Uji kwalitas Minyak nilam Pendahuluan
Sebagai Provinsi dari Indonesia, Aceh dengan populasi lebih dari empat juta orang. , terletak di ujung utara pulau Sumatera. Secara geografis terletak antara 2 6 lintang utara dan 95 98 lintang selatan dengan ketinggian rata - rata 125 meter di atas permukaan laut, berbatasan dengan Selat Malaka di Utara, provinsi Sumatera Utara di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Indonesia di Barat. 1 o o o o Aceh dianggap tempat pertama masuknya Islam di Indonesia sebagaimana kerajaan Islam pertama, Pereulak dan Pasai, didirikan di provinsi ini. Kekuasaan politik Aceh mencapai puncaknya pada awal abad ke-17, yakni pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu, Islam tidak dapat dipisahkan dalam gaya hidup sehari-hari masyarakat Aceh. Saat ini, Aceh tetap merupakan daerah mayoritas Islam dengan lebih dari 90% penduduknya Muslim, membuat daerah ini mendapat julukan Seuramoe Mekah (Serambi Mekah). Secara administratif, Aceh dibagi menjadi lima kotamadya dan 18 kabupaten. Ibukota provinsinya adalah Banda Aceh. Luas total Aceh 58.375,63 2km (lihat Lampiran 1), yang sebagian besar terdiri dari hutan dan perkebunan besar. Ada pulau-pulau yang mengelilinginya yang juga merupakan bagian dari provinsi tersebut, seperti pulau Simeulue, pulau Banyak, dan pulau Sabang. Sabang adalah sekelompok pulau di lepas pantai Banda Aceh, yang terletak di ujung Pulau Sumatera dan dianggap bagian paling barat Indonesia, ditandai dengan Monumen Nol Kilometer di Pulau Weh. Aceh dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, dan sektor pertambangan. Meskipun kaya dengan sumber daya alamnya, konflik bersenjata berkepanjangan selama 3 dekade antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menghancurkan perekonomian provinsi ini. 3 Aceh juga dilanda gempa bumi besar dan tsunami pada 26 Desember 2004. yang berdampak negatif terhadap perekonomian Aceh. Tsunami menyebabkan curahan bantuan kemanusiaan internasional diberikan pada tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Lebih dari USD 7 miliar yang diturunkan untuk 1 Aceh Population Census, 2005. Badan Pusat Statistik (Bureau of Statistics or BPS), 2 World Bank, 2008. "The Impact Of The Conflict, The Tsunami And Reconstruction On Poverty In Aceh: Aceh Poverty Assessment 2008", (Jakarta: World Bank). 3 Wilayah pesisir barat Aceh, termasuk kota Banda Aceh, Calang, dan Meulaboh, berada di antara daerah yang paling parah terkena tsunami akibat gempa bumi Samudra Hindia pada tanggal 26 Desember 2004. Sementara perkiraan bervariasi, sekitar 230.000 orang tewas, dan sekitar 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Jumlah total penduduk Aceh sebelum tsunami Desember 2004 adalah 4.271.000 (tahun 2004). Populasi per tanggal 15 bulan September 2005 telah menjadi 4.031.589, yang berarti kehilangan hampir 2% dari jumlah penduduk provinsi tersebut 2
membantu rekonstruksi dan rehabilitasi serta pemulihan Aceh. Bencana ini juga membantu perkembangan koalisi yang unik antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta dengan komitmen untuk bekerja pada pembangunan berkelanjutan di Aceh. Selain itu, sebuah lembaga setingkat kementerian diciptakan untuk mengelola pemulihan pasca-bencana Aceh, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh - Nias (BRR) Setelah 4 tahun upaya rekonstruksi, mandat ini berakhir pada bulan April 2009 dan dengan itu, sebanyak 435 LSM (termasuk 326 LSM internasional) dan 27 donor internasional (termasuk badan-badan PBB) yang melaksanakan proyek sebesar USD 6,4 miliar mengakhiri programnya dan meninggalkan provinsi ini, yang juga mengakhiri periode rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Periode ini meninggalkan perubahan besar yang telah mengubah Aceh dengan cepat. Beberapa masalah sosial-ekonomi dan politik di Aceh dipecahkan, beberapa masalah masih tersisa, dan beberapa masalah baru tercipta. Pencapaian yang paling signifikan adalah kembalinya perdamaian ke Aceh dengan suksesnya penandatanganan Perjanjian Perdamaian Helsinki pada pertengahan bulan Agustus 2005. , yang diikuti dengan ratifikasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada tahun 2006 oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut, Aceh akan menerima otonomi khusus dan pasukan Pemerintah akan ditarik dari provinsi tersebut sebagai pertukaran pelucutan senjata GAM. 4 Sejak perjanjian tersebut, Aceh telah menjalani dua pemilu damai. Seorang Gubernur baru, Irwandi Yusuf, yang dulunya juga seorang negosiator GAM, terpilih pada tahun 2006. Pada tahun 2009, anggota baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terpilih dan setengah dari jumlah kursi yang ada diduduki oleh Partai Aceh, partai tersebut merupakan payung politik mantan kombatan GAM. Semua ini menandai berhasilnya reintegrasi gerakan separatis ke dalam arus utama politik Indonesia. Perubahan-perubahan yang lain tidaklah positif. Bahkan setelah masa rehabilitasi dan rekonstruksi, lebih dari lima tahun setelah tsunami, beberapa masalah tetap saja ada, misalnya kemiskinan merajalela, perekonomian Aceh 5 4 Pembicaraan perdamaian tersebut difasilitasi oleh sebuah LSM berbasis di Finlandia bernama Crisis Management Initiative, dan dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Perjanjian damai yang dihasilkan ditandatangani pada 15 Agustus 2005. 5 Aceh masih menduduki posisi tertinggi untuk tingkat kemiskinan. Di Indonesia, untuk tingkat kemiskinan Aceh menduduki peringkat ke -7 dari 33 provinsi yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2009 menurut hasil sensus yang diadakan oleh BPS tahun 2010. Sumber: VivaNews, 2010. "Angka Kemiskinan Di Provinsi Papua 34,8 Persen, Sedangkan Aceh 20,98 Persen", 1st of December 2010,
6 yang rentan, pengangguran tinggi, ketimpangan ekonomi, dan kondisi lain, beberapa di antaranya akan dibahas dalam studi ini. Meskipun miliaran dolar diinvestasikan dalam rehabilitasi pasca-tsunami, masa depan ekonomi Aceh 7 masih tidak pasti. Untuk proses perdamaian dan untuk mengakhiri persoalan ekonomi guna memulihkan kondisi pra-tsunami (atau bahkan pra-konflik), Aceh perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan secara cepat bagi seluruh masyarakat Aceh. Hal ini akan membutuhkan investasi besar yang baru dan pembiayaan dari berbagai sumber dengan investor yang bertindak selaku mitra. Apalagi LSM yang masih ada beserta sektor swasta berkolaborasi melalui kemitraan, akan perlu menambah bantuan mereka ke Aceh. Hal ini didasari dengan pemahaman bahwa Pemerintah Aceh telah mengintensifkan upaya untuk menarik investor, domestik dan asing, untuk berinvestasi di Aceh. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan investor potensial informasi tentang produk-spesialisasi, nilam Aceh, dan membahas bagaimana untuk membeli dan berinvestasi dalam produksi minyak nilam di Aceh. Hal ini juga memberikan beberapa rekomendasi bagi Pemerintah tentang bagaimana cara terbaik untuk membantu investor yang tertarik pada nilam Aceh dan bagaimana meningkatkan industri nilam di Aceh. Data statistik yang disajikan dalam dokumen ini dikumpulkan dari data resmi Pemerintah, kapan pun tersebut tersedia, dan sumber-sumber lain seperti Kamar Dagang Industri, pembeli nilam dan produsen nilam. Konflik bersenjata, bencana gempa bumi dan tsunami, serta upaya rekonstruksi besar-besaran secara signifikan menyulitkan penyelenggaraan statistik daerah, terutama pada sisi produksi data. Beberapa data tampaknya tidak sama dengan data dari sumber lain (bahkan data dari unit yang berbeda dari instansi Pemerintah yang sama). Inkonsistensi ini mungkin tidak sepenuhnya dijelaskan secara kuantitatif tetapi diverifikasi oleh wawancara dengan pemangku kepentingan terpilih dalam bidang investasi dan industri nilam. Setelah verifikasi yang dilakukan selama penelitian, trend umum yang dibahas dalam dokumen ini tetap berlaku. 6 Rekonstruksi pasca-bencana telah mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh sejak tahun 2005, khususnya dalam bidang konstruksi, jasa, perdagangan, dan transportasi. Sayangnya, banyak pekerjaan di sektor ini telah menghilang sebagaimana bagian terbesar dari upaya rekonstruksi senilai multi-miliar dolar berakhir pada tahun 2008. 7 Perekonomian Aceh terus stagnan dan tingkat pengangguran tetap tinggi. Untuk informasi lebih lanjut lihat, S. A. Rafiie, 2010. "Stagnan Ekonomi Aceh Tahun 2010", Serambi, 12 of January 2010, th
Penyulingan Nilam di Tapaktuan, Aceh Selatan (c.1930) 1. Latar Belakang Singkat Aceh
Aceh memiliki sejarah panjang perdagangan dengan dunia. Aceh merupakan bagian dari rute laut penting Jalan Sutra pada abad ke-15 sampai abad ke-19. Kesultanan Aceh didirikan awalnya sebagai kerajaan Islam kecil (yang saat ini disebut sebagai kota Banda Aceh) selama abad ke-15. Seperti halnya dengan sebagian besar daerah pra-kolonial non-Jawa, kekuasaan Aceh termasuk kegiatan ekonomi impor dan ekspor - diperluas keluar menggunakan jalur laut lebih banyak daripada jalur darat. Setelah pendudukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang Islam yang melewati Selat Malaka kemudian menggeser jalur perdagangan mereka ke Banda Aceh dan meningkatkan kekayaan penguasa Aceh. Pada awal abad ke-19, Aceh telah menjadi kekuatan yang semakin berpengaruh karena lokasinya yang strategis yang memungkinkan Aceh untuk mengontrol perdagangan regional. Pada tahun 1820-an Aceh adalah produser lebih dari separuh pasokan lada hitam dunia. Perdagangan lada yang menghasilkan kekayaan baru bagi Kesultanan. Pemerintah kolonial Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 guna mengamankan kendali atas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Perang berlangsung lebih dari 30 tahun dan berakhir pada tahun 1910. Hal ini dianggap sebagai perang yang paling banyak memakan korban dan paling mahal yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Belanda. Hal ini membuat Pemerintah Kolonial Hindia Timur hampir bangkrut. Pada akhir Perang Dunia II, tidak seperti di daerah lain di Indonesia, militer Belanda tidak pernah berusaha untuk menyerang Aceh untuk menegaskan kembali kontrol atas bekas koloninya. Populasi Aceh merupakan daerah yang mengalami rentang konflik bersenjata berkepanjangan dimulai dari invasi Belanda pertama di tahun 1887, dan berakhir pada tahun 1910. Aceh kemudian mengalami perang sipil di akhir 1940-an antara bangsawan dan para pemimpin agama. Wilayah ini juga mengalami pemberontakan bersenjata dari tahun 1953 hingga 1959, di bawah bendera Darul Islam (Negara Islam), yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Pemberontakan bersenjata dihidupkan kembali dengan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1977. Kekuatan militer GAM pada waktu itu dan TNI mengalahkan para pemberontak dalam waktu dua tahun. Namun, karena meningkatnya kerusuhan sipil akibat ketidakmerataan pembangunan ekonomi, militer Indonesia mengubah provinsi tersebut menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 hingga 1998, sebagian masyarakat sipil mengalami pelanggaran hak dan ekses lain dari konflik bersenjata. Status ini dicabut pada tahun 1998. Pada tahun
2002, terjadi gencatan senjata, pemerintah Pusat menawarkan Aceh paket otonomi khusus dan provinsi Aceh diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahannya secara lebih luas. Pemerintah Aceh diizinkan untuk secara resmi memperkenalkan bentuk syariah, atau hukum Islam, sebagai bagian dari paket. Selain itu, Aceh berhak atas pembagian pendapatan yang lebih besar dari sumber alam minyak dan gas bumi. Namun, perjanjian ini hampir tidak dijalankan oleh Pemerintah pusat, dan huru hara meletus tak lama sesudahnya. Pada tahun 2003, Presiden Megawati mengumumkan status Darurat Militer dan konflik menjadi intensif. Gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 memaksa pihak yang berkonflik untuk mempertimbangkan kembali biaya konflik yang tinggi dan tidak berkelanjutan yang ikut terbuang di bawah kondisi pasca-bencana mengenaskan di Aceh. Mereka sepakat untuk sebuah perjanjian perdamaian pada tahun 2006, dimana Pemerintah Indonesia akhirnya memberikan Aceh status Otonomi Khusus. Status dengan tingkat otonomi yang lebih besar dari Pemerintah pusat di Jakarta dan memulai kembali konsesi tahun 2002 tentang paket otonomi khusus seperti pelaksanaan hukum syariah Islam dan bagi hasil yang lebih besar dari sumber daya alam Aceh. Pemerintah Aceh kini diberdayakan untuk membangun sistem hukum yang independen dari pemerintah pusat. Suatu ketentuan tambahan dalam perjanjian 2006 bahwa Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia di mana calon independen 8 bisa bersaing dalam pemilu lokal. Provinsi ini telah diperluas secara administratif, dengan kabupaten- kabupaten baru yang dibentuk dengan pemekaran wilayah kabupaten yang lama (lihat Lampiran 1). Hal ini dianggap perlu karena Aceh semakin meningkat dalam populasi dan tetap menjadi daerah yang dihuni oleh beragam kelompok etnis dan beberapa bahasa dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Kelompok etnis utama adalah Aceh (yang tersebar di seluruh Aceh), Gayo (di bagian tengah dan timur), Alas (di bagian tenggara), Tamiang (dibagian Aceh Tamiang), Aneuk Jamee (keturunan dari Minangkabau, terkonsentrasi di selatan dan barat daya), Kluet (di Aceh Selatan), dan Simeulue (di Pulau Simeulue). Ada juga sejumlah besar masyarakat etnis Tionghoa, yang berpengaruh dalam bisnis dan finansial komunitas. Bahasa Aceh digunakan secara luas dalam populasi Aceh. Bahasa resmi yang digunakan untuk 9 8 Hal ini didiskusikan dalam buku "Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", Master thesis with Universitas Diponegoro, oleh M. Jafar, tahun 2009. Juga baca NDY, 2009. "Partai Lokal di Aceh Siapkan Konsep", Kompas, 19 of March 2009, th 9 Ini merupakan anggota dari kelompok bahasa Aceh-Chamic, yang juga kebanyakan ditemukan di Vietnam dan Kamboja, dan juga terkait erat dengan kelompok bahasa Melayu. Aceh juga memiliki banyak kosa kata yang dipinjam dari bahasa Melayu dan Arab dan secara tradisional ditulis dengan menggunakan aksara Arab. Bahasa Aceh juga digunakan sebagai bahasa lokal di Langkat dan Asahan (Sumatera Utara), dan Kedah (Malaysia), dan pernah mendominasi Penang. Alas dan Kluet erat terkait dalam kelompok bahasa Batak. Bahasa Jamee berasal dari bahasa Minangkabau di Sumatra Barat, dengan hanya beberapa variasi dan perbedaan
pemerintahan, pendidikan, dan hukum adalah Bahasa Indonesia, bahasa resmi Indonesia. Aceh pernah menjadi titik pertemuan bagi orang-orang dari berbagai bangsa, dan sampai saat ini beberapa orang keturunan Arab, Turki, dan India dapat ditemukan di Aceh. Keragaman ini dapat memberikan komplikasi dalam mengembangkan strategi untuk pembangunan. Sebagai contoh, isu separatisme dataran tinggi dan pantai barat untuk membentuk sebuah provinsi baru (ALA - ABAS) mencerminkan perbedaan etnis (Aceh dan Gayo), pertikaian pasca-konflik (mantan GAM dan mantan milisi) serta keterbelakangan ekonomi antar wilayah tersebut. Sejak perjanjian damai di tahun 2006, Aceh telah secara bertahap kembali ke keadaan damai dan terbuka untuk dunia. Ekonomi Aceh kembali sama dengan provinsi lain di Indonesia. Masyarakat Aceh sedang tumbuh dan banyak peluang ekonomi yang bisa diperoleh di Aceh. Pertumbuhan ini, bagaimanapun juga, secara langsung tergantung pada keberhasilan strategi pembangunan yang digunakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Saat ini, pertumbuhan penduduk Aceh berada pada posisi yang seimbang. Mungkin berkembang melalui tiga skenario yang berbeda: pertumbuhan, stagnan dan penurunan angka tergantung pada seberapa besar perekonomian dapat mendukung di provinsi ini. Bencana gempa dan tsunami pada Desember 2004 menyebabkan penurunan populasi yang signifikan (lihat Grafik 1). Distribusi penduduk tidak merata, dengan sebagian besar orang tinggal di kota atau di daerah pesisir (lihat Peta 1), yang menjelaskan besarnya jumlah korban tsunami. Masuknya pekerja dan migran pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tampaknya telah menempatkan pertumbuhan penduduk kembali pada trend sebelumnya, yang jika berlanjut, akan meningkatkan jumlah penduduk Aceh untuk target 5 juta di tahun 2020 (trend A). Seperti kebanyakan budaya di Sumatera, Aceh memiliki tradisi merantau atau bepergian jangka panjang untuk mencari pekerjaan. Jika trend pertumbuhan penduduk terus meningkat sementara jumlah kesempatan kerja tidak seimbang. Besar kemungkinan orang-orang dalam usia kerja akan bermigrasi keluar Aceh. Populasi akan mengalami puncak (kenaikan) atau penurunan (trend B atau C) sejauh kondisi damai memungkinkan kesempatan yang lebih baik untuk bermigrasi keluar. 10 12 10 Masalahnya adalah masyarakat lokal Aceh, khususnya para mantan prajurit GAM, yang tidak cukup terserap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dikarenakan kurangnya kapasitas mereka. Untuk diskusi tentang isu ini lihat artikel N. B. Said, yang berjudul "Ketidakadilan Ekonomi Sebab Dan Akibat Konflik Aceh", Consilitation Resources, 11 Sebuah cerita tentang tradisi merantau dapat dibaca dalam sebuah buku karya J.A. Siapno, diterbitkan tahun 2002. Yang berjudul "Gender, Islam, Nationalism And The State In Aceh: The Paradox Of Power, Co-optation And Resistance", (London: RoutledgeCurzon), halaman 148-149 12 Masalah brain-drain telah dibahas dalam R. Wortham, 2010. "A Gendered Look At Disaster Response And Recovery: Post-tsunami Aceh, Indonesia", 7 Juni 2010; dan World Bank, 2009. "Aceh Growth Diagnostic: Identifying The Binding Constraints To Growth In A Post-conflict And Post-disaster Environment, Juli 2009. 11
Grafik 1: Populasi Aceh dari tahun 1930 hingga 2010 dengan Proyeksi Pertumbuhan hingga tahun 2020 (Juta) 13 a t u J 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Catatan: A = Pertumbuhan Positif, kenaikan populasi B = Pertumbuhan Stagnan, populasi stabil population pada 2015 C = Pertumbuhan Negatif, populasi menurun pada 2020 13 Disusun dari data BPS. Populasi Aceh tidak rata dihitung selama sensus tahun 2000 Indonesia, sebagian besar diperkirakan karena pemberontakan yang terjadi yang menyebabkan sulitnya penghitungan. Namun, hasil dari sensus 2010 telah diterbitkan, dengan 4.486.570 orang, dimana 2.243.578 adalah laki-laki. A B C
Peta 1: Distribusi Pemukiman di Aceh 14 desa kota batas kabupaten 14 Diberikan oleh Aceh Green Secretariat.
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan populasi Aceh. Perekonomian Aceh telah mengalami pertumbuhan minimal sejak bencana dahsyat pada tahun 2004, yang terutama didorong oleh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan pertumbuhan besar di sektor bangunan/konstruksi. Perdamaian dan program rekonstruksi telah mengubah struktur perekonomian secara signifikan. . Banyaknya arus pekerja dari luar provinsi telah membuat pasar kerja di Aceh lebih kompetitif. Migrasi ini juga telah menciptakan pasar baru di Aceh yang membuat barang impor membanjiri pasar. Sektor pelayanan sekarang memainkan peran yang lebih dominan, sedangkan minyak dan gas semakin menurun. Ekonomi, yang bagaimanapun juga, terus mengandalkan produksi minyak dan gas bumi yang menipis serta dari sektor pertanian. 15 Efek trickle-down yang diharapkan dari sektor minyak dan gas, pertambangan, yang telah beroperasi sejak tahun 1970-an, telah gagal terwujud. Pertumbuhan ekonomi dari gas, minyak dan sektor pertambangan telah negatif selama tujuh tahun berturut-turut (lihat Tabel 2), menyeret industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan menurun dengan hal tersebut. 15 World Bank, 2009.
A c e h d a r i m n y a k d a n g a s b u m i i m e n n g k a t . i G D R P d a n P e r t a m b a n g a n M i n y a k b u m i , g a s P e r t a h a n a n & P e m e r i n t a h a n , J a s a L a i n n y a P e l a y a n a n F i n a n s i a l P e r b a n k a n & K o m u n i k a s i T r a n s p o r t a s i & d a n R e s t o r a n P e r d a g a n g a n H o t e l , K o n s t r u k s i B a n g u n a n / 1 0 0 2 6 0 0 , 4 , 1 0 1 , 3 5 6 0 5 , 5 5 4 , 4 6 5 , 1 0 0 2 6 3 2 , 4 9 3 , 1 , 2 0 5 4 5 , 8 4 1 , 4 5 3 , 1 0 0 2 6 5 5 , 5 5 2 , 1 , 0 9 5 0 3 , 1 0 4 5 , 4 4 4 , * M e n g i k u t i P a k e t O t o n o m i K h u s u s
D a t a P a r s i a l ( T d a k L e n g k a p ) i C a t a t a n : 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6 7 2 , 2 6 8 5 , 2 6 9 6 , 2 6 6 6 , 2 6 4 1 , 5 9 7 , 6 3 1 , 6 5 8 , 6 8 1 , 7 8 9 , 1 , 0 1 0 9 5 , 0 9 0 , 1 , 1 5 1 , 3 1 4 7 2 , 4 4 8 , 4 2 8 , 4 3 5 , 4 4 6 , 1 1 , 9 6 1 3 , 1 4 1 4 0 8 , 1 4 0 2 , 1 3 8 1 , 4 3 8 , 4 3 3 , 4 2 9 , 4 2 1 , 4 , 1 3 2 0 0 2 , P e r a t u r a n n o 1 8 / 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 7 5 , 2 5 0 9 , 2 0 , 1 6 1 0 4 6 , 1 3 0 2 , 1 5 2 6 , 1 , 3 3 1 , 3 4 1 , 4 6 4 8 4 , 5 2 2 , 5 9 5 , 1 4 4 6 , 1 5 , 1 2 1 5 7 7 , 4 6 2 , 5 , 1 1 5 9 8 , , b a g i 1 0 0 1 2 , 1 5 1 6 8 5 , 1 , 6 7 6 5 7 , 1 7 9 9 , 6 4 6 , h a s i l u n t u k 1 0 0 1 0 0 8 3 4 , 8 , 1 3 1 8 0 7 , 1 8 0 7 , 1 , 8 7 2 0 1 , 7 0 3 , 7 , 1 6 1 9 0 4 , 1 9 4 8 , 6 7 8 , 6 8 0 , 16 BPS, "Aceh Dalam Angka", versi dari 1980 ke 2010, (BPS: Banda Aceh). d a n A i r L i s t r i k 0 , 1 9 0 , 1 7 0 , 1 5 0 , 1 4 0 , 1 3 0 , 1 2 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 1 7 0 , 1 8 0 2 3 , 0 2 8 , 0 3 7 , 0 3 6 , M a n u f a k t u r I n d u s t r i 2 9 7 9 , 2 6 7 4 , 2 4 5 7 , 2 2 9 6 , 2 1 , 7 1 2 0 7 2 , 2 0 4 7 , 1 9 0 3 , 1 6 2 9 , 1 3 5 6 , 1 2 5 0 , 1 3 0 6 , 1 2 , 1 0 1 0 8 7 , P e r i k a n a n P e r t a n i a n d a n 2 2 3 3 , 2 2 2 4 , 2 2 , 1 8 2 2 , 1 4 2 2 , 1 0 2 2 0 7 , 2 2 , 1 9 2 2 8 0 , 2 2 0 8 , 2 1 , 3 6 2 2 7 0 , 2 4 9 6 , 2 6 4 1 , 2 7 , 1 2 S e k t o r 1 9 9 7 1 9 9 8 * 1 9 9 9 * 2 0 0 0 * 2 0 0 1 * 2 0 0 2 * * 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 p e r S e k t o r T e r m a s u k M n y a k , i G a s d a n P e r t a m b a n g a n ( % ) 1 6 T a b e l 1 : P r o d u k D o m e s t i k B r u t o A c e h
Tabel 2: Pertumbuhan Ekonomi di Aceh (%) 17 Sektor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Pertanian dan Perikanan Minyak, gas bumi dan Pertambangan Industri Manufaktur Listrik dan Air Bangunan/Konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Transportasi & Komunikasi Perbankan dan Pelayanan Finansial lainnya Pemerintahan, Pertahanan dan Jasa 6,00 24,00 17,80 19,50 0,90 -2,60 3,60 19,40 3,90 22,60 22,30 -2,00 -16,10 6,60 14,40 9,50 1,50 2,60 13,20 12,00 48,40 7,40 10,90 11,70 3,60 21,60 10,10 23,70 13,90 1,70 10,90 6,00 0,81 80,99 -4,42 11,29 -0,86 4,39 1,36 4,90 3,13 49,34 10,59 22,91 2,34 3,17 4,16 8,28 5,44 2,05 3,70 -0,09 -1,52 -3,98 -1,49 0,31 20,10 9,70 4,40 14,30 1,20 4,46 4,11 Pertumbuhan GDRP 9,60 10,10 1,60 2,50 9,08 2,47 22,71 Catatan: Angka merah berarti pertumbuhan negatif Angka awal. Namun, secara nominal, sektor jasa relatif sama sedangkan sektor-sektor utama lainnya, menurun (lihat Grafik 2a). Inisiatif Pemerintah pada tahun 1993 telah meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor pertanian dan manufaktur, meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi riil, yang berlanjut sampai Krisis Ekonomi Asia pada tahun 1997, yang berpuncak dengan gerakan Reformasi pada tahun 1998. Antara tahun 1998 hingga 2002, konflik bersenjata di Aceh meningkat. Akibatnya, pertumbuhan di sektor pertanian dan manufaktur hampir tidak bisa bersaing dengan pasar. Dalam hal saham kontribusi terhadap perekonomian, sektor pertanian mengalami stagnasi sementara sektor manufaktur berada dalam kemunduran (lihat Grafik 2b). Pemberlakuan status Darurat Militer (DM) pada tahun 2003 oleh pemerintah membuat kondisi ini tetap bertahan. Pada saat yang sama, pendapatan terbesar berasal dari minyak, gas dan sektor pertambangan, sehingga sektor lainnya terabaikan. Perekonomian Aceh menjadi sangat tergantung pada minyak, gas dan sektor pertambangan. 17 Perekonomian Aceh mengalami guncangan luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Tsunami, upaya rekonstruksi besar dan menipisnya minyak dan gas secara signifikan menyulitkan elaborasi statistik daerah, terutama pada sisi produksi. Beberapa tingkat pertumbuhan yang dilaporkan, seperti penurunan hampir 50 persen minyak dan gas pada tahun 2008, tampaknya tidak sama lengkapnya dengan data dari sumber lain (seperti data produksi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). Inkonsistensi ini mungkin akibat dari deflator yang digunakan untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan. Perbandingan dari deflator tersirat di Aceh dan tingkat nasional menunjukkan perbedaan besar yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam tingkat inflasi. Menggunakan deflator yang sama di Aceh seperti di daerah lain di Indonesia akan menunjukkan penurunan yang ditandai di bidang pertanian dan penurunan agak lambat di sektor pertambangan pada tahun 2008. Meskipun potensi inkonsistensi dalam seri GDP, trend umum dibahas dalam bab ini tetap berlaku.
p e n d a p a t a n s a h a m u n t u k A c e h d a r i m n y a k d a n g a s i m e n n g k a t i
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 * S e t e l a h o t o n o m i k h u s u s D a t a P a r s i a l ( t i d a k l e n g k a p ) 2 0 0 2 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8
U U N o 1 8 / 2 0 0 1 2 0 0 0
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 18 BPS, 1980-2010. 5 1 0 1 5 2 0 2 5 L a i n n y a M i n y a k , G a s d a n P e r t a m b a n g a n P e r t a n i a n I n d u s t r i M a n u f a k t u r 3 0 3 5 4 0 a . D a l a m t r i l i u n r u p i a h G r a f i k 2 : P r o d u k D o m e s t i k B r u t o A c e h 1 8
· s a t n e s r e P m a l a D . b 0 0 1 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 7 0 0 2 6 0 0 2 5 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2
7 9
0 9
9 8
4 8
3 8
0 8
9 7
8 7
5 7
i r a d h e c A k u t n u m a h a s n a t a p a d n e p t a k g n n e m i , 1 0 0 2 / 8 1 o N U U s a g n a d k a y n m i , 2 0 0 2 ) p a k g n e l s u s u h k k a d i t ( i m o n o t o h a l e t e S l a i s r a p a t a D * : n a t a t a C * a y n n i a L s a G n a d k a y n M i r u t k a f u n a M n a i n a t r e P i r t s u d n I
Perhatian terhadap sektor ekonomi lainnya akhirnya kembali setelah proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kenyataan bahwa terbatasnya pasokan minyak dan gas di Aceh memaksa para pembuat kebijakan lebih berkonsentrasi pada sektor-sektor non-minyak dan gas. Inflasi Tugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibuat sulit oleh tingkat inflasi yang tinggi di Aceh. Inflasi terus menerus berarti bahwa indeks harga konsumen (Consumer Price Index atau CPI) Aceh tertinggi di Indonesia. Akibatnya, biaya kekompetitifan di Aceh menurun, yang tercermin dalam kedua data inflasi dan upah. Secara keseluruhan, tingkat inflasi di Aceh mengikuti pola tingkat inflasi nasional. Kehancuran yang dibawa oleh gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 serta masuknya pekerja asing selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah serta merta meningkatkan harga di Aceh, khususnya di ibukota, Banda Aceh (lihat Grafik 3). Grafik 3: Laju Inflasi Dua Kota Utama di Aceh (%, yoy CPI Desember-Desember) 19 80 70 60 50 Banda Aceh 40 30 20 Lhokseumawe 10 Nasional
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 19 Inflation.eu, dikunjugi pada 21 Januari 2011.
Setelah memuncak hingga 41,5% pada bulan Desember 2005, inflasi terus menerus turun hingga di bawah 4% pada tahun 2010 dan berada di bawah level nasional Indonesia lebih dari 5%. Meskipun inflasi telah melambat, CPI telah terdaftar terus meningkat sejak tsunami. Dengan menggunakan 2002 sebagai dasar, CPI di Aceh meningkat menjadi 185,6 (Juni 2007) sedangkan CPI nasional meningkat menjadi 148,2. Ini merupakan perkembangan penting karena tingkat inflasi yang tinggi memiliki efek yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh. Perdagangan dan Perbankan Selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Aceh telah berjuang keras mengatasi defisit perdagangan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan bahan dan kebutuhan logistik lainnya yang akan diimpor ke Aceh dalam jumlah besar (lihat Tabel 3). Tabel 3: Ekspor dan Impor Aceh 20 (Tidak Termasuk Minyak dan Gas) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* r o p s k E Volume (Ton) Nilai (Ribu Dollar) 530,070 83,761 189,355 47,770 206,912 56,895 23,172 13,698 268,642 88,088 202,918 163,151 181,523 127,994 89,729 20,305 r o p m I Volume (Ton) Nilai (Ribu Dollar) 433,573 68,237 12,960 12,842 190,747 15,999 381,908 29,960 325,568 25,876 344,854 403,862 607,256 187,068 133,287 11,914 h i s i l e S Volume (Ton) Nilai (Ribu Dollar) 96,497 15,524 176,395 34,928 16,165 40,896 358,736 16,262 56,926 62,212 141,936 240,711 425,733 59,074 43,558 8,391 Catatan: Angka Merah berarti defisit perdagangan Total hingga Juni 2010. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menaikkan belanja konsumen, yang juga menjelaskan mengapa volume impor tetap tinggi meski proses aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi besar-besaran berakhir tahun 2009 serta penutupan BRR. Pada saat ini perekonomian di Aceh didorong konsumsi (consumption-driven) ketimbang didorong produksi (production-driven). Hal ini didukung oleh pola yang dinyatakan dalam aktivitas perbankan di Aceh (lihat Grafik 4), yang menunjukkan perbedaan kondisi sebelum bencana (sebelum tahun 2005) dan setelah bencana (tahun 2005 dan seterusnya) 20 BPS, 1980-2010.
21 Grafik 4: Aktivitas Perbankan di Aceh (Triliun Rupiah) a. Tabungan Bank 9 Tabungan biasa 8 7 6 Tabungan terbatas 5 4 Cek rekening tabungan 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b. Pinjaman Bank 9 8 7 Kredit konsumsi 6 5 Kredit modal 4 3 2 Kredit investasi 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 21 Bank of Indonesia (BI), dikumpulkan dari data Bank Indonesia, 2010* 2010*
c. Kredit Bank 9 8 7 Kredit Kecil 6 5 4 Kredit Mikro 3 2 Kredit Menengah 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Catatan: * Angka Juni 2010. Pasca bencana Aceh, ekonomi berorientasi pada ekonomi tunai, yang ditandai dengan munculnya tabungan biasa dan terbatas juga penurunan dalam penggunaan cek rekening tabungan. Kredit masih didominasi digunakan untuk konsumsi dan modal bisnis, serta ada beberapa investasi baru seperti yang ditunjukkan oleh kredit investasi yang stagnan. Bank lebih banyak menyediakan layanan kredit kecil dibandingkan skema kredit menengah dan makro, terutama karena dianggap beresiko rendah. 2010*
Tenaga Kerja Tenaga kerja di Aceh relatif berpendidikan tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Tenaga kerja memiliki tingkat melek angka dan melek huruf yang tinggi (konsisten di atas 90% ke atas usia sekolah) dan rasio laki-laki seimbang terhadap perempuan (lihat Grafik 5). Sayangnya, ada kesenjangan antara keterampilan yang disediakan oleh sistem pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Misalnya, dengan pengecualian dari departemen pertanian di universitas, sistem pendidikan tidak mengajarkan siswa kemampuan dan teknik pertanian. Hal ini terjadi walaupun fakta bahwa pekerjaan di Aceh adalah sebagian besar masih dalam sektor pertanian, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi (lihat Grafik 2). Demikian pula, mereka yang bekerja di sektor manufaktur memerlukan pelatihan lebih lanjut mengenai produk yang mereka produksi, yang sering tidak diberikan selama masa sekolah formal mereka. Umumnya, lulusan universitas masih bekerja dalam bidang manufaktur produk yang memiliki hubungan sedikit atau tidak sama sekali dengan gelar akademis yang mereka miliki. Akibatnya, meskipun memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari rata-rata, tenaga kerja utama cenderung dikategorikan sebagai "tidak terampil" sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah studi yang dilakukan oleh USAID . tentang ketenagakerjaan, yang juga mencakup masalah-masalah tenaga kerja di Aceh, menyatakan bahwa: 22 "Kebutuhan dominan adalah untuk pekerja berketerampilan tingkat dasar, lebih sedikit tersedia kesempatan bagi pekerja tingkat teknis. Trend kelembagaan terbaru menunjukkan perlunya untuk mempekerjakan pekerja yang memiliki keterampilan umum dan kompetensi keahlian khusus. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan, keterampilan dominan dan kompetensi dibutuhkan dalam bidang pertanian, termasuk perikanan, dan agro- industri, untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi pedesaan. [...] Para tenaga kerja muda di Aceh membutuhkan keterampilan pekerjaan, kredensial sekolah tinggi, dan pengalaman kerja. [...] Para anak muda memahami nilai pengalaman kerja dan secara terbuka mengungkapkan perlunya memiliki pengalaman kerja di sebuah kota besar. Para anak muda mencari pekerjaan jangka pendek sebagai batu loncatan, berpartisipasi dalam pengalaman magang atau on-the-job, dan mencari pekerjaan jangka panjang sebagai bagian dari proses entri kerja. Jaringan informal sosial merupakan dasar untuk mencari pekerjaan informal." (USAID 2007; 3-4) 22 USAID, 2007. "Jobs for the 21st Century: Indonesia Assessment" , USAID Asia and Near East Bureau, Maret 2007. (Banda Aceh: USAID).
Grafik 5: Latar Belakang Pendidikan Pencari Kerja Terdaftar tahun 2008/2009 23 di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Aceh (Ribu) 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tidak Sekolah SD SMP SMU Diploma Sarjana Laki-laki Perempuan Catatan: Primary school = Sekolah Dasar (SD) Junior High School = Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau kelas 7 hingga 9 atau setara juga dengan kelas di sekolah-sekolah agama High School = Sekolah Menengah Umum (SMU) atau kelas 10-12 atau setara dengan kelas di sekolah-sekolah agama Diploma = D3 level Sarjana = S1 (membutuhkan thesis. Pada negara-negara berkembang gelar ini tidak dianggap setara dengan sebuah gelar kehormatan) Pasca Sarjana = S2 (Masters) and S3 (PhD) 23 BPS, 1980-2010.
Menurut data resmi dari BPS (lihat Grafik 6), tenaga kerja Aceh pada tahun 2009 terdiri dari angkatan kerja baru (mereka yang berusia antara 15 dan 34 tahun, yang merupakan 36,90% dari jumlah populasi) dan angkatan kerja dewasa (35 - 60 tahun, 26,79% dari jumlah populasi). Tenaga kerja ini (totalnya 63,69%) harus memberikan dukungan tidak produktif (0-14 tahun, 29,85%) dan pensiunan atau semi-pensiun (60 tahun ke atas, 6,46%). Grafik 6: Populasi Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Aceh tahun 2009 65+ 60-64 55-59 50-54 ) n u h a t ( 45-49 40-44 r u m U 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Dalam Ribuan Pengembangan usaha di daerah pedesaan masih berputar di sekitar sektor pertanian. Status pekerjaan resmi dari pekerja di atas usia 15 tahun seperti yang diberikan oleh Pemerintah (lihat Grafik 6) menunjukkan bahwa bekerja di sektor pertanian tetap tak bisa diandalkan. Sektor ini didominasi oleh pekerja tidak dibayar (pekerja yang berasal dari anggota keluarga petani) atau mereka yang bekerja sendiri dengan buruh tidak tetap / tidak dibayar. Para pekerja yang bekerja sendiri merupakan wiraswastawan, sebagian para pemilik tanah, yang memiliki pekerjaan utama lain, seperti berdagang, menjaga toko, pengangkutan, dan lain-lain. Penting untuk dicatat bahwa industri manufaktur, yang berkontribusi banyak terhadap PDB Aceh sebagaimana sektor pertanian, tidak mempekerjakan banyak orang. Sektor pertanian, yang berlokasi di daerah pedesaan, tetap menjadi penyerap tertinggi tenaga kerja. Perlu dicatat bahwa ada anak di bawah usia 15 tahun dalam angkatan kerja, terutama di daerah pedesaan, tapi karena secara teknis 24 BPS, 1980-2010. 24 500
mereka illegal, mereka tidak tercatat oleh pemerintah. Banyak dari pekerja tersebut di bawah umur membantu orang tua mereka untuk bekerja di ladang atau di toko-toko. Anak-anak ini, saat mereka tumbuh menjadi tenaga kerja berusia di atas 15 tahun, bersama dengan anggota keluarga lainnya (istri, kerabat yang belum menikah, dll), diklasifikasikan sebagai Pekerja Tidak Dibayar (lihat Grafik 7). Grafik 7: Status Pekerjaan dari Pekerja Usia di atas 15 Tahun pada sektor industri utama Tahun 2009 25 600 500 Industri pertanian Industri manufaktur Lain-lain 400 300 200 100 0 Pekerja Reguler Pekerja Sendiri Pekerja Tidak Dibayar Pekerja Sendiri Dengan Pekerja Musiman/ Tidak Dibayar Majikan Pekerja Musiman Catatan: 1.Pertanian termasuk di dalamnya sektor kehutanan, perburuan dan perikanan 2.Sektor-sektor lainnya termasuk perdagangan besar, perdagangan eceran, restoran dan hotel, masyarakat, pelayanan sosial dan pribadi, minyak dan gas bumi, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, konstruksi, pengangkutan, penyimpanan, komunikasi, keuangan, asuransi, real estate dan usaha jasa Ada kenaikan upah nominal yang relatif besar di beberapa sektor, yang tercermin dalam Upah Minimum Regional (UMR) di Aceh. UMR di Aceh adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia (lihat Grafik 8). Selama bulan- bulan pertama tahun 2011, provinsi dengan UMR tertinggi adalah Papua (Rp 1.403.000 per bulan) dan terendah adalah Jawa Timur (Rp 705.000 per bulan). UMR Aceh adalah Rp 1.350.000 per bulan, yang menempatkannya di atas rata-rata UMR nasional (Rp 992.875 per bulan). 25 BPS, 1980-2010.
Grafik 8: Upah Minimum Regional (UMR) di 3 Provinsi (Rupiah/Bulan) 26 1.500.000 1.400.000 Papua 1.300.000 Aceh 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 INDONESIA 700.000 600.000 Jawa Timur 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ini tidak selalu terjadi. Sebelum tahun 2002, UMR Aceh sudah dekat rata- rata nasional. Namun, sejak status Darurat Militer diberlakukan pada tahun 2003 terlihat kenaikan UMR di Aceh karena Aceh sekarang dianggap menjadi wilayah yang sulit untuk bekerja dimana pergerakan barang dan manusia menjadi lebih sulit. UMR menanjak pada tahun 2005 untuk menyesuaikan diri dengan inflasi yang tinggi saat itu yang disebabkan oleh masuknya pekerja asing pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tsunami. UMR di Aceh belum kembali ke tingkat pra-2002, yang dekat dengan rata-rata UMR nasional, bahkan setelah berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009. UMR yang tinggi di Aceh saat ini masih belum sesuai dengan tingkat inflasi yang menurun. Jika trend ini berlanjut, maka akan membuat tenaga kerja di Aceh menjadi tidak kompetitif. 26 BPS, 1980-2010. 2011
Kemiskinan Sangat penting untuk membahas masalah kemiskinan ketika membahas pembangunan ekonomi di Aceh. Kemiskinan di Aceh tetap jauh lebih tinggi dari sebagian besar wilayah Indonesia (lihat Grafik 9). Pemerintah menempatkan Aceh pada peringkat ketujuh provinsi termiskin di Indonesia pada tahun 2010 . Hal ini memiliki potensi untuk menghalangi investasi masa depan di provinsi ini sebagaimana tingkat kemiskinan kadang-kadang dikaitkan dengan kapasitas yang buruk dari tenaga kerja, infrastruksi buruk, tata pemerintahan yang buruk dan kadang-kadang, rendahnya tingkat keamanan. Secara keseluruhan, biaya ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan Aceh bisa dianggap belum kondusif untuk investasi. 27 Tingkat kemiskinan sedikit meningkat di Aceh pada tahun 2005 setelah tsunami, tetapi kurang dari yang diperkirakan. Tingkat kemiskinan kemudian menurun pada tahun 2006 di bawah tingkat pra-tsunami, yang menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan yang berhubungan dengan tsunami tidak berlangsung lama dan kegiatan rekonstruksi dan berakhirnya konflik kemungkinan besar memfasilitasi penurunan ini. Sejumlah besar masyarakat Aceh masih rentan dan hal ini menuntut perlunya masa transisi setelah berakhirnya rekonstruksi besar-besaran, sehingga dapat menyesuaikan dan menstabilkan ekonomi tanpa menyebabkan perubahan drastis yang dapat memperburuk atau membuat masalah sosial baru. Grafik 9: Tingkat Kemiskinan di Aceh (%) 28 35% 30% 25% Aceh 20% 15% Indonesia 10% 5% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 27 BPS, 2010. "Aceh Dalam Angka 2010", (BPS: Banda Aceh). 28 BPS, 1980-2010.
Perubahan secara drastis terjadi di Aceh pada masa lalu. Ada suatu periode ketika tingkat kemiskinan di Aceh lebih rendah dari tingkat nasional (lihat Grafik 9). Hal ini berubah selama konflik bersenjata meningkat antara tahun 1998 dan 2002. Konflik menurunkan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan, dan membuat masyarakat rentan terpuruk dalam kemiskinan. Pengenaan status Darurat Militer pada tahun 2003 agak menstabilkan perekonomian dan secara bertahap menurunkan tingkat kemiskinan. Trend ini terus berlanjut meskipun terjadi perlambatan akibat dampak gempa bumi dan tsunami pada akhir 2004. Dalam laporan tahun 2008, Bank Dunia menunjukkan bahwa Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia di mana kemiskinan masih merupakan isu penting . Laporan tersebut menyatakan bahwa: 29 "Kemiskinan di Aceh secara signifikan dan positif berkaitan dengan kehidupan di daerah pedesaan dan pertanian sebagai pekerjaan utama rumah tangga. Seperti di tempat lain di Indonesia, kebanyakan kelompok miskin berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Bahkan, jumlah keseluruhan kelompok ini mungkin telah meningkat selama periode tsunami karena sebagian penduduk berpindah setidaknya untuk sementara dari kota yang terkena dampak tsunami dan kota-kota di pantai ke daerah pedesaan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan yang berada dalam wilayah rekonstruksi menyebabkan pertumbuhan pendapatan yang relatif cepat untuk lebih baik (dan kemungkinan besar lebih berpendidikan)." (World Bank 2008: 21) Kemiskinan di daerah pedesaan Aceh berlanjut terutama karena isolasi (infrastruktur buruk), yang membuat sulit bagi petani pedesaan untuk membawa produk mereka ke pasar besar di kota-kota. Ada program 30 pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat miskin di daerah pedesaan , tetapi program ini tidak banyak mempengaruhi tingkat kemiskinan pedesaan karena akses masyarakat terhadap program-program ini tetap sulit. Efek isolasi juga tampak jelas dalam kesenjangan besar antara tingkat kemiskinan pedesaan dan perkotaan (lihat Grafik 10). Kesenjangan desa-perkotaan di tingkat nasional lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kota besar di Aceh masih menawarkan kesempatan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih baik dari daerah pedesaan. 29 World Bank, 2008. Hal.4. 30 Hal ini termasuk juga program-program yang sudah stabil seperti the Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), dan kontroversial Beras Untuk Penduduk Miskin (Raskin).
Grafik 10: Tingkat Kemiskinan Perkotaan 31 dan Pedesaan di Aceh Pasca Bencana (%) 35% Aceh (pedesaan) 30% Aceh 25% 20% Aceh (perkotaan) Nasional (pedesaan) 15% Nasional 10% Nasional (perkotaan) 5% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dalam hal distribusi, menarik untuk dicatat bahwa tingkat kemiskinan di Aceh lebih condong ke daerah pedesaan, sedangkan sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan nasional lebih berimbang antara tingkat kemiskinan pedesaan dan perkotaan (lihat Grafik 10). Hal ini menunjukkan bahwa, setelah bencana gempa bumi dan tsunami, telah terjadi pergerakan tenaga kerja di Aceh dari pedesaan ke perkotaan, meninggalkan kemiskinan di desa. Jika hal ini terjadi, maka dalam rangka mengurangi kemiskinan di pedesaan, butuh insentif untuk menarik tenaga kerja kembali ke daerah pedesaan. 31 BPS, 1980-2010.
Apa Artinya? Ada beberapa hal yang bisa disorot dari Aceh sejauh ini: Populasi Aceh sedang berkembang, tetapi pertumbuhan ekonomi, yang semakin menurun seiring berkurangnya minyak dan gas, tidak cukup cepat menciptakan lapangan kerja untuk tenaga kerja yang terus meningkat. Pertanian tetap menjadi salah satu kontributor utama perekonomian di Aceh, karena merupakan sektor padat karya, dan termasuk penyerap utama tenaga kerja. Tingginya tingkat inflasi, defisit perdagangan, prilaku konsumtif dan upah minimum yang tinggi menciptakan lingkaran setan yang secara signifikan memperlambat pertumbuhan ekonomi Aceh. Sebagian besar tenaga kerja di Aceh terpelajar dan cukup berpendidikan tetapi relatif tidak terampil dan tidak siap untuk pasar kerja. Tingkat kemiskinan di Aceh tetap lebih tinggi dari jumlah rata-rata tingkat kemiskinan nasional dan sebagian besar ada di daerah pedesaan Berdasarkan paparan-paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian adalah sektor non-migas terpenting untuk mengembangkan perekonomian di Aceh. Investasi di bidang pertanian adalah sebuah bagian penting dari strategi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Aceh.
Sampel minyak nilam 2. Mengapa Berinvestasi di Aceh?
Meskipun terdapat tantangan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Aceh masih memiliki banyak peluang bisnis dan peluang investasi. Lokasi geografis provinsi yang berada pada ujung Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan merupakan sebuah aset penting dalam perdagangan regional. Di bidang pertanian, Aceh memproduksi minyak kelapa sawit, kopi, karet, kelapa, cengkeh, tebu, kapas, coklat, lada, tembakau, pala, pinang dan nilam. Aceh juga kaya akan sumber daya pertambangan terutama minyak, gas alam, tembaga, batubara, emas, bijih besi, mangan, dan timah. Fasilitas Pendukung Bisnis Aceh memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan usaha untuk tujuan ekspor. Terdapat beberapa fasilitas transportasi di Aceh untuk mengirim barang dan produk. Tiga jalur darat utama di Aceh yang memungkinkan truk mengangkut barang dan produk-produk ke kota-kota besar. Di bagian pantai utara dan timur membentang rute dari Banda Aceh ke Medan melalui Bireuen, Lhokseumawe dan Langsa. Di pantai barat dan selatan membentang jalur barat-selatan dari Banda Aceh ke perbatasan Provinsi Sumatera Utara melalui Calang, Meulaboh, Blang Pidie, Tapaktuan dan Subulussalam. Jalur dataran tinggi membentang dari Bireuen ke perbatasan Provinsi Sumatera Utara melalui Takengon, Blangkejeren dan Kutacane. Pemerintah dan USAID saat ini sedang membangun jalan utama antara Banda Aceh dan Calang untuk menggantikan jalan pantai yang hancur pada saat tsunami terjadi tahun 2004. Pembangunan jalan utama ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2012. Keberadaan jalan ini akan membantu dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di sepanjang pantai Barat Aceh. 32 Transportasi darat pada awal abad ke 20 dan dewasa ini 32 Gajah mengangkut barang-barang dan material dari Koeta Radja (Banda Aceh) kira-kira : Tropenmuseum Collection, 1910. Sumber dikunjungi pada 10 January 2011. 33 Antrian Truk untuk menyeberangi jembatan Kartika di Lamno, Aceh Jaya, pada 9 September 2009. Sumber: 33
Peta 2: Jalur Transportasi di Aceh Bandara Pelabuhan laut 1990 non- kehutanan 1990 perkebunan industrial Deforestasi Industrial (1990-2006) Deforestasi petani (1990-2006) 2006 Area tutupan hutan 1990 jalan utama Pelebaran Jalan Jalur Penebangan Pelebaran ULU Masen RED PA Aceh memiliki bandara internasional dengan fasilitas visa-on-arrival, dan penerbangan internasional dari Penang dan Kuala Lumpur dengan jalur pulang pergi. Di samping bandara internasional, ada juga bandara lainnya di provinsi tersebut. Namun, tidak semua bandara memiliki fasilitas yang lengkap atau memiliki jadwal penerbangan harian. Jadwal informasi dan pemesanan dijauh-jauh hari diperlukan.
Bandara Sultan Iskandar Muda (awalnya Blang Bintang) 34 Aceh memiliki beberapa jenis pelabuhan laut, termasuk yang sesuai untuk kapal laut dalam. Umumnya pelabuhan tersebut adalah pelabuhan tradisional yang dulu letaknya dekat ibukota kabupaten. Akibatnya, penyimpanan sebagian besar barang dan produk tidak berada di pelabuhan tetapi dalam gudang atau toko-toko di kota. Kurangnya gudang pelabuhan berarti terbatasnya persediaan barang yang disimpan di kawasan pelabuhan. Sebagian besar pelabuhan di Aceh digunakan untuk keperluan penangkapan ikan lokal. Pada saat ini, pelabuhan yang memiliki fasilitas minimal untuk kapal kargo besar seperti dermaga air yang dalam dan derek barang (crane loading) adalah pelabuhan Sabang, Krueng Geukeuh, Lhokseumawe dan Meulaboh. Sabang masih di tengah proses menuju status Zona Perdagangan Bebas dan baru yang diresmikan pada bulan Desember 2010. Krueng Geukeuh saat ini masih belum aktif (derek barang-nya dipinjam dari pabrik pupuk di dekatnya yaitu PT. PIM), sedangkan aktifitas pelabuhan- pelabuhan di Lhokseumawe dan Meulaboh masih terbatas pada pengiriman minyak dan gas. Selain keterbatasan fasilitas, masalah yang dihadapi oleh pelabuhan di Aceh adalah ketidakseimbangan volume ekspor-impor. Kapal- kapal enggan untuk mengirimkan barang dari Aceh karena jumlah barang yang diangkut dari Aceh tidak seimbang, hal ini mengakibatkan bisnis di jalur transportasi kurang menguntungkan. Karenanya untuk menghindari kesulitan memperoleh sarana transportasi pedagang-pedagang di Aceh mengangkut barang-barang dan komoditas mereka melalui pelabuhan Belawan di Provinsi Sumatera Utara. th 34 M. Anshar, 2009. "Tuntaskan Reintegrasi", Serambi, 7 of August 2009,
Belawan adalah pelabuhan ekspor-impor internasional. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan sungai yang memiliki tempat singgah yang baik, pelabuhan ini juga secara teratur memuat dan membongkar sejumlah besar kontainer dari dan ke kapal perairan dalam (dengan kedalaman 14m - 15.2m, kedalaman dermaga barang 4,9m - 6.1m, kedalaman terminal minyak 7.1m - 9.1m ). Pelabuhan tersebut juga memiliki fasilitas lengkap termasuk Derek yang tetap (fixed), bergerak (mobile) atau juga yang mengapung (floating), gudang, ketentuan, ketersediaan air, bahan bakar, minyak diesel, pasokan dek, perlengkapan mesin dan dermaga kecil. Bea Cukai berperan penting di pelabuhan ini, sementara upah tenaga kerja dibayar lebih rendah dibandingkan di Aceh. Berbagai pendukung fasilitas bisnis tersedia di ibukota kabupaten di Aceh. Ada hotel, bank, rumah sakit, dan fasilitas imigrasi. Saat ini, sebagian besar hotel di Aceh memiliki hotel berstandar bintang dua. Kota-kota besar seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, juga memiliki hotel berbintang 3 sampai 4. Rumah sakit pemerintah berstandar nasional juga tersedia di ibu kota kabupaten, tetapi bagi mereka yang ingin menggunakan rumah sakit berstandar internasional harus pergi ke luar Aceh. Rumah sakit berstandar internasional terdekat adalah di Penang, Kuala Lumpur dan Medan. Kebanyakan layanan imigrasi dapat dilakukan di kantor-kantor pemerintah di Banda Aceh atau Lhokseumawe. Namun, untuk mengakses layanan konsulat harus diperoleh di Medan, provinsi Sumatera Utara. Strategi dan Inisiatif Pemerintah Dari data yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa setiap strategi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Aceh harus dimulai dengan membahas isu-isu peningkatkan pertanian di Aceh daripada hanya mengandalkan pada industri non-pertanian. Aceh tidak bisa lagi mengandalkan pada pendapatan sektor minyak, gas dan pertambangan. Pertumbuhan Sektor manufaktur tidak cukup cepat untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang terus meningkat. Hanya sektor pertanian, yang padat karya, dapat secara signifikan mengurangi atau menghentikan kenaikan tingkat kemiskinan di Aceh. Pemerintah Aceh telah menerapkan beberapa inisiatif untuk mempercepat pembangunan di Aceh, terutama yang mengandalkan pada peningkatan pergerakan produk sektor pertanian. Jalan-jalan di daerah pedesaan telah ditambahkan dan yang lama telah diperbaiki. Hal ini memungkinkan petani untuk menjual produk mereka di pasar yang jauh dari lahan mereka sehingga menambah insentif untuk meningkatkan produksi. Peningkatan infrastruktur desa juga dipercepat melalui program Peumakmue Gampong (pemakmur desa)
yang memberikan pendanaan untuk proyek-proyek ditingkat desa yang dianggap penting oleh masyarakat. Pemerintah Aceh juga telah memanfaatkan otonomi barunya untuk menarik investor baru, baik nasional maupun internasional, agar berinvestasi di daerah yang tertinggal dalam pembangunan. Dalam kesimpulan pada akhir bagian sebelumnya, Aceh, yang sebagian besar adalah daerah pedesaan, bergantung pada pertanian, yang berarti investasi masa depan sebaiknya didorong untuk memberikan kontribusi terhadap sektor ini. Untuk tujuan ini, Pemerintah telah membentuk beberapa unit (kontak untuk unit-unit ini tercantum dalam Lampiran 6): 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dan terutama bertugas menilai dan merumuskan kebijakan investasi nasional, mengkoordinasikan dan mempromosikan investasi asing. Badan ini juga mengkoordinasikan seluruh kegiatan investasi di Aceh untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah sendiri dalam pembangunan jangka panjang. 2. Badan Promosi dan Investasi Aceh (BIPA): Unit ini menyediakan informasi berkaitan dengan peluang investasi, sektor yang cocok, wilayah-wilayah dan mitra lokal yang potensial serta hukum dan peraturan. 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Unit ini yang mengeluarkan semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan investasi dalam satu jalur. 4. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus ( P2DTK): Unit ini mengkoordinasikan kegiatan ekonomi yang dilakukan di kabupaten yang tertinggal dalam pembangunan. Saat ini, kabupaten yang tertinggal tersebut adalah Bener Meriah, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Singkil, dan Gayo Lues. 5. Kantor Perwakilan Promosi dan Investasi Pemerintah Aceh yang terletak di Gedung Pusat Pengembangan Penang, Bayan Lepas, Penang: Unit ini memberikan informasi yang serupa dengan yang disediakan oleh BIPA kepada investor asing yang potensial, kantor ini juga berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada investor yang potensial tentang kantor pemerintah yang dapat dihubungi di Aceh 6. Kantor Penghubung Pemerintah Aceh : Unit ini menyediakan informasi yang serupa dengan yang disediakan oleh BIPA bertujuan untuk investor domestik yang potensial. Hal ini juga berfungsi untuk memperkenalkan investor potensial dan menginformasikan kontak di pemerintah di Aceh.
7. Dinas Perdagangan dan Industri: Unit ini berwenang untuk mengatur administrasi perdagangan. Bea Cukai, di bawah Departemen Keuangan mengelola impor dan ekspor sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementrian dan hukum yang ada yang berlaku secara nasional dan khususnya di Aceh. 8. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I: Unit ini di bawah Departemen Pertanian bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang karantina dalam menangani hewan, ikan, dan tumbuhan sesuai dengan hukum yang berlaku secara nasional dan khususnya di Aceh. Unit-unit Pemerintah ini dibentuk untuk memfasilitasi dan mempercepat proses yang berhubungan dengan investasi di Aceh, dengan penekanan khusus pada wilayah-wilayah terpencil di Aceh. Pemerintah juga mulai membangun pembangkit listrik baru untuk pasokan listrik lebih banyak di Aceh. Saat ini, Aceh hanya memiliki 240 MW listrik, yang tidak cukup untuk mendukung kegiatan industriyang ada sekarang apalagi untuk industri baru. Sekitar 60% dari kebutuhan listrik tersebut masih dipasok dari generator di Asahan, Sumatera Utara. Prioritas pertama dari rencana Pemerintah adalah pengadaan pembangkit panas bumi yang direncanakan akan berlokasi di gunung Seulawah Agam, yang diharapkan mampu memberikan cukup tenaga listrik yang untuk mendukung perluasan kegiatan perekonomian di Aceh. Generator ini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2015. Provinsi 35 Pelabuhan Sabang diawal abad ke 20 dan saat ini 36 35 Foto pelabuhan Sabang kira-kira tahun 1903. Tropenmuseum collection. Sumber: Tropenmuseum, dikunjungi pada 23 January 2011. 36 Foto Kapal Pesiar MV. Amadea bersandar in Sabang pada 21 April 2010. Source: Kompas Citizen Images, dikunjungi pada 23 Januari 2011. ,
Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU no.11/2006), Pemerintah juga telah menghidupkan kembali Sabang sebagai Zona Perdagangan Bebas. Kewenangan ini diresmikan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Kewenangan Sabang (PP no.83/2010) pada tanggal 20 Desember 2010. Di Sabang, impor dan ekspor sekarang dibebaskan dari pajak dan bea sebagaimana yang berlaku di daerah lain di Indonesia. Perizinanan dan surat- surat otoritas penting lainnya dapat diproses langsung di Sabang, bukan di Banda Aceh atau kota-kota lain di Indonesia (lihat daftar di Lampiran). Perkembangan ini memiliki potensi untuk mengurangi biaya impor dan ekspor barang dan produk dari dan ke Aceh. Deregulasi sektor ekspor penting untuk mengurangi biaya dengan memperpendek rantai pasar antara produsen di Aceh dan pasar luar negeri. Daripada mengandalkan pelabuhan Belawan, produsen di Aceh dapat memiliki alternatif yang memungkinkan biaya pengeluaran lebih rendah sehingga lebih menguntungkan. Inisiatif lain pemerintah adalah memprioritaskan perlindungan terhadap lingkungan hidup Aceh. Sebuah moratorium tentang penebangan telah diberlakukan berlaku sejak 2006 dan telah mampu menghentikan deforestasi luas hutan primer Aceh. Pemerintah juga telah meninjau izin perusahaan pertambangan dan perkebunan untuk memastikan bahwa perusahaan- perusahaan tersebut telah mematuhi hukum dan peraturan terkait dengan pelestarian lingkungan. Pemerintah juga telah merevisi Rencana Tata Ruang seluruh Provinsi Aceh. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan lahan lebih terkontrol dan ramah lingkungan oleh masyarakat dan sektor usaha. Perlindungan hukum ini memberikan peluang lebih besar bagi investasi di bidang pertanian dan juga sebagai nilai tambah bagi produk Aceh, hal ini merupakan hal yang menjadi fokus utama di pasar global yang semakin mengutamakan ramah lingkungan. Pemerintah telah meningkatkan keamanan di Aceh menjadi lebih kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Setelah 5 tahun ditandatangani perjanjian damai tahun 2006, masyarakat telah merenovasi beberapa lahan pertanian yang diterlantarkan selama konflik bersenjata (khususnya antara tahun 1998 dan 2004). Perkebunan besar seperti perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, dan coklat, telah kembali diekspor pada level internasional. Transportasi juga telah pulih kembali dan mengalami peningkatan dari masa konflik. Hal yang terpenting lainnya adalah, pasukan keamanan semakin sukses dalam menindak aktifitas kriminal. Berdasarkan program stimulus ekonomi pada tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, sebanyak Rp 6,5 triliun (USD 540 juta) telah digunakan untuk pemotongan atau penghapusan pajak. Biro Pajak yang bertanggung jawab pada Departemen Keuangan di Indonesia
menyatakan bahwa tindakan untuk stimulasi tersebut sebagian besar diterapkan pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor seperti pertanian, perikanan dan manufaktur, yang telah begitu terpengaruh oleh krisis keuangan global, termasuk budidaya gandum, perternakan, sektor pertanian, perikanan laut, budidaya perikanan laut dan jasa di bidang perikanan, makanan dan minuman, pembuatan gula, pengolahan tekstil, susu dan publikasi cetak di bidang manufaktur. Para pekerja pada sektor-sektor ini memperoleh pendapatan yang kurang dari Rp 5 juta (sekitar USD 410) yang dapat dibebaskan dari pajak penghasilan. Untuk pekerja yang pendapatan tahunan mereka di bawah Rp 50 juta (USD 4.100) atau penghasilan bulanan di bawah Rp 4,8 juta (USD 400), tarif pajak penghasilan adalah 5%. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan undang- undang provinsi baru tentang investasi (Qanun no.5/2009) yang menjanjikan beberapa insentif bagi investor. Bab IX, Pasal 15, ayat 5 menyatakan bahwa "Dengan rekomendasi dari Pemerintah Aceh atau kabupaten / kota sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah dapat memberikan fasilitas investasi dalam bentuk: a) pajak yang lebih rendah; b) bebas biaya masuk; c) nol pajak atas impor barang yang berhubungan dengan investasi dan bahan baku ke Aceh, dan ekspor barang jadi dari Aceh, d) investasi fasilitas, pelayanan imigrasi; dan e) fasilitas fiskal." Sayangnya, turunan petunjuk pelaksanaan teknis Qanun ini belum dibuat sehingga peraturan nasional tetap digunakan.
n u i l i r T 37 Grafik 11: Anggaran dan Belanja Tahunan Pemerintah (Rp Triliun) 10 9 8 7 6 5 n a r a g g n A i a k a p r e T k a d T i 4 3 2 1 h a t n i r e m e P n a r a u l e g n e P 37 Chart 11: Annual Government Budget and Expenditure (IDR Trillions)
2011* 2000 Catatan: * Anggaran untuk 2011 masih dibahas oleh DPRD (Legislatif Provinsi) pada saat penulisan dokumen ini. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Terdapat juga beberapa inisiatif lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Aceh. Pemerintah Aceh saat ini tidak dapat menggunakan sejumlah besar sumber dana yang tersedia disebabkan oleh peraturan baru yang mengatur bagi hasil (profit sharing) (lihat Grafik 11). Alasan masih tersisanya dana (under spending) pada beberapa tahun berturut-turut sering disebabkan buruknya kapasitas dan kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif Pemerintah. Misalnya, anggaran 2009 baru disetujui akhir April, yang akibatnya menyebabkan proses tender terlambat dan sedikitnya waktu untuk melaksanakan proyek. Kontraktor mulai bekerja di pertengahan tahun (Agustus) dan hanya memiliki 4 bulan pada tahun 2009 untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, sementara bulan Desember adalah waktu untuk pelaporan anggaran tahunan. Sebaliknya, anggaran tahun 2010 telah disahkan awal (Februari) dan kontraktor memiliki lebih banyak waktu untuk melaksanakan proyek. Namun, anggaran Pemerintah ini masih tersisa, sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini terutama karena monitoring dan pengawasan di lapangan yang menyebabkan lambatnya pencairan pembayaran. Verifikasi hasil dari semua proyek harus 37 Data 2000-2009 dikumpulkan dari laporan audit BPK yang diperoleh dari BPS. Untuk 2010 data diperoleh dari BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi anggaran dan anggaran untuk tahun 2010 diambil dari GeRAK, sebuah LSM Indonesia cabang Aceh yang bergerak di bidang pengawasan (lihat: Serambi, 2010. "GeRAK: Realisasi APBA 2010 belum Menggembirakan * Daya Serap 6 SKPA di Bawah 80%:", 4 Januari 2011, dan anggaran yang diajukan untuk tahun 2011 adalah Rp 6,8 triliun (lihat: Serambi, 2010. "PPAS RAPBA 2011 Disepakati Rp 6,8 T * Dana Aspirasi Dewan Rp 5 M/Orang", 8 November 2010, ) ) U G A P ( n a k u j a i D g n a y n a r a g g n A
dilakukan pada waktu yang sama dan dalam waktu singkat antara (November dan Desember). Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa walaupun Pemerintah berubah (legislatif 2009 berbeda dari legislatif 2010), aparatur pemerintah masih perlu perbaikan dalam hal efisiensi kerja dan manajemen proyek. Pemerintah bersikap terbuka terhadap saran atau rencana yang akan membantu pemerintah dalam hal pengembangan desain dan implementasi jangka menengah dan panjang. Situasi ini merupakan kesempatan bagi LSM dan sektor swasta untuk meningkatkan sektor pertanian melalui kemitraan dan peningkatan kapasitas dengan Pemerintah Aceh, yang akan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Berinvestasi di Aceh Secara keseluruhan, investasi usaha di Indonesia diatur oleh Pemerintah Indonesia dan sebagian besar peraturan yang berlaku di Aceh berdasarkan undang-undang otonomi yang relatif baru. Hukum lokal yang secara khusus menargetkan sektor investasi sudah dibuat (meskipun pedoman penerapannya belum tersedia) atau akan dibuat. Sebagian besar peraturan- peraturan tersebut mengikuti perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Semua undang-undang nasional dan regional terbaru dan peraturan yang mengatur terkait dengan investasi di Aceh dan perizinan untuk memulai dan menjalankan investasi di Aceh dirangkum oleh Badan Investasi dan Promosi Aceh ( BIPA) termasuk dalam Lampiran 3 dan 4. Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM no.12/2009, proses untuk berinvestasi di Aceh dapat digambarkan sebagai berikut: 38 Pemerintah Indonesia melarang investasi domestik dan asing dalam usaha di 9 sektor berikut: budidaya dan pengolahan ganja dan sejenisnya; Pengambilan / pemanfaatan spons; bahan kimia berbahaya, senjata kimia, senjata dan komponen lain yang terkait; siklamat dan sakarin; minuman beralkohol, fasilitas kasino dan perjudian; penyedia sistem lalu lintas udara, sertifikasi kapal dan inspeksi klasifikasi; manajemen dan pengoperasian Spektrum Frekuensi Radio dan Stasiun Monitoring Orbit Satelit; dan pertambangan mineral radioaktif. 38 Badan Investasi dan Promosi Aceh (BIPA), 2010. "Tatacara Permohonan Penanaman Modal", Augustus 2010, (BIPA: Banda Aceh).
39 Grafik 12: Diagram Aplikasi untuk Investasi INVESTOR FASE PERSIAPAN Permohonan Aplikasi Aplikasi untuk Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing BKPM, PDPPM, PDKPM BKPM FASE PEMBENTUKAN Izin Pemerintah Daerah Izin Pemerintah Pusat KITAS PDPPM, PDKPM BKPM Imigrasi FASE KOMERSIAL BKPM sekarang memiliki aplikasi dengan semua izin, lisensi, permintaan dan surat rekomendasi yang perlu ditambahkan (lihat Lampiran) Penanaman modal asing dilarang pada 8 bidang berikut: Budi daya plasma nutfah; konsesi untuk hutan alam; kontraktor di bidang penebangan kayu; layanan transportasi taksi/bis; pelayaran dalam skala kecil, perdagangan dan jasa penunjang perdagangan, media; industri produki gambar bergerak. Persyaratan-persyaratan yang dijelaskan diatas harus dipenuhi untuk menjalankan bisnis baik modal asing dan domestik dalam 8 bidang berikut: pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, pembangkit listrik, transmisi dan distribusi, pengiriman, pengolahan dan penyediaan air minum untuk kepentingan umum; pembangkit listrik tenaga atom, pelayanan medis; telekomunikasi; pesawat komersial regular/non-regular. 39 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2009. Undang-Undang no.12/2009.
Cukupkah untuk Berinvestasi? Kegiatan ekonomi di Aceh terus tumbuh. Berbagai infrastruktur di Aceh terus ditingkatkan dan diperluas. Perjalanan ke dan dari provinsi telah meningkat secara signifikan dari paska konflik sampai dengan masa otonomi khusus yang memungkinkan orang merasa lebih aman dalam mobilitas mereka (termasuk tenaga kerja). Aceh secara bertahap sedang menjalani proses reintegrasi dengan ekonomi skala nasional dan global. Pertanyaannya adalah apakah proses ini akan mengarah pada industrialisasi ekonomi Aceh yang lebih lanjut atau pada ekonomi yang bertumpu pada pertanian. Kedua sektor ini tidak bisa secara bersamaan dijalankan karena keterbatasan lahan yang tersedia. Seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, pengembangan sektor pertanian harus menjadi prioritas karena sektor ini dapat menyediakan lapangan kerja besar bagi tenaga kerja. Para Pemegang kunci di sektor pertanian di Aceh sepakat bahwa pembangunan pertanian di Aceh harus mencakup kegiatan di tingkat petani, tingkat regional dan tingkat provinsi. Pemerintah Aceh setuju dengan kesimpulan ini dan saat ini sedang mengkoordinasikan perencanaan tata ruang, reformasi kepemilikan tanah dan pemberlakuan kepemilikan tanah secara terbuka, yang semuanya merupakan prasyarat untuk mencapai modernisasi pertanian yang akan memungkinkan untuk menarik investasi. Pertanian di Aceh harus memiliki keunggulan kompetitif bagi produk- produk Aceh di pasar nasional dan internasional. Keuntungan ini kemudian harus dikembangkan untuk mencapai kelompok produksi massal dan untuk menarik pembeli global. Sejak perdamaian tercapai di Aceh, pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan lahan, manajemen lingkungan, membangun infrastruktur yang layak (misalnya irigasi, akses jalan, teknologi baru dan inovasi), dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Contoh terbaru dari upaya Pemerintah ini adalah peluncuran inisiatif pertanian menggunakan program Peumakmue Gampong. Sebagai bagian dari inisiatif Visi Aceh Hijau, Pemerintah juga mendesak aktor yang berfokus pada produk-produk kompetitif (misalnya kopi, kakao, kelapa sawit dan karet) untuk mengembangkan produk mereka dengan kinerja tinggi dan fokus pada tujuan untuk pengelolaan sumber daya alam serta menghindari penggunaan ekosistem alam dan produksi alam di daerah secara berlebihan. Selain itu, Pemerintah mendesak bank untuk meningkatkan akses terhadap kredit dan keuangan mikro, terutama untuk sektor pertanian. Dengan kemauan politik (political will) pemerintah saat ini untuk mengembangkan pertanian di Aceh seperti dijelaskan di atas, terdapat banyak peluang investasi di sektor pertanian di Aceh. Selain itu, untuk menciptakan
produk-produk bervolume tinggi seperti kopi, kakao, kelapa sawit dan karet, Aceh juga menghasilkan produk dalam volume kecil dan menengah yang dapat menghasikan keuntungan yang besar di pasar - pasar tertentu. Ekspor produk bervolume tinggi masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, sementara produk bervolume kecil dan menengah tidak menghadapi masalah tersebut. Produk-produk tersebut dapat memperoleh keuntungan dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dan tidak terbebani oleh biaya transportasi yang tinggi. Minyak esensial termasuk dalam produk ini dan nilam adalah produk khusus dari minyak esensial yang menjadi salah satu produk yang dihasilkan di Aceh sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.
Budidaya nilam 3. Sektor Nilam di Indonesia
Perdagangan minyak atsiri (esensial) merupakan salah satu usaha yang paling tua dan paling menguntungkan di dunia . Minyak atsiri dapat diperoleh dari berbagai bahagian dari tanaman, seperti akar, batang, ranting, daun, bunga atau bahkan dari buahnya. Terdapat 150 sampai 200 spesies tanaman yang menghasilkan minyak atsiri dan kira-kira 70 jenis minyak atsiri bisa ditemui di pasar dunia . Pada bagian ini, akan dimulai dengan membicarakan kondisi umum minyak atsiri di pasar dunia kemudian diteruskan dengan uji segmen pasar spesifik, yaitu sektor minyak nilam di Indonesia. 40 41 Perdagangan Minyak Atsiri Dunia Masing-masing minyak atsiri memiliki nilai ekonomi yang berbeda. Bahan-bahan mentah yang menghasilkan minyak memiliki karakteristik fisik dan kandungan kimiawi yang berbeda. Bila diproses, bahan-bahan tersebut menghasilkan volume minyak yang berbeda. Oleh karena itu, minyak atsiri tersebut berbeda-beda harganya. Kebanyakan minyak atsiri (72,58%) memiliki pangsa pasar yang kecil dan volume permintaan yang rendah. Sedang volume permintaan yang tinggi didominasi hanya oleh sembilan jenis minyak atsiri (lihat Tabel 4). Hal ini berpengaruh pada varietas minyak atsiri yang diekspor dari Indonesia. Walaupun Indonesia menghasilkan berbagai jenis minyak atsiri, hampir 85% dari volume/omset minyak atsiri yang diekspor dari Indonesia terutama berasal dari tiga produk: Nilam, pala dan cengkeh. 42 Tabel 4: Permintaan Minyak Atsiri dalam Industri Parfum Eropa Tahun 2006 43 Volume permintaan (ton/tahun) Minyak Atsiri yang berbeda Jumlah Varietas Minyak Andil dari Total Varietas 1-10 10-100 100-1,000 > 1.000 90 25 8 1 72,58% 20,16% 6,45% 0,81% 40 E. Guenther, 1948. "The Essential Oils - Vol 3: Masing-masing minyak esensial adalah keluarga tanaman Rutaceae dan Labiatae", (New York: Van Nostrand). 41 Bank Indonesia (BI), 2010. "Sistem informasi model pinjaman untuk usaha kecil. Nilam budidaya dan industri minyak", 42 S. Tekriwal, 2009. "Naturals in Indonesia", Sebuah Presentasi dalam IFEAT Conference, Shanghai, Oktober 2009. 43 Dewan Atsiri Indonesia (DAI), 2009. "Indonesian Essential Oil Industry and the role of DAI", Presentation at International Seminar on Essential Oil (ISEO), 26-28 Oktober 2009.
Penggunaan minyak atsiri juga bervariasi di berbagai jenis sektor aplikasi (lihat Tabel 5). Sekarang ini, terdapat dua jenis pasar: produk yang umum digunakan dan pasar khusus niche. Pemakaian umum (sabun, deterjen, kosmetik, perlengkapan mandi, pembersih rumah tangga dan penyegar udara) memegang sebesar 74,36% pangsa pasar global. Pasar khusus, untuk item-item mutakhir seperti parfum dan produk lainnya, memegang sebesar 25,64% bagian. Tabel 5: Pasar Global untuk Parfum Menurut Pemakaian Tahun 2006 44 Pasar Pemakaian Nilai (USD) Andil (%) Sabun dan deterjen 2.140.800.000 34,40 Pemakaian umum Kosmetik dan perlengkapan mandi Pembersih rumah tangga dan penyegar udara 1.552.600.000 934.200.000 24,95 15,01 Khusus Parfum Berkwalitas Dll 1.277.100.000 319.200.000 20,52 5,12 Total 6.223.900.000 100 Volume perdagangan sangat bervariasi di berbagai sektor aplikasi. Akan tetapi, volume bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan atau menunjukkan profitabilitas dari minyak atsiri. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara utama yang menghasilkan minyak atsiri. Indonesia merupakan pemasok nilam, pala, vetivert, kenanga, serai, kulit massoi, cendana, kayu putih, jahe, cengkeh dan turunannya. Total volume minyak atsiri yang dihasilkan di Indonesia adalah 90.000-110.000 ton per 46 tahun dengan nilai dagang sebesar US$ 800 juta-US$ 1,2 milyar per tahun. Menurut Bank Indonesia, ekspor minyak atsiri dari Indonesia hanya merupakan sebagian kecil dari total volume ekspor. Akan tetapi, karena harga 47 untuk minyak atsari relatif tinggi, laba atas komoditas ini cukup besar 45 44 Dimodifikasi dari: IAL Consultants, 2007. "An Overview of the Global Flavours and Fragrances Market. Press Release 16 April 2007", (London: IAL Consultants), hal.2. 45 Tekriwal, 2009. 46 DAI, 2009. 47 BI, 2010.
Grafik 13: Impor dan Ekspor Minyak Atsiri Indonesia (Miliar USD) 48 4,00 Impor 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Ekspor 1,00 0,50 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 Kayanya biodiversitas Indonesia merupakan sumber akan berbagai ragam atau jenis minyak atsiri, komoditas yang banyak diminta pada pasar parfum global. Tahun 2009, Indonesia merupakan produser minyak atsiri kedua 49 terbesar di Asia dan ke tujuh di dunia . Indonesia mengekspor minyak atsiri tanpa banyak nilai tambah dan mengimpor formulasi rasa dan aroma serta senyawa setelah penambahan nilai dari luar negri (lihat Grafik 13) . Setelah sedikit terjadi penurunan ekspor di tahun 2006, sepertinya nilai ekspor minyak atsiri dari Indonesia masih belum bisa mencapai nilai tertingginya. 50 Agar dapat mempertahankan pertumbuhan di sektor ini, volume ekspor perlu ditingkatkan baik dengan cara ekspansi dan/atau intensifikasi proses produksi. Agar dapat mencapai hal tersebut, peluang pasar perlu dieksplorasi. Pasar global minyak atsiri tidak terbagi secara merata. Pasar tersebut didominasi oleh tiga wilayah: Amerika Utara, Asia Pasifik dan Eropa Barat. Bersama-sama, wilayah-wilayah tersebut meliputi 83% pasar rasa dan aroma (parfum) (lihat Tabel 14). 48 BPS, 1980-2010. 49 H. Sostrohomitjojo, 2009. "The prospect of Indonesian essential oils", Presentation at the 1st International conference on Science & Technology in Yogyakarta of Universitas Islam Indonesia, th26 February 2009, 50 Tekriwal, 2009. 2008
Grafik 14: Pasar Rasa dan Wewangian Dunia Tahun 1999 51 Eropa Timur 5% Amerika Selatan 6% Timur Tengah dan Afrika 6% Amerika Utara 32% Eropa Barat 25% Asia Pasifik 26% Sekarang ini, permintaan produk organik sedang meningkat dengan tarif yang berbeda di berbagai belahan dunia, khususnya di Amerika Utara dan Eropa Barat. Kelompok tani harus mengajukan permohonan sertifikasi jika mereka ingin produk mereka untuk memenuhi syarat sebagi produk organik di pasar internasional. Persyaratan sertifikasi berbeda-beda tiap negara, tetapi biasanya dimaksudkan untuk menjamin kwalitas dan memajukan perdagangan di komoditas ini. Akan tetapi sertifikasi dirasakan oleh 52 beberapa pihak sebagai alat kontroversial. Standar kwalitas dan persyaratan tambahan yang harus diikuti oleh petani agar dapat memenuhi syarat sertifikasi sebagai produk organik sangat tinggi dan banyak petani yang 53 berskala kecil tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan biayanya 51 Allured Publishing News Release, 2000. Dikutip oleh Leffingwell & Associates, dikunjungi pada 20 January 2011. 52 G. Auld, 2010. "Assessing Certification As Governance: Effects and Broader Consequence for Coffee", The Journal of Environment Development, vol. 19, hal. 217. 53 Auld, 2010. Hal. 225.
Lembaga Sertifikasi, seperti CCC di China, ECBS di Uni Eropa, the Australian Standard di Australia, dan VdS di Jerman , memerlukan sejumlah peraturan teknis, standar publik dan swasta, serta dan tes penyesuaian yang sulit untuk 55 dilaksanakan. Rata-rata bisnis pertanian skala kecil hingga menengah masih menganggap sertifikasi organik terlalu mahal dan oleh karena itu belum mampu untuk dipenuhi. 54 56 Terlebih lagi, beberapa kritik mengenai sertifikasi organik yang ragu akan 'niat baik' dari organisasi/negara sertifikasi berpendapat bahwa persyaratan sertifikasi dikenakan pada negara-negara yang sedang berkembang dan berfungsi sebagai hambatan perdagangan non tarif. Contohnya, mereka menganggap bahwa Uni Eropa - yang memiliki pasar yang besar untuk produk organik - untuk menghalangi masuknya produk organik dari negara-negara berkembang disebabkan undang-undang produk organik Uni Eropa yang rumit dan ketat . Persyaratan dari Uni Eropa ini mempersulit negara-negara berkembang untuk mendapat keuntungan dari meningkatnya peluang pasar untuk produk organik di berbagai negara Eropa. Amerika sendiri dianggap memberikan hambatan non profit yang sama yang mempengaruhi kapasitas ekspor produk-produk Indonesia. 57 Sentimen ini dirasakan oleh beberapa bagian komunitas pengusaha Indonesia dan pelaku pemerintahan yang menganggap sertifikasi sebagai 59 hambatan perdagangan non tarif lainnya untuk memotong peraturan WTO. 54 SWA Sembada, 2009. "Mencari Solusi Di Tengah Gencetan Kendala Ekspor", edisi 29 Oktober 2009, 55 M. G. Martinez, 2004. "Impact of Organic Product Certification Legislation On Chile Organic Exports", Food Policy, vol. 29, no. 1, hal. 1. 56 SWA Sembada, 2009. 57 Martinez, 2004. Hal. 2 58 SWA Sembada, 2009. 59 Kompas, 2010. 58
Grafik 15: Estimasi Volume Penjualan Minyak Atsiri 60 pada Pembeli Utama pada Industri Rasa dan Aroma (USD Milyar) 21 19,80 20,30 20,00 18 17,14 15,28 15 12 9 6 3
2005 2006 2007 2008 2009 Catatan: * Total angka 10 teratas mencakup Pencarian International untuk tahun 2004-2006 tidak termasuk penjualan Frutarom untuk periode yang sama, sebagaimana tahun 2007 merupakan tahun pertama Frutarom's berada pada Top 10 (10 teratas). 61 ** Angka F&F pada table diatas untuk Rasa Sensient Flavors adalah perkiraan . Industri minyak atsiri belum didorong kearah sertifikasi karena kawasan- kawasan dimana minyak tersebut dihasilkan masih terbatas . Kawasan- kawasan inilah yang sebenarnya yang memegang monopoli atas produk- produk tersebut. Tidak seperti produk-produk yang bersaing dengan yang ada di dunia yang sudah maju, seperti kayu dan perkebunan minyak (minyak sawit, kedelai, lobak dll), minyak atsiri belum dianggap sebagai sumber kompetisi bagi industri bisnis di negara-negara ini. Satu-satunya yang dianggap ancaman adalah jika suplai tidak bisa memenuhi permintaan. Untuk beberapa tahun terakhir, permintaan untuk minyak atsiri meningkat seperti yang ditunjukkan pada volume penjualan (lihat Tabel 15). Satu-satunya waktu ketika penjualan sedikit menurun adalah pada tahun 60 Leffingwell & Associates, 2010. "2005 - 2009 Flavor & Fragrance Industry Leaders", Oktober 13, 2010, 61 Angka pada Sensient Flavors adalah perkiraan atas laporan penjualan berjudul "Dehydrated products" (27% dari laporan pendapatan F&F) yang telah dihapuskan dari "Flavor & Fragrance Sales" of $525.7 million tahun 2001; 26% of reported F&F revenues of $572.2 juta tahun 2002; 24% Dari laporan keuntungan F&F dari $594.7 juta 2003; 23% dari laporan penjualan F&F senilai $648.3 juta(dimulai kembali) tahun 2004 dan 23% dari laporan penjualan F&F senilai $670.6 juta pada tahun 2005 untuk mendapatkan tahun yang proporsional ke tahun pembanding. Tahun 2006, produk yang mengalami dehidrasi adalah 27% dari laporan penjualan F&F, tahun2007 & 2008 juga kira-kira 27% dari penjualan. Frutarom Robertet SA T. Hasegawa Mane SA Sensient Flavors Takasago Symrise IFF Firmenich Givaudan Lainnya
2009. Sebagian besar, pasar minyak atsiri tersebut tergantung pada pemasok berskala kecil hingga menengah . Dalam sistem yang demikian, tidak ada kwalitas produk yang seragam. Kwalitas produk mungkin akan sangat terganggu disebabkan oleh produk campuran demi memenuhi volume permintaan. Oleh karena itu, kepentingan pembeli dari minyak atsiri lah yang membantu produsen dalam meningkatkan kwalitas dan kwantitas produksi dan, sebagaimana dorongan terhadap sertifikasi produk meningkat, untuk membantu produsen skala kecil hingga menengah untuk memenuhi standar sertifikasi yang dibutuhkan. 62 Permintaan Global akan Minyak Nilam Salah satu minyak atsiri dengan skala produksi yang terbatas adalah minyak nilam. Minyak Nilam (Pogostemon cablin Benth.) merupakan salah satu minyak atsiri yang diminati untuk aroma lembut dan mewah . Permintaan 64 global untuk minyak Nilam adalah antara 1.200 - 1.400 ton per tahun . Dipergunakan untuk semua aplikasi aroma karena keunikan serta normanya yang kompleks yang tidak mempunyai pengganti sintetis. Minyak Nilam dianggap sebagai bahan kunci produk wewangian. Komponen utama parfum ketika dicampur dengan alkohol nilam (C H 6) akan menguap lebih lambat dan aromanya akan dilepas dengan waktu yang lebih lama . Warna minyak Nilam mulai dari oranye gelap ke kuning amber. Minyak nilam memiliki aroma yang berat dan bersahaja serta bau yang kuat dan berempah yang lama dan berbeda dengan minyak lainnya. Nilam dapat bercampur dengan baik dengan minyak lainnya seperti dengan Bergamot, Clary sage, geranium (kerenyam), jeruk bali, lavender, lemon, serai, jeruk nipis, Litsea cubeba, Mandarin, Mur, neroli, Kemenyan, Orange, petitgrain, kayu cendana, jeruk garut (keprok), Pohon teh dan Ylang Ylang . Tidak seperti minyak lainnya, usia minyak Nilam dianggap penting oleh industry sebagai bau hingga 68 menjadi lebih lembut dan kuat . 63 2 15 65 66 67 Minyak nilam dipergunakan sebagai bahan mentah untuk sejumlah produk jadi, seperti kosmetik, antiseptic, pestisida, aromaterapi dan sebagai fixative untuk mengikat minyak atsiri lainnya . Nilam merupakan bahan 62 Peak Indonesia, 2009. "Study Market Opportunities on Several Potential Commodities in Aceh Jaya", Consultancy report prepared for Caritas Czech Republic, (Banda Aceh: Caritas Czech Republic), hal. 69-70. 69 63 K. Vijayakumar, "Best Practices of Essential Oil Production System", Presentation at International Seminar on Essential Oil (ISEO), 26-28 Oktober 2009. 64 Tekriwal, 2009. 65 Bioengineering Institute (BEI), 2006. "The Export Market For Patchouli Oil Is As Fragrant As Its Aroma", BEI News, vol. 5, no. 33, September-Oktober 2006. 66 pada 28 Januari 2010. 67 M.K. Mustakim, 2008. "Patchouli Oil Extraction By Using Hydro Distillation (Lab Scale)", BA Thesis for Faculty of Chemical and Natural Resources Engineering Technology, May 2008, (Kuala Lumpur: University Malaysia Pahang), hal.12. 68 Guenther, 1948. Hal.564. 69 Y. Nuryani, 2006. "Budidaya Tanaman Nilam", Bilai Penelitian Tanaman Rempah Dan Aromatik (Research Centre for Spices and Essential Oil Plants), hal.1.
yang diminati untuk kosmetika dan industry-industri yang berkaitan, karena karakteristik kandungan kimiawi yang disebutkan sebelumnya . Seperti sebelumnya, tidak ada pengganti minyak Nilam yang dapat dipergunakan untuk sebagian besar produk jadi, yang menjelaskan permintaannya dalam pasar rasa dan aroma. 70 71 Minyak Nilam selalu sangat diminati di Negara-negara Asia, yang juga merupakan tempat dimana minyak nilam pertama sekali ditemukan dan dibudidayakan. Nilam telah menjadi bahan yang penting dalam pengobatan tradisional di Asia dan Arab dimana orang menganggap minyak tersebut bertindak sebagai stimulan (perangsang), obat perut dan memiliki sifat 72 antiseptik. Nilam masih digunakan sebagai antiseptik dan insektisida. Setelah tahun 1960-an minyak nilam ini telah menjadi sangat popular di Eropa dan belahan dunia lainnya. Minyak Nilam Indonesia sangat terkenal karena memiliki kwalitas yang paling baik di pasar dunia. Ini ditunjukkan dengan pendudukannya mencapai 73 Pada saat ini, tidak ada cukup suplai nilam 80 - 90% pangsa pasar global. 74 untuk memenuhi permintaan global. Volume ekspor minyak nilam semakin meningkat setiap tahunnya sebesar 6% selama 10 tahun terakhir dan permintaan minyak nilam di seluruh dunia tiap tahunnya adalah antara 1.200- 76 Karena sebesar 80-90% produksi sekarang ini dipasok oleh 1.400 ton. 77 Indonesia, Indonesia sebenarnya memonopoli komoditas ini. Hal ini menghadirkan peluang tertentu bagi industri minyak nilam di Indonesia. Produksi minyak nilam di Indonesia terkonsentrasi di tiga wilayah yang berbeda: provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Provinsi lainnya (seperti Bengkulu and Lampung) dan beberapa wilayah lainnya di Jawa, 78 sekarang sedang berusaha untuk mengembangkan komoditas ini. Sekarang ini, minyak nilam Indonesia untuk ekspor terutama di produksi di Aceh, 79 Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Praktik-praktik ini konsisten dengan pangsa pasar global untuk minyak atsiri yang disebutkan sebelumnya di awal. 70 C. Raghu, 2006. "Economics of production and marketing of patchouli in North Karnataka", MA thesis for Department of Agricultural Economics, College of Agriculture. April 2006, Hal. 6. 71 J.T. Yuhono and S. Suhirman, 2007. "Strategi Peningkatan Rendemen Dan Mutu Minyak Dalam Agribisnis Nilam", Perkembangan Teknologi Tanaman Rempah Dan Obat, vol. 19, no. 1, Juni 2007, hal. 31. 72 R. Muragan and C. Livingstone, 2010. "Origin Of The Name 'Patchouli' And Its History", Current Science, vol. 99, no 9, November 2010, hal. 1274. 73 Patchouli Sumatra Technology (PST), 2008. "Perhitungan Perekonomian Usaha Minyak Nilam", Technology R&D Series, Mei 2008. 74 BEI, 2006. 75 BEI, 2006. 76 Tekriwal, 2009. 77 DAI, 2009. 78 Hal ini lebih jauh dibahas dalam "History" sub judul dari Bab 4. 79 BPS, 2010. 75
Ekspor nilam ke Amerika lebih tinggi dibandingkan ekspor ke 5 negara 80 pengimpor teratas di Uni Eropa (lihat Grafik 16). Grafik 16: Volume Kisaran Permintaan untuk Minyak Nilam 81 dari 6 Negara importir Terbesar di Tahun 2006 (ton/tahun) 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Amerika Serikat Inggris Perancis Swiss Jerman Belanda Sisa dari negara importir memerlukan 800 - 940 ton per tahun atau sekitar dua pertiga dari permintaan global untuk minyak nilam . Kebutuhan 83 konsumsi minyak nilam di dunia adalah kira-kira 2.000 ton per tahun sementara transaksi pasar nilam antara 1.200 - 1.400 ton per tahun, yang berarti sekurangnya ada 600 - 800 ton per tahun kesenjangan pasokan nilam yang tidak pasti dan perlu dipenuhi. Meskipun menjadi eksportir minyak nilam terbesar sebagaimana disebutkan sebelumnya, sayangnya produsen minyak Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan ini. 82 85 84 Akan tetapi, kekurangan pasokan juga menyiratkan bahwa nilam memiliki prospek pasar yang cukup besar. Ini berarti bahwa profitabilitas komoditas nilam tergantung pada strategi yang dipakai oleh produsen untuk meningkatkan industri ini. 80 Tekriwal, 2009; ICIS News, 2003. "Patchouli Oil Shows Upward Pricing Pressure in F&F Market", 2nd of June 2003. 81 District Government of Tasikmalaya, West Java, dikunjungi pada 1 Februari 2010. 82 District Government of Tasikmalaya 83 Mustakim, 2008. Hal.10. 84 Mustakim, 2008. Hal. 9. 85 Bisnis Indonesia. 2008. "Eksportir Sulit Penuhi Permintaan Nilam", Bisnis Indonesia, 28 November 2008, th
Ada tiga jenis strategi yang mungkin dapat dipakai oleh produsen, sendiri atau bersama-sama: 1. Memperlancar rantai pasar antara petani/penyuling nilam dan pembeli. Ini perlu mem by pass atau mengatasi mekanisme pemasaran yang ada yang melibatkan berbagai perantara, makelar, re-exporters, dll. Resiko utama dalam pendekatan radikal ini adalah bahwa akan menjumpai perlawanan yang kuat dari pelaku usaha nilam yang ada di rantai pasar dan hanya bisa dicapai melalui pendekatan bertahap dan holistik oleh semua pihak. 2. Meningkatkan kwalitas minyak nilam. Pendekatan ini berfokus pada pengadaan pasar tertentu, seperti aromaterapi. Ini memerlukan peningkatan keahlian, alat, dan peralatan proses produksi yang ekstensif. Masalah utama adalah bahwa pendekatan mahal dan memerlukan investasi modal yang besar juga waktu untuk melatih petani/penyuling tentang keahlian dan teknologi yang baru ini. 3. Meningkatkan Volume Produksi Nilam. Petani/Penyuling perlu meningkatkan hasil mereka baik secara praktik intensifikasi ataupun dengan ekspansi lahan perkebunan, atau keduanya. Kedua pendekatan tersebut memiliki resiko. Intensifikasi, jika tidak dilakukan dengan tepat (contohnya penggunaan pupuk yang salah, waktu antar panen yang terlalu singkat, perlengkapan penyulingan yang melebihi kapasitas), bisa mengurangi kwalitas produk. Ekspansi akan dihadapkan dengan kesulitan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan ketersediaan lahan (contoh perselisihan kepemilikan, hukum tata ruang, dan larangan pembukaan lahan, dampak lingkungan dsb). Pilihan untuk memakai salah satu strategi ini berdasarkan atas analisis biaya manfaat yang dilakukan oleh produsen dan pembeli. Jika petani menggunakan satu strategi yang lebih mahal dari yang lain, pelaku lainnya di industri ini mungkin berfikir lain dan berbeda. Faktor utama dalam menentukan strategi produksi adalah harga dan volume komoditas di pasar. Sayangnya, dalam kasus minyak nilam, harga juga merupakan bagian dari masalah. Harga Minyak Nilam Harga minyak nilam berfluktuasi, sehingga menyulitkan usaha perencanaan produksi nilam jangka panjang. Harga dipengaruhi oleh volume yang ada di pasar dan karena sekarang ini Indonesia memiliki monopoli relatif akan produksi, segala sesuatu yang mungkin secara khusus mempengaruhi produksi di Indonesia (perubahan kebijakan pada penggunaan lahan,
perubahan rezim pajak ekspor, perubahan iklim yang mempengaruhi hasil panen, dll.) akan memberikan dampak yang besar pada harga minyak nilam. Harga sensitive terhadap gejolak pasar keuangan. Contoh yang jelas dalam hal ini adalah Krisis Ekonomi asia pada tahun 1997-1998, ketika harga nilam 86 global terpaku untuk sementara waktu. "Setelah permulaan tahun 1997 ... krisis ekonomi Asia, dimana rupiah jatuh, harga tanaman ekspor meningkat secara dramatis, dan petani yang berorientasi ekspor dapat menikmati keuntungan jangka pendek. Dahulu, nilam, merupakan tanaman yang diperkenalkan oleh Belanda dan berkaitan dengan perladangan berpindah, merupakan tanaman perdagangan yang penting di bukit curam Aceh Selatan. Karena nilai rupiah jatuh, secara kebetulan nilai dolar Amerika terhadap minyak nilam yang dihasilkan dari nilam melejit. Pengaruh ganda ini menyebabkan peningkatan drastis pada harga minyak nilam lokal dari sekitar 35.000 Rp/kg tahun 1995, pertama ke 150.000 Rp/kg pada tahun 1997 dan kemudian menjadi sekitar 1.080.000 Rp/kg pada permulaan tahun 1998. Desa-desa yang membudidayakan nilam dapat meraup keuntungan besar (durian runtuh). Dengan harga meonjak dan runtuhnya banyak pekerjaan perdagangan karena krisis ekonomi, penularan demam nilam menyebar sepanjang Aceh Selatan. Pemilik toko, pegawai negeri bahkan pejabat kehutanan mulai mengolah lahan yang tidak terpakai. di Sama Dua penduduk desanya mulai mencari bidang-bidang tanah untuk ditanami tanaman dagang dan petani secara antusia mulai membuka bidang ladang kering jauh di hutan hingga sampai 4 jam berjalan kaki. Tetapi, gelegar nilam didasarkan atas fluktuasi harga komoditas. Pada pertengahan tahun 1998, harga mulai jatuh persis pada saat banyak tanaman yang siap dipanen." (McCarthy 2005:63) Juga terjadi perbedaan harga nilam antara wilayah yang berbeda di Indonesia, terutama antara nilam yang dihasilkan di Jawa dan di Sumatera (termasuk Aceh). Perbedaan harga pada pertengahan Januari tahun 2011 (lihat Grafik 17) menunjukkan bahwa rata-rata harga nilam di Sumatera lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Namun, rata-rata harga di Sumatera memiliki kisaran harga yang lebih luas dibandingkan dengan yang di Jawa. Perbedaan ini bisa dijelaskan dengan beberapa faktor. Infrastruktur (jalan, 87 pelabuhan, bea cukai, dsb.) industri nilam berkembang lebih baik di Jawa. Tenaga kerja sangat kompetitif sebagaimana upah minimum mendekati atau bahkan di bawah upah rata-rata nasional (lihat sub-bagian 'tenaga kerja' dalam bagian 1). Petani di Jawa mampu menggunakan metode-metode pengelolaan dan produksi baru, dan meningkatkan produktivitas mereka 86 J.F. McCarthy, 2005. "Between Adat and State: Institutional Arrangements on Sumatra's Forest Frontier", Human Ecology, vol. 33, no. 1, February 2005. Hal.57-82. 87 Menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pada tahun 2011. Sumber: 2011. "Infrastruktur Belum Memadai, Inflasi Luar Jawa Lebih Tinggi", 26th January 2011,
88 dalam waktu relatif singkat. Organisasi dan perserikatan petani di Jawa juga kuat dan aktif, yang berarti daya tawar lebih baik ketika menentukan harga dengan perantara dan pemilik penyulingan. 89 90 Grafik 17: Perbedaan Harga Nilam Regional di Indonesia (USD/kg) 80 70 60 50 40 30 20 10 Kuningan Karanganyar J Banyumas a w Pemalang a Rata-rata Aceh Tenggara S Pakpak Barat u m a Aceh Selatan t e Pasaman Barat r a Rata-rata Catatan: Kisaran harga (terendah ke tertinggi). ? Harga rata-rata. Semua harga adalah harga yang ditawarkan di penyulingan (bukan harga ekspor), sebagaimana terdaftar di DAI website pada 14 Januari 2011, ditukar ke dalam USD (kurs mata uang IDR 9.085 per USD). Kisaran harga mempengaruhi bagian akhir keuntungan petani. Kisaran harga yang kecil memperlihatkan stabilitas harga yang relatif, sementara kisaran harga yang lebih besar menunjukkan bahwa petani memiliki daya tawar yang rendah dan bergantung pada belas kasihan dari sisa rantai nilai (contoh. agen, perantara, eksportir, dsb). Pada saat ini, ada perbedaan harga yang berlebihan dalam pasar minyak nilam domestik. Di Sumatera, masih 88 Sebagai contoh, 7 Provinsi di Jawa berada pada posisi 10 teratas- dari 33 provinsi - penghasil beras dalam konteks produktivitas (5.050 - 5.805 kg/ha) Sedangkan Aceh berada pada posisi ke 17 (4.332 kg/ha), yang artinya jauh di bawah rata-rata nasional yakni 4.998 kg/ha. Sumber: BPS, 2009. 89 Contohnya, dua provinsi di Jawa (Jawa Timur dan Jawa Barat) mendapatkan pengharagaan dari pemerintah yang diberikan kepada provinsi yang dengan kinerja koperasi terbaik di tahun 2007 dan 2008. Lihat M.G. Munthe, 2010. "Pemerintah Pilih Daerah Penggerak Koperasi Terbaik" Bisnis Indonesia Online, 17th of June 2010, 90 DAI, 2011. Disusun dari data 2011,
banyak perantara. Juga, beberapa eksportir minyak nilam memegang kendali monopoli dan bisa mengatur harga pembelian lokal yang dibayar pada produsen pedesaan tanpa pengecekan ataupun kontrol. Pasar minyak nilam sudah menjadi spekulatif secara berlebihan. Secara menyeluruh, meskipun kwalitas nilam di Sumatera lebih tinggi, rantai nilai merubah industri nilam menjadi sebuah industri yang mahal dan petani hanya mendapat keuntungan yang paling sedikit. 91 Harga berkaitan dengan kwalitas minyak nilam Aceh. Ketika menentukan kwalitas minyak nilam yang ada, faktor yang paling penting 92 adalah tingkat patchoulol (alkohol nilam) dan isi Norpatchoulenol nya. Alkohol nilam (PA) memberikan aroma yang kuat yang diperlukan oleh kwalitas produsen parfum. Umumnya, tanaman atsiri dibudidayakan oleh petani dengan modal dan lahan yang terbatas yang menggunakan proses penyulingan sederhana, dengan hasil yang kwalitas dan produktivitasnya Grafik 18: Harga International Nilam (USD/kg) 93 Menurut Payan Bertrand dan DAI 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Payan Bertrand Nilam Terang 40 30 DAI 20 10 Payan Bertrand Nilam Coklat 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Catatan: Payan Bertrand Minyak nilam terang = nilam terang diproduksi dengan peralatan baja yang anti karat yang menghasilkan minyak bebas besi berwarna kuning terang. Payan Bertrand minyak nilam coklat = nilam coklat di produksi dengan menggunakan peralatan tradisional. DAI = harga nilam internasional secara keseluruhan (tidak dikategorikan) menurut Dewan Atsiri Indonesia (Indonesian Essential Oil Board atau DAI) 91 Peak Indonesia, 2009. Hal. 44-46. 92 F. Näf et al., 1981. Chim. Acta, vol. 64, no 5, hal. 1387-1397 93 Payan Bertrand, 2010.; DAI, 2010. 2010
Perbedaan harga nilam oleh karena itu dipengaruhi oleh kwalitas proses penyulingan. Contohnya, nilam yang dipanen di wilayah yang sama tetapi disuling dengan menggunakan teknik yang berbeda akan menghasilkan kwalitas minyak nilam yang berbeda. Metode tradisional yang menggunakan alat dari besi akan menghasilkan minyak nilam yang berwarna coklat sementara yang menggunakan peralatan baja antikarat akan menghasilkan minyak bebas besi berwarna kuning terang, yang harganya lebih tinggi (lihat Grafik 18) Sayangnya, di pasar internasional, tidak ada harga "premium' yang tetap di tingkat lokal. Tidak ada satupun penyebab terjadinya fluktuasi harga nilam. Naik turunnya harga terutama karena akumulasi dari beberapa faktor. Beberapa 94 faktor yang menyebabkan fluktuasi pada harga nilam adalah : Fluktuasi Volume: hal ini biasa untuk produk pertanian, yang mengandalkan kondisi iklim, curah hujan, hama, dsb. Alasan yang paling umum disebutkan dibalik fluktuasi minyak nilam Indonesia adalah volume minyak nilam tidak sanggup memenuhi permintaan pasar. Spekulasi harga (lihat sub-bagian tentang rantai nilai, bagian 4): banyak pemain di pasar yang mencari keuntungan dalam waktu singkat dengan menimbun, mencampur minyak nilam dari berbagai daerah untuk meningkatkan volume, penentuan harga, dsb. Aktivitas seperti ini merusak prospek jangka panjang bagi produk dengan membuat harga pasar lebih berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Kurangnya teknik pertanian: Teknik pertanian yang lakukan di Indonesia tidak up-to-date dengan sistem paling efisien dan yang terkini. Dalam jangka panjang, sistem pertanian yang tidak efisien lagi merupakan beban ekonomi yang signifikan bagi petani dan membuat industri tidak kompetitif dan akhirnya tidak berkelanjutan. Ketergantungan pada satu jenis bahan bakar (lihat sub-bagian tentang isu lingkungan, bagian 4): Petani di Aceh masih menggunakan kayu bakar untuk memanaskan unit penyulingan karena lebih hemat biaya dibandingakan bahan bakar lainnya. Menggantinya dengan minyak atau gas merupakan lompatan besar dalam biaya produksi karena terjadinya kenaikan tajam dalam harga energi, dengan demikian terjadi peningkatan biaya produksi secara keseluruhan. Pada saat yang bersamaan, 'pendekatan ramah lingkungan' dalam produksi semakin meningkat antar konsumen. Petani yang tidak mampu melakukan perubahan akan menyusut di pasaran. Hama dan penyakit: Kerusakan tanaman karena penyebaran penyakit baru di area pertanian bisa mengurangi volume produksi dan akhirnya harga. 94 Tekriwal, 2009; ICIS News, 2003.
Praktik tebang bakar (lihat sub-bagian tentang isu lingkungan, bagian 4): Sistem pertanian yang nomaden di Sumatera, dimana tidak ada area khusus yang dipakai secara permanen untuk pembudidayaan nilam, ini berarti bahwa produksinya kurang intensif dibandingan dengan yang di Jawa. Petani di Sumatera mengandalkan ekspansi lahan untuk meningkatkan volume produksi, yang berarti mereka dibatasi oleh kebijakan pemerintah tentang lingkungan (berkaitan dengan tata ruang). Perkebunan nilam berskala besar tidak bisa diciptakan selama petani tidak menggunakan metode intensifikasi dan terus mengandalkan ekspansi perkebunan. Perubahan tanaman: Petani menanam tanaman yang memberikan keuntungan yang lebih baik. Selama masa tanam bagus, harga semua komoditas terus meningkat tajam kecuali harga nilam, mengakibatkan petani berpindah ke tanaman lainnya, dan dengan demikian mengurangi produksi. Faktor ekonomi Eksternal: ada beberapa hal yang secara langsung ataupun tidak mempengaruhi harga nilam. Konflik di Aceh menyebabkan penurunan dalam volume produksi nilam dari daerah tersebut dan mengakibatkan naiknya harga nilam. Di sisi permintaan, penurunan ekonomi mengakibatkan penyusutan permintaan yang tajam pada nilam. Fluktuasi harga berdampak signifikan pada keberlangsungan industri ini yang harus ditangani agar dapat meningkatkan produksi minyak nilam. Bagian berikutnya mengkaji bagaimana peluang-peluang yang sebelumnya sudah disebutkan dan halangan membentuk industri nilam di Provinsi Aceh.
Pengeringan daun dan batang nilam 4. Sektor Nilam di Aceh
Tujuan utama bagian ini adalah untuk membicarakan industri minyak nilam di Aceh. Aceh memiliki sejarah yang panjang dalam sektor nilam yang telah ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. Sementara konflik bersenjata secara drastis mengurangi produksi nilam nya. Perdamaian telah memberikan peluang untuk bangkitnya kembali industri nilam di daerah ini. Banyak sekali potensi bagi industri untuk berkembang. Aceh memiliki lahan yang tersedia bagi perkebunan nilam mulai dari skala kecil hingga yang 95 besar. Ketika konflik antara GAM dan militer Indonesia menghebat dan khususnya daerah hutan menjadi tempat yang berbahaya, petani meninggalkan lahan-lahan untuk hidup di daerah yang lebih aman. Lahan subur yang luas ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja sampai konflik berakhir. Padahal sebelumnya sudah ada lahan yang ada siap untuk diolah. Alasan lainnya mengenai ketersediaan lahan dapat dijelaskan karena kurangnya penduduk disebabkan oleh konflik dan tsunami. Oleh karena itu, 96 kepadatan demografis di daerah pedesaan relatif rendah. Akan tetapi, masalah tata ruang, kepemilikan tanah, manajemen sumber daya alam masih menjadi sesuatu yang problematis untuk sektor pertanian. 97 Kondisi iklim juga menguntungkan contohnya, suhu tropis dan curah hujan yang cukup dan tanahnya yang subur. Karekteristik ekosistem khusus di Aceh ini dan bagian Sumatera sebelah utara lainnya memberikan daerah ini keuntungan komparatif dalam produksi nilam dibandingkan daerah Indonesia lainnya. Terlebih lagi, Aceh dekat dengan pelabuhan perdagangan yang penting di Medan yang menghubungkan industri dengan eksportir dan pembeli dari luar negeri. Karena pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan agribisinis sebagai sektor ekonomi aktif, industri nilam di Aceh memiliki peluang untuk berperan besar pada peluang tersebut dan memperkuat produktivitas. 98 Untuk menjelaskan mengapa nilam Aceh penting bagi industri minyak atsiri global, latar belakang dan sejarah budidaya nilam di Aceh harus dipertimbangkan. Menentukan spesifikasi dari minyak nilam Aceh dengan berfokus pada kwalitas dan produktivitas industrinya juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pada akhirnya, rantai nilai perlu diuji agar dapat memahami berbagai aktivitas pelaku yang terkait dalam industri nilam Aceh dan menentukan pertalian antara aktivitas tersebut. Rantai nilai industri nilam di Aceh menghadapi sejumlah kendala yang mengurangi kemampuan petani dan penyuling untuk memproduksi minyak nilam. Kemampuan ini lebih jauh diperlemah oleh tidak adanya sistem 95 Aceh Green Secretariat, 2008. "Green Economic Development and Investment Strategy for Aceh, Indonesia", Juli 2008, hal.7, 15. 96 International Finance Corporation, 2006. "Aceh Palm Oil: Value Chain Analysis", World Bank, Augustus 2006, hal.5. 97 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), 2008. "Policy Note: Environmental Management For A Sustainable Economic Development Strategy For Nanggroe Aceh Darussalam", Maret 2007, hal. vii. 98 World Bank, 2009. Hal.31.
pendukung yang dibangun dengan baik bagi industri di Aceh berkenaan dengan infrastruktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia dan akses terhadap teknologi dan pelayanan penyuluhan. Hambatan ini harus ditangani supaya dapat memberikan rekomendasi bagaimana cara memecahkannya. Sejarah Nama 'patchouli' berasal dari bahasa Tamil pacchilai atau paculli yang artinya daun hijau. Namun, tanaman ini dikenal dengan berbagai nama yang berbeda di bahasa lokal yang berbeda. Di Indonesia, orang lebih sering menyebutnya nilam (di Sumatera) atau dilem wangi (di Jawa), nama-nama yang diperkenalkan selama zaman kolonial Belanda. 99 100 Penyulingan nilam berasal dari British Malaya selama pertengahan akhir abad ke19. Pusat penyulingan yang paling penting pada masa itu adalah di pulau Penang dan Straits Settlements di Singapore . Setelah panen, daun nilam diekspor ke Eropa dan diproses di pabrik penyulingan modern, tapi bagian proses penyulingan terbesar dilakukan oleh penyuling di Penang dan Singapura. 101 Pada pergantian abad, fokus budidaya di British Malaya berganti ke pohon karet, membiarkan penyuling nilam tanpa pasokan daun nilam kering yang cukup. Oleh karena itu, para penyuling mengalihkan perhatian mereka ke pemasok yang ada di Sumatera. Budidaya nilam di Sumatera dan Aceh khususnya diintensifkan dan daun nilam kering itu diekspor ke penyuling di Singapore, Penang dan Wellesley . Akan tetapi, pembudidaya nilam di Aceh mulai menghadapi masalah ketika harga karet menurun tajam pada tahun 1919 dan pengusaha perkebunan di British Malay memperbaharui energi mereka dengan berbudidaya nilam. Sesudah itu, ekspor daun nilam Aceh menurun dan menyebabkan pengusaha perkebunan mengalami kelebihan supply daun nilam kering . Untuk memecahkan masalah ini, diputuskan untuk menyuling daun nilam di Sumatera dan ini menandakan permulaan industri nilam di daerah tersebut. 102 103 104 Industri ini berkembang dan pada pertengahan abad ke-20 Sumatera menjadi pemasok minyak nilam terbesar di dunia dengan Aceh sebagai pusat pembudidayaannya . Sebagian kecil minyak diekspor ke Singapore, Penang dan Wellesley melalui pelabuhan sepanjang pantai Aceh, tapi sebagian besar, minyak tersebut diangkut oleh pembeli ke Jawa. Di Jawa, minyak nilam dari Sumatera diekspor bersama-sama dengan sebagian kecil minyak dari Jawa ke luar negeri. 105 99 Muragan et al, 2010. Hal. 1274. Hal 100 McCarthy, 2005. Hal 101 Guenther, 1948. Hal 102 Guenther, 1948. 103 Muragan et al, 2010. Hal 104 Guenther, 1948. Hal 105 Guenther, 1948. .62. .554. .554. Hal .554. .555. . 1276.
Tempat penyulingan peninggalan Belanda di Tapaktuan, Aceh Selatan (c.1921) Industri nilam di Aceh menurun selama Perang Dunia II dan setelah masa perang ketika perhatian beralih ke area lainnya. Akan tetapi, setelah Krisis Ekonomi Asia tahun 1997, nilai minyak nilam dalam dolar Amerika meningkat pesat dan rupiah Indonesia mengalami devaluasi. Dua peristiwa ini . Budidaya nilam menjadi menyebabkan peningkatan hebat pada harga lokal begitu menguntungkan sehingga orang menunjuk masa ini sebagai masa 'demam nilam'. Produksi nilam mengalami kemacetan, tapi kembali lagi ke level sebelumnya di akhir tahun 1998 persis pada saat petani siap untuk panen. Untuk menghindari kesalahan yang sama, harga nilam telah dimonitor oleh Dewan Atsiri Indonesia (DAI) sejak tahun 2004. Perbaharuan harga sekarang bisa diakses melalui website DAI. 107 108 106 Plakat tertulis : "Pabrik minyak atsiri/essensial. Beroperasi sejak 1921". Sumber: A.Z. Akmal and Z. Surya, 2006. "Tapaktuan, A Tourist City Not Yet Sure of Itself" on Adam's Gecko Blog, 4 Februari 2006, 107 McCarthy, 2005. Hal. 62-63. 108 McCarthy, 2005. Hal . 63. 106
Grafik 19: Pembagian wilayah produksi nilam di Indonesia 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
1979 1980
1981 1982
1983 1984
1985 1986
1987 1988
3000 2500
2000 1500
1000 500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Catatan: Produksi di Aceh Produksi di wilayah lainnya Produksi di Sumatera Produksi di Jawa 109 BPS, 1980-2010 109 1989 2008
Sejak awal abad ke 21, petani/penyuling di Jawa telah meningkatkan produksi minyak nilam mereka (Grafik 19) dan telah menggantikan posisi Sebagian pelaku Aceh sebagai produsen nilam terbesar sejak tahun 2005. bisnis nilam beranggapan bahwa produsen dari Aceh memindahkan tempat produksi mereka ke bahagian wilayah Indonesia lainnya. Akan tetapi, asumsi ini tidak didukung oleh volume produksi nilam yang relatif stabil di Aceh sejak tahun 1980an (Grafik 19). 110 Kwalitas Minyak Nilam Aceh Kwalitas minyak nilam ditentukan oleh karekteristik fisik dan kandungan kimiawi minyak. Kwalitasnya terutama diukur dengan tingkat patchoulol (alkohol nilam atau PA), yang merupakan komponen tanaman PA mengandung norpatchoulene, yang memberikan nilam yang paling tinggi. bau/aroma yang yang khas pada minyak nilam. Minyak dari nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth) di Sumatera dianggap memiliki kwalitas paling tinggi karena mengandung tingkat PA yang tinggi. 111 112 113 Namun, tingkat PA saja tidaklah menjamin kwalitas yang bagus. Badan Standarisasi Indonesia (BSI) telah menetapkan beberapa standar kwalitas bagi minyak nilam. Pembeli international juga memiliki standar mereka sendiri. Tabel dibawah membandingkan tiga standar yang berbeda, dua dari Payan Bertrand (Perusahaan pembeli nilam dari Perancis) dan satu dari pemerintah, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (BALITTRO). Tabel 6: Perbandingan Standar Kwalitas Minyak Nilam 114 Standar Bobot jenis Index- refraksi 20 (nD20 ) Tenaga Putar Tingkat Patchoulol (C H O) 26 15 Tingkat Copaene Alpha (C H ) 24 15 Tingkat kadar besi (Fe) Payan Bertrand (kwalitas biasa) Payan Bertrand (kwalitas bebas besi) 0,955 s/d 0,970 pada 20°C 0,955 s/d 0,970 pada 20°C 1,5070 s/d 1,5105 pada 20°C 1,5075 s/d 1,5100 pada 20°C 57°C s/d -46°C 55°C s/d -45°C > 30% > 30% Traces < 0.1% n/a n/a BALITTRO (kwalitas ekspor Indonesia) 0,950 s/d 0,975 pada 25°C 1,5070 s/d 1,5150 pada 20°C 48°C s/d -65°C > 30% < 0.5% < 25 mg/kg 110 Tekriwal, 2009; ICIS News, 2003. 111 T.G. Walker, 1969. "The Structure And Synthesis Of Patchouli Alcohol.", Manufacturing Chemist And Aerosol News, hal.2. 112 E. Trifilief, 1980. "Isolation Of The Postulated Precurser Of Nor Patchoulenol In Patchouli Leaves", Phytochemistry, no 19, hal. 2464. 113 Tekriwal, 2009; ICIS News, 2003. 114 Disusun dari data Payan Bertrand dan BALLITRO.
Kisaran nilai dan harga minyak nilam pabrikan yang ditawarkan dan dipromosikan ke pasar internasional oleh eksportir di Indonesia sebagian besar berdasarkan tingkat PA, warna dan kandungan besi, dan usia minyak nilam. Kebanyakan minyak nilam dari Indonesia yang ditawarkan di pasar memiliki level PA 30% hingga 36%. Kandungan PA yang tinggi ini karena penyulingan ditingkatkan dengan menggunakan alat pemecah. Tingkat warna minyak nilam sesuai dengan kadar besinya. Minyak nilam disuling dengan penyuling besi tradisional terkontaminasi dengan besi dan biasanya berwarna coklat. Sedangkan yang diproses dengan penyuling baja antikarat tidak mengandung kadar besi (bebas besi) dan oleh karena itu warnanya kuning terang. Minyak nilam yang kemudian diperhalus lagi di alat pemecah, yang kadar asamnya rendah, dan berusia cukup tua kadang-kadang tersedia dan dipromosikan juga. 115 Ada beberapa sub-varietas tanaman nilam di Aceh. Yang paling utama adalah nilam Tapaktuan di Aceh Selatan, nilam Lhokseumawe (Aceh Utara), Mereka masing-masing memiliki dan nilam Sidikalang (Aceh Tamiang). karekteristik fisik dan kandungan kimiawi yang berbeda. Nilam Tapaktuan memiliki kemampuan adaptasi yag tinggi, batang berwarna hijau dengan sedikit warna ungu. Nilam Lhokseumawe juga memiliki daya adaptasi yang tinggi dan warna batang ungu. Varietas Sidikalang memiliki daya adaptasi yang tinggi dan batang ungu gelap. Tingkat PA dari varietas ini beragam: yaitu. Tapatuan (28.69-35.90%), Lhokseumawe (29.11-34.46%) dan Sidikalang (30.21-35.20%). 116 117 Varietas Tapaktuan Varietas Lhokseumawe Varietas Sidikalang Varietas Utama Nilam di Aceh 115 Sebuah kolom fraksinasi adalah item yang digunakan selama penyulingan untuk memisahkan campuran menjadi komponennya 116 Yuhono, et al, 2007. Hal.36. .37. 117 Yuhono, et al, 2007. Hal
Karekteristik fisik nilam, khususnya kwalitas olfaktori dalam hal industri parfum (aroma), juga menentukan kwalitas dan harga nilam. Setiap pembeli memiliki sistem kwalitas yang berbeda tergantung dengan tujuan mereka dalam memanfaatkan komoditas tersebut. Contohnya, perusahaan pembeli nilam dari Perancis, Payan Bertrand, membeli nilam Aceh untuk digunakan produk parfum (aroma). Pembeli memiliki sistem dalam menilai nilam Aceh. Pewangi bahan alami Payan Bertrand mengklasifikasikan minyak dalam tiga kelas yang berbeda berdasarkan warna, profil olfaktori khusus dan tingkat kadar patchoulol (lihat Grafik 20). Minyak nilam dibagi menjadi dua jenis warna: merah, minyak berwarna gelap yang diproduksi dari unit penyulingan tradisional, dan minyak berwarna jernih yang diproduksi dengan metode penyulingan yang sudah ditingkatkan baik menggunakan unit tradisonal atau unit penyulingan antikarat. Minyak berwarna merah atau gelap merupakan produk mutu rendah. Minyak warna gelap dipergunakan untuk membuat parfum yang tidak mahal untuk pasar umum. Kwalitas tinggi minyak jernih dipilih menurut persyaratan berikut ini: minyak mengandung tingkat patchoulol diatas 30%, spektrum olfaktori yang memenuhi "tingkat olfaktori nilam Aceh" (lihat Grafik 20), dan sangat seimbang (minyak yang dievaluasi "terlalu lembab" dianggap tidak bernilai dan dipasok ke pasar umum). Grafik 20: Nilai Nilam Aceh Berdasarkan Tingkat Olfaktori 118 Rasa kering dan ke-kayu-an Mutu dasar Mutu menengah Mutu premium Jangkauan olfaktif Nilam Aceh Rasa tanah basah, lembab Rasa segar ke-logam-an Rasa tanah kering Rasa biji coklat 118 Payan Bertrand, 2010. Disusun dari data Payan Betrand.
Menurut sistem ini, minyak nilam Aceh memiliki berbagai tingkat kwalitas yang cocok untuk jenis pasar yang berbeda-beda. Standar kwalitas Payan Bertrand mentargetkan seluruh industri parfum. Nilam standar ini dianggap memiliki profil seperti Grafik 20 serta memiliki level patchoulol awal di atas 30%, dengan efek fiksatif yang lebih sedikit. Minyak nilam yang termasuk dalam profil tingkat kwalitas menengah Payan Bertrand ditargetkan pada industri parfum nilai tambah. Kurang lembab, banyak batangnya, memiliki tingkat patchoulol, dan pengaruh fixatif menengah. Kwalitas nilai tinggi premium Payan Bertrand mensyaratkan minyak nilam yang memiliki saltpeter yang paling sedikit, agak lembab, rasa biji coklat tinggi, nilai patchoulol yang tinggi dan efek fiksatif yang kuat. Nilai ini ditujukan pada pasar khusus untuk parfum mewah, aromaterapi dan spa. Sistem penilaian ini memberikan sebuah peluang untuk memformulasikan strategi produksi yang mengambil manfaat dari kekuatan minyak nilam Aceh. Hal ini penting karena kwalitas minyak nilam yang tinggi dari Aceh tidak bisa menjamin harga jual yang baik. Walaupun Indonesia merupakan produsen minyak nilam terbesar, praktik campur-menyampur minyak nilam yang meluas membuat kwalitas yang berbeda-beda dan kurangnya pembudidayaan serta teknologi penyulingan yang tepat pada Sebagian akhirnya mempengaruhi kwalitas, dan menurunkan harga jual. eksportir di Indonesia mengumpulkan dan mencampurkan sejumlah minyak nilam agar dapat memenuhi kwantitas permintaan dari pembeli international. Eksportir ini tidak tertarik dalam memenuhi pasar-pasar tertentu, yang memiliki permintaan kwalitas yang lebih ketat, tetapi lebih suka mengambil keuntungan dengan menjual secar besar-besaran pada harga lebih rendah. 119 Sekarang ini, petani penyuling lokal masih kekurangan pengetahuan teknologi bagaimana menerapkan proses penyulingan optimal. Teknik penyulingan mereka masih berdasarkan pada yang dipakai sejak zaman kolonial Belanda. Penyuling menggunakan teknologi sederhana dimana: Tempat penyulingan didesain menggunakan drum besi bekas, tidak memakai unit penyulingan antikarat dari baja, sehingga menurunkan kwalitas dengan mengkontaminasi minyak dengan kadar besi dan menghasilkan minyak nilam dengan coklat gelap. Unit penyulingan yang digunakan di Aceh tidak memiliki kontrol tekanan uap dan suhu. Oleh karena itu, penyulingan daun dan batang tidak selalu sempurna seluruhnya dan kandungan patchoulol serta norpatchoulenol lebih rendah dibandingkan dengan minyak yang disuling dengan menggunakan unit penyulingan modern. 119 Y. Nunyani, Emmyzar and Wiratno, 2005. "Budidaya Tanaman Nilam", Sirkuler, no 12., hal. 3. 120 Payan Bertrand, 2010.; Tekriwal, 2009.; ICIS News, 2003. 120
Industri lokal di Aceh tidak memiliki akses ke fasilitas laboraturium untuk memeriksa nilai dan kwalitas minyak. Kontrol kwalitas, jika pun dilakukan, terbatas pada observasi fisik hasil penyulingan saja. Minyak nilam dari Aceh, terlepas dari tingginya kadar besi, masih dianggap memiliki kwalitas yang lebih baik. Namun, bila dicampur dengan nilam dari bagian wilayah Sumatera lainnya dan dari Jawa, kwalitas minyak dari daerah lain ini akan meningkat sementara kwalitas minyak nilam dari Aceh menjadi turun. Proses ini juga mengurangi nilai tambah proses. 121 Produktivitas Industri Nilam di Aceh Biasanya, petani di Aceh meningkatkan volume produksi nilam dengan memperluas area perkebunan. Ini bukan cara yang terbaik dalam meningkatkan volume produksi karena memerlukan biaya yang mahal berkenaan dengan kerusakan lingkungan yng disebabkan oleh pembukaan lahan. Metode juga tidak menjamin jumlah maksimum volume yang bisa diperoleh karena lahan yang dibuka mungkin atau tidak sesuai untuk pembudidayaan nilam. Analisis berikut ini berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara reliabilitas data dari Aceh tersebut diragukan, pola sejarah yang tampak juga didukung oleh sumber data sosio-ekonomi lain yang memiliki dampak pada industri nilam, membuat data tersebut cukup baik untuk mewakili industri ini. Area yang digunakan untuk perkebunan nilam di Aceh telah mengalami pasang surut sejak tahun 1979 (lihat Grafik 21). Perluasan lahan nilam termasuk pembukaan lahan selama 'demam nilam' pada tahun 1997-1998 seperti yang telah disebutkan sebelumnya di Aceh Selatan. Pengurangan penggunaan lahan untuk nilam diikuti dengan konflik yang meluas dari tahun 1999 hingga bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004. Ekspansi berikutnya sejak tahun 2005 juga menunjukkan pengaruh proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang menanamkan sejumlah uang yang banyak ke perekonomian Aceh. Biasanya, volume produksi nilam di Aceh mengikuti trend yang sama dengan pembukaan lahan (lihat Grafik 22). Akan tetapi, ketika tingkat produktivitas dihitung menggunakan dua set data di atas, hasilnya menunjukkan bahwa terjadinya penurunan tetap pada tingkat produktivitas sektor nilam di Aceh (lihat Grafik 23). Secara kasar dapat diartikan, petani menghasilkan lebih banyak nilam untuk jumlah lahan yang sama di tahun 1979 dibandingkan tiga puluh tahun kemudian di tahun 2009 (produktivitas merosot 30,54 kg/ha antara dua tahun ini). 121 Peak Indonesia, 2009; 45.
Grafik 21: Area yang Dipergunakan untuk Perkebunan Nilam di Aceh (Ha) 8.000 7.000 6.000 5.000 Area (Ha) 4.000 3.000 2.000 1.000
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Grafik 22: Volume Minyak Nilam yang Diproduksi di Aceh (Ton) 123 500 400 300 200 100 Produksi di Aceh (Ton)
1979 1980
1981 1982
1983 1984
1985 1986
1987 1988
1989 1990
1991 1992
1993 1994
1995 1996
1997 1998
1999 2000
2001 2002
2003 2004
2005 2006
2007 2008
122 BPS, 1980
2010. 123 BPS, 1980
2010.
2009 2009
Grafik 23: Produktivitas Produksi Minyak Nilam di Aceh (Kg/Ha) 150 125 100 75 50 Produktifitas (Kg/Ha) 25 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Proyeksi dari trend ini, jika mengunakan level produktivitas tahun 1979 sebagai standar, petani di Aceh sekarang ini seharusnya telah mampu memproduksi 25 kg lebih minyak nilam dari setiap hektar perkebunan, atau untuk lahan seluas 4.246 yang didedikasikan pada tahun 2009 untuk membudidayakan nilam. Petani di seluruh provinsi Aceh telah kehilangan total 129.68 ton nilam, yang mungkin berharga kira-kira USD 5,5 juta (menggunakan harga DAI tahun 2009). Ini menunjukkan bahwa banyak sekali ruang untuk meningkatkan tingkat produksi di Aceh tanpa melakukan perluasan area perkebunan. Rantai Nilai Nilam di Aceh Rantai nilai produksi minyak nilam di Aceh cukup panjang, tidak terstruktur dan rumit. Ada beberapa pelaku utama dalam rantai nilai di Aceh: petani, penyuling, perantara dan eksportir/pembeli. Petani Nilam dibudidaya melalui produksi agroforestri nomaden. Pembudidayaan Nilam dipengaruhi oleh harga pasar yang berfluktuasi yang mempersulit untuk merencanakan, memproyeksikan, atau menghitung total produksi, jumlah dan trennya. Biasanya, nilam di Aceh dibudidaya di atas lereng gunung atau tepi sungai dimana tanahnya subur. Petani/penyuling 124 Dihitung dari 2 bagan. Disusun dari data BPS. 124
menciptakan perkebunan tanaman satu jenis atau antar tanaman berskala kecil dalam kelompok informal agar dapat berbagi lahan atau menggunakan fasilitas penyulingan. Tidak ada lagi perkebunan nilai komersial skala besar di Aceh. Grafik 24: Rantai Nilai Minyak nilam di Aceh 125 Petani/Penyuling Dukungan keuangan Hasil Titik Pengumpulan tingkat kecamatan: Pengumpul di desa, selama pasar tradisional mingguan Agen Perantara (Jumlah tergantung pada jauhnya area) Exportir (Medan) Pembeli luar negeri Sebuah studi yang dilakukan oleh Caritas Czech Republic pada tahun 2009 menemukan bahwa kebanyakan petani nilam di Aceh masih mengolah perkebunan tanaman sejenis skala kecil dengan menggunakan sistem tebas- bakar yang menghabiskan nutrisi tanah dan mengakibatkan kwalitas tanaman nilam yang lemah. Kurangnya usaha untuk meningkatkan produktivitas pengolahan dan penyulingan. Praktik pertanian permanen dan intensif (permaculture) hanya dilakukan oleh petani mantan transmigran Jawa. 126 125 Payan Bertrand, 2010. Berdasarkan data DAI. 126 Peak Indonesia, 2009. Hal.11.
Penyuling Petani biasanya menyuling daun nilam mereka dengan menggunakan tempat penyulingan mereka sendiri atau dengan membayar atas jasa unit penyulingan yang ada. Aktifitas ini menambah biaya modal dan tenaga kerja. Produksi minyak nilam termasuk mengeringkan daun, memotong daun,dan proses penyulingan. 127 Panen Nilam di Teunom, Aceh Jaya (c.1930s) 128 Produksi minyak tergantung pada unit penyulingan yang dipakai. Contohnya, 35-40 kg unit penyulingan bisa menghasilkan sampai 900 - 1,500 gram minyak nilam. Jika perkebunan berada di tempat yang terpencil (yaitu di pegunungan atau di area yang jauh dari perkampungan), daun nilam harus dibawa ke fasilitas penyulingan yang memakan banyak waktu. 129 Di beberapa desa, penyuling membeli daun dari petani. Ini menghemat waktu petani, transportasi dan biaya proses dan juga memberikan pemasukan yang lebih cepat. Daun dapat ditimbang, dinilai dan di bayar oleh penyuling, atau daun bisa disuling untuk mendapatkan uang (untuk membayar tenaga kerja, kayu, dan sewa tempat penyulingan) yang memungkinkan petani menyimpan minyak yang dihasilkan dan menjualnya nanti pada saat yang tepat. 127 Peak Indonesia, 2009. Hal. 70. 128 Tropenmuseum collection. 129 Peak Indonesia, 2009. Hal. 69.
Unit penyulingan dari besi 130 Perantara Ada beberapa cara dalam menjual atau mengumpulkan minyak nilam dari penyuling. Praktik paling umum adalah menjual minyak nilam pada perantara atau tauké/toké istilah Acehnya. Harga sering bisa dinegoisasi antar petani/penyuling dan perantara, tetapi pada akhirnya perantaralah yang menentukan harga akhir. Ada beberapa modus operandi bagi perantara- peratara ini beberapa diantaranya adalah: 131 1. Pedagang Besar: beberapa perantara memiliki tempat tetap di sebuah desa yang merupakan sebagai titik pengumpulan minyak nilam yang dijual oleh pedagang menengah. Tempat usaha yang besar ini berada di Aceh yaitu di Meulaboh (Aceh Barat), Kotafajar (Aceh Selatan), dan Lhokseumawe. Tempat usaha ini biasanya didanai oleh eksportir medan yang bertindak sebagai pemasok regional mereka. 130 W.P. Mandiri, 2010. "Alat Penyulingan Nilam", 131 Peak Indonesia, 2009. Hal. 69-71.
2. Pedagang menengah: ada juga perantara yang memiliki toko sendiri (agar dapat mengumpulkan dan menjual komoditas lainnya) atau bekerja di rumah mereka masing-masing di desa. Mereka membeli minyak nilam dari petani dan pedagang pengumpul. 3. Pedagang pengumpul: perantara ini mengumpulkan minyak nilam di titik pembelian seminggu sekali uroe peukan (literal: 'hari pasar') di desa. Petani nilam yang menjual minyak nilam kepada perantara berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam bernegosiasi harga karena mereka hanya menghasilkan volume nilam dalam jumlah kecil. Di daerah terpencil, seperti di dataran tinggi, harga yang ditawarkan oleh perantara biasanya lebih rendah dan tidak berubah dan terbaharui secara teratur. Ini karena hanya ada sedikit perantara, yang sebenarnya mengontrol pasar karena kurangnya kompetisi. 132 133 Eksportir/Pembeli Sebelumnya, minyak nilam tidak diekspor ke luar negeri dari pelabuhan di Aceh. Perantara menjual minyak nilam Aceh. Perantara menjual minyak nilam yang telah mereka kumpulkan kepada eksportir atau pembeli berbasis di kota-kota besar yang memiliki pelabuhan internasional, biasanya di Medan, Padang atau Jakarta dimana harga internasional nilam ditentukan mengikuti permintaan dan suplai pasar. Aktivitas perdagangan minyak nilam dianggap beresiko karena harga nilam yang mengambang. Spekulasi harga adalah hal biasa. Faktor ini menyebabkan produksi minyak nilam di Aceh tidak stabil. Kelebihan suplai atau kekurangan minyak nilam sering terjadi tergantung pada harga pasar. Karena eksportir tidak terlibat dalam proses produksi dan tidak berhubungan langsung dengan petani /penyuling, mereka menentukan harga berdasarkan informasi yang diberikan oleh perantara. Isolasi area produksi karena karekteristik dari daerah dan kurangnya infrastruktur memerlukan keterlibatan perantara yang mengumpulkan dan mengirimkan minyak nilam kepada eksportir. Baik produsen dan eksportir mengandalkan perantara ini. Akibatnya, jumlah perantara meningkat disebabkan oleh ketergantungan ini dan rantai nilai nilam menjadi panjang dan kompleks. Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan produksi nilam di daerah Indonesia lainnya. Perusahaan parfum asing telah mulai terlibat dalam rantai nilai ini, yang telah memasukkan lebih banyak kompetisi dalam sektor ini. Diharapkan dapat memperpendek rantai nilai karena pedagang kecil dan menengah akan memiliki peluang yang lebih besar dalam menjual produk mereka secara langsung kepada pembeli. 132 Peak Indonesia, 2009. Hal.68-69. 133 Peak Indonesia, 2009. Hal.72-73.
Kondisi Pasar keseluruhan Permintaan pasar akan nilam relatif tinggi, tetapi harga nilam masih mudah berubah. Walaupun harga internasional ditentukan oleh pasar dunia, beberapa eksportir besar bisa mengkontrol harga lokal melalui penimbunan atau praktik membuang pasar. Perdagangan minyak nilam dari Aceh didominasi oleh eksportir berbasis di Medan, yang mempengaruhi harga yang diberikan kepada perantara. Pada akhirnya harga turun ke petani dan penyuling. Petani memiliki pengaruh yang kecil dalam menegosiasikan harga yang lebih baik karena mereka masih menjual produk mereka secara independen; menghasilkan kwalitas minyak nilam yang lebih rendah karena masih menggunakan peralatan penyulingan sederhana; dan mereka kurang ilmu pengetahuan tentang varietas nilam yang paling sesuai untuk daerah tertentu. Informasi harga sangat penting bagi petani agar dapat meningkatkan daya tawar mereka dengan pedagang. Harga yang tercantum di Grafik 18 semuanya harga tahunan, yang tidak mewakili harga nilam yang mengambang setiap minggunya bahkan setiap hari. Informasi yang lebih baik tentang harga akan memungkinkan petani menentukan waktu terbaik dalam menjual produk mereka. Faktor penting untuk fungsi rantai nilai yang tepat di Aceh adalah hubungan antar pelaku . Petani dan perantara biasanya memiliki hubungan jangka panjang yang berada di luar perdagangan minyak nilam. Beberapa mempunyai hubungan kekeluargaan, atau hidup bertetangga di desa yang sama. Petani besar biasanya menjual minyak nilam mereka kepada pedagang menengah dan sebagian bahkan langsung pada tengkulak. Akomodasi khusus dibuat untuk mempertahankan hubungan ini. Beberapa kolektor bersedia mendatangi petani kecil untuk membeli minyak nilam mereka jadi dapat memotong biaya transportasi. Mereka juga menerima minyak nilam dalam kuantitas yang kecil (500-2.000 gram) dari petani kecil. Petani besar biasanya lebih suka menjual minyak nilam mereka kepada pedagang menengah /agen atau bahkan tengkulak. Saling percaya ini terpelihara melalui hubungan jangka panjang dan komunikasi. Petani dijamin dengan 'harga pantas' yang akan mengurangi kemungkinan terjadi kerugian (berkurangnya keuntungan) jika harga turun, sementara pedagang dijamin dengan suplai minyak nilam yang stabil. Di Aceh Jaya dan Aceh Barat, sebagian besar minyak nilam yang diperdagangkan oleh pedagang dikirimkan kepada eksportir yang sama, yang berarti struktur hubungan mereka sama pada satu kumpulan. Hubungan yang kuat pada tingkat yang berbeda ini perlu di tangani jika ada perubahan dalam sistem nilai harus diusahakan. 134 134 Peak Indonesia, 2009. Hal.70-73.
Kemungkinan di Masa Depan Sekarang ini, harga pasar nilam yang masih mengambang mengecilkan perspektif bisnis jangka panjang antar petani. Orang sulit berkomitmen untuk proyek jangka panjang dan menggunakan bermacam pikiran rasional untuk menjelaskannya, seperti alasan yang berkenaan dengan konflik belakangan ini di Aceh, alasan kerusakan infrastruktur disebabkan oleh bencana yang terjadi di tahun 2004, yang semuanya sesungguhnya telah berubah menjadi lebih baik pada enam tahun terakhir. Sebelumnya, pengusaha kecil ragu-ragu berhubungan dengan jumlah uang yang besar atau mengambil proyek yang memerlukan transportasi karena masalah keamanan selama keadaan perang. Jadi, mereka harus mencari kemungkinan untuk menghasilkan uang dengan cepat yang tidak memerlukan investasi yang besar atau spekulasi tinggi. Sikap ini akan tetap hidup meskipun kondisi telah membaik, dan melarang petani/penyuling untuk mengatur dan sedikit beresiko. 135 Petani kecil dan SMEs masih kesulitan untuk mengakses fasilitas kredit dan memanfaatkan system pendukung bisnis, seperti infrastruktur yang sudah maju, fasilitas pelatihan dll. Dukungan keuangan dari bank dan lembaga non keuangan bagi petani-nilam sangat terbatas. Lembaga keuangan ragu memberikan kredit kepada sektor agronomik, atau sektor bisnis apa saja di Aceh pada umumnya, karena angka kredit macet (Non-Performing Loan atau 136 NPL) yang tinggi di provinsi ini dalam beberapa tahun berturut-turut ini. Kredit susah untuk menarik perhatian karena - sejauh ini - tidak ada struktur berarti dalam industri nilam. Tidak adanya legalitas yang tetap dalam industri ini memungkinkan pelaku mengatur fasilitas kredit sendiri. 135 Peak Indonesia, 2009. Hal.70. 136 Tahun 2010, Mahdi Muhammad, Kepala Bank Indonesia, menyatakan sebagai berikut: "Batas NPL yang ditetapkan oleh BI adalah 5%. Jika lebih dari itu, pemantauan dan tindakan cepat harus diambil ... NPL di Aceh telah meningkat dari 4,4% pada bulan September 2010 menjadi 5,2% pada bulan Oktober 2010, yang melebihi batas". Sumber: Waspada, 2010. "Kredit Bermasalah Banyak di Aceh", 30 Desember 2010,
Sektor Nilam di Jawa: Sebuah Model Baik Rantai Nilai Rantai nilai sektor nilam di Jawa berbeda dengan di Aceh sudah dibicarakan di awal bagian ini. Grafik 25: Rantai Nilai Minyak Nilam di Jawa 137 Petani Koperasi (Penyulingan skala besar) Penyuling Keahlian penyulingan besar SME/Coop Dukungan keuangan Hasil Agen Exportir Pembeli luar negeri Di kabupaten Kuningan, Jawa, rantai nilai lebih terorganisir dan pendek dibandingkan di Aceh. Interaksi antara pelaku yang berpartisipasi dalam rantai lebih efisien karena sejumlah alasan. 1. Hubungan antara petani dan penyuling terorganisir dan terstruktur . Petani di Jawa tidak berpartisipasi dalam proses penyulingan dan dengan demikian bisa berkonsentrasi pada pembudidayaan nilam tanpa harus menangani semua kerja ekstra dan biaya yang berkaitan dengan penyulingan . Sekali mereka panen, mereka bisa menjual daun kering ataupun basah ke penyulingan di desa mereka. Penyuling ini memiliki akses ke unit penyulingan yang berskala besar. Sentralisasi penyulingan di jawa menguntungkan proses produksi karena memungkinkan pembagian tenaga kerja. Unit penyulingan yang besar dioperasikan oleh 1 atau 2 pekerja yang ahli dengan ketrampilan dan waktu untuk berinvestasi dalam mengoptimalkan proses 138 139 137 Payan Bertrand, 2010. Berdasarkan data DAI. 138 DAI, 2009. 139 Wawancara dengan Bapak Dede Anom Sasrudi, manajer produksi pada desain penyulingan, diadakan pada 11 Februari 2011.
penyulingan. Oleh karena itu, mereka mampu menjamin berlangsungnya kuantitas dan kwalitas minyak. Sentralisasi ini juga mengakibatkan biaya produksi yang lebih rendah, karena petani tidak lagi harus menggunakan unit penyulingan yang lebih kecil jadi mengurangi biaya tenaga kerja. Juga, teknologi yang dipergunakan pada unit penyulingan besar (Contohnya. Penggunaan pipa api dan bahan bakar daur ulang) mengurangi jumlah bahan bakar. Dengan memperhatikan fator-faktor ini kwalitas yang lebih baik dan biaya produksi yang lebih rendah berarti bahwa sentralisasi menguatkan daya tawar petani dan penyuling vis-à-vis eksportir. 2. Interaksi antara eksportir/agen dan penyuling terorganisir dengan baik. Eksportir mensuplai penyuling mereka seminggu sekali dengan informasi yang diupdate tentang harga minyak dan memberikan mereka dukungan keuangan . Pertalian ini mengurangi ketergantungan pada perantara. Ini menguntungkan kedua belah pihak, karena penyuling memiliki kapasitas keuangan untuk menyokong produksi mereka dan eksportir bisa mengandalkan suplai minyak regular. Dengan dukungan yang diterima dari eksportir, penyuling mampu memberikan petani nilam mereka dengan modal keuangan yang dibutuhkan, jadi menjamin suplai daun mereka. 140 3. Pemerintah dan sektor perbankan terlibat dalam industri nilam. Karena koperasi dan UKM terkait dalam industri ini adalah badan hukum terorganisir, sektor perbankan bersedia memberikan pelayanan keuangan. apalagi, kontribusi pemerintah dengan menetapkan sistem dukungan dan peralatan yang dibutuhkan. 141 4. Rantai nilai yang pendek. Hal ini merangsang perusahaan asing untuk melakukan investasi dan mendirikan cabang di Jawa sampai membentuk kerjasama dengan eksportir pada tingkat produksi. Jumlah pelaku yang relatif kecil dalam rantai nilai dan kompetisi yang sehat antar penyuling, agen dan ekspotir di Jawa menjamin margin yang pas untuk semua pelaku. Kondisi ini meningkatkan keberlangsungan industri nilam di Jawa. Kondisi yang seharusnya menjadi saingan dalam industri nilam Aceh. 140 Wawancara dengan Bapak Dede Anom Sasrudi . 141 Wawancara dengan Bapak Dede Anom Sasrudi; Wawancara dengan Ir. Fitri Agustiyono, konsultan produksi desain penyulingan, pada 11th Februari 2011.
Masalah Lingkungan Cara industri nilam di Aceh diatur menimbulkan masalah baru. Industri ini bergantung pada penggunaan kayu sebagai satu-satunya sumber bahan bakar ekonomis yang selalu ada selama masa penyulingan dan juga membutuhkan pasokan kayu yang banyak. Terlebih lagi, untuk meluaskan areal penanaman/budidaya nilam, para petani membersihkan lahan hutan dengan menebang pohon-pohon dan juga memotong dan membakar hutan. Kegiatan penebangan kayu ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan - jika lingkungan terus menerus dirusak - dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. 142 . Tidak ada keseragaman ciri-ciri kegiatan penebangan dan pembakaran. Kegiatan ini berbeda di setiap daerah dan para pelakunya menggunakan istilah yang berbeda. Contohnya, beberapa studi menggunakan istilah 'perkebunan berpindah' atau 'perkebunan ladang' untuk menghindari . Walaupun konotasi negatif yang berhubungan dengan 'tebang dan bakar' demikian, di Aceh, kegiatan menebang dan membakar dianggap menjadi ancaman potensial pada lingkungan sekitar, khususnya ketika petani menanam nilam di lereng tebing . Bagian berikut ini akan membahas masalah lingkungan dengan fokus pada dua level: level perkebunan dan level penyulingan. Level Perkebunan: Kegiatan Menebang dan Membakar 143 144 Masalah lingkungan yang dihadapi level perkebunan berkenaan dengan metode perkebunan di beberapa daerah sepanjang pantai barat Aceh . Pada 146 daerah ini, nilam ditanam di daerah pegunungan yang lingkungannya labil . Karena di Aceh hutannya masih banyak, petani dengan mudah berpindah dari satu areal ke areal yang lain dan menggunakan lahan dimanapun mereka suka dan kemudian membersihkan areal untuk ditanami nilam. Abu pembakaran pepohonan bercampur dengan tanah dapat meningkatkan kesuburan tanah. Para petani cenderung menggunakan cara ini karena penanaman nilam membutuhkan tanah bernutrisi tinggi dan dengan memanfaatkan kegiatan penebangan dan pembakaran, para petani tidak perlu lagi untuk membeli pupuk tambahan . Setelah satu atau dua kali panen, kesuburan tanah habis dan rumput-rumput pun tumbuh. Sebagai ganti pembelian pupuk untuk menyuburkan tanah, para petani pindah ke areal yang lain di dalam hutan dan mengulangi proses menebang dan membakar. Cara mereka ini tidak dapat 145 147 142 Jakarta Post, 2007. "Aceh To Implement Logging Moratorium", 17 Maret 2007; Jakarta Post, 2009. "Illegal Logging Continues In Aceh Despite Moratorium", 27 Oktober 2009. 143 C. Padoch, M. Pinedo-Vasquez, 2010. "Saving Slash-And-Burn To Save Biodiversity", Biotropica, vol. 42, no 5, hal. 551. 144 M. Noordwijk, E. Mulyoutami, N. Sakuntaladewi, and F. Agus, "Swiddens In Transition: Shifted Perceptions On Shifting Cultivators in Indonesia", World Agroforestry Centre, Occasional Paper no 9, 2008, 39. 145 Peak Indonesia, 2009. Hal. 68. 36. 146 Noordwijk et al, 2008. . 68. 147 Peak Indonesia, 2009. Hal Hal
148 digunakan untuk 15 sampai 20 tahun ke depan . Selanjutnya akibat dari sistem penebangan dan pembakaran di Aceh Barat adalah habisnya nutrisi dalam tanah. Penanaman dengan menebang dan membakar di Aceh Barat mengacu pada sistem perladangan yang berpindah-pindah dan membuat petani tidak menggunakan lahan secara permanen untuk pertanian dan perkebunan. Terlebih lagi, petani percaya bahwa nilam paling baik ditanam di hutan yang baru dibuka dan takut dengan menggunakan lahan permanen akan berdampak pada lahan yang akan mengakibatkan kemungkinan adanya hama 149 dan penyakit lain . Kelemahan utama dari sistem penebangan dan pembakaran ini adalah rendahnya hasil panen. Jika industri nilam bertujuan untuk meningkatkan ekspansi pertanian dan perkebunan, para petani harus mengurangi lahan yang tidak ditanami. Hal ini berarti bahwa periode antara penanaman harus disingkatkan untuk meningkatkan nutrisi lahan dan memenuhi permintaan pasar. 150 Jika para petani masih bergantung pada kegiatan penebangan dan pembakaran, salah satu akibat yang mungkin terjadi adalah kemungkinan akan terjadi penggundulan hutan. Untuk menghindari habisnya lahan hutan, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan moratorium pada kegiatan penebangan hutan . Izin untuk kegiatan penebangan hutan tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah lokal dan kegiatan penebangan menjadi kegiatan yang ilegal. Walaupun begitu, hukum dan peraturan pemerintah terhadap pembalakan liar tidak dilaksanakan dengan baik . Terlebih lagi, ada syarat khusus dalam moratorium penebangan ini yang mengatakan bahwa komunitas yang tinggal di dekat daerah yang bukan hutan lindung boleh menebang pohon sepanjang digunakan ditempatnya dan tidak boleh dikirim keluar areal . Perkembangan ini tidak membatasi petani untuk terus menebang pohon. 151 152 153 Pengenalan multi-panen di Sumatera dapat menjadi salah satu pemecahan yang mungkin untuk masalah ini karena akan membuat petani menanam dan memanen pada lahan yang sama berkali-kali dalam setahun. Hal ini akan menghilangkan sistem pertanian yang berpindah-pindah dan mencegah para petani membersihkan lahan hutan yang lain . Multi panen membuat para petani menanam lebih dari satu macam tanaman pada saat yang bersamaan. Hal ini akan mengurangi kesempatan gagal panen. Walaupun begitu, multi panen membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak 148 L. Feintrenie, S. Schwarze, and P. Levang, 2010. "Are Local People 154 Conservationists? Analysis Of Transition Dynamics From Agroforests To Monoculture Plantations In Indonesia", Ecology and Society, vol. 15, no 4, 2010, hal 1. 149 Noordwijk et al, 2008. Hal 39. 150 Feintrenie et al, 2010. Hal 1. 151 Jakarta Post, 2007. 152 Jakarta Post, 2009. 153 Wawancara dengan Ir. Fitri Agustiyono, konsultan produksi pada desain penyulingan, diadakan di Banda Aceh pada 9 Februari 2011. 154 Peak Indonesia, 2009. Hal. 101.
dalam penanaman dan pemanenan sebagai ganti dari kegiatan menebang dan membakar dan akan meningkatkan biaya tenaga kerja. Dan lagi, petani belum mengenal sistem pertanian yang intensif yang menggunakan sistem manajemen pemupukan dan hama penyakitan. 155 Level Produksi: Penggunaan Kayu Masalah lingkungan lain adalah yang berhubungan dengan kayu sebagai sumber bahan bakar. Penyulingan membutuhkan penggunaan sejumlah besar kayu dalam oven/boiler pada unit penyulingan. Kayu bukanlah sumber bahan bakar yang paling efisien yang dapat digunakan untuk tujuan penyulingan. Grafik 27 menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan sumber bahan bakar yang lain, seperti batu bara, minyak dan gas, kayu adalah bahan bakar yang paling tidak efisien dalam hal produktifitas. Contohnya, selama proses penyulingan selama 1 jam maka sebuah mesin penyuling akan membutuhkan 29,41 kilogram kayu bandingkan dengan 18,41 kg batu bara muda, 8,21 kg minyak, dan hanya 5,21 kg gas alam. Efisiensi penggunaan kayu sebagai bahan bakar yang dipilih selama penyulingan patut dipertanyakan. 156 Efisiensi penggunaan tidak tergantung pada ukuran unit penyulingan. Walaupun unit penyulingan yang relatif besar sebuah unit sebesar 300 kg dibandingkan dengan yang 100 kg - dapat menyuling daun-daun dengan jumlah yang sama dalam waktu yang lebih singkat, jumlah kayu yang diperlukan untuk mencapai tingkat panas yang benar juga meningkat. Kegunaan menggunakan unit penyulingan 300 kg adalah unit itu dapat menyuling daun nilam dengan jumlah lebih sedikit dan juga mengurangi biaya operasional - yaitu upah tenaga kerja, penyewaan unit penyulingan, biaya transport. Walaupun begitu, tidak menurunkan jumlah kebutuhan bahan bakar. Walaupun demikian, kayu sepertinya satu-satunya sumber bahan bakar yang selalu ada. Grafik 26 menunjukkan bahwa harga gas alam dan minyak, walaupun lebih efisien - jauh lebih mahal dari biaya kayu. Bahkan ketika pemerintah mensubsidi, biaya kayu per kilogram jauh di bawah biaya bahan bakar saingannya. Dapat diasumsikan bahwa - pada saat ini - tidak memungkinkan bagi petani untuk menggunakan bahan bakar lain selain kayu. Lebih jauh lagi, jumlah kayu yang diperlukan untuk secara efektif mengelola proses penyulingan masih menjadi tantangan dan meningkatkan ketergantungan akan hutan. 155 Peak Indonesia, 2009. Hal.11. 156 DAI, 2011. 157 Wawancara dengan Ir. Fitri Agustiyono. 157
0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,02
Kayu 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 5,12
Gas Alam (Bersubsidi) 158 DAI, 2011. 159 DAI, 2011. Grafik 26: Biaya Bahan Bakar yang 158 Digunakan untuk Penyulingan (USD/kg) 0,50 0,29 0,12 0,06 Batubara Lignit Batubara Briket Minyak (Bersubsidi) Gas Alam (Bersubsidi) Grafik 27: Efisiensi Bahan Bakar yang 159 Digunakan untuk Penyulingan (kg/jam) 18,01 14,35 8,21 8,21 Minyak (Bersubsidi) Minyak (non-Subsidi) Batubara Briket Batubara Lignit 0,72 Minyak (non-Subsidi) 29,41 Kayu
Harga kayu berbeda di setiap daerah. Contohnya, di sepanjang pantai barat Aceh dapat menghemat sampai Rp. 100.000,- per meter kubik sementara di Lhokseumawe (Aceh Utara) harga mendekati Rp. 40.000,- per meter kubik. Perbedaan harga ini secara terpisah ditentukan oleh jumlah kayu yang tersedia dan kwalitas tipe kayu karena faktanya beda tipe kayu yang berbeda menghasilkan tingkat energi yang berbeda pula. Contohnya, makin mahal harga kayu akan membuat biaya pemanasan lebih tinggi (kcal/m3) daripada jenis yang lebih murah. Hal ini menggambarkan bahwa makin murah harga kayu, makin banyak yang dibutuhkan untuk penyulingan. 160 Mesin penyuling biasanya membeli kayu dari daerah sekitarnya. Lebih Unit penyulingan lebih sering dibangun di lingkungan area hutan dimana para penyuling dapat lebih mudah mendapatkan kayu. Hal ini mengurangi biaya transport dan tenaga kerja. Walaupun demikian, ketergantungan akan kayu sebagai satu-satunya sumber bahan bakar dapat menyebabkan komplikasi di masa yang akan datang karena Visi Aceh Hijau dari Pemerintah dan moratorium kegiatan penebangan Walaupun begitu, seperti Provinsi yang telah disebutkan sebelumnya, hukum masih menjadi isu, dan mungkin saja biaya energi untuk industri nilam di Aceh akan naik dalam waktu dekat. Akan tetapi, walaupun kelihatannya tidak ada alternatif bagi kayu, ada cara untuk mengelola pemakaian jumlah kayu. Hal ini memerlukan strategi untuk mengelola perkebunan, fasilitas penyulingan, dan hubungan antara keduanya untuk mencapai tingkat produksi minyak nilam yang optimal dan berkelanjutan. 161 162 . 163 Pada saat ini, ada inisiatif yang dilakukan oleh industri yaitu fokus untuk menurunkan jumlah kayu pada unit penyulingan. Inisiatif ini berpusat pada kemajuan teknologi yang akan meningkatkan efisiensi penyulingan dan pada pencarian bahan bakar ekonomis alternatif yang tersedia. 164 Dalam hal inovasi teknologi, ada dua perkembangan yang perlu disebutkan. Ada beberapa usaha mengembangkan model mesin penyulingan yang baru. Unit penyulingan yang baru ini mempunyai boiler dengan diameter yang lebih besar untuk meluaskan bagian yang panas. Ini akan memaksimalkan nilai pemanasan kayu. Inovasi kedua adalah penggunaan pompa air pada unit penyulingan. Pada saat ini, unit penyuling hanya dapat mengisi boiler dengan air dengan membukanya dan mengisi air ke dalam boiler secara manual. Walaupun begitu, dengan membuka boiler, uapnya akan keluar dan untuk mendapatkan tekanan uap yang diinginkan, 160 Wawancara dengan Ir. Fitri Agustiyono. 161 'Aceh Green 'adalah kebijakan Pemerintah Aceh untuk mencapai pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di provinsi tersebut Untuk informasi lebih jauh lihat: Aceh Green Secretariat, 2008. "Green Economic Development and Investment Strategy for Aceh, Indonesia", Juli 2008. 162 Jakarta Post, 2009. 163 Aceh Forest Environment Project (AFEP), 2008. "Draft Aide-Memoire", Third World Bank Supervision Mission, Februari 2008, hal.34. 164 Wawancara dengan Ir. Fitri Agustiyono.
dibutuhkan kayu lagi. Untuk memecahkan masalah kehilangan uap ini, beberapa unit penyuling dihubungkan dengan pompa air. Air akan mengalir melalui pompa air ke dalam boiler tanpa harus membuka tutup boiler. Perkembangan yang lain saat ini adalah dengan mencari alternatif sumber bahan bakar yang selalu ada dan ekonomis. Industri ini melihat kemungkinan dengan menggunakan biji sawit sebagai bahan bakar. Biji ini berasal dari panen buah sawit. Biji sawit mempunyai potensi untuk membuat biaya produksi lebih efektif daripada penggunakan kayu untuk tujuan penyulingan. Walaupun begitu, pada saat ini biji sawit hanya dapat dikirim/dihasilkan dalam jumlah besar dan kesesuaian untuk penyimpanan masih belum jelas. 165 Akhirnya, penanam/penyuling dapat mengurangi ketergantungan mereka akan kayu dengan menimbun daun nilam yang kering. Jika proses pengeringan dilakukan dengan benar, daun nilam dapat disimpan sedikitnya 6 bulan. Kemudian, daun-daun tersebut dapat disuling dalam jumlah yang relatif banyak, yang akan meningkatkan efisiensi proses penyulingan. Walaupun begitu, masalah transport masih menjadi tantangan utama dan petani harus menyimpan stok daun nilam daripada berusaha untuk langsung menjualnya setelah panen. 166 Apakah Ada Ruang untuk Ekspansi? Bagian ini akan menekankan beberapa masalah dan kesempatan untuk mereka yang tertarik pada industri minyak nilam di Aceh. Faktor-faktor ini akan dibahas pada bagian selanjutnya. Untuk saat ini, cukuplah mengatakan bahwa saat ini ada tantangan dan batasan pada industri ini, tetapi ada juga kesempatan yang berharga dari menggali dan berinvestasi. Berinvestasi di industri nilam di Aceh bukanlah usaha yang mudah, tetapi hasilnya adalah usaha yang berharga. Pendatang baru di industri minyak nilam di Aceh mempunyai faktor pertimbangan yang berbeda-beda ketika memulai bisnis mereka. Penanam harus mempertimbangkan faktor seperti ketersediaan lahan (yaitu kepemilikan, izin penggunaan lahan, lahan yang cocok, cuaca dan suhu, izin pembersihan lahan), ketersediaan tenaga ahli (yaitu pekerja lokal atau pekerja migran, terlatih atau tidak terlatih, berpengalaman atau tingkat- awal, upah minimum lokal, peraturan tenaga kerja), ketersediaan infrastruktur transportasi (yaitu jarak unit penyuling, tempat pemasaran, desa-desa, kota-kota, bagaimana mencapainya dan biayanya), dan harga lokal saat ini (yaitu dari kolektor, agen, dan penyuling) dan tentu saja, 165 Wawancara dengan Ir. Fitri Agustiyono. 166 Wawancara dengan Ir. Fitri Agustiyono.
kebutuhan penanaman (yaitu ketersediaan bibit, pupuk, pengendalian hama, pemanenan dan kebutuhan pekerja, dan biaya-biaya lain yang terkait). P e n y u l i n g m e m p u n y a i b e b e r a p a f a k t o r b e r b e d a u n t u k dipertimbangkan. Pertama, lokasi penyulingan (jarak ke perkebunan, akses ke jalan besar). Kedua, tipe peralatan penyulingan (material, kapasitas, kesepatan operasi, kwalitas produk minyak, kebutuhan operator, jenis bahan bakar). Ketiga, ketersediaan bahan bakar (kedekatan dengan sumber bahan bakar, volume bahan bakar yang tersedia, ketahanan/berkelanjutan). Keempat, hubungan bisnis dengan kolektor dan agen lokal yang dikenal (untuk biaya penghitungan harga). Kelima, ketersediaan tenaga kerja (sama dengan penanam). Keenam, informasi terkini tentang fluktuasi harga produk, harga bahan bakar, biaya transportasi, dan upah. Kolektor, agen, makelar, eksportir, dan pembeli hanya mempunyai dua faktor non-teknik yang penting untuk dipertimbangkan: dalam konteks area produksi, dan membangun hubungan dengan pelaku-pelaku dalam rantai nilai. Factor-faktor teknis termasuk pengetahuan tentang peraturan transportasi dan ekspor, kantor Pemerintah terkait, termasuk biaya administrasi resmi, dan sama dengan penyuling, informasi terkini tentang harga (global, nasional, dan lokal), tingkat upah, biaya transportasi, dan biaya-biaya overhead lain. Beberapa faktor di atas telah dibahas di bagian sebelumnya. Pada saat ini, masih ada beberapa faktor yang menyulitkan investasi skala besar pada industri minyak nilam, tetapi ada perkembangan di Aceh yang lambat laun akan memenuhi kebutuhan investasi. Bagian berikut akan meringkas dan membahas faktor-faktor ini dan menjelaskan bagaimana mereka mempengaruhi investasi masa depan pada sektor minyak nilam di Aceh.
Peralatan penyulingan nilam 5. Analisis Industri Minyak Nilam di Aceh
Analisis berikut berdasarkan data yang telah ditampilkan pada bagian- bagian sebelumnya, yang menganalisis dua faktor utama yang dianggap penting pada industri minyak nilam di Aceh, yaitu kapasitas produksi minyak nilam dan rantai nilai produksi nilam di Aceh. Perangkat analisis yang dipakai adalah analisis SWOT, yang dapat membantu menguji hubungan antar industri nilam di Aceh dan lingkungannya dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan. Analisis SWOT meringkas faktor internal dan eksternal yang membentuk prospek industri nilam jangka menengah dan panjang. Kapasitas Produksi Industri Nilam Aceh Matriks SWOT tentang kapasitas produksi minyak nilam di Aceh terlihat seperti di bawah ini: Tabel 7: Kapasitas Produksi Minyak Nilam di Aceh Kekuatan Kelemahan Jangka Pendek: Jangka Pendek: l a n r e t n I Ketersediaan lahan subur Ekosistem yang sesuai Ketersediaan tenaga kerja pertanian Jangka Menengah dan Panjang: Keunggulan komparatif karena kwalitas produksi minyak nilam Aceh yang superior Pendidikan masyarakat Aceh yang relatif tinggi Keterikatan historis dengan produksi nilam Kemajuan dan perluasan penyebaran informasi teknologi (telepon, genggam, internet) Harga pasar yang bergejolak Harga pasar rendah mengakibatkan penanam meninggalkan perkebunan atau kehilangan insentif untuk menginvestasikan bisnis mereka. Kurangnya pengetahuan, keahlian, dan pengalaman kwalitas produksi minyak Jangka Menengah dan Panjang: Penanam punya sedikit informasi tentang harga pasar sehingga kemampuan tawar menawar mereka sangat minim. Kurangnya teknologi yang tersedia (penggunaan unit penyulingan yang kecil dengan drum besi bukan drum baja) untuk memproduksi dengan kwalitas dan hasil minyak nilam yang lebih baik Kesempatan Tantangan l a n r e t s k E Jangka Pendek: Meningkatnya keamanan di daerah Meningkatnya infrastruktur Jangka Menengah dan Panjang: Komitmen kuat dari Pemerintah untuk mempromosikan pertanian sebagai sektor ekonomi yang terus ada Ekspansi pemerintah pada sektor energi dengan membangun lebih banyak generator listrik Jangka Pendek: Hama dan penyakit Jangka Menengah dan Panjang: Kurangnya alternatif sumber bahan bakar dengan efisiensi energy tinggi yang akan mengurangi kerusakan lingkungan. Saingan dari produk perkebunan lain seperti minyak sawit, coklat/kakao, kopi, dan lain-lain. Kurangnya akses untuk kredit untuk memperbaiki dan meningkatkan produksi minyak nilam karena bank-bank enggan menyediakan pinjaman untuk penanam. Berubahnya pola cuaca, yang menjadi lebih tidak menentu.
Kebanyakan poin yang ada pada matriks di atas telah dibahas di bagian sebelumnya. Beberapa di antaranya saling terkait. Contohnya, harga pasar yang bergejolak berhubungan langsung dengan keinginan petani untuk berinvestasi di bisnis nilam. Matriks tersebut dibagi dalam 'jangka pendek' dan 'jangka menengah dan panjang'. Jangka pendek berhubungan dengan Pemerintah dan/atau pelaku lain dalam rantai nilai. Contohnya, beberapa kekuatan internal dalam industri nilam di Aceh - seperti ekosistem yang menguntungkan, ketersediaan lahan untuk perkebunan nilam skala kecil dan ketersediaan tenaga kerja pertanian - tersedianya daerah tersebut adalah keunggulan komparatif jangka pendek dibandingkan daerah-daerah di Indonesia lainnya. Keunggulan ini lebih jauh diperluas oleh perkembangan eksternal industri nilam saat ini, seperti tahun perjanjian perdamaian pada tahun 2006 dan usaha pemerintah saat ini untuk meningkatkan infrastruktur lokal. Industri nilam Aceh dapat memanfaatkan kekuatan yang terlihat dan kesempatan pada jangka pendek. Walaupun begitu, poin-poin di atas yang diidentifikasikan dalam jangka menengah dan panjang tidak dapat ditanggulangi segera. Contohnya, butuh waktu untuk meyakinkan penanam/penyuling untuk menggunakan teknologi yang lebih baik demi meningkatkan hasil dan kwalitas minyak nilam mereka. Poin-poin ini butuh perencanaan, pembuatan keputusan, dan komitmen jangka panjang terhadap implementasi untuk menanggulangi kelemahan dan tantangan, meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan kesempatan. Beberapa poin di matriks adalah faktor utama yang mempengaruhi kapasitas produk industri nilam Aceh dan butuh pembahasan lebih lanjut. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut: Salah satu kelemahan internal kapasitas produk minyak nilam adalah penanam hanya punya sedikit informasi tentang harga pasar sehingga kemampuan menawarnya juga rendah. Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, harga minyak nilam berfluktuasi dan hal ini membuat petani tidak dapat merencanakan dan memproyeksikan jumlah produk. Penanam tidak menerima harga terkini dan kemudian kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan produk mereka. Kelemahan internal ini dapat diimbangi oleh peningkatan dan ekspansi penyebaran teknologi informasi. Teknologi informasi seperti telepon genggam dan internet dapat menjadi sebuah kekuatan internal bagi industri ini dan berpengaruh positif terhadap kapasitas produk. Penggunaan teknologi telepon genggam dan internet telah menembus ibukota kabupaten dan penggunaanya berlanjut di provinsi lebih cepat dari pada perkembangan infrastruktur lain seperti jalan dan jembatan. Penanam/penyuling harus
dibujuk untuk mengambil seluruh manfaat dari penyebaran teknologi informasi untuk berhubungan dengan lebih baik ke pelanggan pada pasar nasional maupun internasional. Hal ini akan menuntun kepada harga yang lebih stabil dan kemampuan tawar-menawar yang lebih baik bagi penanam/penyuling. Kelemahan internal lain yang penting adalah kurangnya pengetahuan, keahlian, dan pengalaman memproduksi minyak nilam. Walaupun tingkat pendidikan tenaga kerja masyarakat Aceh relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat rata-rata nasional; pengetahuan dan keahlian pekerja tidak dibutuhkan pada industri ini. Mereka juga kekurangan keahlian khusus yg dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas minyak nilam, contohnya pengetahuan tentang praktek perkebunan, keahlian pemasaran dan lain- lain. Kelemahan ini ditujukan pada pemerintah yang berjanji untuk mempromosikan pertanian sebagai sektor ekonomi yang berkelanjutan. Satu contoh dari komitmen pemerintah tersebut adalah usaha untuk memulihkan kembali program penyuluh pemerintah. Program ini menawarkan pelatihan yang ekstensif tentang praktik pertanian utk menjembatani kesenjangan keahlian pada saat ini. Inisiatif ini terhenti selama masa konflik bersenjata tetapi telah diaktifkan kembali belakangan ini. Sebelumnya, pemerintah melakukan pelatihan untuk penanam di pedesaan dengan perkebunan lain (contohnya: minyak sawit dan coklat). Jika ada permintaan yang cukup untuk mengekspansi program pembangunan kapasitas di sektor nilam ini, hal ini akan meningkatkan kapasitas produksi penanam dan penyuling. Ancaman eksternal ketiga adalah kurangnya teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi industri nilam di Aceh. Sebuah alasan penting mengapa industri kekurangan akses untuk teknologi ini dikarenakan bank-bank enggan untuk menyediakan pinjaman bagi penanam. Sayangnya, bank-bank masih merasa kurangnya keamanan untuk menyesuaikan keprihatinan mereka. Hal ini mempunyai beberapa alasan. Di satu sisi, pertanian dianggap sektor yang beresiko. Beberapa kejadian yang tidak dapat dikontrol dapat menyebabkan pendapatan petani berfluktuasi. Bank juga biasanya ragu untuk mengambil resiko. Terlebih lagi Aceh masih dianggap sebagai daerah yang beresiko lebih tinggi dari provinsi lain di Indonesia sehubungan dengan pinjaman bank. Seperti yang telah digambarkan pada bagian yang sebelumnya, tingkat kredit macet (NPL) di Aceh masih tinggi dan bahkan dua kali lipat di tahun 2010 dibanding tahun 2009. Masalah ini dialamatkan pada pemerintah Aceh yang secara berulang- ulang meminta bank-bank untuk menyediakan pinjaman di sektor pertanian. Sejauh ini hasilnya masih sebatas janji.
Kelemahan untuk mengakses kredit ini ditambah lagi dengan kurangnya investor yang ingin berinvestasi di Aceh. Mereka merasa kurangnya keamanan (aktifitas kriminal, pemerasan, korupsi, dan lain-lain) sebagai masalah yang besar. Keamanan telah ditingkatkan di Aceh sejak perjanjian perdamaian pada tahun 2006, tetapi citra ketidakstabilan di Aceh masih ada dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Aceh. Masalah ini membutuhkan perhatian dan membutuhkan penanggulangan yang ekstensif dari seluruh pelaku ekonomi (contohnya: bankir, investor, eksportir, transportir). Ancaman eksternal penting yang terakhir adalah kurangnya sumber bahan bakar alternatif yang terus tersedia dan ekonomis. Pada saat ini penyuling bergantung pada bahan bakar kayu untuk tujuan penyulingan. Kayu bukanlah sumber energi yang paling efisien jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, seperti gas alam dan minyak. Walaupun begitu, harga bahan bakar alternatif ini jauh lebih tinggi dari harga kayu. Penanam/penyuling juga tidak bisa mendapatkan bahan bakar yang lain dan masih bergantung pada kayu sebagai satu-satunya pilihan yang selalu ada dan ekonomis. Ketergantungan ini akan menyebabkan masalah dalam waktu dekat, karena moratorium pemerintah pada kebijakan penebangan kayu dapat membatasi akses pada kayu.
Rantai Nilai Produksi Nilam di Aceh Matriks SWOT untuk rantai nilai produksi nilam di Aceh adalah sebagai berikut : Tabel 8: Rantai Nilai Produksi Nilam di Aceh Kekuatan Pertukaran Informasi: Kelemahan Pertukaran Informasi: Reputasi global minyak nilam Aceh telah dibangun dengan baik Transportasi: Pembangunan kerjasama akan membantu meningkatkan dan memonitor kwalitas, juga koordinasi pengumpulan dan transportasi Faktor-faktor lain: Tidak ada data yang terpercaya untuk produksi dan kendali mutu. Pelaku yang berbeda tidak bekerja sama atau membagi informasi sehingga meningkatkan biaya produksi Tidak ada sistem terpercaya untuk biaya penghitungan harga dan harga pasar sangat spekulatif dan tidak stabil Sistem produksi yang tidak dikelola dan terpisah-pisah (tidak ada interaksi antara pelaku dalam rantai nilai) l a n r e t n I Industri minyak di Indonesia menjadi lebih dikelola (contohnya dibentuknya DAI, Asosiasi Minyak Atsiri Indonesia) Indonesia telah menjadi eksportir terbesar minyak nilam Pusat Penelitian didirikan di Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak (contohnya, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik di Bogor, Fakultas Pertanian Universitas Syiahkuala di Aceh) Transportasi: Penanam/penyuling kesulitan untuk mengakses pasar Ekspor-impor masih melalui Medan daripada langsung melalui pelabuhan di Aceh Rantai suplai yang panjang dari petani ke pembeli di luar negeri menjadi biaya tambahan dari keseluruhan biaya produk akhir Faktor-faktor lain: Tidak ada hubungan yang jelas antara peningkatan mutu dan harga pasarnya Pelaku tidak mau ambil resiko dan kurang mempunyai perspektif jangka panjang Kesempatan Tantangan Pertukaran Informasi: Pertukaran Informasi: l a n r e t s k E Pembangunan kerjasama dapat membantu dalam menstabilkan harga Kemampuan Pemerintah untuk membuat harga tetap dengan industri Transportasi: Ekspansi tambahan pada pasar dikarenakan pertambahan jumlah perjanjian perdagangan bebas (bilateral dan multilateral) antara Indonesia dan negara-negara lain Turunnya kwalitas minyak karena mencampurkan beberapa jenis minyak nilam dari daerah penanaman yang berbeda Kurangnya sistem pendukung usaha yang dibangun Transportasi: Infrastuktur transportasi sangat minim Pasar didominasi oleh kelompok kecil eksportir di Medan yang mengendalikan pasar Faktor-faktor lain: Permintaan minyak nilam yang meningkat di pasar lokal dan internasional Kendali mutu dapat dibangun melalui pemberian merk Ketersediaan peluang pasar yang lebih memilih kwalitas daripada kuantitas (contohnya, aromaterapi) Faktor-faktor lain: Kurangnya infrastruktur pendukung yang dibangun dengan baik (contohnya aliran listrik tidak cukup dan birokrasi yang baik) Kecenderungan penurunan ekonomi global dapat memenuhi permintaan produk minyak nilam Aceh.
Faktor yang paling penting terkait rantai nilai tersebut berhubungan dengan tranportasi produk ke pasar dan sistem pertukaran informasi. Faktor ini akan dibahas di bawah ini. Masalah internal dan eksternal yang berhubungan dengan transportasi adalah masalah utama dalam industri. Jalan, jembatan dan pelabuhan belum dibangun secara layak. Kurangnya infrastruktur transportasi yang dibangun dengan baik menurunkan potensi investasi di Aceh dan meningkatkan biaya produksi bagi pelaku-pelaku dalam rantai nilai. Penanam/penyuling mempunyai kesulitan untuk mengirimkan minyak mereka ke pasar lokal. Daerah pedesaan dan perkotaan belum dihubungkan dengan baik. Eksportir mengalami kesulitan akibat prosedur yang rumit ketika mereka mencoba mengapalkan produk mereka ke pasar internasional. Peningkatan infrastruktur transportasi adalah tanggung jawab utama dari pemerintah. Rekonstruksi setelah tsunami telah meningkatkan infrastruktur dan perhatian pemerintah harus ditujukan kepada pemeliharaan infrastruktur yang ada dan membangun jalan, jembatan dan pelabuhan yang baru. Transportasi minyak nilam ke pasar dapat lebih lanjut ditingkatkan dengan meng-koordinasikan masalah antar pelaku dalam rantai nilai. Masalah ini berkaitan dengan manajemen pengumpulan nilam, penyulingannya dan pengiriman ke pasar. Saat ini penanam/ penyuling dalam rantai nilai masyarakat Aceh tidak dikelola. Kurangnya pengorganisasian membuat petani secara individu tidak mungkin untuk mengakses pasar, membayar biaya transportasi yang mahal dan bernegosiasi dengan perantara untuk harga yang lebih baik. penanam/penyuling dapat berusaha untuk mengatasi keterbatasan mereka dengan mengorganisasi diri mereka sendiri, baik dalam bentuk koperasi maupun perusahaan kecil. Tujuannya ada tiga. Pertama, petani dan penanam dapat meningkatkan kemampuan tawar menawar harga karena jumlah mereka banyak. Kedua, rantai perantara akan lebih pendek karena ada sedikit titik pengumpulan dan pembeli dapat langsung pergi ke koperasi penyuling untuk membeli minyak nilam. Ketiga, pengawasan kwalitas produksi akan lebih mudah untuk dilakukan karena minyak nilam sekarang dapat diberi label menurut lokasi dimana proses penyulingannya dilakukan. Akhirnya, penyulingan dapat bersaing dengan yang lainnya dalam hal jumlah dan kwalitas, yang akan meningkatkan nilai pasar minyak nilam di Aceh secara keseluruhan. Faktor penting kedua yang berhubungan dengan rantai nilai masyarakat Aceh adalah metode pertukaran informasi. Salah satu kelemahan internal yang mengancam industri ini adalah kurangnya kerjasama antar pelaku dalam rantai nilai. Mereka tidak ingin atau tidak dapat berbagi informasi dengan yang lain yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi. Hal ini juga menimbulkan kelemahan lain, seperti kurangnya data yang tersedia
dan kontrol kwalitas serta ketiadaaan sistem yang terpercaya (yang biasanya diterima) untuk kalkulasi biaya. Telah disebutkan di atas bahwa kurangnya informasi tentang harga pasar oleh penanam dapat diatasi dengan peningkatan dan ekspansi teknologi penyebaran informasi. Walaupun begitu, solusi teknologi ini akan menjadi tidak cukup jika para pelakunya tidak memiliki keinginan untuk membagi informasi. Meningkatkan kepercayaan kolektif antar para pelaku dalam rantai industri nilam, khususnya antara pelaku dan penyuling penting untuk mengambil keuntungan dari teknologi komunikasi. Solusi yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan pertukaran informasi adalah menguatkan organisasi pelaku-pelaku produksi nilam yang bermacam-macam (contohnya: koperasi, badan nasional, asosiasi petani). Organisasi ini harus menekankan pada pertukaran informasi antara anggota mereka untuk meningkatkan daya tawar mereka. Dengan mengelola diri mereka sendiri, petani dapat mengumpulkan aset, keahlian dan waktu mereka untuk memenuhi kebutuhan kolektif dan meningkatkan kemampuan menghadapi pelaku lain dalam rantai nilai. Hal ini membuat spekulasi harga pasar mennjadi lebih sulit, menurunkan kisaran fluktuasi harga pasar, dan menstabilkan harga pasar dalam jangka panjang. Akhirnya, harga yang stabil adalah hal yang paling menarik bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai industri nilam di dalam masyarakat Aceh. Bagian ini telah memaparkan faktor-faktor internal dan eksternal yang membentuk prospek masa depan dari industri nilam. Analisis ini menjadi dasar untuk beberapa ide dan kebijakan yang diajukan dalam bagian berikutnya.
Perkebunan nilam di Aceh 6. Rekomendasi
Studi ini memaparkan kesempatan dan halangan berinvestasi di Aceh dengan fokus yang khusus pada industri nilam. Telah dibahas potensi nilam Aceh di pasar (internasional); rincian harganya dan kwalitas dan pengujian fungsi rantai nilai. Masalah utama telah ditekankan pada analisis SWOT dan termasuk kurangnya hubungan komersil antara petani dan pasar; kesenjangan akan keahlian yang dibutuhkan dan pengetahuan teknologi untuk memproduksi minyak nilam yang berkwalitas tinggi; kesulitan- kesulitan dalam menangani sumber alam yang langka, seperti kayu; kurangnya penyebaran informasi dalam rantai nilai; lemahnya dukungan infrastruktur dan terbatasnya akses kredit. Sistem produksi yang terstruktur dan dikelola dengan baik guna untuk meningkatkan kapasitas industri dan meningkatkan akses pasar. Berikut ini adalah beberapa pilihan masukan dan kebijakan yang dapat membantu menguatkan industri nilam di Aceh. 1. Penyebaran informasi: untuk mengatasi kegagalan informasi di antara pelaku yang relevan dalam industri nilam, rantai nilai dapat distrukturisasi dan diringkas dengan meningkatkan penyebaran informasi dalam rantai nilai. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengatasi kurangnya informasi tentang harga pasar. Penanam dan penyuling harus sadar akan manfaat teknologi informasi yang baru - telepon genggam, internet, media sosial, dll - untuk meningkatkan kemampuan mereka melakukan bisnis dan mengatasi kurangnya informasi. Penanam akan bisa merespon lebih cepat sinyal-sinyal pasar dan sehingga mereka dapat menyesuasikan strategi pasar mereka. 2. Infrastruktur Informasi: industri harus meningkatkan usahanya dalam membangun sistem informasi yang tersentralisasi yang terpercaya dalam informasi pasar dan biaya penghitungan harga. Hal ini diharapkan akan membantu faktor-faktor lain untuk mendukung sistem, seperti: ~ Penanam dapat didukung dengan membangun koperasi, asosiasi, atau kelompok lain yang akan meningkatkan pengaruh mereka di pasar lokal dan menguatkan kepercayaan antara mereka. ~ Kemitraan antar pelaku-pelaku yang berbeda dalam rantai nilai dapat dikembangkan melalui kontrak jangka panjang, sistem kendali mutu dan dukungan (finansial). ~ Pemerintah dapat memfasilitasi penyebaran informasi dengan meningkatkan system biaya penghitungan harga biaya dan kemudian membantu membentuk sistem informal tentang harga minimum. DAI saat ini bekerja pada sistem koordinasi dengan seluruh pelaku industri.
3. 4. 5. 6. Membangun Kapasitas: Meningkatkan keahlian dan keterampilan berteknologi penanam dan penyuling melalui pelatihan dan penyampaian pengetahuan. Untuk menjembatani kesenjangan keahlian pada industri nilam di Aceh, penyediaan pelatihan keahlian harus digabungkan dengan kebutuhan industri. Pelatihan dapat difokuskan pada peningkatan keahlian penanaman dan keterampilan berteknologi, tetapi juga harus mencakup bidang lain seperti pemasaran, pemberian merk dan seterusnya. Hal ini berarti seluruh pelaku dalam industri harus mempunyai pemahaman umum tentang bidang mana yang membutuhkan keahlian tambahan. Peningkatan keahlian yang dibutuhkan dan kepiawaian harus diimbangi dengan kerjasama dengan Pemerintah yaitu mengekspansi program Penyuluh - dan pelaku-pelaku dalam rantai nilai. Produsen harus mengundang tenaga ahli dari luar daerah untuk kebutuhan pelatihan keahlian dan pembeli yang berminat dapat mendukung komitmen dalam menyampaian teknologi dan keterampilan. Kemitraan Strategis: Membantu kewirausahaan dengan memudahkan lingkungan usaha untuk industri nilam. Ini tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak mengandalkan dukungan sektor pelayanan, contohnya, transportasi, pelabuhan, sektor perbankan, listrik, dan lain- lain. Kemudian, Pemerintah Aceh dapat membuat kewirausahaan dan sektor pelayanan pendukung sebagai hal utama dengan meningkatkan usahanya untuk membuat akses petani dan penyuling mendapatkan kredit, melanjutkan pengembangan Zona Perdagangan Bebas di Sabang dan mengelola kembali peraturan dan insentif (pajak) pada industri. Lebih jauh lagi, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi kemampuan petani/penyuling untuk mengelola diri mereka sendiri contohnya dengan mendukung legalisasi/registrasi koperasi dan UKM dan pelurusan peraturan usaha dengan membuatnya menjadi memenuhi syarat untuk dukungan (finansial). Alternatif yang Ramah Lingkungan: Mengurangi ketergantungan penggunaan kayu sebagai bahan bakar. Pemerintah dan industri nilam dapat meningkatkan usaha mereka untuk menurunkan jumlah kayu yang digunakan dalam proses penyulingan. Mereka dapat melakukannya dengan memfasilitasi penggunaan teknologi yang biayanya lebih efektif (contohnya pipa air) atau dengan mendukung menggunaan sumber bahan bakar alternatif (contohnya minyak, gas, listrik) melalui subsidi. Peningkatan Mutu: Untuk mengakses peluang pasar, parfum atau aromaterapi yang baik dan mewah, industri harus fokus pada pembangunan sistem kendali mutu dan mendukung sertifikasi minyak nilam.
7. Peningkatan Jumlah: Volume produksi yang meningkat dibutuhkan untuk menstabilkan pasar minyak nilam. Volume produksi di daerah lain di Indonesia telah melebihi produksi di Aceh, walaupun begitu, kebutuhan untuk memenuhi permintaan global masih belum cukup. Minyak nilam Aceh perlu diintegrasikan dan diperkuat di seluruh Indonesia, terutama nilam dengan tingkat rendah sampai menengah. Sistem koordinasi tingkat nasional dibutuhkan dan hal ini dalam kepentingan produksen Aceh untuk mendukung inisiatif tingkat nasional seperti yang dimulai DAI, Bank Indonesia, asosiasi petani, dan lain-lain.
Daun nilam Referensi dan Lampiran
Buku, Artikel Jurnal dan Tesis Aceh Green Secretariat. 2008. Green Economic Development and Investment Strategy for Aceh, Indonesia. Dokumen kebijakan. Juli 2008. AFEP. 2008. Draft Aide-Memoire. Memo internal. Third World Bank Supervision Mission, Februari 2008. Banda Aceh: Aceh Forest Environment Project. Affandi, A.S. 2011. 2010, Tahun Kelanjutan Perdagangan Bebas dan Skema Rejim Neoliberal. Institute for Global Justice, 13 Januari 2011. URL: Auld, G. 2010. "Assessing Certification As Governance: Effects and Broader Consequence for Coffee", The Journal of Environment Development, vol. 19 BIPA. 2010. Tatacara Permohonan Penanaman Modal. Dokumen kebijakan. Agustus 2010. Banda Aceh: Badan Investasi dan Promosi Aceh. BKPM. 2009. Head of BKPM Regulation no.12/2009. Dokumen Kebijakan. Banda Aceh: Badan Koordinasi Penanaman Modal. BPS. 1980-2010. Aceh Dalam Angka. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik. CSIRO. 2008. Policy Note: Environmental Management for a Sustainable Economic Development Strategy for Nanggroe Aceh Darussalam. Dokumen kebijakan. Maret 2007. Canberra: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. DAI. 2009. "Indonesian Essential Oil Industry and the role of DAI", Presentation at International Seminar on Essential Oil (ISEO), 26-28 Oktober 2009. Bogor: Dewan Atsiri Indonesia. Guenther, E. 1948. The Essential Oils - Vol 3: Individual essential oils of the plant families Rutaceae and Labiatae. New York: Van Nostrand. Feintrenie, L.; S. Schwarze; P. Levang. 2010. "Are Local People Conservationists? Analysis Of Transition Dynamics From Agroforests To Monoculture Plantations In Indonesia" dalam Ecology and Society, vol. 15, no 4. 2010. IAL Consultants. 2007. An Overview of the Global Flavours and Fragrances Market. Press Release. 16/04/2007. London: IAL Consultants. ICIS. 2003. "Patchouli Oil Shows Upward Pricing Pressure in F&F Market" dalam ICIS News 02/06/2003. IFC. 2006. Aceh Palm Oil: value chain analysis. Makalah International Finance Corporation. Agustus 2006. Jakarta: World Bank.
ISEAS. 2003. Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of South East Asian Studies. Singapore: National University of Singapore. Jafar, M. 2009. Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis Master Universitas Diponegoro. Martinez, M.G. 2004. " Impact of Organic Product Certification Legislation On Chile Organic Exports", Food Policy, vol. 29, no.1 McCarthy, J.F. 2005. "Between Adat and State: Institutional Arrangements on Sumatra's Forest Frontier" dalam Human Ecology, vol. 33, no. 1, Februari 2005 Muragan, R.; C. Livingstone. 2010. "Origin of the name 'patchouli' and its history" dalam Current Science, vol. 99, no 9, November 2010. Mustakim, M.K. 2008. Patchouli Oil Extraction By Using Hydro Distillation (Lab Scale). Tesis BA untuk Faculty of Chemical and Natural Resources Engineering Technology, Mei 2008. Kuala Lumpur: University Malaysia Pahang. Näf F.; et al. 1981. Chim. Acta, vol. 64, no 5. Noordwijk, M.; E. Mulyoutami; N. Sakuntaladewi; F. Agus. 2008. Swiddens in transition: shifted perceptions on shifting cultivators in Indonesia. Occasional Paper no 9. 2008. Nairobi: World Agroforestry Centre. Nunyani, Y.; Emmyzar; Wiratno. 2005. "Budidaya Tanaman Nilam" dalam Sirkuler, no 12. Bogor: Balai Penelitian Tanaman Rempah Dan Aromatik. Padoch, C.; M. Pinedo-Vasquez. 2010. "Saving Slash-And-Burn To Save Biodiversity" dalam Biotropica, vol. 42, no 5. Peak Indonesia. 2009. Study Market Opportunities on Several Potential Commodities in Aceh Jaya. Laporan konsultan untuk Caritas Czech Republic. Banda Aceh: Caritas Czech Republic. PST. 2008. Perhitungan Perekonomian Usaha Minyak Nilam. Technology R&D Series, Mei 2008. Lampung: Patchouli Sumatra Technology. Raghu, C. 2006. Economics of production and marketing of patchouli in North Karnataka. Tesis MA untuk Jurusan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. April 2006. Siapno. J.A. 2002. Gender, Islam, nationalism and the state in Aceh: the paradox of power, co-optation and resistance. London: RoutledgeCurzon. Sostrohomitjojo, H. 2009. "The prospect of Indonesian essential oils", Presentasi pada International conference on Science & Technology yang pertama di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 26/02/2009. URL:
Tekriwal, S. 2009. "Naturals in Indonesia". Presentasi pada IFEAT Conference, Shanghai, Oktober 2009. Trifilief, E. 1980. "Isolation Of The Postulated Precursor Of Nor Patchoulenol In Patchouli Leaves" dalam Phytochemistry, no 19. USAID. 2007. Jobs for the 21st Century: Indonesia Assessment. Laporan USAID Asia and Near East Bureau. Maret 2007. Banda Aceh: USAID. Vijayakumar, K. "Best Practices of Essential Oil Production System", Presentasi pada International Seminar on Essential Oil (ISEO), 26-28 October 2009. World Bank. 2008. The Impact Of The Conflict, The Tsunami And Reconstruction On Poverty In Aceh: Aceh Poverty Assessment 2008. Jakarta: World Bank. World Bank. 2009. Aceh Growth Diagnostic: Identifying The Binding Constraints To Growth In A Post-conflict And Post-disaster Environment. Laporan World Bank. Juli 2009, Jakarta: World Bank. Yuhono, J.T.; S. Suhirman. 2007. "Strategi Peningkatan Rendemen Dan Mutu Minyak Dalam Agribisnis Nilam" dalam Perkembangan Teknologi Tanaman Rempah Dan Obat, vol.19, no. 1, Juni 2007. Artikel Berita, Website dan Blog Anshar, M. 2009. "Tuntaskan Reintegrasi" dalam Serambi, 07/08/2009. URL: BEI. 2006. "The Export Market For Patchouli Oil Is As Fragrant As Its Aroma" dalam Bio Engineering Institute (BEI) News, vol. 5, no. 33, September-Oktober 2006. Bisnis Indonesia. 2008. "Eksportir Sulit Penuhi Permintaan Nilam" dalam Bisnis Indonesia 28/11/2008. URL: Jakarta Post. 2007. "Aceh to implement logging moratorium" dalam The Jakarta Post 17/03/2007. Jakarta Post. 2009. "Illegal logging continues in Aceh despite moratorium" dalam The Jakarta Post 27/10/2009. Kompas. 2010. "Taktik Dagang: Sertifikasi Bukan Demi Lingkungan, Tetapi Bisnis" dalam Kompas 28/02/2010. URL: Munthe, M.G. 2010. "Pemerintah Pilih Daerah Penggerak Koperasi Terbaik" dalam Bisnis Indonesia Online 17/06/2010. URL:
NDY. 2009. "Partai Lokal di Aceh Siapkan Konsep" dalam Kompas 19/03/2009. URL: 2011. "Infrastruktur Belum Memadai, Inflasi Luar Jawa Lebih Tinggi" dalam OkeZone website 26/01/2011. URL: Rafiie, A. 2010. "Stagnan Ekonomi Aceh Tahun 2010" dalam Serambi 12/01/2010. URL: Saputra, H. 2010. "Korban Tsunami Aceh Masih Tinggal Di Barak Pengungsian" dalam Media Indonesia 31/10/2010. URL: SWA Sembada. 2009. "Mencari Solusi Di Tengah Gencetan Kendala Ekspor" dalam SWA Sembada 29/10/2009. URL: VivaNews. 2010. "Angka Kemiskinan Di Provinsi Papua 34,8 Persen, Sedangkan VivaNews website 1/12/2010. URL: Aceh 20,98 Persen" dalam Walker, T.G. 1969. "The Structure And Synthesis Of Patchouli Alcohol" dalam Manufacturing Chemist And Aerosol News. Waspada. 2007. "Aceh Gelar Kongres Bahasa Daerah" dalam Waspada 6/11/2007. URL: Waspada. 2009. "BKRA: Tak Ada Lagi Pengungsi Tsunami Yang Tinggal Di Barak" dalam Waspada 7/11/2009. URL: Waspada. 2010. "Kredit Bermasalah Banyak di Aceh" dalam Waspada 30/12/2010, Wortham, R. 2010. "A gendered look a disaster response and recovery: post- dalam tsunami Aceh, Indonesia" WhyDev.org 07/06/2010. URL: Wawancara Ir. Fitri Agustiyono, Konsultan Produksi bidang desain penyulingan, interview diadakan di Banda Aceh pada tanggal 9 dan 11 Februari 2011. Mr. Dede Anom Sasrudi, Manajer Produksi bidang desain penyulingan, interview diadakan pada tanggal 11 Februari 2011.
Lampiran 1. Peta Aceh
Lokasi: Didirikan: Tanggal penting: Ibukota: Gubernur: Luas: Populasi: 167 Kepadatan: Kabupaten: Kotamadya: Kecamatan: Desa: Kelompok etnis: Agama: Bahasa: 169 168 1º 40' - 6º 30' N, 94º 40' - 98º 30' W UU RI No. 24/1956, UU RI No. 44/1999, UU RI No. 18/2001, UU RI No. 11/2006 (UUPA atau LoGA) 7 Desember 1959 (hari jadi), 4 Desember 1977 (GAM dideklarasikan), 15 Agustus 2006 (perjanjian damai) Banda Aceh (dulu Koeta Radja) drh. Irwandi Yusuf, M.Sc. 55.390 km² 2.621.271 (1980), 2.903.425 (1990), 3.409.900 (2000), dan 4.486.570 (2010) 75,96/km² 18 5 227 5.862 Aceh (50,32%), Jawa (15,87%), Gayo (11,46%), Alas (3,89%), Singkil (2,55%), Simeulue (2,47%), Batak (2,26%), Minangkabau (1,09%), others (10,09%) Islam (99,85%), Kristen (0,15%) Aceh, Tamiang, Gayo, Alas, Kluet, Jamee, Pakpak, Singkil, Sigulai, Lekon, Devayan, Haloban, Nias, Bahasa Indonesia (bahasa resmi). 167 BPS, 1980-2010. 168 Institute of South East Asian Studies, (ISEAS), 2003. "Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Singapore". 169 Waspada, 2007. "Aceh Gelar Kongres Bahasa Daerah", 6 November 2007,
I b u k o t a p r o v i n s i * * K o t a m a d y a U U U n d a n g - U n d a n g = C a t a t a n : S u b u l u s s a l a m * * P i d i e J a y a S a b a n g * * B e n e r M e r i a h N a g a n R a y a G a y o L u e s A c e h T a m i a n g A c e h J a y a A c e h B a r a t D a y a L a n g s a * * L h o k s e u m a w e * * S i m e u l u e B i r e u e n S u b u l u s s a l a m M e u r e u d u S a b a n g R e d e l o n g S i m p a n g T i g a S u k a M a k m u e B l a n g k e j e r e n K a r a n g B a r u C a l a n g B l a n g p i d i e L a n g s a L h o k s e u m a w e S i n a b a n g B i r e u e n 6 7 3 1 6 . 1 3 2 8 5 8 . 3 0 6 4 7 . 1 2 1 . 8 7 0 1 3 8 6 7 0 . 7 9 5 9 2 . 2 5 0 9 9 2 . 7 6 8 9 2 . 1 2 5 9 9 1 . 1 4 8 9 0 4 . 1 7 0 5 0 4 . 8 0 2 7 9 . 3 8 9 0 2 4 . 1 . 3 9 1 , 0 0 1 . 0 7 3 6 0 , 1 1 8 0 0 , 1 . 4 5 4 0 9 , 3 3 6 3 7 2 . , 5 7 1 9 5 8 . , 1 . 9 5 6 7 2 , 3 8 1 2 9 9 . , 1 . 4 9 0 6 0 , 2 6 2 4 1 , 1 8 1 , 0 6 2 . 1 2 5 , 1 2 1 . 9 0 1 , 2 1 4 8 3 9 , 1 2 3 7 5 , 2 5 9 7 2 , 8 3 8 1 , 4 1 , 2 3 1 3 9 2 , 1 2 8 2 7 , 2 0 , 1 7 8 4 5 2 , 5 6 7 4 5 , 9 4 1 , 7 0 3 7 7 8 , 2 0 4 6 2 , A c e h S i n g k i l U U n o 0 8 / 2 0 0 7 . P i d i e U U n o 0 7 / 2 0 0 7 . A c e h B e s a r U U n o 3 7 / 2 0 0 0 . A c e h T e n g a h U U n o 4 1 / 2 0 0 3 . A c e h B a r a t U U n o 0 4 / 2 0 0 2 . A c e h T e n g g a r a U U n o 0 4 / 2 0 0 2 . A c e h T m u r i U U n o 0 4 / 2 0 0 2 . A c e h B a r a t U U n o 0 4 / 2 0 0 2 . A c e h S e l a t a n U U n o 0 4 / 2 0 0 2 . A c e h T m u r i U U n o 0 3 / 2 0 0 1 . A c e h U t a r a U U n o 0 2 / 2 0 0 1 . A c e h B a r a t U U n o 4 8 / 1 9 9 9 . A c e h U t a r a U U n o 4 8 / 1 9 9 9 . 0 2 / 0 1 / 2 0 0 7 0 2 / 0 1 / 2 0 0 7 2 1 / 1 2 / 2 0 0 4 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3 0 2 / 0 7 / 2 0 0 2 1 0 / 0 4 / 2 0 0 2 1 0 / 0 4 / 2 0 0 2 1 0 / 0 4 / 2 0 0 2 1 0 / 0 4 / 2 0 0 2 2 1 / 0 6 / 2 0 0 1 2 1 / 0 6 / 2 0 0 1 0 4 / 1 0 / 1 9 9 9 0 4 / 1 0 / 1 9 9 9 170 BPS, 2010. Disusun dari Sensus Nasional 2010. A c e h S i n g k i l S i n g k i l 1 0 2 2 1 3 . 2 . 1 8 5 0 0 , 4 6 7 8 , A c e h S e l a t a n U U n o . 1 4 / 1 9 9 9 2 0 / 0 4 / 1 9 9 9 A c e h T e n g g a r a K u t a c a n e 1 7 8 8 5 2 . 4 2 3 1 , 4 1 . 4 2 2 7 , A c e h T e n g a h U U n o 0 4 / 1 9 7 4 . 0 4 / 0 6 / 1 9 7 4 A c e h S e l a t a n T a p a k t u a n 2 0 2 0 0 3 . 4 9 4 6 0 0 . , 4 0 8 4 , U U n o 2 4 / 1 9 5 6 . 2 9 / 1 2 / 1 9 5 6 A c e h T e n g a h T a k e n g o n 1 7 5 3 2 9 . 4 3 1 8 3 9 . , 4 0 6 0 , U U n o 2 4 / 1 9 5 6 . 2 9 / 1 2 / 1 9 5 6 P i d i e S i g l i 3 7 8 2 7 8 . 3 0 8 6 9 5 . , 1 2 2 5 4 , U U n o 2 4 / 1 9 5 6 . 2 9 / 1 2 / 1 9 5 6 B a n d a A c e h * 2 2 4 2 0 9 . 6 4 0 0 , 3 5 0 3 2 7 . , U U n o 2 4 / 1 9 5 6 . 2 9 / 1 2 / 1 9 5 6 A c e h U t a r a L h o k s u k o n 5 2 9 7 4 6 . 3 4 7 7 9 2 . , 1 5 2 3 2 , U U n o 2 4 / 1 9 5 6 . 2 9 / 1 2 / 1 9 5 6 A c e h T m u r i I d i R a y e u k 3 5 9 2 8 0 . 6 2 8 6 0 1 . , 5 7 , 1 6 U U n o 2 4 / 1 9 5 6 . 2 9 / 1 2 / 1 9 5 6 A c e h B e s a r J a n t h o 3 5 0 2 2 5 . 2 6 8 6 0 0 . , 1 3 0 3 9 , U U n o 2 4 / 1 9 5 6 . 2 9 / 1 2 / 1 9 5 6 A c e h B a r a t M e u l a b o h 1 7 2 8 9 6 . 2 9 2 7 9 5 . , 5 9 0 5 , U U n o 2 4 / 1 9 5 6 . 2 9 / 1 2 / 1 9 5 6 K o t a m a d y a K a b u p a t e n / I b u k o t a P o p u l a s i 1 7 0 ( k m L u a s ² ) ( p e r k m K e p a d a t a n ² ) K a b u p a t e n I n d u k H u k u m D a s a r H a r i J a d i K a b u p a t e n d a n K o t a m a d y a d i A c e h :
Lampiran 2. Daftar Hukum dan Peraturan Terkait Investasi Hukum dan Peraturan Terkait Investasi UU no 01 th 1967 Tentang Penanaman Modal Asing UU no 01 th 1967 Tentang Penanaman Modal Asing UU no 05 th 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal UU no 06 th 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri UU no 12 th 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan UU no 6 th 1968 UU no 08 th 1995 Tentang Pasar Modal UU no 32 th 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi PP no 10 th 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi PP no 20 th 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing PP no 83 th 2001 Tentang Perubahan Atas PP no 20 th 1994 PP no 36 th 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan PP no 19 th 1988 Tentang Perubahan Atas PP no 36 th 1977 PP no 35 th 1996 Tentang Perubahan Atas PP no 36 th 1977 Qanun no 5 th 2009 Tentang Penanaman Modal Keppres no 12 th 1999 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Keppres no 41 th 1996 Tentang Kawasan Industri Keppres no 73 th 2000 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Keppres no 96 th 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal Keppres no 118 th 2000 Tentang Perubahan Atas Keppres no 96 th 2000 Keppres no 119 th 2001 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Perpres no 27 th 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepkabkpm no 21SK1998 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tertentu Kepada Gubernur Kepkabkpm no 38SK1999 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Kepmeneginvest no 15SK1993 Tentang Tata Cara Permohonan PMDN Dan PMA PP no 08 th 2004 Tentang Perubahan Atas PP no 01 th 1998
Terkait Transportasi PP no 17 th 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut PP no 51 th 2002 Tentang Perkapalan PP no 69 th 2001 Tentang Kepelabuhan PP no 37 th 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan Kepmenperindag no 556MPPKep101999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepmentamb no 2202.K201M.PE1994 Tentang Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan Penanaman Modal Asing Atau Pananaman Modal Dalam Negeri Di Bidang Pertambangan Terkait Perpajakan PP no 12 th 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PP no 07 th 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP no 12 th 2001 PP no 39 th 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam PP no 13 th 2001 Tentang Penundaan Kembali Berlakunya PP no 39 th 1998 Kepmenkeu no 219KMK.011995 Tentang Tata Laksana Pabean Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Dari Dan Ke Pergudangan Kawasan Berikat
Lampiran 3. Ringkasan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Berikut ini adalah ringkasan cara memperoleh semua izin yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan aktifitas investasi di Aceh. Ini adalah ringkasan disusun Badan Investasi dan Promosi Aceh (BIPA) berdasarkan peraturan nasional dan lokal yang berlaku di Aceh (lihat Lampiran 2 di atas). 171 A. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 1. Pendaftaran Penanaman Modal a.Permohonan disampaikan ke kantor PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya. b.Permohonan dapat diajukan oleh Pemerintah Negara lain, WNA dan Badan Usaha Asing atau bersama warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dan perseorangan WNI. c.Permohonan Pendaftaran dengan menggunakan hardcopy atau softcopy formulir lampiran I (lihat lampiran 5) dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon Indonesia lainnya. ~ Surat Instansi Pemerintah Negara yang bersangkutan ~ Copy Paspor untuk Warga Asing ~ Copy Anggaran Perusahaan bahasa Inggris/lndonesia Copy KTP untuk Warga Indonesia ~ Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada) beserta sertifikat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk permohonan Badan Usaha Indonesia ~ Copy NPWP untuk permohonandari Warga Indonesia/Badan Usaha Indonesia ~ Jika belum ada badan atau Direksi yang legal, permohonan cukup ditandatangani di atas materai ~ Surat kuasa asli bermaterai cukup dari Direksi bila mewakili perusahaan 171 BIPA, 2010.
Izin Prinsip Penanaman Modal Permohonan izin prinsip PMA disampaikan ke PTSP BKPM dengan melampirkan: a. Bukti diri pemohon ~ Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran ~ Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya ~ Copy akta pendirian perusahaan (termasuk perubahannya jika ada) dan sertifikat Perusahaan dari Menteri Hukum tentang permohonan Unit Usaha di Indonesia dan HAM ~ Copy NPWP b. Keterangan rencana kegiatan ~ Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan-baku dan diagram alir (flow chart) ~ Uraian kegiatan usaha sektor jasa (jika ada) c. Surat Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait, bila disyaratkan d. Surat Kuasa asli bermaterai cukup dari Direksi bila mewakili Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Permohonan izin prinsip perluasan diajukan ke BKPM dengan melampirkan: a. Copy izin usaha b. Copy akta pendirian dan perubahannya beserta pengesahan Departemen Hukum dan HAM dan rencana kegiatan (flow chart/uraian kegiatan) c. Copy izin prinsip dan perubahannya d. Copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang terbaru e. Surat kuasa bermaterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan Permohonan disampaikan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM menggunakan Formulir Lamp. V (Hard Copy/ Soft Copy)
Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal a. Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat melakukan perubahan jenis bidang usaha mereka, penyertaan modal dalam perseroan dan jangka waktu penyelesaian proyek. b. Perubahan penyertaan dalam modal perseroan perusahaan harus memiliki izin prinsip perubahan penanaman modal (persentase, nama dan Negara asal pemilik modal asing) c. Permohonan izin prinsip perubahan penanaman modal dengan melampirkan; ~ Copy Izin Prinsip Penanaman Modal ~ Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya ~ Untuk perubahan Badan Usaha (Jenis dan Kapasitas produksi) dilengkapi dengan uraian proses produksi yang menerangkan bahan- bahan dan flowchart produksi serta rekomendasi dari instansi pemerintah terkait. ~ Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase) harus melengkapi; ~ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ~ Bukti diri pemegang saham baru ~ Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan ~ Copy Laporan LKPM ~ periode terakhir. d.Permohonan izin prinsip perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya dengan menggunakan formulir lampiran IX (Hard Copy/ Soft Copy).
Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing a.Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar sektor keuangan wajib memperoleh izin dari PTSP BKPM b.Permohonan izin KPPA diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Model KPPA c. Izin KPPA diterbitkan dalam bentuk Izin yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk, dengan tembusan kepada instansi terkait dan menggunakan formulir lampiran XI. Izin Usaha a. Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial perusahaan harus memperoleh Izin Usaha kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. b. Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, perusahaan harus memperoleh Izin Usaha Perluasan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan sektoral. c. Perusahaan penanaman modal dalan negeri yang tidak memerlukan fasilitas diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha pada saat melakukan produksi komersial. d. Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin usaha (merger)langsung mengajukan permohonan izin usaha penggabungan perusahaan dengan Lampiran XVI-B: Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal e. Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam izin usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan. f. Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. g. Permohonan izin usaha diajukan kepada PTSP yang menerbitkan izin pendaftaran/izin prinsip/izin prinsip perluasan/izin usaha.
h. Atas dasar surat persetujuan/surat perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Perka No.12 tahun 2009, permohonan diajukan kepada PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM sesuai kewenangannya, untuk yang berlokasi di luar kawasan industri menggunakan formulir lampiran XIII dan yang berlokasi didalam kawasan industri menggunakan formulir lamp. XIV (Hard Copy/ Soft Copy) (lihat Lampiran 5). I. Lampiran XIII dan XIV: Permohonan izin usaha dikawasan atau diluar kawasan industri; - Laporan hasil pemeriksaan proyek (LHP) untuk izin usaha atau izin usaha perluasan yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan Copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Copy pendaftaran/izin prinsip/izin prinsip perluasan/SPPP/izin usaha dan surat persetujuan perluasan penanaman modal Copy NPWP Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama; Copy sertifikat hak atas tanah akta jual beli oleh PPAT atau Copy perjanjian sewa menyewa tanah Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan; Copy IMB atau Copy Jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan Copy izin gangguan (UUG/HO) atas SITU bagi yang berlokasi diluar kawasan industri Copy LKPM periode terakhir Copy Amdal atau UKL, UPL Persyaratan lain sesuai peraturan Instansi terkait/daerah setempat Surat kuasa asli bermaterai cukup dari Direksi bila mewakili perusahaan
j. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) menggunakan formulir lampiran XV (Hard Copy/ Soft Copy) dengan dilengkapi persyaratan; - Akta pendirian perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan Departemen Hukum dan HAM Dokumen pernyataan Keputusan RUPS dan akta merger yang telah disetujui menteri Hukum dan HAM Copy izin usaha, izin prinsip/surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya Copy Laporan LKPM periode terakhir Surat kuasa asli bermaterai cukup dari Direksi bila mewakili perusahaan. k. Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam izin usaha selain yang tercantum dalam izin usahanya meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin, perusahaan harus melaporkan perubahan dengan mengajukan surat permohonan dan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan. l. Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam izin usaha selain Izin Usaha Perubahan perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan surat pemberitahuan, sehingga PTSP menerbitkan surat telah mencatat perubahan. B. Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal 1. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan a. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal baik dari PTSP-BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP-PDKPM diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir lampiran XVII dan mengisi daftar mesin, dengan melengkapi persyaratan: Softcopy dan hard copy Daftar mesin berdasarkan modul investor BKPM Akta pendirian perusahaan dan perubahannya dan sertifikat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk permohonan Badan Usaha di Indonesia Copy NPWP yang dimiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P).
Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus untuk industri pengolahan; Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip penanaman modal. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan. Surat rekomendasi dari instansi teknis bagi perusahaan pertambangan dan penunjang pertambangan serta dari Kepala Otoritas di Asahan untuk mesin yang didapatkan dari PT. INALUM. Data teknis atau brosur mesin Copy Izin prinsip penanaman modal Adanya kontrak kerja dengan pemilik kuasa pertambangan (KP) khusus bagi penunjang pertambangan disertai rekaman kuasa pertambangan (KP) Copy laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir; Surat kuasa bermaterai cukup dari Direksi bila mewakili perusahaan. Persetujuan fasilitas untuk impor mesin berlakunya selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan b. Perubahan /Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin Permohonan perubahan/penambahan fasilitas bea masuk atas impor mesin bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat surat persetujuan fasilitas bea masuk, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir lampiran XIX dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. b. Alasan perubahan atau penambahan fasilitas atas impor mesin; Hardcopy dan soft copy daftar mesin (berdasarkan Modul investor BKPM); Copy Akta Pendirian Perusahaan (termasuk perubahannya) dan sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi untuk memohon Unit Usaha di Indonesia Copy NPWP untuk permohonan dari Warga dan Lembaga Indonesia dilengkapi diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan; Nomor induk kepabeanan (NIK); Angka pengenal impor (API/APIT/API-P); Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi diagaram alir (flow chart) khusus industri pengolahan; Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip penanaman modal; Data teknis atau brosur mesin; Copy Izin prinsip penanaman modal Adanya kontrak kerja dengan c. d. e. f. g. h. I. j.
k. l. m. pemilik kuasa pertambangan (KP) khusus bagi penunjang pertambangan disertai copy KP; Copy laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir; Surat persetujuan keringanan /pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki Laporan penjelasan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti- bukti berupa semua pemberitahuan impor barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Surat kuasa bermaterai cukup dari Direksi bila mewakili perusahaan. n. Surat persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. c. Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin a. Permohonan persetujuan perpanjangan waktu pengimporan mesin bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat surat persetujuan fasilitas bea masuk, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir lampiran XXI dilengkapi persyaratan sebagai berikut: - Alasan perpanjangan waktu untuk impor mesin; - Copy surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor mesin; - Alasan perpanjangan waktu pengimporan; - Copy pemberitahuan impor barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Surat kuasa bermaterai cukup dari Direksi bila mewakili perusahaan. b. Surat persetujuan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja. d. Pemindahtanganan barang modal Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan mesin dan/atau barang dan bahan harus berpedoman pada peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 2. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan a. Pemohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan atas impor mesin diajukan ke PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir lampiran XXIII. Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri (30% komponen dalam negeri), diberikan fasilitas untuk kebutuhan 4 (empat) tahun sekaligus dan tidak dapat diperpanjang. Permohonan persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal, dengan dilengkapi
persyaratan: a. Hard copy dan soft copy daftar barang dan bahan (berdasarkan modul investor BKPM); b. Copy NPWP untuk permohonan dari warga dan lembaga Indonesia c. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak; d. Nomor induk kepabeanan (NIK); e. Angka pengenal impor (API/APIT/API-P); f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi diagram alir/flow chart khusus bagi industri pengolahan; g. Kalkulasi penggunaan barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama; h. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan; i. Copy pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri; j. Surat rekomendasi dari kepala Otoritas di Asahan untuk bahan baku/penolong untuk PT.Indonesia Asahan Alumanium (INALUM); k. Data teknis atau brosur barang dan bahan; I. Copy surat persetujuan fasilitas keringanan /pembebasan bea masuk impor mesin m.Copy izin Prinsip Penanaman Modal; o. Copy laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir; p. Surat kuasa bermaterai cukup dari Direksi bila mewakili perusahaan. Surat Persetujuan Impor Barang dan Bahan berlaku selama 7 (tujuh) tahun b. Perubahan/penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan a.Permohonan persetujuan perubahan/penambahan fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Lampiran XXV, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: Alasan perubahan atau penambahan fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan; Copy pemberitahuan impor barang (PIB) untuk barang dan bahan yang sudah direalisasi atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri; - Copy Surat Persetujuan (SP) fasilitas bea masuk atas impor mesin; - Copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; - Surat Kuasa bermaterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan. b.Surat Persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
c. Perpanjangan Waktu Pengimporan a.Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas bea masuk atas impor Barang dan bahan, apabilabelum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat diperpanjangan waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas barang dan bahan; b.Permohonan persetujuan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat surat persetujuan fasilitas penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM dengan menggunakan formulir Lampiran XXVII dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: Copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; - Copy Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk - Alasan perpanjangan waktu pengimporan; -Copy pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk barang dan bahan atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri; Surat Kuasa bermaterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan. c.Surat persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja. 3. Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan a. Perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan. b. Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi perusahaan penanaman modal, wajib pajak dalam negeri perseroan terbatas dan koperasi diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Lampiran XXIX dengan dilengkapi persyaratan: - Copy akta pendirian perusahaan (termasuk perubahannya) dan sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi unutk memohon Unit Usaha di Indonesia; Copy NPWP untuk permohonan dari warga atau lembaga Indonesia; Copy Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha/bentuk perizinan lainnya dari instansi teknis. Surat Kuasa bermaterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan.
c. Surat usulan fasilitas Pajak Penghasilan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
4. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) a. Perusahaan penanaman modal yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan barang, dan bahan untuk dipergunakan sendiri atau untuk mendukung proses produksi harus memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). b. Permohonan untuk memperoleh API-P diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Lampiran XXXI untuk API-P dan Lampiran XXXII untuk kartu API-P. c. Permohonan untuk memperoleh API-P menggunakan formulir Lampiran XXXI dilengkapi dengan persyaratan: - Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi; Copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kelurahan setempat; Copy Pendaftaran/lzin Prinsip Penanaman Modal/surat persetujuan yang dimiliki; Copy Izin Usaha yang dimiliki; - Copy NPWP Perusahaan/NPWP pengurus/Direksi Perusahaan; - Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); - pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah 2 (dua) lembar ukuran 3x4. Copy Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku/KTP bagi WNI; Surat kuasa bermeterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan. d. API-P diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja e. API-P berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. f. Perusahaan pemilik API-P wajib melakukan pendaftaran ulang di PTSP- BKPM setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan dan pendaftaran ulang dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah masa berakhirnya izin. g. Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API-P harus mengajukan permohonan perubahan API. h. Permohonan perubahan API-P diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P dilengkapi dengan persyaratan: - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) asli; - surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu API-P lama hilang; Copy akta pendirian perusahaan (termasuk perubahannya) dan sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi untuk memohon Unit Usaha di Indonesia
Copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kelurahan setempat; - Copy Pendaftaran/lzin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki; - Copy Izin Usaha yang dimiliki; - Copy NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili; - Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); - pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah 2 (dua) lembar ukuran 3x4. Copy Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pekerja asing - Copy KTP bagi WNI - Surat kuasa bermeterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan. I. API-P diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja dan berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan selama masih menjalankan usahanya. 5. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) a. Perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) b. Permohonan pengesahan RPTKA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA Lampiran XXXIII, dengan dilengkapi persyaratan: -Copy Pendaftaran Penanaman modal/lzin Prinsip Penanaman modal/lzin Usaha yang dimiliki; -Copy akta pendirian perusahaan (termasuk perubahannya) dan sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi untuk memohon Unit Usaha di Indonesia -Copy keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah (kelurahan) setempat; - Copy bagan struktur organisasi perusahaan; -Surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan; - Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ; -Surat rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal - Surat Kuasa bermeterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan c. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
d Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA. e. Perubahan RPTKA meliputi perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga kerja asing diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA lampiran XXXIII f.Perpanjangan RPTKA diajukan kepada PTSP-BKPM apabila lokasi kerjanya lintas provinsi atau kepada PTSP-PDPPM apabila lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi dengan menggunakan formulir RPTKA. g. Permohonan perubahan atau perpanjangan RPTKA dilengkapi persyaratan sebagaimana persyaratan API-P ditambah copy dari surat keputusan pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki. Seperti: - Fotokopi akta pendirian perusahaan (termasuk perubahannya) dan sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi untuk memohon Unit Usaha di Indonesia Copy keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah (kelurahan) setempat; Copy Izin Prinsip Penanaman Modal Copy Izin Usaha Penanaman Modal Copy NPWP bagi pemohon dari WNI Copy TDP Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah 2 (dua) lembar ukuran 3x4. Copy dari IMTA bagi pekerja asing Copy KTP bagi WNI Copy Surat Persetujuan RPTKA Surat kuasa bermeterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan. h.Surat keputusan perubahan atau perpanjangan RPTKA diterbitkan - - - - - - - - selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja. 6. Visa Untuk Bekerja a.TKA yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Untuk Bekerja yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. b.Untuk mendapatkan Visa untuk bekerja, perusahaan pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh Visa untuk bekerja (TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian. c.Permohonan Rekomendasi TA.01 diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01 Lampiran XXXV dengan dilengkapi persyaratan: - Copy keputusan pengesahan RPTKA;
Copy paspor TKA yang bersangkutan yang masih berlaku; -daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; Copy ijazah atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia; Copy akta atau risalah (RUPS) tentang pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris; Copy surat penunjukan TKI pendamping; - pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; - Surat Kuasa bermaterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan; d. Rekomendasi TA.01 diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan. 7. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) a. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki IMTA. b. Perusahaan Penanaman modal dan KPPA dapat mengajukan permohonan IMTA atas tenaga kerja asing yang telah memiliki Visa untuk bekerja. c. Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir Lampiran XXXV, dengan dilengkapi persyaratan: - Copy Perjanjian Kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan; - bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA dari bank yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Copy Polis Asuransi; - Copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; - pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; - Surat Kuasa bermaterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan; d. Surat Keputusan IMTAditerbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. e. Apabila perusahaan Penanaman Modal dan KPPA akan memperpanjang IMTA wajib mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir IMTAkepada: - PTSP-BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi dan TKA yang bekerja di KPPA: PTSP-PDPPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; PTSP-PDKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota; f. Permohonan perpanjangan IMTA diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya, dengan menggunakan formulir IMTA dilengkapi persyaratan:
Copy Surat Keputusan IMTA yang akan diperpanjang; - bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri; Copy Polis Asuransi: - program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping: - rekaman SK RPTKA yang masih berlaku; - pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar warna merah sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Kuasa bermeterai cukup dari direksi bila mewakili perusahaan; g. Surat Keputusan Perpanjangan IMTAditerbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja. C. Mengekspor Produk Sistem administrasi dasar ekspor di Indonesia ada dua: Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 558/MPP/Kep/12/1998 dan Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no.01/M-DAG/PER/1/2007. Indonesia mengendalikan ekspor dengan membagi barang ekspor menjadi empat kategori: 1. Dilarang: Indonesia melarang ekspor produk perikanan hidup tertentu, karet kwalitas rendah, bahan karet, kulit kasar dari reptil, besi skrap/limbah (kecuali jika berasal dari Pulau Batam), kayu bulat dan kayu tipis, binatang liar dan tumbuhan alam dilindungi CITES, dan urea. Selain itu, seluruh ekspor ke Israel dilarang. 2. Diawasi: Persyaratan persetujuan ekspor harus dipenuhi untuk produk diawasi, termasuk tertentu binatang jenis lembu hidup, ikan hidup, biji/kernel sawit, bijih/konsentrat bauksit dan timah, minyak bumi, pupuk urea, kulit buaya, hewan liar tidak dilindungi dan tumbuhan, perak/emas belum diproses, dan limbah/skrap logam, dll 3. Diatur: Indonesia juga melakukan perizinan dan administrasi kuota ekspor yang melibatkan kopi, tekstil dan pakaian, karet, kayu lapis atau sejenisnya, kayu lamina, kayu jati, dan rotan siap dicampur dan semi rotan. 4. Bebas: Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas multilateral dan bilateral, misalnya, dengan China dan negara-negara ASEAN. Perusahaan dan individu harus, sebelum mengekspor, memperoleh sertifikat usaha perdagangan tanda PRATAMA (Tanda Daftar Usaha Perdagangan atau TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha industri yang dikeluarkan oleh Departemen Teknologi berdasarkan hukum yang relevan, bersama-sama dengan sertifikat pendaftaran (TDP).
Letter of Credit adalah wajib untuk produk ekspor berbasis sumber daya alam. Pada tanggal 5 Januari 2009, Departemen Perdagangan Indonesia merilis Keputusan No.1/M-DAG/PER/1/2009 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) adalah wajib untuk produk ekspor yang berbasis pada sumber daya alam, termasuk yang belum diproses, atau diolah tetapi tidak jadi produk utama (misalnya kopi, kelapa sawit/CPO, kakao, karet produk, bar timah dan mineral termasuk batubara, pasir bijih mangan, pasir bijih tembaga, pasir bijih nikel, pasir bijih aluminium, pasir bijih besi, pasir zirkon bijih, galena , dan bijih seng pasir). Ia juga menetapkan bahwa jumlah L/C harus melekat pada deklarasi ekspor (PEB), dan pembayaran L/C harus direalisasikan oleh bank-bank domestik yang berwenang untuk menangani dalam valuta asing. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2009. Saat ini, hanya ada dua bank di Aceh yang memiliki wewenang untuk menerbitkan L/C dan mereka adalah Bank Mandiri dan BCA. Pada akhir 2008, Bank Indonesia mengeluarkan langkah-langkah baru untuk kredit ekspor: bank-bank komersial dapat menjual wesel ekspor piutang ke bank sentral dan membayar eksportir setelah menerima pembayaran. Ini akan sangat mempersingkat lingkaran proses yang biasanya memakan waktu 6 bulan.
D. Daftar Dokumen untuk Ekspor 172 Daftar Catatan: Umum Dokumen pengiriman harus dicetak di atas kertas stasioner dengan nama dan logo. Semua barang harus memiliki Harmonised System Number (Nomor HS). Deskripsi barang yang harus cocok dengan Nomor HS dalam Daftar Katalog HS (tersedia di toko buku atau website cukai'di Letter of Order (L/O) Letter of Credit (L/C) Terms and Conditions (T/C) T/C untuk memperjelas L/C Terkait pajak/cukai Barang dan tujuan dapat dikenakan pajak ekspor Perhitungan pajak ekspor berdasarkan pada: o Export Check Price (HPE) Commercial Invoice (C/I) Packing List (P/L) Bill of Lading (B/L) Dibuat oleh eksportir. Dibuat oleh eksportir saat packing. Dibuat oleh perusahaan perkapalan. Tanggal tidak boleh sebelum tanggal P/L Airways Bill (AWB) Sertifikat Phytosanitary Sertifikat Asal Dibuat oleh perusahaan penerbangan. Sertifikat Fumigasi Laporan Survey Pra-pengiriman Sertifikat Berat Sertifikat Kesehatan Sertifikat Bebas Radiasi Data diperlukan: Nama pengirim/Shipper Nama penerima/Consignee Nama pemberitahuan/Notify Party Waktu kedatangan/ETA Pelabuhan pemuatan Pelabuhan tujuan Pelabuhan tujuan Nama kapal Kapal kedua Nomor Perjalanan Tanggal keberangkatan Rincian barang Pembungkusan/Packaging Stempel dan tanda tangan/ Chop & Signature Jumlah barang Tanda-tanda pengapalan Nomor container Nomor segel Nama dan alamat eksportir Nama dan alamat pihak penerima Nama perusahaan yang harus dihubungi kapal Pelabuhan keberangkatan dan nama negaranya Pelabuhan tujuan dan nama negaranya Nama kapal seandainya ganti kapal/transhipment Mis: 'Shipped on Board', 'Freight Prepaid', 'Shipper Count & Stowed' 172 Daftar-pembanding ini tidak dapat dianggap panduan, peraturan terus berubah tergantung di mana pengiriman dibuat. Harap mengkonfirmasi atau memeriksa persyaratan paling baru.
E. Dimana Diperoleh Dokumen Ini? Meskipun Aceh memiliki otonomi hukum khusus, sebagian besar izin harus diperoleh di luar Aceh, khususnya di Jakarta. Dokumen-dokumen ini biasanya terkait dengan persyaratan imigrasi untuk Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) terkait TKA dan izin tinggal. Dokumen yang bisa diperoleh di Banda Aceh adalah Formulir Isi Biodata Pendatang - Warga Negara Asing (FIBP-WNA), Kartu Izin Pendatang - Warga Negara Asing (KIP-WNA), Multiple Exit Re-entry Permit (MERP), Pelaporan Orang Asing (POA), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), and the Surat Tanda Melapor (STM). Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh KITAS ada di Jakarta yaitu IMTA, Laporan ketenagakerjaan (sesuaiUU no. 7/1981), RPTKA, Rekomendasi Visa (TA.01), VBS (Telex VITAS ke Kedutaan Indonesia). Dokumen-dukomen ini telah dibicarakan sebelumnya. Urutan Perolehan Dokumen untuk TKA RPTKA (Depnakertrans) TA-01 (Depnakertrans) VITAS/VBS (Imigrasi) SKLD, STM, SKPPS, SKTT (Depnakertrans) KITAS, POA, MERP Imigrasi ( ) ( IMTA Depnakertrans Laporan ketenagakerjaan Depnakertrans ( ) Catatan: Visa harus diambil di Kedutaan Besar Indonesia Memerlukan pengambilan sidik jari Dokumen diproses bersamaan Tempat terbaik pertama untuk mendapatkan dokumen ini adalah di kantor PTSP di kantor Gubernur atau di kantor BKPM. Mereka akan mengarahkan pemohon kekantor yang tepat untuk pengurusan dokumen mereka. )
Lampiran 4. Daftar Formulir dan Surat Berikut adalah daftar semua formulir, surat dan izin yang harus dilampirkan ke semua permohonan untuk investasi di Aceh. Lampiran Judul I II III IV V VI VII A VII B VIII A VIII B IX X XI XII XIII XIV XV XVI-A XVI-B XVI-C XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII Formulir Pendaftaran Pendaftaran Penanaman Modal Formulir Izin Prinsip Izin Prinsip Penanaman Modal Formulir Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan Surat Penolakan Permohonan Pendaftaran/lzin Prinsip/lzin Usaha Formulir Laporan Perubahan Surat Pencatatan Perubahan Formulir Izin Prinsip Perubahan Izin Prinsip Perubahan Formulir Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Formulir Izin Usaha Diluar Kawasan Industri Formulir Izin Usaha Didalam Kawasan Industri Formulir Izin Usaha Merger Izin Usaha/lzin Usaha Perluasan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Izin Usaha Perubahan Formulir Permohonan Fasilitas Impor Mesin Surat Persetujuan Fasilitas Impor Mesin Formulir Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin Surat Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin Formulir Perpanjangan Waktu Pengimporan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Impor Mesin Permohonan Fasilitas Impor Barang dan Bahan Surat Persetujuan Fasilitas Impor Barang dan Bahan Formulir Permohonan Perubahan/Penggantian Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang dan Bahan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Perubahan/Penggantian Barang dan Bahan Formulir Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Impor Formulir Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Usulan Fasilitas PPh Formulir Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Angka Pengenal Importir Produsen (Kartu API-P) Formulir Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI XLII XLIII Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Formulir IMTA dan TA 01 Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.010) Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Surat Kuasa Surat Kuasa (Bahasa Inggris) Surat Kuasa Substitusi Surat Kuasa Substitusi (bahasa Inggris) Surat Persetujuan Hak Substitusi Surat Persetujuan Hak Substitusi (bahasa Inggris)
Lampiran 5. Pelabuhan Laut dan Bandar Udara di Aceh Pelabuhan Laut di Aceh 173 Pelabuhan Kabupaten Jenis Syarat Masuk Persediaan Meulaboh Aceh Barat Pelabuhan pesisir alami Kedalaman jangkar 7,1m - 9,1m. Kedalaman dermaga barang 1,8m - 3m. Kedalaman terminal minyak 1,8m - 3m. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Derek fixed tersedia. Logistik dan air tersedia. Krueng Raya Aceh Besar Pelabuhan pinggir jalan terbuka. Pelabuhan sangat kecil. Kedalaman jangkar 23,2m - over. Kedalaman dermaga barang 6,4m - 7,6m. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Perbaikan terbatas Pelindung buruk Lhok Kruet Aceh Jaya Pelabuhan pesisir alami dengan pelindung yang baik. Pelabuhan sangat kecil. Kedalaman jangkar 14m - 15,2m. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Kota Binjai Aceh Tamiang Pelabuhan pesisir alami. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Logistik tersedia. Birem Bayeun Aceh Timur Pelabuhan pesisir alami. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Logistik tersedia. Ranto Panjang Aceh Timur Pelabuhan pesisir alami. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Logistik tersedia. Krueng Geukeuh Aceh Utara Pelabuhan pesisir alami. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Bahan bakar tersedia. Kuala Langsa Langsa Pelabuhan muara sungai. Jalur masuk terbatas tergantung air pasang. Pelabuhan sangat kecil. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Logistik tersedia. 173 Data dari URL:
Blang Lancang Lhokseumawe Pelabuhan semenanjung pesisir. Jalur masuk dibatasi kecil. berat muatan Kedalaman jangkar 23,2m - lebih. Kedalaman dermaga barang 4,9m - 6.1m. Kedalaman terminal minyak 11m - 12,2m. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan Pemandu (Pilotage) wajib dan tersedia. Derek bergerak (mobile) tersedia. Lhokseumawe Lhokseumawe Pelabuhan pesisir alami. Kedalaman jangkar 11m - 12,2m. Kedalaman dermaga barang 4,9m - 6.1m. Jadwal kedatangan (ETA)diperlukan. Pemandu (Pilotage) wajib dan tersedia. Derek fixed tersedia. Logistik and portable water tersedia. Sigli Pidie Pelabuhan pinggir jalan terbuka. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan. Derek fixed tersedia. Logistik and portable water tersedia. Sabang Sabang Pelabuhan pesisir alami. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan. Pemandu (Pilotage) wajib. Derek bergerak (mobile) tersedia. Logistik, air, bahan bakar dan minyak diesel tersedia. Medium drydock tersedia. Singkil Singkil Pelabuhan pesisir alami dengan pelindung yang baik. Jadwal kedatangan (ETA) diperlukan. Logistik tersedia. Bandar Udara di Aceh 174 Airport District Type Destinations Facilities Sultan Iskandar Muda Aceh Besar International Domestik Kuala Lumpur Penang Medan Nagan Raya Simeulue Kelas Airbus atau sejenisnya. Visa-on-arrival. Transportasi publik. Penerbangan harian Teuku Cut Ali Aceh Selatan Domestik Medan Kelas Fokker 27 atau sejenisnya. Transportasi publik. Penerbangan tidak harian. 174 Disusun dari data Dinas Perhubungan dan Transportasi.
Alas Leuser Malikussaleh Rembele Cut Nyak Dhien Maimun Saleh Lasikin Aceh Tenggara Aceh Utara Bener Meriah Nagan Raya Sabang Simeulue Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Banda Aceh Medan Medan Medan Banda Aceh Medan Banda Aceh Banda Aceh Medan Kelas Fokker 27 atau sejenisnya. Penerbangan tidak harian. Kelas Fokker 27 atau sejenisnya. Transportasi publik. Penerbangan tidak harian. Kelas Fokker 27 atau sejenisnya. Penerbangan tidak harian. Kelas Fokker 27 atau sejenisnya. Transportasi publik. Kelas Fokker 27 atau sejenisnya. Transportasi publik. Penerbangan tidak harian. Kelas Fokker 27 atau sejenisnya. Penerbangan tidak harian.
Lampiran 6. Kopi Gayo Coffee: Studi Kasus Pentingnya Sertifikasi Dalam rangka memberikan presentasi yang lebih jelas tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi industri nilam di Aceh, perlu untuk membandingkannya dengan kasus-kasus lain di Aceh dan Indonesia, sebaiknya kasus industri komoditi lain yang berhasil. Bagian ini akan menjelaskan kasus kopi Gayo, yang dipilih karena merupakan kisah sukses di provinsi yang sama, Aceh. 175 Dataran tinggi Aceh, yang sering disebut tanah Gayo, telah menghasilkan salah satu komoditi yang paling terkenal di Indonesia: kopi arabika. Hanya ada tiga tempat di Indonesia di mana kopi arabika diproduksi dan diekspor, dan salah satunya adalah dataran tinggi Aceh. Meskipun produksinya sudah lama, petani kopi di dataran tinggi menderita masalah yang sama seperti petani nilam (dan komoditas lainnya) di Aceh, yaitu masyarakat punya akses buruk untuk informasi tentang harga pasar, dominasi eksportir di Medan, dan kurangnya kontrol kwalitas. 176 Pada tahun 2006, Koperasi Serba Usaha (KSU) Arinagata dibentuk di Takengon, Aceh Tengah, oleh direktur perusahaan ekspor Arvis Sanada. CV. KSU Arinagata adalah sebuah koperasi penghasil kopi yang bekerja dengan petani kopi terorganisir dan menghasilkan kopi bersertifikat organik dan perdagangan yang adil dari dataran tinggi Gayo. Biji kopi hijau KSU Arigana diekspor ke beberapa negara di Eropa, Amerika Utara dan Asia. Tujuan utama KSU Arinagata adalah untuk mengatur dan memberdayakan para petani kopi nya. Koperasi ini memiliki total 1.470 anggota dan 1.879 hektar lahan. KSU Arinagata memposisikan dirinya di pasar dengan memfokuskan pada produksi kopi biji bersertifikat adil dan hijau. Pada tahun 2007 koperasi menerima sertifikasi UTZ untuk produksi organik dan pada tahun 2008 memperoleh lisensi perdagangan yang adil 'FLO-CERT' dari Jerman. Ijin tersebut telah membantu meningkatkan potensi pasar KSU Arinagata. Koperasi ini sekarang mampu membayar petani yang harga premium untuk produk mereka. Perusahaan ini mengekspor 12 kontainer biji kopi hijau pada tahun 2010 untuk IDR 35.000/kg dan memperoleh hasil rata-rata sebesar Rp 7,6 miliar/bulan. Dengan keuntungan meningkat, koperasi meningkatkan pendapatan petani dan telah membantu masyarakat dengan investasi dalam pendidikan, membangun jembatan kecil di desa dan membangun fasilitas untuk cuci umum. 175Arvis Sanada, 2011. diakses pada 28 Januari 2010; Okezone, 2011. diakses pada 28 Januari 2011. 176 Lainnya adalah Mandailing kopi dan Toraja kopi Sulawesi Selatan.
Studi kasus Kopi Gayo merupakan contoh branding yang jelas sukses. Karena sertifikasi, KSU Arinagata telah mampu memasuki pasar internasional dan membayar para petani dengan harga yang lebih adil dari harga yang diterima oleh petani kopi lainnya di Aceh Tengah, yang biji kopi-nya dapat dikatakan berkwalitas sama. Nilai tambah yang diberikan oleh branding telah membantu para petani koperasi menembus pasar baru kopi organik.
Lampiran 7. Daftar Kontak Unit Pemerintah: Badan Investasi dan Promosi Aceh (BIPA) Alamat: Jl. Jenderal A. Yani No.39, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia 23122. Telp: (+62 651) 23170, 22697 (Contact Person: Fakhrizal) Fax: (+62 651) 23171 Biro Ekonomi Kantor Gubernur Aceh Alamat: Jl. T. Nyak Arief No.129 Banda Aceh, Provinsi Aceh 23114, Indonesia. Ph : (+62 651) 7551377/7551327 Fax: (+62 651) 7553119 Kantor Dagang dan Industri (KADIN) Aceh Alamat: Jl. T. M. Pahlawan No. 7 Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Telp: (+62 651) 20371 Fax: (+62 651) 28380 E-mail: kadinnad@kadin-indonesia.or.id Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Alamat: Jl. T. Nyak Arief No.129 Banda Aceh, Provinsi Aceh 23114, Indonesia. Telp: (+62 651) 7554075 Fax: (+62 651) 7551333 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Alamat: Kantor BAPPEDA Aceh, Jl. Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Telp: (+62 651) 21440 Fax: (+62 651) 33654
Kantor Perwakilan Investasi dan Promosi Pemerintah Aceh Alamat: Penang Development Centre Building, Bayan Lepas area, Penang, Malaysia. Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Alamat: Jl. Indramayu No. 1, Jakarta Pusat, Indonesia 10310. Telp: (+62 21) 3142163, 3919419 Fax: (+62 21) 3100326 Dinas Perdagangan dan Industri Alamat: Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, Jl. Pocut Baren No.11, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Telp: (+62 651) 32428, 32429 Fax: (+62 651) 32428 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Alamat: Jl. Sudirman No.21 Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Telp: (+62 651) 42277 Fax: (+62 651) 43628 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Alamat: Jl. Komp. Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Provinsi Aceh, Indonesia. Telp: (+62 651) 635608
Bank (Cabang Utama): BCA Alamat: Jl. T. Panglima Polem, No. 38-40, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Telp: (+62 651) 21026 Bank Mandiri Alamat: Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 15-H, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Telp: (+62 651) 23981