IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA Jesica Jelly Br Bangun NPP. 30.0107 Asdaf Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Program Studi Kebijakan Publik Email : Pembimbing Skripsi : Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga, S.STP.,S.AP.,M.Si ABSTRACT Problem statement/background (GAP): Waste management policy in Karo Regency as a form of implementation of regional regulations Regional Regulation of Karo Regency Number 02 of 2021 concerning Waste Management. Waste is one of the problems that often arises both in government and society. Garbage has until now become a problem in Karo Regency because it makes the environment unclean and comfortable. so that researchers are interested in researching with the title Implementation of Waste Management Policy in Karo Regency, North Sumatra Province. Waste management policy in Karo Regency as a form of implementation of regional regulations Regional Regulation of Karo Regency Number 02 of 2021 concerning Waste Management. Waste is one of the problems that often arises both in government and society. Garbage has until now become a problem in Karo Regency because it makes the environment unclean and comfortable. so that researchers are interested in researching with the title Implementation of Waste Management Policy in Karo Regency, North Sumatra Province. Purpose: This study aims to determine the implementation of waste management policies in Karo District, North Sumatra Province, determine the supporting and inhibiting factors of the implementation of waste management policies in Karo Regency, North Sumatra Province. Method: this study used qualitative descriptive method. The theory used is the theory of policy implementation by Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The techniques in data collection used are observation, interviews, and documentation. The research was conducted at the Environmental Office of Karo Regency, North Sumatra Province. Method: this study used qualitative descriptive method. The theory used is the theory of policy implementation by Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The techniques in data collection used are observation, interviews, and documentation. The research was conducted at the Environmental Office of Karo Regency, North Sumatra Province. Results: Research shows that the implementation of waste management policies in Karo District, North Sumatra Province, is not running optimally. Conclusion: implementation of waste management policy in Karo Regency has not been implemented optimally. Resources are inadequate due to lack of staff, lack of awareness of staff at work, not optimal facilities infrastructure, lack of public awareness in carrying out waste management activities because there are still those who throw waste carelessly and no less discipline in complying with the waste disposal schedule. research shows that the Keywords: Policy Implementation, Waste Management
ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang: Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sebagai bentuk implementasi peraturan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul baik itu dalam pemerintahan maupun masyarakat. Sampah hingga saat ini menjadi masalah di Kabupaten Karo karena membuat lingkungan menjadi tidak bersih dan nyaman. sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pengelolaan sampah di Kabupaten Karo adalah untuk meciptakan Kabupaten Karo yang bersih dan nyaman dari sampah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari impelementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Metode: penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Hasil : penelitian menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten karo provinsi sumatera utara berlum berjalan dengan optimal. Kesimpulan: penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karo belum berjalan terlaksana secara optimal. Sumber daya belum memadai karena kurangnya jumlah staff, kurangnya kesadaran staff dalam bekerja, belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah karena masih ada yang membuang sampah secara sembarangan dan tidak kurang disiplin dalam mematuhi jadwal pembuangan sampah. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah I. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Sampah merupakan masalah yang berdampak pada lingkungan hidup dan menimbulkan masalah yang serius. Permasalahan sampah sering muncul dan mempengaruhi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam proses penyelesaian masalah sampah. Proses tersebut juga harus di dukung oleh kesadaran dari elemen masyarakat akan pengelolaan yang dimaksud agar menjaga kelestarian lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan kehidupan mansyarakat untuk kedepannya
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Sampah adalah sisa kegiatan atau buangan yang dilakukan manusia ataupun alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Jika sampah tidak dikelola dan ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak yang serius. Dalam penanganan sampah membutuhkan biaya, tergantung dengan jumlah tingkat konsumsi manusia terhadap barang yang digunakan ditambah dengan sampah-sampah yang dihasilkan dari alam. Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo merupakan kabupaten yang mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Karo mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap masyarakat pasti menghasilkan sampah setiap hari. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik agar permasalahan baru dalam pengelolaan sampah tidak semakin besar. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Dalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah kabupaten, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian) Kabupaten Karo merupakan kabupaten yang mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Karo mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap masyarakat pasti menghasilkan sampah setiap hari. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik agar permasalahan baru dalam pengelolaan sampah tidak semakin besar. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Dalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah kabupaten, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Setiap tahun jumlah produksi sampah yang ada di Kabupaten Karo semakin meningkat. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat dan jumlah konsumsi hingga meningkat pula sampah dari kegiatan atau buangan yang dihasilkan oleh masyarakat. 1.3. Penelitian Terdahulu Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mokodompis (2019) bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Perbedaan penelitian Mokodompis dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan dan lokus penelitian. Penelitian mokodompis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian Mokodompis dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan yaitu teori Edward III dan sama sama mengenai implementasi kebijakan. Penelitian kedua, penelitian ini dilakukan oleh Takaluhude (2022) bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. Adapun perbedaan dari penelitian Takaluhude adalah lokus dan metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Takaluhude adalah tentang implementasi kebijakan dan menggunakan teori Edward III. Penelitian ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Nurdyansyah (2019) yang bertujuan untuk Mengetahui implmentasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun perbedaan penelitian Nurdyansyah dengan penelitian ini adalah lokus. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan teori tentang III, metode penelitian dekriptif kualitatif dan membahas Edward implementasi kebijakan. Penelitian terakhir, penelitian ini dilakukan oleh Saleh (2020) yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas implementasi kebijakan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokus dan teori yang digunakan. Teori dalam penelitian Saleh adalah teori dari Van Horn dan Van Meter sedangkan penelitian ini menggunakan teori Edward III. 1.4. Pernyataan kebaruan ilmiah Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan penelitian dahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas secara spesifik ini sama-sama implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan beberapa penelitian tersebut. Namun beberapa yang membedakannya seperti objek penelitian, lokasi penelitian, serta kebijakan yang ada dalam topik penelitian yang diambil. 1.5. Tujuan Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara serta mengetahui penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. II. Metode Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. penelitian kualitatif ini adalah pengamatan seseorang terhadap suatu objek sebagai bahan penelitiannya dengan cara berinteraksi langsung dengan objek atau beberapa hal yang berhubungan pada objek penelitian demi memperoleh informasi yang tepat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah Sampah Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas, Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan 2 masyarakat. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Adapun anaslisis data menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dengan empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. III. HASIL DAN PEMBAHASAN Penulis menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten karo provinsi sumatera utara menggunakan teori implementasi kebijakan menurut edwards III (Herabudiman, 2016) dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 3.1 Komunikasi Komunikasi sangat penting dalam mencapai keberhasilan dari suatu tujuan yang ingin dicapai termasuk dalam implementasi dari suatu kebijakan. Dinas lingkungan hidup sudah membuat suarat edaran dan menyebarluaskan surat edaran tentang pengelolaan sampah. Surat edaran diberikan kepada camat dan kepala desa. Tidak hanya itu, komunikasi dalam menyebarkan informasi juga dilakukan melalui sosialisasi. 3.2 Sumber Daya Setelah komunikasi disampaikan dengan baik selanjutnya pelaksana kebijakan harus memiliki sumber daya dalam menunjang terwujudnya implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya manusia adalah menjadi faktor utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Di kabupaten Karo para staff yang bekerja masih kurang dalam jumlah yang turun langsung dalam pengelolaan sampah. Sehingga diperlukan penambahan jumlah staff di Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja dalam pengelolaan sampah. Sumber daya lainnya adalah fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan agar kebijakan tersebut bisa berjalan seperti dum truck yang digunakan sebagai alat transportasi untuk membuang sampah ke TPA. Tanpa fasilitas maka kebijakan tidak akan berjalan dengan maksimal. sarana dan prasarana masih belum optimal karena sudah ada truck yang tidak bisa digunakan lagi karena sudah tua, TPA juga masih disewa belum menjadi milik pemerintah sendiri, transportasi perlu ditambah agar transportasi bisa sampai ke desa-desa. 3.3 Disposisi Sikap dan dukungan dari pelaksana kebijakan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Supaya efektif, para pelaksana harus memiliki sikap dan dukungan baik dalam pengimplementasian kebijakan tersebut dengan baik seperti tujuan kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Adanya penghargaan bagi yang melakukan tugas dengan baik dan adanya sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam bekerja. Sehingga adanya keseimbangan yang membuat para pelaksana kebijakan menjadi lebih bertanggung jawab. 3.4 Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi yang berlaku sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Ada 2 karakteristik dalam struktur birokrasi yaitu standar operating procedures (SOP) dan fragmentasi. Selama melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Mengikuti aturan sesuai dengan SOP termasuk pelaksana kebijakan yang turun langsung ke lapangan dalam pengelolaan sampah. 3.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 02 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah 3. Bank sampah di tambah untuk mengurangi penumpukan yang ada di TPA di Kabupaten Karo 3.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Merujuk pada teori implementasi Edwards III yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ditemukan adanya beberapa penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Karo meliputi sebagai berikut : 1. Sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijaka terutama dalam transportasi untuk mengangkat sampah 2. Keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini jumlah dari staff yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup masih kurang terutama yang turun langsung ke lapangan dalam mengurus pengelolaan sampah. Masih ada staff yang belum mengerjakan tupoksinya masing-masing. 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan hidup masih kurang. masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan dan masih membuang sampah secara sembarangan 4. Untuk TPA sendiri masih disewa, belum menjadi milik pemeritah sendiri 3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sampah yang beredar di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasikan kebijakan tersebut. Hambatan yang dimaksud antara lain adalah sarana prasarana masih terbatas, jumlah staff yang belum memadai dan masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. IV. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten karo provinsi sumatera utara yang dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten karo berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi implementasi yaitu: a) Komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi dalam kebijakan yang ada terkait dengan indikator penyebaran informasi yang dilakukan dengan Sosialisasi, surat edaran, menyebarkan informasi secara berjenjang melalui camat setelah itu camat menyampaikan kepada lurah atau kepala desa selanjutnya kepala desa atau lurah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga informasi diketahui oleh masyarakat. b) Sumber daya pada indikator fasilitas yang belum optimal dimana masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengangkutb sampah. Indikator staff dimana jumlah yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup yang turun langsung ke lapangan masih kurang. dikarenakan sampah yang semakin meningkat maka staff nya juga harus ditambah. c) Disposisi pada indikator arahan dan tanggapan dari pelaksana kabijakan yaitu pelaksana kebijakan sangat mendukung kebijakan tersebut dan mengikuti arahan yang diberikan oleh atasan. Menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. d) Struktur birokrasi pada indikator SOP tugas dari staff atau karyawan yang bekerja sebagai pelaksana kebijakan yang ada di dinas lingkungan hidup harus bekerja sesuai dnegan SOP yang telah dibuat agar kinerja dapat terukur dan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. 2) Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sebagai berikut: a) Faktor penghambat 1. Sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan terutama dalam transportasi dalam mengangkat sampah 2. Keterbatasan sumber daya. Jumlah dari staff yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup masih kurang terutama yang bekerja turun langsung ke lapangan dalam mengurus pengelolaan sampah. 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kenyamanan akan lingkungan hidup masih kurang. masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan dan masih membuang sampah secara sembarangan. 4. Untuk TPA sendiri masih disewa, belum menjadi milik pemerintah sendiri. b) Faktor pendukung 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah 3. Bank Sampah di tambah untuk mengurangi penumpukan yang ada di TPA Keterbatasan penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini juga dilakukan pada satu kabupaten studi kasus yang dipilih Arah masa depan penelitian (future work). Penulis menyadari masih kurangnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian berkelanjutan di Kabupaten karo dalam pengelolaan sampah.
V. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari bebagai pihak baik secara moril ataupun materil sehingga penelitian ini terselesaikan. Ucapan tersebut penulis hanturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta/ala yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi, serta kedua orang tua penulis Bapak Wandi Bangun dan Ibu penulis Lilianti Br Surbakti yang telah mendukung dengan sangat luar biasa dan yang senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis. Penulis juga menghanturkan banyak terima kasih terhadap pihak yang terkait khususnya yang telah membantu penulis selama proses penulisan serta penelitian ini. VI. DAFTAR PUSTAKA Herabudiman. (2016). Studi Kebijakan Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia. Takaluhude, S. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. GOVERNANCE, vol.2, No.2 Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. JURNAL EKSEKUTIF, Vol.3, No.3 Nurdyansyah,muhammad.(2019). implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten gowa provinsi sulawesi selatan. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri M.saleh, I. C. (2020). implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota ternateprovinsi maluku utara. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 Udang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Peraturan daerah Kabupaten Karo nomor 02 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Karo