumlah fasilitas perniagaan di wilayah objek sasaran PPM (bank, pegadaian, koperasi, dll.) Observasi kondisi prasarana ekonomi di wilayah objek sasaran PPM 2. 3. jenis Pendataan Pendataan Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Tabel 5.65. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi No. 1. Strategi PPM Penjelasan Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi Program pemeliharaan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi Program peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi lainnya Contoh: penyediaan area pasar rakyat, penyediaan pergudangan hasil komoditas masyarakat, penyediaan logistik untuk meningkatkan akses pasar, dll. Contoh: peningkatan manajemen kebersihan pasar, dll. 2. 3. Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana pemberdayaan ekonomi. 5.3.5.6. Peningkatan prasarana umum lain Program peningkatan prasarana umum lain ini masuk ke dalam kategori Program Utama PPM nomor: 8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Tahap pengkajian (assesment): pendataan dan observasi Pengkajian peningkatan prasarana umum lain melalui pendataan dan observasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.66. Proses pengkajian untuk peningkatan prasarana umum lain No. 1. Kegiatan pengkajian Pendataan status jalan di wilayah objek sasaran PPM (jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, lingkungan, dll.) Observasi kondisi jalan yang berada di wilayah objek sasaran PPM (baik, sedang, rusak, rusak berat) Pendataan jumlah prasarana telekomunikasi di wilayah objek sasaran PPM (BTS, telkom, dll.) Pendataan jumlah prasarana logistik wilayah objek sasaran PPM (kantor pos, 2. 3. 4. jenis Pendataan Observasi Pendataan Pendataan 225
GrandDesignPPM Provinsi Lampung No. Kegiatan pengkajian jenis 5. 6. pergudangan, dll.) Observasi sarana kelistrikan wilayah objek sasaran PPM Observasi kecukupan air minum dan air baku di wilayah objek sasaran PPM Observasi Observasi Tahap perencanaan (planning): penyusunan strategi PPM Tabel 5.67. Pilihan strategi PPM untuk peningkatan prasarana umum lain No. 1. Strategi PPM Penjelasan Contoh: pembangunan/perbaikan jalan, prasarana telekomunikasi, prasarana logistik, kelistrikan, air bersih/minum, ruang terbuka hijau/taman, balai pertemuan/desa, museum adat dan budaya masyarakat setempat, dll. Contoh: perbaikan jalan rusak/berdebu, , dll. Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana umum lain Program pemeliharaan sarana dan prasarana umum lain Program peningkatan prasarana umum lain lainnya 2. 3. Program-program lainnya yang terkait dengan peningkatan prasarana umum lain. 5.4. Penetapan Indikator Program Prioritas PPM Indikator program prioritas PPM merujuk pada 8 program utama PPM diantaranya: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan 4. Kemandirian ekonomi 5. Sosial dan budaya 6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan 7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM 8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. Delapan program prioritas PPM tersebut menjadi indikator dalam penentuan tingkat keberhasilan penyelenggaraan PPM sektor tambang di Provinsi Lampung. Pola pengukuran tingkat keberhasilan PPM di Provinsi Lampung dapat diukur melalui ke delapan indikator tersebut dengan melalui beberapa metode, diantaranya seperti pembobotan (scoring), 226
GrandDesignPPM Provinsi Lampung maupun analisis-analisis lainnya yang relevan. Tujuan pengukuran tersebut adalah diketahuinya tingkat keberhasilan penyelenggaraan PPM sektor tambang di Provinsi Lampung. 5.5. Pedoman Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi PPM Pengawasan terhadap penyelenggaraan PPM dilaksanakan oleh gubernur dengan menugaskan pejabat pengawas pertambangan (Pasal 2 ayat (7) huruf b Perpres 55 Tahun 2022). Pejabat pengawas pertambangan memiliki tugas dalam pengawasan tata kelola pengusahaan pertambangan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur (Pasal 2 ayat (8) Perpres 55 Tahun 2022). Pelanggaran terhadap penyelenggaraan PPM ditindaklanjuti oleh gubernur dalam bentuk pembinaan atau pemberian sanksi administratif (Pasal 2 ayat (9) Perpres 55 Tahun 2022). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas delegasi yang telah diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian kepada Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri (Pasal 6 Perpres 55 Tahun 2022). Pedoman pengawasan pelaksanaan PPM dengan merujuk pada dokumen yang telah disusun oleh perusahaan pertambangan diantaranya: 1. Rencana Induk PPM; 2. Program PPM Tahunan; 3. RKAB Tahunan; dan 4. SOP Program PPM Tahunan. Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sekurang-kurangnya memuat: 1. Rincian kegiatan dan pembiayaan program PPM Tahunan; 2. Kriteria keberhasilan; 3. Kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan; 4. Kesimpulan; dan 5. Rencana program PPM Tahunan periode tahun berikutnya untuk laporan realisasi pelaksanaan program PPM Tahunan semester kedua. 227
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5.6. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk PPM Setiap badan usaha atau pemegang IUP/IUPK wajib menyusun Rencana Induk PPM di sekitar WIUP/WIUPK dengan berpedoman pada Cetak Biru PPM (Pasal 179 ayat (1) PP 96 Tahun 2021 dan Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016). Penyusunan Rencana Induk PPM dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup (Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016), namun apabila studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup telah disusun, maka penyusunan Rencana Induk PPM dapat disusulkan. Rencana Induk PPM memuat rencana program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang (Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016). Badan usaha pertambangan wajib melakukan konsultasi atas Rencana Induk PPM dengan direktur jenderal atas nama menteri, gubernur, serta melibatkan bupati/walikota setempat dan masyarakat sekitar WIUP/WIUPK (Pasal 179 ayat (2) PP 96 Tahun 2021 dan Pasal 7 Permen ESDM 41 Tahun 2016). Namun dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka konsultasi atas Rencana Induk PPM dapat secara langsung dengan gubernur, serta melibatkan bupati/walikota setempat (melalui perangkat daerah) dan masyarakat sekitar WIUP/WIUPK tanpa harus melibatkan direktur jenderal. Konsultasi sebagaimana dimaksud adalah bagian dari pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi (Pasal 2 ayat (4) huruf b Perpres 55 Tahun 2022). Pemegang IUP/IUPK juga wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri, yang kemudian dituangkan dalam RKAB Tahunan (Pasal 179 ayat (4) dan Pasal 180 PP 96 Tahun 2021). Dalam keadaan ketetapan Menteri ESDM terkait besaran minimum alokasi dana pelaksanaan program PPM belum terbit, maka penghitungan besaran minimum alokasi dana pelaksanaan program PPM ditetapkan dalam dokumen blue print PPM ini hingga ketetapan menteri diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dari Pasal 22 hingga 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan diskresi. 228
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Program PPM dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan wajib disampaikan oleh pemegang IUP/IUPK kepada Menteri ESDM untuk disetujui (Pasal 180 ayat (1) PP 96 Tahun 2021). Penelusuran regulasi terkait dengan penyelenggaraan PPM sektor tambang dapat disarikan sebagaimana berikut ini: Ketentuan PPM: 1. Gubernur menyusun dan menetapkan blueprint PPM setelah mendapat pertimbangan dari Dirjen Minerba (Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 2. Proses penyusunan blueprint PPM: memperhatikan RPJMN/D, RTRWN/D, dan melibatkan bupati/walikota setempat (Pasal 2 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 3. Blueprint PPM dapat dievaluasi dan diubah satu kali setiap lima tahun (Pasal 4 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 4. Pedoman penyusunan blueprint PPM ditetapkan oleh Menteri (Pasal 43 ayat (3) Permen ESDM 26 Tahun 2018); 5. Dalam keadaan blueprint PPM belum ditetapkan oleh Gubernur: pemegang IUP/IUPK tetap wajib menyusun Rencana Induk PPM (Pasal 57 Permen ESDM 26 Tahun 2018); 6. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program PPM di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 179 ayat (1) PP 96 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (1) Permen ESDM 25 Tahun 2018, Pasal 38 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 7. PPM merupakan bagian dari Tata kelola pengusahaan pertambangan (Pasal 3 ayat (4) huruf f Permen ESDM 26 Tahun 2018); 8. Program PPM dalam rencana induk PPM memuat rencana dari operasi produksi hingga pasca tambang (Pasal 38 ayat (3) Permen ESDM 25 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (3) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 229
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 9. Program PPM dalam rencana induk PPM harus dikonsultasikan dengan menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat (Pasal 179 ayat (2) PP 96 Tahun 2021, Pasal 7 Permen ESDM 41 Tahun 2016); 10. Program PPM dalam rencana induk PPM diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK (Pasal 179 ayat (3) PP 96 Tahun 2021); 11. Badan usaha pertambangan wajib menyusun program PPM tahunan dengan mengacu pada Rencana Induk PPM (Pasal 9 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 12. Masyarakat sekitar tambang dapat mengajukan usulan kegiatan dalam program PPM tahunan melalui gubernur untuk diteruskan kepada perusahaan pertambangan (Pasal 11 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 13. Program PPM tahunan harus dikonsultasikan dengan menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat (Pasal 12 Permen ESDM 41 Tahun 2016); 14. Perusahaan pertambangan wajib menyusun SOP pelaksanaan program PPM tahunan dan disampaikan kepada Dirjen atau Gubernur (Pasal 17 ayat (2), (3) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 15. Pembinaan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana induk PPM dan program PPM tahunan (Pasal 22 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 16. Perusahaan pertambangan membentuk unit pelaksana program PPM Tahunan minimal selevel manajer, dengan pembiayaan diluar biaya program PPM Tahunan (Pasal 18 ayat Permen ESDM 41 Tahun 2016); 17. Perusahaan pertambangan wajib melaksanakan sendiri program PPM tahunan (Pasal 17 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 18. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program PPM kepada Dirjen/Gubernur setiap 6 bulan, dan dapat meminta untuk mempresentasikannya (Pasal 181 PP 96 Tahun 2021, Pasal 20 Permen ESDM 41 Tahun 2016); 19. Rencana induk PPM wajib dievaluasi dan/atau diubah: secara berkala setiap 5 tahun, bila terjadi perubahan blueprint PPM, dokumen studi kelayakan, atau dokumen lingkungan (Pasal 10 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 20. Pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana induk PPM dan program PPM tahunan (Pasal 22 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 230
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 21. Sanksi administratif PPM (Pasal 25 Permen ESDM 41 Tahun 2016); 22. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPM diatur dalam peraturan menteri (Pasal 182 PP 96 Tahun 2021). Sinergi Pelaksanaan Program PPM: 1. Program PPM perusahaan pertambangan dapat disinergikan dengan program pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/desa (Pasal 230 UU 23 Tahun 2014); 2. Sinergi program tersebut dilakukan melalui musyawarah (Pasal 230 UU 23 Tahun 2014). Program PPM melalui ketenagakerjaan setempat, barang dan jasa dalam negeri, dan usaha jasa pertambangan lokal: 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 106 UU 3 Tahun 2020, Pasal 161 ayat (1) PP 96 Tahun 2021); 2. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional (Pasal 124 ayat (1) UU 3 Tahun 2020, Pasal 137 ayat (1) PP 96 Tahun 2021); 3. Jenis usaha jasa pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang (Pasal 124 ayat (3) UU 3 Tahun 2020, Pasal 137 ayat (2) PP 96 Tahun 2021): a. penyelidikan umum; b. eksplorasi; c. studi kelayakan; d. konstruksi pertambangan; e. pengangkutan; f. lingkungan; g. pertambangan; h. reklamasi dan pascatambang; 231
GrandDesignPPM Provinsi Lampung i. keselamatan pertambangan; dan/atau j. penambangan. 4. Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal (Pasal 125 ayat (3) UU 3 Tahun 2020, Pasal 138 ayat (2) PP 96 Tahun 2021). Kewenangan Provinsi: 1. IUP mineral bukan logam (Pasal 2 ayat (3) huruf a Perpres 55 Tahun 2022); 2. IUP mineral bukan logam jenis tertentu (Pasal 2 ayat (3) huruf b Perpres 55 Tahun 2022); 3. IUP batuan (Pasal 2 ayat (3) huruf c Perpres 55 Tahun 2022); 4. Berada dalam 1 daerah provinsi atau wilayah laut sampai 12 mil laut (Pasal 2 ayat (3) Perpres 55 Tahun 2022). Pembiayaan program PPM dan RKAB: 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Menteri (Pasal 177 ayat (1) PP 96 Tahun 2021); 2. RKAB Tahunan wajib mendapatkan persetujuan Menteri (Pasal 177 ayat (2) PP 96 Tahun 2021); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 177 ayat (3) PP 96 Tahun 2021); 4. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM (Pasal 108 ayat (2) UU 3 Tahun 2020); 5. Besaran minimum alokasi dana untuk pelaksanaan program PPM ditetapkan oleh menteri (Pasal 179 ayat (4) PP 96 Tahun 2021); 6. Pembiayaan program PPM tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP/IUPK (Pasal 38 ayat (4) Permen ESDM 25 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM 41 Tahun 2016) 232
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 7. Program PPM Tahunan sebagai bagian dari RKAB. RKAB Tahunan PPM terdiri dari (Pasal 38 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018, Pasal 10 ayat (2) Permen ESDM 41 Tahun 2016): a. pemetaan sosial masyarakat sekitar pertambangan; b. rencana induk PPM; c. pelaksanaan program PPM Tahunan; d. pembiayaan program PPM Tahunan. 8. Alokasi biaya program PPM dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK (Pasal 180 ayat (2) PP 96 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (5) Permen ESDM 25 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (3) Permen ESDM 41 Tahun 2016); 9. Dalam hal kegiatan program PPM Tahunan belum terlaksana, pembiayaan dialokasikan pada Program PPM Tahunan tahun berikutnya (Pasal 19 Permen ESDM 41 Tahun 2016); 10. Dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya (Pasal 180 ayat (4) PP 96 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (7) Permen ESDM 25 Tahun 2018). 11. Dalam hal ini terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program PPM (Pasal 180 ayat (3) PP 96 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (6) Permen ESDM 25 Tahun 2018); 12. Dalam hal terdapat sisa pembiayaan program PPM pada tahun berjalan, maka biaya tersebut dialokasikan pada tahun berikutnya (Pasal 15 Permen ESDM 41 Tahun 2016); 13. Pembiayaan program PPM tidak boleh tumpang tindih dengan pembiayaan program yang didanai melalui dana desa, APBD, atau sumber pembiayaan lainnya (Pasal 230, Pasal 294 UU 23 Tahun 2014, Pasal 16 Permen ESDM 41 Tahun 2016). 14. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program PPM sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri c.q. Dirjen atau Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dengan disertai besaran pembiayaan program PPM Tahunan (Pasal 180 ayat (1) PP 96 Tahun 2021, Pasal 13 Permen ESDM 41 Tahun 2016). 233
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Pelaporan perusahaan: 1. Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Menteri (Pasal 178 ayat (1) PP 96 Tahun 2021); 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas (Pasal 178 ayat (2) PP 96 Tahun 2021): a. laporan berkala; b. laporan akhir; dan/atau c. laporan khusus. 3. Laporan disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik (Pasal 178 ayat (3) PP 96 Tahun 2021); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 178 ayat (4) PP 96 Tahun 2021). Pendapatan negara dan pendapatan daerah: 1. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah (Pasal 128 ayat (1) UU 3 Tahun 2020); 2. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Pasal 128 ayat (2) UU 3 Tahun 2020); 3. Penerimaan pajak terdiri atas (Pasal 128 ayat (3) UU 3 Tahun 2020): a. Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan b. Bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. 4. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas (Pasal 128 ayat (4) UU 3 Tahun 2020): a. iuran tetap; b. iuran produksi; c. kompensasi data informasi; dan d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 234
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5. Pendapatan daerah terdiri atas (Pasal 128 ayat (5) UU 3 Tahun 2020): a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. iuran pertambangan rakyat; dan d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Iuran pertambangan rakyat menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 128 ayat (6) UU 3 Tahun 2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas: 1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 angka 3 UU 40 Tahun 2007). 2. IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi produksi wajib melaksanakan PPM (Pasal 38 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018); 3. IUP Operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 38 ayat (2) Permen ESDM 26 Tahun 2018); 4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang (Pasal 3 ayat (1) PP 47 Tahun 2012); 5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (1) PP 47 Tahun 2012); 6. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 4 ayat (2) PP 47 Tahun 2012); 235
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 7. Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 PP 47 Tahun 2012). Pembinaan dan pengawasan: 1. Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP (Pasal 139 UU 3 Tahun 2020, Pasal 2 ayat (1) huruf b Perpres 55 Tahun 2022); 2. Pemerintah daerah provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP (Pasal 140 UU 3 Tahun 2020, Pasal 2 ayat (1) huruf c Perpres 55 Tahun 2022); 3. Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB, antara lain (Pasal 141 ayat (1) UU 3 Tahun 2020, Pasal 16 PP 55 Tahun 2010): a. teknis pertambangan; b. produksi dan pemasaran; c. keuangan; d. pengolahan data mineral dan batu bara; e. konservasi sumber daya Mineral dan batu bara; f. keselamatan pertambangan; g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Izin 236
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 4. Pengawasan pada huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 ayat (2) UU 3 Tahun 2020); 5. Pengawasan pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 ayat (4) UU 3 Tahun 2020); 6. Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan dibebankan kepada menteri (Pasal 141 ayat (3,5) UU 3 Tahun 2020); 7. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 ayat (6) UU 3 Tahun 2020); 8. Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun (Pasal 17 ayat (2) PP 55 Tahun 2010); 9. Pengawasan PPM setempat paling sedikit meliputi (Pasal 31 ayat (1) PP 55 Tahun 2010): a. program PPM; b. pelaksanaan PPM; dan c. biaya PPM. 10. Pengawasan PPM dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 31 ayat (2) PP 55 Tahun 2010). Dampak kegiatan usaha pertambangan: 1. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak (Pasal 145 ayat (1) UU 3 Tahun 2020): a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam penguasaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 237
GrandDesignPPM Provinsi Lampung b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan. 2. Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 145 ayat (2) UU 3 Tahun 2020). Sanksi administratif: 1. Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....., Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 (Pasal 151 ayat (1) UU 3 Tahun 2020, Pasal 185 ayat (1) PP 96 Tahun 2021); 2. Pasal 179 ayat (1): Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pasal 179 ayat (4): Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri; 4. Pasal 180 ayat (1): Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; 5. Pasal 180 ayat (3): Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; 6. Pasal 180 ayat (4): Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya; 7. Pasal 181: Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan kepada Menteri. 8. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa (Pasal 151 ayat (2) UU 3 Tahun 2020, Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP 96 Tahun 2021): 238
GrandDesignPPM Provinsi Lampung a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan. 9. Kewenangan pemberian sanksi administratif (Pasal 2 ayat (3) Perpres 55 Tahun 2022): a. Oleh Dirjen:
IUP mineral radioaktif;
IUP mineral logam;
IUP batu bara.
b. Oleh Gubernur:
IUP mineral bukan logam;
IUP mineral bukan logam jenis tertentu;
IUP batuan. 10. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 7 UU 30 Tahun 2014). Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UU 30 Tahun 2014). 11. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas (Pasal 34 UU 30 Tahun 2014): a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaran pemerintahan terjadi; atau b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya. 239
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana induk PPM sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1284 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada gambar tahapan penyusunan rencana induk PPM berikut: Tahapan penyusunan rencana induk PPM: 240
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.29. Tahapan penyusunan rencana Induk PPM 241
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Berdasarkan gambar tahapan penyusunan rencana induk PPM tersebut dimulai dari penyusunan rencana induk PPM dengan rincian sebagai berikut: a. Menurut Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IUP dan/atau IUPK wajib menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan oleh gubernur. b. Untuk rencana induk PPM yang dibuat oleh pemegang IUP/IUPK memuat rencana program PPM selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diintegrasikan dengan program PPM. c. Dalam proses penyusunan rencana induk PPM melibatkan partisipasi masyarakat setempat juga Pemda Kabupaten/kota dan Provinsi selanjutnya diteruskan ke menteri ESDM c.q Dirjen Minerba. d. Selanjutnya jika program PPM telah dikonsultasikan dan maka program PPM tersebut diteruskan ke Gubernur/Dirjen untuk memberikan persetujuan, tetapi jika tidak disetujui terhadap program tersebut maka perlu diperbaiki oleh pemegang IUP/IUPK. e. Program PPM yang telah mendapat persetujuan oleh Gubernur/Dirjen selanjutnya ditetapkan sebagai Penetapan Rencana Induk PPM dan berlaku selama 5 (lima) tahun. f. Selanjutnya penetapan Rencana Induk PPM setelah 5 (tahun) dievaluasi kembali untuk keberlanjutan Rencana Induk PPM tersebut, apakah terjadi perubahan dokumen blueprint PPM dan terjadi perubahan studi kelayakan atau dokumen lingkungan. g. Jika tidak ada perubahan dalam dokumen tersebut maka Rencana Induk PPM masih berlaku, dan jika ada perubahan Rencana Induk PPM maka Rencana Induk PPM wajib diubah/dievaluasi kembali. 242
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 243
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 5.30. Tahapan penyusunan program PPM Tahunan Selanjutnya setelah proses penyusunan PPM selesai dibuat maka langkah berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan PPM sekitar tambang. Pelaksanaan PPM sekitar tambang terbagi atas 4 tahapan yaitu: 1. Tahapan Persiapan (engagement); Tahapan perencanaan PPM terdiri atas pemilihan wilayah objek sasaran PPM (ring PPM) yang disesuaikan dengan penetapan kapasitas anggaran/kemampuan perusahaan, penetapan kapasitas SDM sebagai pelaksana PPM, dan selanjutnya perusahaan membentuk unit pelaksana program PPM Tahunan. Program PPM yang dibuat pun bersinergi dengan program pemerintah daerah/desa setempat. 2. Tahapan Pengkajian (assesment); Tahapan pengkajian meliputi pendataan kondisi kemasyarakatan pada wilayah objek sasaran PPM, observasi kondisi kemasyarakatan pada wilayah objek sasaran PPM sehingga Program PPM sesuai dengan daerah setempat. 3. Tahapan Perencanaan (planning); a. Tahapan perencanaan meliputi penyusunan kategori PPM dengan mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kategori strategis PPM terdapat 4 faktor yaitu peningkatan IPM, pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang s.d. pelaksanaan pascatambang, pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat, pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM, dan Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. b. Selanjutnya perumusan rencana aksi PPM yang terdapat pada program utama PPM Tahunan diantaranya pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil/pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, pembentukan kelembagaan masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM, dan pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM. c. Melakukan musyawarah perencanaan PPM (bersama masyarakat) 244
4. 5. 6. GrandDesignPPM Provinsi Lampung d. Melakukan penelusuran kapasitas SDM sebagai pelaksana PPM. Tahapan Formulasi Rencana Aksi (formulationactionplan); Tahapan formulasi rencana aksi meliputi sinkronisasi rencana aksi PPM, musyawarah persiapan implementasi kegiatan PPM (bersama masyarakat), Tahapan Implementasi Kegiatan (implementation); Tahapan implementasi kegiatan PPM bahwa perusahaan perta,mbangan melaksaakan sendiri Program PPM Tahunan. Tahapan Evaluasi (evaluation); a. Tahapan evaluasi PPM dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dengan Program PPM Tahunan. Pengevaluasi dilakukan terhadap program, pelaksanaan dan pembiayaan. Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas pertamabangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pengawasan dilaksanakan secara berkala (paling sedikit 1 tahun). dan Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada publik. b. Laporan realisasi PPM kepada Dirjen/Gubernur. Pelaporan dilakukan setiap 6 bulan dan melakukan presentasi laporan realisasi. c. Pengevaluasian terhadap program PPM, realisasi biaya program PPM, peningkatan produksi, sisa pembiayaan PPM. Apabila kesemua faktor tersebut tidak terealisasi maka dilakukan penilaian terhadap sanksi administratif. d. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIP atau IUP untuk penjualan. e. Pemberian kewenangan sanksi administratif oleh Dirjen dan Gubernur. 7. Tahapan Terminasi (termination) Tahapan terminasi merupakan pemenuhan indikator keberhasilan PPM terhadap perbaikan kelembagaan, usaha/bisnis, pendapatan, lingkungan, dan kehidupan. 245
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 246
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 247
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 248
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 249
Gambar 5.31. Tahapan pelaksanaan PPM GrandDesignPPM Provinsi Lampung 250
GrandDesignPPM Provinsi Lampung BAB VI KESIMPULAN Desain Besar (Grand Design) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di Provinsi Lampung ini menjadi rujukan dalam penyusunan Cetak Biru (BluePrint) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor tambang. Dokumen desain besar ini telah merumuskan blue print PPM dan sebagian besar isi dalam blue print tersebut telah termaktub dalam dokumen desain besar tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desain Besar ini telah melingkupi cetak biru PPM sektor tambang, walau secara legal dokumen blue print tersebut juga perlu disahkan melalui peraturan gubernur. Secara berkesinambungan, dokumen desain besar menjadi rujukan pertama terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Dokumen tersebut kemudian diturunkan menjadi dokumen cetak biru (blue print) PPM sektor tambang. Kedua dokumen tersebut disusun oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung. Dokumen blue print dilegalkan melalui Peraturan Gubernur yang kemudian menjadi dasar bagi seluruh pemegang IUP dan IUPK di Provinsi Lampung. Tidak ditemukan ketentuan terhadap masa berlaku dari dokumen blue print PPM, namun dokumen ini dapat dievaluasi atau diubah setiap 5 tahun sekali. Pada skala regional, yang merupakan sub wilayah provinsi, dokumen terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dinamakan dengan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dokumen ini disusun oleh perusahaan pertambangan atau pemegang IUP atau IUPK, dimana masyarakat di sekitar WIUP/WIUPK menjadi objek sasaran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini berlaku selama 5 (lima) tahun yang akan menjadi rujukan bagi perusahaan pertambangan dalam melaksanakan PPM secara tahunan. Pada rentang waktu tahunan, terdapat dokumen yang bernama Program PPM Tahunan, yang merupakan penjabaran dari dokumen rencana induk PPM pada rentang waktu tahunan. Program PPM Tahunan ini diwujudkan melalui Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang kemudian dikonsultasikan dan disetujui oleh Dirjen atau Gubernur. 251
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Substansi dari blue print PPM, tahapan penyusunan rencana induk PPM, penyusunan program PPM Tahunan, hingga pengawasan dan pemberian sanksi administratif bagi perusahaan dijabarkan secara berkesinambungan dalam dokumen desain besar ini. Tahapan Pelaksanaan Program PPM Tahunan dimulai dari tahap persiapan (engagement), pengkajian (assesment), perencanaan (planning), formulasi rencana aksi (formulation action plan), implementasi kegiatan (implementation), evaluasi (evaluation), hingga berakhir pada tahap terminasi (termination). Tahap terminasi dilakukan agar terjadi pemerataan terhadap proses pengembangan dan pemberdayaan pada masyarakat (tidak hanya fokus pada satu objek PPM). Sanksi administratif diberlakukan bagi perusahaan pertambangan dengan ketentuan sebagai berikut: tidak menyusun rencana induk PPM, tidak mengalokasikan dana PPM, tidak menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program PPM, tidak meningkatkan biaya program PPM (bila terjadi peningkatan produksi), tidak memindahkan biaya program PPM pada tahun berikutnya bila tidak terealisasi pada tahun berjalan, dan tidak menyampaikan laporan realisasi program PPM. Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa pengawasan terhadap penyusunan hingga pelaksanaan rencana induk PPM dan Program PPM menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga Gubernur dapat menunjuk pejabat pengawas pertambangan untuk dapat membina dan mengawasi penyelenggaraan PPM sektor tambang. Sedangkan pemberian sanksi administratif itu sendiri menurut Perpres 55 Tahun 2022 dibagi dua antara Pemerintah Provinsi melalui Gubernur dan Kementerian ESDM melalui Dirjen. Dirjen memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif bagi pemegang IUP mineral radioaktif, IUP mineral logam, dan IUP mineral batu bara. Sedangkan Gubernur memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP mineral bukan logam, IUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan IUP batuan. 252
GrandDesignPPM Provinsi Lampung DAFTAR PUSTAKA Abdi, M. (2019). Tehran Times. Retrieved January 9, 2023, from to-parts-to-be-strengthened Adi, A. N. I. Y. W., Widodo, S., & Nurwaskito, A. (2017). Analisis Reklamasi Tambang Batu Kapur Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Geomine, 5(2). (2016, February 2). Peta Tematik Indonesia. Retrieved December 27, 2022, from selatan/ Ariefianto, L., Hilmi, M. I., Indrianti, D. T., & Fajarwati, L. (2020). Community empowerment of limestone mountain area: Community development program PT Semen Puger Tbk. 485(1). Bertens, K. (2001). Jakarta: Gramedia. BPS Kabupaten Tanggamus. (2021). Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 1-364. BPS Kabupaten Lampung Selatan. (2022). Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 253
GrandDesignPPM Provinsi Lampung BPS Provinsi Lampung. (2023). Provinsi Lampung dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi lampung Budisantoso. (2020, March 14). konflik. ANTARA News. Retrieved December 28, 2022, from lampung-timur-picu-konflik Depdiknas. (2003). KamusBesarBahasaIndonesia. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. ESDM Provinsi Lampung. (n.d.). DayaMineralProvinsiLampung. ESDM Provinsi Lampung. Retrieved December 26, 2022, from FAO. (2000). Fauzan, M., Yusuf, M., & Iskandar, H. (2020). TINGKAT KEBERHASILAN KEGIATAN REKLAMASI AREA DISPOSAL MERANJAT PT. BUMI MERAPI ENERGI. TINGKAT MERAPIENERGI., 4(1), 59-66. Foy, N. (1994). EmpoweringPeopleatWork. London: Grower Publishing Company. Galtung, J. (2003). Peradaban. Eureka. Surabaya. Grzybowski, A. (2012). UN Department Of political Affairs. Hilal, N. (2021). Panas. Indometro Media. Retrieved January 11, 2023, from 254
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Isworo, T. (2020, February 26). Lampung Post. Retrieved December 28, 2022, from tml Kitula, A. G. N. (2005). The Environmental and Socio-economic Impacts Of Mining On Local Livelihoods In Tanzania: A Case Study Of Geita District. JournalOfCleaner Production, 14, 405-414. Koentjaraningrat. (1988). Djambatan. Kupas Tuntas. (2019). KerasUntukPemkot. Kupas Tuntas. Retrieved January 12, 2023, from Laurence, D. (2010, September). Establishing a sustainable mining operation: an overview. JournalofCleanerProduction, 19(2011), 278-284. 10.1016/j.jclepro.2010.08.019 Maarif, S. D. (2021). Tirto.ID. Retrieved January 13, 2023, from Mangkusubroto, K. (1995). Mining Investment Policy in Indonesia. IndonesiaMiningJournal, 1(3), 60. Mawandhi, H. (2016). Retrieved January 11, 2023, from 5-sampurna-nuswantara.html 255
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Munir, M., & Setyowati, D. N. (2017). Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan. 1(1). Murshed, S. M., & Tadjoeddin, M. Z. (2007). MICROCON Research Working Paper. Prasetyo. (2015). INFORMASI PETERNAKAN. Retrieved January 13, 2023, from arakat/ Salim. (2007). HukumPertambangandiIndonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Saunders, M., & Lewis, P. (2012). Pearson Education Limited. Sipahelut, M., Wiryawan, B., & Nurani, T. W. (2010). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. TesisIPB. Sudarmanto, dkk., E. (2020). danPemberdayaan. Yayasan Kita Menulis. Suharto, E. (2005). PT Refika Aditama. Bandung. Yasland, M. (2019). Republika Online. Retrieved January 12, 2023, from 256
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Yasland, M. (2019). republika.co.id. Retrieved January 9, 2023, from s-rajabasa-temui-dprd 257
LAMPIRAN GrandDesignPPM Provinsi Lampung 258
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Daftar di Provinsi Lampung 1. Kabupaten Lampung Barat Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Lampung Barat (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Sumber Jaya 2. Way Tenong Sindang Pagar Suka Jaya Simpang Sari Way Petai Sukapura Tugusari Tambak Jaya Padang Tambak Sukaraja Suka Nanti Tanjung Raya Mutar Alam Karang Agung Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Kelurahan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 259
No. 3. Sekincau 4. Belalau 5. Batu Brak 6. Balik Bukit 7. Sukau Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Puralaksana Fajar Bulan Tiga Jaya Waspada Giham Sukamaju Sekincau Pampangan Hujung Kenali Bedudu Sukarami Kejadian Lom Bumi Agung Turgak Serungkuk Suka Makmur Fajar Agung Kota Besi Canggu Gunung Sugih Pekon Balak Sukabumi Kegeringan Negeri Ratu Kembahang Sukaraja Kerang Teba Liyokh Kubu Perahu Way Empulau Ulu Watas Padang Dalom Gunung Sugih Sebarus Pasar Liwa Way Mengaku Padang Cahya Sukarame Bahway Sedampah Indah Tanjung Raya Hanakau Buay Nyerupa Tapak Siring Pagar Dewa Pekon Kelurahan Pekon Pekon Pekon Kelurahan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Kelurahan Kelurahan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 260
No. 8. Suoh 9 Gedung Surian 10. Kebun Tebu 11. Air Hitam 12. Pagar Dewa Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Jaga Raga Suka Mulya Bandar Baru Bumi Jaya Teba Pering Raya Tugu Ratu Banding Agung Roworejo Sumber Agung Sukamarga Sidorejo Ringin Sari Mekar Jaya Pura Mekar Cipta Waras Trimulyo Gedung Surian Pura Jaya Pura Wiwitan Tribudi Syukur Muara Jaya I Muara Jaya II Tribudi Makmur Tugu Mulya Cipta Mulya Muara Baru Sinar Luas Sidodadi Semarang Jaya Sumber Alam Gunung Terang Suka Jadi Sri Menanti Sinar Jaya Rigis Jaya Suka Damai Manggarai Basungan Batu Api Marga Jaya Mekar Sari Pagar Dewa Pahayu Jaya Sidodadi Sidomulyo Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 261
No. Kecamatan 13. Batu Ketulis 14. Bandar Negeri Suoh 15. Lumbok Seminung GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Suka Jaya Suka Mulya Agromulyo Atar Bawang Atar Kuwau Bakhu Batu Kebayan Campang Tiga Kubu Liku Jaya Luas Seumber Rejo Way Ngison Suoh Sri Mulyo Bandar Agung Ringin Jaya Bumi Hantatai Gunung Ratu Tanjung Sari Negeri Jaya Tembelang Tri Mekar Jaya Lombok Heni Arong Suka Banjar Lombk Timur Suka Banjar Iiujung Rembun Suka Maju Ujung Keagungan Tawan Suka Mulya Pancur mas Lombok Selatan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 262
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 2. Kabupaten Tanggamus Gambar 2. Peta Wilayah kabupaten Tanggamus (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Air Naningan Way Harong Air Kubang Karang Sari Sidomulyo Air Naningan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 263
No. Kecamatan 2. Bandar Negeri Semuong 3. Bulok 4. Cukuh Balak GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Sinar Jawa Datar Lebuay Batu Tegi Sinar Sekampung Margomulyo Negeri Agung Bandar Sukabumi Sanggi Rajabasa Gunung Doh Banding Atar Lebar Simpang Bayur Sanggi Unggak Sinar Bangun Tulung Sari Sinar Petir Napal Gunung Terang Banjar Masin Sukamara Suka Negara Suka Agung Timur Suka Agung Barat Pematang Nebak Tanjung Sari Karang Buah Sawang Balak Sukaraja Banjar Negeri Gedung Kejadianlom Sukapadang Kacamarga Pampangan Tanjung Jati Tanjung Raja Way Rilau Tengor Banjar Manis Tanjung Betuah Putih Doh Pekon Doh Kubulangka Kuta Kakhang Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 264
No. 5. Gisting 6. Kota Agung Barat 7. Kota Agung 8. Kota Agung Timur Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Suka Banjar Gisting Atas Gisting Bawah Purwodadi Kuta Dalom Banjarmanis Campang Sidokaton Landbaw Gisting Permai Belu Negara Batin Banjar Masin Kanyangan Kali Miring Payung Maja Pulau Benawang Gedung Jambu Kandang Besi Teba Bunuk Way Gelang Tela Gening Kesugihan Pajajaran Tanjung Agung Baros Kuripan Pasar Madang Negeri Ratu Penanggungan Terdana Kelungu Pardasuka Teratas Kusa Terbaya Kedamaian Kota Agung Kota Batu Campang Tiga Benteng Jaya Teba Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Kelurahan Kelurahan Kelurahan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 265
No. 9. Kelumbayan 10. Kelumbayan Barat 11. Limau 12. Pematang Sawa Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Karta Tanjung Anom Umbul Buah Kagungan Suka Banjar Menggala Mulang Maya Kampung Baru Batu Keramat Talang Rejo Tanjung Jati Umbar Paku Napal Negeri Kelumbayan Pekon Susuk Penyandingan Pekon Unggak Kiluan Negeri Sidoharjo Lengkukai Merbau Batu Patah Purwosari Margamulya Badak Kuripan Tegineneng Ketapang Padang Ratu Banjar Agung Pekon Ampai Pariaman Antar Brak Tanjung Siom Tanjung Jaya Tampang Tua Kaur Gading Tirom Way Nipah Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 266
No. 13. Pugung 14. Pulau Panggung Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Guring Betung Tanjungan Teluk Brak Karang Brak Pesanguan Way Asahan Tampang Muda Kampung Baru Martanda Taman Sari Campang Way Handak Gading Sumanda Tanjung Agung Babakan Gunung Kasih Tanjung Kemala Binjai Wangi Sukajadi Rantau Tijang Sinar Agung Negeri Ratu Way Jaha Tiuh Memon Banjar Agung Ilir Banjar Agung Udik Tanjung Heran Tangkit Serdang Way Pring Pungkut Sukamaju Sukamulya Kayu Hubi Gunung Tiga Way Manak Talang Lebar Talang Beringin Gunung Megang Tanjung Rejo Tanjung Begelung Sinar Mulyo Kemuning Gedung Agung Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 267
No. 15. Semaka 16. Sumberejo Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Penantian Muara Dua Tekad Pulau Panggung Way Ilahan Gunung Meraksa Batu Bedil Air Bakoman Sumber Mulya Sindang Marga Talang Jawa Tanjung Gunung Sinar Mancak Sri Menganten Tugu Papak Karang Rejo Garut Sidodadi Kacapura Tugurejo Bangunrejo Sukaraja Sedayu Kanoman Sudimoro Sudimoro Bangun Way Kerap Sri Purnomo Sri Kuncoro Sri Katon Pardawaras Karang Agung Sidomulyo Tulung Asahan Margomulyo Sukajaya Margoyoso Dadapan Simpang Kanan Margodadi Argopeni Sumber Mulyo Wonoharjo Tegal Binangun Sumberejo Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 268
No. 17. Talang Padang 18. Ulubelu 19. Wonosobo Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Sidomulyo Kebumen Argomulyo Sidorejo Kali Bening Kejayaan Suka Bumi Suka Negeri Jaya Banjar Sari Singosari Sinar Banten Sukarame Banding Agung Talang Padang Suka Negeri Suka Bandung Suka Merindu Sinar Semendo Negeri Agung Sinar Petir Way Halom Talang Sepuh Sinar Harapan Sinar Betung Datarajan Gunung Tigas Karang Rejo Pagar Alam Muara Dua Ngarip Penantian Gunung Sari Sirna Galih Ulu Semong Rejosari Sukamaju Tanjung Baru Sinar Banten Air Abang Petay Kayu Karang Anyar Kalirejo Dadirejo Banyu Urip Wonosobo Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 269
No. 20. Gunung Alip Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Soponyono Bandar Kejadian Way Panas Sinar Saudara Sridadi Lakaran Padang Ratu Parda Suka Tanjung Kurung Padang Manis Kejadian Dadisari Kalisari Banjar Negoro Pekon Balak Kunyayan Banjarsari Negeri Ngarip Sampang Turus Way Liwok Sumur Tujuh Dadi Mulyo Sri Melati Banjar Negeri Ciherang Sukaraja Banjar Agung Kedaloman Suka Banjar Suka Mernah Penanggungan Way Halom Pariaman Suka Damai Darussalam Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 270
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 3. Kabupaten Lampung Selatan Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Bakauheni Totoharjo Desa 271
No. 2. Candipuro 3. Jati Agung 4. Kalianda Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kelawi Bakauheni Hatta Semanak Rantau Minyak Sidoasri Way Gelam Titiwangi Trimomukti Bumi Jaya Rawa selapan Sinar Pasemah Beringin Kencana Banyumas Cintamulya Sinar Palembangan Karya Mulya Sari Batuliman Indah Way Huwi Jatimulyo Banjar Agung Gedung Harapan Gedung Agung Margomulyo Sidodadi Asri Purwotani Sumber Jaya Margodadi Margo Lestari Marga Agung Marga Kaya Sinar Rejeki Sidoharjo Rejomulyo Karang Anyar Fajar Baru Karang Sari Karang Rejo Margorejo Jondong Tengkujuh Pauh Tanjung Iman Maja Sumur Kumbang Bumi Agung Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kelurahan 272
No. 5. Katibung 6. Ketapang Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kalianda Way Urang Buah Berak Kesugihan Pematang Kecapi Babulang Sukaratu Palembapang Tajimalela Marga Catur Suka Tani Canggu Kedaton Merak Belantung Gunung Terang Munjuk Sempurna Bulok Agom Negeri Pandan Taman Agung Wai Lubuk Hara Banjar Manis Tarahan Karya Tunggal Babatan Pardasuka Sukajaya Tanjungratu Tanjungagung Tanjungan Trans Tanjungan Neglasari Rangai Tri Tunggal Sidomekar Sumur Rugul Tri Dharmayoga Legundi Ketapang Bangunrejo Karangsari Sri Pendowo Sumbernadi Tamansari Kelurahan Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 273
No. 7. Merbau Mataram 8. Natar Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kemukus Lebungnala Sidoasih Pematang Pasir Berundung Sidoluhur Wai Sidomukti Tanjung Baru Baru Ranji Karang Raja Mekar Jaya Suban Merbau Mataram Tri Harjo Panca Tunggal Talang Jawa Lebung Sari Puji Rahayu Batu Agung Sinar Karya Tanjung Harapan Karang Jaya Hajimena Sidosari Pemanggilan Natar Merak Batin Krawang Sari Muara Putih Tanjungsari Negara Ratu Rejosari Bumisari Candimas Pancasila Sukadamai Bandar Rejo Purwosari Rulung Raya Brantiraya Haduyang Banjarnegeri Mandah Rulunghelok Kali Sari Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 274
No. 9. Palas 10. Penengahan Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Wai Sari Rulung Mulya Rulung Sari Tanjung Sari Bangunan Sukaraja Suka Mulya Sukabakti Palas Pasemah Palas Jaya Pulau Tengah Bandan Hurip Palas Aji Rejo Mulyo Bali Agung Bumi Daya Bumi Restu Tanjung Jaya Bumi Asih Mekar Mulya Pematang Baru Kalirejo Bumi Asri Pulau Jaya Tanjung Heran Pisang Sukabaru Tetaan Sukajaya Penengahan Gayam Gedungharta Way Kalam Padan Kampungbaru Banjarmasin Klaten Pasuruan Ruang Tengah Kelau Taman Baru Kuripan Rawi Belambangan Kekiling Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 275
No. 11. Rajabasa 12. Sidomulyo 13. Sragi 14. Tanjung Bintang Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Gandri Tejang Pulau Sebesi Hargo Pancuran Kerinjing Cugung Batu Balak Kunjir Way Muli Sukaraja Rajabasa Banding Canti Canggung Betung Tanjung Gading Kota Guring Waymuli Timur Suak Siring Jaha Budi Daya Suka Maju Suka Marga Sidowaluyo Sidorejo Sidodadi Seloretno Kota Dalam Suka Banjar Talang Baru Bandar Dalam Campang Tiga Sidomulyo Banjar Suri Bakti Rasa Sukapura Mandalasari Sumber Sari Margajasa Kedaung Sumber Agung Kuala Sekampung Bandar Agung Margasari Kali Asin Lematang Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 276
No. 15. Tanjung Sari 16. Way Panji 17. Way Sulan Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Sabah Balau Sukanegara Galih Lunik Serdang Sinar Ogan Budi Lestari Jatibaru Jati Indah Trimulyo Sindang Sari Purwodadi Simpang Way Galih Rejomulyo Sri Katon Sidomukti Wawasan Bangunsari Mulyo Sari Kertosari Wonodadi Purwodadi Dalam Malangsari Sidoharjo Sidomakmur Sidoreno Balinuraga Pemulihan Purwodadi Sukamaju Banjarsari Karang Pucung Talang Way Sulan Sumberagung Mekarsari Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 277
4. Kabupaten Lampung Timur GrandDesignPPM Provinsi Lampung 278
No. 1. Metro Kibang 2. Batanghari 3. Sekampung 4. Margatiga GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Timur (Webgis BPS, 2023) Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk Sumber Agung Purbo Sembodo Kibang Margo Jaya Margo Toto Margo Sari Jaya Asri Buana Sakti Balai Kencono Rejo Agung Adi Warno Nampi Rejo Banar Joyo Telogo Rejo Sumber Rejo Banjar Rejo Bumi Harjo Bale Rejo Batang Harjo Bumi Mas Selo Rejo Sri Basuki Sumber Agung Purwodadi Mekar Sidomukti Karya Mukti Sidomulyo Sidodadi Trimulyo Girikarto Hargomulyo Wonokarto Suko Harjo Giri Kelopo Mulyo Sumber Gede Sambikarto Sumbersari Mekar Mulya Mekar Mukti Jadi Mulyo Mekar Sari Jaya Guna Sukaraja Tiga Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 279
No. 5. Sekampung Udik 6. Jabung 7. Pasir Sakti Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Gedung Wani Gedung Wani Timur Surya Mataram Nabang Baru Negeri Jemanten Negeri Agung Negeri Katon Sukadana Baru Tanjung Harapan Negeri Tua Tri Sinar Gunung Agung Gunung Pasir Jaya Gunung Sugih Besar Bauh Gunung Sari Brawijaya Sidorejo Pugung Raharjo Bojong Banjar Agung Tuba Mengandung Sari Sindang Anom Bumi Mulyo Gunung Mulyo Purwo Kencono Mekar Jaya Adirejo Asahan Belimbing Sari Gunung Mekar Benteng Sari Mumbang Jaya Gunung Sugih Kecil Pematang Tahalo Negara Batin Negara saka Jabung Adi Luhur Tanjung Sari Sambi Rejo Sumur Kucing Labuhan Ratu Kedung Ringin Rejo Mulyo Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 280
No. Kecamatan 8. Waway Karya 9. Marga Sekampung 10. Labuhan Maringgai 11. Mataram Baru 12. Bandar Sribhawono GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Purworejo Mulyosari Pasir Sakti Mekarsari Marga Batin Sido Rahayu Ngesti Karya Sumber Jaya Sumber Rejo Mekar Karya Tanjung Wangi Tri Tunggal Jembrana Karang Anom Karya Basuki Bungkuk Giri Mulyo Gunung Mas Batu Badak Peniangan Purwosari Gunung Raya Bukit Raya Karyatani Karya Makmur Bandar Negeri Maringgai Muara Gading Mas Labuhan Maringgai Sri Gading Sri Minosari Margasari Sukorahayu Karang Anyar Tulungpasik Mandala Sari Kebon Damar Mataram Baru Rajabasa Baru Teluk Dalem Wai Arang Waringin Jaya Sribhawono Sri Menanti Sri Pendowo Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 281
No. 13. Melinting 14. Gunung Pelindung 15. Way Jepara 16. Braja Selebah 17. Labuhan Ratu Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Bandar Agung Sadar Sriwijaya Mekar Jaya Sidomakmur Tanjung AJi Tebing Wana Sumberhadi Itik Rendai Negeri Agung Pempen Pelindung Jaya Wai Mili Nibung Braja Fajar Braja Emas Braja Caka Braja Dewa Sri Wangi Jepara Sumberjo Sri Rejosari Labuhan Ratu Dua Sumur Bandung Labuhan Ratu Satu Braja Sakti Braja Asri Sumber Marga Labuhan Ratu Danau Labuhan Ratu Baru Braja Gemiilang Braja Luhur Braja Kencana Braja Harjosari Braja Indah Braja Yekti Braja Mulya Labuhan Ratu Empat Labuhan Ratu Lima Labuhan Ratu Tiga Labuhan Ratu VII Labuhan Ratu Labuhan Ratu Enam Raja Basa Lama Raja Basa Lama Satu Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 282
No. 18. Sukadana 19. Bumi Agung 20. Batanghari Nuban 21. Pekalongan Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Raja Basa Lama Dua Labuhan Ratu VIII Labuhan Ratu IX Raja basa Batanghari Sukadana Baru Putra Aji Dua Pakuan Aji Bumi Nabung Udik Sukadana Timur Surabaya Udik Rantau Jaya Udik II Muara Jaya Rantau Jaya Udik Pasar Sukadana Mataram Marga Terbanggi Marga Sukadana Ilir Negara Nabung Bumi Ayu Putra Aji I Sukadana Selatan Sukadana Tengah Sukadana Jaya Marga Mulya Donomulyo Nyampir Bumi Tinggi Lehan Catur Swako Mulyo Asri Gunung Tiga Sukacari Negara Ratu Bumi Jawa Gedung Dalam Sukaraja Nuban Trisno Mulyo Cempaka Nuban Kedaton II (Dua) Kedaton Induk Kedaton I (Satu) Tulung Balak Purwosari Adirejo Sidodadi Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 283
No. 22. Raman Utara 23. Purbolinggo 24. Way Bungur Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Gondang Rejo Siraman Pekalongan Tulus Rejo Jojog Ganti Warno Kali Bening Wono Sari Adijaya Gantimulyo Raman Aji Rukti Sediyo Ratna Daya Kota Raman Rejo Binangun Rantau Fajar Raman Endra Raman Fajar Restu Rahayu Rejo Katon Rama Puja Taman Asri Taman Bogo Tambah Dadi Taman Cari Taman Endah Taman Fajar Tegal Gondo Toto Harjo Tambah Luhur Tanjung Inten Tegal Yoso Tanjung Kesuma Toto Mulyo Tegal Ombo Toto Projo Taman Negeri Tanjung Kencono Tambah Subur Tanjung Tirto Kali Pasir Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 284
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 5. Kabupaten Lampung Tengah Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Tengah (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Anak Ratu Aji 2. Anak Tuha Bandar Putih Tua Gedung Ratu Gedung Sari Karang Jawa Sri Mulyo Sukajaya Sri Katon Jaya Sakti Bumi Jaya Mulyo Haji Haji Pemanggilan Negara Bumi Ilir Bumi Aji Negara Aji Tua Negara Bumi Udik Negara Aji Baru Gunung Agung Tanjung Harapan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 285
No. 3. Bandar Mataram 4. Bandar Surabaya 5. Bangunrejo 6. Bekri Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Uman Agung Sriwijaya Mataram Sendang Agung Mataram Jati Datar Mataram Terbanggi Mulya Terbanggi Ilir Mataram Udik Mataram Jaya UPT Way Terusan SP 1 UPT Way Terusan SP 2 UPT Way Terusan SP 3 Sumber Rejeki Rajawali Surabaya Ilir Beringin Jaya Cempaka Putih Sidodadi Cabang Sumber Agung Gaya Baru Lima Subang Jaya Surabaya Baru Purwodadi Sidodadi Sidorejo Cimarias Bangun Rejo Sido Luhur Sidomulyo Timbul Rejo Suka Waringin Suka Negara Sri Pendowo Sinar Seputih Sinar Luas Tanjung Jaya Tanjung Pandan Mekar Jaya Suka Negeri Kedatuan Banjai Agung Renggas Kesumadadi Goras Jaya Sinar Banten/Bekri Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 286
No. 7. Bumi Nabung 8. Bumi Ratu Nuban 9. Gunung Sugih 10. Kalirejo Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kesuma Jaya Bangun Sari Bumi Nabung Selatan Bumi Nabung Baru Srikencono Bumi Nabung Timur Bumi Nabung Ilir Bumi Nabung Utara Srikencono Baru Sukajawa Sidokerto Sukajadi Wates Bumi Ratu Bumi Raharjo Bumi Rahayu Sidowaras Bulusari Tulung Kakan Terbanggi Subing Wono Sari Terbanggi Agung Gunung Sugih Raya Komering Agung Komering Putih Pajar Bulan Seputih Jaya Gunung Sari Gunung Sugih Buyut Udik Putra Buyut Buyut Ilir Buyut Utara Bangun Rejo Sriwaylangsep Wayakrui Kalirejo Balairejo Sribasuki Kaliwungu Kalidadi Srimulyo Sridadi Sukosari Watuagung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kelurahan Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 287
No. 11. Kota Gajah 12. Padang Ratu 13. Pubian Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Sinarsari Poncowarno Sri Purnomo Agung Timur Sinar Rejo Kalisari Sri Tejo Kencono Sapto Mulyo Nambah Rejo Sumber Rejo Purworejo Kota Gajah Kota Gajah Timur Purwosari Mojokerto Sendang Ayu Surabaya Bandar Sari Sri Agung Kota BARU Margorejo Karang Tanjung Kuripan Haduyang Ratu Padang Ratu Karang Sari Sumbersari Purworejo Kota Batu Tawang Negeri Payung Makmur Payung Dadi Payung Rejo Tanjung Rejo SangunRatu Gunung Raya Gunung Haji Negeri Ratu Tanjung Kemala Negeri Kepayungan Payung Batu Segala Mider Tias Bangun Sinar Negeri Riau Periangan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 288
No. 14. Punggur 15. Putra Rumbia 16. Selagai Lingga 17. sendang Agung Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Pekandangan Payung Mulya Padang Rejo Nunggal Rejo Badran Sari Sri Sawahan Toto Katon Tanggul Angin Ngesti Rahayu Mojopahit Asto Mulyo Sidomulyo Joharan Rantau Jaya Ilir Bina Karya Sakti Bina Karya Jaya Bina Karya Utama Rantau Jaya Baru Mranggi Jaya Mekar Jaya Bina Karya Baru Rantau Jaya Makmur Marga Jaya Linggapura Nyukang Rejo Sidoharjo Taman Sari Negeri Katon Karang Anyar Gilih Karang Jati Gedung Harta Negeri Agung Tanjung Ratu Gedung Aji Negeri Jaya Mekar Haro Sendang Mulyo Sendang Rejo Sendang Agung Sendang Retno Sendang Baru Sendang Asih Sendang Asri Sendang Mukti Kutowinangun Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 289
No. 18. Seputih Agung 19. Seputih Banyak 20. Seputih Mataram 21. Seputih Raman Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Harapan Rejo Endang Rejo Dono Arum Simpang Agung Bumi Kencana Gayau Sakti Fajar Asri Sulusuban Muji Rahayu Bumi Mas Sumber Bahaga Setia Bumi Siswa Bangun Sanggar Buana Sakti Buana Ssetia Bakti Sumber Baru Tanjung Harapan Sari Bakti Sri Basuki Swastka Buana Sumber Fajar Tanjung Krajan Fajar Mataram Qurnia Mataram Rejosari MATARAM Sumber Agung Mataram Utama Jaya Mataram Trimulyo Mataram Wirata Agung Mataram Varia Agung Subing Karya Bumi Setia Mataram Dharma Agung Mataram Banjar Agung Mataram Rejo Basuki Rejo Asri Rukti Endah Rama Gunawan Rama Dewa Ratna Khaton Ramayana Rama Indra Rukti Harjo Rama Murti Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 290
No. 22. Seputih Surabaya 23. Terbanggi Besar 24. Terusan Nunyai 25.. Trimurjo Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Rama Utama Rama Nirwana Buyut Baru Rama Kelandungan Gaya Baru Enam Rawa Betik Gaya Baru Empat Gaya Baru Tujuh Sumber Katon Sri Katon Gaya Baru Dua Gaya Baru Tiga Kenanga Sari Srimulya Jaya Gaya Baru Satu Gaya Baru Delapan Mataram Ilir Adi Jaya Yukum Jaya Indra Putra Subing Karang Endah Nambah Dadi Ono Harjo Terbanggi Besar Poncowati Bandar Jaya Barat Bandar Jaya Timur Gunung Agung Bandar Agung Bandar Sakti Tanjung Anom Gunung Batin Baru Gunung Batin Udik Gunung Batin Ilir Adipuro Benawi Depok Rejo Tempuran Simbar Waringin Trimurjo Noto Harjo Untoro Purwoadi Purwodadi Pujo Dadi Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 291
No. 26. Way Pengubuan 27. Way Seputih Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Pujo Kerto Pujo Basuki Pujo Asri Banjar Ratu Candi Rejo Purnama Tunggal Tanjung Ratu Ilir Banjae Kertarahayu Lempuyang Bandar Bandar Rejo Putra Lempuyang Sri Bawono Sri Budaya Suko Binangun Sri Busono Sido Binangun Sangga Buana Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 292
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 6. Kabupaten Lampung Utara Gambar 6. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Utara (Indonesia Geospasia, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Abung Barat Hujan Mas Bumi Nabung Pengaringan Desa Desa Desa 293
No. 2. Abung Kunang 3. Abung Pekurun 4. Abung Selatan 5. Abung Semuli Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Simpang Abung Way Wakak Tanjung Harta Cahaya Negeri Ogan Lima Kistangg Kemplas Pematang Kasih Lepang Besar Gunung Betuah Bumi Mandiri Beringin Sabuk Empat Sabuk Indah Talang Jembatan Aji Kagungan Bindu Way Perancang Campang Giyul Nyapah Banyu Sinar Gunung Ogan Campang Sumber Tani Ogan Jaya Pekurun Udik Pekurun Tengah Pekurun Galih Suka Negeri Cabang Empat Sinar Ogan Candi Mas Trimodadi Kalibalangan Kembang Tanjung Kembang Gading Abung Jayo Cabang Abung Raya Kalibening Raya Ratu Abung Kemalo Abung Bandar Kagungan Raya Way Lunik Bumi Raya Sukamaju Semuli jaya Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 294
No. 6. Abung Surakarta 7. Abung Tengah 8. Abung Timur 9. Abung Tinggi Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Semuli raya Papan Asri Sidorahayu Gunung Keramat Gunung Sari Bandar Abung Bangun Sari Tata Karya Sukoharjo Bumi Restu Bumi Raharja Purba Sakti Bandar Sakti Karya Sakti Gunung Gijul Gunung Sadar Subik Pekurun Selatan Pekurun Barat Pekurun Utara Kedaton Sri Bandung Negla Sari Kinciran Gunung Besar Banjar Agung Bumi Agung Marga Peraduan Waras Penagan Ratu Gedung Nyapah Pungguk Lama Surakarta Sumber Agung Sidomukti Bumi Jaya Rejo Mulyo Papan Rejo Sido Kayo Sekipi Muara Dua Ulak Rengas Pulau Panggung Kebon Dalam Sukamaju Sukamarga Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 295
No. 10. Blambangan Pagar 11. Bukit Kemuning 12. Bunga Mayang 13. Hulu Sungkai 14. Kotabumi Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Jagang Tanjung Iman Blambangan Pagar Gading Tulung Singkip Pagar Gading Buring Kencana Tanjung Baru Tanjung Baru Timur Bukit Kemuning Muara Aman Suka Menanti Tanjung Waras Dwikora Sidomulyo Hutan Kawasan Kota Napal Tanah Abang Negara Tulang Bawang Tulang Bawang Baru Sukadana Ilir Sukadana udik Haduyang Ratu Isorejo Mulyo rejo II Mulyo rejo I Sukamaju Bunglai Tengah Negara Kemakmuran Tanjung Harapan Lubuk Rukam Gedung Makripat Beringin Jaya Ibul Jaya Tulung Buyut Gedung Raja Gedung Negara Talang Bojong Kota Gapura Cempedak Sribasuki Rejosari Kotabumi Tengah Kotabumi Ilir Kotabumi Pasar Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 296
No. 15. Kotabumi Selatan 16. Kotabumi Utara 17. Muara Sungkai 18. Sungkai Barat Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kotabumi Udik Sindang Sari Kotabumi Tengah Barat Bojong Barat Sumber Arum Taman Jaya Jerangkang Way Melan Bandar Putih Karang Agung Curup Guruh Kagungan Mulang Maya Kota Alam Kelapa Tujuh Tanjung Aman Tanjung Senang Tanjung Harapan Alam Jaya Sinar Mas Alam Kalicinta Madukoro Baru Madukoro Talang Jali Margorejo Banjar Wangi Wonomarto Sawojajar Negeri Ratu Pakuan Ratu Banjar Ratu Banjar Negeri Negeri Ujung Karang Bandar Agung Karang Sari Karang Sakti Karang Rejo II Karang Mulyo Sumber Agung Comok Sinar Jaya Way Isem Sinar Harapan Cahaya mas Gunung Maknibai Negeri Sakti Gunung Raja Kelurahan Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 297
No. 19. Sungkai Jaya 20. Sungkai Selatan 21. Sungkai Tengah 22. Sungkai Utara Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kubuhitu Tanjung Jaya Negeri Batin Jaya Lepang Tengah Sukajaya Negara Agung Sri Agung Cahaya makmur Sri Jaya Cempaka Barat Cempaka Barat Cempaka Timur Bumi Ratu Sirna Galih Labuhan Ratu Pasar Labuhan Ratu Kampung Gedung Ketapang Banjar Ketapang Kota Agung Ketapang Karang Rejo Sidodadi Gunung Labuhan Negeri Campang Jaya Pampang Tangguk Jaya Ratu Jaya Negeri Galih Rejo Batu Nangkop Mekar Asri Negara Bumi Melungun Ratu Bru Rahaja Ogan Jaya Bangun JAYA Negeri Ratu Padang Ratu Negeri Sakti Ciamis Gedung Batin Negara Batin Batu Raja Negara Ratu Kota Negara Hanakau Jaya Negara Batin II Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 298
No. 23. Tanjung Raja Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kota Negara Ilir Tulung Balak Suka Mulya Gunung KATON karang Waringin Sukasari Sido Mulyo Tanjung Beringin Merambung Sinar Jaya Sindang Agung Mekar Jaya Sri Menanti Tanjung Raja Tanjung Riang Kemala Raja Ulak Ata Sindang Marga Sinar Mulya Priangan Baru Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 299
7. Kabupaten Way Kanan No. Kecamatan 1. Bahuga GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 7. Peta Wilayah Way Kanan (Badan Informasi Geospasial, 2023) Desa/Kelurahan Bentuk Bumi Agung BumiAgung Wates Dewa Agung Giriharjo Mekar Jaya Mesir Ilir Mesir Udik Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 300
No. 2. Banjit 3. Baradatu Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Saptorenggo Serdang Kuring Tulang Bawang Kota Dewa Argomulyo Bali sadar selatan Bali Sadar Tengah Bali Sadat Utara Bandar Agung Bonglai Campang Delapan Duno Mulyo Juku Batu Kemu Menanga Jaya Menanga Siamang Neki Rantau Jaya Rantau temiang Rebang Tinggi Simpang Asam Sumber Baru Sumber Sari Pasar Banjit Banjar Masin Banjar Agung Banjar Mulya Banjar Baru Banjar Negara Banjar Setia Mekar Asri Tiuh Balak Campur Asri Gedung Rejo Taman Asri Tiuh Balak Pasar Setia Negara Bhakti Negara Tiuh Balak I Gedung Pakuan Cugah Bumi Merapi Bumi Rejo Banjar Sari Suko Sari Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 301
No. 4. Gunung Labuhan 5. Kasui 6. Rebang Tangkas Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Gunung Katun Banjar Ratu Banjar Sakti Suka Negeri Negeri Mulyo Negeri Ujan Mas Negeri Sungkai Gunung Baru Gunung Labuhan Gunung Sari Bengkulu Rejo Way Tuba Bengkulu Bengkulu Tengah Bengkulu Raman Bengkulu Jaya Kayu Batu Curup Patah Tiuh Balak Dua Sukarame Gunung Pekuwon Labuhan Jaya Sinar Gading Sukajadi Karang Latang Kedaton Datar Bancong Kasui Pasar Kasui Lama Talang Mangga Jaya Tinggi Gelombang Panjang Kampung Baru Tangkas Juku Kemuning Kota Way Tanjung Bulan Tanjung Harapan Tanjung Kurung Tanjung Kurung Lama Bukit Batu Gunung Sari Lebak Peniangan Madang Jaya Tanjung Tiga Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 302
No. Kecamatan 7. Blambangan Umpu 8. Way Tuba 9.. Negeri Agung GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Air Ringkih Mulya Jaya Karya Maju Simpang Tiga Tanjung Raya Beringin Raya Sri Rejeki Blambangan Umpu Lembasung Umpu Bhakti Umpu Kencana Karang Umpu Gunun Sangkaran Sangkaran Bakti Bumi Baru Tanjung Sari Tanjung Raja Giham Segara Midar Tanjung Raja Sakti Bukit Gemuruh Bumi Dana Way Mencar Bandar Sari Suma Mukti Ramsai Way Tuba Karya Jaya Say Umpu Beringin Jaya Bukit Harapan Way Pisang Way Tuba Asri Gedong Jaya Way Limau Bandar Dalam Negeri Agung Pulau Batu Karya Agung Penengahan Mulya Sari Tanjung Rejo Sungsang Kota Baru Kotabumi Way Kanan Gedung Menong Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 303
No. 10. Buay Bahuga 11. Bumi Agung 12. Pakuan Ratu 13. Negara Batin Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Gedong Harapan Rejo Sari Sumber Rejeki Bandar kasih Mulya Agung Panjul Agung Suka Agung Sukadana Sukabumi Bumiharjo Sri Tunggal Nuar Maju Lebang Lawe Way Agung Karangan Bumi Agung Mulyoharjo Wonoharjo Sukamaju Tanjung Dalom Pisang Baru Srinumpi Pisang Indah Bumi Say Agung Bhakti Negara Tanjung Serupa Suka Bumi Tanjung Agung Serupa Indah Pakuan Baru Tanjung Ratu Way Tawar Pakuan Sakti Negara Harja Negara Tama Bumi Mulya Negara Sakti Negara Ratu Rumbih Gunung Waras Gunung Cahya Pakuan Ratu Karang Agung Setia Negara Purwa Agung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 304
No. 14. Negeri Besar Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Sri Mulyo Sri Menanti Negara Batin Purwa Negara Marga Jaya Karta Jaya Gedong Jaya Adi Jaya Sari Jaya Gisting Jaya Bumi Jaya Negara Mulya Kota Jawa Sri Basuki Negara Jaya Bima Sakti Tegal Mukti Pagar Iman Kali Awi Negeri Besar Tiuh Baru Kiling - Kiling Kali Awi Indah Negeri Jaya Tanjung Mas Negeri Kasih Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 305
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 8. Kabupaten Tulang Bawang Gambar 8. Peta Wilayah Tulang Bawang Barat (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Banjar Agung 2. Banjar Margo Banjar Agung Tunggal Warga Dwi Warga Tunggal Jaya Moris Jaya Tri Dharma Wirajaya Tri Mulya Jaya Tri Tunggal Jaya Tri mukti jaya Warga Makmur Jaya Warga Indah Jaya Banjar Dewa Ringin Sari Catur Karya Buana Jaya Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 306
No. 3. Banjar Baru 4. Gedung Aji 5. Penawar Aji 6. Meraksa Aji Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Bujuk Agung Suka Maju Penawar Jaya Purwa Jaya Agung Dalam Sumber Makmur Tri Tunggal Jaya Agung Jaya Penawar Rejo Mekar Jaya Jaya Makmur Kahuripan Jaya Bawang Sakti Jaya Bawang Tirto Mulyo Mekar Indah Jaya Mekar Jaya Balai Murni Jaya Karya Murni Jaya Panca Karsa Purna Jaya Panca Mulya Penawar Baru Gedung Aji Penawar Aji Jaya KNPI Kecubung Jaya Kecubung Mulya Aji Murni Jaya Aji Mesir Aji Permai Talang Buah Bandar Aji Jaya Sumber Sari Karya Makmur Panca Tunggal Jaya Gedung Harapan Gedung Rejo Sakti Wono Rejo Gedung Asri Pasar Batang Suka Makmur Paduan Rajawali Bangun Rejo Sukarame Bina Bumi Karya Bakti Kecubung Raya Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 307
No. 7. Menggala 8. Penawar Tama 9. Rawajitu Selatan 10. Gedung Meneng Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Marga Jaya Mulyo Aji Bujung Tenuk Astra Ksetra Ujung Gunung Ilir Menggala Selatan Ujung Gunung Menggala Tengah Menggala Kota Kagungan Rahayu Tiuh Tohou Bogatama Tri Rejo Mulyo Sidoharjo Sido Mulyo Tri Jaya Tri Tunggal Jaya Wiratama Pulo Gadung Sidodadi Dwi Mulyo Rejo Sari Wira Agung Sari Sido Makmur Trikarya Bumi Ratu Hargo Rejo Yudha Karya Jitu Karya Jitu Mukti Hargo Mulyo Wono Agung Medasari Gunung Karya Jitu Karya Cipta Abadi Bakung Udik Bakung Ilir Gunung Tapa Gedung Meneng Gedung Bandar Rahayu Gunung Tapa Ilir Gunung Tapa Tengah Gunung Tapa Udik Gunung Bandar Raejo Bakun Rahayu Gedung Meneng Baru Kampung Kampung Kampung Kampung Kelurahan Kelurahan Kampung Kelurahan Kelurahan Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 308
No. 11. Rawajitu Timur 12. Rawa Pitu 13. Gedung Aji Baru 14. Dente Teladas 15. Menggala timur Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Bumi Dipasena Sentosa Bumi Dipasena Utama Bumi Dipasena Agung Bumi Dipasena Jaya Bumi Dipasena Mulya Bumi Dipasena Makmur Bumi Dipasena Sejahtera Bumi Dipasena Abadi Rawa Ragil Gedung Jaya Duta Yoso Mulyo Andalas Cermin Pungung Mulyo Batang Hari Sumber Agung Bumi Sari Mulyo Dadi Batu Ampar Suka Bhakti Sido Mukti Makarti Tama Setia Tama Mesir Dwi Jaya Sumber Jay A Mekar Asri Sidomekar Pasiran Jaya Bratasena Mandiri Bratasena Adiwarna Sungai Nibung Mahabang Kuala Teladas Kekatung Teladas Way Dente Dente Makmur Pendowo Asri Sungai Burung Menggala Sungai Luar Bedarou Indah Kibang Cempaka Jaya Tri Makmur Jaya Kahuripan Dalam Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung 309
No. Kecamatan 9. Kabupaten Pesawaran GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Lebuh Dalem Cempaka Dalem Lingai Kampung Kampung Kampung Gambar 9. Peta Wilayah Pesawaran (Badan Informasi Geospasial, 2023) (BPS, 2023) 310
No. 1. Gedong Tataan 2. Negeri Katon 3. Tegineneng Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kebagusan Taman Sari Suka Banjar Sukaraja Gedong Tataan Sukadadi Bagelen Wiyono Sungai Langka Negeri Sakti Karang Anyar Kuto Arjo Pampangan Padang Ratu Kurungan Nyawa Bogorejo Bernung Way Layap Cipadang Purworejo Ponco Kresno Tanjung Rejo Halangan Ratu Pejambon Bangun Sari Roworejo Negeri Katon Sinar Bandung Lumbi Rejo Kalirejo Trisnomaju Karang Rejo Pujo Rahayu Negeri Ulangan Jaya Negara Saka Tri Rahayu Desa Persiapan Grujugan Baru Desa Persiapan Pujodadi Kagungan Ratu Sidomulyo Sriwedari Trimulyo Margo Rejo Rejo Agung Gerning Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 311
No. 4. Way Lima 5. Padang Cermin 6. Kedondong Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Gunung Sugih Baru Margo Mulyo Negara Ratu Wates Kresnowidodo Sinarjati Gedung Gumanti Bumi Agung Kota Agung Batang Hari ogan Panca Bakti Kejadian Padang Manis Tanjung Agung Way Harong Kotadalam Gunung Rejo Pekondoh Gedung Margodadi Pekondoh Sidodadi Paguyuban Gedung dalom Baturaja Banjar Negeri Sukamandi Cimanuk Sindang Garut Hanau Berak Banjaran Way Urang Khepong Jaya Tambangan Paya Padang Cermin Durian Gayau Sanggi Trimulyo Desa Persiapan Dantar Kedondong Sinar Harapan Sukamaju Pesawaran Way Kepayang Kertasana Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 312
No. 7. Punduh Pidada 8. Marga Punduh 9. Way Khilau 10. Teluk Pandan Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Babakan Loa Teba Jawa Gunung Sugih Harapan Jaya Pasar Baru Tempel Rejo Kota Jawa Sukajaya Pidada Pagar Jaya Bawang Bangun Rejo Banding Agung Suka Maju Desa Rusaba Desa Pulau Legundi Desa Batu Raja Desa Sukarame Sukajaya Punduh Kunyaian Tajur Umbul Limus Kekatang Pekon Ampai Kampung Baru Desa Maja Desa Pulau Pahawang Desa Penyandingan Tanjung Kerta Kubu Batu Sukajaya Penengahan Kota Jawa Gunung Sari Padang Cermin Tanjung Rejo Mada Jaya Bayas Jaya Tanjung Agung Cilimus Batu Menyan Hurun Sukajaya Lempasing Hanura Munca Sidodadi Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 313
No. 11. Way Ratai Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Talang Mulyo Gebang Wates Way Ratai Pesawaran Indah Sumber Jaya Ceringin Asri Ponco Rejo Gunung Rejo Bunut Seberang Mulyo Sari Harapan Jaya Bunut Desa Persiapan Kalirejo Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 314
10. Kabupaten Pringsewu GrandDesignPPM Provinsi Lampung 315
No. 1. Pardasuka 2. Ambarawa 3. Pagelaran Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 10. Peta Wilayah Pringsewu (Badan Informasi Geospasial, 2023) Desa/Kelurahan Bentuk Pardasuka Pujodadi Wargomulyo Sukorejo Sidodadi Tanjung Rusia Selapan Kedaung Rantau Tijang Pardasuka Timur Pardasuka Selatan Tanjung Rusia Timur Sukanegeri Ambarawa Ambarawa Barat Ambarawa Timur Jatiagung Kresnomulyo Margodadi Sumber Agung Tanjunganom Candi Retno Tanjung Dalam Way Ngison Karangsari Gumuk Mas Patoman Pagelaran Sukaratu Sukawangi Lugusari Panutan Bumi Ratu Gemah Ripah Pamenang Pasir Ukir Gumuk Rejo Puji Harjo Padang Rejo Sidodadi Sumber Rejo Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 316
No. 4. Pagelaran Utara 5. Pringsewu 6. Gading Rejo Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Ganjaran Bumi Rejo Margosari Fajar Mulia Giri Tunggal Sumber Bandung Fajar Baru Madaraya Gunung Raya Kemilin Neglasari Way Kunir Margakaya Waluyojati Pajaresuk Sidoharjo Podomoro Bumi Arum Pajar Agung Pringsewu Utara Pringsewu Selatan Pringsewu Barat Pringsewu Timur Rejosari Bumi Ayu Podosari Fajar Agung Barat Parerejo Blitarejo Panjerejo Bulukarto Wates Bulurejo Gading Rejo Tambak rejo Wonodadi Tegalsari Tulung Agung Yogyakarta Kediri Mataram Wonosari Klaten Wates Timur Wates Selatan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Kelurahan Pekon Pekon Pekon Pekon Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 317
No. 7. Sukoharjo 8. Banyumas 9. Adiluwih Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Gading Rejo Timur Gading Rejo Utara Tambak Rejo Barat Yogyakarta Selatan Wonodadi Utara Keputran Pandansari Pandansari Selatan Pandansurat Panggungrejo Panggungrejo Utara Siliwangi Sinar Baru Sinar Baru Timur Sukoharjo I Sukoharjo II Sukoharjo III Sukoharjo III Barat Sukoharjo IV Sukoyoso Waringin Sari Barat Banjarejo Banyumas Banyu Urip Banyuwangi Mulyorejo Nusawungu Sinar Mulya Sri Rahayu Sriwungu Sukamulya Waya Krui Adiluwih Bandung Baru Barat Bandung Baru Enggalrejo Kutawaringin Purwodadi Sinar Waya Srikaton Sukoharum Totokarto Tritunggal Mulya Tunggul Pawenang Waringin Sari Timur Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 318
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 11. Kabupaten Mesuji Gambar 11. Peta Wilayah Kabupaten Mesuji (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Way Serdang Bumi Harapan Buko Poso Hadi Mulyo Gedung Boga/Raja Suka Agung Rejo Mulyo Labuhan Ratu Panca Warna Kebun Dalam Kejadian Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 319
No. Kecamatan 2. Simpang Pematang 3. Panca Jaya 4. Tanjung Raya GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Labuhan Batin Labuhan Makmur Gedung Sri Mulyo Labuhan Permai Sumber Rejo Margo Bhakti Labuhan Mulya Karang Mulya Tri Tunggal Jaya Suka Mandiri Budi Aji Simpang Pematang Harapan Jaya Margo Rahayu Wira Bangun Agung Batin Bangun Mulyo Jaya Sakti Rejo Binangun Simpang Mesuji Margo Makmur Aji Jaya Mulya Agung Mukti Karya Adi Luhur Fajar Baru Adi Mulyo Fajar Asri Fajar Indah Adi Karya Mulya Muara Tenang Brabasan Gedung Ram Mekar Sari Sinar Laga Wira Jaya Bangun Jaya Bujung Buring Harapan Mukti Tri Karya Mulya Tanjung Sari Kagungan Dalam Sri Tanjung Berasan Makmur Mekar Jaya Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 320
No. 5. Mesuji 6. Mesuji Timur 7. Rawajitu Utara Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Gedung Mulya Tanjung Harapan Muara Tenang Timur Sriwijaya Mukti Jaya Bujung Buring Baru Tirta Laga Wiralaga I Wiralaga II Tanjung Serayan Nipah Kuning Sungai Badak Sidomulyo Sumber Makmur Mulya Sari Wiralaga Mulya Suka Maju Pangkal Mas Mulya Pangkal Mas Jaya Tanjung Mas Makmur Muara Mas Tanjung Mas Mulya Tanjung Mas Jaya Wonosari Dwi Karya Mustika Eka Mulya Marga Jadi Tanjung Menang Talang Batu Sungai Cambai Margo Jaya Pangkal Mas Tanjung Menang Raya Tebing Karya Mandiri Tanjung Mas Rejo Margo Mulyo Muara Asri Sidang Gunung Tiga Sidang Bandar Anom Sidang Kurnia Agung Sidang Iso Mukti Sidang Sido Rahayu Sidang Way Puji Panggung Jaya Tlogo Rejo Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 321
No. Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Panggung Rejo Sungai Buaya Sungai Sidang Sidang Muara Jaya Sidang Makmur Desa Desa Desa Desa Desa 322
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat GrandDesignPPM Provinsi Lampung 323
GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 12. Peta Wilayah Tulang Bawang Barat (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Tulang Bawang Udik 2. Tumijajar 3. Tulang Bawang Tengah Marga Kencana Kagungan Ratu Karta Raharja Way Sido Karta Sari Karta Gunung Katun Malay Gunung Katun Tanjungan Gedung Ratu Desa Persiapan Kagungan Ratu Agung Desa Persiapan Gading Kencana Desa Persiapan Karta Raya Desa Persiapan Karta Tanjung Selamat Gunung Menanti Margo Dadi Murni Jaya Margo Mulyo Daya Asri Daya Murni Daya Sakti Makarti Sumber Rejo Gunung Timbul Mulya Asri Candra Kencana Mulya Kencana Pulung kencana Tirta Kencana Panaragan Jaya Penumangan Penumangan Baru Panaragan Bandar Dewa Menggala Mas Tunas Asri Wonokerto Panaragan Jaya Utama Panaragan Jaya Indah Mulya Jaya Tirta Makmur Candra Mukti Candra Jaya Desa Persiapan Mekar Asri Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Kelurahan Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Kelurahan Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Kelurahan Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh 324
No. 4. Pagar Dewa 5. Lambu Kibang 6. Gunung Terang 7. Batu Putih 8. Gunung Agung Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Desa Persiapan Marga Asri Pagar Dewa Bujung Dewa Bujung Sari Marga Pagar Dewa Suka Mulya Cahyou Randu Marga Jaya Indah Lesung Bakti Jaya Mekar Sari Jaya Pagar Jaya Sumber Rejo Gunung Sari Kibang Budi Jaya Kibang Yekti Jaya Kibang Tri Jaya Gilang Tunggal Makarta Kibang Mulya Jaya Gunung Terang Gunung Agung Toto Mulyo Setia Bumi Kagungan Jaya Terang Mulya Terang Bumi Agung Setia Agung Mulyo Jadi Terang Makmur Mulyo Sari Marga Sari Toto Wonodadi Sido Makmur Panca Marga Toto Katon Toto Makmur Margo Dadi Marga Mulyo Sakti Jaya Marga Jaya Mekar Jaya Suka Jaya Mulya Jaya Wono Rejo Sumber Jaya Bangun Jaya Tunas Jaya Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh 325
No. 9. Way Kenanga Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Jaya Murni Tri Tunggal Jaya Mulya Sari Dwikora Jaya Sumber Rejeki Agung Jaya Mercu Buana Balam Jaya Indraloka II Pagar Buana Indraloka I Balam Asri Indraloka Mukti Indraloka Jaya Desa Persiapan Sido Agung Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh Tiyuh 326
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 13. Kabupaten Pesisir Barat Gambar 13. Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Barat (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Pesisir Tengah Way Redak Kampung Jawa Pahmungan Seray Pekon Pekon Pekon Pekon 327
No. 2. Pesisir Selatan 3. Lemong 4. Pesisir Utara 5. Karya Penggawa Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Kota Krui Suka Negara Pasar Krui Rawas Negeri Ratu Tenumbang Sukarame Pelita Jaya Sumur Jaya Tanjung Jati Pagar Dalam Tanjung Setia Way Jambu Marang Tanjung Raya Bangun Negara Ulok Manik Biha Tulung Bamban Paku Negara Pagar Dalam Tanjung Jati Tanjung Sakti Way Batang Lemong Penengahan Malaya Bandar Pugung Bambang Cahaya Negeri Rata Agung Suka Mulya Parda Haga Kuripan Walur Kerbang Langgar Padang Rindu Negeri Ratu Kerbang Dalam Kota Karang Balam Way Narta Batu Raja Pemancar Gedau La'ay Kelurahan Pekon Kelurahan Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 328
No. 6. Pulau Pisang 7. Way Krui 8. Krui Selatan 9. Ngambur Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Penggawa V Ulu Penengahan Way Nukak Kebuayan Menyancang Penggawa V Tengah Way Sindi Way Sindi Utara Tebakak Way Sindi Way Sindi Hanuan Pasar Pulau Pisang Labuhan Bandar Dalam Pekon Lok Sukadana Sukamarga Pajar Bulan Bumi Waras Banjar Agung Penggawa V Ilir Ulu Krui Labuhan Mandi Gunung Kemala Timur Gunung Kemala Sukabaru Penggawa V Balai Kencana Way Napal Padang Haluan Walur Way Suluh Suka Jadi Pemerihan Lintik Mandiri Sejati Padang Raya Sumber Agung Ulok Mukti Negeri Ratu Ngambur Pekon Mon Gedung Cahya Kuningan Suka Banjar Suka Negara Muara Tembulih Bumi Ratu Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 329
No. 10. Ngaras 11. Bangkunat Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Parda Suka Negeri Ratu Ngaras Bandar Jaya Kota Batu Mulang Maya Raja Basa Padang Dalam Suka Maju Sukarame Pagar Bukit Tanjung Kemala Suka Marga Penyandingan Kota Jawa Bandar Dalam Way Haru Pemerihan Suka Negeri Sumberejo Tanjung Rejo Siring Gading Way Tias Pagar Bukit Induk Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon Pekon 330
GrandDesignPPM Provinsi Lampung 14. Kota Bandar Lampung Gambar 14. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung (Badan Informasi Geospasial, 2023) No. Kecamatan Desa/Kelurahan Bentuk 1. Kedaton Penengahan Penengahan Raya Kelurahan Kelurahan 331
No. Kecamatan 2. Tanjung Karang Barat 3. Tanjung Karang Timur 4. Teluk Betung Selatan 5. Teluk Betung Utara 6. Tanjung Seneng 7. Kemiling 8. Way Halim GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Sidodadi Sukamenanti Sukamenanti Baru Surabaya Kedaton Gedong Air Kelapa Tiga Permai Segala Mider Sukadanaham Sukajawa Sukajawa Baru Susunan Baru Kebun Jeruk Kota Baru Sawah Brebes Sawah Lama Tanjung Agung Gedong Pakuon Gunung Mas Pesawahan Sumur Putri Talang Teluk Betung Gulak Galik Kupang Kota Kupang Raya Kupang Teba Pengajaran Sumur Batu Labuhan Dalam Pematang Wangi Perumnas Way Kandis Tanjung Seneng Way Kandis Beringin Jaya Beringin Raya Kedaung Kemiling Permai Kemiling Raya Pinang Jaya Sumber Agung Sumberrejo Sumberrejo Sejahtera Gunung Sulah Jagabaya 1 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 332
No. Kecamatan 9. Enggal 10. Kedamaian 11. Sukarame 12. Panjang 13. Tanjung Karang Pusat 14. Teluk Betung Barat 15. Rajabasa GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Jagabaya 2 Jagabaya 3 Perumnas Way Halim Way Halim Permai Enggal Gunung Sari Pahoman Pelita Rawa Laut Tanjung Karang Bumi Kedamaian Kalibalau Kencana Kedamaian Tanjung Agung Raya Tanjung Baru Tanjung Gading Tanjung Raya Korpri Jaya Korpri Raya Sukarame Sukarame Baru Way Dadi Way Dadi Baru Karang Maritim Ketapang Ketapang Kuala Panjang Selatan Panjang Utara Pidada Srengsem Way Lunik Durian Payung Gotong Royong Kaliawi Kaliawi Persada Kelapa Tiga Palapa Pasir Gintung Bakung Batu Putuk Kuripan Negeri Olok Gading Sukarame II Gedung Meneng Gedung Meneng Baru Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 333
No. Kecamatan 16. Sukabumi 17. Labuhan Ratu 18. Langkapura 19. Teluk Betung Timur 20. Bumi Waras GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Rajabasa Rajabasa Jaya Rajabasa Nunyai Rajabasa Pemuka Rajabasa Raya Campang Jaya Campang Raya Nusantara Permai Sukabumi Way Gubak Way Laga Sukabumi Indah Kampung Baru Kampung Baru Raya Kota Sepang Labuhan Ratu Labuhan Ratu Raya Sepang Jaya Bilabong Jaya Gunung Agung Gunung Terang Langkapura Langkapura Baru Keteguhan Kota Karang Kota Karang Raya Perwata Sukamaju Way Tataan Bumi Raya Bumi Waras Garuntang Kangkung Sukaraja Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 334
15. Kota Metro No. 1. Metro Pusat 2. Metro Timur Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Gambar 15. Peta Wilayah Kota Metro (Badan Informasi Geospasial, 2023) Desa/Kelurahan Bentuk Metro Imopuro Hadimulyo Timur Hadimulyo Barat Yosomulyo Iringmulyo Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 335
No. 3. Metro Barat 4. Metro Utara 5. Metro Selatan Kecamatan GrandDesignPPM Provinsi Lampung Desa/Kelurahan Bentuk Yosodadi Yosorejo Tejosari Tejoagung Mulyojati Mulyosari Ganjar Asri Ganjar Agung Banjar Sari Karang Rejo Purwosari Purwoasri Sumbersari Margorejo Margodadi Rejomulyo Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan 336