MEREKA YANG RENTAN & BUTUH PENGAKUAN (Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Nur Elya Anggraini Ach. Taufiqil Aziz Mohammad Afifudin Ira Rahmawati Ika Ningtyas Mochammad Asad Novika Dian Nugroho Moh. Afifudin i
MEREKA YANG RENTAN & BUTUH PENGAKUAN (Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Author : Nur Elya Anggraini Oryza A. Wirawan Ach. Taufiqil Aziz Mohammad Afifudin Ira Rahmawati Ika Ningtyas Mochammad Asad Novika Dian Nugroho Moh. Afifudin Layouter : Nurul Khasanah Editor : Nurul Azizah Design Cover : Azizur Rachman copyright©2019 Penerbit Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah Blok PP-7, Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya 60222 Telp. 0881-3223-878 Anggota IKAPI No. 228/JTI/2019 ISBN : 978-623-7373-35-3 Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta 1) 2) 3) 4) Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk peggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) ii
KATA PENGANTAR Di Jawa Timur, masyarakat adat tersebar di berbagai titik. Mulai dari Osing di Banyuwangi, Samin di Bojonegoro dan Tengger di Bromo. Keanekaragaman adat ini patut disyukuri sebagai perwujudan dari Bhineka Tunggal Ika. Selama ini keberadaan masyarakat adat nyaris tidak terdengar. Sepi dari pemberitaan, diskusi ilmiah dan penelitian. Padahal keunikan dan kekhasannya merupakan nilai yang sangat berarti yang akan sulit ditemukan di dalam dunia modern. Dulu, kekhasan masyarakat Jawa Timur pernah dinarasikan dengan indah oleh Cliford Geertz yang melakukan penelitian di Mojokuto (di kenal sebagai daerah Kediri) berjudul Agama Jawa : Abangan, Santri, Priyayi. Huub de Jhonge juga meneliti di Parendu (yang ternyata penelitiannya di Kecamatan Pragaaan Sumenep) yang hasilnya diterbitkan dengan judul Madura dalam Empat Zaman; Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam, Suatu Studi Antrologi Ekonomi. Demikian juga hasil penelitian Sir Thomas Raffles berjudul The History of Java yang dibantu oleh Sultan Abdurrahman di Sumenep. Kekhasan lokal kita begitu menarik dan eksotis bagi peneliti luar negeri. Beberapa penelitian tersebut menjadi buku babon di kampus ternama dunia. Baik itu Oxford University maupun Harvard University. Lepas dari penelitian itu, mulai sepi dan nyaris tidak terdengar penelitian tentang masyarakat lokal. Penelitian dan pemberitaan selanjutnya lebih banyak yang melihat dari pusat untuk dipaksa dikonsumsi oleh daerah-daerah sehingga paradigma kita terpusat pada Jakarta. Padahal Indonesia, meminjam bahasa Cak Nun sebagai penggalan iii
sorga. Nukilat ilal ardhi dalam bahasa Prof. Mahmud Saltut sebagaimana yang sampaikan oleh D. Zawawi Imron. Buku ini memecah kesepian dari narasi lokal di Jawa Timur. Menariknya masyarakat adat yang tersebar di Jawa Timur di kontekstualisasikan dengan pemilu. Suatu persepektif baru ingin dilihat dan diamati. Tentu akan berguna secara akademik dan juga masa depan demokrasi Indonesia. Dalam perspektif demokrasi, masyarakat adat memiliki hak konstitusional yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebagai warga negara, mereka berhak dilayani dan mendapatkan fasilitas untuk menyalurkan suaranya dalam pemilu. Di sini Bawaslu Jawa Timur akan berusaha memastikan bahwa mereka akan dapat menyalurkan hak konstitusional dan terfasilitasi dengan baik. Hanya saja dengan sepinya penelitian dan juga liputan tentang masyarakat adat menjadikan pembelaan dan advokasi terhadap kelompok rentan ini belum sepenuhnya maksimal. Karena untuk tahu terhadap yang mereka rasakan dan mereka inginkan tidak bisa ditebak dan dianalisa dalam meja bundar dan ruang tertutup. Untuk mengetahui dan memahami masyakarat adat diperlukan turun langsung, berbaur dan mengecap keringatnya, sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat dapat diketahui dan dipahami sebetul-betulnya. Bawaslu Jawa Timur merasa beruntung karena ada berbagai pihak yang turun langsung melihat, mengamati dan juga berbaur dengan masyarakat adat untuk kemudian dinarasikan dalam bentuk tulisan. Berbagai tulisan dalam bunga rampai ini akan menjadi oase di tengah gurun gersang pengetahuan kita tentang masyarakat adat. Buku ini adalah jendela untuk melihat dengan riil masyarakat adat. Sebagaimana penggalan puisi D. Zawawi Imron, dalam ribuan jendela kita akan melihat langit yang sama. Artinya dalam masyarakat adat juga terdapat problem berkenaan dengan kepemiluan yang mengharuskan Bawaslu untuk turut menyelesaikan. iv
Sebagai suatu kekhasan, masyarakat adat memiliki mekanisme pemilihan tersendiri yang berbeda dengan pemilihan pada umumnya. Dalam masyarakat adat terdapat nilai dan kepercayaan tersendiri yang tidak bisa digeneralisasi. Menyeragamkan yang khas akan berpotensi untuk mengeliminasi kekhasan. Kita menyadari bahwa kita beragam. Karena beragam maka mustahil akan seragam. Bunga rampai dalam buku ini yang melihat sisi lain dari masyarakat adat dalam pemilu sebagaimana membuka kotak pandora yang akan mengejutkan kita semua. Problem pengakuan, layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El), tuna aksara dan residu pemilu berupa mengentalnya konflik horizontal. Tentu sebagaimana pandora dalam mitologi Yunani juga menyadari dibalik kotak pandora masih terdapat harapan yang dapat diwujudkan untuk memutus problem. Untuk itu, tugas Bawaslu Jatim dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur yang paling memungkinkan dilakukan adalah identifikasi bilamana terdapat masyarakat adat di daerahnya. Identifikasi terhadap problem dan dilajutkan dengan pencarian solusi bersama adalah langkah penting untuk pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Atas nama Bawaslu Jawa Timur kami menyampaikan terima kasih kepada para peneliti dan jurnalis yang berhasil menarasikan tentang masyarakat adat yang ada di Jawa Timur. Terkhusus kepada Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini yang telah menggagas, mengawal dan juga menulis tentang problem secara nasional dari masyarakat adat. Buku ini membuktikan bahwa bersama rakyat kita mengawasi pemilu. Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh.Amin, M.Pd.I v
KATA SAMBUTAN Salam Awas! uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan izin-Nya sehingga buku dengan judul "Mereka Yang Rentan dan Butuh Pengakuan (Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur" ini dapat diterbitkan. Saya menyambut baik atas penerbitan buku ini. Sistem demokrasi dan pemilu di P Indonesia merupakan salah satu yang paling kompleks di dunia. Kompleksitas satunya disebabkan keragaman latar belakang dan karakterisktik kelom- pok masyarakat pada setiap daerah di Indonesia. Saya bergembira dan sangat bangga, karena Bawaslu Jawa Timur, melalui kumpulan artikel, merangkum beberapa kisah dan karakter masyarakat dalam berdemokrasi di wilayah Jawa Timur khususnya. tersebut salah Buku ini sekaligus mengingatkan kita semua, bahwa dalam praktik demokrasi, ada warna lain yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Hal itu adalah adat istiadat dan interaksi yang aktual dan hidup di tengah masyarakat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilu, membuat fakta- fakta yang dikisahkan dalam buku ini tidak boleh abaikan apalagi ditiadakan. Bukan hanya bagi Pengawas Pemilu dan pemangku kepentingan demokrasi di Jawa Timur, buku ini sangat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di semua daerah dan semua tingkatan. Selain membukakan vii
mata publik mengenai fenomena demokrasi di beberapa wilayah di Jawa Timur, buku ini tentu sangat bermanfaat bagi pembelajaran desentralisasi dan demokrasi lokal untuk setiap pihak yang terlibat dalamnya. Bawaslu diberi tugas dan kewenangan dalam aspek pengawasan pemilu yang di dalamnya tertuang juga amanat untuk menjaga dan melindungi hak pilih serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk itu adalah memahami sepenuhnya karakteristik masyarakat. Pengenalan kekhasan masyarakat juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Langkah-langkah pengawasan dapat dijalankan dengan melibatkan masyarakat adat dengan cara dan kearifan setempat. ini bukan hanya menjadi media penuturan kisah khas beberapa kelompok masyarakat, namun juga dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Terakhir saya mengucapkan selamat saya sampaikan kepada Bawaslu Jawa Timur yang telah meng-angkat kisah- kisah autentik masyarakat adat di wilayah Jawa Timur dalam praktik demokrasi. Semoga, buku Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu Salam, Ketua Bawaslu ABHAN viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i KATA PENGANTAR ... iv KATA SAMBUTAN ... vii DAFTAR ISI ... x 1. MEREKA YANG RENTAN DAN BUTUH PENGAKUAN ... 1 oleh : Nur Elya Anggraini 2. SALAWAT DAN KESETIAAN POLITIK DI TANAH PANDHALUNGAN ... 15 oleh : Oryza A. Wirawan 3. TENGKA, TANEYAN LANJHENG, DAN DINAMIKA POLITIK ELEKTORAL DI TAHUN 2019 ... 41 Ach. Taufiqil Aziz 4. ONTRAN-ONTRAN PEMILU DI SAMPANG ... 81 Mohammad Afifuddin 5. SALING-SALING KEBERAGAMAN, PEMILU TENANG ... 103 Ira Rahmawati ix
6. DEMOKRASI DI KAMPUNG SAMIN ... 123 Ika Ningtyas 7. CATUR GURU DALAM PEMILU ... 149 Mochammad Asad 8. SEMANGAT PEMILU PARA PENGHAYAT KEPERCAYAAN ... 175 Nofika Dian Nugroho 9. MEMBELA MASYARAKAT ADAT ... 189 Moh. Afifuddin x
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan Oleh : Nur Elya Anggraini 1 1 |
| 2 Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan Oleh : Nur Elya Anggraini akarta: Jumat (14/06/2019) hari beranjak siang saat taksi online yang kami order salah arah ke Bandara Halim Perdanakusuma. Alih alih ke Kantor PB AMAN di Tebet Jakarta, kami malah nyasar tanpa sadar ke Bandara. Kami menghiburnya dengan tawa. Putar arah dan sampailah di Kantor AMAN. J Kantor AMAN adalah sebuah rumah berlantai dua. Cukup sulit membedakan dengan rumah lain disebelahnya. Berpagar putih. Setelah pintu depan, ada perempuan yang berjaga seperti resepsionis. Di sisi kiri rak-rak buku diatur rapi. Di ruangan tengah, meja persegi empat. Tiga orang Pengurus Besar (PB) AMAN menyambut. "Tempat ini sebenarnya rumah. Bukan kantor seperti biasanya." Direktur Peluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, Abdi Akbar menyambut kami sambil menyuguhkan Kopi Toraja. Selain Abdi Akbar, kami ditemani oleh anggota Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, Yayan Hidayat. Terlibat juga dalam meja persegi empat, Direktur Advokasi, Moh. Arman. Sejak tahun 1999, AMAN memiliki konsentrasi terhadap masyarakat adat. Awalnya berbentuk Sekretaris Pelaksana (Sekpel), lalu berubah menjadi Sekretaris Jendral (Sekjend). "AMAN ini berdiri sekitar tahun 1999. Pada tahun 2007 di Pontianak strukturnya berubah menjadi Sekjend". Cerita Abdi.
1. Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan Rumah AMAN di deklarasikan diantaranya oleh Gus Dur dan Munir. Dalam perjalanannya, kini AMAN memiliki setidaknya 2366 komunitas masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN. "Dalam satu komunitas adat itu jumlahnya macam macam. Anggota AMAN sekitar 18 juta. Kalau di luar AMAN jumlah masyarakat adat sekitar 70 juta lebih." Ungkap Abdi lagi lebih jauh. Tipologi: Adat, Suku dan Kerajaan Binneka Tunggal Ika memang bukan sekadar kata. Ia menjelma sebagai kesatuan dengan narasi Indonesia. Bukan hanya kaya bahasa, suku, dan nama-nama ikan, tetapi juga kaya akan entitas masyarakat adat. Masyarakat adat berbeda dengan suku dan kerajaan. "Kalau suku itu identitas politik. Kerjaan merupakan entitas politik berdasarkan kesepakatan dengan kolonial. Sementara masyarakat adat adalah mereka yang mempunyai beberapa tanda." Ujar Arman. Bagi Arman, tanda masyarakat adat itu diantaranya memiliki sejarah (geneologis), hukum, wilayah dan juga lembaga. Arman menyebut dengan tanda. Bukan syarat mutlak yang harus dimiliki. Sementara suku adalah identitas politik. Misalnya suku Madura, Bugis di Makasar, suku Jawa, dan Melayu. "Kenapa kami menyebut sebagai identitas politik? Karena suku seperti Melayu di Kalimantan berhasil melakukan agregasi politik terhadap orang asli di sana misalnya. Dalam bahasa lain, masyarakat asli "dikalahkan"." Analisanya. 3 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Pria berkecamata tersebut menambahkan bahwa dalam sejarah, masyarakat adat merupakan identitas yang pernah diakui oleh negara. "Sebelum orde baru clear tuh, ada kepala adatnya, ada hukumnya dan mereka punya otoritas terhadap adatnya. Ukuran yang paling dasar adalah mereka tunduk pada hukum adatnya." Tambahnya lagi. Dalam perkembangannya identitas masyarakat adat tersebut juga tanggap terhadap perubahan. "Ada anggapan salah jika masyarakat adat sudah menggunakan handphone dan celana jeans di anggap sebagai bukan adat." Jelasnya. Lebih lanjut ia membedakan bahwa eksistensi adat diakui dalam undang-undang. Sementara kerajaan sudah tidak diakui bersamaan dengan kedaulatan wilayahnya yang sudah diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. "Apa hubungannya dengan otoritas? Artinya bahwa kerajaan tidak lagi punya wilayah sehingga otomatis tidak ada lagi. Kecuali diistimewakan oleh undang undang. Di Yogyakarta misalnya." Ungkapnya lagi. empat prananda dalam masyarakat adat bersifat fakultatif. "Bisa gabungan antara teritorial dan geneologis, bisa geneologis aja. Tapi yang tidak bisa lepas adalah teritorial." Jelasnya. Dalam penuturannya, lokalitas adat yang disampaikan oleh Arman juga akan sulit ditemukan bila memandangnya dengan pendekatan positivis. "Masyarakat adat itu seperti dihancurkan. Apalagi sejak ada Undang-undang Desa." Tambahnya. Kekayaan | 4
1. Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan Keberadaan masyarakat adat akan sulit ditemukan dalam ruang ruang ilmiah dan diskusi dikarenakan penelitian tentang masyarakat adat masih sedikit dilakukan. Sehingga kekayaan asli nusantara tersebut semakin terpinggirkan dan hilang di ruang ilmiah. "Tidak ada lagi penelitian yang dilakukan oleh negara. Karena itu kemudian banyak dikerjakan oleh kelompok masyarakat sipil. Yang parah adalah saat kementerian kebudayaan itu mereka menganggap sama antara kerajaan dan adat." Tambahnya lagi. Berkenaan dengan lembaga adat sebagaimana yang dijelaskan oleh Arman, Yayan menggambarkan dengan lebih jelas. Bahwa yang dimaksud dengan hukum adat tidak semuanya tertulis. Ada beberapa yang tertulis. Misal di Nagari Sumatera barat mereka cuma punya Undang Undang Nan Ampek 4. istilah hukum dan "Undang Undang Nan Ampek hanya sebagai dasar. Bukan saklek mengurusi semua hal. Hal-hal lain kemudian diatur dalam hukum adat yang tidak tertulis." Jelasnya lebih rigid. Tentang lembaga adat, Abdi memberikan gambaran yang tampaknya akan memudahkan dalam mengenal masyarakat adat. "Lembaga adat itu tidak berbentuk lembaga formal sama seperti struktur organisasi biasanya. Dia muncul hanya saat ada masalah yang perlu diselesaikan. Sifatnya fungsional. Yang mana lembaga adatnya, tidak akan kelihatan. Karena tidak ada sekretariat. Lembaga adat berfungsi saat ada acara adat atau musyawarah." Ujarnya. Struktur masyarakat yang cair tersebut memiliki perbedaan dengan struktur pemerintahan. "Kalau di kampungku misalnya begini. Ada pemangku seperti ketua 5 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) dalam struktur organisasi modern. Ada yang membidangi urusan hukum. Ada yang membidani urusan pertanian. Ada yang membidangi urusan ritual. Ada yang membidangi urusan keamanan.Nanti fungsi struktur ini akan kelihatan saat acara adat," Jelasnya dengan panjang lebar. Uniknya dalam kehidupan sehari-hari, pemangku adat juga berbaur dengan komunitasnya. "Mereka berbaur. Ikut ke sawah. Ikut nyangkul juga." Katanya lagi lebih jauh. Walaupun menurut Akbar, ada beberapa lembaga adat yang dibikin oleh pemerintah yang memiliki struktur, sekretariat dan memiliki SK. "Lembaga adat yang dibentuk pemerintah ini kadang-kadang yang mengeliminasi lembaga adat yang asli." Pungkasnya. Solilokui Masyarakat Adat Ibarat drama yang tampil dalam pentas, Masyarakat Adat memiliki lika liku kisah yang tidak semuanya indah. Tarik menarik dan pertentangan itu membuat kelompok masyarakat adat berada dalam poisisi biner, marginal dan rentan untuk dapat terfasilitasi dengan semestinya. "Ini soal pengakuan. Kata pengakuan ini menurut saya itu menegaskan ulang ya, sebagai warga negara dia subyek hukum. Karena sebagai subyek hukum maka dia memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum." Kata Arman, lebih dalam menganalisa keberadaan dari masyarakat adat. Secara hukum, Arman menganalisa dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, kalau dikaji dalam perspektif tata negara mengakui entitas sebagai warga negara. Sebagai individu dan komunitas. | 6
1. Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan "Maka kami dalam pemilu 2019 menyuarakan dengan lantang bahwa partisipasi masyarakat adat tidak bisa hanya dilihat sebagai individu semata. Tetapi harus dilihat sebagai suatu identitas kolektif." Ujarnya. Dalam perjalanan masyarakat adat, akomodasi terhadap identitas kolektif itu baru diakui di Papua dengan sistem Noken. Abdi menilai bahwa Noken bisa saja diterapkan dalam banyak komunitas adat. Karena banyak komunitas adat yang memiliki kemampuan dan kemiripan dengan masyarakat adat di Papua. "Seperti Kasepuhan di Jawa Barat yang berdekatan dengan Baduy. Itu bisa juga dapat diakui." Tambahnya. adalah yang berupaya untuk mengakomodasi terhadap kekayaan mekanisme dalam masyarakat adat. Hanya sistem noken yang diakui. Padahal hampir semua komunitas masyarakat adat memiliki mekanisme untuk memutuskan sendiri pilihannya. "Tidak hanya dalam politik electoral yang menentukan masa depan bangsa, namun dalam keseharian seperti mau menanam jagung, masyarakat adat memiliki tradisi mengambil keputusan secara kolektif." Abdi melanjutkan. "Kalau Tengger itu musyawarah bukan hanya bahas politik ya, tapi juga upacara di Bromo, kebersihan dan lain sebagainya." Yayan yang pernah meneliti Masyarakat Adat di Tengger ikut menimpali. Noken sistem Cerita dan diskusi tentang masyarakat adat tambah seru. Arman menyatakan, "Kalau saya meyakini bahwa itu memiliki mekanisme dalam semua komunitas mengambil keputusan sendiri. Cuma mereka dipaksa oleh instrumen negara untuk menjadi individual. Karena itu kemudian kenapa misalnya gerakan masyarakat adat 7 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) selalu menuntut bahwa mekanisme adat tersebut harus direkognisi. Bukan hanya rekognisi keberadaannya, tapi seluruh aspek yang ada pada mereka." Tidak hanya dalam mekanisme, termasuk juga syarat dasar untuk bisa memberikan hak suaranya dalam pemilu, belum semua masyarakat adat mendapatkan haknya. Banyak masyarakat adat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Ada banyak sebab yang hingga kini layanan dasar KTP belum bisa didapatkan oleh masyarakat adat. "Kemendagri itu bilang masyarakat tinggal di kawasan tidak boleh diterbitkan KTPnya. Sementara hutan masyarakat adat itu banyak menempati daerah-daerah yang diklaim sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan. Sementara data Sifor tahun 2015 aja meyebutkan, ada dua ribu lebih desa definitif yang berada dalam kawasan hutan. Nah bagaimana itu?" Ujar Arman sambil tertawa getir. Lebih jauh, Yayan menyampaikan, bahwa ada setidaknya 1,6 juta masyarakat adat anggota AMAN yang bermukim di kawasan hutan sehingga menambah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat. Untuk mendapatkan KTP, Yayan bercerita di Kajang, terdapat tradisi masyarakat adat yang tidak boleh melepas ikat kepalanya. Sementara untuk perekaman KTP harus lepas ikat kepala. Gara gara itu kemudian mereka tidak sempat memperoleh KTP. "Walaupun akhirnya ada suatu afirmasi action dari pemerintah bahwa mereka tetap boleh pakai ikat kepala. Gara gara itu tadi. Ada nilai yang gak selaras dengan logika administrasi negara." Ujarnya. | 8
1. Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan Komunitas adat yang tinggal di pedalaman dan jauh dari jangkuan juga terancam tidak mendapatkan pelayanan dasar. "Di Nunukan Kalimantan, banyak kampung berbatasan dengan Malaysia. Jarak dari kampung ke kecamatan atau kabupaten memerlukan transportasi pesawat kecil yang isinya 6 orang. Satu kali perjalanan bisa habis 1 juta lebih. Kalau perjalanan pulang pergi bisa 3 atau 4 juta. Ada yang sudah bolak balik belum dapat KTP juga." Tampaknya memang, masyarakat adat bukan hanya tidak dapat dipenuhi haknya dalam mendapakan layanan dasar. Tetapi yang mengerikan adalah ada upaya pemaksaan dalam keyakinan."Di Indonesia ini agama yang diakui secara resmi hanya enam. Masyarakat adat itu kan punya kepercayaan sendiri. Mereka ini kemudian yang kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Persoalannya kan tidak ada ruang di kolom itu. Jadi banyak yang mengkonversi keyakinannya. Seperti di Kalimantan itu pilihannya dua. Islam atau Kristen. Tapi karena dominasi suku saat pilih Islam otomatis kesukuannya menjadi Melayu. Ketika memilih Kristen akan tetap menjadi Dayak. Akhirnya mayoritas disana adalah Kristen Dayak." Tambahnya lagi. Mereka yang dipaksa untuk mengkonversi keyakinan terjadi di beberapa tempat. Setidaknya yang bisa disebut oleh PB AMAN adalah di Toraja, Tengger dan bahkan Suku Anak Dalam di Jambi." Suku suku Anak Dalam itu mereka sangat ingin punya KTP. Tetapi syaratnya harus masuk Islam. Masuklah mereka ke FPI. Salah satu lembaga yang massif bergerak di sana FPI." Ungkap Abdi. Bagi Abdi, Suku Anak Dalam adalah komunitas adat yang terancam punah. "Mereka punya wilayah hidup di hutan. Sementara wilayah hidupnya dirampas koorporasi. 9 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Mereka disuruh pindah dari wilayah hidupnya. Tanah- tanah mereka ditanami Sawit. Lama kelamaaan habis jadi sawit. Hewan buruannya juga semakin habis. Tersingkirlah mereka. Populasinya hanya tinggal 3 ribuan." Ungkapnya lagi. Anomali lain yang dihadapi masyarakat adat saat berhadapan dengan pemilu adalah problem tuna aksara. "Banyak yang tuna aksara. Ini juga yang bikin banyak kacau. Akar masalahnya itu tadi soal pengakuan. Agamanya gak diakui, wilayah nya gak diakui.Mereka sulit mendapatkan akses ke layanan administratif. Mereka juga tidak bisa mengakses pendidikan. Jadinya tidak bisa terlibat dalam politik elektoral. Akhirnya kesulitan mereka untuk menentukan pilihan. Suara mereka ini yang kemudian banyak yang diarahkan di TPS-TPS." Jelasnya. sebagai kelompok masyarakat rentan ini juga direspon oleh anggota AMAN dengan melakukan langkah langkah akomodatif. Mulai dari melakukan musyawarah untuk merekomendasikan wakilnya di parleman hingga dengan mengakomodir sistem pemilihan umum yang one man one vote dalam ruang musyarawarah. "Ada dari sebagian masyarakat adat yang mengakomodasi sistem pemilu. Antara sistem yang one man one vote dengan sistem dalam masyarakat adat. Kami mendorong hal itu dilakukan di komunitas. Terutama di Pilkades. Jadi dimusyawarahkan dulu keputusan kolektifnya, lalu hasil kesepakatan itu yang dibawa masuk ke bilik suara." Ucap Abdi. Solilokui masyarakat adat | 10
1. Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan Pada pemilu 2019, ada upaya masyarakat adat dengan melakukan musyawarah adalah mendorong wakilnya untuk maju pada politik elektoral. "Proses musyawarahnya bukan ujug ujug calegnya datang, tapi dimusyawarahkan tentang siapa yang akan maju, lalu akan didukung oleh keputusan kolektif." Ucapnya lagi. Dari perwakilan AMAN, ada 163 kontestan yang maju mewakili masyarakat adat. Otoritas dari masyarakat adat ini masih kuat. "Ada juga praktek di mana caleg itu dicabut mandatnya. Karena dia melawan. Contoh di Lubuk Utara. Dicabut mandat itu oleh komunitas. Akhirnya gak jadi." Pungkas Abdi. Residu Pemilu Yang tersisa dari pemilu 2019 bagi masyarakat adat adalah mozaik dan narasi yang terpotong akibat gesekan saat proses pemilu. "Masyarakat adat itu biasa memutuskan dengan musyawarah mufakat. Sekarang mereka dipaksa untuk memilih satu orang dengan satu suara. Ini punya implikasi serius loh." Kata Yayan. Bagi Yayan, demokrasi itu hadir bukan dengan memaksakan nilai-nilainya bisa diterapkan dengan menyeragamkan semua bentuk sistem. Bahwa ada sistem yang hidup jauh sebelum itu. Yayan bercerita bahwa proses musyarawarah dalam masyarakat adat tidak bisa disamakan dengan musyawarah dalam anggota parlemen. "Memang ada patron disana, namun yang harus dilihat adalah semua orang punya hak suara menyatakan pendapatnya. Ini akan menimalisir terhadap konflik yang ada di masyarakat." Jelasnya 11 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Yayan yang pernah berinteraksi langsung dengan masyarakat adat di Kawasan Tengger Bromo menemukan dampak serius pasca pemilu. Mulai dari tingkat partisipasi yang sedikit juga rentan melahirkan konflik baru bagi kelompok masyarakat adat. "Mereka itu kan punya suatu nilai kolektif tadi dimana mereka biasanya memutuskan sesuatu dengan jalan musyawarah. Tapi di beberapa pemilu mulai dari tahun 2009, 2014 dan Pilkada 2017, mereka mengeluh bahwa konflik dilatari oleh karena perbedaan pilihan politik." Jelasnya. Konflik itu dimulai dari dari rasan-rasan antar masyarakat adat yang harus memberikan pilihan. Akibat harus berbeda pilihan, maka gesekan antar-masyarakat adat sulit dihindarkan. "Mestinya bisa diselesaikan dengan cepat, namun akhirnya berkepanjangan." Jelasnya lagi. Sebagian anggota dalam masyarakat adat yang tidak mau berkonflik, akhirnya memilih tidak berpartisipasti dalam pemilu. Karena dengan terlibat dalam politik elektoral, akhirnya juga akan dapat meruwetkan konflik yang terjadi. Bagi Yayan, dalam sistem noken yang terapkan juga masih menyisakan persoalan. "Noken kan dianggap ada manipulasi karena dianggap ada patron yang bermain. Yang rusak tradisinya akibat perilaku yang begitu. Yang didorong oleh AMAN itu bukan diputuskan di tingkat elite, tapi di tingkat semuanya. Itu salah satu upaya mengikis patron. Itu upaya agar dia tetap bisa partisipatif masyarakat adatnya." Terangnya. | 12
1. Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan Abdi turut memberikan pendapat bahwa konflik pasca pemilu itu seakan terus menerus dihempaskan kepada masyarakat. "Menambah kompleksitas konflik di masyarakat kayak macam Pilkades. Kan konflik itu. Belum selesai rekonsiliasi atau pemulihan dari Pilkades, datang Pilkada. Belum selesai rekonsiliasi datang Pileg dan Pilpres." Ujarnya sambil tertawa. Mimpi dan Rekognisi Sebagai bagian dari kelompok rentan yang terancam tidak dapat difasilatasi, masyarakat adat merawat mimpi dan asa. AMAN sebagai organisasi yang memang konsentrasi dalam pembelaan masyarakat adat juga akan mendorong lewat legislasi dan upaya pendapilan. "Paling dua tahun lagi kan Undang Undang pemilu pasti dibahas lagi kan. Termasuk ini menghadapi Pilkada. Yang baru kita mau dorong itu adalah sistem yang bisa mengafirmasi terhadap nilai nilai yang berkembang. Jadi bukan menghapus sistem pemilu secara langsung." Terang Yayan. Selain itu, pihaknya juga akan menyoroti syarat memilih bukan lagi KTP elektronik semata tetapi bisa dengan keterangan berdomisili. "Banyak masyarakat adat yang tidak punya KTP elektronik, tidak bisa melakukan perekaman dan berada di kawasan hutan." Ucapnya lagi. Selain itu ada upaya mendorong terhadap perbaikan pendapilan. "Pendapilan itu kan pendekatannya wilayah dan ada asas kohesivitas. Seperti di Kawasan Tengger ini kan berada di beberapa kabupaten. Lumajang, Probolinggo, Pasuruan bahkan Kabupaten Malang. Wilayah ini dapilnya berbeda-beda, padahal di daerah-daerah itu hidup satu 13 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) masyarakat adat. Lagi-lagi masyarakat adat yang punya kebiasaan kolektif mengambil keputusan, dipaksa memilih calon yang berbeda-beda dalam satu wilayah adat. Kita akan mendorong pendapilan yang mengakomodir masyarakat adat." Terangnya. Bagi Yayan, pendapilan ini berkenaan dengan representasi dan tingkat keterwakilan dari masyarakat adat. Dengan adanya representasi, maka akan mendorong partisipasi. "Kami berharap akan memutus konflik yang rentan terjadi pasca pemilu." Harapnya lagi. Senada dengan itu, Arman menyatakan bahwa perjuangan AMAN dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat adalah upaya agar dapat merekognisi masyarakat adat. "Jadi pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan untuk mengkodifikasi hukum adat menjadi hukum negara. Tapi merekognisi apa yang hidup dan lahir dari mereka. Itu prinsip sebenarnya. Negara itu harus hadir dalam bentuk pasif dalam menghormati mereka. Lalu kemudian melakukan tindakan aktif melindungi. Tidak kemudian mengkodifikasi. Ada banyak orang yang bilang kalau kita terlalu romantis. Sebenarnya kita berada dalam negara yang romantis." Pungkasnya. Nur Elya Anggraini adalah Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timu. | 14
Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Oleh: Oryza A. Wirawan 2 15 |
| 16 Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Oleh: Oryza A. Wirawan uhammad Fawait tersenyum lebar melihat hasil pemilu legislatif 2019. Dari 650 calon legislator semua level lembaga perwakilan yang bertarung memperebutkan dukungan pemilih di Kabupaten Jember, Jawa Timur, perolehan suaranya melambung meninggalkan yang lain. Hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menunjukkan, alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu mendulang dukungan 185.938 suara. M Jumlah pemilih Fawait untuk DPRD Jatim lebih besar daripada pemilih yang mencoblos tanda gambar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai tempatnya bernaung. Tanda gambar Gerindra hanya dicoblos 68.792 orang. "Saya sudah berjanji Gerindra mendapat dua kursi di Daerah Pemilihan Jember-Lumajang," kata Fawait. Janjinya bukan omong kosong. Total perolehan suara Fawait saja di Jember dan Lumajang mencapai 226 ribu lebih. Suara yang dikepulnya otomatis berdampak pada perolehan suara dan kursi Gerindra di DPRD Jawa Timur. Siapakah Fawait? Dari aspek trah politik, dia bukan siapa-siapa. Usianya relatif masih muda: baru memasuki awal 30 tahun dan santri KH Achmad Muzakki Syah, pengasuh Pondok Pesantren Al-qodiri. Semasa kuliah, Fawait menjadi pegiat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebuah kelompok mahasiswa yang secara kultur moderat.
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Pemilu 2014 mengantarkan Fawait untuk pertama kali ke parlemen Jawa Timur. Fawait terlibat pertarungan politik di Kabupaten Jember, yang memiliki luas area 3.293,34 kilometer persegi. Area terluas adalah hutan, yakni 121.036,61 hektare, disusul area sawah dengan luas mencapai 86.568 hektare. Jember adalah daerah pertanian yang subur. Kabupaten ini menjadi salah satu lumbung padi Jawa Timur. Dari segi topografi, wilayah selatan adalah dataran rendah yang subur yang cocok untuk budidaya padi. Di area ini, curah hujan mencapai 1.471 - 3.767 milimeter per tahun. Selain padi, Jember juga menjadi salah satu produsen gula utama. Sisi utara yang bergunung-gunung menjadi tempat bagi tembakau yang berkualitas ekspor dan tumbuhnya tanaman keras. Mulanya Jember terbagi dalam dua wilayah, yakni kota administratif dan kabupaten. Wilayah administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tanggal 19 April 1976 meliputi: kecamatan Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates. Secara keseluruhan, Jember terbagi dalam tujuh wilayah pembantu bupati, satu wilayah kota administratif, dan 31 kecamatan. Namun pemberlakuan otonomi daerah membuat kota administratif dihapus, dan Jember menjadi satu kabupaten. Jember disebut sebagai daerah Pendalungan. Terletak di daerah tapal kuda yang kental dengan kultur Nahdliyyin, kota ini adalah pertemuan dua kultur besar: Jawa dan Madura. Menurut Prawiroatmodjo dalam Bausastra Jawa-Indonesia, pandalungan bisa diartikan 'berbicara/ berkata dengan tiada tentu adabnya/sopan santunnya'. Namun Pendalungan juga diartikan sebagai 'periuk besar', 17 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) yang menurut Hary Yuswadi, seorang dosen Universitas Jember, adalah sebuah metafora untuk menggambarkan keberadaan suatu wilayah yang menampung beragam kelompok etnik dengan latar belakang budaya berbeda, yang kemudian melahirkan proses hibridisasi budaya. Definisi ini boleh jadi benar, jika dikaitkan dengan tata bahasa yang digunakan warga Jember dan ragam etnis di kota itu. Secara geografis, warga Jawa dan Madura terbelah dalam dua posisi, yakni Jember barat dan selatan (Jawa, terutama Mataraman) dan Jember bagian utara dan timur (Madura). Di dua sisi geografis ini, masyarakat masih mempertahankan kultur masing-masing. Namun, di kantong-kantong wilayah, terutama di pusat kota, di mana masyarakat Jawa dan Madura bertemu, ada perpaduan bahasa yang unik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa ngoko (kasar), namun dengan logat Madura. Penggunaan bahasa ini cenderung egaliter. Ini sebenarnya perpaduan yang menarik. Dari segi karakter etnis, Jawa dan Madura sering diposisikan diametral. Madura cenderung dipandang berwatak keras, terbuka, pekerja keras, dan memiliki kekerabatan yang kuat. Sementara masyarakat Jawa dinilai memiliki watak yang lembut, cermat, penyabar, dan cenderung tertutup dan tak seterus terang masyarakat Madura. Kuntowijoyo latar belakang geografis menentukan menyatakan, karakter tersebut. Biasa tinggal di daerah yang tak subur, masyarakat Madura cenderung lebih individualis. Sementara masyarakat Jawa, cenderung bersifat komunal dan dekat dengan alam. | 18
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Awal mulanya, masyarakat Madura rela bermigrasi ke Jember untuk menjadi buruh perkebunan, adalah untuk meningalkan kesulitan ekonomi akibat kondisi geografis pulau mereka yang gersang. Belanda tertarik mempekerjakan orang Madura karena dikenal sebagai pekerja keras. Namun ternyata, di Jember pun, sebagian besar masyarakat Madura justru menempati wilayah yang kalah subur jika dibandingkan wilayah yang ditempati masyarakat Jawa. Jadi ada semacam perulangan nasib atau dejavu dalam istilah supranatural. Uniknya, perpaduan yang memunculkan bahasa khas ini tidak diikuti oleh kemunculan jenis seni tradisi baru. Diskusi dan perdebatan klasik para pelaku seni dan budayawan adalah 'adakah budaya asli Jember'. Awalnya, dalam narasi besar yang diimajinasikan para pelaku budaya ini, yang disebut sebagai budaya asli adalah budaya yang tumbuh dan berkembang di Jember, dan berbeda dengan daerah asal masyarakat Jawa dan Madura. Boleh jadi ini adalah budaya perpaduan antara Jawa dan Madura. Budaya yang ditentukan oleh kompromi besar masyarakat. Lama kelamaan narasi besar yang mengidealkan budaya asli Jember pun padam. Bukan apa-apa, perdebatan itu tak menghasilkan apapun. Silakan sebut satu per satu kesenian Jember: musik patrol, jaran kencak, hadrah, kentrung, lengger, dan lain-lain. Kalau mau jujur, mereka lebih dekat dengan kultur asal masing-masing, dan bukan hasil perpaduan murni antara kultur Jawa dan Madura. Tarian Lahbako yang dibanggakan oleh pemerintah daerah Jember tidak tumbuh dari masyarakat, melainkan hasil kreasi seniman Jogjakarta, Bagong Kusudiardjo. Jika Anda berkeliling wilayah barat dan selatan Jember, Anda 19 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) masih akan mencium aroma Jawa Mataraman. Sebaliknya, jika ke wilayah utara dan timur, aroma Madura terasa, hanya dengan melihat bentuk dan struktur rumah masing- masing. Para pelaku budaya pun menganggap, perdebatan budaya asli Jember tak relevan lagi. Alih-alih berambisi mencari budaya asli, masyarakat cenderung menerima terbuka anak-anak kandung kebudayaan Jawa dan Madura dengan segala kekhasannya. Belum adanya budaya perpaduan Jawa dan Madura yang solid sebagai anak kandung kultur Pandalungan, tak lepas dari kuatnya upaya masing-masing komunitas melestarikan nilai-nilai yang dimiliki. Namun sesungguhnya, menurut Yuswadi, secara tak langsung masyarakat Jawa maupun Madura menyadari bahwa mereka mengalami proses perubahan karena interaksi kultural di antara mereka. "Namun demikian, mereka akan merasa memperoleh kepuasan, dengan mengembangkan konsepsi pemikiran dengan cara bertahan pada ideologi tradisionalnya masing- masing. Artinya, dalam proses intrusi kultur dari kedua belah pihak, terjadi upaya saling bertahan," tulis Yuswadi. Yuswadi mengatakan, kemungkinan akan muncul resistensi sosial. Namun, masyarakat Jawa dan Madura di Pandalungan bisa berkompromi di daerah baru mereka (Jember), karena adanya kesamaan nasib sebagai perantau dan pendatang baru. Inilah kompromi budaya yang harmonis yang dikenal dengan proses hibridisasi budaya. Apa yang dikatakan Yuswadi kami kira tepat. Kompromi budaya ini yang kemudian terjadi di semua sektor, mulai dari level bawah hingga pemerintahan. | 20
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Dalam konteks sosiologis, Yuswadi melihat masyarakat Madura lebih berhasil mewarnai perilaku masyarakat. Sementara masyarakat Jawa lebih berhasil mewarnai budaya komunikasi. Mengacu Yuswadi, dari sini bisa disebutkan beberapa ciri umum masyarakat Pandalungan, antara lain: 1. Masyarakatnya cenderung bersifat terbuka dan mudah beradaptasi. 2. Sebagian besar lebih bersifat ekspresif, cenderung keras, temperamental, transparan, dan tidak suka basa-basi. 3. Cenderung bersifat paternalistik, keputusan bertindaknya mengikuti keputusan yang diambil para tokoh yang dijadikan panutan. 4. Menjunjung tinggi hubungan primer, memiliki ikatan kekerabatan yang relatif kuat, sehingga penyelesaian persoalan seringkali dilakukan secara beramai-ramai (keroyokan). 5. Sebagian besar masih terkungkung oleh tradisi lisan tahap pertama (primary orality) yang memiliki ciri-ciri suka mengobrol, ngrasani (membicarakan aib orang lain), takut menyimpang dari pikiran dan pendapat yang berlaku umum (solidaritas mekanis). 6. Sebagian besar agraris tradisional, berada di pertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan masyarakat tradisi dan mitos mengambil tempat dominan dalam keseharian (Sutarto, 2006). industri; Semua ciri tersebut mewarnai dinamika sosial politik dan pemerintahan di Jember. Ada tujuh aktor yang mendinamisasi kondisi sosial politik selama ini, termasuk 21|
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) selama pemilihan umum, yakni organisasi kemasyarakatan, partai politik, pondok pesantren, kampus atau perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, dan tokoh masyarakat lokal. Aktor I : Organisasi Masyarakat Dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Jember adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dominasi NU lebih kuat, dan Jember merupakan salah satu basis NU yang sangat diperhitungkan. Kuatnya dominasi NU ini bisa dilihat dari pos-pos politik di parlemen yang dikuasai kader NU. Deklarator Partai Kebangkitan Bangsa, Muchit Muzadi, adalah salah satu ulama NU yang dihormati. Dalam setiap persoalan antara rakyat dengan pemerintah daerah, NU selalu tampil sebagai mediator atau advokat bagi rakyat. NU memiliki sejumlah badan otonom seperti Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, dan Muslimat. Dalam beberapa kali kesempatan momentum politik, seperti pemilihan presiden, semua badan otonom bisa satu suara dengan pengurus NU. Namun dalam hal pemilihan legislatif, secara umum, semua organisasi itu membebaskan anggota masing-masing untuk menentukan sikap, walau rata-rata pilihan politik mereka tetap jatuh pada calon legislator berlatar belakang Nahdliyyin. | 22
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Aktor II : Partai Politik Di masa Orde Baru, peran partai politik tak lebih hanya pelengkap penderita. Namun, pasca reformasi, peran partai politik luar biasa besar. Awal reformasi, ada dua partai politik terbesar di Jember yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun dalam perjalanannya, peta berubah. Partai Gerakan Indonesia Raya yang didirikan Prabowo Subianto pada 6 Februari 2008 mengubah peta. Pemilu 2014 menempatkan Gerindra sebagai pemilik suara terbanyak kedua di bawah PKB dan pemilik jumlah kursi terbesar di DPRD Jember. Lima tahun kemudian, Gerindra mengantongi jumlah suara pemilih terbesar di DPRD Jember kendati jumlah kursi berkurang karena adanya perubahan sistem pemilu. Suara Gerindra mengalahkan PKB, Nasional Demokrat, dan PDI Perjuangan. Aktor III: Pondok Pesantren terpisahkan dari kultur masyarakat Nahdliyyin. Menurut catatan Kantor Departemen Agama periode 2000/2001, di Jember terdapat 439 pondok pesantren, dengan 30.545 santri dan 31.661 santriwati. Mereka diajar oleh 5.591 orang tenaga pengajar. Selain memberikan sumbangsih dalam kehidupan beragama, pesantren merupakan sumber daya sosial politik bagi dinamika pemerintahan di Jember. Pesantren adalah bagian tak Dalam wawancara dengan sebuah media online, aktivis NU Mochammad Eksan mengatakan, pesantren berbeda institusi dengan sekolah umum, kendati sama-sama 23 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) pendidikan. "Pesantren ini kan kekuatan sosial tersendiri, lembaga pengaderan ulama," katanya. Eksan mengatakan, santri di kalangan pesanten lebih sadar politik daripada pelajar sekolah umum atau sekuler. Keterlibatan kiai dalam politik membuat mereka ikut berpartisipasi dalam proses politik praktis. Berbeda dengan sekolah yang harus netral dari politik, pesantren justru memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu. Kiai dan ustad juga berbeda dengan guru yang semata-mata pendidik. Kiai dan ustad adalah tokoh masyarakat dan figur yang disegani. Hubungan antara kiai dengan santri pun lebih intim ketimbang hubungan guru dengan murid di sekolah umum. Bagi para santri, perilaku kiai dalam berpolitik adalah teks tersendiri. Dari sanalah para santri mempelajari hiruk- pikuk politik. Ada perdebatan mengenai peran pesantren dan ulama dalam pengembangan demokrasi. Namun Eksan memandang kultur patronase kiai tidak akan menghalangi pendidikan demokrasi. Para santri memang mulanya akan diarahkan oleh memilih partai politik yang menjadi preferensi sang kiai. Namun, sang kiai harus memberikan argumentasi kepada santri kenapa harus memilih partai tersebut. Penjelasan argumentasi ini merupakan bagian dari pendidikan politik. Pada akhirnya, politik dipahami sebagai bagian dari keseharian santri. Bahkan mereka terlibat aktif dalam kerja-kerja politik praktis. Besarnya peran pesantren ini nantinya bisa dilihat dalam sejarah perjalanan politik Jember. | 24
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Aktor IV: Kampus/Perguruan Tinggi Ada sejumlah perguruan tinggi utama di Jember, antara lain Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah, dan Institut Agama Islam Negeri. Peran terbesar tentu saja milik Universitas Jember. Ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Jawa Timur. Kehadiran Unej membuat roda perekonomian bergerak lebih cepat. Para mahasiswa pendatang membuat sektor usaha kerakyatan tumbuh: mulai dari usaha rumah kos hingga lapak-lapak makanan di tepi jalan. Tidak ada data khusus tentang berapa uang yang berputar di wilayah kampus. Namun untuk sektor usaha rumah kos saja, bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. Selain menyumbangkan mobilitas ekonomi, kehadiran Unej juga memberikan sumbangan besar bagi dinamika sosial politik dan pemerintahan di Jember. Para mahasiswa mengorganisasi diri dalam kelompok-kelompok gerakan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, organisasi intra kampus, kelompok diskusi, dan sebagainya. Di bidang politik dan pemerintahan, Unej menjadi pemasok sumber daya manusia. Cukup banyak akademisi Unej yang masuk dan terlibat dalam pemerintahan daerah dan alumnus yang terjun menjadi pengurus partai politik. 25 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Aktor V: Pers Di bidang jurnalistik, Jember menjadi pusat penempatan wartawan, koresponden, maupun kontributor media massa besar, baik televisi, media cetak, radio, dan online. Kehadiran para jurnalis ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial politik dan pemerintahan. Mereka memberitakan kegiatan selama pemilu dan aktivitas calon legislator maupun partai politik peserta. Para jurnalis ini tak segan-segan menggerakkan kaki, kamera, dan pena mereka, untuk merekam hal-hal yang dirasa janggal dalam pemerintahan, yang kemudian menjadi amunisi isu para caleg untuk menyuarakan perubahan dan janji menuju kondisi Jember yang lebih baik. Ada sejumlah caleg yang memiliki latar belakang jurnalis. Aktor VI: Lembaga Swadaya Masyarakat Sepuluh tahun pasca Reformasi 1998, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Jember menyebutkan tak kurang dari 199 LSM sudah mencatatkan diri. Jumlah ini lebih besar daripada jumlah tahun 2007, yakni 143 LSM. Sebagian besar LSM yang tercatat hingga kini bergerak di bidang sosial. Hanya 10 persen yang bergerak di bidang lingkungan. Sejumlah aktivis LSM juga terlibat dalam proses pemenangan pemilu salah satu partai atau caleg. | 26
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Aktor VII: Tokoh Masyarakat Tokoh masyarakat adalah sosok personal yang tak selalu memiliki hubungan formal dan struktural dengan lembaga tertentu. Dia memiliki pengaruh terbatas di tengah masyarakat lingkungan sekitarnya. Para tokoh ini bisa tokoh agama maupun tokoh informal lainnya yang dihormati karena tindak-tanduk, tutur bahasa, kekayaan, maupun jabatan kepangkatan. Dalam masyarakat Madura, tokoh masyarakat tak selamanya kiai, tapi juga blater atau jawara. Ilustrasi di atas menggambaran betapa kompleksnya area politik di kawasan Pendalungan seperti Jember. Pertarungan 600 caleg DPR RI, DPRD Jawa Timur, dan DPRD Jember adalah medan kurusetra perebutan suara yang semestinya ketat. Apalagi semua caleg rata-rata memiliki latar belakang sosio kultural yang sama yakni berasal dari kelompok Nahdliyyin dan membawa isu yang nyaris tak berbeda. Apalagi secara ideologis, semua partai politik di Indonesia relatif tak memiliki diferensiasi dalam platform besarnya: sama-sama membawa isu keadilan dan kesejahteraan. Relijiusitas otomatis ikut serta karena kultur masyarakat Jember mengharuskan itu. Lantas apa yang membuat Fawait bisa membikin lebar dengan caleg jarak perolehan suara begitu ilmu komunikasi lainnya? Muhammad politik Universitas Jember, melihat Fawait memiliki kemampuan membaca kultur sosial kemasyarakatan yang berbasis Nahdliyyin. "Ada dua perspektif yang saya pakai menjelaskan fenomena kemenangan Gus Fawait. Pertama kualitas komunikasi politik dan yang kedua adalah modal Iqbal, doktor 27 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) sosial (social capital)," katanya. Menurut Iqbal, rekam jejak Fawait terbaca jelas mengombinasikan antara jargon yang familiar khas budaya warga Jemberan dan Lumajangan dengan tawaran pilihan- pilihan kebijakan yang relevan dan signifikan dibutuhkan masyarakat. "Masyarakat Pendalungan secara ritual dan kultural meyakini salawatan sebagai rutinitas amalan modal jariyah dan ibadah meraih kemuliaan di mata Sang Maha Pencipta. Maka, gagasan slogan "Ojo Lali Moco Sholawat" menjadi pintu masuk yang pas mengakrabi 'kebiasaan' atau habituasi masyarakat santri Jemberan dan Lumajangan," katanya. "Bukankah dalam strategi political marketing, kita harus mampu membaca bahwa masing-masing wilayah pemilihan lokal memiliki karakteristik pemilih, konstelasi pengelompokan politik, akar-akar permasalahan politik, sejarah serta kultur politik yang spesifik? Intinya, diperlukan suatu local wisdom untuk mengonsumsi dan menerapkan sensitizing concepts atau sensitizing propositions, yang membantu kita menjadi lebih sensitif terhadap apa yang harus dilakukan dan kemudian disesuaikan dengan konteks lokal," kata Iqbal. lanjut alumnus Universitas Airlangga Surabaya ini, pondasi perhatian moral kandidat dituntut tidak hanya berkampanye dengan 'strategi memenangkan hati publik', tapi sekaligus juga mampu 'menenangkan hati publik'. "Pada pintu gagasan inilah Gus Fawait sering mendapat sambutan meriah dari setiap gelaran majelis salawatan. Memenangkan apa yang jadi 'kebiasaan', sekaligus menenangkan hati salah satu basis besar kaum santri di Jawa Timur," kata Iqbal. Selain itu, | 28
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Memenangkan dan menenangkan hati ini adalah pintu kemenangan Fawait. "Selanjutnya menjadi lebih mudah buat Gus Fawait menawarkan dan memahamkan publik tentang pilihan-pilihan kebijakan yang prospektif untuk kemaslahatan masyarakat Jember dan Lumajang. Alhasil, gagasan spiritualitas berbuah kemenangan kapasitas," kata Iqbal. Sementara itu, dari perspektif modal sosial, menurut Iqbal, kepercayaan adalah sendi dasar utama, baik dalam hubungan antarpersonal maupun kehidupan bermasyarakat. Mereka yang kehilangan kepercayaan akan sulit berhubungan satu sama lain. "Gus Fawait boleh menjadi teladan dalam merawat kepercayaan rakyat. Dia juga terpilih lantaran berkarakter ramah atau 'grapyak'. Semua modal kepercayaan itu tentu saja bukan lahir tiba- tiba. Tapi hasil perjuangan sejak dipercaya jadi wakil rakyat di DPRD Jatim 2014 hingga terpilih kembali dalam Pileg 2019. Hasil dari kapasitas merawat budaya dan tabiat masyarakat santri asimilasi Jawa-Madura," kata Iqbal. Ketua Tim Pemenangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember Fatkhul Hadi membenarkan, jika Fawait pandai merawat konstituen. "Selama menjadi anggota DPRD Jatim, program-programnya untuk kepentingan masyarakat terealisasi. Tidak hanya diberikan di tempat yang dulu dia banyak didukung, tapi daerah yang dulu dia tidak didukung pun tetap mendapat program pembangunan," katanya. Fatkhul mengatakan, masyarakat akhirnya bisa menilai apakah seorang legislator bermanfaat atau tidak bagi daerah asalnya. "Jadi ketika Fawait mencalonkan lagi, masyarakat yang sudah merasakan manfaat program kerja 29 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) yang direalisasikannya ya otomatis memilih Fawait lagi," katanya. Fatkhul sepakat jika jaringan Pondok Pesantren Al-qodiri ikut menunjang Fawait. "Namun pengaruh suara terbesar bukan itu, melainkan distribusi program kemasyarakatan selama dia jadi anggota DPRD Jatim cukup merata," katanya. Salah satu tuduhan yang muncul terhadap Fawait di media sosial adalah penggunaan politik uang. Tuduhan ini tentu saja masih harus dibuktikan secara hukum. Faktanya sejauh ini, tidak ada proses hukum pemilu yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Fawait. Fatkhul mengatakan, politik uang tak menjamin seratus persen perolehan suara. Bukan rahasia lagi, jika ada sebagian caleg yang menggunakan imbalan uang untuk membeli suara pemilih, namun tidak mampu mengejar perolehan suara Fawait. Di mata Fatkhul, pemilu tak selalu harus bicara uang, tapi juga komitmen. Pengalamannya mencalonkan diri menjadi legislator DPRD Jember dari Partai Demokrat pada pemilu 2009 dan Partai Gerindra pada pemilu 2019 mengajarkan banyak hal. Fatkhul bertarung di Daerah Pemilihan Jember IV yang meliputi Kecamatan Jenggawah, Wuluhan, Ambulu, Balung, dan Rambipuji pada 2009. Dia sama sekali tak berpengalaman dalam kontestasi politik elektoral. Dia juga bukan pengurus inti Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Jember. Satu-satunya pemahamannya terhadap dunia politik diperolehnya selama menjadi wartawan Radio Prosalina. Finansial Fatkhul sangat terbatas. Dia hanya mengandalkan jaringan kekerabatan, keluarga, dan organisasi, termasuk jaringan relasi yang dibentuknya selama menjadi wartawan. Dengan | 30
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan berbekal dana operasional kampanye Rp 50 juta, dia bisa meraup kurang lebih tiga ribu suara dukungan dari warga. Tidak cukup banyak untuk mengirimnya ke parlemen. Namun ada pelajaran mengenai karakter pemilih yang diperolehnya. Mayoritas penduduk di Dapil Jember IV beretnis Jawa dan sudah terbiasa dengan politik elektoral pemilihan kepala desa. Pola politik dalam pilkades yang transaksional sangat terasa dan menyulitan caleg bermodal cekak seperti Fatkhul. "Ada istilah tongket, settong seket, mengacu pada pemberian uang politik Rp 50 ribu per pemilih. Setiap kali ada caleg datang, pertanyaan pertama yang diajukan pemilih adalah: kami akan dapat apa. Pragmatis," kata Fatkhul. Pemilu 2019, Fatkhul memilih mencalonkan diri lewat Partai Gerindra. Tak mau terjebak lagi dalam kubangan politik pragmatis, dia memilih pindah ke Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Ajung, Tempurejo, Mumbulsari, Sumbersari, Pakusari, Mayang. Jumlah warga Madura dan Jawa relatif berimbang di sini. Dapil Jember III menjadi lebih khas, karena ada Kecamatan Sumbersari yang terletak di kawasan perkotaan yang lebih majemuk. Mayoritas kampus perguruan tinggi negeri dan swasta terletak di kecamatan ini. Interaksi warga setempat dengan mahasiswa dari banyak daerah membuat pemikiran mereka lebih terbuka terhadap ide- ide baru, termasuk demokratisasi. Ini dirasakan Fatkhul sendiri. "Kalau di Dapil III, ada sebagian pemilih yang berpikir pragmatis transaksional. Tapi sebagian lain tidak, seperti di Sumbersari. Saat berkampanye di Sumbersari, hampir 31 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) jarang sekali orang bicara soal kompensasi uang. Yang dibicarakan adalah komitmen: misalkan kalau dipilih, saya mau berbuat apa untuk rakyat di daerah mereka. Jadi komitmennya bukan komitmen personal dengan warga, tapi komitmen komunal. Jadi pola saya murni silaturahmi dan menyampaikan visi, misi, maupun komitmen. Kalau di daerah itu dulu ada caleg lain yang berkomitmen dengan warga, saya akan membuat komitmen baru yang berbeda," kata Fatkhul. Fatkhul memang masih menemukan politik transaksional di Mayang dan Pakusari. "Tapi tidak sekuat di Dapil Jember IV," katanya. Ini karena kultur politik elektoral pilkades di Dapil Jember III berbeda dengan desa-desa di Dapil Jember IV. Jabatan kepala desa tidak diperebutkan dengan sangat keras dan ketat, karena tanah bengkok yang menjadi kompensasi kesejahteraan seorang kepala desa tak seluas di Dapil Jember IV. Tokoh lokal masih memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan preferensi pemilih. Namun, Fatkhul menemukan fakta, bahwa ada sosok-sosok informal dalam masyarakat yang tak memiliki jabatan, kepangkatan, maupun atribut ketokohan yang memiliki pengaruh. "Jadi mereka bukan tokoh, tapi berpengaruh. Ada yang tukang becak, kuli, guru biasa, atau tukang servis elektronik," katanya. Mereka banyak membantu Fatkhul dan justru mampu menyumbangkan suara cukup signifikan untuk Fatkhul di tempat pemungutan suara masing-masing. Mereka rata- rata disegani dan dihormati masyarakat, karena memiliki perilaku yang baik dan loyalitas kuat kepada lingkungan sekitar. "Misalkan ada tukang becak yang membantu saya. | 32
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Dia tak punya sisi negatif di mata masyarakat dan malah sering membantu warga. Kalau ada warga yang tertimpa musibah duka, dia datang lebih dulu untuk membantu. Ini menciptakan nilai plus di mata warga," katanya. Perolehan suara Fatkhul di Dapil Jember III sekitar tiga ribu suara, sama seperti saat berkontestasi di Dapil Jember IV saat pemilu 2014. Namun perolehan suara ini tetap disyukurinya, kendati lagi-lagi gagal membawanya ke DPRD Jember. "Apalagi saya bukan warga di Dapil III dan tidak punya kerabat di sana," katanya. lagi-lagi tidak mengeluarkan duit untuk membujuk pemilih. Namun dia mendapat bantuan tak terduga dari jaringan relasi dan relawannya. Setiap kali dia kampanye dari kampung ke kampung, sang tuan rumah rela mengeluarkan dana sendiri untuk menjamu para tamu dengan makanan dan minuman ala kadarnya. Fatkhul Beberapa hari sebelum pemungutan suara, Fatkhul bertemu dan berkenalan dengan seorang pedagang tradisional. Dia tertarik saat tahu jika Fatkhul mencalonkan diri dan meminta 20 lembar kartu saku kampanye. "Saya akan bantu mendapatkan 20 suara di TPS tempat saya mencoblos," katanya kepada Fatkhul. Pedagang itu tak ingkar janji. Setelah pemungutan suara, dia mengirimkan foto kertas plano berisi hasil penghitungan suara di TPS kepada Fatkhul. Ada 20 pemilih yang memilih Fatkhul. "Padahal saya hanya bertemu sekali dan tidak pernah memberikan apapun kepadanya," kata Fatkhul. Ini bukan satu-satunya pengalaman. Lima hari sebelum pemungutan suara, Fatkhul ditelepon seseorang yang mengaku memperoleh nomor ponselnya dari stiker 33 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) kampanye yang tertempel di warung. Dia berjanji akan membantu memberikan 15 suara dari keluarganya kepada Fatkhul. Janji itu tepat. "Di TPS-nya, saya mendapat 15 suara, dan sampai hari ini saya belum pernah bertemu dengan orang itu," katanya terharu. Apa yang membuat orang percaya? Fatkhul menduga profesinya sebagai wartawan, pengurus partai, dan staf ahli Gerindra di DPRD Jember membuat masyarakat melihat aspek kemampuan dan kapabilitas. Mereka percaya, dengan rekam jejak seperti itu, Fatkhul akan membawa perubahan saat duduk sebagai legislator di parlemen. Kepercayaan memang menjadi kunci penting dalam politik di tengah masyarakat Pendalungan Jember. Politisi atau legislator yang bisa merawat amanat publik akan mendapat kepercayaan setiap kali perhelatan pemilu digelar, sekali pun sang legislator sudah meninggal dunia. Ini yang terjadi pada Miftahul Ulum, calon legislator petahana DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ulum meninggal dunia pada 21 November 2018, setelah daftar calon legislator ditetapkan. Maka PKB tidak bisa menggantinya dengan caleg baru. Hanya ada dua opsi: mencoret namanya dari daftar caleg tetap atau mempertahankannya di kertas suara. PKB memilih opsi kedua. "Kami tidak mau nama almarhum Cak Ulum dicoret. Kita rugi. Pertama, kami tidak bisa mengganti dengan caleg baru. Kedua, namanya dicoret. Ini yang kami tidak mau. Biarlah, kami berikan penghormatan," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi. tepat. Almarhum Ulum memperoleh 25.292 suara, jauh meninggalkan semua caleg DPRD Jatim dari PKB. Dalam daftar 10 besar perolehan Kalkulasi politik PKB | 34
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan suara caleg DPRD Jatim lintas partai di Jember, almarhum pria yang akrab disapa Cak Ulum ini menduduki peringkat tujuh. Menurut Ayub, perolehan suara ini menunjukkan bagaimana hasil kerja keras Ulum merawat konstituen selama menjadi anggota DPRD Jatim 2014-2019. "Siapapun yang merawat dengan baik, dengan sendirinya akan memanen dengan kebaikan. Contohnya sekarang, walau Cak Ulum meninggal, orang tetap memilih. Sahabat saya ini, Cak Ulum, menjadi contoh bagi para pelaku demokrasi. Dia harus jadi teladan," katanya. Tatin Indrayani, istri Ulum, terkejut saat tahu ada puluhan ribu orang pemilih mencoblos nama sang suami di bilik suara. "Memang sudah banyak info dari teman-teman pasca pemilu kemarin, antusiasme masyarakat memilih beliau. Ini mengagetkan dan membuat saya terharu. Beliau sudah tidak ada, tapi masih mendapat amanah dari rakyat," katanya. "Mungkin inilah jawaban dari totalitas beliau selama jadi kader PKB. Beliau benar-benar serius menjadi politisi, walau sangat sederhana. Ternyata itu yang ada di hati masyarakat. Saya sangat terharu. Kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada masyarakat," kata Tatin. Selama ini, Ulum mendekati masyarakat dengan bahasa kekeluargaan. "Kami terus mengayomi masyarakat. Ini yang kami saksikan sebagai keluarga. Yang terus dilakukan adalah menyentuh masyarakat level bawah. Kami menepis adanya money politic," kata Tatin. Totalitas Ulum ini terkadang mengorbankan waktu untuk keluarga. "Terkadang waktu untuk keluarga sangat minim. Kami lebih mengutamakan konstituen ketimbang 35 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) keluarga. Itu yang memang terkadang pada satu sisi membuat saya kaget: oh, kok begini ya menjadi keluarga politisi. Tapi jawabannya hari ini membuat saya terharu," kata Tatin. Ulum sempat mengalami koma sekian hari setelah ditabrak pengendara sepeda motor di dekat rumahnya, 30 Maret 2018. Tempurung kepalanya sempat harus dioperasi. Setelah pulih, dia kembali bekerja menjalin silaturahim di titik-titik simpul warga Nahdliyyin, mulai dari Kecamatan Ledokombo hingga Sumberbaru. Bahkan dua hari sebelum masuk rumah sakit lagi dan akhirnya meninggal dunia pada 21 November 2018, Ulum masih sempat ke Kecamatan Sumberbaru. "Beliau masih menyempatkan waktu berkeliling kecamatan menguatkan kader-kader PKB. Beliau turun ke komunitas tertentu dengan membawa kader caleg PKB tingkat kabupaten untuk bersinergi," kata Tatin. Muhammad Iqbal berpendapat kemenangan suara Ulum dalam pemilu 2019 seharusnya dimaknai positif. "Terutama sebagai bentuk edukasi politik kepada pemilih untuk memilih 'caleg pilihan' bukan 'caleg editan'. Atau bukan memilih 'caleg baliho' tetapi lebih memilih 'caleg yang terbukti jago'," katanya. Tan Malaka pernah mengatakan: suaraku dari dalam kubur akan terdengar lebih keras. Ulum membuktikan itu. Dia menunjukkan bahwa suara politisi yang tak hanya dibentuk oleh baliho dan politik uang bisa lebih lantang dan berpengaruh, bahkan setelah meninggal dunia. Iqbal mengatakan, secara rasional para pemilih sangat mungkin memilih Ulum karena memiliki informasi yang relatif cukup atau memadai, hasil dari rekam jejak | 36
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan kiprahnya semasa hidup. "Aspek rasional ini didukung faktor sosiologi politik, yaitu sangat jelas terjadi pengelompokan sosial berdasarkan karakteristik masyarakat Nahdliyyin di dapil yang telah mengenal betul sosok Cak Ulum," jelasnya. Namun Iqbal menyebut faktor psikologis adalah faktor dominan yang paling kuat melambungkan suara Ulum. "Pemilih memang tergolong sebagai loyalis partisan. Karisma Cak Ulum semasa hidup telah menjelma dalam top of mind para pemilih," kata alumnus Universitas Airlangga Surabaya ini. juga tak boleh diremehkan. "Ikatan kesetiaan itu tidak akan menjadi suara yang diberikan di bilik TPS jika tidak digerakkan oleh tim sukses mesin partai," kata Iqbal. Peran PKB sebagai mesin politik "Pada titik inilah, secara sosiologi politik, tim sukses dan mesin PKB sangat sadar betul pada regulasi pemilu: bahwa kandidat yang wafat tapi masih tercantum dalam daftar surat suara tetap dihitung sah dan suaranya akan menjadi suara untuk partai. Maka, sangat mungkin timses secara sah dan wajar akan merawat ikatan kesetiaan masyarakat pada kandidat," kata Iqbal. "Timses bisa jadi akan bergerak menggunakan human touching atau sentuhan personal di basis-basis dukungan Cak Ulum semasa hidupnya. Kalkulasinya sederhana: hasil perawatan pada kantong suara ini jelas akan menjadi suara partai, yang mungkin dalam masa kampanye, partai berjanji untuk melanjutkan seluruh nilai-nilai perjuangan Cak Ulum di Jawa Timur," tambah doktor lulusan Universitas Indonesia ini. Iqbal mengacu pada tiga model perilaku pemilih untuk menganalisis fenomena itu: model pilihan rasional, model sosiologis, dan model pilihan psikologis. "Teori pilihan rasional 37 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Anthony Downs, mengasumsikan bahwa individu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang ia inginkan sebagai sebuah outcome. Artinya, individu diasumsikan mempunyai informasi cukup yang memungkinkan menjatuhkan pilihan tersebut," katanya. "Berikutnya, model sosiologis yang dikembangkan Universitas Colombia di Amerika. Intinya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih," kata Iqbal. Sementara Michigan Model yang dikenal sebagai pendekatan psikologis, menjelaskan adanya keterikatan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. "Ikatan psikologis tersebut disebabkan ada perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat. Persepsi dan penilaian individu terhadap kandidat atau rekam jejak yang diperjuangkan sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu," kata Iqbal. Kesimpulan : Selama bertahun-tahun, politik uang menjadi keniscayaan dan seolah-olah sesuatu yang given dalam politik elektoral Indonesia. Kita tidak diberi kaca benggala yang lain untuk mencermati dan memeriksa perilaku politik publik di luar kaca benggala politik transaksional. Ini yang membuat setiap kemenangan politik selalu dicurigai atau dengan mudah ditembak dengan amunisi tuduhan praktik politik uang. | 38
2. Salawat dan Kesetiaan Politik di Tanah Pandhalungan Perilaku pemilih dan pelaku politik dalam pemilihan kepala desa yang serba pragmatis menjadi acuan untuk politik elektoral lainnya, seperti pemilu legislatif. Istilah tongket atau pertanyaan 'saya dapat apa' menjadi sebuah kewajaran untuk menunjukan wajah pemilih. Suara yang mempertanyakan ini tertelan sepi dan semua menganggap begitulah karakter pemilih dan pelaku politik yang tak bisa diubah. Namun sejumlah fenomena politik di kawasan Pendalungan Jember dalam pemilu 2019 menunjukkan bahwa masih ada harapan dan jalan. Demokrasi tak akan terbunuh dengan cepat karena perilaku lancung politisi dan pragmatisme politik. Ada beberapa nilai-nilai, terutama kepercayaan, dalam perhelatan politik pemilu 2019 yang semestinya dikembangkan oleh semua pemangku kepentingan dan mereka yang peduli dengan demokrasi di Indonesia. Saya mungkin terlalu naif, karena mengesampingkan masih adanya politik uang yang bermain dalam pencapaian seorang caleg. Namun semua fenomena yang dipaparkan di atas menunjukkan, bahwa imbalan uang saja tidak cukup untuk membetot pilihan warga dalam jumlah massif. Sebagaimana dikatakan Fatkhul Hadi, warga sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihan. Mereka bisa saja menerima uang politik dari calon legislator. Namun itu tidak menjamin mereka bakal memilih sang pemberi uang di bilik suara. Slogan 'ambil uangnya, jangan pilih orangnya' yang sangat popular, menunjukkan bagaimana sesungguhnya pemilih memiliki kemerdekaan di bilik suara. Terakhir, saya ingin menulis cuplikan jawaban yang ditulis jurnalis dan prosais Amerika Serikat, E.B. White, untuk pertanyaan 'Apa itu demokrasi'. 39 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Demokrasi adalah antrean yang terbentuk di sebelah kanan. Demokrasi adalah "jangan" dalam "jangan saling dorong"... Demokrasi adalah kecurigaan berulang bahwa lebih daripada separuh orang itu benar pada lebih daripada separuh waktu. Demokrasi adalah rasa privasi di bilik suara, rasa kebersamaan di perpustakaan, rasa vitalitas di mana-mana... Demokrasi adalah gagasan yang belum dibantah, lagu yang kata-katanya belum buruk." [] Oryza A. Wirawan, jurnalis Beritajatim. com yang tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dia menulis sejumlah buku antara lain Tobacco Man, Imagined Persebaya, Drama Persebaya, dan Sesisir Pisang di Surga. | 40
Tengka, Taneyan Lanjheng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 2019 Oleh : Ach. Taufiqil Aziz 3 41 |
| 42 Tengka, Taneyan Lanjheng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 2019 Oleh : Ach. Taufiqil Aziz wal bulan April 2019, sebagaimana tradisi orang kampung Madura, saat pulang dari pondok, Ahmad (20) nyabis (silaturrahim) ke Kiai Jazar (80), guru tolang atau guru ngaji sewaktu kecil. Saat nyabis, Kiai Jazar bertanya dengan lirih: A "Milih sapah prèsiden abâ'na?" (milih siapa presiden kamu) tanya Kiai Jazar. "Ghita' mèyarsa abdhina." (Belum tahu saya)." Jawab Abbad sekenanya. "Klamon engko' milih Prabowo. Tapèh klamon caleg engko' milih Kiai Unais." (Kalau saya milih Prabowo. Tapi kalau caleg saya milih Kiai Unais). Kiai Jazar memberi tahu dan sekaligus mengarahkan. "Kok bhisa? Kan Probowo bânnè dâri PKB?) (Kok bisa? Kan Probowo bukan dari PKB?) Abbad masih bingung. Karena setahu Abbad, Kiai Jazar pernah aktif di PKB sebagai pengurus ranting. Pilihan terhadap caleg terhadap Kiai Unais Ali Hisyam sebagai caleg DPR RI dari PKB. Namun pilihan presidennya kepada Prabowo. "Engko' ikut ghuruh. Ikut ara ghuruh. terro kèngèng barokanah ghuruh" (Saya mengikuti guru. Ikut arahannya guru. Ingin dapat barokah guru). Kiai Jazar memungkasi obrolan tentang politik dengan Abbad. Pernyataan Kiai Jazar seakan mengakhiri slogan PKB di Sumenep yang
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 berbunyi: elek palek paggun PKB (dibolak balik tetap PKB). Slogan ini popular pada sekitar awal tahun 2000. Obrolan ini merupakan cerita Ahmad Abbad tentang bagaimana kiai di kampungnya mengarahkannya dalam politik. Miniatur obrolan sederhana di atas tampaknya juga menjadi gambaran tentang bagaimana politik elektoral di Madura bergerak dinamis. Orang Madura mempunyai pengalaman yang lama dengan pemilu. Walaupun hingga kini, Madura memang unik dan sulit diprediksi. Pemilu tahun 2019 membuktikan bahwa hasil politik elektoral capres dan cawapres tidak bersamaan dengan kemenangan partai politik dalam suatu kabupaten di Madura. Di Kabupaten Bangkalan terdapat suatu fakta bahwa Gerindra merupakan partai pemenang. Namun demikian dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang unggul adalah pasangan 01, Jokowi-Ma'ruf dengan angka 440.129 (57,74 persen), mengalahkan pasangan Prabowo-Sandi yang hanya mampu meraih 322.131 (42,26 persen). Di Kabupaten Sampang, PKB menjadi partai pemenang. Namun di Kabupaten Bahari ini Pasangan Calon 02 menang dari pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan selisih yang cukup besar. Paslon 01 hanya meraih 187.189 suara (24,70 persen). Sementara Paslon 02 mampu meraih 570.597 suara (75,30 persen). Pun demikian dengan Kabupaten Pamekasan. Di mana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pemenang, namun ternyata Probowo-Sandi menang di atas data 80 persen. Prabowo-Sandi menang dengan 43 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) memperoleh suara sebesar 531.561 (83,78 Persen). Sementara Jokowi-Ma'ruf hanya mampu meraih 102.931 suara (16,22 Persen). lainnya, Kabupaten Sumenep juga pasangan Prabowo-Sandi menang ditengah partai PKB menjadi pemenang di kabupaten ini. Kemanangan Prabowo di Kabupaten ini mengejutkan. Karena Sumenep merupakan Kabupaten yang dianggap sebagai salah satu tempat basis dari Nahdiyyin. Di mana Nahdiyyin dianggap memiliki prefensi politik ke 01 dengan faktor keberadaan dari KH Ma'ruf Amin. Namun hasil pemilu membuktikan bahwa Prabowo-Sandi mendapatkan 436.931 suara (64,33 persen), sementara Jokowi-Ma'ruf hanya mendapatkan 242.305 suara (35,67 persen). Hampir sama dengan tiga Kabupaten Empat Kabupaten ini membuktikan bahwa partai pemenang tidak memiliki kontribusi terhadap kemenangan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun misalnya para pendukung koalisi 01 dan koalisi 02 telah menjadi partai pememnag, namun tidak menjamin terhadap kemenangan dari pasangan capres dan cawapres yang di dukung. Beberapa peneliti seperti Burhanuddin Muhtadi dan Danny JA menganalisa bahwa efek ekor jas memiliki pengaruh penting terhadap kemenangan partai. Analisa ini terpatahkan di Madura. Karena sama sekali pengaruh elektoral pasangan capres dan cawapres tidak memiliki kontribusi terhadap partai politik. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Jokowi juga masih kalah bersaing dari partai-partai lain di Madura. Walaupun mendapatkan jatah kursi di legislative, namun ternyata PDI Perjuangan tidak mendapatkan berkah dari Jokowi Effect. Demikian | 44
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 juga partai pengusung partai politik tidak memberikan sumbangan berarti dalam menggerakkan mesin politk dalam memenangkan pasangan capres dan cawapres. Fenomena ini membuktikan bahwa orang Madura memiliki hak kuasa penuh atas pilihannya. Sehingga tidak terpengaruh terhadap pengarauh ekor jas dari pasangan capres dan cawapres. Isu nasional tidak memberikan pengaruh berarti terhadap Madura. Hal ini juga membuktikan bahwa orang Madura berdaulat atas suaranya sendiri. Keunikan peta politik Madura tampaknya tidak hanya terjadi dalam pemilu tahun 2019. Secara historis, perjalanan pemilu di Madura memiliki fakta sejarah yang layak untuk dilihat ulang. Walau hanya 4 Kabupaten, namun dalam perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jawa Timur, Madura menjadi penentu kemenangan salah satu pasangan calon. Mulai dari Pemilihan Gubernur tahun 2009 dan Pilgub tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis pernah melakukan penelitian di Madura dengan judul Rukun Politik Masyarakat Madura (Ach. Taufiqil Aziz, 2013, 56). Pada Pilgub tahun 2009 dan 2013, sengketa pemilu berawal saat di Pamekasan, Sampang dan Bangkalan terjadi kecurangan terstuktur sistematis dan massif. Sehingga diputuskan untuk dilakukan pemilihan ulang. Pemilihan kedua juga tak menyelesaikan masalah. Hingga dilakukan pilihan ketiga. Walaupun masih menyisakan ketidakpuasan dari pihak yang kalah. Tidak hanya dalam Pemilihan Gubernur, saat beberapa Kabupaten di Madura ini menghelat Pemilihan Bupati juga penuh drama yang sulit ditebak endingnya. Di Pamekasan, drama itu dimulai ketika pasangan Asri (Ach. Syafiie-Khalil) 45 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Pamekasan. Syarat yang dimaksud dalam penilaian KPU, bahwa nama ijazah Khalil tidak sama dengan nama aslinya. KPU menilai pasangan ASRI cacat hukum dan tidak bisa mencalonkon diri. Keputusan KPU ini ditolak ASRI. KPU dinilai tidak netral. Kemarahan massa pendukung pasangan ini dilampiaskan dengan melakukan aksi demonstarasi, hingga kepada pembakaran rumah dari ketua KPU. Akhirnya lima komisioner KPU dipecat dan pasangan ASRI lolos. Pasca pemilihan, situasi panas berlanjut. Pasangan Khalilullah dan Masduki (Kompak) menuntut ASRI ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah melakukan kecurangan. KOMPAK menilai ASRI menang dengan curang. Namun MK tetap menetapkan ASRI sebagai pemenang Pemilihan Bupati di Pamekasan. Pada tahun 2013 juga, di Sampang juga mengalami tidak keserupaan dengan di Pamekasan. Bedanya melibatkan KPU. Di Sampang, incumbent yang kalah juga melakukan upaya langkah hukum ke MK. Persoalan politik di Sampang tidak begitu santer terdengar, karena memang tertutupi oleh masalah kekerasan atas nama agama yang melibatkan golongan Syiah dan Sunni. Tahun 2013 pula di Bangkalan, situasi panas terjadi ketika salah satu calon dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Kepastian tidak bisa lolos ketika menjelang hari H. Sehingga hanya ada satu calon yang menang tanpa perlawanan. Pengalaman masa lalu orang Madura dalam pemilu memang akan sulit dirasakan oleh kelompok masyarakat lain. Apalagi pada tahun 2019 dinamika politik elektoral | 46 47 |
| 48 3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 tampak bergerak cukup dinamis. Pemilu di Madura tidak hanya sebatas dengan angka dan perolehan suara. Namun juga harus dilengkapi dengan analisa kekuatan demokrasi lokal dan agama di Madura. Agama menjadi penting karena dua hal. Pertama, orang Madura banyak meletakkan prefensi politiknya para tokoh agama yang diemban oleh kiai. Kedua, isu agama juga dihembuskan dalam pemilu presiden. Walaupun tidak begitu santer sebagaimana di DKI Jakarta. Dalam kerangka lain, kekuatan tokoh-tokoh lokal di Madura yang membentuk hirarki sosial ditopang oleh kekuatan budaya dan dianggap memiliki otoritas dalam keagamaan. Varian tokoh lokal juga ditambah dengan munculnya Blater dan pemodal dalam ruang politik elektoral. Sebagai bagian dari suku di Indonesia, Madura mempunyai perangkat nilai yang digerakkan sebagai alat berkenaan dengan pemilu. Aktor-aktor yang terlibat akan menggunakan perangkat nilai di Madura untuk kepentingan politik elektroal. Melihat Madura kekinian tak cukup dengan puisi D Zawawi Imron berjudul Madura, Akulah Darahmu. Karena Madura telah menjadi tanya yang tak kunjung menemukan jawaban. Orang Sumenep Madura Memandang Tengka dan Agama Masih dalam suasana lebaran saat Jum'at, 7 Juni 2019, A. Dardiri Zubairi bercerita tentang orang Madura dalam memposisikan tengka dan agama. "Di Madura ini memang belum ada hukum adat tertulis, namun orang Madura 47 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) mempunyai tata nilai yang itu harus diikuti bersama." Ia memulai cerita. "Salah satunya tentang aturan tidak tertulis dari orang- orang desa berupa kata-kata: patinggi'in ilmunah been, mun tak taoh ka tangka ben akhlak, tak kerah enggep ben oreng cong." (setinggi apapun ilmumu, jika tidak tahu ke akhlak, maka kamu tidak akan dianggap oleh orang lain)." A Dardiri Zubairi, salah satu budayawan Sumenep menganalisa bahwa "tengka" sebenarnya berkenaan dengan kepantasan. Suatu pola laku yang terjadi di Madura yang memiliki kedekatan dengan pencampuran antara akhlak dan juga tradisi lokal. "Ukuran kepantasan berkenaan dengan cara pandang antara yang baik dan buruk. Hasil perpaduan antara agama dengan nilai-nilai budaya." Ujarnya saat ditemui di rumahnya pada 9 Juni 2019. Dalam kehidupan orang Madura, posisi "tengka" jauh lebih penting daripada ilmu. Karena kualitas seseorang itu dilihat bagaimana dia memperlakukan orang lain sesuai dengan tradisi setempat. Budayawan yang sekaligus Kiai di Kecamatan Gapura ini bercerita juga tentang orang Madura dalam memandang agama. "Orang Madura ini merupakan orang beragama dengan karakter agama Islam sebagaimana yang diamalkan oleh NU." Tambahnya lagi. Mein Ahmad Rifaie (2010) dalam buku Manusia Madura melihat dan menemukan karakter orang Madura yang berkenaan dengan agama dan penghormatan terhadap tradisi yang tinggi. Salah satu bentuk dari ketaatan dan posisi urgen agama bagi orang Madura adalah keinginan luhur orang Madura naik haji. Impian ini besar di Madura. | 48
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Orang yang telah naik haji akan juga memiliki status yang lebih tinggi dari lingkungannya. Hub De Jonge (1979) saat meneliti tentang Madura, awal fokus penelitiannya memang hanya berkenaan dengan perkembangan ekonomi, namun ia juga tidak menghilangkan Islam dalam basis penelitiannya. Dari beberapa temuan Jonge yang melakukan penelitian di daerah Parenduan, perputaran ekonomi di Madura juga melalui dengan acara keagamaan. Salah satunya lewat tradisi kompolan. Yakni suatu pertemuan dalam masyarakat yang dikemas dengan pembacaan tahlil dan doa-doa lainnya. kentalnya nilai keislaman orang Madura juga pernah punya pengalaman bersitegang dengan pedagang China. Hal ini terjadi di Kepulaun Sepudi saat Sarekat Islam yang digagas oleh Cokroaminoto melakukan gerakan perlawanan terhadap dominasi pedagang China. Temuan Kuntowijoyo (2002), Kuatnya identitas keagamaan yang dalam berapa derajat tertentu melebur dengan budaya dilihat oleh A Dardiri sebagai bentuk dari peran NU. "Madura merupakan salah satu basis dari NU. Warna keislamannya mencerminkan nilai-nilai ke-NU an." Tambahnya lagi. Terdapat korelasi antara nilai agama dengan tradisi yang berkembang di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pegangan orang Madura berupa Qoidah dalam Ushul Fiqih yang berbunyi: al'adatul muhakkamah. Setiap kebiasaan akan menjadi hukum. Islam memberikan kelonggaran bahwa dalam setiap kebiasaan yang menjadi budaya dan tidak terbentur dengan nilai Islam maka dapat menjadi hukum. 49 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Nilai ini turun-temurun di wariskan pada orang-orang kampung di Madura. Karl Manheim dalam teori Sosiologi Pengetahuan menganalisa bahwa basis pengetahuan sesorang berasal dari lingkungan sosialnya. Pandangan tentang posisi "tangka" sebagai suatu standart kepantasan ini memiliki sejarah yang panjang dengan kehidupan orang orang Madura. Singgungan dengan berbagai peradaban dan negara di masa lalu adalah bagian penting dari proses menjadi wajah Sumenep hari ini. Orang Sumenep Madura memiliki pengalaman sejarah dan singgungan dengan kerajaan besar di Nusantara. Mulai Singosari, Kediri, Majapahit, Demak dan Mataram Islam (Iskandar Zukarnain, 2012). Arya Wiraraja sebagai raja pertama Sumenep merupakan tokoh Singosari dan Majapahit. Pada masa pergantian kerajaan di tanah Jawa, Sumenep merupakan kerajaan kecil yang mempunyai otoritas. Walaupun juga harus membayar sejumlah upeti kepada kerajaan besar di Tanah Jawa. Tidak hanya itu, Sumenep juga memiliki singgungan dengan negara lain pada posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan. Kota tua Kalianget merupakan poros penting tempat persinggahan pedagang mancanegara. Mulai dari Arab, China, Eropa dan lain-lain. Pengaruh dari pedagang pendatang cukup menjadi warna tersendiri bagi Sumenep. Salah satu jejak pengaruh itu dapat dilihat pada Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep. Di desa ini pedagang Arab mendirikan masjid, pedagang China membangun Klenteng dan Pedagang Eropa berjejak Gereja. | 50
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Pengalaman masa lalu Sumenep sebagai suatu daerah membuatnya berbeda dengan 3 Kabupaten lainnya di Madura. Meski berasal dari rumpun suku yang sama namun karakter dan keunikan tersendiri daripada 3 Kabupaten terhadulu lainnya. Beberapa penelitian dengan menampilkan sisi sarkas tentang Madura, lokasi penelitiannya di luar Sumenep. Kasus Syi'ah-Sunni, Konflik sosial di Waduk Nipah dan Ladang Garam terjadi di Sampang (Dwi Ratna Nurhajarini, 2005). Perda Syari'at ramai di Pemekasan. Bahkan penelitian tentang Carok yang dilakukan oleh A. Latief Wiyata dilakukan di Bangkalan (A Latief Wiyata, 2002). Selain itu, jejak karya tertulis dari tokoh Sumenep diapresiasi oleh Inggris. Sir Thomas Stamford Raffles memiliki pujian khusus terhadap Panembahan Natakusuma. Salah satu tokoh Sumenep yang menyumbang karya peradaban di Sumenep. Pengalaman historis masa lalu membuat Sumenep oleh Alm. Gus Dur (mantan Presiden RI) dianggap sebagai kota-nya Madura. Meski tidak ada hukum adat tertulis. Namun juga terdapat adat istiadat tidak tertulis yang dilakukan oleh orang Sumenep. Dalam hukum yang tidak tertulis tersebut, hal-hal yang menjadi kewajiban dan larangan mengendap dalam kesepatakan bersama. Jika tidak dilakukan, maka akan ada sanksi dalam masyarakat. Bentuk "tengka" yang melembaga adalah tradisi dalam perkawinan. Saat menikahkan anaknya, orang Madura menggelar pesta yang dikenal dengan istilah "Karjeh". Pada awalnya tradisi ini hanya dianggap sebagai pesta dalam setiap perkawinan. Nyatanya pada derajat yang jauh berubah menjadi arena adu gengsi dengan cara saling 51 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) memberikan sumbangan pada suksesi pesta. lokal Sumenep dikenal dengan "tompangan". Orang yang memberikan tompangan biasanya dapat memberikan sumbangan yang diukur dengan materi. Bentuk akadnya bisa berupa gula atau rokok. Sumbangan untuk Karjeh tersebut dicatat secara turun temurun. Apabila yang menyumbang tersebut memiliki hajat, maka yang pernah disumbangi atau diberi tompangan perlu untuk menggantinya sesuai dengan sumbungan yang punya hajat dulu. Jika dulu menyumbang dengan uang 100 ribu yang diakad dengan harga gula misalnya, maka yang akan memberikan tompangan wajib membayar dengan 100 ribu pula. Dalam bahasa Tompangan dalam karjeh menjadi salah satu bentuk tengka dalam bahasa lokal masyarakat di Sumenep. Tentu banyak ragam tengka lain yang ada dalam konteks lokal yang ada di Sumenep. Yang penting dicatat, bahwa pelestari tengka ini adalah masyarakat yang lalu diturunkan ke anak cucunya. Jika misalnya yang punya tompangan meninggal, maka yang menggantikan uang tompangan yang punya hajat kemudian adalah keturunannya. Karena hal tersebut telah menjadi "tengka". Bapa' babu' Guru ratoh: Relasi Kuasa yang Digunakan dalam Pemilu "Sobung demokrasi ekaentoh. (tidak ada demokrasi sini. Red: Sumenep)" Adzan Isya' baru terdengar saat Royhan Fajar, Koordinator Front Nahdiyyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FKNSDA), Kabupaten Sumenep memulai obrolan pada 8 Juni 2019. | 52
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Royhan bercerita bahwa partai politik tidak berfungsi di pedesaan. Masyarakat mencoblos pada, 17 April 2019 bukan karena partai politik. Namun karena kedekatan dengan salah satu Kiai di pesantren. "Masyarakat ekaentoh nurok Kiai. Mun Kiai aobe, gi nurok aobe kean se epele. Oreng Desa tak parlo a diskusi." (Masyarakat disini ikut kiai. Kalau kiainya berubah, ya ikut juga berubah yang dipilih. Orang Desa tidak perlu diskusi). Ujarnya. fenomena juga menambahkan bahwa ini menjadi kritik kepada partai politik. Karena kini bagi Royhan hampir semua partai politik sudah tidak ideologis. Partai politik tidak lagi kuat punya daya tawar di masyarakat. Sehingga hanya Kiai pesantren masih kuat pengaruhnya dan menentukan terhadap dinamika politik elektoral di Sumenep. Royhan Dalam kebudayaan di Sumenep, terdapat beberapa aktor yang berpengaruh. Dikenal dengan istilah Bapha' Bhebu', Guruh, Ratoh. Analisa Agus Sunyoto (2014), istilah ini dipengaruhi oleh ajaran dalam Syiwa-Budha di dalam ajaran Silakrama. Bhepa' dan Bhebu' dapat dimaknai sebagai orang tua. Bhepa' adalah Bapak dan Bhebu' adalah Ibu. Pengaruhnya jelas. Ridho Allah bersama dengan ridho kedua orang tua. Perannya dalam hirarki sosial orang Madura adalah penjaga "tengka" atau adat dalam versi orang-orang Madura. Istilah guruh mengacu kepada Kiai. Dalam beberapa doktrinasi, seorang Kiai atau ulama dianggap sebagai warisatul anbiya' (pewaris para nabi). Takdim kepada Kiai merupakan suatu keharusan. Karena labeling sebagai pewaris para nabi. 53 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Dalam konteks Sumenep, guruh memiliki jaringan yang kuat. Zamakhsyari Dofier (1994) melihat ada beberapa cara agar soliditas para Kiai tetap terjalin kuat. Di samping melakukan kaderisasi kepemimpinan pesantren, melakukan transmisi intelektual antar kiai dan keturunannya, juga melakukan tradisi perkawinan antar kiai dengan kiai yang lainnya. Sehingga antar satu pesantren dengan pesantren lainnya memiliki jaringan yang kuat. Entah karena berbasis guru dan murid atau dengan jaringan kekerabatan. Hampir semua pesantren besar di Sumenep memiliki jaringan kekerabatan dan pola guru dan murid yang saling sambung menyambung. Bani Syarqowi misalnya sebagai salah satu Bani besar di Sumenep melingkupi berbagai pesantren besar di Sumenep. Mulai Pesantren Aswaj di Ambunten, Pesantren Karang Cempaka Bluto dan juga jejaring Pesantren Aqidah Usymuni di daerah perkotaan. Pada hirarki sosial selanjutnya terdapat sosok Ratoh. Pada masa lalu dikenal dengan kerajaan. Kini telah berubah menjadi pemerintahan. Sebagaimana dalam sejarah bahwa Sumenep merupakan Keraton. Namun yang menarik dilihat adalah tentang sosok ratoh di Sumenep setelah masuknya agama Islam. Seorang ratoh juga seorang ulama. Raja pertama Sumenep yang pertama kali masuk Islam bernama Panembahan Joharsari. Menjadi Raja Sumenep dari tahun 1319-1331 M. Panembahan ini memiliki putra Raden Piturut yang bergelar Panembahan Mandaraga yang juga disinyalir beragama Islam. Bukti keislamannya adalah makamnya sudah berbentuk Islam yang terletak di Desa Mandaraga, Keles, Ambunten. | 54
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Panembahan Mandaraga yang berkuasa sampai 1339 M mempunyai dua putra, yaitu Pangeran Natapraja bertahta di Bukabu dari tahun 1339-1348 M dan Pangeran Nataningrat yang menggantikan kakaknya di Kraton Bragung, Guluk-Guluk. Pangeran Nataningrat berputra Agung Rawit yang bergelar Pangeran Sekadiningrat I yang memerintah tahun 1358-1366 M di Kraton Banasare, Rubaru. Kemudian ia diganti oleh putranya yaitu Temenggung Gajah Pramada yang bergelar Sekadiningrat II yang memerintah tahun 1366-1386 M. Setelah itu ia diganti oleh cucunya yang bernama Jokotole atau Aria Kudapanole yang bergelar Sekadiningrat III. Raja-raja di Sumenep setelah penembahan Joharsari disinyalir sebagai penyebar agama Islam di Sumenep. Tahun 1929 terjadi peralihan kepemimpinan di Sumenep dari Kadipaten menuju Kabupaten. Raja terakhir Kanjeng Tumenggung Ario Prabuwinoto yang menguasai Kadipaten dari 1926 sampai 1929. Bupati Sumenep tahun 1929 bernama R.T.A. Samadikun yang diangkat oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Bhepa' Bhebu' Guruh Ratoh sebagai simbol identitas Madura memiliki tingkat-tingkat pengaruh yang berbeda- beda dalam kapasitasnya. Dalam pemilu tahun 2019, jaringan aktor dan tokoh-tokoh lokal tersebut memiliki pengaruh dalam elektabilitas pilihan capres dan cawapres di Sumenep 55 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Walau tentu juga terdapat variable lainnya yang kini dilakukan selain dari akar budaya yang ada di Madura. Yakni kini mulai muncul pemodal dan juga Blater.1 Dua entitas terakhir ini kini juga saling memberikan pengaruh dalam kekuatan politik elektoral yang ada di Sumenep. Di masa lalu, sosok Blater dalam narasi A Latief Wiyata lebih khusus hanya sebagai salah satu pelaku carok. Kini Blater telah memiliki wilayah baru selain harga diri. Yakni kerja politik sebagai pemain pula. Dulu wilayahnya hanya berada di dalam kontestasi politik paling kecil. Yakni hanya pertarungan dalam pemilihan kepala desa. Tampaknya kini sudah di duplikasi dalam politik elektoral di Madura. salah satunya yang tampak ke permukaan adalah tentang sekumpulan orang-orang yang memakai pakaian sakera di depan Masjid Jamik dan jelas-jelas mendukung paslon 02. Pada sisi lain, pemodal juga berperan penting dalam politik di Madura. walau penelitian tentang pemodal dalam memberikan pengaruh dalam kekuatan politik belum dilakukan, namun di Sumenep muncul beberapa nama yang kerap di identikkan dengan menyuplai dana untuk pasangan calon tertentu. Salah satunya adalah sosok H Kamil. Seorang pengusaha yang namanya disebut dalam kontestasi politik lokal di Sumenep dan Madura. tentang viralnya video 1 Blater dan Pemodal berbeda dengan Botoh di Jawa Tengah. Jika botoh menjadi pemodal dan juga sebagai penyalur dari politik uang, maka Blater biasanya hanya berperan sebagai pihak keamanan yang menjaga basis atau juga mengancam pemilih untuk memilih calon tertentu. | 56 57 |
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Solidaritas Mekanik dalam Taneyan Lanjheng dan Kepentingan Politik Elektoral "Biasanya kalau pemilihan Kepala Desa, langkah awal yang dilakukan adalah mendata keluarga. Samangken (Sekarang) caleg-caleg nyareh bheleh (mencari famili) untuk menang." Di sela teh manis dan suguhan kue sudah satu jam lebih A Dardiri Zubairi bercerita tentang pemilu 2019. Dalam penuturan pengasuh pesantren Nasy'atul Mutaallimin tersebut, nyareh bheleh adalah strategi yang digunakan dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Setiap bakal calon Kepala Desa akan mendata keluarganya sebelum meneruskan pencalonannya. Kian banyak bheleh, maka potensi untuk menang kian besar. Dalam masyarakat desa saat kontestasi politik selalu muncul kata-kata: "Mun la acalonnah eakoh bheleh" (kalau sudah mau calon, diakui famili). Karena hanya saat berkepentingan untuk menjadi kepala desa yang mencari sanak familinya. Semakin banyak bheleh, maka potensi menang akan semakin besar. Ongkos politiknya juga akan lebih murah. Karena kerabat yang dilibatkan secara tidak langsung akan mendukung tanpa dibayar. Bahkan dalam skala tertentu akan ikut menyumbangkan terhadap modal dari pencalonannya. Bagi Dardiri, strategi nyareh bhleh dalam politik tingkat desa juga digunakan dalam politik elektoral yang ada di Sumenep. Salah satu caleg dari PKB, kata Dardiri juga mendata keluarganya untuk membantu terhadap pemenangan dirinya di Sumenep. 57 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Bheleh atau kerabat penting posisinya bagi orang Madura. Hal ini bisa dilihat dari pola pemukiman orang desa yang berbentuk Taneyan Lanjheng. Beberapa peneliti tentang Madura seperti Kuntowijoyo dan Mien Ahmad Rifaie menganalisa tentang pola pemukiman penduduk Madura yang terpencar dan berkelompok dengan bentuk Taneyan Lanjheng menunjukkan bagaimana karakter orang Madura sendiri yang meletakkan kekerabatan dan ikatan darah demikian penting. Disebut Taneyan Lanjheng karena pola pemukiman orang Madura yang memajang. Di bagian ujung sebelah barat biasanya ada langgar. Rumah utamanya disebut tongguh. Jika dalam keluarga tersebut mempunyai anak perempuan dan menikah, maka orang tua wajib membuatkan rumah bagi anak perempuannya di sebelah timurnya. Jumlah rumah dalam Taneyan Lanjheng biasanya disesuaikan dengan jumlah keluarga. Posisinya di urut dari barat dari tongguh adalah keturunan yang lebih tua. Berurutan keturunan yang lebih muda berada di sebelah timurnya. Ikatan darah bagi orang Madura tidak hanya dalam selesai dalam Taneyan Lanjheng. Namun juga termasuk dalam kerabat dekat adalah ikan saudara sepupu, dua pupu hingga tujuh pupu. Jumlah ikatan keluarga dekat dalam tujuh pupu ini bisa berjumlah puluhan hingga ratusan orang. Tergantung dari jumlah anak dan cucu yang dilahirkan. Terdapat kepercayaan di Madura bahwa jika masih dalam ikatan darah, maka tidak akan terjadi carok. Mun sadhereh cong, tak kerah dheddih. (kalau se darah, tidak akan jadi). Kepercayaan ini mengendap dalam alam | 58
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 bawah sadar orang-orang kampung di Madura. Tidak hanya dalam carok. Misalnya, terjadi kecelakaan di jalan dan sudah akan melakukan kekerasan, hal itu tidak akan pernah terjadi jika masih memiliki ikatan darah. Dalam skala kekerabatan di lingkup besar dikenal dengan istilah Bani. Orang Madura memiliki perhatian dalam kekarabatan ini. Salah satu Bani terbesar di Sumenep adalah Bani Syarqawi. Bani ini memiliki jejaring keluarga yang memiliki pesantren di Sumenep. Banyak pesantren besar di Sumenep terikat dalam Bani ini. Ahmad Irfan AW (2010) adalah salah seorang yang berhasil membukukan silsilah keluarga dalam Bani Syarqaqi. Dalam Bani ini ditemukan bahwa hampir semua pesantren besar di Sumenep masih terikat dalam kekerabatan. Bagan Bani ini dimulai dari sosok Kiai Syarqawi yang menikah dengan beberapa orang perempuan. Dengan istri pertama bernama Khadijah atau yang dikenal dengan sebutan Nyai Tuan dikaruniai putra-putri, yaitu Nyai Shalihah, Nyai Zubaidah, Kiai Zainal Abidin, Kiai Sa'duddin, Nyai Jauharatun Naqiyah, Rahmah, Jawahir, Yahya, Kiai Bukhari, Kiai Muhammad Idris, Muhammad As'ad, M. Qamariyah. Dari putra-putri Kiai Syarqawi, lima orang mempunyai keturunan dan tujuh orang lainnya wafat sebelum mempunyai keturunan. Nyai Zubaidah dinikahi oleh Kiai Bakri Tamim, namun setelah Kiai Bakri Tamim wafat Nyai Zubaidah dinikahi oleh Sayyid Ibrahim bin Hamid Al- Hinduan. 59 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Setelah Nyai Zubaidah dicerai oleh Sayyid Ibrahim bin Hamid Al-Hinduan, Nyai Zubaidah dinikahi oleh Kiai Imam Hafidzuddin bin Mahmud yang kemudian dikaruniai tiga anak, yaitu Nurdinatul Ahdiyah, Salamah, dan Rabi'ah. Nyai Nurdinatul Ahdiyah ini kemudian menikah dengan Kiai Ali Wafa dan menetap di Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten, dan disanalah mendirikan Pesantren Aswaj. Nyai Nurdinatul Ahdiyah dengan Kiai Ali Wafa dikaruniai anak bernama Shiddiqah, Fathimah/ Hj. Rahmah, Mu'ammah/Hj. Zubaidah dan Ali Hisyam. Shiddiqah menikah dengan Muhammad Kamaluddin dan menetap di Srigading, Sugihan, Ambunten, dan disanalah mendirikan Pesantren Diyaut Thalibin. Sementara Nyai Fathimah/Hj. Rahmah menikah dengan M. Imam bin Dahlan bin Imam bin Mahmud dan menetap di Ambunten Timur. Mereka disana mendirikan Pesantren Lapang. Nyai Cucu Fathimah/Hj. Rahmah dari putranya yang bernama Khalil lewat pernikahannya dengan Umduhah, yaitu Abdullah yang menikah dengan Faizah menetap di Ambunten Timur, dan disana mendirikan Pesantren Tenggina, bersama pamannya adik dari ayahnya, yaitu Kiai Junaidi. Sementara keturunan Kiai Syarqawi yang lain bernama Mu'ammah/Hj. Zubaidah menikah dengan As'ad bin Dahlan bin Imam bin Mahmud dan menetap di Somber Sokon, Ketawang, Ganding, dan disana beliau mengelola Pondok Pesantren Karay. | 60
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Sedangkan Ali Hisyam, putra termuda Nyai Nurdinatul Ahdiyah dan Kiai Ali Wafa, menikah dengan Farhah Syawbawi dan ikut mengelola pesantren yang dikelola oleh ayahanda dan ibundanya yaitu di Pesantren Aswaj Ambunten Timur Ambunten, dan kemudian dikaruniai putra yang sampai sekarang juga ikut mengelola Pesantren Aswaj. Beberapa putranya, yaitu Zainab Hisyam, Nur Faizah Hisyam, M. Unais Hisyam, Abd Adhim Hisyam, Naufal Hisyam. Beberapa pesantren yang tersebar di bumi Sumenep ini masih mempunyai kekerabatan dekat antara pengasuh- pengasuhnya, yaitu dari keturunan-keturunan cucu Kiai Syarqawi yaitu Nyai Nurdinatul Ahdiyah bersama Kiai Ali Wafa. Nyai Jauharatun Naqiyah, putri Kiai Muhammad Syarqawi yang kelima, menikah dengan Kiai Musikan atau H. Tabrani bin Sama'uddin bin Harun. Beliau dikaruniai empat anak, yaitu Moh. Bahrudin, Tsuwaibah, Khalilah, dan Kiai Hasyim. Nyai Khalilah menikah dengan Kiai Anwar, dan beliau dikaruniai putra M. Khalil, Mukhlishah, Thaha Anwari. Kiai Thaha Anwari menikah dengan Hudaifah dan beliau dikaruniai putra Abd Fata, Abd Karim Thoha, Helmi, Mahfudzah, Barokah, Khatimah, dan Kafilah. Nyai Kafilah ini menikah dengan M. Waris Habibullah Ro'is. Beliaulah yang kemudian mengelola pesantren di Al-Is'af Kalaba'an. Kiai Hasyim, putra termuda Nyai Jauharatun Naqiyah menikah dengan Maimunah yang kemudian beliau mengelola pesantren di Sumber Payung Ganding. 61 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Putra kesepuluh Kiai Syarqawi dengan istri Nyai Khadijah atau Nyai Tuan, yaitu Kiai Muhammad Idris. Kiai Muhammad Idris menikah dengan Nyai Muni'ah, mempunyai keturunan yaitu Aisyah, Rasyidah, Salhah, Huzaimah, Tukhfah, Noer Shidqie, Abd Mu'ies, Abd. Muqshit, Halimatussa'diyah. Aisyah menikah dengan Kiai Hasbullah bin Mun'im bin Tamhidun, dan beliau dikaruniai empat putra yaitu, Ma'dzurah, Ach Baihaqi, M. Bazzah, dan A. Nafi'. Kiai A. Nafi' ini kemudian menikah dngan Nyai Mamduhah yang kemudian mengelola PP Raudhah Najiyah di Lengkong, Bragung, Guluk-Guluk. Sedangkan putri termuda Kiai Muhammad Idris, yaitu Nyai Halimatus Sa'diyah menikah dengan Kiai Atho'ullah dan mendirikan Pesantren Istifadah di Desa Ging-Ging, Bluto, Sumenep. Pernikahan Kiai Muhammad Syarqawi dengan Nyai Mariyah (Nyai Seppo) dikaruniai tujuh putra. Yaitu Muhammad Yasin, Muhammad Ilyas, Abdullah Siraj, R Abdullah Sajjad, S Abdul Malik, T. Aisyah, dan U. Na'imah. Kiai Muhammad Ilyas, putra kedua dari Kiai Muhammad Syarqawi, menikah dengan Nyai 'Arifah binti Zainuddin bin Ruhan bin Ihsan. Beliau dikaruniai tujuh putra yaitu, M. Khazin, Mahfudzah, Shidqah, Mamduhah, Moh Amir, Moh. 'Ashiem dan Badi'ah. Kiai M Khazin, putra pertama Kiai Ilyas menikah dengan Mu'adzah dan mempunyai tujuh putra. Di antaranya M. Tsabit, M. Waqid, dan Nyai Ummal Farad. Nyai Ummal Farad menikah dengan Kiai Abbasi Ali dan mempunyai putra Ali Khazin, Rifhah, Ahmad Azizi, Ahmad Khalid, Ahmad Faidi, Wus'atul Bahiyah, dan Mayyizah. Kiai Ahmad Azizi, putra ketiga Nyai Ummal | 62
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Farad menikah dngan Nyai Na'imah kemudian mengelola PP Al-Muqri, Prenduan, Pragaan. Sedangkan Nyai Badi'ah, putri termuda Kiai Muhammad Ilyas bin Syarqawi, menikah dengan Kiai Nawawi, namun setelah Kiai Nawawi wafat beliau dinikahi oleh Kiai M. Sirajuddin. Beliau mendirikan Pesantren Nurul Islam, Karang Cempaka, Bluto. Dari pondok ini lalu lahir Kiai Ilyasi Sirajd, Ketua Gerindra Sumenep. Sampai disini gambaran dari Bani Syarqawi sebenarnya masih sangat sedikit di ulas. Hanya beberapa jaringan keturunan yang memiliki pondok pesantren berpengaruh di Sumenep. Dalam ikatan darah yang kuat dan anggapan masih dalam rumpun keluarga, kepentingan politik elektoral ini masuk dan menggunakan jejaring ini untuk menang dalam kontestasi pemilu. Kuatnya ikatan kekerabatan dan pola kehidupan pedesaan Madura ini adalah bagian dari kelompok masyarakat yang masih memiliki solidaritas mekanik dalam teori Emile Durkheim. Kolektivitas masyarakat mekanik ini oleh kepentingan elite politik saat berkontestasi dikapitalisasi untuk kepentingan suara. Pemilu 2019 ini dirasakan oleh A Dardiri sebagai duplikasi dari strategi kepala desa dalam pilpres dan pileg. "Saya merasakan dan melihat, pilpres dan pileg ini sudah mirip dengan kontestasi kepala desa." Ujarnya dengan berat. Pilkades di Madura adalah pertarungan ketat dengan banyak variable dan modus operandi. Keterlibatan dan biaya besar disertai dengan pertarungan politik dalam ruang yang lebih sempit ditambah dengan gengsi orang Madura, pertarungan politik dalam pilkades adalah 63 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) pertarungan paling panas. "angoan pote mata atembheng pote mata" adalah kata yang sarat akan makna. Tidak jarang akan berujung kekerasan. Kerja Aktor dan Modus Operandi untuk Pemilu Di Madura, peran aktor yang terlibat dalam pemilu memang tidak bisa dilepaskan dari partai politik dan sederet tim sukses. Namun dalam logika budaya dan pola hirarki dalam Bapa' Bhabu' Guruh Ratoh dalam ruang budaya Madura, disini letak peran Kiai cukup besar. Kiai di Madura melebihi anggapan Cliffort Geertz sebagai makelar budaya (cultural broker), tetapi Kiai adalah penentu dari politik elektoral yang ada di Sumenep. "Besar sekali pengaruh Kiai yang punya pesantren di Sumenep dan Kiai yang punya latar belakang sebagai Mursyid Tarekat." Disela sela menunggu berbuka pada tanggal 26 Mei 2019, Imam Syafi'ie, salah satu Komisioner Bawaslu Sumenep bercerita. Lebih jauh Imam melihat bahwa dalam Pemilu kali ini banyak mesin partai terpecah konsentrasinya karena berbarengan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Karena sudah tidak fokus dalam pemenangan dalam pemilihan presiden, maka faktor kunci adalah pengaruh tokoh-tokoh agama yang tidak masuk dalam partai politik, namun memberikan dukungan yang jelas terhadap presiden dan wakil presiden tertentu. Secara sosiologis, ada tiga poros utama di Sumenep yang mendukung Prabowo. Yakni Kiai Taifur Ali Wafa di Ambunten, Kiai Ali Fikri dari Pondok Pesantren | 64
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Annuqayah., dan Kiai Ilyasi Siraj, Ketua Gerindra Sumenep yang punya pesantren di daerah Bluto. Tiga Kiai ini memiliki jaringan santri dan pengaruh yang besar untuk alumninya dan memantapkan mereka memilih Prabowo. Walaupun misalnya NU secara structural memiliki Jokowi-Kiai Ma'ruf, namun kecenderungan kerpada Kiai yang memiliki pesantren itu memiliki lebih banyak pengaruh daripada pengurus NU struktural. Karena beberapa Kiai di atas memiliki jaringan kuat, baik dalam kekerabatan maupun dalam relasi guru dan murid. "Kiai Thaifur ini kan tokoh NU di Sumenep. Namun ternyata pilihannya kepada Prabowo. Posisi Kiai Thaifur ini urgen sekali bagi NU. Sementara pengurus struktural di Tanfidziyah latar belakangnya sebagian adalah santri atau berdekatan dengan Kiai besar." Imam juga menambahkan. Mengenai aktor dan modus operandi dari cara kerja Kiai dalam mendukung presiden dan wakil presiden sebagai berikut: 1. Kiai Tarekat Kerjanya dengan Serat Pendukung Prabowo yang berasal dari Mursyid Tarekat adalah Kiai Thaifur Ali Wafa. Pengaruhnya cukup besar bagi masyarakat. Terutama bagi santri dan murid- muridnya yang masuk dalam tarekat. Selain Kiai Thaifur, juga terdapat nama Kiai As'ad Syamsul Arifin. Peta jangkuan pengaruh Kiai Thaifur dapat dirasakan di bagian utara Sumenep dan Kepulaun Sepudi pada jejaring santrinya. Sementara peta pengaruh Kiai Kholil As'ad Syamsul Arifin kuat dirasakan di kepulauan Raas, Arjasa dan lain lain. 65 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Cara kerja ulama tarekat dalam menarik dukungan adalah dengan mengelurkan imbauan yang berbentuk tulisan tangan yang mirip dengan serat. Berikut hasil istikharat tersebut:2 Bismillaahirrohmaanirrohim 1. Saya Istikhoroh untuk Bapak Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden Indonesia danWakil Presiden pada Tahun 2019 M - 2024 M, maka hasil Istikhoroh saya menemukan ayat: (Q.S. Al-Baqoroh ayat 166 Artinya: "[Yaitu] ketika orang-orang yang diikuti itu (para pemimpin) berlepas diri (dari tanggung jawab) dari orang- orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan [ketika] segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.") 2. Saya Istikhoroh untuk Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno sebagai Presiden Indonesia dan 2 Serat Kiai Thaifur hasil istikharah ditulis dengan huruf arab pegon. Untuk memudahkan dalam penelitian ini kami menulis dengan langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. | 66
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Wakil Presiden pada Tahun 2019 M - 2024 M, maka hasil Istikhoroh saya menemukan ayat: (Q.S. At-Taubah ayat 26 Artinya: Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang- orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang- orang yang kafir.") "Kemudian Dari hasil istikhoroh tersebut, saya (KH Thoifur Aliwafa) memilih dan mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ... (selanjutnya saya) mengajak seluruh alumni pondok pesantren As-Sadad, ikhwan dan akhwat, serta seluruh masyarakat untuk memilih Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres yang akan datang (Tahun 2019) semoga kita senantiasa mendapat taufiq, 'inayah dan Ridho Allah untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin ... Aamiin. Alfaqir ila 'afwillaah KH. Thoifur Aliwafa Muharror 67 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) 2. Kiai Pesantren dengan Fatwa kepada Santri Beberapa Kiai yang mempunyai pesantren juga memilih dukungan terhadap Prabowo-Sandi.Di antara yang terbesar adalah beberapa Kiai di Pondok Pesantren Annuqayah. Di antaranya, Kiai Muksid Idris dan Kiai Ali Fikri. Ketokohan Kiai Fikri sebagai pengasuh banyak memberikan dampak kepada santri yang tersebar di Kecamatan Rubaru. Walau juga harus disadari bahwa juga terdapat Kiai Annuqayah lain yang mendukung Jokowi-Ma'ruf, namun tampaknya yang diterima oleh masyarakat adalah Kiai Fikri. Terutama alumni Annuqayah yang banyak tersebar di pedesaan. Belum lagi pengaruh-pengaruh Kiai dari Pondok Pesantren Banyuanyar Pamkesan, Pondok Pesantren Bata-Bata Pamekasan. Alumni dan santrinya bergerak untuk memilih Prabowo-Sandi. Modus operandi dan kerja dalam pemilu adalah dengan memberikan himbauan dan fatwa kepada santri. Pengakuan salah satu santri di Annuqayah, terdapat himbauan dan arahan agar memilih Prabowo- Sandi. Yang patut dicatat, bahwa tidak semua Kiai yang mempunyai pesantren mewajibkan santri untuk memilih yang diinginkannya. Beberapa Kiai di Pondok Pesantren Annuqayah cukup moderat dalam mengarahkan santrinya untuk memilih salah satu pasangan calon. Bahkan yang menarik adalah Ketua PPP Sumenep, Kiai Shalahuddin Warits adalah adik kandung dari Kiai Fikri di Pondok Pesantren Annuqayah. Dua saudara kandung ini memiliki pilihan berbeda. Kiai Shalahuddin | 68
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 tentu saja mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dengan kiblat kepada Kiai Maemon Zubair. Namun antara kakak beradik ini tidak ada konflik yang berakibat perpecahan di pesantren. Suatu pertanda bahwa santri memiliki kebebasan untuk memilih antara dua pasangan capres dan cawapres. 3. Kiai Politisi Kerjanya dengan Partai Politik Di Kabupaten Sumenep, banyak para Kiai yang menjadi ketua partai politik. Salah satunya adalah Kiai Imam Hasyim sebagai Ketua DPC PKB Sumenep dan Kiai Ilyasi Siradj sebagai ketua Gerindra Sumenep. Antara dua Kiai dengan berbeda kendaraan politik ini sama-sama berasal dari Kecamatan Bluto Sumenep. Kerja dari Kiai Ilyasi dengan menggerakkan partai Gerindra untuk kepentingan Pemilu Presiden lebih berhasil daripada PKB. Mesin partai Gerindera banyak digunakan untuk kepentingan Pilpres dibandingkan dengan terpecah untuk kepentingan perseorangan. 4. Kiai FPI Kerja dengan Propaganda FPI memang baru muncul di Sumenep. Pengaruhnya masih jauh dibandingkan dengan NU. Namun demikian, pentolan FPI mampu membuat propaganda seakan akan Prabowo yang paling agamis di antara calon presiden yang lainnya 69 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Di antara aktor pelaksana Propaganda adalah Kiai Fahri dan Kiai Jurjiz Muzammil sebagai ketua FPI. Bukti Propaganda yang banyak tersebar di media sosial. Di antaranya adalah gambar sebagai berikut: pertarungan Pengaruh: Dibalik Kemenangan 02 di Sumenep Bagaimana perebutan pengaruh dalam dinamika politik elektoral berlangsung ketat di Sumenep dan menjadikan Pasangan Calon Presiden No 02 tampil sebagai pemenang dan mengalahkan dominasi dari PKB sebagai partai pemenang? "klamon Jokowi dhâddhih, adhân bhâdhih èèlangaghi. China bânnya'. bân aghâma islam bhâdhih kala". (Kalau Jokowi jadi, Adzan akan dihilangkan. China Banyak. Dan Agama Islam akan kalah- Red) Komentar Ahmad (32), seorang peternak burung love bird yang beralamat di Desa Larangan Kerta, Batuputih Sumenep. Jawaban ini adalah beberapa jawaban yang menyebar di perkampungan yang ada di Sumenep Madura. Tanpa klarifikasi mereka percaya terhadap informasi yang menyebar di WhatsApp. | 70
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftah, salah seorang mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel yang meneliti tentang Analisisi Penerimaan Hoax terhadap Alumni Pondok Pesantren di Panyeppen, Pamekasan. Dengan menggunakan model cultural studies sebagaimana yang digagas oleh Stuart Hall, ditemukan bahwa penerimaan informasi alumni pesantren di Madura cenderung menerima terhadap informasi yang ada di Whatsapp tanpa ada klarifikasi. Jawaban Ahmad Pada sisi lain, isu agama juga digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Isu agama digunakan juga di Sumenep untuk kemenangan Prabowo-Sandi. Prabowo dianggap sebagai representasi dari pemimpin yang peduli terhadap umat Islam. Sehingga harus dipilih. Sementara pasangan calon yang lain dianggap tidak merepresentasikan keislaman yang kaffah. Ada upaya duplikasi dari isu di Jakarta untuk dibawa ke Sumenep. Hal ini misalnya terlihat dari pengakuan dari masyarakat di Desa Pragaan Daya yang bernama Abd Halim tentang keinginannya agar pemimpin muslim yang dijadikan sebagai Presiden. Prefensi pemimpin yang dianggap Muslim adalah Prabowo Subianto. "dhâllu' bânnya' bon naghârâ bâjâ Jokowi dhâddhih prèsiden. Apalagi Kiai Maruf marè towah. dâgghi' bhâdhih èghântèh sareng Ahok. klamon Prabowo dhâddhih dâgghi' naghârâ laèn tako' dâ' Indonesia. Polana Prabowo bekkas Jenderal. bon naghârâ dâgghi' bhâdhih èbhâjar sareng sandih. polana sandih orèng soghi" 71 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) (Terjemah Bebas: Terlalu banyak hutang negara saat Jokowi jadi Presiden. Apalagi Kiai Ma'ruf sudah tua. Nanti akan diganti oleh Ahok. Kalau Prabowo jadi nanti negara lain takut ke Indonesia. Karena Prabowo bekas Jenderal. Hutang negara nanti akan dibayar oleh Sandi. Karena Sandi orang kaya.) Abd. Halim merupakan pendukung Prabowo sebagai Presiden. Walau pilihan partainya adalah PKB. Ia mengaku memilih Caleg Zaini Rahman dari PKB untuk DPR RI, namun untuk Pemilihan Presiden memilih Prabowo-Sandi. Dalam rumpun masyarakat di Sumenep Madura, arus informasi menyebar di kelompok pengajian, warung- warung, hingga tempat kumpul lainnya. Agama masih menjadi sesuatu yang sensitive. Posisi agama di dalam benak orang Madura demikian urgen. Sehingga manakala singgungannya dengan agama, maka orang Madura akan lebih menjalaninya daripada faktor-faktor lainnya. Inilah senjata utama yang digunakan dalam pemenangan pasangan calon 02 di Sumenep. Kedua, bersatunya tokoh ulama yang jarang bersatu dalam momentum politik. Sosok Kiai Thaifur identic dengan NU dan PKB. Namun dalam Pemilu tahun 2019 dua-duanya mendukung Prabowo-Sandi. Di Sumenep, tokoh FPI yang menonjol adalah Kiai Fahri dan Kiai Jurjiz Muzammil. Kiai Jurjis Muzammil merupakan mantan Ketua Ansor Sumenep yang beralih status ke Ketua FPI di Kab. Sumenep. Dua tokoh ini tampak kompak berduet di lini depan dalam melakukan kampanye dan upaya agar dapat memenangkan Prabowo- Sandi. | 72
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Selain itu yang menarik adalah tentang keterlibatan dari sosok Kiai Thaifur Ali Wafa. Seorang mursyid Tarekat Naqsabandiyah di Sumenep yang mendukung terhadap Prabowo. Sosok dari Kiai Taifur ini memiliki pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat. Karena posisinya sebagai Mursyid Tarekat. Kiai Taifur masih keturunan Kiai Ali Wafa, salah satu tokoh sufi yang disebut oleh Martin van Bruenesssen dalam penelitiannya. itu yang dikenal dengan surat menyebar kepada masyarakat. Sehingga akibatnya, banyak masyarakat di daerah Ambunten dan Pasongsongan yang partai politinya memilih Kiai Unais sebagai caleg dari PKB, namun presdiennya ikut Prabowo. Hal ini sebagaimana pengakuan dari Jazar. Salah satu tokoh masyarakat. Tulisan tangan Engko' pèlè PKB polana ikut ghuruh. pettèng Prabowo polana ikut Kiai Taifur Ali Wafa. sè diplih sareng engko' jrowa Kiai Unais Ali Hisyam. engko' jrowa kodhu ikut ghuruh. sapah agghi' sè bhâdhih engko' ikut kelamon bânnè ghuruh. jrowa ta' bâdâh alasân agghi'. Terjemah bebas: Saya pilih PKB karena ikut guru. Memilih Prabowo karena ikut Kiai Taifur Ali Wafa. Yang diplih oleh saya itu Kiai Unais Ali Hisyam. Saya itu harus ikut guru. Siapa lagi yang akan saya ikuti jika bukan guru. Itu tidak ada alasan lagi. Kiai Unais Ali Hisyam merupakan Caleg DPRI dari PKB dengan nomor urut 2. Sementara Kiai Thaifur Ali Wafa merupakan salah satu mursyid tarekat NU di Sumenep. Antara Kiai Unais dan Kiai Thaifur Ali Wafa memiliki hubungan kekerabatan. Kiai Unais yang nyaleg dari PKB merupakn ponakan dari Kiai Taifur Ali Wafa. 73 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Sebagai ponakan, Kiai Unais juga didukung oleh Kiai Taifur. Namun plihan politik dari Kiai Taifur ini kepada Prabowo. Saat Prabowo ke Sumenep Madura, salah satunya juga silaturrahim dan ditempatkan di Pondok Pesantren Assadad Ambunten Sumenep. Pondok Pesantren yang diasuh oleh Kiai Taifur Ali Wafa. Selain pengaruh ulama-ulama FPI dan tarekat, juga terdapat pengaruh dari Kiai lain di Jawa Timur. Salah satu, misalnya dari pengaruh Kiai Kholil As'ad Syamsul Arifin. Hal ini merupakan jawaban dari Ubaidillah: Saya memilih partai PKB karena disitu partai para ulama. Namun saya milih Prabowo karena saya ikut Kiai Kholil As'ad Syamsul Arifin. Ubaidillah merupakan santri yang ada di daerah Timur Daya. Di daerah ini pengaruh Kiai Kholil As'ad Syamsul Arifin besar. Dimana Kiai As'ad merupakan pendukung dari Prabowo. Meski dalam beberapa kesempatan juga memilih PKB. Ketiga, mesin partai dan Pemilih Rasional. Kiai Ilyasi Siraj yang kini menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra merupakan salah satu penggerak yang mampu menggerakkan partainya menembus basis dari partai lain. Ketokohan dari para Kiai yang pada awalnya memiliki latar belakang dari Partai PKB mampu dirangkul dan bisa memilih terhadap Prabowo-Sandi. Pada sisi lainnya, Tim Sukses PKB tidak mampu memberikan sanksi terhadap basisnya untuk mendukung terhadap Pasangan Calon 01. Hal ini misalnya diakui oleh Bustan, salah satu Timses Caleg Kiai Unais Ali Hisyam. | 74
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 Kami tidak bisa menghalangi para pendukung PKB yang memilih terhadap Prabowo-Sandi. Karena memang itu pilihannya masing-masing orang. Apalagi dasarnya adalah untuk ikut juga para ulama. Pada sisi lain juga muncul pemilih rasional yang mendukung PKB namun menjatuhkan pilihannya pada Prabowo-Sandi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pengakuan Helmy (24). Saya memilih Prbowo karena saya meilihat ada harapan baru di Prabowo. Meski saya PKB, namun harapan agar Indonesia aman dan damai itu hanya di Prbowo. Karena Prabowo merupakan sosok yang tidak mudah di setir oleh siapapun. Ia punya kemandirian untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian, pelaksana dari tradisi Madura dalam pemilu yang menjadi faktor kunci kemangan 02 di Sumenep diperankan oleh tokoh agama di Sumenep. Para ulama yang bersinergi mulai dari ulama tarekat, ulama dalam FPI hingga juga pentolan dari Pesantren besar di Sumenep membuat 02 menang dengan cara yang tidak terduga. Hal itu juga terdapat kemungkinan, partai politik yang masuk dalam koalisi 01 juga memiliki kesibukan dalam pemilu legislative. Konsentrasi partai pecah sehingga basis suara tidak terkawal dengan baik. Tim sukses caleg dalam tingkat Kabupaten akan lebih memprioritaskan terhadap kemenangan calegnya daripada dalam pemilihan Presiden. Kesimpulan Politik elektoral capres dan cawapres memiliki perbedaan cara dengan Pemilihan Anggota Legislatif, baik itu daerah maupun pusat. Semakin kecil ruang pertarungan dalam perebutan kursi, maka akan semakin ketat pula 75 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) persaingannya. Variable penentu kemenangan juga akan saling berpengaruh dalam penentuan suara. Dalam masyarakat lokal di Madura muncul suatu perumpamaan bahwa perebutan kursi legislative untuk tingkat Kabupaten memiliki kemiripan dengan pola-pola pertarungan dalam pemilihan Kepala Desa. Untuk menang di Madura, seorang calon tidak hanya cukup dengan variable punya visi, misi dan program semata. Namun juga kekuatan dana dan kekuatan pengaruh yang jelas. Dalam pertarungan ketat yang digunakan tidak hanya ikatan darah dalam kekerabatan dan pengaruh Kiai. Namun juga pertarungan modal untuk mempengaruhi pilihan masyarakat pada detik-detik akhir pemilihan yang marak dikenal dengan istilah "serangan fajar". Bahkan kini juga muncul istilah "serangan dhuha". Karena dalam penelitian dari Burhanuddin Muhtadi tentang politik uang, prefensi pemilih akan memilih terhadap pilihannya pada saat pemberian nominal yang paling besar dan juga si pemberi paling akhir. Sehingga serangan politik uang kini geser bukan lagi fajar, tetapi dhuha. Suatu istilah yang menunjukkan dalam kisaran pukul 09.00 WIB saat politik uang dilakukan. Pada sisi lain, politik elektoral capres dan cawapres dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh tokoh lokal Madura dalam mempengaruhi masyarakat memiliki tingkat pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan pilihan politik dari masyarakat yang ada di Sumenep. Di samping juga ditopang oleh basis informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Hingga kini informasi dan perbincangan di akar rumput tentang pasangan 02 yang lebih islami dengan pasangan 01 yang kurang Islami mengendap dalam alam sadar masyarakat dan dalam beberapa momentum | 76
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 tertentu dilontarkan dalam perbincangan di warung kopi dan pertemuan informan-informan lainnya. Beberapa varian variable penentu kemenangan 02 dalam politik, capres dan cawapres ini juga menjadi satu otokritik bahwa partai politik tidak berfungsi di Madura. Yang laku dan layak jual adalah ketokohan-ketokohan Kiai lokal yang mau atau tidak mau hingga kini pengaruhnya masih kuat untuk mengarahkan pilihan kepada pemilihan presiden dan wakil presiden. Rekomendasi kepada Bawaslu RI Untuk Masyarakat yang sensitive terhadap agama sebagai orang-orang Madura, maka pengggunaan isu agama dalam politik sama bahayanya dengan penggunakan politik uang. Di Madura penggunaan isu agama bukan hanya mengancam akan memecah belah terhadap persatuan dan kebhinekaan, pada derajat yang lebih jauh dapat juga melahirkan kekerasan fisik. Terbukti pada akhir desember tahun 2018, terjadi pembunuhan di Sampang karena perbedaan pilihan capres dan cawapres. Untuk itu, kami merokemendasikan kepada Bawaslu RI agar bisa mendorong regulasi yang ketat terhadap kampanye dan penggunaan isu agama di masyarakat Madura. selain regulasi juga mendorong pertemuan efektif kepada tokoh-tokoh agama agar tidak menjadikan isu agama untuk kepentingan politik praktis. Kekerasan agama karena beda pilihan politik kini sudah menjadi wajah baru di Madura. Sekitar tahun 1999, muncul fenomena Supardi di Sumenep. Penelitian dari Ahmad 77 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Rasuki menemukan bahwa motif kekuasaan dan wewenang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan yang berujung terbunuhnya beberapa orang yang menjadi pengikut antar orang yang terlibat dalam kekerasan. Kasus Sunni dan Syiah di Sampang juga menjadi bukti bahwa agama demikian sensitive di Madura. Walaupun misalnya, terdapat penelitian bahwa ada motif kepentingan ekonomi sebagaimana penelitian dari Masdar Hilmy, (Masdar Hilmy: 2015), namun pihak-pihak yang terlibat menggunakan agama sebagai pembenar. Demikian juga kasus penghadangan terhadap salah satu cawapres di Pemekasan. Ada indikasi juga karena segelintir kebencian yang mengendap yang mengakibatkan terjadinya persekusi. | 78
3. Tengka, Taneyan Lanjeng, dan Dinamika Politik Elektoral di Sumenep Tahun 20019 DAFTAR RUJUKAN Abdurrachman. 1971. Sejarah Madura Selayang Pandang. Tanpa nama penerbit. Bruinessen, Martin van. 1999. NU, Tradisi, Relasi relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: LkiS Dhofier, Zamakhsyari. 1994. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai , Jakarta: LP3ES. Fitriyah dan Laila Kholid Alfirdaus. 2018 Botoh dan Pembiyaan Pilkada Alternatif, dalam Pembiyaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Bawaslu RI Geertz, Clifford 1983. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983 Graaf, H.J. de. 1989. Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke- 18, dalam Azyumardi Azra (penj.), Perspektif Islam di Asia Tenggara, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Jhonge, Hube de. 1979 Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi,dan Islam. Jakarta: PT Gramedia Jhonge, Huber De. 1989. Agama, Kebudayaan dan Ekonomi. Studi studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura. Jakarta: CV Rajawali, 1989. Kuntowijoyo, Ormas dan Transformasi Sosial, dalam Jurnal Pesantren, Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), No. 2 Vol. VIII 1991 Kuntowijoyo. 2002. Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940 Jogjakarta: Mata Bangsa. Madjid, Nurcholish. 1997. Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina. Nurhajarini, Dwi Ratna dkk, 2005. Konflik sosial di Waduk Nipah dan Ladang Garam. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 79 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Raffles, Sir Thomas Stamford. 2014. The History of Java, terjemahan Hanoman Simanuntak dan Revianto B. Santosa. Yogyakarta: Penerbit Narasi. Ricklefs, M. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Terj. Tim Penerjemah Serambi Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Rifai, Mein Ahmad. 2010. Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya seperti dicitrakan peribahasanya. Yogyakarta: Pilar Media. Ruchani, Drs. Bisri, Dr. Ilyas Supena, Zakiyah MA. 2011. Laporan Penelitian Inventarisasi dan digitalisasi naskah klasik keagamaan di Kabupaten Sumenep Madura. Kementrian Agama, Balitbang Semarang Sitrul Arsy, dkk, Satu Abad Annuqayah, Edisi Ebook. Sunyoto, Agus. 2014. Atlas Walisongo, Buku Pertama yang mengungkap Walisongo sebagai Fakta Sejarah. Depok: Penerbit Liman. Wiyata, A. Latief. 2002. Carok dan Harga Diri orang Madura Yogyakarta: LKiS, 2002 Zulkarnain, Iskandar. 2003. Sejarah Sumenep. Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep Sumber lain: Buku Silsilah Bani Syarqawi. Taufiqil Aziz Alumni Ponpes An-Nuqayyah Guluk- Guluk Sumenep | 80
Ontran-ontran Pemilu di Sampang Oleh: Mohammad Afifuddin 4 81 |
| 82 Ontran-ontran Pemilu di Sampang Oleh: Mohammad Afifuddin alam itu, 13 Februari 2019, Sampang diguyur hujan lebat. Dinginnya cuaca Sampang tidak menyiutkan semangat beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh berpengaruh lainnya untuk menghadiri undangan Bawaslu Sampang. Selepas Isya, ruang rapat Bawaslu Sampang sudah dipadati beberapa orang yang diundang dalam acara itu. Muhalli, salah satu Komisioner Bawaslu Sampang membuka forum tersebut dengan menjelaskan, bahwa, untuk menghadapi Pemilu 2019, Bawaslu Sampang berinisiatif mengumpulkan beberapa tokoh berpengaruh untuk mengintrodusir penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, tertib dan damai. Bawaslu Sampang ingin menyerap aspirasi dan saran dari para tokoh tersebut untuk menyusun formula penyelenggaran Pemilu damai di Pamekasan. "Kami ingin meminta masukan dari para Kyai, budayawan, tokoh sosial, dan juga tokoh bajingan agar pelaksanaan Pemilu 2019 di Sampang ini dapat berjalan lancar, damai. Jangan sampai terulang lagi peristiwa kerusuhan seperti Pilkada Sampang 2018," jelas Muhalli. M Apa yang disebut Muhalli itu merujuk pada pelaksanaan Pilkada Sampang tanggal 27 Juni 2018. Saat itu, Pilkada diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon). Yakni, paslon nomor urut 1 Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat (Jihad), paslon nomor urut 2 H. Hermanto Subaidi-H Suparto (Mantap) dan paslon nomor urut 3 H Hisan-KH Abdullah Mansyur (Hisbullah). Hasil Pilkada
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang tersebut akhirnya berujung pada gugatan paslon nomor urut 2 ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap terjadi kecurangan di 122 TPS di empat kecamatan. Dalam keputusannya, MK menerima permohonan gugatan tersebut dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Bahkan tidak hanya 122 TPS yang diharuskan melaksanakan PSU, melainkan semua TPS di Sampang, yakni 1.450 TPS harus melaksanakan PSU. Dengan kata lain, MK menganggap pemungutan suara Pilkada Sampang tanggal 27 Juni 2018 tidak sah dan harus diulang semua dari awal.13 Tragisnya, proses pelaksanaan Pilkada Sampang yang berbelit itu juga diwarnai aksi massa yang berujung pada kerusuhan. Yakni ketika massa pendukung salah satu paslon yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara melakukan demonstrasi di depan Kantor KPU dan Bawaslu Sampang tanggal 9 Juli 2018. Ribuan massa tersebut bertindak anarkhis dan akhirnya bentrok dengan aparat kepolisian.2 4 Setelah masing-masing tokoh menyampaikan pendapatnya, forum tersebut diakhiri dengan kesepakatan para pihak untuk sama-sama menjaga kondisi Sampang agar tetap kondusif dalam menghadapi Pemilu 2019. "Sepanjang KPU dan Bawaslu Sampang bisa merangkul dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, dan juga tokoh bajingan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Insya Allah Sampang akan aman dan damai," ujar salah satu tokoh agama menyampaikan konklusinya. 3 4 madura-sempat-lumpuh? 83 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Yang menarik adalah penyebutan "tokoh bajingan" oleh Bawaslu Sampang tidak dipermasalahkan oleh tokoh yang bersangkutan maupun tokoh-tokoh lainnya di forum tersebut. Fenomena yang jarang dijumpai di tempat lainnya, ketika seseorang tidak mempermasalahkan dirinya dipanggil dengan sebutan "tokoh bajingan." Bahkan yang bersangkutan mempertegas hal tersebut dengan memperkenalkan diri sebagai "perwakilan tokoh bajingan" dari salah satu Kecamatan di Sampang. Beberapa tokoh agama (Kyai) di Sampang yang hadir di forum tersebut juga tidak mempermasalahkan kehadiran "tokoh bajingan" bersanding dengan "tokoh Ulama" untuk membahas persiapan persiapan pelaksanaan Pemilu 2019. Padahal dalam banyak kasus, "tokoh agama" (Ulama/Kyai) disosiasikan berposisi secara diametral dengan sosok "bajingan atau preman. Gambaran Pemilu 2019 di Sampang Pulau Madura, khususnya Kabupaten Sampang memang punya reputasi buruk dalam penyelenggaraan Pemilu. Baik itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun Pemilihan Umum anggota Legislatif (Pileg). Hal itu tercermin dari berbagai temuan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Kasus terbaru, dalam Pemilu 2019 KPU Jawa Timur harus melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan lokasi di Jawa Timur dikarenakan berbagai sebab. Dari sembilan lokasi tersebut, empat diantaranya berlokus di Pulau Madura. Yakni tiga titik di Sampang dan satu titik lainnya di Sumenep.35 5 | 84
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang Komisioner KPU Sampang Addy Imansyah menjelaskan pemungutan suara ulang di tiga 3 TPS itu masing-masing di TPS 06 Desa Madupat dan TPS 09 Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, serta di TPS 03 Desa Trapang Kecamatan Banyuates. "Kami menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk PSU di tiga titik tersebut," jelas Addy. Menurut keterangan Komisioner Bawaslu Sampang Yunus Ali Ghafi, PSU harus dilaksanakan di TPS 3 Desa Trapang karena pihaknya menemukan sekitar 90 Surat Suara (SS) DPRD Kabupaten yang tercoblos sebelum pemungutan suara dimulai. "Kalau di TPS 6 Desa Madupat, Bawaslu menemukan oknum anggota KPPS yang mencoblos surat suara untuk pilpres. Bahkan, video pencoblosannya tersebut viral di media sosial," tegas Yunus. Kemudian, Bawaslu Sampang juga memiliki bukti dua oknum KPPS nyoblos 10 surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Pilpres di TPS 9 Desa Rabasan, sehingga di TPS itu juga harus diulang.46 Masalah tidak berakhir di situ. Dalam perkembangannya, Bawaslu Sampang juga merekomendasikan penghitungan ulang surat suara di 14 TPS di Kabupaten Sampang. Bawaslu berargumen ada indikasi kecurangan dalam proses penghitungan surat suara di 14 TPS tersebut. Praktik curang ini terbongkar karena ada yang merekam dan kemudian disebar ke aplikasi percakapan online WhatsApp dan sebagian diunggah ke media sosial. Salah satunya adalah rekaman yang mengungkap bagaimana 2.500 suara caleg Partai Hanura bisa 6 suara-ulang-di-tiga-tps 85 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) berpindah menjadi milik caleg PKS. "Karena indikasi tersebut akhirnya kami merekomendasikan ke KPU agar digelar hitung ulang khusus 14 TPS Desa Petapan," jelas Yunus. Dalam praktiknya, hitung ulang tersebut mengharuskan membuka isi kotak suara untuk dicocokkan dengan form C1 Plano dan C1 hologram. Akhirnya belasan kotak suara dihitung ulang di Gudang Logistik Jalan Jaksa Agung Suprapto, Sampang, Sabtu, 27 April 2019.57 Mundur beberapa tahun sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008. Saat itu, paslon Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono menggugat hasil Pilgub Jatim 2008 ke MK karena diindikasikan terjadi kecurangan di beberapa Kab/Kota di Jawa Timur. Akhirnya pada tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan gugatan pemohon dan memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang serta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan.68 indikasi kecurangan pelaksanaan demokrasi elektoral di Jawa Timur masih didominasi oleh kabupaten di pulau Madura. Baik itu untuk Pemilu di level nasional, provinsi maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Fakta tersebut memberi gambaran bahwa Dari hasil kajian KPU Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa Kab/Kota di Jawa Timur yang tergolong memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pemilu 2019. 7 repot-panitia-pemilu-sampang). 8 .sengketa.pilgub.jatim | 86
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang Baik itu daerah rawan konflik, maupun daerah yang rawan karena tingkat pelanggarannya tinggi. "Kabupaten Sampang masuk dalam dua kategori daerah rawan tersebut," jelas Komisioner KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro.79 Deretan fakta-fakta di atas memberi gambaran bahwa terdapat pola yang relatif konsisten, yakni penyelanggaraan Pemilu (baik itu Pemilukada maupun Pemilu legislatif) di Sampang seringkali diwarnai tindak kecurangan. Pemilihan Umum yang Tidak Umum Dalam benak banyak praktisi politik, jamak diketahui Sampang adalah salah satu pusat "pasar bebas" suara dalam Pemilu. Para kontestan Pemilu bisa dengan leluasa melakukan transaksi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan jual-beli suara. RS (60), salah seorang politisi yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan Sampang adalah "super-market" suara. Jika ingin mendulang banyak suara pemilih di Sampang seorang caleg harus berprinsip, "ada uang ada barang." "Mirip kalau kita belanja di supermarket. Kita bebas mau ambil barang apa, berapa jumlahnya, terus kita bawa ke kasir. Melakukan transaksi pembayaran dan barangnya bawa pulang," jelas RS saat menganalogikan proses jual-beli suara dengan jual-beli di pasar.810 Bagi RS dan beberapa politisi yang sempat penulis temui, kondisi tersebut memang sangat kontradiktif dengan nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi itulah kondisi faktualnya. Secara empiris, 9 10 Hasil wawancara dengan RS tanggal 25 April 2019. 87 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) seorang caleg yang ingin meraih banyak suara di Sampang, mereka harus mengikuti pola yang berlaku tersebut. Sudah menjadi rahasia umum apabila ingin bertarung memperebutkan kursi legislatif dari Dapil Madura, seorang caleg harus memiliki anggaran dana yang memadai, karena dengan pola semacam itu, tentu biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. RS meyakini bahwa pola tersebut tidak berlangsung secara sporadis, akan tetapi berjalan secara sistemik. Maksudnya, pasti ada pelaku-pelaku yang terorganisir karena melibatkan banyak pihak di setiap tingkatan penyelenggara Pemilu. "Saya yakin penggelembungan suara untuk salah satu calon sembari melakukan penggembosa suara untuk calon lainnya tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan orang-orang yang paham bagaimana sistem Pemilu dijalankan," tambahnya. Namun RS mengklaim dirinya tidak mengenal dan mengetahui siapa aktor-aktor yang terlibat dalam tindakan yang terindikasi curang tersebut. Dia mengaku hanya sebagai korban dari sistem yang tidak adil. Keterangan lebih detail mengenai modus kecurangan Pemilu di Sampang disampaikan oleh M (30), seorang fungsionaris salah satu partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019. M yang terlibat aktif dalam proses pemenangan salah satu caleg yang bertarung di Dapil Madura memberi gambaran yang menarik mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di Sampang9.11 Menurutnya, para pemain politik di Sampang punya tahapan sendiri di luar ketentuan tahapan pelaksanaan Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. "Tahapan pertama istilahnya 'perampasan umum', kemudian tahapan kedua disebut 'pemilihan umum', tahapan 11 Wawancara dilakukan tanggal 7 Mei 2019. | 88
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang ketiga anggap saja sebagai 'pencoblosan umum' dan terakhir, tahapan keempat, 'penghitungan umum'," jelas M mengenai modus yang umum berlaku saat Pemilu di Sampang. Apa yang dimaksud M dengan tahap "perampasan umum" adalah ketika seluruh surat suara di TPS baik yang sudah dicoblos pemilih maupun sisa surat suara yang tidak digunakan akan "dirampas" oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permainan tersebut. "Seperti ada pihak yang melakukan perampasan terhadap surat suara yang seharusnya disimpan dalam kotak suara untuk diamankan di kantor Kecamatan," tambahnya. Selanjutnya tahapan kedua adalah "pemilihan umum". Artinya, para pihak tersebut akan menentukan pilihan kepada siapa penggelembungan suara tersebut akan diarahkan. Tentu saja, penentuan siapa caleg yang akan menerima limpahan suara tersebut sudah ditentukan sebelumnya dengan mekanisme transaksional yang berlangsung diantara para pemesan dan "penyedia layanan." Kemudian, setelah itu adalah tahapan ketiga, yakni, 'pencoblosan umum'. "Maksudnya tentu saja adalah pemanfaatan surat suara yang ada untuk kepentingan mobilisasi suara si caleg terpilih," ujar M. Menurut M langkah itu untuk menyiapkan bukti nyata (empiris) jika sewaktu-waktu bukti surat suara yang sudah tercoblos dibutuhkan dalam penghitungan. Sedangkan tahapan terakhir, yakni tahapan keempat tentu saja adalah "penghitungan umum." Jamak diketahui bahwa dalam aksi konspiratif semacam itu, penghitungan suara resmi setelah pemungutan suara resmi dianggap tidak berlaku dan digantikan dengan penghitungan suara baru. M juga menegaskan bahwa seringkali ditemui fenomena TPS fiktif dalam pelaksanaan Pemilu di Sampang. Maksudnya, dalam daftar di KPUD, identitas dan lokasi TPS tersebut tercatat. Namun dalam realisasinya ketika hari pelaksanaan Pemilu, TPS tersebut 89 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) tidak pernah ada. "Anehnya, waktu rekapitulasi suara di Kecamatan maupun Kabupaten, berita acara pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut muncul dan tercatat dalam berita acara resmi rekapitulasi," ujar M. Praktik-praktik semacam itu bagi M menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dari konspirasi jual beli suara dalam Pemilu di Kabupaten Sampang. Apabila dua informasi sebelumnya berasal dari unsur peserta Pemilu, lantas bagaimana dengan perspektif penyelenggara Pemilu? Salah satu mantan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang bernama R (30)1012. R merupakan bagian dari KPPS di salah satu TPS di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dia menceritakan bahwa praktik kecurangan itu memang ada dan berlangsung relatif terstruktur. Indikasinya, ada uang yang mengalir ke seluruh komponen KPPS untuk didistribusikan secara merata kepada ketua maupun anggota. Bahkan juga untuk disebarkan kepada saksi-saksi yang ada di TPS tersebut. "Surat suara yang benar-benar dihitung sesuai aturan itu surat suara untuk Pilpres surat suara Caleg DPRD Sampang. Kalau untuk surat suara Caleg DPR-RI, DPD dan DPRD Jawa Timur tidak pernah dihitung sesuai aturan," jelas R sambil mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis secara terang-terangan. R mengakui ada banyak sekali potensi kecurangan terhadap surat suara yang tidak dihitung secara procedural tersebut. Namun dia tidak mau mengakui siapa pihak yang menghitung surat suara yang sebelumnya tidak dihitung pihak KPPS tersebut. R mengaku, pola semacam itu merupakan kebiaasaan dari Pemilu sebelumnya dan tidak ada teguran dari pejabat yang berwenang di atasnya, yakni PPK dan juga KPUD. Sehingga oleh para awak KPPS, fenomena tersebut sudah dianggap sebagai 12 Wawancara dilakukan tanggal 1 Mei 2019. | 90
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang kewajaran. Masalah juga terjadi dalam penyebaran formulir C6 (form pemberitahuan kepada para warga yang memiliki hak pilih dan namanya sudah tercatat dalam DPT). R mengakui ada penyalahgunaan form tersebut untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. R mencontohkan, seseorang yang namanya tidak tercantum di TPS A karena yang bersangkutan bukan warga yang ber-KTP atau berdomisili di wilayah TPS A, tetap bisa mencoblos di TPS A meskipun tidak menunjukkan form C5 (form pindah pilih). "Modusnya, orang tersebut membawa form C6 yang bukan atas namanya untuk digunakan mencoblos di TPS A. Petugas KPPS di TPS tidak akan mencocokkan nama yang tertera di form C6 itu dengan KTP orang yang membawa form C6 tersebut. Sepanjang ada warga yang membawa form C6, pasti akan dilayani oleh petugas KPPS, tidak peduli apakah orang tersebut punya hak untuk mencoblos di TPS tersebut. Tidak ada verifikasi sama sekali," jelas R. terjadi adalah kekacauan-kekacauan prosedur yang seringkali tidak ada konsekuensinya. Asalkan ada proses pemungutan dan penghitungan suara, berarti tugas KPPS selesai. Tanpa mempedulikan apakah semua itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Semua potensi kecurangan tersebut sudah dianggap sebagai kewajaran sehingga tidak perlu dipersoalkan lebih jauh. Akhirnya, yang Ringkasnya, Pemilu di Sampang jauh dari pelaksanaan Pemilu pada umumnya. Semua prosedur dan SOP pelaksanaan Pemilu yang tercantum dalam regulasi nyaris hanya menjadi pajangan semata. Yang berlaku justru "regulasi internal" diantara para pihak yang berkepentingan untuk memanipulasi hasil Pemilu. 91 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Liberalisasi Politik Setengah Hati Menurut Sutoro Eko, Direktur Institute of Research dan Empowerment (IRE), demokratisasi adalah bagian dari transisi. Yakni titik awal atau interval (selang waktu) antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. "Transisi itu dimulai dari keruntuhan rezim otoritarian lama yang kemudian diikuti atau berakhir dengan pengesahan (instalasi) lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru di bawah payung demokrasi," jelas Sutoro Eko dalam pengantarnya di buku Developing Democracy Toward Consolidation yang diterbitkan IRE Press Yogyakarta tahun 2003. Bagi Sutoro Eko, jauh sebelum kajian yang dilakukan Samuel Huntington di dekade 1990-an, pada tahun 1970, Rustow sudah pernah melakukan analisis serupa. Rustow menyebut demokratisasi merupakan jalan menuju demokrasi. Rustow kemudian menunjukkan jalan itu terdiri dari tiga bagian: tahap persiapan (runtuhnya rezim nondemokratis), tahap pengambilan keputusan (memulai penanaman tatanan demokratis), dan tahap konsolidasi (perkembangan demokrasi lebih jauh: demokrasi menjadi budaya politik). Dalam konteks ini, Indonesia pernah mengalami fase non-demokratis. Sejarah mencatat, sekalipun mencantumkan terminologi demokrasi dalam model kepemimpinan yang dicanangkannya, namun era kepemimpinan Soekarno pasca- Pemilu 1955 adalah demokrasi semu karena saat itu yang lebih dominan adalah absolutisme kekuasaan Soekarno dengan slogan yang ia kumandangkan, "demokrasi terpimpin." Di era demokrasi terpimpin tidak ada Pemilu, dan Bung Karno juga membubarkan beberapa Partai Politik yang pernah ikut dalam Pemilu 1955 (misalnya Partai Masyumi) dengan dalih, "kontra | 92
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang revolusi." runtuh, era kepemimpinan Soeharto atau yang lazim dikenal sebagai orde baru justru menafsirkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kerangka yang monolitik dan cenderung kontraproduktif. Sekalipun mengintrodusir istilah demokrasi Pancasila, pada realitasnya 32 tahun kepemimpinan Soeharto justru diwarnai praktik-praktik yang kontra demokrasi. Misalnya, pembatasan kebebasan pers, pembungkaman, penculikan, bahkan pembunuhan aktivis-aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Sedangkan oligarkhi kekuasaan Soeharto, beserta keluarga dan kroni-kroninya semakin kuat dan membelenggu. Sedangkan pasca-kekuasaan Soekarno Karena itu, peristiwa reformasi 1998 adalah tonggak awal bagi proses transisi dari rezim demokrasi semu menuju rezim demokrasi substantif. Namun, agar proses transisi demokrasi berjalan progresif dan mencegah pendulum sejarah bergerak ke arah kontra-demokrasi (gelombang balik demokratisasi), sebuah negara yang relatif baru merasakan aroma demokrasi harus segera menjalankan agenda liberalisasi politik secara sungguh-sungguh demi kesempurnaan konsolidasi demokrasi, yakni Pemilu (dan juga Pilkada). Cornelis Lay, guru besar ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada termasuk orang yang meyakini urgensi liberalisasi politik. Lay mengatakan bahwa liberalisasi politik merupakan gejala yang pasti akan terjadi di sembarang sistem politik. Karenanya liberalisasi politik harus dilihat sebagai gejala normal dan bahkan menjadi hukum pokok dari semua negara yang sedang mengalami transisi politik. 93 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) "Pemilu merupakan indikator paling dasar untuk menilai apakah suatu sistem politik sudah mengalami liberalisasi politik. Hanya melalui pemilu, akan bisa terbentuk pemerintahan yang dihasilkan melalui proses pemilihan yang adil dan jujur. Dan pemerintahan yang terbentuk melalui proses seperti ini bisa diduga akan mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat. Sebab problem utama negara-negara yang baru menempuh demokrasi adalah ketiadaan legitimasi untuk pemerintahannya," jelas Lay dalam tulisannya di buku Involusi Politik; Esai-Esai Transisi Indonesia yang diterbitkan PLOD FISIPOL UGM tahun 2006. Sejauh ini Indonesia sudah melewati fase tersebut. Setelah reformasi 1998, Indonesia sudah berhasil menggelar Pemilu tahun 1999. Sebuah Pemilu dengan skala besar yang relatif sukses dan disebut sebagai Pemilu terbaik sepanjang sejarah setelah pelaksanaan Pemilu 1955. Semenjak itu, Pemilu bahkan tidak hanya di level nasional (Pilpres) yang dilaksanakan mulai tahun 2004, maupun Pemilu legislatif (DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi maupun DPR-RI dan DPD-RI), tetapi juga Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung pertama kalinya tahun 2005. Artinya, liberalisasi politik yang terepresentasi dalam pelaksanaan Pemilu sudah berjalan massif hingga level Pilkada. Namun secara substantif, Pemilu saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai indikator keberhasilan proses demokratisasi. Dengan kata lain, sangatlah prematur mengklaim sukses pemilu sebagai sukses sebuah demokratisasi. Hal tersebut diutarakan oleh dosen filsafat politik Universitas Driyarkara Jakarta, Francisco Budi Hardiman dalam pemikirannya yang terangkum di buku Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace yang diterbitkan Penerbit Kanisius | 94
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang Yogyakarta tahun 2010. Bagi Hardiman, demokrasi adalah -seperti dirumuskan secara padat dalam istilah Jerman- Regierung der Regierten (pemerintahan dari mereka yang diperintah). "Jika kita hanya menyerahkan kepercayaan begitu saja kepada para pelaku dalam sistem politik hasil pemilihan umum -eksekutif, legislatif, dan yudikatif- tidak akan memenuhi definisi itu. Jika demokrasi ingin maksimal, celah diantara dua pemilihan umum harus diisi dengan partisipasi politis warganegara dalam arti seluas- luasnya," ujar penulis buku Kritik Ideologi tersebut. Artinya, Pemilu memang kunci penting untuk menilai apakah suatu negara sudah masuk kategori demokratis atau tidak. Jika sebuah negara secara regular sudah melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, maka secara umum negara tersebut layak disebut sebagai negara demokratis. Akan tetapi, sebagaimana kritik yang disampaikan Hardiman di atas, bahwa Pemilu hanyalah aspek prosedural dari persyaratan untuk disebut sebagai negara demokratis. Dan kita tidak bisa hanya berbangga jika disebut sebagai negara demokratis apabila makna demokratis yang dimaksud sebatas demokrasi prosedural. Indonesia yang saat ini sudah berstatus sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat berkat pencapaiannya menggelar Pemilu secara rutin sejak 1999 dengan skala yang besar, rumit dan kompleks, sudah harus meningkatkan target capaiannya menuju kualitas demokrasi substantif. Yakni ketika proses liberalisasi politik yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu tersebut mampu mengantarkan Indonesia menggapai tercapainya konsolidasi demokrasi yang utuh dan bermakna secara luas bagi masyarakat. Bukan hanya bermakna bagi segelintir warga Indonesia semata. 95 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Dalam konteks Pilkada di Sampang, tentu harapan itu masih sangat problematis. Meskipun sudah secara reguler menggelar Pilkada langsung sejak 2008, namun konsolidasi demokrasi di tataran masyarakat luas maupun di level elite politiknya tidak kunjung tercipta. Seperti sudah dipaparkan di awal tulisan ini, Sampang senantiasa menjadi salah titik permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. (2010) menambahkan bahwa demokrasi prosedural yang ditandai dengan liberalisasi politik dalam bentuk penyelenggaraan Pemilu tidaklah cukup. Harus ada capaian yang lebih substantif terkait dengan dampak liberalisasi politik itu. Misalnya, pendewasaan demokrasi, baik di level elite maupun massa, konsolidasi demokrasi yang baik, serta meningkatnya kualitas hidup rakyat, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Hardiman Terkait dengan hal itu, dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura Tripitono Adi Prabowo mengatakan bahwa Kabupaten Sampang tergolong sebagai Kabupaten dengan tingkat capaian pembangunan yang rendah di Provinsi Jawa Timur. "Indeks Pembangunan Manusia dan indeks Pendidikan di Sampang menjadi yang terburuk di Jawa Timur. Demikian pula dengan dan angka keluarga miskin yang jumlahnya terbesar diantara seluruh Kab/Kota se-Jawa Timur," terang kandidat Doktor Ekonomi dari Universitas Airlangga tersebut. Kegagapan pembangunan di Sampang tersebut merupakan konsekuensi dari kegagalan konsolidasi demokrasi. Rumusnya, ketika proses pemilihan pemimpinannya tidak berhasil memunculkan tokoh pemimpin yang kompeten dan mumpuni, maka arah pembangunan di daerah pun tidak jelas arahnya. | 96
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang Karena itu, Sutoro Eko mengajak semua pihak untuk kembali merenungkan hasil penelitian ilmuwan politik Amerika Serikat Juan Linz dan Alpredh Stephan yang mengatakan bahwa, harus ada lima arena yang mesti berjalan simultan dalam proses konsolidasi demokrasi agar membawa manfaat positif bagi pendewasaan politik warga maupun kemajuan aspek kesejahteraan rakyat. tidak terintimidasi dan bermakna bagi demokratisasi. Kedua, masyarakat sipil harus bebas, mandiri dan semarak. Ketiga, birokrasi negara harus bisa dipakai (usable) oleh pemerintahan demokratis. Keempat, hukum harus ditegakkan demi jaminan legal bagi kebebasan warga negara. Dan terakhir yang kelima adalah harus ada norma, institusi, dan regulasi yang diterima sebagai jembatan antara negara dan pasar, jelas Sutoro Eko dalam dalam pengantarnya di buku Developing Democracy Toward Consolidation yang diterbitkan IRE Press Yogyakarta tahun 2003. "Pertama, masyarakat politik harus mandiri, Pengaruh Budaya Politik Terhadap Demokratisasi Kenapa liberalisasi dan konsolidasi demokrasi melalui Pemilu yang relatif memenuhi kaidah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil belum terwujud di Sampang? Karena proses demokratisasi di Sampang (bahkan Madura secara umum) pasca-Pemilu 1999 tidak disokong dengan pelembagaan budaya politik yang mapan. Karena itu pelaksanaan demokrasi di Madura butuh penyesuaian dengan budaya politik yang saat ini sedang berlaku di masyarakat Sampang (Madura). 97 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Adanya delasi antara budaya politik dan kualitas demokratisasi tersebut diyakini oleh Dwi Listia Rika Tini, Ilmu Politik dan Pemerintahan mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang pernah meneliti mengenai Relasi Budaya Politik di Madura dengan Demokrasi Lokal. "Budaya politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokratisasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," tegas Dwi Listia. Sebuah budaya politik di komunitas tertentu akan menghasilkan dua kemungkinan munculnya dua sikap yang secara diametral bertentangan, yaitu mendukung dan kemungkinan pula menentang demokrasi. "Berdasarkan apa yang pernah dikatakan Gabriel Almond dan Sydney Verba, budaya politik suatu masyarakat pasti ada yang mendukung dan yang menghambat demokratisasi. Hanya budaya politik yang matang yang termanifestasi melalui orientasi, pandangan, dan sikap individu terhadap sistem politik yang demokratis yang mendukung terciptanya sistem politik demokratis," jelas Dwi Listia. Dalam konteks budaya politik masyarakat Madura (termasuk di dalamnya masyarakat Sampang), Dwi Listia menilai masyarakat Madura dikenal dengan karakter budayanya yang terbuka, ekspresif, artikulatif dan menyatakan apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Hal tersebut akhirnya terepresentasi dalam corak demokrasi lokal di Madura. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan aspirasi politiknya masyarakat Madura pada umumnya terbiasa mengartikulasikannya secara terang- terangan dan, bahkan, sering terkesan 'keras". Sehingga tidak mengherankan jika praktik-praktik tidak prosedural dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sampang relatif terlihat vulgar, | 98
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang bahkan "kasar". Sementara itu, pengajar Sosiologi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, Yudhi Rachman mengatakan bahwa praktik-praktik kontra-demokrasi di beberapa daerah di Madura disebabkan karena habitus yang telah merasuki cara berpikir dan cara bertindak para elite politik. Termasuk bagaimana pemanfaatan modal yang dipunyai para elite untuk mengakumulasikan kekuasaan politiknya dengan berbagai cara. Termasuk membangun dinasti politik sebagaimana tercermin dalam fakta politik yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. "Di era desentralisasi ini, kran politik lokal yang dibuka luas melalui pelaksanaan Pilkada, justru seringkali disalahgunakan oleh elite-elite politik lokal untuk berebut menjadi 'orang kuat' di daerah dengan memanfaatkan relasi patron-kilen antara elite berpengaruh dengan warga masyarakat. Akibatnya seringkali terbentuk dinasti politik yang dibuat oleh 'orang kuat' tersebut. Salah satunya seperti terjadi di Bangkalan," jelas Yudhi dalam penelitiannya tentang dinasti politik di Bangkalan yang dipublikasikan di Jurnal Dimensi Vol. 8. No. 2 tahun 2015. Yudhi memang tidak spesifik bicara mengenai fenomena di Sampang. Akan tetapi dalam berbagai analisis dijelaskan bahwa karakteristik politik atau budaya politik di Bangkalan cenderung mirip dengan kultur politik yang berkembang di Sampang. Sementara itu peneliti Antropologi Politik lulusan Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Khotim Ubaidillah menjelaskan, secara historis masyarakat Madura sudah mengenal tradisi "pemilihan umum" dalam konotasi yang lebih lokal. Sebab, sebelum mengenal pemilihan langsung seperti pemilu presiden/ wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, hingga pemilihan bupati/ wakil bupati, masyarakat Madura sudah mengalami tradisi politik bernama péléan klébun (pemilihan kepala desa). 99 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Bagi Khotim, pemilihan pemimpin desa adalah salah satu tradisi politik pemilihan paling tua yang pernah dikenal masyarakat Madura. Péléan klébun menjadi pesta politik paling meriah yang melibatkan partisipasi masyarakat Madura secara massif, penuh intrik dan ketegangan. Bahkan, di Sampang, potensi dan skala konflik dalam Pilkades bisa jauh lebih besar dibandingkan Pilkada atau Pileg dan Pilpres. "Ontran-ontran atau kekisruhan politik menjadi sisi lain dari politik berbiaya tinggi ala pemilihan desa di Madura, mengalahkan bandrol 'uang politik' pemilihan calon legislatif, calon kepala daerah, bahkan calon presiden. Satu keluarga (KK) bisa di bandrol antara lima ratus ribu hingga dua juta rupiah," jelas Khotim dalam Tesisnya yang dipertahankan di Pascasarjana Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2014. tersebut, dapat digarisbawahi bahwa budaya politik yang berkembang di Masyarakat Madura (terutama Sampang) belum sepenuhnya kompatibel dengan implementasi demokrasi yang salah satunya terepresentasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Demokrasi memang memiliki nilai-nilai keutamaan yang bersifat universal. Akan tetapi dalam aplikasinya di aras lokal, terkadang prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut membutuhkan kontekstualisasi dengan kultur politik yang berkembang di sebuah masyarakat tertentu. Berdasarkan pendapat para peneliti | 100
4. Ontar-ontaran Pemilu di Sampang Daftar Pustaka Diamond, Larry. 2003. Developing Democracy Toward Consolidation. Yogyakarta: IRE Press. Eko, Sutoro. 2003. "Pengantar; Pelajaran Konsolidasi Demokrasi untuk Indonesia", dalam Developing Democracy Toward Consolidation. Yogyakarta: IRE Press. Hardiman, F. Budi. 2010. "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas" dalam Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius Huntington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Lay, Cornelis. 2006. Involusi Politik; Esai-Esai Transisi Indonesia. Yogyakarta: PLOD UGM. Rachman, Yudhi. 2015. Pilkada, Dinasti Politik Di Era Desentralisasi (Studi Tentang Habitus And Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik). Jurnal Dimensi Vol 8, No 2, November 2015. Tini, Dwi Listia Rika. (tanpa tahun). Relasi Relasi Budaya Politik di Madura Terhadap Demokrasi Lokal. Lihat dalam html. Ubaidillah, Khotim. 2014. Dinamika Peratau Madura dalam Politik Kota Malang. Tesis Pascasarjana Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Naskah tidak Diterbitkan. 101 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Mantan jurnalis Jawa Pos Afifuddin adalah Dosen | 102
SALING SILANG KEBERAGAMAN, PEMILU TENANG Oleh : Ira Rahmawati 5 103 |
| 104 SALING SILANG KEBERAGAMAN, PEMILU TENANG Oleh : Ira Rahmawati aat tengah hari, Sucipto terlihat duduk bersila di atas dipan kayu dengan mengenakan baju hitam dan udeng, tutup kepala khas Suku Using di samping rumah Tikel Balung miliknya. Sementara di latarnya yang luas beberapa orang terlihat istirahat duduk di kursi sambil menikmati beberapa makanan ringan. S "Istirahat sulung. Mulai isuk hing leren," katanya sambil menyeruput kopi hitamnya Rabu (17/4/2019). Sementara tidak jauh dari tempatnya duduk, beberapa laki-laki mencopot kostum kesenian Barong. Mereka adalah para petugas TPS 96 Desa Kemiren yang sengaja menggunakan kostum Barong untuk menarik para warga untuk datang memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Setelah semua pemilih memberikan hak suaranya, mereka mengganti kostum dengan pakaian sehari-hari agar lebih nyaman saat melakukan penghitungan suara yang memakan waktu cukup lama. "Sudah selesai. Tinggal mendatangi orang-orang tua yang sakit. Biar mereka ikut nyoblos. Mari gedigi isun budal nang sawah," katanya. Lelaki yang akrab dipanggil Kang Cip adalah salah satu tokoh adat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Dia adalah generasi keenam yang menjaga kelestarian Barong Using Kemiren. TPS 06 berada di halaman rumah Kang Cip yang berbatasan langsung dengan kebun sawah. Kang Cip bercerita, mulai pagi
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang warga sudah mengantri untuk memberikan hak suaranya sehingga para petugas bisa melangsungkan penghitungan suara tepat waktu. "Isuk wes kumpul. Hing ono hang ruwet. Mari nyoblos yo megawe maning," katanya. Sehari-hari Kang Cip bergelut dengan kesenian Barong dan membuka warung sederhana yang menyajikan makanan khas Using. Selain itu, dia juga sering menerima paket kunjungan wisata dari agen travel agar wisatawan menikmati kesenian khas Kemiren seperti Barong dan juga seni Gandrung di kebun miliknya. Barong adalah salah satu kesenian masyarakat Using yang menjadi simbol makhluk jadi-jadian yang menjaga Desa Kemiren dari marabahaya. Masyarakat Desa Kemiren biasanya akan ngarak Barong saat upacara adat Ider Bumi yang digelar setiap 2 Syawal di momen lebaran. Selain itu kesenian Barong akan dimainkan saat masyarakat memiki hajat seperti sunatan, pernikahan atau penyambutan tamu. Setelah adzan duhur berkumandang, beberapa petugas KPPS kemudian mendatangi rumah para lansia yang sakit dan tidak bisa datang ke lokasi TPS. Salah satu lansia yang dikunjungi adalah Asmui (79) yang rumahnya berjarak hanya puluhan meter dari TPS. Di dalam rumahnya, Asmui memberikan hak suaranya didampingi dua petugas yang menggunakan pakaian adat Using berwarna hitam. "Isun hing kuat arep budal nang TPS. Wes tuek," kata Asmui dengan suara pelan. Dia mengaku senang bisa memberikan hak suaranya tanpa harus datang ke TPS. Namun dia kesulitan untuk memilih caleg karena jumlahnya cukup banyak dan tidak ada foto orangnya. 105 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Sementara itu, Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 06 Desa Kemiren, Mega Ayu Imama Wati mengatakan petugas sengaja memilih menggunakan kostum Barong dan kesenian Janger serta menggunakan pakaian adat karena kesenian memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Using. Dia berharap saat petugas menggunakan kostum kesenian, para pemilih nyaman saat memberikan hak suaranya. "Alhamdulilah sejak pagi sudah ramai. Mereka antri. Malah ada beberapa pemilih yang bawa anak, karena sekalian liat Barong. Kebetulan halamannya luas jadi mereka bisa bermain juga. Siang sebelum jam 12 sudah sepi. Tinggal petugas mendatangi warga yang tidak bisa hadir karena sakit. Sengaja kita datangi karena mereka punya hak yang sama dengan warga lainnya," kata Mega. Total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 06 Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi sebanyak 256 dengan pemilih laki-laki sebanyak 118 dan perempuan 137 orang, serta satu orang yang masuk DPTB. Desa Kemiren adalah salah satu desa adat suku Using di Kabupaten Banyuwangi. Secara adminstratif , Desa Kemiren masuk dalam wilayah Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Desa Kemiren berada sekitar 5 kilometer arah barat dari pusat Kota Banyuwangi dan berada di bawah kaki Gunung Ijen. Luas Desa Kemiren sebesar 177.052 hektar dan terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Kedaleman. Desa Kemiren berbatasan dengan Desa Olehsari di sebelah selatan, Desa Jambesari di sebelah utara, Desa Tamansuruh di sebelah barat, dan Desa Banjarsari di sebelah timur. | 106
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang Sejak tahun 1996 Desa Kemiren ditetapkan sebagai desa wisata adat Using karena di desa tersebut adat budaya suku Using masih lestari serta masih memperlihatkan tata kehidupan sosio-kultural yang mempunyai kekuatan nilai tradisonal. Desa wisata adat Using saat ini masih menawarkan atraksi-atraksi budaya yang di kemas dalam bentuk paket wisata atau festival, seperti Barong Ider Bumi, Tumpeng Sewu, dan Festival Ngopi Sepuluh Ewu Desa Kemiren terbentuk pada masa penjajahan Belanda. Cikal bakal penduduknya berasal dari sebuah desa tua di Banyuwangi yaitu Cungking; yang letaknya 4 kilometer di sebelah timur Kemiren. Nama Cungking muncul dalam Babad Tawang Alun sebagai tempat persemayaman terakhir Ki Buyut Wangsakarya, guru dari Pangeran Macan Putih, Tawang Alun. Meskipun tidak ada catatan tertulis mengenai sejarah Kemiren, namun sejarah lisan mengenai asal-usul desa ini masih bisa dilacak karena adanya proses pewarisan yang turun-temurun. Menurut nama Kemiren diambil dari banyaknya pohon kemiri dan duren atau durian dan aren di saat babat desa sekitar tahun 1830-an. Hingga saat ini, masih banyak ditemukan pohon kemiri, duren dan aren di desa tersebut. Walaupun sebagian besar masyarakat Using di Desa Kemiren menganut agama Islam, namun mereka percaya dengan hal-hal gaib salah satunya danyang atau roh penjaga desa yang bernama Buyut Cili. Masyarakat Kemiren hingga saat ini, setiap memiliki hajat akan datang ke makam Buyut Cili pada hari Minggu atau Kamis sore sekitar pukul 16.00 WIB untuk berdoa dan meminta restu. 107 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Di makam Buyut Cili yang berada di tengah sawah tersebut, masyarakat yang memiliki hajat akan membawa makanan khas pecel pitik lalu menggelar selamatan bersama kerabatnya di latar makam Buyut Cili secara bergantian dibantu oleh sang juru kunci. Makam Buyut Cili hanya ditandai dengan punden batu dan berada di dalam gubuk bambu yang sederhana namun bersih. Di area makam terdapat pohon besar dan aliran sungai yang sering digunakan warga desa untuk membersihkan diri sebelum masuk ke makam Buyut Cili. Buyut Cili adalah seorang begawan sakti yang membuka perkampungan Kemiren bersama Mbah Sapuah. Banyak pengikutnya yang ikut menetap di perkampungan baru tersebut. Setelah pengikutnya bertambah banyak, Buyut Cili moksa. Beberapa tahun kemudian, Desa Kemiren diserang pagebluk. Hasil panen warga rusak dan banyak warga yang sakit. Mbah Sapuah kemudian berkali-kali mimpi didatangi Buyut Cili yang berpesan agar Mbah Sapuah mencari kayu polek sepanjang 60 cm dan di masukkan ke dalam sumur, lalu desa harus diruwat dengan menggunakan barong. Dia kemudian melaksanakan pesan tersebut dan meminjam barong milik Desa Dandangwiring. Ia kemudian menggelar ritual Ruwatan Ider bumi menggunakan barong pinjaman pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri. Saat itu, Mbah Sapuah juga menyajikan tumpeng pecel pitik, yang terbuat dari ayam kampung yang dipanggang, disajikan dengan parutan kelapa yang dibumbui untuk dimakan bersama-sama dengan warga. Setelah menggelar ritual tersebut, pagebluk sedikit demi sedikit hilang. | 108
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang Buyut Cili kemudian kembali menemui Mbah Sapuah melalui mimpi dan meminta agar kayu pekok yang direndam di dalam sumur dibuat barong. Satu kayu dijadikan bentuk wajah barong dan satu lagi berbentuk harimau berwarna hijau. Barong tersebut kemudian diwariskan Mbah Sapuah ke generasi kedua yaitu Mbah Tompo. Saat perang berlangsung, Mbah Tompo mengungsi keluar Desa Kemiren membawa barong miliknya. Ia kemudian bertemu pembuat topeng dan meminta agar dibuatkan barong yang lebih bagus. Saat Mbah Tompo kembali ke Desa Kemiren, barong miliknya sempat disita oleh Belanda karena dianggap sarana pemberontakan. Namun barong tersebut segera dikembalikan karena setiap malam, markas Belanda bergoyang seperti terjadi gempa. Pengembalian tersebut dengan syarat bahwa barong hanya digunakan untuk berkesenian. Barong tersebut kemudian dilestarikan hingga sekarang oleh para pewarisnya. Secara mitologi Buyut Cili digambarkan sosok harimau besar dan gagah berbulu hitam, berdada putih serta bermata terang yang menjaga dan melindungi masyarakat Desa Kemiren dari gangguan dan pengaruh buruk dari luar. Masyarakat juga meyakini bahwa Buyut Cili adalah seorang pelarian dari kerajaan Macan Putih dan memiliki empat orang anak yakni Mas Anggring, Mas Buronto, Siti Ambari & Siti Sundari. Sebagian masyarakat juga mempercayai bahwa sosok Ki Buyut Cili akan datang dan masuk ke dalam barong yang dimainkan dalam keadaan trance. Kehadiran Ki Buyut Cili adalah bentuk restu dari para leluhur desa. Selain berfungsi secara sakral (berhubungan dengan ritual) , barong juga berfungsi sebagai pertunjukan kesenian rakyat 109 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) di lingkungan agraris. Ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banyuwangi, Agus Hermawan Kamis (1/5/2019) mengatakan di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat Using tersebar di beberapa Kecamatan yakni Kecamatan Glagah, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Giri, Banyuwangi, Blimbingsari, Songgon, Benculuk, dan Licin. Sisanya terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar. "Dari data yang kami peroleh, suku Using menduduki urutan ke-3 penduduk Banyuwangi atau sekitar kurang lebih 300.000 jiwa. Selain tersebar di delapan Kecamatan, ada juga di luar itu. Mereka ada di kelompok-kelompok kecil. Nah salah satu desa yang masih kuat adatnya ya Desa Kemiren," jelas Agus. Sedangkan dari data AMAN Banyuwangi, ada 20 komunitas Using yang telah tergabung dengan AMAN. Jika satu komunitas rata-rata beranggotakan 4000 orang. maka jumlah anggota resmi AMAN Banyuwangi sekitar 80.000 orang. Komunitas adat Using yang masih bertahan hingga saat ini antara lain Komunitas Adat Mangir, Komunitas Adat Cungking, Komunitas Adat Grogol, Komunitas Adat Kemiren, Komunitas Adat Dukuh, Komunitas Adat Glagah, Komunitas Adat Andong, Komunitas Adat Olehsari, Komunitas Adat Mandaluka, Komunitas Adat Bakungan, Komunitas Adat Macan Putih, Komunitas Adat Tambong, Komunitas Adat Aliyan, dan Komunitas Adat Alasmalang. Komunitas-komunitas tersebut memiliki beberapa ciri umum, yaitu: 1) menggunakan bahasa Using, 2) memiliki Buyut (danyang desa), 3) bersifat homogen karena mereka pada umumnya cenderung melakukan perkawinan dengan orang dari desa yang sama, 3) masih menjalankan ritual | 110
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang bersih desa, 4) meyakini kepercayaan yang diwarisi dari leluhurnya, dan 5) mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan dalam bidang pertanian atau pertukangan. Di antara komunitas adat tersebut, Komunitas Adat Kemiren di Kecamatan Glagah dianggap sebagai salah satu komunitas yang masih teguh menjalankan tradisi Using yang telah diturunkan oleh leluhurnya "Tetapi masih banyak masyarakat Using yg belum tergabung dengan AMAN karena terkadang struktur budayanya sudah hilang. Pengaruh agama dan tinggal bahasa saja yg menjadi alat komunikasi," jelasnya SEJARAH SUKU USING Wiwin Indiarti dalam makalahnya yang berjudul WONG OSING, Jejak Mula Identitas dalam Sengkarut Makna dan Kuasa, menulis jika orang Osing (Using) masa kini menganggap diri mereka sebagai kelompok etnis tersendiri, meskipun hingga kini masih menjadi perdebatan apakah Osing merupakan kelompok etnis tersendiri atau sub-suku etnis Jawa, pun demikian halnya dengan bahasa Osing. Namun demikian, data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2010 telah memasukkan Osing sebagai suku bangsa tersendiri, sebagai rumpun dari suku Jawa bersama-sama dengan Tengger, Bawean/Boyan, Samin, Naga, dan Nagaring. Namun di jantung wilayahnya sendiri, Banyuwangi, nama etnik Osing secara administratif tidak tercatat. Menurut Wiwin, pada era kolonial, ketika pada tahun 1930 diadakan sensus pertama kali di Indonesia, yang pada waktu itu masih diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Hindia keberadaan orang Osing, berkaitan dengan populasi 111 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) dan wilayah persebarannya di ujung timur Jawa, masih terekam dan terpetakan dengan baik. Keberadaan dan persebaran orang Osing di paruh awal abad ke-20 itu meliputi wilayah yang amat luas; Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah tempatan orang Osing dengan jumlah prosentase paling besar. Meskipun demikian, kedudukan Banyuwangi sebagai wilayah perlintasan membuat daerah ini menjadi tempat berbagai pengaruh persilangan budaya, sehingga tidaklah mengherankan jika Banyuwangi sejak masa lalu dihuni beragam etnik; Osing (Using), Madura, Wong kulonan (Jawa), Bali, Bugis, Mandar, Cina, Arab (Moor), dan Eropa. Keberagaman itulah yang menjadikan Banyuwangi sesungguhnya memiliki yang terepresentasi dalam ragam. identitas multikultural, Keberadaan suku Using di Kabupaten Banyuwangi tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarahnya yaitu dari adanya kerajaan Blambangan. Sisa penduduk Blambangan yang kini masih ada sering menyebut diri sebagai penduduk asli menamakan diri dengan Etnis Using. Adanya klaim sebagai etnis asli ini tidak bisa dilepaskan dari proses sejarah yang panjang dari kerajaan Majapahit, Blambangan hingga masa Islam. Sejarawan asal Belanda, C.Lekkerkerker menyebutkan bahwa Blambangan merupakan perpaduan antara Majapahit dan Bali, yaitu pada tahun 1600 raja-raja Blambangan memiliki darah keturunan Bali. Sisa dari dua kebudayaan yaitu Majapahit dan Bali ini kemudian diyakini sebagai suku Using yang tersisa setelah Puputan Bayu di kerajaan Blambangan, oleh karenanya Using bisa disebut penduduk awal (indegenius people). | 112
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang Wiwin memaparkan, di antara berbagai dokumen dan tulisan awal yang berkaitan dengan penamaan identitas penduduk lokal di Banyuwangi terdapat beberapa penyebutan yang berbeda-beda. Epp dalam tulisan yang berjudul Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, hampir 75 tahun setelah keruntuhan Blambangan membahas populasi penduduk Banyuwangi pada tahun 1846. Ia menyebut penduduk asli sebagai orang Jawa (Javanen) serta sebutan lain sebagai orang Blambangan (Blambanganer). Banyuwangi saat itu dihuni oleh beragam etnis: Madura, Bali, Mandar, Cina, Arab atau Moor, dan Eropa, dan sebanyak 25.520 orang Jawa (Blambangan) merupakan 91 persen dari seluruh populasi penduduk. Selain itu, Natadiningrat, Bupati Banyuwangi (1912-1919) yang menulis salah satu versi Babad Blambangan menyebut penduduk setempat sebagai orang Banyuwangi (tiyang Banyuwangi) dan orang Blambangan (tiyang Blambangan) yang sesungguhnya merupakan orang Jawa (tiyang Jawi), namun memiliki perbedaan bahasa (pengucapan dan kosa kata) dan adat istiadat dengan orang Jawa lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta memiliki adat kebiasaan yang sudah kuno. Kemunculan istilah Osing merupakan babak baru dalam pengidentifikasian entitas orang Banyuwangi asli. Pada paruh awal abad dua puluh mulai muncul istilah Osing yang dicatat oleh beberapa sarjana Belanda sebagai penyebutan untuk orang "asli" Banyuwangi, di samping istilah Blambangers (orang Blambangan) dan Banjoewangischen Javaan (orang Banyuwangi Jawa) yang jauh lebih populer sebelumnya. Istilah Osing sebagai sebutan untuk orang asli (native) yang mendiami perbatasan timur Jawa tidak pernah dikenal oleh penduduk lokal Banyuwangi sebelum abad ke-20. Wiwin menjelaskan bahwa istilah Osing tidak pernah ditemukan 113 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) dalam literatur manapun sebelum publikasi oleh Altona (1923), C. Lekkerkerker (1923) Stoppelaar (1926; 1927), Scholte (1927), dan Pigeaud (1929). Tahun 1920-an adalah masa-masa mula ketika istilah Osing mulai dipopulerkan oleh para sarjana kolonial dalam berbagai publikasi ilmiah sebagai istilah penamaan identitas bagi orang Banyuwangi asli. Meskipun Van Der Tuuk pada akhir abad ke-19 sebelumnya telah memasukkan kata Using ke dalam daftar kata-kata dialog Banyuwangi, namun kata tersebut hanya merujuk artian "tidak" dan bukan sebutan untuk kelompok etnis lokal Banyuwangi. BOLEH MAJU TAPI TIDAK ADA YANG MAU Ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banyuwangi, Agus Hermawan menjelaskan, berdasarkan maklumat dari Pengurus Besar AMAN di Jakarta, diinstrukasikan bahwa kader AMAN diharapkan bisa maju dalam proses kontestasi dalam Pemilu 2019 dengan kendaraan partai politik manapun agar ikut memperjuangkan masyarakat adat Using. Khusus untuk internal anggota AMAN, mereka yang maju ke jalur politik adalah kader perutusan AMAN. Namun saat ada penjaringan, tidak ada satu pun kader AMAN Banyuwangi yang maju sebagai caleg. Kalaupun ada dari komunitas adat, mereka maju secara pribadi dan tidak membawa bendera AMAN. "Mau pakai kendaraan partai apapun dipersilahkan karena prinsipnya AMAN tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana. Tapi saat penjaringan, kader AMAN Banyuwangi tidak ada yang maju. Sebenarnya kita bisa mengusung caleg di luar kader AMAN asalkan mereka menyampaikan fakta integritas untuk | 114
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang memperjuangkan masyarakat adat Using. Tapi sayangnya tidak ada caleg yg berminat. Mungkin isu masyarakat adat tidak menarik untuk diangkat," kata Agus. Ia mengakui ada beberapa kader AMAN yang terlibat dalam politik aktif seperti tim sukses namun tidak membawa nama AMAN dan dilakukannya atas nama pribadi. Namun Agus mengatakan jumlahnya tidak banyak. Secara kelembagaan sebetulnya AMAN Pusat terdaftar di Bawaslu sehingga kader AMAN bisa diterjunkan untuk ikut memantau Pemilu. Sayang MOU di tingkat pusat tidak diikuti di tingkat daerah sehingga PD AMAN di Banyuwangi tidak pernah mendapatkan sosialisasi ditingkat daerah. "Namun kita tetap mendorong para anggota AMAN melalui komunitasnya tetap memberikan hak suaranya pada saat pemilu. Namun jika dilibatkan di tinggat kabupaten mungkin kami bisa lebih maksimal mengambil peran saat pemilu kemarin," jelasnya. Selain itu, sebagai kelompok sasaran khusus, masyarakat Using menurut Agus tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara khusus dari penyelenggara pemilu termasuk juga dari para caleg dan tim sukses capres. Mungkin menurut Agus, sosialisasi terkait Pemilu berdasarkan wilayah administrasi atau sebagai penduduk setempat baik. Mereka bisa mengakses informasi tersebut melalui media cetak dan elektronik. "Kalau khusus masyarakat Usung, sepengetahuan saya tidak ada sosialisasi khusus baik tentang tata cara pencoblosan ataupun sosialisasi tentang program-program dari caleg dan capres. Tapi mereka mendapatkan melalui media cetak dan media lainnya yang bisa diakses," jelasnya. Walaupun tidak mendapatkan sosialisai secara khusus, masyarakat Using menurut Agus sangat antusias menyalurkan hak pilihnya. Mayoritas partai, caleg dan capres yang dipilih 115 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) adalah mereka yang dianggap memiliki persepsi yang sama dengan masyarakat Using yaitu dekat dengan rakyat serta ikut melestarikan budaya dan tradisi yang ada dan menggunakan simbol-simbol yang dekat dengan dirinya. "Yang dipilih tentu mereka yang dekat dengan rakyat. Masyarakat Using ini adem ayem. Fanatik tidak diperlihatkan secara langsung tapi ya dipilih saat coblosan,'' katanya. Hal senada juga dikatakan oleh Kang Cip. Tokoh adat masyarakat Desa Kemiren sekaligus pemilik Sanggar Barong Kemiren Sapu Jagad di Desa Kemiren mengaku selama Pemilu 2019 dia kerap didatangi oleh caleg dan juga tim sukses untuk meminta dukungan. Namun dia mengaku menolaknya dengan halus karena tidak ingin terlibat dalam politik aktif dan tetap memilih netral. "Kalo pilihan pasti ada tapi kan tidah usah diumbar- umbar. Saya milih tetap di kesenian saja. Orang-orang sini juga jarang ada yang jadi tim sukses. Tapi kalau ada coblosan semuanya pasti datang. Nggak ada yang nggak datang. Saya hapal soalnya depan rumah kan selalu jadi TPS dan selalu ramai saat pilihan. Tidak ada fanatik yang berlebihan seperti di luar sana," jelasnya. Sementara itu Arif Wibowo, petugas pemilu TPS 3 Desa Olehsari mengatakan partisipasi di desanya yang mayoritas suku Using hampir 85 persen dan angka tersebut termasuk sangat tinggi dibandingkan pilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun lalu. Selama masa kampanye, menurut Arif, di Desa Olehsari tidak ada caleg, partai atau tim sukses capres yang kampanye secara terang-terangan, namun mereka merekrut beberapa warga setempat untuk mencari dukungan. "Siapapun yang datang ke sini ya diterima. Nggak repot. Nggak ada penolakan. Kalau mau pasang baliho, poster atau spanduk juga nggak apa-apa asalkan jangan menganggu," | 116
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang jelasnya. Ia juga mengatakan tidak pernah mendengar ada konflik karena perbedaan pilihan di wilayah desanya. Ia memastikan, setiap pelaksaan pemilu selalu disambut gembira oleh masyarakat di desanya. "Tapi untuk tahun lebih tinggi dibandingkan pilgub tahun lalu. Dan pemenangnya untuk capres nomor 01. Kalau partainya ya PDI Perjuangan. Memang mulai dulu memang partai itu yang suaranya terbanyak di sekitar sini," jelasnya. ini pasrtisipasinya Arif mengatakan sebagai generasi muda yang tinggal di desa Using, ia mengaku tidak kesulitan untuk mengakses informasi tentang pemilu karena bisa mengaksesnya dengan mudah melalui internet atau media sosial. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk generasi yang sudah berusia lanjut. Dia sendiri mengakui jika banyak para pemilih yang berusia lanjut kesulitan untuk memilih terutama untuk caleg. "Kalau caleg kan pilihannya banyak dan tidak ada gambarnya. Tapi kalo capres kan pilihannya tidak banyak dan ada fotonya. Saya sempat mendapat keluhan saat coblosan mereka bingung milih yang mana. Memang informasi tentang caleg jarang nyampe ke masyarakat langsung. Tapi kalau ditanya partisipasinya di coblosan ya jangan tanya. Pasti berangkat," jelas pria berusia 26 tahun tersebut. PERBEDAAN MENBENTUK PERSATUAN Berdasarkan data KPU, pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin di Banyuwangi unggul dengan suara sebanyak 711.117 suara atau 74,48 persen. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uo mendapatkan 273.543 suara atau 27,28 persen. Sementara daftar pemilih sebanyak 1.345.728 orang dan yang menggunakan hak 117 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) pilihnya sebanyak 1.002.408 orang dengan tingkat partisipasi mencapai 74,48 persen. Sedangkan suara yang tidak sah mencapai 17.748 suara atau sekitar 1,77 persen. Saat rekapitulasi suara Senin, Syamsul Arifin, Ketua KPU Banyuwangi mengatakan jika keputusan tersebut sudah ditetapkan KPU walaupun ada beberapa catatan keberatan dari tim saksi nomor urut 02 untuk hasil di Kecamatan Muncar, Wongsorejo dan Kalipuro. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengaku gembira saat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Banyuwangi cukup tinggi yaitu mencapai 75 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, misalnya Pilpres 2014 sebesar 71 persen, pemilu legislatif 2014 (68 %). "Alhamdulillah, saya senang melihat partisipasi. Buat saya, bisa mencapai 75 persen ini luar biasa. Padahal banyak masyarakat kita yang melaut, pedagang di pasar, maupun bertani. Namun, antusiasme mereka tetap tinggi," ujarnya. Menurut Anas, meningkatnya partisipasi tersebut karena masyarakat sudah mulai dewasa menyikapi politik. "Dan yang penting, tidak banyak yang golput. Pelibatan tokoh masyarakat dan sosialisasi di berbagai tempat agar warga menggunakan hak pilihnya membuahkan hasil. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Banyuwangi, Pemilu telah berjalan tertib, lancar dan aman. Semuanya sudah nyoblos sesuai hati nurani masing-masing," imbuh Anas. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi mencapai 1,6 juta jiwa dan sekitar 52 persen tinggal di desa Using yang tersebar di beberapa Desa dan Kecamatan. | 118
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang Anas juga memastikan bahwa masyarakat suku Using punya peran penting dan punya pengaruh besar dalam menentukan hasil dari pemilu karena jumlahnya hampir separuh dari masyarakat Banyuwangi. Anas juga mengatakan, masyarakat Banyuwangi adalah masyarakat yang terbuka dan mudah menerima perbedaan tanpa perlu mempertentangkannya. Hal itu yang menjadi salah satu alasan suhu politik Banyuwangi jelang dan pasca- pemilu tetap adem ayem dan tenang. Perbedaan yang mudah diterima oleh masyarakat Banyuwangi, dicontohkan Anas hal tersebut terlihat pada kuliner khas Banyuwangi, yakni rujak soto dan pecel rawon. "Bayangkan, di Banyuwangi ini rujak sayur sama soto saja bisa dijadikan satu dan enak. Belum lagi pecel sama rawon, dua makanan yang beda tapi di Banyuwangi dimakan dalam satu suapan. Ini menujukkan bahwa masyarakat Banyuwangi terbuka dan bisa menjadikan perbedaan menjadi sesuatu yang disyukuri," kata Anas. Belum lagi, seni dan tradisi di Banyuwangi yang masih kuat juga memberikan andil mempersatukan masyarakat Banyuwangi hingga lebih guyub dan bersatu, termasuk ikatan kekeluargaan antar-masyarakat. "Saya melihat masyarakat Banyuwangi ini saling memiliki. Tidak melihat suku apa. Selama tidak menyakiti dan berbuat salah pasti akan diterima dengan baik," jelasnya. juga diungkapkan Hasnan Singdimayan, budayawan Banyuwangi. Menurut budayawan yang berusia 88 tahun tersebut, masyarakat Using adalah masyarakat yang egaliter dan terbuka serta tidak menyukai konflik. Selain itu, masyarakat Banyuwangi khususnya Using tidak menutup diri dari budaya luar. Budaya yang masuk akan diserap dan dikawinkan dengan budaya asli sehingga melahirkan budaya baru. Hal senada 119 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Egaliter Suku Using juga terlihat dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat Using yang berbeda dengan masyarakat Jawa Mataraman yang memiliki tingkatan bahasa. "Kalau di Using semua sama. Walauapun katanya kasar tapi sebenarnya tidak. Mereka hanya menggunakan bahasa tingkatan saat menyebutkan sesuatu yang menggambarkan Sang Maha termasuk leluhur dan sekarang juga berkembang pada pemimpin. Jadi dihadapan Using semua sama," ungkapnya. Ia juga menjelaskan bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Banyuwangi sangat heterogen. Namun dibeberapa wilayah yang dihuni oleh suku lain, Bahasa Using masih kerap di gunakan oleh suku lain. Ia mencontohkan di wilayah Patoman yang dihuni oleh keturunan Bali. Selain menggunakan bahasa Bali sehari-hari, warga Patoman juga fasih menggunakan Bahasa Using. Termasuk juga di wilayah perkebunan Kalipuro yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Madura, namun mereka juga pandai berbahasa Using. "Semuanya campur aduk bahasanya tapi tetap memiliki identitas masing-masing. Ada Bali, Mandar, Bugis, Madura, Arab tapi semuanya bisa berbahasa Using. Biasanya terpusat di wilayah Kota Banyuwangi. Beda dengan wilayah selatan Banyuwangi, di sana banyaknya Jawa Mataraman. Ini tandanya masyarakat Banyuwangi sangat bisa menerima perbedaan," katanya. Selain itu, Hasnan mengatakan tidak pernah dalam sejarah pemerintahan, masyarakat Using menjadi oposisi. Selama program yang diberikan baik untuk masyarakat dan penyampaiannya benar maka mereka tidak akan melawan. | 120
5. Saling Silang Keberagaman, Pemilu Tenang "Namun yang terpenting adalah masyarakat Using ini suka berkesenian. Tradisinya juga kuat dan terus terwariskan sampai sekarang. Orang yang berkesenian ini lebih lembut, tidak wangkot, tidak keras kepala. Jadi, jangan ngaku Using kalo tidak mencintai kesenian. Dan hal itu berpengaruh pada pandangan politiknya, lebih adem dibandingkan daerah lainnya," kata Hasnan. Sementara itu, Hasan Basri, salah satu budayawan Banyuwangi dalam tulisannya yang dimuat di buku Enam Mata tentang Banyuwangi menulis bahwa di Banyuwangi tidak ditemukan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam definisi masyarakat adat yang dirumuskan dalam lokakarya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 1993. Pada lokakarya yang di Tana Toraja dirumuskan definisi masyarakat sebagai berikut; "kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki system nilai, idiologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayahnya sendiri." Jika sepakat dengan definisi di atas, berarti masyarakat adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1) memiliki asal usul leluhur secara turun termurun, 2) tinggal di wilayah geografis tertentu, 3) memiliki system nilai sendiri, 4) memiliki idiologi sendiri, 5) memiliki sistem ekonomi sendiri, 6) memiliki tatananan politik sendiri, 7) memiliki keragaman budaya sendiri, 8) memiliki struktur dan kehidupan sosial sendiri, dan 9) masih melaksanakan adat, budaya, hukum adatnya. Dalam tulisannya, Hasan Basri menunjukkan di Banyuwangi tidak ditemukan masyarakat yang memiliki kawasan teritorial sendiri dan tatanan politik sendiri. Namun di Banyuwangi banyak komunitas masyarakat yang memiliki ritual adat, budaya, dan hukum adat sehingga sulit memilahnya dalam wilayah teritorial yang tegas. Ia mengatakan, di Banyuwangi 121 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) penyebutan komunitas adat Using lebih tepat dibandingkan masyarakat adat Using. Perjalanan sejarah Blambangan (cikal bakal Kabupaten Banyuwangi) sejak abad 16 dengan berkembangnya Pelabuhan Ulupampang menjadi pelabuhan persinggahan yang ramai, menut Hasan Basri menyebabkan hadirnya banyak etnis di Blambangan, mulai dari Mandar, Bugis, China, Melayu, Madura, dan lain-lain. Kondisi politik yang labil sejak pra-kolonial, juga memungkinkan tidak terbentuk indigenous people, penduduk asli secara massif. Anggapan bahwa masyarakat Using yang sekarang sebagai penduduk asli, menurut Hasan Basri sangat spekulatif. Masyarakat Using yang sekarang lebih sebagai masyarakat bentukan pasca-perang Bayu tahun 1771. "Perjalanan panjang sejarah Blambangan ini yang akhirnya menjadikan Banyuwangi memiliki kekayaan etnik yang melahirkan budaya yang hibrid. Saling silang perbedaan membuat masyarakat Using sehingga menjaminan setiap kontestasi politik di Banyuwangi berjalan lebih tenang," jelasnya. lebih terbuka Ira Rahmawati adalah Asisten Editor Regional kelahiran Bandung yang saat ini masih aktif pada organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember. Penulis dapat disapa melalui FB : Iraa Rachmawat, IG : @duniaira, Email : ira. | 122
Demokrasi di Kampung Samin oleh : Ika Ningtyas 6 123 |
| 124 Demokrasi di Kampung Samin oleh : Ika Ningtyas ANAH di Kampung Samin, Bojonegoro, basah sisa hujan semalam. Langit pun masih menggayut mendung. Tetes embun menguar dari pucuk dedaunanPagi tampak berjalan lambat. Tapi tak menyurutkan geliat warga di hari itu. Sekitar 30 orang telah meriung di beranda rumah Sidi, ketua RT 01 RW 05, meski jam masih menunjuk pukul 07.00 WIB. Mereka menggenggam surat undangan C6 untuk mencoblos di Rumah Sidi yang hari itu dipakai sebagai tempat pemungutan suara (TPS) bernomor 14. T Rumah Sidi bergaya khas srontong, berbahan kayu jati dan berukuran sekitar 10x8 meter, cukup jembar untuk menampung belasan orang di hari itu. Beberapa warga mengintip lewat pintu yang terbuka dan bilik jendela. Tampak, lima petugas berseragam batik, bercelana hitam dan berikat kepala, masih sibuk menghitung surat suara lalu menyusunnya dalam lima baris. Empat bilik dan lima kotak suara telah ditata di tempat masing- masing. "Padahal saya harus segera tanam padi," kata seorang ibu dalam bahasa Jawa ngoko yang sedang gelisah menunggu. TPS memang baru akan buka 30 menit lagi. Sambil menanti, sejumlah perempuan tua dan muda, mengobrol ringan sambil berjongkok di atas tanah. Mereka saling bertanya menu yang dimasak pagi itu, hasil panen, atau tentang anak-anak mereka.
6. Demokrasi di Kampung Samin Iringan tawa sesekali berderai, berpadu dengan celoteh balita, memecah pagi yang akan menentukan nasib Indonesia lima tahun mendatang. Sementara gerombolan para pria memilih duduk di serambi rumah warga lainnya. Mereka membunuh waktu dengan menghisap kretek (rokok) sambil menyesap kopi. Mereka lebih irit bicara. Di antara kerumunan, seorang pria 76 tahun, Sadi, datang dengan langkah tertatih. Berkaus putih dengan warna yang usang, bercelana hitam pendek dan tanpa alas kaki. Ia langsung menyimak tiga lembar contoh surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPR RI, yang ditempel di dinding kayu jati di TPS 14. Di usia yang senja itu, penglihatan Sadi masih cukup baik membaca ratusan kolom nama beserta nama partai. Ekspresinya menampakkan kebingungan. "Sudah punya pilihan, Pak?" saya menyapanyaSadi melihat saya sekilas, lalu menggeleng. Ia kembali menengadahkan kepala memindai ratusan gambar wajah yang bertengger di atas kertas suara. "Ada yang kenal, Pak?" tanya saya lagi.Sadi kembali menggeleng. "Satu pun tidak kenal. Saya kan cuma orang kecil."Ratusan wajah di kertas suara itu asing bagi pria lulusan sekolah rakyat ini. Sadi pun bercerita, para calon itu tak pernah datang memperkenalkan diri ke warga kampung. Padahal beberapa menit lagiia harus berada di bilik suara. "Tidak tahu nanti harus pilih mana. Saya bingung," kata dia lagi.Meski asing, Sadi tetap antusias datang untuk memberikan suaranya. Ia tak pernah absen ikut coblosan sejak Orde Baru. Bila Sadi tak kenal calon legislatif atau DPD, itu tak berlaku dengan calon presiden. Sadi mengaku tahu betul bahwa ada dua calon presiden sedang berlaga di Pilpres 2019. Bahkan ia pun 125 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) sudah mantap dengan calon presiden yang akan dicoblosnya. "Setiap hari melihat calon presiden di televisi," katanya. Di belakang Sadi, beberapa perempuan ikut memelototi ratusan wajah calon legislatif dan DPD. Mereka menampakkan kebingungan yang sama. "Tidak ada yang kenal, Mbak, kecuali calon presiden," jawab seorang ibu. Jawaban yang sama datang dari tiga perempuan lainnya pagi itu. Obrolan saya segera terputus begitu Sidi yang juga Ketua KPPS TPS 14, mengumumkan pemungutan suara telah resmi dibuka. Petugas babinsa meminta warga berbaris rapi, termasuk Sadi. Antrian mengular hingga ke luar halaman TPS. Ada 277 jiwa pemilih yang hari itu tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang akan memberikan suaranya di TPS 14 TPS 14 adalah satu dari tiga TPS yang berdiri di Kampung Samin, Kabupaten Bojonegoro pada perhelatan Pemilu dan Pilpres 2019 yang berlangsung serentak 17 April 2019. Dua TPS lain, yakni TPS 15 dan TPS 16 juga memakai rumah tradisional srontong milik warga setempat. Sadi melangkah begitu gilirannya tiba. Ia mengambil lima surat suara lalu menuju bilik di bagian tengah. Ia menghabiskan sekitar 5 menit untuk mencoblos dan melipat.Setelah mencelupkan jari ke tinta, ia keluar dengan langkah lebih ringan. Saat bertemu saya kembali di halaman, ia berpamitan harus bergegas pergi untuk bertanam jagung. Demikian juga dengan warga lain yang melanjutkan rutinitas pagi: memberi makan ternak, bertanam ke ladang, atau kembali ke dapur.Selepas kepergian Sadi, empat pemuda datang. Mereka kompak memakai ikat kepala, celana hitam dan kaos hitam bergambarkan Samin Surosentiko. Selepas mencoblos, mereka menyiapkan ponsel pintar lalu berswafoto sambil memamerkan jari kelingking yang ujungnya telah berlumur tinta Senyum mereka merekah ketika | 126
6. Demokrasi di Kampung Samin satu per satu layar kamera menyala. klik...klik..klik..."Jangan lupa hastag #SaminNoGolput lalu unggah ke media sosial ya," ajak Bambang Sutrisno, kepada tiga kemenakan di depannya. Mereka berniat mengikuti lomba foto selfie di TPS yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Demikian keriuhan di pagi itu. Warga lainnya terus berdatangan hingga TPS lengang sekitar pukul11.00 WIB. Kampung Samin berada di lereng Pegunungan Kendeng kawasan kapur yang membentang hingga ke Rembang dan Pati, Jawa Tengah. Secara administratif, Kampung Samin berada di Dusun Jepang, Desa/Kecamatan Margomulyo, berjarak sekitar 69 kilometer arah barat-selatan dari pusat kota penghasil minyak, Bojonegoro. Dusun yang hampir berbatasan dengan Kabupaten Ngawi ini, saya tempuh dengan waktu sekitar 2 jam melalui perjalanan darat. Sebelum sampai kampung ini, saya harus melewati lima kilometer hutan jati di bawah pengelolaan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Bojonegoro. Jalan masuk telah mulus beraspal, membuat kampung ini mudah dijangkau oleh siapa pun. Di beberapa petak lainnya, tanaman jagung milik warga sedang tumbuh dengan suburnya. Warga memang bertanam di lahan-lahan milik Perhutani dengan pengelolaan bagi hasil. Selain menanam jagung, masyarakat juga bertanam padi, cabai dan bawang merah Luas wilayah Dusun Jepang mencapai 74,733 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 5,250 ha (7,0%)untuk sawah, 30,225 ha (40,5%) berupa tegalan, dan 39,258 ha (52,5%) untuk pekarangan. Lima belas menit menembus hutan jati, rumah-rumah warga mulai terlihat. Sepintas tak ada beda dengan kampung Jawa pada umumnya. Rumah-rumah berdiri mengelompok, sebagian telah berdinding bata, sebagian lain masih mempertahankan 127|
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) gaya tradisional srontong dari kayu jati.Jaringan listrik telah terpasang. Antena televisi juga tampak di atap rumah- rumah warga. Sepeda motor dan sebagian kecil mobil melintas di jalanan kampung. Menandakan Kampung Samin cukup terbuka dengan pengaruh teknologi, meski lokasi kampung berada di tengah alas jati Jumlah penduduk Dusun Jepang pada 2015, tercatat, ada 787 orang. Terdiri dari 383 orang (48,7%) perempuan dan 404 orang (51,3%) laki-laki. Sedangkan masyarakat Samin yang memegang kepercayaan Agama Adam berjumlah 130- an jiwa atau sekitar 47 keluarga. Dua kelompok ini hidup berdampingan dengan damai dan nilai hidup masyarakat Samin memengaruhi denyut nadi kehidupan di Dusun Jepang. Dalam kesehariannya tidak terlihat lagi identitas Samin yang melekat. Mereka mengenakan pakaian biasa, berinteraksi dengan masyarakat lain dengan menggunakan bahasa Jawa, sekolah, dan melakukan aktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Siti Munawaroh dkk dalam Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro (2015), menjelaskan,bahwa masyarakat Samin adalah sekelompok masyarakat yang menganut ajaran Saminisme. Ajaran ini berasal dari seorang petani bernama Samin Surosentiko yang lahir pada 1859 di Desa Ploso Kedhiren, Klopodhuwur, Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ajaran Saminisme muncul sebagai reaksi terhadap pemerintah Kolonial Belanda yang sewenang- wenang terhadap orang-orang pribumi. Perlawanan mereka dilakukan tidak secara fisik, tetapi menentang segala peraturan dan kewajiban yang diberlakukan pemerintahan Belanda saat itu, termasuk menolak membayar pajak. | 128
6. Demokrasi di Kampung Samin Van der Kroef, mengkategorikan, perlawanan Samin sebagai kekerasan, sebagaimana yang dipergunakan oleh Gandhi (1869-1948) di India. Demikian, ciri khusus tersebut sangat berkait erat dengan nilai-nilai yang menjadi acuan hidup masyarakat Samin. Jika awalnya masyarakat Samin hanya menggunakan ragam bahasa Jawa ngoko, sekarang mereka sudah menggunakan ragam bahasa Jawa, mulai dari ngoko, madya hingga krama. perlawanan tanpa menggunakan Para pengikut ajaran Samin ini menyebut dirinya sedulur Sikep atau wong Sikep. Selain di Bojonegoro, wong Sikep saat ini tersebar di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati dan Rembang di Jawa Tengah. Meski berada di beberapa daerah, setiap komunitas Samin tumbuh secara independen dan tak saling terhubung. Televisi 14 inch menjadi teman Mbah Hardjo Kardi sehari-hari. Biasanya, usai berladang di kala sore, ia akan menghabiskan waktu di layar tabung kaca sambil duduk santai di kursi malas di depannya. Aktivitas itu juga ia lakoni saat libur berladang atau di kala sepi dari tamu. Seperti siang itu, Rabu17 April 2019. Setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 14, Hardjo Kardi langsung memutar beberapa televisi nasional yang sedang menyiarkan pelaksanaan Pemilu 2019 dari berbagai daerah. "Saya senang berita, tapi kadang kalah dengan cucu," tutur Mbah Hardjo dalam basa Jawa ngoko. Mbah Hardjo tak pernah mengenyam bangku sekolah dan tetap buta huruf hingga usia senjanya. Ia lahir saat Nusantara masih dijajah kolonial Belanda, dan wong Sikep di era itu menolakmengirimkan 129 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) anak-anak mereka ke sekolah. Sehingga, berita di televisi menjadi satu-satunya media bagi Hardjo Kardi mendapatkan informasi. Lewat televisi, Mbah Hardjo memperbarui isu-isu penting soal bangsa, seperti korupsi, kontestasipolitik menjelang Pemilu 2019, termasuk mengenal figur-figur elit politik. Mbah Hardjo membutuhkan informasi itu, karena ia kerap didatangi banyak orang. Mulai bupati, gubernur, dan menteri. Apalagi setiap menjelang pemilu dan pilpres termasuk pemilu serentak2019, ia rajin disambangi calon legislatif hingga tim sukses kandidat presiden. Ia kemudian mematikan televisi, lalu mengeluarkan sebuah foto berfigura hitam dari dalam almari. Rupanya itu adalah foto Mbah Hardjo - panggilan akrab Hardjo Kardi, bersama Hatta Rajasa, yang datang ke kediamannya pada 11 Maret 2014 saat menjadi Menteri Kordinator Perekonomian RI. Saat Pilkada Jawa Timur, Hardjo Kardi juga dikunjungi calon gubernur dan calon wakil gubernur Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno yang mencalonkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Tangan Mbah Hardjo beralih memperlihatkan deretan foto di dinding rumahnya. Foto-foto saat dirinya bersama bupati Bojonegoro periode pertama hingga bupati teranyar, Anna Muawanah, hasil Pilkada Bojonegoro 2018. "Semua minta doa, ya didoakan. Tapi yang menentukan menang itu, ya, rakyat," kata Mbah Hardjo di antara kepulan asap rokok. Di usinya yang 84 tahun, ia masih sanggup menghabiskan dua bungkus rokok setiap harinya. Mbah Hardjo duduk di kursi favoritnya yang berbahan kayu jati hasil kerja kerasnya. Dua foto leluhurnya terpasang di dinding dalam ukuran besar: Samin Surosentiko dan Surokarto Kamidin | 130
6. Demokrasi di Kampung Samin Mbah Hardjo menjadi jujugan karena ia adalah generasi keempat pewaris ajaran Saminisme. Ia adalah putra ketiga dari empat bersaudara yang lahir pada tahun 1934. Hardjo Kardi anak dari Suro Kamidin, pemimpin ketiga gerakan Saminisme yang berasal dari Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Suro Kamidin menikah dengan Poniyah, gadis asal Dusun Jepang pada tahun 1920-an dan akhirnya tinggal menetap di dusun ini hingga beranak-cucu.Hasil pernikahannya dengan Sidah, Hardjo Kardi memiliki tujuh anak dan bercucukan 12 orang. Wong Sikep memang bersikap terbuka, menganggap saudara pada siapa pun, termasuk orang yang belum dikenalnya. Sikap ini yang membuat Mbah Hardjo selalu menerima para politisi yang kerap mendatanginya menjelang pemilu. Meski begitu, ia tetap bersikap kritis, utamanya pada politisi yang kerap obral janji. Ia masih ingat ketika seorang calon legislatif yang mendatanginya dan berjanji akan memperbaiki jalan di depan rumahnya. Namun janji itu hanya pepesan kosong. "Yang bangun jalan malah pak bupati," katanya dengan gaya blak-blakan. Pernah pula Mbah Hardjo mengeluh soal langkanya pupuk di kampungnya pada seorang anggota legislatif yang mendatanginya. Tapi, pasokan pupuk juga tak kunjung lancar. "Jarene wakil rakyat, tapi lali rakyate (katanya wakil rakyat, tapi lupa sama rakyatnya)." Anak bungsu Mbah Hardjo Kardi, Bambang Sutrisno, bercerita, Mbah Kungnya - panggilan Bambang kepada ayahnya, itu selalu memberikan pitutur atau nasehat kepada setiap politisi atau tim sukses yang datang. Yakni mereka harus tetap menjaga kerukunan, baik menang atau pun kalah. 131 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Sebab, kerukunan, kata Bambang, berada di atas segala- galanya yang dijunjung masyarakat Samin sehari-hari. Sehingga masyarakat Samin sangat menghindari perbuatan atau perkataan yang bisa memicu kebencian atau konflik di masyarakat. Untuk menghindari perpecahan di masyarakat Samin, tutur Bambang, Hardjo Kardi selalu menghimbau agar anak cucunya tidak terlibat dalam politik praktis. Seperti bergabung menjadi anggota partai politik atau tim sukses. terlibat dalam politik praktis, pasti akan membedakan satu dengan lainnya, hanya akan mengutamakan kelompoknya sendiri," kata Bambang, 39 tahun. "Kalau Demikian juga, dengan Mbah Hardjo tidak akan meminta warganya untuk memilih salah satu kandidat meski ia didatangi banyak calon anggota legislatif atau tim sukses. Warga Samin bebas memilih sesuai hati nuraninya. Gotong-royong menjadi sikap hidup yang dipraktikkan bersama di Dusun Jepang untuk mencapai kerukunan. Itu tercermin bagaimana masyarakat selalu bahu-membahu untuk membangun rumah dan membangun jalan. Setiap Jumat legi, wong Sikep di Dusun Jepang menggelar forum rembug warga di pendopo setempat untuk membahas permasalahan di kampungnya. Forum itu juga berisi arisan dengan nominal Rp 5 ribu per orang. Secara bergiliran, setiap keluarga akan mendapatkan total sekitar Rp500 ribu. Selain itu, warga juga menabung dengan besaran uang sesuai kemampuan. Uang tabungan yang terkumpul tersebut bisa dipinjam oleh keluarga lain yang membutuhkan dan dibayar secara mencicil tanpa bunga sepeser pun. Menjelang Lebaran, seluruh uang tabungan dibagikan. | 132
6. Demokrasi di Kampung Samin Forum untuk membangun solidaritas sosial ini juga terbuka bagi warga di luar sedulur Sikep. Mbah Hardjo bertindak sebagai kordinator sekaligus pemegang keuangan. jujur. Mereka pantang mengambil hak milik warga lainnya. Itu membuat kampung ini nyaris tak ada kasus pencurian. Kalau pun ada, pelakunya kebanyakan berasal dari luar kampung dan selalu berakhir gagal. Aneh tapi nyata, apapun barang yang dicuri pasti akan dikembalikan pencurinya ke Dusun Jepang. Sikap hidup lainnya adalah "Pernah ada yang mencuri ayam dan televisi dari kampung sini. Tapi besoknya, barang itu kembali ke sini sama pencurinya. Katanya, barang-barang itu tidak laku dijual," mbah Harjdo berkata sambil tertawa, mengingat kejadian di luar kebiasaan tersebut. Tapi begitulah yang terjadi di Kampung Samin. Sikap hidup wong Sikep di Bojonegoro tersebut mewarisi ajaran Samin Surosentiko yang cenderung menganut sifat puritan yang melarang keras para pengikutnya mencuri, berbohong, dan berzina. Sebaliknya mereka dianjurkan untuk bekerja dengan rajin, untuk sabar, jujur, dan murah hati. Mereka juga menganut faham persamaan derajad dan mencintai sesama. Agus B Purwanto dalam Samin dan Kehutanan di Jawa Abad Abad XIX yang diterbitkan Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 10 (1 Oktober 2015), menjelaskan, terdapat tiga hukum (angger- angger) tradisi lisan wong Sikep yang harus diikuti: angger-angger pratikel (hukum tindak tanduk), angger- angger pengucap (hukum berbicara), serta angger- angger lakonana (hukum perihal apa yang perlu dijalankan). Hukum yang pertama berbunyi: Aja drengki srèi, tukar padu, dahpèn, kemèrèn. Aja kutil jumput, mbedhog colong. Maksudnya, wong Sikep dilarang memiliki sifat dengki (membenci orang lain), berperang mulut, iri hati terhadap 133 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) orang lain, berkehendak memiliki hak orang lain. Selain itu, wong Sikep juga dilarang mengambil milik orang lain tanpa izin dari yang punya. Hukum yang kedua berbunyi: "Pangucap saka lima bundhelané ana pitu lan pengucap saka sanga bundhelane ana pitu." Maksud dari hukum ini, orang berbicara harus meletakkan pembicaraannya di antara angka lima, tujuh, dan sembilan. Angka-angka tersebut di sini adalah angka-angka simbolik belaka. Makna umumnya adalah harus memelihara mulut dari segala kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Tidak "menjaga" mulut, mengakibatkan hidup manusia di dunia ini tidak sempurna. Maka orang harus berbicara secara baik dengan orang lain. Hukum yang ketiga berbunyi: "Lakonana sabar trokal. Sabaré diéling-éling. Trokalé dilakoni." Maksudnya, wong Sikep senantiasa diharapkan ingat pada kesabaran dan serta kesabaran itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi segala permasalahan, prinsip kesabaran dan ketabahan dalam menyelesaikan masalah menjadi acuan utama. Di lain sisi, selalu menempatkan segala bentuk kebahagiaan maupun kesedihan sebagai bagian (sesuatu yang kodrati harus diterima). Secara umum, prinsip ini dapat dihubungkan dengan filsafat Jawa wong sabar bakal subur (orang yang sabar kelak akan makmur/bahagia) ataupun nrimo ing pandum (menerima dengan iklas pemberian Tuhan). Mbah Hardjo membayangkan, apabila sikap hidup seperti orang Samin itu dimiliki oleh para elit politik, ia meyakini Indonesia akan senantiasa damai dan tentram, terutama dalam setiap suksesi kepemimpinan. | 134
6. Demokrasi di Kampung Samin "Ben negarane ora geger terus (supaya negara ini tidak gaduh terus)," kata Mbah Hardjo. Mbah Hardjo senantiasa mengingatkan angger-angger tersebut pada anak-cucu di berbagaikesempatan. Seperti saat berinteraksi dalam gotong- royong, hajatan dan arisan Jumat legi. Calon yang mendatangi Mbah Hardjo, tak selalu diikuti dengan bertemu warga lainnya di Dusun Jepang. Sehingga praktis, warga setempat tidak mengetahui calon maupun visi- misi yang mereka usung apabila kelak lolos dalam pemilu. Seperti yang diakui oleh pasangan suami-istri, Nyaman (49) dan Harti (43). Keduanya bukan wong Sikep, tetapi aktif mengikuti arisan Jumat legi dan menjalankan sikap hidup yang dimiliki pewaris Samin. Nyaman, mengatakan, pada pemilu 2014 masih ada calon legislatif dan partai yang berkampanye di desanya. Sehingga masyarakat bisa datang dan mendengar paparan visi-misi si calon. "Pemilu tahun ini tidak ada yang berkampanye ke desa," kata Nyaman, yang sehari-hari juga petani. Menurut Nyaman, ia mengenali partai-partai peserta pemilu 2019 karena televisi, misalnya PartaiPerindo. Dari pemberitaan di TV itu, Nyaman menganggap, partai yang didirikan 7 Februari 2015 itu paling banyak memberi bantuan kepada masyarakat. Sejak didirikan, Partai Perindo memang sering tayang di televisi jaringan MNC Group seperti RCTI, Global TV, MNC TV dan INews. Keistimewaan itu karena pendiri Partai Perindo, Hary Tanoesodibjo tak lain adalah pemilik MNC Group. Selain Partai Perindo di jaringan MNC Group, iklan Partai Golkar juga sering tampil di TV One dan Partai Nasdem di Metro TV. Sama halnya dengan Hary Tanoe, bos TV One, Aburizal Bakrie adalah politisi Partai Golkar dan bos Metro TV, Surya Paloh adalah pendiri Partai Nasdem. 135 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Itu membuat Komisi Penyiaran Indonesia pada Februari 2018, melayangkan teguran ke 12 stasiun televisi karena menayangkan iklan parpol di luar masa kampanye Pemilu 2019. Selain dari televisi, istri Nyaman, Harti, mengetahui beberapa wajah caleg dari poster yang dipasang di ruas jalan di desanya. Meski ingat beberapa wajah, Harti tetap tak tahu apa visi-misi mereka sehingga cenderung asal mencoblos. "Tadi di TPS sempat bingung mau pilih siapa," kata ibu dua anak ini. Terkecuali dengan calon legislatif untuk DPRD kabupaten, menurut Harti, ia mengetahui salah satu nama calon yang kebetulan berasal dari desa tetangga. Kebingungan menentukan pilihan atas calon legislatif, tidak terjadi pada calon presiden. Sebab menurut Harti, selain juga sering muncul di televisi, keduanya adalah calon yang sebelumnya telah bertarung pada Pilpres 2014. Bagaimanapun kualitas caleg, parpol dan geger menjelang pemilu, wong Sikep wajib datang ke TPSsebagai seorang warga negara yang baik. Menurut Mbah Hardjo, wong Sikep telah berkomitmen taat kepada pemerintah pada 1963, saat dimana mereka baru mengetahui Indonesia merdeka dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Mencuplik Prayudi dkk dalam Samin Bojonegoro dan Dunia (2016), bahwa saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, orang Samin tidak tahu karena kebanyakan mereka bertempat tinggal di dalam hutan. Oleh karena itu, pengikut Samin masih tetap menolak membayar pajak karena mengira pemerintahan masih berada di bawah kekuasaan penjajah. | 136
6. Demokrasi di Kampung Samin Pada 1961, masyarakat Samin baru mendengar kemerdekaan Indonesia, namun Surokarto Kamidin tidak percaya begitu saja. Dia memutuskan melakukan perjalanan ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Namun sayang, dia gagal bertemu. Perjalanan berikutnya dilakukan pada 1963. Surokarto Kamidin akhirnya berhasil bertemu Soekarno. Dia pun mendapatkan jawaban tentang kebenaran peraturan yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia kala itu. Surokarto Kamidin Jakarta, memberitahukan langsung kepada anak-cucunya supaya taat kepada pemerintahan karena yang memerintah sudah bangsa Indonesia (orang Jawa diperintah oleh orang Jawa sendiri). Ini sesuai dengan pesan Samin Surosentiko, kepada penerusnya: "Kalau besok sudah ada Kanjeng Jawa, Tinggi Jawa, Tunggu Sepulangnya dari Jawa, itulah yang namanya merdeka". Internet dan Generasi Muda Pemilu 17 April 2019 adalah saat pertama bagi Yesi untuk memilih. Usianya memang telah memasuki 17 tahun. Bersama ibunya, ia mendatangi TPS 16 sekitar pukul 11.00 WIB, ketika TPS sudah lengang.Perasaannya sempat campur aduk. Antara bingung dan khawatir salah mencoblos. Tapi ia berhasil melaluinya dengan mudah Yesi sudah menyiapkan calon presiden yang akan dipilihnya. Selama ini siswa kelas 2 SMKN 1Margomulyo itu banyak memperoleh informasi soal kandidat presiden lewat Facebook, satu dari dua medsos yang ia miliki selain Whatsapp. 137 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) ia menggunakan ponsel pintar untuk mengakses Facebook dan berbagai situs berita di sekolahnya. "Kalau di rumah tidak ada sinyal, jadi susah mau browsing," katanya siang itu, usai mencoblos. Sehari-hari Di Facebook, kata Yesi, kabar tentang dua kandidat presiden sering tampil di berandanya. Baik karena dibagikan oleh teman atau pun muncul sebagai iklan. Dari seluruh kabar yang pernah ia baca, Yesi menyimpulkan, informasi tentang calon petahana Jokowi-Ma'ruf Amin lebih banyak bernada positif. Sebaliknya, pasangan lawannya, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno lebih sering bermuatan negatif. Sehingga, Yesi pun cukup hafal dengan program andalan yang diusung oleh kandidat petahana. Yakni kartu sembako, kartu prakerja, dan kartu untuk pendidikan. Ia mengakui beberapa informasi di antaranya memang hoax. Oleh karenanya, Yesi pun sering membandingkan dengan pemberitaan di situs-situs media. Namun siapapun yang terpilih, Yesi berharap presiden dan wakil presiden ke depannya lebih memperhatikan petani."Karena orangtua saya adalah petani," kata siswa jurusan Akutansi ini. Berbeda dengan informasi tentang kandidat presiden, Yesi mengatakan, ia tidak terlalu tertarik membaca kabar tentang calon legislatif di Facebook. Alasannya sederhana, karena jumlah caleg terlampau banyak baginya. Dan, tidak satupun kampanye calon di media sosial yang berhasil menarik minatnya. Yesi mengakui dia tidak mencoblos nama caleg, melainkan hanya parpolnya. Ia memilih parpol yang ia ingat lantaran sering keluar di televisi. "Semoga kalau parpolnya bagus, caleg yang lolos pun bagus," ia berharap. | 138
6. Demokrasi di Kampung Samin Tiga tahun terakhir, remaja di Dusun Jepang seperti Yesi telah akrab dengan internet dan ponsel pintar. Ini membuat mereka memperoleh informasi yang lebih beragam - hal yang membedakan dengan orang tua apalagi kakek-nenek mereka. Meleknya internet sejalan dengan tingkat pendidikan generasi muda Dusun Jepang yang kian membaik. Setelah mengetahui Indonesia merdeka pada 1963, masyarakat Samin yang semula buta huruf mulai mengirim anak-anak mereka ke sekolah dasar di desa sekitar. Bambang Sutrisno, anak bungsu Hardjo Kardi, bercerita, Dusun Jepang mulai mendatangkan guru SD sendiri pada 1967 dengan proses belajar-mengajar yang dilaksanakan di empat rumah penduduk. Kemudian tahun 1970, warga bergotong-royong membangun gedung SD sendiri. Tidak hanya di Dusun Jepang, bangunan sekolah juga didirikan di Dusun Kaligede, Tepus dan Batang. Karena belum ada SMP dan SMA, warga Dusun Jepang yang ingin melanjutkan pendidikan harus bersekolah di Kabupaten Ngawi yang berjarak sekitar 10 kilometer. "Baru tahun 1997, ada SMP yang berdiri di Kecamatan Margomulyo," kata ayah satu anak ini. Sekitar tahun 2013, pemerintah mendirikan SMK Negeri Margomulyo. Sehingga kini, sebagian besar generasi muda Dusun Jepang bisa menamatkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Beberapa di antaranya melanjutkan ke universitas. Melihat perkembangan zaman itu, Bambang yang bekerja sebagai pegawai di Kecamatan Margomulyo, memfasilitasi jaringan internet di kampungnya dengan memasang wireless networking alias wifi di rumahnya. Sebab letak kampungnya yang berada di tengah alas jati mengakibatkan sinyal berbagai 139 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) provider tak tertangkap di telepon seluler. "Apalagi selalu banyak tamu yang menginap di rumah Mbah Kung. Jadi kasihan kalau mereka tak bisa dapat sinyal," katanya. Rumah Bambang memang bersebelahan dengan rumah Hardjo Kardi. Warga sekitar bisa mengakses wifi tersebut dengan menyambung kabel dari rumah Bambang. Ada berbagai paket pembayaran yang disediakan mulai paket satu jam hingga satu bulan. Bambang mengaku ada belasan rumah yang kini terakses dengan wifi. Dengan adanya wifi, menjadikan rumah Hardjo Kardi sering ditongkrongi cucu hingga remaja kampungnya. Sambil membawa laptop, hari itu saya menyaksikan mereka bermain game online, mengerjakan tugas sekolah, hingga mengakses media sosial. Menurut Bambang, dengan cara itu, dua keponakannya yang keturunan Samin lebih berprestasi. Ada yang pernah menjadi juara film dokumenter dan memenangkan lomba desain poster. Meski begitu tak semua remaja tersebut tertarik dengan urusan politik seperti Yesi. Danang Rudi Purnomo, misalnya, keponakan Bambang yang baru lulus SMK, justru jarang membaca mengenai informasi pemilu 2019. "Internet lebih sering untuk game dan mengerjakan tugas sekolah," katanya singkat | 140
6. Demokrasi di Kampung Samin Berharap pertanian lebih baik Tak ada sorak-sorai warga yang mengiringi penghitungan suara di TPS 15. Semua berjalan biasa. Penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 WIB itu, hanya disaksikan babinsa, lima orang saksi, dan beberapa jurnalis. Sejam kemudian, Ketua KPPS TPS 15, Sukijan, mengumumkan perolehan suara pemilihan presiden 2019. Hasilnya, paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 137 suara. Sedangkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 17 suara. Total suara sah di TPS 15 sebanyak 154, tidak sah 2 surat suara dan terdapat 44 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain di TPS 15, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin juga unggul di dua TPS lain di Dusun Jepang. Di TPS 14, Joko Widodo- Ma'ruf Amin mendapat 203 suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 36 suara, dengan daftar pemilih tetap 277 orang. Kemudian di TPS 16, paslon nomor urut 01 mendapat 103 suara, lalu paslon 02 mendapat 23 suara dengan daftar pemilih tetap 168 orang.Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih untuk pilpres 2019 di Dusun Jepang cukup tinggi, antara 75 % hingga 86 %. 141 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Sedangkan untuk perolehan hasil pemilu calon legislatif sangat beragam. Berikut ini tabel perolehan suara tdi masing-masing TPS. Data ini diambil dari Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng) KPU per 29 Mei 2019 yang telah mencapai 100 persen suara: Tingkat Pemilihan TPS 14 TPS 15 TPS 16 DPR RI PDIP =97 Golkar =34 PKB =31 Golkar =48 PDIP =29 PKB =25 PDIP =33 Golkar =27 PPP =19 DPRD Provinsi PDIP = 79 PKB = 51 Demokra t=20 PKB =33 PDIP =32 Golkar =24 PKB =40 PDIP = 28 Perindo = 11 DPRD Kabupaten PDIP = 05 PKB = 46 Golkar =18 Golkar = 45 PDIP = 36 Perindo = 15 PDIP = 36 Golkar = 29 Perindo = 20 Sepelemparan batu dari TPS 15, Sukiningsih bergulat memberi makan empat ekor sapi dengan rumput yang telah diambil oleh suaminya. Keempat sapi itu adalah titipan dari warga sekitar. Rutinitasnya itu, membuat ibu dua anak tersebut tak memiliki waktu untuk menyaksikan penghitungan suara di TPS yang menjadi momen lima tahun sekali. Dari saya, Sukiningsih akhirnya mengetahui bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang di TPS- nya. "Saya pilih Pak Jokowi yang sudah ada buktinya," kata perempuan 38 tahun itu jujur. Sukiningsih blak-blakan mengapa memilih sang petahana. Alasannya, karena dua anaknya yang duduk kelas 3 SD dan 1 SMP mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan kartu itu, ia tidak perlu mengeluarkan biaya sekolah untuk | 142
6. Demokrasi di Kampung Samin kedua anaknya. Selain KIP, keluarga Sukiningsih juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) - kartu yang membuatnya mendapat layanan gratis saat berobat ke puskesmas. Terakhir, ia juga mendapatkan bantuan bahan pokok setiap 2 bulan sekali. Isinya, 7,5 kilogram beras dan 10 biji telur ayam. Meski tidak terlalu banyak, bantuan sembako itu amat berarti di masa paceklik seperti tahun 2018. "Tahun kemarin, hujan sangat kurang. Kami tidak bisa panen. Tapi untungnya ada bantuan sembako untuk makan sehari-hari," kata perempuan yang menikah dengan wong Sikep Keluarga Sukiningsih mengandalkan seperempat hektar lahan milik Perhutani untuk bertanam padi dan palawija secara bergiliran. Namun pertaniannya hanya mengandalkan hujan, sehingga sangat bergantung dengan kondisi alam. Kemarau panjang pasti akan membuat ladangnya kekeringan Namun tahun ini, kata Sukiningsih, ia bersyukur karena hujan lebih melimpah. "Semoga pula nasib petani semakin membaik," katanya. Jepang, Sukijan, mengatakan, kondisi ekonomi yang kurang seperti Sukiningsih, membuat sejumlah warganya memilih bekerja ke luar kampung. Ada yang mengadu nasib ke Kabupaten Ngawi, Surabaya dan Jawa Barat. Sebab, kata dia, warga Dusun Jepang hanya bisa mengolah 25 hektar lahan milik Perhutani yang harus dibagi rata dengan ratusan keluarga. Ketua KPPS 15 yang juga Kepala Dusun Mereka yang bekerja di luar kampung inilah, kata Sukijan, yang tak menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos pada pemilu 17 April 2019. "Yang kerja ke luar kampung lebih banyak bukan warga Samin," katanya. 143 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Saminisme sebagai ingatan kolektif perjuangan bangs Samin Surosentiko sebagai pemula ajaran samin lahir dengan nama Raden Kohar. Dia adalah seorang petani biasa, pemilik 3 bau (sekitar 5 hektar) sawah. Versi lain asal-usulnya atas asal- usulnya sebagaimana dalam buku Samin Bojonegoro dan Dunia, bahwa ayahnya adalah Raden Surowidjojo yang juga dikenal dengan Samin Sepuh. Surowidjojo sebenarnya adalah keturunan bangsawan yang berkuasa di Kabupaten Sumoroto (kini Kabupaten Tulungagung). Dari situlah Raden Kohar mengganti namanya menjadi Samin. Sedangkan nama Surosentiko berasal dari adat istiadat Jawa. Suro adalah nama bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang dianggap keramat. Sedangkan sentika berasal dari bahasa Jawa Kawi, yang berarti kokoh atau kuat. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, seorang nasionalis pelopor yang menyelidiki gerakan ini pada tahun 1918, menjelaskan bahwa Samin adalah anak kedua dari lima bersaudara. Penduduk desa mengidentifikasinya dengan Bima (atau Wrekudara), yang kedua dari saudara Pandawa di wayang Jawa. Harry J Benda dan Lance Castles dalam The Samin Movement, menulis bahwa gerakan yang didirikan oleh Samin Surontiko, adalah salah satu fenomena sosial yang paling lama hidup dalam sejarah Jawa modern, mendahului dua dekade sebelum era Kebangkitan Nasional. Gerakannya bertahan dan idup di masyarakat lokal sepanjang periode kolonial hingga era kemerdekaan Indonesia. Samin mulai menarik pengikut-pengikutnya pada 1890. Residen dari Rembang melaporkan pada bulan Januari 1903, bahwa ada sekitar 772 warga Samin di 34 desa di Blora Selatan dan bagian yang berdekatan dengan Kabupaten Bojonegoro. | 144
6. Demokrasi di Kampung Samin Penduduk desa dari Ngawi dan regangan Grobogan juga datang untuk mempelajari doktrin baru tersebut. Dan pada tahun 1906 menyebar di bagian selatan Kabupaten Rembang. Menantu Samin, Surohidin dan Karsijah, aktif dalam menyebarkan ajaran ini. Tahun berikutnya, jumlah pengikut Samin diperkirakan mencapai 3.000 orang. Kepada pengikutnya, Samin Surosentiko, menyampaikan pesan ajaran untuk senantiasa bersikap pasrah, semeleh, sabar dan nrimo ing pandum. Ia hidup layaknya rakyat kecil yang jauh dari kemewahan. Filosofi hidup sederhana, penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan ini, membuat Samin Surosentiko mudah mendapatkan pengikut. Ajaran Samin dikenal dengan istilah Agama Adam yang berkeyakinan ada hubungan sangat erat antara bumi dengan manusia. Mereka amat menghormati, menghargai dan memuja kesuburan tanah pertanian. "Ini menjadikan pengikut Samin sebagai petani yang rajin dan lebih berhasil di lingkungannya dibandingkan petani lain," tulis Prayudi dalam Samin Bojonegoro dan Dunia yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro itu, penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dianggap telah melanggar ikatan suci antara petani dan tanah yang menjadi ibu pertiwi. Oleh karena Keunikan dari perlawanan Samin, menurut Agus B Purwanto dalam Samin dan Kehutanan Jawa Abad Abad XIX, yakni penggunaan cara-cara perlawanan yang tidak lazim serta tidak memakai kekerasan. Ketidaklaziman tersebut misalnya dapat dilihat pada penggunaan bahasa ngoko (bahasa Jawa kasar) untuk berbicara dengan siapapun tanpa memperdulikan struktur sosial politik, termasuk ketika berbicara dengan petugas pengaman hutan. 145 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Selain itu, Samin Surosentiko dan pengikutnya juga mengabaikan dibuat pemerintah Hindia Belanda dengan bentuk "pencurian kayu" serta praktik-praktik yang lain. Samin dan pengikutnya telah terbiasa memanfaatkan kayu di hutan jati, bahkan sebelum larangan- larangan pemerintah Hindia Belanda ada. aturan-aturan kehutanan yang Pada tanggal 8 November 1907, Samin Surentiko diangkat oleh pengikutnya sebagai Ratu TanahJawa atau Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam. Empat puluh hari sesudah pengukuhan Ratu Adil tersebut, Samin Surosentiko ditangkap oleh RadenPranolo, Ndoro Seten (Asisten Wedana) di Randublatung, Blora. Kemudian dia bersama delapan pengikutnya yakni Kartogolo, Renodikromo, Soerjani, Soredjo, Singo tirto dibuang ke luar Jawa. Samin Surosentiko meninggal di Padang pada tahun 1914. Meskipun Samin Surosentiko telah meninggal dunia, namun perjuangan rakyatnya tidak berhenti begitu saja. Konon ia berpesan kepada anaknya yaitu Karto Kemis dan menantunya, Suro Kidin, agar semua anak cucu harus mempertahankan negara, tetap harus sabar, jangan punya pikiran untuk memiliki kepunyaan orang lain, jangan semena-mena terhadap sesama manusia, dan tidak boleh mengambil barang milik orang lain. tersebut berikutnya diteruskan oleh anak menantunya Suro Kidin dan tetap menolak membayar pajak. Ia tinggal di desa Tanduran dengan delapan anak kandung dan seorang anak kandung bernama Surokarto Kamidin dari Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Ajaran Tahun 1939, Suro Kidin memperoleh wangsit saat bersemedi dan mengebor sumber air sendang lanang/malaikat. Bunyi wangsit itu adalah agar Suro Kidin memberitahu anak cucunya agar menyediakan garam dan menanam kapas karena | 146
6. Demokrasi di Kampung Samin akan terjadi kesulitan pangan dan pakaian mahal Suro Kidin mempercayakan anak angkatnya Surokarto Kamidin untuk berkeliling ke seluruh Jawa Timur. Mereka tetap menolak membayar pajak hingga Indonesia merdeka pada 1945. Untuk menyebarkan ajaran Samin, Surokarto Kamidin akhirnya baru mengetahui Indonesia merdeka setelah bertemu Presiden RI Soekarno pada 1963 di Jakarta. Akhirnya Mbah Surokarto Kamidin menyuruh anak lelakinya yang buta huruf bernama Hardjo Kardi untuk memberitahukan kepada anak cucunya. Ia berpesan agar saat dewasa kelak bisa meneruskan ajaran yang sudah dilaksanakan sekarang yakni agar tidak drengki, seri, dahwen, kemeren, dan semena-mena kepada orang lain. Suro Kamidin memegang kepemimpinan pada masa peralihan pendudukan Belanda dan Jepang hingga pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1986, Suro Kamidin meninggal dunia dan kepemimpinan pejuang Samin di Dusun Jepang digantikan oleh anaknya, yakni Hardjo Kardi hingga tulisan ini diterbitkan. [] Ika Ningtyas, adalah jurnalis yang tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia menjadi koresponden Tempo pada 2008-2016 dan kini menjadi pengecek fakta untuk kanal cekfakta.tempo. co. Ia juga menjadi kontributor untuk beritagar.id dan situs Development+Coorperation yang berbasis di Jerman. Aktivitas lainnya adalah menjadi trainer untuk program hoax busting and digital security, editor lepas, dan menulis beberapa buku. Buku terakhirnya Menambang Emas di Tanah Bencana diterbitkan oleh Resist Book (2019). 147 |
| 148
Catur Guru dalam Pemilu Oleh : Mochammad Asad 7 149 |
| 150 Catur Guru dalam Pemilu Oleh : Mochammad Asad ari masih pagi. Kabut yang menyelimuti kawasan Bromo Tengger Semeru belum juga beringsut. Tempat-tempat pemungutan suara (TPS) bahkan juga belum dibuka. Tetapi, para pemilih yang merupakan warga Suku Tengger itu seperti tak peduli. Berduyun-duyun, mereka mendatangi lokasi TPS, dimana ia namanya tercatat. H Jadilah pagi itu, suasana di kawasan Tengger tampak lebih ramai dari biasanya. Ramai karena warga Tengger cukup antusias menggunakan hak pilihnya. Mengenakan pakaian adat, mereka berdatangan ke lokasi TPS yang belum dibuka itu. Di sisi lain, aksi dini para pemilih tersebut membuat petugas KPPS harus kerepotan mencari kursi tambahan untuk tempat duduk warga yang sudah datang itu. Apalagi, aula sekolah yang disulap menjadi TPS itu memang tak seberapa luas. "Duduk dulu ya. Nanti setengah delapan baru dimulai," kata Indra, petugas KPPS 07 Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Pemandangan yang sama juga tersaji di TPS-TPS lain di kawasan Tengger lainnya. Di pendopo Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, tempat pemungutan suara berlangsung misalnya. Sebagian besar pemilik suara bahkan sudah menggunakan hak pilihnya ke TPS. Padahal, hari belum separuh lewat. Begitulah sekilas gambaran pelaksanaan pemilu di beberapa lokasi TPS di Tosari, Kabupaten Pasuruan. Antuasiasme warga Tengger untuk untuk menggunakan hak pilihnya itu membuat aula sekolah yang tak seberapa luas itu pun terasa penuh
7. Catur Guru dalam Pemilu oleh warga yang menunggu. Secara geografis, Tosari memang masuk dalam peta sebaran wilayah masyarakat Tengger berdiam diri. Eko Warnoto, dukun pandhita setempat mengatakan, secara umum, masyarakat Tengger terbagi ke dalam dua daerah kewilayahan. Yakni, Brang Wetan (Blok Timur) yang meliputi Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Dan, Brang Kulon (Blok Barat) yang berada di Kabupaten Pasuruan dan Malang 13. Di Kabupaten Pasuruan, wilayah yang banyak dihuni Suku Tengger ada di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Tosari, Puspo dan juga Tutur. Totalnya, sekitar 12 desa. Sedangkan di Kabupaten Probolinggo, setidaknya ada dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Sukapura dan Sumber. Bagaimana dengan Kabupaten Lumajang dan Malang? Masing-masing berada di Kecamatan Senduro dan Poncokusumo. Sayangnya, tidak ada data pasti berapa jumlah keseluruhan warga Suku Tengger. Namun, menurut Sutomo, tetua Suku Tengger, jumlahnya diperkirakan sekitar 35 ribu jiwa yang tersebar di empat kabupaten. Sama halnya di Tosari. Di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, antusiasme warga Tengger untuk menggunakan hak pilihnya juga begitu terlihat. Dengan mengenakan pakaian khas adat Suku Tengger, masyarakat setempat sudah memadati lokasi yang disulap menjadi TPS (tempat pemungutan suara). 13 Wawancara dengan Eko Warnoto, dukun padhita Tengger di Tosari, Kabupaten Pasuruan, 16 April 2019 151 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Di desa yang berbatasan dengan lautan pasir Gunung Bromo ini, setidaknya ada 6 titik yang menjadi tempat pemungutan suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Rinciannya, dua TPS dibuat dengan memanfaatkan rumah warga yang tidak terpakai. Kemudian, satu TPS berada di balai desa; satu berada di rumah adat, sedangkan dua TPS lainnya, berada di rumah ibadah dan sekolah. Masing-masing TPS berada di pinggir jalan dengan maksud memudahkan akses pengguna hak pilih. Misdiantoro, ketua PPS Desa Ngadisari mengatakan, lokasi TPS yang berdekatan dengan jalan sengaja dipilih agar tidak menyulitkan warga. Termasuk TPS rumah adat yang membawahi pemilih dari RT 7,8 dan 9. "Ini sekaligus sebagai media edukasi bahwa rumah adat Tengger, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain," katanya. Menurut Misdi, pemanfaatkan rumah adat sebagai TPS itu sekaligus mengandung pesan kepada genersi muda Tengger agar lebih memahami nilai-nilai adat Tengger. Utamanya dari sisi arsitektur bangunan. Sebab, banyak dari mereka yang belum mengerti bagaimana wujud atau bentuk bangunan masyarakat adat Tengger terdahulu. "Jadi sekalian kami ingin mengenalkan kepada anak- anak muda Tengger, atau anak-anak yang kebetulan ikut orang tuanya mencoblos bagaimana bangunan rumah orang Tengger. Paling tidak, dari sana mereka menjadi ingin tahu dan mempelajari nilai-nilai dan tradisi suku Tengger," terang Misdi. Berdasar pengalaman-pengelaman sebelumnya, pilkada atau pilgub, angka partisipasi pemilih Tengger mencapai 80 persen. Kali ini, Misdi berharap tingkat kehadiran warga yang menggunakan hak pilihnya bisa lebih dari itu. | 152
7. Catur Guru dalam Pemilu Rumah adat Tengger memang tergolong cukup unik. Layaknya rumah adat Jawa, memiliki joglo pada bagian atasnya, seluruh bangunan rumah adat Tengger terbuat dari kayu. Pada bagian dalam, terdapat tungku perapian. Bedanya dengan tungku api masyarakat Jawa, untuk masyarakat Tengger, tungku api ini juga berfungsi sebagai penghangat sekaligus tempat berkumpul keluarga. Itu karena pada saat tertentu, suhu cuaca di Tengger bisa berada pada level minus derajat celcius. Di sisi lain, masyarakat Tengger banyak terpecar di beberapa wilayah. Tetapi, batas-batas wilayah tidak menjadi kendala dalam menjalin kerukunan. Mereka bahkan acapkali berkumpul dalam satu tempat. Utamanya saat penyelenggaraan perayaan. Baik perayaan agama Hindu yang memang dianut mayoritas warga Tengger, atau perayaan suku. Kariyadi, salah satu tokoh Tengger asal Dusun Wonokerto, Desa Tosari mengatakan, ada sekitar 13-15 tradisi yang biasa berlaku di Tengger. Melalui kegiatan-kegiatan upacara kesukuan itu pula, nilai-nilai ajaran keagamaan dan adat Tengger dilestarikan. Kerukunan dan kekompakan barangkali menjadi idiom yang paling tepat menggambarkan kehidupan masyarakat Tengger. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, ramah pada siapa saja senatiasa masih mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu yang membuat kontestasi politik di Tengger tidak begitu terasa. Yang terpenting, bagi mereka adalah menunaikan kewajiban untuk mencoblos. Pernyataan itu bukan sekadar narasi tanpa bukti. Di Tosari, Kabupaten Pasuruan misalnya. Saat pelaksanaan pilkada lalu, total kehadiran warga Tengger yang menggunakan hak pilihya mencapai 98 persen. Hampir 100 persen dari total DPT yang mencapai 14 ribu lebih. 153 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Saking banyaknya warga Tengger yang menggunakan hak pilih, KPU Kabupaten Pasuruan bahkan memberikan apresiasi secara khusus kepada masyarakat setempat. Alasannya, partisipasi masyarakat setempat dalam pemilu, dinilai sebagai yang terbaik dari daerah lain yang ada di Kabupaten Pasuruan Ada sejumlah alasan yang mendasari masyarakat setempat begitu bersemangat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Bagi masyarakat Tengger, pemilu adalah hajatan besar negara, dalam hal ini pemerintah. Karena itu, sebagai warga negara, pihak yang diperintah, menjadi hal yang saru untuk tidak terlibat. ikut berparitisipasi mensukseskan setiap hajat negara. Apalagi, pemilu yang merupakan ajang suksesi kepemimpinan, sebuah tonggak untuk menata masa depan ke arah yang lebih baik. Alasan itu pula yang membuat warga Tengger tetap antusias tiap kali terjadi gelaran pemilu. Entah legislatif, presiden atau kepala daerah. Sebagai warga negara, sudah seyogyanya Eko Warnoto, dukun pandhita asal Tosari, Kabupaten Pasuruan mengatakan, sudah dari zaman dahulu, masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat yang tenteram, adem ayem dan patuh pada pemimpin. Karena itu, bisa dikatakan, nyaris tidak ada gejolak yang mewarnai perjalanan sejarah suku ini. itu, masyarakat Tengger juga dikenal patuh dengan pemimpin. Apapun dan bagaimanapun perilaku sang pemimpin, tetap saja tidak ada ruang bagi orang-orang Tengger untuk tidak mematuhinya. "Jika pun ada yang salah dari kebijakan pemimpin, toh nanti ada karma yang akan menimpanya. Tidak sekarang, suatu saat nanti pasti karma itu akan datang," terang Eko. | 154
7. Catur Guru dalam Pemilu Penuturan yang sama disampaikan Sutomo, ketua para dukun pandhita Tengger di seluruh wilayah Tengger. Menurut Sutomo, ada empat prinsip nilai kepatuhan yang selama ini dianut masyarakat Tengger. Empat ajaran nilai yang bersumber dari ajaran Hindu atau disebut Catur Guru Bhakti itu senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. keempat ajaran Catur Guru Bhakti itu adalah Guru Swadhyaya, yakni patuh pada Sang Hyang Widhi; Catur Guru Rupaka yang itu berharti patuh pada orang tua; Catur Guru Pengajian, yaitu patuh pada guru atau pendidik yang mengajarkan pelajaran; serta Catur Guru Wisesa yang berarti patuh pada pemerintah214. Patuh kepada pemerintah memiliki arti yang cukup luas. Bukan hanya pemerintah desa. Tapi juga pemerintah pusat. Kewajiban untuk mematuhi para wisesa alias pemerintah lantaran merekalah yang memerintah, melayani, dan menciptpakan kesejahteraan kepada masyarakat melalui beragam perangkat miliknya. Nah, pemilu, tak lain adalah hajat pemerintah yang oleh karena itu wajib untuk diikuti. Pemilu dinilai sebagai salah satu perangkat pemerintah untuk melayani warganya dalam menjaring pemimpin. senantiasa menuntun masyarakat Tengger dalam berlaku hingga nyaris tanpa pernah ada gejolak. Karena itu, tingginya partisipasi masyarakat Tengger dalam menggunakan hak pilihnya saat pemilu, menurut Sutomo, merupakan bagian dari bentuk kepatuhan itu. Filosofi ajaran kepatuhan inilah yang 14 Wawancara dengan Sutomo, ketua dukun pandhita se wilayah Tengger pada 17 April, 2019 Antaranews: filosofi pemilu di Tengger, 18 April 2019 155 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Gambaran betapa kuatnya kepatuhan itu, bisa dilihat dari partisipasi pemilih yang datang untuk menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan 17 April lalu. Diketahui, dari 6 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Desa/Kecamatan Tosari, tingkat kehadiran rata-rata mencapai 98 persen. Kenyataan yang sama bisa dilihat pada tingginya partisipasi pemilih di Tosari saat pemilu 2014 silam. Saat itu, dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang mencapai 13.700 orang, warga yang menggunakan hak pilihnya mencapai 12.300 orang315. Bukan hanya di Tosari. Tingginya partisipasi juga terlihat di kawasan Tengger lainnya. Seperti di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Diketahui, di Kabupaten Probolinggo, masyarakat Tengger banyak mendominasi kecamatan Sukapura dan Sumber. Di tempat ini, partisipasi pemilih juga mencapai 90 persen lebih. "Ini kan hajat negara. Jadi, harus diikuti dengan penuh semangat sebagai bantuk bakti kepada catur guru itu tadi. Apapaun hajatan pemerintah, tetap harus didukung. Dan itu tidak hanya soal pemilu. Semua kegiatan, asal tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat disini, pasti didukung," jelas Sutomo, ketua dukun padhita Suku Tengger. Sikap warga Suku Tengger yang tak mempersoalkan keputusan pemerintah dengan menetapkan Bromo-Tengger dalam kawasan Taman Nasional pada 1982 adalah bukti lain dukungan itu. "Sepanjang tidak mengusik orang Tengger, ya tidak masalah. Tetap didukung," lanjut Sutomo. Sebagai dukun pandhita Suku Tengger, Sutomo merupakan tetua adat. Ia membawahi setidaknya 47 dukun yang tersebar di kawasan Tengger yang meliputi Probolinggo, Pasuruan, 15 KPUkabupatenpasuruan.go.id | 156
7. Catur Guru dalam Pemilu Lumajang dan Malang. Dukun-dukun pandhita itulah yang biasanya bertugas memimpin ritual-ritual upacara adat dan keagamaan. Yang patut diketahui, dukun dalam masyarakat Tengger tidak sama dengan dukun dalam masyarakat Jawa416. Pada masyarakat Jawa atau suku lain pada umumnya, dukun lebih identik dengan mereka yang memiliki kemampuan klenik atau supranatural. Hal itu berbeda dengan warga Tengger. Dukun disematkan kepada mereka yang memiliki kapasitas di bidang agama. Karena itu, dukun di Tengger memiliki peran untuk memimpin pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Para dukun ini bahkan sebagai tempat bertanya warga yang menghadapi kesulitan hidup. Hal ini menjadikan para dukun di Tengger sebagai sosok yang paling dihormati dan disegani. Bahkan, mereka lebih memilih untuk tidak memiliki kepala desa ketimbang tidak ada dukun. Sebab itu, patuh pada pemimpin, dalam hal ini pemerintah menjadi bagian dalam hidup warga Tengger. Karena itu, tidak ada istilah bagi mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput tatkala negara sedang punya gawe pemilu. Jika tidak ada halangan, menurut Sutomo, dipastikan warga Tengger ikut mencoblos. Itu pula yang membuat partisipasi pemilih di kawasan ini selalu tinggi. Yang menarik, kendati tingkat partisipasi pemilih di cukup tinggi, hari-hari jelang pemilu di Tengger cukup tenang. Masa- masa kampanye yang dalam banyak tempat acapkali diwarnai hiruk pikuk, tidak demikian dengan di Tengger. Gambar- 16 Laporan Akhir Tim Pemantau dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011 157|
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) gambar calon, baik presiden maupun anggota legislatif, tidak banyak dijumpai. Bagi masyarakat Tengger, merayakan pesta demokrasi tidak harus diramaikan dengan kampanye yang melibatkan banyak massa. Mereka lebih memilih bekerja seperti biasa. Hingga waktunya tiba, mereka akan mencoblos siapa yang sudah mereka kenal. Supoyo adalah salah satu tokoh masyarakat Tengger yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg. Ia pun merasakan betul perbedaan kontestasi politik di Tengger dengan di daerah-daerah lain di bawah. Masyarakat Tengger, kata dia, tidak begitu tertarik dengan mobilisasi massa dalam rangka dukung mendukung calon. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan gesekan antar warga. Dalam konteks siapa yang akan mereka pilih, calon yang sudah mereka kenal menduduki urutan pertama sebagai pertimbangan untuk menyalurkan hal pilihnya. Sebagai buktinya, petahana yang kembali mencalonkan diri, dipastikan selalu meraih suara terbanyak di kawasan Tengger. Baik untuk Pilpres, Pilkada maupun Pilgub. Kedua, sebagai masyarakat yang masih berpegang teguh dengan nilai-nilai dan ajaran tradisional, warga Tengger punya clue untuk ngramesi nama dari sang calon. Dengan gambaran tersebut, sangat beralasan jika hiruk-pikuk politik, sebagaimana yang terjadi di banyak tempat, tidak begitu terasa di Tengger. Begitu juga dengan aroma politik sektarian. Kendati mayoritas warga Tengger sebagai pemeluk Hindu yang taat, aroma politik sektarian yang banyak menonjolkan sentiment agama tidak banyak berlaku. Kemenangan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) atau Irsyad Yusuf dan KH. Mujib Imron di basis warga Tengger bisa menjadi salah satu bukti. | 158
7. Catur Guru dalam Pemilu Irsyad-Mujib yang banyak didukung oleh kiai di Kabupaten Pasuruan menang mutlak di daerah yang notabenya didominasi warga Hindu-Nasionalis. Begitu juga Partai NasDem untuk wilayah Tengger Probolinggo. Tengger, dijelaskan Sutomo, merupakan Tengering Budi Luhur. Tengering itu yang coba dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui tata pergaulan yang jauh dari nuansa konflik. Tengger, masih menurut Sutomo berasal dari dua kata. Yakni, Anteng (bahasa Jawa) yang berarti tenang dan damai. Kemudian, kata kedua, adalah Seger (bahasa Jawa) yang bisa dimaknai sehat dan sejahtera. Demi muwujudkan tata hidup yang anteng dan sejahtera itu pula, masyarakat Tengger senantiasa dimanifestasikan dalam hidup yang penuh kedamaian. Karena tanpa suasana yang damai, mustahil rasanya kehidupan yang tenang bakal terwujud. Apalagi sejahtera. Memang, tenang dan damai bukan dua hal yang bersifat instan. Keduanya akan terwujud berkat usaha warganya dalam memegang teguh prinsip-prinsip ajaran hidup masyarakat Tengger. Salah satunya, hidup bergotong royong dan saling menghormati. Termasuk, urusannya dengan politik. Masyarakat Tengger, menurut Sutomo, tidak akan mempersoalkan apapun pilihan politik warganya. Sekalipun pada akhirnya calon yang dipilih tidak meraih suara terbanyak, warga tidak pernah mempersoalkannya. Bagi masyarakat setempat, siapapun yang pada akhirnya terpilih, itu adalah pilihan Tuhan. Sementara tugas seorang warga, adalah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Di sisi lain, antusiasme warga Tengger bukan hanya terlihat dari tingginya partisipasi mereka saat menggunakan hak pilih. Menjelang hari pencoblosan yang berlangsung pada 17 April 2019 lalu, warga Tengger di Sukapura, Kabupaten 159 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Probolinggo juga menggelar doa bersama dengan melibatkan lintas agama. Ini merupakan kali pertama kegiatan ritual doa bersama digelar dengan melibatkan agama lain. Kegiatan yang digelar di halaman salah satu hotel itu diikuti sekitar 1500 warga Tengger dari tiga penganut agama berbeda. Hindu, Islam dan Kristen. Melalui kegiatan doa bersama itu, suksesi kepemimpinan yang berlangsung lancar dan aman. Yang menarik, karena dihadiri lintas keagamaan, prosesi doa bersama pun digelar dengan tiga versi agama yang hadir. Hindu, Kristen dan Islam. Sutomo sendiri memahami dinamika politik yang berkembang terkadang membuat hubungan antar sesama menjadi renggang. Tetapi, praktik seperti itu tidak pernah terjadi di Tengger. Menurut Sutomo, penghayatan warga Tengger atas nilai-nilai ajaran agama telah menjadikan sentiment politik jauh di bawah keinginan untuk menjaga kedamaian sekitar. Selain tidak ada mobilisasi massa, tidak ada politik uang disini. Perbedaan itu sangat jarang nampak hingga menjadikan warganya saling tidak akur. Perbedaan sikap politik, jika pun ada, cukup disimpan dalam diri tanpa perlu ditunjukkan karena menjaga lingkungan yang damai jauh lebih penting ketimbang menunjukkan afiliasi politik. Karena itu, kampanye dukung mendukung tidak pernah terjadi di Tengger. "Sisanya, cukup dicoblos saat berada di bilik suara. Setelah itu, masing-masing menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sudah selesai," jelas Sutomo. Demokrasi, menurut Sutomo, bagi masyarakat Tengger adalah bukan sekadar menyalurkan hak pilih. Lebih dari itu, hal tersebut sebagai kewajiban sebagai warga negara. Sikap tersebut juga manifestasi dari penghayatan akan nilai catur guru bhakti. | 160
7. Catur Guru dalam Pemilu Tengger: Tengering Budi Luhur Bisa dikatakan, wilayah Jawa merupakan salah satu wilayah di nusantara yang paling kompleks. Meski begitu, tidak banyak daerah ini yang menyimpan sejarah akan jejak Asia-Tenggara, sebagaimana yang ada di Tengger. Bahkan, bisa dikatakan, Tengger merupakan satu-satunya wilayah Jawa di masa modern yang masih memiliki tradisi Hindu-Budha yang asli517. Hidup damai, tentram, tanpa gejolak memang begitu lekat dengan masyarakat Suku Tengger. Menurut Sutomo, hal itu tak lepas dari filosofi Tengger yang berarti Tengering Budi Luhur. Atau, jika dibahasa Indonesiakan, petanda budi luhur. Dalam sejarah, bagaimana asal mula Tengger masih simpang siur lantaran minimnya bukti yang bisa menjadi sumber referensi. Beberapa sumber banyak mengkaitkan Tengger dengan legenda pasangan suami istri Joko Seger dan Roro Anteng yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sebagai cikal bakal masyarakat Tengger618. Konon, menurut legenda yang berkembang di masyarakat, pasutri ini memiliki 25 anak. Salah satunya, dijadikan tumbal ke kawah Gunung Bromo sebagai garansi keselamatan saudara- saudaranya dan juga masyarakat yang lain. Sebagian sumber lain menyebutkan, masyarakat Tengger lahir dari orang-orang Majapahit yang melarikan diri ke kawasan Gunung Bromo usai diserang pasukan Kerajaan Demak. Menurut cerita tersebut, hal itu pula yang menjadi alasan kenapa masyarakat Tengger mayoritas sebagai penganut 17 Laporan Akhir Tim Pemantauan dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011 18 Legenda Rakyat dalam Pasuruankab.go.id 161 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Hindu sampai sekarang719. Tetapi, ada juga cerita lain perihal sejarah masyarakat Tengger yang juga banyak diakui kebenarannya. Menurut versi ini, masyarakat Tengger sudah ada jauh sebelum hadirnya pasutri Joko Seger dan Roro Anteng muncul. Hal itu dibuktikan dengan adanya temuan prasasti Walandhit I yang diperkirakan ditulis pada zaman Mpu Sendok, era Mataram Kuno820. Dimana, dalam prasasti itu, disebutkan, pemerintah kala itu memberikan sebidang lahan di kawasan Hilahila (diperkirakan di kawasan Penanjakan) untuk dihuni kaum Brahma. Hak istimewa itu diberikan lantaran dalam strata agama Hindu, kaum Brahma merupakan orang-orang suci. Bukan hanya hak lahan. Karena kesucian kaum Brahma, pemerintah kala itu juga membebaskan mereka dari kewajiban membayar pajak kepada negara. Nah, orang-orang suci yang menghuni tanah Hilahila inilah yang diyakini sebagai cikal- bakal warga Tengger. Bahkan, dari cerita ini nama Gunung Bromo berasal. Menurut sejumlah sumber, ada dua prasasti Walandhit yang sempat dibuat sebagai penanda hak istimewa yang diberikan kerajaan kala itu. Pertama dibuat pada era Mataram Kuno sebagai instruksi pertama pemberian hak istemewa kepada kaum Brahma kala itu. Kedua, pada era Majapahit, tepatnya Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Madanya. 19 Robert W. Hefner, Geger Tengger, LKiS, 1999 20 Laporan Akhir Tim Pemantauan dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011 | 162
7. Catur Guru dalam Pemilu Prasasti kedua dibuat sebagai penegasan atas prasasti pertama. Masih menurut sumber yang sama, Raja Hayam Wuruk merasa perlu membuat penegasan itu menyusul upaya desa lain untuk menguasai tanah Hilahila dan memungut pajak dari warganya. Untuk menghentikan upaya itu, Raja Hayam Wuruk kemudian menitahkan agar itu tidak dilakukan, sebagaimana yang tertulis pada prasasti Walandhit II. Keyakinan sebagai penghuni tanah suci itu rupanya masih dipegang masyarakat Tengger hingga kini. Melalui banyak kesempatan, ajaran-ajaran kebaikan senantiasa ditanamkan kepada generasi penerus sampai sekarang. Karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat Tengger lekat dengan sikapnya yang patuh, enggan berkonflik. Dengan penguasa sekalipun. Bagaimana jika penguasa ternyata lalim? Warga Tengger tak terlalu ambil pusing. Ada hukum karmapala yang mereka yakini. Dimana, siapapun yang berbuat baik, akan kembali mendapat kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Mereka yang berbuat keburukan, akan mendapatkan balasannya. Kapanpun itu. Wilayah Suku Tengger memiliki luas sekitar 40 kilometer dari utara ke selatan dan 20-30 kilometer timur ke barat. Kawasan ini berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan air laut. Dari sisi epistemologis, Tengger berasal dari dua kata anteng yang berarti tenang, tidak banyak tingkah, serta tidak mudah terusik. Sementara ger, berasal dari kata seger yang bermakna sehat dan sejahtera. Makna dari kata itu bisa dilihat dari keseharian warga Tengger yang tampak sederhana, tenteram, damai, suka gotong royong, toleran dan pekerja keras. Sehari-hari, mereka menghabiskan waktunya di ladang, sebelum akhirnya kembali pulang sore. 163 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Sebagaimana dikutip dari Ngalam.id, masyarakat Tengger memiliki karakter yang patuh pada pimpinan atau penguasa (sabda pandhita ratu); taat melaksanaan selamatan perayaan hari besar dan upacara adat; serta menjaga kerukunan921. Sifat pergaulan warga Tengger adalah komunal. Antar warga memiliki hubungan emosional dan batin yang kuat. Hal itu yang kemudian dipraktikkan dalam sikap yang suka membantu dan saling menolong antar sesama dan kerabat. Sikap saling tolong menolong itu pula yang tercermin dari kegiatan bercocok tanam di ladang, mendirikan rumah, hajatan warga, hingga mengatasi bencana. Seperti tanah longsor yang memang jamak terjadi akibat kontur alam dan sebagainya. Robert W Hefner1022, seorang peneliti menyebutkan, selalu berabad-abad masyarakat Tengger selama mengidentikkan dirinya sebagai orang gunung yang berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Penyebutan ini mereka gunakan untuk menunjukkan perbedaan dalam masalah hierarki dan pola interaksi. Masyarakat gunung (Tengger) memiliki karakteristik yang khas. Mereka hidup komunal dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pada pimpinan. Mereka meyakini bahwa penduduk setempat berasal dari satu nenek moyang yang sama. Karena itu, yang membedakan masyarakat Hindu Tengger dengan di tempat lain adalah karakter stratifikasi sosialnya yang tidak terlihat. 21 Ngalam.id, Sejarah Masyarakat Tengger. 22. Robert W. Hefner, Geger Tengger, LKiS, 1999 | 164
7. Catur Guru dalam Pemilu Masyarakat Tengger memiliki sifat kepribadian yang khas. Beragama Hindu yang berpadu dengan adat istiadat dan kepercayaan setempat, masyarakat Tengger bisa dikatakan masih bersifat tradisional. Bahkan, nilai-nilai tradisional itu masih berlaku dan bertahan hingga kini. Mereka pun hidup sangat sederhana, penuh kedamaian layaknya masyarakat petani di daerah pegunungan. Sejak awal Hindu di Indonesia, pegunungan Tengger memang diakui sebagai tanah suci (hilahila). Penghuninya dianggap sebagai abdi spriritual tinggal sebuah sebutan hulun (abdi). Fakta itu terungkap dalam prasasti walandhit dari abad ke X yang berangka tahun 851 saka (929 Masehi). Adanya prasasti itu diperkuat dengan berangkat tahun 1327 saka atau 1405 Masehi yang ditemukan di daerah Penanjakan, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Pada prasasti ini disebutkan bahwa Desa Walandhit dihuni oleh Hulun Hyang (abdi Tuhan) dan tanah sekitarnya disebut hilahila. Karena itu, desa tersebut dibebaskan dari pajak. Masyarakat Tengger memiliki hubungan historis dengan Hindu. Hal ini tampak dalam hubungan antara nama Bromo dengan Dewa Brahma dalam agama Hindu. Gunung Bromo menjadi tempat pemujaan kepada Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai dewa Brahma. Bromo juga digunakan sebagai tempat penyucian para arwah untuk bisa naik ke kahyangan. Selain itu, mayarakat Tengger juga erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Selain keberadaan prasasti Walandhit II, banyaknya alat yang berasal dari kerajaan zaman Majapahit yang masih dipakai para padhita saat upacara menjadi bukti akan hal itu. Alat-alat itu antara lain prasen berangkat 1242- 1352 Saka (1321-1440 Masehi). 165|
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Keadaan Tengger pada abad ke-16 sulit diketahui lantaran minimnya data dan bahan informasi yang diperoleh. Namun, dalam serat Kandha disebutkan adanya seorang guru agama yang sempat ikut berjuang melawan musuh Majapahit. Namun, karena kegagalannya, keraton-keraton yang dahulu berada di bawah pegunungan Tengger dibongkar. Penghuninya diusir. Memasuki abad-17, situasi politik di Pulau Jawa saat itu berubah dengan perpindahan pusat kekuasaan Jawa dari pesisir utara ke selatan. Sultan Agung kala itu memperluas kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yang pada akhirnya sampai ke daerah Tengger. Pusat kerajaan pengikut agama Hindu yang masih ada berada di ujung timur Jawa, Blambangan. Itu pun, pada akhirnya berhasil dikuasai oleh Sultan Agung. Saat dalam perjalanan kembali ke Jawa Tengah, pasukan Sultan Agung menghancurkan keraton Tengger. Meski demikian, pasukan tetap membiarkan masyarakat Tengger dengan identitasnya. Memasuki abad ke-18, pejabat Belanda memasuki Tengger untuk mengamati keadaan sosial ekonominya. Pada tahun 1785, didirikan sebuah pesanggrahan di Tosari. Sejak saat itu, mulai ditanam sayur mayur dari Eropa dan juga Amerika. Hasil pengamatan pejabat Belanda diperoleh gambaran bahwa masyarakat Tengger sangat jauh dari kejahatan, bebas dari candu. Masyarakat Tengger juga memiliki karakter yang jujur dan lurus hati. Mereka adalah pemeluk Hindu yang memuja Brahma, Siwa dan juga Wisnu. Saat perang kemerdekaan, peran masyarakat Tengger tidak begitu terlihat. Seperti diungkapkan, menjelang 1945, masyarakat Tengger mulai menggali lagi identitasnya dengan mempelajari sejarah nenek moyangnya yang berasal dari daerah Majapahit. Agama yang dipeluk waktu itu tidak jelas meskipun menyatakan diri sebagai pemeluk Budha. | 166
7. Catur Guru dalam Pemilu Puncaknya adalah pada tahun 1973. Ketika itu, pemerintah mulai mengadakan pembinaan keagamaan. Saat itu, oleh tokoh masyarakat setempat disepakati bahwa agama masyarakat Tengger adalah Hindu Dharma yang sudah terintegrasi dengan adat setempat. Penjelasan tersebut sejalan dengan penuturan Sutomo, sang dukun pandhita Suku Tengger. Sebelumnya, mayarakat Tengger memang tidak memiliki kejelasan perihal 'agama formal' yang dianutnya. Tetapi, saat ditanya tentang agama yang dianutnya, masyarakat spontan menjawabnya sebagai pengikut Budha. Kendati mengaku sebagai penganut Budha, tidak satu pun yang pernah membaca Tripitaka, kitab suci agama Budha. Begitu juga dengan Sidharta Gautama, tokoh pembawa ajaran ini. Masyarakat Tengger tak begitu memahaminya. Termasuk soal biksu. Mereka juga tidak tahu. "Itu dulu ketika sebelum tahun 1965 (pemberontakan PKI, Red)," jelas Sutomo. Pasca peristiwa pemberontakan PKI, situasi politik saat itu berubah. Pemerintah, menghendati adanya kejelasan mengenai agama para penghuni pegunungan Bromo-Semeru ini. Atas aturan tersebut, sejumlah tokoh Tengger kala itu menghendaki Budha Tengger sebagai agama formal mereka. Pemerintah sebenarnya tidak mempermasalahkan hal itu. Dengan satu catatan, keyakinan itu tidak bisa dibawa keluar daerah Tengger. Dengan kata lain, agama itu dilarang dikembangkan di wilayah lain, khusus diperuntukkan masyarakat setempat. Hingga kemudian, pemerintah menggelar pertemuan dengan melibatkan sejumlah pihak. Seperti Kementerian Agama, Kejaksaan hingga Kehamiman Republik Indonesia. Dari sana, disepakati untuk melakukan kajian, sekaligus penggalian dari sisi sejarah dan budaya tentang agama yang 167 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) dianut warga Tengger. Dari sana, dipastikan bahwa semua ritual keagamaan yang dijalani masyarakat Tengger, sama sekali tidak berkaitan dengan Budha. Sebaliknya, tim pengkaji juga mendapati bila ritual-ritual itu lebih dekat dengan agama Hindu. Lengkap dengan dukungan bukti-bukti formal yang melingkupinya. Seperti perlengkapan perayaan upacara yang biasa dipakai dukun pandhita, sama dengan yang dipakai para pandhita Hindu di zaman Majapahit silam. Termasuk juga mantera-mantera atau doa yang dipanjatkan dalam gelaran kegiatan. Dimana dalam rapalan doa, para dukun banyak menggunakan istilah-istilah yang jamak dipakai dalam agama Hindu. Seperti Betoro Geni (Brahma); Betoro Banyu (Dewa Wisnu), hingga Betoro Angin (Dewa Siwa). Sejak saat itulah, Hindu disepakati sebagai agama masyarakat Tengger. Diadopsi untuk Rumah Pintar Pemilu Di sisi lain, banyaknya nilai kearifan lokal tidak begitu saja diabaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo. Eksistensi ajarannya yang bertahan hingga kini menginsipirasi otoritas penyelenggara pemilu itu untuk mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tengger. KPU setempat berharap, penggunaan "Tengger" sebagai RPP diharapkan menjadi medium dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. "Sekaligus mengangkat eksistensi masyarakat Tengger ke dunia luar," kata Ketua KPU setempat, Muhammad Zubaidi. Tak sulit menemukan RPP Tengger. Oleh KPU, fasilitas itu berada di Kraksaan, yang merupakan ibu kota Kabupaten Probolinggo. Satu komplek dengan sekretariat KPU. Kendati baru dibuka akhir 2018 lalu, fasilitas ini sudah banyak | 168
7. Catur Guru dalam Pemilu dikunjungi warga. Utamanya dari kelompok pemilih pemula. Ketua KPU setempat, Muhammad Zubaidi menuturkan, keberadaan rumah pintar pemilu itu terinspirasi dari konsistensi masyarakat Tengger untuk mempertahankan adat istiadatnya hingga sekarang. Selain ritual keagamaan dan adat, ada satu kebiasaan yang masih lekat dengan masyarakat Tengger sampai kini. Yakni musyawarah. Musyawarah, bagi masyarakat Tengger merupakan cara berkomunikasi, sekaligus mencari solusi paling efektif ketika terjadi permasalahan. Musyawarah pula yang menjadikan masyarakat Tengger begitu guyub, jauh dari gesekan di tengah maraknya hoax belakangan ini. "Ada kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Tengger. Kearifan lokal itu yang bisa menjaga masyarakat Tengger bisa adem ayem seperti sekarang ini," kata Zubaidi. Dengan mengadopsi nilai-nilai lokasl masyarakat Tengger, Zubaidi berhrap pelaksanaan pemilu kali ini bisa berjalan tertib, aman, dan lancar. Berada di komplek sekretariat KPU, RPP Tengger mempunyai tiga bagian ruangan. Ketiganya adalah Ruang Bromo, Batik Rengganis, dan Candi Jabung. KPU sengaja mengadopsi nama-nama ketiga ruangan itu dari lokasi-lokasi yang ada di Kabupaten Probolinggo. Termasuk Candi Jabung yang merupakan salah satu candi peninggalan Majapahit di Paiton. Meminjam latar belakang nama-nama yang dimaksud, Ruang Bromo banyak menampilkan perjalanan panjang sejarah pemilihan desa-desa dari masa ke masa. Sedangkan Ruang Batik Rengganis, menyuguhkan hal-hal teknis terkait pelaksanaan pilkada dan juga pemilu di Kabupaten Probolinggo. Bukan hanya 2019. Tapi juga sejak 2004 silam. 169 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Pada ruang Candi Jabung, KPU memanfaatkannya sebagai fasilitas yang berisi permainan (gimik-gimik) seputar pemilu. Ini sekaligus dimaksudkan agar masyarakat bisa tertarik dan lebih memahami banyak ragam seputar pemilu. Zubaidi berharap, keberadaan rumah Pintar Pemilu itu bukan hanya menjadi simbol terakomodirnya budaya lokal masyarakat Tengger dalam pemilu kali ini. Lebih dari itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa menjiwai setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Bukan hanya rumah pintar pemilu. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Tengger juga diadopsi KPU dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Menurut Zubaidi, ada 10 nilai filosofi warga Tengger yang diadopsi KPU dalam pelaksanaan pemilu. Sepuluh filosofi itu diambil dari ritual-ritual adat dan keagamaan, serta hal lain yang berkaitan dengan masyarakat Tengger. Nilai filosofi pertama adalah Tengering Budi Luhur. Ungkapan ini menjadi pakem hidup bagi masyarakat Tengger dalam menjalani laku hidup. Di sejumlah referensi, Tengger mengandung maksud sebagai Tengering Budi Luhur (Petanda Bukti Pekerti Luhur). KPU mengatakan, kekuatan makna dari ungkapan itu telah menjadikannya sebagai falsafah hidup masyarakat Tengger. Karena itu, dengan mengadopsi nilai itu, ia berharap para penyelenggara pemilu memiliki integritas, bersikap professional dalam menjalankan tugasnya. Tentu dengan tetap mendasarkannya pada undang-undang dan prinsip pemilu yang LUBER (Langsung Umum, Bebas dan Rahasia). Nilai berikutnya adalah Walandhit. Walandhit, dalam kepercayaan masyarakat Tengger adalah sebuah desa kuno yang ada di wilayah Bromo Tengger, tepatnya di kawasan itu merupakan hasil pemberikan Penanjakan. Wilayah pemerintah terdahulu kepada masyarakat Tengger atas | 170
7. Catur Guru dalam Pemilu jasa-jasanya. Oleh KPU, nilai itu diadopsi dengan harapan penyelenggara pemilu bisa melayani seluruh unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo dengan penuh tanggung jawab. Kata selanjutnya adalah Tengger yang oleh masyarakat Tengger berarti Tengering Budi Luhur. Menurut KPU, kakta ini memiliki makna akan kesiapan KPU dalam menjalankan tugasnya dengan adil demi tercapainya cita-cita bangsa dengan menciptakan pemilih yang cerdas dan pemimpin yang berkualitas. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak bertindak kecuali sesuai apa yang telah diatur di undang- undang. Sesanti Titi Luri menjadi kata berikutnya yang diadopsi KPU. Kata ini memiliki arti untuk mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, dan terus menerus. Hal ini dilakukan KPU agar terbentuk kepribadian pemilih yang sadar akan pentingnya pemilu sebagai wahana demokrasi dalam menentukan pemimpin yang tanpa paksaan dan tekanan dari pihak luar. Salah satu filosofi penting lainnya adalah Disatru. Kata- kata ini dipakai dengan maksud bahwa politik uang, serta bentuk pemberian lainnya adalah sesuatu yang tidak sah dan tidak boleh untuk dilakukan oleh semua pihak. Baik sebagai praktisi politik, maupun konstituen. Jika tetap melakukan politik uang, makan akan berdampak hukum bagi siapapun. Termasuk bagi mereka yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Lalu, ada juga kata Hilahila. Kata ini diartikan sebagai lima prinsip KPU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Pertama, prasaja yang berarti jujur apa adanya, prayoga; bersikap bijaksana, pranata; yakni patuh pada undang-undang dan aturan lain yang berlaku. 171 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Hilahila sendiri sejatinya merujuk pada sebuah tanah suci di kawasan Tengger yang diperuntukkan bagi para brahma pada zaman dahulu. Karena kebersihan hati dari para penghuninya, mereka kemudian dibebaskan dari kewajiban membayar pajak (prasasti Walandhit I). Selain itu, ada juga prasetyo yang bermakna setia kepada pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Prayitna yang berarti memiliki integritas serta profesional dalam menjalankan tugas. Kata ketujuh adalah Aja Jowal-jawil. Kata ini memiliki makna sebagai sikap toleran terhadap orang lain yang memiliki pandangan politik berbeda serta tidak memaksakan kehendak. Ini dimaksudkan agar perdamaian terjaga, hidup rukun antarsesama meski preferensi politik berbeda. Ajaran lainnya yang juga diadopsi oleh KPU adalah Nyadhang. Ajaran ini berarti bahwa semua pihak harus memiliki sikap nyadhang. Yakni, sebuah sikap yang penuh tanggung jawab dan patuh terhadap prinsip-prinsip yang tertulis. Yaitu, undang-undang dan segenap aturan turunannya. Seperti hukum hukum adat, hukum agama dan lainnya. Tat Twam Asi serta Mikul Dhuwur Mendem Jero. Filosofi ini bermakna bahwa peserta pemilu harus memiliki sikap welas asih kepada sesama, menunaikan janji-janji politik yang disampaikan saat masa kampanye. Selain itu, peserta pemilu tidak boleh ingkar janji terhadap janji politik yang dibuatnya. Hal itu juga sebagai upaya menumbuhkembangkan masyarakat, mengundang partisipasi untuk ikut terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah selanjutnya. Ajaran terakhir yang juga diadopsi adalah Unan-unan. Ajaran ini berarti gelaran pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali dalam rangka mencari pemimpin eksekutif (presiden-wakil presiden) dan wakil rakyat (anggota DPR/ | 172
7. Catur Guru dalam Pemilu DPRD). Pemilu merupakan wahana publik untuk mencari pemimpin dan siapa saja menjadi wakilnya. Zubaidi mengatakan, dengan semangat yang diadopsi dari ajaran-ajaran Suku Tengger itu, pelaksanaan pemilu di Kabupaten Probolinggo bisa berlangsung aman, tertib, damai dan juga lancar. langkah KPU Sesepuh Tengger, Sutomo mengapresiasi setempat dalam mengadopsi nilai-nilai Tengger dalam pemilu. Menurut Sutomo, apa yang dilakukan KPU itu sebagai bentuk penghargaan atas kearifan lokal masyarakat Tengger yang banyak tersebar di kawasan pegunungan Bromo-Semeru. Di luar itu, menurut Sutomo, pemilu merupakan kegiatan lima tahunan sekali untuk mencari pemimpin. Karena itu, sudah selayaknya agenda itu berlangsung dengan baik, aman, tertib dan lancar tanpa gangguan apapun. Selain itu, ia juga berharap para kontestan pemilu bisa legawa dengan apapun hasil yang dicapainya. Harapan terhadap Pemilu Seperti pelaksanaan sebelumnya, masyarakat Tengger memiliki harapan yang tinggi terkait pelaksanaan pemilu. Begitu juga pemilu 2019 kali ini. Mereka berharap, siapapun yang terpilih nanti, bisa memberikan dampak positif terhadap keberadaan warga Tengger. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus yang diharapkan bisa lebih berkembang dibanding periode sebelumnya. Sekalipun, jika dirunut ke belakangan, sektor ini mengalami peningkatan yang luar biasa dari sisi kunjungan wisatawan. Selain itu, masyarakat Tengger juga berharap pemimpin yang terpilih, memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sutomo, sesepuh setempat menuturkan, bukan tanpa alasan 173 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) jika harapan itu disematkan kepada pemimpin terpilih nanti. Saat ini, sektor pertanian di kawasan Tengger banyak mengalami degradasi dalam beberapa tahun terakhir. Pembukaan lahan yang berlangsung terus menerus telah membawa dampak negatif pada sektor pertanian. Misalnya saja, merebaknya hama penyakit yang pada masa-masa sebelumnya tidak pernah ada. Akibatnya, biaya produksi di kalangan petani Tengger menjadi lebih tinggi. (*) Mochammad Asad adalah Redaktur berkhidmat pada organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Malang dan pengampu kelas menulis pada SMA Maarif Pandaan Pasuruan. | 174
Semangat Pemilu Para Penghayat Kepercayaan Oleh : Nofika Dian Nugroho 8 175 |
| 176 Semangat Pemilu Para Penghayat Kepercayaan Oleh : Nofika Dian Nugroho ada notifikasi terdengar lirih dari smartphone milik Agung Susanto, Minggu malam, 14 April 2019. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi WhatsApp. Si empunya mengambil telepon seluler di atas meja ruang tamu kediamannya yang sedang minim cahaya. N Jempol tangan kanan pria berusia 41 tahun itu bergerak di layar sentuh. Seberkas cahaya nampak dalam temaram. Pesan pada obrolan grup Dewan Pimpinan Pusat Ngudi Utomo (salah satu organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dibuka. "Salam rahayu. Kami meminta seluruh anggota melakukan sujud, semedi atau manembah untuk pemilihan presiden, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD berlangsung aman dan damai," kata Agung membacakan isi pesan itu saat ditemui di kediamannya yang masuk wilayah Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis sore, 18 April 2019. Jadwal ritual khusus menyambut pemilu juga menjadi bagian dari pesan berantai itu. Pelaksanaannya selama lima hari, terhitung sejak 13 - 17 April 2019. Tempat yang disarankan di rumah masing-masing anggota Ngudi Utomo. Waktunya di antara pukul 21.00 hingga 24.00 WIB.
8, Semangat Pemilu Para Penghayat Kepercayaan biasa memanfaatkan rentang waktu itu untuk duduk dan berdiam diri. Tiada kemenyan, dupa yang dibakar, juga sesaji. Sembari melakukan olah roso, rasa syukur kepada Tuhan tentang pencapaian dari upaya yang dilakukan seharian terucap lirih. Bisa juga hanya dalam batin. Kemudian, perlindungan bagi diri pribadi dan keluarga guna menyongsong kehidupan esok hari juga dimohonkan. Menurut Agung, anggota Ngudi Utomo Usai itu masih dalam ritual yang berlangsung hajat menjadikan pemilu berjalan lancar dan aman juga disampaikan kepada Tuhan. Cara ini biasanya berlanjut pada meditasi atau semedi untuk mencapai keheningan hati. Batin bergerak setelah berhasil menyatu dengan alam dan Dzat Tuhan. Tidak ada patokan waktu dalam melakukan sembah hyang bagi setiap individu. Selain menggunakan kekuatan spiritual, sebagian anggota Ngudi Utomo juga terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu. Agung, misalnya, bertugas sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari H pencoblosan. Keterlibatannya pada pemilu kali ini terhitung untuk kedua kalinya. Pada pemilihan presiden 2014, ia juga tercatat sebagai anggota KPPS Desa Kincang Wetan. Peranan itu dipilih atas inisiatif sendiri sebagai sumbangsih terhadap pelaksanaan demokrasi. Secara organisatoris Ngudi Utomo tidak melarang anggotanya terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Organisasi juga tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu peserta pemilu. Pilihan menjadi otoritas masing-masing anggota. "Terkait dengan pemilu, (kami) diminta saling mengingatkan untuk tidak neko-neko. Yang penting kami mendukung pelaksanaan pemilu dan yang tugas (sebagai penyelenggara) 177 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) ya monggo," ujar Agung yang juga sebagai Ketua DPC Ngudi Utomo Kabupaten Madiun. Wejangan itu, ia menuturkan, disampaikan sesepuh Ngudi Utomo Madiun kepada sejumlah anggotanya pada Rabu Pon, 3 April 2019, malam Kamis Wage. Setiap pasaran itu atau 35 hari (selapan) sekali, pertemuan rutin berlangsung di Sekretariat Ngudi Utomo di Jalan Nogososro, Kelurahan Josenen, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pertemuan kala itu dihadiri 30-an anggota dari Kabupaten/ Kota Madiun dan Tulungagung. Menurut Agung, anggota Ngudi Utomo yang hadir memiliki latar belakang pekerjaan berbeda, seperti karyawan swasta, wirasawasta, pensiunan polisi, dan purnawirawan TNI Angkatan Udara. Bagi mereka, Agung menuturkan, penyaluran hak pilih dalam pemilu menjadi bagian dari kewajiban sebagai warga negara. Ia meyakini setiap anggota organisasi penghayat kepercayaan itu mencoblos surat suara untuk calon presiden - wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD di bilik suara pada Rabu, 17 April 2019. Meski tidak memeluk suatu agama resmi yang diakui pemerintah, para penghayat kepercayaan tetap terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terutama bagi mereka yang telah mengantongi Kartu Tanda Penduduk etlektronik (e-KTP). Hal ini didasarkan pada jaminan hak konstitusional (constitutional rights) warga yang diakui negara. Di e-KTP, kolom agama bagi para penghayat kepercayaan tidak lagi kosong atau hanya diberi tanda strip (-). Namun, bisa mencantumkan aliran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa setelah mengajukan permohonan pergantian e-KTP. | 178
8, Semangat Pemilu Para Penghayat Kepercayaan Adapun penerapannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan dari kelompok penghayat atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di KTP pada 7 November 2017.123 Meski demikian, Agung tak kunjung memperbaharui e-KTP miliknya. Kolom agama pada identitas kependudukan yang dikeluarkan pada tahun 2015 masih tercantum tanda strip ( - ) atau kosong. "Saya belum mengurus, karena KTP ini sudah berlaku seumur hidup," ujar dia kepada tim penulis buku ini. Agung merupakan sebagian kecil dari warga penghayat kepercayaan di Kabupaten Madiun yang belum mengurus pergantian e-KTP. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, hingga awal Mei 2019, baru tiga warga yang mengantongi legalitas kependudukan dengan keterangan penghayat kepercayaan. Kepala Bidang Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon, mengatakan tiga orang itu merupakan satu keluarga. Ketiga orang yang terdiri dari suami, istri, dan anak itu merupakan warga Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan. 24 Ia tidak mengetahui pasti alasan para penghayat yang mayoritas belum mengurus pergantian e-KTP. Padahal, informasi tentang penerbitan legalitas kependudukan para penganut kepercayaan sudah sering disampaikan meski hanya 23 kolom-agama-ktp, Selasa, 7 November 2017 dan diakses pada 12 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. 24 Wawancara dengan Kepala Bidang Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon pada 7 Mei 2019. 179 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) diselipkan pada suatu acara dengan mengundang warga. Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Madiun, Kasno Dwi Santoso, memastikan ketiga warga yang telah mengantongi e-KTP sebagai seorang penghayat merupakan anggota atau murid organisasi bertipe murni. Organisasi tipe ini, menurut dia, diikuti oleh anggota yang tidak memeluk suatu agama resmi di Indonesia. "Tiga dari sembilan organisasi yang bergabung dalam MLKI memiliki tipe penghyaat murni, yaitu Ngudi Utomo, Sapto Darmo Indonesia, dan Persatuan Warga Sapto Darmo,'' kata dia, Selasa, 16 April 2019. Sedangkan enam organisasi lain yang tergabung dalam MLKI Kabupaten Madiun diikuti oleh pemeluk suatu agama. Kelompok itu adalah Paguyuban Sapta Sila, Paguyuban Sumarah, Himuwis Rapra (Himpunan Murid dan Wakil Mirid Ilmu Sejati R. Prawirosoedarso), Aliran Kebatinan Perjalanan, Murti Tomo Waskito Tunggal, dan Perhimpunan Peri Kemanusiaan.1325 "Organisasi penghayat murni tidak memiliki banyak anggota, sekitar 40-an saja. Mereka inilah yang sebenarnya membutuhkan KTP sebagai penghayat," kata Kasno yang juga sebagai Ketua Organisasi Sapta Sila. Menurut dia, jumlah anggota dari sembilan organisasi penghayat kepercayaan itu sebanyak 1.481 orang yang tersebar di 15 wilayah kecamatan. Sepengetahuan Kasno, warga yang tergabung dalam organisasi penghayat kepercayaan memiliki pandangan politik sama. Mereka merasa memiliki kewajiban mengisi kemerdekaan. Salah satunya diwujudkan dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. 25 Dewan Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Kabupaten Madiun, Sekilas Profil MLKI Kabupaten Madiun, 2018 hlm.8. | 180
8, Semangat Pemilu Para Penghayat Kepercayaan Pengurus MLKI juga memberikan himbauan tersebut dalam pertemuan pada Senin, 30 Maret 2019. "Kami menyarankan untuk aktif dalam mensukseskan pemilu dengan ikut mencoblos sesuai hati nurani masing-masing. MLKI tidak berafiliasi dengan partai politik manapun," kata Kasno ditemui di kediamannya di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pemilihan presiden - wakil presiden, menurut dia, merupakan proses demokrasi untuk menentukan pemimpin bangsa. Dua pasang kandidat yang bertarung pada 2019, yaitu Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr (H.C) KH. Ma'ruf Amin dan H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahudin Uno dinilai sebagai putra terbaik Indonesia. Namun, satu di antara dua pasang harus dipilih. Untuk menentukan pilihannya, para penghayat kepercayaan mempunyai cara tersendiri. Selain mempertimbangkan program, figur, visi - misi serta hal lain yang ditampilkan media massa, penilaian dilakukan secara kebatinan. "Bagi kami, pemimpin harus mampu menjaga bangsa sesuai bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pemahaman kami, Indonesia merupakan miniatur dunia karena perbedaan- perbedaan yang ada," Kasno menjelaskan. Pemilu bagi Murid Perguruan Ilmu Sejati, Penghayat di Luar MLKI Alasan itu pula yang mendasari sebagian besar warga Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan menggunakan hak pilihnya. Mereka yang sebagian besar merupakan murid Perguruan Ilmu Sejati (organisasi penghayat kepercayaan di luar MLKI dengan pengikut yang memeluk agama) berbondong- bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari H 181 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) pencoblosan. Namun, beberapa di antaranya bingung menentukan pilihan terutama untuk calon legislatif. Karena itu, sebelum masuk ke bilik suara mereka sibuk memperhatikan foto para calon wakil rakyat yang terpajang di depan TPS. "Tidak ada yang kenal," ungkap Samijan salah seorang warga ditemui usai mencoblos di TPS 10 Desa Sukorejo. Diungkapkan, ia hanya mencoblos gambar partai politik pada surat suara calon anggota DPR RI, DPR Provinsi Jawa Timur, dan DPRD Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk pencoblosan calon anggota DPD dilakukan secara asal-asalan tanpa banyak pertimbangan. "Kalau untuk calon presiden saya sudah punya pilihan sejak sebelum berangkat ke TPS," ujar dia. Profil tentang calon presiden diketahuinya dari media massa, baik dalam berita maupun acara debat. Satu dari dua pasang calon pemimpin bangsa itu mampu memikat hatinya dan akhirnya dipilih. "Dari perguruan (Ilmu Sejati) hanya menganjurkan untuk menggunakan hak pilih, bukan mengarahkan pilihan kepada calon," kata Samijan. Perguruan pusat organisasi kejawen itu berada di Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Saradan, jumlah pemilih di Desa Sukorejo sebanyak 3.557 yang terdiri dari 3.529 DPT (Daftar Pemilih Tetap), 4 DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan), dan 24 Daftar Pemilih Khusus (DPK). Adapun pengguna hak pilih sebanyak 2.761 atau sekitar 77 persen. Ilmu Sejati, Supriyanto, menyatakan mayoritas pemilih di Desa Sukorejo merupakan murid dari organisasi kebatinan tersebut. Mereka rutin datang ke acara sarasehan di padepokan setiap Kamis malam. Petugas Harian Perguruan | 182
8, Semangat Pemilu Para Penghayat Kepercayaan "Belajar untuk mengerti dirinya sendiri dan mengerti Tuhan," ujar dia ditemui di kediamannya yang masuk Desa Sukorejo, Selasa, 16 April 2019. Sarasehan serupa juga digelar di sejumlah daerah yang memiliki perwakilan perguruan. Namun, waktu pelaksanaannya berbeda. Menurut Supriyanto, jumlah murid Perguruan Ilmu Sejati sekitar 7 juta yang tersebar di dalam dan luar negeri. Wakil Mirid dan Mulang (penyampai pelajaran) tidak bisa mengintervensi apapun kepada muridnya. Termasuk dalam pilihan politik yang menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa. Pada prinsipnya, pria berusia 55 tahun itu menegaskan bahwa Perguruan Ilmu Sejati senantiasa patuh kepada pemerintah. Maka, ia meyakini para murid tetap berpartisipasi dalam Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019. Selain ikut mencoblos, juga terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi seperti menjadi anggota KPPS. Kiprah Politik Pendiri Perguruan Ilmu Sejati Raden Soedjono Prawirosoedarso, pendiri Perguruan Ilmu Sejati terpilih sebagai anggota parlemen dari jalur perseorangan pada Pemilu tahun 1955. Meski tanpa bantuan mesin partai politik, ia berhasil mendulang 38.356 suara dan berhak menduduki satu kursi anggota Konstituante. Dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Prawirosoedarso menempati peringkat ke-28 dengan 53.306 suara (sekitar 0,14 persen) dan punya satu kursi. 426 26 Kamil Kartapradja. 1985. Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia, sebagaimana dikutip Diakses 13 April 2019 pukul 15.15 WIB. 183 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Jumlah itu dimungkinkan tidak sulit diperoleh Raden Prawirosoedarso yang memiliki pengikut sekitar 100 ribu orang. Tokoh dari Madiun, Jawa Timur ini disebut menempati peringkat ke-28 dengan 53.306 suara. Pencapaian itu merupakan jumlah tertinggi dibandingkan kandidat perseorangan lain yang juga tak berpartai. Pada perhelatan pemilu kala itu, beberapa calon perseorangan yang lain lolos sebagai anggota parlemen, seperti LM. Idrus Effendi dari Sulawesi Selatan dan Raja Keprabon dari Cirebon, Jawa barat. 527 "Saya kurang tahu persis apa alasan beliau maju ke dunia politik. Sangat mungkin karena didesak oleh teman-teman atau partisan beliau," ujar Supriyanto yang merupakan suami Sri Hastutik, cucu Raden Prawirosoedarso. Jejak politik Raden Prawirosoedarso diikuti sejumlah pengikutnya. Supriyanto, menuturkan, sejumlah murid Perguruan Ilmu Sejati ada yang menjadi anggota DPR maupun sebagai pengurus partai politik. Namun, keterlibatan mereka bersifat individu dan tidak ada hubungannya dengan perguruan. Bahkan, sejumlah calon legislatif maupun kepala daerah yang datang untuk mencari dukungan tetap tidak diindahkan. "Perguruan tidak bisa mengintervensi murid. Tapi, sikap perguruan tetap patuh kepada pemerintah siapapun pemimpinnya," ia menjelaskan. 27 ibid | 184
8, Semangat Pemilu Para Penghayat Kepercayaan Pemilu Bagi Warga di Tapal Batas Sedikitnya tiga calon anggota DPRD Kabupaten Magetan rajin datang ke Dusun Wonomulyo, Desa Genilangit, Kecamatan Poncol sebelum dan saat masa kampanye pemilu 2019. Mereka berasal dari partai politik berbeda untuk daerah pemilihan II Magetan (Kecamatan Panekan, Plaosan, Poncol, dan Sidorejo). Para politisi itu mencari dukungan yang menjadi modal untuk menduduki kursi wakil rakyat. Sejumlah alat peraga kampanye banyak terpasang di tepi jalan sebelum masa tenang. Kondisi akses transportasi ke dusun itu naik-turun dan meliuk khas kawasan pegunungan. Kepala Dusun Wonomulyo, Supar mengatakan para caleg yang mencari dukungan sedikit atau banyak mendapat simpati dari warga. Penduduk memetakan dukungan kepada para calon wakil rakyat itu berdasarkan rukun tetangga (RT) di dusun setempat. Satu caleg dari Partai Golkar diklaim 'mengusai' pemilih di RT 13, 14, dan 15. Adapun salah satu caleg dari Partai Demokrat di RT 16, 17, dan 18. Demikian halnya dengan caleg dari Partai Gerindra memiliki dukungan di RT 19 dan 20. "Namanya juga orang banyak, ada saja yang tetap memilih selain caleg itu (yang dinyatakan bakal mendapatkan banyak suara di RT daerah dukungan)," ujar Supar ditemui di rumahnya Sabtu, 27 April 2019. Berdasarkan data dari KPPS Desa Genilangit, jumlah pemilih di Dusun Wonomulyo pada pemilu 2019 sebanyak 997 orang yang terdiri dari DPT, DPTb, dan DPK. Sebanyak 762 orang atau sekitar 75 persen menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos di TPS 8, 9, 10, dan 11 di SD Negeri Genilangit 02. 185|
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Proses pencobosan yang ditempatkan di empat ruang kelas berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 12.00. "Sejak pagi, semua sudah antre," ucap dia. Dengan kondisi itu, ia menyatakan tingkat partisipasi warga dusun terpencil itu cukup tinggi. Salah satu hal yang melatarbelakangi adalah tingginya semangat kebersamaan dan kegotongroyongan. Meski pilihan politik berbeda tetapi warga tetap guyub rukun. Sikap toleransi ini terpupuk sejak lama. Dalam bidang kehidupan beragama, misalnya, warga dusun di sebelah selatan Gunung Lawu ini memeluk agama berbeda. Sebanyak 256 kepala keluarga memuluk agama Islam dan 47 kepala keluarga menganut agama Budha. Ketika hari besar agama, mereka sama-sama saling merayakannya. Saat Lebaran, pemeluk agama Budha ikut berkeliling kampung untuk bersilaturahmi. Demikian halnya ketika Waisak, sebagian umat Islam ikut merayakannya di Vihara Vimalakirti yang berada dusun pada ketinggian 1.240 meter di atas permukaan laut itu. Di lokasi yang berjarak dua kilometer di sebelah timur wilayah Wonogiri, Jawa Tengah itu juga berdiri Pondok Pesantren Cabang Al-Fatah Wonomulyo. Meski terdapat perbedaan keyakinan, warga dusun yang diapit Gunung Kendil - Gunung Argo Cupu - Gunung Puncak Dalang - Gunung Kukusan tetap melestarikan tradisi ritual lokal. Setiap tujuh bulan sekali atau tepatnya pada Selasa Wage wuku Galungan (dalam penanggalan Jawa) warga melangsungkan selamatan bersama di Makam Ki Hajar Wonokoso, tokoh yang membuka Dusun Wonomulyo yang | 186
8, Semangat Pemilu Para Penghayat Kepercayaan awalnya dikenal dengan Dusun Jeblog.628 Sejumlah piranti wajib dibawa ke makam situs cagar budaya itu, seperti pisang setangkep, tumpeng nasi jagung, dan tempe bakar yang ditusuk dengan lidi. Selain itu, botok hati pisang, botok kedelai hitam, dan urap daun ketela. Juga nasi jagung yang dipadatkan dengan diberi warna merah (dengan gula kelapa) dan putih. "Warna merah dan putih ini sebagai kiasan tentang proses terjadinya manusia. Merah yang berarti darah (dikeluarkan perempuan) dan putih (sperma laki-laki), ujar Supar. Secara ilmiah proses ini disebut sebagai fertilisasi atau pembuahan. Selain masih kental dengan tradisi ritual, penduduk dusun setempat juga tetap mempertahankan musyawarah sebagai budaya. Dalam sebulan, Supar aktif mendatangi arisan yang diselenggarakan delapan RT secara bergantian. Salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan itu tentang pembangunan desa. "Saat mendekati pemilu kemarin, saya juga menyampaikan agar warga menggunakan hak pilihnya dan meminta agar tetap rukun," ujar dia. Upaya ini menjadi salah satu yang menjaga tenggang rasa di Dusun Wonomulyo tetap tinggi. Meski pilihan dalam pemilu berbeda, para penduduknya tetap hidup berdampingan. Tiada pergolakan di saat tensi politik di beberapa daerah memanas. Supar menuturkan, warga dusun setempat berpandangan bahwa pemilu merupakan agenda lima tahunan yang tak selayaknya mencederai persatuan. 28 Yunita Furinawati dan Dhika Puspitasari. 2017. Konsep Sedulur Papat Lima Pancer Sebagai Representasi Religiusitas Dalam Masyarakat Wonomulyo. FKIP Universitas PGRI Madiun yang dimuat di dan diakses pada Senin, 13 Mei 2019 pukul 23.23 WIB. 187 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Referensi Buku : Dewan Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Kabupaten Madiun, Sekilas Profil MLKI Kabupaten Madiun, 2018 hlm.8. Internet : anggota-dpr-cG5t Nofika Dian Nugroho adalah Jurnalis yang tinggal di Caruban Kabupaten Madiun. Sejak 2013 hingga sekarang menjadi koresponden Tempo. Ia juga menjadi kontributor media online nasional dan regional. Aktivitas lainnya menjadi penulis lepas. | 188
Membela Masyarakat Adat Oleh : Moh. Afifudin 9 189 |
| 190 Membela Masyarakat Adat Oleh : Moh. Afifudin alam nomenklatur pemilu, masyarakat adat masuk dalam kategori sebagai kelompok masyarakt pemilih rentan. Yakni suatu pemilih yang tingkat terancamnya untuk tidak terfasilitasi lebih besar ketimbang kelompok non-rentan. D Termasuk juga dalam kategori sebagai kelompok rentan adalah penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang hidup di perbatasan. Yang disabilitas dan yang berada di perbatasan terancam tidak dapat difasilitasi karena berbagai hal yang kompleks. Kabupaten Sangihe yang berbatasan dengan Filiphina sebagai salah satu daerah perbatasan memiliki problem dasar berupa sebagian dari masyarakat disana tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Termasuk juga di Natuna yang berbatasan dengan lima negara. Selama ini perjalanan panjang dalam membela kelompok rentan dalam pemilu telah lama dilalui. Di antaranya adalah advokasi terhadap kelompok disabilitas yang sudah cukup maju dibandingkan dengan pemilih rentan lainnya. Perhatian dan pembelaan untuk hak hak dalam pemilu bagi penyandang disabilitas ini sudah dilakukan sejak tahun 2014. Setelah kelompok penyandang disabilitas, trend advokasi kini juga telah dilakukan terhadap masyarakat adat. Salah satu pemantau pemilu terakreditasi dan memiliki konsentrasi dalam membela masyarakat adat adalah Aliansi Masyarakat
9. Membela Masyarakat Adat Adat Nusantara (AMAN). Bawaslu RI dalam beberapa kesempatan melakukan kajian bersama dengan AMAN berkenaan dengan masalah- masalah yang dihadapi masyarakat adat. Dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan AMAN ditemukan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat tidak hanya berakar dari persoalan partisipasi pemilu saja. Namun juga ditemukan hal- hal teknis lain yang selama ini tidak muncul ke permukaan. Diantara Rezim Hukum dan Teknis Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan adat dan warna kebhinekaan. Setiap adat memiliki nilai dan lembaga otoritas untuk menentukan arah dan masa depannya sendiri. Kekhasan dari masyarakat adat ini memperkaya demokrasi kita. Namun demikian kekhasan adat dengan nilai-nilai lokal di dalamnya dalam pemilu disetarakan. Tantangan masyarakat adat berada dalam fasilitasi yang one man one vote. Disinilah salah satu problem dasarnya saat demokrasi harus meniscayakan bahwa satu orang dengan satu hak suara. Tentu saja kekhasan dalam adat belum mampu diakomodasi penuh dalam sistem pemilu kita. Hingga kini masyarakat adat diakui eksistensinya oleh negara lewat produk undang undang. Namun demikian, harus diakui, ragam kelompok adat yang berbeda-beda dengan jumlah ribuan komunitas juga memiliki metode tersendiri dalam mengatur lingkungan sosial dan komunitasnya. 191 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Masyarakat adat memiliki hukum, otoritas dan mekanisme dalam pengambilan keputusan sebagai suatu mekanisme yang muncul di dalam relung ke-nusantaraan. Hal ini meniscayakan adanya perbedaan dengan adat lainnya. Termasuk perbedaan dengan sistem pemilu yang diterapkan. Meski berbeda, namun sebagian masyarakat adat, seperti Baduy misalnya, juga adaptif terhadap pemilu. Walau disisi lain juga terdapat masyarakat adat yang belum sepenuhnya memiliki kesamaan mekanisme dengan pemilu. Masyarakat adat tidak hanya dilihat sebagai kumpulan individu. Namun juga layak dibaca dalam komunitas yang kolektif. Narasi pemilu tidak bisa dipisahkan dari dua rezim. Yakni rezim hukum dan teknis. Dua duanya perlu bersinergi. Teknis dalam pemilu itu dapat dilaksanakan bilamana ada kerangka hukumnya. Misalnya di Papua. Begitu kerangkanya mengakui dengan sistem noken, maka secara teknis harus diterima karena hal itu konstitutusional. Dalam kerangka ini, bila kita mau mengubah sistem dan fasilitasinya dalam masyarakat adat, hal awal yang perlu diubah adalah aturan. Tidak bisa langsung mengubah teknisnya. Noken sebagai pengakuan atas sistem pemilu yang mengakomodasi kekhasan dari adat di Papua menjadi penanda bahwa hukum dan teknis adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Walaupun juga yang perlu dicatat, bahwa sistem noken yang diakui di Papua untuk menggantikan sistem pemilu secara umum hingga kini masih menimbulkan kontraversi. Karena problem teknis pengambilan keputusan yang berbeda dengan satu orang dengan satu suara. Ketua suku menjadi pemilik otoritas penuh yang menegasikan terhadap peran dan hak dari anggota adat lainnya. Di samping juga jumlah anggota adat yang belum sepenuhnya terverifikasi. | 192
9. Membela Masyarakat Adat Selain sistem Noken, upaya untuk mengakomodir terhadap nilai yang ada dalam masyarakat adat belum dilakukan. Seyogianya hal ini bisa menjadi isu serius dalam rangka agar masyarakat adat yang dianggap sebagai kelompok rentan dalam pemilu tetap dapat mendapatkan hak konstitusionalnya. Sebagai warga negara, maka setiap individu dalam masyarakat adat memiliki hak suara. Namun hak suara tersebut tidak bisa diwujudkan manakala secara administraif belum memiliki KTP elektronik. Faktanya, dalam temuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), hingga kini masih banyak masyarakat adat yang belum memiliki KTP elektronik. Persoalannya pada wilayah teknis. Terdapat masyarakat adat yang tidak mau melepas identitas di kepalanya manakala perekaman. Sementara teknis dalam pembuatan KTP diharuskan melepas ikat yang melekat di kepala. Hal-hal teknis secaman ini di beberapa tempat masih terjadi dan mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar untuk mendapatkan KTP elektronik. Akibatnya saat belum memiliki KTP, belum diakui dan belum memiliki hak untuk menyalurkan suaranya di pemilu. Kalau kemudian masalahnya tidak mau direkam sebagai warga, maka problemnya belum bisa sampai di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Problemnya masih di kependudukan. Pada sisi ini harus diposisikan bahwa porsi, tugas dan tupoksi dari pihak-pihak terkait yang memang memiliki kewenangan dalam administrasi kependudukan. Selain problem dasar berupa tidak memiliki KTP, terdapat juga masalah lain yakni beberapa masyarakat adat yang tuna aksara. Tuna aksara berbeda dengan tuna netra. Ketidakmampuan melihat dengan ketidakmampuan membaca 193 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) huruf latin adalah hal yang tidak bisa disamakan. Tentu disini memerlukan perhatian yang cukup berbeda dengan masyarakat normal pada umumnya. Perlu Dibela Bawaslu RI telah melakukan upaya untuk membela masyarakat adat. Tentu membela dan memperhatikan masyarakat adat perlu dilihat masalah yang dihadapinya dalam konteks partisipasi pemilu. Bila problemnya adalah fasilitas dasar sebagai warga negara berupa kepemilikan KTP elektronik, di beberapa tempat yang terdapat masyarakat adat yang masih belum memiliki KTP elektronik oleh Bawaslu telah disambungkan dengan Dinas Pencatatan Sipil dan juga Kemendagri. Pengakuan sebagai warga negara secara administratif tampaknya menjadi salah satu akar masalah dari partisipasi masyarakat adat dalam pemilu. Akar masalahnya tidak hanya bisa diselesaikan pada tingkat penyelenggara pemilu, tapi harus diupayakan kepada beberapa pihak terkait agar dapat diakui secara administratif. Sementara saat yang dihadapi adalah masyarakat adat yang masih tuna aksara, tentu hal ini layak menjadi kajian serius bagi penyelenggara pemilu, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Karena perhatian kepada kelompok rentan dalam pemilu tidak boleh selesai hanya dengan perhatian kepada tuna netra semata. Ke depan harus diperhatikan bersama yang masuk dalam pemilih rentan tuna aksara. | 194
9. Membela Masyarakat Adat Selain itu, beberapa elemen masyarakat, seperti AMAN yang memang memiliki konsentrasi dalam membela dan memperjuangkan masyarakat adat agar juga dapat saling sinergi dengan lembaga penyelenggara pemilu di berbagai tempat. Pada sisi lain, kepada Bawaslu tingkat Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam wilayahnya terdapat kelompok masyarakat adat sudah saatnya memberikan perhatian dan advokasi kepada kelompok rentan dalam pemilu tersebut. Misalnya di Jambi terdapat Suku Anak Dalam. Mereka yang hidup di hutan juga perlu dibela dan hak-haknya dapat dipenuhi. Lebih-lebih dalam partipasi pemilu. Berbagai pihak terkait sebagai penyelenggara pemilu secara umum harus sama sama menjadikan isu masyarakat adat sebagai isu prioritas. Pengalaman pemilu dari waktu ke waktu yang semakin baik harus disertai juga dengan ikhtiar yang lebih besar dalam memastikan pelayanan dan partisipasi kelompok rentan dapat dipenuhi. Dalam beberapa pemilu misalnya, fasilitasi terhadap penyandang disabilitas sudah semakin baik. Kini saatnya untuk juga membela dan memperhatikan hak hak dari masyarakat adat. Kelompok rentan kategori masyarakat adat harus identifikasi lebih dalam persoalannya hingga pada wilayah intervensi yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam kerangka ini, domain penyeleggara harus tuntas dapat dijelaskan dan diatasi persoalannya. Dalam contoh yang sederhana, bahwa tidak mungkin maksa orang untuk milih tapi tidak mau memproseskan dirinya dalam perekaman KTP elektronik. 195 |
Mereka yang Rentan dan Butuh Pengakuan( Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur) Termasuk beberapa hal fasilitas umum seperti balai adat dan yang sejenis, hingga kini juga masih dalam perdebatan teknis. Perdebatannya seputar tentang apakah balai adat ini masuk dalam kategori tempat ibadah atau bukan. Hal hal teknis begini memang layak untuk diurai dan diselesaikan. Pada akhirnya, dalam rezim hukum dan teknis, perhatian dalam menyelesaikan wilayah teknis yang menghambat pengakuan dan partisipasi masyarakat adat dalam pemilu disertai dengan dimensi hukumnya layak untuk dikaji dan diangkat ke permukaan untuk menjadi bahan diskusi oleh berbagai pihak. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarat yang meneguhkan kebhinekaan kita. Demokrasi kita harus dapat memberikan ruang dan fasilitas kepada setiap warga negara dengan latar belakang apapun saja. Apalagi pemilu memang untuk semua dan dapat dirasakan bersama oleh segenap elemen bangsa. Terpenting lagi adalah tentang peran Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indoensia untuk memperhatikan secara utuh tentang masyarakat adat yang ada di wilayahnya. Peran dan fasilitasi itu adalah dengan terus berupaya mendekati, membela, memperhatikan dan memastikan hak konstitusional terhadap masyarakat adat dapat terpenuhi. Moh. Afifuddin adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Republik Indonesia. | 196