WARTA FISKAL | EDISI #1/2017 1
2 Peluncuran Indonesia Economic Quarterly Foto: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati , membuka acara peluncuran laporan triwulanan, Indonesia Economic Quarterly, Tanggal 17 Januari 2017 di Jakarta waspada antisipatif responsif Diterbitkan oleh: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI. Penangungjawab: Arif Baharudin Dewan Redaksi: Syahrir Ika, Endang Larasati, Makmun, Agunan P. Samosir, Hidayat Amir, Adrianus Dwi Siswanto, Praptono Djunedi, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty Editor: Azharianto Latief Baroto. Rita Helbra Tenrini, Marcellino Putra Eman, Akhmad Yasin, Bagus Rosyid, Cornelius Tjahjaprijadi, Sidiq Suryo Nugroho, Arif Taufiq Nugroho . Desain Grafis: Yazid Bastomi, Amal Maulana Karim Sekretariat: Adya Asmara M, Anggi Pratiwi, Raden Ardi Prasadya, Indha Sendari Putri J, Decky Tantyo D. Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis.Panjang naskah antara 1500-2000 kata di luar tabel dan grafik. Silakan kirim ke : warta@fiskal.depkeu.go.id.
33 Darurat Ketimpangan Bagi sebuah negara, ukuran kemakmuran, ukuran kemiskinan, ukuran kesenjangan ekonomi, harus jelas dan memiliki makna yang dipahami sama secara global. Ukuran-ukuran ini penting karena bisa diukur tingkatannya dan bisa diperbandingkan antara suatu negara atau masyarakat dengan negara atau masyarakat yang lain. Produk Domestik Bruto (PDB) misalnya, diakui dunia sebagai ukuran kemakmuran suatu negara karena merupakan nilai aset bruto yang dimiliki suatu negara. Bila PDB ini dibagi dengan jumlah penduduk, maka bisa diukur rata-rata pendapatan masyararakat (income per capita) suatu negara. Sementara Gini Ratio (GR) diakui dunia sebagai ukuran ketimpangan atau kesenjangan pendapatan (ekonomi) suatu negara. Semakin tinggi gini rasio (mendekati 1,0) menggambarkan ketimpangan pendapatan yang makin tinggi. Begitu juga sebaliknya, gini ratio yang mendekati nol menggambarkan ketimpangan pendapatan yang semakin rendah. Bagi negara, inilah kekamkmuran yang hakiki (GR mendekati nol), banyak orang menikmati keberhasilan pembangunan. Persoalannya, bila ada kesalahan dan membuat kebijakan, bisa jadi suatu negara memiliki PDB tinggi akan tetapi ketimpanganya (GR) juga tinggi. Ini menggambarkan kekayaan negara terkonsentrasi di segelintir orang. PDB tersebut memiliki nilai kemanfaatan yang terbatas di golongan masyarakat tertentu. Banyak masyarakat miskin berada di sekeliling sebagian kecil golongan kaya. Kondisi ini terjadi di sejumlah negera berkembang. Bila suatu Negara memiliki PDB tinggi, dan di sisi lain indeks ketimpangannya (GR) rendah, maka kekayaan tersebut berkualitas, di mana banyak manyarakat yang menikmati kekayaan negara. Kondisi pertama menggambarkan eqaulity, sementara kondisi kedua menggabarkan inequality. Indonesia menginginkan berada di kondisi yang kedua, yaitu masyarakat yang adil dan makmur (pemerataam pendapatan yang besar dan merata) dan makmur (kekayaan yang besar) sebagaimana cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia. negara yang harus ditaklukan karena setelah tujuh dekade kemerdekaan, kesenjangan makin menghawatirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Pandangan Tranri Abeng dalam artikel yang dimuat Harian Kompas, bisa menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan ekonomi. Dengan sedikit hati- hati Tanri Abeng mengatakan bahwa politik ekonomi pasar tanpa keberpihakan (orang miskin) justru melahirkan kesenjangan ekonomi yang makin melebar. Tanri kemudian mengusulkan perlunya restrukturisasi lembaga pelaku ekonomi. Kemakmuran suatu negara sangat bergantung kepada peran efektif yang dilakukan pelaku ekonomi melalui badan-badan usahanya. Pelaku ekonomi yang dapat memobilisasi dan menciptakan nilai tambah dari sumber-sumberdaya ekonomi secara efektif. Peran pemerintah adalah melahirkan regulasi dan pengawasan serta insentif seraya menjaga keseimbangan kemajuan masing-masing pelaku ekonomi, swasta (nasional dan asing), negara (BUMN), dan koperasi (termasuk UMKM). Untuk menperkecil kesenjangan, pemerinharus memperhatikan UMKM, yang dalam skala ekonomi berada di lapis bawah. Bila kelompok ini, atau yang lebih kecil lagi, yaitu ultra mikro, merupakan kelompok pinggiran, maka program Nawacita Presiden Joko Widodo, membangun dari pinggiran, termasuk juga usaha ultra mikro atau dalam bahasa Tanri Abeng disebut BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat), pengusaha yang membutuhan modal kurang dari Rp 10 juta. Mereka berada di pinggir swasta dan BUMN serta koperasi-koperasi skala besar. Munginkah BUMR dapat diposisikan sejajar dengan Swasta, BUMN, dan Koperasi? Bagaimana menciptakan sinergi diantara badan-badan usaha ini? Bagaimana Usaha Besar (Swasta dan BUMN) berperan sebagai off taker bagi produk-produk yang dihasilkan BUMR? Bagaimana pemerintah memiliki lembaga khusus yang bertindak sebagai coordinated fund untuk membiayai usaha BUMR? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas akan melahirkan strategi atau cara untuk mengatasi kian lebarnya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi di Indonesia. Demikian, editorial. Syahrir Ika. Presiden Joko Widodo pernah mengatakan ketimpangan atau kesenjangan merupakan musuh
4 Daftar Isi FOKUS 5 5 Solusi Kesenjangan dan Kemiskinan via Pertumbuhan Inklusif 9 Kebijakan Mengantisipasi dan Memitigasi Risiko Ketimpangan 15 Ketimpangan Antar Daerah dan Penyebabnya 19 Anatomi Ketimpangan Pendapatan WAWANCARA ANALISIS 24 26 24 Arief Anshory Yusuf 26 Menata Subsidi Energi: Problematika Berbagai Negara dan Kawasan 32 Efektifitas Pembebasan PPnBm Dalam Program Low Cost Green Car 42 Peningkatan Keuangan Inklusif Melalui Program Bantuan Sosial Nontunai INSPIRASI FISKALISTA 46 49 46 Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu 49 Peluncuran Indonesia Economic Quarterly, Indonesia Berhasil Menjaga Momentum Pertumbuhan 50 Bangun Sinergi, Tingkatkan Kualitas Kinerja: Respect, Trust and Care 51 Departemen Keuangan Filipina Melaksanakan Studi Banding Reformasi Perpajakan dan Anggaran STATISTIK GLOSARIUM 52 RENUNGAN
5 diolah Solusi Kesenjangan dan Kemiskinan via Pertumbuhan Inklusif || Joko Tri Haryanto *) D alam sebuah kesempatan, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) memaparkan strategi besar mengatasi persoalan kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia via pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif dimaknai sebagai paket kebijakan yang berisi peningkatan produktivitas dan daya saing, didukung institusi birokrasi yang bersih dan efektif serta tata kelola pemerintahan yang melayani. Selanjutnya, pendanaan publik (APBN/APBD) akan berfungsi sebagai motor utama, tentu APBN/ APBD yang kredibel, efektif dan berdaya tahan. APBN 2017 pun sudah disusun selaras dengan filosofi tersebut. Secara umum, APBN 2017 didasarkan kepada prinsip efisiensi serta mengutamakan belanja yang mendasar dan bersifat produktif. Hal ini didasarkan kepada *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6 pertimbangan semakin beratnya tantangan perekonomian di tahun 2017 akibat kondisi ekonomi global yang belum menentu, sekaligus tekanan politik domestik yang meningkat. Untungnya, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah relatif kondusif sehingga mampu menurunkan suhu yang awalnya sempat mencemaskan. Karenanya tak salah jika pemerintah dan DPR menyusun beberapa asumsi makro lebih bersifat realistis. Target pertumbuhan ekonomi misalnya, hanya dipatok 5,1% lebih rendah dibandingkan APBN-P 2016 sebesar 5,2%. Hal yang sama juga terlihat pada penetapan asumsi inflasi, nilai tukar dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Kehati-hatian dalam penyusunan anggaran 2017, tentu berimbas kepada penyesuaian beberapa alokasi belanja negara. Jika di dalam APBN-P 2016, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.082,9 triliun maka di APBN 2017 dipangkas menjadi Rp2.080,5 triliun. Anggaran untuk belanja pemerintah pusat di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) juga mengalami penyesuaian. Focusing anggaran juga tetap pada belanja infrastruktur dan belanja sosial, melalui kebijakan mempertahankan anggaran kesehatan 5% dan pendidikan 20% sekaligus meningkatkan percepatan dan kualitas penyerapan anggaran sembari berinovasi dalam mekanisme pembiayaan non-APBN. Strategi yang sama juga berlaku untuk sisi pendapatan negara. Namun, khusus di 2017 ini, pemerintah menggelar strategi yang sedikit berbeda. Penetapan target pendapatan negara khususnya " Defisit mampu dikendalikan 2,46% PDB, kredibilitas terjaga melalui penyesuaian target penerimaan perpajakan yang realistis dan konsolidasi belanja, realisasi penerimaan dari program Tax Amnesty Rp112 triliun, implementasi kebijakan efisiensi serta realisasi Transfer ke Daerah tetap terjaga dengan baik. penerimaan perpajakan di 2017 didasarkan kepada perhitungan outlook realisasi APBN-P 2016. Dengan demikian, momok melesetnya target perpajakan yang berdampak kepada defisit APBN dalam beberapa periode terakhir dapat dihindari. Di sisi lain, pemerintah terus melanjutkan berbagai program dan kebijakan tax amnesty, peningkatan tax base dan tax complieance, perbaikan regulasi perpajakan, penambahan daftar barang kena cukai (BKC) serta memajukan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi. Dengan mengambil strategi utama memacu pertumbuhan ekonomi, harapannya dapat menimbulkan dampak pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjaga APBN yang kredibel serta realistis, pengalokasian insentif bagi sektor strategis dan dukungan untuk menjaga konsumsi yang berketahanan. Kebijakan jangka pendek menengah yang dilakukan antara lain kebijakan subsidi yang lebih baik serta belanja untuk kesejahteraan sosial. Dari sisi insentif, diupayakan untuk menjaga pertumbuhan konsumsi sekaligus menjaga iklim investasi. Sementara dalam jangka panjang diupayakan terjadinya penghitungan target penerimaan yang realistis demi meningkatkan belanja produktif termasuk infrastruktur serta regulasi mendorong perdagangan domestik yang bernilai tambah tinggi. Tak ketinggalan, realisasi APBN 2016 memberikan modalitas yang diperlukan. Defisit mampu dikendalikan 2,46% PDB, kredibilitas terjaga melalui penyesuaian target penerimaan perpajakan yang realistis dan konsolidasi belanja, realisasi penerimaan dari program Tax Amnesty Rp112 triliun, implementasi kebijakan efisiensi serta realisasi Transfer ke Daerah tetap terjaga dengan baik. Perbaikan Menurut data BPS, dari keseluruhan 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 23 provinsi berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut dan Lampung. Sementara 11 provinsi lainnya justru mengalami kenaikan diantaranya Provinsi NTT, Papua, Kalbar, DKI Jakarta, Sumbar dan Maluku. Apresiasi tentu juga wajib diberikan kepada inisiatif Kepala Daerah sehingga mampu menurunkan kemiskinan di wilayah
7 " dari hasil analisis penulis, di hampir seluruh daerah di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2014, alokasi DAU untuk belanja operasional rutin mencapai 75%" aparatur semata tanpa memberikan efek kreativitas dan pembangunan di daerah. Ada semacam asimetrik informasi yang menyebutkan bahwa DAU wajib dialokasikan untuk pembayaran gaji PNSD sekaligus tabu untuk digunakan sebagai dana pembangunan di daerah. Padahal sejujurnya sumber pembayaran gaji PNSD itu didapat dari APBD, bukan DAU semata. masing-masing. Secara keseluruhan, total penduduk miskin di Indonesia per September 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,7% dari total populasi. Jumlah tersebut turun 0,86% dari 28,01 juta orang atau 10,86% pada posisi Maret 2016, meski belum memenuhi target penurunan angka kemiskinan dalam APBN 2016 sebesar 10%- 10,6%. Tanpa berpuas diri, pemerintah terus melakukan perbaikan mekanisme APBN demi menciptakan tema yang kredibel tersebut. Di level APBN misalnya, pemerintah mulai melakukan beberapa rasionalisasi program subsidi tepat sasaran. Per Januari 2017 dan disusul Maret hingga Mei 2017, pemerintah sudah mulai melakukan pencabutan subsidi listrik bagi sebagian pelanggan 900 VA. Nantinya yang berhak menerima subsidi listrik hanyalah pelanggan 450 VA, setelah diindikasikan adanya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi listrik di kelompok pelanggan 900 VA. Per 14 Januari 2017, pemerintah juga akan meluncurkan program bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) atau yang sekarang bernama beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) non- tunai. Penyaluran bantuan Raskin non-tunai tersebut rencananya akan menyasar sekitar 1,4 juta keluarga kurang mampu. Sama dengan subsidi listrik, masalah ketidaktepatan sasaran penerima juga mendasari keputusan pemerintah untuk mengubah kebijakan menjadi non-tunai. Ditengarai masih banyak penduduk kategori mampu yang justru menikmati alokasi Rastra tersebut, selain persoalan ketidaktepatan lainnya (frekuensi dan jumlah). Selanjutnya, hampir bersamaan dengan rencana penyaluran Rastra non-tunai, pemerintah juga menyiapkan kebijakan subsidi gas 3 kg secara elektronik. Dengan demikian, ke depan masyarakat akan menerima bantuan sosial pemerintah secara paket non-tunai (Rastra, subsidi listrik dan gas 3 kg) dalam sistem dompet elektronik (e-wallet). Harapannya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah akan semakin efisien dan efektif. Tujuan pemerataan juga disasar untuk daerah khsusunya yang dengan alokasi belanja Transfer ke Daerah (TkD) via komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Sudah menjadi rahasia umum bahwa DAU yang awalnya dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah (horisontal imbalances), dalam implementasinya justru hanya terdistribusikan untuk belanja rutin Akibatnya, dari hasil analisis penulis, di hampir seluruh daerah di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2014, alokasi DAU untuk belanja operasional rutin mencapai 75%. Ketika besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah masih berkisar rata-rata 10%-15%, maka sumber pembiayaan infrastruktur dan pembangunan di daerah menjadi terkendala. Padahal agenda penting di daerah juga relatif sangat banyak misalnya pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengembangan industri kecil, gender dan lainnya. Akhirnya, daerah melakukan kebijakan pembangunan secara sporadis. Dan output yang dihasilkan juga menjadi tidak optimal. Sebagai bukti misalnya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah yang hanya bergerak dari 66,53 di tahun 2010 menjadi 69,55 di tahun 2015. Belum lagi persoalan dana mengendap (iddle fund) di daerah yang setiap tahunnya selalu menjadi permasalahan serta penurunan angka kemiskinan yang stagnan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang belum memuaskan.
8 Karenanya pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijakan terkait reformulasi DAU di 2017 ini. Pertama: adanya kewajiban kepada daerah untuk wajib mengalokasikan minimal 25% anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) kepada sektor infrastruktur. Kepada daerah yang nantinya terbukti tidak mengalokasikan DAU minimal 25% kepada pembangunan infrastruktur di daerahnya, pemerintah akan mengenakan sanksi yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jika merujuk kepada alokasi DAU di APBN 2017 sebesar Rp410,8 triliun, maka besaran minimal yang wajib disediakan daerah untuk pembangunan infrastrukturnya minimal Rp125,9 triliun. Jika ditambah dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp173,4 triliun dengan alokasi fisik mencapai Rp58,3 triliun, maka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan dapat dipercepat. Untuk mengurai permasalahan dana mengendap di daerah, pemerintah juga sudah mengeluarkan beleid PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non- Tunai. Ada juga PMK Nomor 125/ PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 yang sepertinya cukup membuat daerah berpikir seribu kali jika ingin mengacuhkan. Pemerintah juga berinisiatif memberikan reward kepada daerah yang berprestasi dalam menciptakan pelayanan publik yang " Untuk mengurai permasalahan dana mengendap di daerah, pemerintah juga sudah mengeluarkan beleid PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non-Tunai. unggul baik dari sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Tak ketinggalan aspek kepatuhan penyelesaian laporan APBD tepat waktu dan status opini BPK yang kredibel melalui mekanisme Dana Insentif Daerah (DID). Dengan demikian harapannya daerah akan berlomba-lomba dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang emakin handal ke depannya tanpa melupakan aspek ketepatan birokrasi dan administrasi yang selama ini selalu menjadi kendala utama. dari bunga dana kas daerah yang mengendap di perbankan karena hanya akan menjadi dana mengendap (iddle fund). Hal ini terbukti ketika posisi nilai simpanan Pemda di sektor perbankan hingga akhir Oktober 2016 tahun lalu, masih mencapai Rp206,85 triliun dengan simpanan pemerintah kabupaten mencapai Rp113,71 triliun, pemerintah provinsi sebesar Rp58,47 triliun dan simpanan pemerintah kota Rp34,67 triliun. Yang terakhir, pemerintah juga berencana untuk mengubah perhitungan alokasi DAU. Sebelumnya dasar perhitungan DAU memperhitungkan jumlah PNSD dan celah fiskal. Celah fiskal sendiri di dapatkan dari hasil selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) yang terdiri dari jumlah penduduk (JP), luas wilayah (LW), IPM, PDRB dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Ke depannya, IKK akan dikeluarkan dari variabel kebutuhan fiskal dan dijadikan faktor pengali dengan harapan dana yang diterima oleh daerah betul-betul riil. Untuk daerah, pemerintah juga mewajibkan Kepala Daerah untuk tidak sekedar mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di akhir November 2016, posisi tersebut memang menurun menjadi Rp198,80 triliun dan ditargetkan untuk di bawah Rp80 triliun di akhir 2016, namun sepertinya masih menyisakan persoalan serius karena senantiasa berulang setiap tahun. Karenanya kinerja daerah seyogyanya tidak sekedar diukur dari total PAD semata, melainkan dihitung dari persentase pajak dan retribusi daerah yang berhasil dikumpulkan. Semakin besar persentase tersebut menandakan munculnya aspek kemandirian daerah dan sebaliknya. Dengan mewujudkan keseluruhan agenda tersebut harapannya Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai visi Indonesia Bangkit 2030!
9 Kebijakan Mengantisipasi dan Memitigasi Risiko Ketimpangan ||Rudi Handoko*) diolah *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
10 D alam sepuluh tahun terakhir ini (2007-2016) ekonomi Indonesia berhasil tumbuh rata- rata sebesar 5,58 persen per tahun. Angka pertumbuhan ini cukup menggembirakan karena berhasil menurunkan angka kemiskinan yaitu dari 16,6 persen pada Maret 2007 menjadi 10,7 persen per September 2016 dan meningkatkan PDB per kapita dari Rp17,5 juta pada tahun 2007 menjadi Rp48 juta pada tahun 2016. Namun demikian perkembangan yang menggembirakan ini ditandai dengan risiko melebarnya jurang antara orang kaya dan orang miskin yang ditunjukkan oleh angka rasio gini dimana pada tahun 2007 berada pada angka 0,36 dan mengalami kenaikan menjadi 0,40 pada tahun 2016. Jika mengambil data runtut waktu dengan periode yang lebih panjang lagi maka jelas terlihat bahwa ketimpangan di Indonesia pernah mencapai tingkat yang lebih tinggi pada tahun 1970an (Gambar 1) yang kemudian cenderung turun pada tahun 1980an dan 1990an. Namun pertumbuhan ekonomi yang pesat ini malah menimbulkan masalah baru yaitu kesenjangan antara miskin dan kaya (rasio Gini) yang selama periode waktu 2000-2014 justru tren-nya meningkat. Kecenderungan ketimpangan yang semakin meningkat ini memang belum bisa dikatakan sebagai "darurat ketimpangan" yaitu seolah-olah kita berada dalam kondisi yang berbahaya seperti bencana atau malapetaka. Namun demikian kita tetap perlu waspada karena ketimpangan yang semakin melebar akan memiliki sejumlah risiko terhadap ekonomi antara lain dapat mengganggu kecepatan dan daya tahan pertumbuhan, menurunkan investasi pada sumber daya manusia dan investasi fisik serta kurangnya dukungan untuk melakukan reformasi struktural (Zhang, 2017). Selain itu, ketimpangan yang semakin melebar juga dapat mengganggu ketidakstabilan sosial dan politik. Hal ini mungkin sekali terjadi jika kita melihat ke sejarah dimana pada beberapa negara Amerika Latin (Argetina, Chile dan Peru) terjadi kekerasan politik (political violence) yang bersamaan dengan tingginya ketimpangan pada tahun 1970an (Perez, 2011). Hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Chua dari Yale Law School dalam bukunya yang berjudul World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred Gambar 1: Rasio Gini Indonesia 1964-2014 Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
11 and Global Instability, bahwa suatu negara yang etnis minoritasnya menguasai ekonomi sedangkan etnis mayoritas pribumi malah miskin maka terdapat potensi terjadinya bencana etnis nasional. Menurut Chua ketimpangan antara etnis minoritas yang kaya dengan etnis mayoritas pribumi yang miskin dapat memunculkan reaksi/serangan balik dalam tiga bentuk yaitu reaksi terhadap pasar dengan sasaran kekayaan etnis minoritas, reaksi terhadap kekuatan demokrasi yang menguntungkan etnis minoritas, dan yang terparah adalah reaksi dalam bentuk kekerasan seperti genosida terhadap etnis minoritas. Tentunya kita sama sekali tidak menginginkan hal tersebut di atas terjadi sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengantisipasi dan memitigasi ketimpangan. Negara Ketimpangan Pendapatan Rasio Palma Koefisien Gini (%) 2010-2015 Kamboja 1.2 30.8 Japan 1.2 32.1 India 1.5 35.2 Viet Nam 1.6 37.6 Thailand 1.7 37.9 Laos 1.7 37.9 Indonesia 1.8 39.5 Tiongkok 2.1 42.2 Argentina 2.1 42.7 Filipina 2.2 43,0 Papua Nugini 2.3 43.9 Malaysia 2.6 46.3 Meksiko 2.9 48.2 Brazil 3.5 51.5 Sumber: Human Development Report 2016 Tabel 1: Ketimpangan Pendapatan Indonesia dan Beberapa Negara Ukuran Ketimpangan Pendapatan Secara umum ada dua ukuran ketimpangan yaitu rasio Gini dan indeks Palma. Rasio Gini merupakan rasio yang diturunkan dari kurva Lorenz dengan nilai antara nol (0) dan satu (1) dimana rasio yang mendekati nol (0) menunjukkan distribusi pendapatan yang sedikit timpang sedangkan rasio yang mendekati satu (1) menunjukkan kondisi distribusi pendapatan yang lebih timpang. Jika melihat perkembangan rasio Gini dalam periode yang cukup panjang 1964-2014 maka rasio Gini Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena kondisi ketimpangan menunjukkan tren yang semakin meningkat walaupun belum seburuk kondisi tahun 1970an (Gambar 1). Kondisi terakhir angka ketimpangan (rasio Gini) Indonesia per September 2016 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebesar 0,394. Angka ini menurun dibandingkan dengan angka Maret 2016 sebesar 0,397 maupun dengan angka September 2015 yang sebesar 0,402. Sementara itu, indeks Palma merupakan rasio 10% populasi terkaya dari pendapatan nasional bruto (Gross National Income) dibagi dengan 40% populasi termiskin. Pada negara dengan ketimpangan yang rendah maka indeks Palma berada pada nilai satu (1) atau di bawahnya, yang berarti bahwa 10% terkaya tidak menerima pendapatan nasional yang lebih besar dibandingkan 40% termiskin. Sedangkan indeks Palma di atas satu (1) menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio/ indeks Palma Indonesia menurut laporan lembaga Infid dan Oxfam (2017) pada tahun 2013 adalah sebesar 2,08. Angka Palma ini terus mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2000 dimana angka Palma hanya sebesar 1,25. Jika kita bandingkan angka rasio Gini dan Palma dengan negara- negara tetangga di Asia serta negara-negara Amerika Latin, kondisi ketimpangan pendapatan Indonesia tidaklah seburuk kondisi di Tiongkok, Filipina dan Malaysia maupun dengan Amerika Latin (Argentina, Brazil dan Meksiko) yang terkenal dengan angka ketimpangan yang tinggi (Tabel 1). Namun demikian kondisi ini tetap perlu diwaspadai mengingat risiko- risiko terkait ketimpangan yang tidak dapat dianggap remeh.. Kebijakan Mengantisipasi dan Memitigasi Ketimpangan Para pengambil kebijakan ekonomi sudah saatnya memikirkan kebijakan bagaimana mengantisipasi
12 dan memitigasi ketimpangan baik dalam bentuk kebijakan yang memastikan kemakmuran bersama maupun kebijakan yang mengarah ke redistribusi kekayaan. Dua jenis kebijakan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan keuangan inklusif. Kebijakan Fiskal Ada beberapa kebijakan fiskal yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan yaitu kebijakan untuk meningkatkan produktivitas nasional, kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan jaring pengaman dan redistribusi (Zhang, 2017). Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas nasional dapat dalam bentuk kebijakan untuk meningkat investasi di infrastruktur, meningkatkan penanaman modal asing, memperbaiki iklim bisnis. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan kemiskinan. Indonesia telah melaksanakan kebijakan ini melalui reformasi struktural melalui paket- paket kebijakan yang dikeluarkan hingga mencapai 14 paket kebijakaan hingga tulisan ini dibuat. Kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas serta akses ke pendidikan dan kesehatan terutama untuk mereka yang miskin. Selain meningkatkan belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan yang ditunjukkan oleh belanja pendidikan dan kesehatan yang masing-masing tidak boleh lebih rendah dari 20% dan 5% dari APBN, Pemerintah juga meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Pintar dan Kartu Sehat. Kebijakan jaring pengaman bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam hal terjadi krisis ekonomi dan krisis keuangan kepada mereka yang paling terkena dampaknya yaitu mereka yang berpenghasilan rendah dan orang miskin. Bentuknya adalah dengan meningkatkan keahlian dan memberikan pelatihan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis. Kebijakan redistribusi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan cara mendistribusikan pendapatan dari orang kaya ke orang miskin. Contohnya adalah kebijakan menghapus subsidi BBM karena subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dan untuk mengurangi dampaknya terhadap orang miskin pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan (well- targeted). Kebijakan lainnya adalah menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih progresif, memperluas basis pajak untuk wajib pajak orang pribadi, mengurangi celah (loopholes) pada sistem perpajakan yang menguntungkan orang kaya, meningkatkan ketaatan pajak serta memberantas penggelapan pajak (tax evasion). Kebijakan Keuangan Inklusif Kebijakan keuangan inklusif bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas atas jasa-jasa keuangan terutama kepada rumah tangga miskin sehingga dapat memperbaiki mata pencaharian mereka dan dapat mengentaskan kemiskinan. Akses yang lebih luas ini bisa dalam bentuk kemudahan akses atas jasa-jasa perbankan seperti kemudahan memperoleh kredit, pemanfaatan kartu ATM atau mobile banking. Menurut data World Bank tahun 2014 jumlah populasi Indonesia di atas umur 15 tahun yang memiliki rekening di bank baru mencapai 36%, sedangkan negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik serta berpendapatan menengah rendah (lower middle income) sudah mencapai masing- masing 69% dan 42%. Menghadapi keuangan inklusif yang masih rendah, pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang meliputi enam pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/ peraturan pendukung, intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen. SNKI ini diharapkan dapat mewujudkan sasaran Indeks keuangan inklusif pada tahun 2019 sebesar 75% sehingga semua bantuan pemerintah kepada golongan masyarkat berpendapatan rendah tidak lagi dilakukan secara tunai tetapi melalui sistem perbankan/ keuangan. Pelajaran Berharga yang dapat Dipetik (Lesson Learned) dari Negara Lain Berikut ini adalah kebijakan fiskal dan keuangan inklusif yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara dalam rangka menurunkan ketimpangan. Beberapa negara yang dapat dijadikan pelajaran adalah tiga negara di ASEAN yaitu
13 Malaysia, Thailand dan Filipina serta tiga negara di Amerika Latin yaitu Brazil, Argentina dan Meksiko. Pada tahun 1960an Malaysia adalah negara dengan ketimpangan yang cukup tinggi dengan Gini rasio di atas 0,50. Hal ini mendorong pemerintah Malaysia meluncurkan program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ekonomi dan pendidikan tanpa melihat etnisitas (Bumiputera, Chinese & Indian). Program- program tersebut antara lain adalah program yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah seperti program Tekun dan Mara yang merupakan bantuan kredit mikro bagi masyarakat yang berada di 40% bawah, program BR1M (Bantuan Rakyat 1 Malaysia) yaitu bantuan tunai langsung kepada rumah tangga dengan penghasilan di bawah RM3000, program eKasih yaitu program bank data kemiskinan nasional untuk menyediakan bantuan tunai kepada masyarakat yang berada dekat dengan garis kemiskinan. Selain itu pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan upah minimum untuk sektor swasta dan memberikan kredit pajak kepada 40% masyarakat menengah dan menyesuaikan lapisan tarif wajib pajak pribadi walaupun dampaknya adalah penurunan penerimaan pajak. Kemudian pemerintah Malaysia juga memperbaiki penyerahan jasa- jasa publik, jaring pengaman sosial, penghapusan subsidi BBM karena subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, memperbaiki kualitas dan akses pendidikan. Hasilnya, menurut statistik resmi pemerintah Malaysia, adalah perbaikan distribusi pendapatan rumah tangga di Malaysia yang ditunjukkan oleh penurunan angka Gini sebesar 0,3 yaitu dari 0,43 pada tahun 2012 menjadi 0,40 pada tahun 2014. Angka Gini Thailand pada tahun 2007 relatif tinggi yaitu sebesar 0,42. Untuk menurunkan angka Gini ini, Thailand meluncurkan skema jaminan kesehatan universal untuk membantu masyarakat miskin, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak pengurangan subsidi BBM, mengubah skema jaminan padi menjadi transfer tunai langsung khusus untuk petani skala kecil, memperbaiki akses ke jasa sosial, menjamin distribusi yang adil atas manfaat pembangunan serta sistem kesejahteraan nasional untuk semua masyarakat. Kebijakan di atas bersama dengan kebijakan keuangan inklusif mampu menurunkan angka Gini ke posisi 0,39 pada tahun 2013. Untuk menurunkan angka Gini dari 0,46 (2012) menjadi 0,44 (2015), pemerintah Filipina meluncurkan program yang menyediakan sumber daya bagi desa miskin agar mereka melakukan investasi pada infrastruktur publik. Mereka juga memberikan transfer tunai khusus untuk kesehatan dan pendidikan. Kemudian, menerapkan belanja yang pro-poor untuk memitigasi dampak krisis pangan dan kenaikan harga BBM pasca penghapusan subsidi serta memperbaiki akses sosial dasar dan membangun jaringan pengaman sosial. inklusif, Malaysia dan Thailand memiliki tingkat keuangan inklusif yang cukup tinggi yang ditunjukkan oleh jumlah populasi dengan umur di atas 15 tahun yang memiliki rekening di bank masing-masing mencapai 81% dan 78%, sedangkan Filipina baru mencapai 31%, sedikit lebih rendah dibandingkan Indonesia. Malaysia melaksanakan kebijakan keuangan inklusifnya antara lain melalui pengembangan keuangan mikro dan edukasi keuangan. Adapaun Thailand menerapkan kebijakan keuangan inklusif melalui penyaluran dana desa dengan tujuan untuk mendorong tabungan dan penyaluran kredit, serta meluncurkan program asuransi pertanian. Sementara itu, Filipina memulainya melalu lembaga keuangan mikro, kewajiban mengalokasikan 8 persen portofolio kredit perbankan untuk usaha mikro dan kecil, serta asuransi mikro. Brazil adalah negara di Amerika Latin dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia. Bahkan pada tahun 1970an s.d. 1990an angka Gini berada pada kisaran 0,50 - 0,65. Ada beberapa kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah Brazil untuk menurunkan ketimpangan yaitu dengan mengurangi ketimpangan di pendidikan dengan cara mempercepat perluasan pendidikan dasar sehingga dapat mengurangi perbedaan antara upah tenaga kerja terampil dengan upah tenaga kerja tidak terampil yang pada gilirannya ketimpangan pendapatan tenaga kerja turun. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di luar tenaga kerja, Pemerintah Brazil meluncurkan Terkait dengan kebijakan keuangan
14 progam Bolsa Familia yang merupakan program transfer tunai dengan sasaran rumah tangga miskin. Bolsa Familia juga bertujuan untuk mendorong anak-anak dari masyarakat miskin untuk pergi ke sekolah dasar bukannya malah pergi untuk bekerja. Dampaknya adalah pada periode 1998-2009 Brazil dapat menurunkan angka Gini dari 0,59 menjadi 0,54. Sama halnya dengn Brazil, Meksiko dan Argentina adalah dua negara di Amerika Latin yang cukup berhasil menurunkan angka Gini. Melalui kebijakan fiskal berupa belanja untuk pendidikan, kesehatan dan nutrisi yang dilakukan secara progresif serta pada tahun 1997 meluncurkan program transfer tunai bersyarat yang diberi nama Progresa (Oportunidades) yang bertujuan untuk memberikan subsidi untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan meningkatkan link-match antara sekolah dan dunia kerja, Meksiko berhasil menurunan angka Gini dari 0,55 ke 0,48 selama periode 1996-2010. Angka Gini Argentina turun dari 0,53 pada tahun 2002 menjadi 0,44 pada tahun 2010 setelah melaksanakan belanja sosial yang progresif sejak tahun 2002 berupa program transfer tunia untuk kepala rumah tangga yang menganggur (Jefes y Jefas de Hogar Desocupados). Dari sisi keuangan inklusif, Brazil adalah negara dengan keuangan inklusif yang cukup tinggi dibandingkan dengan Argentina dan Meksiko. Menurut data World Bank tahun 2014 jumlah populasi Brazil di atas umur 15 tahun yang memiliki rekening di bank telah mencapai 68%, sedangkan Argentina dan Meksiko masing- masing baru mencapai 50% dan 39%. Program-program sosial dan inisiatif keuangan inklusif sudah merupakan kebijakan yang terintegrasi dengan baik. Misalnya program pengentasan kemiskinan (Bolsa Familia) dan program pembiayaan sosial (kredit mikro) sudah dapat mencapai masyarakat yang berlokasi cukup jauh melalui saluran distribusi lembaga keuangan yang sudah cukup baik. Penutup Membaca dan membandingkan angka-angka indikator ketimpangan memerlukan analisis yang lebih mendalam agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi ketimpangan sebuah negara. Kebijakan yang cukup ampuh yang dapat diambil oleh sebuah negara untuk mengantisipasi dan memitigasi ketimpangan adalah melalui kebijakan fiskal dan keuangan inklusif seperti yang telah dibuktikan di beberapa negara termasuk Indonesia. Namun demikian kebijakan ekonomi makro untuk menjaga kestabilan ekonomi keseluruhan tetap diperlukan karena jika terjadi krisis maka yang paling menderita adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Daftar Pustaka Chua, A (2004), World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, New York: Anchor Books. Tersedia di Internet: slomansonb/1.1_WorldFire.pdf. America during the Cold War, Master Dissertation, Barcelona Institute of International Studies. Tersedia di Internet: during-the-cold-war_37939.pdf Infid dan Oxfam (2017), Menuju Indonesia yang Lebih Setara: Laporan Ketimpangan Indonesia, Oxfam Briefing Paper, Februari, Oxford: Oxfam GB Jain-Chandra, S., Kinda, T., Kochhar, K., Piao, S., dan Schauer, J. (2016), Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia, IMF Working Paper, WP/16/48, Washington DC: IMF World Bank (2014), Financial Inclusion Data / Global Findex, Washingtn DC: World Bank. World Bank (2016), Indonesia's Rising Divide, Jakarta: World Bank. Zhang, Tao (2017), Toward Inclusive Growth, Finance & Development, March, Washington, DC: IMF Lustig N, Lopez-Calva LF, Ortiz-Juarez E (2013) Declining inequality in Latin America in the 2000s: the cases of Argentina, Brazil, and Mexico. World Development 44(C):129-141. Perez, C. G. (2011), Political Violence and Inequality in Latin
15 diolah Ketimpangan Antar Daerah dan Penyebabnya || Praptono Djunedi *) O xfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) dalam sebuah laporan yang berjudul "Menuju Indonesia yang Lebih Setara" menyebutkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi ke-6 terburuk di dunia. Padahal, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap cukup stabil dan proporsi masyarakat yang miskin ekstrim telah berkurang menjadi sekitar 8 persen. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata. Harta empat orang terkaya di Indonesia ternyata setara dengan kekayaan seratus juta masyarakat termiskin. Dampaknya, kondisi ketimpangan tersebut dapat memperlambat pengentasan kemiskinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan proses kohesi sosial. Itulah gambaran ketimpangan yang terjadi di Indonesia, dilihat dari perspektif ketimpangan pendapatan. *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
16 Perspektif lainnya terhadap ketimpangan adalah ketimpangan ekonomi antar daerah. Hal ini bisa dilihat dari kondisi wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur. Atau, kondisi ekonomi di wilayah Jawa dan luar Jawa. Atau, bisa dengan perspektif ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang menjadi penyebab munculnya ketimpangan antar daerah tersebut dan bagaimana solusi untuk mengurangi ketimpangan antar daerah tersebut. Tulisan ini hanya membahas ketimpangan yang terjadi pada antar daerah. Penyebab Secara umum, terdapat lima faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Pertama, keberadaan sumber daya alam yang kuantitas dan kualitasnya berbeda antar daerah. Kedua, tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kurang lancarnya pasokan logistik dan jasa. Keempat, perbedaan atas kondisi demografis. Kelima, alokasi investasi yang masuk ke suatu daerah. Sebagai ilustrasi, penyebaran sumber air relatif tidak merata di beberapa wilayah di Indonesia. Bila di Kalimantan (seperti sungai Kapuas, panjang 1.178 km di Kalimantan barat; sungai Mahakam (920 km) di Kalimantan timur) dan Papua terdapat sungai-sungai yang lebih lebar dan panjang dengan jumlah masyarakat pengguna air yang lebih sedikit, sebaliknya justru terjadi di pulau Jawa. Ketersediaan air di Jawa hanya sekitar 25 miliar meter kubik sedangkan kebutuhan air mencapai sekitar 38 miliar meter kubik. Dapat dikatakan bahwa ada wilayah yang potensi airnya belum digunakan secara optimal, tetapi di sisi lain ada wilayah yang justru kekurangan air. Ilustrasi lainnya adalah keberadaan kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perkayuan, minyak dan gas, batubara, nikel, tembaga, bauksit, dan perikanan merupakan variasi sumber daya alam unggulan yang bertebaran di berbagai wilayah Indonesia meskipun dengan derajat distribusi yang berbeda. Dengan mempertimbangkan ketimpangan sumber daya antar daerah tersebut, buku Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 membagi pembangunan wilayah Indonesia menjadi beberapa koridor wilayah agar supaya pembangunan di setiap koridor dapat lebih terfokus. Untuk koridor Sumatera, misalnya, difokuskan menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Kalimantan diharapkan dapat menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Koridor Jawa diharapkan menjadi pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Bali-Nusa Tenggara diarahkan menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Sulawesi ditargetkan menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. Sedangkan koridor Papua-Maluku ditargetkan menjadi pusat pengolahan pangan, perikanan, energi dan Grafik-1. Perkembangan Investasi Jawa dan Luar Jawa Sumber: BKPM, 2017
17 Grafik-2. Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan, 2011 s.d. 2016 Sumber: BPS (Bisnis Indonesia, 20 Agustus 2016) pertambangan nasional. Ternyata, tingginya kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di Jawa masih menjadi daya tarik yang tinggi bagi penduduk luar Jawa untuk mendapatkan pekerjaan atau semua hal yang diinginkan. Sebab, hampir semua yang menggunakan kata "pusat" adanya di Jawa. Jawa dilihat sebagai wilayah yang berperan menjadi pusat pendidikan dan kesehatan, pusat kawasan industri, pusat perdagangan dan distribusi, serta pusat segala aktivitas kegiatan ekonomi. Dan yang terpenting adalah Jawa tampak sebagai pusat berputarnya uang transaksi ekonomi secara nasional. Dengan kondisi di atas, dukungan pasokan logistik dan berbagai jasa yang terkait tersedia lengkap. Bisnis turunan dari adanya aktivitas ekonomi utama akan berkembang dengan subur. Misalnya, adanya pendirian kampus pendidikan akan mendorong tumbuhnya bisnis alat tulis kantor (ATK), bisnis fotocopi dan percetakan, warung internet, sewa rumah / apartemen / kamar, klinik kesehatan dan kebugaran, klinik kecantikan, bisnis garmen, warung makan dan cafe, bisnis karaoke dan hiburan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kurang maraknya aktivitas ekonomi di suatu daerah hanya akan menjadi disinsentif bagi penyediaan logistik dan jasa untuk memulai bisnis di daerah ini. Selain itu, infrastruktur transportasi dengan berbagai moda transportasi tersedia dengan sangat memadai, koneksi jaringan internet sangat bagus, dan energi listrik tersedia dengan tingkat keandalan tinggi. Terkait dengan hal itu, terdapat adagium yang menyatakan uang tidak mengenal nasionalisme atau sukuisme. Uang hanya mengalir ke daerah yang secara hitungan ekonomi akan menjanjikan keuntungan layak bagi pemiliknya. Penulis mencatat, setidaknya dalam enam tahun terakhir, investor asing dan domestik masih menempatkan wilayah Jawa sebagai wilayah yang paling diminati untuk berinvestasi. Berdasarkan data realisasi investasi Januari s.d. Desember tahun 2016 dari BKPM, alokasi dana investasi di wilayah Jawa mencapai Rp328,7 triliun atau 53,6 % dari total dana investasi secara nasional. Walaupun luas wilayah Jawa hanya sekitar sepertiga dari luas wilayah Sumatera, tetapi alokasi dana investasinya melebihi jumlah dana investasi yang dialokasikan untuk seluruh wilayah lainnya di Indonesia. Yang menarik adalah pertumbuhan investasi di luar Jawa year-on- year relatif lebih tinggi daripada pertumbuhan investasi di Jawa (Grafik 1). Apabila tingkat pertumbuhan ini konsisten di masa mendatang, diharapkan ketimpangan antar daerah makin terkoreksi. Sedangkan Grafik 2 menggambarkan tingkat ketimpangan perdesaan lebih stabil dan relatif lebih rendah daripada ketimpangan di perkotaan. Yang menarik dari grafik tersebut, dalam beberapa triwulan terakhir gini ratio di perkotaan semakin rendah. Maknanya, tingkat ketimpangan di perkotaan menjadi semakin mengecil. Yusuf (2017) mencoba menggambarkan ketimpangan antar daerah dengan memilah *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
18 Grafik-3. Gini Coefficient di Jawa dan Luar Jawa Sumber: Yusuf, 2017 gini coefficient di perdesaan, perkotaan, serta perdesaan dan perkotaan berdasarkan lokasi (Jawa dan luar Jawa). Hasilnya, tingkat ketimpangan di perkotaan lebih tinggi daripada ketimpangan di perdesaan, baik keduanya di pulau Jawa maupun di pulau luar Jawa. Kedua, ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan dalam dua tahun terakhir (2011-2013) tampak semakin melebar. Penutup Fenomena ketimpangan ekonomi antar daerah sebagaimana gambaran di atas telah memberikan pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidaklah cukup bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi dapat saja berdampak pada penurunan kemiskinan, tetapi belum tentu dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Pemerintah melalui instrumen fiskal bisa terus berperan untuk mengatasi masalah ketimpangan ini. Alokasi dana desa yang semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir ini seharusnya bisa digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, akan terjadi penyerapan tenaga kerja dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Masyarakat desa tidak perlu mencari pekerjaan di kota atau daerah lainnya. Dalam jangka panjang, kebijakan alokasi dana desa yang pelaksanaannya dimonitor dengan baik dan adanya pendampingan yang profesional dapat berkontribusi mengatasi ketimpangan antar daerah, khususnya perdesaan dan perkotaan.
19 Anatomi Ketimpangan Pendapatan || Hidayat Amir *) diolah T opik ketimpangan pendapatan menjadi sorotan beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dipicu oleh meningkatnya angka Gini Index melampaui 0,4 semenjak Maret 2012. Angka Gini Index dianggap ukuran paling mudah untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antara Si Kaya dan Si Miskin dalam suatu wilayah tertentu. Semakin tinggi mendekati angka satu suatu Gini Index maka menunjukkan kondisi ketimpangan yang semakin buruk, sementara mendekati angka nol maka menunjukkan pemerataan yang semakin baik. Sebagian berpendapat bahwa angka 0,4 merupakan batas psikologis karena angka lebih besar dari 0.4 mengindikasikan ketimpangan tinggi. selama ini dipahami sebagai fenomena "Inverted U-Curve" yang dikenalkan oleh Simon Kuznet (1995). Namun sebagian berpendapat bahwa fenomena meningkatnya Gini Index di Indonesia bukan merupakan fenomena yang normal. Arief Anshory Yusuf, Direktur Eksekutif Center for Sustainable Development Goal Studies (SDGs Centre) Universitas Padjadjaran, ialah salah seorang yang berpendapat bahwa meningkatnya angka Gini Index di Indonesia sebagai fenomena yang tidak normal. Dia berargumen bahwa selama periode tahun 2000-an, Indonesia mengalami perubahan angka Gini Index positif yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (lihat Gambar-1). Sebagian berpendapat bahwa fenomena meningkatnya angka Gini Index ialah suatu yang normal yang membersamai pertumbuhan ekonomi terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Ini yang Untuk menambah argumentasinya, Arief menambahkan bahwa dari hasil kajian UNCTAD menyebutkan bahwa dalam periode yang sama dari 107 negara berkembang yang dikaji hanya terdapat 41% *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
20 negara yang mengalami kenaikan level ketimpangan, sementara 49% sisanya justru mengalami penurunan level ketimpangan atau tetap. Karena kondisi tidak normal maka berarti peningkatan level ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih disebabkan oleh faktor-faktor spesifik yang bukan semata proses alamiah yang mengikuti atau terkait dengan pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya level ketimpangan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena sangat mungkin hal ini sebagai akibat atas sesuatu yang kompleks. Identifikasi terhadap penyebab potensial meningkatnya level ketimpangan Indonesia pada dasawarsa 2000-an didapati beberapa faktor. Salah satunya ialah terjadinya commodity boom pada 2009-2011. Indeks harga komoditas, seperti: Karet, Tembaga, Batubara, Minyak Sawit, dan lain-lain mengalami lonjakan dua kali lipat atau lebih. Dapat diduga jika lonjakan harga komoditas manfaatnya lebih dirasakan oleh kalangan Si Kaya mengingat faktor kepemilikan di sektor ini yang lebih didominasi oleh Si Kaya dan sektor ini juga biasanya lebih capital intensive. Gambar-2 memberikan indikasi yang mengkonfirmasi dugaan ini. Dalam perspektif kebijakan fiskal, terdapat pula faktor kebijakan yang mempengaruhi peningkatan level ketimpangan ini, diantaranya ialah subsidi BBM yang relatif besar selama periode ini. Telah banyak kajian sebelumnya yang telah membuktikan bahwa subsidi BBM memiliki sifat regresif atau lebih banyak dinikmati justru oleh rumah tangga Si Kaya. Sementara itu, sistem perpajakan yang ada baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung juga tidak progresif atau setidaknya kurang nyata progresivitasnya. Penerapan tarif progresif tinggal hanya untuk Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan itupun struktur tarifnya kurang progresif jika dibandingkan dengan yang diterapkan di banyak negara lain di dunia. Selain faktor penyebab tersebut di atas, masih ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi bagi peningkatan ketimpangan, diantaranya adalah: (1) perubahan struktur ekonomi yang unfavorable bagi Si Miskin mengingat sektor jasa didominasi jasa keuangan yang lebih favorable bagi Si Kaya; (2) kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras, yang menekan kemampuan daya beli Si Miskin; dan (3) adanya aktivitas rent seeking atau bahkan korupsi yang berpotensi menghambat benefit pembangunan bagi Si Miskin. Identifikasi faktor penyebab ketimpangan merupakan hal penting dalam konteks mencari solusi untuk mengatasinya. Dapat dipahami bahwa tidak semua faktor penyebab meningkatnya angka ketimpangan merupakan faktor yang dapat dikendalikan. Harga komoditas, misalnya, ialah faktor yang hampir pasti tidak bisa dikontrol. Sehingga fokus pencarian solusi lebih kepada faktor-faktor yang dapat dikendalikan, misalnya: kebijakan subsidi BBM dan Gambar-1: Perubahan (%) Gini Index 2001-2003 ke 2009- 2011 (Rerata 3 Tahun) Sumber: Presentasi Arief A. Yusuf (2017)
21 Gambar-2: Perubahan Belanja per Percentile: Commodity Boom vs Sesudahnya Sumber: Presentasi Arief A. Yusuf (2017) Gambar-3: Gini Index: Angka Historis dan Target (RPJMN) Sumber: Presentasi Arief A. Yusuf (2017) kebijakan pembangunan lainnya yang lebih berpihak kepada Si Miskin. Gambar-3 menunjukkan bahwa sejak kuartal ketiga tahun 2014 angka Gini Index mengalami tren penurunan. Apakah ini berarti sebagai dampak penghapusan subsidi BBM? Secara logika tentu dapat dikatakan demikian. Namun mengingat bahwa dalam periode tersebut juga terjadi penurunan harga-harga komoditas yang juga faktor penyumbang angka ketimpangan maka sangat mungkin penurunan angka Gini Index juga disebabkan oleh beraneka faktor. Analisis lebih lanjut terhadap pola perubahan proporsi kue ekonomi menurut kelompok pendapatan (Gambar-4) menunjukkan bahwa penurunan angka Gini Index merupakan fenomena penurunan kue ekonomi kelompok pendapatan tinggi dan peningkatan kue ekonomi kelompok pendapatan menengah. Sementara proporsi kue ekonomi kelompok pendapatan rendah (40% terbawah) relatif stagnan. Melihat data-data ini, sulit rasanya bahwa penurunan angka ketimpangan merupakan hasil dari kebijakan penghapusan subsidi BBM semata. Memang betul bahwa angka ketimpangan telah mengalami penurunan, tapi nilai penurunannya masih sangat marjinal dan belum meyakinkan. Target RPJMN pada tahun 2019, angka Gini Index tinggal tersisa menjadi 0,36. Namun perlu diingat, masalah ketimpangan bukanlah persoalan angka-angka tetapi merupakan fenomena riil yang ada di dalam masyarakat. Memang mengamatinya sesulit mengamati pertumbuhan ilalang di kebun kita. Tak pernah terlihat kapan tumbuhnya, tiba-tiba sudah menutupi tanaman bunga yang kita tanam. Hasil kajian Wilkinson & Pickett yang diterbitkan oleh Penguin Book pada 2009 dalam buku "Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone" perlu menjadi perhatian dan peringatan bahwa ketimpangan secara empirik memiliki korelasi yang kuat dengan berbagai indikator sosial, seperti: tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, kematian bayi, tingkat mobilitas, tingkat kasus pembunuhan, tingkat kriminalitas, obesitas, penyakit mental (termasuk kecanduan), kepercayaan publik, dan bahkan
22 Gambar-4: Perubahan Proporsi Kue Ekonomi (%) dan Gini Index Sumber: Presentasi Arief A. Yusuf (2017) Gambar-5: Ketimpangan Desa-Kota: Jawa vs Non-Jawa mobilitas sosial. Mengingat berbagai hal tersebut di atas maka mendesak untuk dilakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Langkah- langkah atau kebijakan untuk mengurangi angka ketimpangan akan berjalan efektif jika dilandasi oleh pemahaman yang sangat baik terhadap anatomi ketimpangan yang ada. Jangan sampai kita berargumen bahwa misalnya alokasi Dana Desa yang relatif besar akan berdampak kepada penurunan angka ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak sejalan dengan fakta yang ada bahwa ketimpangan pendapatan lebih merupakan fenomena perkotaan (Gambar-5). Boleh jadi sebetulnya angka ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih tinggi dari yang dilaporkan dalam statistik. Ini mengingat penghitungan statistik ketimpangan Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran (expenditure). Ini semua menjadi motivasi yang kuat untuk membuat kebijakan yang menunjukkan persistensi keberpihakan kepada Si Miskin dan tidak hanya mengejar pertumbuhan. Sumber: Presentasi Arief A. Yusuf (2017)
23 Ketimpangan Pendapatan Dr. Arief Anshory Yusuf Direktur Eksekutif Center for Sustainable Development Goal Studies (SDGs Centre) Universitas Padjadjaran Dalam beberapa kesempatan sebetulnya telah membawa diskusi kepada topik ketimpangan pendapatan dengan Dr. Arief Anshory Yusuf ini. Salah satunya ialah pada saat kunjungan Tim Peneliti PKAPBN di penghujung tahun 2016 yang lalu. Kang Arief ini memang dikenal sebagai peneliti yang menekuni isu-isu ketimpangan pendapatan selain juga dikenal sebagai salah satu Master of CGE Modeling di Indonesia. Diskusi dengan doktor ekonomi alumni Australia National University (ANU) ini di penghujung 2016 berbuah menjadi diskusi yang lebih formal di BKF. Diskusi digelar dalam forum Knowledge Sharing Program (KSP) pada 23 Februari 2017 dengan mengangkat topik "Inequality and Fiscal Policy". Presentasinya sangat menarik dan membahas fenomena ketimpangan Indonesia secara lugas dan mendalam. Dalam suasana obrolan hangat tersebut, wawancara ini dilakukan.
24 Isu mengenai ketimpangan pendapatan akhir-akhir ini menjadi topik hangat. Bagaimana Pak Arief menanggapi hal ini? Saya mengistilahkan, mengamati ketimpangan itu seperti kita mengamati tumbuhnya ilalang - kita tidak mampu melihat perubahannya dari hari ke hari. Tetapi begitu kita abaikan, tiba-tiba kita terkejut bahwa ilalang telah tumbuh tinggi dan mengganggu kebun kita. Jadi memang ketimpangan ini bukan fenomena jangka pendek. Jadi kalau tiba-tiba kita terkejut dengan angka ketimpangan yang tinggi, sebetulnya ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor penyebab. Yang boleh jadi berbagai penyebab itu banyak yang tidak kita sadari. Apakah memang isu ketimpangan ini menjadi isu yang krusial dalam pembangunan Indonesia? " Oh iya ... Ketimpangan itu masalah serius. Bukan hanya kemiskinan dan pengangguran. Biasanya pemerintah hanya fokus ke isu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Tapi begini. Menurut saya masalah utamanya ialah ketimpangan kesempatan (inequality on opportunity). Ini yang lebih krusial. Ilustrasinya begini. Jika ada dua anak lulusan SMA dan sedang mendaftar untuk kuliah di Fakultas Kedokteran UI atau fakultas bergengsi lainnya. Yang satu ialah anak seorang pegawai BKF dan yang satunya lagi anak seorang buruh tani di kampung saya. Terus saya ngajak Anda untuk bertaruh, kira-kira Anda mau jagokan yang mana? Yang anak pegawai BKF atau yang anak buruh tani? Indonesia memiliki situasi ideal dimana kita kesulitan menentukan pilihan ketika bertaruh seperti ini. Apakah kondisi ideal seperti itu mungkin kita capai? Oke lah, mungkin ini terlalu utopis. Tapi kan pemerintah bisa mengupayakan dengan berbagai kebijakannya bahwa setiap anak yang terlahir di Bumi Pertiwi ini, atau mulai dari janin - mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas publik: kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Oh iya ... Ketimpangan itu masalah serius. Bukan hanya kemiskinan dan pengangguran. Biasanya pemerintah hanya fokus ke isu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Padahal menurut Bourguignon antara pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan itu saling terkait yang dikenal dengan istilah growth-poverty- inequality triangle. Tadi kan sudah saya buktikan dengan hitungan sederhana menggunakan file excel. Ketimpangan itu berhubungan dengan berbagai penyakit sosial di masyarakat. Saya kira buku Spirit Level dari Wilkinson & Pickett bisa jadi referensi yang sangat baik tentang hal ini. Saya yakin saat ini Anda masih menjagokan yang anak pegawai BKF. Iya kan? Karena sebetulnya ketimpangan kesempatan antara kedua anak ini telah dimulai sejak mereka di dalam kandungan. Anak pegawai BKF telah mendapatkan kesempatan menikmati gizi yang baik sejak dalam kandungan, sekolah yang lebih baik sejak dari taman kanak-kanak, fasilitas kesehatan yang lebih baik, akses sanitasi yang lebih baik, imunisasi, dan seterusnya. Akumulasi inilah yang menjadikan Anda begitu meyakini bahwa seorang anak pegawai BKF memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk diterima di universitas bergengsi. Fenomenanya kini ialah angka Gini Index Indonesia mengalami kenaikan dan kita seakan terkaget dengan fenomena ini. Walau pun dalam beberapa tahun terakhir ada tendensi penurunan. Faktor apa yang mempengaruhi perubahan angka Gini Index ini? Kalau kita mau identifikasi faktor-faktor yang bisa menjadi kandidat penyebab meningkatnya angka koefisien Gini kita akan menemukan beberapa hal. Saya kira kenaikan harga komoditas seperti batubara, CPO, karet, dan lain- lain di pasar internasional selama kurun 2009 - 2011. Kenaikan harga komoditas tersebut di pasar internasional ini lah yang menjadi berkah pertumbuhan ekonomi Nah saya memimpikan, suatu saat
25 Indonesia dalam periode tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah juga berpotensi memberi andil terjadinya peningkatan ketimpangan. Misalnya subsidi BBM. Kita kan paham persis bahwa subsidi ini lebih dinikmati oleh masyarakat mampu. Sifatnya regresif, makin tinggi konsumsi BBM-nya atau makin kaya maka subsidi yang diterimanya makin besar. Atau sebaliknya. " Ingat bahwa fenomena ketimpangan pendapatan itu fenomena perkotaan. Ketimpangan terjadi sangat dahsyat justru di perkotaan. Saya khawatir justru fenomena permasalahan kaum miskin kota yang semakin berat tidak mendapatkan perhatian kebijakan yang cukup Kenaikan harga barang pokok, salah satunya ialah beras juga berpotensi menjadi kandidat penyebab meningkatnya ketimpangan. Ada studi yang menyatakan bahwa beras di Indonesia termasuk yang relatif paling mahal jika dibandingkan dengan negara- negara konsumen beras lainnya. Ada beberapa kandidat faktor penyebab lainnya, misalnya perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan sektor jasa keuangan yang pesat - dan ini kan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya. Kalau demikian, apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi angka ketimpangan? Boleh jadi. Tapi kita juga harus lebih hati-hati karena penurunan terakhir masih terlalu kecil. Jangan- jangan masih dalam standar deviasi statistik. Boleh jadi juga karena harga komoditas juga sedang mengalami penurunan. Namun demikian, saya harus menyampaikan apresiasi bahwa kebijakan subsidi BBM dapat diakhiri, walau masih ada sedikit untuk Solar. Terkait dengan kebijakan fiskal saya yakin teman-teman di BKF sudah sangat mumpuni untuk memformulasi kebijakan terbaiknya, termasuk dalam konteks melakukan koreksi atas meningkatnya ketimpangan. infrastruktur itu bagus tapi dampaknya indirect terhadap ketimpangan. Harusnya tetap ada alokasi dana yang cukup yang digunakan untuk program-program yang dampaknya langsung bagi penurunan ketimpangan atau tadi untuk program-program kesehatan & sosial bagi masyarakat. Dana desa juga demikian. Ingat bahwa fenomena ketimpangan pendapatan itu fenomena perkotaan. Ketimpangan terjadi sangat dahsyat justru di perkotaan. Saya khawatir justru fenomena permasalahan kaum miskin kota yang semakin berat tidak mendapatkan perhatian kebijakan yang cukup. Kandidat faktor penyebab tadi perlu dikaji lebih mendalam. Dari sanalah formulasi untuk mengatasi ketimpangan dapat dirumuskan secara lebih baik. Tentu ada faktor- faktor yang sulit untuk dipengaruhi. Misalnya harga komoditas di pasar internasional. Tapi kebijakan pemerintah kan bisa diubah sesuai dengan keinginan pemerintah. Apa berarti kebijakan pencabutan subsidi BBM menjadi penyebab menurunnya angka Gini akhir- akhir ini? Beberapa kebijakan lama yang mungkin sudah tidak populer saya kira masih relevan. Misalnya kebijakan Pos Yandu di saat Orde Baru. Beberapa studi melhat fenomena stunting (tumbuh kuntet/pendek) dan gizi buruk pada anak akhir-akhir ini juga mengkhawatirkan. Bagaimana terkait dengan belanja infrastruktur dan dana desa? Apakah positif untuk upaya mengatasi ketimpangan? Prioritas pembangunan
26 diolah Menata Subsidi Energi: Problematika Berbagai Negara dan Kawasan || Sigit Setiawan *) P andangan mata kita selama dasawarsa terakhir seringkali tertuju pada problematika yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam bergulat maju mundur dalam menata kebijakan subsidi energi. Pada akhirnya kita tahu sejak 31 Desember 2014 Presiden Joko Widodo berani maju menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menghilangkan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk sebagian jenis pada timing yang tepat, di kala harga minyak dunia sedang sangat tertekan. Reformasi tersebut ditambah dengan turunnya harga minyak dunia, diperkirakan menghemat APBN sebesar Rp195 triliun (US$15,6 miliar) dari alokasi awal APBN 2015 yang sebesar Rp276,0 triliun (US$22,1 miliar) untuk subsidi BBM. Nilai penghematan ini ekivalen dengan lebih dari 9 persen total rencana belanja pemerintah. Faktanya, Indonesia tidaklah sendirian menghadapi permasalahan ini. Problematika subsidi energi sebenarnya juga merupakan problematika dunia, baik kelompok negara maju maupun negara berkembang. Berbagai pertimbangan tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga dari sosial, politik, lingkungan, dan industri *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
27 menjadi concern pemerintah seluruh negara dalam menata dan meramu secara tepat kebijakan subsidi energinya. Dalam forum G20 misalnya, negara-negara anggota memandang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mendorong pemborosan dalam konsumsi, mengurangi keamanan energi, menghambat investasi dalam sumber-sumber energi yang ramah lingkungan dan menghambat upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim. biaya transportasi dan distribusi, atau harga pemulihan biaya (cost- recovery price) bila produk energi tidak diperdagangkan secara internasional. Sedangkan Pc merupakan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Dengan kata lain, subsidi sebelum pajak hanya ada di negara-negara dengan harga yang dibayarkan konsumen berada di bawah harga internasional atau harga pemulihan biaya (Pc < Pw). ini merupakan 0,7 persen dari PDB dunia atau 2 persen dari total penerimaan negara-negara di seluruh dunia. Dari jumlah total subsidi yang diberikan, bagian subsidi terbesar diberikan untuk bahan bakar minyak/ BBM (44%), listrik (31%), dan selebihnya untuk gas alam dan batubara. Besar subsidi energi ini turut bergerak naik turun seiring dengan pergerakan harga energi internasional. Subsidi energi diberikan tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya baik dalam kelompok negara maju maupun negara berkembang. Besar subsidi energi dihitung dari selisih antara harga yang dibayarkan konsumen dan harga benchmark (umumnya untuk benchmark digunakan harga internasional). Secara teori, terdapat dua bentuk subsidi yang diberikan negara kepada masyarakatnya, yaitu subsidi bagi konsumen (consumer subsidy) dan subsidi bagi produsen (producer subsidy). Dalam praktek analisis sulit untuk membedakan keduanya, oleh karena itu selanjutnya cukup kita sebut saja keduanya dalam satu istilah yakni subsidi energi. Dalam implementasi kebijakan, secara umum subsidi energi dapat dibagi dua yakni subsidi sebelum pajak (pre-tax subsidy) dan subsidi setelah pajak (post-tax subsidy). Subsidi sebelum pajak dihitung dengan rumus perhitungan Subsidi sebelum pajak (Pre-tax subsidy) = Pw - Pc Pw adalah harga benchmark yakni harga internasional yang telah disesuaikan dengan komponen Subsidi setelah pajak memiliki rumus perhitungan yang sedikit berbeda. Harga internasional mengalami penyesuaian kembali dengan adanya penambahan pungutan pajak yang efisien (efficient taxation), yang merupakan cerminan dari kebutuhan pendapatan negara dan koreksi terhadap dampak negatif dari eksternalitas konsumsi energi. Dengan demikian rumus perhitungan subsidi setelah pajak menjadi : Subsidi setelah pajak (Post-tax subsidy) = (Pw + t*) - Pc dimana t* adalah pungutan pajak yang efisien. Dengan kata lain, subsidi setelah pajak merupakan subsidi sebelum pajak ditambah pungutan pajak yang efisien. Negara-negara berkembang dan emerging menjadi kontributor utama dari subsidi sebelum pajak untuk energi. Terhitung hanya sedikit negara maju yang memberikan jenis subsidi ini, antara lain Amerika Serikat, Jerman dan Selandia Baru. Berdasarkan publikasi laporan IMF terkait reformasi subsidi energi (2013), pada tahun 2011 subsidi sebelum pajak seluruh dunia untuk energi mencapai US$ 480 miliar. Jumlah Dibandingkan subsidi sebelum pajak, subsidi setelah pajak untuk energi di dunia mencapai total nilai yang jauh lebih besar hingga US$ 1,9 triliun (2011). Nilai ini sebanding dengan 2,5 persen PDB dunia atau setara dengan 8 persen dari total penerimaan negara-negara di dunia. Dengan memasukkan eksternalitas dan unsur pajak dalam perhitungan subsidi energi, jumlah subsidi energi dunia meningkat secara substansial, dari semula US$ 480 miliar menjadi US$ 1,9 triliun. Seluruh negara di dunia tercatat memberikan subsidi energi dalam satu jenis produk energi tertentu, entah itu BBM, listrik, gas alam, ataupun batu bara (lihat tabel 1). Advanced economies secara total menyumbangkan persentase bagian subsidi energi dunia sebesar 40 persen. Secara besar nominal, tiga negara di dunia tercatat sebagai penyumbang subsidi energi terbesar: Amerika Serikat (US$ 502 miliar), Tiongkok (US$ 279 miliar), dan Rusia (US$ 116 miliar). Fenomena kenaikan energi internasional secara tajam pada periode tahun 2009-2012 yang tidak disalurkan sepenuhnya ke mekanisme harga domestik telah
28 Tabel 1. Besar Subsidi Energi Setelah Pajak Untuk Produk Energi No. Produk Energi 1. BBM 2. Batubara 3. Gas alam 4. Listrik Total Sumber data : IMF (2013) Nilai (US$) 879 miliar 539 miliar 299 miliar 179 miliar 1,9 triliun Tengah, antara lain Saudi Arabia, Irak, dan Iran. Negara-negara tersebut memberikan subsidi energi yang besar bagi rakyatnya agar dapat turut menikmati sumber daya minyak berada di tanah airnya. Hal yang sama dilakukan pula oleh beberapa negara di kawasan Amerika Latin (antara lain Venezuela) dan Brunei Darussalam di Asia Tenggara. meningkatkan nilai subsidi energi negara-negara di dunia. Kondisi tingkat harga yang tinggi ini bertahan hingga pertengahan tahun 2014, sebelum kembali menurun mencapai titik terendahnya di bulan Januari 2015. Dalam periode tahun 2006 hingga kini, telah terjadi dua siklus kenaikan dan penurunan harga energi internasional. Siklus kenaikan pertama terjadi pada periode tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2008, dan siklus kedua terjadi pada periode yang lebih panjang dari tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2014. Seandainya tren siklus kenaikan energi internasional terus berulang kali terjadi, dampak terhadap risiko fiskal dan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi akan paling besar dirasakan oleh negara-negara berkembang dan emerging. Sementara pada negara- negara maju, dampaknya lebih dirasakan pada berkurangnya biaya-biaya pemulihan bagi dampak eksternalitas negatif konsumsi energi terhadap berbagai hal: lingkungan hidup, kesehatan publik, dan bertambahnya kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, negara-negara yang merupakan pengekspor energi lebih mengedepankan pada pemerataan distribusi sumber daya energi yang dimilikinya agar tidak hanya dinikmati negara lain, namun juga dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Tabel 2 yang merupakan kompilasi data tahun 2011 - masa sebelum kebijakan penghapusan subsidi BBM - menegaskan banyaknya negara yang memiliki problematika subsidi energi sebagaimana halnya Indonesia. Data dalam Tabel 2 menunjukkan secara rinci bahwa subsidi energi (yakni BBM) di berbagai negara diberikan cukup besar bila dibandingkan GDP dan pendapatan negaranya, dan berpotensi memberikan risiko dan beban fiskal yang meningkat kepada negara yang bersangkutan - terlebih kepada negara nett importer energi - seiring dengan kenaikan energi internasional. Sebagian besar negara maju tidak atau sedikit sekali memberikan subsidi energi kepada masyarakatnya. Perkecualiannya adalah kelima negara maju di atas, yang praktis merupakan negara- negara oil net importers (Sumber : International Energy Agency, 2017). Sementara itu, sebagian besar pemberi subsidi energi bagi warga negaranya datang dari negara- negara berkembang. Negara-negara kaya minyak dan pengekspor minyak banyak terdapat di Timur Walau subsidi energi di berbagai negara didukung oleh sebagian elemen masyarakat dan kalangan industri yang menikmatinya, berbagai konsekuensi ekonomi dari pemberian subsidi energi - baik disadari ataupun tidak disadari - berpotensi memberikan berbagai permasalahan yang cukup serius bagi perekonomian. Subsidi energi yang semakin besar dapat memperburuk keseimbangan fiskal dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja sektor yang merupakan prioritas. Konsekuensi ini akan semakin berat dirasakan terutama bagi negara-negara pengimpor energi, karena akan membebani neraca pembayaran dan terus memperlemah nilai mata uangnya. Kondisi terakhir secara spesifik pernah mendera Indonesia di tahun 2012-2013, di kala impor sebagian besar didominasi oleh impor bahan bakar bersubsidi. Harga energi yang di bawah harga pasar juga mendistorsi alokasi sumber daya dengan memberikan insentif yang salah kepada masyarakat dan industri padat modal untuk terus meningkatkan konsumsi energi secara berlebihan. Manfaat subsidi energi pun lebih banyak dinikmati oleh lapisan masyarakat kaya dan bukan
29 Gambar 1. Indeks Bahan Bakar (Energi) Sumber data : IMF (2017). golongan masyarakat bawah yang lebih berhak atas subsidi. Di sisi lain, kebijakan subsidi energi ini memberikan disinsentif bagi lahirnya sumber-sumber energi baru terbarukan dan ramah energi dan mempercepat habisnya sumber daya energi. Menghabiskan sumber daya energi fosil yang ada - yang sejauh ini menyebabkan pemanasan global dan kerusakan lingkungan akibat penambangan - dan di sisi lain bersikap abai terhadap upaya untuk menggantinya dengan sumber energi terbarukan, akan mewariskan ketidakadilan bagi generasi mendatang. Alhasil, generasi mendatang akan mewarisi kekurangan sumber suplai input yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi serta kondisi bumi yang terdampak pemanasan global dan rusaknya lingkungan. Walau konsekuensi negatif dari kebijakan subsidi energi ini sudah disadari pemerintah dan sebagian elemen masyarakat di banyak negara, namun upaya untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi energi kenyataannya tidaklah mudah. Kenaikan harga energi bersubsidi akibat pengurangan subsidi energi seringkali memancing protes dan ketidaksukaan publik yang selama ini telah menikmati subsidi tersebut. Di berbagai negara bahkan, kenaikan harga energi dapat menyulut terjadinya kerusuhan massa dalam skala yang luas. Kondisi demikian pernah beberapa kali terjadi di Indonesia, dan hal ini kemudian merembet pada lahirnya kerawanan dan ketidakstabilan politik, serta gejolak sosial dan ekonomi. Tiadanya dukungan publik terhadap pengurangan subsidi energi di lain pihak merefleksikan kurang percaya dirinya pemerintah suatu negara terhadap kemampuannya untuk merealokasi subsidi energi untuk sektor yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas, terlebih kelompok marginal yang rentan secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, pemerintah yang bersangkutan kurang memiliki kemampuan untuk mengelola secara baik program bantuan sosial bagi kelompok target. Di sisi lain, pemerintah bersangkutan mengkhawatirkan dampak dari kenaikan energi bersubsidi terhadap kenaikan inflasi yang tinggi dan terhadap melemahnya daya saing produsen lokal di pasar internasional akibat kenaikan biaya produksi. Walau argumen-argumen tersebut dari sudut pandang ilmu ekonomi sudah cukup kuat, pada kenyataannya upaya mereformasi kebijakan subsidi energi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan political will, keberanian, dan kepercayaan diri yang tinggi dari pemerintah saat ini - pemerintah Jokowi - dengan memanfaatkan momentum tingkat kepercayaan publik yang diterimanya di awal kepemimpinannya untuk
30 No. Negara Subsidi Sebelum Pajak % GDP % penerimaan pemerintah Subsidi Setelah Pajak % GDP % penerimaan pemerintah Tabel 2. Negara-Negara dengan Subsidi BBM yang Besar Berdasarkan GDP dan Pendapatan Negara (2011) Negara-negara maju 1. Luxemboug 8,58 2. USA 0,05 0,17 2,42 7,70 3. New Zealand 0,09 0,30 1,58 5,43 4. Singapura 0,00 0,00 1,03 4,15 5. Australia 0,00 0,00 1,11 3,46 Negara-negara berkembang 1. Indonesia 2,58 14,51 3,87 21,74 2. Turkmenistan 6,00 31,84 8,31 44,05 3. Mesir 6,74 30,61 8,60 39,07 4. Bahrain 5,37 18,96 10,01 35,36 5. Iran 4,20 16,95 7,66 30,89 6. Yaman 4,67 19,03 6,89 28,05 7. Saudi Arabia 7,46 14,00 13,27 24,91 8. Ekuador 6,31 15,44 9,70 23,74 9. Malaysia 1,24 5,67 5,12 23,39 10. Venezuela 5,58 15,83 8,11 23,00 11. Libya 6,40 16,64 8,81 22,91 12. Kyrgyz Rep. 3,47 10,41 6,80 20,39 13. Yordania 2,15 8,13 5,27 19,94 14. Irak 9,92 12,69 14,30 18,31 15. Myanmar 0,54 9,35 0,97 16,93 16. Oman 3,01 7,28 6,54 15,80 17. Algeria 4,30 10,84 6,11 15,40 18. Lebanon 0,07 0,32 3,57 15,17 19. Qatar 1,22 3,17 5,42 14,05 20. Srilanka 1,16 7,99 2,02 13,89 21. Bolivia 2,40 6,62 4,88 13,48 22. Bangladesh 0,90 7,56 1,35 11,30 23. Maroko 0,66 2,40 2,83 10,27 24. India 1,25 6,75 1,90 10,24 25. Kuwait 3,09 4,57 6,86 10,15 26. Uni Emirat Arab 0,48 1.38 3,49 9,96 27. Brunei Darussalam 2,34 3,77 5,92 9,51 28. Thailand 0,15 0,66 1,40 6,16 29. Rusia 0,00 0,00 1,52 3,96 30. Afrika Selatan 0,01 0,02 1,06 3,86 Sumber data : IMF (2017).
31 No. Negara Subsidi Sebelum Pajak Subsidi Setelah Pajak Tabel 3. Subsidi untuk BBM (2011) % GDP % penerimaan pemerintah % GDP % penerimaan pemerintah Negara-negara maju 1. Jepang 0,00 0,00 0,35 1,13 2. Korea 0,00 0,00 0,03 0,11 Negara - negara berkembang 1. Indonesia 2,58 14,51 3,87 21,74 2. Tiongkok 0,00 0,00 0,20 0,88 3. Filipina 0,00 0,00 0,20 1,18 4. Brazil 0,00 0,00 0,06 0,16 5. Turki 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber data : IMF (2013). melakukan reformasi yang berani dalam kebijakan subsidi energi. Sejak awal 2015, pemerintah telah berani menghapus subsidi bahan bakar premium dan mengalokasikannya untuk berbagai program pemerintah lain yang lebih produktif dan tepat sasaran. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat, walau sebenarnya terlambat, karena hal ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak dulu dan sejak pemerintahan- pemerintahan sebelumnya. Sebelum kebijakan penghapusan subsidi premium oleh pemerintahan Jokowi, praktis subsidi premium di Indonesia relatif sudah sangat besar dibandingkan beberapa negara tetangga dan negara mitra baik menurut GDP maupun menurut pendapatan pemerintah (lihat Tabel 3). Kebijakan realokasi subsidi ini akan dapat menghemat anggaran dan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas bagi Indonesia ke depannya. Patut pula diingat bahwa sejak tahun 2009, Indonesia telah beralih menjadi net importer minyak bumi. Sebagai perbandingan, Tiongkok yang juga merupakan negara berkembang dan juga net importer minyak bumi memberikan subsidi BBM yang sangat minim. Begitu pula Filipina, Brazil, dan Turki. Sementara negara-negara maju yang pada umumnya adalah net importer minyak bumi sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya mayoritas tidak atau sedikit sekali memberikan subsidi BBM. Sejauh kebijakan pemerintah Indonesia konsisten dengan tetap mempertimbangkan kondisi aktual yang ada, perubahan secara gradual niscaya akan membawa menuju kondisi yang jauh lebih baik. Daftar Pustaka Global Subsidies Initiative dan International Institute for Sustainable Development (2015). "Tinjauan Subsidi Energi di Indonesia". Terbitan 1, Volume 2, Maret 2015 Fosil dan Peningkatan Efisiensi Energi di G20". Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (BKF) IMF (2013). "Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications". International Energy Agency (2017). International Monetary Fund (2017). Nugraheni S., Hermawan, Y.P., dan Rakhmindyarto (2014). "Komitmen Indonesia Untuk Pembatasan Subsidi Bahan Bakar
32 diolah Efektifitas Pembebasan PPnBM Dalam Program Low Cost Green Car Singgih Riphat *) P ada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomitmen untuk menurunkan emisi pada tahun 2020, sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan atau 41 persen apabila ada kerjasama internasional. Tiga sektor diharapkan menjadi tumpuan penurunan emisi, yaitu sektor kehutanan, energi, dan sampah. Dari sektor energi, sektor transportasi darat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk penurunan emisi. lebih mengarah kepada kendaraan yang hemat bahan bakar dan rendah emisi. Jack R. Nerad, analis pasar Kelley Blue Book, tahun 2010 melakukan penilaian terhadap mobil-mobil bertemakan ramah lingkungan, menghasilkan sepuluh mobil paling hemat energi dari berbagai merk dan tipe dengan konsumsi bahan bakar 20,36 km per liter hingga 30,78 km per liter. Beberapa negara telah menyatakan siap memproduksi mobil hemat energi dan ramah lingkungan, antara lain Jepang, India dan Cina (Media Industri, 2013). yang terjual di Asia Tenggara, ada 32,8% atau sekitar 1,01 juta unit terjual di Indonesia. Sementara itu produksi mobil Indonesia masih kalah dibandingkan Thailand. Thailand memproduksi 1,9 juta unit, sementara Indonesia hanya mampu memproduksi 1,02 juta unit (Kemenperin, 2016). Untuk itu roadmap pengembangan industri kendaraan bermotor diarahkan memenuhi pasar domestik dengan kendaraan yang hemat energi, ramah lingkungan dan harga terjangkau (Permenperin No. 123/M-Ind/Per/10/2009). Sejak perubahan iklim menjadi isu global, tren mobil di pasar global Indonesia adalah pasar mobil terbesar di ASEAN, data tahun 2015 menunjukkan 3,09 juta unit mobil Program low cost green car (LCGC) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
WARTA FISKAL | EDISI #1/2017 ANALISIS 33 Gambar-1 : Diamond Model dari emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi dan sekaligus mengarahkan industri otomotif yang sesuai dengan road map pemerintah, yaitu pengembangan mobil yang hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan harga yang terjangkau. Regulasi tentang program LCGC diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang ditandatangani presiden pada 23 Mei 2013. Sebagai pelaksanaan operasional dari PP tersebut adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 33/MIND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau ditetapkan pada 1 Juli 2013. Sumber : Porter (1998) dalam Kirsten (2014) diolah Tentunya hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana efektifitas pemberian insentif pembebasan PPnBM terhadap pencapaian tujuan pada program LCGC. yang digunakan dapat berupa hasil focus group discussion (FGD) dengan Kementerian Perindustrian dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), serta data lain yang relevan dan terpercaya. Metodologi Kajian Ruang lingkup kajian efektifitas pemberian insentif pembebasan PPnBM merujuk pada tujuan dari program LCGC yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam Permenperin No. 33/MIND/ PER/7/2013. Beberapa tujuan tersebut, antara lain: Literatur Review 1. PPnBM, Harga Jual dan Penelitian Sebelumnya Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Permenkeu No 176/ PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 41/2013 dan Permenperin No. 33/MIND/PER/7/2013, industri otomotif yang mengikuti program LCGC mendapat insentif pemerintah kembali, berupa potongan Pajak Penambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dari 10 persen menjadi 0 persen. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada barang kena pajak yang tergolong mewah (Supramono. 2010). PPnBM dikenakan sekali ketika terjadi penyerahan dari produsen kepada pelaku ekonomi lainnya dan atau ketika impor. Kemandirian industri kendaraan bermotor roda empat dalam pembuatan motor penggerak, transmisi/transaxle (transmisi dan axle) yang berdaya saing. Menghadapi tren peningkatan permintaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan harga yang terjangkau. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan menganalisis data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, data Berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang menganut mekanisme pengkreditan, PPnBM tidak mengenal pengkreditan. Karenanya, pengenaan PPnBM dapat mempengaruhi harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Terkait dengan program LCGC, pembebasan PPnBM akan Hingga saat ini, program LCGC sudah berjalan lebih dari tiga tahun.
34 mengurangi harga yang harus dibayar sebesar tarif normal yang seharusnya dikenakan, dan dapat meningkatkan daya saing harga LCGC terhadap barang substitusinya. Intervensi Pemerintah melalui kebijakan pembebasan PPnBM dalam mendorong saing produk LCGC dapat digambarkan dalam gambar-1. Pemerintah mempengaruhi kondisi permintaan, iklim usaha, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku industri. Gambar 2. Road Map Industri Alat Angkut Kendaraan Bermotor Beberapa penelitian yang dilakukan di Negara lain menunjukkan bahwa insentif yang diberikan untuk mobil ramah lingkungan ternyata cukup mempengaruhi market share dari penjualan mobil tersebut. Huse & Lucinda (2013) menunjukkan bahwa Swedish green car rebate yang dibuat oleh pemerintah Swedia untuk menurunkan ketergantungan kepada minyak dan menurunkan emisi gas buang ternyata membuat market share dari green car di Swedia meningkat. Demikian juga yang terjadi di Amerika Serikat, penghapusan pajak penjualan dan insentif pajak lainnya ternyata mampu meningkatkan porsi penjualan mobil hybrid di Amerika, walaupun efeknya ternyata lebih kecil dibandvingkan jika harga BBM yang dinaikkan (Gallagher & Muehlegger, 2011; Diamond, 2009). Chandra, Gulati, & Kandlikar (2010) ternyata menemukan hal yang sama di Provinsi-Provinsi di Canada, tax rebate yang diberikan kepada mobil hybrid mampu meningkatkan penjualan mobil jenis tersebut. Mereka memperkirakan sekitar 26% penjualan mobil hybrid tersebut dipengaruhi oleh adanya tax rebate yang diberikan. Sumber: Kementerian Perindustrian, 2016 2. Arah Kebijakan Industri Otomotif Kebijakan Industri Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Perpres 28 Tahun 2008, dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaku industri, memberikan pedoman operasional bagi aparatur pemerintah dalam rangka mendorong suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya, sebagai tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri; untuk mendapatkan dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan industri ini, serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan industri. Kebijakan industri nasional mencakup bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas yang diberikan Pemerintah untuk mendukung strategi yang dimaksud. Kebijakan industri nasional dimaksudkan untuk meraih beberapa tujuan, diantaranya adalah: a) merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional, b) membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah, c) meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar lebih seimbang dengan industri berskala besar, d) mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa, e) terciptanya sinergi kebijakan dari sektor- sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional. Di bidang industri kendaraan bermotor, kebijakan industri nasional dalam jangka menengah adalah: a) Meningkatkan aliansi strategis dengan pemain otomotif utama dunia untuk membangun Indonesia sebagai basis produksi,
35 Tabel 1. Capaian Efisiensi LCGC No Persyaratan Teknis PT . Astra Daihatsu Motor PT. Honda Prospect Motor PT. Suzuki Indo- mobil Motor PT Nissan Motor Indonesia 1 Konsumsi Bahan Bakar (20 Km/l) 21.17 21.15 22.205 20.66 2 Radius Putar (Maks 4.6oo mm) 4.433.19 4372.295 105 4465.42 3 Kiri 4.491.35 4509.68 4443.065 4490.83 4 Ground Clearance 179.72 152.75 175 180 5 Merek Astra Daihatsu Astra Toyota Honda Prospect Motor Suzuki Indomobil Datsun Nusantara 6 Model Ayla Sigra Agya Cayla Brio Satya Karimun Wagon R Go+ Panca 7 Logo Sinar S Rajawali Bunga Melati Burung Garuda Nusantara Sumber: Kemenperin. 2016 maupun perangkat kerasnya, Tabel-2: Pasar dan Produksi Mobil ASEAN 2015 c) meningkatkan kemampuan teknologi manufaktur bagi industri komponen, d) meningkatkan kemampuan pengembangan produk khususnya produk komponen otomotif melalui pengembangan desain dan engineering komponen otomotif, Sumber: IOICA, 2015 Tabel-3: Produksi dan Penjualan Mobil LCGC Ribuan Unit e) meningkatkan kemampuan dan perencanaan manajemen kualitas industri kecil dan menengah pembuat komponen otomotif agar mampu memenuhi tuntutan pasar global, Sumber : Kemenperin. 2016 f) meningkatkan pengembangan standardisasi sesuai dengan tuntutan standardisasi regional dan internasional dalam rangka menyejajarkan kualitas produk industri otomotif dengan kebutuhan pasar regional dan global, Tabel-4: Pasar dan Produksi Mobil ASEAN 2015 g) Melakukan perlindungan terhadap produk otomotif dalam negeri melalui penerapan standar (SNI), Sumber: IOICA, 2015 h) Mengembangkan pasar dalam negeri melalui instrumen kebijakan tarif dan perpajakan, b) meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi pendukung industri otomotif seperti peningkatan kemampuan pusat pengujian dan penelitian baik perangkat lunak i) meningkatkan kemitraan antar pemasok komponen bagi industri manufaktur dan perluasan pasar
36 Gambar- : Penjualan Mobil Triwulan IV Tahun 2016 suku cadang purna jual (after-sales), dan j) mengembangkan reverse engineering alat uji sederhana untuk komponen otomotif. Sementara itu, kebijakan jangka panjang untuk Industri kendaraan bermotor adalah: Sumber: GAIKINDO 2016, diolah a) meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk baik komponen maupun kendaraan utuh, Tabel-5: Perkembangan Pasar Mobil ndonesia b) mengembangkan mutu hasil industri sesuai dengan standar internasional melalui penerapan standar dalam rangka memanfaatkan jaringan pasar global, dan Sumber : Kemenperin. 2016 c) mengembangkan desain dan engineering otomotif untuk menunjang aktifitas desain dan engineering industri otomotif dalam pengembangan produk. Tabel-6: Proporsi Produksi Mobil LCGC Terhadap Produksi Mobil Sumber : Kemenperin. 2016 Tabel-7: Proporsi Produksi Mobil LCGC Terhadap Produksi Mobil Melalui Permenperin No. 123/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor, Kementerian Perindustrian menetapkan strategi dan Rencana Aksi Jangka Menengah pengembangan pasar domestik, di mana kebijakan pengembangan diarahkan pada kendaraan hemat energi (hemat bahan bakar), ramah lingkungan dan harga terjangkau. 3. Program Low Cost Green Car Sumber : Kemenperin. 2016 Regulasi tentang pemberian insentif PPnBM dalam program LCGC diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang
37 Tabel 8. Rencana dan Realisasi Perusahaan Perserta Program LCGC Untuk Membuat Sendiri Komponen Utama Uraian PT . Astra Daihatsu Motor PT. Honda Prospect Motor PT. Suzuki Indomobil Motor PT Nissan Motor Indonesia Tahun ke 1 Tahun Ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 1 Tahun Ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 1 Tahun Ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 1 Tahun Ke 2 Tahun ke 3 Jumlah Komponen 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 PerDirjen
Blank
Blank
Blank
Blank Rencana
1 Realisasi
1 Sumber : Kemenperin. 2016 Tabel-9 : Rencana dan Realisasi Perusahaan Perserta Program LCGC Untuk Membuat Sendiri Komponen Pendukung Uraian PT . Astra Daihatsu Motor PT. Honda Prospect Motor PT. Suzuki Indomobil Motor PT Nissan Motor Indonesia Tahun ke 1 Tahun Ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 1 Tahun Ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 1 Tahun Ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 1 Tahun Ke 2 Tahun ke 3 Jumlah Komponen 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 PerDirjen 85 89 90 85 89 90 85 89 90 85 89 90 Rencana 82 82 82 74 74 81 78 82 85 62 74 83 Realisasi 83 82 83 71 77 84 78 84 9
1 Sumber: Kemenperin 2016 Mewah, yang ditandatangani Presiden pada 23 Mei 2013. Pembebasan PPnBM dimaksudkan agar harga jual LCGC lebih murah dari seharusnya, dan selanjutnya masyarakat dapat menjangkau harga jual mobil LCGC. Berdasarkan Permenperin No. 33/M-IND/PER/7/2013, produk LCGC harus memenuhi berbagai ketentuan, di antaranya, mengenai ketentuan konsumsi bahan bakar kendaraan. Untuk motor bakar cetus api kapasitas isi silinder 980- 1.200 cc, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) paling sedikit satu liter untuk jarak tempuh 20 km. Untuk mobil diesel, kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc, konsumsi BBM paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara. Ketentuan jenis BBM juga harus memenuhi spesifikasi minimal Research Octane Number (RON) 92 untuk motor bakar cetus api dan Cetane Number (CN) 51 untuk diesel. Harga jual mobil LCGC ditetapkan maksimal Rp 95 juta (off the road) berdasarkan lokasi kantor pusat Agen Pemegang Merek. Harga ini dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan pada kondisi atau indikator ekonomi makro yang meliputi besaran inflasi, kurs nilai tukar rupiah dan atau harga bahan baku. Temuan dan Pembahasan 1. Efektivitas Program LCGC Dalam Menjawab Tren Permintaan Kendaraan Yang Hemat Energi Dan Ramah Lingkungan Sejak perubahan iklim menjadi isu global, tren mobil di pasar global lebih mengarah kepada kendaraan yang hemat bahan bakar dan rendah emisi (low cost green car). Jenis kendaraan ini diyakini dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi dari sektor transportasi. Dari sisi teknologi, penghematan bahan bakar dapat dilakukan untuk kendaraan berbasis penumpang, yang menggunakan gardan depan sebagai penggerak utama, sementara kendaraan untuk tujuan komersial pada umumnya menggunakan gardan belakang sebagai penggerak utama dan memerlukan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan tren permintaan
38 mobil dunia saat ini mengarah ke kendaraan basis penumpang, yang menggunakan gardan depan sebagai penggerak utama. Sekitar 75% dari permintaan mobil global merupakan kendaraan berbasis penumpang, sedangkan sisanya, sekitar 25% dari permintaan mobil global, adalah kendaraan berbasis komersial. Sementara itu, kondisi industri otomotif Indonesia berada pada posisi yang sebaliknya. Sekitar 60% produksi mobil Indonesia adalah mobil komersial, dan 40% dari total produksi merupakan mobil penumpang. Hal ini menjadi kendala ketika industri otomotif Indonesia akan mengekspor produknya, karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Low carbon emission program (LCEP) merupakan tren mobil dunia dalam jangka menengah, yang dapat dicapai melalui efisiensi penggunaan BBM, inovasi teknologi, dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. LCGC yang mulai diluncurkan pertengahan 2013 merupakan strategi antara dari industri otomotif Indonesia untuk menuju LCEP. Pada program LCGC, fokus utamanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Program LCGC diharapkan dapat digunakan sebagai strategi untuk merubah arah industri otomotif agar selaras dengan LCEP dan tren industri otomotif dunia. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan potensi pasar ekspor, karena produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar. Program penurunan emisi karbon pada program LCGC yang diluncurkan pada tahun 2013 diharapkan dapat menurunkan emisi yang dapat dicapai melalui efisiensi bahan bakar. Insentif fiskal diberikan dengan syarat mobil yang diproduksi mampu menempuh minimal 20 km per liter bahan bakar. Tabel-1 menunjukkan capaian efisiensi bahan bakar dari produk LCGC yang dihasilkan oleh keempat perusahaan peserta program LCGC. Keempat perusahaan peserta program LCGC telah mampu menghasilkan mobil yang irit bahan bakar. PT Astra Daihatsu Motor mampu menghasilkan mobil dengan jarak tempuh 21,17 km per liter BBM. Sementara itu, PT Honda Prospek Motor, PT Suzuki Indomobil Motor, dan PT Nissan Motor Indonesia mampu menghasilkan mobil berturut- turut 21,15 km, 22,21 km, dan 20,66 km per liter bahan bakar. Hal ini menunjukkan bahwa program LCGC efektif mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah. 2. Efektivitas Program LCGC Dalam Mengantisipasi Produk Impor Mobil Sejenis Pada tahun 2014, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih termasuk rendah dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. Rasio Kepemilikan mobil per 1000 Penduduk di ASEAN tertinggi adalah Brunei sebesar 482, Malaysia 405, Thailand 232, Singapura 150, Indonesia 83, sedangkan Filipina dan Vietnam masing-masing mencapai 35 dan 22. Indonesia menempati peringkat ke lima dari tujuh negara di ASEAN. Dari 1000 penduduk Indonesia, hanya 83 orang yang memiliki mobil. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, daya beli masyarakat pun semakin meningkat. Dengan diproduksinya mobil yang harganya murah (low cost car) diharapkan sebagian dari pemilik kendaraan roda dua mulai beralih ke kendaraan roda empat, utamanya mobil LCGC yang harganya murah. Hal ini dibuktikan oleh Sanjaya dan Indriani (2014), Widjaja, Setyawan & Kusumawardhany (2014), Lalujan, Pengemanan & Tumbuan (2016), di mana faktor benefit keuangan (harga jual murah) adalah faktor pendorong masyarakat dalam membeli LCGC. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi pasar mobil terbesar di kawasan ASEAN, dengan total penjualan mencapai 1.012.507 unit, kedua diduduki oleh Thailand dengan total penjualan 799.510 unit ketiga ditempati Malaysia dengan total penjualan 666.773 unit. Namun dari sisi produksi Thailand menempati posisi pertama, dengan total produksi 1.915.420 unit. Indonesia berada di posisi kedua dengan total produksi 1.098.780 unit, dan posisi ke tiga adalah Malaysia dengan total produksi 614.674 unit. Pada tahun 2015 Thailand surplus produksi mobil lebih dari satu juta unit, Indonesia surplus produksi hampir seratus ribu unit, sementara Malaysia masih defisit sekitar seratus ribu unit. Tabel-2 menunjukkan gambaran tentang produksi dan penjualan mobil di beberapa negara ASEAN. Dengan dukungan program LCGC yang mulai berproduksi pada tahun 2014, Indonesia mampu memproduksi mobil dalam jumlah
39 yang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan mobil domestik. Dalam tiga tahun terakhir, produksi mobil LCGC memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi mobil domestik, yaitu pada kisaran 14%-15% dari total produksi. Mobil jenis LCGC mulai beredar di Indonesia sejak tahun 2013, dengan total penjualan sebanyak 51.180 unit. Semua mobil LCGC yang dijual pada tahun 2013 semuanya diperoleh dari impor, karena Indonesia belum memproduksi mobil LCGC. Dengan diluncurkannya program LCGC pada pertengahan tahun 2013, pada tahun 2014 telah diproduksi mobil jenis LCGC di Indonesia sebesar 185.000 unit. Sebagian besar diserap pasar dalam negeri, dan sebagian kecil diekspor. Dalam dua tahun berikutnya, total produksi mobil LCGC belum banyak berubah, sekitar 14-15% dari total produksi mobil nasional. Penjualan mobil di triwulan IV tahun 2016 ini mencapai 280.994 unit atau tumbuh sebesar 13,0 persen dibandingkan triwulan IVtahun 2015. Secara kumulatif, penjualan mobil pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen dibandingkan tahun 2015 lalu. 3. Efektivitas Program LCGC Dalam Pencapaian Skala Ekonomis Dalam Produksi Kendaraan Sejak tahun 2011, pasar mobil domestik berfluktuasi tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Sejak diperkenalkan mobil LCGC di pasar pada tahun 2013, kontribusi penjualan mobil jenis LCGC terus meningkat setiap tahunnya, dari 4,16% di tahun 2013, meningkat menjadi 14,25% di tahun 2014, 16,37% di tahun 2015, dan 22,15% di tahun 2016. Ini menjadi bukti bahwa tren permintaan mobil jenis LCGC semakin meningkat setiap tahunnya. Sejalan dengan meningkatnya permintaan mobil jenis LCGC, produksi mobil LCGC pun meningkat pula. Tabel-7 menunjukkan kontribusi produksi mobil LCGC terhadap produksi mobil nasional. Gambaran di atas menunjukkan bahwa produksi mobil LCGC efektif dalam skala produksi untuk memenuhi pasar domestik dan pasar ekspor, dengan kontribusi sekitar 15% dari total produksi mobil nasional. 4. Efektivitas Program LCGC Dalam Penguatan Kemampuan Dan Kemandirian Industri KBM Dalam Pembuatan Transmisi, Motor Penggerak, Dan Suku Cadang Salah satu sasaran dari program LCGC adalah penguatan kemampuan industri KBM dan kemandirian dalam pembuatan transmisi dan motor penggerak. Secara garis besar, komponen kendaraan bermotor diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu Komponen utama (10 komponen) dan komponen pendukung atau komponen lain (105 komponen). Efektivitas dari kemandirian industri dapat diukur dari realisasi jumlah komponen yang berhasil di kembangkan sendiri (lokal) dibandingkan dengan rencana atau target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam hal ini, setiap perusahaan dapat membuat perencanaan yang berbeda, disesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Tabel-7 memberikan gambaran tentang rencana dan realisasi perusahaan peserta program LCGC untuk membuat sendiri komponen utama kendaraan bermotor. PT Astra Daihatsu Motor berencana untuk membuat sendiri 5 dari 10 komponen utama di tahun pertama program, kemudian meningkat menjadi 6 komponen di tahun kedua dan meningkat menjadi 9 di tahun ke tiga (2016). Dalam realisasinya, PT Astra Daihatsu Motor ternyata mampu merealisasikan semua target yang telah direncanakan. PT Honda Prospek Motor mentargetkan untuk membuat sendiri 3 komponen utama ditahun pertama, dan meningkat menjadi 4 komponen di tahun ke tiga. Dalam kenyataannya, PT Honda Prospek Motor juga mampu berproduksi sesuai rencana. PT Suzuki Indomobil Motor membuat rencana untuk membuat sendiri satu komponen utama di tahun ketiga. Namun dalam realisasinya, ternyata telah mampu membuat sendiri 8 dari 10 komponen utamanya di tahun kedua, dan menjadi 9 dari 10 komponen di tahun ke tiga. Sama seperti PT Suzuki Indomobil Motor, PT Nissan Motor Indonesia berjanji untuk membuat satu komponen utama di tahun ketiga. Dalam realisasinya, janji tersebut telah dipenuhinya di tahun kedua. Dari 105 komponen pendukung yang digunakan untuk membangun mobil LCGC, pemerintah menetapkan sebanyak 85 jenis komponen harus diproduksi sendiri pada tahun pertama. Jumlah komponen pendukung
40 yang diproduksi sendiri meningkat menjadi 89 jenis komponen di tahun kedua, dan menjadi 90 komponen di tahun ketiga. Namun perusahaan pesera program LCGC diberi keleluasaan untuk membuat sendiri rencana percapaian target yang telah ditetapkan pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. PT. Astra Daihatsu Motor mentargetkan sebanyak 82 komponen pendukung akan diproduksi pada tahun pertama, dan tidak ada rencana penambahan target pada tahun kedua dan ketiga. Dalam realisasinya, perusahaan ini telah memenuhi target pada tahun pertama. Pada tahun ketiga, perusahaan ini menambah satu komponen lagi yang bisa dibuat sendiri, sehingga menjadi 83 komponen pendukung. PT Honda Prospect Motor menetapkan target 74 komponen pendukung akan diproduksi sendiri di tahun pertama, dan akan ditingkatkan menjadi 81 komponen pendukung di tahun ketiga. Pada tahun pertama, PT Honda Prospect Motor baru bisa memenuhi 71 komponen pendukung di tahun pertama, namun bisa meningkat menjadi 77 di tahun kedua, dan meningkat lagi menjadi 84 di tahun ketiga. PT Suzuki Indomobil Motor berencana untuk memproduksi komponen pendukung sebanyak 78 pada tahun pertama, kemudian ditingkatkan menjadi 82 komponen pendukung di tahun kedua, dan ditingkatkan lagi menjadi 85 komponen pendukung di tahun ke tiga. Pada realisasinya, perusahaan ini mampu menghasilkan komponen pendukung sendiri sesuai dengan rencana pada tahun pertama dan kedua, namun hanya mampu menghasilkan 83 komponen pendukung sendiri di tahun ketiga. PT Nissan Motor Indonesia menetapkan target untuk memproduksi komponen pendukung sebanyak 62 komponen di tahun pertama, kemudian ditingkatkan menjadi 74 komponen di tahun kedua, dan ditingkatkan lagi menjadi 83 komponen di tahun ketiga. Dalam realisasinya, PT Nissan Motor Indonesia mampu menghasilkan komponen pendukung sendiri sesuai dengan target yang ditetapkannya pada tahun pertama dan kedua, namun belum mampu memenuhi target sebanyak 83 komponen di tahun ketiga. Pada tahun ke tiga perusahaan ini belum menambah jumlah komponen pendukung yang dihasilkan sendiri, masih tetap sebanyak 74 komponen. Dari gambaran di atas bisa dikatakan bahwa program ini belum cukup efektif untuk meningkatkan lokalisasi komponen. 5. Dampak Eksternalitas Kebijakan Pemberian insetif pembebasan PPnBM mendorong peningkatan penjualan mobil LCGC karena harga jualnya lebih terjangkau. Kebijakan ini dapat menimbulkan dampak eksternalitas pada pendapatan negara dan pencemaran lingkungan. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekjen DPR RI (2014) dalam kajiannya menemukan bahwa negara akan mengalami opportunity loss pada APBN, diperkirakan dari penjualan LCGC selama periode sampai dengan Februari 2014 terjadi opportunity loss Rp780 miliar. Di samping itu, program LCGC dapat menambah kemacetan lalulintas dan peningkatan pencemaran udara. Hal yang sama disampaikan oleh Simanullang, Nurmayani, dan Putri (2014). Dalam penelitian di daerah Bandar Lampung, mereka menyimpulkan bahwa program LCGC dapat menimbulkan euforia dari masyarakat untuk membeli mobil LCGC tanpa mempertimbangkan biaya paska pembelian yang harus ditanggungnya, serta memperkirakan terjadi peningkatan kemacetan dan pencemaran lingkungan. Dampak eksternalitas LCGC, khususnya kemacetan dan pencemaran udara di Jakarta akan semakin meningkat ketika masyarakat menerima produk LCGC. Situmorang dan Kadarukmi (2015), berdasarkan hasil surveinya, menemukan bahwa mobil LCGC dapat diterima dan diminati masyarakat Kota Jakarta. Penutup Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pembebasan PPnBM cukup efektif dalam: 1) mendorong industri otomotif dalam negeri untuk mengikuti tren perkembangan industri global yang mengarah pada mobil yang efisien dan ramah lingkungan, 2) pemberin insentif pembebasan PPnBM mendorong daya saing produk LCGC terhadap produk impor yang sejenis. 3) mendorong tingkat penjualan mobil LCGC di pasaran dalam negeri dengan pencapaian kontribusi 14%- 15% dari total penjualan. Namun, dalam pencapaian kemandirian
41 industri yang direpresentasikan dengan kewajiban produksi dalam komponen utama dan pendukung secara bertahap, badan usaha peserta program nampaknya belum dapat memenuhi 100%. Namun demikian, badan usaha diberikan keleluasan dalam memenuhi target produksi dalam negeri atas komponen utama dan pendukung dalam 5 tahun periode program. Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa rekomendasi, antara lain: 1) Pemerintah perlu memperhatikan perkembangan kewajiban pemenuhan produksi komponen utama dan penunjang oleh industri peserta program LCGC mengingat tidak adanya ketentuan pinalti terhadap industri yang melakukan wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban tersebut. 2) Pemerintah perlu mempertimbangkan dampat eksternalitas seperti kemacetan lalu lintas, pemborosan konsumsi BBM dan pencemaran udara, 3) Pemerintah perlu mendorong penggunaan moda transportasi masal. Daftar Pustaka Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekjen DPR RI. 2014. Analisis Dampak Pelaksanaan Program LCGC terhadap Pendapatan Negara. Diakses 4 Maret 2017. Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau (PPKB). Bahan Presentasi FGD. Jakarta, Agustus 2016. Kirsten J.F. 2014. Factor Affecting the Competitiveness of the Agribusiness Sector Swaziland. Journal of Agricultural Studies. Vol. 1 No. 1, 2014. Lalujan, Pengemanan & Tumbuan. 2016. Analyzing The Influence of Brand Image, Perceived Price and Perceived Quality on Consumer Buying Decision of Low Cost Green Car (Case Study Of: Astra Toyota Agya at Manado). Jurnal Ilmiah Efisiensi. Vol 16 No. 4 Tahun 2016. Pemerintah. 2013. Peraturan Pemerintah No. 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Presiden. 2008. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Chandra, A., Gulati, S., & Kandlikar, M. 2010. Green drivers or free riders? An analysis of tax rebates for hybrid vehicles. Journal of Environmental Economics and Management, 60(2), 78-93. Diamond, D. 2009. The impact of government incentives for hybrid-electric vehicles: Evidence from US states. Energy Policy, 37(3), 972-983. org/10.1016/j.enpol.2008.09.094 Gallagher, K. S., & Muehlegger, E. 2011. Giving green to get green? Incentives and consumer adoption of hybrid vehicle technology. Journal of Environmental Economics and Management, 61(1), 1-15. jeem.2010.05.004 Huse, C., & Lucinda, C. 2014. The Market Impact and the Cost of Environmental Policy: Evidence from the Swedish Green Car Rebate. The Economic Journal, 124(578), F393-F419. Sanjaya dan Indriani. 2014. Customers Motivation To Purchase Low Cost Green Car In Indonesia. Journal of Business And Management. Vol . 3, No.6 Tahun 2014. Simanullang, Nurmayani, dan Putri. 2014. Pemberlakuan Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Mobil Murah Ramah Lingkungan Di Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara. Vol. 1 No. 3 Tahun 2014. Kementerian Keuangan. 2012. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/ PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Permenkeu No 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Situmorang dan Kadarukmi. 2015. Sikap Masyarakat Di Kota Jakarta Terhadap Keberadaan Low Cost Green Car. Research Report - Humanities and Social Science. Volume 1 Tahun 2015. Kementerian Perindustrian. 2009. Permenperin No. 123/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor. Supramono. 2010. Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan. Penerbit CV ANDI OFFSET. Yogyakarta. Kementerian Perindustrian. 2013. Permenperin No. 33/MIND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Kementerian Perindustrian. 2016. Dua Kekuatan Otomotif ASEAN. Bahan Presentasi FGD. Jakarta, Agustus 2016. Widjaja, Setyawan & Kusumawardhany. 2014. Consumer Perceptions of Price, Quality, Value on Low Cost Green Car in Surabaya and Sidoarjo. 11th Ubaya International Annual Symposium on Management. Kementerian Perindustrian. 2016. Program Pengembangan Kendaraan Bermotor
42 Peningkatan Keuangan Inklusif Melalui Program Bantuan Sosial Nontunai || R. Nurhidajat dan Tri Achya Ngasuko *) diolah I ndonesia termasuk kategori negara dengan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) di bawah rata-rata dunia. Menurut Kunt dkk (2015), rata-rata IKI dunia pada tahun 2014 adalah 62 persen. Jika menggunakan kategori besarnya jumlah penduduk dewasa yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal, maka IKI indonesia berada pada level 36 persen. Meskipun di bawah rata-rata, angka tersebut sudah lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2010, World Bank menyampaikan laporannya bahwa hanya 20 persen penduduk dewasa di Indonesia yang mempunyai akses terhadap jasa keuangan. Dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, maka IKI Indonesia masih tertinggal. IKI negara-negara tersebut berturut-turut sebesar 96, 81, dan 78 persen. Posisi Indonesia sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Vietnam dan Filiphina yang penduduk dewasanya mempunyai akses kepada jasa keuangan sebesar 31 persen. *) Peneliti Pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
WARTA FISKAL | EDISI #1/2017 ANALISIS 43 Upaya peningkatan aksesabilitas terhadap jasa keuangan telah banyak dilakukan oleh Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditetapkan tanggal 1 September 2016, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan gerakan ke arah upaya tersebut. Dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa SNKI dimaksudkan untuk mencapai target keuangan inklusif, yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persen pada akhir 2019. rumah tangga penerima manfaat (RTS-PM), yaitu mereka yang memegang kartu kesejahteraan sosial (KKS). Melalui langkah ini diharapkan akan berpotensi meningkatan IKI yang akan dicapai pada tahun 2019. Perbaikan sistem dan skema basis data akan memiliki banyak manfaat. Penataan skema dan basis data akan berdampak pada menurunnya inclution error maupun exclution error yang pada akhirnya juga akan memengaruhi ketepatan penyaluran program dana Pemerintah (TNP2K, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi peningkatan IKI yang dapat dicapai melalui skema integrasi kartu bantuan sosial secara nontunai. 2002). Namun demikian, untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam penyaluran bantuan sosial secara tunai hendaknya tidak dilakukan dalam skala yang luas. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 252 juta jiwa (BPS, 2014). Penyaluran dana bantuan sosial secara tunai merupakan tantangan tersendiri untuk dilakukan di Indonesia dalam hal untuk mencapai suatu sistem penyaluran dana bantuan sosial yang efektif. Dalam hal penyaluran bantuan sosial, komunitas kemanusiaan internasional saat ini telah beralih dari pendekatan yang tradisional ke pendekatan kas dan voucher. Penggunaan sistem ini akan meberikan dampak yang positif bagi penerima manfaat. Beberapa manfaat yang akan diterima dengan sistem baru tersebut adalah keamanan dan rasa penghargaan yang lebih tinggi. Melalui sistem voucher, dimana penerima manfaat diberikan alokasi dana yang yang tersimpan dalam voucher, penerima manfaat akan memiliki kebebasan untuk memilih barang-barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Sistem ini juga meningkatkan rasa aman bagi si penerima manfaat. (Berg, Michelle, et. al., 2013) SNKI terdiri dari lima pilar dan tiga pondasi. Lima pilar tersebut adalah (i)edukasi keuangan, (ii) hak properti masyarakat, (iii) fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, (iv)layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta (v)perlindungan konsumen. Sedangkan tiga pondasi dalam SNKI adalah (i)kebijakan dan regulasi yang kondusif, (ii)infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta (iii)organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Pilar ke-empat, yaitu pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah, disamping bermuara pada peningkatan IKI, tujuan dari pilar ini adalah untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai. Tinjauan Pustaka Pemberian bantuan sosial dari Pemerintah kepada kelompok masyarakat merupakan praktik yang umum dilakukan di beberapa negara di dunia. Pemberian program bantuan sosial dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (Vincent dan Cull, 2009). Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang akan membuat penerimanya merasa lebih berdaya. Sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk pangan akan memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang tunai juga akan memberikan efek lanjutan yaitu para penerimanya dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Di negara anggota Organisation for Economic Co- operationand Development (OECD), transfer bantuan secara tunai juga merupakan praktik yang umum dilakukan untuk program jaring pengaman sosial (Tabor, diolah Metodologi Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari BPS, yaitu hasil susenas tahun 2014 dan 2015. Data lainnya yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber informasi seperti hasil kajian sebelumnya tentang Saat ini Pemerintah telah memulai mengimplementasikan pilar keempat melalui penyaluran dana bantuan sosial secara nontunai. Bantuan sosial ini diberikan kepada
44 raskin, PKH dan BSM. Pengolahan data dilakukan dengan sofware SPSS dan microsoft excel. Untuk memperdalam kajian, analisis juga dilakukan melalui metode diskusi dengan pihak pihak terkait, seperti Kemensos dan TNP2K. Gambar 1. Rumah Tangga Yang Memiliki Simpanan Uang ANALISIS DAN PEMBAHASAN BPS telah menerbitkan hasil survei Susenas tahun 2015. Terdapat beberapa informasi tambahan baru yang terkait dengan keuangan inklusif. Dari beberapa pertanyaan yang ada dalam survei tersebut dapat diperoleh beberapa informasi terkait potensi untuk meningkatkan IKI melalui Integrasi kartu bantuan sosial secara nontunai. Sumber: Susenas BPS tahun 2015, diolah Gambar 2. Bagaimana Rumah Tangga Menyimpan Uang Jika Rumah tangga (RT) yang akan menjadi sasaran dalam peningakatan IKI melalui Integrasi kartu ini adalah mereka yang berasal dari rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), maka kelompok RT ini terbagi menjadi dua, yaitu yang memiliki kelebihan uang untuk ditabung dan yang tidak. Pembahasan tentang potensi peningkatan IKI melalui Integrasi kartu bantuan sosial secara nontunai akan terbagi menjadi dua, secara khusus dan secara umum. Secara khusus, profil rumah tangga yang dapat dijadikan sasaran untuk meningkatkan IKI adalah dari RT yang berasal dari RTS-PM yang memiliki kelebihan uang untuk disimpan. Gambar 1 memperlihatkan profil tersebut. Terdapat 63 persen RT Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menyisihkan penghasilannya untuk disimpan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah dimana uang tersebut disimpan. Sumber: Susenas BPS tahun 2015, diolah Terdapat beberapa alternatif yang diambil oleh RT dalam menyimpan uangnya. Alternatif tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Dari seluruh RT, hanya 40 persen yang mempercayakan penyimpanan uangnya melalui lembaga keuangan, baik perbankan maupun bukan. Angka tersebut sekaligus mencerminkan capaian level IKI yang dapat dicapai pada tahun 2015 sebesar 40 persen. Masih terdapat 23 persen RT yang meskipun memiliki uang simpanan tetapi lebih memilih untuk menyimpannya pada media lain seperti lemari atau celengan. Dari 23 persen kelompok RT tersebut (memiliki uang simpanan tetapi tidak memiliki rekening pada lembaga keuangan), 26 persennya berasal dari RTS-PM. Dengan demikian, apabila program integrasi kartu dan sistem pembayaran non tunai diberlakukan, akan terdapat penambahan RT pemilik rekening tabungan pada lembaga keuangan sebesar 6 persen dari total jumlah RT. Tambahan jumlah RT pemilik rekening tabungan pada kelompok ini akan bersifat aktif. Pengertian aktif di sini adalah, kelompok tersebut akan menggunakan kartu bantuan sosial nontunai sebagai rekening tabungan. Dengan memiliki rekening tabungan, mereka berpotensi akan memanfaatkan rekening tersebut sebagai media tempat menyimpan kelebihan uangnya. Secara umum, profil rumah tangga yang menjadi sasaran peningkatan IKI adalah seluruh RT yang tidak mampu menyisihkan simpanan
45 uangnya yang berasal dari RTS- PM. Melalui Integrasi kartu bansos dengan sistem nontunai, meskipun tidak memiliki kelebihan uang untuk disimpan, diharapkan kelompok ini juga akan dapat ikut memiliki rekening tabungan. Gambar 3. RT Yang Tidak Mampu Memiliki Simpanan Uang Gambar 3 memperlihatkan jumlah RT yang berpotensi menambah jumlah RT yang memiliki rekening pada lembaga keuangan. Terdapat 20 persen RT dari total jumlah RT yang disamping tidak memiliki simapanan uang juga tercatat sebagai anggota RTS-PM. Dengan demikian, potensi peningkatan IKI melalui integrasi kartu dengan sistem nontunai ini akan berjumlah 26 persen. Secara khusus, 6 persen berasal dari RT yang berasal dari RTS-PM yang memiliki kelebihan uang untuk disimpan, dan secara umum 20 persen berasal dari seluruh RT yang tidak mampu menyisihkan simpanan uangnya dan berasal dari RTS-PM. Sumber: Susenas BPS tahun 2015, diolah Kesimpulan Dan Rekomendasi Integrasi kartu bantuan sosial akan berdapak pada peningkatan IKI sebesar 26 persen. Tujuan tersebut dapat dicapai jika integrasi kartu dilakukan dengan sisten nontunai. Angka 26 persen tersebut diperoleh dari dua kelompok RTS-PM. Pertama, sebesar 6 persen berasal dari kelompok RTS-PM yang memiliki simpanan tetapi tidak ditabung pada rekening lembaga keuangan. Kedua, sebesar 20 persen berasal kelompok RTS-PM yang tidak memiliki simpanan uang. Pemerintah perlu segera menyempurnakan integrasi kartu bantuan sosial dengan sistem nontunai yang sudah berjalan. Penyempurnaan perlu dilakukan dengan cara sosialisasi yang lebih masif kepada RTS-PM. Sosialisasi tersebut tetap perlu dilakukan untuk meminimalisasi jumlah RT yang tidak mepergunakan kartu akibat alasan-alasan tertentu. Daftar Pustaka Berg, Michelle, et. al. (2013). Cash and vouchers: a good thing for the protection of beneficiaries? Forced Migration Review. Issue 44. Diakses dari Vincent.pdf Website: Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) BPS. (2016). Perkiraan Penduduk beberapa Negara. Diakses dari diakses pada tanggal 27 Desember 2016 TNP2K. (2015). Tantangan Meningkatkan Efektivitas Program Raskin. Diakses dari TNP2K. (2015). Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu: Untuk Program Perlindungan Sosial Vincent, K., & Cull, T. (2009). Impacts of social cash transfers: case study evidence from across southern Africa. II Conferência IESE " Dinâmicas da Pobreza e Padrões de Acumulação Económica em Moçambique ." Diakses dari
46 Foto: Rita Helbra Tenrini SURGA DI BAWAH TELAPAK KAKI IBU Surga di telapak kaki ibu artinya surga ada di perjalanan ibu dalam mengurus anak. Jejak-jejak ibu pada otak anak sejak masa kehamilan, ketika dalam buaian dan pangkuan sampai ia akil baligh. Akhlak dan perilaku ibu dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya sangat berpengaruh dalam pembentukan karakater dan akhlak anak-anaknya. Seorang ibu pekerja keras tentu akan melahirkan anak yang tidak jauh beda dengan karakter seorang pekerja keras. Kesuksesan seorang anak dalam meniti kehidupan dunianya, terutama dalam mengarungi karir dan profesinya sangat dipengaruhi oleh karakter yang dibangun dan ditanamkan oleh ibu semenjak anak belum dewasa. Surga dan neraka anak bisa jadi bergantung dari hasil pendidikan dari seorang ibu. Sukses dan gagalnya anak tergantung dari pendidikan dan doa sang ibu. Tiada makhluk ciptaan Allah yang setangguh dan setegar seorang wanita. Dibalik kelembutan sikapnya dan rasa kasih sayangnya kepada anak, tersembunyi kekuatan besar yang mampu melembutkan dan meluluhkan hati yang keras. Berapa banyak dalam sejarah orang-orang yang sukses karena didikan seorang ibu, walaupun ibu telah menjadi single parent bagi anak-anaknya. Sempat merasakan kasih sayang seorang ayah hingga umur 7 tahun, Rita harus menjalani hidupnya sebagai yatim bersama tiga saudara kandungnya INSPIRASI
47 dengan penuh keprihatinan. Sang ibu sebagai single parent berusaha dengan kekuatan fisik dan mentalnya membesarkan anak-anaknya. Sang ibu sebagai PNS Kementerian Kesehatan terus berusaha menghidupi dan membesarkan anak-anaknya agar menjadi generasi yang sukses dan mandiri. Kelimpahan kasih sayang dan materi yang tercukupi dari seorang ayah yang menjabat sebagai Kepala PT. Perkebunan Nusantara di Ambon dan seorang ibu yang PNS menjadi kenangan masa kecil sebelum sang ayah menghadap ke haribaan Illahi. Semenjak usia 7 tahun itulah, Rita menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan bersama saudara- saudaranya dengan bimbingan dan perlindungan sang ibu. Sempat merasakan pendidikan dasar di kota Ambon Manise, kemudian berpindah mengikuti sang mama ke Medan dan melanjutkan SD nya di Medan, dan kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan sekolah SD di Jakarta dan hingga saat ini tinggal di Jakarta. Terakhir boru Rita lulus dari SDN Pinangsia Jakarta, kemudian melanjutkan ke SMPN 54 Jakarta. Selepas lulus SMP, melanjutkan ke Sekolah Menengah Farmasi BPK Penabur Jakarta. Alasan mengapa melanjutkan sekolah di SMK karena ingin segera bekerja selepas lulus SMK untuk membantu mama yang sudah lama menjadi single parent. Perempuan kelahiran Watan Soppeng, 19 Oktober 1975 ini terkenal kegigihannya. Lulus SMF tahun 1993 dia bekerja selama 3 bulan di Apotik Kimia Farma Senen Jakarta, kemudian tahun 1994 pindah kerja di PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia. Saat kerja di PT. Askes inilah, boru Rita melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana di Universitas Borobudur di fakultas ekonomi jurusan akuntansi atas arahan dari atasannya. Setalah lulus S1 dan mendapatkan ijazah sarjana ekonomi, melamar kerja di Departemen Keuangan. Pada tahun 2002 pindah kerja ke Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan setelah dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan CPNS Departemen Keuangan. Status sebagai PNS di Ditjen Pajak ini menjadi pengalaman paling berkesan dalam hidupnya ketika mengajak mamanya jalan-jalan dengan menggunakan gaji pertama kerja di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Bahagia melihat mama tersenyum, karena bisa jalan-jalan bersama anaknya. Setelah diterima sebagai PNS di Ditjen Pajak, Rita melanjutkan studinya ke jenjang Magister. Dia mengambil jurusan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia karena lebih aplikatif dalam menunjang pekerjaan sehari-hari di DJP. Pada tahun 2011 dibuka kesempatan menjadi peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal. Sang Rita pun ikut open bidding di Kementerian Keuangan dan dinyatakan lulus sebagai peneliti dan pindah menjadi peneliti di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Wanita yang memiliki hobby traveling ini juga menjadi dosen tidak tetap di PKN STAN sejak 2016. Hobby traveling ini didasari karena kesukaannya melihat pemandangan alam yang indah, kebudayaan dan kekayaan kuliner di tempat yang dikunjungi. Di samping itu, dia juga senang bertukar cerita dengan sahabat-sahabatnya, karena seringnya berpindah kerja, sehingga sering reuni dengan sahabat di setiap kantor tersebut. Contoh dari orang tua, terutama sang mama sangat membekas pada diri Rita. Oleh karena itu, Rita menjadi pribadi yang pekerja keras, ulet, pantang menyerah dan serius dalam menyelesaikan pekerjaannya. Mamanya adalah seorang pekerja keras, dia selalu mengajarkan anak-anaknya untuk terus berusaha meraih mimpi mereka. Hal itulah yang memacunya untuk meraih cita-citanya sebagaimana semboyan hidupnya "keterbatasan dalam hidup kita bukanlah sebagai penghalang, justru sebagai pemacu bagi kita untuk lebih giat dalam meraih sesuatu yang diinginkan dalam hidup". Sang mamalah yang menjadi tokoh panutan Rita dan saudara-saudaranya. Kepindahannya dari DJP ke BKF dilatarbelakangi karena sewaktu di DJP sering diminta oleh kepala bidangnya untuk membuat kajian mengenai kepatuhan Wajib Pajak, setelah beberapa kali menulis, membuat dia tertarik dan merasa pekerjaan membuat kajian dan menulis merupakan pekerjaan yang menarik. Akhirnya setelah dibuka open bidding untuk menjadi peneliti di BKF Rita tertarik untuk mendaftar open bidding tersebut. Perasaannya ketika diterima sebagai peneliti di BKF tentu bahagia dan tidak menyangka sama sekali akan diterima. Pada saat open bidding tersebut banyak sekali peserta yang ikut, dan beberapa diantaranya dia kenal dan memiliki prestasi yang bagus, jadi tadinya Rita tidak INSPIRASI
48 menyangka akan lolos seleksi tersebut. Sebenarnya dulu pernah bercita-cita sebagai dokter, karena dokter adalah pekerjaan mulia, dokter dengan jubah putihnya seperti malaikat penolong bagi pasien-pasiennya. Rita saat ini sudah berstatus sebagai Peneliti Madya Kementerian Keuangan. Masa depan peneliti di BKF menurutnya akan semakin baik. Peneliti BKF sekarang sudah mulai banyak yang tampil di berbagai kesempatan, seperti menulis di jurnal internasional, nasional, media cetak, seminar internasional. Dengan semakin seringnya peneliti terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut, maka akan semakin teruji kemampuannya dalam melakukan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat lebih terpercaya untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan. " kunci produktif menulis menurutnya adalah terus mencari ide baru dalam menulis, dengan cara mengikuti berbagai diskusi baik di dalam maupun di luar kantor, sehingga mengetahui isu apa yang menarik untuk diangkat sebagai tema penelitian/ tulisan. yang paling tinggi dalam karir peneliti yaitu profesor riset, tanpa meninggalkan hal-hal mendasar dalam hidup, seperti keluarga, bersosialisasi dengan saudara dan sahabat. Tujuan hidup dan target karirnya dibarengi pula dengan kunci dalam bekerja yang menjadikan dia mengemban berbagai amanah. Kunci bekerjanya adalah sekecil apapun pekerjaan itu, kita harus tekun dalam mengerjakannya, sehingga pimpinan mengetahui bahwa kita selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan apa saja. dapat bertanggung jawab dan dipercaya dalam merumuskan kebijakan fiskal di Indonesia. Peran BKF bagi stakeholder dalam merekomendasikan kebijakan fiskal selama ini tidak pernah meninggalkan stakeholder dalam berbagai kegiatan seperti Focus Group Discussion, sosialisasi dan seminar. Stakeholder mengharapkan dalam merumuskan kebijakan fiskal, BKF dapat juga mempertimbangkan masukan dari stakeholder yang akan memudahkan pada saat implementasi kebijakan fiskal tersebut. Sebagai peneliti, Rita tergolong produktif. Kunci produktif menulis menurutnya adalah terus mencari ide baru dalam menulis, dengan cara mengikuti berbagai diskusi baik di dalam maupun di luar kantor, sehingga mengetahui isu apa yang menarik untuk diangkat sebagai tema penelitian/tulisan. Untuk menjadi peneliti yang handal, tentu mempunyai prinsip dalam bekerja. Prinsip dalam bekerja yang dimilikinya adalah jangan menunggu hari esok untuk sesuatu yang bisa kamu capai hari ini. Tetapkan target untuk setiap periode dalam setahun, dan berusaha keras untuk mencapainya. Tujuan hidup dan target karir di masa mendatangnya adalah bahagia bersama keluarga. Target karir adalah mencapai tingkat Dalam setiap instansi, tentu ada target-target organisasi yang akan dicapai. Sebagai peneliti, tentunya pimpinan dan stakeholder menginginkan target yang harus dicapai oleh peneliti. Target yang diinginkan pimpinan dan stakeholder dari peneliti adalah peneliti diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya oleh pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan, dengan memperhatikan keterlibatan dari stakeholder yang akan ikut terpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut Rita, BKF dalam melaksanakan tupoksinya sebagai pemangku kebijakan fiskal, Untuk kemajuan BKF, Rita menyarankan agar dalam melaksanakan penelitian hendaknya BKF dapat lebih sering melakukan penelitian gabungan antar beberapa pusat kebijakan, hal ini dilakukan agar rekomendasi yang dihasilkan lebih bersifat komprehensif. Bagi generasi muda di BKF agar lebih meningkatkan ketertarikan dalam bidang penelitian/riset/kajian. Visi dari BKF adalah sebagai perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, sehingga dalam melakukan perumusan tersebut dibutuhkan penelitian/riset/kajian, sehingga rumusan yang dihasilkan lebih dapat terpercaya. Oleh : Akhmad Yasin INSPIRASI
49 Peluncuran Indonesia Economic Quarterly, Indonesia Berhasil Menjaga Momentum Pertumbuhan Dalam acara peluncuran laporan triwulanan, Indonesia Economic Quarterly, yang diselenggarakan di Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, World Bank mengungkapkan bahwa di tahun 2016 Indonesia cukup sukses menjaga momentum reformasi fiskal yang terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut terlihat dari kinerja ekonomi Indonesia yang relatif kuat dibandingkan dengan negara berkembang lainnya di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Inflasi yang tetap terjaga, kebijakan moneter yang akomodatif dan komitmen menjaga kredibilitas fiskal dengan melakukan pemotongan anggaran pada APBN-P 2016 merupakan beberapa kunci yang membuat kinerja ekonomi Indonesia cenderung stabil. Untuk tahun 2017, World Bank melihat masih ada beberapa resiko ekonomi global yang akan dihadapi oleh Indonesia antara lain ketidakpastian kebijakan di US, pelemahan ekonomi Tiongkok yang masih berlanjut, perlambatan pertumbuhan negara-negara maju dan masih lesunya perdagangan global. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa di tahun 2017 Kementerian Keuangan akan terus menjaga kredibilitas APBN. Beberapa strategi yang telah dilakukan seperti menetapkan target pajak yang baseline-nya dari outlook APBN 2016. Menurutnya, meskipun mengalami peningkatan, namun target tersebut masih realistis untuk dicapai. "Kita menentukan target (penerimaan APBN 2017) menggunakan baseline outlook bukan berdasarkan APBN 2016. Ini kita lihat masih realistis", ujar Suahasil. Selain itu, Kementerian Keuangan tetap memantau pelaksanaan program tax amnesty dan efek setelahnya. Pemerintah juga akan terus melanjutkan reformasi perpajakan dengan memperbaiki sistem perpajakan yang sudah ada, meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, untuk menghadapi tantangan ekonomi global, strategi terbaik yang dapat dilakukan ialah meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Menurut Suahasil, dengan segala potensi yang dimiliki Indonesia, seperti pasar yang besar dan pertumbuhan yang didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, Indonesia dapat tumbuh lebih baik dan mengungguli negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus memposisikan diri sebagai negara yang berbeda dengan negara lain, dengan terus meningkatkan kualitas kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. (is/pg)
50 Bangun Sinergi, Tingkatkan Kualitas Kinerja: Respect, Trust and Care Dalam rangka menyinergikan rencana kerja tahun 2017 antar unit eselon II, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengadakan rapat kerja (raker) yang diselenggarakan pada 9-10 Februari 2017. Raker dihadiri oleh Pejabat eselon I, II, III dan IV serta peneliti di lingkungan BKF. Pada tahun ini, raker BKF mengangkat tema "Bangun Sinergi, Tingkatkan Kualitas Kerja: Respect, Trust and Care". Kepala BKF, Suahasil Nazara, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tema yang diangkat kali ini sesuai dengan tujuan yang ingin ia capai untuk meningkatkan sinergi antar pegawai dalam organisasi yang dipimpinnya. Menurutnya BKF merupakan salah satu unit eselon I yang menangani hampir seluruh isu yang ada di Kementerian Keuangan. Tupoksi dari unit eselon II sangat beragam namun masih memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, sinergi antar unit merupakan hal yang krusial bagi para pegawai BKF dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang kredibel. Selain antar unit eselon II, Suahasil menambahkan bahwa komunikasi dan sinergi yang baik antara pejabat struktural dan fungsional atau peneliti juga harus ditingkatkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan misalnya dalam menyusun sebuah kajian. Ia menegaskan bahwa penelitian di dalam satu pusat (unit eselon II) harus dimulai dari assessment peneliti mengenai knowledge gap dari rencana kerja yang telah dibuat oleh pejabat struktural. Selanjutnya, peneliti dan pejabat struktural dapat bersama-sama melakukan kajian atau studi dengan pihak lain sesuai dengan knowledge gap yang telah disepakati. Dengan adanya mekanisme tersebut, ia berharap hubungan antar pejabat struktural dan fungsional yang sudah terjalin dapat terpelihara dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menyampaikan bahwa para pejabat di lingkungan BKF diharapkan dapat melakukan mentoring dan coaching bagi bawahannya. Tujuannya, untuk mempersiapkan calon penerus pimpinan di BKF dengan ilmu dan kemampuan yang dibutuhkan sebagai ASN yang profesional di kemudian hari. Rapat kerja ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh BKF. Dalam raker tersebut, seluruh unit eselon II memaparkan rencana kerja prioritas masing-masing pusat dan kegiatan yang membutuhkan sinergi antar unit eselon II. Sebelum raker dimulai, perwakilan dari Central Transformation Officer (CTO) hadir memberikan paparan tentang Reformasi Birokrasi & Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan ke depan.
51 Departemen Keuangan Filipina Melaksanakan Studi Banding Reformasi Perpajakan dan Anggaran Bertempat di ruang rapat Analis-Fiskal lantai 3 gedung R.M. Notohamiprodjo, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menerima kunjungan delegasi Departemen Keuangan Filipina yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 8 s.d. 10 Februari 2017. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, Parjiono, dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan menyambut baik kunjungan studi banding delegasi Filipina ke Indonesia. Ia memaparkan bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang kurang baik, dalam 2 tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di angka 5%, termasuk tertinggi di kawasan ASEAN. Untuk terus meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, Indonesia berupaya untuk melanjutkan reformasi pada 3 pilar utama APBN, yaitu revenue, melalui reformasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, qualified spending, dengan merealokasi subsidi untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial, serta suistanable financing, pembiayaan yang melibatkan bilateral dan multilateral. Director IV of Fiscal Policy and Planning Office, Departemen Keuangan Filipina, Elsa Agustin, menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap Kementerian Keuangan yang telah menyambut baik kedatangan delegasi Filipina. Maksud dan tujuan kunjungan ini adalah studi banding mengenai reformasi kebijakan pajak, sistem administrasi perpajakan, serta reformasi anggaran di Indonesia. Saat ini Filipina sedang melakukan reformasi perpajakan untuk membuat sistem pajak yang sederhana, lebih adil, dan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Selama tiga hari pelaksanaan studi banding, Kementerian Keuangan berkesempatan menyampaikan knowledge sharing dalam 4 sesi materi, yakni "Overview of Taxation in Indonesia'' oleh Goro Ekanto, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, "DGT Transformation Reform'' oleh Ardiyanto Basuki, Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan, DJP, "Tax Amnesty" oleh Riztiar Arinta dan Hari Santoso, DJP, serta ''Indonesia Subsidy And Cash Transfer Policy'' oleh Noor Iskandarsyah, Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, Pusat Kebijakan APBN, BKF. Pada hari ketiga delegasi Filipina berkesempatan untuk berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing untuk membandingkan sistem dan organisasi kantor pajak, serta melihat langsung pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan
52 Statistik Perkembangan Penduduk Miskin Indonesia 2004 - Maret 2016 Kota Desa Kota+Desa 2004 11,37 24,78 36,15 2005 12,40 22,70 35,10 2006 14,49 24,61 39,10 2007 13,56 23,61 37,17 2008 12,77 22,19 34,96 2009 11,91 20,62 32,53 2010 11,10 19,93 31,03 Mar 2011 11,05 18,97 30,02 Sep 2011 10,95 18,94 29,89 Mar 2012 10,65 18,49 29,14 Sep 2012 10,51 18,08 28,59 Mar 2013 10,33 17,74 28,07 Sep 2013 10,63 17,92 28,55 Sumber: BPS, diolah Mar 2014 10,51 17,77 28,28 Sep 2014 10,36 17,37 27,73 Dari tahun 2004 hingga maret tahun 2016 jumlah peduduk miskin terus mengalami penurunan. Penurunan penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi daripada diperkotaan. Data BPS di Maret 2016 jumlah penduduk miskin yang pengeluarannya masih dibawah garis kemiskinan sekitar 28 juta orang (10,86%) per bulan. Berkurang sebesar 580 ribu orang dibandingkan satu semester sebelumnya yang mencapai 11,13% pada September 2015. Mar 2015 10,65 Sep 2015 10,62 Mar 2016 10,34 Sumber: BPS, diolah 17,94 17,89 17,67 28,59 28,51 28,01 Jumlah penduduk miskin per Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari total penduduk Indonesia bertambah 86 ribu orang dalam kurun waktu enam bulan sejak September 2014 sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96 persen, tercatat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Menurut data BPS selama periode September 2015 - Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016. Daerah pedesaan turun dari 17,89 juta orang menjadi 17,67 juta orang. Penurunan kemiskinan di daerah pedesaan masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Perputaran uang di desa juga jauh lebih kecil dibandingkan di kota. eceran beberapa komoditas mengalami kenaikan. Pemerintah Jokowi memprioritaskan program mengatasi kemiskinan meliputi program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Juga penyediaan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu lewat Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), beasiswa bagi 21 juta siswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selama September 2014 - Maret 2015 beberapa faktor penyebab bertambahnya jumlah dan persentase orang miskin yaitu laju inflasi menjadi 4,03 persen, harga rata-rata beras meningkat, dan harga STATISTIK
53 Glosarium Rasio Gini Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keuangan Inklusif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu kondisi dimana semua orang berusia kerja mampu mendapatkan akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran dan asuransi dari seluruh penyedia layanan finansial. Akses yang efektif juga termasuk layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, pada harga yang terjangkau untuk masyarakat dan berkelanjutan untuk penyedia. Diharapkan pada akhirnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan finansial yang formal daripada layanan finansial yang informal. pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Indeks Keuangan Inklusif (IKI) Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. salah satu cara Indeks.pngalternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan GLOSARIUM
54 Zona Waktu N ew York 3 jam lebih awal dari California, tapi tidak berarti California lambat, atau New York cepat. Keduanya berada di sesuai "Zona Waktu"nya masing-masing. Seseorang masih sendiri/single/jomblo. Seseorang menikah dan menunggu 10 tahun untuk memiliki momongan. Ada juga yang memiliki momongan dalam setahun usia pernikahannya. Seseorang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk mendapatkan pekerjaan tetap; yang lainnya lulus di usia 27 tahun dan langsung bekerja. Seseorang bisa mencapai banyak hal dengan kecepatannya masing-masing. Bekerjalah sesuai "Zona Waktu"mu. Kolegamu, teman-teman, adik kelasmu mungkin "tampak" lebih maju. Mungkin yang lainnya "tampak" di belakangmu. Setiap orang di dunia ini berlari di perlombaannya sendiri, jalurnya sendiri, dalam waktunya masing- masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk masing- masing orang. Seseorang menjadi CEO sebuah Perusahaan di usia 25 tahun dan meninggal di usia 50 tahun, saat yang lain menjadi CEO di usia 50 tahun dan hidup hingga usia 90 tahun. Waktu berbeda untuk setiap orang. Obama pensiun dari presiden di usianya yang ke 55, dan Trump maju jadi presiden Amerika di usianya ke 70. Jangan iri kepada mereka atau mengejeknya...* Seseorang belajar bahasa Arab sejak usia SD tapi wafat saat usia 45 tahun. Yang lain baru belajar Qur'an di usia 63 tahun, tapi mampu membacanya hingga usia 95 tahun, karena di karuniakan kepadanya usia yang panjang nan berkah. Setiap orang bekerja dan berada sesuai "Zona Waktu"nya masing-masing. Itu "Zona Waktu" mereka. Kamu pun berada di "Zona Waktu"mu sendiri. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak lebih cepat. Kamu sangat sangat tepat waktu! Tetaplah kejar keberkahan Yang Maha Kuasa...agar sampai pada muara kebahagiaan di surgaNya. RENUNGAN
Telah Terbit Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi yang dinamis dan sinergis di antara tiga kebijakan ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil. Interaksi yang dinamis dan sinergis antara tiga kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Nasional 2016-2020 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Bunga Rampai yang berjudul "Kebijakan Makro-Fiskal Ekonomi Indonesia" ini berusaha menyampaikan berbagai kajian yang mewakili masing-masing kebijakan ekonomi di atas namun dengan penekanan pada kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Disclaimer Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah ini bukanlah representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional penulis
WARTA FISKAL | EDISI #1/2017 56