Kementerian Agama RI 2023 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer
Milik Kementerian Agama RI Tidak Diperjualbelikan Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Kementerian Agama RI Tahun 2023
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia Hak Cipta 2023, pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Pengarah Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer © Abdullah Haidar, dkk 2023 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang x + 188 halaman, 148 x 210 mm Cetakan I, Desember 2023 Penulis Abdullah Haidar, Anifatul Kiftiyah, Danur Putut Permadi, Evania Herindar, Fahmi Syahirul Alim, Hanif Fitri Yantari, Hendri Hermawan Adinugraha, Inneu, Mutiara Mudrikah, Irpan Sanusi, Ivan Ashif Ardhana, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Shulthoni, Nur Hendrasto, Razie Bin Nasarruddin, Tika Prihatiningsih, Yazhra Azmi Ahady Editor Agus Mulyono, Alamsyah M Dja'far, Fahmi Syahirul Alim Penyelia Aksara Miftah Fadhlullah Rancang Sampul & Tata Letak Isi Miftah Fadhlullah ISBN: 9-786022-931515 Diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Dikeluarkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 2023
Daftar Isi 1 Kepala Puslitbang Bidang Agama dan Layanan Keagamaan Sambutan 3 Tim Editor Kata Pengantar Bagian I: Pesantren dan Moderatisme: Nilai dan Tradisi Pengajaran 8 Harmonisasi Agama dan Budaya Bentuk Anifatul Kiftiyah Implementasi Sila "Persatuan Indonesia" 20 Analisis Isi Sikap Pluralisme Beragama Inneu Mutiara Mudrikah, Tika Prihatiningsih, Yazhra Azmi Ahady pada Hari Toleransi Internasional 37 Ivan Ashif Ardhana Mengeksplorasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Ilmu Kimia Maqāṣid al-Sharī'ah 63 Aksiologi, Muhammad Abdul Aziz Pemikiran Sa'ī�d Al-Nūrsī� tentang Hubungan Antarumat Beragama , dan Moderasi: Moralitas dalam Bagian II: Moderasi Beragama dan Pondok Pesantren Dār al-Salām 88 sebagai Ijtihad Politik Ulama Irpan Sanusi, Fahmi Syahirul Alim Nusantara: Sebuah Tinjauan Epistemologis 109 Melacak Hubungan Muhammadiyah dengan Danur Putut Permadi, Hanif Fitri Yantari Perpolitikan Indonesia (Tinjauan Epistemologi) 127 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pariwisata Halal Hendri Hermawan Adinugraha, Razie Bin Nasarruddin, Rizky Andrean di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik The Effect of Social Media Marketing and Electronic Word- of-Mouth on the Purchase Decision of Halal Food 164 Nur Hendrasto, Abdullah Haidar, Evania Herindar
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 1 Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Sambutan uji syukur kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat, nikmat, ser- ta taufik-Nya, sehingga penulisan buku dengan judul "Moderasi Ber- agama di Tengah Isu Kontemporer" dapat terselesaikan dengan baik dan berhasil diterbitkan dalam bentuk buku. Tentu saja, diperlukan kerja keras dan ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan penelitian yang beru- bah menjadi buku, termasuk proses pengumpulan data, analisis, penulisan, dan penyuntingan. P Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para penulis: Ab- dullah Haidar, Anifatul Kiftiyah, Danur Putut Permadi, Evania Herindar, Fah- mi Syahirul Alim, Hanif Fitri Yantari, Hendri Hermawan Adinugraha, Inneu, Mutiara Mudrikah, Irpan Sanusi, Ivan Ashif Ardhana, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Shulthoni, Nur Hendrasto, Razie Bin Nasarruddin, Tika Prihatiningsih, Yazhra Azmi Ahady; yang telah bekerja keras menuntaskan naskah yang sangat berharga ini. Tidak lupa Kami sampakan terima kasih kepada saudara Ahmad Fahrudin, selaku Kasubag TU dan Tim TU Puslit- bang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama yang telah memfasilitasi dan memastikan produk-produk penelitian di Puslitbang Bi- mas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama tidak hanya men- jadi dokumen mati yang tersimpan di rak arsip, tetapi menjadi bacaan hidup yang layak dibaca khalayak dalam menambah pengetahuan dan sebagai ba- han kebijakan bagi pemangku kebijakan. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Ba- dan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberi keper-
2 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer cayaan dan mendukung kami untuk menjalankan penelitian serta menerbit- kan hasilnya dalam bentuk buku. Akhirnya, kita berserah diri kepada Allah, semoga buku ini dapat mem- berikan manfaat dan kemaslahatan bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai, serta menjadi amal saleh bagi semua pihak yang telah berkontri- busi, serta mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari-Nya. Selamat Membaca. Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagama- an M. Arfi Hatim Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 3 Pengantar Editor eragaman adalah hal yang mutlak atau dalam bahasa agama biasa disebut sunatullah, yaitu suatu kejadian atau fenomena yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta yang berkaitan dengan alam semesta dan bersifat fitrah. Keragaman budaya maupun etnik tersebut mengharus- kan manusia untuk saling mengenal dan menerima perbedaan agar tercipta hubungan yang harmonis dan lahir koeksistensi di tengah masyarakat, yaitu sebuah keadaan hidup berdampingan secara damai di antara entitas masya- rakat yang berbeda dalam berbagai aspek, baik budaya, agama, etnik, suku, maupun perbedaan pandangan politik. K Sejarah mencatat, ketika sebuah bangsa atau masyarakat abai atau bah- kan tidak menerima dan mengakui realitas dunia yang sangat beragam ini, maka akan menimbulkan konflik sosial yang berujung pada aksi kekerasan. Bahkan pada kasus tertentu, akan terjadi pembersihan etnis tertentu atau dikenal juga dengan istilah genosida, yaitu pembunuhan yang disengaja ter- hadap sejumlah besar orang dari bangsa atau kelompok etnis tertentu de- ngan tujuan menghancurkan bangsa atau kelompok tersebut. Sebuah contoh yang menjadi catatan sejarah kelam konflik etnis dan juga sentimen keagamaan bisa kita lihat tragedi kemanusiaan di Bosnia. Pada 8 Maret 1995, Radovan Karadzic (pemimpin politik Serbia-Bosnia), meme- rintahkan Pasukan Serbia untuk melenyapkan kantong-kantong Muslim di Srebrenica dan Zepa. Pasukan Serbia-Bosnia tersebut mulai menyerang wi- layah Srebrenica pada 2 Juli 1995. Dalam catatan sejarah, serangan di dae- rah ini berlanjut hingga 11 Juli 1995, ketika Ratko Mladic dan Pasukan Ser-
4 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer bia-Bosnia memasuki Srebrenica. Pasukan itu meneror Muslim Bosnia, yang secara paksa dipindahkan ke daerah-daerah di luar Srebrenica dan banyak dari mereka melarikan diri melalui hutan menuju Tuzla (wilayah bebas). Sebagian besar dari kelompok ini terdiri dari warga sipil, bahkan lebih dari 7.000 tahanan Muslim Bosnia yang ditangkap di daerah sekitar Srebre- nica dieksekusi mati pada 13 Juli - 19 Juli 1995. Setelah perang, lebih dari 40.000 orang 'hilang' dan lebih dari 3.000 kuburan massal ditemukan beri- si jenazah korban pembantaian 1995. Dari Agustus 1995 hingga November 1995, pasukan Serbia-Bosnia berpartisipasi dalam upaya terorganisir dan komprehensif untuk menyembunyikan pembantaian di Srebrenica. Hing- ga saat ini, jenazah korban masih diidentifikasi menggunakan teknik DNA kompleks. Tercatat, sebanyak 8.372 orang tewas di Srebrenica dengan lebih dari seribu mayat korban masih belum ditemukan hingga sekarang (Kom- pas, 2022). Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Bosnia merupakan salah satu peristiwa monumental dalam kehidupan masyarakat yang beragam, multietnis dan multiagama sehingga menimbulkan banyak korban jiwa, ter- utama bagi umat Muslim. Kondisi Indonesia yang beragam baik etnis, suku, dan agama, mendo- rong Pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk terus berikhtiar menjaga kerukunan umat beragama dan persatuan Indonesia dengan me- munculkan istilah 'moderasi beragama'. Secara harfiah, moderasi atau mo- , yang derat adalah sebuah kata sifat yaitu turunan dari kata ' berarti tidak berlebih-lebihan atau memiliki makna sedang. Merujuk pada situs Oxford Language, ' memiliki arti menghindari sikap berle- bihan atau ekstrem, terutama dalam perilaku atau pendapat politik. Dalam bahasa Indonesia, istilah ' diserap menjadi 'moderasi' yang me- miliki arti sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman (KBBI). Dalam koteks tersebut, Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin (periode 2014 - 2019), menyampaikan bahwa ketika kata moderasi disan- dingkan dengan kata beragama dan menjadi moderasi beragama, istilah ter- sebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama (Saefuddin, 2019). moderation' moderation' moderation' Untuk memperluas makna dan dimensi moderasi beragama, buku yang sedang dibaca oleh Pembaca Budiman ini berupaya menghadirkan mode- rasi beragama dari berbagai perspektif, baik itu dari berbagai sudut keil-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 5 muan, pengalaman organisasi keagamaan dalam berbangsa dan bernegara, maupun dinamika dan isu kontemporer seperti industri halal yang menja- di perhatian dunia. Buku ini hadir untuk meneropong bagaimana moderasi beragama bersinggungan dengan berbagai isu kontemporer, baik itu dalam politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sebagai contoh, tulisan per- color and spirit in culture tama pada bagian satu menjelaskan bahwa agama harus dapat memberikan , sedangkan budaya dapat memberi kekayaan ter- hadap agama. Harmonisasi yang terjalin antara agama dan budaya merupa- kan implementasi dari sila Persatuan Indonesia. Budaya dapat menjadi sa- rana dalam menyebarkan ajaran agama. Begitu juga kehadiran agama tidak bisa menghilangkan keberadaan budaya yang telah ada di masyarakat. Maka moderasi beragama merupakan konsep positif dalam membangun keadil- an dalam masyarakat, keberagaman dalam beragama harus menjadi potensi untuk saling mengenal dan berkolaborasi dalam kebaikan untuk mewujud- kan kemaslahatan bersama. Kemudian pada bagian kedua misalnya, dua tulisan mengupas dengan dalam bagaimana peran organisasi masyarakat seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memilih mengambil jalan politik kebangsaan de- ngan berkompromi dengan Pancasila sebagai dasar negara untuk kemasla- hatan bangsa. Keduanya bisa dikatakan sebagai dua pilar penyokong mode- rasi beragama yang saat ini sedang digencarkan oleh Kementerian Agama. Ada pun dua tulisan terakhir meninjau kembali peran pembangunan pari- wisata halal di Indonesia serta bagaimana media sosial dewasa ini sangat berpengaruh dalam mendorong industri halal nasional yang juga merupa- kan lini yang sedang menjadi perhatian Pemerintah khususnya Kemente- rian Agama. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah moderasi bera- gama, terutama bagaimana moderasi beragama dapat dilihat dari berbagai perspektif dan berkelindan dengan isu-isu kontemporer yang menjadi per- hatian masyarakat. Selamat membaca!
Bagian I MODERASI BERAGAMA UNTUK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PERSATUAN INDONESIA
8 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Harmonisasi Agama dan Budaya Bentuk Implementasi Sila "Persatuan Indonesia" Anifatul Kiftiyah Pendahuluan Negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau mempunyai keberagam- an budaya dan agama. Keberagaman tersebut menciptakan kemajemukan yang disatukan dengan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika seba- gaimana yang tertulis dalam pita burung garuda. Agar perjuangan para pah- lawan Indonesia tidak sia-sia, masyarakat diharapkan dapat memanifesta- sikan tekad integralistik bangsa yang tertuang dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Hal tersebut secara khusus tertuang dalam sila ke-3, yakni Persa- tuan Indonesia. Perbedaan yang terjadi di masyarakat harus disikapi dengan saling menghormati antarsesama agar tidak terjadi perpecahan. Beragamnya bu- daya dan agama yang ada di Indonesia sering kali menimbulkan polemik di masyarakat. Keberagaman budaya dan agama merupakan suatu keistime- waan yang harus dijaga oleh Bangsa Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman budaya dan aga- ma yang tidak dapat disikapi dengan bijaksana dapat menjadi penyebab ter-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 9 jadinya konflik yang akan mengakibatkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman harus disertai dengan tenggang rasa dan toleransi agar tidak terjadi pergesekan antargolongan dan antaragama. Sedangkan dampak po- sitif dari keberagaman adalah dapat menjadikan interaksi yang dinamis di masyarakat. Selain itu keberagaman dapat dijadikan sebagai modal perkem- bangan dan kemajuan sebuah daerah. Keberagaman juga dapat melatih kita untuk dapat saling menghargai, menghormati dan menumbuhkan rasa tole- ransi (Keban & DKK, 2021, p 50). Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat diartikan juga dengan plura- litas masyarakat Indonesia. Dalam konteks Indonesia inklusif-pluralis dapat memperkukuh kebinekaan. Sebagai negeri yang mayoritas masyarakat ber- agama Islam, pandangan terhadap agama yang moderat dan inklusif adalah fondasi yang dibutuhkan untuk persatuan dan kesatuan (Yunus, 2020, pp 15-16). Sering kali kita temui terjadinya pertentangan agama dan budaya di masyarakat kita yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan negara kita. Padahal kedua hal tersebut tidak relevan untuk dipertentangkan. Adanya perbedaan latar belakang, sejarah, serta tradisi, akan menim- bulkan budaya yang berbeda. Sehingga perbedaan budaya dan agama kerap menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik tersebut dapat terjadi antarbu- daya dan agama di mana masyarakat menolak beberapa tradisi yang ada da- lam budaya untuk dipraktikkan karena bertentangan dengan nilai agama. Adat, tradisi, budaya, dan agama, harus berjalan secara harmoni agar tercip- ta persatuan dan kesatuan sebagaimana yang tertulis dalam Pancasila sila ke-3. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui harmo- nisasi agama dan budaya yang ada di Indonesia sebagai bentuk dari aktuali- sasi sila Persatuan Indonesia. Tulisan ini adalah sebuah kajian literatur. Kajian literatur disebut juga sebagai penelitian yang menggunakan jurnal, dokumen, dan buku sebagai salah satu sumber primer (Creswell, 1998, p 40). Meskipun dalam kajian ini terdapat sumber lain yang dapat dijadikan sebagai literasi tambahan seperti adanya peraturan atau undang-undang lain yang berhubungan dengan pem- bahasan peraturan pendirian rumah ibadah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pen- dekatan sosiologis, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan menje- laskan fenomena, dinamika sosial, keyakinan, dan persepsi pada individu
10 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer atau kelompok. Karena itu, penelitian kualitatif dimulai dengan mengem- bangkan asumsi dasar yang dikaitkan dengan kaidah dasar dalam peneliti- an. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk membahas objek kajian yang berdasarkan pada masyarakat pada pembahasan tentang agama dan buda- ya. Agus Salim berpendapat bahwa terdapat tiga tahapan dalam mengana- lisis data yaitu menghimpun literatur dan mereduksi sesuai dengan objek kajian, menyajikan dengan narasi deskriptif, dan tahapan terakhir adalah konklusi data yang ada disajikan dalam bentuk narasi (Salim, 2016, p 23). Dalam tulisan ini, penulis mengumpulkan data-data objek kajian agama dan budaya kemudian menyajikan dengan narasi seperti relasi antaragama dan budaya dan bagaimana memunculkan harmonisasi agama dan buda- ya dalam implementasi sila Persatuan Indonesia. Kemudian pada tahapan akhir penulis menyimpulkan hasil dari reduksi data objek kajian. Relasi Agama dan Budaya Pada prinsipnya budaya mempunyai nilai-nilai yang diwariskan dan di- laksanakan seiring dengan adanya perubahan sosial yang terjadi di masya- rakat. Budaya tidak lepas dari aspek religiositas, di mana nilai-nilai yang melekat merupakan bukti dari interaksi masyarakat terhadap keberadaan budaya. Kehadiran budaya dan nilai-nilai luhurnya merupakan sarana un- tuk membangun religiositas dan spiritualitas menuju masyarakat madani, yaitu masyarakat berbudaya dan beradab (Anggraeni, Hakam, Mardiah, & Lubis, 2019, p 96). Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipi- sahkan. Keduanya mempunyai relasi yang dapat menciptakan harmoni dan konflik. Meskipun demikian, keduanya tidak bisa dihindarkan begitu saja. Karena dialektika agama dan budaya menghadirkan simbol, pola, dan mak- color and na yang berbeda-beda (Riyadi, 2021, p 21). Keduanya juga bukan sebuah spirit in culture ancaman yang harus dipisahkan. Agama harus dapat memberikan , sedangkan budaya dapat memberi kekayaan terhadap aga- ma. Akan tetapi, agama dan kebudayaan sering menjadi ketegangan di ma- syarakat karena budaya dianggap keluar dari norma-norma agama, khusus- nya agama Islam (Arifai, 2019, p 13). Agama dan budaya mempunyai peran masing-masing dalam pemben- tukan kepribadian seperti keharmonisan, sikap demokratis, dan hubungan
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 11 dengan masyarakat sekitar (Mulyani, 2021, p 59). Jika keduanya dapat ber- jalan beriringan di masyarakat, dapat meredam polarisasi yang ada di ma- syarakat. Watak kultural agama Islam menjadi lebih terlihat karena berpa- du dengan adat istiadat (Syawaludin, 2018, p 156). Indonesia dengan realitas sosiokultural yang beraneka ragam, agama memiliki porsi untuk mempersatukan dan memecah belah persatuan. Ka- rena itu, untuk mencegah terjadinya perpecahan, akulturasi adalah jalan yang dapat ditempuh. Al-Qur'an mengakomodasi konsep moderasi beraga- ma seperti toleransi, persatuan, keadilan (Khoiri, 2019, p 7). Seperti yang kita tahu, akulturasi budaya berkaitan erat dengan penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para wali. Selain akulturasi, enkulturasi juga mempunyai peran dalam penyebaran agama di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada masa Wali Sanga adalah gambaran nyata dari adanya akulturasi budaya. Melalui budaya, Islam dike- nalkan kepada masyarakat Indonesia dengan mengedepankan toleransi dan kesetaraan serta dan menerima budaya lokal setempat sehingga nilai-nilai agama Islam dapat diterima oleh masyarakat. Relasi antara keduanya adalah agama dapat menyebarkan ajarannya me- lalui budaya dan budaya membutuhkan agama untuk dapat melestarikan- nya. Agama tidak menghapus budaya yang ada di masyarakat, namun mem- filtrasi nilai dan norma kebudayaan (Hidayat, 2021). Relasi harmonis yang dibangun agama dan budaya mengutamakan kebersamaan dan cinta kasih antarsesama. Harmonisasi Agama dan Budaya Bentuk dari Aktualisasi Sila "Persatuan Indonesia" buddhayah buddhi Budaya berasal dari Bahasa Sanskerta, yaitu " " bentuk jamak " yang mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan akal , bera- , yang artinya mengolah atau mengerjakan. culture dari kata " budi manusia. Dalam Bahasa Inggris, budaya disebut dengan sal dari Bahasa latin yaitu Dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kultur (Muhaimin, 2001, p 153). colore Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menyebutkan bahwa budaya merupakan segala sesuatu yang berhubung- an dengan cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat. Sedangkan pengertian kebudayaan nasional Indonesia adalah seluruh proses dan interaksi buda-
12 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer ya yang hidup dan berkembang di Indonesia. Dari dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwasanya budaya masyarakat adalah sesuatu cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Nusantara. Budaya ini banyak berkembang di daerah-daerah Nusantara sehingga disebut dengan budaya Nusantara. Agama dijelaskan sebagai suatu bentuk dari ketetapan Illahi untuk ma- nusia yang berakal. Sebagai makhluk yang berakal, manusia mempunyai hak untuk memilih agama mereka masing-masing untuk kebaikan di dunia mau- pun di akhirat (Ismail & Mutawalli, 2012, p 26). Karena di dunia tidak hanya ada satu agama. Di Indonesia sendiri ada enam agama yang diakui, yaitu Is- lam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman masyarakat Indonesia akan agama dan budaya adalah hal alamiah yang telah hadir sejak dahulu kala. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, merupakan realitas yang perlu untuk didayagunakan dalam me- majukan bangsa dan negara. Perbedaan tersebut dapat meningkatkan ke- hidupan baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, dari perbeda- an yang ada, tercipta kelebihan yang dapat saling melengkapi satu sama lain (Nasution & Fauzie, 2022, p 19). Transformasi konflik agama dengan basis budaya di masyarakat lebih mudah untuk bertahan lebih lama. Hal tersebut karena ada beberapa fak- tor yang melatarbelakanginya, antara lain: masyarakat hidup dalam kebu- dayaan, budaya dalam masyarakat merupakan proses dari ke- hidupan masyarakat yang efektif dan sebagai salah satu proses kehidupan, setiap budaya mempunyai kearifan masing-masing dan mempunyai sistem untuk berdialog, negosiasi, dan strategi budaya atau etnis lainnya. Bahkan budaya mempunyai sistem untuk meresolusi persoalan yang ada dan ber- kembang dalam budaya mereka. Pemerintah, tokoh agama, tokoh budaya, dan lembaga pendidikan belum berhasil dalam menyosialisasikan hal terse- but (Faiz, 2020, pp 185-186). trial and eror Berkaitan dengan dialog antaragama dan budaya dalam tataran sosial agama khususnya agama Islam tidak tunduk oleh pergolakan zaman, akan tetapi ajarannya mengikuti dinamika yang terjadi. Perubahan-perubahan dalam lingkup sosiologis, antropologis, serta yang bersifat horizontal beser- ta problematika yang lahir, adalah sebuah kemajuan. Hubungan agama dan budaya seperti ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) agama mengubah kebudayaan - dalam hal ini, agama dan budaya harus berkompromi sehing-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 13 ga dapat rekonstruksi dari keadaan sebelumnya; (2) menolak budaya yang ada, relasi agama, dan budaya bersifat konfrontatif, yang dapat menimbul- kan terjadinya dekonstruksi budaya sebelumnya; (3) memperkuat budaya yang telah ada (Sugianto, 2019, p 415). Akulturasi budaya dan agama dapat menjadi salah satu sarana persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya tetap terjaga dan lestari dalam kehidupan masyarakat meskipun datang agama baru seperti agama Islam. Banyak agama yang tetap memberikan ruang terhadap agama, khu- susnya Hindu dan Buddha yang banyak dianut oleh masyarakat Nusantara sebelum masuknya agama Islam. Keberadaan masyarakat muslim tidak dapat terlepas dari tradisi lokal yang berkembang dengan kondisi masyarakat setempat. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui akulturasi budaya, sehingga ajaran-ajaran yang dibawa oleh para wali dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat (Arifai, 2019, p 2). Dialektika Islam dan budaya khususnya budaya Jawa menghasilkan bu- daya sintesis yang menjadi sejarah dialog Islam dengan budaya lokal Jawa. Indikasi terjadinya dialektika agama dan budaya terlihat dari adanya per- ubahan pemahaman keagamaan dan perilaku keberagaman tradisi Islam murni. Perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya perkembangan aga- ma Islam, yaitu tradisi Islam Suni ala Indonesia berkembang menjadi Islam Suni Nadlatul Ulama, Islam Suni Muhammadiyah, dan lain sebagainya (Roi- bin, 2009, p 71). Pelaksanaan ritual-ritual dalam melestarikan sebuah tradisi dan buda- ya di suatu daerah hingga saat ini masih dilakukan oleh beberapa masyara- kat yang masih memegang erat nilai-nilai tradisi dan budaya. Namun fakta- nya, ada beberapa kelompok dalam agama Islam yang menolak ritual-ritual tersebut. Bukan suatu tindakan bijak apabila tradisi sebagai gerakan budaya yang telah hadir terlebih dahulu di masyarakat harus dibenturkan dengan ajaran agama Islam (Geertz, 1998, p 105). Terdapat beberapa tradisi masyarakat yang telah mengalami penyesuai- an dengan upacara keagamaan. antara lain: (1) dalam lingkaran hidup ter- dapat beberapa tradisi yang masih sering dilakukan seperti upacara keha- milan, kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian; (2) upacara tolak bala seperti sedekah bumi, upacara pertanian, dan upacara petik laut; (3) hari-
14 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer hari besar Islam seperti muludan, syuroan, rejeban, posoan, dan riyoyoan; (4) hari-hari baik antara lain pindah rumah, bepergian, dan perdagangan (Syam, 2005, p 168). Agama Islam melihat adat istiadat, tradisi, dan budaya mempunyai keku- atan hukum di masyarakat. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam kaidah fikih yaitu adat Secara umum, dapat dipahami bahwa hukum adat berasal dari praktik sosial dan gaya hidup yang terben- tuk dari nilai-nilai budaya. Karena itu, dalam setiap kelompok mempunyai cara sendiri dalam bertahan hidup sesuai dengan nilai dan norma-norma yang mereka ikuti dan yakini (Riyantoro & Setiawan, 2022, p 3290). . bisa dijadikan satu hukum Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan multikul- tur. Agama dan budaya dapat berjalan berdampingan dalam kehidupan ma- syarakat. Dalam agama Islam dikenal memiliki dua aspek yaitu aspek agama dan aspek budaya. Sehingga kita juga akan menemui aliran Islam kejawen yang masih kental memadukan ajaran agama dengan adat dan kebudayaan Jawa dalam nilai dan norma yang diyakininya. Tidak hanya itu, saat ini kita juga menemukan yang disebut dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara ini mengakui bahwa keberadaan budaya me- rupakan bagian dari agama. Hal tersebut karena saat pertama kali menye- barkan ajaran Islam, para pendakwah menggunakan budaya sebagai sarana dalam berdakwah. Adanya akulturasi antara agama dan budaya melahirkan ajaran Islam yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal menarik dari ajar- an ini adalah adanya platform yang menegaskan bahwa Islam yang lahir di bumi Nusantara mengadaptasi nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat ter- sebut. Sehingga akan melahirkan produk yang berbeda dari tempat lahirnya Islam itu sendiri (Azisi, 2020, p 124). Hal tersebut menjadikan agama Islam dapat berkembang dengan pesat di bumi Nusantara ini. Agama dan budaya tidak seharusnya dibenturkan, namun perlu untuk dicari titik temu dari keduanya. Secara sosiologis, keduanya mempunyai ni- lai dan simbol dalam kehidupan manusia yang dapat berubah oleh gempu- ran nilai-nilai baru yang muncul di masyarakat. Agama dan budaya dapat memberikan wawasan kepada manusia sehingga keduanya mempunyai pe- ran masing-masing dalam kehidupan manusia. Jika terjadi perselisihan di masyarakat antara agama budaya, hal yang dilakukan adalah menyelesai- kannya secara kompromi antara nilai-nilai dan substansi yang ada dalam
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 15 agama dan budaya (Musri, 2021). Salah satu konflik yang sering terjadi di masyarakat adalah masyarakat yang tidak dapat menerima hadirnya akulturasi budaya karena praktik tra- disi yang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Se- perti yang kita tahu, sudah banyak tradisi-tradisi atau budaya-budaya di ma- syarakat yang telah mengalami akulturasi dengan agama. Sehingga tradisi tersebut tetap dilakukan namun dengan cara yang sedikit berbeda. Terjadi- nya akulturasi antara budaya dan agama dapat membentuk hubungan yang harmonis antara budaya dan agama. Harmonisasi keduanya terjadi karena terciptanya hubungan yang serasi antara agama dan budaya. Agama sebagai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ajaran-ajarannya berisi ten- tang kehidupan manusia berjalan berdampingan serasi dan selaras dengan budaya yang hadir terlebih dahulu dalam kehidupan masyarakat. Sehingga meskipun agama dan budaya berada dalam dimensi yang berbeda, kedua- nya tetap berjalan beriringan. Bentuk dari harmonisasi agama dan budaya tidak hanya tercermin da- lam kegiatan sosial masyarakat. Namun juga dapat diimplementasikan da- lam bentuk seni arsitektur, contohnya Masjid Demak yang bentuk bangun- annya memadukan unsur budaya dan agama. Selain itu, dalam bentuk seni musik seperti tembang Jawa "Lir-Ilir" yang mempunyai makna tentang ba- gaimana menjalani hidup dan beragama dengan baik. Keharmonisasian agama dan budaya dapat melahirkan tradisi baru tan- pa menghilangkan tradisi yang telah dijalankan. Selain dalam bentuk seni arsitektur dan seni musik, contoh lain bentuk akulturasi budaya dan aga- ma adalah dalam bentuk sosial masyarakat. Kegiatan akulturasi budaya di masyarakat yang masih dijalankan hingga saat ini adalah tahlilan. Hal terse- but tidak hanya karena faktor kepercayaan yang sifatnya teologis, tetapi juga berhubungan dengan tradisi sosiokultural di dalamnya. Kegiatan tahlilan menjadi tradisi perekat sosial di masyarakat karena tahlilan menjadi salah satu sarana bertemunya masyarakat dan kerabat. Tidak hanya itu, tahlilan juga dapat menjadi elemen berbagi antarsesama (Choidab, Mudakir, Mubarok, Ramadayanto, & Supriadi, 2020, p 2). Dalam kegiatan tahlilan, substansi yang dibangun tidak hanya tentang mendoa- kan orang yang telah meninggal, namun juga tentang bagaimana bersosia- lisasi dengan baik, bertoleransi, dan berbagi dengan tetangga atau kerabat.
16 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Kita dapat belajar dari nilai-nilai tradisi yang masih dijalankan di masyara- kat tentang sikap menghargai dan sikap toleransi. Apabila harmonisasi aga- ma dan budaya dapat dijaga dengan baik, kita telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Pancasila merupakan kewajiban setiap warga negara. Ka- rena dengan mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup, akan terja- lin kerukunan, kedamaian, persatuan, dan kesatuan. Sila beserta butir-butir pada setiap silanya merupakan hal yang sistematis dan mempunyai makna yang tidak dapat dipisahkan antara sila satu dengan yang lainnya, dan an- tara butir satu dengan butir lainnya. Seperti pada Sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia. Pada butir kesatu tertulis "Mampu menempatkan persatuan, ke- satuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai ke- pentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan". Bunyi butir tersebut menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan hal yang paling penting daripada kepentingan pribadi dan golongan, tidak membe- dakan agama, suku, warna kulit, ras. Apabila kita mengaktualisasikan ni- lai-nilai Pancasila, tidak akan terjadi pertentangan relasi agama dan budaya. Harmonisasi antara budaya dan agama merupakan wujud dari imple- mentasi Sila ke-3, yaitu "Persatuan Indonesia". Sebagaimana telah dijelas- kan,baha relasi agama dan budaya tidak dapat dicampuradukkan, namun mempunyai dimensi masing-masing. Budaya dapat menjadi sarana dalam menyebarkan ajaran agama. Begitu juga kehadiran agama tidak bisa meng- hilangkan keberadaan budaya yang telah ada di masyarakat. Kegiatan sosial masyarakat yang berbasis budaya dan agama dapat men- jadi perekat persatuan dan kesatuan apabila saling gotong royong dan tidak membeda-bedakan dari ras, suku, dan agama. Kita sering melihat kegiatan keagamaan seperti Salat Idulfitri dijaga oleh saudara kita yang berbeda aga- ma, pun dengan kegiatan Natal yang dilaksanakan oleh umat Nasrani juga sering dijaga oleh umat agama lain. Budaya saling menghormati dan tole- ransi inilah yang harus dijaga. Selain itu, kita perlu tetap menjaga tradisi dan budaya Bangsa Indonesia dengan saling menghormati dan membuat menja- ga kerukunan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan hukum Islam ti- dak dapat terlepas dari tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyara- kat. Dengan harmonisasi agama dan budaya, ajaran agama dapat diterima
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 17 masyarakat. Mempertentangkan agama dan budaya malah kontraproduk- tif dan dapat menguatkan eksklusivitas Islam (Mustofa, Syarifudin, & San- toso, 2021, p 522). Saat pertama kali agama Islam masuk di tanah Jawa, masyarakat sudah mempunyai agama dan kepercayaan yang telah dianut seperti Hindu, Bud- dha, dan aliran kepercayaan lain. Tidak heran apabila tradisi dan budaya sa- ngat melekat di masyarakat. Bahkan saat para Wali Sanga menyebarkan aga- ma Islam kepada masyarakat dengan menggunakan budaya sebagai sarana dakwah, jelas sekali bahwa meskipun budaya dan agama tidak dapat dicam- puradukkan, budaya dan agama dapat eksis secara berdampingan di masya- rakat. Pada hakikatnya, sifat budaya adalah dinamis. Semakin budaya mempu- nyai dinamika dan ruang, budaya akan dapat berkembang karena masyara- kat yang menghidupkan budaya tersebut. Berkembangnya budaya tersebut terjadi karena adanya interaksi masyarakat baik secara individu maupun ke- lompok. Sifat dinamis dari budaya berpengaruh terhadap keberadaan aga- ma. Selain sebuah kebiasaan yang dikerjakan dan diyakini masyarakat, sifat dinamis budaya dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran agama. Kesimpulan Agama dan budaya merupakan dua hal berbeda, akan tetapi keberada- an keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai peran dan ke- dudukan masing-masing yang dapat berjalan dengan beriringan. Akultu- rasi budaya dan agama bukan berarti mencampuradukkan seluruh budaya dengan agama. Namun nilai-nilai budaya dapat diterapkan ke dalam ajaran color and spirit in cultu- agama. Dialektika agama dan budaya menghadirkan simbol, pola, dan mak- re na yang berbeda. Agama harus dapat memberikan , sedangkan budaya dapat memberi kekayaan terhadap agama. Harmoni- sasi yang terjalin antara agama dan budaya merupakan implementasi dari sila Persatuan Indonesia. Budaya dapat menjadi sarana dalam menyebarkan ajaran agama. Begitu juga kehadiran agama tidak bisa menghilangkan ke- beradaan budaya yang telah ada di masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya para , pemuka agama, dan tokoh adat, memberikan pengetahu- an kepada masyarakat tentang bagaimana melestarikan budaya tanpa mem- benturkan dengan agama melalui baik melalui pendidikan, hiburan, media stakeholder
18 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer online offline . Kemudian semua pihak perlu menjaga dan melestari- kan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat dengan tidak melarang me- reka dalam menjalankan tradisi tersebut. Terakhir, para pemuka agama dan para pemangku adat memberikan contoh tentang harmonisasi dan keru- kunan secara langsung kepada masyarakat dengan bekerja sama dan bergo- tong royong mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Daftar Pustaka maupun Anggraeni, D., Hakam, A., Mardiah, I., & Lubis, Z. (2019). Membangun Peradaban Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 15, No. 1 Bangsa Melalui Religiusitas Berbasis Budaya Lokal (Analisis Tradisi Palang Pin- tu Pada Budaya Betawi). org/10.21009/JSQ.015.1.05. Study, Vol 7 No 2 Arifai, A. (2019). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal. , 2239-2614. doi. As-Shuffah: Journal of Islamic , 1-17. Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebuda- Azisi, A. M. (2020, Juli). Islam Nusantara: Corak Keislaman Indonesia Dan Perannya yaan Islam, Vol. 29 No. 2 dalam Menghadapi Kelompok Puritan. In- , 123-136. teraksi Agama, Budaya dan Masyarakat. Choidab, A. R., Mudakir, A., Mubarok, A. S., Ramadayanto, A., & Supriadi, B. (2020). dung. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Ban- Qualitatif Inquiry and Research Design. Creswell, J. W. (1998). California: Sage Publi- cations, Inc. Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Faiz, A. A. (2020). Transformasi Konflik Bernuansa Agama dan Strategi Reformatif Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, Volume 14, Nomor 2 pada Pembangunan Budaya Damai di Indonesia. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. , 179 - 196. Geertz, C. (1998). Jakarta: Pusta- ka Jaya. Hakekat & Muatan Filsafat Pancasila. Hadi, H. (1994). Penyelarasan Agama dan Budaya. Yogyakarta: Kanisisus. Retrieved from Hidayat, A. (2021). BKD Jakarta Kementerian Agama RI. rasan-agama-dan-budaya. Cara Mudah Belajar Filsafat (Islam dan Barat). Ismail, F. F., & Mutawalli, A. H. (2012). Yogyakarta: IRCiSoD. dalam Bingkai Kebhinekaan. Keban, Y. B., & DKK. (2021). Harmonisasi Umat Beragama: Merawat Keberagaman Surabaya: Penerbit Global Aksara Pres.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 19 Islam Madina: Jurnal Pemikiran Islam, Volume Khoiri, A. (2019, Maret). Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kema- 20, Nomor 1 juan Peradaban IslamnusantarA. Wawansan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Kebudayaan. , 1-17. doi:10.30595/islamadina.v0i0.4372. Latif, Y. (2018). ta: Mizan. lam Indonesia. Madjid, N. (1995). Jakar- Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Is- Islam dalam Bingkai Buduaya Lokal;Potret dari Cirebon. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. Muhaimin. (2001). Jakar- ta: Logos. AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya Mulyani, S. (2021). Peran Agama Dan Budaya Dalam Membentuk Kepribadian. , 47-63. Musri, A. R. (2021, November). Titik Jumpa Agama dan Budaya. Retrieved from htt- Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 Mustofa, I., Syarifudin, A., & Santoso, D. (2021). Pemikiran Hukum Islam Abdurrah- man Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya. 507 - 535. Khazanah: Journal of Islamic Studies, Volu- Nasution, I., & Fauzie, R. (2022). Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masya- me 1, Nomor 1 rakat: Analisis Ilmu, Adat dan Agama. , 16-27. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 2, No. 1 Riyadi, A. S. (2021). Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz. , 13-22. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Riyantoro, S. F., & Setiawan, K. A. (2022). Relasi Kontektualisasi Agama dan Budaya Humaniora, Vol. 9 No. 6 Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer. , 3280-3292. Roibin. (2009). Press. Teori Paradigma Peneliti Sosial. Malang: UIN Salim, A. (2016). Jakarta: Tiara Wacana. Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Sugianto, H. (2019). Dialektika Agama Dan Budaya (Kajian Sosio-Antropologi Agama Agama, Vol:5 No:2 dalam Teks dan Masyarakat). Islam Pesisir. , 409-432. Syam, N. (2005). Yogyakarta: Lkis. Series: Earth and Environmental Science 156. Syawaludin, M. (2018). Cultural Harmony Between Islam and Local. IOP Conference Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Vol. 8 Nomor. 2 Yunus. (2020). SOSIAL-BUDAYA: Harmonisasi Agama dan Budaya dalam Pendidikan Toleransi. , 1-26. do- ,
20 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Analisis Isi Sikap Pluralisme Beragama pada Hari Toleransi Internasional Inneu Mutiara Mudrikah, S.Kesos., M.I.Kom. Tika Prihatiningsih, S.Sos., M.I.Kom. Yazhra Azmi Ahady, S.Sos. Pendahuluan Keragaman yang ada di dunia baik suku bangsa, agama, dan lainnya, me- rupakan hal yang memberikan kita selaku makhluk sosial untuk dapat sa- ling mengenal, berkolaborasi, dan saling memahami, antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, adanya toleransi yang tumbuh dalam diri tiap ma- nusia sangat diperlukan untuk menjunjung keberagaman tersebut. Tole- ransi merupakan sikap atau perilaku manusia yang dapat menghargai dan Uni- menghormati orang lain yang berbeda dari dirinya (Bakar, 2015). ted Nations Year for Tolerance tirto.id Dikutip dari laman pada tahun 1993 atas inisiatif UNESCO, United Nations Year for Tolerance dideklarasikan oleh Majelis Umum Perseri- katan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1995, dirayakan pada ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-50 dan bertepatan dengan peringatan 125 tahun kelahiran Mahatma Gandhi. Pada (hadiah) untuk perayaan tersebut, UNESCO menginisiasi hadirnya mempromosikan toleransi tanpa kekerasan (Ramadhani, 2019). prize Pada tahun 1996, Majelis Umum PBB mengundang seluruh negara ang- gota PBB untuk merayakan Hari Toleransi Internasional pada tanggal 16
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 21 November. Menurut PBB, Hari Toleransi Internasional perlu diperingati se- bagai bentuk kesempatan guna mengedukasi publik terkait permasalahan yang menjadi perhatian (dalam hal ini yang berkenaan dengan toleransi) dan untuk memperkuat pencapaian kemanusiaan. Sampai saat ini, 16 No- vember diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional (Koesno, 2020). Indonesia merupakan satu dari 195 Negara yang merupakan anggota PBB (Friana, 2022). Indonesia memiliki semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang tertulis pada lambang negara. Semboyan Indonesia berasal dari Ba- hasa Jawa Kuno yang memiliki arti "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Mak- na tersebut melambangkan negara Indonesia yang memiliki multibudaya, ras, suku, dan agama, namun tetap memiliki persatuan dalam naungan be- sar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tentu saja berkena- an dengan toleransi yang digaungkan oleh PBB, dan hal tersebut pun yang menjadikan alasan mengapa warga negara Indonesia harus memiliki ser- ta menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Keberagaman akan menjadi indah ketika ada toleransi. Bagaimana sa- ling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada dalam kehi- dupan sosial tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap warga negara Indonesia. Dikutip dari laman Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Winanda menjelaskan bahwa usaha untuk mengemas perbedaan tersebut menjadi sesuatu yang indah, harmonis, dan damai, dalam bingkai toleran- si dan pluralisme (Winanda, 1970). Dengan kata lain, toleransi dan pluralis- me dalam negara multikultur menjadikan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Agama menjadi salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia. Ter- dapat enam agama yang legal, di antaranya adalah Islam, Protestan, Kato- lik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini hidup berdamping- an. Harmoni yang terlihat di tengah-tengah masyarakat terlihat jelas ketika umat beragama saling berkontribusinya pada kegiatan besar keagamaan se- perti Idulfitri dan Iduladha, Natal, Wisak, Imlek, dan hari besar lainnya. Ke- harmonisan ini juga dijaga oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Kemenag tentu mendukung prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme da- lam menciptakan harmoni di tengah keberagaman agama di Indonesia. Ke-
22 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer menag RI tentu mendukung penuh adanya peringatan Hari Toleransi Inter- nasional. Hal tersebut sejalan dengan keputusan UNESCO terhadap keadaan keme- Indonesia sehingga membuat Kemenag RI menyambut baik peringatan Hari nag.go.id Toleransi Internasional. Melalui rilis pers yang diakses melalui laman , pada peringatan Hari Toleransi Internasional 16 November 2021 lalu, Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, menyampai- kan bahwa keragaman merupakan kekayaan. Menurut Yaqut, Keragaman merupakan suatu potensi untuk saling mengenal dan berkolaborasi dalam kebaikan guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Selain itu, Yaqut juga menyampaikan bahwa persaudaraan bukan hanya karena seiman, melain- kan persaudaraan dalam kemanusiaan (Humas Kemenag RI, 2021). Mela- lui rilis pers pada Hari Toleransi Internasional tahun 2021 tersebut, Mente- ri Agama berupaya untuk memberikan pesan toleransi kepada masyarakat. Toleransi disebut sebagai esensi untuk perdamaian (Tillman, 2004). Konsep ini sejalan dengan konsep sikap pluralisme mengenai sikap meng- akui adanya keberagaman satu dengan yang lainnya. Konsep toleransi ter- sebut sejalan dengan konsep pluralisme mengenai sikap mengakui adanya keberagaman satu dengan yang lainnya. Menurut Sudarma, sikap pluralis merupakan sikap mengakui adanya hak orang lain untuk menganut agama yang berbeda dengan dirinya (Sudarma, 2008). Pesan yang coba disampai- kan memalui rilis pers Humas Kemenag RI yang disampaikan oleh Mente- ri Agama kepada warga negara Indonesia sebagai negara yang memiliki ba- nyak agama agar dapat hidup berdampingan. Isi yang terkandung dalam pesan Menteri Agama memiliki nilai-nilai sebagai sikap pluralisme beragama. Sikap pluralisme ini menjadi penting disampaikan pada masyarakat plural seperti Indonesia. Tingginya plu- ralisme di Indonesia dapat berpotensi konflik dan perpecahan di antara go- longan agama. Isu pluralisme menjadi sangat sensitif ketika dibahas di te- ngah-tengah masyarakat, namun dapat menjadi harmoni yang indah ketika setiap golongan memiliki sikap pluralisme. Seperti kita tahu bahwa banyak isu antargolongan agama di Indonesia. Salah satu isu di Cilegon, terdapat penolakan pembangunan gereja oleh be- berapa elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan belum ada tempat ibadah nonmuslim di Kota Cilegon (Kemenag RI, 2022). Namun hal ini sudah ditin- daklanjuti untuk izin pembangunan gereja oleh Walikota Cilegon. Di Papua,
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 23 Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani dengan alasan menara masjid lebih tinggi dari gereja sekitar lokasi di Jalan Raya Abepura (Sholih, 2018). Hal yang disebutkan di atas merupakan beberapa dari banyaknya per- soalan yang terjadi di Indonesia. Karena itu, perlu disampaikan nilai-nilai pluralisme kepada masyarakat agar saling menerima dan menghargai satu sama lain. Penelitian ini akan meneliti bagaimana sikap pluralisme pada ri- lis pers yang sampaikan oleh Menteri Agama pada Hari Toleransi Internasi- onal Tahun 2021. Dalam tulisan ini kami menggunakan pendekatan konsep analisis isi yang menurut Krippendorf memiliki beberapa klasifikasi, di antaranya ada- lah: 1. analisis Isi pragmatis, yaitu klasifikasi terhadap tanda menurut se- bab dan akibatnya; 2. analisis Isi semantik, yaitu mengklasifikasikan tanda berdasarkan maknanya; 3. analisis sarana tanda, yaitu mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dari tanda (Krippendorff, 1991). Penelitian ini akan membahas isi pesan yang disampaikan oleh Mente- ri Agama melalui rilis pers Kemenag RI pada Hari Toleransi Internasional Tahun 2021. Pesan yang ada dalam rilis pers tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan nilai pluralisme yang kemudian akan dianalisis berdasarkan maknanya. Karena itu, dalam penelitian ini, analisis isi yang akan digunakan adalah analisis isi semantik. Pluralisme Agama Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021, Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam, tercatat sebanyak 86,88% dari total 272,23 juta jiwa penduduk Indonesia. 7,49% lainnya beragama Kristen, disusul Ka- tolik sebanyak 3,09%, 1,71% beragama Hindu, 0,75% beragama Buddha, 0,03% beragama Konghucu, dan 0,04% menganut aliran kepercayaan (Kus- nandar, 2021). Berdasarkan data tersebut, masyarakat Indonesia seharusnya memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam kehidupan sosial agar dapat hidup ber-
24 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer dampingan dengan baik. Pluralisme merupakan kelanjutan dari sikap toleransi. Jika toleransi ada- lah tentang bagaimana cara menghargai orang lain, pluralisme lebih dari pada itu: bagaimana mengakui hak-hak agama lain serta berlaku adil agar terciptanya perdamaian antarumat beragama. Pluralisme agama menyadarkan bahwa kita memiliki kepercayaan yang berbeda. Plural artinya perbedaan di mana dalam kehidupan sehari-hari menjadi kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri. Pluralisme bukan masalah perdebatan ajaran agama, namun lebih kepada konsep menghar- gai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sumbu- lah dan Nurjanah menjelaskan bahwa: Pandangan pluralismenya tidak berarti adanya pertemuan dalam hal keimanan, namun hanya merupakan pengakuan atas keberada- an agama-agama lain. Padangan pluralismenya tidak sampai masuk pada perbincangan tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama lain... ia juga tidak memandang kesalahan-kesalahan ajaran te- ologis dari agama lain. Kritiknya terhadap agama lain adalah kritik sosial... (Sumbulah & Nurjanah, 2013). Pluralisme tidak menilai benar atau salah sebuah ajaran agama, namun lebih menekankan pada sikap sosial terhadap golongan agama. Sebuah go- longan agama tidak berhak untuk mengkritisi sebuah ajaran agama lainnya. Namun diperkenankan untuk mengkritisi sikap sosial antarsesama sebagai manusia. Menghargai adanya perbedaan, menjadi sebuah keharusan seti- ap manusia. Pluralisme agama merupakan pengakuan adanya heterogenitas agama dalam sebuah realitas kehidupan. Menurut Sumbulah dan Nurjanah, plura- lisme agama merupakan suatu sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, dan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat the exisistency of plural tersebut (Sumbulah & Nurjanah, 2013). many different group in one society, for example people of different recis or of different political or religious beliefs; cultural or political pluralism" Menurut Ma'arif, pluralisme dapat dipahami sebagai " (Ma'arif, 2005). Pluralisme beragama adalah mengakui, menghargai, menghormati
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 25 perbedaan beragama dalam sebuah masyarakat. Hal ini akan berhubungan dengan sikap masyarakat dalam menghadapi kemajemukan agama untuk harmonisasi kehidupan sesama. Menurut Moesa, sikap yang sehat dalam menghadapi pluralitas adalah sebagai berikut: 1. akomodatif, yaitu adanya kesediaan menampung berbagai aspirasi dalam berbagai pihak; 2. selektif, yaitu memilih kepentingan yang bermanfaat dan maslahat; 3. integratif, yaitu menyeimbangkan berbagai kepentingan secara pro- porsional. 4. kooperatif, yaitu kesediaan untuk hidup bersama dengan siapa pun dan mau bekerja sama untuk hal yang bersifat keduniaan bukan hal yang bersifat ritual (Moesa, 2017). Sikap yang baik menjadi indikator penting dalam penerapan sikap plura- lisme beragama. Adapun nilai-nilai pluralisme dalam menumbuhkan sikap pluralis sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Nilai Kebebasan dan Pengakuan Terhadap Eksistensi Agama Lain. Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur'an, bahwa: Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas, dan bertanggung jawab. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ke- bebasan berpendapat, termasuk kebebasan memilih agama, adalah hak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap insan. Kebebasan sudah diberikan Allah kepada manusia, sehingga manu- sia perlu mengakui adanya perbedaan agama setiap manusia. Islam telah mengungkapkan manusia harus menerima kemajemukan. QS Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seo- rang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu ber- bangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal. Sesung- guhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
26 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha menge- tahui lagi Maha Mengenal. Sebagai umat Islam, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup. Sehingga perlu mengikuti apa yang sudah ditulis dalam Al-Qur'an. Muslim sudah di- perintahkan untuk menerima adanya perbedaan karena Allah telah men- ciptakan perbedaan agar menghargai dan saling mengenal. Dari perbedaan itu yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa ke- pada-Nya. Selain Islam, agama Yahudi dan Kristen juga dijelaskan oleh Franz Rosen Z Weight bahwa: Memusatkan perhatian pada keseluruhan hubungan manusia, dunia, dan Tuhan. Keseluruhan ini diwahyukan dalam agama Yahudi dan Kristen dan tidak dalam agama-agama lain. Sebaliknya, para pemi- kir Yahudi, Amerika modern, menyarankan bahwa: semua agama me- rupakan perwujudan firman Tuhan. Keragaman agama harus dilihat sebagai unsur positif yang secara kreatif merupakan perjuangan ko- munitas suatu agama dalam merespons kekuatan sekuler di sekitar- nya"(Biyanto, 2009). Tidak hanya Islam, Kristen dan Yahudi juga memberikan pemahaman ba- gaimana setiap manusia saling mengakui adanya perbedaan agama. Menga- kui adanya perbedaan di antara manusia perlu dilakukan sebagai sikap plu- ralisme agar tetap harmonis di tengah kemajemukan. Nilai kebebasan dalam memeluk agama dan mengakui adanya keyakinan lain di tengah masyarakat sudah diajarkan oleh agama. Ajaran agama yang dilegalkan di Indonesia sudah mengajarkan seruan mengakui adanya plu- ralisme. Sudah seharusnya setiap masyarakat untuk mengakui keberadaan agama lain bukan untuk berkonflik namun untuk bersatu dalam kehidup- an sosial. Bhawagawad Gita Seperti dalam ajaran Hindu pada Solaka VII.21: Yo yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarcitum icchati tasya tasya- calam shraddham tam eva vidadhamy aham.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 27 bhakta Artinya: apa pun bentuk pemujaan yang dikehendaki para de- ngan keyakinannya. Aku buat keyakinan itu mantap. sloka tersebut dijelaskan bahwa agama itu beragam, Tuhan mem- persilakan manusia untuk memilih apa yang menjadi landasan dalam me- yakini agama yang dipilihnya. Dan dalam setiap agama akan diajarkan tata cara sembahyang, berdoa, dan menyampaikan puji-pujiannya kepada Tu- hannya (Candrawan, 2020). Pada Pada Konghucu dalam Kitab Suci Si Shu dalam Lun Yu II.14 tertulis: Seorang Jun Zi dapat rukun meski tidak dapat sama; seorang rendah budi (Xiao Ren) dapat sama meski tidak dapat rukun. Jun Zi yang berati orang yang baik budi dapat hidup rukun walaupun mereka berbeda. Tetapi orang yang rendah budi ( ) atau tidak baik, walaupun mereka bersema, mereka tidak rukun (Mawardi, 2022). Nilai Keadilan Penjelasan teks tersebut bahwa Xiao Ren Keadilan merupakan keseimbangan, tidak memihak satu dengan yang lainnya. 'adl Menurut Ali, keadilan berasal dari kata adil yang diambil dari Bahasa Arab yaitu (Ali, 2007). Jika dilihat artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil juga di- artikan berpijak pada kebenaran dan berarti sepatutnya atau tidak sewe- nang-wenang. Keadilan dalam hal agama merupakan sesuatu yang harus dihargai dan dihormati. Setiap insan memiliki agamanya masing-masing. Maka perlu pesan-pesan keadilan disampaikan oleh Pemerintah dalam menjaga stabilitas hidup bermasyarakat. Menganggap semua agama memiliki porsi dan akses yang sesuai dalam masyarakat majemuk adalah sebuah keharusan. Dalam sebuah kelompok masyarakat yang terhimpun dengan multipemeluk agama tentu memiliki hak yang sama baik akses ibadah atau kebebasan melakukan peribadahan. Presentasi mayoritas atau minoritas agama tidak menjadi alasan untuk tim- bulnya konflik sosial. Mayoritas atau tidak, setiap orang memiliki hak untuk
28 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer mendapatkan akses melakukan ibadah. Dengan demikian, nilai keadilan tentu menjadi sebuah keharusan da- lam menumbuhkan sikap pluralisme. Dalam kehidupan sosial, tidak memi- hak merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi konflik. Fokus pada kebenaran untuk kepentingan bersama dan menjaga stabilitas harmo- ni masyarakat. Nilai Tenggang Rasa dan Saling Menghormati Hidup dalam masyarakat majemuk yang menghimpun banyak agama perlu ditanamkan nilai saling menghormati. Al-Qur'an telah menjelaskan dan menyerukan nilai-nilai saling menghormati untuk tercapainya harmo- nisasi agama. Ali menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw sedang berkum- pul bersama sahabatnya, lalu lewatlah mayat seorang Yahudi. Kemudian Ra- sulullah berdiri serta sahabatnya. Di antara sahabatnya tersebut ada yang berkata kepada Rasulullah bahwa mayat itu adalah seorang Yahudi. Teta- pi Rasulullah tetap berdiri dan bersabda bahwa mereka pun manusia juga yang berhak mendapatkan penghormatan. Manusia adalah makhluk sosial yang berhak dihormati oleh sesama. Rasulullah telah memberikan contoh untuk saling menghargai dan menghormati sekalipun berbeda agama de- ngan dirinya. Karena itu, pemuka agama perlu menyampaikan pada khala- yak sikap saling menghormati dan nilai-nilai tenggang rasa demi kehidupan masyarakat berjalan dengan harmonis. Saling menghormati bukan hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam. Dalam dokumen gereja telah dijelaskan "Gereja sangat menghargai kaum muslim" (Kimball, 2003). Artinya, saling menghar- gai dan tenggang rasa sudah diperintahkan dalam ajaran agama mana pun, sehingga seharusnya perbedaan agama bukan suatu alasan timbulnya kon- flik bagi manusia yang beriman. Ketiga nilai tersebut perlu disampaikan untuk menumbuhkan sikap plu- ralis kepada masyarakat. Hari Toleransi Internasional menjadi momen yang tepat bagi pemuka agama untuk menyampaikan nilai-nilai pluralisme ke- pada masyarakat untuk meningkatkan sikap toleransi antarsesama. Dengan demikian, tulisan ini akan membahas mengenai pesan Menteri Agama da- lam Hari Toleransi Internasional menggunakan nilai-nilai dalam menum- buhkan sikap pluralisme.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 29 website Untuk menemukan sikap pluralisme agama pada Hari Toleransi Inter- Kemenag RI menggunakan metode kualitatif. Strauss nasional pada dan Corbin dalam Cresswell menjelaskan: Qualitative researchis a loosly defined category of research design or models, all of which elicit verbal, visual, tactile, alfactory, and gustatory data in the form of descriptive narratives like notes, recording, or oth- er trascriptions from audio and videotaps and other written record and pictures of film (Creswell J. W., 1998). Pendapat di atas menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan je- nis penelitian yang akan dijelaskan secara deskriptif, tidak melalui penjelas- an statistik. Keragaman adalah Kekayaan . Pada tanggal 6 November 2021, Kemenag RI merayakan Hari Toleran- Pada laman resminya, Humas Kemenag RI mengunggah se- website Hari Toleransi Internasional, highlight si Internasional buah pesan berupa rilis pers dengan Menag: Keragaman adalah kekayaan. Berikut ini isi dari berita dari resmi Kemenag RI: Siaran Pers Kementerian Agama Hari Toleransi Internasional, Menag: Keragaman adalah Kekayaan Tanggal 16 November selalu diperingati sebagai Hari Toleransi In- ternasional atau International Day of Tolerance. Peringatan ini di- dasarkan pada hasil kesepakatan dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1995. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat memperingati Hari Toleransi Internasional. Menurutnya, inti peringatan ini adalah merayakan keberagaman dan toleransi dalam wujud nyata, serta un- tuk memastikan bahwa semua orang memahami pentingnya membe- ri ruang satu sama lain.
30 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer "Setiap kita perlu terus menumbuhkan kesadaran bahwa keragaman agama, bahasa, budaya, dan etnis, bukanlah dalih untuk konflik; teta- pi kekayaan umat manusia. Keragaman adalah kekayaan," ujar Menag di Jakarta, Selasa (16/11/2021). "Keragaman adalah potensi bagi kita untuk saling mengenal dan ber- kolaborasi dalam kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Sebab, mereka yang bukan seiman adalah saudara dalam kemanusi- aan," sambungnya. Menurut Menag, Kemenag RI tengah berupaya melakukan penguatan moderasi beragama. Ada empat indikator dalam penguatan moderasi beragama, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan ramah terhadap tradisi. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beraga- ma dalam kehidupan bersama dengan cara mengimplementasikan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. "Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, mela- inkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beraga- ma," tegasnya. Menag berharap ASN, utamanya di Kementerian Agama, bisa menjadi pelopor dalam penguatan moderasi beragama. Menag juga mengajak para tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, dosen, guru, dan penyu- luh agama, serta kalangan milenial, untuk bersinergi dalam disemina- si dan gerakan meningkatkan toleransi antarumat melalui semua sa- luran. "Perbedaan adalah fitrah," tandasnya. Sebagaimana hari besar lainnya, Hari Toleransi Internasional diperingati dengan menyampaikan pesan-pesan mengenai toleransi akan perbedaan. Pesan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama, kemudian disampai-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 31 kan kembali dalam bentuk rilis pers atau siaran pers yang diunggah melalui laman resmi Kementerian Agama oleh Humas Kemenag RI. Pesan yang coba disampaikan oleh Menteri Agama dalam rilis pers terse- but mengandung nilai-nilai sikap pluralisme, di antaranya adalah: Nilai Kebebasan dan Pengakuan Terhadap Eksistensi Negara Lain. Nilai kebebasan dan pengakuan terhadap eksistensi agama lain perlu di- sampaikan, terlebih negara Indonesia menghimpun banyak agama di da- lamnya. Nilai ini sudah sangat jelas ditekankan pada rilis pers tersebut oleh Menteri Agama. Dalam rilis pers tersebut, Menteri Agama menyampaikan pentingnya memberi ruang satu sama lain. Artinya, setiap agama memiliki ruang yang sama di Indonesia. Ketika mayoritas masyarakat muslim, bukan berarti ruang yang dimiliki agama lain lebih sedikit. Mayoritas atau tidak, setiap agama memiliki tempat yang sama di mata negara. Pesan-pesan pluralisme juga dijelaskan dalam wujud nyata mengenai penguatan moderasi beragama. Salah satu dari indikator penguatan ada- lah toleransi. Indikator toleransi harus dikuatkan lagi mengenai pemaham- an beragama. Mengakui kebebasan dalam memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Toleransi juga menjadi sikap yang perlu ditingkatkan dengan mengakui adanya perbedaan agama di masyarakat. Indonesia hidup dengan enam aga- ma yang berdampingan di mana setiap masyarakatnya dibebaskan untuk memilih. Hal ini berarti setiap masyarakat juga harus mengakui bahwa ada agama yang berbeda dalam kehidupan sosial yang dijalani. Menteri Agama menjelaskan pada Hari Toleransi Internasional bahwa "keragaman adalah kekayaan". Keberagaman agama bukan suatu kekerdilan sosial, melainkan kekayaan yang perlu diakui dan dijaga bersama. Dalam rilis pers pada Hari Toleransi Internasional, Menteri Agama juga mengajak untuk bersama-sama menggaungkan toleransi antarumat bera- gama pada semua saluran berita. Ajakan ini masuk kepada seluruh elemen masyarakat untuk menggerakkan toleransi bahwa "perbedaan adalah fit- rah". Karena itu, nilai kebebasan dan mengakui adanya agama lain sudah sa- ngat jelas disampaikan oleh Menteri Agama dalam Hari Toleransi Interna- sional.
32 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Nilai Keadilan Sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia mengisyaratkan bahwa konsep keadilan di Indonesia memang sudah dita- namkan sejak dulu. Indonesia sebagai negara yang di dalamnya memiliki ra- gam budaya, bahasa, etnis, dan agama, tentu harus mengusung konsep kea- dilan dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara. Menteri Agama menjelaskan pada Hari Toleransi Internasional bahwa salah satu indikator moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Se- tiap masyarakat sudah terikat dengan nilai-nilai bangsa yang harus berla- ku adil. Dalam pidatonya, Menteri Agama menuturkan bahwa "membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitu- si sebagai kesepakatan bangsa." Maka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, memosisikan semua orang dalam posisi ekuilibrium, adalah hal yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat. Keadilan dalam beraga- ma juga menjadi komitmen bangsa yang harus dijaga dalam mencapai har- monisasi kehidupan. Dalam rilis pers pada Hari Toleransi Internasional tersebut Menteri Aga- ma banyak membahas moderasi beragama sebagai perwujudan nyata da- lam merayakan Hari Toleransi Internasional. Konsep moderasi beragama menjadi konsep positif dalam membangun keadilan di masyarakat. Moderasi beragama juga menanamkan nilai keadilan dalam mewujud- kan sikap pluralis. Perbedaan akan menjadi indah ketika mendapatkan por- si yang sama, akses yang sama, dan kesempatan yang sama dalam menja- lankan ibadah. Hal ini berarti setiap manusia memiliki akses tempat ibadah yang sama, mendapatkan porsi kesempatan dalam menyembah Tuhannya dan kegiatan keagamaan lainnya. Karena itu, nilai keadilan sudah tersirat pada pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama sebagai wadah dalam menghimpun pluralisme agama, serta penanggung jawab dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Sikap pluralis juga sudah tersirat dalam pesan Menteri Agama dalam Hari Toleransi Internasional. Ia menjunjung adanya persatuan dan kerukun- an antar umat beragama. Keseimbangan pesan yang tidak membeda-beda- kan agama, tidak menonjolkan salah satu agama meskipun agama yang ia anut merupakan agama mayoritas. Karena itu, pesan kesetaraan dan inte- gritas semua agama pun secara tersirat sudah terlihat pada pesan yang di-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 33 sampaikan oleh Menteri Agama melalui rilis pers tersebut. Nilai Tenggang Rasa dan Saling Menghormati . Nilai tenggang rasa dan saling menghormati menjadi bagian yang paling banyak dibahas dalam isi berita Hari Toleransi Internasional Nilai ini men- jadi nilai yang penuh dengan tindakan dalam menerapkan sikap pluralisme. Banyaknya bahasan mengenai nilai ini menjadi sangat krusialnya jika tidak disampaikan dengan jelas. Menteri Agama menyampaikan sikap pluralisme dengan mendefinisi- kan keberagaman. Dalam rilis pers yang diunggah oleh Humas Kemenag RI, Menteri Agama menjelaskan bahwa "keberagaman adalah potensi bagi kita untuk saling mengenal dan berkolaborasi dalam kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Sebab mereka yang seiman." Tindakan langsung de- ngan berkolaborasi dalam kebaikan harus dilakukan untuk kemaslahatan bersama, misalnya pada Idulfitri umat Kristiani meminjamkan halaman ge- reja untuk parkiran umat Islam yang sedang beribadah, begitu sebaliknya saat hari Natal tiba. Tindakan sederhana namun penuh makna dalam men- jaga harmoni hidup bersama. Hal ini juga sejalan dengan tindakan Rasulul- lah saw saat mayat Yahudi lewat di depannya. Agama juga telah menjelaskan bagaimana menghargai sesama, maka seharusnya tidak ada perdebatan me- ngenai pluralisme dan sikap pluralis harus diterapkan. Nilai tenggang rasa dan saling menghormati juga berbicara tentang ke- manusiaan. Jelas ditulis dalam rilis pers tersebut bahwa yang tidak seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Secara sosial juga dibahas bahwa plu- ralisme adalah berbicara tentang kemanusiaan. Hal menarik lainnya dalam redaksi rilis pers tersebut, bahwa terdapat dua dari empat indikator moderasi beragama yang masuk dalam nilai ini, yaitu antikekerasan dan ramah terhadap tradisi. Kekerasan merupakan tin- dakan tidak terpuji yang sering terjadi dalam masyarakat pluralis. Karena itu, tindakan antikekerasan masuk pada indikator moderasi agama. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik karena adanya perbedaan agama. An- tikekerasan juga sebagai sikap saling menghormati antarumat beragama. Ramah terhadap tradisi juga merupakan sikap dalam nilai tenggang rasa. Bersikap santun terhadap tradisi atau kegiatan agama lain juga tersirat pada berita Kementerian Agama pada Hari Toleransi Internasional. Nilai pluralis-
34 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer me sudah tersampaikan dengan baik. Adanya kooperasi antarumat beraga- ma menjadi sikap pluralis yang dijelaskan pada pemberitaan tersebut. Simpulan Hari Toleransi Internasional merupakan diperingati pada setiap tanggal 16 November, toleransi perbedaan suku bangsa, ras, maupun agama. Indo- nesia merupakan negara yang mengakui enam agama, yang mana keenam agama tersebut hidup secara berdampingan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, perlu memberi ruang satu sama lain dalam setiap pelaksanaan keagamaan. Moderasi beragama merupakan konsep positif dalam membangun kea- dilan dalam masyarakat, keberagaman dalam beragama harus menjadi po- tensi untuk saling mengenal dan berkolaborasi dalam kebaikan untuk me- wujudkan kemaslahatan bersama. Perbedaan akan menjadi indah ketika mendapatkan porsi yang sama, ak- ses yang sama, dan kesempatan yang sama dalam menjalankan ibadah bagi pemeluk agamanya masing-masing sehingga tercipta kehidupan beragama di Indonesia yang harmonis. Karena tulisan ini memiliki cakupan pembahasan mengenai toleransi beragama, maka ke depannya diharapkan akan muncul penelitian lanjutan yang lebih rinci membahas mengenai moderasi beragama. Bahasan tersebut dapat berupa sikap, tindakan, dan konsep secara mendalam mengenai mo- derasi beragama. Hal ini dibutuhkan masyarakat agar mengetahui bagaima- per- na mengimplementasikan toleransi yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, tama dari penelitian ini diharapkan beberapa hal lain, di antaranya adalah, , dalam kehidupan sosial, diharapkan adanya wujud nyata dari sikap atau tindakan yang mencerminka moderasi beragama pada seluruh lapis- an masyarakat. tulisan lain selanjutnya diharapkan dapat mengukur tingkat toleransi khususnya toleransi beragama di Indonesia sebagai negara yang di dalamnya mengakui enam agama. Daftar Pustaka Kedua, Pendidikan Agama Islam. Ali, Z. (2007). Jakarta: Bumi Aksara. Toleransi: Media Ko- munikasi Umat Beragama Bakar, A. (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. , 123-131.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 35 Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan. Biyanto. (2009). Malang: UMM Press. Prosiding Seminar Nasional Moderasi Beragama STHD Klaten Tahun 2020 Candrawan, I. B. (2020). Praktik Moderasi Hindu dalam Tri Kerangka Agama Hidu Di Bali. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five (pp. 130-140). Klaten: Sekolah Tinggi Hindu Dharma. Traditions. Creswell, J. W. (1998). Fortune Indonesia Thousand Oaks: Sage. Retrieved Friana, H. (2022, Desember 13). . Februari 7, 2023, from Fortune Indonesia Website: Kementerian Agama Republik Indone- sia Retrieved Humas Kemenag RI. (2021, November 16). . Februari 10, 2023, from Kementerian Agama Republik Indone- sia: Kementerian Agama Republik Indo- maan-adalah-kekayaan-6vwnp. nesia Retrieved Kementerian Agama RI. (2022, September 9). . Februari 10, 2023, from Kementerian Agama Republik Indo- nesia: When Religion Becomes Evil. rian-gereja-di-cilegon-doyyq. Kimball, C. (2003). tirto.id Retrieved San Francisco: HarperOne. Koesno, D. (2020, November 16). . Februari 7, 2023, from tirto.id: ht- ber-sejak%20saaf61n. Content Analysis: an introduction ot its Methodology. Krippendorff, K. (1991). SAGE Publucations. Databoks Retrieved from Kusnandar, V. B. (2021, September 30). . Kata Data We- Pendidikan Pluralisme di Indonesia. bsite: Ma'arif, S. (2005). Abrahamic Religi- Yogyakarta: Logung Pustaka. ons Mawardi. (2022). Moderasi Beragama dalam Agama Konghuchu. , 199-209. Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Moesa, A. M. (2017). ta: LKiS. tirto.id Retrieved Yogyakar- Ramadhani, Y. (2019, November 15). . Februari 7, 2023, from tirto. id: 2019-elC2 tirto.id Retrieved Sholih, M. (2018, Maret 20). . Februari 10, 2023, from tirto.id: htt-
36 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Sosiologi Untuk Kesehatan. Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Ke- Jakarta: Salemba Medika. Sudarma, M. (2008). rukunan Antarumat Beragama. Sumbulah, U., & Nurjanah. (2013). Pendidikan Nilai Untuk Kaum Muda Dewasa. Malang: UIN-Maliki Press. Tillman, D. (2004). Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Retrieved Jakarta: Grasindo. Winanda. (1970, Januari 1). . Februari 7, 2023, from Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Website:
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 37 Mengeksplorasi Nilai- Nilai Moderasi Beragama Dalam Ilmu Kimia Ivan Ashif Ardhana Pendahuluan Salah satu cabang ilmu sains yang wajib dipelajari siswa sekolah mene- ngah atas di Indonesia adalah kimia. Ilmu kimia mempelajari struktur dan sifat materi serta energi yang menyertainya. Kompetensi ilmu kimia yang wajib dikuasai berdasarkan kurikulum 2013 mencakup pemahaman kogni- tif yang tercantum pada Kompetensi Inti 3 (KI 3) dan kinerja psikomotorik pada Kompetensi Inti 4 (KI 4). Selain itu, aspek sikap atau afektif diwadahi dalam Kompetensi Inti 2 (KI 2) dan aspek spiritual yang terakomodasi pada Kompetensi Inti 1 (KI 1). Kompetensi inti merupakan pijakan pertama pen- capaian yang dituju dari semua mata pelajaran tiap jenjang kelas (Rachma- wati, 2020). KI 1 pada Kurikulum 13 menyatakan "Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya". Tujuan dari KI 1 adalah menjadikan mate- ri ajar sebagai sarana siswa untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Berdasarkan tujuan dan maksud pencantuman KI 1, ilmu kimia diharapkan dapat menjadi prekursor dan stimulus sekaligus menjembatani nilai-nilai spiritual tersampaikan kepada siswa, khususnya
38 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer siswa sekolah menengah atas yang mendapatkan mata pelajaran kimia. KI 1 dijabarkan kembali ke dalam Kompetensi Dasar 1.1 pada ma- sing-masing jenjang kelas. Pada kelas X, KD 1.1 berbunyi "Menyadari ada- nya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang struktur partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif". KD 1.1 pada kelas XI bermaksud agar siswa dapat "Menyadari adanya ketera- turan dari sifat hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manu- sia yang kebenarannya bersifat tentatif". Adapun KD 1.1 pada kelas XII ber- tujuan agar siswa mampu "Menyadari adanya keteraturan dalam sifat koli- gatif larutan, reaksi redoks, keragaman sifat unsur, senyawa makromolekul sebagai wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya ke- teraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenaran- nya bersifat tentatif". Berdasarkan penjabaran KD 1.1 pada masing-masing jenjang di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa aspek spiritualisme sains yang hendak diperkenalkan kepada siswa adalah keteraturan ilmu, pemikiran kreatif, dan kebenaran tentatif. Keteraturan ilmu yang dimaksud di sini ada- lah ilmu kimia menganut prinsip, teori, dan konsep tertentu dalam pene- rapannya. Ilmu kimia juga dihasilkan dari pemikiran kreatif para ilmuwan. Tentunya pemikiran ini tidak bersifat " " atau berjalan di tempat, na- mun bersifat tentatif di mana konstruksi ilmu dapat sewaktu-waktu beru- bah mengikuti perkembangan zaman atau ketika ditemukan teori baru yang lebih " ". Ketiga pesan ini saling berkelindan membentuk sebuah kesatuan bahwa keteraturan ilmu kimia selalu berkembang hasil dari pe- mikiran para ilmuwan baru. Pesan ini sebenarnya amat dekat dengan aspek spiritual lainnya yaitu moderasi beragama. steady adjustable Moderasi beragama memiliki prinsip, indikator, dan nilai. Prinsip da- sar moderasi beragama yaitu adil dan berimbang (Agama RI, 2019; Junae- di, 2019; Shihab, 2020). Adil berarti mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Berimbang adalah sikap selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dua prinsip ini kemudian diturunkan menjadi empat indikator moderasi beraga-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 39 ma yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi beragama (Afwadzi & Miski, 2021; Jamaluddin, 2022; Mu- hammad, 2021). Indikator komitmen kebangsaan melihat tingkat penerimaan seseorang terhadap konsensus dasar kebangsaan terutama penerimaan Pancasila se- bagai ideologi negara, sebab menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Indikator toleransi menunjukkan sikap seseorang untuk menghargai keyakinan dan pendapat orang lain mes- kipun hal tersebut berbeda dengan pandangan yang kita yakini. Toleransi mengacu pada adanya sikap menerima perbedaan. Dalam hubungan antar- agama, toleransi dapat diwujudkan dalam sikap hormat terhadap pemeluk agama lain, keterbukaan dalam dialog, kesediaan bekerja sama, dan berpi- kir positif dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Indikator selanjutnya adalah antikekerasan, yaitu sikap seseorang untuk bertindak anti- atau menolak upaya perubahan sistem yang telah disepa- kati menggunakan cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama. Si- kap ini penting dimiliki karena radikalisme tidak berkaitan pada agama ter- tentu, namun dapat melekat pada semua agama. Indikator terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi beragama yang melihat sejauh mana sikap se- seorang dalam menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi aspek budaya lokal dan tradisi masyarakat. Dalam hal ini, orang moderat cende- rung dapat menerima praktik keagamaan yang didasari tradisi dan buda- ya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama yang di- anutnya. Dalam tataran implementasi, empat indikator moderasi di atas diterap- kan dalam sejumlah nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi ber- agama menurut (Z. Abdullah, 2022; Nur & Mukhlis, 2015) adalah: 1. tawasut yang berarti mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan ) pengamalan yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama ( dan tidak mengurangi ajaran agama ( tafrīth ); ifrāth 2. tawazun yang berarti berkeseimbangan, yaitu keseimbangan pema- haman dan pengamalan agama pada semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi dan tegas dalam berprinsip sehingga da- ikhtilāf pat membedakan antara penyimpangan ( ) dan perbedaan ( inhirāf );
40 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 3. iktidal yang berarti lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak, dan memenuhi kewajiban secara pro- porsional; 4. tasamuh yang berarti toleransi, yaitu menghormati perbedaan baik musawah dalam aspek keagamaan maupun kehidupan; 5. yang berarti egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif ke- pada mereka yang berbeda keyakinan, tradisi, ataupun asal usul; 6. syura yang berarti musyawarah, yaitu menyelesaikan masalah mela- lui musyawarah mufakat dengan prinsip mengutamakan kemaslaha- tan di atas segalanya; 7. islah yang berarti reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reforma- tif untuk mencapai kondisi lebih baik sesuai perubahan dan kemaju- an zaman dengan tetap berpijak pada kemaslahatan umum dan tetap al-muhafazhaf 'ala al-qadimi al-shalih wa melestarikan tradisi lama yang masih relevan serta menerapkan hal- al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah hal baru yang lebih relevan ( ); 8. aulawiyah yang berarti mendahulukan yang prioritas, yaitu mampu mengidentifikasi kepentingan yang lebih diutamakan untuk diimple- mentasikan daripada kepentingan yang kurang utama; 9. tathawwur wa ibtikār yang berarti dinamis dan inovatif, yaitu sela- lu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai perkem- bangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia; khairu ummah 10. tahadhdhur yang berarti berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Sejauh ini, prinsip, indikator, dan nilai moderasi beragama diteliti dalam studi literatur sumber-sumber buku, studi kasus, ataupun eksperimen. Stu- wasathiyah me- di perbandingan antara tafsir hablum hablum min Allah laporkan bahwa sikap moderat ( ) diharuskan mampu menginte- min an-nas grasikan dimensi teosentris ( Al-Tahrir wa At-Tanwir Aisar At-Tafsir dan ) dan antoposentris ( ) agar terwujud kedamaian dunia tanpa kekerasan atas nama go- longan, ras, ideologi, atau agama (Nur & Mukhlis, 2015). Studi kasus model dan penerapan moderasi beragama melaporkan bahwa kurikulum pesan- ) untuk tren berbasis sains dapat berperan sebagai penengah ( wasathiyah
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 41 kauniyah menyeimbangkan ilmu pengetahuan umum yang tetap berlandaskan pada ilmu (Bahijah et al, 2022). Dalam kajian etnografi, tradisi makan sirih pinang mencerminkan model moderasi keramahan dan solidaritas (Nayuf, 2022). Penelitian tersebut mengungkap bahwa tradisi makan sirih pinang adalah warisan kearifan lokal Atoni Pah Meto yang mampu merekat- kan persaudaraan, merangkul sesama, dan menghargai perbedaan. Mode- rasi beragama juga dapat diteliti melalui penelitian eksperimen yang me- laporkan bahwa siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran berbasis literatur berhasil meningkatkan pemahaman tentang pentingnya moderasi beragama, mengembangkan sikap moderat dalam beragama, ser- ta menciptakan kerukunan antarsiswa yang berbeda keyakinan (Manshur & Husni, 2020). Berdasarkan sejumlah penelitian di atas, terlihat bahwa moderasi bera- gama diteliti dalam cakupan dan pendekatan keagamaan. Potensi peneliti- an yang mengaitkan nilai moderasi beragama dengan ilmu-ilmu alam, khu- susnya kimia, belum banyak terlihat karena sejumlah penelitian integrasi Islam dan sains kimia bertujuan mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis ke dalam pembelajaran. Penelitian (Qurniati, 2021) mengembangkan bahan ajar terintegrasi nilai keislaman pada topik ikatan kimia. Integrasi-integra- si keislaman yang ditemukan adalah konsep pernikahan yang berkaitan de- ngan teori pembentukan ikatan kimia dan ikatan logam; konsep zakat yang muzaraah yang berkaitan berkaitan dengan pembentukan ikatan ionik; konsep dengan ikatan kovalen; konsep yang berkaitan dengan konsep ikatan kovalen koordinasi; konsep silaturahim yang berka- yang itan dengan pembentukan ikatan kovalen polar; dan konsep berkaitan dengan konsep ikatan hidrogen. syirkah mukharabah dan takziyah Penelitian (Muslim et al, 2021) mengembangkan video animasi kimia te- rintegrasi keislaman pada topik struktur atom kelas X SMA/MA sederajat. Ayat yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah Al-Zalzalah ayat 7 - 8 yang menjelaskan tentang konsep atom atau zarah. Penelitian (Sri Wah- yuni, 2019) mengembangkan bahan ajar mata kuliah biokimia yang diinte- grasikan dengan nilai-nilai keislaman. Ayat-ayat yang diintegrasikan adalah QS An-Nahl ayat 5 yang memberikan pesan adanya komponen makromole- kul protein pada hewan; QS Al-An'am ayat 99 yang memberikan pesan ada- nya komponen makromolekul karbohidrat, protein, dan lemak pada tum-
42 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer buh-tumbuhan; serta QS Al-A'raf ayat 31 yang memberikan pesan adanya komponen makromolekul kolesterol pada tubuh jika manusia mengonsum- si makanan yang berlebihan. Penelitian (Kurniasari et al, 2019) mengkaji nilai-nilai keislaman pada to- pik redoks dan elektrokimia terhadap rahasia kekuatan benteng besi Iskan- dar Zulkarnain. Ayat yang menjadi topik utama adalah surat Al-Kahfi ayat 96 - 98 di mana pada ayat ini terdapat isyarat reaksi oksidasi-reduksi dan elek- augmented rea- trokimia yang terkontekstualisasi pada fenomena korosi besi. Penelitian (M lity Herman et al, 2022) mengembangkan E-LKPD berbantuan yang terintegrasi nilai keislaman pada materi larutan elektrolit. Sejumlah penelitian di atas membuktikan bahwa aspek spiritual keaga- maan dapat diintegrasikan ke dalam ilmu kimia dan pembelajarannya ma- sih dalam bentuk integrasi ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenome- na kimia. Padahal, aspek moderasi beragama juga berpotensi diintegrasikan maupun diinterkoneksikan dengan pendekatan ilmu sains kimia. Mengait- kan nilai-nilai agama dengan sains bukan lagi hal yang mustahil sebab aga- ma dan sains tidak lagi terjadi dikotomi (Zain & Vebrianto, 2017) dan dapat dilakukan proses integrasi maupun interkoneksi di antara keduanya (Mimi Herman, 2021; Siregar, 2014). Tulisan ini dilatarbelakangi oleh belum dila- kukannya kajian maupun penelitian yang melaporkan bagaimana nilai mo- derasi dieksplorasi pada ilmu kimia melalui proses analogi, integrasi, dan in- terkoneksi. Penggalian nilai moderasi beragama masih dilakukan pada ilmu biologi di mana moderasi beragama dicerminkan oleh pentingnya menja- ga keseimbangan ekosistem, nutrisi tubuh, cairan tubuh, dan elektrolit tu- buh (Z. Abdullah, 2022). Nilai moderasi pada objek biologi penelitian terse- but cenderung dominan pada nilai berkeseimbangan (tawazun). Karena itu, tulisan ini menggali nilai-nilai moderasi yang terdapat pada ilmu kimia, de- ngan harapan besar dapat dimanfaatkan para pendidik kimia untuk mem- perkenalkan nilai moderasi kepada siswa sejak dini melalui pembelajaran kimia. Hal ini penting dilakukan karena moderasi beragama telah menja- di program prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020 - 2025 yang dilandasi oleh ajaran agama yaitu washathiyatul Islam (Junaedi, 2022).
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 43 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ke- pustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan teknik pe- ngumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan pe- nelitian (Zed, 2014). Melalui penelitian kepustakaan, tulisan ini berusaha menggali nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat pada ilmu kimia me- lalui teknik analogi, integrasi, maupun interkoneksi. Teknik ini didasari oleh paradigma bahwa hubungan sains dan agama tidak dipisahkan oleh dinding tebal yang menyebabkannya terisolasi, melainkan melalui membran perme- abel yang memungkinkan keduanya berkomunikasi (M. A. Abdullah, 2014). Prosedur dalam analisis data mengikuti model Miles dan Huberman ya- itu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data adalah langkah pertama untuk menajam- kan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi temuan data un- tuk menemukan simpulan final yang dapat diverifikasi disertai proses mem- buang data yang tidak perlu. Sajian data adalah tahapan selanjutnya untuk merangkai dan mengorganisasi data yang memungkinkan kesimpulan pe- nelitian dapat diambil. Penyajian data bermaksud untuk menemukan pola- pola bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesim- pulan dan pemberian tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir untuk menyajikan kesimpulan dari data-data yang telah terorganisir. Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Ilmu Kimia Keseimbangan (Tawazun) dalam Atom, Asam basa, dan Redoks Ilmu kimia mengandung sejumlah keseimbangan dalam konsepnya, dari hal yang paling sederhana hingga paling kompleks. Atom adalah sebuah bentuk keseimbangan dari segi terkecil. Pada atom terdapat proton bermu- atan positif dan elektron yang bermuatan negatif dengan jumlah yang sama sehingga membentuk atom bermuatan netral. Keseimbangan ini terus ber- langsung kecuali adanya penambahan elektron membentuk ion negatif (an- ion) atau pelepasan elektron membentuk ion positif (kation). Dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan yang dapat dijumpai ada- lah adanya zat asam dan basa. Zat asam secara organoleptik memiliki rasa masam seperti buah-buahan dan cuka makan dengan pH < 7. Adapun zat basa memiliki rasa pahit seperti sabun dan obat-obatan dengan pH > 7. Ter-
44 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer dapat tiga teori asam basa utama yang diajarkan mulai dari tingkat seko- lah menengah atas yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Teori asam basa Arrhenius adalah teori di mana suatu zat dikatakan bersifat asam + ), sedangkan zat jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion hidrogen (H - basa menghasilkan ion hidroksida (OH ) di dalam air. Uniknya, ketika kedua zat asam dan basa ini direaksikan akan menghasilkan senyawa garam yang bersifat netral. Teori Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa zat asam berpe- ran sebagai donor proton, sedangkan zat basa adalah akseptor proton. Ada- pun teori asam basa Lewis menjelaskan bahwa zat asam adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas (PEB), sedangkan zat basa adalah zat yang mendonorkan PEB. Dari teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis tecermin adanya keseimbangan yaitu saling memberi (donor) dan meneri- ma (akseptor). Keseimbangan lain pada ilmu kimia adalah pada konsep reaksi reduksi oksidasi (redoks). Ditinjau dari keterlibatan oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi penambahan oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pengu- rangan oksigen. Dari keterlibatan hidrogen, reaksi oksidasi adalah reaksi pengurangan hidrogen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penambah- an hidrogen. Reaksi redoks juga dapat ditinjau dari perubahan bilangan ok- sidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari atom yang terlibat, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi dari atom yang terlibat. Berdasarkan uraian di atas, dari partikel sekecil atom hingga zat-zat yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari serta konsep-konsep ki- mia teoritis, dapat muncul nilai keseimbangan yang dapat dianalogikan de- ngan nilai moderasi beragama. Dengan demikian, secara umum ilmu kimia dapat menjadi sarana penyampai nilai moderasi beragama sejak dini kepa- da siswa bahkan dapat disampaikan mulai jenjang sekolah menengah per- tama di mana pada jenjang tersebut sudah mulai diajarkan ilmu kimia yaitu tentang atom, senyawa, dan molekul. Musyawarah (Syura) antara Muatan Formal dan Aturan Oktet Aturan oktet dan muatan formal adalah dua hal yang menjadi pertim- bangan dalam menentukan kestabilan sebuah senyawa. Atom pusat dari un- sur-unsur periode ketiga hingga ketujuh sering kali tidak memenuhi atur-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 45 an oktet yang mengharuskannya memiliki delapan elektron di sekitar atom untuk berikatan. Namun, atom pusat periode ketiga hingga ketujuh tersebut memiliki kecenderungan bersifat " " yaitu dikelilingi oleh le- bih dari delapan elektron. Dengan demikian, kestabilan senyawa yang bersi- " tersebut perlu mempertimbangkan aturan lain yaitu muatan fat " formal. Ion sulfat (SO4 ) adalah salah satu contohnya seperti terlihat pada Gambar 1 bawah ini. expanded octets expanded 2- O 1 2- 1 +2 O S O 1 1 O Gambar 1. Kemungkinan pertama struktur Lewis ion sulfat (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0) Pada struktur pertama ion sulfat di atas, meskipun atom pusat memenu- hi aturan oktet dengan memiliki delapan elektron di sekeliling atom sulfur, muatan formal masing-masing atom tidak nol yaitu -1 untuk empat atom oksigen dan +2 untuk atom sulfur. Padahal, berdasarkan aturan muatan for- mal, senyawa yang lebih stabil adalah senyawa yang memiliki muatan for- mal bernilai nol atau mendekati nol untuk masing-masing atomnya. Jika di- tinjau dari muatan formal, struktur ion sulfat pada Gambar 1 cenderung tidak stabil, meskipun keempat atomnya memenuhi aturan oktet. Kemung- kinan kedua struktur Lewis ion sulfat dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. O 2- 1 O S O O 1 Gambar 2. Kemungkinan kedua struktur Lewis ion sulfat (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0)
46 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Pada struktur kedua di atas terjadi perubahan nilai muatan formal yang terjadi pada dua atom oksigen dan satu atom sulfat sebagai atom pusat. De- ngan merelokasi pasangan atom bebas pada dua atom oksigen ke dalam atom pusat, tiga atom kini memiliki muatan formal nol. Selain itu, terjadi perubahan jumlah elektron yang mengelilingi atom pusat sulfur yang kini memiliki dua belas elektron di sekitarnya. Artinya, struktur kedua ion sulfat di atas tidak lagi memenuhi aturan oktet tepatnya pada atom pusat sulfur. Kedua struktur ini menjadi perdebatan antarpendidik selama dua deka- de terakhir. Namun fakta eksperimen menunjukkan bahwa ion sulfat yang tepat ditunjukkan oleh Gambar 2 keempat panjang ikatan S - O sama pan- jang dan memiliki karakter resonansi. Berdasarkan hal ini, selain aturan ok- tet, muatan formal juga menjadi solusi tambahan untuk menentukan struk- tur ion sulfat yang tepat. Aturan oktet dan muatan formal menjadi landasan dalam penentuan kestabilan sebuah struktur senyawa. Senyawa-senyawa yang mengandung unsur dari periode kedua seperti karbon, nitrogen, ok- sigen, dan fluor, selalu memenuhi aturan oktet. Sedangkan senyawa dengan unsur periode ketiga hingga ketujuh tidak harus memenuhi aturan oktet, se- perti sulfur pada ion sulfat, sehingga perlu mempertimbangkan muatan for- mal dalam menentukan struktur yang paling stabil. Aturan oktet tidak memaksakan kehendaknya dalam menentukan kesta- bilan senyawa yang mengandung unsur-unsur periode ketiga hingga ketu- juh, namun perlu dilakukan musyawarah dengan muatan formal. Musyawa- rah antara aturan oktet dan muatan formal lebih jelas lagi ditunjukkan pada struktur senyawa POF3 seperti pada Gambar 3 berikut. 1 0 O O F P +1 F F P 0 F F F A B Gambar 3. Kemungkinan kedua struktur Lewis senyawa POF3 (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0)
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 47 Pada struktur A, semua atom memenuhi aturan oktet dengan memiliki delapan elektron untuk berikatan. Namun, muatan formal pada unsur fosfor dan oksigen tidak nol yaitu +1 dan -1. Hal ini tentunya bukan struktur yang stabil mengingat menurut aturan muatan formal seharusnya masing-masing atom bernilai nol. Sebaliknya, pada struktur B, unsur fosfor tidak memenuhi aturan oktet dengan memiliki sepuluh elektron untuk berikatan. Namun se- mua atomnya memiliki muatan formal sama dengan nol. Struktur B lebih di- terima sebagai struktur yang stabil mengingat unsur fosfor bukanlah unsur yang harus memenuhi aturan oktet. Alhasil, pada struktur B, pemufakatan terjadi bahwa muatan formal dijadikan patokan untuk penentuan struktur dibanding aturan oktet dengan mempertimbangkan ketidakharusan atom pusat fosfor memiliki delapan elektron ikatan. Pelibatan muatan formal di samping aturan oktet dalam menentukan kestabilan senyawa mencerminkan bahwa terdapat prinsip moderasi ber- agama adil dan berimbang serta nilai syura (musyawarah). Penentuan kes- tabilan senyawa kimia merupakan hasil musyawarah antara aturan oktet dan muatan formal hingga tercapainya mufakat berupa struktur yang dise- pakati. Pemufakatan ini dilandasi oleh kontribusi aturan oktet dan muat- an formal yang adil dan berimbang dalam penentuan struktur senyawa. De- ngan demikian, aturan oktet dan muatan formal ini dapat dijadikan sarana penyampai nilai moderasi beragama agar setiap masalah dimusyawarahkan terlebih dahulu tanpa memaksakan kehendak pribadi, sehingga solusi yang ditemukan menghasilkan kondisi yang paling stabil dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Pengambilan Jalan Tengah (Tawasut) pada Proses Pembentukan Senyawa Garam Garam dapur yang sering kita digunakan untuk memasak memiliki ru- mus kimia NaCl. Senyawa ini dibentuk dari unsur natrium (Na) dan klor (Cl) yang berikatan secara ionik melalui proses serah terima elektron. Un- sur natrium di alam bersifat eksplosif yang artinya mudah meledak bahkan ketika hanya bersentuhan dengan air. Unsur klorida juga memiliki sifat yang berbahaya yaitu beracun. Unsur natrium dapat dikatakan tidak stabil kare- na memiliki satu elektron valensi, sehingga elektron ini mudah lepas yang berdampak mudahnya unsur natrium bereaksi dengan unsur lain. Sama hal-
48 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer nya dengan atom klor yang dapat pula dikatakan tidak stabil karena me- miliki tujuh elektron valensi, sehingga cenderung menerima satu elektron untuk membentuk kestabilan. Jadi, di samping sifat gas klor yang beracun, atom unsur ini bersifat reaktif atau mudah bereaksi dengan unsur lain. Menariknya, ketika dua unsur reaktif ini berikatan melalui mekanisme pembentukan ikatan ionik, senyawa yang terbentuk justru tidak memiliki sifat berbahaya dibanding unsur-unsur pembentuknya. Senyawa tersebut adalah garam NaCl yang justru banyak digunakan untuk memasak, tidak mudah meledak layaknya unsur natrium dan tidak beracun layaknya unsur klorida. Unsur natrium dapat memberikan satu elektron valensi kepada un- sur klor, sehingga terbentuklah senyawa ionik NaCl yang stabil dan jauh dari kata reaktif. Pembentukan senyawa garam NaCl memiliki nilai moderasi tawasut (memilih jalan tengah). Jalan tengah tersebut yaitu memilih untuk berikat- an membentuk senyawa yang stabil daripada berada di alam dalam bentuk yang "ekstrem" dan cenderung berbahaya, mudah meledak seperti natri- um ataupun beracun layaknya klor. Garam NaCl adalah jalan tengah di mana satu elektron terluar (elektron valensi) Na diberikan kepada Cl memben- tuk senyawa stabil NaCl yang "moderat". Dengan demikian, pembentukan senyawa garam NaCl dapat menjadi sarana penyampai nilai moderasi agar para siswa dan seseorang umumnya tidak terjebak dalam paham ekstrem dan lebih memilih jalan tengah yang moderat. Reformasi (Islah) pada Reaksi Penataan Ulang Senyawa Organik Sejumlah reaksi organik dapat menghasilkan produk tidak terduga be- rupa perbedaan kerangka karbon atau posisi ikatan rangkap dua dari re- aktan dan produk. Hal ini dapat terjadi ketika sebuah reaksi organik me- libatkan sebuah karbokation intermediet yang reaktif. Karbokation adalah sebuah senyawa organik yang memiliki muatan positif di salah satu atom karbonnya. Karbokation terbagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Kar- bokation primer (1°) memiliki muatan positif pada atom karbon yang meng- ikat satu atom karbon lainnya. Karbokation sekunder (2°) memiliki muatan positif pada atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Karbo- kation tersier (3°) memiliki muatan positif pada atom karbon yang mengi- kat tiga atom karbon lainnya. Kestabilan karbokation ditentukan dari letak
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 49 muatan positifnya. Karbokation paling stabil adalah tersier, diikuti sekunder dan primer. Artinya, karbokation paling tidak stabil adalah primer. Karbokation yang kurang stabil dapat melakukan penataan ulang menja- di karbokation yang lebih stabil dengan menggeser atom hidrogen atau gu- gus alkil. Contohnya, karbokation primer dapat berubah menjadi karboka- tion sekunder atau tersier dalam proses reaksi senyawa organik. Penataan ulang karbokation dapat terjadi pada senyawa 2-metilbutana seperti tersaji pada Gambar 4 di bawah ini. CH3 H H H3C H3C C C CH3 C C CH3 H3C H H Karbokation sekunder (2°) Karbokation tersier (3°) Gambar 4. Penataan ulang karbokation (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0) Berdasarkan Gambar 4 di atas, karbokation sekunder (2°) menata ulang menjadi karbokation tersier (3) yang lebih stabil dengan memindah atom hidrogen, sehingga muatan positif berada pada karbon tersier. Penataan ulang ini merupakan upaya untuk mencapai kondisi yang lebih stabil dari sebuah senyawa dalam proses reaksinya, sehingga secara energetika mau- pun kinetika reaksinya lebih mudah terjadi. Reaksi penataan ulang senyawa organik mengilustrasikan upaya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebuah proses. Reaksi ini mencermin- kan salah satu nilai moderasi yaitu islah yang mengutamakan prinsip refor- matif untuk mencapai kondisi lebih baik. Dengan demikian, reaksi penataan ulang dapat dijadikan sebagai penyampai nilai moderasi beragama agar se- seorang dapat mencari kondisi yang lebih baik ketika menemui sebuah ke- adaan yang kurang ideal dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Inovasi dan Dinamisme (Tathawwur wa Ibtikar) pada Penemuan Unsur Kimia Baru Akhir tahun 2015, the International Union of Pure and Applied Chemis-
50 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer try (IUPAC) mengkonfirmasi penemuan empat unsur sintetik baru yang akhirnya melengkapi tabel periodik menjadi tujuh periode (compoundc- 2019). Unsur pertama adalah Nihonium dengan lambang unsur 113Nh. Unsur ini ditemukan oleh ilmuwan Jepang sehingga dinamai dengan nama yang merepresentasikan negara Jepang yaitu Nihon. Nihonium meru- pakan unsur kimia pertama pada tabel periodik yang ditemukan di negara Asia. Unsur ini memiliki isotop dengan waktu paruh sekitar sepuluh detik. Sementara ini, kegunaan unsur nihonium hanya untuk keperluan penelitian. Unsur kedua adalah Moscovium dengan lambang unsur 115Mc. Unsur ini ditemukan hasil kolaborasi antara Rusia dan Amerika di Joint Institute for Nuclear Research yang berada di daerah Moskow, Rusia, sehingga penama- annya merepresentasikan tempat di mana unsur ini ditemukan. Unsur Mos- covium sangat sulit disintesis, sehingga hingga tahun 2017 hanya sekitar 100 atom yang dapat teramati. Isotop unsur ini memiliki waktu paruh se- kitar 0,7 detik dan sementara ini hanya digunakan untuk kepentingan pe- nelitian. Unsur ketiga adalah Tennessine dengan lambang unsur 117Ts. Unsur ini ditemukan juga hasil kolaborasi antara Rusia dan Amerika di Oak Ridge National Lab yang berada di daerah Tennessee, Amerika Serikat, sehingga nama unsur ini juga merepresentasikan tempat penemuannya. Sintesis awal unsur ini dilakukan pada tahun 2010 dan ditemukan sebagai unsur terba- ru pada tahun 2019. Isotop paling stabil dari unsur ini memiliki waktu pa- ruh hanya 51 milidetik, sehingga hanya sedikit karakteristik unsur ini yang dapat diketahui. Unsur keempat adalah Oganesson dengan lambang unsur 118Og. Pene- muan unsur ini juga hasil kolaborasi antara Rusia dan Amerika pada tahun 2002 setelah Yuri Oganessian, seorang saintis Rusia. Nama unsur Oganesson merepresentasikan penemunya. Karakteristik unsur ini adalah super berat. Dampak dari karakter super berat tersebut adalah elektron unsur ini acap- kali kehilangan struktur normalnya. tathawwur wa ibtikar Penemuan unsur-unsur kimia terbaru di atas merepresentasikan nilai yang berarti dinamis dan inovatif di mana moderasi ilmu kimia selalu berkembang, bergerak dinamis, dan menemukan ino- vasi-inovasi baru dalam kemajuannya. Hal ini melengkapi fakta bahwa se- jarah ilmu kimia yang juga berkembang seperti teori atom yang bergerak
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 51 dinamis mulai dari teori Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, hingga Meka- nika Kuantum. Ilmu kimia juga terus berkembang untuk menjadi solusi dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan demikian, pe- nemuan unsur-unsur kimia terbaru dapat menjadi sarana penyampai nilai moderasi agar manusia terus melakukan inovasi dan perubahan dalam ke- hidupan agar tidak tertinggal oleh zaman. Adab (Tahadhdhur) dan Ketegasan (Iktidal) pada Konsep Mol Mol adalah satuan terpenting pada ilmu kimia. Satuan ini digunakan da- lam proses perhitungan kuantitatif kimia utamanya pada topik stoikiomet- ri. Mol menjembatani antarsatuan. Maksudnya, jika ingin mengubah sebuah satuan ke satuan yang lain, satuan tersebut harus diubah menjadi mol ter- lebih dahulu dan kemudian dapat dikonversi menjadi satuan lainnya. Con- tohnya, jika dalam sebuah perhitungan kimia ingin mengubah satuan massa menjadi satuan volume, satuan massa tersebut harus diubah dahulu menja- di satuan mol dengan membaginya dengan massa atom (Ar) atau massa mo- lekul relatif (Mr). Setelah itu, satuan mol yang didapat dapat diubah menja- di satuan volume dengan mengalikannya dengan konstanta 22,4 L/mol pada keadaan standar (STP) atau menggunakan persamaan gas ideal. Hal yang sama terjadi apabila ingin mengonversi satuan jumlah parti- kel ke dalam satuan massa. Jumlah partikel yang diketahui tidak serta mer- ta langsung diubah ke dalam satuan massa, namun harus diubah dulu ke dalam satuan mol. Untuk mengubah ke dalam satuan mol, jumlah partikel yang diketahui dibagi terlebih dahulu dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 . Setelah harga mol diketahui, maka dapat dilakukan konversi ke sa- x 10 tuan massa dengan mengalikan harga mol tersebut dengan Ar atau Mr dari partikel yang diketahui. Melalui mol, jumlah partikel kini dapat diubah men- jadi satuan massa. 23 Konversi satuan melalui mol juga dapat melibatkan larutan dengan kon- sentrasi tertentu. Apabila diberikan data massa, maka dapat diubah ke satu- an konsentrasi melalui konversi dengan mol. Data massa dibagi dengan Ar atau Mr untuk mendapatkan satuan mol. Satuan mol kemudian dibagi de- ngan volume larutan dalam liter agar dapat dikonversi menjadi satuan kon- sentrasi (M). Mol di sini berfungsi sebagai penghubung antara satuan massa dengan konsentrasi larutan.
52 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Bahwa ilmu kimia memiliki nilai adab ditunjukkan oleh sejumlah konsep konversi satuan yang melibatkan mol di atas. Konversi satuan tidak diper- kenankan secara direksional, namun harus beradab dengan melalui satuan mol terlebih dahulu sebagai penghubung antarsatuan. Apabila konversi sa- tuan tidak melibatkan mol sebagai penghubung, perhitungan kuantitatif da- lam reaksi tidak akan memenuhi hukum-hukum kimia yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan ketegasan dalam aturan dalam konversi satuan yang ha- rus melibatkan mol. Berdasarkan hal tersebut, perhitungan dalam ilmu kimia dapat mencer- minkan perilaku beradab di mana konversi satuan dapat dilakukan apabi- la mendapat "izin" dari satuan mol agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula nilai ketegasan di mana konversi satuan ti- dak dapat dilakukan jika tidak melalui satuan mol yang menjembatani an- tarsatuan. Dengan demikian, konsep perhitungan kimia yang melibatkan mol dapat dijadikan sebagai sarana penyampai nilai moderasi beragama ya- itu (beradab) dan iktidal (lurus dan tegas) agar seseorang me- miliki sikap yang beradab dalam berkehidupan dan memiliki ketegasan dalam menjalankan aturan beragama secara lurus. Nilai-nilai moderasi se- betulnya lebih mudah disampaikan kepada siswa apabila dapat dianalogi- kan dengan ilmu-ilmu kimia seperti dijelaskan di atas. Prioritas (Aulawiyah) pada Konsep Kiralitas dan Tata Nama Senyawa tahadhdhur Pada materi kimia organik terdapat aturan prioritas dalam penamaan enansiomer dengan awalan R dan S menurut sistem Cahn-Ingold-Prelog. Aturan ini menyatakan bahwa prioritas atom yang terikat pada atom pusat stereogenik didasarkan oleh penurunan massa atom. Atom dengan nomor massa terbesar mendapat prioritas tertinggi, seperti halnya pada penamaan pada senyawa stereogenik di bawah ini. 4 H 3 F C Br 1 2 Cl Gambar 5. Senyawa stereogenik yang mengikat empat substituen berbeda (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0)
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 53 Pada gambar di atas, substituen atom brom (Br) mendapat prioritas pa- ling tinggi karena memiliki massa atom relatif (Ar) paling tinggi yaitu 79 g/ mol. Prioritas kedua adalah atom klorin (Cl) yang memiliki Ar sebesar 35,5 g/mol. Fluor mendapat prioritas ketiga karena memiliki Ar sebesar 19 g/ mol. Adapun, atom hidrogen (H) mendapat prioritas terakhir karena memi- liki Ar terkecil yaitu 1 g/mol. Berdasarkan urutan tersebut, senyawa ini da- pat diberikan nama sesuai dengan aturan penamaan yang berlaku. Pada Gambar 5, atom pusat mengikat keempat substituen yang berbeda. Namun, apabila terdapat dua atau lebih atom yang sama terikat pada atom pusat stereogenik, prioritas urutan didasarkan dari nomor massa dari atom yang terikat pada atom tersebut. Atom terikat dengan massa atom relatif terbesar mendapat prioritas tertinggi. Aturan ini dapat diilustrasikan oleh senyawa di bawah ini. OH H H3C C CH2CH3 Gambar 6. Senyawa stereogenik yang mengikat empat substituen berbeda (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0) Pada senyawa di atas, terdapat empat substituen utama yaitu gugus etil (-CH2CH3), gugus metil (-CH3), gugus hidroksil (-OH), dan hidrogen (-H). Berdasarkan aturan prioritas penamaan, urutan substituen adalah -OH -CH2CH3 -H. Gugus hidroksil (OH) mendapatkan prioritas perta- ma karena atom oksigen yang terikat langsung dengan atom pusat memiliki Ar terbesar yaitu 16 g/mol dibandingkan substituen-substituen lain. Priori- tas kedua diberikan kepada gugus etil karena atom karbon yang terikat pada atom pusat mengikat atom karbon lainnya. Beda halnya dengan gugus metil yang mendapat prioritas ketiga karena atom karbon yang terikat langsung dengan atom pusat tidak mengikat atom karbon lainnya, melainkan meng- ikat tiga atom hidrogen. Hal ini yang menyebabkan gugus metil mendapat- kan prioritas lebih rendah daripada gugus etil. Terakhir, atom hidrogen yang terikat pada atom pusat mendapat prioritas terakhir karena memiliki Ar paling kecil yaitu 1 g/mol. Setelah urutan prioritas substituen ditentukan,
CH3
54 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer maka penamaan enansiomer diberikan seperti teknik di bawah ini. 1 OH 4 H H3C 3 C CH2CH3 2 Gambar 7. Teknik pandangan mata dalam penentuan urutan prioritas substituen (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0) Pada gambar di atas, substituen dengan prioritas terendah (H) diletak- kan di belakang bidang, sehingga pandangan mata sejajar dan lurus meng- arah kepada atom H tersebut. Dengan demikian, pandangan terhadap ori- entasi substituen-substituen digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. 1 1 4 3 C 2 3 2 Gambar 8. Teknik pandangan mata dalam penentuan urutan prioritas substituen (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0) Berdasarkan gambar di atas, prioritas substituen diberikan nomor 1, 2, dan 3. Penentuan nama enansiomer berdasarkan perputaran urutan priori- tas substituen, apakah searah atau berlawanan arah jarum jam. 1 OH H H3C 3 C CH2CH3 2 Gambar 9. Penentuan prioritas substituen yang searah jarum jam (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0)
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 55 Berdasarkan arah putaran, senyawa di atas berputar searah jarum jam sesuai dengan urutan prioritas substituen yang telah ditentukan. Jika arah putaran searah jarum jam, penamaan isomer adalah R. Adapun jika putaran berlawanan arah jarum jam, penamaan isomer adalah L. Dengan demikian, senyawa di atas memiliki enansiomer R yaitu (2R)-2-butanol. entgegen Selain pada penentuan nama enansiomer, aturan prioritas juga terdapat zusammen ) dan ) juga memperhatikan prioritas tertentu seperti ditampilkan pada sejumlah konsep kimia organik. Penamaan isomer E ( Z ( pada gambar berikut. 2 1 H3C CH3 C C 2 H CH2CH3 1 Gambar 10. Senyawa dengan isomer entgegen (E) (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0) Pada gambar di atas, apabila diletakkan sebuah cermin imajiner di te- ngah ikatan rangkap dua, akan terdapat dua sisi senyawa yang terdapat dua substituen. Seperti halnya pada penentuan enansiomer, penentuan priori- tas berdasarkan Ar atau Mr substituen yang terikat pada atom karbon. Di se- belah kiri terdapat substituen metil dan hidrogen. Metil mendapat prioritas nomor satu karena memiliki Mr yang lebih besar daripada hidrogen yang mendapatkan prioritas nomor dua. Di bagian kanan senyawa, gugus etil mendapatkan prioritas nomor satu dan gugus metil mendapat prioritas nomor dua. Jika atom karbon yang me- ngandung ikatan rangkap dua sama-sama mengikat substituen atom kar- bon, atom lain yang terikat pada atom karbon substituen tersebut yang me- nentukan. Dalam hal ini, atom karbon yang terikat langsung dengan karbon dengan ikatan rangkap dua mengikat karbon lain, sedangkan pada gugus metil mengikat tiga hidrogen, sehingga gugus etil mendapat prioritas lebih tinggi daripada metil. Jika substituen lebih tinggi berada pada sisi yang ber- lawanan, dinamakan isomer E. Adapun jika substituen dengan prioritas le- bih tinggi terletak pada sisi yang sama, dinamakan isomer Z seperti ditam- pilkan pada gambar di bawah ini.
56 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 1 H3C CH2CH3 1 C C 2 H CH3 2 Gambar 11. Senyawa dengan isomer zusammen (Z) (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0) Aturan prioritas juga berlaku pada penamaan senyawa organik dengan gugus fungsi lebih dari satu. Urutan prioritas penamaan sejumlah gugus pada sebuah senyawa ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 1. Aturan prioritas penamaan gugus fungsi Gugus Fungsi Nama Asam karboksilat Karboksi Ester t a k Amida g n n Nitril e m n Aldehid a a m Keton a n e Alkohol p s a Amina t i r o i Alkuna r P i Alkoksikarbonil Amido Siano Formil Okso Hidroksi Amino Alkunil Alkena Alkenyl Alkana Alkanil Eter Alkoksi Halida Halo Sumber: (Smith, 2011) Penerapan aturan prioritas pada tabel di atas dapat dilihat pada senya- wa di bawah ini.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 57 NH2 O prioritas tertinggi 3 2 1 H OH Gambar 12. Senyawa 3-amino-2-hidroksibutanal (Karya pribadi menggunakan aplikasi ChemDraw Professional 16.0) Pada senyawa di atas, terdapat tiga gugus fungsi yaitu amina (-NH2), alko- hol (-OH), dan aldehid (-CHO). Berdasarkan urutan prioritas, gugus aldehid mendapatkan prioritas pertama diikuti alkohol dan amina berturut-turut pada prioritas kedua dan ketiga. Hasilnya senyawa utama di atas adalah al- dehid dengan gugus hidroksil dan amina pada nomor karbon dua dan tiga, sehingga nama senyawa tersebut adalah 3-amino-2-hidroksibutanal. Sejumlah aturan prioritas yang melekat pada konsep kimia organik me- nunjukkan bahwa dalam penyelesaian masalah atau pengambilan kepu- tusan dibutuhkan prioritas dan pertimbangan tertentu. Konsep penama- an enansiomer dan isomer ruang didasari oleh pertimbangan massa atom atau molekul relatif. Memprioritaskan massa atom atau molekul relatif yang besar mencerminkan adanya pengutamaan kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan yang lebih rendah. Hal ini menggambarkan adanya aspek moderasi beragama di mana kepentingan yang lebih besar harus di- utamakan daripada kepentingan yang lebih rendah atau kepentingan pri- badi. Dengan demikian, ilmu penamaan senyawa organik dapat dijadikan (mengutamakan yang sebagai sarana penyampai nilai moderasi prioritas) agar siswa dan seseorang umumnya dapat memprioritaskan ke- pentingan yang bobotnya lebih besar terutama yang berkaitan dengan ke- pentingan umum di atas kepentingan pribadi. Seperti halnya jika seorang dokter sedang bergegas menunaikan ibadah dan kemudian seorang pasi- en datang dengan kondisi gawat, dokter tersebut boleh menunda ibadah- nya dan mengutamakan kepentingan pasien yang lebih besar dan prioritas (Agama RI, 2019). Tabel Periodik Unsur yang Egaliter (Musawah) dan Toleran (Tasamuh) aulawiyah Unsur kimia memiliki sifat kimia dan fisika yang unik. Sifat kimia adalah
58 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer sifat yang melibatkan perubahan struktur dan susunan dari atom-atom, se- dangkan sifat fisika adalah sifat yang tidak melibatkan perubahan struktur dan susunan atom. Dari bermacam sifat unsur tersebut, disusunlah satu go- longan unsur yang memiliki karakteristik mirip. Selain itu, dalam satu peri- ode juga dapat dianalisis sifat keperiodikannya. Dari 118 unsur yang telah ditemukan, terdapat sejumlah unsur yang memiliki sifat unik dan berbe- da dengan kebanyakan unsur lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah raksa, brom, dan galium 2019). Unsur pertama yang memiliki keunikan adalah raksa. Raksa adalah satu-satunya unsur logam yang berbentuk cairan pada suhu ruang. Logam ini meleleh pada suhu 39°C. Sementara itu, satu-satunya unsur nonlogam yang berbentuk cairan pada suhu ruang adalah bromin. Artinya, hanya ada dua unsur yang berbentuk cairan pada suhu ruang. Raksa bersifat racun jika terhirup sebagai uap, namun tidak diserap sempurna oleh tubuh ketika me- masuki pencernaan ataupun bersentuhan dengan kulit. Senyawa merkuri sering kali ditemukan dalam tubuh ikan dalam bentuk metilmerkuri. Senya- wa ini tidak berbahaya dalam jumlah tertentu, namun dapat membahaya- kan wanita hamil, sehingga konsumsi ikan sedikit dikurangi. Secara umum, raksa dan persenyawaannya memiliki sifat beracun. Namun, raksa yang di- padu dengan logam lain dapat digunakan secara aman untuk menambal gigi. Kedua adalah bromin (Br). Bromin sering digunakan untuk bahan tahan api dan sejarahnya digunakan dalam pewarna, sebab nama bromin berasal dari Bahasa Yunani 'bromos' yang memiliki arti " " yaitu berbau. Per- senyawaan bromin yang digunakan dalam alat tahan api ditemukan pada se- jumlah alat elektronik, plastik, pakaian, dan kain pelapis. Bahkan, pada ta- hun 2011, bahan tahan api yang mengandung bromin menguasai 20% dari total di pasaran, meskipun lambat laun mengalami penurunan akibat masa- lah kesehatan yang timbul. Bromin juga ditemukan pada zaman prasejarah . Senyawa ini diekstrak dari siput laut. sebagai pewarna alami, Ketiga adalah galium (Ga). Galium merupakan unsur unik lainnya yang sedikit berbeda sifat dalam satu golongannya. Galium memiliki titik leleh sedikit di atas 29,8°C, meskipun pada suhu ruang berbentuk padatan. Ar- tinya, jika padatan galium diletakkan di atas telapak tangan, unsur ini akan perlahan meleleh. Sifat ini dimanfaatkan oleh para pesulap pada trik sen- dok hilang, sebab sendok yang digunakan terbuat dari galium. Di luar si- stench Tyrian purple
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 59 Blu-ray discs fat uniknya, galium memiliki banyak kegunaan untuk sel surya, laser untuk membaca . Pada perkembangannya, senyawa galium nitrida di- gunakan untuk bahan LED untuk sejumlah TV, laptop, dan smartphone . Tabel periodik unsur yang tetap menerima keberadaan unsur raksa, musawah brom, dan galium, dengan karakteristik berbeda dengan kebanyakan unsur kimia lainnya menunjukkan nilai (egaliter nondiskriminasi). Sela- in itu, nilai tasamuh (toleran) juga muncul dalam hal tidak mempermasalah- kannya masing-masing golongan unsur terhadap perbedaan sifat fisik un- sur raksa, brom, dan galium. Artinya, tabel periodik memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan sifat unsur yang muncul dan tidak menjadikan- nya sebagai sumber masalah. Dengan demikian, tabel periodik unsur kimia dapat dijadikan sarana menyampaikan nilai moderasi dan tasam- uh supaya mengajarkan siswa dan seseorang pada umumnya untuk mampu menerima perbedaan dalam berkehidupan masyarakat. Apalagi hidup di In- donesia yang memiliki keragaman sangat besar. Simpulan musawah Terbatasnya sarana penyampai nilai moderasi memunculkan potensi ni- lai moderasi beragama disampaikan melalui ilmu-ilmu sains, khususnya ki- mia. Moderasi beragama dan ilmu kimia dapat saling terintegrasi dan terko- neksi melalui analogi-analogi konsep yang terdapat di dalamnya. Nilai-nilai moderasi beragama yang dapat disampaikan kepada pembelajar melalui ilmu kimia adalah: (1) syura yang dapat dikoneksikan dengan nilai musya- warah antara aturan oktet dan konsep muatan formal untuk menentukan kestabilan sebuah struktur senyawa kimia; (2) islah yang dapat dikoneksi- tathawwur wa ibtikar kan dengan nilai reformasi pada konsep reaksi penataan ulang senyawa or- ganik untuk mencapai keadaan yang lebih stabil; (3) yang menunjukkan dinamisme dan inovasi ilmu kimia dalam menemukan unsur-unsur kimia terbaru untuk keperluan penelitian maupun kemaslaha- tan umat; (4) tawasut yang mencerminkan pengambilan jalan tengah pada konsep pembentukan senyawa ionik demi menghindari kondisi ekstrem un- dan iktidal yang tuk membentuk kondisi yang lebih stabil; (5) merepresentasikan adab dan ketegasan dalam proses konversi satuan me- yang menggambarkan pengutamaan pri- lalui perantara mol; (6) dan oritas dalam penamaan senyawa organik dan isomernya; (7) tahadhdhur aulawiyah musawah
60 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer tasamuh yang mencerminkan toleransi tanpa diskriminasi sifat unsur yang berbeda dalam tabel periodik unsur, serta (8) tawazun yang mewakili ke- seimbangan-keseimbangan dalam konsep kimia seperti pada atom, asam basa, dan reaksi reduksi oksidasi. Dengan demikian, ilmu kimia dapat dijadi- kan sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama. Menyam- paikan nilai moderasi beragama melalui analogi dan integrasi ke dalam ilmu kimia dapat memberikan kebermaknaan yang lebih mendalam kepada sis- . Oleh karena itu, saran kepa- wa sesuai dengan teori da pendidik kimia, khususnya guru kimia. Karena ilmu kimia dapat menjadi sarana penyampai pesan nilai moderasi beragama yang dapat diintegrasi- kan pada materi mengajar dan disampaikan saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Harapannya, nilai-nilai moderasi beragama dapat dikenal oleh sis- wa sejak dini, dalam hal ini siswa sekolah menengah atas. Saran serupa di- tujukan kepada para dosen kimia yang diharapkan juga menjadi penyampai pesan moderasi beragama melalui kuliah kimia, sehingga mahasiswa tidak terjebak oleh organisasi luar kampus yang cenderung mengarah kepada ra- dikalisme maupun ekstremisme. Potensi penelitian adalah perlunya meng- gali nilai-nilai moderasi pada ilmu-ilmu lain melalui pendekatan paradigma integrasi-interkoneksi. Daftar Pustaka meaningful learning 52 Abdullah, M. A. (2014). Religion, science and culture: An integrated, interconnec- Al-Jami'ah , ted paradigm of science. (1), 175-203. Pro- ajis.2014.521.175-203. siding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains 4 Abdullah, Z. (2022). Menggali Nilai-Nilai Moderatisme Islam dalam Ilmu Biologi. , 115-123. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam , 22 Afwadzi, B., & Miski, M. (2021). RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIAN HIGHER EDUCATIONS: Literature Review. , (2), 203- Tanya Jawab Moderasi Beragama 231. Agama RI, K. (2019). . Badan Litbang dan Diklat Ke- menterian Agama RI. Bahijah, I., Rahmatika, N., Ahmad, A., & Ishak, S. N. S. (2022). Kurikulum Pesantren Jurnal Pendidikan Islam Special Issue Berbasis Sains di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam: Sebagai Model Mo- derasi Agama dalam Pendidikan. , , 81-89. Herman, M, Mawarnis, E. R., Ramadhani, D., & Herman, H. (2022). Pengembangan
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 61 Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 4 E-LKPD Berbantuan Augmented Reality Terintegrasi Nilai Keislaman pada Mate- ri Larutan Elektrolit. , (5), 6991-7004. Jurnal Education and Development 9 Herman, Mimi. (2021). Integrasi dan Interkoneksi Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadist de- ngan Ikatan Kimia. , (2), 317-327. AS- Jamaluddin, J. (2022). Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturali- SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman tas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama). 7 , (1), 1-13. Harmoni 18 Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. , (2), 182-186. Harmoni 21 Junaedi, E. (2022). Moderasi Beragama dalam Tinjauan Kritis Kebebasan Beragama. , (2), 330-339. Kurniasari, D., Simponi, N. I., & Haqiqi, Arghob, K. (2019). Integrasi Nilai-Nilai Keis- Walisongo Journal of Chemistry 2 laman Pada Reaksi Redoks dan Elektrokimia Terhadap Rahasia Kekuatan Ben- teng Besi Iskandar Zulkarnain. , (1), 26-39. htt- International Journal of Ad- Manshur, F. M., & Husni, H. (2020). Promoting Religious Moderation through Liter- vanced Science and Technology ary-based Learning: A Quasi-Experimental Study. 29 , (6), 5849-5855. net/publication/342776489. SAGE Publications, Inc. Miles, M., & Huberman, A. (2014). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebo- ok. In Jurnal Ilimiah Al-Muttaqin 6 Muhammad, R. (2021). Internalisasi Moderasi Beragama dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. , (1), 98. Jambura Journal of Educatio- Muslim, B., Ramli, M., & Nursarifah, U. (2021). Pengembangan Video Animasi Kimia nal Chemistry Terintegrasi Keislaman pada Materi Struktur Atom. 3 , (2), 47-52. Nayuf, H. (2022). Tradisi Makan Sirih Pinang Sebagai Model Moderasi Beragama Ber- Harmoni basis Kearifan Lokal Di Kelurahan Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan - Ntt. In (Vol. 21, Issue 2, pp 166-183). moni.v21i2.591. An-Nur 4 Nur, A., & Mukhlis, L. (2015). Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir al-Tahrī�r wa at-Tanwī�r dan Aisar at-Tafâsī�r). , (2), 205-225.
62 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 4 Qurniati, D. (2021). Pengembangan Bahan Ajar Kimia Kontekstual Terintegrasi Keis- Chemistry Education Practice laman. , (2), 186-193. cep.v4i2.2535. Rachmawati, R. (2020). Analisis Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan 12 Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Implementasi Kuriku- lum 2013. , (34), 231-239. Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama doi.org/10.38075/tp.v12i34.73. Shihab, M. Q. (2020). (Ke- dua). Lentera Hati. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 38 Siregar, P. (2014). Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman Dalam Perspektif M. Amin Abdul- lah. , (2), 335-354. Organic Chemistry Third Edition Smith, J. G. (2011). (Third Edit). The McGraw-Hill Companies. Jurnal Zarah 7 Sri Wahyuni, T. (2019). Pengembangan Buku Ajar Matakuliah Biokimia Berintegrasi , Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi Zain, Z., & Vebrianto, R. (2017). Integrasi Keilmuan Sains dan Islam dalam Proses dengan Nilai-Nilai Sains dalam Al-Qur'an. (1), 1-6. 0 Dan Industri Pembelajaran Rumpun Ipa. , (0), 703-708. Yayasan Obor Indonesia article/view/3198. Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In Sumber Media Online .
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 63 Maqāṣid al-Sharī'ah Aksiologi, dan Moderasi: Moralitas dalam Pemikiran Sa'ī�d Al- Nūrsī� tentang Hubungan Antarumat Beragama 1 Muhammad Abdul Aziz , Pendahuluan Jika ekstremisme diartikan sebagai buah dari cara pandang yang cen- derung parsial, dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa salah satu akar dari fenomena ekstremisme dalam beragama adalah absennya pemahamn- an dan penafsiran yang komprehensif dan holistik terhadap teks keagama- riddah an itu sendiri. Sebagai contoh, dalam hal hubungan antaragama, tidak se - Hadith - Crimes (Qi- , yaitu dikit dari saudara sesama umat Islam yang memahami hadis "siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah" ( proceeding The Association for Aqeedah and Islamic Philosophy International Conference (AAFI) 1 Artikel ini telah dipresentasikan dalam forum (tanpa ) yang diadakan oleh Seko- lah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra dan beberapa institusi pendidikan lain di Komplek Senayan, Jakarta, pada 15 - 16 Maret 2023.
64 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer sas or Retaliation) - Bulugh al-Maram - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (ملس و هيلع هللا لىص) , nd) sebagaimana hanya yang terung- kap oleh teksnya. Artinya, siapa saja dari umat Islam yang keluar dari aga- manya maka dibolehkan bagi kita untuk membunuhnya. Satu hal yang sebenarnya perlu diapresiasi adalah semangat keberaga - maan saudara-saudara kita tersebut. Secara sekilas dapat ditangkap bah- wa mereka sebenarnya ingin melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Qur'an dan yang kemudian diperinci oleh had- is Rasulullah saw. Apalagi ketika hadis tersebut, yang ternyata bah- kan berstatus sahih, sedemikian jelas menyatakan atau bahkan bernada me- merintahkan untuk membunuh umat Islam yang meninggalkan agamanya, dengan berbekal pengetahuan yang mereka punya atau pemahaman yang didapat dari, atau ditanamkan oleh, orang-orang yang mengelilinginya; pe- rintah membunuh tersebut ingin segera mereka laksanakan dengan sung- guh-sungguh. riddah Fenomena pemahaman terhadap suatu teks agama hanya berkutat pada dimensi tekstual sebenarnya dapat digolongkan kepada sikap ekstremis- me. Demikian sebab kondisi tersebut tidak cukup merepresentasikan bera- gam dimensi yang semestinya diikutsertakan dalam membentuk kesimpul- an dari pemikiran tersebut. Yang terjadi akhirnya adalah apa yang disebut dan diuraikan dengan cukup komprehensif oleh Abdul Hamid Abu Sulay- (Abdul Hamid Abu Sulay- man dalam bukunya man, 1993). The Crisis in the Muslim Mind Betapa pun demikian, penulis sendiri tidak seberapa yakin bahwa pema- haman ini dianut oleh sebagian besar umat Islam. Salah satu sebabnya ada- lah hati nurani kita sendiri sebagai manusia yang dengan begitu saja seakan menahan kita untuk menyetujui dan/atau bahkan melaksanakan penda- pat tersebut. Hati nurani tersebut seakan ingin mengatakan: apakah hanya karena berbeda agama lantas hal tersebut mengizinkan kita untuk saling membunuh? Apalagi jika dihadapkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan asasnya yang memperlakukan setiap orang sama di de- pan hukum, tanpa memandang perbedaan agama dan budaya, kita sebagai warga negara yang baik jelas akan menjauhi sikap saling membunuh terse- but dengan alasan perbedaan agama. Sebenarnya, argumen untuk menolak pandangan ekstrem tersebut tidak
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 65 hanya bersumber dari nurani dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun agama Islam itu sendiri sesungguhnya jauh bahkan tidak mungkin membenarkan pandangan dan tindakan ekstrem di atas. Sebagaimana di- yaitu bah- ketahui bahwa al-Baqarah 256 menyatakan taswiyah wa sama sekali tidak ada paksaan dalam beragama. Meski ayat ini tidak lan- al-adyān al-'aqā'idiyyah tas berimplikasi pada penyamaan semua agama secara teologis ( "lā ikrāha fī al-dīn", ), agama Islam sedari awal memang tidak pernah penyerahan atau kere- islām memaksa setiap anak manusia untuk memeluknya. Sebagaimana tereflek- laan diri sikan oleh makna kata itu sendiri yang berarti , keyakinan dan dedikasi atas ajaran Islam bertumpu pada kerelaan dan ketulusan; dan karena itu sama sekali bukan paksaan. Fenomena disparitas antara parsialitas yang berujung pada ekstremis- me pemahaman terhadap Islam dan asumsi dasar yang mengatakan bah- wa Islam itu sendiri agama yang memang harus dipahami secara holistik sehingga melahirkan cinta dan kasih sayang di tengah masyarakat, yang ke- The Crisis in the Muslim mudian disebut oleh Abdul Hamid Abu Sulayman sebagai krisis pemikiran , Chastising Women: A Means to Re- Mind seorang muslim. Dalam berbagai karyanya seperti solve Marital Problems? The Islamic Theory of International Relations: Its Relevance, Past and Present (Abdul Hamid Abu Sulayman, 1993) (A. A. AbuSulayman, 2013), dan , (A. A. AbuSulay- man, 1973) ia menuturkan dan memberi contoh betapa bentuk pemaham- an parsial seperti ini telah membawa petaka yang demikian parah dalam tubuh umat Islam. Kegagalan untuk menyinkronkan antara teks dan roh ter- dalam dari ajaran agama yang dianutnya menjadi umat Islam berpikiran sempit, cenderung apologetis, dan mempunyai kepribadian mental terke- pung ( ) yang ini semuanya pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi terbelakang dan bahkan menjadi bulan-bulanan umat lain. besieged mentality riddah Jika benar ini yang terjadi, dengan menyadari bunyi, intonasi, dan status hadis sebagaimana disebutkan di atas, satu pertanyaan dapat kita ta- rik: bagaimana mungkin sebuah hadis sahih ternyata bertentangan dengan salah satu prinsip dasar dalam Al-Qur'an: kebebasan beragama? Jika jelas Al-Qur'an memang posisinya lebih tinggi, bagaimana sebenarnya pemaham- an yang sejati terhadap hadis tersebut? maqāṣid al-sharī'ah Di sinilah terletak arti penting apa yang disebut dan
66 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer moderasi yang keduanya merupakan penyokong utama aksiologi ajaran Is- lam. Apa yang disebut aksiologi di sini adalah moralitas ajaran agama terse- but. Artinya, berbagai aturan hukum dan etika yang demikian beragam dan di dalam batang tubuh ajaran Islam sesungguhnya berangkat dan bergerak bersama-sama untuk menuju realisasi nilai moral tersebut. Karena itu, pe- mahaman tekstual dan kontekstual yang merupakan penyokong beragam aturan tersebut sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama yaitu nilai moral tersebut. Pada titik ini, penulis dapat menganalisis bahwa yang tampak absen atau belum diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh saudara-saudara sesama umat Islam di atas adalah aspek filosofis dari ajar- an Islam itu sendiri, yaitu aspek terakhir dari trilogi pembahasan dalam fil- safat ilmu: aksiologi. Berdasarkan celah permasalahan tersebut, penelitian ini akan menco- ba untuk menemukan, memahami, membahas, dan merekomendasikan mo- ralitas pemikiran yang dipraktikkan oleh Sa'ī�d al-Nūrsī� di sepanjang kehi- dupan intelektual dan sosialnya. Untuk tujuan ini, sebagai landasan berpikir, maqāṣid al-sharī'ah penulis akan mencoba menyajikan urgensi aksiologi dalam lanskap pemi- kiran filsafat ilmu, menghubungkannya dengan teori yang di dalamnya meniscayakan sikap moderasi, untuk selanjutnya membe- rikan contoh hal tersebut melalui pengalaman sosiointelektual Sa'ī�d al-Nūr- sī�. Yang menarik adalah bahwa apa yang pernah muncul pada beberapa ta- hun belakangan ini di Indonesia, yaitu tentang pro dan kontra pemimpin nonmuslim berikut panggilan 'kafir' terhadap umat agama lain, ternyata su- dah dibahas oleh al-Nūrsī� setidaknya sejak sekitar 60 tahun yang lalu. Dua studi kasus inilah yang akan menjadikan pembahasan pada artikel ini akan lebih fokus dan mengerucut. Sebenarnya kajian tentang Sa'ī�d al-Nūrsī� sudah banyak dilakukan oleh Sa'īd al-Nūrsī's Teachings para sarjana muslim, baik dari kalangan akademisi Indonesia maupun glo- on the People of the Book: A Case Study of Islamic Social Policy in the Ear- bal. Di antara yang bisa disebutkan di sini adalah ly Twentieth Century yang ditulis oleh Zeki Saritoprak, orang Turki yang Dakwah Lintas Iman Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Dak- kini sedang mengajar di sebuah universitas di Amerika Serikat (Saritoprak, wah Lintas Iman Perpektif Said Nursi 2000). yang ditulis oleh Khoirul Hadi al-Asya- ri juga patut dipertimbangkan (al-Asyari, 2017). Termasuk juga artikel yang
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 67 Inclusivism in Nursi's Risale-i Nur ditulis oleh David R. Law berjudul spektif Badi'uzzaman Sa'id Nursi The Prophethood of Jesus and Religious Maqâshid al-Qurân Per- (Law, 2017) dan oleh Ummu Salamah (Salamah, 2019). Mes- ki demikian, hanya dengan pengamatan sekilas, tampak bahwa dari sekian artikel dan tesis tersebut, belum ada yang mencoba untuk mengaitkan pe- mikiran Sa'ī�d al-Nūrsī� dengan tiga variabel sekaligus yaitu aksiologi yang merupakan bidang filsafat ilmu, bidang syariah, dan mo- derasi dalam bidang tafsir. Melihat celah ini, kehadiran penelitian ini - yang mengeksplorasi empat variabel di atas - dirasa begitu penting. maqāṣid al-sharī'ah Artikel yang ada di hadapan Pembaca ini termasuk penelitian kualitatif. Demikian karena pola penalaran yang digunakan di dalamnya bersifat in- duktif, yaitu, pertama menangkap fenomena pemikiran dalam tubuh umat Islam di mana pemikiran sebagian mereka, dalam batas tertentu, bisa dika- tegorikan sebagai ekstremisme. Ekstremisme tersebut muncul karena pe- mahaman mereka terhadap teks agama cenderung parsial sehingga tidak lagi merepresentasikan prinsip termasuk di dalamnya moderasi yang meniscayakan komprehensivitas dan kesempurnaan. , maqāṣid al-sharī'ah , menindaklanjuti feno- mena tersebut dengan menemukan dimensi teoretis apa yang sesungguh- nya absen di dalamnya. Dengan teori , dapat dinyatakan bahwa kepingan yang hilang dari ekstremitas pemikiran tersebut adalah di- mensi aksiologis yang sejatinya merupakan terminal akhir dari tahapan se- buah ilmu, pemikiran, atau kegiatan. Penulis selanjutnya berusaha meng- eksplorasi dimensi aksiologis tersebut melalui pengalaman intelektual Sa'ī�d al-Nūrsī�, seorang reformis Abad 20 dari Turki. Dengan pola ini, tampak ge- rakan penalaran yang digunakan dalam artikel ini bersifat dari khusus ke umum yang karena itulah disebut induktif. Disebut induktif juga karena artikel ini, kedua maqāṣid al-sharī'ah Adapun terkait data penelitian, selain bersumber dari sumber kepusta- kaan, ia diambil juga dari wawancara dengan salah satu dosen di perguruan tinggi yang diasumsikan merepresentasikan saudara-saudara umat Islam yang diasumsikan mempunyai pemikiran parsial. Aksiologi dalam Filsafat Ilmu Aksiologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang mempelajari tentang etika dan estetika. Etika berkaitan dengan nilai keindahan pada perilaku manusia.
68 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Sementara estetika merupakan nilai keindahan yang berada sebuah karya seni. Sebuah etika dapat dipandang dengan sendirinya mengandung unsur estetika. Sederhananya, sesuatu disebut etis jika ia baik dan tidak etis jika ia buruk. Sementara sesuatu disebut estetis jika ia memang indah dan disebut tidak estetis jika memang tidak memenuhi unsur keindahan. Pada dasar- nya, hukum yang ada ini diambil dari sekumpulan nilai moral. Sebagai con- toh, Pancasila merupakan nilai moral yang darinya dibangun berbagai jenis undang-undang. Sebagaimana juga Al-Qur'an yang merupakan sumber mo- ral dari bahkan semua jenis undang-undang yang diadopsi oleh negara atau lembaga sosial di dunia ini. Meski demikian, permasalahannya adalah apa- kah semua orang dari berbagai suku dan kebudayaan ini sama penilaiannya tentang apa yang disebut moral tersebut? Sebagai contoh, tentang LGBT, jika dilihat dari perspektif moral; apakah benar jika dikatakan semua jenis bang- sa dan suku di dunia ini mempunyai pandangan moral yang sama terhadap- nya, baik menerimanya atau menolaknya? Dari sini, dapat dinyatakan bahwa aksiologi termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan filsafat ilmu, baik di Barat maupun Islam. Meski demikian, pertanyaan yang perlu dijelaskan di sini adalah apakah ni- lai moral dalam aksiologi tersebut lantas sama antara keduanya? Berang- kat dari pertanyaan ini, bagian selanjutnya dari artikel ini akan membahas bagaimana Islam menyistemkan mekanisme penentuan sebuah nilai agar ia bisa disebut representasi ajaran Islam. Untuk pembahasan ini, kita tidak wasaṭiyyah akan bisa melepaskan diri apa yang disebut sebagai dan maqāṣid al-sharī'ah . Aksiologi, Maqāṣid al-sharī'ah, dan Moderasi Jika aksiologi berkaitan dengan aspek teologis, yaitu nilai moral yang ada maqāṣid al-sharī'ah dalam hukum dan ajaran Islam pada umumnya, dapat dinyatakan bahwa berikut moderasi sebagai penjabarannya adalah penjel- maan dari aksiologi tersebut. Para sarjana sepakat bahwa ajaran Islam tidak hanya menyangkut aspek formalitas, namun tidak kalah pentingnya adalah ia juga sangat menekankan substansi yang dikandung oleh formalitas terse- but. Bahkan dalam banyak kasus, substansi jauh lebih penting dari pada ha- nya formalitas. Setelah jelas apa yang dimaksud sebagai aksiologi, maka selanjutnya
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 69 maqāṣid al-sharī'ah maqāṣid al-sharī'ah pada bagian ini kita akan mengulas kaitan antara moderasi. Jika apa pun ketetapan Allah Swt, sementara ngahan, lalu apa sesungguhnya relasi antara keduanya? dan adalah tujuan penyariatan hukum atau adalah sikap perte- wasaṭiyyah Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus menelisik maqāṣid al-sharī'ah apa makna terdalam dari kedua istilah tersebut di atas. Menurut Ibn 'A� shūr, ) yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam segala atau sebagian besar hu- kum-Nya (Ibn 'A� shūr, 2006, p 71). Meski kedua istilah sering digunakan ber- gantian ( ) Beberapa sarjana seperti Hashim Kamali (2012, pp 4-5) memperdalam analisis bahwa perbedaan antara tujuan dan hikmah itu sendiri adalah bahwa tujuan harus dicapai terlebih dahulu agar kemudi- an tercapai hikmah. Dalam pengertian yang lebih sederhana, dengan contoh sebuah penelitian, tujuan penelitian harus tercapai terlebih dahulu karena ); sementara hikmah ia bersifat internal dan cenderung definitif ( adalah fungsi yang bisa dicapai kemudian karena ia lebih bersifat ekster- nal dan cenderung tidak definitif ( ). Salat berjemaah, seba- gaimana diungkap oleh Ali Ahmad al-Jurjawi (al-Jurjāwī�, 1997, pp 87-88), tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah berjemaah dalam salat se- hingga mendapat rida Allah Swt. Namun, dalam cakupan yang lebih detail, fungsi salat berjemaah itu sendiri mencakup banyak hal di antaranya ada- lah mempererat tali silaturrahim. Yang pertama adalah esensial, sementara yang kedua adalah sekunder. Secara umum, para sarjana berpendapat bah- up-to- up-to-buttom triple movement wa itu sendiri sesungguhnya bertumpu pada gerakan buttom. al-ma'āni wa al-ḥikam adalah tujuan dan hikmah ( interchangeably munḍabiṭ ghayr munḍabiṭ maqāṣid al-sharī'ah buttom-to-up, , yaitu , dan kembali pada Yang pertama berarti penciptaan manusia, ibadah yang merupakan tujuan penciptaan manusia, dan kesejahteraan sosial yang merupakan im- plikasi dari ibadah tersebut. Wasaṭiyyah bermakna setidaknya dua hal: pertengahan dan kesempur- naan (al-Mawdūdī�, 1988, p 186). Sesuatu yang ada di tengah memang cen- derung melahirkan kesempurnaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Quraish Shihab (Shihab, 2005), bahwa sebagai seorang wasit dalam sebuah pertan- dingan, sebagai contoh, ia jelas harus berdiri di tengah untuk mampu me- lahirkan keputusan yang sempurna. Ketika ia berdiri di pinggir, hal terse- but akan menjadikannya rentan bertindak ekstrem yang akhirnya berujung
70 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer pada ketidakadilan. Kenyataannya, bagi seorang yang berdiri di pinggir, ia tidak akan mampu melihat orang sekelilingnya dengan pandangan yang cu- kup representatif dan adil. Yang satu kelihatan akan sangat jelas sementa- ra yang lainnya terlihat amat runyam. Hal ini juga terlihat dalam analogi yang diberikan oleh Hashim Kamali (2015, p 9), bahwa jika usia muda ber- ada di tengah dalam perjalanan hidup seorang manusia, sebagaimana yang kita tahu dan rasakan, jelas usia muda merupakan tempat beragam jenis ke- sempurnaan hidup, baik fisik dan psikologis. Sebagaimana juga waktu siang yang terletak di pertengahan dalam perjalanan matahari dari pagi hingga sore hari, waktu siang adalah tempat di mana kesempurnaan sinar mataha- itu sendiri merepresentasikan ri terpancar. Dari sini jelas bahwa sikap tengah dan kesempurnaan. wasaṭiyyah Kesempurnaan tersebut sesungguhnya tidak hanya bisa dicapai dengan maqāṣid al-sharī'ah berposisi di tengah. Namun, lebih jauh lagi, juga bisa dicapai dengan sikap maqāṣid al-sharī'ah komprehensif yang dalam hal ini direpresentasikan oleh . adalah tujuan di mana segala aturan Demikian sebab maqāṣid al- dan hukum yang dilahirkan atau berada di bawah itu sharī'ah harus berlaku dan bergerak untuk dan kepada satu tujuan yaitu maqāṣid al-sharī'ah maqāṣid al- itu sendiri. Konsekuensinya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qay- sharī'ah yim (2002, p 337), sebuah hukum, jika tidak merepresentasikan maqāṣid al-sharī'ah , harus dibatalkan. menjadi satu tahapan terakhir yang akan menyortir dan menguji apakah suatu hukum itu sudah sesuai dengan tujuan itu sendiri. Sebagai contoh adalah jika al-Maidah itu hanya dimak- nai parsial, hal tersebut akan menggiring kepada sikap yang dapat digolong- kan kepada sikap ekstrem yaitu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani se- bagai sepenuhnya orang lain yang seakan harus dianggap musuh dan tidak layak untuk diajak berkomunikasi. Kesimpulan yang bisa ditarik dalam hal yang berorientasi pada komprehen- ini adalah bahwa sivitas pemahaman harus diarusutamakan agar pemahaman itu lahir tidak berdasarkan para cara pandangan parsial, namun integral. Pada titik ini, maqāṣid al-sharī'ah maqāṣid al-sharī'ah Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa meski Islam me- ngandung nilai moral sebagaimana terkandung dalam yang bersifat universal tersebut, Islam tidak membiarkan nilai-nilai terse- but tanpa aturan. Untuk itu, para sarjana sudah merumuskan peranti dan
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 71 mekanisme aturan tersebut. Di antaranya adalah teori gradasi makna yang terefleksikan dalam dua konsep pemaknaan suatu kata, yaitu dari segi ke- umuman dan kejelasannya. Yang pertama mengandung empat jenis, yaitu mu'awwal , dan khas (yang terdiri Seki- las, kedua konsep tersebut merefleksikan dan mencakup komprehensivitas cakupan makna sebuah kata yang berpendar dan bergradasi dari yang spe- sifik, umum, hingga yang interpretatif (al-Zuhaylī�, 1986, pp 349-355). Moralitas Pemikiran Sa'īd al-Nūrsī dalam Hubungan Antaragama muṭlaq nahy muqayyad, amr, mushtarak muḥkam. 'ām ẓāhir, naṣṣ, mufassar, dan , , dan ), . Yang kedua terdiri dari Fungsi nilai moral dalam epistemologi ajaran Islam bertindak sebagai palang pintu terakhir untuk menyeleksi semua aturan legal dan etik yang bergerak bersama-sama menuju realisasi nilai moral tersebut. Selain yang dikenal sebagai seperti yang disebutkan di atas, di 'adl antara yang dapat dicontohkan dari nilai moral tersebut adalah keadilan ( ), ), kejujuran ( dan kemuliaan ( ) (al-Zuhaylī�, 1986, p 323). Validitas semua nilai ini tidak saja diakui oleh umat Islam, sebagaimana diungkap oleh al-Shāṭibī� (1997, p 20), namun juga oleh setiap orang yang bernama manusia apa pun latar belakang agamanya. Aspek universalitas inilah yang kemudian agak- nya menjadikan apa yang disebut tersebut rawan untuk ditafsir- kan. Jika orang Islam mempunyai definisi tertentu tentang keadilan, orang di Eropa atau Amerika juga memiliki definisi keadilan versi mereka sendi- ri. Subjektivitas ini terjadi juga pada nilai-nilai lainnya seperti persaudara- an dan kemuliaan. al-dharuriyyat al-khams ṣidq karāmah musāwāh ukhuwwah ), persamaan ( ), persaudaraan ( muḥkām Berangkat dari sini, para sarjana muslim kemudian menetapkan satu pe- rangkat metodologis tentang bagaimana mengobjektifikasikan nilai-nilai yang universal tersebut agar menjadi seobjektif mungkin dan kiranya sesu- ai dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan. Dalam konteks artikel ini, perangkat tersebut adalah apa yang sudah diuraikan di atas yang kemudian disebut sebagai teori gradasi makna ( ). Pada bagian ini, kita akan melihat sejauh mana sistem gradasi makna ter- sebut akan bekerja terutama dalam dua kasus yang merupakan pengalam- an intelektual Sa'ī�d al-Nūrsī� sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. naẓariyyat dilālat al-ma'nā
72 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Sang Moralis dari Turki Sa'ī�d al-Nūrsī� dilahirkan di Desa Nurs, Anatolia Timur, pada 1876 M de- ngan nama asli 'Said'. Dengan dilahirkan di daerah Nurs itulah kemudian ia mendapatkan gelar al-Nūrsī�, yang berarti seseorang yang berasal dari Nurs. Ia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari seorang ibu berna- ma Nuriyah (al-Nūrsī�, 2004, pp 58-59). Sang ibu dikenal sebagai seorang al-Tafsīr wa Al-Mufassirūn fī Thawbih al-Jadīd ahli wudu, sementara ayahnya adalah seorang pengamal tarekat Naqsaban- , diyyah. Disebutkan dalam bahwa sang ayah, dengan posisi dan kapasitasnya sebagai seorang sufi, dike- nal sebagai seorang yang sangat menjaga diri dari keharaman. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi rezeki yang akan dimakan anak-anaknya, namun bahkan untuk hewan-hewan piaraannya. Dari sini, tidak mengherankan jika kemudian sang anak lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi juga seorang sufi sebagaimana ayahnya. Bahkan perkembangan sang anak melebihi sang ayah di mana yang pertama tidak hanya berhasil menjadi seorang tokoh tingkat nasional, namun juga internasional (Ja'far, 2007, pp 725-726). De- ngan kontribusi yang diberikan, sang anak pada akhirnya menjadi seorang pembaharu, salah satu sarjana muslim paling diperhitungkan pada Abad 20. Selain faktor internal, popularitas al-Nūrsī� sesungguhnya juga didukung oleh tantangan yang datang pada masanya. Dalam catatan Iḥsān Qāsim al-Ṣāliḥī� (2010, p 14), disebutkan bahwa al-Nūrsī� hidup pada dua masa kesultanan yaitu Sultan Murad V dan Sultan 'Abd al-Ḥāmid II. Pada masa ini, Turki berada di ambang kehancuran yang akumulasinya dapat dilihat pada jatuhnya kekuasaan Turki Utsmani pada 1924 kepada Barat. Kehancuran itu bukan saja diakibatkan oleh lemahnya pertahanan negara, namun karena orang Turki sendiri sudah mengalami kehilangan identitas dan nilai moral dengan semakin masifnya ideologi luar negara yang masuk tanpa ada proses filterisasi dan adaptasi dengan karakter bangsanya sendiri. Mereka tidak cu- kup mampu lagi menangkap roh dari ajaran agama yang mereka anut. Celah intelektual inilah yang kemudian diisi oleh al-Nūrsī� dengan ajaran dan ge- rakan reformasi sosial keagamaannya. Sebagai seorang sarjana muslim, ia berupaya untuk menyadarkan bang- sa Turki terutama umat Islam tentang arti penting paradigma moderat dan integral, yaitu bagaimana memahami ajaran Islam secara benar dan holis- tik, mengukuhkan, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan indi-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 73 vidu, sosial, dan kenegaraan, sehingga dengan langkah demikian terbukti bahwa ajaran Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Untuk merealisasikan tujuan ini, ia menyerukan umat Islam untuk tidak ha- ), tetapi juga ilmu yang nya memahami ilmu-ilmu agama ( berparadigma sains ( ) (Yucel, 2017). Sebagai seorang nasi- onalis, anak bangsa yang dilahirkan dalam masyarakat yang multikultur, ia juga menyerukan prinsip moderasi, yaitu persatuan dan kolaborasi antara umat Islam dan umat agama lain terutama Kristen dan Yahudi demi mena- han arus laju ateisme demi pembangunan negara dan bangsa (Saritoprak, 2000). Panggilan 'Kafir' dalam Kehidupan Sosial 'ulūm naqliyyah 'ulūm 'aqliyyah Dalam konteks hubungan antarumat beragama, salah satu yang diseru- kan oleh al-Nūrsī� adalah agar umat Islam tidak memanggil saudara sebang- sa mereka yang berasal dari umat Kristen dan Yahudi dengan panggilan 'ka- fir'. Seruan ini ia gaungkan untuk dilaksanakan umat Islam di Turki ketika mereka membangun hubungan sosial dengan umat agama lain. Menariknya, fenomena yang sama ternyata berlaku di Indonesia beberapa tahun terakhir. Pada 2019, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan Mu- syawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. Salah muwathin' satu keputusan yang dihasilkan adalah penghapusan istilah 'kafir' menjadi ' dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Mari Har- gai Keputusan NU dan Hentikan Polemik Istilah Kafir, 2019). Keputusan ini sejatinya merupakan kelanjutan dari pembahasan dalam materi yang sama yang diadakan pada 1930. Yang membedakan adalah yang lebih dahulu di- adakan dalam konteks teologis; sementara yang terakhir ini dalam konteks kebangsaan. Keputusan yang terakhir ini dirasa penting dikeluarkan meng- ingat akhir-akhir ini muncul ketegangan antara sebagian kecil umat Islam dengan umat agama lain dengan salah satu isu yang dibicarakan adalah ten- tang adanya panggilan 'kafir' di ruang publik terhadap umat selain agama Islam. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah setiap orang lain agama layak kita panggil kafir hanya karena berdasarkan fakta bahwa Al- Qur'an pun menggunakan panggilan tersebut dalam surat al-Bayyinah ayat 6? Bagaimana seharusnya kita memahami panggilan 'kafir' dalam surat
74 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer al-Bayyinah ayat 6 tersebut? Pertanyaan: Should Muslims call Christians and Jews kafir (infidel)? There are verses in the Qur'an which refer to some of them in fact with the term kufr (in- fidelity) (Q.98:6). Why should we not call someone who is kafir a kafir? Jawaban al-Nūrsī�: [You don't do this, just] as you don't call someone who is blind, 'O Blind one' [yā kāfir]! There is torture [and harm] in this term, and torturing a dhimm is prohibited according to the Prophet of Islam, who says: 'Who- ever tortures a dhimm, I am his prosecutor on the Day of Judgement ... Secondly, the term kāfir has two meanings. The first and most common one [refers to the] irreligious person, who denies the existence of God. In terms of this meaning, we do not have the right to call the People of the Book kāfir. The second meaning is one who denies the prophet- hood of the prophet of Islam. In this case, we can call them kāfir, and they are pleased with it in this sense. But, since the first meaning is the most common one, it became a word of torture, hurt and debasement for them. In addition to these reasons, we do not have to mix the circle of human relations with the circle of beliefs" (Saritoprak, 2000, p. 328). Pertanyaan: Haruskah seorang muslim memanggil orang-orang Kristen dan Yahu- di dengan sebutan 'kafir'? Jelas bahwa dalam Al-Qur'an ada al-Bayi- nah ayat 6 yang mengasosiasikan sebagian dari mereka dengan se- butan kafir. Mengapa lantas kita tidak boleh menyebut seorang yang memang kafir dengan sebutan 'kafir'? Jawaban: [Jangan lakukan ini!] sebagaimana kamu tidak akan memanggil orang
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 75 yang buta dengan panggilan 'wahai sang buta'. Panggilan seperti itu adalah sebuah penganiayaan dan jelas sangat berbahaya, sementara penganiayaan terhadap orang zimi dalam agama kita jelas sebuah la- rangan. Rasullah SAW telah bersabda 'siapa saja yang melukai seo- 'kafir' rang zimi, maka saya akan menuntutnya di Hari Kiamat. Alasan yang kedua, kata sendiri sebenarnya memiliki dua arti. Pertama, dan ini yang berlaku secara umum [dalam Al-Qur'an], adalah mereka yang tidak beragama, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Pada titik ini, kita tidak berhak untuk menyebut ahli kitab sebagai kafir. Makna ke- dua merujuk pada orang yang tidak mempercayai Rasullah SAW yang merupakan nabi umat Islam. Di sini, sebenarnya mereka ahli kitab ti- dak keberatan dengan istilah tersebut. Namun, karena kata kafir sen- diri [dalam Al-Qur'an] sebenarnya lebih banyak merujuk pada orang- orang ateis, panggilan tersebut [kepada semua ahli kitab] akan sangat melukai perasaan mereka. Selain alasan tersebut, kita memang sudah seharusnya tidak mencampuradukkan kehidupan sosial dengan ke- yakinan dalam beragama." Al-Nūrsī� termasuk salah seorang tokoh yang demikian tekun dalam mempromosikan hubungan persaudaraan di antara warga negara Turki ter- utama antara umat Islam dan Kristen serta sebagian kecil Yahudi. Hal ini ia maksudkan untuk menangkal apa yang ia sebut sebagai 'serangan dari uta- ra' yang merupakan orang-orang ateis. Pada konteks ini, setidaknya kita bisa melihat urgensi dan alasan mengapa al-Nūrsī� melarang memanggil orang- orang Kristen dan Yahudi dengan panggilan 'kafir', yaitu demi alasan stabili- tas sosiopolitik Turki pada masa itu. Hal ini ia ungkapkan dalam nasihatnya bahwa dalam pergaulan atau kehidupan bernegara, umat Islam seharusnya tidak mencampuradukkan antara pilihan keagamaan seseorang dengan ke- hidupan sosialnya. Yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah kenyataan bahwa Tu- han telah memberikan kebebasan - yang bertanggung jawab - kepada se- luruh umat manusia untuk memilih satu di antara dua jalan: keimanan dan kekufuran atau kebaikan dan keburukan. Dengan bekal akal yang dikaru- niakan kepada mereka, setiap pilihan akan mempunyai konsekuensi ma- sing-masing. Di sini kita bisa mencatat arti penting kebebasan beragama
76 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer lā ikrāha fī al-dīn sebagai sebuah nilai dasar yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia seba- al-muḥkam . Kebebasan ini- gaimana ditegaskan oleh al-Baqarah 256; lah yang, menurut penulis, bisa disebut masuk dalam rangkaian , yaitu nilai moral universal yang diperuntukkan bagi setiap anak manusia. Maka, dalam kehidupan sosial kenegaraan, kebebasan ini harus diperha- tikan dan dihormati yang mana salah satu caranya adalah tidak menyebut mereka 'kafir' di ruang publik. Jika kemudian pemahaman tekstual ini ma- sih dilakukan, sikap tersebut sesungguhnya telah meninggalkan salah satu aspek dari prinsip yaitu kebebasan, yang dengan sendi- rinya tidak lagi mencerminkan moderasi dalam beragama. Pertemanan dengan Orang Kafir maqāṣid al-sharī'ah Selain isu panggilan 'kafir' di atas, al-Nūrsī� juga merespons surat al-Mai- dah 51 yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat kalian." Seba- gaimana di atas, fenomena yang dilukiskan oleh ayat ini pun terjadi di In- donesia, yaitu ketika mereka berpolemik tentang boleh atau tidaknya umat Islam untuk memilih seorang pemimpin dari kalangan nonmuslim (NU, 2016). Meski demikian, artikel ini tidak akan secara spesifik membahas isu pertemanan dengan orang kafir ini dalam konteks kepemimpinan; namun lebih dalam batasan yang lebih umum. Berikut komentar yang diberikan oleh al-Nūrsī� terkait hal ini: Pertanyaan: There is a prohibition against friendship with Christians and Jews. For God says: "O ye who believe! Take not the Jews and Christians for friends." Jawaban First, there should have been a definite implication, as it should have definite form. Thus, there is a way for there to be various possible mean- ings and interpretations. For the qur'anic prohibition is not ām [a gend- eral rule applicable to all and not to be contradicted], but muthlaq [the
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 77 laws that are controlled]. [In this instance], time is a prominent inter- preter. If it puts a limitation on the verse, nobody would object to it. Also, if the judgement is based on a derivative form of the word, the meaning of the infinitive would show the reason of the judgment [i.e. if the law is built on an analogy, then what is applied in the analogy con- stitutes the basis of the law]. Therefore, the qur'anic prohibition is con- cerning not Jews and Chris-tians themselves, but it concerns the religion of Christianity and Judaism. One can be beloved not because of his es- sence, but because of his attributes and professions. Therefore, it is not necessary that a Muslim's attributes be considered Muslim as well. And likewise, it is not necessary that a non-Muslim's attributes be consid- ered as those belonging [only] to non-Muslims. Therefore, it is possible that a non-Muslim individual could have a Muslim attribute or a Mus- lim profession. Why must this [necessarily] be impermissible, and why would the case of Muslim attributes of a non-Muslim not be a cause for praise and imitation? If a Muslim male has a Christian or Jewish wife [which is permissible under Islamic law], is he not supposed to love her? On the contrary, certainly, he will love her. During the time of the Prophet, there was a sizeable religious revolu- tion. All ideas of the people of that time were inevitably concerned with religion. People hated and loved each other [solely]on the basis of reli- gion. Therefore, a [close relationship with] non-Muslims was considered a form of hypocrisy. Today, there is a civilizational and worldly revolu- tion. The human mind is occupied by civilizational progress and world- ly life. Therefore, our friendship with the Christians and Jews is [now] from the standpoint of their civilization, their progress, and the protection of so- cial order, which [has become] the basis of all happiness in human life. Thus, the qur'anic prohibition does not encompass this friendship" (Sar- itoprak, 2000, p. 327).
78 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Pertanyaan: Terdapat larangan dalam Al-Qur'an untuk berteman dengan orang Kristen dan Yahudi, yaitu [al-Maidah 51] "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani teman dekat kalian." Jawaban: Pertama, sebuah dalil memang pada dasarnya harus bersifat pasti, baik dari sisi makna yang tersurat maupun tersirat. Meski demiki- an, tetap ada di dalam memahami dalil tersebut ruang untuk mem- 'ām berikan interpretasi [yang bersifat relatif]. Demikian karena dalam konteks larangan ayat Al-Qur'an di atas, ia tidak bersifat , tetapi mutlak sehingga dimungkinkan di dalamnya ada pembatasan. Jika de- mikian yang terjadi, dimensi waktu menjadi amat menentukan. Ada- pun jika tidak ada pembatasan, dalil tersebut bisa langsung diterap- kan sebagaimana yang tersurat. Selain itu, jika sebuah hukum dibangun di atas penalaran yang ber- sifat tersirat, yang harus dilihat di dalamnya adalah ilat yang darinya hukum itu sendiri di bangun. Dalam konteks ayat di atas, apa yang sesungguhnya dilarang adalah menyukai agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara seseorang menjadi disu- kai atau tidak itu sebenarnya tidak karena diri seseorang tersebut, namun lebih karena sifat dan perilaku yang melekat padanya. Karena itu, seorang muslim tidak secara otomatis menyandang berbagai si- fat dan perilaku yang Islami, sebagaimana juga orang-orang kafir ter- sebut tidak lantas juga menyandang segala sifat dan perilaku yang di- anggap kafir. Berdasarkan hal ini, lantas mengapa kita tidak boleh menyukai sega- kitabiyah la sifat dan perilaku Islami tersebut [terlepas pada orang mana kedu- anya melekat]? Jika istri Anda seorang , niscaya engkau akan menyukainya.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 79 Kedua, pada zaman Rasulullah SAW terjadi revolusi agama yang de- mikian dahsyat sehingga segala pemikiran dan perasaan masyara- kat ketika itu dihubungkan dengan agama. Benci dan cinta semua- nya dihubungkan dengan agama. Hal ini sampai pada batas bahwa seseorang yang menyukai orang lain agama, ketika itu, dapat digo- longkan sebagai seorang munafik. Meski demikian, hari ini kita meli- hat hal tersebut berubah di mana perkembangan peradaban manusia berkembang begitu revolusioner. Apa yang terjadi adalah sudut pan- dang manusia akhirnya bertumpu pada segala perkembangan dan ke- majuan duniawi tersebut. Karena itu, pertemanan kita dengan orang Kristen dan Yahudi juga seharusnya didasarkan pada perspektif per- kembangan dan kemajuan peradaban tersebut yang itu semua meru- pakan sumber kebahagiaan dalam kehidupan manusia [terlepas dari perbedaan agama mereka]. Jadi, ayat di atas tidak berkenaan dengan jenis pertemanan semacam yang kedua ini." Dari uraian di atas, jelas bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh se- orang muslim adalah memahami sebuah ayat secara holistik, tidak hanya dari aspek tekstualnya saja. Jika ayat di atas hanya dilihat secara tekstual, sebagai (pembatasan), yang lahir adalah ke- tertutupan diri dan bahkan kebencian. Padahal, betapa banyak juga ayat- ayat lain yang menegaskan penghargaan terhadap martabat seorang manu- sia - terlepas dari agama yang dianutnya berikut konsekuensinya. Martabat manusia inilah yang kiranya, sebagaimana dituturkan oleh Hashim Kamali , yaitu nilai moral yang (2002), juga termasuk apa yang disebut berlaku universal pada seluruh manusia. Karena itu, penalaran dan pema- haman yang cenderung tekstual, yang salah satu cirinya adalah bersebe- rangan dengan nilai moral tersebut, dengan demikian tidak lagi mencermin- dan terlebih lagi moderasi dalam beragama. kan spirit Terkait hal ini, perlu dinyatakan bahwa fakta bahwa syirik adalah keza- liman yang paling besar. Hal ini jelas sekali dinyatakan dalam Luqman. Na- mun, perlu diketahui di sini bahwa kehidupan seorang muslim tidak lantas berada dalam lanskap yang mayoritas terutama secara kualitas. Kadang kala ia juga harus berkompromi bahwa kehidupan dunia tidak selamanya terja- di sebagaimana yang diidealkan. Artinya, dalam konteks kehidupan berne- 'ām takhsis yang berdiri tanpa al-muḥkam maqāṣid al-sharī'ah
80 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer gara, ia harus menyadari ada wilayah yang bersifat eksklusif dan ada juga yang bersifat inklusif. Kepemimpinan sosial dan persahabatan antara indi- ummahāt al-maqāṣid vidu satu dengan lainnya dalam Islam meniscayakan nilai-nilai yang bersifat , universal. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai yaitu sebuah untaian nilai moral universal yang bersifat absolut ( ) dan taqyīd tidak akan pernah diabrogasi ( ), atau dibatasi ( ). Maka, kezaliman nonmuslim tersebut, terutama dalam hal agama- nya, itu berada dalam wilayah eksklusif. Namun, ketika berada di ruang so- sial, yang berlaku adalah hal-hal yang bersifat inklusif seperti terselengga- ranya nilai-nilai keadilan. qaṭ'iy takhṣīs naskh ), dikecualikan ( Penulis tetap berpendapat bahwa pemimpin yang jauh lebih diutamakan bagi seorang muslim untuk dipilih adalah seorang muslim yang melekat pa- danya nilai-nilai keadilan. Sebagaimana juga seorang muslim yang baik juga harus diutamakan untuk dijadikan sahabat. Namun jika hal tersebut amat sulit dilakukan, dianjurkan untuk memilih sosok lain, betapa pun ia umat lain agama, yang melekat padanya keadilan, kasih sayang, dan cinta. Urgensi Paradigma Maqāṣidī maqāṣidī naẓrah maqāṣid ( maqāṣidiyyah al-sharī'ah Dari uraian di atas, terletak arti penting paradigma ): satu pandangan keagamaan yang menempatkan maqāṣidī sebagai titik sentral dalam memahami sebuah teks. Yang menja- di sini adalah memastikan bahwa pema- di tugas dari paradigma haman terhadap al-Bayyinah 6 dan al-Mā'idah 51 tidak bertentangan de- judi- ngan nilai, prinsip, dan konsep yang ada pada . Dalam cial review analogi sederhana, kerja penyelarasan seperti ini mirip dengan konsep maqāṣid al-sharī'ah yang mencoba melihat sejauh mana sebuah peraturan atau un- dang-undang yang dibuat Pemerintah dan DPR itu selaras dengan Panca- sila dan UUD 1945. Dua yang disebutkan terakhir merupakan nilai moral bangsa Indonesia yang harus terepresentasikan dalam, dan menjadi rujuk- an akhir bagi, semua jenis peraturan dan perundangan yang diturunkan da- rinya. Konsekuensinya, segala peraturan dan perundangan turunan, baik yang sudah atau akan disahkan, selama tidak merepresentasikan atau jus- tru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, harus dibatal- kan demi terealisasinya nilai moral tersebut. Maka, dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang representatif ter-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 81 hadap ayat tersebut, baik pada akhirnya. Sebagai contoh, berupa larangan atau pembolehan berteman dengan orang-orang Yahudi dan Nasarani, se- sungguhnya merepresentasikan prinsip itu sendiri. Ke- tika ia cenderung berupa pelarangan, ia sudah sesuai karena berusaha un- tuk menjaga akidah dan perasaan senasib dan seperjuangan antarsahabat. Hal ini juga selaras dengan spirit fikih prioritas ( ) yang memang berusaha untuk memberikan pandangan dan menyadarkan kita mana dari pekerjaan dan kepentingan kita yang harus diutamakan atas yang lain. Dalam hal ini, jelas bahwa akidah adalah hal yang paling esensial bagi kehidupan seorang muslim sehingga harus dijaga. maqāṣid al-sharī'ah fiqh al-awlawiyyah Sebagaimana juga berkaitan dengan apa yang terjadi hari ini, pembo- maqāṣid al-sharī'ah lehan berteman dengan umat Yahudi dan Nasrani juga merepresentasikan fiqh al-qawiyy di mana relasi antara umat Islam dengan umat lain aga- , ma sudah bergeser dari fikih mayoritas ( ) kepada fikih mino- atau bahkan semua jenis orang, betapa pun berbeda ) ritas ( agamanya, menjadi setara di depan hukum dan pemerintahan. Negara Indo- nesia, sebagai contoh, karena dibangun di atas perjanjian di antara rakyat dengan perbedaan latar belakang agama masing-masing, secara sosial men- jadikan umat lain agama sebagai warga kelas dua berikut segala implikasi- nya tidak lagi cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia. Seorang manu- sia, apa pun agama yang pada akhirnya dianutnya, pada dasarnya diciptakan "walaqad karramnā banī ādam" dan ditempatkan dalam posisi yang sedemikian mulia. Hal ini sesuai dan di- tegaskan oleh redaksi dalam Al-Qur'an se- bagaimana tertulis di bawah ini: fiqh al-dha'īf ًلي ِضْفَت اَنْقَلَخ ْنَّمِّم ٍيرِثَك ٰ َلىَع ْمُهاَنْل َّضَفَو ِتاَبِّيَّطلا َنِّم مُهاَنْقَزَرَو ِرْحَبْلاَو ِّ َبْلا ِف ْمُهاَنْلَمَحَو َمَدآ يِنَب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian juga selama mereka, umat lain agama, menampakkan kerja sama dan saling pengertian; pemaknaan pelarangan ekstrem sebagaimana yang dipegang oleh sebagian saudara seagama kita patut untuk dipertim-
82 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer "an tabar- rūhum wa tuqsiṭū ilayhim" bangkan kembali. Hal ini juga sesuai dan ditegaskan oleh redaksi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di ba- wah ini: ُّب ِحُي َهَّللا َّنِإ ْمِهْيَلِإ اوُط ِسْقُتَو ْمُهوُّ َبَت نَأ ْمُكِراَيِد نِّم مُكوُجِرْخُي ْمَلَو ِنيِّدلا ِف ْمُكوُلِتاَقُي ْمَل َني ِذَّلا ِنَع ُهَّللا ُمُكاَهْنَي َّل Allah tidak melarang Kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan ti- dak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pada akhirnya, juga yang sebenarnya perlu dicatat, bahwa yang tidak bo- leh dilakukan adalah pemahaman secara parsial atau tunggal terhadap se- buah ayat yang kenyataannya memang berlaku pada zaman yang berbeda dan juga kondisi yang cenderung berbeda. Ayat itu memang tidak akan ber- ubah. Karena itu, pemahaman terhadap ayat itulah yang harus diperkaya. Dialog antara keterbatasan redaksi ayat dan ketidakterbatasan pemaham- an atas redaksi ayat tersebut sebenarnya tidak menunjukkan kejumudan ajaran agama Islam. Justru hal ini menunjukkan betapa elastis ajaran Islam untuk bisa diterapkan dalam segala konteks dan situasi manusia yang ber- beda-beda. Simpulan maqāṣid Simpulan penelitian ini dilakukan dengan salah satu tujuannya ada- al-sharī'ah lah mengeksplorasi kaitan antara empat komponen: aksiologi, , moderasi, dan hubungan antaragama. Proses tersebut diada- kan untuk memantapkan epistemologi Islam terutama dalam bidang usul maqāṣid al-sharī'ah fikih sehingga ia terbukti berpihak pada moralitas dan moderasi dalam ber- : agama. Untuk tujuan ini, digunakan analisis berbasis sebuah disiplin yang bisa dianggap sebagai manifestasi teleologi atau ak- siologitas hukum Islam. Sa'ī�d al-Nūrsī� dalam hal ini dijadikan studi kasus mengingat ia adalah salah satu sarjana muslim yang diakui secara global ter- utama dalam seruannya untuk membangun jembatan, komunikasi, dan aso- siasi yang baik dengan ahli kitab yaitu umat Kristen dan Yahudi. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa, pertama, kaitan erat dan
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 83 maqāṣid al-sharī'ah titik temu antara aksiologi, , dan moderasi, berada pada semangat untuk merealisasikan nilai-nilai moral universal. Hal ini dapat di- muh- buktikan dengan adanya spirit moderasi dalam teori pemaknaan kata yang kam mencakup aspek kejelasan ( ), yaitu mu'awwal ; dan keumuman ( ) yang mencakup . Kedua wuḍūḥ dzahir, nash, mufassar 'umūm khāṣṣ 'ām, mushtarak, , dan , , dan konsep ini mendapat justifikasi dari sikap intelektual Sa'ī�d al-Nūrsī� yang mengatakan bahwa al-Bayyinah 6 tidak lantas menjadi pembenar dibolehkannya panggilan 'kafir' terhadap umat lain agama di ru- ang publik. Ayat tersebut lebih berbicara dalam konteks teologis dan karena itu tidak lantas berlaku secara mutlak pada ranah pergaulan sosial. Ketiga, al-Mā'idah 51, karena tergolong berbentuk mutlak, juga tidak lantas men- jadi bukti pelarangan masyarakat muslim menjalin hubungan yang begitu erat dengan umat lain agama. Teorisasi dan contoh kedua ayat di atas men- jadi bukti betapa ekstremisme beragama masih saja terjadi dan karena itu Seca- memerlukan pemahaman holistik yang bercorak ra teoretis, penelitian ini dapat bertindak sebagai bagian dari studi awal un- tuk mengeksplorasi kaitan antara tiga rumpun keilmuan; filsafat ilmu, usul maqāṣid fikih, dan kebijakan publik. Ketiga rumpun tersebut merupakan rumah bagi al-sharī'ah tiga konsep yang menjadi pokok pembahasan artikel ini: aksiologi, maqāṣid al-sharī'ah. , dan politik moderasi - yang kini sudah dan sedang menjadi ke- bijakan Pemerintah. Tentu saja ia juga memperkaya dimensi pemikiran yang selama ini dilakukan tentang Sa'ī�d al-Nūrsī�. Temuan teoretis ini selanjutnya dapat digunakan oleh Pemerintah dalam tataran praktis untuk memperta- jam argumen tentang moderasi beragama yang selama ini masih kadang kala dipertanyakan. Daftar Pustaka Crisis in the Muslim mind AbuSulayman, `AbdulHamid. (1993). (Y. T. DeLorenzo, The Islamic Theory of International Relations: Its Rele- Trans.). International Institute of Islamic thought. vance, Past and Present AbuSulayman, A. A. (1973). . University of Pennsylvania. Ilmu Ushuluddin 1 AbuSulayman, A. A. (2013). Chastising Women: A Means to Resolve Marital Prob- lems? , (5), Article 5. ddin.v1i5.1020. al-Asyari, M. K. H. (2017). Dakwah Lintas Iman Sebagai Upaya Harmonisasi Agama:
84 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer FIKRAH 4 Studi Dakwah Lintas Iman Perpektif Sain An-Nursi. , (2), Article 2. htt- Ḥikmat al-Tashrī' wa Falsafatuhu Towards Understanding the Qur'ān: Abridged Versi- . Dar al-Fikr. al-Jurjāwī�, 'Alī� Aḥmad. (1997). on of Tafhīm al-Qur'ān al-Mawdūdī�, S. A. al-A'lā. (1988). Al-Munāẓarāt (Z. I. Anshari, Trans.). The Islamic Foundation. al-Nūrsī�, S. (nd). Al-Sīrah Al-Dhātiyyah (I. Q. al-Ṣāliḥī�, Trans.). al-Nūrsī�, S. (2004). lications. (I. Q. al-Ṣāliḥī�, Trans.; 3rd ed.). Sozler Pub- Naẓrah 'Āmmah 'an Ḥayāt Badī' al-Zamān Sa'īd al-Nursī al-Ṣāliḥī�, I. Q. (2010). (1st Al-Muwāfaqāt ed.). Sozler Publications. al-Shāṭibī�, A. I. I. (1997). (M. I. Ḥasan A� lu Salmān, Ed.; Vol. 1). Dār Ibn 'Affān. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Hadith - Crimes (Qisas or Retaliation) - Bulugh al-Maram - - Sayings al-Zuhaylī�, W. (1986). . Dār al-Fikr. and Teachings of Prophet Muhammad (ملس و هيلع هللا لىص) . (nd). Retrieved November Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah 24, 2022, from Ibn 'A� shūr, M. al-Ṭāhir. (2006). (M. E.-T. El-Mesawi, Trans.). IIIT. I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn Ibn Qayyim, A. A. M. I. A. B. A. (2002). Al-Tafsīr wa Al-Mufassirūn fī Thawbih al-Jadīd 4). Dar Ibn al-Jawzi. (Vol. Ja'far, A. al-G. M. M. (2007). . Dār al- Salām. The Dignity of Man: An Islamic Perspective Kamali, H. (2002). ety. Wasaṭiyyah Kamali, H. (2015). . The Islamic Text Soci- The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'ānic Principle of Maqāṣid al-Sharī'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal . Oxford University Press, USA. Kamali, M. H. (2012). (D. A. S. A. Shaikh-Ali & S. Khan, Eds.). IIIT. Australian Journal of Islamic Studies 2 Law, D. R. (2017). The Prophethood of Jesus and Religious Inclusivism in Nursi's Risale-i Nur. , Mari Hargai Keputusan NU dan Hentikan Polemik Istilah Kafir org/10.55831/ajis.v2i2.51. (2), Article 2. . (2019, March 5). Re- NU: Penolakan terhadap Ahok Bukan karena Non-Muslim, tapi... publika Online. (2016, September 19). Republika Online.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 85 Quranika 4 Salamah, U. (2019). Maqâshid al-Qurân Perspektif Badi'uzzaman Sa'id Nursi. Studia , (1), Article 1. Islam and Christian-Muslim Saritoprak, Z. (2000). Said Nursi's Teachings on the People of the Book: A case study Relations of Islamic social policy in the early twentieth century. 11 , Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (3), 321-332. Shihab, Q. (2005). Lentera Hati. urnal of Islamic Studies 2 Yucel, S. (2017). Is Islam an Obstacle to Progress in the Modern World? (Vol. 1). Australian Jo- , (1), 59-75.
Bagian II MODERASI BERAGAMA, POLITIK KEBANGSAAN, DAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA
88 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Dār al-salām sebagai Ijtihad Politik Ulama Nusantara: Sebuah Tinjauan Epistemologis Irpan Sanusi Fahmi Syahirul Alim Pendahahuluan Nahdlatul Ulama (NU) terus berkembang menjadi organisasi masyarakat Islam dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Setelah mengalami di- namika hiruk pikuk politik praktis, NU memutuskan kembali Khittah 1926 pascamuktamar Situbondo. Masa ini menegaskan bahwa NU berjuang da- lam tataran politik yang lebih besar, menjaga Negara Kesatuan Republik In- donesia (NKRI) dengan merawat politik kebangsaan. Menawarkan solusi yang maslahat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo- nesia. Atas dasar asumsi NU selalu menawarkan solusi itulah, NU memiliki un- rumusan epistemologi berpikir yang didasarkan pada tuk menentukan arah perjuangan dalam rangka transformasi umat (Kepu- tusan Musyawarah Nasional Ulama, No. 2/Munas/VII/2006). khittah nahdliyah Dalam merespons beragam problematika, baik berkenaan dengan per- soalan keagamaan, kemasyarakatan, maupun kebangsaan, NU memiliki me- tode sebagai berikut: di bidang akidah, NU mengi- ) dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur kuti metode ( manhaj Ahlusunah Waljamaah
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 89 qauli man- haji al-Maturidi. Dalam bidang fikih, NU mengikuti mazhab secara mazāhib al-arba'ah dan ) ya- itu: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, NU mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi (w. 297) dan Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M). Dengan demikian. aqli NU menganut paham Ahlusunah Waljamaah, sebuah jalur pikir yang meng- ambil jalan tengah antara kelompok (skriptua- lis). Atas dasar itulah, NU tidak hanya memosisikan Al-Qur'an dan hadis se- bagai sumber pemikiran, tetapi juga mengembangkan pemikiran-pemikiran para ulama terdahulu yang terdapat dalam teks-teks turas Kendati demiki- an, para ulama NU tidak melupakan untuk mengerahkan segenap kemam- puan akal untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan. kepada salah satu Imam Empat Mazhab Fikih ( naqli (rasionalis) kaum . , NU me- miliki paradigma. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang atau kelompok sebagai titik tolak pandangannya se- hingga akan membentuk citra subjektif - mengenai realitas - dan akhirnya akan menentukan bagaimana dia menanggapi realitas. Dalam bahasa seder- hana, paradigma adalah cara pandang, pola pikir, dan cara berpikir (Louis O. Kattsoff, 2004). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma memiliki arti kerangka berpikir (KBBI, 2008). fikrah tawassuṭiyah Dalam landasan pemikiran dan metode Ahlusunah Waljamaah Ada pun paradigma NU sebagai berikut: Pertama, pola pikir moderat ). Artinya, NU senantiasa bersikap seimbang (tawazun) ( . fikrah tasamuhiyah dan moderat (iktidal) dalam menyikapi persoalan. Kedua, pola pikir toleran ( Artinya, NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan berbagai pihak sekalipun secara keyakinan, cara pikir, dan kebuda- yaan berbeda. Ketiga, pola pikir transformatif ( NU sela- lu berupaya melakukan transformasi sosial agar dapat mewujudkan per- baikan ke keadaan yang lebih baik ( Keempat, NU senantiasa berupaya melaku- pola pikir dinamis ( kan kontekstualisasi dalam merespons berbagai persoalan. Kelima, pola pi- kir metodologis ( yaitu NU senantiasa menggunakan ke- rangka berpikir yang mengacu kepada metodologi yang telah ditetapkan ma- oleh NU. Pola pikir inilah yang selalu mendasari tindakan NU dalam setiap badi khairu ummah aspek lini kehidupan. Maka dirumuskanlah prinsip dasar umat terbaik ( ) . fikrah ishlahiyah ) . al-ishlāh mā huwa ashlah . fikrah taṭawwuriyah ) ) fikrah manhajiyah , ) ) yang didasarkan pada orientasi moral sebagai peru-
90 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer bahan sosial ekonomi masyarakat. NU senantiasa berupaya ikut berkontri- busi dalam menawarkan jalan keadaban bangsa. Begitu pun dalam bingkai politik kebangsaan, paradigma atau pola pikir di atas, tetap melekat dalam tubuh NU. NU berupaya bersikap dan berada di tengah-tengah, tidak berada dalam posisi ekstrem kiri maupun kanan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Swt: اًديِه َش ْمُكْيَلَع ُلو ُسَّرلٱ َنوُكَيَو ِساَّنلٱ َلىَع َءٓاَدَه ُش اوُنوُكَتِّل اًط َسَو ًةَّمُأ ْمُكٰ َنْلَعَج َكِلٰ َذَكَو Dan Kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya supaya Allah SWT. menja- di saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekali- an (QS al-Baqarah: 143). Cara pandang dan sikap seperti tawasut beserta cara pandang-cara pan- dang di atas inilah yang menginspirasi NU memosisikan Indonesia sebagai Hal ini da- negara damai ( pat dipahami karena Indonesia negara majemuk. Terdiri dari agama dan suku bangsa yang beragam meski secara kuantitas masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Para ulama Nusantara mengambil sikap tengah dalam meletakkan dasar dan ideologi negara, namun tanpa menga- baikan nilai-nilai universal yang terdapat dalam Islam. Negosiasi dan kom- promistis antara para Cendekia-Ulama dan Ulama-Cendekia mampu meru- muskan dasar dan ideologi negara yang disepakati seluruh elemen bangsa. Proses yang dinamis di tubuh NU dalam memandang negara bangsa, se- jam'iyah perti perahu yang mendayung di antara dua pulau, yaitu sebagai gerakan sosial keagamaan dan keumatan ( ) serta kekuatan politik berbasis massa (umat) yang terus melekat dalam gerakan nalar, kultural, dan aktualisasi spirit sosial kebangsaannya. Sebab itu, dalam berbangsa dan bernegara, NU memiliki pandangan bahwa negara telah dise- pakati bersama, maka wajib dipelihara dan dijaga eksistensinya. Pemimpin negara (pemerintah) yang sah, harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan mesti ditaati selama tidak menyimpang atau bertentangan dengan perintah Allah Swt. Apabila terdapat kebijakan yang lalai atau ke- dār al-salām . dār al-Islām ) ), bukan negara Islam ( jama'ah al-nahdliyah dan
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 91 . salahan dari pihak pemerintah, memperingatkannya dengan jalan yang ma- kruf Upaya atau jalan pengabdian yang ditempuh NU dipotret dengan baik oleh KH. Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur mencoba memetakan pendekatan yang dijalankan NU cenderung menggu- nakan pendekatan kultural dan sosiokultural dalam menjalankan strategi dan gerakannya dalam pengembangan umat. Pendekatan kultural yaitu be- rupa kecenderungan menampilkan sosok Islam dalam kesadaran hidup se- hari-hari tanpa terlalu dikaitkan dengan kelembagaan apa pun. Kalaupun perlu, hanya dalam konteks mendukung proses penyebaran Islam seca- ra kultural itu sendiri. Kemudian pendekatan sosiokultural, yang menguta- makan sikap mengembangkan pandangan-pandangan keagamaan dan pe- rangkat kultural. Pendekatan ini, di samping melengkapi diri dengan upaya membangun sistem kelembagaan masyarakat sesuai dengan wawasan bu- daya yang ingin dicapai. Selain itu, pendekatan ini mementingkan kiprah bu- daya dalam konteks pengembangan lembaga-lembaga yang dapat mengu- bah struktur masyarakat dalam jangka panjang (Hasyim Muzadi, 1999). Karakter, strategi, dan pendekatan NU ini sejatinya tidak tercerabut jam'iyah dalam sumber teks-teks turas sebagai landasan berpikir dan beramal ala fik- . Untuk itu diperlukan jama'ah al-Nahdliyah Nahdlatul Ulama dan rah perangkat tinjauan epsitemologi dalam memahami landasan berpikir ( ) yang digunakan NU sehingga menghasilkan rumusan pemikiran keaga- maan yang kokoh, kontekstual, dan terus relevan agar mendapat spirit dan visi keislaman yang salih fi kulli zaman wa makan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data kepustakaan karena yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah penafsiran atas teks-teks turas Ada pun definisi metode kualitatif merupa- kan metode pengkajian atau metode penelitian suatu masalah yang tidak dirancang menggunakan langkah-langkah kerja statistik (Taufik Abdullah, 2004). Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan pengumpul- an literatur pustaka. . Teknik observasi merupakan pengamatan dalam penelitian yang bergu- na membantu mendapatkan data-data di berbagai literatur. Ada pun data Fatḥ al-Bārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ yang dijadikan sumber primer sebagai berikut: Beberapa ayat Al-Qur'an, ha- dis berkaitan dengan cinta tanah air dalam Kitab
92 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer al-Bukhārī Hadyi Khair Al 'Ibaad Zad al-Ma'ad Fi karya Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, dan karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Tafsir-tafsir Al- Qur'an maupun tafsir atas teks-teks turas tersebut. Jejaring makna atas teks-teks tersebut akan menciptakan apa yang disebut dengan intertekstu- alitas (Komaruddin Hidayat, 1996). Penulis juga menggunakan metode her- meneutika untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana hubungan NU dengan perpolitikan Indonesia dalam tinjauan teori epistemologi, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman yang utuh (Raco, 2010). Epistemologi sebagai Pisau Analisis episte- me logos Epistemologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu (pengetahuan, ilmu pengetahuan) dan (pengetahuan, informasi) (Parida, Syukri, Badarussyamsi, dan Rizki, 2021). Epistemologi adalah ca- bang filsafat yang berperan untuk menyelidiki asal muasal, susunan, me- tode-metode, dan sahnya pengetahuan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar seperti: apakah pengetahu- an itu? Seperti apakah pengetahuan itu? Bagaimana cara memperoleh pe- ngetahuan itu? (Louis O. Kattsoff, 2004). Sementara itu, Suriasumantri me- ngemukakan epistemologi merupakan pembahasan yang dilakukan secara mendalam melalui beberapa proses yang terlihat dalam usaha kita untuk mendapatkan pengetahuan (Suriasumantri, 1980). Konsep tersebut memiliki paradigma yang melahirkan sebuah gagasan dalam pemikirannya. Ada pun konsep dasar dari pembahasan epistemolo- gi adalah mengacu kepada cabang filsafat yang mempelajari teori pengeta- huan manusia, khususnya pada empat masalah di antaranya: Pertama, sum- ber ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai alat pencapaian pengetahuan. Ketiga, metode pencapaian pengetahuan. Keempat, batasan atau klasifikasi penge- tahuan (Wely Dozan, 2019). dār al-salām qaul manhaj . Dalam konteks NU, epistemologi ijtihad bahwa Indonesia merupakan ) para ula- ) dan ( bersumber pada pernyataan ( ma salaf terdahulu yang tersebar dalam kitab-kitab turas Artinya, NU tidak langsung merujuk pada sumber utama Al-Qur'an dan hadis, melainkan me- ) hingga nekankan pada aspek sanad para ulama yang bersambung ( kepada Rasulullah saw. Amal saleh ) pada keilmuan yang memiliki otoritas-oto- harus disandarkan ( muttasil Lau la al-isnād laqāla man syā'a mā syā'a. mu'tamad
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 93 ritas agama yang kredibel dan tepercaya. Karena jika tidak demikian, setiap tindakan tersebut dianggap tidak diterima di sisi Allah Swt. NU dalam Lintasan Sejarah NU didirikan oleh sejumlah ulama tradisional dan usahawan Jawa Ti- mur pada tahun 1926. Pembentukannya sering kali dijelaskan sebagai reak- si atas aktivitas kelompok reformis yang bersikap kritis terhadap keperca- yaan lokal beserta berbagai praktiknya dan menentang otoritas tradisional (G. Barton, 2021). Mulanya, NU didirikan bukan merupakan upaya menen- tang terhadap ide modernisasi pelajaran sekuler seperti: sains, matematika, bahasa Eropa, dan sebagainya, yang dilakukan Muhammadiyah. Ketegang- an terjadi secara substansial antara kedua kelompok pada masa penduduk- an Jepang. Benar-benar tersublimasi melalui pembentukan Partai Masyumi (G. Barton, 2021). Perebutan dan kontestasi gagasan antara Muhammadiyah dan NU terjadi dalam berbagai aspek: dalam wacana keagamaan, pendidik- an, sosial masyarakat, relasi negara dan agama, hingga aspek kesejahteraan dan pemberdayaan sosial terjadi dari generasi ke generasi. Kendati demikian, kontestasi kedua ormas ini telah membantu masya- rakat sipil terus berkembang bahkan di bawah rezim otoriter sekalipun (G. Barton, Ihsan Yilmaz, dan Nicholas Morieson, 2021). Pemberdayaan umat yang dilakukan seperti NU dan Muhammadiyah mampu meringankan be- ban negara dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu melindungi dan men- jaga kelompok masyarakat lemah dan tak berdaya. Misalnya dalam bidang pendidikan, kedua ormas tersebut telah menyediakan sekolah dan pesan- tren bagi kelompok tidak mampu tanpa biaya sepeser pun di pelosok-pelo- sok negeri. jam'iyah diniyah Kembali ke inti pembahasan NU. Sebagaimana tercantum dalam Mukad- dimah Khittah NU, tujuan didirikannya NU sebagai (orga- nisasi keagamaan) adalah wadah para ulama beserta pengikutnya dengan tujuan memelihara, melestarikan, dan mengamalkan ajaran Islam yang ber- haluan Ahlusunah Waljamaah (G. Barton, Ihsan Yilmaz, and Nicholas Morie- ) meng- son, 2021). Paham ini meliputi bidang keimanan ( anut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang hukum (fikih) menganut Imam Empat Mazhab: Hanafi, Mali- ki, Syafi'i dan Hanbali. Bidang etika (tasawuf) mengikuti Abu al-Qasim al- tauhīd al-aqīdah
94 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali. Kemudian prinsip dasar sosial dan poli- tik bahkan keagamaan NU senantiasa berpijak pada lima pilar, yaitu tegak lurus (iktidal) keseimbangan . ) (Kang Young Soon, (tawazun) dan kebaikan bersama ( 2007) , , , maṣlahah 'āmmah moderatisme (tawasut) toleran (tasamuh) Selain fokus pada melindungi tradisi keagamaan, NU juga memfokus- kan diri dalam ranah sosial. Di antara langkah-langkah yang dilakukan ada- lah mendirikan pondok pesantren sebagai basis pengajaran yang berada di desa-desa. Pembelajaran di pesantren tidak hanya soal keagamaan, tetapi juga para kiai memberikan pembelajaran tentang laku sosial di masyarakat. Tujuannya yakni untuk meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan pada umumnya. Pemberdayaan eko- nomi di lingkungan NU, mulanya warga bekerja gotong royong bersama kiai. Ekonomi pesantren diperoleh dari sumber ekonomi keluarga kiai sendiri. Pemberdayaan ekonomi dalam bentuk perdagangan, agribisnis, dan indus- tri kecil (Kang Young Soon, 2007) . Ide tentang pemberdayaan sosial sendiri sebenarnya sudah dimulai se- belum NU secara organisasi berdiri. Awalnya KH. Abdul Wahab Hasbul- lah mendirikan Tashwirul-Afkar bersama Dahlan Ahyat di kota yang sama. Kemudian pada 1918, KH. Wahab Hasbullah juga memelopori berdirinya Nahdlatut-Tujjar sebuah lembaga ekonomi yang kemudian diketuai oleh Hasyim Asy'ari sendiri. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Baik Nahdlatul Wathan Tas- dan wirul-Afkar bergerak di bidang sosial meski objek tujuannya berbeda. , , , Nahdlatut-Tujjar Namun tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga yang sangat fokus dalam pemberdayaan masyarakat adalah Nahdlatut-Tujjar. Lembaga ini dilatarbe- lakangi oleh semakin tersingkirnya perekonomian lokal dan bumiputra oleh penetrasi Belanda, Cina, sehingga tercipta kemiskinan di desa-desa pada 1910an. Nahdlatut-Tujjar didirikan oleh kalangan pesantren seperti figur KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, dan pedagang-pedagang kecil dari tiga kota: Surabaya, Jombang, dan Kediri. Nama usaha ini adalah Syirka- tul-Inan sebagai himpunan dari Nahdlatut-Tujjar. Alasan pendiriannya tidak hanya motif ekonomi, tetapi juga didorong oleh perlunya melakukan gerak- an ekonomi yang mandiri bagi orang-orang bumiputera. Urgensi menopang kemandirian ekonomi itulah dalam deklarasi Syirka-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 95 tul-Inan sebagai bagian dari Nahdlatut-Tujjar. Untuk menjalankan misi so- sial tersebut, NU bertumpu pada pesantren-pesantren miliki para kiai. Pe- santren sendiri bisa dikatakan senantiasa terlibat aktif dalam dinamika permasalahan masyarakat. Secara historis, pesantren terkenal sebagai lem- baga pembelajaran gratis atau setidaknya murah. Pertumbuhan pesantren selama periode kolonial dipicu oleh kebutuhan untuk pendidikan, karena pemerintah tidak serius dalam menyediakan sekolah bagi rakyat. Sebuah survei tentang pendidikan bagi penduduk pribumi pada abad ke-19 dilaku- kan oleh Ricklef, yang menunjukkan bahwa hingga awal abad kedua puluh, pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda hanya ditunjukkan un- tuk kalangan elite. Dalam pesantren, motif agama dan sosial tampaknya te- lah tertanam dalam semangat kesukarelaan dan tanggung jawab sosial yang mendorong masyarakat merasa memiliki pesantren (Greg Barton, 2021). Perjuangan para pendiri NU seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Has- bullah, dan KH. Bisri Syansuri, patut diteladani. Di samping totalitas KH. Ah- mad Siddiq dalam memperjuangkan NU juga patut diacungi jempol. Dengan kedalaman ilmu, keluhuran budi, keluasan relasi, dan kesungguhan hati da- lam mengabdikan jiwa raganya bagi rakyat, nusa, dan bangsa. Mereka te- lah berjuang habis-habisan mengusir penjajah dari Bumi Pertiwi, mendidik anak bangsa, mereformasi dekadensi moral, memberdayakan dan kesolidan para ulama dan pemerintah dalam menyukseskan satu tujuan merdeka, dan membangun bangsa. Spirit perjuangan sosial pendiri NU di atas itulah yang menjadikan NU menyebar dengan cepat dari Sabang sampai Merauke. Spirit perjuangan sosial para kiai NU tidak lepas dari interpretasi agama baik ber- sumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan wajibnya menolong se- sama khususnya bagi kelompok yang tidak berdaya dan teraniaya. Rahmatan Menurut Ali Maschan tugas pokok para kiai adalah menciptakan ke- wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-'alamin lil-'alamin sejahteraan umum: . di sini mengandung tiga tugas pokok, yakni: pertama, hendak- nya setiap individu menjadi sumber kebaikan atau kesejahteraan bagi yang lain. Kedua, menegakkan keadilan di alam raya. Ketiga, merealisasikan ke- al-mashlahatul-haqiqiyah maslahatan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan konsep maslahat adalah yang meliputi dan melindungi lima aspek pokok di antaranya: menjaga agama, nyawa, harta, kebebasan berpikir, dan ketu- runan. Lebih konkretnya, menurut Ali Maschan, bahwa sumbangan para kiai
96 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer . terhadap penguatan masyarkat sipil dilakukan melalui dimensi pendidikan, ekonomi, dan penegakan keadilan (amar makruf nahi munkar) Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam memang membutuhkan kepemimpinan ro- hani yang bisa diteladani dari para kiai (Lukman Hakim, 2004). Dan hal ini bisa dipenuhi oleh para kiai pesantren. Sedangkan pesantren- nya merupakan pusat pendidikan dan aktivitas spiritual. Kegiatan-kegiat- an keagamaan seperti sembahyang jemaah di masjid, selamatan syukur- an, melakukan upacara doa, kuliah agama yang berisi nasihat pada acara khitanan, kematian, dan pernikahan, merupakan hal-hal yang mengisi dan memberikan makna hidup pada masyarakat. Mereka membutuhkan guru dan pemimpin yang bisa diminta pertimbangan, meminta keputusan ten- tang hal-hal yang mereka perselisihkan. Dan pondok pesantren sebagai pu- sat pendidikan, sumber kepemimpinan informal, juga menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan sudah barang tentu mengandung berbagai kemung- kinan untuk menjalankan peranan yang lebih luas. , Walhasil, kiai dan pesantrennya telah memberikan sumbangan yang sa- ngat berharga bagi dunia pendidikan maupun bagi kebangkitan masyarakat sipil. Lebih dari itu, para kiai berusaha memberi inspirasi, motivasi, dan sti- mulus, agar seluruh potensi masyarakat diaktifkan dan dikembangkan se- cara maksimal dengan kegiatan pembinaan pribadi, kerja produktif, karya ilmiah, penemuan dan penciptaan yang diarahkan bagi kesejahteraan ber- sama. Dengan demikian, kehadiran mereka benar-benar merupakan rah- mat bagi masyarakat banyak, yang meliputi seluruh cakrawala, dan dimensi kehidupan secara total, integral dalam globalitas, dan upaya yang disajikan bersifat sukarela. Dalam dimensi ekonomi, upaya-upaya kiai untuk memberdayakan ma- syarakat terwakili pada program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pondok-pondok pesantren. Di antaranya adalah Biro Pe- ngembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) Pondok Pesantren Masla- kul Huda, Kajen, Pati Jawa Tengah; Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) Pon- dok Pesantren Nuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep Madura; Balai Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (BPPM) Pondok Pesantren Pabelan, Munti- lan, Jawa Tengah; dan Biro Pengembangan Masyarakat (BPM) Pondok Pe- al-muhāfaẓah 'alā qadīm al-ṣālih wa al-akhḍu bi santren Cipasung, Tasikmalaya (Lukman Hakim, 2004). Berangkat dari prinsip
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 97 al-jadīd al-aṣlah, dinamika pemikiran fikih di tubuh NU mengalami perge- seran, dari fikih sebagai paradigma kebenaran ortodoksi menjadi paradig- ma pemaknaan sosial. Jika yang pertama merujuk pada kebenaran fikih, yang kedua menggunakan fikih sebagai wacana tandingan dalam belantara politik pemaknaan yang tengah berlangsung. Jika yang pertama memperli- hatkan watak hitam putih dalam memandang realitas, yang kedua memper- lihatkan wataknya yang bernuansa dinamis dalam memandang realitas (Sa- jam'iyah hal Mahfudh, 2012). Begitu pun dalam hal politik, Dia tidak hanya berperan sebagai sosiokultural, tetapi juga sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di ranah politik. NU merupakan wadah berjejaringnya para ulama dan pesan- tren dalam praktik agama yang mengedepankan tradisi maupun kebebasan dalam berpikir keagamaan yang tidak sepenuhnya mengedepankan konser- vatisme. Sebab itu, praktik politik yang dijalankan NU menggunakan politik komunalisme yang dilakukan kalangan santri dan Nahdiyin lainnya di mana sikap rasionalisme tak terlalu ditonjolkan (Wasisto R. Jati, 2012). Hal ini da- pat dipahami karena NU bertumpu pada modifikasi kultur tradisi patronasi ulama dan santri, sehingga sebagian pihak menyebut bahwa NU adalah pe- santren besar, sedangkan pesantren adalah NU kecil. Adanya dikotomi kau- salistik ini yang menjadikan fleksibel bisa hadir dalam relasi kultur dan po- litik (Wasisto R. Jati, 2012). Pertautan antara ulama dan politik praktis dan rezim birokratis dalam skala nasional maupun lokal telah terjalin sejak lama. Ada pun konteks per- tautan terjadi semenjak ulama NU menduduki pejabat tinggi di level le- gislatif maupun eksekutif. Sebut saja nama-nama KH. Wahid Hasyim dan KH. Masykur menjadi menteri agama dalam Kabinet Parlementer. KH. Mu- hammad Ilyas, KH. Wahib Wahab, dan KH. Saifudin Zuhri, secara berganti- an menjadi menteri agama pada masa kepemimpinan Soekarno (Wasisto R. Jati, 2012). Tak hanya di ruang lingkup birokrasi yang diisi oleh orang-orang NU, kebesaran NU di politik praktis bisa dibilang sukses. NU pernah berco- kol dan berkuasa di kancah pemilu nasional. Indikasi ini bisa dilihat pada pemilu 1955, NU memperoleh 45 kursi parlemen atau 35 kursi lebih banyak ketika NU masih merapat di Partai Masyumi (Fealy, 2007). Dalam pemilu 1971, Partai NU mendulang persentase kedua (18,67% suara) dari jumlah pemilih sembilan partai politik dan Golkar. Sementara parpol Islam lain se-
98 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer perti Permusi hanya meraih suara 5,36%, PSII memperoleh suara 2,36%, dan Perti hanya 0,7% suara. NU setidaknya dapat mengoptimalkan pero- lehan suara di pelosok pedesaan di mana basis Islam tradisional. Ada pun peleburan Partai NU ke dalam tubuh PPP yang dilakukan rezim Orde Baru tidak serta-merta membuat basis politik NU goyah. NU menjadi elemen or- ganik di setiap pelaksanaan pemilu (Wasisto R. Jati, 2012). Namun demikian, suara perolehan suara PPP perlahan menurun sejak dileburnya NU ke dalam PPP hingga puncaknya terjadi penurunan drastis 18% suara di pemilu 1987 dibanding pemilu 1982 yang hampir mencapai 31,3% suara. Ada pun sumber penurunan suara PPP bersumber disebabkan pada Muktamar NU Desember 1983 di Situbondo menetapkan NU mena- rik diri dari wilayah politik praktis yang dirasa tidak menguntungkan orga- nisasi. Era ini menandai bahwa NU kembali pada semangat (khittah) pendi- jam'iyah rian NU pada tahun 1926 yang menginginkan NU tetap menjadi organisasi ) sosiokultural yang memperjuangkan Islam tradisional. Aplikasi ( kembali ke khittah memiliki implikasi terhadap internal dan eksternal di ka- langan warga Nahdiyin Secara internal, Khittah 1926 memiliki maksud se- cara organisasi untuk lebih memuliakan posisi ulama senior dalam pengam- bilan keputusan strategis. Selain itu, NU juga melakukan regenerasi dalam tubuh organisasi di mana ada peran tokoh muda NU dalam kepengurusan dalam bentuk Dewan Tanfidziyah (pelaksana eksekutif organisasi) (Achids- ti, 2010). Tanfidziyah kemudian berkembang menjadi organ dominan yang melebihi kuasa Syuriyah (dewan tertinggi organisasi) yang efeknya terasa hingga Muktamar NU ke-30 di Lirboyo. . Sebaliknya secara eksternal, implementasi Khittah 1926 dimaknai seba- gai posisi politik tersamar yang dilakukan oleh NU terhadap rezim peme- , rintah dengan melakukan penerimaan asas tunggal Pancasila dengan lebih , ) menggiatkan peran sosial kemasyarakatan meliputi pendidikan ( , dan pereko- kesejahteraan sosial ( nomian (muamalat) hingga mencapai akar rumput. Bagi warga Nahdiyin kembali ke Khittah 1926 memiliki implikasi luas pada pemahaman konteks- tual dan praktikal NU terhadap politik praktis. Hal itu tercantum dalam lem- bar Keputusan Muktamar NU No.06/MNU-28/1989 terkait masalah umat yang di dalamnya memuat pandangan dan sikap NU terhadap politik yang diutarakan sebagai berikut (Karim, 1995): ma'arif , mubarrat penyebaran agama (dakwah) )
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 99 1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan war- ga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menye- luruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan ke- bangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk menca- pai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat. 3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai ke- merdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bang- sa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk men- capai kemaslahatan bersama. 4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikema- nusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indone- sia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujur- an murni dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan pera- turan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembang- kan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. akhlakul-karimah 6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkukuh konsensus nasional, dan dilakukan sesuai dengan sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlusunah Waljamaah. 7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalil apa pun, tidak boleh di- lakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. 8. Perbedaan pandangan di antara aspiran-aspiran politik warga NU ha- rus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu dan saling menghargai satu sama lain sehingga di dalam berpolitik itu tetap di- jaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. 9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kema- syarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk men-
100 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer ciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kema- syarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan. Keputusan Muktamar ini menjadi pedoman bagi segenap warga NU dan menjadikan arena politik menjadi arena perjuangan NU yang meliputi tiga hal, yakni: tegaknya paham keagamaan Ahlusunah Waljamaah pada kaum stan- muslim di Indonesia, mengembangkan adanya demokrasi dalam pemerin- , ding point tahan, dan menghargai adanya pluralisme dalam masyarakat. Ketiga demokrasi, dan pluralisme) seolah menjadi politik identitas warga NU yang kemudian terus diperjuangkan sampai menjelang kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 (Wasisto R. Jati, 2012). Euforia kejatuhan Orde Baru menciptakan liberalisasi politik dan elite-elite yang berada NU ikut juga membentuk partai politik yang me- miliki basis massa warga NU. Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI) mewarnai lahirnya multipartai pasca-Orde Baru. ini (Ahlusunah Waljamaah Realitasnya, PKB menjadi partai yang berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai representasi partai warga Nahdiyin. Hal itu tidak terlepas dari salah satu pendirinya, yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang diang- gap memiliki pengaruh besar di kalangan NU. Gus Dur dinilai mampu mem- bangun soliditas kepartaian dengan sering melakukan kunjungan ke sejum- lah pesantren dan mendapat dukungan dan restu dari berbagai kiai khas NU seperti KH. Abdullah Faqih dari Pesantren Langitan, KH. Ilyas Ruhiat dari Pesantren Cipasung, maupun kiai karismatik lain yang menyebabkan ada- nya preferensi politik bagi kalangan warga NU untuk memilih PKB. Hasilnya tampak pada hasil Pemilu 1999 di mana PKB berhasil meraih posisi kedua di bawah PDIP dengan perolehan suara 13.336.982. Hasil pemilu ini sema- kin mengonfirmasi bahwa PKB sebagai partainya orang NU. Kendati demikian, hubungan NU dan PKB tidak selamanya harmonis. Ta- rik-menarik kepentingan terjadi antara para ulama di NU dan elite politik PKB sehingga melahirkan poros di berbagai pesantren. Dalam dinamika lo- kal NU, poros dimaknai sebagai episentrum pemusatan pengaruh kekuasa- an politik dan kultural ulama secara informal yang kemudian berjejaring ke pesantren-pesantren lainnya. Terciptanya poros pesantren biasanya digagas
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 101 oleh kiai sepuh baik secara individu maupun kolektif. Poros ini berkembang menjadi forum konsultasi bagi para alim ulama untuk memberikan penilai- an dan dukungan politis terhadap entitas tertentu secara moral dan kultu- ral (Wasisto R. Jati, 2012). Epistemologi Dār al-salām sebagai Ijtihad Ulama NU Dār al-salām dar al-salām . Dar salam " berar- memiliki arti keselamatan, damai, tenteram, dan aman. secara etimologi adalah negara yang kedaulatan dan keberada- annya diakui dan berlangsung dalam keadaan damai dan aman. Sedangkan " yang memiliki arti berusaha, kata "ijtihad" memiliki dasar kata " upaya. "Ijtihad" mengandung arti mencurahkan segenap kemampuan berpi- kir untuk menggapai suatu pemikiran melalui premis-premis (Ibn Madzur, 1999). KH. Said Aqil Siradj menjelaskan pengertian ijtihad adalah mencu- . rahkan pikiran dalam rangka menggali makna-makna yang tersingkap da- lam kalam Ilah, baik dalam bidang syariat, teologi, maupun etika, dan siasat Menurutnya, asumsi bahwa pintu ijtihad telah tertutup sebenarnya tidak berdasar. Selain tidak jelas siapa yang menyatakan, ide itu mengebiri ino- vasi umat Islam sebagai (umat terbaik). Kalaupun tidak me- mungkinkan munculnya mujtahid mutlak kaliber Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, setidaknya muncul mujtahid Ka- langan pesantren memungkinkan melahirkan mujtahid seperti itu (KH Said Aqil, 2006). terdiri dari dua kata yaitu " " dan " " " Dār al-salām ti negara dan ja-ha-da khaira ummah fatwa atau mujtahid tarjih . Dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ada nas yang tertulis agar mem- bentuk suatu negara dengan sistem tertentu. Namun Al-Qur'an mengisya- ratkan suatu negara yang aman sentosa serta diberikan kelimpahan rezeki. Berdasarkan pada QS al-Baqarah ayat 126: ُهُعِّتَمُأَف َرَفَك ْنَمَو َلاَق ِر ِخٰ ْلٱ ِمْوَيْلٱَو ِهَّللٱِب مُهْنِم َنَمٰا ْنَم ِتاَرَمَّثلٱ َنِم ُهَلْهَأ ْقُزْرٱَواًنِمٰا اًدَلَب اَذٰه ْلَعْجٱ ِّبَر ُمْيِهاَرْبِإ َلاَقْذِإَو َلِإ ُهُّرَط ْضَأ َّمُث ًليِلَق ُير ِصَمْلٱ َسْئِبَو ِراَّنلٱ ِباَذَع ٰ Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buah- an kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafir
102 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menja- lani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. " Ayat ini bukan saja mengajarkan agar berdoa untuk keamanan dan ke- sejahteraan kota Makkah saja. Tapi juga mengandung isyarat tentang perlu- nya setiap muslim agar senantiasa berdoa untuk keselamatan dan keaman- an wilayah tempat tinggalnya, dan agar penduduknya memperoleh rezeki yang melimpah (Quraish Shihab, 2004). Dalam salah satu hadis yang diriwa- yatkan oleh Siti Aisyah disebutkan pula bahwa Rasulullah saw berdoa agar dirinya dan para sahabat mencintai Kota Madinah sebagaimana cintanya ke- pada Makkah (Fatḥ al-Bārī�, 6/6). Hadis ini pula menunjukkan keutamaan Kota Madinah dan mengisyaratkan disyariatkannya cinta tanah air dan rin- du kepadanya. Ayat dalam QS al-Baqarah ayat 126 dan juga hadis yang diriwayatkan dār al- Siti Aisyah menjadi dasar ijtihad para ulama NU menjadikan Indonesia bu- salām kan sebagai negara Islam ( dār al-Islām . ), melainkan negara damai ( Para ulama NU menjadikan Islam sebagai inspirasi dan meletakkan nilai-nilai universal Islam sebagai dasar negara. Ijtihad para ulama NU ini di- perkuat oleh fakta historis yang menunjukkan Nabi Muhammad saw tidak menganjurkan apalagi memerintahkan bentuk sebuah negara. Karena itu, berbagai negara di penjuru dunia menggunakan berbagai sistem dan ben- tuk, mulai bentuk khilafah yang demokratis hingga bentuk dinasti (monar- ki) yang absolut. Hal ini karena tidak ada nas yang mengatur ben- tuk negara. Sebab pembentukan negara merupakan persoalan politik yang teknisnya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing, selama men- dekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan (Adnan al-Afyuni, tt). ) sharih ٌيْحَو ِهِب َلَزَن َلَو ُلْو ُسَّرلَا ُهْع َضَي ْمَل ْنِإَو ، ِدا َسَفْلا ِنَع َدَعْبَأَو ، ِح َل َّصلا َلِإ َبَرْقَأ ُساَّنلَا ُهَعَم ُنْوُكَي ًلْعِف َناَك اَم ُة َساَي ِّسلَا Politik (siasat) adalah segala cara yang bisa mendekatkan kemasla- hatan hidup untuk segenap rakyat (manusia) dan menjauhkan mere- ka dari kerusakan, meskipun tidak diatur secara langsung oleh Rasul ataupun wahyu (Ibnu Qayim, 1961).
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 103 Di antara yang menjadi nilai-nilai adalah kemaslahatan. Salah satu orien- tasi dan tujuan dibentuknya NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara ada- Kebijakan lah mencapai kemaslahatan bersama. Ṭurūq al- publik seorang pemimpin harus berorientasi pada kepentingan publik (ke- al-Hukmiyah fī Siyāsah al-Shar'iyah maslahatan). Lebih jauh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya َصَت. ِةَحَل ْصَمْلاِب ٌطْوُنَم ِةَّيِعَّرلا َلىَع ِماَمِ ْلا ُفُّ mengandaikan yang dikatakan negara Islam bukan dalam bentuk formalnya, namun ketika keadilan sudah dirasa- kan oleh masyarakat, di situlah syariat dan agama Allah Swt berada. Sistem apa pun yang telah memberikan jaminan keadilan, maka hal itu tidak ber- tentangan dengan agama (Ibnu Qayyim, 1961). Dengan demikian, selama ni- lai-nilai keislaman itu diimplementasikan ke dalam kebijakan negara mau- pun politik, negara itu bisa dikatakan islami. Hal yang paling utama adalah kemaslahatan manusia sebagai tujuan bersama. Ibnu Rusyd mengingatkan untuk terus membuka pintu ijtihad. Pasal- nya, persoalan-persoalan kehidupan terus berkembang secara tak terba- tas. Sementara teks-teks agama sangat terbatas. Tanpa kerja ijtihad yang te- rus-menerus, tidak mungkin sesuatu yang tak terbatas bisa dijawab dengan sesuatu yang terbatas (Ibnu Rusyd, 1988). Seluruh produk hukum yang di- gali melalui proses ijtihad harus mengusung muatan kemaslahatan yang se- laras dengan nilai-nilai universal syariat. Rumus-rumus hukum yang tidak memiliki muatan kemaslahatan harus dibatalkan karena sudah tidak seja- ). Hal itu sesuai dengan lan dengan cita-cita syariat ( hifzhud-din seba- spirit kaidah usul fikih, hif- gai inti tujuan syariat: menjaga dan memelihara agama ( men- zhun-'aql jaga dan memelihara jiwa ( maqashidusy-syari'ah dharuri , la dharara wa la dhirar. Kemaslahatan hifzhun-nafs ) hifzhun-nasl ), menjaga dan memelihara akal ( hifzhun-mal . ), dan menjaga dār ), menjaga dan memelihara keturunan ( ( ) Hal senada juga diungkapkan oleh ulama Azhar berkenaan dengan serta memelihara harta al-Islām. Bahwa klasifikasi negara dalam bentuk negara kafir dan negara Is- lam adalah urusan ijtihad yang telah terjadi sejak masa para imam mujtahid. Di sana tidak ada penjelasan dari Al-Qur'an atau hadis. Para ulama berkata: "Ruang lingkup hukum tentang negara yang disebut negara Islam atau ne- gara kafir terletak pada keamanan dalam melakukan agama. Sehingga sean- dainya ada orang Islam hidup di sebuah negara yang tidak memiliki agama atau agamanya selain Islam, namun ia mampu menampakkan syiar agama
104 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Islam dengan bebas, itu adalah negara Islam, dalam arti ia tidak wajib hijrah meninggalkan negara tersebut" (Bayan Linnas minal Azhar al-Syarif, 1935). Dalam pandangan serupa, Syekh Abu Zahrah mengemukakan dua pendapat ulama ahli fikih tentang negara Islam dan negara kafir, kemudian beliau me- milih pendapat Abu Hanifah, yaitu negara yang disebut negara Islam ada- lah terletak pada rasa aman seorang muslim (dalam menjalankan agama- nya). Jika ia merasa aman dengan posisinya sebagai muslim, maka negara tersebut adalah negara Islam. Jika tidak merasa aman, 'negara perang'. Abu Zahrah berkata: "Pendapat ini lebih sesuai dengan makna Islam" (Fatāwā al- Azhār, 10/119). Jadi, yang dikatakan negara Islam berdasarkan uraian di atas, selain me- nitikberatkan pada kemaslahatan umat, juga terletak pada rasa aman dan bebas untuk menjalankan ibadah beserta syiar-syiar agama Islam. Seja- uh pengamalan dan ekspresi keberagamaan terlaksana (aman dan merde- ka menjalankan agama), tak ada kewajiban untuk berpindah tempat ting- gal atau meninggalkan kampung halamannya. Justru dia wajib patuh dan taat pada aturan dan kebijakan pemerintah tersebut. Hal itu berdasarkan Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 59: ْمُكْنمِرْمَ ْلا ِلْوُأَو َلْو ُسَّرلااْوُعْي ِطَاَو َهّٰللا اْوُعْي ِطَااْوُنَمٰا َنْي ِذّلااَهُّيَأَي. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menyinggung ayat di atas, menyata- kan bahwa beliau sangat menghormati keputusan pemerintah, bah- . kan beliau menolak untuk mengakadi ulang pernikahan yang sudah disahkan oleh kadi Andai pun pemimpin tertinggi negara mengang- kat seorang kadi yang fasik, keputusannya sah dan harus dihormati (al-Minan al-Kubra, h. 275). Sebaliknya, para ulama NU melarang un- tuk memberontak terhadap pemerintah yang sah. Larangan membe- rontak juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili yang menyatakan tidak qat'i diperbolehkan memberontak pemerintah disebabkan kesalahan ti- dak mendasar yang tidak menabrak nas , baik dihasilkan dengan ijtihad atau tidak, demi menjaga persatuan umat dan mencegah di an- tara mereka.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 105 Sementara itu, Al-Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi sebagaimana di- kutip al-Imam Muhammad bin Ahmad ar-Ramli lebih tegas menghukumi orang atau kelompok yang berbuat pemberontakan (makar). Dia menegas- kan bahwa ulama sepakat tindakan makar (pemberontakan) terhadap pe- merintah yang sah adalah haram, meski pemerintah fasik atau zalim Sebab pemberontakan dapat menimbulkan fitnah yang sangat besar seperti per- tumpahan darah, perselisihan antargolongan, dan lain-lain (ar-Ramli, Gayat Bayan Syarah bin Ruslan, 1/27). dār al-salām . ) sejak berdiri- nya NKRI hingga hari ini terbukti memberikan fondasi kokoh dalam memba- ngun persatuan bangsa. NKRI berdiri tegak bertahan menghadapi beragam ujian, rintangan, dan rongrongan ideologi transnasional yang berpoten- si memorak-porandakan keutuhan dan persaudaraan anak bangsa. Selain itu, para Ulama NU senantiasa menginterpretasi teks-teks keagamaan de- ngan nuansa kontekstual dan relevan sehingga memproduksi makna-mak- na yang dapat menguatkan tali-tali tenun kebangsaan dan penuh persauda- raan, mampu merangkul berbagai pihak sekalipun berbeda keyakinan, suku, etnis, dan budaya. Ijtihad para Ulama NU sebagai negara damai ( Wajar jika NU menjadi organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, menjangkau hingga ke penjuru pelosok. Survei Lingkaran Survei Indone- sia (LSI) pada tahun 2023 misalnya, menemukan bahwa warga Nahdiyin naik signifikan dalam 20 tahun terakhir. Temuan tersebut menegaskan bah- wa NU menjadi ormas yang dapat menentukan arah nasib dan masa depan bangsa ke depan. Sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Pengurus Be- sar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan menakhodai perahu besar bernama NU berlayar memasuki abad keduanya. Kesimpulan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sebuah nega- ra yang sangat islami jika ditinjau dari epistemologi ijtihad para Ulama NU dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal itu diper- kuat oleh fakta empiris di mana umat muslim Indonesia bisa melaksana- kan dan mengekspresikan keyakinan di ranah privat maupun publik. Be- lum lagi sejumlah ajaran Islam yang diakomodasi dalam hukum legal formal undang-undang. Seperti undang-undang pernikahan, zakat, infak, sedekah,
106 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer wakaf, dan sebagainya. Begitu pun regulasi tentang halal yang memberikan fesyen, jaminan bagi konsumen muslim untuk mengonsumsi makanan, minuman, kosmetika, yang berlabel halal. Tidak ada alasan lagi bagi warga mus- lim Indonesia untuk tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Singkat- nya, apabila ingin membahas hal ibadah, merujuklah kepada Al-Qur'an, ha- dis, konsensus ulama, dan kias Sebaliknya, jika ingin membahas hal berma- syarakat, berbangsa, dan bernegara, merujuklah kepada Pancasila dan UUD 1945. . Dalam tataran politik, pasca kembali ke Khittah 1926, NU selalu berupa- ya menjaga jarak dalam ranah politik elektoral jangka pendek, sekalipun ba- sis kantung suara diperebutkan di setiap pemilu. NU memiliki posisi tawar strategis bagi para aktor politik praktis. Sayang, warga NU kerap kali dijadi- kan sekadar target sasaran untuk mendulang suara, tetapi sangat jarang me- libatkan mereka dalam partisipasi politik kebijakan yang menekankan pada kemaslahatan bersama. Sebab itu, para Ulama yang bernaung di bawah payung Nahdlatul Ula- Khittah 1926 ma mesti mengambil sikap agar tidak terlalu jauh terjerembap dalam jerat tipu daya politik praktis, dan berusaha kembali kepada spirit baldatun thayyibatun wa agar dapat menciptakan NKRI negara tak hanya damai, tapi juga mencipta- rabbun ghafur kan masyarakatnya adil, makmur, dan sejahtera ( . NU memiliki modal dan potensi besar untuk menciptakan itu semua. Khittah 1926 yang telah dirumuskan oleh ulama pada Muktamar Situbondo 1984 perlu direvitalisasi lagi guna menyamakan visi dan strategi dalam mendayungi bahtera memasuki abad kedua NU. Hal itu bukan tanpa alasan. Banyak warga NU terfragmentasi akibat kemelut yang terjadi di ka- langan elite NU saat ini. Maka dinamika lokal dalam keislaman NU yang ber- basiskan pada semangat Ahlusunah Waljamaah penghargaan akan plurali- tas, dan semangat kebangsaan yang kuat, harus menjadi pegangan kuat bagi Nahdiyin dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai esensi NU sebagai or- ganisasi Islam terbesar di Indonesia kharismanya menurun dan tergerus ka- rena arus politik praktis. ) ,
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 107 Daftar Pustaka Metodologi Penelitian Agama. Abdullah, Taufik (ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana Yog- yakarta, 2004. Abdurrahman. 2009. Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik NU. Karsa. Volume 15, Nomor 1:25-34. Achidsti, Sayfa. 2010. Nahdlatul Ulama: Dalam "Konflik", Tradisi, dan Rekonsiliasi. , al-'Alaqah Baina ad-Din Wa al-Watan. Fikra. Volume 1, Nomor 3:29-40. al-Afyuni Adnan. tt. Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halabi. Anam, Choirul. 1999. Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. Surabaya: Bisma Satu Printing. Arifin, Ichwan. 2008. Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Muktamar II Semarang [Tesis]. Semarang: Pro- gram Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. As'ad, Said Ali. 2008. Pergolakan di Jantung Tradisi. NU yang Saya Amati. Jakarta: LP3S. Tasawuf sebagai Kritik Sosial. Aqil Siraj, Said. 2012. Jakarta: SAS Foundation. Barton, Greg. The Gullen Movement, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama, 287- 301. Indonesia Reli- Barton, Greg. Ihsan Yilmaz, and Nicholas Morieson, Authoritarianism, Democracy, Is- gions lamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in 2021, 12, 641. Buliet, Richard.1972.The Patricians of Nishapur. Cambridge: Harvard University Press. Dhofier, Zamakhsyari. 1984. Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. Jurnal Falasifa Jakarta: LP3ES. Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Vol. 10 No. 2 September 2019. Dozan, Wely. Epistemologi Tafsir Klasik Society dan Doktrin Aswaja NU Hakim, Lukman. 2012. Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik . Surabaya: Eureka. Hidayat, Komaruddin. 1996. Jakarta: Paramadina. al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah Horikoshi, Hiroko. 1987. Kiai dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES. al-Jauziyah, Ibn Qayyim. 1961. (al-Muassasah al-Arabi. Karim. A.Gaffar. 1995. Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam di Indonesia. Yogyakar- .
108 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer ta: LKiS. Kiswanto, Heri. 2010. Gagalnya Peran Politik Kiai dalam Mengatasi Krisis Multidime- Nuansa Fikih Sosial nasional. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres. Mahfudh, Sahal. 2012. . Yogyakarta: LKIS. Makmur, Ahdi. 2006. Ulama dan Penguasa di Indonesia (1945-1965). Jurnal Ittihad. Volume 4, Nomor 6: 65-80. Muhammad. 2010. Nahdlatul Ulama dan Perubah- NU Pasca an Budaya Politik di Indonesia. Jurnal el-Harakah. Volume 12, Nomor 1: 57-65. Lisān al-'Arab. Muzadi, Hasyim. 2004. Gus Dur. Jakarta: Raja Grafindo. Bidayatul-Mujtahid Wa Nihayatul-Muqtasid Manẓūr, Ibn. tt Beirūt: Dār Iḥyā' al-Turāts. al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. 1988. . Dar al- Qalam. Antara Tradisi dan Konflik. Soon, Kang Young. 2007. Gāyat al-Bayān fī Syarh Zubād Ibn Ruslān. Jakarta: Universitas Indonesia. Al-Ramli, Ahmad Syihabuddin. 1988. Beir- Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasio- ut: Dār al-Qalam. nal di Indonesia. Wahid, Abdurrahman. 2009. Jakarta: The Wahid Institute Press.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 109 Melacak Hubungan Muhammadiyah dengan Perpolitikan Indonesia (Tinjauan Epistemologi) Danur Putut Permadi Hanif Fitri Yantari Pendahuluan Bicara mengenai hubungan Islam dan politik memang tidak dapat dipi- sahkan. Demikian juga dengan hubungan Muhammadiyah dan perpolitikan di Indonesia. Adanya batasan ruang dan waktu, membuat pembahasan me- ngenai Muhammadiyah dan politik selalu menarik untuk dibedah. Mema- suki Abad 21 ini, Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan dan persoal- an yang lebih rumit dan kompleks. Sejak berdirinya, organisasi Islam ini sudah menegaskan diri bukan me- rupakan bagian dari organisasi politik. Namun lebih terfokus pada organisa- si Islam yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan dengan cara menye- barkan dakwahnya yang memiliki karakter dan ideologi yang khas. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah memang terlibat dalam politik prak- tis. Muhammadiyah pernah berinteraksi secara langsung dalam pendirian partai politik bersama elemen masyarakat lainnya, seperti pendirian Sya- rikat Islam (SI), PMB, Masyumi pada awal kemerdekaan, dan PAN di awal
110 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Era Reformasi. Muhammadiyah juga pernah menjalankan fungsi partai poli- tik, sehingga Muhammadiyah menjadi ormaspol (organisasi kemasyarakat- an politik) (Tanthowi, 2019). Tarik-ulur hubungan antara Muhammadiyah dan politik tidak pernah habis, kerap kali mengalami pasang surut. Kader Muhammadiyah mengi- nginkan warga Muhammadiyah diberi kebebasan untuk berkiprah di bidang politik. Namun di sisi lain, sebagian kader lainnya ingin tetap mempertahan- kan muruah Muhammadiyah untuk tidak terlibat langsung dalam aktivitas politik praktis. Munculnya perubahan paradigma gerak Muhammadiyah terjadi karena adanya dorongan internal dari tubuh Muhammadiyah sendiri. Hal ini dika- renakan secara umum yang aktif dalam kegiatan perpolitikan praktis Mu- hammadiyah adalah pilihan dari masing-masing kadernya, bukan karena pi- lihan dari Muhammadiyah sendiri (Al-Barbasy, 2017). Secara garis besar, para kader Muhammadiyah akan lebih "menambatkan hatinya" kepada par- tai yang mempunyai pendukung Islam yang banyak. Selain itu, Muhamma- diyah selalu mendorong kepada anggotanya untuk tidak mendukung partai yang tidak memberikan dampak yang besar bagi pihak Islam. Upaya politik dari Muhammadiyah ini tentu berlandaskan kepada kebenaran Islam agar menjadi contoh bagi kalangan elite politik di Indonesia (Mubarak, 2012). Dari pemaparan data di atas, peneliti menemukan penelitian yang ma- sih berkaitan mengenai tema Muhammadiyah dan politik. Nantinya akan di- gunakan sebagai bahan acuan dan bahan untuk memperkaya analisis data. Seperti penelitian mengenai Muhammadiyah dan politik yang dikaji oleh Ma'mun Murod Al-Barbasy. Ma'mun Murod Al-Barbasy menemukan fakta bahwa Muhammadiyah mengalami dilema mengenai relasinya dengan per- politikan di Indonesia. Terkadang Muhammadiyah berusaha untuk [men- jauh - ] dari kekuasaan, namun sesekali berusaha untuk mendekat dan menjaga kedekatannya dengan kekuatan politik yang ada (Al-Barbasy, 2017). pen Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Indah Tri Handayani dan Srie Rosmilawati. Penelitian ini mengkaji tentang peran perempuan Muhamma- diyah, yaitu Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah, yang terlibat langsung dalam lembaga politik, serta turut aktif dalam memberikan dukungan kepada pe- rempuan untuk bisa berkontribusi dalam bidang politik (Handayani dan
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 111 Rosmilawati, 2019). Kemudian, Pramono U. Tanthowi melakukan peneliti- an mengenai peran Muhammadiyah dalam politik di Indonesia yang signifi- kan, tanpa harus berubah dari organisasi sosial keagamaan menjadi organi- sasi partai politik (Tanthowi, 2019). Ahmad Sholikin fokus pada penelitian mengenai dinamika hubungan Muhammadiyah dan politik yang dalam se- jarahnya pernah membawa Masyumi memenangi pemilu bersama PNI, na- mun dalam perjalanannya Muhammadiyah memisahkan diri dari Masyumi (Sholikin, 2020). Sementara itu, Ridho Al-Hamdi mengkaji tentang paradig- ma berpolitik Muhammadiyah yang kaitannya dengan perjuangan dakwah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Al-Hamdi, 2020). Hubungan Muhammadiyah dengan perpolitikan di Indonesia tidak sela- lu berjalan mulus. Hal inilah yang akhirnya membuat Muhammadiyah me- ngeluarkan keputusan mengenai khitah perjuangannya. Tujuan dari adanya khitah bukan untuk memisahkan Muhammadiyah dengan politik, namun berfungsi sebagai strategi perjuangan Muhammadiyah agar tidak terjun be- bas dalam politik praktis (Al-Hamdi, 2020). Khitah Denpasar di tahun 2002 berdampak pada putusnya hubungan Muhammadiyah dengan perpolitikan praktis di Indonesia. Hadirnya khitah ini praktis membuat Muhammadiyah tidak lagi mempunyai hubungan orga- nisasi dengan partai politik di Indonesia. Walaupun telah diberikan garis ba- tas dari politik praktis, partai-partai politik kadang kala tidak memikirkan netralitas yang dibuat oleh Muhammadiyah. Hal inilah yang menjadi penye- bab harus diadakannya revitalisasi Muhammadiyah, khususnya dalam hal revitalisasi ideologi Muhammadiyah (Sholikin, 2020). Berdasarkan latar belakang inilah, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan perpolitikan Indonesia. Penelitian ini menganalisis hubungan Muhammadi- yah dengan perpolitikan Indonesia dengan tinjauan epistemologi. Perspek- tif yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori seputar epistemolo- gi, yaitu salah satu cabang dari ilmu filsafat yang nantinya digunakan untuk mengetahui secara mendalam hubungan Muhammadiyah dengan perpoliti- kan Indonesia. Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang membahas secara mendalam mengenai hubungan Muhammadiyah dengan perpoliti- kan Indonesia yang ditinjau dari sisi epistemologi. Penelitian ini akan dipu- satkan pada pertanyaan seputar apa sumber ideologi Muhammadiyah da-
112 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer lam berpolitik dan bagaimana asal mula hubungan Muhammadiyah dengan politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik dalam pengum- pulan datanya menggunakan teknik dokumentasi yang diambil dari sumber tertulis atau buku yang berisi data-data Muhammadiyah sejak berdirinya hingga kini, yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode deskrip- si dan metode hermeneutika. Metode deskripsi digunakan untuk memberi- kan gambaran tentang situasi dan kondisi tertentu, yang nantinya berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan Muhammadiyah de- ngan perpolitikan Indonesia (Bakker dan Zubair, 2021). Metode hermene- utika berfungsi untuk menjelaskan bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan perpolitikan Indonesia dalam tinjauan teori epsitemologi, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman yang benar (Raco, 2010). Epistemologi sebagai Pisau Analisis Penelitian ini menganalisis hubungan Muhammadiyah dengan perpoli- tikan Indonesia menggunakan teori epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai haki- kat dan juga lingkup pengetahuan, pengandaian, serta pertanggungjawab- an atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki (Bakhtiar, 2017). logos' (pe- Epistemologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ' ngetahuan, ilmu pengetahuan) dan ' (pengetahuan, informasi) (Parida, Syukri, Badarussyamsi, dan Rizki, 2021). episteme' Menurut J. S. Suriasumantri, epistemologi adalah membahas secara men- dalam melalui beberapa proses yang terlihat dalam usaha kita untuk menda- patkan pengetahuan (Suriasumantri, 1980). Menurut L. O. Kattsoff, episte- mologi yaitu cabang filsafat yang menyelidiki mengenai asal mula, susunan, metode, dan sahnya pengetahuan. Melalui beberapa pertanyaan mendasar, seperti apakah mengetahui itu, bagaimana cara kita memperoleh pengeta- huan (L. O, 1996)? Menurut R. Mustansir dan M. Munir, epistemologi membahas masalah asal-usul pengetahuan, relasi antara pengetahuan dengan keniscayaan, hu- bungan antara pengetahuan dengan kebenaran, kemungkinan skeptisisme universal, dan bentuk perubahan pengetahuan yang berasal dari konseptu-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 113 alisasi baru mengenai dunia baru (Al-Hamdi, 2020). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa epistemologi meneliti tentang bagaimana suatu informasi atau ilmu bisa diperoleh. Penelitian ini menco- ba mengajukan beberapa pertanyaan: seperti apa sumber ideologi Muham- madiyah dalam terjun ke dunia politik, dan bagaimana asal mula hubungan Muhammadiyah dengan perpolitikan di Indonesia? Sejarah Berdirinya Muhammadiyah Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad yang masa kecilnya bernama Muhammad Darwis, beliau lahir di Kauman, Yogyakarta, pada tahun 1868, dan wafat di usia 55 tahun pada tanggal 25 Februari 1923. Ayahnya berna- ma KH. Abubakar bin KH. Muhammad Sulaiman, beliau menjabat sebagai kepengulon Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan mempunyai gelar seba- gai penghulu katib di masjid besar kesultanan. Ibunya, Nyai Abubakar, me- rupakan putri dari KH. Ibrohim Hasan (Yusra, 2018). Salah satu faktor yang memotivasi KH. Ahmad Dahlan untuk membentuk organisasi Muhammadiyah adalah sebagai respons dari politik yang dilaku- kan oleh Belanda. Selain itu, misi kristenisasi yang diusung oleh para koloni- al mendorong beliau mendirikan organisasi ini. Dengan hadirnya organisasi ini, diharapkan dapat menjadi sebuah opsi penyelesaian masalah yang diha- dapi masyarakat Islam di Indonesia kala itu (Mulkhan, 2010). Kondisi masyarakat Islam pada saat itu sedang dilanda masalah kemur- nian ajaran Islam. Islam yang berkembang di Indonesia saat itu dapat di- gambarkan begitu identik dengan sinkretisme Islam. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan adanya penyimpangan ajaran Islam pada penganut- nya. Realitas di lapangan inilah yang disaksikan oleh Ahmad Dahlan. Bagi Ahmad Dahlan, realitas keberagamaan ini lebih disebabkan oleh karena le- mahnya internal masyarakat Islam. Selain itu, realitas ini disebabkan pula oleeh penjajahan. Keseluruhannya ini menjadikan perubahan sosial secara fundamental mengalami kesulitan (Jurdi, 2010). Gairah memurnikan ajaran Islam yang berdiaspora di masyarakat Indo- nesia ini mendorong Ahmad Dahlan membentuk Muhammadiyah. Secara nisbiyah " yang bahasa, kata 'Muhammadiyah' berasal dari bahasa Arab " berarti nabi atau rasul Allah yang terakhir, kemudian mendapat ' yang berarti menjeniskan (Anis, 2019). Nama organisasi ini sengaja dinis- Muhammad ya'
114 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer bahkan dengan nabi terakhir kita. Mengikuti nama tersebut, masing-masing anggota Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan bermasyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan sikap kepribadian Nabi Muhammad saw (Mulkhan, 1990). Di kemudian hari, Ahmad Dahlan mengutus beberapa orang untuk ber- gabung ke dalam keanggotaan organisasi Budi Utomo. Orang-orang terse- but diutus bergabung ke dalam organisasi Budi Utomo dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, dalam upaya pengakuan dari pemerintah terhadap adanya pembentukan Muhammadiyah. Hingga akhirnya pada tanggal 18 November 1912 berdirilah organisasi keislaman yang bernama Muhamma- diyah di Yogyakarta (Khoiri, 2013). Dalam pembentukan Muhammadiyah ini, Ahmad Dahlan setidaknya mempunyai dua tujuan besar. Tujuan pertama adalah untuk menyebarkan tuntunan Islam yang ditujukan kepada penduduk Yogyakarta. Sedangkan tujuan yang kedua lebih bersifat ke arah internal, yaitu adalah untuk mema- jukan ajaran agama Islam kepada anggota-anggotanya (Qodir, Nurul Yamin, dan Nurmandi, 2015). Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang menangani banyak pe- layanan masyarakat, seperti halnya sektor pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan banyak sektor lainnya; Muhammadiyah dalam realitasnya me- miliki berbagai majelis untuk mendukung kegiatan organisasinya. Maje- lis-majelis tersebut yaitu Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pembina Kese- hatan, Majelis Pembina Kesehatan Sosial. Selain itu untuk mempermudah pengorganisasian sistem kerjanya, Muhammadiyah memiliki setidaknya lima organisasi otonom di bawahnya. Lima organisasi otonom tersebut di antaranya adalah Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah (Ka'bah, 1999). Sumber Ideologi Muhammadiyah Dalam Berpolitik Pemikiran Muhammadiyah dalam berpolitik dapat dicari dalam ni- lai-nilai ideologi dan ajaran yang berasal dari hasil penafsiran atas Islam, dan nantinya menjadi sebuah patokan dalam meraih cita-cita gerakan Mu- hammadiyah. Hal tersebut secara representatif tertuang dalam seperang- kat pemikiran yang mendasar dan menggambarkan isi dari cita-cita luhur Muhammadiyah. Pertama, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah;
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 115 kedua, Kepribadian Muhammadiyah; ketiga, Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah; keempat, Khitah Perjuangan Muhammadiyah; kelima, Pe- doman Hidup Islami Warga Muhammadiyah; keenam, Khitah dalam Kehi- dupan Berbangsa dan Bernegara sebagai hasil Keputusan Tanwir Muham- madiyah di Denpasar tahun 2022 (Tanthowi, 2019). Jika melihat lebih mendalam dari keenam rumusan tersebut, ditemukan beberapa rumusan pemikiran politik Muhammadiyah yang sifatnya menda- sar dan filosofis. Pertama, Matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa "hidup bermasyarakat adalah sunah dari Allah atas ke- hidupan manusia di dunia ini". Dan "masyarakat yang sejahtera, aman, da- mai, makmur, dan bahagia, hanya bisa diwujudkan di atas prinsip keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong royong, tolong-menolong, yang bersendi- kan hukum Allah yang sebenar-benarnya, terlepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu" (Pasha dan Darban, 2002). Kedua, dalam Matan Kepribadian Muhammadiyah dijelaskan bahwa sifat dari Muhammadiyah adalah keagamaan dan kemasyarakatan. Muhammadi- yah juga "turut aktif dalam perkembangan di masyarakat dengan maksud perdamaian dan pembangunan yang selaras dengan ajaran Islam". Muham- madiyah juga "membantu pemerintah dan ikut bekerja sama dengan go- longan lain dalam memelihara serta membangun negara demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur". Muhammadiyah juga menegaskan bah- wa "akan bersifat adil dan disiplin baik di dalam atau di luar dengan bijaksa- na" (Pasha dan Darban, 2002). Ketiga, yang tercantum dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, bahwa "Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang berasaskan Islam, bercita-cita, dan bekerja demi terciptanya masyarakat Islam yang sebe- nar-benarnya, dapat menjalankan fungsi dan tugas manusia sebagai ham- ba dan khalifah di muka bumi ini". Selain itu, adanya Muhammadiyah juga "bekerja untuk terciptanya ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari bidang aki- dah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah" (Pasha dan Darban, 2002). Keempat, yang terdapat dalam khitah Perjuangan Muhammadiyah yang ditetapkan pada Muktamar ke-38 tahun 1971 di Makassar, ditegaskan bah- wa "Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam yang beramal da- lam segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hu-
116 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer bungan dengan organisasi apa pun dan tidak terkait dengan suatu partai politik". Selain itu, "setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asa- sinya diberikan kebebasan untuk tidak memasuki ataupun memasuki orga- nisasi lain, selama tidak menyimpang dari AD dan ART dan kebijakan lain yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah" (Puar, 1989). Kelima, dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah di bagian kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, dijelaskan bahwa "warga Mu- hammadiyah harus mengambil bagian dalam kehidupan berpolitik mela- lui berbagai saluran dan tidak boleh apatis". Selain itu, "prinsip dalam ber- politik harus dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya, sungguh-sungguh, dan prinsip lain yang mendatangkan kebaikan". Selanjutnya, "berpolitik adalah demi kepentingan umat dan bangsa, hal itu sebagai bentuk peribadahan ke- pada Allah, dan tidak mengorbankan kepentingan yang luas dan yang utama demi kepentingan diri sendiri dan kelompok kecil" (Muhammadiyah, 2000). Keenam, terdapat pada khitah Muhammadiyah dalam Kehidupan Ber- bangsa dan Bernegara menyatakan, bahwa "Muhammadiyah memilih per- juangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara membe- rikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta masyarakat yang beradab. Sedangkan, hal-hal yang berhubungan dengan keputusan ke- negaraan sebagai hasil dari fungsi politik pemerintahan akan dijalani de- ngan pendekatan yang tepat, selaras dengan prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam berkehidupan di negara yang demokratis" (Tanthowi, 2019). Sebetulnya sejak dibentuk, Muhammadiyah telah menyatakan diri bah- wa dirinya merupakan organisasi yang menitikberatkan kepada suatu ge- rakan sosial keagamaan. Di mana gerakan sosial tersebut tidak akan ber- singgungan dengan politik. Namun semenjak Masa Reformasi, realitasnya lahir "gerakan" politik gaya baru yang menuntut Muhammadiyah untuk da- pat memperbaharui pandangan politiknya. Masa reformasi melahirkan ke- sempatan baru kepada segala jenis untuk dapat turut an- dil dalam upaya demokratisasi sistem politik di negara Indonesia (Nashir, 2000b). political power Tuntutan untuk dapat memperbaharui pandangan politik Muhamma- diyah ini terjadi karena beberapa hal yang mendasar. Di antaranya adalah bahwa pada kenyataannya semenjak runtuhnya Era Orde Baru yang kemu-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 117 dian digantikan oleh Era Reformasi, warga Muhammadiyah justru menga- lami lonjakan keikutsertaan politik secara besar. Ini terjadi khususnya saat berlangsungnya politik elektorat. Memang harus diakui bahwa besarnya ke- ikutsertaan warga Muhammadiyah di dalam politik Indonesia adalah cer- minan komitmen organisasi ini berdasarkan aturan khitah. Sekaligus juga mampu mempertajam 'kepekaan' pengikut Muhammadiyah di dalam dunia politik. Tetapi di sisi yang lainnya, besarnya tingkat keikutsertaan masya- rakat Muhammadiyah di dalam dunia politik ini pada gilirannya akan men- ciptakan konflik kepentingan di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat yang tercipta di dunia politik itu keras (Tanthowi, 2019). Hal lainnya yang menjadi dasar Muhammadiyah harus mulai memikir- kan ulang pandangan politiknya adalah 'menetasnya' berbagai partai poli- tik baru sejak dimulainya Era Reformasi pada realitasnya cukup berdampak kepada internal Muhammadiyah. Dampak yang paling terasa adalah keti- ka pengurus dari sebuah partai politik ternyata adalah kader elite Muham- madiyah. Munculnya partai politik yang berhaluan Islamis maupun mode- rat sekalipun dapat melahirkan berbagai permasalahan ideologis yang ada di Muhammadiyah. Munculnya satu partai dengan kader yang berasal dari Muhammadiyah dan adanya partai lain yang juga digawangi oleh kader eli- te Muhammadiyah pada gilirannya akan "memecah" dukungan Muhamma- diyah kepada satu pihak lainnya (Nurmandi, Prianto, dan Efendi, 2015). Hal inilah yang harus diselesaikan oleh Muhammadiyah mengenai harus seper- ti apa para umat Islam berpandangan politik di Bangsa Indonesia yang hete- rogen ini (Tanthowi, 2019). Kemudian pandangan politik organisasi yang dibentuk oleh Ahmad Dah- lan ini makin terkikis independensinya. Beberapa warga Muhammadiyah yang telah bersentuhan dengan dunia politik telah menempatkan struktur organisasi kemuhammadiyahan sebagai 'ladang' untuk memenangkan poli- tik elektorat. Bahkan lebih jauh lagi - sebagaimana yang ditulis oleh Tanto- wi, bahwa mereka memberikan orang yang tidak tepat secara kualifikasi untuk memimpin dan mengambil keputusan politik. Untuk itulah, perlu ki- ranya melahirkan konsep netralitas dalam diri Muhammadiyah agar dapat menjalankan peran politik di Indonesia (Tanthowi, 2019). Karena berbagai hal inilah, perlu kiranya Muhammadiyah mulai un-
118 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer tuk dapat mencetuskan konsep pemikiran yang fundamental dalam dunia politik praktis. Upaya ini dirasa penting karena ranah politik di Indonesia akhir-akhir ini lebih menuju kepada penguatan politik elektorat yang begi- tu pragmatis. Pemikiran ini menjadi penting agar dapat menjadi dasar bagi Muhammadiyah untuk turut andil di dunia politik dengan lebih mantap. Muhammadiyah senantiasa melibatkan diri dalam politik sebagai ben- tuk dari dakwah yang amar makruf dan nahi mungkar tentunya tetap berja- lan sesuai dengan kebijakan dan cita-cita Bangsa Indonesia. Muhammadiyah juga memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik. Penggunaan hak pilih tersebut harus dijalankan dengan kritis dan rasional, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, yaitu demi terciptanya kesejahteraan bangsa dan negara. Walaupun pada akhirnya isi yang terdapat di dalam khitah ini pun men- dapatkan sejumlah kritikan bahkan dari anggota Muhammadiyah sendiri, mereka menilai bahwa Muhammadiyah terkesan terlalu kaku terhadap po- litik di Indonesia dengan adanya khitah tersebut. Seharusnya Muhammadi- yah bisa lebih proaktif lagi dalam upaya membangun perpolitikan Bangsa Indonesia agar lebih sehat. Kritikan-kritikan tersebut didasarkan realitas bahwa dari segi penga- laman politik, apabila dilihat dari kacamata historis Muhammadiyah telah berhubungan dengan politik. Bahkan awal pembentukan organisasi ini pun tidak jauh dari menciptakan 'arus' perlawanan terhadap imperialisme kala itu. Persentuhan Muhammadiyah dengan politik dan bagaimana pengaruh Muhammadiyah dalam upaya pengambilan keputusan oleh penguasa men- jadi indikator yang cukup nyata bahwa Muhammadiyah telah bersinggung- an dengan politik. Jadi, tidaklah seharusnya khitah ini diimplementasikan secara kaku (Haedar Nashir, 2008). Rasionalisasi kedua adalah mengenai berbagai keuntungan yang akan di- dapatkan oleh Muhammadiyah apabila berani masuk dalam politik bangsa secara penuh. Haedar Nashir menuturkan bahwa realitas sekarang menun- jukkan bahwa dunia politik sangat penting untuk memperjuangkan aspirasi maupun misi sebuah kelompok kemasyarakatan. Perjuangan di sektor poli- tik kekuasaan kenegaraan ini bahkan lebih penting untuk diperjuangkan. Di sisi lain apabila kita lebih cermat, sebetulnya diseminasi dari kader-kader Muhammadiyah di dunia politik cukup besar. Hal ini seharusnya bisa lebih
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 119 dimanfaatkan oleh Muhammadiyah itu sendiri apabila Muhamamdiyah mau menggunakan modal tersebut untuk mendapatkan hasil politik yang cukup besar (Nashir, 2008). Rasionalisasi ketiga ialah bahwa sistem kerja di dunia politik pada ke- nyataannya jauh lebih efektif dibandingkan dengan sistem kerja di dalam lingkup organisasi kemasyarakatan nonpolitik. Mereka yang terjun lang- sung di dunia politik tentu sangat memahami tantang menjanjikannya du- nia politik, karena melalui jalur inilah mereka dapat menentukan berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan banyak umat. Mereka yang duduk di dunia politik dapat saja melakukan sebuah orga- nisasi masyarakat dalam menjalankan agenda mereka (Nashir, 2008). backing up Rasionalisasi yang ketiga dan yang terakhir adalah berhubungan dengan permasalahan banyaknya ideologi politik Islam. Muhammadiyah seharus- nya dapat lebih cepat merespons banyaknya ideologi politik Islam yang ada di Indonesia. Tidak jarang ideologi-ideologi tersebut mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Muhammadiyah harus hadir dan mengawal kepentingan bangsa dengan terjun di dunia politik dalam upaya 'dakwah' melalui dunia politik (Nashir, 2008). Dari pemaparan data di atas, bisa dilihat bahwa sebetulnya Muhamma- diyah telah memberikan rumusan pandangannya tentang politik dan mem- berikan arahan kepada warganya, untuk menyikapi perkembangan politik saat ini yang berjalan dengan dinamis. Beberapa dokumen keputusan Mu- hammadiyah ini adalah landasan ideologis Muhammadiyah dalam terjun ke dunia politik. Pola Hubungan Muhammadiyah dengan Perpolitikan Indonesia Lahirnya Muhammadiyah tidak disusun sebagai organisasi politik atau sebuah partai politik, namun sebatas 'gerakan politik'. Selain itu, sebagai ge- rakan dakwah amar makruf nahi mungkar. Gagasan mengenai 'gerakan po- litik' tergambar dari langkah-langkah yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan di awal berdirinya Muhammadiyah. Beliau juga menjalin berbagai hubungan politik dengan banyak pihak. Pada periode tahun 1912 - 1926, Muhammadiyah dengan tegas menye- but dirinya bukan bagian dari partai politik. KH. Ahmad Dahlan adalah so- sok yang dekat dengan Budi Utomo, Sarekat Islam, juga dekat dengan KH.
120 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Misbah (komunis), dan kalangan Ahmadiyah. Aktivis Muhammadiyah dan KH. Ahmad Dahlan juga ikut andil dalam berbagai organisasi, seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam (Al-Barbasy, 2017). Di tahun 1945, Muhammadiyah bersama NU menjadi anggota istimewa di Partai Politik Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ter- libatnya Muhammadiyah masuk ke dalam Masyumi adalah pertama kali- nya secara struktural menggabungkan diri ke dalam partai politik. Sebelum pada akhirnya Masyumi bubar di tahun 1960 (Al-Barbasy, 2017). Secara politik, Muhammadiyah juga pernah mengalami masa-masa su- lit. Seperti di awal tahun 1960an, sebagian warga Muhammadiyah berupaya menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik, namun hal tersebut da- pat digagalkan oleh warga Muhammadiyah yang menolak gagasan tersebut. Memasuki peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, Muhammadiyah kemba- li dihadapkan pada pilihan menjadi partai politik, menghidupkan Masyumi, atau membentuk partai politik baru bersama ormas Islam lain. Posisi politik Muhammadiyah tergambar dalam putusan khitah Muhammadiyah (Al-Bar- basy, 2017) Saat ini Muhammadiyah dalam memandang politik lebih kepada me- nempatkan strategi upaya kultural. Upaya ini mereka tekankan kepada pe- ningkatan kualitas masyarakat setempat. Pada dasarnya, Muhammadiyah sebetulnya dibentuk sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial kebu- dayaan serta di sektor pendidikan. Muhammadiyah pun dalam pergerakan- nya menghindari urusan di bidang politik praktis (Nashir, 2010). Walaupun Muhammadiyah tidak terjun ke dalam ranah perpolitikan praktis secara langsung, Muhammadiyah kerap kali mendorong negara un- tuk dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memberikan kemas- lahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di In- donesia. Seperti pada masa pandemi Covid-19, Muhammadiyah mendorong pemerintah agar lebih bersinergi dalam menangani pandemi Covid-19. Muhammadiyah memiliki peran aktif dalam menjembatani persoalan sosial-politik Indonesia. Hal yang menjadi landasan keberhasilan Muham- madiyah salah satunya adalah pada ranah teologi dan etos kerja Muhamma- diyah. Dalam implementasinya, pergerakan Muhammadiyah kerap dimoto- ri oleh kalangan muda seperti halnya IMM atau Pemuda Muhammadiyah. Di sisi lain, sistem kerja Muhammadiyah didukung oleh kultur jejaring sosial
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 121 yang begitu masif (Al-Hamdi, Efensi, Kurniawan, dan Latief, 2019). Ranah sosial kebudayaan yang ditujukan untuk pemberdayaan masya- rakat setempat oleh Muhammadiyah dianggap tidak kalah pentingnya di- bandingkan dengan perjuangan Islam dalam ranah politik praktis. Strategi kebudayaan yang dikembangkan Muhammadiyah berupaya memengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Titik tekan dari strategi kebudayaannya adalah agama dijadikan sebagai penguat moral dalam kehidupan. Tujuan penggunaan strategi ini untuk mengubah pola pikir perorangan. Pendekat- an ini disebut-sebut lebih bertahan lama. Karena kebalikannya, yaitu kesa- daran kolektif, dianggap mudah dipengaruhi oleh hal-hal dari luar (Argen- ti, 2017). Muhammadiyah sepertinya lebih memilih untuk berlaku 'netral aktif' ke- pada kekuatan politik. Pengertian netral yang dijalankan oleh Muhammadi- yah ini dapat diartikan bahwa Muhammadiyah memilih untuk tidak berhu- bungan pada kekuatan politik mana pun. Selain itu, pengertian aktif di sini juga dapat dimaknai sebagai keikutsertaan Muhammadiyah dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara. Walaupun Muhammadiyah dibentuk tidak untuk berorientasi kepa- da politik belaka, walaupun pada realitasnya Muhammadiyah tidak dapat menghindarkan dalam dinamika-dinamika politik, romantika Muhammadi- yah dengan politik bangsa berjalan begitu dinamis (Effendy dan Nurjaman, 2015). Setidaknya terdapat tiga pola hubungan kedua pihak ini. Pertama adalah hubungan formal langsung. Dalam hubungan ini, Muhammadiyah terlibat secara langsung dalam dunia politik praktis dengan membentuk partai poli- tik. Dalam titian waktu ke belakang, Muhammadiyah terlibat hubungan be- berapa kali dengan perpolitikan praktis Bangsa Indonesia. Muhammadiyah pernah menjadi sebuah kekuatan inti dari partai Masyumi, PII, dan yang ter- akhir adalah partai PAN (Shobron, 2003). Kedua, pola hubungan Muham- madiyah dengan politik Indonesia adalah hubungan personal tidak lang- sung. Keterlibatan Muhammadiyah ini dapat ditelisik dari adanya keaktifan tokoh-tokoh inti Muhammadiyah yang mendapatkan dukungan dari kader Muhammadiyah dan mendukung partai tersebut. Ketiga, pola hubungan Muhammadiyah dengan perpolitikan Indonesia adalah hubungan yang net- ral. Netral di sini dimaknai bahwa Muhammadiyah dengan tegas mengambil
122 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer jarak dengan ranah politik (Nashir, 2000a). Pola hubungan Muhammadiyah dengan politik kerap kali mengalami pasang surut, namun tetap berjalan dinamis. Muhammadiyah terkadang mengalami dilema antara harus mendekat atau menjaga jarak dengan per- politikan di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang mendasari hal ini. Per- al-din wa al-dawlah tama, adanya tendensi di lingkup warga Muhammadiyah kalau Islam Islam adalah agama dan negara ( ). Islam dan negara adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Islam bukan bersifat sekuleristik yang memisahkan antara agama dan negara, namun bersifat integralistik. Kecenderungan ini diperkuat oleh realitas sejarah bahwa Muhammadiyah turut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Muhammadi- yah merasa perlu ikut membantu dalam ranah politik. Kedua, Indonesia da- lam proses perpolitikan utamanya setelah Orde Baru sering tidak seimbang dalam menempatkan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan. Muham- madiyah terkadang diperlakukan mirip seperti partai politik, hanya untuk memeroleh kekuasaan politik dan dituntut untuk ikut dalam politik dukung mendukung (Al-Barbasy, 2017). Perlukah Muhammadiyah 'Mempunyai' Partai? Sebagai gerakan sosial keagamaan Islam, Muhammadiyah tentu bukan- lah sebuah partai politik dan serta tidak memiliki afiliasi politik dengan par- tai apa pun. Tetapi untuk urusan politik, Muhammadiyah yang sebagai se- buah gerakan sosial keagamaan dapat saja memainkan diri ke dalam dunia politik dengan secara tidak langsung. Melalui upaya inilah agaknya Muham- madiyah dapat mencerminkan diri sebagai sebuah organisasi yang tampak mempunyai fungsi kuat di dalam politik bangsa dapat diperhitungkan. Semua pihak telah mengetahui bahwa Muhammadiyah telah berpe- ran besar menjadi salah satu pilar penguat NKRI kita. Peran yang dilaku- sangat kentara di kan oleh Muhammadiyah bagi modernisasi ranah politik. Tetapi sayangnya, justru Muhammadiyah terkesan ternafikan dalam dunia politik di Bangsa Indonesia (Mu'ti, Ulhaq, Khoirudin, dan Fan- ni, 2016). islamic power Sebagai contoh, kita cermati di dalam Pemilu Presiden tahun 2014 lalu. Walaupun banyak tokoh-tokoh elite Muhammadiyah yang mendukung pa- sangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, peran serta mereka da-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 123 lam ranah politik tidak mendapatkan 'alokasi' politik di jajaran kabinet. Im- plikasinya adalah eksistensi tokoh-tokoh berpengaruh di Muhammadiyah seperti halnya Buya Syafii Maarif di ranah politik terkesan hanyalah peleng- kap belaka (Thohari, 2016). Di sisi ini, partai politik menjadi instrumen yang begitu penting dalam menentukan arah angin politik di Bangsa Indonesia. Dan di titik ini pula, Muhammadiyah dirasa harus 'mempunyai' partai politik. Makna 'mempu- nyai' ini harus dirumuskan secara lebih mendalam lagi. Muhammadiyah sendiri sejatinya pernah merasakan 'mempunyai' partai politik bernama Masyumi, Parmusi, maupun partai PAN, terlepas dari ber- bagai persoalan dan tantangan antara kedua pihak tersebut. Begitu pula de- ngan konsep 'mempunyai' dalam dua pihak itu. Apabila Muhammadiyah ingin terjun ke dalam sektor politik, dirinya ha- rus menelaah terlebih dahulu seberapa jauh dan sebesar apa risiko ketika 'mempunyai' sebuah partai politik. Implikasinya adalah kesepakatan-kese- pakatan politik yang dicetuskan oleh Muhammadiyah di masa sebelumnya harus terbuka untuk menerima evaluasi dan kembali dirumuskan dengan menyesuaikan realitas. Kemudian apabila memang Muhammadiyah turut andil dalam sektor po- litik secara langsung, ada beberapa hal yang harus dicermati. Beberapa di antara hal tersebut adalah bahwa Muhammadiyah harus membuat 'tempat' tersendiri yang tidak memiliki hubungan dengan Muhammadiyah secara or- ganisatoris - dalam menjalankan politik tersebut (Thohari, 2016). Mengapa hal ini harus dicermati secara penting? Karena seperti yang sebelumnya te- lah dikatakan, bahwa Muhammadiyah merupakan satu organisasi keagama- an. Sehingga agar tidak melenceng dari jalur keagamaan tersebut, harus di- buat 'tempat' yang berbeda pula agar fungsi dakwah tersebut tetap murni. Catatan lainnya adalah kini Bangsa Indonesia berhadapan dengan dunia politik dengan pola sistem multipartai dan politik dengan biaya yang tinggi. Mengenai pola sistem multipartai, Muhammadiyah harus mempersiapkan dengan matang. Hal ini karena pada kenyataannya warga Muhammadiyah belum cukup cair dan belum dapat menerima banyak partai politik dengan berbagai haluan ideologi (Huwaidy, 1996). Bahkan di masyarakat kita, ber- beda partai politik antara satu dengan yang lainnya sering kali tidak disi- kapi dengan sebatas perbedaan politik semata, tetapi justru dimaknai seba-
124 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer gai perbedaan sikap dan musuuh politik yang harus dilawan. Kemudian untuk catatan politik dengan biaya yang cukup tinggi, pun menjadi isu yang harus diperhatikan secara cermat oleh Muhammadiyah. Semenjak demokrasi langsung diterapkan di Indonesia, politik memang menjadi sektor dengan anggaran biaya yang cukup tinggi. Dinamika perpoli- tikan di negara Indonesia dewasa ini bukan lagi dinamika politik oligarki se- mata, tetapi telah terjadi dinamika politik yang oleh Thohari sebut sebagai politik uang yang banal (Thohari, 2015). Tinggi rendahnya biaya yang dike- luarkan oleh sebuah partai politik menentukan proses rekrutmen partai po- litik di dalam sebuah pemilu. Muhammadiyah harus cermat dan matang da- lam merumuskan arah politik yang akan dipilih ke depannya. Simpulan Hubungan Muhammadiyah dengan perpolitikan di Indonesia terkadang mengalami pasang surut, namun tetap berjalan dengan dinamis. Ada sebu- ah patokan dalam Muhammadiyah berpolitik, patokan tersebut menjadi se- buah pedoman yang selaras dengan cita-cita dari gerakan Muhammadiyah. Patokan tersebut nantinya menjadi sebuah sumber ideologis Muhammadi- yah dalam berpolitik. Hubungan Muhammadiyah dengan perpolitikan di Indonesia juga me- munculkan beberapa pola, antara lain hubungan formal langsung, hubung- an personal tidak langsung, dan hubungan yang netral. Adanya pola-pola tersebut memunculkan dilema antara harus mendekat atau menjaga jarak dengan perpolitikan di Indonesia. Daftar Pustaka Kontekstualita 34 Al-Barbasy, M. M. (2017). Muhammadiyah dan Politik : Dilema Antara Keep Close dan Keep Distance. Paradigma Politik Muhammadiyah , (2). Al-Hamdi, R. (2020). . Yogyakarta: IRCidSoD. Di- ambil dari google. co. Politik Inklusif Mu- hammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan Al-Hamdi, R., Efensi, D., Kurniawan, B. D., dan Latief, H. (2019). (Cet. 1). Yogyakarta: UMY Press. Diambil dari google. co. id/books?h-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 125 Mimbar 5 c=y#v=onepage&q&f=false. Anis, M. (2019). Muhammadiyah dalam Penyebaran Islam. , Jurnal Politikom (2). Indonesia 2 Argenti, G. (2017). Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah. , Filsafat Ilmu (2), 82-104. Bakhtiar, A. (2017). Metodologi Penelitian Filsafat (15 ed. ). Depok: PT Raja Grafindo Persada. Bakker, A., dan Zubair, A. C. (2021). . Yogyakarta: Kani- sius. Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha Effendy, M., dan Nurjaman, A. (2015). Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah. In (hal. 35-45). Yogya- karta: Pustaka Pelajar. Pencerah Publik Handayani, indah T., dan Rosmilawati, S. (2019). Peran Perempuan Muhammadiyah Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik dalam Kepemimpinan dan Politik di Kalimantan Tengah. Islam (Al-Islam Wa 'I-Dimuqratiyah) Huwaidy, F. (1996). , 6 (2). Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006 . Bandung: Mizan. Jurdi, S. (2010). . Yog- Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU yakarta: Pustaka Pelajar. Ka'bah, R. (1999). karta. Syari'ah dan Hukum 47 Khoiri, N. (2013). Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah. . Ja- Jurnal Ilmu Pengantar Filsafat , (1), 169-218. L. O, K. (1996). . Yogyakarta: Tiara Wacana. Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan Mu'ti, A., Ulhaq, F. R., Khoirudin, A., dan Fanni, A. F. (2016). Jurnal Demokrasi . Surakarta: Muhammadiyah University Press. Vol 11 Mubarak, A. (2012). Wajah Politik Muhammadiyah. , Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah 215-222. (1), Muhammadiyah, p (2000). . Yogyakar- Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah da- ta: Suara Muhammadiyah. lam Perspektif Perubahan Sosial Mulkhan, A. M. (1990). Marhaenis Muhammadiyah . Jakarta: Bumi Aksara. Mulkhan, A. M. (2010). . Yogyakarta: Galangpress. Diam- bil dari google. co. dan
126 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Dinamika Politik Muhammadiyah muhammadiyah&f=false. Perilaku Politik Elite Muhammadiyah Nashir, H. (2000a). . Yogyakarta: Bigraf Publishing. Khittah Muhammadiyah Tentang Politik Nashir, H. (2000b). . Yogyakarta: Tarawang. Nashir, H. (2008). . Yogyakarta: Suara Mu- hammadiyah. Muhammadiyah Gerakan Pembaruan Nashir, H. (2010). . Yogyakarta: Suara Muham- madiyah. Ijtihad Politik Nurmandi, A., Prianto, A. L., dan Efendi, D. (2015). Politik Elektoral Muhammadiyah Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha Di Aras Lokal (Di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Maros). In (hal. 114-139). Yogyakarta: Pusta- ka Pelajar. Jurnal Filsafat Indonesia 4 Parida, Syukri, A., Badarussyamsi, dan Rizki, A. F. (2021). Kontruksi Epistemologi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Ilmu Pengetahuan. Perspektif Historis dan Ideologis Pasha, M. K., dan Darban, A. A. (2002). , (3). Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah . Yogyakarta: LPPI. Puar, Y. A. (1989). tara. Politik Sebagai Amal Usaha Qodir, Z., Nurul Yamin, M., dan Nurmandi, A. (2015). . Jakarta: Pusaka An- Ijtihad Politik Muhammadiyah: nya Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan- . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasi- . Jakarta: PT. Grasindo. onal Shobron, S. (2003). . Surakarta: Muhammadiyah University Press. Polinter 5 Sholikin, A. (2020). Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik di Indo- Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Ten- nesia. tang Hakikat Ilmu Suriasumantri, J. S. (1980). , (2). . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Leknas LIPI. Maarif 14 Tanthowi, P. U. (2019). Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikula- (2), 93-113. org/10. 47651/mrf. v14i2. 65. Ijtihad Politik Muham- Thohari, H. Y. (2015). Meletakkan Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik : Upaya si Konstruktif. , madiyah: Politik Sebagai Amal Usaha Merumuskan Kembali Ijtihad Politik Muhammadiyah. In Kosmopolitanisme Islam Berke- (hal. 26-34). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. majuan Thohari, H. Y. (2016). Muhammadiyah Berpolitik. In (hal. 264-266). Surakarta: Muhammadiyah University Press. Poten- sia 4 Yusra, N. (2018). Muhammadiyah: Gerakan Pembaharuan Pendidikan Islam. , (1).
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 127 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pariwisata Halal di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik Hendri Hermawan Adinugraha Razie Bin Nasarruddin Muhammad Shulthoni Rizky Andrean Pendahuluan Saat ini rencana aksi yang menggantikan tujuan pembangunan mileni- um (millenium development goals/MDGs) bersifat universal dan kompre- hensif dalam berbagai isu dan keprihatinan yang ditujukan terkait dengan pembangunan, ekonomi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Komunitas glo- Transforming our world: The 2030 Agenda for bal di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015 menyepakati Sustainable Development Agenda Global 2030 berjudul " ". Tema tersebut adalah yang paling penting untuk memastikan bahwa pembangunan inklusif dapat dijangkau oleh semua ke- sustainab- lompok masyarakat dan komunitas. Dalam konteks domestik di Indonesia le development goals inilah dalam penelitian ini, tujuan pembangunan berkelanjutan ( /SDGs) dibahas dari sudut pandang praktik pariwisata halal dan dengan komitmen yang kuat terhadap isu-isu industri halal kon- temporer di Indonesia (R. Subarkah & Rachman, 2018).
128 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Dikatakan bahwa SDGs memberi peluang usaha dan bisnis yang baik dan holistik untuk masyarakat dan Pemerintah Indonesia karena ada peluang dan tantangan baru bagi para pelaku pariwisata halal. Mengadopsi pende- katan SDGs untuk praktik pariwisata halal adalah sangat penting karena di- dasarkan pada nilai-nilai Islami dan syariah yang komprehensif. Agenda glo- bal SDGs memungkinkan para pelaku pariwisata halal untuk menggunakan pendekatan ini berdasarkan komitmen global melalui agenda 2030 yang berfokus pada pembangunan, hak asasi manusia, dan lingkungan (A. R. Su- barkah et al, 2019). Masyarakat yang baik tidak hanya masyarakat yang sejahtera secara eko- nomi (dengan pendapatan per kapita yang tinggi) tetapi juga masyarakat yang inklusif secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan, dan diatur de- ngan baik (Mufidah et al, 2021). Dalam konteks ini, para pelaku industri pa- riwisata halal mendorong pembangunan masyarakat yang baik terutama bagi lapisan masyarakat yang rentan yang sering kali terabaikan dalam pro- sesnya. Karena itu, tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk memahami agenda SDGs dan menyinergikan dengan pariwisata halal di Indonesia da- lam membangun masyarakat yang lebih baik untuk semua orang. Industri pariwisata halal sering disalahkan karena caranya yang tidak berkelanjutan. Ini disebut sebagai industri intensif sumber daya yang me- ningkatkan biaya hidup masyarakat tuan rumah di mana ia mengekstraksi keuntungannya (Rahmawati & Parangu, 2021), dengan sangat sedikit atau tanpa manfaat yang terakumulasi untuk komunitas tersebut. Tuduhannya adalah bahwa dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, sebagian besar bisnis pariwisata mempekerjakan personel dan pekerja se- tengah terampil yang dibayar rendah, dieksploitasi, dan pekerja dari kelom- pok rentan seperti orang asing, pemuda, dan wanita (Ali & Soedarto, 2022). Ini merupakan aspek yang dengan sendirinya melanggar ketentuan tujuan SDGs, terutama SDGs 5 (kesetaraan gender), SDGs 8 (pekerjaan yang layak) dan SDGs 16 (perdamaian dan keamanan) (World Tourism Organization [UNWTO], 2020). Dampak negatif lain yang dilaporkan termasuk erosi bu- daya dan warisan lokal serta pencemaran dan degradasi lingkungan (Saput- ro & Dawud, 2021). Selain itu, Fairuz et al (2019) berpendapat bahwa pa- riwisata secara umum bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Hal
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 129 ini terjadi khususnya di sektor penerbangan, di mana emisi gas rumah kaca terlihat tumbuh secara eksponensial seiring dengan berkembangnya pari- wisata. Selama bertahun-tahun, industri pariwisata konvensional telah menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat secara global (UN- WTO, 2021). Meskipun pertumbuhan ini telah membawa banyak manfaat bagi berbagai negara (Janoušková et al 2018), pertumbuhan ini juga mem- bawa kesengsaraan bagi beberapa tujuan wisata massal, khususnya di In- donesia yang mengakibatkan kepadatan penduduk. Untuk mengatasi ke- khawatiran tersebut, praktisi dan sarjana pariwisata telah menemukan cara untuk membuat pariwisata halal lebih inklusif dan berkelanjutan (Wang et al, 2021). Beberapa negara telah mengindikasikan keinginan untuk menggunakan pariwisata halal sebagai sarana untuk mencapai SDGs mereka (World Tou- rism Organization, 2019). Untuk tujuan ini, para pelaku industri pariwisa- ta halal di Indonesia dan sekitarnya telah mulai menerapkan kerangka SDGs untuk lebih meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka dengan beberapa keberhasilan dan tantangan (Rasoolimanesh et al, 2020). Awalnya, pariwi- sata ditampilkan dalam setidaknya tiga SDGs - SDGs 8 (pekerjaan yang la- yak), 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), dan 14 (kehidupan di air). SDGs 14 berfokus pada penggunaan laut dan sumber daya laut yang inklu- sif dan berkelanjutan dan telah menjadi saksi lahirnya ekonomi biru (ter- kadang disebut laut). Ke dalam daftar ini, kita dapat menambahkan SDGs 11 yang berbicara tentang penguatan upaya untuk melindungi dan menja- ga tradisi religi, warisan budaya, dan alam dunia (Trupp & Dolezal, 2020). Ini karena industri pariwisata halal adalah konsumen utama situs warisan budaya Islam. Industri pariwisata halal membutuhkan penelitian yang cukup untuk mencapai potensi sebenarnya dan menawarkan layanan terbaik kepada wi- satawan. Sejauh ini, para peneliti terutama menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari industri ini. Nuzura et al. (2016) menyurvei pemilik ho- tel tentang wisata halal dan tantangan yang mereka hadapi. Dalam pende- katan lain, wisatawan muslim disurvei dan ditanya tentang preferensi me- reka dalam perjalanan mereka (Nugroho, 2021). Beberapa penelitian juga telah memprioritaskan kriteria esensial dari wisata halal menurut perspek-
130 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer tif wisatawan tersebut (Othman, 2021). Peneliti lain telah mempelajari sta- tus wisata halal di negara mereka sendiri, seperti Mesir dan Indonesia (No- vitasari, 2019). Tinjauan literatur atau penelitian terdahulu menggambarkan bahwa se- bagian besar studi dan penelitian tentang pariwisata halal dilakukan dengan menggunakan pendekatan konvensional seperti survei, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara. Untuk melaksanakan pendekatan ini, diperlukan dana yang memadai dan kadang-kadang merupakan tugas yang memakan waktu (Azam et al, 2019). Media sosial memungkinkan peneliti untuk me- ngumpulkan volume data yang lebih besar dan kecepatan yang lebih cepat. Masyarakat bisa mendapatkan akses ke persepsi pengguna yang sebenar- nya, di mana mereka tidak takut untuk mengungkapkan komentar mereka dibandingkan dengan pendekatan konvensional (Saarinen, 2020). Ada beberapa penelitian terdahulu yang mencoba menghubungkan pari- wisata halal dengan SDGs. Siregar & Ritonga (2021) meminta akademisi pa- riwisata halal untuk menganalisis secara kritis peran SDGs di sektor ini. R. Subarkah & Rachman, (2018) mengamati beberapa bidang di mana paralel belum ditarik antara pariwisata halal dan SDGs, menyerukan lebih banyak studi untuk dilakukan untuk mencoba dan menghubungkan tujuan pariwi- sata halal dan masyarakat, dan tujuan pariwisata halal dan perlindungan lingkungan. Qomaro (2019) menyoroti beberapa tantangan dan peluang da- lam mengatasi keberlanjutan dalam industri pariwisata halal, sementara Sc- heyvens et al (2021) fokus untuk menarik hubungan yang lebih jelas dengan tantangan yang teridentifikasi, terutama melalui SDGs dan perjalanan reli- gius. Feizollah et al (2021) telah mengumpulkan data dari Twitter dan meng- analisis topik yang dibahas serta sentimen dari cuitan tersebut untuk me- ngumpulkan informasi mendetail tentang pendapat wisatawan. Dengan mengkaji sentimen wisatawan di media sosial, penelitian tersebut telah menambah pengetahuan yang ada tentang wisata halal. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan , memungkinkan masyarakat untuk me- nilai sentimen pengguna Twitter terkait pariwisata halal dengan lebih cepat sehingga pelaku industri pariwisata halal dapat bereaksi terhadap sentimen tersebut dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, penelitian Feizollah et sehingga menambah metodologi yang al menggunakan pendekatan big data big data
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 131 ada di kawasan wisata halal. Berdasarkan hasil penelitian Diéguez-Castrillón et al (2022) analisis bib- liografi terhadap 440 penelitian yang diterbitkan dari tahun 1995 hingga 2021 mengungkapkan adanya tiga tahap dari waktu ke waktu dan pening- katan yang sangat besar selama delapan tahun terakhir. Hasilnya menun- jukkan sifat multidisiplin dari subjek yang telah berkembang dari bidang lingkungan dan sosial ke bidang ilmiah dan teknologi, dan adanya tujuh ke- lompok di sekitar basis pengetahuan. Topik-topik penelitian utama telah berkembang dari pendekatan yang pada dasarnya bersifat instrumental hingga penerapan perkembangan pada manajemen dan perspektif terten- tu. Salah satu topik yang pantas untuk penelitian lebih lanjut ialah peme- nuhan SDGs. Karena itu, studi ini berupaya mendeskripsikan secara mendalam bagai- mana sektor swasta di Indonesia, dengan referensi khusus pada industri pa- riwisata halal, telah memimpin dalam merangkul SDGs. Studi ini bertujuan untuk menyediakan berbagai peta evolusi, situasi saat ini, dan garis indika- tor keberlanjutan masa depan untuk penelitian tujuan wisata halal di In- donesia. Studi ini memberikan pelajaran berharga bagi sektor perhotelan syariah dan konservasi tentang halalisasi pariwisata yang dikombinasikan dengan SDGs. Pariwisata Halal Baik pariwisata halal dan pembangunan berkelanjutan telah banyak di- analisis topik dalam literatur dari perspektif teoretis dan praktis (Battour & Ismail, 2016). Selain itu, pariwisata halal berfungsi sebagai alat untuk me- ningkatkan kesadaran tentang masalah sosial dan lingkungan. Dalam hal itu, beberapa karya berfokus pada pendidikan lingkungan pariwisata halal, ber- urusan dengan bagaimana pariwisata berbasis ajaran Islam mempromosi- kan pembelajaran lingkungan wisatawan (Isa et al, 2018), sensitivitas (Za- wawi, 2017), dan perilaku jangka panjang keberlanjutan (El-Gohary, 2020). Selain itu, beberapa penelitian didasarkan pada analisis sikap penduduk terhadap pembangunan pariwisata halal berkelanjutan dan dampak pariwi- sata atau juga dampak dari beberapa model pariwisata halal terhadap pem- bangunan berkelanjutan di wilayah tertentu. Hubungan antara wisata ber- basis alam, ekowisata, wisata religi dan keberlanjutan, telah dibahas oleh
132 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer penelitian terbaru seperti karya Boğan & Sarīīşīk, (2019). Menjelajahi dam- pak yang ditimbulkan oleh pariwisata halal terhadap pembangunan berke- lanjutan dari perspektif dimensi pembangunan berkelanjutan (United Nati- ons, 2020) kurang diperhatikan dalam penelitian, yang merupakan tujuan dan temuan dari penelitian yang dilakukan ini. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Meskipun diskusi dan penelitian tentang keberlanjutan telah dilaku- kan sejak beberapa dekade yang lalu (UNDP, 2017), kerangka kerja kebi- jakan terkini seperti Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan fakta mengkhawatirkan seperti meningkatnya dampak perubahan iklim (Diéguez-Castrillón et al, 2022) telah menempatkan isu gaya hidup dan ma- nusia yang tidak berkelanjutan kegiatan menjadi sorotan. Khususnya di ne- gara Indonesia, para ahli, pembuat kebijakan, dan media, menunjuk pada isu-isu terkait keberlanjutan terkait industri pariwisata halal. Misalnya, me- nurut M. A. Siregar, (2019) perdebatan tentang keberlanjutan kegiatan wi- sata halal sangat topikal di destinasi yang sudah matang. Baru beberapa tahun yang lalu Agenda 2030 untuk pembangunan berke- lanjutan diadopsi oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (2015) dan memberikan peta jalan yang komprehensif dan ambisius yang dituju- kan untuk 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Karena keberlanjutan adalah istilah multidimensi (Eid & El-Gohary, 2015), banyak perdebatan yang muncul mengenai dimensi di sekitar gagasan ter- telah diterapkan secara luas untuk menga- sebut. Konsep cu pada tiga dimensi khas keberlanjutan: pilar lingkungan, sosial dan ekono- mi (González-Morcillo et al, 2022). triple bottom line Studi ini diinformasikan oleh kerangka teoretis konstruktif (Gordon et al, 2022). Untuk tujuan ini, pendekatan fenomenologi digunakan dalam pene- litian metode kualitatif ini. Studi fenomenologi memungkinkan untuk fokus yang terperinci dan mendalam pada bidang studi, memberikan pemaham- an yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti. Studi ini menggunakan data arsip primer dan sekunder dari sumber data pariwisata halal di Indo- nesia dan SDGs di Indonesia. Data divalidasi melalui triangulasi catatan dari laporan tahunan pariwisata halal Pemerintah Indonesia. Analisis bibliomet-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 133 rik tematik dan konten dilakukan menggunakan NVivo 12 Pro (Blummer & Kenton, 2014). Bagian selanjutnya menyajikan dan membahas hasil. Tujuan analisis bibliometrik atau tinjauan sistematis menggunakan NVivo 12 Pro adalah untuk mengekstraksi informasi yang berguna dan menyintesiskan- nya untuk membantu menjawab dua pertanyaan penelitian: (1) apa elemen kunci untuk mencapai pembangunan pariwisata halal berkelanjutan di In- donesia; dan (2) Bagaimana elemen kunci SDGs berinteraksi satu sama lain untuk mencapai pembangunan pariwisata halal berkelanjutan di Indonesia. Tinjauan Sistematis Pariwisata Halal dan SDGs di Indonesia Wisata halal dianggap sebagai sub bidang wisata religi. jenis pariwisata- nya didasarkan pada syariah Islam, yang memandu semua aspek kehidupan seorang muslim dari lahir hingga meninggal. Secara umum, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan menca- kup hal-hal yang beragam seperti makanan (Purwanto et al, 2020), perbank- an (Adinugraha, 2020), kosmetik (Adinugraha et al, 2019), produk farmasi dan vaksin (Hafidz, 2021), dan pariwisata (Adinugraha & Sartika, 2022). Yu- risdiksi tertentu secara hukum telah menetapkan halal, misalnya dalam In- donesia Halal Training and Education Center (IHATEC) LPPOM MUI, halal didefinisikan sebagai ketika makanan atau barang telah mengikuti persya- ratan yang diberlakukan oleh hukum Islam (Adinugraha et al, 2021). Kebanyakan orang mengasosiasikan halal dengan produk, namun tidak banyak yang menyadari bahwa halal juga diasosiasikan dengan jasa seperti pariwisata. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk mendefinisikan pari- wisata halal (Adinugraha, 2021), perlu dicatat bahwa saat ini belum ada de- finisi yang disepakati, mungkin karena konsepnya multidisiplin. Misalnya, Ahmed & Akbaba (2018) menggambarkan pariwisata halal sebagai kegiat- an pariwisata yang diperbolehkan dalam Islam untuk menarik baik muslim maupun nonmuslim. Vargas-Sanchez et al (2020) mendefinisikannya seba- gai "dorongan wisatawan untuk memenuhi persyaratan syariat Islam". Se- mentara Carboni et al (2014) menyebut pariwisata halal sebagai "pariwisa- ta sesuai dengan Islam, yang melibatkan orang-orang beragama Islam yang tertarik untuk menjaga kebiasaan keagamaan pribadi mereka saat bepergi- an".
134 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Karena faktor demografis dan tingkat pengeluaran di kalangan muslim dan nonmuslim, pasar wisata halal tampaknya memiliki potensi masa de- pan yang kuat. Sementara tingkat pertumbuhan populasi dunia adalah 0,7 persen di negara-negara mayoritas nonmuslim, itu adalah 1,5 persen di ne- gara-negara mayoritas muslim, dan populasi muslim telah berlipat ganda selama beberapa dekade terakhir. Pengeluaran wisatawan muslim juga me- ningkat secara eksponensial, mencapai $220 miliar pada tahun 2020 diban- dingkan dengan $156 miliar pada tahun 2016 (Jailani & Adinugraha, 2022). Meskipun wisata halal dianggap sebagai ceruk pasar, namun mencakup banyak wilayah administratif. Pariwisata halal membutuhkan makanan ha- lal, hiburan halal, pemisahan gender, lembaga keuangan Islam, maskapai pe- nerbangan, dan paket wisata (Ismanto & Madusari, 2020). Kehadiran fasili- tas ini sangat penting bagi umat Islam (Fadholi et al, 2020). Banyak negara muslim dan nonmuslim bersaing untuk menjadi tujuan utama di pasar yang menggiurkan ini meskipun wisata halal membutuhkan infrastruktur dan la- yanan yang luas. Menurut sebuah studi terbaru oleh Yagmur (2020), 130 ne- gara menjadi tujuan wisata halal pada tahun 2017, di mana hanya 46 negara yang berpenduduk mayoritas muslim, salah satunya ialah Indonesia. Selama perjalanan, wisatawan mengambil gambar dan berbagi pemi- kiran mereka di media sosial untuk memperbarui teman dan keluarga dan untuk berbagi pengalaman mereka dengan pemilik bisnis, yang biasanya meminta pelanggan untuk mengisi survei pengalaman pelanggan. Dengan demikian, media sosial telah menjadi sumber data yang kaya yang dapat di- panen untuk penelitian (Feizollah et al, 2021). Pencarian keberlanjutan atau SDGs di sektor pariwisata halal seyogianya ditempatkan dan dipahami dalam konteks Agenda 2030 untuk pembangun- an berkelanjutan, yang menjabarkan 17 tujuan dan 169 target, mengatur dunia pada jalur yang adil dan merata menuju tahun 2030 (United Nations, 2020). Setelah adopsi tujuan dan target ambisius ini pada tahun 2015, UN- WTO mencanangkan tahun 2017 sebagai Tahun Pariwisata Berkelanjutan. Hampir lima tahun setelah pengadopsian SDGs, ada kebutuhan untuk men- catat apa yang telah dicapai oleh sektor pariwisata halal (United Nations, 2018). Kemajuan dalam memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2030 berjalan lambat dan target tersebut kemungkinan besar tidak akan terca- pai dan telah menyerukan lebih banyak tindakan yang harus diambil untuk
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 135 meningkatkan kecepatan tindakan (United Nations, 2019). Untuk beberapa waktu, industri pariwisata halal dianggap sebagai industri yang tidak ber- bahaya. Narasinya adalah industri yang bersinar yang secara signifikan ber- kontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi, termasuk mempekerja- kan perempuan, laki-laki, dan karyawan semiterampil (Ramadhani, 2021). Laporan terbaru menunjukkan bahwa industri pariwisata halal adalah salah satu yang tumbuh paling cepat, berkontribusi terhadap pembangunan eko- nomi secara global dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang melampaui tingkat pertumbuhan nasional (Ferdiansyah, 2020). Pertumbuhan di sektor pariwisata halal bukannya tanpa pertanyaan. Pe- mikiran skeptis peneliti diajukan mengenai keberlanjutan pariwisata halal di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang beban lingkungan (Sayekti, 2019). Pertanyaan juga muncul mengapa industri pariwisata halal tidak me- menuhi tujuan MDGs bersama industri lain (Janoušková et al, 2018). Ada juga kritik yang berkembang tentang bagaimana industri memperlakukan perempuan, umumnya hak-hak pekerja dan masyarakat tuan rumah (Rah- mi, 2020). Pertanyaan lebih lanjut muncul tentang bagaimana pendirian usaha-usaha di beberapa pasar memengaruhi harga barang dan jasa, terma- suk makanan. Ada kekhawatiran bahwa makanan yang dikonsumsi wisata- wan di hotel tidak diproduksi secara berkelanjutan dan menimbulkan biaya tinggi bagi lingkungan (Kusumaningtyas & Lestari, 2020). Dampak per- tumbuhan pariwisata halal dikaitkan dengan kerusakan lingkungan seper- ti pertumbuhan emisi karbon dan polusi di sebagian besar tujuan pariwisa- ta halal (Rachmiatie et al, 2020) dengan seruan agar sektor pariwisata halal merangkul keberlanjutan dan perilaku etis untuk melindungi lingkungan. Kemaslahatan terbaik pariwisata halal di Indonesia untuk merangkul SDGs mengingat kepekaan terhadap degradasi lingkungan. Namun, dorong- an itu terhambat oleh kurangnya pemahaman tentang cara terbaik untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam kerangka bisnis pariwisata halal. Penegas- an ini diamati sebelumnya oleh Dube & Nhamo, (2021) yang mencatat bah- wa unsur-unsur utama dan gagasan keberlanjutan sering hilang dalam ter- jemahan ketika masyarakat sedang melakukan pembangunan. Sering kali ada penekanan pada dimensi ekonomi jangka pendek dengan mengorban- kan dimensi lingkungan dan sosial terlepas dari signifikansinya. Beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh wisatawan dan pelaku usaha pariwisata
136 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer halal di Indonesia untuk memastikan jalan yang tepat untuk mencapai ke- berlanjutan demi meningkatkan peran di ruang ini dan untuk membantu menginformasikan praktik pariwisata halal di Indonesia. Tantangan dalam Implementasi SDGs pada Industri Pariwisata Halal di Indonesia Pariwisata halal di Indonesia telah melakukan upaya signifikan untuk bermitra dengan individu dan organisasi untuk memastikan pencapaian SDGs (Selamat & Endut, 2020). Kerja samanya yang erat dengan berbagai universitas di dalam negeri telah membuka peluang besar bagi penelitian kelas dunia untuk membantu memberikan solusi guna mencapai SDGs. Pa- riwisata halal dianggap sebagai potensi baru di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan kontribusinya yang didokumentasikan de- ngan baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kerja sama yang erat dengan pemerintah dan pihak swasta sangat penting dalam memasti- stakeholder kan efisiensi sumber daya dan harus dilihat secara positif. networking , pariwisata ha- lal yang berdedikasi, para pelaku pariwisata halal di Indonesia telah be- kerja untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sebuah contoh utama dari hal ini adalah sumber dana untuk mendirikan destinasi baru pariwisata halal di pedesaan seperti desa wisata halal Setanggor, Lom- bok, NTB. Juga dicatat bahwa kerja sama dan penggalangan dana aktif te- lah membuahkan hasil positif dalam partisipasi luas dalam kegiatan pari- wisata halal baik tingkat regional dan nasional. Proyek masyarakat sekitar sering menerima tamu penginapan pariwisata halal dari dalam negeri se- bagai sukarelawan untuk proyek ini, yang membantu kaum muda memper- luas pengalaman dan aspirasi pembangunan mereka. Interaksi bisnis pari- wisata halal dengan masyarakat tuan rumah seperti itu membantu dalam membangun hubungan yang sehat yang memberikan landasan kuat untuk berbagai manfaat lain yang didokumentasikan sebelumnya. Model yang di- terapkan oleh pariwisata halal di Indonesia memajukan dikte pariwisata in- klusif, yang berada di garis depan agenda UNWTO. Hubungan baik dengan masyarakat tuan rumah menciptakan suasana yang bersahabat bagi wisata- wan dan mendapatkan kerja sama yang menguntungkan pengembangan pa- riwisata halal di Indonesia. Melalui silaturahmi dan para
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 137 Harus disadari dan diapresiasi bahwa meskipun perusahaan dan orga- nisasi sangat ingin mengimplementasikan SDGs, ada tantangan yang sering dihadapi oleh organisasi yang dapat menggagalkan upaya untuk menginter- nalisasikan proses SDGs dalam sistem pariwisata halal di Indonesia. Bebera- pa tantangan sehubungan dengan pelaksanaan hal tersebut sudah sering di- bahas dalam penelitian-penelitian terdahulu seperti kualitas SDM dan SDA sebagai aset utama dalam pariwisata halal. Sementara pariwisata halal di Indonesia bersiap untuk meningkatkan sumber daya alam (SDA) yang di- kaitkan dengan peristiwa cuaca ekstrem, tetap menjadi tantangan. Rawan bencana di Indonesia menyebabkan penurunan jumlah kedatangan turis ka- rena kedatangan turis semakin dalam, karena sebagian besar pariwisata ha- lal bergantung pada sumbangan para turis. Menurunnya jumlah wisatawan berarti berkurangnya pendapatan untuk kehidupan mereka, terutama ma- syarakat yang tidak mandiri. Beberapa penelitian juga melaporkan bahwa sebagai pelaku dalam pa- riwisata halal, mereka rentan terhadap gejolak pasar dan bencana global yang memengaruhi pendapatan dan akibatnya kontribusi mereka terha- dap komunitas, keberlanjutan, dan investasi budaya. Hamzah et al (2018) menyebutkan bahwa beberapa peristiwa terbaru yang berdampak negatif pada mereka termasuk Covid-19 dan resesi ekonomi. Kemerosotan seper- ti itu merusak kapasitas para pelaku pariwisata halal untuk berkontribusi secara efektif terhadap target SDGs-nya. UNWTO telah mengaitkan pemba- ngunan pariwisata dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan 169 tujuan transformatif, terintegrasi, universal, dan berpusat pada ma- nusia terkait karena potensi pariwisata yang beragam (UNWTO, 2008). Di seluruh dunia, pariwisata dianggap sebagai sumber pembangunan ekonomi dan telah menjadi bagian dari perencanaan strategis di hampir se- tiap negara (Rahmawati & Parangu, 2021). Studi pariwisata berkonsentrasi pada kesejahteraan melalui istilah terkait seperti kepuasan hidup, kualitas hidup, kesehatan, dan kebahagiaan (Jumail & Mahsun, 2018). Peneliti ter- kemuka seperti Battour & Ismail (2016) telah mengusulkan dua model un- tuk menguji hubungan antara pariwisata halal dan kesejahteraan dari sudut pandang sistem SDGs.
138 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Implikasi SDGs terhadap Kegiatan Pariwisata Halal di Indonesia Selain pembangunan berkelanjutan, pemain kunci lain dalam analisis bibliometrik ini adalah konsep pariwisata halal di Indonesia. Cattani et al (1987) menyebutnya sebagai pariwisata yang terkait dengan latihan roha- ni dan menawarkan beberapa wawasan religi tentang bagaimana bidang pe- nelitian ini berkembang. Seperti yang dinyatakan oleh Carneiro Da Cunha et al (2015), pariwisata halal, ekowisata, wisata religi, digunakan dengan ba- tasan yang membingungkan. Beberapa mengasosiasikannya dengan aktivi- tas, agama, atau mobilitas (Mohammed, 2017), sementara yang lain meli- hatnya lebih dari itu dan menganggapnya sebagai "pengalaman bermakna yang menghubungkan manusia dengan tuhan YME" (Sartika et al, 2018). Di mana tampaknya ada konsensus dalam kenyataan bahwa kawasan wisata berbasis nilai-nilai halal termasuk kegiatan fisik untuk rekreasi telah meng- alami peningkatan minat dalam beberapa tahun terakhir dan membentuk sektor yang berbeda (Rahmanto, 2013). Itulah yang terjadi di Indonesia, di mana kerangka kebijakan dan undang-undang baru-baru ini dibuat di seki- tar bidang ini, dan pariwisata halal diakui sebagai bidang khusus dalam in- dustri pariwisata (Heliany, 2019). Dari perspektif permintaan, tren mencari liburan religi dengan karakter dinamis dan interaktif di Indonesia telah teri- dentifikasi setidaknya sejak maraknya kesadaran akan menunaikan ibadah umrah (Suharto & Fasa, 2017). Inna Aniyati (2018) mendefinisikan pariwisata halal sebagai alternatif terkonsolidasi dari pariwisata tradisional yang terdiri dari penyediaan kegi- atan rekreasi, religi dan budaya, baik di alam maupun di gunung, yang mem- butuhkan pengetahuan sebelumnya untuk melakukannya. Pariwisata halal berada di antara praktik wisata pada umumnya, di mana pariwisata halal merupakan kegiatan pariwisata dan minat terhadap keagungan ciptaan Tu- han, lingkungan, dan memiliki karakter multidisiplin yang tidak dapat dide- kati dari satu perspektif (Budi Witarto & Trishuta Pathiassana, 2020). Dari perspektif yang lebih sempit, Yaqin (2017) mendefinisikan pariwisata halal sebagai "kegiatan religi dengan intensitas batiniah yang menggunakan sum- ber daya alam tanpa merusaknya" dan mengusulkan model konseptual di mana pariwisata halal dianggap sebagai bagian dari sektor pariwisata ber- basis nilai-nilai halal yang lebih luas.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 139 Terlepas dari perbedaan konseptual dalam literatur tentang pariwisata halal dan bidang terkait, sebagian besar komunitas pariwisata halal di In- donesia telah menyetujui peraturan di mana pariwisata halal disebut seba- gai sektor atau subsektor khusus (Vargas-Sanchez et al, 2020). Unsur-unsur umum dalam definisi mereka termasuk aktivitas rohani, jasmani, budaya dan petualangan yang terspesialisasi, memiliki komponen waktu luang atau rekreasi yang kuat dan dipraktikkan dengan menggunakan sumber daya yang ditawarkan oleh alam di lingkungan tempatnya berlangsung. Setelah mengumpulkan beberapa definisi dan batasan seputar pariwisa- ta halal dalam literatur, untuk tujuan penelitian ini, layanan pariwisata halal adalah tentang memberikan rekreasi, religi, dan kegiatan rohani, yang dip- raktikkan sambil memanfaatkan sumber daya yang ditawarkan oleh alam di lingkungan tempatnya dilakukan, baik itu udara, darat, bawah tanah, pera- iran, atau bawah air. Berkaitan bidang tematik utama yang terlibat dalam penelitian ini, ulas- an Muarifuddin (2017) tentang teori pembangunan memberikan diskusi mendalam seputar sejauh mana prinsip dan tujuan pembangunan berke- lanjutan dapat dialihkan ke konteks khusus pariwisata halal. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa "pariwisata halal secara luas dianggap seba- gai sarana yang efektif untuk pembangunan, meskipun tujuan dan proses inheren dari "pembangunan" sebagian besar diabaikan dalam literatur pa- riwisata halal". Dalam ulasan Wijaya & Sholeh (2020), istilah pertumbuhan sebagai pendekatan alternatif untuk pembangunan dibahas. Selain itu, se- perti Bustamam & Suryani (2021) menyebutkan, "untuk mempertahankan daya tarik destinasi berbasis alam setelah perubahan iklim dapat memberi- kan wawasan penting bagi otoritas yang bertanggung jawab dalam penge- lolaan ekowisata". Ekuilibrium ini dinyatakan juga oleh Perdana et al (2021) yang menyebut pentingnya keberlanjutan destinasi sebagai motif atraksi. Kekhawatiran tentang hubungan antara pariwisata halal dan pemba- ngunan berkelanjutan (Maharani, 2021), perlunya mengembangkan pe- nelitian akademik tentang pariwisata berbasis nilai-nilai halal dan religi (Umara, 2020), dan pentingnya SDGs saat ini, berfungsi sebagai dasar un- tuk mengidentifikasi kegiatan pariwisata halal dapat memberikan kontribu- si terhadap dimensi keberlanjutan ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan tata kelola. Temuan penelitian ini senada dengan metodologi yang diterap-
140 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer theory of forgotten efec- ts kan dalam penelitian lainnya yang didasarkan pada , yang melibatkan penggunaan matriks berbeda yang mewakili hubungan antara elemen berbeda (Perez-Romero et al, 2021). Menurut pendapat para ahli, hubungan efek langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan berkelanjutan yang disebabkan oleh pariwisata halal dinilai. Terlepas dari jumlah dimensinya, terdapat beberapa penelitian terda- hulu yang menunjuk pada dua pendekatan yang berlawanan terhadap ke- berlanjutan: pendekatan dimensi dan hubungan dualistik antara manusia dan alam. Adapun indikatornya mengacu pada pendekatan ilmiah untuk pe- ngembangan indikator, yang mengejar sejumlah besar informasi, dan pen- dekatan pembuat kebijakan, berdasarkan konsensus di antara para pe- mangku kepentingan untuk mencapai alat analisis sintetik dalam pariwisata halal di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa variasi kegiatan pariwisata halal di In- donesia memengaruhi dimensi utama keberlanjutan telah menghubungkan para pelaku pariwisata halal di Indonesia dengan SDGs. Secara khusus, para ahli dari bidang yang terkait dengan keberlanjutan dan pariwisata halal ak- tif memberikan wawasan mereka tentang tingkat dampak yang dimiliki oleh berbagai jenis kegiatan terhadap dimensi keberlanjutan. Karena itu, penelitian ini berfokus pada yang terakhir, sambil memper- timbangkan Agenda 2030 sebagai tengara universal. Mengingat beragam- nya isu keberlanjutan yang tercakup dalam Agenda 2030 ini, yang ditangani oleh tujuan multisektoral, global, dan saling bergantung yang menjalin tiga dimensi pembangunan berkelanjutan (ekonomi, lingkungan, dan sosial), ke- rangka kerja pariwisata halal di Indonesia dianggap lebih baik dalam mela- yani tujuan dan ruang lingkup penelitian ini, berkaitan dengan masalah ke- berlanjutan di Indonesia dengan SDGs. Terlepas dari kerangka kerja yang diterapkan, tantangan umum dalam penelitian dan akademisi muncul, seperti kesenjangan dan peluang untuk melakukan studi dan menghasilkan bukti tentang topik terkait SDGs seperti transfer tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam konteks nasional dan lokal, pemantauan dan evaluasi kontribusi dan dampak pada pembangunan berkelanjutan oleh sektor, atau perumusan praktik baik berbasis bukti dan rekomendasi dalam hal ini. Temuan penelitian ini bermaksud untuk menghilangkan beberapa ke-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 141 senjangan tersebut, untuk berpartisipasi dalam perdebatan yang sedang berlangsung seputar keberlanjutan dan pariwisata halal, dan untuk meng- informasikan praktik masa depan dengan hasil berbasis bukti. Penelitian ini menjadi titik awal penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi kajian hubungan aktual dan potensial antara layanan pariwisata halal di Indone- sia dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil studi ini memungkinkan menginformasikan pengambilan keputusan dan rekomendasi menuju reali- sasi tujuan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang berkelan- jutan pada bidang pariwisata halal di Indonesia. Relevansi Kontribusi Pariwisata Halal di Indonesia Berkat SDGs branding Peningkatan signifikan popularitas rekreasi berbasis alam dan wisata re- ligi dengan halal selama beberapa dekade terakhir. Demikian juga, beberapa penelitian mengacu pada pariwisata halal sebagai segmen kepen- tingan strategis yang muncul untuk beberapa tujuan di Indonesia. Pariwi- sata berbasis sebagai sektor industri pariwisata domestik yang tumbuh paling cepat. Terlepas dari pertumbuhan industri pariwisata halal dan bisnis terkait yang stabil, penelitian akademik di bidang ini tidak ber- kembang dengan kecepatan yang sama; mengingat tingginya jumlah penulis atau peneliti terdahulu yang mempertanyakan apakah pentingnya peneliti- an tentang pariwisata halal di Indonesia dapat dibandingkan dengan pen- tingnya sektor tersebut; umumnya penelitian tentang pariwisata halal me- miliki tradisi akademis yang singkat. halal value event Analisis bibliometrik penelitian dalam pariwisata halal sejak 2015 (Is- tilah wisata halal baru mulai dikenal sejak 2015 ketika sebuah Wor- ld Halal Tourism Summit (WHTS) digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelumnya, dunia pariwisata hanya mengenal (atau semisal- nya) (Aulia Ramadhani et al, 2020) mengidentifikasi pengembangan empat bidang tematik utama yang terkait: pelestarian alam, minat penduduk, je- jak religi, dan perilaku wisatawan. Peneliti menunjukkan hubungan melalui analisis kata kunci di antara topik inti berikut: pariwisata halal, pariwisata berkelanjutan, perubahan budaya, pariwisata berbasis religi, pembangun- an berkelanjutan, dan kawasan industri halal. Sebagai celah penelitian dan penelitian masa depan, para peneliti sebelumnya menunjukkan pelestarian muslim tour
142 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer budaya dan pariwisata berbasis religi sebagai subjek yang harus ditangani dan penerapan metode penelitian baru selain studi kasus dan pengembang- an konseptual. Organisasi pariwisata di Indonesia mulai gencar berfokus pada kemung- kinan pariwisata halal untuk mendukung pencapaian SDGs dan mengi- dentifikasi kontribusi khusus yang dapat diberikan sektor ini untuk ma- sing-masing tujuan tersebut (17 tujuan). Hal ini selaras dengan Agenda 2030 mengacu pada tiga dimensi luas pembangunan berkelanjutan: ekono- triple mi, lingkungan, dan sosial (United Nations, 2020). Karena itu, tujuan pem- bottom line bangunan berkelanjutan dapat dikelompokkan dalam tiga dimensi . Agenda 2030 memecah dimensi-dimensi ini menjadi berbagai tujuan, yang pada gilirannya bertujuan untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih spesifik. Hubungan antara SDGs dan hasil pembangunan dimulai dari tingkat yang paling umum (SGDs sebagai tujuan global) ke tingkat hasil yang paling spesifik: target dan indikator pembangunan, yang merupakan kunci untuk mengukur hasil di setiap SDGs. Misalnya, SDGs 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan termasuk sebagai target "pada tahun 2030, mengurangi sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatannya, dan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahtera- an" yang akan diukur melalui indikator "tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis". Seperti yang disajikan pada bagian berikut, pekerjaan ini berfokus pada tingkat dimensi keberlanjutan, dalam pendekatan awal untuk topik penelitian yang dipelajari yang ingin dikembangkan lebih lanjut dengan fo- kus pada aspek pembangunan berkelanjutan yang lebih spesifik. Analisis penelitian tentang pariwisata halal berkelanjutan di Indonesia. Peneliti meninjau beberapa kerangka kebijakan, di antaranya Agenda 2030, dan berfokus pada wilayah geografis ini untuk mengidentifikasi dampak pa- riwisata terkait keberlanjutan, khususnya yang memengaruhi destinasi pa- riwisata halal di Indonesia.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 143 Gambar 1. Kontribusi pariwisata terhadap SDGs Berdasarkan gambar di atas, dapat dideskripsikan bahwa: SDG 1, Tanpa Kemiskinan: pariwisata berkelanjutan, dan dampaknya di tingkat masyara- kat, dapat dikaitkan dengan tujuan pengentasan kemiskinan nasional, yang terkait dengan mempromosikan kewirausahaan dan usaha kecil, dan mem- berdayakan kelompok yang kurang beruntung. SDG 2, Nol Kelaparan: pa- riwisata dapat memacu produktivitas pertanian dengan mempromosikan produksi, penggunaan, dan penjualan produk lokal di tujuan wisata dan in- tegrasi penuhnya dalam rantai nilai pariwisata. SDG 4, Pendidikan Berkua- litas: sektor ini dapat memberikan insentif untuk berinvestasi dalam pendi- dikan dan pelatihan kejuruan dan membantu mobilitas tenaga kerja melalui perjanjian lintas batas tentang kualifikasi, standar, dan sertifikasi. SDG 5, Ke- setaraan Gender: pariwisata dapat memberdayakan perempuan dalam ber-
144 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer bagai cara, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan melalui pelu- ang menghasilkan pendapatan. SDG 6, Air Bersih dan Sanitasi: penggunaan air yang efisien dalam pariwisata, ditambah dengan langkah-langkah kea- manan yang tepat, pengelolaan air limbah, pengendalian polusi, dan efisi- ensi teknologi, dapat menjadi kunci untuk menjaga sumber daya yang ber- harga ini. SDG 7, Energi Terjangkau dan Bersih: dengan mempromosikan investasi jangka panjang pada sumber energi berkelanjutan, pariwisata da- pat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi perubah- an iklim. SDG 8, Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: dengan membe- rikan akses kesempatan kerja yang layak di sektor pariwisata, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pengembangan profesional. Target 8.9 "Pada tahun 2030, menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwi- sata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal". SDG 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur: sektor ini dapat memberi insentif kepada pemerintah untuk meningkatkan infra- struktur dan meretrofit industri mereka, menjadikannya lebih berkelanjut- an. SDG 10, Mengurangi Ketimpangan: pariwisata dapat menjadi alat yang ampuh untuk pengembangan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan jika melibatkan penduduk lokal dan semua pemangku kepentingan utama dalam pembangunannya. Selanjutnya, SDG 12, Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab: pariwisata dapat menerapkan praktik konsumsi dan produksi yang berke- lanjutan. Target 12b: mengembangkan dan menerapkan alat untuk meman- tau dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja, mempromosikan budaya dan produk lo- kal. SDG 13, Aksi Iklim: dengan menurunkan konsumsi energi dan beralih ke sumber energi terbarukan, khususnya di sektor transportasi dan akomoda- si, pariwisata dapat membantu mengatasi salah satu tantangan paling men- desak saat ini. SDG 14, Kehidupan di Bawah Air: wisata pesisir dan bahari, segmen terbesar pariwisata, mengandalkan ekosistem laut yang sehat. Tar- get 14.7 bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan per- ikanan, akuakultur, dan pariwisata yang berkelanjutan. SDG 15, Kehidupan di Darat: pariwisata berkelanjutan dapat memainkan peran utama dalam menghormati ekosistem darat, karena upayanya terhadap pengurangan lim-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 145 bah dan konsumsi, konservasi flora dan fauna asli, dan peningkatan kesa- darannya. SDG 16, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat: ka- rena pariwisata melibatkan miliaran pertemuan antara orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, sektor ini dapat mendorong pemahaman multikultural dan antaragama. SDG 17, Kemitraan untuk Tujuan: karena si- fatnya yang lintas sektor, pariwisata memiliki kemampuan untuk memper- kuat kemitraan swasta atau publik dan melibatkan banyak pemangku ke- pentingan internasional, nasional, regional, dan lokal, untuk bekerja sama. decoupling Paradigma implikasi kebijakan pariwisata berkelanjutan bertujuan un- tuk mengutamakan asosiasi antara pembangunan pariwisata ha- lal dan kerusakan lingkungan. Pariwisata berkontribusi pada sepersepuluh dari global, sekitar sepertiga dari ekspor jasa dunia, dan satu dari se- tiap sepuluh pekerjaan di seluruh dunia (Bhuiyan & Darda, 2021). Terlepas dari kenyataan bahwa ada kekhawatiran yang ada tentang ekspansi ekono- mi yang dipicu oleh pariwisata dan hasil lingkungan yang merugikan, pari- wisata tetap dielu-elukan sebagai sumber pendapatan global dan pengem- bangan lapangan kerja. Selama dua dekade terakhir, istilah 'pariwisata halal' dan 'pariwisata berkelanjutan' telah menarik banyak perhatian dari para peneliti dan pembuat kebijakan (Junaidi, 2019). Namun, tampaknya ada ke- senjangan yang signifikan antara teori dan praktik dalam domain ini. Kon- sekuensi dari pengumuman tahun 2017 sebagai Tahun Internasional untuk Pariwisata Berkelanjutan untuk Pembangunan oleh PBB, sebagian besar ne- gara di seluruh dunia mengeksplorasi kembali dampak pariwisata dan me- rumuskan kebijakan untuk mempromosikan praktik pariwisata berkelan- jutan yang dapat berkontribusi pada tujuan SDGs PBB. Selain itu, 17 target SDGs yang berbeda telah membangkitkan kembali rasa urgensi dalam in- dustri pariwisata untuk mengatasi masalah-masalah seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), dan memerangi degradasi lingkungan (SDG 13). Keindahan gagasan pariwisata berkelanjutan terletak pada kenyataan bahwa lima pilar pariwisata berkelanjutan (UNWTO, 2021) selaras dengan 17 SDGs, artinya suatu negara jika target untuk mencapai pertumbuhan pariwisata berkelanjutan secara otomatis juga akan maju di semua 17 SDGs's. Pemandangan alam dan warisan budaya Indonesia yang kaya dikombinasikan dengan dorongan kebijakan melalui kampanye "Halal Tourism Indonesia: The Halal Wonder" menjadikannya kandidat yang layak output
146 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui praktik pariwisata halal berkelanjutan. Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti telah menganalisis keadaan saat ini dan dampak pariwisata halal di Indonesia terhadap pem- bangunan berkelanjutan. Gambar 2. Jargon wisata halal Indonesia Konsekuensi SDGs pariwisata halal di Indonesia ialah perencanaan ke- bijakan untuk mengembangkan praktik pariwisata halal berkelanjutan di- rancang tidak hanya untuk mengadvokasi kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa, tetapi juga untuk memenuhi komitmen ekologis me- lalui pengejaran kesejahteraan lingkungan. Literatur yang ada tentang pe- ngaruh pengembangan pariwisata halal terhadap kesejahteraan lingkung- an memberikan hasil yang bervariasi. Misalnya, penyelidikan empiris oleh Han (2019) mengonfirmasi hasil yang merugikan dari pengembangan pa- riwisata halal terhadap lingkungan. Sebaliknya, penelitian lain menyimpul- kan bahwa jalur ekspansi sektor pariwisata halal secara substansial dapat berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan (Perbawasari, 2019). Selain itu, investasi modal di sektor pariwisata halal dapat dipandang sebagai sa- lah satu pendorong penting untuk mengembangkan praktik pariwisata halal berkelanjutan. Sementara berbagai penelitian dalam literatur menganggap faktor ini sebagai komponen yang berdiri sendiri dalam penentuan kesejah- teraan lingkungan (Rahman, 2020), ada juga beberapa hasil penelitian ter- dahulu yang ditemukan untuk menguji efek komposit pembentukan modal dalam pengembangan pariwisata halal.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 147 Terhadap kesenjangan literatur ini, temuan penelitian ini mengambil pandangan unik untuk menganalisis peran pembangunan pariwisata halal dalam keberlanjutannya di Indonesia. Dalam riset ini, data-data literer te- lah digunakan. Studi ini dalam berbagai cara menambah tubuh pengetahuan saat ini tentang SDGs dalam pariwisata halal di Indonesia. Untuk memulai literatur SDGs dalam pariwisata halal di Indonesia, peneliti telah menggu- nakan data SDGs dan praktik pariwisata halal. Seharusnya, ini adalah upa- ya pertama dari banyak literatur yang meneliti efek gabungan dari SDGs dan praktik pariwisata halal. Penelitian ini telah mengkaji peran pembangunan pariwisata halal dalam membawa kelestarian lingkungan dalam kerangka SDGs (Rej et al, 2022). Gambar 3. SDGs dan 5 pilar pariwisata berkelanjutan. Sumber: Rej et al (2022). Sementara SDGs secara luas dibingkai dengan 17 tujuan, gambar SDGs dan 5 pilar pariwisata berkelanjutan di atas tujuan dan targetnya secara in- heren terhubung satu sama lain membentuk sistem yang kompleks. Tindak- an mendukung satu tujuan dapat memengaruhi kemajuan tujuan lain, baik trade-off secara positif (sinergi) atau negatif ( ). Pengelolaan sinergi dan yang efektif merupakan prasyarat untuk memastikan koherensi kebijakan dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan SDGs pariwisata ha- trade-offs
148 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer lal di Indonesia. Agenda 2030 memetakan serangkaian 17 tujuan pembangunan berke- lanjutan (SDGs) yang secara eksplisit menggabungkan dimensi keberlan- jutan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015). SDGs mencakup beragam isu seperti kemiskinan (SDG 1), pendidikan (SDG 4), ketimpangan (SDG 10), dan perubahan iklim (SDG 13), dalam tujuan ter- pisah. Akan tetapi, tujuan-tujuan ini tidak ada secara terpisah satu sama lain. Sebaliknya, SDGs dan target terkait semuanya berinteraksi pada tingkat yang lebih dalam, melalui hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tindak- an yang mendukung satu tujuan atau sasaran dapat memengaruhi kemaju- trade-off an dalam tujuan atau sasaran lain, baik secara positif (sinergi) atau negatif ( ). Peningkatan produktivitas pertanian (Target 2.3), misalnya, da- pat membantu mengatasi kelaparan (Target 2.1) dan gizi (Target 2.2), te- tapi dapat mengintensifkan penggunaan air, memengaruhi akses terhadap air dan sanitasi (Target 6.1 dan 6.2). Karena itu, perumusan kebijakan per- lu melepaskan diri dari pemikiran berbasis silo dan mempertimbangkan ke- terkaitan SDGs. Sementara itu, banyak sarjana, wadah pemikir, dan lembaga internasi- onal, telah menyoroti adanya sinergi dan pertukaran di seluruh SDGs, de- ngan beberapa di antaranya menyediakan konsep dan kerangka analisis untuk lebih memahami dan menilai keterkaitan SDGs dari perspektif jaring- an. Sementara Rej et al (2022) menawarkan kerangka tujuh skala untuk in- teraksi di antara SDGs. Kerangka kerja tersebut untuk memberikan anali- sis rinci tentang tujuan dan target yang dipilih. Rahmawati Sushanti et al (2018) memetakan interaksi target air (Tujuan 6) dengan SDGs lainnya se- cara komprehensif tetapi tidak mempertimbangkan aspek pengelolaan ter- padu sumber daya air. Metodologi yang memberikan opsi untuk mengukur keterkaitan SDGs termasuk karya Jiménez-Aceituno et al (2020). Karena itu, pendekatan untuk mengatasi keterkaitan SDGs merupakan gabungan dari metodologi berbasis data, konsultasi pemangku kepentingan, dan pendapat ahli. Setiap pendekatan mungkin memiliki kelebihan dan ke- kurangannya sendiri. Pendekatan berbasis konsultasi pemangku kepenting- an dapat memberikan wawasan yang berguna tentang konteks keterkaitan SDGs di wilayah geografis tertentu, tetapi dapat menjadi bias karena pemi- lihan pemangku kepentingan. Pendekatan berbasis opini ahli dapat mem-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 149 berikan informasi yang sangat terperinci dan kaya akan informasi sektor spesifik. Namun, karena SDGs mencakup berbagai isu yang sangat luas, pen- dekatan berbasis pendapat ahli lebih cocok untuk diskusi tematik tertentu daripada seluruh rangkaian SDGs. Pendekatan berbasis data dapat menang- kap situasi nyata dari indikator SDGs, dan keterkaitan di antara SDGs, de- ngan menggunakan data kehidupan nyata. Tetapi pendekatan statistik yang semata-mata digerakkan oleh data dapat mengabaikan konteks dan landas- an teoretis dari hubungan kausal di antara SDGs. Pendekatan berbasis data juga dikompromikan oleh kualitas dan kuantitas data yang tersedia. Sing- katnya, kombinasi pendekatan berbasis data berdasarkan tinjauan literatur yang solid, pendapat ahli, dan konsultasi pemangku kepentingan, mungkin lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengukur keterkaitan tersebut. Terlepas dari studi tahap awal tentang interaksi SDGs ini, masih ada ke- kurangan metodologi dan kerangka kerja untuk mengatasi banyak masalah penting lainnya. Misalnya, selain kebijakan nasional, keterkaitan SDGs juga penting dalam 13 kebijakan daerah. Bagaimana dua target SDGs berinter- aksi satu sama lain dapat berbeda antarwilayah bahkan di dalam satu nega- ra. Dimensi spasial seperti interaksi antarwilayah juga patut mendapat per- hatian. Misalnya, di dalam pariwisata halal, praktik atraksi budaya religi di daerah hulu mungkin sinergis dengan ekonomi lokal dan masyarakat tetapi dapat menyebabkan fobia islamisasi. Beberapa inisiatif baru-baru ini seper- ti upaya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pariwisata halal te- lah mencatat pentingnya keterkaitan antara berbagai dimensi pembangun- an dalam pembuatan kebijakan regional. Peneliti telah melakukan analisis kutipan dan kejadian bersama, anta- ra lain untuk menilai evolusi dan perkembangan pariwisata halal selama periode ini dan menawarkan penelitian masa depan, menjadi salah satu- nya, pemenuhan SDGs. Temuan penelitian ini menyarankan empat dimen- si yang terkait dengan pariwisata halal di Indonesia: keberlanjutan ekologis jangka panjang, mempromosikan kebutuhan dasar, kesetaraan intragenera- si, dan kesetaraan antargenerasi. Temuan tersebut selaras dengan Andriani & Sa'adah (2021) mempertimbangkan lima dimensi: sosial, ekonomi, eko- logi, spasial, dan budaya. Putri (2017) juga mempertimbangkan lima kate- gori: dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan pemerintahan, yang menghubungkannya dengan SDGs.
150 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer UNWTO memperkirakan kedatangan wisatawan akan tumbuh dari 1 mi- liar pada tahun 2012 menjadi lebih dari 1,8 miliar pada tahun 2030 (World Tourism Organization, 2020). Aliran pariwisata dan energi seperti itu akan membawa banyak prospek, termasuk budaya, sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan sosial ekonomi (Khan & Hou, 2021). Pariwisata telah terbukti dapat memberikan kontribusi positif terha- dap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti menemukan bahwa spesialisasi pariwisata (menjadi pariwisata ha- lal) memiliki dampak positif jangka pendek terhadap pertumbuhan ekono- mi. Hal ini didukung oleh penelitian (Cahya et al, 2020; Saputro & Dawud, 2021). Pendapatan pariwisata halal mendorong ketimpangan pendapatan yang signifikan di negara berkembang seperti Indonesia (Sholehuddin et al, 2021). Keberadaan pariwisata halal di Indonesia secara keseluruhan ber- manfaat bagi pembangunan ekonomi sehingga membatalkan argumen ten- tang dampak negatif terhadap lingkungan (Adinugraha et al, 2020). Pariwisata halal di Indonesia sebenarnya sudah berkelanjutan dari sebe- lumnya pada skala global. Pemanfaatan SDGs untuk menganalisis keterka- itan antara pariwisata halal di Indonesia dan pembangunan berkelanjutan dalam berbagai konteks dan skala yang lebih besar. Hasil penelitian pariwi- sata halal ini memiliki fokus pada SDGs dan diskusi tentang fitur-fitur uta- manya. Yang selanjutnya menyangkut para pelaku pariwisata halal dan SDGs yang mencatat keterkaitan dan sinergi dalam konteks nilai-nilai syariah dan relevansi SDGs dan perhatian dalam hal kebijakan publik yang berkaitan de- ngan pembangunan inklusif. Beberapa penelitian terdahulu juga telah mem- bahas tantangan dan peluang pekerjaan sosial dengan referensi khusus ke Indonesia dan bagaimana para pelaku pariwisata halal dapat memanfaat- kan dorongan SDGs untuk memperjuangkan keprihatinan pengguna layan- an mereka melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebi- jakan di panggung nasional. Ada seruan bagi industri pariwisata untuk mengurangi dampaknya ter- hadap polusi plastik dengan beberapa inisiatif yang dilakukan oleh berba- gai pelaku pariwisata yang termasuk penghapusan plastik (Pizam, 1978). Pariwisata halal di Indonesia menunjukkan lambatnya ketersediaan alter- natif plastik di pasar yang kadang-kadang menyulitkan untuk berkontribusi karena mereka sangat ingin di bawah SDG 14 - Kehidupan di Bawah Air -
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 151 dan menyerukan solusi yang lebih inovatif dalam hal ini. Mereka juga men- catat bahwa transisi hijau sejalan dengan tuntutan dari SDG 7 dan 14 yang terhambat oleh biaya panel surya dan kendaraan yang mahal. Subsidi un- tuk transisi hijau dapat sangat membantu pariwisata halal untuk memenu- hi target hijaunya. Sehubungan dengan kegiatan pariwisata halal yang bertujuan untuk me- ngurangi kemiskinan SDG 1 dan juga SDG 2 tentang kelaparan dan SDG5 tentang kesehatan yang baik, beberapa penelitian melaporkan bahwa ada masalah sikap yang harus ditangani untuk memastikan keberhasilan pari- wisata halal. Penelitian terdahulu mencatat bahwa ada budaya umum ku- rangnya keinginan untuk mengambil bagian dalam usaha rumah tangga dan kurangnya akses ke akar rumput untuk memungkinkan lulusan meningkat- kan keterampilan setelah melatih orang dalam program pemberdayaan diri dan produksi hasil bumi sebagai suplemen dari usaha pariwisata halal. Pe- ngembangan pariwisata halal di Indonesia telah terbukti dapat memajukan kualitas kehidupan penduduk dengan mengatasi masalah ekonomi, sosial, budaya, dan rekreasi; dan memberikan manfaat tertentu lainnya. Simpulan Simpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Simpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penjelasan singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam ben- tuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Segitiga konsistensi (masa- lah-tujuan-kesimpulan) harus dicapai sebagai upaya check and recheck . Industri pariwisata halal biasanya dipandang sebagai industri pendu- kung suatu negara yang memainkan peran penting dalam memperkaya ma- syarakat di berbagai tahap pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini telah meninjau kembali peran pembangunan pariwisata halal dalam keber- lanjutannya di Indonesia dengan referensi khusus pada prospek yang meng- gembirakan dari praktik pariwisata halal berkelanjutan di Indonesia. Stu- di ini mengungkap beberapa wawasan baru tentang strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia dengan fokus yang jelas pada praktik pariwisata halal berkelanjutan. Temuan empiris sangat mendukung imple- mentasi SDGs dan praktik pariwisata halal di Indonesia baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Baik dampak marginal jangka panjang dan
152 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer jangka pendek dari peningkatan pendapatan masyarakat dan jangka kuad- ratnya terhadap dampaknya terhadap lingkungan ditemukan hampir se- rupa. Temuan ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi di In- donesia saat ini ramah lingkungan dan sejalan dengan strategi kebijakan berkelanjutan jangka panjang pariwisata halal Indonesia. Selain itu, bukti kausalitas searah dari peningkatan pendapatan ke SDGs menunjukkan ting- kat saling ketergantungan yang tinggi antara kedua variabel kebijakan ini. Selain itu, wawasan unik tentang hubungan negatif antara pertumbuhan pa- riwisata halal dan SDGs semakin mendukung keselarasan kebijakan Indone- sia saat ini dalam mempromosikan praktik pariwisata halal berkelanjutan. Temuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk perluas- an sektor pariwisata halal dengan preferensi kebijakan yang diselaraskan dengan penerapan semua aspek dimensi keberlanjutan. Beberapa strate- gi dapat dirumuskan yang bertujuan untuk melanjutkan kelancaran fungsi model pariwisata berbasiskan nilai-nilai halal dan religi. Di satu sisi, Peme- rintah Indonesia harus secara proaktif terlibat dalam meningkatkan kesa- daran masyarakat dan menyebarkan dari mulut ke mulut tentang kegiat- an pariwisata halal berkelanjutan. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia harus dengan hati-hati merumuskan pedoman tentang penggunaan sumber daya alam yang efisien di destinasi wisata halal dan rencana aksi alternatif untuk menginvestasikan modal yang memadai untuk mengejar model pariwisata halal berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan moral dalam berwisata dapat membantu dalam pengembangan pariwisata halal berkelanjutan. Karena itu, ada banyak atraksi wisata dalam pengembangan pariwisata halal berkelanjutan yang diperlukan dalam jalur ekspansi untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kelestari- an lingkungan dan destinasi wisata melalui praktik pariwisata halal yang maslahat. Selain itu, temuan empiris lebih lanjut memberikan bukti argu- mentasi bahwa SDGs dalam pariwisata halal memiliki efek menguntungkan jangka panjang pada kualitas lingkungan sebagai wisata yang diberkahi oleh Allah. Pemerintah Indonesia seyogianya memberikan penekanan kebijakan yang serius pada penyediaan modal yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur dalam inisiatif pariwisata halal dan meningkatkan dana modal melalui peluang kemitraan publik-swasta untuk mengembangkan seluruh rantai inovasi jalur pertumbuhan pariwisata terbarukan melalui kegiatan
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 153 pariwisata halal. Namun demikian, studi ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu negara yaitu Indonesia. Studi di masa depan da- pat berfokus pada kumpulan beberapa negara lainnya yang telah melakukan dukungan terhadap keberlanjutan pariwisata halal. Daftar Pustaka PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia Adinugraha, H. H. (2020). . Penerbit NEM. Adinugraha, H. H. (2021). Implementation of Islamic Humanism in the Community Jurnal Darussalam XIII Lifestyle of Religious Tourism Towards Halal Tourism: Study From Rogoselo Vil- Halal Tourism lage. in Indonesia : An Indonesian Council of Ulama National (1), 1-30. , 8 Adinugraha, H. H., Fahmi, I., Nasution, A., Faisal, F., & Daulay, M. (2021). . (3), 665-673. Adinugraha, H. H., Novitasari, N., & Ulama'i, A. H. A. (2019). The Role of Celebrity En- Proceeding of Community Develop- dorser on Purchasing Intention of Halal Cosmetic [Peran Celebrity Endorser Ter- ment hadap Minat Beli Kosmetik Berlabel Halal]. 2 , . Economica: Adinugraha, H. H., Rofiq, A., Ulama'i, A. H. A., Mujaddid, A. Y., & Srtika, M. (2020). Com- Jurnal Ekonomi Islam munity-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village. 11 , (1), 129-154. The Seybold Report 17 Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2022). Halal Tourism In Setanggor Village: An Anal- ysis Of Global Muslim Travel Index Approach. , (09), 582- 599. International Journal of Contemporary To- Ahmed, M. J., & AKBABA, A. (2018). The Potential of Halal Tourism in Ethiopia: Op- urism Research portunities, Challenges and Prospects. . Ali, M., & Soedarto, T. (2022). Review: Pengembangan Agro - Ekowisata di Wila- NEKTON: Jurnal Perikanan Dan Ilmu Kelautan 2 yah Pesisir Utara Jatim pasca Covid-19 (Perspektif Pengelolaan Sumberda- ya Manusia). , (1). org/10.47767/nekton.v2i1.303. Al-Muraqabah: Journal Andriani, A., & Sa'adah, T. (2021). Peran Strategi Diferensiasi dalam Meningkatkan of Management and Sharia Business Peran Jumlah Wisatawan (Studi Kasus Kampung Coklat Blitar). 1 , (1). Aulia Ramadhani, S., Kurniawati, M., & Hadi Nata, J. (2020). Effect of Destination
154 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer KnE Social Sciences Image and Subjective Norm toward Intention to Visit the World Best Halal Tou- rism Destination of Lombok Island in Indonesia. . org/10.18502/kss.v4i9.7318. In- Azam, S. E., Asri, M., Dzuljastri, A., & Razak, A. (2019). HALAL TOURISM: DEFINITI- ternational Journal of Business, Economics and Law ON, JUSTIFICATION, AND SCOPES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 18 (3). , 19 Tourism Management Perspectives Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. , , 150-154. g/10.1016/j.tmp.2015.12.008. Bangladesh Journal of Public Administra- Bhuiyan, M. A. H. B., & Darda, M. A. (2021). Tourism for sustainable development go- tion als (SDGs) achievement in Bangladesh. 29 , (2). Improving Student Information Search Blummer, B., & Kenton, J. M. (2014). Methodology: the data analysis. In . Journal of Islamic Marketing Boğan, E., & Sarīīşīk, M. (2019). Halal tourism: conceptual and practical challenges. En- In vironmental Policy and Law . 14 Brundtland, G. H. (1985). World commission on environment and development. , (1). Jurnal Budi Witarto, A., & Trishuta Pathiassana, M. (2020). Analisis Pengelolaan Pariwisata TAMBORA Halal Di Desa Tete Batu Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. 4 , (2A), 10-19. Jurnal Eko- Bustamam, N., & Suryani, S. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan nomi KIAT dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. 32 , (2). Al-Masha- Cahya, B. T., Waluyo, W., Andriasari, W. S., & Rubiana, p (2020). Urgensi Halal Tour- rif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman ism Makam Sunan Kudus Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. 8 , (1). rif.v8i1.2586. Calicioglu, Ö� ., & Bogdanski, A. (2021). Linking the bioeconomy to the 2030 sustainab- New Biotechnology le development agenda: Can SDG indicators be used to monitor progress towar- 61 ds a sustainable bioeconomy? , . nbt.2020.10.010. Tourism Management Perspectives Carboni, M., Perelli, C., & Sistu, G. (2014). Is Islamic tourism a viable option for Tuni- 11 sian tourism? Insights from Djerba. , , 1-9.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 155 Carneiro-Da-Cunha, J. A., Dos Santos, M. G., De Souza, L. J., Alssabak, N. A. M., & Ma- International Journal of cau, F. R. (2015). The history of an Islamic entrepreneurship: Achieving expor- 15 Business and Globalisation ting-network leadership through religious legitimacy. , (3). Transactions of Cattani, J. A., Gibson, D. F., Michael, P. A., & Gregory, G. C. (1987). Hereditary Ovalocy- the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene tosis and Reduced Susceptibility to Malaria in Papua New Guinea. 81 , (5), 705-709. org/10.1016/0035-9203(87)90001-0. De La Poza, E., Merello, P., Barberá, A., & Celani, A. (2021). Universities' reporting Sustainability (Switzerland) 13 on SDGs: Using the impact rankings to model and measure their contribution to sustainability. , (4). su13042038. Diéguez-Castrillón, M. I., Gueimonde-Canto, A., & Rodrī�guez-López, N. (2022). Sustai- Environment, Development and Sustainability nability indicators for tourism destinations: bibliometric analysis and proposed research agenda. In (Vol. 24, Issue 10). GeoJo- Dube, K., & Nhamo, G. (2021). Sustainable Development Goals localisation in the to- urnal urism sector: lessons from Grootbos Private Nature Reserve, South Africa. 86 IOSR Journal of Humanities (5). , and Social Science 22 Dutta, S. (2017). Rawls' Theory Of Justice: An Analysis. , (4). Journal of Travel Research 54 Eid, R., & El-Gohary, H. (2015). Muslim Tourist Perceived Value in the Hospitality and Tourism Industry. , (6), 774-787. org/10.1177/0047287514532367. Sustainability (Switzerland) El-Gohary, H. (2020). Coronavirus and halal tourism and hospitality industry: Is it a 12 , journey to the unknown? (21), 1-26. Exploring org/10.3390/su12219260. Factor's Affecting Consumer's Purchase Intention Of Halal Food Products For Indo- Fadholi, M., Nurhayati, S., Hakim, A., Karimah, M. A., & Wirawan, A. (2020). nesian Millennials Consumers 07 (08), 4320-4338. . FoSSEI Journal Fairuz, K., Anggraeni, F. D., & Maulana, I. (2019). Pemetaan Preferensi Konsumen The pada Masyarakat Gunung Kidul terhadap Pariwisata Halal. Western Political Quarterly 3 Farber, W. O., Boyd, J. P., & Jefferson, T. (1950). The Papers of Thomas Jefferson. . , (4). Feizollah, A., Mostafa, M. M., Sulaiman, A., Zakaria, Z., & Firdaus, A. (2021). Explo-
156 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Journal of Big Data 8 ring halal tourism tweets on social media. , (1). org/10.1186/s40537-021-00463-5. Tornare Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Kon- sep Smart Tourism. . International Journal of Tourism Research 24 Ghosh, S. (2022). Modelling inbound international tourism demand in Australia: Les- sons from the pandemics. , (1). htt- González-Morcillo, S., Horrach-Rosselló, P., Valero-Sierra, O., & Mulet-Forteza, C. 0123456789 (2022). Forgotten effects of active tourism activities in Spain on sustainable deve- Environment, Development and Sustainability lopment dimensions. , . Qualitative Market Research Gordon, W., Langmaid, R., & Mills, C. (2022). Qualitative and Quantitati- ve Hybrid Methodologies. In . org/10.4324/9781315245553-15. KJFHC Hafidz, A. M. (2021). Factors Affecting Health Worker Performance: A Management 7 Evidence from Midwife Sharia Hospital X in Central Java Indonesia. , (3), 13-23. Jurnal Pariwisata Hamzah, F., Hermawan, H., & Wigati. (2018). Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Journal of Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. 36 Travel and Tourism Marketing Han, H. (2019). Halal tourism: travel motivators and customer retention. . , (9), 1012-1024. 48408.2019.1683483. Earth's Future 7 Heimann, T. (2019). Bioeconomy and SDGs: Does the Bioeconomy Support the Achieve- (1). Destinesia : Jurnal Hospitaliti Dan Heliany, I. (2019). Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Indus- ment of the SDGs? , Pariwisata tri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0. 1 , (1). Journal of Medicine and Philosophy Ho, M. C. (2005). Rawls' theory of justice: A naturalistic evaluation. In (Vol. 30, Issue 5). Inna Aniyati. (2018). Meningkatkan Potensi Pariwisata Halal dengan Mengoptimal- Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung kan Industri Ekonomi Kreatif dengan Studi Kasus Kawasan Makam Bung Karno Blitar. . Journal of Islamic Marketing 9 Isa, S. M., Chin, P. N., & Mohammad, N. U. (2018). Muslim tourist perceived value: a study on Malaysia Halal tourism. , (2). org/10.1108/JIMA-11-2016-0083.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 157 Indonesian Journal of Halal 2 Ismanto, K., & Madusari, D. (2020). Pekalongan Sebagai Kota Wisata Halal : Pandang- an Para Akademisi. , (2), 34-39. Journal of Economics Research and Social Sciences 6 Jailani, N., & Adinugraha, H. H. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. , (1). ht- Sustainability (Switzerland) 10 Janoušková, S., Hák, T., & Moldan, B. (2018). Global SDGs assessments: Helping or con- fusing indicators? , (5). su10051540. Encyclopaedia Britannica Jarvie, M. E. (2016). Brundtland Report | publication by World Commission on En- The Writings of Thomas Jef- vironment and Development | Britannica. In ferson . Jefferson, T. (2011). The Writings of Thomas Jefferson. In . Jiménez-Aceituno, A., Peterson, G. D., Norström, A. V., Wong, G. Y., & Downing, A. S. Sustainability Science 15 (2020). Local lens for SDG implementation: lessons from bottom-up approaches in Africa. , (3). 00746-0. Media Bina Ilmiah 13 Jumail, M., & Mahsun, M. (2018). Dampak Sosial-Budaya Pengembangan Pariwisata Halal Di Pulau Lombok. , (1). Geojournal of Tourism and Geosites Junaidi, J. (2019). Halal-friendly tourism business process: Tourism operators in In- donesia. In (Vol. 27, Issue 4, pp 1148-1157). Public Policy and Administration 18 Katunian, A. (2019). Sustainability as a new approach for the human resource deve- lopment in tourism sector. , (4). org/10.13165/VPA-19-18-4-03. Khan, I., & Hou, F. (2021). The dynamic links among energy consumption, tourism Environmental Science and Pollution Research 28 growth, and the ecological footprint: the role of environmental quality in 38 IEA countries. , (5). org/10.1007/s11356-020-10861-6. Empirica Kreinin, H., & Aigner, E. (2022). From "Decent work and economic growth" to "Sus- 49 tainable work and economic degrowth": a new framework for SDG 8. (2). Media Mahardhika 19 Kusumaningtyas, M., & Lestari, S. (2020). Model Pengembangan Makanan Dan Pari- wisata Halal Di Indonesia. , (1). mahardika.v19i1.195. ,
158 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer López-Gálvez, F., Gómez, P. A., Artés, F., Artés-Hernández, F., & Aguayo, E. (2021). In- Foods teractions between microbial food safety and environmental sustainability in the fresh produce supply chain. In (Vol. 10, Issue 7). foods10071655. Contemporary Issues in Islamic Social Finance Maharani, S. (2021). Optimizing halal tourism in indonesia to accelerate economic growth. In (pp. 293-311). doi.org/10.4324/9781003050209-20. Malagó, A., Comero, S., Bouraoui, F., Kazezyīlmaz-Alhan, C. M., Gawlik, B. M., Easton, P., Resources, Conservation and & Laspidou, C. (2021). An analytical framework to assess SDG targets within the Recycling context of WEFE nexus in the Mediterranean region. 164 , . Mohammed, S. A. S. A.-N. (2017). Financial crisis, legal origin, economic status and Journal of Applied Accounting Research 18 multi-bank performance indicators Evidence from Islamic banks in developing countries. , (2), 208-222. org/10.1108/JAAR-07-2014-0065. Jurnal Pendidikan Dan Pemberdaya- Muarifuddin, M. (2017). Implementasi pembangunan Desa Wisata Batik Desa Baba- an Masyarakat gan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. . Jurnal Ekonomi Syari- Mufidah, A. N., Syafaq, H., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Integrated Economic Empower- ah Teori Dan Terapan ment: Evidence In The Religious Area Of Gusdur's Tomb. 8 , (6). Sustainability Science 12 Neumann, B., Ott, K., & Kenchington, R. (2017). Strong sustainability in coastal areas: a conceptual interpretation of SDG 14. , (6). org/10.1007/s11625-017-0472-y. Nilashi, M., Rupani, P. F., Rupani, M. M., Kamyab, H., Shao, W., Ahmadi, H., Rashid, T. Journal of Cleaner Pro- A., & Aljojo, N. (2019). Measuring sustainability through ecological sustainability duction and human sustainability: A machine learning approach. 240 , . Majalah Eko- Novitasari, M. (2019). Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi nomi UMKM Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. 24 (1). , Pengantar Pariwisata Nugroho, L. (2021). Konsep dan Teknik Pelayanan Wisata (Halal Tourism Concept). In (Vol. 1, Issue 1). Nuzura, Alamsyah, & Yusya. (2016). Analisis Penilaian Wisatawan Bencana terhadap Citra Pariwisata Aceh (Survey pada Wisatawan Museum Tsunami Tahun 2016).
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 159 Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA) Oktaviani, N. T., Purnomo, E. P., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2021). Bibliometric anal- E3S Web of Conferences 306 ysis of sustainable agriculture on human rights governance approach: concept of sustainability on human rights governance. , . doi.org/10.1051/e3sconf/202130602008. Orchard, S., Glover, D., Thapa Karki, S., Ayele, S., Sen, D., Rathod, R., & Rowhani, P. (2020). Exploring synergies and trade-offs among the sustainable development Sustainability Science 15 goals: collective action and adaptive capacity in marginal mountainous areas of India. , (6). 00768-8. Asia-Pacific Journal of In- Othman, R. (2021). Assessment of Day Spa Premises Spatial Organisation, Compo- 10 novation in Hospitality and Tourism nents, and Services Towards Muslim-friendly Elements. , (3), 137-161. gin=inward. Peng, K., Jiang, W., Ling, Z., Hou, P., & Deng, Y. (2021). Evaluating the potential impac- Jour- ts of land use changes on ecosystem service value under multiple scenarios in nal of Cleaner Production support of SDG reporting: A case study of the Wuhan urban agglomeration. 307 . , Geojournal of Tourism and Geosites 25 Perbawasari, S. (2019). Halal tourism communication formation model in west Java, Indonesia. , (2), 309-320. org/10.30892/gtg.25203-361. " Masjid Kapal " Tourism Destination as Estetic Exp- Perdana, F., Adinugraha, H. H., Sartika, M., Kusuma, J., No, B., Baru, P., Utara, P., Peka- ression Media of Semarang City Society longan, K., & Tengah, J. (nd). Perez-Romero, M. E., Flores-Romero, M. B., & Alfaro-Garcia, V. G. (2021). Tourism Journal of Intelligent and Fuzzy Systems and destination competitiveness: An exploratory analysis applying the forgot- 40 ten effects theory. , (2). org/10.3233/JIFS-189186. Journal of Travel Research 16 Pizam, A. (1978). Tourism's Impacts: The Social Costs to the Destination Commu- nity as Perceived by Its Residents. , (4). org/10.1177/004728757801600402. Purwanto, H., Fauzi, M., Wijayanti, R., Al Awwaly, K. U., Jayanto, I., Mahyuddin, Pur- wanto, A., Fahlevi, M., Adinugraha, H. H., Syamsudin, R. A., Pratama, A., Ariyanto, N., Sunarsi, D., Hartuti, E. T. K., & Jasmani. (2020). Developing model of halal food
160 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Systematic Reviews in Pharmacy purchase intention among indonesian non-muslim consumers: An explanatory 11 sequential mixed methods research. , (10), 396-407. JURNAL TATA KELOLA SENI 1 Putri, M. P. (2017). Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Pengunjung Obyek Wisata Gua Pindul. , (2). jtks.v1i2.1642. Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam 4 QOMARO, G. W. (2019). Pesantren As Halal Tourism Co-Branding: Halal Industry For Sustainable Development Goals. , (1). htt- Am- Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwi- waluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah sata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel Di Indonesia Dan Thailand. . waluna.v4i1.5256. Tourism Review 75 Rahman, M. (2020). The impact of tourists' perceptions on halal tourism destina- tion: a structural model analysis. , (3), 575-594. org/10.1108/TR-05-2019-0182. SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant 3 Rahmanto, A. (2013). Pengembangan Pedagang Di Obyek Wisata Sondokoro Kabu- paten Karanganyar. , (1). Journal of Islamic Econo- Rahmawati, R., & Parangu, K. A. (2021). Potensi Pemulihan Pariwisata Halal di Pono- mics (JoIE) rogo (Analisa Strategi Pada Masa Pandemi Covid-19). 1 , (1). Rahmawati Sushanti, I., H. Idris, M., Widayanti, B. H., Hirsan, F. P., Abdullah, L., & Fit- IJECA ri, I. S. (2018). An Assessment of Local Economic Empowerment Using Halal To- (International Journal of Education and Curriculum Application) urism Approach: A Case from Sembalun District East Lombok, Indonesia. , 112. org/10.31764/ijeca.v0i0.1997. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Rahmi, A. N. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terha- 11 dap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. (1). , Journal of Is- 1 lamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. , (1). doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105. Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K., & Seyfi, S. (2020). A Journal of Sustainable Tourism systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals. .
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 161 0.1080/09669582.2020.1775621. Rej, S., Bandyopadhyay, A., Murshed, M., Mahmood, H., & Razzaq, A. (2022). Path- Environmental Science and Pollution Research 29 ways to decarbonization in India: the role of environmentally friendly tourism development. , (33). org/10.1007/s11356-022-19239-2. Tourism and sustainable development goals Saarinen, J. (2020). Tourism and sustainable development goals: research on sustai- nable tourism geographies. In tional Journal of Law, Environment, and Natural Resources 1 Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2021). A Review On Rawls Theory Of Justice. . htt- Interna- , (1). org/10.51749/injurlens.v1i1.7. Journal of Agribu- Saputro, W. A., & Dawud, M. Y. (2021). Strategi Pemulihan Dengan Kerja sama Dua siness Science and Rural Development Sektor, Mungkinkan Sektor Pariwisata Dan Umkm Bangkit? 1 , (1). v1i1.10. 20 International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Sartika, M., Adinugraha, H. H., & Kinasih, H. W. (2018). Kajian Praktik Budaya Reli- Kaji- gi di Desa Nyatnyono. an , (1), 109-128. 24 Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. , (3). Annals of To- Scheyvens, R., Carr, A., Movono, A., Hughes, E., Higgins-Desbiolles, F., & Mika, J. P. urism Research (2021). Indigenous tourism and the sustainable development goals. 90 , . Kajian Ma- Selamat, N. H., & Endut, N. (2020). "Bargaining with patriarchy" and entrepreneur- laysia ship: Narratives of Malay Muslim women entrepreneurs in Malaysia. 38 , . IBDA` : Jur- Sholehuddin, M. S., Munjin, M., & Adinugraha, H. H. (2021). Islamic Tradition and Re- nal Kajian Islam Dan Budaya ligious Culture in Halal Tourism: Empirical Evidence from Indonesia. 19 (1). Disco- Shulla, K., Voigt, B.-F., Cibian, S., Scandone, G., Martinez, E., Nelkovski, F., & Salehi, P. , sustainable development goals 2 ver Sustainability (2021). Effects of COVID-19 on the (SDGs). , (1). JEpa Siregar, K. H., & Ritonga, N. (2021). Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pem- 6 bangunan Pariwisata Berkelanjutan. Berita Kedokteran Masyarakat , (1). 35 Siregar, M. A. (2019). Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan wisata alam DIY. , (4).
162 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Konferensi Nasional Ilmu Administrasi Subarkah, A. R., Budi, R. J., & Akim. (2019). Wisata Halal Untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. . Konferensi Nasional Subarkah, R., & Rachman, J. B. (2018). Wisata Halal Untuk tujuan pembangunan ber- sustainable development goals Ilmu ... kelanjutan Halal Tourism for . . Lifalah: Suharto, S., & Fasa, M. I. (2017). The Challanges of Islamic Bank for Accelerating the 2 Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. , Austrian Journal of South-East Asian Studies Trupp, A., & Dolezal, C. (2020). Tourism and the sustainable development goals in So- (2). utheast Asia. In (Vol. 13, Issue 1). ht- Research on Firm Financial Performance and Consumer Beha- Umara, G. (2020). Potential for developing halal tourism in Jakarta: A confirmatory vior factor analysis. In (pp. 291-305). Executive Board of the United Nati- ons Development Programme, the United Nations Population Fund and the United UNDP. (2017). UNDP Strategic Plan, 2018-2021. Nations Office for Project Services 18438 , (October 2017). United Nations United Nations. (2018). Sustainable Development: Report 2018 on Water and Sani- tation. . Special Edition, United Nations Publications United Nations. (2019). Report of the Secretary-General on SDGs Progress 2019. In Global SDGs Indicators Database. United Nations. . United Nations. (2020). ment of Economic and Social Affairs. Statistics Division. lishing 2008 UNWTO. (2008). Understanding Tourism: Basic Glossary. UNWTO.Org , . Depart- Springer International Pub- UNWTO. (2021). About UNWTO. . sustainable development goals van Zanten, J. A., & van Tulder, R. (2021a). Analyzing companies' interactions with the Business Strategy and the Environment 30 through network analysis: Four corporate sus- tainability imperatives. , (5). doi.org/10.1002/bse.2753. sustainable development go- van Zanten, J. A., & van Tulder, R. (2021b). Towards nexus-based governance: defi- International Journal of Sustainable Development and World Ecology als ning interactions between economic activities and 28 (SDGs). (3). ,
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 163 International Journal of Religi- Vargas-Sanchez, A., Hariani, D., & Wijayanti, A. (2020). Perceptions of halal tourism in ous Tourism and Pilgrimage Indonesia: Mental constructs and level of support. 8 , (4). sustainable development goals Wang, X., Song, C., Cheng, C., Ye, S., & Shen, S. (2021). Cross-national Perspectives on Using Chinese Geographical Science (SDGs) Indicators for Monitoring Sustainab- 31 (4). The Impact of Halal Tourism on Regional Economic le Development: A Database and Analysis. , Growth in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia 12 Wijaya, L. H., & Sholeh, M. (2020). . (2), 303-318. World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the Medicine, Conflict and Survival 4 World Commission on Environment and Development: Our Common Futu- re (The Brundtland Report). , . org/10.1080/07488008808408783. 2020 World Tourism Organization. (2020). International Tourist Numbers Could Fall 60- UN- 80% in 2020, UNWTO Reports | UNWTO. WTO Tourism Definitions . World Tourism Örganization [UNWTÖ]. (2019). UNWTÖ Tourism definitions. In . Journal of Islamic Marketing 11 Yagmur, Y. (2020). Evaluation of halal tourism in terms of bibliometric characteris- tics. (6), 1601-1617. Pendidikan Humanis Religius dalam Kegiatan Maiyah Bangbang We- , JIMA-05-2019-0101. tan di Surabaya Yaqin, A. (2017). . UIN Sunan Ampel Surabaya. 20 Zawawi, M. (2017). Understanding the concept of halal for muslims and its impact on Malaysian Journal of Consumer and Family Economics the tourism industry. , 11-21. cp=85043761202&origin=inward. Zhou, X., Moinuddin, M., Renaud, F., Barrett, B., Xu, J., Liang, Q., Zhao, J., Xia, X., Bos- her, L., Huang, S., & Hoey, T. (2022). Development of an SDGs interlinkages anal- Sustainability Science 17 ysis model at the river basin scale: a case study in the Luanhe River Basin, Chi- na. , (4). ,
164 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer The Effect of Social Media Marketing and Electronic Word- of Mouth on the Purchase Decision of Halal Food Nur Hendrasto Abdullah Haidar Evania Herindar Introduction In Indonesia, the food sector of the halal business is an actively develo- ped industrial sector. This is motivated by the industry's enormous promi- se. The size of this possibility is supported by a number of facts, including the fact that Indonesia's food and beverage sector generated 34 quarters of the nation's GDP in just 2017 alone. Second, the target market in Indonesia is particularly large due to the 7-8 percent annual expansion of the middle class, which boosts their spending power. Lastly, the community's growing knowledge of halal in regards to halal items. Certainly, these elements can create potential for the halal industry, par- ticularly in the halal food sector. According to the most recent data from the Worldwide Islamic Economic in 2018/2019, food and drinks represent the highest proportion of the global halal market with a value of $1,303 trillion.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 165 By 2023, the halal food and beverage market is anticipated to reach $1,863 billion. According to M. Ali, food is an essential human necessity. Moreover, with the passage of time and Islamic sharia teachings, Muslim consumers have come to assume that the halal status of the products they consume is assured. The real sector and MSMEs are inseparable units. So far, MSMEs have become a major contributor to gross domestic product (GDP). Launching data from a survey conducted by Bank Indonesia (BI) in June 2020, 72.6% of MSME players were affected by the Covid-19 pandemic. These effects inc- lude the issue of reduced revenue, challenges locating inventory, and challe- nges with money. These problems stem from the pandemic conditions that require economic activities to run full of limitations. When many workers have been laid off and forced to undergo work-from-home routines for the past few months, MSMEs, as a business sector that tends to apply the con- ventional system, inevitably have difficulty adjusting to the online phenome- non that dominates most aspects of life in the pandemic era. At the moment, All social-economic activities seem to be changing direction and forced to conform to the online system, which is a limitation for certain parties. According to we are social data in a digital report issued in July 2020, the Covid-19 pandemic has increased the digital and online activities of the world community. Most of the community considers the current digital role to be very helpful for them, be it in children's education (76%), work (67%), or in helping them complete their daily needs such as the need for groceries (44%) and personal health. (41%). The food sector is one of the MSME sec- tors that have fallen during the current pandemic. Most of the MSMEs enga- ged in the food sector experienced a decline in sales, and even many of them went out of business due to the impact of the Covid-19 pandemic. MSME ac- tors who are less proficient in utilizing technology and the digital era will automatically be knocked out of the market.
166 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer According to the graph, internet users in Indonesia also predominantly utilize the internet to search for specific product brands. In addition, soci- al media serves as a promotional tool for business advocates. The graph de- monstrates that social media advertisements provide 34% of internet users with product information, followed by word-of-mouth recommendations at 32%. In addition to being regarded as effective and efficient, using social media and word-of-mouth strategies is relatively simpler for businesspeop- le to implement and offers a broader selection of promotional opportunities. This strategy can be utilized by MSME actors, particularly in the halal food industry, to improve a sales system that is inefficient. Based on this context, the title of this study is the effect of social media marketing and electronic word-of-mouth on purchasing decisions for pro- cessed halal food products belonging to MSMEs, and the author also presen- ts a social media marketing communication model for MSMEs. As a result, it is anticipated that this research will give MSME actors in the halal food industry with answers to sales challenges during the Covid-19 Pandemic, thereby contributing to the country's economic development. Social Media Marketing Social media marketing is a type of marketing strategy that uses social media to promote a product/brand or service to social media-using commu-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 167 nities (Lim et al, 2012; Minazzi, 2015; Todua, 2017). The interactive aspects of social media supply businesses the chance to provide superior customer service and meet their needs. These attributes include the ability to facilita- te communication between individuals, businesses in the sales community, and their clientele as well as promoting customer participation in content and value creation. (Marchiori, Cantoni, & Fesenmaier, 2013). The practice of using social media platforms to raise website traffic or public exposure is known as social media marketing. Social media can also encourage users to express their opinions about the goods or services rece- ived and to post those opinions on online social networks, which can help users gain more knowledge about the market or the products being offered (Pieiro-Otero & Martnez-Rolán, 2016). Customers frequently use Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit, YouTube, Myspace, Digg, Google Plus, and Insta- gram as social media advertising channels. Gunelius (2011) divides social media marketing success variables into four elements: 1. Content creation is interesting content and becomes a strategy in marketing on social media. 2. Content sharing is an activity of sharing content with social media users so that it can help expand online audiences and business net- works. 3. Using social media to connect allows one to meet individuals with similar interests. A vast network can facilitate relationship building and the expansion of business networks. Consideration must be giv- en to building trustworthy and vigilant communication when utiliz- ing social networks. 4. Community building, also known as the social web, is an extensive so- cial network and a location where almost everyone on the planet who uses technology interacts. With social networking, you can create an online community of people who share your interests. Electronic Word-of-Mouth (e-WOM) Social networking sites are online public forums where individuals can post, store, and publish information. In his theory of buyer behaviour, Jones (2010) claims that social networking sites are important for gathering infor- mation before a consumer makes a purchase. The way that consumers inter-
168 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer act and discuss the goods and services they buy has changed thanks to the internet. (Goldsmith & Ronald, 2006). The term "Electronic Word-of-Mouth" refers to this means of communication. (e-WOM). Positive or unfavourable comments about a business or product are made online by prospective customers, current customers, and former cus- tomers, and is known as electronic word of mouth (e-WOM). (Hennig, Thor- sten, Kevin, Walsh, & Dwayne, 2004). Three variables are used by Goyette, Richard, Bergeron, and Marticotte (2012) to categorize e-WOM: Consumers' capacity to share information, engage in interactions with one another, and express their views on social networking sites is known as their intensity. The measures of intensity are as follows: 1. The regularity with which material is accessed from social network- ing sites 2. How frequently members of networks of friends are interacted with 3. The number of user evaluations posted on social networking web- sites a. Valence of opinion is consumer interest in a product by buy- ing products based on ideas and recommendations from other consumers. The following are indicators of Valence of opinion: i. Positive opinions from users of social networking sites ii. Recommendations from users of social networking sites b. Content is an information on quality, price, comfort, cleanli- ness, and service. The following are indicators of Content: Information on differences in food and drink i. ii. Information on food and drink quality (race, texture, temperature, and color). iii. Price information on meals and drink Purchase Decision Customers who are confident in their decision to purchase a product and feel it was the right choice make the buying decision. (Astuti & Cahyadi, 2007). Decisions to continue or stop buying a commodity are known as pur- chases. (Kotler & Keller, 2012). In addition, purchase decisions can be regarded as evaluating and selec- ting the most profitable alternative among a variety of alternatives based
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 169 on personal interests (Priyanto, Rosa, & Syarif, 2014). The five phases of the consumer buying process are as follows (Kotler & Keller, Manajemen Pema- saran Jilid I. Edisi ke 13, 2009). → Pengenalan masalah Pencarian informasi Evaluasi Alternatif Keputusan pembelian Perliaku pascaproduksi → → → Graph 1. The five level proceses model of consumer purchases The indicators of purchasing decisions are as follows: 1. Attention 2. Product interest 3. Wish 4. Action 5. Wants/needs 6. Benefits or disadvantages MSMEs MSMEs are defined as follows by Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises: 1. Micro-enterprises are productive businesses owned by individuals and legal entities that meet the criteria for Micro-enterprises as out- lined in this law. 2. A small business is a productive economic enterprise that stands on its own and is conducted by individuals or business entities that are not subsidiaries or branches of companies that are owned, control- led, or become a part either directly or indirectly of Medium Enterp- rises or Large Enterprises that meet the criteria for Small Business as outlined in this law. 3. Medium business is a productive economic business that stands alo- ne, conducted by individuals or business entities that are not subsidi- aries or branches of companies that are owned, controlled, or become a part of Small Businesses or Large Businesses with total assets eit- her directly or indirectly. Profit net or annual sales proceeds, as spe- cified by this law. 4. The following are the criteria for MSMEs & Large Enterprises based
170 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer on assets and turnover: Table 1 Criteria for MSMEs & Large Enterprises Based on Assets Business size Asset Turnover Micro business Maximum IDR50 millioin Maximum IDR300 million Small business > IDR50 million - IDR500 million > IDR300 million - IDR 2,5 billion Medium Enterprise > IDR500 million - IDR50 billion > IDR 2,5 billion - IDR50 billion Large business > IDR10 million >IDR50 million Z Generation A generation is a collection of people who were born in the same year, age, place, and with similar historical experiences or events that had a ma- jor impact on their formative years. (Putra, 2016). A generation is a group of individuals who experience the same events at the same moment. The yo- ung generation known as Generation Z has only lately started working. Pe- ople who were born between 1995 and 2010 are referred to as Generation Z. This group is frequently referred to as the "internet generation" or "Rege- neration" because most of its social interactions take place online. Previous Studies Tito Siswanto (2013) investigated social media optimization as a mar- keting channel for small and medium-sized businesses. The findings of this study indicate that social media as a kind of Integrated Marketing Communi- cation (IMC) can give MSMEs with a competitive edge. Moreover, social me- dia can assist SMBs in establishing a brand image and fostering customer pleasure, which will effect brand loyalty. Then, in order for SMEs to keep up with the evolution of information, it is required to enhance the knowledge and skills of human resources in the field of information technology. (Sis- wanto, 2013). Ivana, Vina, Sari, Adelia, Thio, and Sienny (2014) did a study on Elect- ronic Word-of-Mouth (e-WÖM) and Its Influence on Purchasing Decisions in Surabaya Restaurants and Cafes. This research employed multiple linear regression techniques. The characteristics of e-WOM (intensity, valence of opinion, and content) positively and significantly influenced purchase deci-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 171 sions, according to the study's findings. (Ivana, Vina, Sari, Adelia, Thio, & Si- enny, 2014). Then, Edy Herman and Handry Sudiartha Athar (2008) investigated the evolution of social media marketing models and site-visiting choices. This study intends to investigate further the effectiveness of social media use from the perspective of the consumer or tourist community, and to cons- truct an empirical model of social media marketing's effect on visiting deci- sions (Herman & Athar, 2018). From an Islamic economic standpoint, Fasihatul Muslihah (2018) studi- es the impact of Instagram marketing on purchasing decisions for fashion products. Using simple linear regression, this study demonstrates that soci- al media marketing influences the purchase decision variable. In Islam, it is advised to make purchasing selections so that Muslim customers might take the function of the usability of the things to be acquired, as opposed to only following their whims and fancies (Muslihah F., 2018). Research Framework Two independent variables and one dependent variable make up the th- ree variables in this research. Electronic word-of-mouth and social media promotion are the study's independent variables. (e-WOM). In contrast, the MSMEs' buying decisions regarding processed food products are the study's dependent variable. According to the supporting theory mentioned above, the conceptual framework of this research can be summarized as follows: Hypothesis: H1: Social media marketing influences purchasing choices favour- ably. H2: Electronic word-of-mouth influences purchasing choices fa- vourably. H3: Consumer choices are positively impacted by social media marketing and electronic word-of-mouth recommendations. This research employs an explanation-based quantitative methodology. This study utilizes both primary and secondary data sources. This study's early data was collected directly by the research team through the comple- tion of Google forms distributed over social media. The questionnaire data
172 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer are then processed and evaluated using multiple linear regression models. The research team acquired secondary data from journals, books, theses, and scholarly papers, among others, that were related to the topic of this study. Data collecting technique For its sampling, this research employed a purposive sampling strategy. Purposive sampling is a technique for choosing research samples that takes into consideration particular factors to increase the representativeness of the data generated. (Sugiyono, 2010). Members of "generation Z" between the ages of 17 and 25 were chosen at random from a variety of Indonesian cities to make up the study's group. 154 individuals took part in this rese- arch. Measurement Scale The authors of this research employed a 5-point Likert scale. The Likert scale is used to gauge a person's or a group's attitudes, opinions, and percep- tions toward societal phenomena. (Sugiyono, 2011). The quantitative rese- arch analysts' Likert scale result is as follows:
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 173 Table 3 Likert Scale Answer Value Weight Totally agree 5 Agree 4 Probably 3 Not agree 2 Totally not agree 1 Definition of Operational Variables Table 4 Definitions of Operational Variables Variable Definitions of Operational Variables Indicators Source Social Media Marketing (X1) Electronic Word-of- Mouth (X2) One type of marketing strategy that utilizes social media to market a product/brand and service to social media-using communities. (Lim et al., 2012; Minazzi, 2015; Todua, 2017) Internet-based reviews from potential, actual, and former customers that are either positive or negative (Hennig, Thorsten, Kevin, Walsh, & Dwayne , 2004) Content creation Content sharing Connecting Community building Intensity Valence of Opinion Content (Gunelius, 2011) (Goyette, Richard, Bergeron, & Marticotte, 2012) Purchase Decision (Y) The purchasing decision is a decision to continue purchasing or not to continue buying a product (Kotler & Keller, 2012). a. Attention b. Product interest c. Desire d. Action e. Want/need f. Benefit or bad (Kotler & Philip, 2006) Data Analysis Method Data analysis activities in quantitative research are divided into two, na- mely, describing and conducting statistical tests (inference). In this study, the author uses the help of software reviews 10. Classical Assumption Test Any known regression estimation results must be free of symptoms such
174 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer as Multicollinearity, Heteroscedasticity, and Autocorrelation. To find out these symptoms, a test called the classical assumption test is needed. Multiple linear regression test The regression estimation results will be formed into a regression model between the variables. In this study, the regression models that can be for- med are as follows: Y = Bo + B1X1 + B2X2 Explanation: Y = Purchase Decision Bo = Constanta B1X1 = Social Media Marketing B2X2 = e-WOM Hypothesis Test The t-test (partial test), the F test (simultaneous test), and the coeffici- ent of determination were used in this research to test hypotheses. To deter- mine whether each independent variable had an impact on the dependent variable, the t-test was used. (partially). The F test is used to simultaneous- ly (simultaneously) determine all independent variables regarding their im- pact on the dependent variable. In order to estimate how much impact each independent variable in the study had, the coefficient of determination is calculated using the adjusted R-Squared value from the regression estima- tion results. Result and Discussion Characteristics of Respondents This study uses a questionnaire to obtain data from respondents. The respondents of this study were Generation Z with an age range (17-25 ye- ars) comprising 154 people. The respondent data from this study obtained through questionnaires are as follows:
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 175 Gender According to respondent statistics, women filled out the questionna- ire more frequently than men, with a presentation of 77.3% (women) and 22.7% (men). Age The characteristics of respondents based on age are presented in the fol- lowing table: Table 5. Age of Respondents Age Frequency Percentage 17 - 19 years 85 55,2% 20 - 22 years Total 23-25 years 62 154 7 40,3% 100% 4,5% Number of Purchases in a Month Regarding the number of purchases of processed food products through social media, especially during the COVID-19 pandemic, they are as follows: Table 6. Number of Purchases in a Month During the Covid-19 Period Number of purchases Frequency Percentage 1 - 3 times a month 25 16,23% 1 - 5 times a month 8 5,19% > 5 times a omnth 5 3,25% Only at certain times Total Never 76 154 40 49,25% 100% 25,97% The table shows that generation z tends to buy processed food produc- ts online through social media only at certain times. Many have never made purchases online using social media during this covid-19 pandemic.
176 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Classic assumption test Multicollinearity Variable Coefficient Vanance Uncentred VIF Centred VIF C Social media marketing 1.330231 48.51083 NA G Electronicwom 0.006067 0.003252 90.35147 83.81465 2.083006 2.083006 The VIF value from the test results above is 2.08, so it can be concluded that there is no multicollinearity in the two independent variables. Autocorrelation Table 8 Autocorrelation Test Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.224665 Prob F (2, 149) Obs*R-squuared 0.463012 Prob Chi-Square (2) Prob value. The calculated F is 0.7991, which is greater than the 0.05 alp- ha level, so it can be concluded that there is no autocorrelation. Normality The calculated JB (Jarque-Bera) probability value is greater than 0.05. It can be concluded that the residuals are normally distributed. 0.7991 0.7933
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 177 Linearity Table 9 Linearity Test Value df Probability t-statistic 0.465873 150 0.6420 F-statistic 0.217037 (1.150) 0.6420 Likelihood ratio 0.222664 1 0.6370 From the test results, it is known that the value of Prob. F count is grea- ter than 0.05 so it can be concluded that the regression model has met the assumption of linearity. Heteroscedasticity Table 10. Heteroscedasticity Test Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.257161 Prob F (2, 149) 0.7736 Obs*R-squuared 0.522759 Prob Chi-Square (2) 0.7700 Scaled exlpained SS 0.517031 Prob Chi-Square (2) 0.7722 From the test results above, it is known that the prom value. From the calculated F of all tests greater than the alpha level of 0.05, it can be conclu- ded that there is no heteroscedasticity. Model Feasibility Test The results and estimates of the regression model obtained from the test results are as follows: Table 11 Model Feasibility Test Dependent Varlable: Keputusan Pembelian Method: Least Squares Date: 01/22/08 Time: 11:04 Sample: 1.154 Included observations: 154
178 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.198639 1.153356 3.640366 0.0004 Social media marketing 0.371049 0.077890 4.763763 0.0000 Electronicwom 0.441767 0.057024 7.747054 0.0000 R-squared 0.652191 Mean dependent var 23.20779 Adjusted R-squared 0.647585 S.D dependent var 3.461601 S.E. of regression 2.054966 Akaike info criterion 4.3297683 Sum squared resid 6376554 Schwarz critirion 4.356845 Log likelihood 3279216 Hannan-Quinn criter. 4.321715 F-statistic 141.5733 Dubin-Watson stat 1.863091 Prob (F-statistic) Test the significance of the model for concurrent testing. 0.000000 This test aims to see whether a regression model that is formed as a who- le is a significant model. Hypothesis: H0 : ß1= ß2=0 H1 : There must be at least 1, ßj = j= 1,2 Test statistics: F-statistics = 141.5733 and Prob (F-Statistic) = 0.000000 Rejection Area: If Prob (F-Static) < 0.05 then reject H0. Because the value of Prob (F-Statistic) = 0.000000 <0.05 then H0 is rejected. So it can be conclu- ded that the regression model formed is significant. Test the significance of the model for partial testing Partial testing is carried out to see whether a variable from the regressi- on model that has been formed has an individual influence. Testing for X1 Hypothesis: H0 = ß1 = 0 H1 = ß2 ≠ 0 Test statistics: t-statistic shows the value of 4.763763 and Prob (F-statistic) = 0.0000
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 179 Rejection area: If Prob (F-statistic) < 0.05 then reject H0 Conclusion: Because the value of Prob (t-statistic) = 0.0000 <0.05 then H0 is re- jected, so it can be concluded that the social media marketing variab- le (X1) has a significant influence on the purchasing decision variab- le (Y). Testing for X2 Hypothesis: H0 = ß1 = 0 H1 = ß2 ≠ 0 Test statistics: t-statistic shows the value of 7.747054 and Prob (F-statistic) = 0.0000 Rejection area: If Prob (F-statistic) < 0.05 then reject H0 Conclusion: Because the value of Prob (t-statistic) = 0.0000 <0.05 then H0 is re- jected, so it can be concluded that the electronic word-of-mouth va- riable (X2) has a significant influence on the purchasing decision va- riable (Y). Coefficient of determination Based on the regression parameter estimation findings, the R-square va- lue is 0.652191, which indicates that the electronic word-of-mouth (X2) and social media marketing (X1) variables have a 65.22% effect on the Y variab- le. Other factors not covered in this research have an impact on the remain- ing 34.78% of the sample. Model interpretation Based on the test results above, the regression model is obtained as fol- lows: Ŷ Y� = 4.198639 + 0.371049 X1 + 0.441767 X2 : Y prediction from the model formed X1: Social media marketing
180 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer X2: Electronic Word-of-Mouth (e-WOM) Model interpretation: For every 1 unit increase from X1, it will increase Y by 0.371049, assuming that other factors are constant. Therefore, the regres- sion coefficient of social media marketing is positive, meaning that when the utilization or use of social media marketing in mar- keting processed halal food products belonging to MSMEs in- creases, the consumer's decision to make a purchase will also in- crease versa. For every 1 unit increase from X2, it will increase Y by 0.441767, assuming that other factors are constant. The regression coeffi- cient for electronic word-of-mouth is positive, meaning that when electronic word-of-mouth rises, especially in terms of providing reviews or testimonials related to processed halal food products marketed by MSMEs, the consumer's decision to make a purchase will also increase, and so will on the contrary. Marketing Communication Model Through Social Media Social media marketing is a viable alternative for marketing and promo- ting MSME products, given that the implementation of social distancing in the era of the covid-19 pandemic has undoubtedly disrupted the business activities of MSMEs as a result of reduced "people-to-people" interactions. In addition, the optimal utilization of social media marketing is viewed as a means of reviving the economy of MSMEs in the wake of COVID-19. A social media presence can also facilitate consumer socialization and the formation of interactive communities. In the digital age, the term WOM (Word-of-Mouth) has been renamed e-WOM (electronic Word-of-Mouth). Word-of-mouth or communication in the marketing industry is surely not strange (Electronic Word-of-Mouth). Communication may enlighten and make potential consumers aware of the product's existence on a fundamen- tal level. Additionally, communication can convince consumers to start an exchange relationship (Setiadi, 2003). In addition, the interactive nature of social media, i.e., its ability to build communication between individuals, companies in the sales community, and their customers, as well as involving
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 181 customer participation in filling content and creating value, affords compa- nies the opportunity to provide superior customer service and meet their needs (Marchiori, Cantoni, & Fesenmaier, 2013). The variables of social media marketing and electronic word-of-mouth have a positive and statistically significant impact on the purchasing decisi- ons of SME consumers for processed halal food products, according to the findings of this study. Therefore, the following is a communication model for social media marketing that optimizes and maximizes the use of social me- dia for advertising and promotion. Figure 5. Marketing Communication Model Through Social Media Explanation: 1. What must be done before marketing and promoting halal processed food products belonging to MSMEs is as follows: a. Content creation, MSMEs should create exciting and innovative content about the products they want to market. This is done as a strategy to get consumers' attention. b. Content sharing, after creating exciting and innovative content related to the product you want to market, the next step is to share the content with social media users to expand the online audience and business network.
182 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 2. Social media makes it easier for sellers (MSMEs) to connect with consumers who are their target market. From the posted content, consumers can get information about the products sold by MSMEs and trigger interactions. 3. A vast network can build business relationships and form online communities with similar interests and interests. Within the commu- nity, of course, they will interact and exchange information related to products or product reviews they have purchased. Electronic Word- of-mouth (E-WÖM) significantly influences marketing and promoting a product, leading to consumer purchasing decisions. What should be noted are the following: a. Content is the essential thing that will trigger interactions and, of course, as a means of delivering information related to the quality, price, and advantages of processed halal food products sold by these MSMEs. Exciting and innovative content is need- ed to attract consumers' attention to discover the products be- ing sold so that, in the end, it becomes a consideration for mak- ing a purchase. b. Intensity, consumers will provide information or opinions to other fellow consumers from these posts. The benchmark is the frequency with which these consumers access information about processed halal food products sold by MSMEs via social media, the frequency with which they interact with other so- cial users, and the number of reviews written by consumers about halal food products. That SMBs sell through social me- dia. c. Valence of opinion, the next stage is consumer interest in buy- ing products based on the Intensity described in the points above. Positive opinions and recommendations from other consumers posted through social media will attract the atten- tion of new consumers or the community to find out and buy processed food products that MSMEs sell.
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 183 Marketing Model Using Instagram Before marketing using social media, research should be carried out fir- st related to the desired market share. The results of the questionnaire data distributed through this google form show that Generation Z uses Instagram more than the others. Therefore, Instagram is an ideal platform for marketing and product pro- motion, particularly for micro, small, and medium-sized enterprises (MS- MEs) selling processed halal food to Generation Z consumers. Using the research of Ena Buinac and Jonatan Lundberg (2016), the following is a mar- keting model utilizing the Instagram social media platform: Figure 7 Marketing Model Using IG
184 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer The chart above shows all the components in the marketing model using Instagram. Here are the explanations: 1. Changes in consumer behaviour and priorities certainly result in changing trends in marketing. Knowing the trends that are develop- ing in the community will undoubtedly help MSMEs save time and costs and ensure that the products marketed reach the target audi- ence who will buy these products. 2. The "Instagram for Business" feature helps MSMEs to create a busi- ness profile for free. A business profile can also be insight and the ability to promote. Insights on Instagram help MSMEs to get impor- tant information about followers and posts that have the most reach with the highest customer engagement. Meanwhile, the promote fea- ture is helpful for advertising posts on Instagram. 3. After knowing the trends in the community and having determined the marketing target, the next step is to prepare posts following the intended directions and targets. Content, photos, and videos to be posted must attract attention. In addition, the posting must be done consistently with the right timing. 4. Not only posting pictures and videos but captioning is also very use- ful to clarify the description of the products sold so that they are easy to understand and information will be conveyed quickly. In addition to captions, hashtags and geotags on Instagram are also very impor- tant. First, the use of hashtags serves to increase the number of fol- lowers on Instagram because they are easy to find the Instagram account. In addition, hashtags function for branding and product pro- motion on Instagram. Next is the use of geotags, which can be a useful alternative tool to increase engagement with the ability to grow fol- lowers and increase the number of interactions. 5. These four activities are more effective and drive the most engage- ment and interaction on Instagram. a. Giveaways help MSMEs attract engagement on Instagram and increase the growth potential of Instagram accounts. b. Product placement or brand placement is an activity to place brand names, products, packaging, symbols, or logos to re- mind consumers of the product and stimulate the creation of
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 185 purchases. c. To convert followers into customers, it is necessary to make exclusive offers, for example, giving gifts. d. Collaborate with influencers on Instagram relevant to the product being sold. This method helps expose the products sold by the MSMEs to the broader community. Conclusion and Recommendation Conclusion 1. The results of this study indicate that social media marketing and electronic word-of-mouth partially and simultaneously have a pos- itive and significant effect on purchasing decisions for MSME halal processed food products. The results of the simultaneous test of vari- ables X1 and X2 are 65.22% affecting the Y variable. 2. The marketing communication model through social media is to opti- mize social media marketing and electronic word-of-mouth. Success in social media marketing is to create interesting content and share that content with social media users who are the target market share. The posted content certainly has the possibility of triggering inter- actions between social media users so that, in the end, a communi- ty with the same interests is formed. It is from this community that word-of-mouth electronics will emerge that will influence social me- dia users with one to try and buy the MSME products that are traded. 3. Marketing model using Instagram social media, (1) Paying attention to trends that are developing in the community, (2) Using Instagram business features, (3) Preparing interesting posts and doing it con- sistently following the right time, (4) Providing captions, hashtags and geotags, (5) Instagram activities include giving giveaways, con- ducting product placements, providing exclusive offers, and collabo- rating with influencers. Recommendation 1. The results of this study indicate that social media marketing and electronic word-of-mouth partially and simultaneously have a pos-
186 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer itive and significant effect on purchasing decisions for MSME halal processed food products. The results of the simultaneous test of vari- ables X1 and X2 are 65.22% affecting the Y variable. 2. The marketing communication model through social media is to opti- mize social media marketing and electronic word-of-mouth. Success in social media marketing is to create exciting content and share that content with social media users who are the target market share. 3. The posted content certainly has the possibility of triggering inter- actions between social media users so that, in the end, a communi- ty with the same interests is formed. It is from this community that word-of-mouth electronics will emerge that will influence social me- dia users with one to try and buy the MSME products that are traded. 4. Marketing model using Instagram social media, (1) Paying attention to trends that are developing in the community, (2) Using Instagram business features, (3) Preparing exciting posts and doing it consist- ently following the right time, (4) Providing captions, hashtags and geotags, (5) Instagram activities include giving giveaways, conduct- ing product placements, providing exclusive offers, and collaborating with influencers il Menengah. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen. 2. The marketing communication model through social media is to opti- mize social media marketing and electronic word-of-mouth. Success in social media marketing is to create exciting content and share that content with social media users who are the target market share. 3. The posted content certainly has the possibility of triggering inter- actions between social media users so that, in the end, a communi- ty with the same interests is formed. It is from this community that word-of-mouth electronics will emerge that will influence social me- dia users with one to try and buy the MSME products that are traded. 4. Marketing model using Instagram social media, (1) Paying attention to trends that are developing in the community, (2) Using Instagram business features, (3) Preparing exciting posts and doing it consist- ently following the right time, (4) Providing captions, hashtags and geotags, (5) Instagram activities include giving giveaways, conduct- ing product placements, providing exclusive offers, and collaborating with influencers il Menengah. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen. References Adelia Sari, Vina Ivana, Shienny Thio. (2014). Electronic Word of Mouth dan Pen- garuhnya Terhadap Keputusan Pembelian di Restoran dan Kafe di Surabaya. Asanti, A. M. (2015). Pengaruh Electronic Word of Mouth dan Persepsi Nilai Terh- adap Minat Beli Bowl-ling Fruit Bar di Yogyakarta. Astuti, S., & Cahyadi, I. G. (2007). Pengaruh Elemen Ekuitas Merek Terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan di Surabaya Atas Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda. Majalah Ekonomi, TH XVII, No.2. Buinac, E., & Lundberg, J. (2016). Instagram as a Marketing Tool (A Case Study about How Companies Communicate their Brands on Social Media). Journal of Interac- tive Marketing, 38-52. Dewi Untari, Dewi Endah Fajariana. (2018). Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Pada Akun@Subur_Batik). Widya Cipta Jurnal Sek-
Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer 187 retaris dan Manajemen. Diana Fitri Kusuma, Mohamad Syahriar Sugandi. (2018). Strategi Pemanfaatan Ins- tagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts. Jurnal Manajemen Komunikasi, Volume 3, No. 01. Ena Buinac, Jonatan Lundberg. (2016). Instagram as a Marketing Tool. Business Ad- ministration, bachelor level. Goldsmith, & Ronald, E. (2006). Electronic Word-of-Mouth in Encyclopedia of E-Com- merce, E-Government and Mobile Commerce, Mehdi Khosrow-Pour, Ed., Hershey. PA: Idea Group Publishing, forthcoming. Goyette, I., Richard, L., Bergeron, J., & Marticotte, F. (2012). e-WOM Scale Word-Of- Mouth Measurement Scale. For E- Services Content. Canadian Journal of Admin- istrative Scienes, 5-23. Gunelius. (2011). 30-Minute Social Media Marketing. United States: McGrawHill Companies. Hennig, T., Thorsten, Kevin, P. G., Walsh, G., & Dwayne, D. G. (2004). Electronic Word- of-Mouth via Consumer-Opinion Platforms: What Motivates Consumers to Artic- ulate Themselves on the Internet?". Journal of Interactive Marketing, 38-52. Herman, L. E., & Athar, H. S. (2018). Pengembangan Model Social Media Marketing Dan Keputusan Berkunjung: Sebuah Pendekatan Konseptual. Jurnal Ilmu Komu- nikasi (J-IKA), Vol. V No. 2. Ivana, Vina, Sari, Adelia, Thio, & Sienny. (2014). Electronic Word-Of-Mouth (E-WOM) dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian di Restoran dan Kafe Di Sura- baya. Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa. Jones, B. (2010). Entrepreneurial marketing and the Wb 2.0 interface. Journal of Re- search in Marketing and Entrepreneurship, 143-152. Kotler, & Keller. (2009). Manajemen Pemasaran Jilid I. Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga. Kotler, & Philip. (2006). Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Terjemahan Hendra Teguh dkk. Jakarta: PT. Prenhalindo. Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi ke-12. Jakarta: Er- langga. Lalu Edy Herman, Handry Sudiartha Arthar. (2018). Pengembangan Model Social Media Marketing dan Keputusan Berkunjung: Sebuah Pendekatan Konseptual. Jurnal llmu Komunikasi (J-IKA), Vol. V No.2. Lim, Y., Chung, & Weaver, P. A. (2012). The impact of social media on destination branding. Journal of Vacation Marketing 18, 197-206.
188 Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer Lina Yan, Carol Musika. (2018). The Social Media and SMEs Business Growth. Lin- naeus University. Marchiori, E. L., Cantoni, L., & Fesenmaier, F. R. (2013). What did they say about us? Message Cues and Destination Reputation in Social Media. Information and Com- munication Technologies in Tourism, 170-182. Marchiori, E., Cantoni, L., & Fesenmaier, D. R. (2013). What did they say about us? Message Cues and Destination Reputation in Social Media. Information and Com- munication Technologies in Tourism. Minazzi, R. (2015). Social Media Marketing in Tourism and Hospitality. London: Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London. Muhammad Fitra Alfajri, Viranda Adhiazni, Qurrotul Aini. (2019). Pemanfaatan So- sial Media Analiytics Pada Instagram Dalam Peningkatan Efektivitas Pemasaran. Jurnal Ilmu Komunikasi. Muslihah, F. (2018). Pengaruh Social Media Marketing Instagram Terhadap Keputu- san Pembelian Produk Fashion Dalam Pandangan Islam. UIN Raden Intan Lam- pung. Muslihah, F. (2018). Pengaruh Sosial Media Marketing Instagram Terhadap Keputu- san Pembelian Produk Fashion Dalam Pandangan Islam. Piñeiro-Ötero, T., & Martī�nez-Rolán, X. (2016). Understanding Digital Marketing - Basics and Actions. Springer International Publishing Switzerland. Priyanto, Rosa, & Syarif. (2014). Pengaruh Personal Selling dan Kualitas Produk Ter- hadap Keputusan Pembelian. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 2 No. 1. Putra, Y. S. (2016). Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi. Jurnal Among Makarti, 124-134. Setiadi, N. J. (2003). Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran. Jakarta: Kencana. Siswanto, T. (2013). Oprimalisasi Sosial Media Sebagai Media Pemasaran Usaha Kec- il Menengah. Jurnal Liquidity. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Todua, N. (2017). Social Media Marketing for Promoting Tourism Industry in Geor- gia. In The 22nd International Conference on Corporate and Marketing Commu- nications. We are Social Hootsuite. (2020). Digital 2020 Indonesia. We are Social Hootsuite.
Untuk memperluas makna dan dimensi moderasi beragama, buku yang sedang dibaca oleh Pembaca Budiman ini berupaya mengha- dirkan moderasi beragama dari berbagai perspektif, baik itu dari berbagai sudut keilmuan, pengalaman organisasi keagamaan dalam ber- bangsa dan bernegara, maupun dinamika dan isu kontemporer seperti in- dustri halal yang menjadi perhatian dunia. Buku ini hadir untuk menero- pong bagaimana moderasi beragama bersinggungan dengan berbagai isu kontemporer, baik itu dalam politik, ekonomi, pendidikan dan kebudaya- an. Sebagai contoh, tulisan pertama pada bagian satu menjelaskan bahwa agama harus dapat memberikan color and spirit in culture, sedangkan bu- daya dapat memberi kekayaan terhadap agama. Harmonisasi yang terjalin antara agama dan budaya merupakan implementasi dari sila Persatuan In- donesia. Budaya dapat menjadi sarana dalam menyebarkan ajaran agama. Begitu juga kehadiran agama tidak bisa menghilangkan keberadaan bu- daya yang telah ada di masyarakat. Maka moderasi beragama merupakan konsep positif dalam membangun keadilan dalam masyarakat, kebera- gaman dalam beragama harus menjadi potensi untuk saling mengenal dan berkolaborasi dalam kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Kementerian Agama RI 2023