BAB II MEKANISME PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL COVID 19 A. Pengertian Pidana dan Pidana Denda Secara etimologis istilah pidana berasal dari kata starf dalam Bahasa Belanda, yang berarti hukuman. Namun, oleh beberapa sarjana, istilah starf ini berbeda arti dengan istilah recht yang berarti hukum.1 Sementara istilah pidana juga sering disebut dengan hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Jika pidana dapat diartikan sebagai hukumana maka berikut ini beberapa pendapat oleh para ahli yang mendefenisikan pidana atau hukuman, antara lain: 1. Moelyatno mendefenisikan bahwa "istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "woedt gestraf" merupakan istilah-istilah yang konvensional."2 2. Tri Andrisman pidana diartikan sebagai: "Penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana."3 1Wirjono Projodikoro, Asas-asas hukum pidana Indonesia, PT Presco, Bandung 1989, hal, 1. 2Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Publisher, Bandung, 1992, hal.1. 3H. R. S. Effendy, S. H, Pengantar Hukum Indonesia, Universitas Surabaya, Surabaya, 2018, hal 5
2. Sudarto, menyatakan bahwa : "Pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa."4 3. Van Hamel, mengatakan bahwa hukum positif, arti dari pidana atau straf adalah "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara."5 4. Menurut Simons, menyatakan bahwa pidana merupakan "suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah."6 Berpatokan pada defenisi pidana yang secara etimologis maupun berdasarkan pendapat atau argumen dari pada ahli maka pidana pada konsepnya dapat didefenisikan atau diartikan sebagai suatu proses berupa penderitaan, nestapa dan hukuman yang dijatuhkan atau diberikan bagi seseorang atau kelompok yang oleh perbuatannya dinyatakan bersalah sehingga merugikan orang lain atau kelompok. Hakikat pidana seyogyanya merupakan objek dari 4 Marlin, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 19 5Ibid, hal. 18. 6Ibid, hal. 18. 16
suatu perbuatan, objek ini dapat dipahami sebagai metode, unsur dan cara yang dilakukan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur - unsur sebagai berikut : 1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat - akibat lain yang tidak menyenagkan. 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang). 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang - undang. Mengacu pada hakikat pidana yaitu pengertian pidana, adapula ruang lingkup dalam pidana yang dipandang sangat penting, yakni pemetaan atau klasifikasi pidana itu sendiri berupa jenis-jenis pidana. Jenis-jenis pidana perlu untuk dipahami sebab bersifat umum dalam memberikan suatu penjatuhan pidana bagi individu atau kelompok yang oleh perbuataanya merugikan pihak lain. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yakni, KUHP yang tertulis dalam Pasal 10 bahwa Pidana terdiri atas: a. Pidana Pokok 1. Pidana Mati; 2. Pidana Penjara; 3. Pidana Kurungan; 4. Pidana Denda; 5. Pidana Tutupan. b. Pidana Tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim. 17
18 Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu: 1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat (fakultatif) atau pilihan; 2. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok. 3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie).7 Pidana denda yang merupakan bagian dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan hukum di Negara Indonesia yakni KUHP memiliki peran penting bagi suatu penjatuhan hukum tindak pidana. Adapaun sebagai bagain dari pidana pokok maka, hakekat pidana denda harus dipahami. Berikut ini hakekat pidana denda berupa pengertian. Secara konteks pidana denda terdiri dari dua suku kata yakni pidana dan denda, namun kali ini kita tidak lagi membahas pengertian tentang pidana sebab telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya sehingga yang dimaksud dengan kata "denda" berarti hukum yang berupa 7Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya), PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2002, hal. 26-27.
keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana. Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Perbedaannya adalah denda tersebut dijatuhkan kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terhukum. Pidana denda yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan penegak hukum tidak menerapkan pidana denda.8 Secara historis pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.9 Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang 8Suhariyono AR, Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hal. 9. 9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi,Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 189. 19
bersangkutan dalam bukum I dan buku II KUHP.10 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada penjelasan umum menyatakan untuk melakukan penyesuain nilai rupiah untuk denda maka Mahkmah Agung berpedoman pada harga emas tahun 1960 dengan harga emas murni per kilogramnya= Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50, 51 pergramnya. Namun jika mengacu pada tahun 2012 telah mengalami peninggkatan harga emas sebesar 10. 077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh lipat) sehingga pedoman penetapan sanksi denda menurut Mahkamah Agung cukup pada 10.000 kali. Pidana denda yang adalah bagian dari pidana pokok secara umum dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang maupun kelompok dengan mengambil sebagain dari kekayaan yang dimiliki serta tidak memberi hukuman berupa fisik yakni badan sehingga konsekuensi pidana denda pada prinsipnya akan diberikan ketika seseorang yang terbukti melanggar tindak pidana. Penjatuhan pidana denda merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok. . B. Hubungan Antara Sanksi Pidana Dan Perbuatan Yang Dilanggar Dasar pemahaman defenisi tentang hubungan adalah adanya keterikatan antara satu objek dengan objek lainnya yang memiliki tujuan sama, oleh karenanya hal ini tentu sangat penting bagi konsep dalam hukum pidana. Secara 10Teguh Prastyo, Hukum Pidana Materil, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hal. 135. 20
garis besar patut dipahami bahwa hubungan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilanggar merupakan bagian vital yang semestinya perlu untuk dijabarkan. Tujuan dari hubungan tersebut hendak menitik beratkan bahwa setiap perbuatan, tentu memiliki konsekuensi yang akan didapatkan, konsekuensi tersebut terjadi apabila adanya perbuatan yang dilanggar atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja hubungan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilanggar, maka pengertian sanksi pidana mesti didefenisikan lebih awal. Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.11 Lahirnya defenisi sanksi juga tentu berkaitan erat dengan pelanggaran aturan didalam masyarakat. Sehingga sanksi sendiri adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam KUHP. Penggunaan kata sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.12 Lahirnya konsepsi defenisi sanksi juga dikemukakan oleh para ahli, salah satu diantaranya ialah menurut Hans Kelsen, bahwa sanksi 11Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 191. 12Sudut Hukum, bentuk-sanksi.html/ diakses 15 Mei 2021. 21
didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. 13 Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.14 Merujuk pada pembahasan defenisi sanksi maka dapat disimpulkan bahwa adalah suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi sehingga tanpa sadar melanggar kaidah peraturan hukum termasuk hukum pidana yang kemudian akan diberikan sanksi bagi subjek yang melanggar itu. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.15 Sanksi pidana juga memiliki kaitan erat dengan setiap perbuatan yang 13Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2007, hal. 84. 14 Ibid, hal. 84. 15 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal, 193. 22
dilanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.16 Disamping ketentuan pengertian sanksi dalam penulisan ini juga mengkaji tentang ruang lingkup sanksi pidana. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya reaktif terhadap suatu perbuatan, Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.17 Secara tegas penjabaran mengenai sanksi pidana memiliki konsep efek jera, oleh karena itu akhir dari efek jera tersebut sangat berdampak pada pelaku atau subjek yang melakukan tindak pidana untuk tidak kembali melakukannya. Sanksi pidana sendiri menurut Sudarto, menjelaskan bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.18 Seperti halnya dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide 16 Edison Hatoguan Manurung, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena"Curi Start" Kampanye Dalam Pemilu 2019," Jurnal USM Law Review, Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 187. 17Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 32. 18 Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cet I Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 51. 23
pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.19 Berangkat dari defenisi yang dikemukakan diatas, maka sanksi pidana memiliki tiga konsep pemahaman, yaitu : 1. Sanksi pidana berorientasi pada perbuatan pidana yang dilanggar ; 2. Sanksi pidana merupakan bagian dari efek jera yang diberikan sebagai tujuan dari hukum pidana; dan 3. Sanksi pidana dapat berwujud hukuman yang akan diterapkan pada suatu perbuatan pidana. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang- undang.20 Selain dari pada itu menurut Wirdjono Prodjodikoro unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut : 1. Subjek tindak pidana; 2. Perbuatan dari tindak pidana; 3. Hubungan sebab-akibat (causaal verban); 4. Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid) ; 5. Kesalahan pelaku tindak pidana;. dan 19Johannes Chrisos Tomus Simorangkir, Pengertian Sanksi, Diakses pada tanggal 24 Mei 2021. 20Samsul Ramli & Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visi Media Pustakahal, Jakarta, 2014, 192. 24
25 6. Kesengajaan (opzet).21 Spesifikasi hubungan antara sanksi pidana dan perbuatan yang dilanggar secara inti berakar dari tindak pidana. Artinya ada objek atau pokok tindak pidana yang dilakukan. Ini sejalan dengan unsur objektif dalam tindak pidana, yakni. 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 2. Kualitas dari si pelaku 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.22 Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulakan hubungan antara sanksi pidana dan perbuatan yang dilanggar sebagai berikut: 1. Adanya sebab akibat dari suatu perbuatan pidana sehingga berdampak bagi pelanggaran berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diatur. 2. Tolak ukur dari penerapan sanksi pidana diberikan ketika objek pidana telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok. 3. Penerapan sanksi pidana tidak diberikan bukan tanpa alasan yang tidak jelas melainkan adanya dasar pelanggaran suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undanga. 21Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 59-69. 22P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 193.
4. Penerapan sanksi denda merupakan upaya pencegahan dari tindakan pelanggaran yang sebentar nanti menjadi luas. 5. Sebagai bagaian dari negara hukum dimana tindakan yang bersifat melanggar suatu aturan pastilah akan dikenai sanksis ebagai solusi tepat dalam hal ini hukum pidana. C. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Sanksi Atas Pelanggaran Pada prinsipnya pembatasan sosial berskala besar (selanjutnya disebut PSBB) merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi aktivitas, sebagai bagian dari penekanan laju penyebaran pandemik Covid 19 di Negara Indonesia. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)) di mana pada Pasal 1 ketentuan peraturan ini yang dimaksud dengan PSBB ialah: "Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19)." Efektivitas PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Penerapan PSBB telah meliputi berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 26
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut Permenkes RI No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menyatakan bahwa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Meliputi: a. Peliburan sekolah dan tempat kerja; b. Pembatasan kegiatan keagamaan; c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. Pembatasan moda transportasi; dan f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. PSBB yang diterapakan juga memberikan pengecualian bagi beberapa bidang yang dipandang sebagai bentuk mobilitias atau kegiatan yang berdampak bagi pemenuhuhan kebutuhan dasar dalam masyarakat. Adapun pengecualian ini terdapat pada Pasal 13 ayat (3), (7) (10) dan (11) Permenkes RI No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berbunyi sebagai berikut. Ayat (3) "Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya". Ayat (7) "Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk: a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat- obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi; 27
28 b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga." Ayat (10) "Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk: a. moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan b. moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk." Ayat 11 "Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan." Kebijakan PSBB hanyalah salah satu opsi dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Opsi lainnya yakni dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit. Langkah mana yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Menteri). PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
29 Penyelenggaraan PSBB itu berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.23 Secara umum PSBB di Negara Indonesia diterapkan pada tanggal 10 April 2020, dengan pemetaan terhadap beberapa provinsi dan kota/ kabupaten, antara lain, Provinsi Jakarta (10 April 2021); Provinsi Sumatera Barat (22 Maret 2021); Provinsi Gorontalo (04 Mei 2020) dan Provinsi Jawa Barat (06 Mei 2020) sementara untuk kota/kabupaten perluasaan PSBB sebagai berikut, Kota Pekan Baru (07 April 2020); Kota Tegal (23 April 2020); Kota Surabaya; Kabupaten Sidoarjo dan Gresik (21 April 2020).24 Penerapan PSBB pada Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon, dimulai sejak hari Senin, 22 Juni 202025 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Ambon (selanjutnya disebut Perwalkot Ambon No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Ambon) yang kini mengalami beberapa perubahan terhadap Peraturan Walikota Ambon tersebut. Mengacu pada daerah suatu wilayah yang menerapakan PSBB sebagai bentuk pencegahan dari pandemi Covid- 19, adapun secara penerapan PSBB 23Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19", Info Singkat, Vol. XII, No.7, April 2020, hal. 3. 24Yuli Nurhanisah, Penerapan PSBB di Sejumlah Wilayah pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, pukul 11.27 WIT. Indonesia, Diakses 25Berita PSBB, Diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, pukul 11.27 WIT. Satu, 22 Juni, Ambon Mulai Terapkan
bukan secara gampang untuk diterapkan melainkan harus melalui beberapa tahapan ataupun prosuderal. Pengajuan PSBB oleh suatu Wilayah, misalnya Kota Ambon harus memenuhi tahapan sebagai berikuti, yakni di mana Gubernur/Bupati/ Walikota menyampaikan usulan kepada Menteri Kesehatan disertai data berupa: 1. Peninggkatan jumlah kasus menurut waktu; 2. Penyebaran kasus; 3. Kejadian transmisi lokal; 4. Kesiapan daerah dalam melakukan PSBB (kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, jaring pengaman sosial dan keamanan Adapun permohonan pengajuan penerapan PSBB dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah oleh daerah tersebut. Dasar penetapan PSBB oleh suatu wilayah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut Permenkes RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . Penerapan PSBB pada suatu wilayah tentu memiliki tujuan, secara tujuan yang menjadi dasar pemberlakukan PSBB dilakukan untuk mengendalikan mobilitas atau pergerakan orang guna mencegah penularan pandemi Covid-19 serta menekan laju penambahan angka positif dari Covid 19. Guna mencapai tujuan yang dimaksud maka pemerintah melakukan berbagai 30
upaya, salah satunya ialah penerbitan peraturan-peraturan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi, Kabupatan/Kota. Salah satu poin pendisiplinan dalam PSBB guna memberikan efek kepatuhan ialah memberikan sanksi baik bersifat sanksi pidana maupun sosial. Sebelum memahami sanski atas suatu pelanggaran PSBB ada poin urgensi yang mencerminkan suatu sanksi atas pelanggaran yakni tercentusnya konsep penegakan hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakkan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.26 Setelah memaknai PSBB dan penegakan hukum maka akhir dari efektivitas suatu kebijakan yang dimuat dalam peraturan ialah suatu sanksi atas pelanggaran. Pada sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan 26Hikmahanto Juwono, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development : Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia, Varia Peradilan, Jakarta, 2004, hal. 244. 31
pidana.27 Sedangkan Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Pengertian Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang. 28 Menurut Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).29 Di samping itu Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifiksi non penderitaaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.30 KUHP yang saat ini berlaku di Negara Indonesia mengkalsifikasikan 3 (tiga) bagian utama yang kemudian disebut sebagai buku. Buku I terdiri dari Ketentuan Umum terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103; Buku II Kejahatan terdiri dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan Buku III Pelanggaran terdiri dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Jika mengacu pada 27Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Publisher, Jakarta, 2015, hal. 193. 28 ibid, hal. 202. 29 Ibid, hal. 194. 30 Ibid, hal. 202. 32
ketiga buku dalam KUHP sehingga buku III yakni pelanggaran sangat memiliki peran penting dalam suatu tindak pidana. Defenisi oprasional yang dimaksud dengan pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro adalah: "overtredingen" atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.31 Sementara Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.32 Kenginan untuk berbuat pelanggaran dalam hukum pidana hampir terjadi setiap saat, sebab merupakan suatu bentuk tindak pidana yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanya k-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna 31Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Erseko, Bandung, 1986, hal. 33. 32Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 40. 33
menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.33 Berdasarkan hakekat sanksi dan pelanggaran yang dijelaskan di atas sehingga yang dimaksud dengan sanksi atas pelanggaran ialah suatu tindakan berupa hukuman untuk memaksa seseorang sebab telah melalukan pelanggaran dengan menaati aturan atau menaati undang-undang maupun setiap kebijakan yang dibuat oleh pihak atau lembaga yang memiliki wewenang. Selanjutnya sanksi pelanggaran bertujuan untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Dalam sanksi atas pelanggaran memiliki pemetaan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi sosial sebab bersifat ringan. Sanksi atas pelanggaran merupakan bagian dari sanksi pidana sebab merupakan bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran huku dan dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi atas pelanggaran adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Pada kenyataanya sanksi atas pelanggaran memiliki dua hal penting yakni objek berupa setiap pelanggaran yang oleh hukum dilarang, serta subjek atau orang yang melakukan pelanggaran sehingga dikenakan sanksi atas tindakan. 33 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 1. 34