INTERNALISASI TRI HITA KARANA DALAM USAHA PENCEGAHAN FRAUD PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI INDONESIA Ringkasan Tesis Dosen Pembimbing: Dian Kartika Rahajeng, S.E., M.Sc., Ph.D. Oleh: Ni Komang Urip Krisna Dewi 18/432446/PEK/23712 PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2020
Internalisasi Tri Hita Karana Dalam Usaha Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Indonesia Ni Komang Urip Krisna Dewi Dian Kartika Rahajeng Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Indonesia e-mail: nikm95@mail.ugm.ac.id ABSTRAK Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi konsep Tri Hita Karana (THK) dalam usaha pencegahan fraud di lembaga mikro di Indonesia terutama pada studi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengalami fraud. Metode Penelitian - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis artefak. Wawancara dilaksanakan pada LPD yang terlibat fraud maupun yang tidak terlibat fraud. Temuan - Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa dari segi religiositas berdasarkan dimensi Ozer dkk. (2011) yakni behaviour, effect, dan affect, LPD Nyuh Kuning telah melaksanakan praktik THK dengan baik. Berdasarkan pencegahan fraud yang dilaksanakan LPD Nyuh Kuning telah melaksanakan pencegahan fraud berdasarkan dimensi Thompson (1992) yang diinternalisasi dengan THK, sedangkan LPD X yang bertindak fraud tidak dapat melaksanakan pencegahan fraud dengan baik. Berdasarkan teori fraud diamond LPD Nyuh fraud yang Kuning melaksanakan pencegahan untuk memitigasi faktor penyebab diinternalisasi dengan THK dan LPD X mengalami fraud karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang dialami pelaku. Hasil penelitian ini adalah terdapat internalisasi THK pada LPD yang tidak terlibat fraud, dan sebaliknya, LPD yang terlibat fraud tidak dapat melaksanakan internalisasi THK dengan baik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa nilai-nilai dalam THK sejalan dengan nilai-nilai yang diperlukan pada usaha pencegahan fraud. Orisinalitas - Penelitian yang mengkaji internalisasi THK dalam usaha pencegahan fraud khususnya di LPD masih terbatas. Di sisi lain, LPD khususnya di Bali memiliki peran yang sangat besar sehingga penelitian dalam rangka upaya pencegahan fraud di LPD sangat diperlukan. Kata Kunci: Tri Hita Karana, teori fraud diamond, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), fraud, etnografi
Pendahuluan Lembaga keuangan mikro dikenal di berbagai untuk menghadapi masalah kemiskinan (Kumar dan Gupta, 2011). Lembaga keuangan mikro telah berevolusi untuk membantu masyarakat yang biasanya dikesampingkan lembaga keuangan konvensional oleh seperti menyediakan kredit usaha (Weiss dan Montgomery, 2007). negara berkembang Indonesia menjadi salah satu negara lembaga yang berupaya membangun keuangan mikro yang bertujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat. tersebut didukung dengan Pernyataan dibangunnya Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan Financial Institution Development (FID) pada tahun 1964 (Aryasa, 2018). Hampir seluruh Indonesia membentuk LDKP wilayah dengan berbeda-beda istilah (Ramantha, 2010). Perubahan aturan terjadi pada LDKP dan nama LDKP berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Bank Indonesia, 2008). Perubahan tersebut tidak terjadi pada seluruh LDKP Indonesia (Aryasa, 2018). Konsep LDKP masih digunakan di Provinsi Bali dengan istilah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Ramantha, 2010). (LDKP) oleh yang Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, 20 persen keuntungan bersih LPD dimanfaatkan untuk dana pembangunan desa. Hal itu menyiratkan bahwa LPD memiliki peranan penting untuk suatu desa adat dalam mendukung kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi (Aryasa, 2018). Namun, terdapat kasus fraud besar terjadi pada beberapa LPD dan mencoreng citra LPD. lain, kasus fraud LPD Kapal yang dilaksanakan oleh pengurus LPD tersebut (Balipost, 2019). nasabah mengalami kerugian sebesar Rp 15 Miliar akibat kasus penggelapan dana nasabah. Lima kolektor dan mantan ketua LPD menjadi terdakwa dalam kasus tersebut Kasus-kasus tersebut antara Sebanyak 15.000 dan telah mendapatkan vonis hukuman (Balipost, 2019). Kasus fraud lainnya terjadi pada LPD Bebetin (Suyatra, 2018). Suyatra (2018) menyatakan bahwa penyaluran kredit fiktif terjadi pada LPD Bebetin. Hal tersebut dilakukan oleh mantan ketua pengurus LPD Bebetin dengan masa jabatan 1989- 2014.Fraud cost yang ditimbulkan dari kasus LPD Bebetin sangat tinggi yakni sejumlah Rp sehingga menyebabkan mantan ketua pengurus LPD tersebut ditahan. 2,4 Miliar Kasus fraud juga terjadi pada LPD nasabah Sangsit. Penggelapan dilaksanakan oleh tiga pengurus LPD. Fraud cost yang ditimbulkan diperkirakan sebesar 600 juta (Dewatapos, 2019). Kasus fraud juga terjadi pada LPD Tanggahan Peken pada Juli 2018 (Tribune, 2018). Total dana yang tidak dapat ditarik di LPD tersebut sebesar Rp 145.000.000 (Redaksi- Nusabali, 2019). Pengurus LPD tersebut dinyatakan telah melaksanakan tindakan penggelapan dana nasabah (Tribune, 2018). dana rentan terjadi pada setiap organisasi (IIA, 2009). Fraud adalah hal ilegal yang ditandai dengan tipu daya, pelanggaran atau penyembunyian, kepercayaan (IIA, 2009). Fraud sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu, salah satunya Tri Hita Karana (THK). THK adalah hubungan harmonis yang dijaga serta dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali (Astawa, 2013). THK terdiri dari palemahan (harmonisasi antara manusia dengan lingkungan), pawongan (harmonisasi antara manusia dan dengan parahyangan (harmonisasi antara manusia dengan Tuhan) (Astawa, 2018). THK merupakan cerminan bahwa hubungan yang harmonis akan mewujudkan kebaikan (Wirajaya, dkk. 2014). Kasus fraud tersebut sesama manusia), Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Pasal 23 menjelaskan bahwa 20 % dari profit yang diperoleh di LPD digunakan untuk dana pembangunan desa dan 5 %
sosial. Dana digunakan untuk dana pembangunan desa dan dana sosial digunakan untuk mewujudkan kegiatan yang mencerminkan konsep parahyangan, palemahan, dan pawongan. Dana yang disumbangkan LPD untuk mewujudkan kegiatan berdasarkan konsep THK, terdiri dari dana pembangunan, dana untuk pemangku (pemimpin upacara di pura), dana pendidikan atau bantuan beasiswa, dana bantuan ngaben, dana untuk lain-lain. lingkungan dan kebersihan Internalisasi penting juga THK lingkungan kerja. dilaksanakan dalam terciptanya THK dilaksanakan demi mokshartam jagadhita ya ca iti dharma (kebahagiaan lahir batin). Internalisasi THK yang dilaksanakan pada lingkungan kerja akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan menyimpang seperti fraud. Pencegahan fraud adalah hal penting untuk dilaksanakan setiap organisasi atau perusahaan. Pencegahan fraud diibaratkan seperti melawan sakit pada tubuh manusia, yaitu lebih baik melakukan pencegahan daripada melakukan pengobatan karena akan berakibat pada pengeluaran yang lebih tinggi (Tuanakotta, 2010). fraud di LPD mencerminkan bahwa kasus tersebut sangat berlawanan dengan konsep THK yaitu konsep pendirian LPD. Berbagai kasus THK merupakan salah satu nilai dalam agama Hindu (Astawa, 2013). Weaver dan Agle (2002) menjelaskan bahwa religiositas atau pengetahuan serta kepercayaan hanya terhadap etika perusahaan berimplikasi terhadap juga namun pentingnya sikap etis secara menyeluruh. Kepercayaan agama juga berimplikasi terhadap ethical judgement serta dapat membentuk dalam melaksanakan berdasarkan judgment (Weaver dan Agle, 2002). Ethical judgement adalah penilaian tentang suatu tindakan tersebut etis atau tidak etis (Velasquez, 2006). agama tidak berimplikasi keinginan tindakan juga memiliki keterkaitan dengan tiga elemen budaya (Windia & Dewi, 2007). Budaya memiliki tiga elemen, yaitu subsistem sosial, subsistem artefak nilai, (Koentjaraningrat, 2005). Windia dan Dewi (2007) menyatakan bahwa subsistem sosial merupakan masyarakat dalam sosial yang melaksanakan kehidupan terwujud pawongan. Subsistem nilai merupakan konsep nilai- nilai dalam melaksanakan kehidupan yang terwujud dalam konsep parahyangan (Windia dan Dewi, 2007). Subsistem artefak merupakan lingkungan sekitar yang terwujud palemahan (Windia dan Dewi, 2007). Elemen budaya ini merupakan salah satu faktor penting dalam analisis penelitian. THK serta subsistem dalam konsep dalam konsep Berdasarkan aspek budaya, desain penelitian desain etnografi menjadi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman mengenai internalisasi THK dalam usaha pencegahan fraud pada LPD. Penelitian dilaksanakan pada LPD yang melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2017 tentang LPD Pasal 23 yakni LPD Nyuh Kuning dan LPD X yang melakukan fraud. Desain penelitian etnografi juga dipilih untuk menciptakan orisinalitas karena sebagian besar penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pencegahan fraud menggunakan desain penelitian studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian etnografi digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kebudayaan memperoleh sehingga pengetahuan atau pandangan mengenai budaya tersebut serta hubungannya dengan tingkah laku atau kehidupan sehari-hari (Spradley, 2007). Penelitian tindakan teori fraud diamond untuk alat analisis kasus fraud karena berbagai kasus fraud di LPD dilaksanakan oleh pengurus LPD yang memiliki kapabilitas. Teori fraud diamond digunakan untuk menganalisis usaha fraud yang dilaksanakan pencegahan ini menggunakan
melalui proses internalisasi THK pada LPD di Bali. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji internalisasi THK pada LPD yang melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2017 dan LPD yang melakukan tindakan fraud. Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan analisis dari segi budaya karena berbagai kasus fraud yang terjadi sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu salah satunya nilai THK. Landasan Teori Teori Fraud Diamond Teori fraud diamond dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Fraud diamond adalah pengembangan dari teori Fraud Triangle oleh Cressey (1953). Elemen-elemen dari fraud diamond adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, serta kapabilitas. a. Tekanan fraud biasanya menghadapi berbagai macam tekanan sehingga melakukan tindakan fraud. (Pressure), pelaku b. Kesempatan (Opportunity), fraud dapat dilaksanakan jika adanya kesempatan untuk melaksanakan tindakan fraud. c. Rasionalisasi tindakan merupakan (Dorminey, dkk., 2010). (Rationalization), pembenaran d. Kapabilitas (Capability), Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa yang berbagai memiliki nominal besar tidak mungkin dapat terlaksana jika tidak ada oknum- oknum tertentu dengan kapabilitas. fraud khususnya Tinjauan Pustaka Religiositas Religiositas adalah konsep multidimensi yang menggabungkan aspek kognisi, tradisi, pengalaman dan perilaku (Glock & Stark, 1965). Religiositas merupakan kepercayaan dengan berkomitmen untuk menjalankan prinsip ketuhanan (McDaniel dan Bunet, 1990). kepada Tuhan Konsep religiositas digunakan dalam penelitian untuk menganalisis bagaimana nilai agama Hindu khususnya ini serta THK yang dilaksanakan LPD pengurus LPD dimensi religiositas menurut Ozer, dkk. (2011) yang dimodifikasi agar sesuai dengan relevan nilai-nilai agama Hindu dan dengan penelitian ini. Dimensi religiositas tersebut terdiri dari dimensi perasaan (affect), perilaku (behaviour), dan efek (effect). Affect untuk menganalisis pentingnya agama Hindu serta nilai THK pada untuk menganalisis tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu khususnya nilai THK. Effect untuk menganalisis dampak dari pengamalan nilai agama khususnya nilai THK. Definisi Fraud `Fraud adalah ilegal yang ditandai dengan pelanggaran kepercayaan, tipu daya, atau penyembunyian (IIA, 2009). Pencegahan Fraud berdasarkan kehidupan. Behaviour tindakan Menurut Thompson (1992) terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya fraud, yakni penyelidikan calon pegawai, menekan kesempatan fraud, menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendeteksi perbuatan yang tidak jujur, serta hukuman pada setiap perilaku tidak jujur di tempat kerja. Tri Hita Karana (THK) Tri Hita Karana secara harfiah kata 'tri' artinya tiga, kata 'hita' artinya kebahagiaan, serta 'karana' artinya sebab (Astawa, 2013). Berdasarkan hal tersebut, tiga hal THK didefinisikan mendapatkan penyebab kesejahteraan, atau kebahagiaan (Wirajaya, dkk., 2014). Keharmonisan berdasarkan THK, terdiri atas: sebagai manusia kedamaian 1. Keharmonisan keselarasan hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) (parhyangan); atau 2. Keharmonisan keselarasan hubungan manusia dengan sesama (manusia) (pawongan); atau 3. Keharmonisan hubungan atau manusia keselarasan dengan
(palemahan) lingkungan (Damayanthi, 2011; Astawa, 2013; Suardikha, 2013). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Menurut Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dinyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga yang dibangun, dikelola serta dimiliki oleh desa pakraman serta hanya melayani anggota desa pakraman atau masyarakat (krama desa) dari desa pakraman tersebut. Penelitian Terdahulu 1) Thompson (1992) menyatakan bahwa ada empat cara agar fraud dapat dicegah yakni dengan melaksanakan penyelidikan pada latar belakang serta calon rekanan, menekan kesempatan untuk fraud, menciptakan melaksanakan lingkungan dapat yang mendeteksi perbuatan tidak jujur, serta memberi hukuman atau tidak memberi toleransi pada setiap tindakan tidak jujur di tempat kerja. pegawai, pemasok, kerja 2) Wirajaya dkk. (2014) menjelaskan dimensi THK pada akuntabilitas Desa Kuta. Akuntabilitas dalam perspektif bahwa pawongan organisasi Desa Kuta menggunakan informasi akuntansi untuk memenuhi tanggung jawab kepada stakeholder, yakni masyarakat desa (krama), investor dan pemerintah. Akuntabilitas dalam palemahan diimplementasikan oleh organisasi sebagai akuntabilitas organisasi dalam kegiatan lingkungan, seperti membuat unit monitoring pantai, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. dalam perspektif parahyangan dilaksanakan piodalan serangkaian melalui (kegiatan upacara agama di pura) di Desa Kuta. Akuntabilitas perspektif bentuk dijelaskan 3) Astawa tentang (2018) meneliti pengaruh budaya hamornis (THK) dan pelatihan kewirausahaan pada kinerja lembaga kredit pembayaran di keuangan mikro di Bali. Budaya harmonis (THK) memiliki pengaruh signifikan pada pembayaran kredit karena konsep harmonisasi dengan Tuhan, manusia dan alam akan menghasilkan kejujuran, ketulusan dalam organisasi dan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian tersebut, pelatihan tidak berpengaruh pada kinerja pembayaran kredit. kewirausahaan Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi untuk mendapatkan pemahaman nilai THK untuk mencegah fraud pada LPD di Bali yang dipraktikan sehari-hari. Desain pada untuk penelitian deskripsi mendapatkan kebudayaan, untuk memahami pengetahuan (pandangan) dan hubungannya dengan tingkah laku atau kehidupan (Kuntowijoyo, 1987). Menurut Brownislaw Malinowski (dalam Spradley, 2007), tujuan enografi ialah memahami sudut pandang penduduk asli, berkaitan dengan kehidupan untuk mengenai memperoleh dunianya. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian untuk memahami sudut pandang dari para pengurus LPD serta masyarakat mengenai internalisasi nilai THK dalam usaha pencegahan fraud di LPD. Teknik Pengumpulan Data pengumpulan kehidupan etnografi berguna dan bertujuan analisis yang sehari-hari pandangan ini dilaksanakan Teknik data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni: 1) Analisis artefak adalah analisis objek- objek serta dokumen-dokumen di LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning. 2) Observasi partisipatif adalah observasi untuk yang mendapatkan pemahaman implementasi THK dalam usaha pencegahan fraud. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjadi pegawai magang pada LPD Nyuh Kuning kurang lebih selama sebulan. dilakukan peneliti
3) Wawancara terstruktur semi dilaksanakan dengan lebih bebas namun tetap pedoman wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh permasalahan secara lebih terbuka dengan informan yang (Sugiyono, 2015). diwawancarai semi terstruktur Wawancara direncanakan tatap muka dengan dengan informan berjumlah 17 orang dengan waktu kurang lebih selama 45 bersedia namun menit, diwawancara hanya 9 orang. menggunakan yang Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan langkah yang dikembangkan Creswell (2016) yang terdiri dari enam langkah yang dimulai dari mengolah dan mempersiapkan data untuk penyusunan interpretasi. 1) Mengolah dan mempersiapkan data mentah untuk dianalisis. Langkah ini mencakup wawancara, transkrip menulis data yang diperoleh dari lapangan meliputi analisis artefak serta observasi dan mengelompokkannya berdasarkan sumber informasi. dianalisis hingga partisipatif, 2) Membaca data secara keseluruhan. Langkah ini merujuk pada penyusunan catatan-catatan khusus dan gagasan umum yang diperoleh dalam informasi cara yang penuturan, kesan, kedalaman, dan kredibilitas informasi. informan, diberikan 3) Melakukan coding semua data. Peneliti menyusun sebuah codebook yang berisi kode-kode yang ditemukan termasuk definisi singkat maupun lengkap kode tersebut, serta contoh penggunaannya. 4) Menggunakan untuk orang mendeskripsikan (informan), kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi merupakan tahap penyampaian informasi secara detail. coding setting, 5) Menyajikan tema dan deskripsi dalam narasi atau laporan kualitatif. Sajian ini dapat berupa gambaran spesifik lokasi penelitian atau informasi deskriptif tentang informan. 6) Menyusun dalam penelitian kualitatif. Interpretasi ini dapat berbasis bersifat penelitian, dan tindakan. interpretasi pribadi, Hasil dan Pembahasan Religiositas THK memberikan pandangan bahwa untuk mencapai proses menuju kehidupan yang sejahtera, manusia diperlukan untuk berusaha menjaga keharmonisan atau keserasian. Keharmonisan menurut THK terdiri dari: 1. keharmonisan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (parhyangan); 2. keharmonisan manusia dengan lingkungan atau alam (palemahan); 3. keharmonisan antara manusia dengan manusia atau sesamanya (pawongan) (Damayanthi, 2011; Astawa, 2013; Suardikha, 2013). dalam penelitian ini untuk menganalisis nilai agama Hindu khususnya THK yang dilaksanakan LPD serta pengurus LPD berdasarkan dimensi religiositas menurut Ozer, dkk. (2011) yang dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan relevan dengan penelitian ini. Dimensi religiositas tersebut terdiri dari dimensi perasaan (affect), perilaku (behaviour), dan efek (effect). Affect untuk menganalisis pentingnya agama Hindu serta nilai THK untuk pada menganalisis tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu khususnya nilai THK. Effect untuk menganalisis dampak dari pengamalan nilai agama khususnya nilai THK. Berdasarkan aspek behaviour (tindakan) yang untuk menganalisis dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu khususnya nilai THK di LPD ialah sebagai berikut. Religiositas digunakan kehidupan. Behaviour perilaku
Tabel 1. Perbandingan Penerapan THK LPD Nyuh Kuning (Tidak Fraud) dan LPD yang melaksanakan Fraud THK Prak- tik Sradha Tidak ada Praktik LPD Nyuh Kuning Praktik LPD X Fraud Tidak ada CCTV dan hal tersebut mempermudah pelaku untuk bekerja tidak jujur dan pelaku memiliki sradha yang rendah CCTV namun tetap bekerja jujur karena memiliki sradha (kepercayaan kepada Tuhan) dan meyakini Tuhan selalu mengawasi dan melihat segala yang dilakukan umat-Nya Parah yang- an Bhakti Menghaturkan Dhar- ma canang dan melaksanakan piodalan Percaya akan dharma bahwa kebaikan akan mendapatkan kebaikan begitupula sebaliknya. Pegawai sangat percaya akan karmaphala sehingga hal tersebut memberikan keyakinan untuk berbuat baik sehingga mendapatkan hasil yang baik Bhakti jarang dilaksanakan Berdasarkan perspektif korban fraud LPD X, warga percaya bahwa apa yang dilaksanakan pelaku akan mendapatkan karmaphala sesuai tindakan yang dilaksanakan, dan terbukti kehidupan pelaku tidak berjalan lancar seperti bisnisnya yang hancur Pawo -ngan Satya Swadh -arma Nga- yah Pegawai jujur dalam melaksanakan pekerjaan Pegawai melakukan tugas sesuai tanggung jawab dan SOP Pegawai dipilih oleh warga desa dan mengabdi untuk memajukan LPD Pegawai tidak jujur, terbukti dari pernyataan korban yang sudah membayar kredit namun ditagih lagi Pegawai tidak melaksanakan tugas dengan baik, terbukti dari pernyataan korban Pegawai dipilih oleh warga desa namun tidak memiliki rasa pengabdian yang tinggi THK Pawo- ngan Prak- Tik Paras Paros Sagilik Saguluk Sarpa- Naya Adat Iwirga- Ma Praktik LPD Nyuh Kuning Rasa dengan menolong misal warga warga sakit meminjam uang tidak boleh dipersulit LPD dan warga desa melaksanakan sangkep (rapat) terjadi apabila tindakan fraud empati Praktik LPD X Fraud Masih dipersulit ketika ingin melaksanakan kredit dan LPD warga desa melaksanakan sangkep dan (rapat) warga X tidak memberikan sanksi kesepekang (dikeluarkan dari warga desa) karena warga percaya terhadap hukum karmaphala Pale- Ma- han Ibu pertiwi dan Apik lan resik Menghaturkan canang di natah pertiwi) (ibu serta memberikan sumbangan dana kepada kelihan banjar (kepala desa) yang digunakan untuk menjaga kelestarian alam LPD memberikan sumbangan dana kelestarian alam (palemahan) tidak untuk Affect untuk menganalisis pentingnya agama khususnya nilai THK. THK menjadi nilai penting dalam pelaksanaan kegiatan di LPD dan menjadi landasan program yang dibuat LPD. Ketua LPD menyatakan, "THK adalah konsep di agama Hindu Tri artinya tiga, hita senang hubungan karana menghayati, manusia dengan tuhan, lingkungan dan sesama manusia. Itu jelas sangat penting dalam pengelolaan LPD. Di dalam pergub itu sudah diatur juga. Dengan tuhan/parahyangan, dengan manusia/pawongan, dengan lingkungan /palemahan.... KK1.12
juga dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 tentang LPD menjelaskan bahwa pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan (a) cadangan modal 60%, (b) dana pembangunan desa 20%, (c) jasa produksi 10%, (d) dana pembinaan, pengawasan, dan perlindungan 5%, (e) dana sosial 5%. Penyetoran dan penggunaan keuntungan dimaksud keputusan gubernur. Hal tersebut sesuai dengan Berdasarkan Effect untuk menganalisis dampak dari pengamalan nilai agama khususnya nilai THK. THK memberikan arahan bagi seluruh karyawan LPD untuk selalu menjaga atau harmonisasi parahyangan, yakni pawongan, dan palemahan. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua LPD sebagai berikut. keseimbangan "THK ini memberikan kita arahan untuk selalu menjaga harmonisasi ke atas, ke sesama dan lingkungan." KK1.14 Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pegawai LPD semuanya "Ya kita harus ke seimbang, ke tuhan ke manusia dan lingkungan" MM4.22 Pencegahan Fraud Pencegahan fraud yang dilaksanakan LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning berdasarkan oleh komponen Thompson (1992) adalah sebagai berikut. 1. Penyelidikan Calon Pegawai yang dinyatakan Pegawai LPD awal mulanya dipilih oleh warga desa adat. Seperti yang dinyatakan pegawai LPD berikut "pegawai disini dipilih oleh warga desa karena diminta untuk mengabdi oleh masyarakat. itu bertambah lagi pegawai karena dilihat dari pengabdiannya selama di kemudian koperasi, dipindahtugaskan di LPD." JM2.12 Setelah Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu pegawai LPD "dipilihnya berdasarkan pengabdian setelah itu nambah pegawai lagi dilihat berdasarkan pengabdiannya di koperasi" MD5.2 juga Berdasarkan THK pengabdian yang dilaksanakan LPD termasuk ke dalam ngayah (bekerja dengan tulus) yang termasuk dalam pawongan untuk memajukan LPD dalam memberikan solusi bagi warga serta yang membutuhkan pelayanan tabungan, deposito, serta SIMADE. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua LPD serta salah satu pegawai LPD. perspektif dana "...kita mengabdi niki sebagai bentuk ngayah kepada desa adat untuk LPD bisa berkembang" JM2.8 "...ngayah ke banjar untuk mengabdi pada LPD bisa bermanfat bagi desa" KK1.18 Pegawai LPD X yang mengalami fraud juga dipilih oleh warga desa menjadi rasa pengurus pengabdian untuk memajukan desa menjadi salah satu pemicu LPD tersebut mengalami fraud. LPD. Lemahnya "Nggih dipilih, nika kan pegawai dipilih dipercaya supaya LPD niki bisa membantu warga dalam masalah keuangan tapi dia sendiri nyeleweng kan gagal nggih jadinya ngayah atau pengabdian nika" JMS9.42 2. Menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendeteksi perbuatan tidak jujur LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning mendeteksi perbuatan jujur dengan cara melaksanakan pengecekan uang yang diterima dari kolektor dengan bukti masuk kas serta hasil input di komputer. Pegawai yang juga melayani kantor LPD tidak di
dilaksanakan pengecekan oleh kasir LPD dengan mengecek uang yang diterima dari masyarakat dengan bukti transaksi. Hal tersebut disampaikan oleh pegawai LPD. "bisa dideteksi misalne kolektornya nyetor uang kan disesuaikan sama input di catatannya dia komputer terus saling ricek satu sama lain" JM2.14 sama "catetannya yang masuk, transaksi yang masuk disesuaikan dengan uang dan input di aplikasi komputer" MD5.4 fraud, LPD X yang mengalami pengawasan memiliki dapat mendeteksi sehingga perbuatan tidak jujur yang terjadi pada LPD tersebut. Selain itu, pelaku fraud juga memiliki sikap tidak jujur sehingga fraud terjadi. Berdasarkan perspektif THK, sikap satya (kejujuran) tidak terlaksana dengan baik di LPD X. Hal tersebut diungkapkan oleh korban fraud. kelemahan tidak "Ya tiang juga ngerasa gitu saya uda bayar kok tiba-tiba ada kitir datang. Mungkin dimasukkan orang nabung kadang nggak......" JMS9.34 " .....kurang mengawasi secara detail mungkin di atas meja aja, hingga sampe berlarut-larut sampai terjadi hal ini....." JMS9.2 3. Menekan kesempatan fraud LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning memiliki untuk menekan dengan kesempatan keterbukaan. Keterbukaan yang ada di antara menciptakan keterbukaan informasi keuangan seperti jumlah uang tidak hanya diketahui oleh kasir namun juga diinformasikan kepada seluruh pegawai. Hal tersebut diungkapkan oleh pegawai LPD. cara fraud yakni pegawai "Karena kita terbuka dengan kasir dengan kolektor jadinya mengurangi peluang melakukan hal yang tidak- tidak..."MD5.6 "Prinsip nya keterbukaan uang yang masuk uang yang ada kita ketahui bersama, kalo misal kolektor salah memasukkan data ke aplikasi ke harus catetannya membenarkan dia yang bertanggung jawab. Karena keterbukaan itu dah bikin bagus trus jujur nggih satya lah" JM2.16 dia yang THK Berdasarkan tanggung keterbukaan jawab (swadharma) yang dilaksanakan pegawai untuk menekan kesempatan fraud. Informasi keuangan yang ada di LPD tidak hanya diketahui satu pegawai namun oleh diinformasikan seluruh ke pula pegawai. Tanggung jawab (swadharma) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memajukan LPD. Hal menarik yang ditemukan di LPD tersebut ialah tidak menggunakan CCTV alat kontrol untuk menekan kesempatan fraud atau pencegahan fraud. Hal yang diyakini dari para pegawai LPD ialah kepercayaan akan keberadaaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (sradha). Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pegawai LPD perspektif (satya) serta LPD salah sebagai "sing ada luungan ken CCTV ne di duur angkelne sing bani nyemak pipis, to di mukak ada pura bin (tidak ada yang lebih bagus dari CCTV yang di Atas, makanya tidak berani mengambil uang, di depan juga ada Pura)" MT3.2 Hal tersebut juga dinyatakan oleh ketua LPD "be Hyang Widhi ne dadi CCTV ne paling luung be to paling mranen (sudah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi CCTV paling bagus dan ampuh)" KK1.2
Berbanding terbalik dengan LPD X yang mengalami berbagai kesempatan fraud muncul karena tugas pegawai sesuai tanggung jawab (swadharma), lemahnya pengawasan, dan administrasi yang tidak tertib. fraud, tidak melaksanakan "Nika ampun kalo dia punya swadharma, swadharma nika kan rasa tapi buktinya kolektor nya bedaharanya mereka tugas tidak melakukan dengan baik, ada orang sudah bayar gak dicatat terus diminta lagi kan kasian masyarakatnya" JMS9.40 tanggung jawab nggih "...pegawai tabungan yang kadang disetor kadang gak nika, bendaharanya administrasinya kurang tertib kurang disiplin, setiap kerugian gitu gak dibilang nika ada kerugian gitu, padahal rugi tapi tetep terus nika dibilang untung nika menghambur-hamburkan uang, kurang mengawasi secara detail mungkin di atas meja aja, hingga sampe berlarut-larut sampai terjadi hal ini....." JMS9.2 ada Hal lain yang menyebabkan adanya kesempatan fraud di LPD X karena LPD tersebut tidak memiliki CCTV, lemahnya sradha (kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa) serta tanggung jawab (swadharma) yang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh korban fraud. "Ten juga mempermudah, ya kalo kita kan lakuin hal salah takut dapat karma ya juga karena ada kesadarannya dia kurang juga" JMS9.36 nika mungkin itu tuhan mungkin (tidak ada juga mungkin mempermudah, ya kalo kita kan lakuin hal salah takut dapat karma ya karena ada juga tuhan mungkin kesadarannya dia kurang juga) itu 4. Hukuman pada setiap tindakan tidak jujur di tempat kerja Pegawai LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning selama berdiri sampai sekarang hanya mengalami permasalahan kecil seperti kekeliruan dalam mencatat atau menginput transaksi di aplikasi. Hal tersebut masih bisa diperbaiki dan tidak terjadi tergolong kesalahan akan untuk didiskusikan mendapat akan diselesaikan melalui kekeluargaan atau jalur hukum. fraud. Apabila besar, adat yang dengan pertimbangan "Paling ada kesalahan salah tulis kita masih bisa perbaiki, kalo misal yang besar dipidanakan, baru astungkara disini kan masih salah tulis, salah jumlah yang masih bisa lah. Kekeliruan yang diperbaiki masih temukan jawabannya. Kesalahannya masih tidak merugikan orang lain" JM2.18 besar kita bisa "Modelnya si A punya tabungan salah nulis antara tabungan dengan yang tabungan nomer menabung cek kan kesalahannya di aplikasi" MD5.8 orang bisa di Berdasarkan perspektif THK, hal termasuk ke dalam adat tersebut sebagai wujud iwirgama pelaksanaan agama). Berdasarkan beberapa kasus fraud di LPD lain, diterapkan hukum berdasarkan hasil sangkep (rapat) untuk para berbeda-beda. fraud Misalnya di desa X setelah adanya kasus korupsi di LPD X, pelaku hanya diberi sanksi untuk mengembalikan dana yang dikorupsi. (adat adat yang pelaku terkait waktu "Nggih nika bisa mereka salah nika, masyarakatnya sangkep dia membayar sejumlah denda nika tapi untuk mengembalikan uang disini masyarakatnya masih baik gak kesepekang. kena nika ditentuin hukum
Masyarakatnya masih percaya karma terbukti kan dia hancur apa gak ada bisnisnya gak kedengeran ya gitu lah" JMS9.44 Teori Fraud Diamond Fraud sebuah diamond merupakan pandangan baru tentang fenomena fraud yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Secara keseluruhan elemen-elemen dari fraud diamond antara lain: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. 1. Tekanan Tekanan (Pressure) adalah keinginan karyawan untuk bertindak fraud karena adanya internal tekanan dari pihak maupun eksternal. Biasanya dorongan atau tekanan situasional tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga terjadi karena gejala-gejala tekanan tekanan lain pekerjaan, gaya hidup, dan sebagainya. Berdasarkan pelaksanaan observasi partisipatif, LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning melaksanakan beberapa hal untuk memitigasi tekanan saat bekerja. a. Menciptakan suasana kerja yang lainnya seperti fleksibel Suasana kerja yang fleksibel yang dimaksud ialah tidak terlalu kaku seperti kantor pada umumnya. Para pegawai boleh mendengarkan musik dari radio ketika bekerja untuk menghilangkan penat. Para pegawai LPD juga boleh berolahraga (terapi kaki) tidak melayani ketika masyarakat atau nasabah. b. Tirta Yatra dan Bepergian LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning melaksanakan kegiatan tirta yatra dan bepergian pada hari libur. Tirta yatra dalam bahasa sehari-hari di Bali dengan makna sembahyang ke pura-pura. Setelah melaksanakan yatra, para tirta pegawai biasanya bepergian ke restoran atau ke tempat wisata lainnya. dipahami Ketua LPD menyatakan, "Tirta yatra dilaksanakan supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan selain juga untuk itu mengurangi stres bekerja karena sehabis ke pura biasanya makan bepergian dan lain-lain" KK1.22 Salah mengatakan, satu pegawai LPD juga "Tirta yatra biasanya ke pura-pura biasanya ke pura yang agak jauh sembahyang juga trus bisa dapet pengalaman biar tidak capek kerja terus." JM2.20 Tekanan menjadi pemicu terjadinya fraud. Pelaku LPD X yang fraud melakukan dinyatakan oleh korban mengalami tekanan keuangan karena selalu merasa kekurangan atau tidak pernah apa yang dimiliki puas (greedy). tindakan akan "Ya tekanan paling karena merasa gak puas dan kurang aja terus..." JMS9.30 2. Kesempatan Menurut Cressey (1953) menyatakan terdapat persepsi mengenai bahwa peluang untuk melaksanakan fraud, yakni adanya peluang karena pelaku serta memiliki keahlian untuk melaksanakan fraud. LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning berusaha memitigasi kesempatan fraud dengan menerapkan keterbukaan informasi keuangan serta melaksanakan tanggung jawab sesuai SOP. Hal menarik yang ditemukan di LPD tersebut tidak menggunakan CCTV sebagai alat kontrol untuk atau menekan pencegahan fraud. Hal yang diyakini ialah dari kepercayaan akan keberadaaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (sradha). Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pegawai LPD. informasi umum ialah fraud kesempatan para pegawai LPD
"sing ada luungan ken CCTV ne di duur angkelne sing bani nyemak pipis, to di mukak ada pura bin (tidak ada yang lebih bagus dari CCTV yang di Atas, makanya tidak berani mengambil uang, di depan juga ada Pura)" MT3.2 Hal tersebut juga dinyatakan oleh ketua LPD "be Hyang Widhi ne dadi CCTV ne paling luung be to paling (sudah Tuhan Yang mranen" Maha Esa yang menjadi CCTV paling bagus dan ampuh) KK1.2 fraud adalah Salah satu penyebab adanya kesempatan. LPD X mengalami adanya kesempatan. fraud karena Kesempatan fraud muncul karena lemahnya pengawasan, tanggung jawab (swadharma) dilaksanakan tidak dengan baik, administrasi yang tidak tertib, serta tidak adanya CCTV. "Nika ampun kalo dia punya swadharma, swadharma nika kan rasa tanggung jawab nggih tapi nya buktinya bedaharanya tidak melakukan tugas dengan baik, ada orang sudah bayar gak dicatat lagi kan kasian terus diminta masyarakatnya" JMS9.40 kolektor mereka "Ten wenten nika CCTV mungkin itu juga mempermudah, ya kalo kita kan lakuin hal salah takut dapat karma ya karena ada tuhan mungkin juga kesadarannya dia kurang juga" JMS9.36 (tidak ada CCTV mungkin itu juga mempermudah, ya kalo kita kan lakuin hal salah takut dapat karma ya karena ada tuhan mungkin juga kesadarannya dia kurang juga) 3. Rasionalisasi tindakan Rasionalisasi merupakan fraud tidak Pelaku pembenaran. memandang fraud yang tindakan dilakukan sebagai tindakan tidak etis, pelaku fraud membenarkan tindakan tersebut sebagai tindakan etis sebelum fraud tersebut dilakukan (Dorminey, dkk., 2010). Beberapa contohnya "Saya hanya meminjam," "Organisasi dapat membelinya," layak mendapatkan bonus atau kenaikan gaji tetapi tidak mendapatkannya," "Semua orang menjadi kaya, jadi mengapa saya tidak? (Ramamoorti, 2008; Zikmund, 2008) LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning berusaha memitigasi rasionalisasi dengan memberikan standar gaji karena salah satu penyebab rasionalisasi ialah ingin merasa kekurangan gaji atau meminjam akan Seperti membayarnya pernyataan ketua LPD berikut ini juga "Saya uang dan kemudian. "Gaji yang diberikan tidak terlalu kecil. Karena disesuaikan dengan UMK dan pada saat jaspro juga mendapatkan sejumlah uang. juga mendapatkan Disamping tunjangan-tunjangan sejumlah seperti tunjangan kesehatan dan provisi yang didapat akhir tahun, dengan yang kesejahteraan didapatkan untuk arah korupsi itu bisa menekan". KK1.22 itu Gambar 1. Slip Gaji Berdasarkan perspektif THK, sradha dan dharma serta kepercayaan akan karmaphala menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan
kerja. Hal tersebut akan mengurangi rasionalisasi fraud. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pegawai LPD. atas tindakan "Nggih dari konsep hindu nika kan wenten hukum karma itu sangat kita percaya. Konsep dharma kebaikan akan mendapatkan kebaikan gitu juga sebaliknya. Ya sradha nya juga ada tuhan yang maha tahu itu juga sangat penting nggih tiang rasa" KK1.32 "Nggih dari kita ya harus sadar sendiri nggih seperti yang sempat tak bilang bukan kita manusia yang menilai perbuatan kita tapi yang di atas percaya ada tuhan percaya sama karma kalo kita baik ya baik kalo jahat ya buruk dapatnya. Kan kita percaya karma bisa kena ke kita ke keluarga atau keturunan..."JM2.28 kita Rasionalisasi menjadi salah satu faktor penyebab fraud. Pada LPD X, pelaku merasa bahwa pelaku akan membayar hutangnya di LPD namun pelaku tidak mencatat hutangnya secara mendetail. tersebut Rasionalisasi dari pelaku menjadi salah satu pemicu fraud pada LPD X. Hal tersebut diungkapkan oleh korban. "....mungkin dia dapat uang dia gak catat mungkin dia dapet uang mungkin nanti dikembalikan...." JMS9.30 merasa 4. Kapabilitas Fraud yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan atau dan memiliki Hermanson, 2004). Walaupun pegawai LPD memiliki kapabiltas namun adanya informasi mengurangi keterbukaan fraud. celah terjadinya Berdasarkan hal perspektif THK termasuk satya (kejujuran). tersebut kapabilitas (Wolfe untuk terbuka Seluruh pegawai berusaha terhadap informasi keuangan yang ada sehingga keterbukaan informasi. tercipta "Ya karena keterbukaan nika ampun walaupun tetep informasi diketahui semua jadinya gak curang" JM2.22 jadi pegawai "Kita berusaha untuk menciptakan keterbukaan jadi pegawai yang memang mempunyai kapabilitas tidak dapat bertindak curang." MD5.10 Berdasarkan pemangku perspektif (orang yang memimpin upacara Hindu di Bali), pemangku memiliki kapabilitas tercipta untuk mendoakan kelancaran dan para pegawai diberikan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berpikir, berkata, berbuat yang baik, serta memimpin upacara seperti salah satunya piodalan. Hal tersebut juga saat piodalan pemangku memimpin upacara piodalan. "Ya kenten ampun berdoa supaya dilancarin disini menjadi contoh yang baik, ya semoga dikasi arahan berbuat berkata berpikir yang baik sama tuhan, mimpin upacara agama, ya kalo sesama saling mengingatkan kalo ada teman yang salah dikasi nasihat JM2.24 agar terlihat pada LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning melaksanakan berbagai program seperti pemberian beasiswa, dana ngaben, serta dana sosial. Berdasarkan berbagai internalisasi THK yang dilaksanakan pegawai LPD memberikan manfat bagi LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning, yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat serta nasabah LPD sehingga minat semakin masyarakat untuk menabung atau meminjam dana di LPD. Hal tersebut diungkapkan oleh masyarakat. meningkatkan "jeg percaya gen je jak LPD sing mungkin LPD kel korupsi dan lain-
lain" (percaya saja dengan LPD, tidak mungkin LPD akan korupsi) DA6.2 karena sareng LPD "percaya warganya dari warga lokal yang jadi pengurus terus juga sudah banyak membantu kegiatan di desa tiang juga jadi pengurus desa orang- orangnya juga sudah jujur" SA7.2 Berdasarkan fraud diamond, kapabilitas menjadi salah satu faktor penyebab fraud. Pada LPD X, fraud disebabkan oleh pelaku yang menjadi pengurus pada LPD tersebut. "Kolektornya kan gitu, kolektornya ya dia pura-pura gak tau, kemudian bendaharanya uangnya ada sekitar 800 uangnya gak ada catatan, catatan secara resmi gak ada sehingga dia yang norok gitu, ampe jual sawah..."JMS9.4 Simpulan pembahasan, dan hasil Berdasarkan disimpulkan peran internalisasi dalam usaha pencegahan fraud di LPD sebagai berikut. Berdasarkan religiositas, dari dimensi behavior (perilaku), praktik-praktik THK dilaksanakan di LPD Desa Pakraman Nyuh Kuning dengan baik dan LPD X telah lalai dalam melaksanakan praktik THK. Berdasarkan dimensi affect, THK sangat pengelolaan keuangan di LPD dan hal tersebut telah diatur juga pada Perda No. 3 tahun 2017 yang menyatakan bahwa 20% profit LPD digunakan untuk pembangunan desa dan sosial. Berdasarkan 5% untuk dana dimensi effect, THK memberikan arahan bagi melaksanakan untuk keseimbangan atau harmonisasi ke Tuhan, sesama, serta lingkungan. penting dalam LPD pencegahan Berdasarkan fraud menurut (1992), pencegahan fraud yang dilaksanakan di LPD ialah sebagai berikut. dimensi Thompson Tabel 2. Perbandingan Pencegahan Fraud di LPD Pencegah- an Fraud Penyelidi- kan Calon Pegawai Mencipta- kan suasana kerja yang dapat mendeteksi perbuatan tidak jujur Menekan Kesempat- an Hukuman pada tindakan tidak jujur Praktik LPD Nyuh Kuning Dipilih warga untuk mengabdi untuk memajukan LPD. Pengabdian (ngayah) merupakan bagian praktik dari pawongan dalam perspektif THK Catatan transaksi masuk disesuaikan dengan aplikasi komputer. Mengecek pekerjaan sesama pegawai. Hal tersebut termasuk dalam pawongan praktik satya (kejujuran) -Menciptakan keterbukaan (Pawongan praktik satya) -Tanggung jawab atas tugas (Pawongan praktik swadharma) -Kepercayaan akan keberadaan Tuhan, walaupun tidak memiliki CCTV namun tidak berani melakukan fraud karena percaya Tuhan maha mengetahui (Parahyangan praktik sradha) Tidak pernah terjadi besar, kesalahan terjadi apabila kesalahan besar akan diadakan rapat (sangkep) (Pawongan praktik adat iwirgama) Praktik LPD X Fraud Dipilih warga namun gagal mengabdi memajukan LPD. (ngayah tidak terlaksana) Kurangnya pengawasan sehingga transaksi tidak sesuai dengan catatan. Praktik satya sangat lemah. Lemahnya kejujuran (satya) -Tanggung jawab atas tugas tidak berjalan dengan baik (swadharma) -tidak memiliki CCTV dan sradha lemah saat Pada diketahui pelaku korupsi diadakan (sangkep) pelaku dikenakan denda sanksi namun tidak dikeluarkan dari banjar (kesepekang) (Pawongan praktik iwirgama) rapat dan adat
Berdasarkan teori fraud diamond yang dilaksanakan LPD Nyuh Kuning untuk memitigasi faktor pemicu fraud dan yang dialami LPD X sehingga fraud terjadi ialah sebagai berikut. Tabel 3. Perbandingan LPD Nyuh Kuning dan LPD X (Teori Fraud Diamond) Fraud Diamond Tekanan LPD Nyuh Kuning LPD X Fraud Yang dilaksanakan LPD untuk mengurangi tekanan: -Menciptakan lingkungan fleksibel (pawongan) -tirta yatra dan bepergian (parahyangan) Melakukan fraud karena adanya ketidakpuasan (greedy) (pawongan) Kesempa- Tan Yang dilaksanakan LPD untuk mengurangi kesempatan: -Menciptakan keterbukaan (Pawongan praktik satya) -Tanggung jawab atas tugas (Pawongan praktik swadharma) -Kepercayaan akan keberadaan Tuhan, walaupun tidak memiliki CCTV namun tidak berani melakukan fraud karena percaya Tuhan maha mengetahui (Parahyangan praktik sradha) Kesempatan melakukan fraud terjadi karena: Lemahnya kejujuran (satya) Tanggung jawab atas tugas tidak berjalan dengan baik (swadharma) tidak memiliki CCTV dan sradha lemah Rasionali -sasi Yang dilaksanakan LPD untuk menekan rasionalisasi: -Memberikan gaji di atas UMK dan Jasa Produksi -Memperkuat sradha, dharma (kepercayaan karmaphala) (parahyangan) Rasionalisasi yang terjadi di antara pelaku fraud adalah: -Adanya rasionalisasi akan membayar atau mengembalikan uang yang dipinjam dari LPD Fraud Diamond Kapabilitas Yang dilaksanakan LPD Nyuh Kuning LPD untuk menekan fraud: pegawai -walaupun memiliki posisi kerja di LPD, fraud tidak terlaksana di LPD karena adanya keterbukaan informasi dan kejujuran (satya) termasuk dalam praktik pawongan -Pemangku memiliki kapabilitas untuk berdoa agar diberikan arahan dan kelancaran dalam bekerja oleh Tuhan (parahyangan) -Masyarakat karena sudah dipercaya dan berbagai memiliki program yang membantu hal masyarakat, berdampak tersebut tingkat pada kepercayaan yang tinggi dari masyarakat LPD Fraud Kapabilitas menjadi salah satu faktor terjadinya fraud di LPD X karena pelaku memiliki posisi informasi mengenai LPD X dan Keterbatasan 1. Korban fraud hanya diwawancara terbatas untuk membandingkan kinerja LPD yang menerapkan THK dan LPD X yang fraud dan tidak menerapkan tersebut THK dengan baik. Hal dikarenakan keterbatasan waktu. adanya 2. Keterbatasan waktu dalam penelitian dan terbatasnya informan yang ikut berpartisipasi. Rekomendasi 1. Internalisasi sebaiknya THK dilaksanakan di seluruh LPD untuk membentuk karakter yang baik pada setiap pegawai LPD. dapat 2. Pemerintah melaksanakan kegiatan seminar untuk memberikan agar berusaha arahan bagi LPD melaksanakan internalisasi THK. 3. Penelitian dapat melaksanakan secara mendalam dengan korban fraud dan menambah informan untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif. selanjutnya wawancara
Referensi ACFE. (2016). Report to The Nations of Occupational Fraud and Abuse. USA: ACFE. Aryasa, I. P. G. C. A. (2018). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Untuk Non-Performing Loan: Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) X Di Bali. Universitas Indonesia, Astawa, I. P. (2013). Ownership in the Perspective of Ethnomethodology at the Village Credit Institutional in Bali. Research Journal of Finance and Accounting, 4(8), 55-62. Astawa, I. P. (2018). The Impact of Harmonious and Entrepreneurship Training on Loan Repayment at Microfinance in Indonesia. Asia- Pacific Management and Business Application, 6(3), 137-148. Dewatapos, R. (2019, 29 April 2019). Kasus LPD Sangsit, Dana Nasabah Pegawai. Tiga Digelapkan Retrieved from tiga-pegawai/ Culture Performance Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). Religion and Society in Tension. Chicago: Rand McNally and Company Indonesia, B. (2008). History of banking period 1983-1997. (2005). Kebudayaan Koentjaraningrat. dan Pembangunan. Mentalitas Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kumar, V. V. P., & Gupta, V. K. (2011). Analysis Performance Indicators on Sustenance of Micro Finance Institutes: A Comparative Study of East Asian & Pacific, and South Asian Countries. Research Journal of Finance and Accounting, 2, 1- 15. Kuntowijoyo. dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana. (1987). Budaya Kurniasari, T. W. (2007). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Perspektif Hukum:Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal di Bali. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 9, 53-78. J. (2000). Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective (Sustainable Banking with The Poor). Toronto, Canada: The World Bank. Ozer, G., Ozbek, V., Elci, M., & Aydin, K. (2011). Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Anadolu Scale. Religiosity Social Journal University Sciences, 13(4), 15-28. Ledgerwood, of Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Fraud: Sociology Integrating the Behavioral Sciences Component and Into Forensic Accounting Curricula Issues in Accounting Education., 23(4), 521-533. of Fraud Ramantha, I. W. (2010). Menuju Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali yang Lebih Sehat: Suatu Kajian Struktur Pengendalian Intern. Denpasar: Badan Penjamin Mutu Universitas Udayana. Redaksi-Nusabali. (2019, 30 April 2019). Kasus LPD Tanggahan Peken Kini Ditangani Polda. Retrieved from 6423/kasus-lpd-tanggahan-peken- kini-ditangani-polda Seibel, H. D. (2013). Culture and Governance in Microfinance: Desa Lembaga Pakraman and in Perkreditan Desa Bali. Developing in Microfinance Countries, 6, 107-126. Spradley, J. P. (2007). Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana. Thompson, C. (1992). Fighting Fraud. The Internal Auditor, 49, 18-36.
Tribune, R.-B. (2018, 29 April 2019). Pengurus LPD Dikeluarkan dari Peken. Krama Tanggahan Retrieved from tanggahan-peken Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Jakarta: (Edisi Kedua Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. ed.). Penerbit Velasquez, M. G. (2006). Business Ethics Concepts and Cases. United States of America: Pearson Prentice Hall. Weaver, G. R., & Agle, B. R. (2002). Religiosity and Ethical Behavior in Symbolic Organizations: The Interactionst Academy of Management Review, 27(1), 79-97. A Perspective. Weiss, J., & Montgomery, H. (2007). Great Expectations: Microfinance and Poverty Reduction in Asia and Latin Oxford America. Development Studies, 33(3&4), 392-416. Windia, W., & Dewi, R. K. A. (2007). Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana. Denpasar: Udayana University Press. Wirajaya, G. A., Sudarma, M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2014). The Accountability in the Dimension of TRI HITA Karana (THK) An Ethnographic the Organization of Kuta Traditional Vilage. Scientific Research Journal (SCIRJ), II(VIII), 10-16. Study on Zikmund, P. E. (2008 ). Reducing the The CPA Expectation Gap Journal, 78(6), 20-25.