Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 3 No. 1 (2020) Kaidah Sosial dan Hukum dalam Teks Manawa Swarga dan Konteksnya Pada Masyarakat Bali di Kabupaten Klungkung Oleh I Wayan Wastawa1, I Ketut Sudarsana2 12Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 2iketutsudarsana@ihdn.ac.id Keywords: Social rules, legal rules, Manawa Swarga Abstract Bali is known for its valuable traditions and customs from pre- Hindu times to the present. Social facts, that the more widespread social problems occur that are not directly proportional to the social and legal rules in the lontar text and customs in Bali. The purpose of this paper is to examine the social norms and legal norms contained in the Manawa swarga text and its context in Balinese society in Klungkung Regency. This paper uses primary data and secondary data, with methods of observation, text search, interviews and literature study. Data analysis techniques, the process of collecting data, classification, display data, interpretation and conclusions. The finding is that there is a relationship between the contents of the Vedic scriptures, Manawadhamasastra, Manawa Swarga, and customary law (awig-awig) in Bali. Each of them describes the Chess of Varna or four classes of professions, which is contained in Ṛgveda: 10.90.12, Manawadharmasastra / Manu Smrtih. Pratamo'dhyayah I.31 Manawa Swarga text article 189. The contents of the Manawa Swarga text are still relevant to current social phenomena, specifically regarding the homosexual legal norms, hate speech "Adur Welyani" which can strengthen national legal norms. Kata kunci: Aturan sosial, aturan hukum, Manawa Swarga Abstrak Bali dikenal karena tradisi dan adat istiadatnya yang berharga dari zaman pra-Hindu hingga sekarang. Fakta sosial, bahwa semakin banyak masalah sosial terjadi yang tidak berbanding lurus dengan aturan sosial dan hukum dalam teks dan adat istiadat lontar di Bali. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji norma-norma sosial dan norma-norma hukum yang terkandung dalam teks Manawa swarga dan konteksnya dalam masyarakat Bali di Kabupaten Klungkung. Makalah ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan metode observasi, pencarian teks, wawancara dan studi literatur. Teknik klasifikasi, analisis data, proses pengumpulan data, 187
menampilkan data, interpretasi dan kesimpulan. Temuannya adalah suci Veda, antara Manawadhamasastra, Manawa Swarga, dan hukum adat (awig- awig) di Bali. Masing-masing dari mereka menggambarkan Catur Varna atau empat kelas profesi, yang terkandung dalam Ayurveda: 10.90.12, Manawadharmasastra / Manu Smrtih. Pratamo'dhyayah I.31 Manawa Swarga teks artikel 189. Isi teks Manawa Swarga masih relevan dengan fenomena sosial saat ini, khususnya mengenai norma-norma hukum homoseksual, pidato kebencian "Adur Welyani" yang dapat memperkuat norma hukum nasional. ada hubungan isi kitab Pendahuluan Kaidah agama tidak cukup mengatur sikap dan perilaku manusia terhadap yang dipujanya. Manusia dengan berbagai kebutuhan dan keinginannya maka akan menimbulkan berbagai persaingan, pertentangan, malahan sampai munculnya konflik sosial untuk mencapainya. Untuk itu menurut Soerjono Soekanto disebutkan bahwa 'sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cendrung untuk hidup teratur dan pantas'. Untuk itu teks lontar Manawa Swarga yang terdiri dari 227 pasal yang isinya berkaitan dengan kaidah kepercayaan, kaidah kesopanan, kaidah susila, dan kaidah hokum (Soekanto, 2007). Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, maka yang menjadi alasan pokok dari makalah ini. Pertama. perkembangan pada era global perilaku manusia cedrung mengarah pada sifat-sifat pragmatis, hedonis, dan tanpa batas logika dan etika, yang banyak melanggar kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah hukum, seperti terjadinya pelecehan seksual, ujaran kebencian, hate speech, wak parusya, ujar ahala, saling fitnah, hoaxs, pencurian merajalela, pembunuhan, KDRT, dan sebagainya yang keluar dari tatanan norma agama, susila, kesopanan dan hukum. Alasan kedua, masyarakat Bali telah menuangkan sebagian isi kitab suci Veda, kitab Manawa Dharmaçastra ke dalam teks- teks lontar dan awig-awig adat di Bali, namun kenyataannya masih banyak isi awig-awig adat tersebut hanya menjadi buku teks yang tidak memiliki makna lagi, karena pelanggaran terhadap kaidah sosial dengan penerapan sanksi-sanksinya dianggap sebagai campur tangan masalah private. Alasan ketiga, tidak dipungkiri bahwa teks ini memuat ego sektoral penguasa feodalisme pada pemerintahan kerajaan (monarkhi absolut), Permasalahannya, apakah teks-teks lontar agama dan sesana yang masih ada dapat dipergunakan sebagai pedoman berinteraksi sosial masyarakat Bali pada era global 188
dewasa ini, serta bagaimana kedudukan teks Manawa Swarga, dan penerapan kaidah sosial dan kaidah hukumnya pada masyarakat Bali. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial budaya, untuk mengkaji masyarakat dengan terkaitannya pada struktur soaial dalam suatu sistem sosial dan perubahan sosial budayanya, serta kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat dengan segala perubahan sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga ditemukan makna kebaruan dari kaidah-kaidah dimaksud. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka dipergunakan metode penelusuran teks, obervasi, wawancara tidak berstruktur dan studi kepustakaan, dengan menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Klungkung, dengan alasan Kabupaten Klungkung pernah sebagai pusat pemerintahan kerajaan, dan berlakunya sistem peradilan adat dan agama berlandaskan kaidah-kaidah sosial dan hukum yang terdapat dalam teks-teks lontar. Analisis artikel ini, adalah untuk mencari benang merah antara kitab suci Veda, kitab Manawa Dharmaçastra sebagai sumber hukum Hindu dengan turunannya pada teks-teks lontar, awig-awig adat, sima, sampai pada bhisama. Hasil dan Pembahasan 1. Kedudukan dan Deskripsi Teks Manawa Swarga Berlakunya teks Manawa Swarga tidak terlepas dari perjalanan sejarah Klungkung yang pernah sebagai pusat pemerintahan zaman kerajaan di Bali, kontak dengan Belanda, sampai dengan munculnya kebangkitan Nasional yang dilanjutkan dengan zaman Kemerdekaan Negera Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Bentuk asli teks Manawa Swarga adalah tertulis dalam sebuah cakep lontar milik Geria Pidada, Perbekelan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem terdiri dari 110 lembar, dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 3,5 cm dengan menggunakan huruf Bali, Bahasa Jawa Kuna. Lontar ini di alih bahasakan ke dalam Bahasa Sankerta dan Bahasa Jawa kuno dengan memakai huruf latin dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Ida Bagus Pidada Adnyana dibantu oleh I Gusti Gede Oka sebagai sekretaris dan selesai ditulis pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 1980 (Wrespati Kliwon wara Ukir menurut kalender Bali). 189
Diperhatikan dari sifat dan isinya, sesuai dengan pengklasifikasian kepustakaan Bali oleh beberapa sarjana, antara lain Kadjeng, Pigeaud (1967), dan Sura (1991). Teks Manawa Swarga adalah termasuk lontar dalam kategori hukum beserta sanksinya yang digabungkan dengan ajaran dan pengetahuan moralitas yang baik (susila), kesopanan, serta tuntunan menuju kesadaran suci, karma dan samsara juga termasuk lontar dalam kategori dharma dan kelompok lontar Agama, yaitu palakerta dan sesana. Dengan demikian Teks Manawa Swarga sebagai naskah hukum keagamaan. Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu yang kemudian bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan menjadi undang-undang dan ada pula karena sifatnya dibiarkan sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan hukum untuk menafsirkannya (Pudja, 1977). Hukum Hindu itu dalam perkembangan sejarahnya dapat ditinjau dari dua fase perkembangan yaitu: fase pertama, dapat dilihat berdasarkan bukti-bukti sejarah yang memuat pokok-pokok hukum Hindu, yang pertama-tama dijumpai di dalam Veda yang dikenal dengan nama Sruti. Sedangkan pada fase kedua, pertumbuhan hukum Hindu adalah kitab Dharmasastra yang dikenal dengan Sṁrti, yang mulai berkembang sejak abad X SM (Pudja, 1977). Berdasarkan kedua fase perkembangan dan pembagian hukum Hindu ditemukan 4 bentuk Dharmaҫastra, yaitu : 1)Manawa Dharmaҫastra yang berlaku untuk jaman Krta Yuga, 2) Gautama Dharmaҫastra yang berlaku pada jaman Treta Yuga, 3) Samkha Likhita Dharmaҫastra yang berlaku pada jaman Dwapara Yuga, 4)Parasara Dharmaҫastra yang berlaku pada jaman Kali Yuga (Surpha, 1983) Sumber hukum Hindu dalam arti formil adalah Manawa Dharmaҫastra, di samping beberapa kitab yang bisa dipandang sebagai sumber hukum Hindu seperti Adigama, Purwadigama, Kutara Manawa, dan yang lainnya, termasuk Manawa Swarga, serta keputusan Parisada Hindu yang disebut dengan Bhisama Parisada. Manawa Swarga dibuat untuk memperkuat Manawa Dharmasastra, yang dijalankan melalui organisasi adatnya yang disebut Desa Adat. Hal inilah yang selanjutnya disebut Kertha, Sima, dresta, gama, cara, kerta sima, geguat, pengeling-eling, tunggul, sepat siku-siku dan sekarang dikenal dengan Awig-Awig Adat dengan petunjuk teknisnya disebut dengan pararem. Sebagian isi awig-awig dalam palet dan paosnya atau pasal-pasalnya dikelompokan ke dalam kelompok falsafah agama Hindu Tri Hita Karana. 190
Berdasarkan isi Manawa Swarga termasuk Smerti yang memuat kaidah-kaidah sosial dan kaidah hukum dalam pasal-pasalnya yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat diantaranya sebagai berikut : a. Hukum Sipil dan Pidana antara lain : 1) Acara Peradilan termasuk tata cara berperkara, perjanjian, dan saksi di Pengadilan, termasuk Tri Premana (likita, bukti, dan saksi) di persidangan, sumpah, 2) Penyerangan, pembunuhan dan melukai bak terhadap manusia maupun binatang. 3) mengenai kekerasan, 4) zinah termasuk pemerkosaan, mengawinkan anak gadis dengan dipaksa, pelacuran, ingkar janji kepada wanita yang hendak dinikahi., 5) pencurian, 6) penipuan, 7) pinjaman, hutang piutang, gadai, 8) perselisihan daerah perbatasan, hutan, 9) berisi tentang asta dusta, menguraikan tentang asta corah. 10) sad-atatayi. 11) Penghinaan (fitnah), berita bohong dengan fitnah (adurwelyani), 12) wak parusya beserta sanksinya, etika meludah, melempar kotoran kepada orang lain disertai dengan kata-kata kasar, perusakan hak milik orang lain, 13) perbuatan mengikat, menelanjangi, dan menawan, (10) menjual barang-barang bukan miliknya, 11) Sad Ripu. b. Kewajiban suami sitri, antara lain : 1) Stri Sesana, 2) pewarisan dan pembagian harta warisan, ahli waris, dan pewarisan yang tidak syah, 3) Judi dan taruhan, c. Kutukan, perbuatan menggunakan black-magic, peralihan catur yuga d. Kewajiban dan tugas bagi seorang brahmana dan tugas dari catur warna, e. Homo sexual f. Mengenai makna yajnya, mengenai musuh yang ada dalam diri manusia, mengenai tanda-tanda adanya peringatan dari Tuhan, dan hukuman yang wajib diterima di alam neraka, mengenai kewajiban pendeta sebagai hakim, membahas tentang ciri-ciri alam telah rusak, dan dengan penyelenggaraan yadnya dinyatakan alam akan kembali suci. 2. Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum dalam Teks Manawa Swarga Prinsip struktural dijadikan pedoman dalam analisis penelitian ini dengan menggunakan landasan berpikir dari Asikin, yang membedakan antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, dengan membedakan menjadi empat kaidah yang berdasarkan tujuan, sasaran, sumber sanksinya, kekuatan mengikatnya dan berdasarkan isinya. Keempat kaidah tersebut antara lain: Norma agama sumbernya kepercayaan 191
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insane kamil). Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan, dan norma hukum sumbernya peraturan perundangan-undangan (Asikin, 2015). Pertama, kaidah agama yang berpegang pada kekuasaan Tuhan dalam Teks Manawa Swarga termuat pada Pasal 224, bahwa "Tuhan sebagai saksi alam semesta dan penghukum dari segala perbuatan, memberikan restu dan menghukum, maha adil dari segala perbuatan. Segala kehendak dari manusia diberikan kesempatan untuk dilaksanakan". Pasal 119, kaidah agama yang berpegang kepada kejujuran sebagai seorang saksi di pengadilan dan berbuat jasa kepada Negara akan mendapatkan swarga yang luhur, serta dikaruniai oleh Sanghyang Brahma, Wisnu, Iswara". Pasal 120, yang memuat ketidak jujuran, sebagai saksi yang berdusta di dalam persidangan, selamanya akan sengsara. Pasal 179, berhubungan dengan kutukan. Pasal 211; mengenai keikhlasan menerima suatu akibat secara ikhlas dari batalnya sebuah upacara yajna. Kedua, Kaidah Kesusilaan dalam teks Manawa Swarga disyaratkan untuk mengatur bahwa manusia di dunia ini yang masih mempunyai kecendrungan untuk berbuat baik dan ada pula yang buruk. Sifat-sifat tersebut disebut dengan subhakarma (perbuatan baik) dan asubhakarma (perbuatan buruk). Orang yang melakukan subhakarma disebut dengan "Sadhujana" atau "Sang Sajjana". Sedangkan orang berbuat buruk disebut dengan "Dursila", "Durjana", atau "orang papa" (Tim Penyusun Buku Bacaan Agama Hindu, 1989). Landasan kaidah kesusilaan subhakarma disebut dengan Tri Kaya Parisudha, yaitu tiga perilaku yang wajib disucikan, diantaranya : (1) Manacika artinya berpikir yang baik dan suci, (2) Wacika, berkata yang baik dan benar, dan (3) Kayika, berbuat yang baik dan jujur. Di dalam Pancasiksa 20 diuraikan arti satya "Satya ta kita tan linok ring ambek, ring wuwus, ring ulah, ring brata, sapawekas sang matuha" artinya satya-lah kamu, tidak berdusta dalam pikiran, di dalam kata-kata di dalam perbuatan, di dalam brata (dan) dengan ucapan-ucapan (nasehat-nasehat) orang-orang tua (Puniyatmadja, 1976). Disebutkan pula di dalam kitab Sarasamuccaya 79, yaitu: "sebab yang disebut pikiran itu, adalah sumbernya nafsu, ialah yang menggerakan perbuatan yang baik ataupun yang buruk; oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya/ pengendaliannya" (Kajeng, 2005). Ketiga, Kaidah Kesopanan. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata karma atau adat istiadat. Ada beberapa kaidah kesopanan dalam teks Manawa Swarga, 192
yang masih berkaitan dengan kaidah sosial lainnya, seperti: pasal; 185, pasal 187, dan 188, menyiratkan makna kepada masing-masing status sosial dalam hubungannya profesionalisme menjaga budhi pakerti, ketenangan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat sehingga hubungan diantara mereka menjadi harmonis. Ini merupakan kaidah kesopanan sesuai dengan tradisi atau adat-istiadat masyarakat Hindu. Kaidah kesopanan seperti ini perlu ditanamkan kepada masyarakat sehingga mereka bisa berbuat sesuai dengan kopetensinya, dengan slogan "sesana manut linggih" yang artinya profesi, kemampuan, dan kedudukan sesuai dengan legalitas hak dan kewajiban yang patut dijalankan. Pasal 194 dalam terjemahannya, menguraikan; "Petiklah manfaat dari pada api (daya panas), dari pada racun, dari pada alam dan kembalikan alam pada hukumnya. Jangan menjatuhkan hukuman terhadap orang yang sedang bersenggama, terhadap orang yang sedang tidur. Tidak menghukum kepada orang yang sedang berjalan, yang sedang duduk, orang yang sedang makan, orang yang sedang berak dan juga terhadap orang yang sedang kencing". Pasal tersebut mengajarkan; tata cara mengambil hukuman kepada mereka yang bersalah dengan penuh kesopanan. Pengadilan maupun orang yang diberikan kewenangan untuk memutus hukuman bagi seseorang hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang. Di dalam hukum adat Bali, misalnya terhadap sanksi rerampagan atau penyitaan suatu barang yang dipakai jaminan hutang. Apabila hutang terus berbunga dan seseorang tidak bisa membayarnya, maka ada aturan barang- barang yang tidak boleh dirampag diantaranya; makanan, dan alat-alat dapur untuk memasak. Kidah kesopanan juga diperjelas pada Pasal 202, sebagai berikut:""Jajaka rara asisiwo. Ring dalan, ring lebuh, ring alas, ring kebon, ring banyu. Sa-prakara ning sunya. Pratama dandha 5.000.katula-tula ngaranya." Artinya "Jajaka dengan gadis berkelakar di dalam rumah, di jalanan, di hutan, di kebun, di sungai, dan di segala tempat yang sunyi. Perbuatan tersebut dikenakan denda 5.000. hal mana disebut "Katula-tula". Pasal 203, Bagi wanita berbincang-bincang dengan laki-laki di tegalan, di sawah atau di segala tempat yang sunyi, denda 15.000. hal tersebut dinamakan "Apradesa". Kaidah kesopanan ini berlaku bagi masyarakat Bali yang masih menghormati adat-istiadat. Yang lebih penting lagi kesopanan wajib dijaga kepada mereka yang telah disucikan, tidak dibenarkan untuk mencela prilaku sang pendeta atau berperilaku layaknya sebagai pendeta, sekalipun perbuatan pendeta itu benar diluar etika kependetaannya. 193
Keempat, Kaidah Hukum. Hukum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dapat mengendalikan perilaku warga kearah prilaku yang sejalan dengan norma-norma kemasyarakatan. Walaupun teks Manawa Swarga tidak dipergunakan dalam hukum positif di Indonesia, akan tetapi nilai- nilai yang ada di dalamnya dapat dipakai pedoman dan sumbangan memperkaya keberadaan kaidah-kaidah hukum nasional. Alasannya masih banyak masyarakat Hindu tidak mendapatkan kepuasan perasaan keadilan dari sanksi pidana hukum nasional, seperti, sanksi hukum kepada pencuri Pratima, tentang pemerkosaan dan sebagainya. Teks Manawa Swarga dikatakan sebagian besar berisi kaidah hukum, apabila dilihat dari isinya: (1) berisi perintah (Gebod), sehingga harus ditaati. (2) berisi larangan (verbod), kaidah ini memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi apabila melanggar. (3) berisi membolehkan (mogen), kaidah-kaidah hukum ini memuat hal-hal yang boleh dilakukan, tapi boleh tidak. (Asikin, 2015). Tidak dipungkiri kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat didalamnya yang mengatur sikap lahir dan sikap batin manusia. 3. Penerapan Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum Teks Manawa Swarga pada Masyarakat Bali di Kabupaten Klungkung Sumber ajaran agama Hindu adalah Veda yang diklasifikasikan secara berstruktur yakni: Sruti, Smrti, Sila, Acara, dan Atmanastuti (Pudja, dan Sudharta, 1905:33). Klasifikasi isi Veda diadopsi dan sebagian isinya diterapkan pada hukum adat Bali yang disebut Awig-Awig Adat. Awig-awig pada dasarnya mengatur tentang tatanan kehidupan beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan khususnya mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban berdasarkan falsafah Tri Hita Karana. Untuk itu, dalam penelitian ini penerapan isi teks Manawa Swarga dianalisis berdasarkan ketiga unsur falsafah Tri Hita Karana tersebut. a. Penerapan Kaidah Sosial dan Hukum dalam Mewujudkan Sukerta Tata Parhyangan/Agama Sukerta tata agama adalah suatu cara untuk menjaga ketertiban dalam praktik- prektik keberagamaan dalam bentuk keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lima keyakinan umat Hindu yang disebut dengan Panca Sraddha, di antaranya : (1) Percaya dengan adanya Brahman/Tuhan, (2) Keyakinan dengan adanya Atman, (3) Keyakinan dengan adanya Hukum Karmaphala, (4) Keyakinan dengan Punarbhawa/reinkarnasi, dan (5) keyakinan dengan adanya Moksa. adanya 194
Impelementasi isi teks Manawa Swarga dalam awig-awig yang mengatur tentang sukerta tata agama diantaranya; (1) jumlah pura/tempat suci yang dimiliki oleh Desa Parkraman, (2) pamangku/pinandita sebagai orang yang disucikan dengan beberapa hak dan kewajibannya, (3) sukertan kahyangan (pura) etika bagi masyarakat adat dalam berperilaku, berkata, dan berpikir. Penerapan kaidah sosial keagamaan ini disuratkan di dalam awig-awig dengan tema patitis lan pamikukuh (dasar dan tujuan). Awig-awig Desa adat Dawan, Desa Adat Selisihan, Desa Adat Lembongan, Desa Adat Gelgel. Disebutkan pada Palet II (Dwitiyas sargah). Pawos 3. Desa Adat Puniki ngamanggehang pamikukuh desa sakadi: ha. Pancasila; na. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ca. Tri Hita Karana manut Tatwaning Bhuana Agung. Pawos 4. Petitis Petitis Desa adat puniki kasurat sakadi ring sor: ha. Mikukuhin saha ngajegang Sang Hyang Agama; na. Nginggilang tata prawerti magama; ca. ngrajegang sukertaning desa, krama saha kasukertaning pawongannya sekala lan niskala. Maksudnya : Desa Adat Dawan mempunyai dasar dan tujuan seperti: 1) Pancasila, 2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 3) Tri Hita Karana sesuai dengan Tatwaning Bhuana Agung. Palet 4. Tujuan Tujuan Desa adat diantaranya: 1) Menjunjung tinggi serta meyakini ajaran agama Hindu, 2) Mengutamakan tata cara hidup beragama, 3) Menjalankan tata tertib desa, ketertiban masyarakat baik di dunia maupun hubungan dengan Tuhannya. Setiap Desa Adat di Kabupaten Klungkung sangat menjunjung tinggi ajaran agama Hindu yang bermuara kepada keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu masyarakat sadar akan keberadaan desa adat masih di bawah Negara kesatuan Republik Indonesia, maka awig-awig dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang dasar RI 1945 serta Undang-Undang yang lebih Tinggi sifatnya. Dengan demikian setiap Desa Adat memiliki Kahyangan Tiga dengan segala upacaranya sebagai wujud bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Selanjutnya dituangkan larangan, tata cara ketertiban berperilaku dan berbuat di dalam tempat suci,diantaranya: (a) larangan melakukan sumpah, kecuali atas perintah atau disaksikan oleh pemimpin desa, (b) mengucapkan kata-kata kasar, (c) Berkelahi, 195
sengaja memperbaiki pakaian, tidur bersama laki perempuan, menyusui anak kecil, (d) Membuang air besar, kencing, memperbaiki sanggul, (e) larangan makan dan minum sampai mabuk, dan segala bentuk perjudian, (f) Menaiki palinggih/bangunan suci. Palet f. awig-awig desa adat Dawan kembali dipertegas;"Apabila terbukti ada salah satu warga masyarakat yang melaksanakan perbuatan encemari tempat suci seperti disebutkan di atas, patutlah dikenakan sanksi dan upacara penyucian pura dengan sarana pamerascita di pura tersebut". Menjaga kesucian Pura juga tidak lepas dari peran seorang Pinandita sebagai orang yang disucikan, maka pada Awig-awig Desa adat Sedayu Tojan Sargah IV Sukerta Tata Agama, palet 1, pawos 62 indik swadarmaning pamangku/tentang kewajiban pamangku, point 4 dan 5 disebutkan "apabila ada pamangku dikatai-katai secara kasar, berperilaku tidak baik, patut dikenakan denda sesuai dengan keputusan rapat desa adat", dan "apabila pamangku terbukti berperilaku tidak sesuai dengan etika kapamangkuan, maka ia tidak boleh diberikan upacara penyucian kembali". Pengangkatan seorang pamangku tidak dibenarkan dari mereka yang cacad rohani dan jasmani, demikian juga apabila pamangku melakukan perbuatan tercela. Awig-awig desa Adat Gelgel pawos 45 tentang memberhentikan pamangku point 3, "diberhentikan menjadi pamangku apabila meninggalkan aturan-aturan kepamangkuan, ikut sebagai pencuri dan bersahabat dengan pencuri, sebagai pembunuh serta bersahabat dengan pembunuh dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi teks Manawa Swarga pasal 28 dan pasal 198 mengenai sad atatayi, pasal 182, 214 dan pasal 218 mengenai sad ripu, pasal 142,143 mengenai asta dusta, dan pasal 144, pasal 147 mengenai asta corah. Pada Teks Manawa Swarga pasal 213 disebutkan: "Penjelmaan kelak bagi penyelenggaran yajna, akan menjadi pendeta Siwa atau Budha, patut menjadi guru masyarakat, meluruskan yang menyimpang, mendidik dan mengadili dengan seadil- adilnya, menjadi contoh kesucian di masyarakat. Di samping itu bagi penyelenggara dan para pinandita yang mengantarkan sebuah upacara akan mendapatkan tempat sesuai dengan karmanya. Tidak sebatas phala atau hasil perbuatan secara niskala, melainkan pula hasil perbuatan bagi penyelenggara yajna diterima secara sekala di dunia ini. Ini artinya bagi mereka yang yakin akan buah dari yajna, maka segala pelaksanaan yajna akan dirasakan dalam kehidupan di dunia ini. 196
b. Penerapan Kaidah Sosial dan Hukum dalam Mewujudkan Sukerta Tata Pawongan Sukerta tata pawongan adalah tata cara menjalankan kaidah-kaidah sosial dan hukum dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, baik secara individu maupun kelompok. Kaidah-kaidah sosial dan hukum dalam hubungan Sukerta tata pawongan banyak mengatur mengenai perkawinan, perceraian, angkat sentana, pewarisan, kekeluargaan, pembunuhan, pencurian, putra sasana, etika sosial, perebutan perbatasan, pemerkosaan, zinah, peradilan, dan lain sebagainya. 1) Perkawinan Perkawinan menurut adat Bali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti dituliskan di dalam awig-awig desa adat sebagai berikut "Pawiwahan inggih punika : panunggalan purusa lan pradana (lanang istri) melarapan antuk suka cita kadulurin antuk upasaksi sekala lan niskala" yang artinya: perkawinan adalah bersatunya antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan suka sama suka, disaksikan secara sekala oleh masyarakat, pimpinan desa adat dan dinas, dan niskala (disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Awig-awig desa adat Sedayu Tojan Sargah V, palet siki Indik Pawiwahan, pawos 85. Pada point 4 menguraikan, tata cara orang yang akan bersuami istri: (a) sudah remaja, (b) berdasarkan cinta sama cinta bukan karena dipaksa, (c) apabila menikah dengan orang yang lain agama maka diupacarai dengan sarana upakara penyambutan, (d) sesuai dengan sastra agama, (e) sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Isi awig-awig ini tidak berbeda jauh dengan isi awig-awig desa adat Lembongan sargah V, palet 1 pawos 68. Penerapan kaidah sosial tentang perkawinan tersebut di atas sesuai dengan isi Teks Manawa Swarga pasal 46 dan pasal 47; "Perkawinan hendaknya didasarkan pada suka sama suka saling mencintai, tidak atas paksaan. Tidak membenarkan adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang pria, ataupun sebaliknya yang mengikatkan dirinya sebagai suami istri. Hal ini ditegaskan pada pasal 197, tentang larangan untuk melakukan homo seksual. Hubungan sex hanya dibenarkan bagi mereka yang telah bersuami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Baik teks Manawa swarga maupun awig-awig desa adat di Bali telah secara tegas melarang perkawinan sama jenis. Sedangkan mereka yang telah disebut dengan berusuami istri apabila mereka telah disyahkan secara Hukum Nasional, agama dan adat istiadat. 197
2) Tentang Perceraian (Nyapian) Teks Manawa Swarga menyiratkan bahwa perceraian itu bisa terjadi karena beberapa hal, diantaranya: Pasal 50, laki-laki meninggalkan istrinya karena kepentingan : (1) menuntut ilmu pengetahuan, (2)berdagang, (3) mengabdi kepada pemerintah, (4) dengan tujuan yang belum dipastikan. Apabila laki-laki tidak menepati batas-batas waktu yang telah ditentukan, maka istri yang ditinggalkan dibenarkan untuk kawin lagi dengan pria lain. Pasal 51; bagi laki-laki yang menderita penyakit gila, udug, penyakit klamin, lumpuh. Setelah 2 (dua) tahun pengobatannya lalu tidak sembuh, maka istrinya dibenarkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Pasal 54; laki-laki yang membenci istrinya kalau dalam batas satu tahun tidak berhasil hidup rukun, maka wanita itu diperkenankan untuk kawin lagi dengan pria lain. Selanjutnya, pasal 61 menegaskan, bagi suami yang tidak mampu melaksanakan sanggama, karena menderita penyakit lemah syahwat (impotent). Apabila penyakitnya itu diobatkan, dan dalam jangka waktu satu tahun tidak sembuh, maka wanita itu boleh kawin dengan laki-laki lain, perceraian diakibatkan salah satu suami istri melakukan perbuatan tercela, dan masalah lainnya. Penerapan teks Manawa Swarga di atas juga tersirat di dalam awig-awig Desa adat di Kabupaten Klungkung. Awig-awig desa adat Sidayu Tojan Palet 2, pawos 91 point 1, menyebutkan : "yang disebut dengan perceraian yaitu, mereka suami istri berpisah yang tidak sepaham dalam bersuami istri. Perceraian karena salah satu mempelai meninggal dunia disebut dengan balu (janda atau duda)'. Pawos 48 point 3, menyebutkan: "perceraian dengan alasan tidak senang, disebabkan karena permasalahan diantaranya: a)anyasar laku, drati karma,b) wak parusya wiraseng laku, c) macecala matilar tan pasadok langkungan ring 2 masa, d) kepatut polih pamatut saking Guru Wisesa. artinya : a) perilaku yang tidak baik, pemerkosaan atau kejahatan rumah tangga, b) mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kasar yang dibarengi dengan kekerasan, c)pergi meninggalan rumah (keluarga) lebih dari 2 tahun, d) semuanya patut mendapat keadilan dari pemerintah (pengadilan). Ditambahkan pula di dalam Awig-awig Desa Adat Lembongan, awig-awig Desa adat Gelgel, Desa adat Selisihan, Desa Adat Dawan yaitu: "perceraian dapat dilakukan apabila (a) sakit-sakitan termasuk sakit gila, (b) sakit impoten, (c) istri pergi meninggalkan rumah yang lamanya sampai 6 bulan. (d) suami pergi dari rumah tidak memberikan nafkah kepada istri/keluarga selama enam bulan. 198
3) Pewarisan Menurut Korn, Hukum Pawarisan adalah bagian yang paling sulit dari Hukum Adat Bali, karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah Hukum Adat Bali, baik mengenai (banyaknya) barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putus-putusan Pengadilan Adat (Panetje, 20014). Sependapat dengan Panetja, bahwa Pawarisan di Bali tidak bisa dilepaskan dengan agama Hindu, dengan perkawinan, dengan keturunan (pawaris), serta dengan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai hubungan darah atau kerabat dengan si pewaris. Selain itu bentuk waris di Bali, ada dua jenis, yaitu bentuk waris yang abstrak yang memiliki kekuatan pamor, atau warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, seperti : tempat suci, prasasti, keris, dan yang semacam itu yang bernilai religious, dan waris yang berbentuk kongkrit atau nyata seperti tanah sawah, ladang, rumah, mobil dan lain sebagainya. Sehubungan dengan pawarisan teks Manawa Swarga mengatur tentang pawarisan, diantaranya: Pawaris, ahli waris, warisan dan tata cara pembagian warisan, putusnya sebagai ahli waris, serta yang tidak boleh mewaris. Pasal 75. Hilangnya harta warisan karena "kalebu ring panca-sadarana" namanya, antara lain: hilang karena dirampas oleh musuh, dirampas oleh raja, dicuri, dirampok, dibakar, hanyut diwaktu banjir. Pasal 101 Tentang pewaris yang tidak mempunyai keturunan."Milik/warisan orang yang tidak mempunyai anak, tidak boleh diambil oleh ayah ibunya. Yang boleh mengambil adalah kakek dan neneknya. Kalau kakek dan neneknya sudah tidak ada maka Raja mengambil 2 (dua) bagian, yang satu bagian dipergunakan untuk biaya pengabenannya (upacara kematiannya). Masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau"purusha", yakni keluarga akan dilacak dari pihak bapak. Keanggotaan keluarga ditentukan oleh bapak, anak-anak memperoleh keanggotaan keluarga dari kelompok bapak. Pada masyarakat Bali jalur laki-laki adalah sangat menentukan. Penerapan tentang pewaris yang tidak memiliki ahli waris juga tertuang dalam awig-awig desa adat Gelgel pawos 40, terjemahannya, sebagain berikut : "Apabila ada tanah karang perumahan tidak ada ahli warisnya (putung/putus), pimpinan desa atau peradilan desa wajib menyelesaikan serta memperhatikan silsilah ahli waris untuk diberi warisan. a) Ahli waris dari garis laki-laki. b) Waris ke samping (saudara laki-laki pewaris), kalau tidak ada diberikan kepada waris ke atas yaitu bapak dari almarhum. c) Apabila tidak ada seperti disebutkan pada angka 1 ataupun angka 2 di atas, baru diberikan kepada orang yang tidak punya 199
karang perumahan, yang disebut warga utama (ngarep), tercatat sebagai warga adat Gelgel, dan beragama Hindu". Pasal Manawa Swarga dan awig-awig Desa Adat Gelgel di atas menyiratkan jalan tengah terhadap pewarisan bagi mereka yang tidak memiliki keturunan dan juga tidak ada sanak saudaranya lagi sebagai ahli waris, bahwa warisannya itu akan di ambil oleh pemerintah, kalau di Bali diambil oleh Desa adat sedangkan sebagian akan dipergunakan oleh keluarga besar (tunggal dadia) ataupun Desa adat untuk mengupacarai pada waktu kematiannya. Pasal 102 Manawa Swarga. Orang yang tidak boleh membagi warisan,"Bagi orang banci, ayan/, buta, tuli, bisu, gila, bodoh dan amat pelupa. Dalam hal ini ia ada memiliki harta pusaka/warisan. Karena keadaannya ia tidak berhak turut membagi atau memiliki kekayaan tersebut. Pawos 38 point 2 Awig-awig Desa adat Gelgel, dijelaskan "Seorang ahkli waris, boleh tidak diberikan bagian warisan apabila: 1) Pindah agama dari agama Hindu, 2) Tidak hormat kepada orang tua, kepada leluhur maupun kepada Tuhan. 3) Ahli waris melakukan perkawinan keluar, maupun melakukan perkawinan nyeburin (berstatus sebagai wanita di rumah mempelai wanita), semuanya disebut pergi meninggalkan rumah. Pasal 103 Manawa Swarga. Kedudukan anak kandung dan anak angkat sebagai ahli waris, dijelaskan "Bagi orang yang akan membagi kekayaan dari harta benda kekayaan yang berstatus waris. Pembagian untuk anak kandung dengan anak angkat harus dilaksanakan sama". Pasal 104 MS "Pembagian istri yang memiliki anak, harus lebih setengah atau sepertiga dari pada istri yang tidak mempunyai anak". Pasal 106 MS."Bagi orang yang banyak mempunyai istri dan juga sama-sama mempunyai anak, bila telah meninggal suaminya, kekayaannya dibagi dan tiap orang mendapatkan pembagian yang sama, setelah diatur keadaannya". Pasal 107 MS, "Bagi seorang ibu yang mempunyai anak banyak, mestinya anak tertua (pangarep) lebih banyak mendapatkan bagian". Pasal 109 MS. "Bagi anak yang belum kawin mendapatkan sebagian dari suatu artha warisan dan bagi yang sudah kawin mendapatkan 2 (dua) bagian. Demikian cara pembagian dalam membagi artha pusaka (waris)". Dan Pasal 112 MS. "Anak yang lahir dari perkawinan tidak syah, tidak berhak mewaris. Anak yang lahir dari perkawinan syah yang berhak mewaris". Berdasarkan petikan pasal teks Manawa Swarga di atas, pewarisan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain : (1) pewaris adalah mereka yang meneruskan harta 200
warisannya kepada istri, anak, dan anak angkatnya. (2) warisan adalah harta benda, harta pusaka, hutang piutang, upacara pitra yadnya, (3) ahli waris adalah mereka yang berhak untuk mendapatkan pembagian warisan; (4) tata cara pewarisan adalah bagaimana warisan itu dibagikan kepada ahli waris dengan melihat status dari perkawinannya, jumlah anak, status anak, dan kepada siapa warisan itu dapat diwariskan. Secara garis besar hukum adat Bali juga menganut sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat, dengan sedikit variasi-variasinya sangat tergantung pada desa, kala dan patra, ataupun pada macam/jenis dari pada harta warisan tersebut (Wirawan, 1982). Penerapan pewarisan teks Manawa Swarga pada masyarakat adat Bali di kabupaten Klungkung dapat dilihat dari isi awig-awig desa adat Lambongan yang menyiratkan tentang waris dan pembagian harta warisan, antara lain: Palet 2 indik Nyapian (perceraian), pawos 73 point 5 huruf b, dengan terjemahannya "apabila perceraian dilakukan secara ikhlas yang bercerai mendapat pembagian waris harta benda dari penghasilan selama pernikahannya". Pawos 75 point 1 huruf c dan d, point 3 dan 4 yang bunyinya : "seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau duda dalam status perkawinan nyeburin, laki-laki berstatus sebagai wanita di rumah istrinya mempunyai kewajiban : a. menjaga, menguasai dan memelihara segala warisan dan keturunannya, b. tidak dibenarkan untuk menjual atau memberikan kepada orang lain harta warisan, kecuali mendapat persetujuan dari kalurga dari pihak purusa (laki-laki). Pada point 3 disebutkan "apabila janda atau duda yang terbukti tidak taat kepada kewajibannya di rumah pihak purusa, maka boleh diusir oleh keluarga purusa dan tidak mendapatkan bagian waris. Sedangkan, apabila janda/duda yang tidak mempunyai keturunan taat kepada kewajibannya di rumah purusa, dan apabila diusir oleh pihak purusa, maka ia mendapatkan bagian waris pagunakaya. Awig-awig desa adat Lembongan, desa adat Gelgel, desa adat Sedayu Tojan serta awig-awig yang lainnya tersurat, bahwa yang dimaksud ahli waris dan warisan antara lain : (1) Warisan adalah harta benda warisan serta kewajiban-kewajiban yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan sosial dan hubungan dengan Tuhan dari pewarisnya kepada keturunannya. (2) Jenis warisan diantaranya: a) Harta milik bersama, tanah lahan perumahan, dan tempat suci, b) Harta benda hasil selama perkawinan, harta bawaan, harta pemberian orang tua si wanita, dan hutang piutang. (3) Harta benda dan sebagainya baru bisa disebut warisan apabila : a) Adanya pemberi warisan (pewaris), b) Adanya keturunan 201
penerima warisan (ahli waris), c) Ada harta benda, serta kewajiban-kewajiban yang bersangkut paut dengan warisan. (4) Yang disebut dengan waris, yaitu: a) Anak (keturunan) laki-laki, b) Anak perempuan yang diangkat statusnya sebagai anak laki-laki (purusa), c) Anak angkat baik laki maupun perempuan. (5) Apabila tidak ada seperti disebutkan di atas, yang boleh menjadi ahli waris: a) Keturunan laki-laki garis ke atas seperti paman, b) Keturunan garis kesamping, keponakan, anak dari paman dan lain-lain. c. Penerapan kaidah Sosial dan Hukum dalam Mewujudkan Sukerta Tata Palemahan Sukerta tata palemahan di dalam awig-awig juga disebutkan dengan sukerta pamitegep yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan alam serta tata cara menempati, menggunakan dan pengaturannya sesuai dengan ajaran agama Hindu, dan tradisi yang berlaku setempat. Sukerta tata palemahan ini mengatur tentang lahan perumahan, ladang, sawah, pepohonan, binatang piaraan, tata cara membangun bangunan perumahan dan bangunan suci, tentang bahaya dan pencurian, dan tentang kewajiban krama desa. Selanjutnya merusak milik orang lain, yang dimaksudkan tidak hanya merusak milik perseorangan melainkan juga milik negera yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2; Dengan demikian merusak karang, merusak hutan bakau, mengambil pasir tidak sesuai dengan tempat dan tujuannya, dan menembak burung, sangatlah realistis karena semuanya itu untuk menjaga lingkungan agar tetap asri dan lestari demi kelangsungan hidup manusia. Di samping aturan secara khusus di atas sesuai dengan kondisi wilayah desa adat masing-masing, maka ada juga ketentuan-ketentuan isi awig-awig desa adat di wilayah Klungkung secara umum, antara lain mengatur tentang: (1) karang lan tegal, pepayonan, wewangunan, lan wewalungan. Tata aturan mengenai karang sebagai tempat berdirinya sebuah bangunan tempat tinggal yang dibatasi oleh pagar, baik pagar hidup maupun pagar tembok serta sudah mendapat upacara secara agama yang disebut dengan pamarisudha (nyakap karang) atau penyucian. Setiap karang perumahan masyarakat Hindu di Bali wajib memiliki lebuh, rurung atau akses keluar masuk pekarangan bagi penghuninya, sehingga tidak ada karang kebebeng atau tempat perumahan yang tidak memiliki jalan. Pengaturan tentang karang perumahan dengan segala isinya tidak boleh menyebabkan permasalahan ataupun kerugian kepada pihak lain. Hal ini juga dapat dilihat pada isi awig-awig Desa adat Gelgel 202
palet VIII indik karang pawos 20 point 1 dan 4 serta diperjelas dalam awig-awig desa adat Lembongan palet 6 Indik Sukerta Pamitegep kaping 1 Karang tegal, pawos 35. Isi awig-awig di atas sedikit disinggung di dalam teks Manawa Swarga, seperti disebutkan pada pasal 33:"dandha ning wong arebut bhumia 160.000...." artinya denda bagi orang yang marebut tanah sebesar 160.000, dijelaskan pula pada pasal 88 'bahwa bagi orang yang mau menguasai hutan, dengan menentukan batas-batas tertentu yang hendak dimilikinya, denda 20.000 dan daerah atau batas hutan itu harus diutuhkan kembali". Pasal 151, yaitu "Bagi orang yang mengambil tanah, merubah-rubah batas. Dendanya yang tertinggi sebesar 20.000. dan mengembalikan seperti keadaan semula". Di antara isi awig-awig dan teks Manawa Swarga di atas, ada kesesuaian isi dalam penerapan aturan mengenai pekarangan parumahan, memperluas pakarangan rumah dengan mengambil milik orang lain yang sama dengan ngelahlahang, merubah batas- batas, apalagi tidak memberikan jalan ke pekarangan rumah warga desa, ini patut diberikan keputusan oleh pimpinan desa adat maupun desa dinas. Apabila semua perbuatan itu terbukti, maka sanksi adatpun dapat diterapkan untuk mengembalikan keharmonisan kehidupan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Tingkatan sanksi disesuaikan dengan batas-batas tanah yang di rubah, apabila merubah batas tanah yang berhubungan dengan tempat suci yang tingkatannya lebih tinggi, maka sanksi upacara yang dilaksanakannya lebih besar pula demikian sebaliknya. Hal ini merupakan kaidah-kaidah kesalahan yang menyangkut tanah, dan hutan (Setiady, 2009) Isi awig-awig desa adat Lembongan, sesuai juga dengan isi awig-awig desa adat yang lainnya merupakan salah satu penerapan teks Manawa Swarga. Secara implisit di dalam teks Manawa Swarga dijelaskan bahwa semua hewan peliharaan wajib untuk dikandangkan. Apabila dibandingkan dengan hukum adat yang berlaku di Sumatera Selatan dapat dilihat pada pasal 22 III h. 25 ST, sebagai berikut : "ternak kerbau, sapi, kuda, kambing pada malam hari dikandangkan, jika kedapatan hewan tersebut lepas di jalan, di dusun dan merusak kebun atau ladang orang, maka pemiliknya di denda 12 ringgit untuk setiap ekor dan mengganti kerugian tanaman, tumbuhan orang yang di rusak (Setiady, 2009). Tetapi dalam teks Manawa Swarga dan awig-awig adat di Bali tidak menekankan sanksi dengan pasti terhadap dendanya. Yang ditekankan adalah adanya keputusan pimpinan adat dengan masyarakat dalam suatu parum adat. 203
Kesimpulan Kedudukan teks lontar Manawa Swarga yang terdiri dari 227 pasal sesuai dengan klasifikasi naskah dikelompokan dalam kelompok lontar Agama, yaitu Palakerta dan Sesana. Teks Lontar Manawa Swarga memiliki benang merah dengan kitab suci Veda dan kitab Manawadharmsastra, khususnya tentang Catur Varna atau empat golongan profesi sesuai dengan keahlian/pekerjaannya masing-masing, yakni tertuang pada Ṛgveda: 10.90.12, Manawadharmasastra/Manu Smrtih. Pratamo'dhyayah I.31, serta pada teks Manawa Swarga pada pasal 189. Disamping itu kalau dikompilasi isi title hukumnya ada suatu kemiripan. Dari beberapa title hukum dan kaidah sosial dalam teks Manawa Swarga, yang sangat menonjol dengan perkembangan jaman adalah masalah lingkungan, tentang homo sexual, dan menyebar berita kebohongan yang disebut "Adur Welyani" direkomendasikan untuk dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat umat Hindu dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, penerapan kaidah sosial dan hukum pada masyarakat Bali di Kabupaten Klungkung, walaupun sebagian masyarakat tidak mengenal teks Manawa Swarga, namun isinya secara implisit telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan dituangkannya dalam bentuk awig-awig adat yang berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana. Daftar Pustaka Agastia, I. B. G. (1987). Wrttasañcaya dan Gita Sañcaya Kumpulan Wirama dan Pupuh. Denpasar : Wyasa Sanggraha. Asikin, H. Z. (2015). Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Kedua. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Ager, B. (2006). Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Ardika, I W. dan Sutaba, I M. (1996). Dinamika Kebudayaan Bali. Denpasar : Upada Sastra. Basrowi dan Sudikin. (2002). Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metode Refleksi. Surabaya: Insan Cendekia. Daniel L. P. (2001). Seven Theories of Religion.Yogyakarta : Qalam. 204
Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1994). Bahasa, Konteks, dan Teks. Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada Univerty Press. Kajeng, I N. (2005). Sarasamuccaya, Surabaya : Paramita. Jingga, I M. (1967). Upadesa. Parisadha Hindu Dharma Indonesia. Denpasar. Kutha Ratna, N. (2005). Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Lebacqz, K. (1986). Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice. Bandung: Nusa Media. Lechte, J. (2001). 50 Filsuf Kontemporere dari Strukturalisme sampai Postmodernitas. Yogyakarta : Kanisius. Mantra, I. B. (1982). Tata Susila Hindu Dharma. Denpasar: Parisada Hindu Dharma Pusat. Parisada Hindu Dharma Indonesia. (1980). Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu. Ke I-V. Panetja. G. (2004). Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Denpasar: CV. Kayumas Agung. Pudja, G. (1977). Apakah Hukum Hindu Itu. Jakarta : Mayasari Pudja, I G. (1977). Hukum Kewarisan Hindu yang diresipir ke dalam Hukum Adat Bali dan Lombok. Jakarta : CV. Jonasco. Puniyatmadja, I. B. O. (1976). Çilakrama, Denpasar : Parisada Hindu Dharma Pusat. Setiady, T. (2009). Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan). Bandung : Alfabeta. Soekanto, S. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : CV. Rajawali Soekanto, S. (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Surpha. (1986). Pengantar Hukum Hindu. Surabaya: Paramitha Wirawan, I K. (1982) Pengantar Tentang Hukum Kewarisan Adat Bali. Denpasar : Kertha Aksara, Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat. Zoetmulder, P. J. (1983). Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang, (Edisi Terjemahan oleh Dick Hartoko SJ). Jakarta : Djambatan. 205