Menimbang Mengingat 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KANGGO RIKO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kanggo Riko. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1
2 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KANGGO RIKO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
3 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. 7. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya. 8. Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang selanjutnya disingkat KRTPM adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal tertentu menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangganya. 9. Pendamping Program Kanggo Riko Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 10. Program Kanggo Riko adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, dengan cara pemberian bantuan berupa barang kebutuhan pokok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada RTM dan/atau KRTPM yang tercantum dalam Basis Data Terpadu. 11. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasakan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program. 12. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah Unsur masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
13. Desa Pelaksana Program Kanggo Riko yang selanjutnya disingkat DPPKR adalah Desa yang warganya termasuk sebagai RTM dan KRTPM berdasarkan BDT. 14. Kepala Desa Pelaksana Program Kanggo Riko yang selanjutnya disebut Kepala DPPKR adalah Kepala Desa yang warganya termasuk sebagai RTM dan KRTPM berdasarkan BDT. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program kanggo riko di Kabupaten. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. sasaran; b. pendataan dan pelaksanaan; c. penetapan dan tugas Pendamping Program Kanggo Riko; d. pembiayaan; e. pembinaan dan pengawasan. 4
BAB IV SASARAN Pasal 5 Sasaran Program Kanggo Riko adalah RTM dan KRTPM yang tercantum dalam BDT. BAB V PENDATAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pendataan Pasal 6 (1) Sumber data Program Kanggo Riko bagi RTM dan KRTPM berasal dari BDT. (2) Apabila ditemukan ketidakcocokan antara data RTM dan KRTPM yang berasal dari BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi sesungguhnya yang terdapat di DPPKR, Kepala DPPKR dapat mengubah data RTM dan KRTPM berdasarkan kondisi sesungguhnya yang terdapat di DPPKR. (3) Perubahan RTM dan KRTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKR setelah melalui rembug warga dan dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi. (4) Rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri dan/atau melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta calon penerima Program Kanggo Riko. Pasal 7 (1) Hasil rembug warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dituangkan dalam berita acara. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan 1 (satu) untuk arsip DPPKR dan 1 (satu) diserahkan pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten pada saat dilaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (3) Setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melaksanakan penyesuaian BDT. 5
(4) Setelah dilaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKR menetapkan perubahan penerima bantuan Program Kanggo Riko di desanya dengan Keputusan Kepala Desa. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 8 (1) Program Kanggo Riko dilaksanakan di DPPKR (2) Pelaksanaan Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pendamping Program Kanggo Riko. (3) Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa melakukan pendataan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM. (4) Hasil pendataan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam rincian anggaran biaya. (5) Pendamping Program Kanggo Riko menyampaikan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala DPPKR. (6) Kepala DPPKR dan perangkat desa dibantu oleh Pendamping Program Kanggo Riko menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan KRTPM. (7) Secara berkesinambungan Program Kanggo Riko dilaksanakan di desa-desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten. BAB VI PENETAPAN DAN TUGAS PENDAMPING PROGRAM KANGGO RIKO Bagian Kesatu Penetapan Pendamping Program Kanggo Riko Pasal 9 (1) Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berasal dari KPMD pada DPPKR. (2) Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala DPPKR dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 6
Bagian Kedua Tugas Pendamping Program Kanggo Riko Pasal 10 Tugas Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah: a. membantu Kepala DPPKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko secara riil dan faktual; b. mendata barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM; c. membantu Kepala DPPKR dan perangkat desa menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan KRTPM; d. mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan rembug Warga guna keperluan perubahan calon penerima bantuan Program Kanggo Riko; BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Pembiayaan Pendamping Program kanggo Riko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. (2) Pembiayaan Program Kanggo Riko dibebankan pada Alokasi Dana Desa DPPKR. (3) Besarnya biaya Program Kanggo Riko adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per RTM dan KRTPM. (4) Bantuan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada RTM dan KRTPM dalam bentuk barang kebutuhan pokok sesuai rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Pembinaan dan pengawasan Program Kanggo Riko dilaksanakan oleh DPMD. (2) Kepala DPMD melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Program Kanggo Riko kepada Bupati secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 7
BAB IX PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Juli 2018 BUPATI BANYUWANGI, TTD H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TTD DJADJAT SUDRADJAT BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 31 8