MENGAWAL KUCURAN DERAS DANA COVID-19 ISSN 2086-0919 EDISI 2 2020
D A F T A R I S I Edisi 2 2020 TEMUKAN Referensi Ilmiah Antikorupsi di Jurnal Integritas 5 Tajuk Pandemi Global Covid-19 mendorong pemerintah berpikir cerdas menghadapi situasi sulit. Selain untuk membendung penyebaran virus corona yang telah memakan korban hampir 500 ribu jiwa diseluruh dunia, pemerintah juga harus mengatasi situasi krisis dampak dari pandemi tersebut. 14 E-Puskesmas, Aplikasi Digital untuk Permudah Pelayanan Kesehatan di Kota Manado Kota Manado menjadi salah satu dari 75 kota di Indonesia yang masuk dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. 16 Kenal Lebih Dekat Lewat KPKPedia dan KPK 24Jam Kenal luar dalam KPK di Program KPKPedia dan KPK 24 Jam. Program 28 Data Laporan penyaluran Bansos melalui aplikasi Jaga Bansos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kanal pengaduan melalui aplikasi Jaga Bansos. Masyarakat bisa melaporkan segala macam keluhan terkait penyaluran bansos di daerahnya. 22 KPK merespon itu dengan menerbitkan tiga surat edaran sebagai upaya pencegahan korupsi di tengah situasi pademi. Tiga Surat Edaran itu mengatur tentang penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Mengawal Kucuran Deras Dana Covid-19 1
PERGI PAGIPULANG PETANGPENGHASILANPAS-PASANYANG PENTINGBERKAH INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2020 EDISI 1 TAHUN 2020 | INTEGRITO D A F T A R I S I 38 Pandemi Covid-19 jumlah penerima bansos meningkat. Di Jawa Barat jumlahnya melonjak dari 9 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa. Jumlah terakhir ini setara dengan 65% total penduduk provinsi itu. "Ini sungguh situasi yang sangat berat," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menjaga Bansos Tepat Sasaran telah membuat Pemerintah provinsi telah menyusun aliran-aliran bansos untuk mencegah terjadinya kesemrawutan dalam penyaluran bansos tersebut. Kang Emil, sapaan untuk gubernur Jawa Barat meminta jajarannya untuk melakukan kepada seluruh pendataan dan pengawasan yang ketat terkait penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa diterima oleh warga yang benar - benar membutuhkan. 42 Totalitas Jalankan Tugas Berawal dari inisiatif Dokter Erlina dan beberapa rekan dokter paru untuk menulis buku berjudul covid-19 : diagnosis dan tata laksananya dipublikasi yang awal Februari 2020, dokter Erlina kemudian diminta banyak pihak menjadi narasumber terkait covid-19. Kini masyarakat mengenal sosok Erlina Burhan Tim Juru sebagai Penanganan Covid-19 RSUP Persahabatan. 46 Dedikasi Sang Dokter Urusan Penyakit Menular Bernama lengkap Julie Sulianti Saroso, lahir 10 Mei 1917 di Bali. Namanya Karangasem, baru-baru ini kembali melejit dan jadi perbincangan di antero penyiaran maupun jagat media sosial. Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) menyematkan nama Sulianti Saroso tepat di belakangnya 60 Melawan Pendemi New normal telah berjalan, pasien positif Covid-19 terus berjatuhan. Petugas medis mau tak mau jadi andalan keselamatan negara yang harus siap melayani. Takut tapi harus dihadapi. Berat tapi sudah sumpah profesi. Garda Terdepan bicara 68 Pentingnya Data Yang Transparan, Akurat dan Akuntabel Lima bulan setelah diumumkan secara resmi kasus infeksi virus Corona pertama di Indonesia, jumlah kasus dan sebaran orang yang terinfeksi penyakit ini semakin meningkat. Beberapa epidemiolog dan pemodel independen juga menunjukkan laju penyebaran infeksi penyakit Covid-19 sempat memuncak secara eksponensial. Hingga 23 Juni 2020, Gugus Tugas Covid-19 mencatat Covid-19 menginfeksi 47.896 dan mengakibatkan pasien meninggal sebanyak 2.535 orang. Bahkan, sejak diberlakukannya tatanan kehidupan baru penambahan kasus harian masih semakin meningkat. Sehingga mengakibatkan munculnya kontroversi pemberlakuan tatanan kehidupan baru tersebut. Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Kepala Biro Humas KPK; Pemimpin Redaksi: Yuyuk Andriati Iskak; Redaktur Pelaksana: Hanifatun Nisa Nurrohmatia; Staf Redaksi: Evi Tresnawati, Afriyeni, Siti Sharatassyah. Kontributor: Devi Lisnawati, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; Desain & Layout & Grafis: Iman Santoso; Periset Data: Sicilia Julianty Hutabarat; Fotografer: Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; Sirkulasi: Sicilia Julianty Hutabarat , Sheto Risky Prabowo. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; Telepon: (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; Email: integrito@KPK.go.id; Website: Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi; Twitter: @KPK_RI; Instagram: @official.KPK; Youtube: KPK RI 3 2
WARGANET TAJUK KERJA BAKTI LAWAN PANDEMI @yulianto202219 Kami peduli, kpk peduli, basmi korupsi, kami mendukung @crissyamolshop Malam pak dari covid19 Sampai sekarang saya blm pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Pandemi Global Covid-19 mendorong pemerintah berpikir cerdas menghadapi situasi sulit. Selain untuk membendung penyebaran virus corona yang telah memakan korban hampir 500 ribu jiwa diseluruh dunia, pemerintah juga harus mengatasi situasi krisis dampak dari pandemi tersebut. Presiden menggelontorkan anggaran hingga Rp 700 triliun yang diikuti realokasi anggaran tiap daerah yang mencapai Rp 72 triliun. Sebanyak 6 sektor menjadi sasaran pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut yaitu sektor, insentif dunia sektor perlindungan sosial, usaha, UMKM, sektor pembiayaan korporasi dan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp106,11 triliun. Tak tanggung-tanggung, Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas medis yang mulai mengeluh terbatasnya stok APD karena tingkat penggunaan yang sangat tinggi setiap harinya. yang membagikan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan dibagikan lewat berbagai inisiatif sosial untuk membantu masyarakat ekonomi kelas bawah yang paling terkena dampaknya dalam pandemi ini. Tidak sedikit juga masyarakat Ada pula seorang dosen yang menghimpun gerakan, budaya musyawarah ia gelar secara online. Gerakan ini mempertemukan orang yang membutuhkan pertolongan dengan orang yang ingin memberi bantuan. Prinsipnya sederhana, agar bisa membantu masyarakat untuk bertahan hidup. @beng_awan Mantbs... Bravo KPK. masker sama kaosnya mau tuh @aditya_hardjapamekas Alhamdulillah.... Saya kebagian juga... Thanks KPK.... @miftakh_18 @official.kpk dibuat snap history maskernya biar masyarakat ikut campgn medsos anti virus korupsi @jo_store09 Di kampung gue orang punya mobil rumah mewah, punya sapi. Tapi dapet bansos @teguhindie Mohon penjelasanya masalah dana desa min soalnya keteranganya itu simpang siur...biar ga berprasangka buruk jdi harus tau aturanya Sementara daerah, harus memastikan anggaran Rp 72 triliun tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, bantuan sosial dan ekonomi daerahnya. Namun bukan hanya soal ketersediaan dana, pemerintah juga dituntut gesit dan cerdik untuk segera menyalurkan dana tersebut tepat sasaran. Sementara masyarakat yang lain ikut urunan, membantu sesama yang sudah kesusahan. Di awal pandemi, saat gerakan pemerintah dirasa begitu lambat, masyarakat berduyun- duyun mengumpulkan dana untuk membeli Belum lagi, inovasi-inovasi yang muncul dari beberapa pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi penyaluran bantuan sosial serta upaya untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, memenuhi alat kesehatan untuk tenaga kesehatan serta upaya untuk membendung penyebaran virus agar tak banyak lagi nyawa berjatuhan. kebutuhan Semua bergerak, semua berupaya, agar pandemi yang telah menyebar ke hampir seluruh dunia ini segera berakhir. Karena dampaknya bukan hanya pada kesehatan, tapi juga ekonomi yang semakin tertekan. 4 5
R A N A R A N A PENAHANAN TERSANGKA - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 inisial AHH dan M. Keduanya ditahan sejak tanggal 28 Juli 2020 atas dugaan menerima gratifikasi dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. 6 7
R A N A R A N A ANTIVIRUS KORUPSI - Alexander Marwata (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) membagikan masker Antivirus Korupsi sebagai bagian dari kampanye antikorupsi di tengah pandemi Covid-19. 8 9
R A N A HIBAH BARANG RAMPASAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset berupa sebidang tanah seluas 53 hektare atau 534.154 meter persegi kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Aset tersebut bernilai Rp20,02 miliar. Aset tersebut berasal dari terpidana Irjen Polisi Djoko Susilo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 10 11
R A N A PENAHANAN TERSANGKA - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap tersangka TAG, Direktur PT HTK dalam Perkara Kerjasama Pengangkutan Bidang Pelayaran. TAG ditahan dii Rutan KPK Kavling C1 sejak 15 Juli 2020. 12 13
KOLABOR ASI APLIKASI DIGITAL PERMUDAH LAYANAN KESEHATAN E-Puskesmas selesai, dari 16 puskesmas yang ada ternyata hanya dua yang menggunakan aplikasi ini, yaitu Puskesmas Bahu dan Puskesmas Tuminting. Karena 14 puskesmas tidak menggunakannya, Pemkot Manado menghentikan sementara Aplikasi E-Puskesmas. "Aplikasinya masih tetap ada karena sistemnya memang sewa dengan pihak penyedia, jadi kapan kita mau pakai lagi kita bisa gunakan," sebutnya. sejumlah kendala dan keseriusan pemerintah untuk terus mengembangkan aplikasi ini sangat dinanti, sehingga fungsi Aplikasi E-Puskesmas dapat sejalan dengan harapan masyarakat. Semoga aplikasi canggih ini bisa segera bangun dari mati surinya. Sejatinya aplikasi E-Puskesmas pada Program C3 sangat berdampak positif pada pelayanan kesehatan Kota Manado, jika terlaksana dengan baik. Pembenahan Kota Manado menjadi salah satu dari 75 kota di Indonesia yang masuk dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. Gerakan ini merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas serta Kantor Staf Kepresidenan. K Dalam mengimplementasikan Manado Smart City, ada 4 Program Quick Wins yang menjadi andalannya, yaitu Cerdas Command Center (C3), Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA), Pajak Online Terpadu (PONTER) dan Manado Siaga 112 (MS112). Dalam Program C3, terdapat aplikasi digital untuk mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Manado. Salah satu yang menarik dalam C3 adalah aplikasi E-Puskesmas. Aplikasi E-Puskesmas merupakan aplikasi kesehatan canggih berbasis digital. Selain memiliki fitur yang mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas, Aplikasi E-Puskesmas juga bisa diunduh via Play Store untuk pengguna android. Sayangnya, belum semua masyarakat Manado mengetahui adanya aplikasi E-Puskesmas. Indras, warga Kecamatan Sario, Kota Manado mengaku tidak tahu aplikasi ini. "Saya belum pernah mengetahui, apalagi menggukan aplikasi tersebut. Bahkan aplikasi itu baru ini hari kita dengar," ujarnyanya. Namun demikian, Indras menyebut dia mengetahui program C3 Pemerintah Kota Manado. Begitu pula Jony Urbanus. Sebagai masyarakat Kota Manado, dia belum mengenal aplikasi E-Puskesmas dan belum juga mengetahui apakah ada sosialisasi di kecamatanya terkait aplikasi ini. Saat ditanya apakah dia mendukung kehadiran aplikasi tersebut, dirinya berpendapat akan mendukung asalkan mempermudah pelayanan kesehatan di tiap kelurahan. "Apalagi kalau di dalam aplikasi tempat tersebut sudah ada pengaduan" kata Jony saat itu. Kepala Dinas Kominfo Kota Manado, Erwin Kontu menyampaikan dengan adanya E-Puskesmas maka pelayanan kesehatan kepada warga semakin bisa dimaksimalkan. Sementara Staf operator C3 di Dinas Kominfo Manado, Michael menjelaskan fungsi aplikasi E-Puskesmas adalah sistem manajemen yang dapat memonitoring pelayanan kesehatan antara pihak puskesmas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado (Kominfo) melalui Command Center yang bersifat internal. "Sementara untuk pengaduan seperti pelayanan kesehatan puskesmas yang buruk harus melalui kanal Pemkot Manado," jelasnya. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Kominfo Kota Manado, Franky. M mengungkap bahwa ada kendala pada kesiapan infrastruktur jaringannya. "Dua tahun lalu konsentrasi kita terlau tinggi ke pemanfaatan aplikasinya, jadi kita tidak memeriksa kesiapan infrastruktur jaringannya", ungkapnya. Franky menambahkan, ketika aplikasi 14 15
KANAL PODKES KANAL KPK KENAL KPK LEBIH DEKAT LEWAT KPKPEDIA DAN KPK 24JAM Kenal luar dalam KPK di Program KPKPedia dan KPK 24 Jam. Program baru yang hadir pada Podkes Kanal KPK ini menyuguhkan perbincangan seputar apa yang terjadi di dalam KPK dan apa yang menjadi kegiatan KPK di tengah masyarakat. K Selama ini masyarakat sudah sangat lekat dengan informasi dari bidang pencegahan KPK, seperti soal gratifikasi, LHKPN, pendidikan dan pelayanan masyarakat (Dikyanmas) dan Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (KORSUPGAH). Padahal, KPK banyak melakukan kegiatan diluar kegiatan yang dilakukan bidang pencegahan. Sebut saja kegiatan sertifikasi penyuluh antikorupsi oleh KPK lewat Anti Corruption Learning Center (ACLC), Perpustakaan KPK yang dibuka untuk umum oleh HUMAS KPK, serta kegiatan pelacakan atas harta kekayaan milik tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diduga hasil tindak pidana korupsi oleh unit kerja LABUKSI (Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi) KPK. Informasi diluar pencegahan itu hadir dalam perbincangan menarik pada Podkes Kanal KPK di Spotify lewat program KPKPedia. Edisi perdananya bicara seputar sertifikasi penyuluh anti korupsi oleh ACLC. Topik ini dipilih sebagai respon banyaknya pertanyaan via media sosial KPK seputar penyuluh anti korupsi. Sandri Justiana dari Pusat Edukasi Antikorupsi menjelaskan, ACLC secara resmi berdiri 2019. Program penyuluh anti korupsi ini mengajak masyarakat yang punya komitmen dan kesadaran anti korupsi untuk bergabung melakukan penyuluhan anti korupsi. Program ini menjawab keterbatasan pegawai KPK untuk memberikan penyuluhan anti korupsi di berbagai wilayah Indonesia. kepada Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP KPK. ACLC juga membangun komunikasi secara online dan terus membangung dan membuat sistem untuk penguatan kompetensi yang lebih baik. Selain itu KPK mendorong adanya forum penyuluh anti korupsi di setiap daearah. Dengan demikian, penyuluh akan menjadi "perpanjangan tangan" KPK untuk melakukan gerakan-gerakan edukasi anti korupsi. Bagaimana program sertifikasi tahun 2020 di ACLC? Untuk yang berminat mendapatkan sertifikasi, disarankan mengunjungi portal pembelajaran anti korupsi aclc.kpk. go.id. dan mendengarkan program KPKPedia pada Podkes Kanal KPK di Spotify. Beralih ke KPK 24Jam (dua empat jam). KPK 24Jam mengacu pada kewajiban pegawai KPK untuk menjaga sikap dan nama baik lembaga dalam kesehariannya. Tidak mudah menjalaninya, lebih lagi bagi pegawai yang bertugas menerima aksi unjuk rasa di KPK. Obrolan dibalik layar soal menghadapi unjuk rasa di KPK ini diangkat dalam program baru, KPK 24Jam di Podkes Kanal KPK pada Spotify. Tata, Pegawai Humas KPK yang bertugas mengadapi setiap perwakilan unjuk rasa di KPK. Dia menyebut, tahun 2019 tercatat 352 aksi unjuk rasa berlangsung di KPK. "Pernah ada sampai 11 antrian demo sehari, untuk gantian tempat," sebutnya. Tata sendiri tak penah membayangkan saat menjadi pegawai KPK, Dia harus berhadapan dengan pengunjuk rasa yang kadung emosi menyampaikan tuntutannya. "Mempertahankan ekspresi muka untuk tetap cool, itu perjuangan banget. Jika dihadapi dengan emosi, tidak akan terjadi dialog yang baik," katanya. Bertugas menemui pengunjuk rasa, Tata sadar, ia adalah "wajah" yang mewakili lembaga tempat ia bekerja. Tak ingin membuat kesalahan, Tata punya ritual sendiri saat akan menghadapi perwakilan pengunjuk rasa. Apa yang Tata lakukan agar tetap cool bertemu pengunjuk rasa?. Simak obrolan selengkapnya di Podcast Kanal KPK pada Spotify. PODCAST KANAL KPK BISA DIDENGAR DI PODKES KANAL KPK PADA SPOTIFY Saat ini ada 824 penyuluh bersertifikat yang terus didampingi ACLC, diantaranya penyuluh harus melaporkan kegiatan 16 17
BINCANG MUDA, BERJASA BANGUN DESA Kota Padang Panjang berada di yang diselenggarakan parawisata Dinas Pariwisata setempat. Yuliza terinspirasi oleh desa-desa mulai wisata di Indonesia. Dia bahkan sempat studi banding ke Desa Wisata Rantih di Sawah Lunto. Disana Yulisa melihat dampak desa wisata secara ekonomi dan sosial budaya sangat luar biasa bagi masyarakat desa. "Awalnya agaknya bingung, karena kami tidak punya air terjun dan lainnya. Tapi kami punya berbagai kegiatan adat di Kubu Gadang, seperti Baronde dan aktivitas kesenian di masyarakat lainnya yang sudah ada," katanya. lingkaran bukit. Kota kecil ini dipeluk Gunung Singgalang di Barat, Marapi di timurnya, dan Gunung Tandikek atau tandikat agak ke Barat Daya. Tak cukup tiga gunung, Padang Panjang bahkan punya bukit yang menjulang tepat di jantung kota, Bukit Tui namanya. Karena berada di ketinggian, wajar jika kota dengan curah hujan yang tinggi ini menjelma jadi kota dengan persawahan yang subur dan panorama yang indah. Sadar akan potensi daerahnya, pemuda desa Kubu Gadang, menyulap desanya menjadi Desa Wisata Kubu Gadang. Desa wisata ini menyuguhkan keindahan panorama persawahan, atraksi seni dan budaya serta hangatnya jalinan silaturahmi antar masyarakat desa. Pantang menyerah, Yuliza dan kawan-kawan semangat menggarap keinginannya mewujudkan desa wisata di Kubu Gadang. Berkat keseriusan mereka yang berkali-kali kembali ke Dinas Pariwisata setelah pelatihan, mereka diperkenalkan ke pengelola hotel dan agen perjalanan. "Akhirnya kami diterima sebagai salah satu paket wisata yang bisa ditawarkan ke wisatawan," kenang Yuliza. Kanal KPK berkesempatan mengunjungi Desa Wisata Kubu Gadang yang berada di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pemuda yang begitu bersemangat membangun desanya adalah Yuliza Zen, inisiator dan pengelola Desa Wisata Kubu Gadang dan Wira Jaya Septikha, Lurah Ekor Lubuk. Mereka bercerita bagaimana awal mula kondisi desa sebelum dan sesudah jadi desa wisata. Menurut Wira, sebelum ada desa wisata, Desa Kubu Gadang di Kelurahan Ekor Lubuk ini seperti desa pada umumnya. "Banyak pemuda desa yang merantau mencari pekerjaan. Kini mereka mulai menetap mencoba nasib di kampung sendiri," ungkapnya. harapan mulai bersinar, kendala datang justru dari masyarakat Desa Kubu Gadang. Sebagai suku Minang Kabau yang sangat kental islam, masyarakat dengan budaya Saat Yuliza ingat, tahun 2014 dia ikut pelatihan mitra yang mengkhawatirkan wisatawan berkunjung nantinya tidak mematuhi budaya berpakaian dan bergaul desa mereka, seperti pengunjung yang berpakaian tidak sopan, atau tamu yang menginap berpasang-pasangan tanpa ada ikatan resmi. Faham dengan kegelisahan masyarakat desanya, Yuliza dan kawan-kawan berusaha meyakinkan bahwa konsep desa wisata yang mereka gagas tetap mengedepankan norma dan budaya desa mereka. Tahun 2015 Desa wisata menerima wisatawan by order. Tamu pertamanya adalah rombongan dari Chevron Jakarta yang dibawa oleh Dinas Pariwisata. kunjungan "Setelah pertama itu, Kami cari ikon karena tidak mungkin hanya seni tari dan budaya kuliner saja. Akhirnya kami ambil foto silek di lumpur dan ini kemudian menjadi ikon Desa Wisata Kubu Gadang, Silek Lanyah," ujar Yuliza. Tahun 2018, Desa Wisata Kubu Gadang resmi dibuka untuk umum. Apa saja yang ditawarkan Desa Yuliza Kubu Gadang? Wisata menjelaskan, dari segi kuliner ada makan barandai, makan di tengah sawah, makan nasi kabaka yang jadi ikon Padang Panjang dan ada beberapa makanan tradisi lainnya. "Makan barandai bukan bagaimana kita makan, tapi memperlihatkan apa sih atraksi-atraksi yang ada dalam makan barandai itu, dilengkapi dengan tari, atraksi manatiang (keahlian menyajikan makanan dengan menyusun piring di tangan), ada petatah petitihnya (nasehat), dan biasanya juga ada anak daro (pengantin perempuan) dan marapulainya (pengantin laki-laki)," jelasnya. Sementara itu untuk wisata edukasi, pengelola Desa Wisata Kubu Gadang mengajarkan anak-anak bagaimana menanam padi, menangkap ikan dan semua kegiatan di alam. Silek Lanyah yang menjadi ikon Kubu Gadang juga punya sisi edukasi, tidak hanya sekedar silat tapi juga mengajarkan dan menumbuhkan kecintaan anak muda pada tradisinya. Tak terasa hujan yang sedari tadi turun, reda tersapu angin. Berganti halimun yang perlahan turun menyelimuti, bak tirai yang sejenak menutup pesona desa ini. Kala matahari bersinar, mengusir semua kabut, menghapus jejak hujan, cahaya menerangi sawah hijau nan terhampar, surau bergonjong tempat anak-anak belajar mengaji serta tabek yang beriak pelan. Suasana syahdu yang bersahaja itu memang hanya bisa disuguhkan oleh desa. Pastikan Anda ada disana menikmati anugerah keindahan Desa Kubu Gadang, Padang Panjang. 18 19
DATABICAR A DATA LAPORAN PENYALURAN BANSOS MELALUI APLIKASI JAGA BANSOS Keluhan berasal dari 784 pelapor yang ditujukan kepada 243 pemda terdiri dari:19 pemerintah provinsi dan 224 pemerintah kabupaten/kota. Provinsi yang paling banyak menerima keluhan: Guna mengawal penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) penangan Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kanal pengaduan melalui aplikasi Jaga Bansos. Masyarakat bisa melaporkan segala macam keluhan terkait penyaluran bansos di daerahnya. JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR 100 Bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan 369 Tidak menerima bansos meskipun telah terdaftar 9 Ada yang mendapatkan bantuan lebih dari satu 197 Keluhan 26 Pemda 149 Keluhan 26 Pemda 78 Keluhan 29 Pemda Status Laporan 73 Bantuan dana yang nominalnya tidak sesuai dari yang seharusnya diterima 894 Laporan terkait penyaluran bansos 5 Seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 45 Penerima fiktif 287 Topik lainnya 6 Bantuan yang diterima kualitasnya buruk 375 Selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait 207 Dalam proses tindak lanjut 119 Masih dalam proses verifikasi 139 Menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor. Data per 7 Agustus 2020 20 21
UTAMA MENGAWAL KUCURAN DERAS DANA COVID-19 Kucuran dana pemerintah bagi penanganan COVID-19 masih menghiasi berita utama di media. KPK tak tinggal diam. Tim Pencegahan KPK memetakan empat titik rawan korupsi terkait anggaran penanganan pandemi Corona. perlu dikawal dana tepat sasaran 22 23
UTAMA U ntuk pertama kalinya, pada 2 Maret Indonesia mengumumkan 2020 secara resmi sepasang Ibu (64) dan anak (31) sebagai pasien positif itu, penanganan Covid-19. Sejak pandemi virus Corona di Indonesia menjadi lebih serius. Sejumlah upaya dilakukan untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan menanggulangi dengan cepat dampak yang ditimbulkan. Perkembangan jumlah kasus yang muncul per harinya pun mengalami kenaikan signifikan terutama di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Berlatar belakang data tersebut, pemerintah lantas memikirkan kebutuhan dana penanggulangan Covid-19. Pemerintah membuka keran APBN tahun 2020 untuk mengucurkan anggaran sebesar Rp700,20 triliun pada 1 April 2020. Dana tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk enam sektor, yakni sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, sektor perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, insentif dunia usaha sebesar Rp120,61 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, sektor pembiayaan korporasi sebesar Rp58,57 triliun dan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp106,11 triliun. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kemudian memerintahkan langsung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi dana penanganan Covid-19 agar dana yang dikucurkan pemerintah untuk penanganan pandemi ini efektif dan tepat sasaran. KPK merespon itu dengan menerbitkan tiga surat edaran sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi di tengah situasi pademi. Tiga Surat Edaran itu mengatur tentang penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Ketiga surat tersebut dikeluarkan agar KPK dapat mengantisipasi celah tindak pidana korupsi dalam segala kebijakan yang berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19. Bahkan KPK membuat delapan rambu penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa hingga petunjuk penggunaan dana bansos. Tak hanya itu saja, KPK juga mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan ada empat titik korupsi dalam penanganan rawan Pertama adalah potensi Covid-19. korupsi dalam rangka pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, mark up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. Potensi kedua berupa korupsi filantropi atau sumbangan pihak ketiga. Menurut Firli, kerawanan terdapat pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan. Kerawanan ketiga adalah korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD. Menurut Firli, titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran. korupsi keempat adalah penyelenggaraan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial (social safety net) oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan. Potensi Dalam upaya pencegahannya, KPK mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial rujukan pendataan (DTKS) sebagai penerima Bansos. Kemudian, juga mendorong keterbukaan data penerima Bansos saluran serta membuka pengaduan masyarakat. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menuturkan, KPK benar-benar mengerahkan seluruh kewenangannya di bidang pencegahan korupsi. Pahala menyebutkan bahwa KPK mengajukan diri kepada pemerintah untuk bisa dilibatkan dari mulai tahap awal pembuatan peraturan (regulasi) hingga masuk ke dalam mekanisme. "Jadi pencegahan kita bisa lebih agresif lagi. KPK kemudian ikut disemua regulasi dan yang saat ini sedang jalan ialah honor untuk tenaga kesehatan, itu macet sampai sekarang tak jalan," terang Pahala. Padahal menurutnya, tenaga kesehatan sejak awal pandemi tidak lepas tugas merawat pasien-pasien Covid-19. Pahala juga menjelaskan ada dana sebesar Rp 45 triliun yang diperuntukkan membayar penggantian biaya perawatan seluruh pasien positif Covid-19 untuk rumah sakit. Sayangnya, baru sekitar 100 miliar rupiah yang dikeluarkan pada saat itu. "Ini tentu masih sangat rendah realisasinya," terang Pahala. Hal lain yang menjadi concern KPK korupsi dalam upaya pencegahan adalah pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Menurut Pahala penyelenggaraan bansos masih semrawut. Untuk itu, KPK telah melakukan koordinasi di tingkat pusat sejak awal pandemi kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kemensos, Kemendagri, Kemenag, dan Kementerian Pendidikan terkait penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). disebabkan utamanya belum adanya DTKS yang diperbaharui di sejumlah daerah," kata Pahala Nainggolan. "Masalah Pahala menjelaskan lebih jauh mengenai pembagian bansos melalui DTKS bahwa KPK pun membentuk tim khusus yang tersebar baik di tingkat pusat maupun daerah serta dengan stakeholders terkait lainnya. "Ada 15 satgas yang mengawasi dana kesehatan, pengadaan untuk APD, dan beberapa pembenahan sistem," ujar Pahala. lain rawan dalam penyaluran yang bansos adalah dimanfaatkan bansos tersebut kampanye kepala daerah, terutama yang hendak mencalonkan kembali dalam Pilkada serentak mendatang. Pahala menuturkan KPK melakukan pengawasan secara khusus kepada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Tim Koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK diturunkan untuk setiap minggu melakukan teleconference di semua wilayah. Namun menurut Pahala, hal juga sebagai alat Berkaca dari rawannya bansos yang kepentingan untuk disalahgunakan pilkada kepala daerah, KPK mengeluarkan surat edaran yang memuat agar pembagian bansos di setiap daerah menggunakan DTKS. Selain itu KPK juga meminta data penerima bansos di setiap daerah dipublikasikan. "Tapi realisasinya kecil sekali, sedikit yang mengumumkan, dan juga tidak lebih dari 10 daerah yang membuka kanal pengaduan," ungkapnya. Padahal, data penerima bansos yang dipublikasikan daerah akan mempermudah masyarakat melihat siapa saja yang menjadi penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah. "Contohnya di Jawa Barat. Mereka punya Pikobar dan Sapawarga, aplikasi yang mempermudah masyarakat melihat nama mereka sebagai penerima bansos, atau jika belum terdaftar, mereka tinggal KPK mengajukan diri kepada pemerintah untuk bisa dilibatkan dari mulai tahap awal pembuatan peraturan (regulasi) hingga masuk ke dalam mekanisme." lapor ke RW nya untuk minta didaftarkan," jelas Pahala. Karena minimnya kanal pengaduan yang dibuka setiap terkait kecurang-kecurangan dalam distribusi daerah bansos, KPK membuka aplikasi JAGA BANSOS yang bisa digunakan masyarakat menyampaikan aduan dalam distribusi bansos di daerahnya. "Aduan yang kita terima melalui JAGA BANSOS oleh tim korsupgah akan diteruskan ke inspektorat daerah asal wilayah pengaduan, kemudian kita beri waktu 7 hari utuk diselesaikan daerah," ungkap Pahala. Setengah laporan yang diterima melalui aplikasi JAGA BANSOS adalah karena masyarakat tersebut sudah terdaftar sebagai penerima bansos tetapi tidak mendapatkan bansos tersebut. 24 25
UTAMA CIPTA INOVASI KALA PANDEMI Masalah pandemi bukan sekedar masalah kesehatan, terbukti pandemi juga berimbas pada masalah ekonomi dan sejumlah masalah sosial lainnya. Setiap daerah berupaya agar bantuan yang dikucurkan sampai tepat pada yang membutuhkan. S embilan Satuan Tugas Koordinator Wilayah KPK ditugaskan untuk total mengawasi realokasi Rp72 anggaran daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Setiap satgas harus mengawasi dan memastikan bahwa anggaran daerah tersebut digunakan untuk tiga sektor yaitu kesehatan, bantuan sosial dan ekonomi. triliun telah mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan realokasi anggaran daerah. Menurutnya tumpang tindihnya data penerima bantuan sosial adalah masalah besar yang dihadapi daerah dalam upaya penyaluran bansos. "Perlu adanya kerja serius dan inovasi dari pemerintah daerah, agar masalah ini bisa diurai," ungkapnya. Pahala menyebutkan KPK Salah satu upaya yang diapresiasi KPK dalam rangka penyaluran bantuan sosial di daerah adalah upaya Jawa Barat dalam meningkatkan peran serta para ketua Rukun Warga (RW) di daerahnya dalam memastikan bansos yang didistribusikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya tersebut dilakukan melalui Aplikasi layanan publik Sapawarga yang diluncurkan 6 Desember 2019. Aplikasi ini digunakan untuk optimalisasi verifikasi dan validasi data penerima bantuan di lapangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamila tau Emil menerangkan bahwa aplikasi ini diperuntukkan untuk RW di seluruh Pemprov Jabar. "Selama ini RW tidak punya kontak langsung dengan Gubernur Jabar, sehingga Pemprov Jabar membeli sekitar 50.000 smartphone yang bisa digunakan setiap RW di Jabar untuk berkomikasi dengan Gubernur," jelasnya. Ketika Covid-19 mulai merebak, Emil menuturkan aplikasi ini sangatlah berguna untuk koordinasi dan pengambilan keputusan. RW bisa secara langsung menanyakan bantuan sosial kepada Gubernur, serta pengajuan bansosnya disetujui atau tidak. Dalam aplikasi ini, setiap RW dapat 26 27
UTAMA melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang sudah ada, termasuk mendaftarkan warga penerima bansos baru, menurut Emil Pemprov jabar juga dapat mengecek keakuratan data penerima bansos melalui aplikasi tersebut. Salah satu Kabupaten yang diapresiasi KPK dalam pengelolaan data penerima bansos adalah Kabupaten Sumedang. Sumedang secara disiplin memverifikasi data penerima bansos yang hampir mencapai 100% melalui aplikasi Sapawarga. "Kami di Jabar sadar, bukan pemerintahnya saja yang harus bergerak, warga Jabar pun secara bersama sama ikut andil. Kampanye di Jabar ini adalah perang melawan Covid- 19, dan perang berarti semua masyarakat harus ikut serta, yang punya harta menyumbang harta, yang punya tenaga menyumbang tenaga, yang punya ilmu menyumbang ilmu, sisanya disiplin bela negara menjauhi diri dari kerumunan," ungkap Emil Selain inovasi daerah, pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat hampir di seluruh dunia mengalami situasi sulit juga memicu gerakan-gerakan kemanusiaan di masyarakat. inovasi yang muncul dari masyarakat untuk membantu sesama adalah gerakan Sambatan Jogja (SONJO), sebuah gerakan kemanusiaan bernama Sambatan Jogja (SONJO) yang berfokus membantu masyarakat yang rentan dan berisiko terkena dampak penyebaran Covid-19. Salah satu Sonjo merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Rimawan Pradiptyo, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Melalui Whats App Group (WAG) Rimawan membangun komunikasi yang mempertemukan orang yang membutuhkan pertolongan (demand) dengan orang yang ingin memberikan bantuan (Supply) di tengah situasi pandemi. "Melalui Sonjo terjadi interaksi atara demand dan supply, sehingga masalah bisa terpecahkan," ungkapnya. Kedokteran, Farmasi, Teknik, dan MIPA untuk bersatu memikirkan ala tapa yang harus bisa segera diproduksi. "Grup Sonjo Inovasi lebih banyak pada kebutuhan alkes yang diperlukan untuk dibuatkan prototipe dan juga temuan teknologi apa yang sudah ada di UGM. Ini ada orang yang mengoordinasikan para tukang jahit di rumah, buat APD, bahkan para inovator di UGM juga ikut. Ada yang membuat head shield dan lain-lain," ungkapnya. Adapula Grup Sonjo Legawa yang lembaga-lembaga sosial untuk berisi mengoptimalkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Rimawan menuturkan, WAG tidak diperuntukan untuk menggalang dana, tetapi untuk optimalisasi penyaluran bantuan, kemana dan siapa saja yang memerlukan bantuan segera. "Agar bantuan ini sampai pada yang membutuhkan dengan merata dan tidak tumpang tindih," jelasnya. tersebut Hal paling baru yang dilakukan oleh Sonjo adalah menggelar pameran virtual untuk mengembangkan pemasaran Alat Pelindung Diri (APD) di Jogjakarta. "Hal ini sebagai upaya menjadikan DIY sebagai pusat produksi dan inovasi alat kesehatan," terangnya. BELAJAR BANYAK DI MASA PANDEMI, KPK KAWAL KEBIJAKAN SEJAK PENYUSUNAN REGULASI Mengawal dana pandemi bukan perkara mudah. Ketika pemerintah memutuskan realokasi dana APBN untuk kebutuhan mendesak penanggulangan pandemi, pengawasan ketat penggunaan dana itu pun harus segera dilakukan. Memastikan dana bantuan tepat sasaran, tidak ada penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan lain di luar tujuan penanggulangan pandemi. Kedeputian Pencegahan KPK segera bergerak. Untuk memastikan dana bantuan sosial tepat sasaraan, KPK membuat kajian dan mengeluarkan rekomendasi terkait ini. Ada lima rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetang penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial (bansos) ke masyarakat. Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari tindakan pencegahan KPK dalam penggunaan realokasi anggaran pemerintah untuk menangani pandemi covid-19. Berikut wawancara integrito dengan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Rimawan mengaku tidak memiliki program yang muluk- muluk ketika mendirikan Sonjo. Baginya yang terpenting tiap hari ada target berupa perubahan kecil yang bisa dilakukan agar bisa membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Namun ternyata gerakan yang diinisiasi sejak 24 maret 2020 berkembang begitu pesat hingga menciptakan 9 WAG yang dibuat untuk keperluan yang berbeda-beda. Seperti Sonjo Pangan yang berfokus mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan pangan di Jogjakarta, termasuk mempertemukan para UMKM dengan pasarnya. Terdapat pula Sonjo Inovasi yang fokus pada upaya membangun prototype alat kesehatan (alkes) yang sebelumnya harus diimpor agar bisa diproduksi sendiri. Grup Sonjo Inovasi ini diisi oleh orang-orang yang berasal dari Fakultas KPK turut mengawasi penggunaan realokasi anggaran pemerintah untuk covid-19. Apa saja yang dimaksimalkan untuk pencegahan korupsi di masa pandemi ini? anggaran pemerintah terkait covid-19 sudah naik menjadi Rp 700 Triliun dari sebelumnya Rp 401,5 Triliun. Realokasi anggaran ini semuanya ada di (pemerintah) pusat. Pencegahan KPK ada di enam sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral & pemda. Kita Saat ini bentuk satgas untuk setiap sektor di litbang KPK. Untuk daerah, realokasi anggaran total Rp 72 triliun, kita punya sembilan satgas koordinasi wilayah yang mengawasi anggaran daerah tersebut. Korwil harus memastikan anggaran tersebut untuk sektor kesehatan, bantuan sosial dan ekonomi. Jadi total ada 15 satgas ditambah 1 satgas khusus pengadaan alat kesehatan di pusat. Satu satgas khusus ini pertama kali dibentuk di awal April waktu BNPB pusat Pak Doni bingung untuk beli APD (alat pelindung diri). Tidak ada yang berani beli APD pada saat itu padahal sedang krisis. Kemudian dia telepon Pak Firli untuk dibantu kawal proses pengadaan APD. Langsung KPK kirim tim hingga jadilah kontrak APD 28 29
UTAMA yang pertama. Esok harinya, presiden mengumumkan sudah punya 120 ribu APD yang siap sebarkan. Dari situlah terbentuk tim khusus membantu BNPB pusat, gugus tugas pusat. Itu satu satgas tersendiri tapi ahli pengadaan semua, anggotanya dari korwil dan litbang KPK. Nah untuk bansos sendiri kita gabung dengan program Strategi Nasioanal Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yaitu utilisasi NIK, bansos itu datanya dari Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Awalnya DTKS ini berantakan karena belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ini sudah kita kerjakan sejak satu setengah tahun yang lalu. Jadi sekarang begitu pandemi dan ada penyaluran bansos, " Kita akhirnya menemukan pencegahan model baru dengan masuk dari awal pembuatan regulasi. " 542 daerah. Sebanyak itu yang harus diawasi. Yang kedua, pencegahan KPK lebih agresif lagi sekarang, yaitu masuk ke pembuatan regulasi atau peraturan. Belajar dari kasus prakerja, kita tidak dilibatkan dari awal sampai program itu berjalan 3 gelombang. Masyarakat kemudian protes, kita akhirnya masuk, itu (program prakerja) terpaksa ditunda. Belajar dari kejadian kartu prakerja itu, akhirnya menteri keuangan setuju bahwa KPK akan ikut di semua formulasi regulasi dan desain mekanisme. Saat ini sedang berjalan untuk sektor kesehatan terkait pemberian honor buat dokter dan tenaga kesehatan, karena sampai sekarang belum jalan. Kemudian ada Rp 45 triliun untuk mengganti semua biaya perawatan pasien sakit, realisasinya dari Rp 45 triliun baru Rp 100 miliar. Jadi sangat jauh. Kita sedang diajak untuk membicarakan hal ini, mungkin mekanisme klaimnya lewat BPJS perlu diperlonggar atau bagaimana supaya realisasinya bisa lebih cepat. ke semua rumah Pilkada. Beberapa daerah itu pasti ada petahanan yang maju ikut Pilkada lagi. Disini rentan sekali dana itu digunakan untuk kampanye, padahal pemerintah daerah punya kewaajiban untuk alokasikan anggaran mengatasi dampak di masa pandemik ini yaitu anggaran kesehatan, bansos dan antisipasi dampak ekonomi. KPK mengawal dengan pengawasan lebih ketat disitu. Tim korsupgah melakukan melalui teleconference dengan semua wilayah. Ada kepala daerah yang menempelkan foto di barang bansos yang dibagikan. Itu kan tidak etis. Membagi bansos tanpa dasar data valid siapa yang berhak menerima bansos, juga banyak dilakukan di daerah. kordinasi itu Untuk itu, kita kemudian membuat surat edaran agar semua daerah melakukan update data penerima bansos. Publikasikan juga siapa yang menerima bansos. KPK juga membuka kanal pengaduan bansos lewat aplikasi JAGA BANSOS. Jika ada pengaduan, kita beri waktu 7 hari untuk diselesaikan daerah. bisa membuka Informasi kepada publik, realokasi anggaran digunakan untuk apa saja. Misalnya dipakai untuk bangun jalan, ini berarti tidak sesuai peruntukannya yang semestinya untuk penanggulangan dampak pandemi. Kami mengapresiasi masyarakat dan media lokal di daerah yang meminta transparansi ke kepala daerahnya, ini membuat pengawasan untuk kepala daerah dan aparatnya menjadi lebih hidup. Apa yang menjadi kendala KPK ketika mengawasi banyak kebijakan baru di masa pandemi? Kendala yang pertama adalah akses ke ke perencanaan. Secara regulasi, baru kali ini KPK bisa terlibat sejak awal saat membahas pembuatan suatu " Ini pertama kalinya ada realokasi dana paling besar dalam sejarah, wajar sekali kalau semua terkaget- kaget, termasuk tim KPK. " ini kita gabung. Apakah Satgas KPK yang tersebar di 6 sektor itu masuk ke dalam gugus tugas penanganan covid-19 pemerintah? Enam satgas ini bekerja sama dengan stakeholder dari masing-masing sektor. Misalnya sektor kesehatan dengan Kemenkes, perlindungan sosial dengan Kemensos dan Kemendagri karena terkait juga dengan data NIK. Kita jalankan fungsi koordinasi di setiap sektor tersebut. Tapi jika mekanismenya sudah jalan, kita akan jalankan fungsi monitoring melalui litbang. Lebih tepatnya, yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan KPK apa saja? Realokasi anggaran Rp700 triliun ini terbesar dalam sepanjang sejarah Indonesia. Realokasi anggaran secara garis besar hanya dialokasikan untuk tiga sektor yaitu kesehatan, bansos dan pemulihan ekonomi nasional, tapi ini ada terjadi pada kurang lebih Kita senang karena KPK diajak sejak awal pembuatan regulasi untuk mengaktifkan sistem pencegahan. Ini lebih mudah ketimbang sistem yang dibuat keburu berantakan, lalu KPK baru masuk. Kita akhirnya menemukan pencegahan model baru dengan masuk dari awal pembuatan regulasi. Kalau pengawasan bansos di daerah bagaimana? Untuk pengawasan bansos, KPK lapangan tidak mungkin langsung. Jadi yang kami lakukan adalah mendeteksi risiko yang ada. Kita melihat banyak data yang berantakan, tumpang tindihnya disitu. Padahal data diperlukan sebagai dasar penyaluran bansos. turun ke Risiko berikutnya adalah tahun ini ada 270 daerah yang menggelar Sejauh mana kewenangan KPK dalam mengawasi penyaluran dana bansos ini? Sebenarnya bansos ini tidak masuk dalam ranah kerja KPK, karena nilainya hanya beberapa ratus ribu saja, makanya KPK masuk dari fungsi koordinasi dan fungsi monitor. Monitor dan mengkoordinasikan pelayanan publik. perbaikan sistem, Ada daerah yang diawasi KPK secara khusus? Ada sekitar 542 daerah yang diawasi, sebanyak 270 daerah diawasi dengan perhatian, dan sekitar 200 daerah yang dalam pilkada ini ada peserta dari petahana, diawasi dengan perhatian khusus. Jadi yang pasti sekarang daerah sedang melakukan realokasi anggaran. KPK minta semua daerah regulasi. Kedua, banyak sektor baru yang KPK belum pernah masuk kesana, misalnya restrukturisasi UKM lewat perbankan. KPK belum pernah melakukan kajian tentang perbankan. Misalnya lagi, beberapa kajian di bidang kesehatan pernah kita buat tapi baru sebatas kebijakan. Sekarang sudah ada permasalahan baru seperti pengadaan APD yang harus dipenuhi dalam waktu singkat. Ketiga karena ini pertama kalinya ada realokasi dana paling besar dalam sejarah, wajar sekali kalau semua terkaget-kaget, termasuk tim KPK. Masa pandemi ini harus diakui banyak sekali hal yang menjadi pelajaran untuk KPK, untuk bangsa ini. Ketika kita harus memprioritaskan perlindungan demi keselamatan masyarakat, tetapi semua proses dan regulasi yang dilakukan juga harus dalam koridor yang sehat, baik perencanaan regulasinya, pelaksanaan di lapangan dan juga pengawasan agar semua berjalan prudent. 30 31
JEJAKKASUS JERAT SUAP KUOTA IMPOR DAGING K P K g n a b t i l m i T : A T A D R E B M U S Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari Basuki Hariman, pengusaha daging impor. Patrialis dijatuhi vonis 8 tahun penjara karena terbukti menerima USD 10 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Basuki berkepentingan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur tentang batasan impor daging. UU tersebut memberikan kewenangan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor daging kerbau dari India sehingga berakibat pada ketersediaan daging sapi yang biasanya diimpor Basuki dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana perjalanan Patrialis Akbar saat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap tangan hingga dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat? 25 Januari 2017 KPK Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lapangan golf Rawamangun dan mengamankan Kamaludin yang merupakan orang dekat Patrialis Akbar. KPK juga mengamankan Basuki Hariman di kantornya daerah Sunter. Terungkap Kamaludin merupakan perantara suap dari Basuki Hariman Kepada Patrialis Akbar 26 Januari 2017 KPK resmi menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka dugaan suap uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis ditangkap di Mal Grand Indonesia (GI) 27 Januari 2017 Setelah menyandang status tersangka, Patrialis Akbar resmi ditahan KPK. Dia keluar dari Gedung KPK mengenakan rompi tahanan berwana oranye. 13 Juni 2017 Patrialis Akbar menjalani sidang perdana. Mantan hakim konstitusi itu didakwa menerima uang USD 70 ribu. Uang itu diberikan oleh Basuki Hariman dan Ng Fenny untuk mempengaruhi putusan perkara uji materi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis Akbar mengaku keberatan atas dakwaan jaksa dalam kasus suap. Dia membantah telah menerima sejumlah uang dari Basuki Hariman dan Ng Fenny. 19 Juni 2017 Patrialis Akbar meminta kepada ketua majelis hakim Nawawi agar permohonannya menjadi tahanan kota atau rumah dikabulkan. Terdakwa kasus suap itu beralasan tengah mengalami sakit. 14 Agustus 2017 Patrialis Akbar dituntut hukuman penjara 12,5 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Jaksa menyatakan Patrialis terbukti melakukan korupsi untuk mempengaruhi perkara nomor 129/ PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi UU no 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis wajib mengembalikan uang pengganti yang diterimanya dari Basuki dan Ng Feny sebesar USD 10 ribu dan Rp 4.043.195. 4 September 2017 Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara. Patrialis terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi. Hakim berkesimpulan, dari total USD 50 ribu yang diberikan kepada Kamaludin, USD 10 ribu di antaranya telah diserahkan kepada Patrialis untuk biaya umroh. 32 33
INKR AH Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto Nursilawati Bupati Bengkulu Selatan H. Amin Santono Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Demokrat (2014-2019) Irwan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PERKARA PERKARA Suap pengurusan 22 Tower dan gratifikasi VONIS Menerima gratifikasi dari Juhari terkait proyek jembatan di Bengkulu VONIS PERKARA Menerima suap terkait alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2018 bagi Kab Lampung Tengah dan Sumedang PERKARA Suap dalam memenangkan perkara perdata CV Citra Lampia Mandiri (CLM) VONIS Pidana 7 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 4 bulan penjara, membayar uang pengganti Rp2,750 miliar, serta mencabut hak politik selama 5 tahun* Pidana 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan penjara VONIS Pidana 8 tahun, denda Rp300 juta subsider 3 bulan penjara, serta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp1,006 miliar dalam kurun waktu 1 bulan** Pidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara R. Iswahyu Widodo Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan H. Dirwan, SH Alias Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan PERKARA Menerima suap dari Juhari selaku kontraktor terkait proyek jembatan di Bengkulu Selatan Hendrati Istri Bupati Bengkulu Selatan PERKARA Menerima gratifikasi dari Juhari terkait proyek jembatan di Bengkulu Selatan VONIS Eddy Rumpoko Wali Kota Batu PERKARA Menerima suap senilai Rp295 juta dan 1 unit mobil Toyota Aplhard dari pengusaha Filiphus Djap VONIS PERKARA Suap dalam memenangkan perkara perdata CV Citra Lampia Mandiri (CLM) VONIS Pidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara VONIS Pidana 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta subsider 6 bulan penjara, serta mencabut hak politik selama 3 tahun* Pidana 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp250 juta subsider 4 bulan Pidana 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara, serta mencabut hak pilih selama 3 tahun* 34 35
SINIAR KEMELUT DESA JAMBE WANGI A Aku Bima, menjadi sarjana di usia 22 tahun memang sudah jadi cita-citaku. Aku menyelesaikan studiku tepat waktu dengan harapan sebelum aku masuk dunia kerja, aku ingin menghabiskan waktuku setahun, untuk menjadi backpacker. Dan semua petualanganku akan aku tulis di catatan Bima. Meninggalkan Desa Wonosegoro di Boyolali, bus yang ditumpangi Bima melaju melewati Klaten, Kalasan, Yogyakarta, Sleman dan Muntilan. Bima turun di Magelang, kota yang sejuk dan bersih dengan kulinernya yang menggoda selera. Bima bersiap menyambung perjalanannya menuju Desa Jambe Wangi, tempat temannya Karim berada. tumpangan yang akan membawanya ke Desa Jambe Wangi, Bima berkenalan dengan seorang Bocah laki-laki yang menawarkan dagangan keripiknya. "Ini uangnya sepuluh ribu, kembaliannya ambil aja," ujar Bima. Saat bersiap mencari Tapi anak itu menolak, "Maaf Mas, Aku jualan bukan ngemis. Ini ada kembaliannya kok, empat ribu," jawab anak itu. Kagum dengan kejujurannyanya, Bima berkenalan dengan Talu, nama bocah itu. Kebetulan, Talu berasal dari Desa Jambe Wangi dan mengenal Karim. Mereka sepakat menuju Desa Jambe Wangi bersama. Memasuki Desa Jambe Wangi, Bima merasa heran. Mengapa bau busuk menyelimuti desa? Seharusnya desa ini penuhi aroma buah pinang, seperti namanya, Jambe Wangi. Melihat ekspresi Bima, Lasmi ibunya Talu menjelaskan, bau busuk itu berasal dari pabrik tahu milik Pak Dargo. Walau baunya mengganggu, tidak ada warga yang berani komplain. menggantungkan kehidupannya dari pabrik tahu milik Pak Dargo, termasuk keluarga saya. Dulu suami Saya pengantar tahu ke beberapa pasar sekitar sini, dan saya mengambil ampas tahu untuk dijadikan tempe dan kerupuk gembus yang dijual ke penumpang bus," jelas Lasmi. "Beberapa warga desa Mendengar penjelasan Lasmi, Bima penasaran kemana Ayah Talu? Mengapa hanya Lasmi yang berjuang mencari nafkah berjualan di terminal? Rasa penasaran Bima terjawab saat Ia sampai di rumah Karim. Menurut Karim, Rastam Ayah Talu jadi korban penculikan. Ia menghilang begitu saja seperti ditelan bumi, setelah sebuah radio komunitas mewawancarainya tentang penyelewengan dana desa mereka. "Pak Dargo dulu ndak punya pabrik tahu. Dia mengelola dana desa untuk pengadaan air bersih, membuat selang saluran air dari gunung ke rumah warga. Tapi hanya dikerjakan seperempatnya dan dana tiga perempatnya itu raib, Bim. Mas Rastam dianggap tahu banyak kemana larinya sisa dana desa," ungkap Karim. Keesokan harinya, Bima berjalan menenteng kameranya menuju pasar. Mengabadikan suasana desa, tidak lengkap kalau tidak memotret pasaran desa. Saat asik memotret, Bima dihadang Jantur, yang mengaku centeng pasar dan centengnya Dargo. Jantur memeras Bima karena memotret pasaran tanpa ijinnya. Tak terima atas perlakuan jantur, Bima berteriak akan melaporkan Jantur ke polisi atas tindak pemerasan Namun Jantur malah mengancam Bima, "Kalo sampai besok aku masih melihatmu disini, awas kamu ya," ucapnya. temannya ayah Talu, tengah dilanda kegalauan. Rumahnya berada dekat dengan pabrik tahu, sumber polusi desa mereka. Marni istrinya tengah hamil tua, tapi selalu mutah saat mencium aroma busuk menguar saban malam. Tak tahan dengan keluhan Marni dan kasihan melihatnya, Gagah menemui Dargo, empunya pabrik tahu. Niatnya meminta Dargo membuat pengolahan limbah. Sementara itu, Gagah tidak berjalan lancar. Permintaan Gagah agar Sayangnya pertemuan itu Dargo membangun pengolahan limbah tahu, ditolak mentah-mentah. pabrik Melihat tak ada solusi, Gagah lantas mengancam Dargo, "Baik Pak Dargo. Tapi ingat, Saya bisa membongkar semua keculasan Pak Dargo tentang penyelewengan dana desa ini dulu." Ujarnya jengkel. Dengan cepat Gagah berlalu. Bima tak sengaja bertemu Gagah di kawasan pembuangan limbah pabrik tahu. Mereka berdua sepakat untuk mencari jalan menyelesaikan masalah polusi di desa ini. Mereka sepakat untuk menemukan Rastam yang mengetahui penyelewengan dana desa oleh Dargo. Saat akan menuju rumah Karim, Bima tak sengaja bertemu Jantur. Dari Jantur, Bima tahu Dargo tertarik dengan Lasmi. Namun Bima menegaskan bahwa Lasmi masih merasa punya suami. Dan dia masih berharap suatu saat suaminya akan kembali. "Halah sok tahu Kamu. Wong suaminya sudah lama dibuang Kok. Eh, maksudnya sudah lama ngilang," ralat Jantur. Sadar keceplosan, Jantur segera pergi saat Bima mencecarnya soal keberadaan suami Lasmi. Jantur yang masih kesal dengan Bima, menceritakan kehadiran Bima ke Pak Dargo. Jantur mengatakan, Bima selalu memotret kegiatan warga dan kondisi desa. "Kemarin Saya ketemu Dia di belakang pabrik tahu, lagi moto- moto Pak. Jangan-jangan Dia wartawan yang mau ngorek-ngorek kondisi desa kita Pak, termasuk pabrik tahu miliki Pak Dargo," ucap Jantur. "Wartawan? Wah, gawat kalau sampai benar ada wartawan di desa ini. Bisa- bisa dia akan ngungkit-ngungkit masalah dana desa dulu dan limbah pabrik tahu milikku. Ini ndak bisa dibiarkan. Kita harus cari jalan mengusirnya, Tur. Aku ndak mau ketenangan hidupku terganggu dengan keberadaan orang asing di desa ini. Besok kamu selidiki siapa Dia. Kalau bisa buat Dia jangan berlama-lama di desa ini," perintah Dargo kepada Jantur. juga memerintahkan Jantur mulai menjalankan strategi baru memenangkan hati Lasmi. Dargo khawatir kedekatan Bima dengan Talu, anak Lasmi, akan mematikan harapannya mempersunting Lasmi. Bukan hanya mengamankan Bima, Dargo Peristiwa demi peristiwa menjadi rentetan cerita selama Bima di Desa Jambe Wangi. Kejadian dalam hidup apapun itu seharusnya membuat kita semakin mencintai kehidupan. Cintailah hidup dalam petualangannya. Dan petualang bima pun semakin menarik dengan segala kejadian tak terduga. Dengarkan selengkapnya kisah perjalanan Bima di Podcast Sandiwara Radio Catatan Bima, Episode Kemelut Desa Jambe Wangi pada Spotify Kanal KPK di Podkes Kanal KPK. Sampai jumpa. 36 37
MOZAIK MENJAGA BANSOS TEPAT SASARAN Pandemi Covid-19 telah membuat jumlah penerima bansos meningkat. Di Jawa Barat jumlahnya melonjak dari 9 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa. Jumlah terakhir ini setara dengan 65% total penduduk provinsi itu. "Ini sungguh situasi yang sangat berat," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terdapat delapan pintu bantuan di Jawa Barat yang ditujukan kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Sembako Perluasan, Bansos Sembako Presiden, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan tunai dari Kemensos, Bansos Provinsi serta bansos dari kabupaten/kota. Pemerintah provinsi telah menyusun aliran-aliran bansos untuk mencegah terjadinya kesemrawutan dalam penyaluran bansos tersebut. Kang Emil, sapaan untuk gubernur Jawa Barat meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pendataan dan pengawasan yang ketat terkait penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa diterima oleh warga yang benar - benar membutuhkan. Untuk memudahkan masyarakat melihat data penerima bansos di Jabar, Pemprov Jabar meluncurkan Aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 (Pikobar). Jawa Barat Aplikasi ini menjadi sistem informasi yang disediakan Pemprov Jabar untuk 38 39
MOZAIK memantau informasi mengenai COVID-19. Warga Jabar bisa mengakses data, melihat peta sebaran, berinteraksi, mengakses nomor darurat hingga periksa gejala secara mandiri melalui aplikasi ini. Dalam perkembangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar menambahkan fitur baru khusus data penerima bansos pada aplikasi Pikobar. Masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan Bantuan Sosial melalui fitur SOLIDARITAS (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial) yang kini telah terdapat dalam aplikasi Pikobar. "Fitur tersebut khusus berkaitan dengan Bansos dan masyarakat bisa melihat data penerima bansos, siapa saja dan dari mana sumbernya. Juga tersaji penerima PKH berapa juta Kepala Keluarga (KK) kemudian Bansos Provinsi berapa KK," ungkap Kepala Diskominfo Provinsi Jabar, Setiaji. Setiaji mengatakan, dengan fitur SOLIDARITAS ini penyaluran Bansos akan lebih transparan dan masyarakat akan mendapat informasi dengan jelas siapa saja masyarakat di Jawa Barat yang mendapatkan Bansos serta bisa melakukan cek dan ricek. "Kita akan tahu siapa saja yang menerima bansos, sehingga masyarakat bisa saling mengecek. Misalnya ada orang yang tidak layak ataupun yang sudah meninggal, sehingga kita bisa meng-update datanya," jelas Setiaji. Dengan fitur SOLIDARITAS ini penyaluran Bansos akan lebih transparan dan masyarakat akan mendapat informasi dengan jelas siapa saja masyarakat di Jawa Barat yang mendapatkan Bansos serta bisa melakukan cek dan ricek Jika ada warga Jabar yang terdampak Covid-19 tapi tidak terdata, dapat melakukan aduan melalui fitur tersebut. Selain itu, ketua RW bisa mengusulkan penerima bansos dengan melampirkan identitas, lokasi, dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Lebih lanjut Emil menuturkan Bupati/Walikota harus memastikan setiap warganya yang membutuhkan bisa mendapat bantuan dari pemerintah. "Ada tanggungjawab Bupati/walikota membuat kesaksian bahwa benar warganya membutuhkan namun terkendala administrasi, seperti NIK yang rusak," ungkap Emil. 40 41
TATAPMUKA TOTALITAS JALANKAN TUGAS DR. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) Juru bicara Tim Penanganan Covid-19 Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan B erawal dari inisiatif Dokter Erlina dan beberapa rekan dokter paru untuk menulis buku berjudul covid-19 : diagnosis dan tata laksananya yang dipublikasi awal Februari 2020, dokter Erlina kemudian diminta banyak pihak menjadi narasumber terkait covid-19. Kini masyarakat mengenal sosok Erlina Burhan sebagai Juru bicara Tim Penanganan Covid-19 RSUP Persahabatan. Wajahnya pun semakin terkenal karena kerap muncul dalam berbagai tayangan TV. Terlepas dari profesinya, Dokter Elina adalah sosok ibu, istri dan anak yang memiliki keluarga. Apa saja yang Dokter Erlina hadapi dalam melaksanakan tugas yang diembannya? Di tengah jadwalnya yang padat, Integrito berhasil melakukan wawancara via telepon saat beliau dalam perjalanan ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Berikut petikannya. 42 43
TATAPMUKA Bagaimana awalnya Ibu ditunjuk sebagai Juru bicara RS Persahabatan? Pemerintah pada awalnya selalu menganggap Covid-19 tidak ada. Saya menunjukan pendapat yang berbeda, tapi tidak dengan konfrontasi. Saya dan rekan- rekan menerbitkan buku berjudul covid 19 : diagnosis dan tata laksananya dipublikasi awal februari, sebelum Indonesia mengumumkan kasus covid. Saya kemudian diminta untuk bicara di beberapa tempat. Saat covid-19 mulai ada di Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI) membuat tim, dan saya masuk di dalamnya. Karena saya banyak membuat buku dan saya membaca, jadi saya banyak memberikan masukan, kemudian secara tidak langsung PBIDI menunjuk saya menjadi juru bicara. Ada kesulitan diawal jadi jubir? Kami mendapat banyak kesulitan saat menerangkan kepada keluarga pasien mengenai penyakitnya, banyak yang tidak terima, denial, marah-marah. Kami mengerti, banyak ketidakapastian yang dihadapi keluarga pasien yang membuat mereka emosi pada dokter atau perawat. Pada situasi itu, akhirnya direktur meminta saya yang menghadapi keluarga pasien. Jadi saya saat rutin mengumpulkan keluarga pasien untuk memberikan edukasi. Karena mereka sering melihat saya tampil di Televisi, mereka lebih mudah saya ajak bicara dan saya jelaskan keadaan pasien. Apa yang paling menantang selama jadi juru bicara? Menjadi tantangan bagi saya untuk memilah-milah media mana yang perlu saya penuhi dan tidak. Saya juga pada awalnya selalu berusaha menjawab setiap pertanyaan yang datang terkait penyakit ini dari seluruh Indonesia. Namun prinsip saya, informasi data pasien merupakan hal yang tidak bisa saya buka. Dari situ saya sadar, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Sebagai jubir RS Persahabatan, Ibu punya jurus tertentu agar informasinya jadi lebih mudah dipahami masyarakat? Saya berusaha menyampaikan dengan bahasa populer, menggunakan bahasa awam. Saya mengupayakan bicara dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Saya merasa bahwa pengetahun kita tentang covid ini juga tidak banyak, karena penyakitnya baru, virusnya baru, ada saja update terbaru. Jadi untuk itu kita harus pintar- pintar menyampaikannya. yang menyatakan, "dulu dokter bilangnya begini, kok sekarang begini?," Ya memang keadaannya berubah, waktu itu bilang yang pakai masker hanya yang sakit, karena stock masker sedikit. Tapi kemudian ada perkembangan baru ternyata banyak OTG (orang tanpa gejala) yang berkeliaran, itulah yang mendasari kenapa kemudian semua harus pakai masker. Jadi saya harus bisa menjelaskan. Sempat ada wartawan Ibu pembawaannya lugas dan tegas, ini memang karakter atau karena posisi sebagai jubir? juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, biasa mengajar mahasiswa, jadi saya kadang-kadang bicara di TV seperti sedang mengajar saja. Niat saya adalah edukasi kepada masyarakat. Saya banyak sekali mendapat pesan whats app yang menanyakan apakah ini benar? Karena banyak hoax yang beredar di masyarakat. Dengan tampil di TV, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait informasi yang benar, jangan termakan hoax. Saya dosen tampil di TV sangat melelahkan apalagi jika programnya sampai jam 12.30 malam. Tapi saya menjalankannya dengan gembira karena niatnya hanya untuk edukasi kepada masyarakat. Walau terkadang saya juga membaca komentar netizen, apalagi waktu saya bicara mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang saya tidak setuju, jangan buru-buru dilonggarkan PSBB, bulan lalu dalam suatu sesi bincang di TV. Saya sampaikan, ini kasus masih meroket kok mau relaksasi. Sebenernya saya merasa Dari situ ada beberapa yang ngomong menghujat, sembarangan, susah kita makan ini,". Tapi artinya saya bicara dari sisi saya, dari sisi kesehatan. Untuk masalah sosial itu kan ada lagi bidangnya. "ibu ini sudah Pernah merasa tugas baru sebagai jubir ini? tertekan dengan Tertekan sih tidak ya. Tapi saya merasa hectic saja. Karena dilain sisi saya juga membuat pedoman- pedoman untuk profesi saya sebagai tanggungjawab saya menajdi ketua PDPI Jakarta, belum lagi pengobatan- pengobatan dan dokumen lain yang harus saya siapkan yang sifatnya lebih medis. Karena kesibukan ini saya sudah tidak praktek lagi di RS Persahabatan. Karena saya berfikir harus total kita kalo ingin berbuat. Mencari uangnya nanti saja, sekarang waktunya saya mencari pahalanya. Bagaimana bisa tetap bekerja dengan bahagia dalam kondisi saat ini? Saya merasa di tempat kerja saya diperlakukan teman- teman saya. Bahkan jam makan saya teman-teman pun diingatkan oleh dokter paru tempat saya bekerja. Kemudian saya butuh apa saja saya juga dibantu dan kebetulan saya juga punya beberapa asisten yang bantu, saya mau menulis apa saya tinggal bicara saja, nanti mereka yang mengetik dan akan saya baca ulang. Dukungan dari keluarga juga tidak pernah berkurang. istimewa oleh Bagaimana Ibu menjaga kesehatan keluarga di tengah covid ini? Anak-anak saya kalau keluar rumah itu sudah memakai masker. Kami juga jadi punya banyak hand sanitizer, mereka pergi sudah membawa sanitizer, menggunakan masker dan saya juga selalu mengingatkan mereka terkait pentingnya nutrisi. Jadi walaupun ada asisten rumah tangga di rumah, saya dan anak saya yang kedua selalu cek kebutuhan nutrisi yang kami makan dirumah. Dan saya perhatikan apa yang disampaikan ibunya itu mereka laksanakan, memakai masker, cuci tangan, nutrisi yang baik. BIODATA NAMA DR. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) TEMPAT, TANGGAL LAHIR Padang, Sumatera Barat, 15 Mei 1963 PENDIDIKAN Dokter umum (dr.) dari Universitas Andalas pada 1989 Gelar magister sains (M.Sc) dari Heidelberg University, Jerman pada 1995 Fakultas Kedokteran Indonesia Spesialis Pulmonology and Respiratory Medicine Fakultas Kedokteran Indonesia Doktoral Tuberculosis 2006 - 2012 KARIR Juru bicara Tim Penanganan Covid-19 Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan 2020 Head of TB Assembly Asia Pacific Society of Respirology 2017 - Saat ini 3 tahun Member of International Health Committee American Toracic Society ( ATS ) Indonesia Country Director ATS MECOR 2013 44 45
TEL ADAN Sulianti Saroso DEDIKASI SANG DOKTER URUSAN PENYAKIT MENULAR Filosofinya sebagai dokter bukan sebatas mengobati pasien, melainkan membuat masyarakat hidup sehat, sejahtera, dan bahagia. Dialah Sulianti Saroso B ernama lengkap Julie Sulianti Saroso, lahir 10 Mei 1917 di Karangasem, Bali. Namanya baru-baru ini kembali melejit dan jadi perbincangan di antero penyiaran maupun jagat media sosial. Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) menyematkan nama Sulianti Saroso tepat di belakangnya. Sul, begitu nama panggilan akrabnya. Ialah seorang Profesor ahli kesehatan masyarakat terutama di bidang penyakit menular. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan, dan Pembasmian Penyakit Menular (P4M) pada 1967. Disaat yang bersamaan, ia merangkap sebagai Direktur Lembaga Riset Kesehatan Nasional (LRKN). 46 47
TEL ADAN Pada masa inilah, Sulianti melirik Klinik Karantina di Pelabuhan Tanjung Priok lalu mengembangkannya menjadi rumah sakit dan pusat riset khusus penyakit menular. Sulianti ingin rumah sakit tersebut dilengkapi dengan teknologi terbaru dan mutakhir serta sumber daya yang ahli di bidangnya. Tujuannya agar rumah sakit ini bisa menjadi rujukan sekaligus lembaga pendidikan terkait penyakit menular. Jelang pembangunan Rumah Sakit Pusat Infeksi, Dokter Sulianti justru wafat pada 1991. Ia tak sempat melihat ide briliannya tersebut berdiri menjadi gedung dengan fasilitas infeksi terbaik di Indonesia. Pada 1995, Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso diresmikan, menyematkan nama besar sang Dokter Sulianti sebagai penghargaan atas di berbagai lokasi. Dari hasil pengamatan lapangan, ia mulai memikirkan tentang vaksinasi massal, vaksinasi reguler (untuk anak usia dini), pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, produksi cairan oralit untuk diare, serta perencanaan dan pengendalian kehamilan. sebagai Profesor dr. Sulianti Saroso, MPH, PhD, dialah sosok dibalik lahirnya program Keluarga Berencana (KB) yang dikenal dengan "Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja" yang didengungkan saat era Orde Baru. Dengan gelar lengkap jargon Bagi Sulianti, korelasi kemiskinan, malnutrisi, buruknya kesehatan ibu dan anak, dengan kelahiran yang tak terkontrol adalah fakta yang tak perlu jadi bahan diskusi. segala dedikasinya. Cita-cita mulianya benar memberikan manfaat besar bahkan hingga saat ini. Pandemi virus Corona menjadikan RSPI Sulianti Saroso sebagai rumah sakit rujukan resmi pemerintah terhadap pasien pengidap Covid-19, penyakit paling menular saat ini yang menyerang sistem pernapasan manusia. Rumah sakit ini menjadi salah satu saksi sejarah Indonesia menangani situsi global yang bagaimana mematikan ribuan masyarakat Indonesia. Berjuang untuk kesehatan perempuan dan anak Tak hanya fokus mendirikan Rumah Sakit Pusat Infeksi, Sulianti juga membangun pos-pos kesehatan masyarakat Harian Kedaulatan Rakjat (16/08/1952) merekam jejak tertulis Kepala Jawatan Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Kementerian Kesehatan di Yogyakarta, Dokter Sulianti Saroso, yang menyatakan bahwa para ibu harus mau melakukan pembatasan kelahiran. Ia juga berbicara mengenai pendidikan seks, alat kontrasepsi, dan pengendalian kehamilan dan kelahiran. Bagi Sulianti, korelasi kemiskinan, malnutrisi, buruknya kesehatan ibu dan anak, dengan kelahiran yang tak terkontrol adalah fakta yang tak perlu jadi bahan diskusi. Hanya perlu aksi untuk memperbaikinya. Artikel tersebut kemudian mengundang banyak kecaman. Seperti dicatat Suara Karya (6/6/1989), yang terlampir dalam buku Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita Buku XI 1989 (2008: 840-43), Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarya (GOWY) pembatasan kelahiran berpendapat merupakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, mengakibatkan pembunuhan terhadap bibit bayi, dan bahkan dapat memperluas pelacuran dan merusak moral masyarakat. Berbicara mengenai pembatasan kelahiran pada era 1950-an adalah hal yang haram. Para dokter kala itu hanya bisa bicara soal pembatasan kelahiran dengan sesama dokter. Meski pembatasan kelahiran bahkan melanggar Pasal 534 KUHP dengan hukuman kurungan 2 bulan dan denda Rp200 (dua ratus rupiah), namun dr. Sulianti tetap memperjuangkan gagasan KB. Dengan menempuh jalur swasta, ia mendirikan Kesejahteraan Keluarga (YKK) bersama sejumlah aktivis perempuan. Yayasan tersebut bergerak menginisiasi klinik-klinik swasta yang melayani KB di berbagai kota. Saat itu, para pejabat kementerian tutup mata. Yayasan Untuk membangun model sistem pelayanan ibu dan anak, ia pun mendirikan pos layanan di Lemah Abang, Bekasi. Pemikirannya sederhana, pelayanan medik bagi ibu dan anak bukanlah tujuan akhir. Sulianti berpandangan memberikan kehidupan ibu dan anak yang sehat dan bahagia adalah tujuan yang terpenting. Di awal Orde Baru, gagasan dr. Sulianti mengenai KB akhirnya mendapat perhatian. Ia ditunjuk sebagai anggota badan eksekutif dan Ketua Health Assembly. Tak hanya itu, pasca pensiun pada 1970-an hingga memasuki 1980 seluruh gagasannya mengenai pengendalian penyakit menular, KB, dan kesehatan ibu serta anak secara bertahap diadopsi menjadi kebijakan pemerintah. Inilah juga yang menjadi awal mula lahirnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1970 berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970. Meski demikian, Dita Saroso, anak dr. Sulianti mengaku bahwa ibunya tak sempat turut terlibat dalam eksekusinya hingga sang ibu meninggal dunia pada 29 April 1991. "Sepanjang yang saya ingat, Ibu tak pernah masuk BKKBN," ujarnya. 48 49
DR. MOHAMMAD SYAHRIL, SP.P, MPH Dirut RSPI Sulianti Saroso GARDA TERDEPAN MELAWAN PANDEMI New normal telah berjalan, pasien positif Covid-19 terus berjatuhan. Petugas medis mau tak mau jadi andalan keselamatan negara yang harus siap melayani. Takut tapi harus dihadapi. Berat tapi sudah sumpah profesi. Bermodal sebuah nama besar, Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, menjadi rujukan pertama untuk penanganan darurat pandemi virus Corona di Indonesia. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Mohammad Syahril meluangkan waktunya dan bercerita kepada integrito pada 26 Juni 2020 mengenai sejumlah ketakutan yang petugas medis rasakan dalam tugas besar ini. dokternya juga ada yang berpikir, 'Kok di sana bisa libur, Work From Home, segala macam, kami kok enggak boleh?' Kita kasih tahu, kalau (pasien Covid-19) ini enggak ada yang tangani siapa lagi yang mau tangani. Jadi waktu itu rumah sakit belum ada yang siap, Persahabatan belum siap, Gatot Subroto belum siap, setelah setengah bulan kemudian (dari awal Maret) baru Gatot Subroto, kemudian Persahabatan dipersiapkan akibat terjadi eskalasi. RSPI dari awal sudah menangani kasus Covid, dapat dikatakan RSPI jadi rumah sakit yang paling siap menghadapi pandemi ini? Ya, dari segi sarana dan SDM. Namun, saya ingin cerita sedikit, kan belum pernah ada kasus begitu yang sampai mati banyak, dulu SARS dan flu burung itu ada dua tiga tapi sekarang begitu pandemi Covid-19 karena kita belum punya pengalaman ya kelabakan ya, kewalahan. Masih ingat betapa geger semuanya, orang membludak mau dicek. Pertama, manajemen SDM kami dokternya sudah tua, takut kan, perawat juga takut. Akhirnya, kita dengan persuasi terus meyakinkan mereka, saya bilang, 'Saat ini negara butuh kalian dan sudah tanggung jawab profesi, dan kalau enggak mau, kalau bukan kita yang rawat siapa lagi.' Tim medis juga seperti diberikan briefing dulu untuk menghadapi pandemi ini ya? Iya dan tidak sekali itu. Kami juga beberapa kali ada keluhan satu- dua dokter yang alasannya macam- macam, misalnya; umur saya sekian, saya punya penyakit. Berbagai alasan untuk menghindar ada dan akhirnya kita pahami dan kita cari yang siap betul dan masih banyak yang bagus. Artinya RSPI ini SDM nya sebagian besar sudah teruji untuk menghadapi hal-hal seperti ini, mereka sudah siap "sakit". Artinya, orang-orang geger dengan virus ini begitu pun dengan rumah sakitnya ya? Nah, jadi gini, dokter dan perawat itu kan manusia ya, jadi bukan tidak takut, dia juga khawatir, di sini Wah, tim medis dituntut harus juga ya pak cepat beradaptasi apalagi dengan banyaknya orang yang mau tes Covid? Betul itu, dan awalnya geger kan karena penyebarannya sangat cepat lalu di luar negeri (Cina) juga banyak yang mati, nah karena di sini juga banyak perusahaan Cina, perusahaan asing lah, jadi perusahaan asing itu berbondong-bondong minta untuk karyawannya diperiksa. Akhirnya kami sekalian buka saja posko 24 jam. Wah, saat itu karyawan kami ada yang pulang jam 11 malam, bahkan pagi- pagi jam 5 sudah antre untuk dilakukan pemeriksaan, ya kita layani semuanya dengan baik. Posko itu sampai kapan dibuka? itu dua bulan, Maret-April Posko bahkan Mei awal masih kita buka. Juni saja sudah tidak lagi, keadaan sudah agak tenang. Dan untuk pasien yang dirawat di sini masih stabil, masih rata-rata 25-26 pasiennya. Kalau dulu (awal Maret) masih sedikit, cuma 11 karena hanya tersedia 11 ruang isolasi. Pada awalnya 11 ruangan, 11 saja kan sudah geger ya, nah sekarang kita tambah sampai 44 tapi yang terisi sekitar 28, 29, 30 pasien, segitu lah. Mengenai tes Covid itu seperti apa sih langkah-langkahnya? Apa benar istilahnya 'tes Covid'? Iya boleh, memang benar. Jadi sekali lagi, Covid ini kan penyebabnya virus Corona. Nah, virus ini ada gejala, yaitu demam, batuk, kemudian sakit tenggorokan, sakit dada, sesak napas, kadang-kadang dia pusing, itu gejala umumnya. Tapi harus dikaitkan orang ini habis berpergian atau dari tempat yang pandemi atau tidak, contoh Wuhan, Singapura, Jepang, Korea, yang saat itu lagi marak, kemudian Italia, Amerika, dalam rentang waktu dua minggu. Atau dikaitkan juga apakah seseorang itu berhubungan kontak dengan orang yang kena (Covid), seperti kasus 01 dan 02, saat itu ada orang dari Jepang main di club, dia ketemu, itulah dia kontak. Orang yang demikian harus dilakukan tes. Nah yang paling bagus itu swab tenggorokan, jadi tenggorokan itu ada alatnya dimasukkan ke tenggorokan atau melalui hidung namanya nasofaring, kalau lewat mulut namanya orofaring, setelah itu diperiksa di laboratorium dengan alat PCR namanya. Itu hasilnya 1-2 hari, positif atau negatif. juga bisa sembuh dengan sendirinya, artinya karantina mandiri juga bisa, namun apakah pernah menangani yang sudah sembuh terus kambuh lagi? Virus ini dikatakan Jadi gini, penyakit itu ada dua macam, penyakit menular dan tidak menular. Dua-duanya bahaya, penyakit tidak menular pun contoh diabetes melitus, hipertensi, stroke, bahaya tidak itu? Bahaya tapi tidak menular. Lalu, ada penyakit menular, menular karena virus, bakteri, dan jamur. Nah yang paling berbahaya ini sebenarnya penyakit karena bakteri, TBC, lebih mematikan nomor 1 lho itu, dan di Indonesia itu nomor 3 jumlah pengidap TBC. istilahnya, pertama reaktivasi dan kedua reinfeksi. Kalau reinfeksi artinya pasien yang sudah sembuh kena lagi di tempat lain atau ketularan lagi sama orang lain, itu namanya reinfeksi. Misal dia sudah sembuh tapi dia main lagi ke mall, main lagi ke mana atau dokter/pasien yang tadinya sudah sembuh karena dia menangani pasien lagi ya kena lagi. Tapi kalau reaktivasi, artinya kumannya masih di dalam tubuh, kalau TBC namanya kuman itu bersifat dorman, bersifat dorman itu kuman itu masih tetap ada di tubuh orang yang sudah sembuh tapi begitu daya tahan tubuhnya menurun kemudian dia hidup lagi. Nah, penyakit itu ada dua Nah kalau untuk virus corona ini baru yang ada itu reinfeks, reaktivasi belum terbukti, artinya tuh enggak tahu kalau ada perkembangan kasus baru. Jadi kalau bilang oh saya sudah sembuh, kebal, jangan leha-leha dulu. Tetap harus waspada. Harapannya untuk pemerintah? Kalau kami dengan pengalaman ini maka pemerintah dan rakyat Indonesia harus menjadikan ini suatu sistem yang nanti suatu saat terjadi pandemi apapun kita sistemnya siap. Yang pertama, siap memberikan pencegahan, kemudian siap apabila sudah terjadi. Jadi kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat serta swasta harus sejalan. 50 51
KILAS KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai 1,8 Miliar Di Tengah Pandemi Dalam rentang empat belas hari di masa layanan tanpa tatap muka, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan gratifikasi secara daring dengan nominal mencapai Rp1,8 miliar. Angka tersebut didapat dari laporan gratifikasi berbentuk uang, barang, makanan, hingga hadiah pernikahan. negara yang tetap melaporkan gratifikasi yang ia terima ditengah pandemi Covid-19," ungkap Direktur Gratifikasi KPK, Syarief Hidayat. Tercatat, laporan gratifikasi yang masuk selama periode tanpa tatap muka mulai 17 hingga 31 Maret 2020 sebanyak 98 laporan. Dari 98 laporan tersebut, 64 laporan melapor menggunakan aplikasi atau situs web Gratifikasi Online (GOL), dan sisanya melapor via surel. "Kami mengapresiasi penyelenggara KPK Dorong Instansi Transparan Kelola Dana Bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau institusi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan pemerintah lainnya untuk mengadministrasikan dan memublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan Covid-19. Hal ini berkaitan dengan maraknya pemberian sumbangan, hibah dan bantuan yang diberikan langsung kepada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Gugus Tugas di tingkat nasional maupun daerah, pemda, juga kementerian dan lembaga. "Instansi dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola oleh masing-masing untuk memublikasikan kepada masyarakat terkait penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima. Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah," kata Ketua KPK Firli Bahuri, di Jakarta, Rabu 15 April 2020. Petakan Kerawanan Korupsi di Masa Pandemik, KPK Kuatkan Peran Pencegahan sejumlah upaya pencegahan sebagai langkah antisipatif berdasarkan pemetaan pada titik rawan penanganan wabah Covid-19. Upaya pencegahan tersebut dipaparkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI (29/4) dengan tema utama Langkah-langkah Antisipatif KPK dalam Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19. KPK melakukan penanganan Covid-19, yaitu pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial. Dalam kesempatan rapat dengar pendapat tersebut, Firli pun menjelaskan KPK telah membentuk satuan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19. "Kami mengerahkan sembilan unit koordinasi wilayah untuk melakukan fungsi pencegahan dan penindakan di berbagai daerah," katanya. Firli menjelaskan ada empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait 52 53
KILAS Terapkan Pelatihan Daring, KPK Latih 17 Profesor Jadi Penyuluh Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih 17 profesor dengan berbagai latar belakang keilmuan sebagai penyuluh antikorupsi. 17 profesor tersebut adalah para Guru Besar dari sembilan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Soedirman, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Hassanudin, Universitas Jambi, Universitas Siliwangi, dan Universitas Palangkaraya. Pelatihan berlangsung selama tiga hari, 16, 17 dan 20 April 2020 pukul 09.30-17.00 WIB yang dilakukan secara daring melalui Zoom Webinar. Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati menerangkan bahwa selama masa pandemik Covid-19, KPK menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang biasanya dilakukan di Pusat Edukasi Antikorupsi menjadi format digital atau melalui daring. KPK Beri Arahan Kepala Daerah Cegah Korupsi PBJ Penanganan Covid-19 Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pelaksanaan pengadaan barang selama masa pandemik Covid-19 tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ketua KPK Firli mengatakan, KPK menyadari di tengah situasi darurat, harga barang/jasa terkait penanganan Covid-19 mengalami kenaikan signifikan karena permintaan global yang meningkat dan produsen yang terbatas. Hal ini menyebabkan kondisi pasar tidak normal, maka diharapkan pelaksanaan anggaran dan PBJ dapat juga dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik (value for money). Demikian disampaikan ketua KPK Firli Bahuri kepada seluruh Sekretaris Daerah dan Bupati/WaliKota di Indonesia, dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP, di Jakarta (8/4). KPK Melakukan Sosialisasi Gratifikasi Kepada Jajaran Direksi 2 BUMN Korupsi Pemberantasan memberikan sosialisasi daring tentang gratifikasi kepada sekitar 70 orang jajaran direksi dan pegawai dari dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Boma Bisma Indra (PT BBI) dan PT Varuna Tirta Prakasya, Persero (PT VTP). Komisi Sosialisasi ini dihadiri Direktur Utama PT BBI, Yoyok Hadi Satriyono dan Direktur Operasional dan Pemasaran PT BBI M. Agus Budiyanto beserta jajaran. Sedangkan dari PT VTP dihadiri Direktur Utama Yusuf Danadibrata, Direktur Erwin Satria dan Manager Cabang beserta jajarannya. Ptl Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan dalam sosialisasi daring kemarin, KPK menyampaikan tentang dasar hukum dan hal-hal teknis terkait gratifikasi lainnya, hingga tata cara pelaporan agar dapat memberikan pemahaman yang utuh. KPK juga memberikan pemahaman tentang gratifikasi ilegal, perbedaan gratifikasi dengan suap, serta apa saja bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ipi menjelaskan, gratifikasi illegal memiliki 2 dimensi, yaitu pencegahan dan penindakan. 54 55
KILAS KPK Tetap Proses Pengaduan Korupsi Sesuai Prosedur Masa pandemik covid-19 berpengaruh terhadap jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang diterima oleh KPK. Meskipun begitu, KPK tetap memproses seluruh pengaduan yang masuk sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan dugaan kasus korupsi. masyarakat yang diterima oleh KPK tercatat sekitar 195 aduan. Pengaduan ini diterima melalui berbagai media daring seperti situs web KPK Whistleblower System, surel, sms dan WhatsApp. KPK terus mendorong peran serta masyarakat melakukan pengaduan dugaan korupsi secara daring. Apabila informasinya potensial untuk ditindaklanjuti dengan penelaahan maka akan diregistrasi dalam sistem dan selanjutnya diverifikasi dan dilakukan telaah lebih lanjut. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal mengatakan, dalam masa pandemik covid-19 ini, data per 18 Maret-23 April 2020, jumlah pengaduan Lebih jauh mengenai tata cara pengaduan tindak pidana korupsi, silakan hubungi: Call Center KPK 198, kws.kpk. go.id, SMS 0855 8575 575 serta WhatsApp 0811 959 575. Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan, MCP KPK Hadir di Aplikasi Jaga.id (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, kedepan bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID. Monitoring Control for Prevention Hal ini disampaikan Dwi Aprilia Linda, Fungsional Kordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK dalam diskusi daring, pekan lalu, tentang Kolaborasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. "Aplikasi ini nantinya bisa diakses oleh seluruh administrator MCP yang ada di kabupaten/kota," ungkapnya. Dengan hadirnya MCP pada aplikasi (jaga.id) tersebut, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. Aplikasi juga dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan "self assesment". ini Selain itu, Humas Pemda dan Media Lokal dapat memanfaatkan MCP pada aplikasi untuk mengecek perkembangan komitmen Pemda dalam Tata Pemerintahan yang Baik. Pencegahan Jaga.id Korupsi Indonesia (JAGA.ID) adalah situs resmi platfom JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong respon dan partisipasi, akuntabilitas, transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait. Jaringan Petakan Kerawanan Korupsi di Masa Pandemik, KPK Kuatkan Peran Pencegahan sejumlah upaya pencegahan sebagai langkah antisipatif berdasarkan pemetaan pada titik rawan penanganan wabah Covid-19. Upaya pencegahan tersebut dipaparkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI (29/4) dengan tema utama Langkah-langkah Antisipatif KPK dalam Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19. KPK melakukan penanganan Covid-19, yaitu pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial. Dalam kesempatan rapat dengar pendapat tersebut, Firli pun menjelaskan KPK telah membentuk satuan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19. "Kami mengerahkan sembilan unit koordinasi wilayah untuk melakukan fungsi pencegahan dan penindakan di berbagai daerah," katanya. Firli menjelaskan ada empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait 56 57
KLINIK BANTUAN BENCANA UNTUK PNS FADHOL ROHMAN via Twitter Apakah PNS yang menerima bantuan bencana dari atasan dan kolega dengan jumlah diluar ketentuan termasuk gratifikasi? Pemberian dari atasan atau kolega terkait musibah yang dialami seorang PNS atau penyelenggara negara diperbolehkan selama tidak melebihi Rp.1 juta per pemberian dari orang yang sama. Jika pemberian tersebut ternyata ada yang nilainya melebihi Rp.1 juta, selama tidak ada konflik kepentingan tetap dapat diterima oleh PNS atau penyelenggara negara. Apakah PNS atau ASN diperbolehkan menerima karangan bunga saat lebaran? Jika yang memberikan karangan bunga adalah orang yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai PNS atau ASN, seperti keluarga, maka Dia boleh menenerimanya. Namun jika yang memberikan diduga berhubungan dengan jabatannya sebagai PNS atau ASN dan berlawanan dengan kewajibannya, maka itu dapat dianggap suap. Seorang PNS harus memahami bahwa setiap pemberian kepada PNS atau penyelenggara negara maka termasuk dalam kategori gratifikasi. Sehingga apabila terpaksa menerima karangan bunga, seorang PNS atau penyelenggara negara wajib melaporkannya kepada UPG untuk diteruskan kepada KPK, atau melaporkan kepada KPK langsung. Namun karena rangkaian bunga tersebut sifatnya mudah rusak atau busuk, maka akan diterbitkan surat pemberitahuan kepada pelapor. Apabila pemberian bunga tersebut adalah bunga yang langka atau mahal, maka akan diklarifikasi kembali dan bisa jadi bunga tersebut dapat ditetapkan menjadi milik negara. KARANGAN BUNGA SAAT LEBARAN ALFINDA via Twitter REWARD NAIK HAJI WEKI BUDIMAN via Twitter Apakah reward naik haji dari Kedubes Arab Saudi termasuk gratifikasi? Pengertian gratifikasi sendiri adalah pemberian dalam arti luas. Pemberian berupa uang, barang, diskon, akomodasi, fasilitas dan lain-lain. Suatu pemberian bisa dikategorikan sebagai gratifikasi harus memenuhi bebera unsur. Diantaranya adalah : 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2. Menerima gratifikasi 3. Berhubungan dengan jawabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Jadi jika seorang PNS atau penyelenggara negara pada suatu instansi pemerintah menerima reward naik haji dari kedubes arab saudi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas PNS atau penyelenggara negara, maka itu masuk dalam kualifikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan. Pelaporannya wajib dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Kapan sih batas waktu penyerahan dokumen pendukung di E LHKPN? Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa pelaporan LHKPN secara elektronik atau E LHKPN ini tetap membutuhkan dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen atau bukti kepemilikan rekening kemudian ada beberapa surat kuasa. Bukti kepemilikan rekening dapat langsung diupload dalam E LHKPN, namun untuk lampiran- lampiran surat kuasa masih diperlukan tanda tangan basah dari PN tersebut. Jadi harus dilampirkan dan dikirimkan langsung ke KPK. Nah, untuk yang dilampirkan dan dikirimkan langsung ke KPK, KPK memberikan waktu 14 hari kerja, sejak dilakukan verifikasi dan KPK memberitahukan bahwa ada dokumen pendukung yang belum dilengkapi. Jika tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu, maka akan dianggap pelaporan LHPKN tersebut tidak lengkap. BATAS WAKTU PENYERAHAN DOKUMEN E LHKPN AZKA via Twitter 58 59
AKU KPK MENGORBANKAN KEMAPANAN UNTUK DUDUK DI KURSI PIMPINAN September 2003, koran-koran nasional mulai dihiasi iklan berukuran besar yang berisikan pengumuman seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Iklan itu berisi panggilan kepada orang-orang berintegritas untuk menjadi pemimpin KPK periode pertama. Syaratnya tidak muluk-muluk cukup berijazah S-1 dan memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan dan perbankan. Erry Riyana Hadjapamekas sebagai aggota dari tim persiapan seleksi turut menyiapkan prosedur teknis untuk seleksi tersebut. Ia juga ikut memantau siapa saja orang-orang yang dengan lowongan yang terpampang di koran tersebut. Tidak terlintas dibenak Erry untuk ikut melamar menjadi pimpinan KPK saat itu, hingga orang-orang barisan aktivis antikorupsi di Masyarakat Transparasi Indonesia (MTI) mendesaknya, termasuk ketua MTI, Mar'ie Muhammad. "Kita capek memperjuangkan berdirinya lembaga ini, masa orang lain yang jadi pemimpin? Dan tidak ada yang sekredibel Erry," ungkap Erry menceritakan desakan dari aktivis antikorupsi untuk maju menjadi pimpinan KPK. "Mereka-mereka itu yang njeblosin saya, Ya sudah, akhirnya saya dibantu teman-teman ikut mendaftar." Jelasnya. Bagi Erry, menerima tantangan mendaftar sebagai pimpinan KPK adalah pertaruhan kenyamanan. "Pas saya kebetulan baru berhenti dari Timah, tapi saya berhenti pas reformasi, bukan karena mau ke KPK," ujarnya. Saat mendaftar menjadi pimpinan KPK, Erry tengah memegang jabatan komisaris di sejumlah perusahaan, termasuk Semen Cibinong dan Hero. Pertarungan kenyamanan itu disadari betul oleh Erry. Baginya mungkin tak masalah menanggalkan kemapanan, tapi keluarga tak langsung mengangguk setuju. "Waktu itu saya ajak kumpul istri dan keempat anak saya," Erry berkisah, siang itu ia sampaikan niat kepada keluarganya. Anak laki-laki langsung sepakat, namun berbeda dengan anak perempuannya. Erry lantas menjelaskan tentang cita- cita KPK, tentang gagasan- gagasan sejak antikorupsi yang dipupuk reformasi. Kepada anak-anaknya ia meyakinkan bahwa ia telah mendapat banyak hal dari negara. Sekolah dibiayai negara, hingga mendapatkan pekerjaan yang baik. Saatnya kini melakukan sesuatu untuk negara. "Nanti tidak bisa makan di luar lagi dong?," tanya salah satu putrinya polos. "Ya bisa, tapi kalau biasanya dua atau tiga kali sebulan, sekarang cukup sekali saja," cerita Erry. Akhirnya restu keluarga Erry dapatkan untuk mendaftar menjadi pimpinan KPK. Namun satu hal yang disadari Erry, penghasilannya akan jauh menurun dari sebelumnya jika ia terpilih menjadi pimpinan KPK. Dan benar saja, penghasilannya terpangkas sekitar 80%. "Tapi yang lebih terasa adalah kita harus membatasi pertemanan untuk menjaga Independensi," ungkap Erry. Erry kemudian bercerita proses seleksi yang ia lalui untuk menjadi pimpinan KPK. Ketika sesi wawancara dengan panitia seleksi (pansel) ia diberondong pertanyaan terkait isu kedekatannya dengan Titiek Prabowo. Saat itu Erry menjelaskan bahwa hubungannya dengan Titiek tak lebih dari urusan pekerjaan. Erry pernah menjabat sebagai komisaris Utama Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Titiek merupakan salah satu jajaran komisaris disana. Pada tahap seleksi selanjutnya, Erry menuturkan bahwa rumahnya sempat didatangi tim investigasi bentukan Komisi II DPR RI, namun ternyata tim investigasi tersebut tak menyangka bahwa rumah yang didatangi di daerah Jakarta Timur adalah rumah milik Erry. "Mereka tidak percaya itu rumah saya, karena lokasinya ada di gang sempit," ungkapnya. sumber: Buku "KPK berdiri untuk Negeri" 60 61
JEDA ENDAH N RHESA BELAJAR DARI TEGUHNYA AYAH MENJAGA INTEGRITAS yang katanya bisa membuat ia meninggal dengan tenang," cerita Endah dengan mata berbinar. Endah dan Rhesa belajar banyak dari orang tua mereka, "Sepertinya ketenangan itu yang ingin dicari dalam hidup," ujar Endah. istri, Rhesa bercerita mengenai kisah Ayahnya yang justru banyak mengajarkan nilai antikorupsi. Berbeda dengan Ayah sang "Keberanian untuk mengatakan 'ini salah' adalah sebuah kebanggan ayah" - Endah Endah dan Rhesa sepakat bahwa Ayah Rhesa memiliki pola pikir yang sangat terbuka dari siapapun yang memberikan informasi atau pelajaran, meskipun anaknya sendiri yang mengajarkannya. E ndah N Rhesa, musisi duo sekaligus pasangan suami istri asal Pamulang, Tangerang Selatan ini menyimpan kisah inspiratif dari orang tua mereka. Rhesa sang suami menyadari kala pemerintahan Orde Baru, dirinya tak bisa leluasa untuk menyebut istilah KKN atau di kenal dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Itulah mengapa Endah yang memiliki Ayah yang bekerja di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki rasa kagum karena Ayahnya mampu menolak "kebiasaan" KKN yang terjadi pada rezim Orde Baru. "Ayah saya cukup punya komitmen di situ dan ia selalu menegaskan kepada saya bahwa saya harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk," ujar Endah saat berdiskusi di acara Bincang Kustik oleh KanalKPK. Endah mengingat kembali bagaimana Almarhum sang Ayah pada saat ia masih kecil selalu memberikan kehangatan ketika pulang kerja. Endah pun bercerita kala sang Ayah pulang dengan membawa cerita menarik dan seru yang terjadi di kantornya untuk dibagikan kepada keluarganya. Nyatanya cerita-cerita yang dibagikan sang Ayah disadari Endah memberikan makna pelajaran yang begitu teguh dan mulia bahkan membekas dan tertanam hingga kini. "Dia bilang bahwa keberanian untuk mengatakan sebuah kebanggaan. Meskipun kadang-kadang kita enggak punya power untuk mengubah semuanya dan hanya bisa mengutarakan bahwa hal itu salah dan dia tidak mau terlibat di situ, itu adalah kebanggaan tidak adalah saya kebaikan, dan lebih utama untuk tidak korupsi waktu. Tapi karena dulu memang orang takut ngomong soal KKN jadi saya juga banyak mengajarkan Ayah soal jangan begini, jangan begitu, nanti begini Yah, nanti begitu, dan hal-hal yang orang tua aku belum tahu" ungkap Rhesa membeberkan kisah keluarganya. "Ayah intinya mengajarkan Endah pun menimpali dengan candaan, "Memang asyik banget sih orang tuanya Rhesa, tidak semua orang tua kan mau dengerin omongan anaknya." 62 63
EKSPRESI SUCOM BBerawal dari sebuah kebiasaan ngumpul bareng sambil main musik, di tahun 2004 sekumpulan anak muda di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, sepakat mendirikan band bernama Sucom, nama yang simple dan mudah diingat. Tujuan bermusik mereka menciptakan dan menyuguhkan karya seni terbaik yang mengedepankan moral dan keindahan dalam bermusik. Band ini kini telah berkembang menjadi sebuah komunitas seniman, Suhu Community. Mereka sangat memerangi korupsi dan narkoba, juga aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan. Bukti keseriusan mereka menolak korupsi adalah dengan ikut serta pada ajang Festival Lagu Suara Antikorupsi (SAKSI) yang diselenggarakan KPK tahun 2016 lewat Lagu Setengah Jadi (Cung Pirahu). Tahun 2017 Sucom kembali mengikuti SAKSI lewat lagu Sudahlah Pa yang dibawa oleh Ina Band. Tak cukup 2 lagu, Sucom kembali mengikuti SAKSI 2018 lewat lagu Korupsi Bikin Sakit. Sucom mengikuti tiga kali ajang Festifal Lagu SAKSI berturut-turut. Lagu Sudahlah Pa dan Korupsi Bikin Sakit, masuk dalam Album Suara Antikorupsi 2019 B-Side. 64 65
EKSPRESI SETENGAH JADI (CUNG PIRAHU) SUDAHLAH PA Cipt.Ina Band KORUPSI BIKIN SAKIT HATI Cipt. Egus Rivilla Ina Band - Suhu Community Cipt. Egus Rivilla Suhu Community Negeri ini semakin menggila Korupsi dimana-mana Dengan dalih demi anak bangsa Tak segan menjual pancasila Pemimpin kurang bijaksana Bisanya cuma ngoceh saja Rakyat berkelahi dia tertawa Usaha tambang dimana-mana Pa.. sudah lah Pa Jangan korupsi dalam bekerja Pa.. sadarlah Pa Ini negerimu ini bangsamu Hidup ini hanya sementara, anakmu kau kasih makan apa Bangsa ini jadi taruhannya, sadarlah Pa.. Sadarlah Bapa.. Bu.. ingatkan Bu, awasi Bapa dalam bekerja Bu.. jagain Bu, jaganin Bapa bila bekerja Suhu Community Bukan aku tak suka dengan bangsaku Bukan aku tak suka dengan negeriku Korupsi bikin sakit hati Korupsi hancur harga diri Bukannya aku iri dengan sombongmu Bukannya aku dengki dengan gayamu Korupsi bikin lupa diri Korupsi tak pantas dipuji Apabila terbukti hidupmu bagai mati Reff : Itulah negeri ini, para pemimpinnya setengah jadi Itulah negeri ini, masa depan kami harus memberi Bukan maksud menyindir Cung Pirahu Siapa Kana Kada Tahu Tiwas Di Situ Bajanji Badahulu Cung Pirahu Siapa Kana Kada Tahu Tiwas Di Situ Bajanji Badahulu Tak peduli datangnya bencana Mumpung gue yang punya kuasa Jalan-jalan pake duit negara Cari istri muda di Jakarta Hidup ini hanya sementara, anakmu kau kasih makan apa Bangsa ini jadi taruhannya, jagain Bu.. Jagain Bapa.. Semakin banyak korupsi yang dilakukan Akan jadi tangisan Segala kecurangan pasti terbalaskan Tak aka terlepaskan Reff : Kau rebut semua yang bukan milikmu Kau nikmati segala yang bukan hakmu Kau acuhkan tangis anak bangsamu Kau korbankan generasimu Back to reff 66 67
G A G A S COVID-19: PENTINGNYA DATA YANG TRANSPARAN, AKURAT, DAN AKUNTABEL Irma Hidayana Konsultan dan Peneliti Kesehatan Masyarakat Lima bulan setelah diumumkan secara resmi kasus infeksi virus Corona pertama di Indonesia, jumlah kasus dan sebaran orang yang terinfeksi penyakit ini semakin meningkat. Beberapa epidemiolog dan pemodel independen juga menunjukkan laju penyebaran infeksi penyakit Covid-19 sempat memuncak secara eksponensial. Hingga 23 Juni 2020, Gugus Tugas Covid-19 mencatat Covid-19 menginfeksi 47.896 dan mengakibatkan pasien meninggal sebanyak 2.535 orang. Bahkan, sejak diberlakukannya tatanan kehidupan baru penambahan kasus harian masih semakin meningkat. Sehingga mengakibatkan munculnya kontroversi pemberlakuan tatanan kehidupan baru tersebut. Pada 12 Mei 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan panduan untuk melonggarkan status pembatasan sosial, apakah dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar, karantina wilayah dan sejenisnya ketika sebuah wilayah memiliki penurunan kasus secara epidemiologis. Pelonggaran dibolehkan asal memenuhi tiga kategori besar, yaitu ketika laju dan penyebaran wabah telah terkendali; ketika sistem kesehatan atau kemampuan Rumah Sakit mampu mengatasi lonjakan kasus paska pelonggaran; serta ketika sistem kesehatan masyarakat mempu mengidentifikasi kasus Covid-19 beserta kontak eratnya. Selanjutnya WHO memberikan 24 indikator guna memastikan ketiga kategori tersebut terpenuhi. Indikator ini lalu diterjemahkan ke dalam 16 indikator oleh pemerintah sebagai landasan berbasis data dalam menjalankan kehidupan baru "New Normal." harus didasarkan pada data Covid-19 yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dua hal ini, ditambah dengan transparansi data merupakan kunci untuk memahami kondisi riil Covid-19. Data seperti inilah yang seharusnya menjadi landasan pengambilan kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Sebab hanya dengan data yang menggambarkan situasi nyata seperti laju dan penyebaran virus corona yang jelaslah kebijakan pengendalian penyebaran virus tersebut akan efektif dan tepat sasaran dalam melindungi masyarakat dari ancaman infeksi Corona. Perhitungan berbasis 16 indikator ini Sayangnya, justru transparansi data Covid-19 ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah secara umum terutama untuk membuka data kematian. Sebab, salah satu cara sederhana untuk melihat keparahan wabah di suatu wilayah adalah dengan menghitung angka kefatalan (Case Fatality Rate atau CFR) yang diakibatkan oleh sebuah wabah pada akhir masa wabah. Jika wabah masih berlangsung, penghitungan ini pun bisa dilakukan dengan cara melihat rasio kematian karena Covid-19. Rasio kematian ini didapat dengan menghitung angka kematian Covid-19 dibandingkan dengan jumlah orang yang terinfeksi. Perhitungan rasio kematian pun menjadi tantangan tersendiri di Indonesia karena angka kematian Covid-19 hanya dicatat bagi pasien meninggal yang telah melakukan tes Covid-19 berbasis molekuler (PCR test). Akses bagi pasien yang menunjukkan gejala Covid-19 untuk mendapat kesempatan melakukan tes PCR pun cukup sulit di sebagian besar wilayah tanah air. Hal ini mengakibatkan pasien dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal sebelum mendapat kesempatan dites PCR. Akhirnya, kematian ODP/PDP tersebut tidak dihitung sebagai kematian pasien Covid-19. Sehingga konsekuensinya, penghitungan rasio kematian Covid-19 tidak bisa mencakup mereka yang mungkin terinfeksi namun belum diperiksa secara molekuler. Padahal panduan WHO pencatatan kematian tentang terkait Covid-19 per 11 April 2020 menyatakan bahwa kematian Covid-19 meliputi korban yang telah terkonfirmasi positif melalui tes PCR, serta orang meninggal yang menunjukkan gejala klinis Covid-19, sampai terbukti ada penyebab lain (misalnya karena benturan). Artinya, ODP dan PDP yang meninggal dunia juga dilaporkan sebagai angka kasus kematian Covid-19. Hal ini menunjukkan data kematian yang diumumkan pemerintah masih underreporting dan belum mengacu pada pedoman WHO terkait pelaporan korban. Akibatnya, analisa epidemiologi yang memerlukan kelengkapan data pasien Covid-19 maupun sekadar melihat rasio kematian yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sulit dipenuhi. Setidaknya hingga artikel ini ditulis, data kematian ODP dan PDP yang berhasil dikumpulkan LaporCovid-19 terkait menunjukkan, Covid-19 kemungkinan bisa lebih dari tiga kali lipat dari laporan resmi pemerintah pusat. Hal ini karena data kematian yang dilaporkan pemerintah pusat hanya mencantumkan jumlah yang meninggal setelah terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR. Karenanya, data yang ada tidak bisa digunakan sebagai basis untuk persiapan pelonggaran menuju tatanan kehidupan baru. seharusnya jumlah kematian Tidak Ada Tes, Tidak Ada Kasus Angka atau jumlah kasus Covid-19 harus dibaca bersamaan dengan jumlah pemeriksaan molekuler. Selain itu, data angka Covid-19 yang diumumkan setiap hari ke publik tidak dibarengi dengan pemeriksaan angka pencantuman molekuler di setiap daerah. Di halaman utama website Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pun juga lebih menonjolkan angka kematian, kesembuhan, dan kasus secara kumulatif. Data pasien saja tidak cukup untuk menginformasikan besaran kasus Covid-19 yang ada. Seharusnya, pemerintah juga memberikan informasi tentang berapa jumlah tes PCR yang dilakukan di setiap wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebab hanya tes molekuler inilah yang bisa menentukan ada atau tidaknya kasus Covid-19 di sebuah wilayah. Logikanya, jika tes molekuler hanya dilakukan dalam jumlah kecil, maka hasil tesnya pun tidak akan bisa melebihi jumlah tesnya. Jika tes molekuler dilakukan dalam jumlah lebih banyak, maka asumsinya akan mampu mendeteksi lebih banyak kasus. Sebaliknya, jika tes molekuler tidak pernah dilakukan, maka tidak mungkin ada kasus Covid-19 yang bisa dideteksi. WHO sendiri mensyaratkan untuk melakukan 1 tes Covid-19 berbasis molekuler per 1.000 orang, setiap minggu. Jika kita masih belum mampu memenuhi standar ini, setidaknya pemerintah membuka data jumlah tes yang dilakukan di setiap wilayah. Transparansi informasi angka dan data Covid-19 juga diamanatkan oleh Undang-undang kebebasan Informasi Publik No. 14/2008 yang mengungkapkan bahwa informasi kesehatan adalah informasi publik. Selain itu, Pasal 169 UU Kesehatan36/2009 juga menyebutkan bahwa, "Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,". Data Covid-19 yang akurat dan akuntabel akan menjadi landasan kuat bagi pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam upaya pengendalian laju dan penyebaran virus Corona. Masyarakatpun bisa membaca angka dan data Covid-19 sehingga bisa lebih berhati-hati dan melindungi diri dengan perilaku hidup bersih dan sehat agar tidak terpapar virus. 68 69
B U K U R E S E N S I PENYADAPAN VERSUS PRIVASI Penulis: DR. Reda Manthovani S.H., LLM. Penerbit: Bhuana Ilmu Populer Tahun Terbit: 2015 Kolasi: 336 halaman Bahasa: Indonesia Pada dasarnya penyadapan adalah tindakan yang dilarang hak karena melanggar privasi. Namun, pelarangan tersebut memiliki pengeculian, seperti untuk kepentingan intelijen yang diatur dalam Pasal 31 dan 32 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelelijen Negara dan kepentingan penegakan hukum. Dalam buku ini penulis bercerita tentang asal muasal penyadapan yang mulai dilakukan setelah adanya penemuan telepon, Tercatat, penyadapan pertama dilakukan oleh polisi Amerika Serikat tahun 1890- an. Salah satu kasus penyadapan pada masa itu adalah penangkapan terhadap Roy Olmstead dengan teknik Wiretapping dan Eavesdropping. Suatu teknik dengan mengaitkan alat pada saluran kabel komunikasi yang biasa digunakan oleh Roy Olmstead. Di Indonesia, kewenangan penyadapan dalam rangka penegakan hukum dimiliki oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan berdasarkan asas legality, legitimate aim, necessity, proportionality, safeguards against illegitimate access, dan due process. dipandang penyadapan Meskipun sebagai tindakan yang mengurai privasi P sekitar 1876. dan dapat disalahgunakan serta melanggar HAM karena dilakukan dengan cara rahasia, tidak terlihat dan tidak terasa, namun tetap dipergunakan oleh aparat penegak hukum di manapun di dunia ini sebagai salah satu instrumen upaya paksa dengan pertimbangan adanya kebutuhan dalam penegakan hukum. Lagipula, penyadapan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia dijelaskan oleh penulis, baru sebatas pemberian wewenang (legality) kepada aparat untuk penegakan hukum (legitimate aim), dan belum menerapkan prinsip proportionality dan necessity. Prinsip admissibility dan due process of law pun belum sepenuhnya diadopsi dalam hukum acara pidana Indonesia sehingga hakim belum banyak berperan dalam menentukan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari penyadapan. Sehingga, alat bukti yang diperoleh dengan melanggar hak asasi manusia pun masih dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya. Buku ini menemukan bahwa RUU KUHAP saat ini berupaya membangun hukum acara pidana Indonesia yang compatible dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia di atas, baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta perbandingan dengan negara Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, dan Perancis. "The Duty Of Youth Is To Challenge Corruption" - Kurt Cobain 70 71
RESENSI FILM R E S E N S I HOME SWEET HOME Durasi : 16 menit / 00:15:57 Paska gempa bumi dan tsunami yang melanda silam, 2018 Palu Tahid (40) Abdulah seorang penyintas yang kehilangan istri dan pekerjaannya harus tinggal di Hunian Sementara (Huntara). Dalam bilik Huntara yang kecil, sempit, panas dan jauh dari kata layak, Tahid melanjutkan hidup bersama putri kecilnya, Farah (7). rumah, Aspect Ratio : 1.85:1 Color : Color Bahasa : Indonesian Format : MP4 (Full HD) Rumah Produksi : SOUSINEMA FILM, PadiPadi Creative Dalam kesehariannya, Farah selalu mendampingi sang Ayah untuk mencari barang-barang yang masih bisa dipakai yang terserak di atas reruntuhan rumah. Farah tak banyak bicara, hanya boneka beruang serta pianika lusuhnya saja yang menemaninya kala ia menunggu sang Ayah. Sampai Executive Produser : Komisi Pemberantasan Korupsi Produser : Ade Nuriadin Sutradara : Mohammad Ifdhal Tahid kedatangan seorang muda bernama Kasim (25). Kasim ialah petugas dari pemerintah daerah yang melakukan pendataan rumah rusak bagi para korban gempa yang tinggal di Huntara untuk mendapatkan dana ganti rugi. Kedatangan Kasim tentu memberi harapan baru bagi Tahid, ia mengikuti segala prosedur dengan baik yang diminta oleh Kasim sebagai syarat pencairan dana ganti rugi. suatu siang, Penulis Naskah : Mohammad Ifdhal Pemain : Randy Rizaldi sebagai Kasim, Hamlan sebagai Tahid, Aina Laramputi Radjamuda sebagai Farah Dana yang dijanjikan akan dikucurkan pun tak sedikit, Rp50 juta per kepala keluarga bagi kategori rumah rusak parah. Lalu bagaimana kelanjutan kisah ini? apakah Tahid berhasil mendapatkan dana ganti rugi dan pindah ke tempat yang lebih layak bersama Farah? Film berdurasi 16 menit ini diangkat dari kisah dan kejadian nyata di lokasi Hunian Sementara, Mamboro, Kota Palu. Anda bisa menyaksikan film yang menjadi pemenang film terbaik pada Anti-Corruption Film Festival (AccFest) 2019 melalui kanal YouTube KPK RI. 72 73
Anti-CorruptionLearning CenterCorruption Eradication Commission of IndonesiaPusat Edukasi Antikorupsi(Anti-Corruption Learning Center)Komisi Pemberantasan KorupsiJalan H. R. Rasuna Said kav. C-1Jakarta Selatan 12920DKI JakartaIndonesiaTel. : +62 21 2550 8300e-mail: informasi@kpk.go.idWeb.: INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2020 EDISI 1 TAHUN 2020 | INTEGRITO TA H U K A H A N DA ? GANTI RUGI TAS HERMES DINDING UANG M antan I ni dia kisah seorang koruptor ibu negara Malaysia Rosmah Mansor tas terima tak yang Hermes disita polisi terkait dugaan korupsi yang menimpanya mengalami rugi kerusakan. karena menganggap polisi telah "ceroboh" menangani barang-barang mewahnya yang bernilai jutaan ringgit. Tas-tas tersebut diketahui diberikan tanda oleh polisi berupa tulisan nomor tag pada badan tas dengan spidol permanen. Rosmah pun geram, melalui kuasa hukumnya, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, ia mengungkapkan kekesalannya. yang uang menyimpan hasil korupsinya berton-ton kamarnya. pada Chen Yuhui adalah mantan sekretaris Komite Kerja Distrik Camp, Shang, Xinghai. Chen dituduh menerima suap dan korupsi sepanjang kariernya. Namun, ia selalu menunjukkan yang sederhana dan tinggal di rumah yang kecil sejak 1990-an. dinding Ia meminta ganti kehidupannya polisi menemukan bahwa dinding kamarnya berlapiskan uang berton-ton yang tersusun rapi. Pada Juni 2018, ia diselidiki atas kasus penggelapan, penyalahgunaan penyuapan, kekuasaan, dan lainnya. Hingga 2019 ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara setelah pada November 2018 dia dikeluarkan dari partai dan diusir dari serikat. Dalam penggeledahan, 75 74
@KanalKPKKUNJUNGI INTEGRITO | EDISI 1 TAHUN 2020 76