BUPATI PURWAKARTA KEPUT'USAN BUPATT PURWAKARTA NOMOR 5843 JKep. a9 -Perek/2020 TENTANG PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SABAR DAN REKAN SEBAGAL AUDITOR EKSTERNAL YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA PER 3I DESEMBER 2019 BUPAT] PURWAKARTA, Menimbang a. bahwa Lapora Keuangan Perusahaan Daerah Lank Perkreditan Rakyat Raharja Wanary.s Tun 2019 telah berakhir pada tang8a1 31 De#ember 2019; b. bawa untu menciptakan transparansi kondisi keuan#an, Perusahan Daer.h Lank Perkreditan Rakyat Raharj Wa.ayas.a wa jib menguruamkan avporan Keuaugan per 31 December 2019 dadar waktu dan bentuk yang ditetaplan oleh Otoritas Jase Keuangan ; bahwa e be lur diurum.kan, Laaporan Keuangan Per 31 Desember 2019 terlebih dahula wajib di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jase Keuangan; bahwa se bagairana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Akutan Publik yang akan melakeukan Laporan Keuangan Perusahaan audit Dacra.h Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanaya.so Kabupaten Purwakarta 2019 dengan keputuan Bupati, Undang-Undang Noror tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalan Lingkungan Provinsi Djawa Bart [(Brita Negara Republik Indonesia Tahun 19504, sebagaimana telah diuba.h dengan Undarg-Undang Norma 4 Tahu 1968 tentang Pembentuka Kabupaten Purwakarts da Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahu 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 c. d. pertimbangan berdasark.an terhadap per 31 Desember I 14 fun 1950
2. Undang-Undang Nomor Perusahaan Darah Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) tentang (Lembaran Negara Re publik I0, Tambahan 5 Tahun 1962 1962 Nomor 3. Undang-Undang Nomor ten.tang Republik Keuangan Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4268); t7 Tahu 200.3 (Lembaran Negara Negara 4 Udang-Undang Nomor 1 faun 2004 tentang Perbendaharas Negara (Lembaran Negara Re pubik Indonesia Tau 2004 Noor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tuba.ha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagadman tela.h diubah beberapa kali terak hir dengan Undang- Undang Nomor 9 Ta.hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2015 Nor@or 58, Indonesia Tanbahan Lembaran Negara Republike Nomor $679), 5. 6, 7 8. Peraturan Pererintah Nomor ' Thu 2008 tentang lnvestasi Pererintah (Lembaran Negara Republik Indonesia fhun 2008 14, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4812; Peraturan Pererintah Noor 12 Thu 2019 tentang [Lembarson Negara Pengelolean Keuagan Dacrah Republik Indonesia Tahu 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pererintah Daerah; Nomor 9, Peraturan Menteri Dular Negeri Nomor S2 Tahun Investasi 2012 emerintah Daerah (Derita Negara Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754] Pedoman tentang Pergeloloan 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Noor 20 oJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03f 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkereditan Rakyat; 12 peeaturan Noor Jase 48/0JK.03/ 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bang Perkreditan Rakyat, Otoritas Keuangan
Memperhatikan Menetapkan KEDUA 13. Peraturan Noor Jasa 13/POK.03/ 20I7 tentag Penggunaan Jasa Akutan Publik dan Kantor Akutan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuanga, Otoritas Keuangan 14. Peraturan Daera.h Kabupaten Daerah Ting.kat Il Purwakarte Noor Tahun 1998 tentang Perusahaan Daera.h Banke Perkerecditan Rakyat, se bagamaa telah diubah D rah Kabupaten Purwakarta Nora 20 Tun 2002; Peraturan dengan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Noror l tentang Pokoke-po.kole Pengelolaan (Lembaran Daera.h Kabupaten hun 2016 Keuangan Daerah Purwakarta Ta.bun 2016 Namor I J; Surat Rekorendasi Dewan Pengawas PD BPR Rahat)a Waayasa · N6. DP/O7/BPR_Adm/XI/2019 tang&al 20 November 2019 tentang Usulan peunjukkan Akuntan Publik yang ala melaku.k.an audit laporan keuangan PD BPR Raharje Wanaryas per 31 Des.ember 2019; terhadap MEMUT'USKAN Menunjuk akuntan publik dibawah ini sebagai auditor eksternal yang akan melakukan audit terhadap La poran Keuangan Perusahaaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja wanaryasa Kabupaten Purwakarta per 3L Desember 20I9 ; Kantor Akuntan Publik Saber dan Rekan ljin Alamat : KEP MENKEU RI N6. 1038/KM.1/2012 Jalan Saturnus Utara No. 4 Margahayu Raya Bandung - 40286 Tel. 022-7561965, 085 100554.222 email con Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Daerah Banke akeyat Raharja Weary.as.a Ka bupaten Peleredit.an Purwakart.a
KETIA Keputusan ini mulai berlaku pad.a tasnggal diteta pkan Ditetapkan di Purwakarta pada tangga loci 00 { Burn RwrA,2 ..2. <8or. RTNA MUSTIKA Tembusan Yth. Ketu DPRD Kabupaten Purwakarta, Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Bandung 3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabrupaten Purwa.kart.a, 4. Yth. Ketua Dewan Pengawas Perusahaaan Daerah Banke Perkreditan Rakyat ! Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta.