DAFTAR ISI Sambutan Kata Pengantar Pendahuluan Proses Perencanaan Dan Penyiapan Pinjaman Luar Negeri 2020-2024 Pendanaan Pembangunan Dalam 2020-2024 Penilaian Kegiatan Pinjaman Luar Negeri 2020-2024 Arah Kebijakan Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2020-2024 Perkuatan Perencanaan Pelindungan (safeguarding) Dari Mitra Pembangunan Pengusulan Kegiatan A. Subyek Pengusulan Kegiatan B. Kriteria Penilaian C. Penyampaian Usulan D. Dokumen pengusulan Petunjuk Pengisian I. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) II. Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) III. Digest Narahubung 1 2 4 5 8 9 9 11 12 13 13 13 15 15 17 17 18 29 31
l PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Sambutan Periode RPJMN 2020-2024 diawali dengan tantangan luar biasa yang diakibatkan adanya pandemi global Corona Virus Disease 2019 (COVID-79). Pandemi global ini membawa dampak negatif terhadap sendi-sendi perekonomian masyarakat dunia dan b:rdonesia. Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, unhrk mengendalikan dampak COVID-19 sembari tetap menjaga kelangsungan momentum Pembangunan nasional. Penanganan pandemi dilakukan melalui efisiensi belanja dan realokasi anggaran untuk mengurangi tekanan fiskal. Pemerintah juga mengupayakan tambahan pendanaan baik melalui pinjaman dan hibah baik dari dalam maupun luar negeri serta penerbitan Surat Berharga Negara. Selain tetap melaksanakan efisiensi dan refokusing anggaran khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomiarL maka perlu dilakukan PercePatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung bangkikrya perekonomian pasca bencana terutama Pada Proyek Padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja. Adanya refokusing, realokasi dan efisiensi anggaran Pemerintah juga perlu digunakan sebagai momenhim unhrk meningkatkan partsipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme keriasama seperti KPBU d'an skema blended fnance. Terkait dengan hal itu, pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri akan dilokuskan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah tinggi dari sisi teknologi, pencapaian agenda kerjasama intemasional dan yant terpenting adalah kegiatan yang dapat memberikan daya ungkit atauPun memfasilitasi investasi swasta dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian, Pemrakarsa/instansi pengusul harus memilih dan mempersiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri dengan lebih seksama untuk memastikan efektifitas pemanlaatannya. Buku Petunjuk Penyusunan Usulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri yang iuga berisikan aspek penilaian usulan kegiatan yang dibiayai melalui Piniaman Luar Negeri ini memuat beberapa terobosan baru unhlk memastikan peningkatan kualitas pembiayaan kegiatan dan iuga membuka paradigma baru mengenai pembiayaan yang inklusif. Semoga buku ini dapat membantu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam menyusun usulan kegiatan yang memenuhi harapan semua pihak. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Juni 2020
2 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Kata Pengantar Salam Pembangunan! Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama dari periode RPJMN 2020-2024. Ada banyak rencana kegiatan pembangunan untuk jangka menengah yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat dan daerah, serta berbagai BUMN untuk periode ini dimulai pada 2020. Kegiatan pembangunan yang sifatnya investasi memerlukan rencana pendanaan yang baik. Salah satu aspek ukuran kinerja perencanaan pendanaan adalah (i) tersedianya sumber pendanaan yang cukup, (ii) sesuainya jenis instrumen pendanaan dengan karakteristik kegiatan pembangunan, dan (iii) kepastian jadwal ketersediaan pendanaan untuk mendukung tercapainya target penyediaan layanan kepada masyarakat. Keterbatasan sumber selalu menjadi tantangan dalam perencanaan pendanaan pembangunan. Kebijakan pendanaan pembangunan yang ekspansif sebagaimana dilakukan Pemerintah pada periode 2020-2024 ini, menyebabkan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan tidak hanya berasal dari penerimaan pajak dan pendapatan sah lainnya saja, tetapi Pemerintah juga memanfaatkan berbagai sumber utang, seperti Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, penerbitan Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penyusunan rencana pendanaan untuk investasi publik memerlukan kejelian dalam memilih satu atau beberapa instrumen pendanaan yang tepat untuk satu kegiatan pembangunan. Kemampuan untuk meramu instrumen pendanaan ini mendorong kepada pendanaan yang kreatif (creative financing). Penyusunan rencana pendanaan untuk investasi publik juga memerlukan kejelasan prosedur seleksi kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian PPN/Bappenas memiliki wewenang untuk memberikan penilaian terkait kelayakan dan kesiapan Kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah memberikan kewenangan serupa untuk menyeleksi kegiatan yang akan dibiayai Pinjaman Dalam Negeri. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Negara memberikan mandat kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk memberikan penilaian terkait kelayakan dan kesiapan kegiatan yang akan didanai melalui penerbitan SBSN. Demikian juga halnya dengan proses seleksi kegiatan KPBU. Peraturan Presiden no 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mengatur tentang proses perencanaan dan seleksi calon-calon proyek KPBU yang kemudian dituangkan ke dalam rencana proyek KPBU (PPP Book).
tu:t93N uvn] Nvt^lvrNld luvo lv vl8lc gNVl NvrvlgS) N\nnsn NvNnsnAN3d xntNn13d rsollJuuaprrp qelal ?Z0Z{Z0Z (Ny{IdtD puorsell qe8uaual4l e13uef wun3uequrad euef,uaU Eped uenlrq rederuaur e13uer uepp uDIEuB$IEIrp uele Sued s€a1e:1s >1ado;d7uelefa>1 ederaqaq Iepll tnqasral s!3alB.qs >ladordTrreger9a>1 uEeu€puacl '\q VZOZ-OZOZ apoFad rp ueun8ueqruad 'tnqasrel ue8ueqururad ue8uaq 'epe Suel qelquaurad uBreSSue Fep ppuadrp ndrueur utlStmtu gep Inseuual urel ueelurqurad raqurns re8eqraq ueleu;uetuad uolpuEdoBuaur n1.rad eserrp uur8rpered usqpqruad 'ng<D{ eunls ue3uap tmdneu ppou uetueueuad rnPlartr {req 'else,lrs qlpturp Sued rpnl rp ueuuepuad uelee;ueurad wluedape8uau Suel ueun8ueqruad weuepuad Eur$ls/uauJrulsur re8eqraq uollperuetuatu urEpp sslrlguaDl Suo.ropuaur Sued uep qelulraruad ueeuepuad ueqnlnqq nlnuaruaur tuelep qeluuaura<I ededn ueledrueur epe Sued ueeuepuad ledup psn8uad rsue$urpsrolelrd uuldereq;p Frl apoFJ eped qr lntun 'ueun8uequrad raqums rrep ptuelruat 'NgdV mlelaur rer(erqrp uele Sued >1a{ord-ladord qqruau uep qBlrua\r 1ersupulJ ereras 1ede1 ryprr Sued ueler8al ln+tm ue:{sn1oJrp uqe Sued ua8ap .ren1 uewe[u14 'ng.r{ InlElaur rmdneur elser"rs qalo ue1n1elp e[qede IaqpluruIe 'ue.redsuerl drsuud-drzugd gnuaruau smeq ueun8uequrad ueeuepuad uPeuPf,ualad seuaddeg/p44 r.rurraluaura) InlEIaw qetuuauad qI 4wun 'lquapntd) ueoeq-quqe1 uep >1adse eduraqaq uep uetmsnluad {n{un+ad qenqas uelder,{uau Intun ngad Suepueuraur NI Ing uep gpraeq qeltruaurad 'e8equal 'ueualuarua) qalo ueleun8rp uule Sued uerelruad Sued elusnsnql 'ueun9ueqtuad ueler8a1 uepsn ueln[e8uau uep w1der,(uaur urelep ulnqral rure) 'ua8a11 renl IJep Iesenq Sued ueue[w4 ue8uap ueer(erqurad ue4ee;ueuau.r uepsnSuad 1n[tm1ad depeqrag ueeurnduraduad uep uelleq.rad >p1tm uepsn uep ueres depeq:a1 .FII nlSueuad ered lrgtm eduresaq-resaqas Sued qrsq eurual uelredrues rurol EIe>I rr-l+lv rselsatrfl upre€al ueeuecuarad saso.Id ue4eqrad Sumppuaru qe1a1 3wr( ue8uguadal 'luuolseu ueunguequrad uenfn1 redeouau u13uer uepp leq qrqal Sued qelupauad upungupqurad uepuBpuad Sueprg 4ndaC sEuadde &/Ndd ueual uoloqnduel II\ 0z0z Iunl t aBEd
4 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Pendahuluan Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pada periode 2020-2024, Presiden telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden No 18 tahun 2020. Dalam RPJMN 2020-2024 telah dicanangkan Visi Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu "Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi pembangunan ini disusunkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Untuk menjawab amanat tersebut diperlukan pendanaan yang besar, sedangkan penerimaan negara masih dinilai belum dapat mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan. Terlebih lagi sejak awal tahun 2020 Indonesia bersama negara-negara lainnya menghadapi bencana pandemi COVID-19 yang menyebabkan tekanan tambahan pada kapasitas fiskal negara. Wabah ini menyebabkan Pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary actions) untuk pembiayaan penanganan pandemi serta upaya penyelamatan perekonomian nasional selama dan pasca pandemi. Oleh karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber- sumber pendanaan yang dapat dipergunakan, di mana salah satunya adalah Pinjaman Luar Negeri, dengan beberapa prinsip sehingga pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dilakukan secara hati-hati dan terencana dengan baik untuk dapat memaksimalkan manfaat dan nilai tambahnya. Menurut PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri untuk Kegiatan pembangunan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut: 1. Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian, dan tanpa disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; 2. Mengoptimalkan sinergi Pinjaman Luar Negeri dengan alokasi instrumen pendanaan
5 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI lainnya dalam satu Kegiatan guna mendapatkan efisiensi pembiayaan, alih pengetahuan dan teknologi sebanyak-banyaknya. 3. Kesetaraan dengan mitra pembangunan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama, pelaporan serta pertanggungjawabannya; dan 4. Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, maupun pertahanan dan keamanan. Pinjaman Luar Negeri memiliki karakteristik yang berbeda daripada sumber pendanaan lainnya. Karakteristik ini perlu diketahui oleh pemrakarsa/instansi pengusul sebelum menyiapkan usulan kegiatan. Beberapa karakteristik dari pinjaman luar negeri antara lain: 1. Dapat digunakan untuk berbagai komponen yang cukup luas (pembangunan fisik, peningkatan kapasitas, technical assistance dan hal lainnya. 2. Memiliki syarat dan ketentuan yang bervariasi antar mitra pembangunan 3. Memerlukan proses penyiapan yang cukup panjang (6 bulan - 2 tahun) karena terdapat kriteria kesiapan (readiness criteria) sebelum pelaksanaan. 4. Keterlibatan mitra pembangunan (calon lender) dalam proses penyiapan. 5. Untuk beberapa mitra pembangunan terdapat konsekuensi biaya tambahan (commitment fee) apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek. 6. Memiliki standar governance dan safeguarding yang tinggi. Pinjaman Luar Negeri sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu Pinjaman untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu (Pinjaman Kegiatan) dan Pinjaman yang dipergunakan untuk pembiayaan APBN (Pinjaman Tunai/Program). Kementerian PPN/Bappenas memiliki amanat untuk mengkoordinasikan perencanaan Pinjaman Kegiatan melalui penerbitan beberapa dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri yaitu Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN), Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/tahunan dan Daftar Kegiatan (DK). PROSES PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PINJAMAN LUAR NEGERI 2020-2024 Perencanaan Pinjaman Luar Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan yang dituangkan ke dalam 4 (empat) dokumen perencanaan yaitu: 1. Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) yang berisikan arah kebijakan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri serta indikasi besaran rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, khususnya Pinjaman Kegiatan dalam 5 tahun ke depan (periode yang sama dengan RPJMN). Instansi pengusul yang diperbolehkan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri merujuk RPPLN ini dalam menyiapkan usulan kegiatan yang akan
6 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri. Pada periode 2020-2024, RPPLN 2020-2024 sudah ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. 2. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) atau dikenal dengan Bluebook yang memuat daftar usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhannya. Kegiatan yang dicantumkan dalam DRPLN-JM adalah kegiatan yang dinilai layak untuk didanai dengan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri. Dokumen ini menjadi dasar bagi Pemerintah untuk berkomunikasi dengan para mitra pembangunan dalam menyusun kerangka kerjasama pembangunan dengan masing-masing mitra. Usulan kegiatan yang sudah dalam DRPLN-JM ini, dipersiapkan pelaksanaannya dengan memperhatikan kriteria kesiapan/readiness criteria sesuai ketentuan berlaku. Instansi pengusul bertanggung jawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan tidak hanya kesiapan dokumen dan administrasi saja tetapi penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Pemenuhan kesiapan tersebut disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. 3. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) memuat usulan kegiatan yang telah memenuhi sebagian besar dari kriteria kesiapan sesuai ketentuan. DRPPLN merupakan dokumen perencanaan yang diterbitkan setiap tahunnya yang dipergunakan sebagai dasar untuk instansi pengusul, Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran untuk kegiatan Pinjaman Luar Negeri baru pada siklus penyusunan RAPBN. DRPPLN juga menjadi rujukan dalam melanjutkan proses koordinasi secara formal dengan para mitra pembangunan, karena usulan kegiatan yang tercantum dalam DRPPLN harus sudah memiliki indikasi sumber pendanaan/calon pemberi pinjamannya. Proses penyiapan kegiatan akan terus ditingkatkan sampai memenuhi seluruh kriteria kesiapan yang dipersyaratkan sehingga siap untuk pembahasan kesepakatan dengan mitra pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan merekomendasi kegiatan yang sudah siap tersebut dengan menyampaikan Daftar Kegiatan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan memimpin proses negosiasi hingga penandatanganan perjanjian. 4. Daftar Kegiatan (DK) adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPLN dan siap untuk dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Daftar Kegiatan merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Peembangunan Nasional kepada Menteri Keuangan. Atas dasar Daftar Kegiatan ini,
7 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Menteri Keuangan melakukan perundingan dengan Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan kesiapan kegiatan. Perjanjian Pinjaman adalah tahap akhir dari proses perencanaan Pinjaman Luar Negeri, dan awal proses pelaksanaan kegiatan. Perjanjian Pinjaman adalah dokumen kesepakatan antara mitra pembangunan dengan Pemerintah Indonesia yang mencakup tentang ruang lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan serta syarat dan ketentuan yang mengikat untuk kedua belah pihak. Perjanjian ini yang akan menjadi dasar Instansi Pelaksana untuk melakukan penarikan pinjaman serta Kementerian Keuangan dalam melakukan pembayaran utang. Perjanjian ini juga menjadi dasar apabila akan dilakukan penerusan pinjaman ataupun pinjaman yang akan diterushibahkan. Proses lelang kegiatan di sebagian besar mitra pembangunan dilakukan setelah perjanjian pinjaman ditandatangani, namun beberapa mitra pembangunan bilateral mensyaratkan dilakukannya proses lelang dan kontrak sebelum penandatanganan perjanjian pinjaman. Untuk kegiatan yang proses lelangnya mendahului perjanjian pinjaman, proses lelang dapat dilakukan setelah tercantumnya usulan tersebut pada DRPPLN. Secara umum proses perencanaan dan penyiapan pinjaman luar negeri 2020-2024 dapat terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 1 Proses Perencanaan dan Penyiapan Pinjaman Luar Negeri 2020-2024
8 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI PENDANAAN PEMBANGUNAN DALAM 2020-2024 Pada RPJMN 2020-2024 paradigma pendanaan yang digunakan menempatkan APBN/APBD sebagai opsi sumber terakhir untuk mendanai kegiatan pembangunan yang menjadi investasi pemerintah. Untuk itu, pemrakarsa kegiatan/instansi pengusul perlu melakukan analisa mandiri untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan diusulkan tersebut benar-benar merupakan kewajiban dari Pemerintah untuk memenuhinya atau membangunnya, sesuai tugas, fungsi dan wewenang dari instansi pengusul/pelaksana kegiatan. Perlu juga dikaji apakah ada opsi pendanaan lain diluar APBN/APBD atau yang bisa disinergikan dengan sumber APBN/APBD untuk mendanai kegiatan yang diusulkan. Sebagai opsi pendanaan terakhir, diharapkan APBN dan APBD dialokasikan kepada sektor yang tidak dapat dijangkau oleh swasta, namun dapat menjadi daya ungkit (leverage) bagi pihak swasta untuk melakukan investasi pada sektor publik. Pendekatan pembangunan lainnya yang digunakan dalam RPJMN 2020-2024 adalah pendekatan yang berbasis kewilayahan ataupun yang berbasis sektoral/lintas sektor. Usulan kegiatan yang disiapkan harus dapat mengidentifikasi apakah kegiatan yang diusulkan termasuk ke dalam kegiatan kewilayahan atau sektoral/lintas sektor. Kegiatan kewilayahan adalah kegiatan yang berfokus kepada pengembangan wilayah tertentu sedangkan sektoral menekankan pada kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat sektor tertentu. Adapun kegiatan lintas sektor melibatkan beberapa sektor untuk pencapaian sasaran tertentu. Paradigma pendanaan pembangunan berdasarkan RPJMN 2020-2024 dapat dijelaskan secara singkat pada gambar berikut. Gambar 2 Paradigma Pendanaan Pembangunan Kegiatan yang diusulkan oleh instansi pengusul juga harus mendukung pencapaian salah satu atau lebih sasaran pembangunan yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran pembangunan yang akan didukung oleh Kegiatan Pinjaman Luar Negeri yang diusulkan, dapat
9 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI ditentukan dengan melihat kesesuaian antara output Kegiatan tersebut dengan target output/sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024. PENILAIAN KEGIATAN PINJAMAN LUAR NEGERI 2020-2024 Selain penilaian administrasi, penilaian usulan kegiatan dapat dibagi ke dalam dua tahap penilaian yaitu penilaian kelayakan kegiatan dan penilaian kesiapan kegiatan. Penilaian suatu usulan kegiatan sebelum tercantum dalam DRPLN-JM utamanya ditinjau dari aspek kelayakan usulan kegiatan tersebut untuk dapat menggunakan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Penilaian kelayakan ini dititikberatkan pada aspek strategis, aspek teknis, aspek ekonomi dan fungsi dan wewenang pemrakarsa/instansi pengusul. finansial, serta kesesuaian dengan tugas, Aspek strategis akan mereviu kesesuaian usulan kegiatan dengan agenda pembangunan dan sasaran pembangunan nasional yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024 dan kesesuaian dengan fokus pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dinyatakan dalam RPPLN 2020-2024. Di samping itu, aspek strategis juga akan mempertimbangkan keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk Kementerian dan Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Pemerintah Daerah serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk BUMN. Aspek teknis akan melihat kelayakan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Aspek ekonomi dan finansial akan menekankan pada analisa kuantitatif dan kualitatif berdasarkan asumsi dan analisa kebutuhan yang mendasari usulan kegiatan untuk memastikan kemanfaatan dan keberlanjutannya (sustainability). Kegiatan yang diusulkan oleh instansi pengusul juga akan dinilai terhadap kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi instansi pengusul/instansi pelaksana. Penilaian kesiapan akan dilakukan setelah usulan kegiatan tercantum dalam DRPLN-JM, yaitu untuk melihat sejauh mana kesiapan kegiatan yang diusulkan sebelum dilaksanakan. Hasil dari penilaian kesiapan ini menentukan suatu usulan kegiatan sebelum tercantum dalam DRPPLN dan Daftar Kegiatan. Penilaian kesiapan ini akan dijelaskan lebih detail pada dokumen lain. Pada prinsipnya aspek-aspek yang dinilai tidak jauh berbeda dengan tahap penilaian kelayakan. Hal ini untuk memastikan bahwa tahap perencanaan dan tahap persiapan adalah suatu proses yang berkelanjutan. ARAH KEBIJAKAN PEMANFAATAN PINJAMAN LUAR NEGERI 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) 2020-2024 melalui Keputusan Menteri PPN/Ka. Bappenas No 60 tahun 2020. Dokumen ini berisikan arah kebijakan pemanfaatan pinjaman kegiatan dan indikasi kebutuhan Pinjaman Luar Negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan. RPPLN ini disusun berdasarkan RPJMN dan
10 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI memperhatikan Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri (BMPLN) yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. RPPLN ini juga memperhatikan kondisi darurat dampak bencana pandemi COVID-19, di mana Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. UU ini antara lain mengatur pelebaran defisit dapat dilakukan sampai tahun 2022 melebihi batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi nasional dan dunia bahkan kemungkinan terjadinya kontraksi, sehingga pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5.7 - 6.0 persen per tahun sebagaimana ditargetkan RPJMN 2020-2024 menjadi tantangan yang berat. Namun demikian, pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri pada periode 2020-2024 ini tetap harus sejalan dengan arah RPJMN 2020-2024 terutama dalam hal peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM, serta stabilitas inflasi. Untuk periode 2020-2024 Pinjaman Luar Negeri diharapkan dapat berperan sebagai berikut ini: 1. Pinjaman Luar Negeri menjadi bagian dari pengelolaan biaya dan risiko pinjaman Pemerintah; 2. Pinjaman Luar Negeri dapat menambah kapasitas implementasi terutama untuk program- program di bidang infrastruktur, termasuk dengan mendorong peran BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur; 3. Pinjaman Luar Negeri mendukung upaya pengembangan model program/kegiatan melalui replikasi dari program/kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri; 4. Pinjaman Luar Negeri sebagai instrumen kerjasama pembangunan (development cooperation) dengan para mitra pembangunan; dan 5. Pinjaman Luar Negeri dapat memberikan multiplier effect di bidang ekonomi dalam bentuk peningkatan arus investasi ke dalam negeri, serta pengembangan kerjasama ekonomi dan investasi antara pelaku usaha nasional dan luar negeri. Dalam RPPLN 2020-2024 telah digarisbawahi bahwa pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri pada periode 2020-2024 difokuskan untuk: 1. Peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja; 2. Peningkatan ekspor nasional; 3. Transformasi ekonomi dan peningkatan investasi swasta; 4. Penguatan konektivitas nasional; 5. Pertumbuhan perekonomian, termasuk pengembangan kerjasama melibatkan pihak
11 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI swasta, pelaksanaan penugasan kepada BUMN, dan pembangunan di daerah; 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan energi, ketahanan air dan pangan, serta ketahanan dan manajemen bencana alam maupun non-alam; 7. Penguatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi; 8. Penguatan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau 9. Kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemberdayaan masyarakat dan kebencanaan dalam rangka penanganan maupun pasca bencana pandemi COVID-19. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pinjaman Luar Negeri lebih diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang memberikan nilai tambah dari sisi teknologi, agenda kerjasama internasional dan daya ungkit serta fasilitasi investasi swasta dalam pembangunan. PERKUATAN PERENCANAAN Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja Pinjaman Luar Negeri baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan, diidentifikasi beberapa ruang untuk perbaikan kinerja Kegiatan Pinjaman Luar Negeri yang ke depan. Pemrakarsa/instansi pengusul kiranya perlu memperhatikan beberapa aspek perbaikan berikut pada saat penyusunan usulan kegiatannya: 1. Penguatan analisa kebutuhan (need assesment) sehingga dapat dilakukan prioritas kegiatan oleh pemrakarsa/instansi pengusul dalam menentukan hal yang paling dibutuhkan oleh publik. 2. Penajaman analisa ekonomi dan finansial sehingga dapat dibandingkan secara jelas kemanfaatan kegiatan yang diusulkan terhadap biaya yang harus dikeluarkan atau dampak negatif yang mungkin timbul. 3. Eksplorasi potensi sinergi dengan sumber pendanaan lainnya untuk mengoptimalkan semua potensi pendanaan yang memungkinkan. 4. Identifikasi potensi dan rencana pemanfaatan keluaran hasil kegiatan untuk mengurangi beban biaya pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan penyediaan layanan. 5. Aplikasi analisis risiko secara memadai untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyiapkan langkah mitigasi terhadap semua risiko yang ada. 6. Meningkatkan kesiapan pelaksanaan termasuk peningkatan kapasitas instansi pelaksana. 7. Menggunakan data historikal seperti data hasil pemantauan dan evaluasi sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan.
12 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI 8. Usulan kegiatan bersifat investasi produktif yang memiliki keluaran dan manfaat yang nyata dalam jangka panjang, dan merupakan bentuk inovasi baru atau pengembangan yang ada. Pinjaman Luar Negeri tidak dapat digunakan untuk pengadaan barang habis pakai (consumables) ataupun untuk membiayai kebutuhan operasional rutin seperti kendaraan bermotor, penyelenggaraan pendidikan bergelar (kecuali memang khusus diperuntukan sebagai kegiatan beasiswa), maupun untuk kegiatan penyusunan kebijakan Pemerintah. PELINDUNGAN (SAFEGUARDING) DARI MITRA PEMBANGUNAN Salah satu kelebihan dari Pinjaman Luar Negeri adalah adanya comparative advantage yang dibawa oleh mitra pembangunan baik pada masa perencanaan maupun pada saat pelaksanaan. Mitra pembangunan umumnya memiliki tujuan atau rencana strategis yang dibangun bersama- sama dengan Pemerintah Indonesia dan juga nilai-nilai (values) tertentu yang akan diberlakukan kepada penerima pinjaman (Pemerintah) melalui mekanisme pelindungan (safeguarding). Sebagai konsekuensinya, proses perencanaan kegiatan harus memastikan bahwa setiap aspek dalam implementasi program telah memenuhi safeguarding yang menjadi persyaratan dari mitra pembangunan. Untuk itu setiap rencana kegiatan yang diusulkan diharapkan telah melakukan identifikasi awal terhadap persyaratan safeguarding sehingga pada saat proses diskusi dan negosiasi dengan mitra pembangunan sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah yang dapat menghambat proses perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan kedepan.
13 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Pengusulan Kegiatan A. SUBYEK PENGUSULAN KEGIATAN Pengusulan kegiatan dapat dilakukan oleh: a) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat b) Pemerintah Daerah c) Badan Usaha Milik Negara a) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat dapat mengusulkan: 1. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; 2. Kegiatan yang output-nya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah; 3. Kegiatan untuk penyertaan modal negara pada BUMN; dan/atau 4. Kegiatan yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan instansi lain (multi-instansi pelaksana) sesuai tugas dan fungsi masing-masing. b) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan: 1. Kegiatan yang dilaksanakan sendiri sesuai prioritas pembangunan daerah; atau 2. Kegiatan yang direncanakan untuk diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan oleh Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). c) Badan Usaha Milik Negara dapat mengusulkan: 1. Kegiatan yang bertujuan memperluas/meningkatkan pelayanan, termasuk kegiatan yang menjadi penugasan dari Pemerintah; dan/atau 2. Kegiatan untuk meningkatkan penerimaan BUMN. B. KRITERIA PENILAIAN Usulan kegiatan yang telah diterima akan dinilai kriterianya sebagaimana berikut: 1. Penilaian Strategis (Strategic Assessment). Gambaran umum tentang pendekatan yang diambil dari pengusulan kegiatan yaitu terkait sektoral atau kewilayahan. Rasional dari kegiatan yang diusulkan melingkupi penjelasan tentang analisa kebutuhan, permasalahan yang ingin dijawab, tujuan kegiatan dan kerangka logika (logical framework) serta indikator output dan outcome. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Kegiatan yang diusulkan harus memiliki keterkaitan dan kontribusi langsung dalam mencapai 7 (tujuh) agenda pembangunan yang diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.
14 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Kesesuaian dengan fokus RPPLN 2020-2024. Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan sekurang-kurangnya satu dari 9 fokus pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri pada RPPLN 2020-2024, terutama yang terkait dengan pelibatan pihak swasta dalam pembangunan nasional Bagian dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, RPJMD atau RJPP BUMN. Instansi pengusul tentunya juga telah memiliki rencana jangka menengah yang telah disusun untuk mencapai sasaran kinerjanya. Untuk itu usulan kegiatan harus merupakan bagian rencana strategis 5 tahunan dari pemrakarsa/instansi pengusul yang telah ditetapkan. 2. Penilaian Kelayakan Ekonomis dan Finansial. Kegiatan yang diusulkan harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat baik untuk mendorong produktivitas (nilai ekonomis) ataupun memberikan manfaat secara umum, memenuhi kelayakan secara finansial. Kegiatan yang diusulkan juga akan dinilai terhadap gambaran keberlanjutan (sustainability) termasuk pada tahap operasi dan pemeliharaan, integrasi dengan sumber pembiayaan lain serta nilai (value added) atas penggunaan Pinjaman Luar Negeri. 3. Penilaian Kelayakan Teknis. Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi aspek teknis yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Untuk itu, setiap usulan kegiatan perlu dilengkapi dengan analisa pemilihan opsi teknologi, spesifikasi output dari kegiatan, pemilihan lokasi, serta analisa terkait penggunaan kandungan dalam negeri dan alih teknologi yang dibutuhkan. 4. Penilaian Kesesuaian Kewenangan. Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang dari instansi pengusul dan instansi pelaksana. Kegiatan yang melibatkan instansi lain sebagai pelaksana di luar pemrakarsa/instansi pengusul, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari calon instansi pelaksana tersebut. 5. Penilaian Kemampuan Pelaksanaan. Kegiatan yang diusulkan harus berisikan rencana dan struktur pelaksana kegiatan, analisa beban kerja instansi pengusul dan instansi pelaksana yang berdasarkan pada ketersediaan tenaga ahli, jumlah proyek yang akan dilaksanakan secara paralel dan juga rekam jejak
15 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI kinerja pada masa lalu. Dilengkapi bagan organisasi yang mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing bagian. 6. Penilaian Potensi Keberlanjutan. Kegiatan yang diusulkan harus memiliki potensi keberlanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan atau penyediaan layanan dapat terus berlangsung setelah selesainya periode Pinjaman Luar Negeri yang membiayainya. Potensi keberlanjutan dinilai dari rencana pemanfaatan dan pengelolaan aset (keluaran) dari kegiatan yang diusulkan, sumber- sumber pembiayaan lain dan adanya potensi kerjasama dengan pihak swasta. C. PENYAMPAIAN USULAN Usulan kegiatan disampaikan dengan surat pengantar dari pimpinan tertinggi instansi pengusul. Untuk Kementerian suratnya dapat berasal dari Menteri atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri atas nama Menteri, untuk Lembaga Pemerintahan suratnya ditandatangani oleh Kepala/Ketua/Pimpinan Lembaga, sedangkan untuk usulan dari Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Gubernur, sementara usulan dari BUMN ditandatangani oleh Direktur Utama BUMN yang bersangkutan. Alamat surat ditujukan kepada: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310 Usulan juga harus disampaikan secara elektronik melalui formulir yang dapat diakses pada tautan bit.ly/FormDRPLNJM20-24. Apabila terdapat perbedaan antara isian pada aplikasi dengan surat maka yang akan dirujuk adalah yang tercantum dalam surat formal (hard copy). Selanjutnya administrator akan melakukan perubahan pada aplikasi sesuai dengan surat yang disampaikan. D. DOKUMEN PENGUSULAN Di samping penyampaian usulan melalui surat pengantar, setiap usulan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan umum yang terdiri atas Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK), Dokumen Usulan Kegiatan (DUK), dan persyaratan khusus lainnya sesuai jenis kegiatan maupun sesuai instansi pengusul, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang tersedia. DIPK merupakan ringkasan informasi tentang kegiatan yang diusulkan, yang memuat penjelasan mengenai judul, program pembangunan yang relevan, instansi pengusul dan instansi pelaksana, durasi dan ruang lingkup, sasaran/tujuan yang ingin dicapai, target keluaran dan hasil kegiatan (output dan outcome), rencana lokasi kegiatan, serta proyeksi besaran dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Adapun DUK merupakan dokumen yang berisi
16 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan (rasional) mengapa kegiatan yang diusulkan layak untuk dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri. DUK merupakan intisari dari hasil kajian/analisa/studi terkait berbagai aspek dari kegiatan yang diusulkan, seperti aspek kelayakan ekonomi dan finansial, aspek kelembagaan dan kerangka regulasi, aspek sosial dan lingkungan, aspek kesesuaian teknologi, dan lain sebagainya. Semua dokumentasi dari hasil kajian/analisa/studi tersebut (jika ada) dapat disampaikan guna melengkapi dokumen pengusulan. Keseluruhan dokumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengusulan kegiatan sehingga DIPK dan DUK perlu ditandatangani oleh pimpinan instansi pemrakarsa/pengusul. Dalam hal ini dapat ditandatangani oleh pejabat eselon I pada Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung jawab kegiatan, atau ditandatangani oleh Kepala Daerah atau ditandatangani oleh Direktur Utama BUMN. Format DIPK dan DUK terdapat pada Lampiran Petunjuk ini dan dapat diunduh melalui bit.ly/DRPLNJM20-24. Untuk usulan dari Kementerian/Lembaga yang melibatkan instansi lain sebagai calon pelaksana kegiatan, harus dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang diusulkan dari pimpinan calon instansi pelaksana tersebut. Untuk kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah, harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari pimpinan DPRD setempat. Usulan dari Pemerintah Daerah akan menjadi pinjaman daerah (penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada daerah) dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembalikan pinjamannya. Adapun usulan dari BUMN harus dilengkapi dengan: (a) surat persetujuan dari Dewan Komisaris BUMN tersebut dan (b) surat rekomendasi dari Menteri yang menaungi aktivitas BUMN tersebut. Dokumen pengusulan ini akan menjadi acuan dalam penilaian kelayakan sesuai aspek-aspek penilaian sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dokumen ini juga akan dijadikan rujukan dalam tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan kegiatan dengan meningkatkan kedetailan informasi di dalamnya berdasarkan data-data yang aktual (menjadi living document). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar sasaran dan tujuan penggunaan Pinjaman Luar Negeri dapat terjaga sesuai rencana awalnya. Untuk pengusulan rencana kegiatan Pinjaman Luar Negeri Khusus Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI untuk rencana kegiatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan alat material khusus (almatsus) Polri dilampiri dengan Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Pinjaman Khusus. Adapun format pengisian DUK Pinjaman Khusus disampaikan secara terpisah atau disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi perencanaan Pinjaman Luar Negeri Khusus untuk Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI.
17 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Petunjuk Pengisian Sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 instansi pengusul harus menyampaikan Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) dan Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) sebagai dokumen persyaratan untuk pengusulan kegiatan Pinjaman Luar Negeri. DIPK dan DUK disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Di samping itu instansi pengusul diminta untuk mengisi form digest yang berisikan ringkasan proyek dalam Bahasa Inggris, karena usulan kegiatan nantinya akan didistribusikan kepada para mitra pembangunan (calon lender) sebagai referensi dalam perencanaan kerangka kerjasama pembangunan. Ketiga blangko tersebut dapat diunduh melalui tautan bit.ly/DRPLNJM20-24. Adapun petunjuk pengisian untuk masing-masing dokumen tersebut adalah sebagai berikut: I. DAFTAR ISIAN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK) A. JUDUL KEGIATAN Diisi dengan judul kegiatan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai identitas kegiatan. B. INSTANSI PENGUSUL/PENANGGUNG JAWAB Diisi dengan nama instansi pengusul yang bertanggung jawab terhadap pengusulan dan memenuhi seluruh persyaratan dan pemenuhan kelayakan dan kesiapan. C. INSTANSI PELAKSANA Diisi dengan judul kegiatan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai identitas kegiatan. D. DURASI PELAKSANAAN Diisi dengan judul kegiatan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai identitas kegiatan. E. LOKASI PELAKSANAAN Diisi dengan lokasi di mana kegiatan yang diusulkan dilaksanakan sampai ke tingkat Kota/Kabupaten. F. INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA Diisi dengan indikasi kebutuhan biaya baik dari jumlah pinjaman yang diperlukan, Rupiah Murni yang perlu dialokasikan serta perkiraan sumber pembiayaan lainnya.
18 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI G. AGENDA PEMBANGUNAN PADA RPJMN 2020-2024 Diisi dengan pilihan pilihan dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang terdapat pada RPJMN 2020-2024. H. KETERKAITAN DENGAN FOKUS PEMANFAATAN PINJAMAN LUAR NEGERI 2020-2024 Diisi dengan pilihan dari 9 (sembilan) Fokus Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri yang terdapat pada RPPLN 2020-2024. I. RASIONAL PROYEK Diisi dengan tujuan, ruang lingkup dan sasaran dari kegiatan yang diusulkan serta dilingkapi dengan indikator target keluaran yang hasil yang diharapkan (output dan outcomes). J. PERSYARATAN KHUSUS Diisi dengan persyaratan-persyaratan tambahan yang dilampirkan yang relevan dengan instansi pengusul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. K. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA Diisi dengan daftar dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sudah dilakukan oleh Instansi Pengusul ataupun Instansi Pelaksana. II. DOKUMEN USULAN KEGIATAN (DUK) A. INFORMASI UMUM 1. JUDUL KEGIATAN Diisi dengan judul kegiatan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai identitas kegiatan. Judul kegiatan harus sama dengan yang disampaikan pada DIPK dan akan dijadikan identitas untuk korespondensi selama proses perencanaan dan pelaksanaan. 2. INSTANSI PENGUSUL Diisi dengan nama instansi pengusul yang bertanggung jawab terhadap pengusulan dan memenuhi seluruh persyaratan dan pemenuhan kelayakan dan kesiapan. 3. INSTANSI PELAKSANA Diisi dengan nama instansi pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan.
19 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI B. KELAYAKAN STRATEGIS 1. GAMBARAN UMUM PENDEKATAN YANG DIPERGUNAKAN RPJMN 2020-2024 mengamanatkan bahwa fokus kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode ini dapat dibagi menjadi yang berfokus pada kewilayahan, sektoral dan yang bersifat lintas sektoral. Untuk itu Instansi Pengusul memilih apakah berfokus pada pendekatan: Pembangunan Kewilayahan. Pembangunan Sektoral. Pembangunan Lintas Sektor. 2. RASIONAL/JUSTIFIKASI KEGIATAN Rasional kegiatan diisi dengan analisa kebutuhan, identifikasi permasalahan, tujuan kegiatan, kerangka logika, indikator dan alasan penggunaan Pinjaman Luar Negeri. Hal penting yang harus dinyatakan pada bagian ini adalah: 1) Analisa Kebutuhan: Bagaimana gambaran dari kebutuhan yang perlu diselesaikan melalui kegiatan yang diusulkan, siapa penerima manfaat dan bagaimana spesifikasi output yang diharapkan. 2) Permasalahan: Identifikasi/gambaran masalah yang ingin diselesaikan melalui kegiatan yang diusulkan. 3) Tujuan: Tujuan utama dari implementasi kegiatan yang diusulkan yang merupakan penyelesaian masalah. Tujuan diharapkan terkait dengan perubahan perilaku di antara penerima manfaat, berkontribusi pada pengurangan biaya, memberikan nilai tambah, atau peningkatan pendapatan. 4) Kerangka Logika (logframe): Penjelasan bagaimana usulan kegiatan dapat secara efektif mengatasi masalah dan mencapai tujuan utama dari kegiatan yang diusulkan. 5) Indikator: Penjelasan singkat tentang indikator, metrik, atau tindakan spesifik yang untuk menilai dampak proyek yang diusulkan dan keberhasilannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 6) Alasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri; penjelasan singkat mengenai alasan proyek ini harus dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri, apa nilai tambah dan karakteristik dari Pinjaman Luar Negeri yang sesuai dengan usulan kegiatan.
20 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Setiap sub-aspek tersebut dapat dipertajam dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan seperti berikut: a. Analisa Kebutuhan Apa layanan/kebutuhan spesifik yang ingin dipenuhi melalui usulan kegiatan ini? Siapa yang membutuhkan, kapan dibutuhkan dan berapa besar kebutuhannya (berapa besar dalam konteks output)? Apa spesifikasi output yang diharapkan? Apakah ada multiplier effect nya? Apakah ada kegiatan atau proyek lain yang terkait atau menjadi prasyarat/pelengkap usulan kegiatan ini? b. Permasalahan Permasalahan yang ingin ditangani/dijawab dengan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Bagaimana kondisi layanan yang ada saat ini? Data dasar (baseline data) dari layanan yang ada saat ini? Apakah sudah memiliki roadmap jangka panjang untuk penanganan masalah ini? Kendala/tantangan apa yang dihadapi dalam memenuhi layanan/kebutuhan yang diusulkan. c. Tujuan Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. d. Kerangka Logika (Logframe)
Input atau komponen kegiatan yang dilakukan. Keluaran (output) yang diharapkan. Hasil (outcome) yang diharapkan. Dampak (impact) yang diharapkan. e. Indikator Sebutkan hasil keluaran (output) dalam satuan yang terukur dan lazim digunakan. Sebutkan outcome beserta ukurannya yang jelas dan terukur. f. Alasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri Apa alasan pengusul mengajukan Pinjaman Luar Negeri?
21 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Apa nilai tambahnya (Comparative Advantage)? Sebutkan. Apakah pengusul memahami tujuan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri? Apakah pengusul memahami karakteristik dan kaidah yang lazim disyaratkan oleh mitra pembangunan (pemberi pinjaman), termasuk ketentuan terkait safeguarding? C. KESELARASAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2020-2024 1. KETERKAITAN DENGAN RPJMN 2020-2024 Kegiatan yang diusulkan harus memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan RPJMN 2020-2024 terutama terkait dengan Agenda Pembangunan serta Program, Kegiatan dan Proyek Strategis. Instansi Pengusul mengisikan dengan Agenda Pembangunan serta Program/Kegiatan/Proyek Strategis yang terdapat pada lampiran Perpres Nomor 18 Tahun 2020. 2. KESESUAIAN TUGAS, FUNGSI DAN KERANGKA REGULASI Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari instansi pengusul dan pelaksana. Di samping itu, analisa ini juga diperlukan untuk menunjukkan kapasitas instansi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan terutama yang dibiayai menggunakan Pinjaman Luar Negeri. Beberapa pertanyaan untuk mempertajam analisa Kebjakan dan Kelembagaan antara lain:
Jelaskan tusi instansi pengusul dan instansi pelaksana yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan? Apakah kebijakan di instansi pengusul dan instansi pelaksana (tercantum dalam renstra/RPJMD/ atau dokumen lainnya) yang melandasi usulan kegiatan ini? Apa ada landasan regulasi/hukum/legal lainnya yang mengamanatkan pelaksanaan kegiatan ini? Jelaskan. Apakah kegiatan ini akan melibatkan Pemerintah Daerah? Adakah kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait ruang lingkup yang akan ditangani? 3. URGENSI KETERSEDIAAN LAYANAN Sebagai pertimbangan dalam menilai kelayakan usulan kegiatan, urgensi dari ketersediaan layanan juga akan berpengaruh terhadap kesesuaian dari karakteristik pendanaan. Untuk itu instansi pengusul perlu menyampaikan urgensi dari ketersediaan layanan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut: Kapan layanan harus dapat disediakan? • Apa dampak jika layanan tidak tersedia pada waktu yang direncanakan? • Apakah ada alternatif lain untuk menyediakan layanan diluar kegiatan yang diusulkan?
22 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI D. KELAYAKAN EKONOMIS DAN FINANSIAL 1. INDIKASI KELAYAKAN EKONOMI Kelayakan ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang diusulkan telah memenuhi kelayakan ekonomi. Kelayakan ini dapat didekati dengan membandingkan nilai kebutuhan pembiayaan dengan nilai ekonomi yang didapatkan dari keberjalanan kegiatan. Hal-hal yang perlu dijelaskan pada bagian ini meliputi jenis-jenis biaya dan manfaat ekonomi, penerima manfaat (beneficiaries), analisa biaya-manfaat sosial (Social Cost Benefit Analysis) ataupun dengan menghitung imbal hasil ekonomi (economic internal rate of return - EIRR) dari kegiatan yang diusulkan. Untuk mempertajam indikasi ini dapat didekati dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa saja manfaat yang dihasilkan kegiatan yang diusulkan? Siapa penerima manfaat kegiatan yang diusulkan? Bagaimana kelayakan ekonomi (EIRR) kegiatan yang diusulkan? 2. INDIKASI KELAYAKAN FINANSIAL Menjelaskan aspek keuangan dari kegiatan yang diusulkan yang meliputi perkiraan kebutuhan biaya, baik itu biaya modal, biaya operasi dan Pemeliharaan dan serta biaya-biaya lainnya. Kelayakan finansial juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kesanggupan kapasitas fiskal pemerintah. Rincian estimasi biaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kajian teknis yang harus dilampirkan (lihat Lampiran 1 pada subbab Lampiran Pendukung). Perlu dijelaskan juga potensi penerimaan beserta metode penetapan biaya layanan (jika ada) dari pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dibuatkan proyeksi arus kas sederhana untuk mengukur imbal hasil finansial (financial rate of return - FIRR) dari kegiatan yang diusulkan. Untuk mempertajam indikasi ini dapat didekati dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut: Apakah ada potensi pendapatan atas tersedianya layanan yang disediakan/ kegiatan yang diusulkan? Sebutkan jenis pendapatannya dan proyeksi penerimaan per tahun (minimal untuk 5 tahun setelah output yang dihasilkan dapat dipergunakan/berjalan. Apakah layanan ini akan mengenakan biaya kepada penggunanya (user charge)?
Jika tidak ada pendapatan, bagaimana rencana pendanaannya untuk operasionalisasi dan pemeliharaan atas layanan yang dihasilkan agar output
23 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan? Apakah kebutuhan dana pendamping telah terlihat pada KPJM? 3. INDIKASI SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA Diisi dengan indikasi sumber pembiayaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan biaya berdasarkan penilaian mandiri (self-assessment) atas analisa risiko (lihat poin 4 pada subbab informasi pendukung) dan juga berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)/Medium Term Expenditure Framework (MTEF), serta rencana pengusulan pagu anggaran. Untuk mempertajam indikasi ini dapat didekati dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut: Apakah Pinjaman Luar Negeri menjadi satu-satunya sumber pembiayaan usulan kegiatan?
Jika tidak, apa saja sumber pembiayaan lain yang direncanakan dan berapa proporsinya? Apakah ada potensi sumber pembiayaan swasta dan non-pemerintah untuk membiayai kegiatan ini? Apakah sudah ada rencana pembiayaan dan investasi untuk kegiatan ini ataupun lingkup yang lebih besar? Jika ada, jelaskan. 4. INDIKASI KEBUTUHAN NILAI PEMBIAYAAN Instansi pengusul mengisikan nilai total kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan yang diusulkan. Total biaya kebutuhan ini dapat dibagi ke dalam total nilai Pinjaman Luar Negeri, total kebutuhan Rupiah Murni Pendamping dan perkiraan pemenuhan kebutuhan biaya dari sumber lainnya, apabila ada. Nilai ini akan menjadi nilai indikatif yang akan menjadi pagu untuk juga perlu pendetailan perencanaan selanjutnya. Kebutuhan pembiayaan ini dilengkapi dengan perhitungan dan rasionalisasi dari perhitungan tersebut (analisa harga satuan, volume dan indikasi kebutuhan spesifikasi).
24 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI 5. INDIKASI KELAYAKAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN Menjelaskan tentang dampak kegiatan terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk mempertajam penilaian antara lain: Apakah ada dampak dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan terhadap kehidupan sosial masyarakat maupun lingkungan yang berada di lokasi kegiatan? Jelaskan. Apakah sudah ada rencana mitigasi terhadap dampak sosial dan lingkungan tersebut? 6. RENCANA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ASET Menjelaskan rencana pemanfaatan dan pengelolaan aset (keluaran) dari kegiatan yang diusulkan termasuk didalamnya mekanisme serta kelembagaan pengelola. Untuk mempertajam indikasi ini dapat didekati dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut: Apakah kegiatan ini menghasilkan aset (sebagai output)? Pilih jenis aset yang dihasilkan ❏ Aset baru ❏ Rehabilitasi aset lama ❏ Aset habis pakai Bagaimana gambaran skema pemanfaatan dan pengelolaan aset? Siapa yang akan mengelola layanan setelah usulan kegiatan dilaksanakan? Berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola layanan/aset yang dihasilkan per tahun? Siapa yang akan membiayai pengelolaan aset dan dari mana sumber dananya? Apakah ada kontribusi instansi pelaksana/pihak lain pada kegiatan ini yang berupa aset (in-kind)? Jelaskan bentuk dan kepemilikannya. Bagaimana status kepemilikan aset kontribusi ini setelah kegiatan selesai?
25 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI E. KELAYAKAN TEKNIS PELAKSANAAN 1. PERENCANAAN TEKNIS Berisikan gambaran solusi teknis yang telah direncanakan oleh instansi pengusul dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Kajian ini minimal dapat menjawab pertanyaan berikut: Bagaimana gambaran pendekatan atau solusi teknis untuk penyediaan layanan, termasuk pentahapannya jika ada? Apa keluaran atau spesifikasi teknis yang dihasilkan kegiatan ini? Apa saja aktivitas/sarana/peralatan yang diperlukan untuk mencapai keluaran yang diharapkan? Apakah dibutuhkan teknologi khusus untuk mencapai keluaran yang diharapkan? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen kegiatan? Bagaimana aspek risiko pelaksanaan kegiatan ini? Bagaimana potensi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan ini (sesuai dengan peraturan kementerian perindustrian)? 2. PERSIAPAN TEKNIS Berisikan gambaran persiapan teknis yang telah dilaksanakan oleh instansi pengusul dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Kajian ini minimal dapat menjawab pertanyaan berikut: Adakah persiapan yang sudah dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan? Jelaskan. Siapa yang melaksanakan persiapan tersebut? Atas beban pendanaan dari mana? 3. ASPEK KEBIJAKAN, REGULASI DAN KELEMBAGAAN Menguraikan kebijakan, aturan ataupun kelembagaan yang perlu diperhatikan atau disempurnakan untuk meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan jangka panjang dari kegiatan yang diusulkan atau untuk memperluas, memperluas atau meningkatkan manfaat yang diharapkan. Pertanyaan untuk mempertajam aspek ini: Apa saja kebijakan dan peraturan yang mendasari dan harus diperhatikan terkait pelaksanaan usulan kegiatan? Apakah ada isu kelembagaan dan koordinasi antar-instansi yang dapat memengaruhi pelaksanaan usulan kegiatan?
26 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Langkah apa yang diperlukan agar kebijakan, aturan ataupun kelembagaan dapat meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan dari kegiatan yang diusulkan? 4. PEMILIHAN LOKASI Menguraikan pertimbangan dari pemilihan lokasi dilaksanakannya kegiatan. Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain: Apakah lokasi kegiatan sudah ditetapkan? Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan pemilihan lokasi kegiatan? Sebutkan lokasi kegiatan berada pada pusat/provinsi/kota atau kabupaten? Bagaimana peran Pemerintah Daerah tempat lokasi tersebut berada dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan? 5. ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN Diisikan dengan informasi mengenai dampak lingkungan yang telah diidentifikasi oleh instansi pengusul, pemahaman akan dampak terhadap lingkungan akan meningkatkan kesiapan instansi pengusul dan pelaksanaan dalam melakukan mitigasi sejak dini. Hal-hal minimum yang harus dijawab antara lain: Adakah indikasi dampak kegiatan yang diusulkan terhadap lingkungan? Apakah diperlukan kajian AMDAL? Apakah sudah ada kajian AMDAL sebelumnya? 6. PENGADAAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI Diisikan dengan kebutuhan lahan untuk melaksanakan kegiatan serta bagaimana rencana untuk mengadakan kebutuhan lahan tersebut. Beberapa pertanyaan kunci untuk sub-aspek ini antara lain: Apakah kegiatan yang diusulkan memerlukan pengadaan lahan? Sebutkan kebutuhan luasnya. Apakah lahan tersebut sudah tersedia saat ini? Milik siapa? Jika ada mohon dilampirkan bukti kepemilikannya. Apabila lahan belum tersedia, apakah sudah ada rencana pendanaan untuk membebaskan lahan yang dibutuhkan tersebut? Berapa perkiraan biayanya Apakah dari lokasi yang telah ditetapkan ada kebutuhan biaya untuk pemukiman kembali penduduk setempat? Apakah ada potensi risiko terkait proses pengadaan lahan dan pemukiman kembali?
27 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI 7. IDENTIFIKASI RISIKO DAN MITIGASINYA Diisikan dengan daftar risiko yang telah diidentifikasi oleh instansi pengusul dan rencana untuk memitigasi risiko tersebut. Sebutkan risiko apa saja yang berpotensi muncul saat persiapan, pelaksanaan dan operasi (pemanfaatan) dari layanan yang dihasilkan. Apakah sudah ada rencana mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut? 8. DAMPAK TERHADAP INVESTASI SEKTOR SWASTA Penjelasan singkat tentang dampak spesifik kegiatan yang diusulkan terhadap kegiatan sektor swasta, khususnya di wilayah yang ditargetkan atau di antara kelompok penerima manfaat yang ditargetkan. Apakah kegiatan yang dilakukan dapat mendorong terjadinya investasi dari sektor swasta secara langsung?
Jika iya, investasi bidang apa dan apa peran dari kegiatan ini terhadap investasi swasta tersebut?
Jika tidak, apakah perlu dilakukan upaya khusus sehingga kegiatan ini dapat menjadi fasilitator/katalis investasi swasta? 9. KAPASITAS PELAKSANAAN Berisikan rencana dan struktur pelaksana kegiatan, termasuk ketersediaan tenaga ahli, diutamakan yang memiliki pengalamanan dalam pengelolaan kegiatan Pinjaman Luar Negeri di instansi pengusul dan instansi pelaksana dan juga rekam pengalaman pada masa lalu dalam melaksanakan kegiatan Pinjaman Luar Negeri. Dapat dilengkapi bagan organisasi yang mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing bagian (jika ada). Penjelasan minimal yang diharapkan adalah: Apakah pengusul dan calon instansi pelaksana memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis? Apakah pengusul memiliki pengalaman mengelola kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri? Apakah pengusul memahami skema-skema pembiayaan Pinjaman Luar Negeri dari mitra pembangunan? Apakah pengusul sudah memiliki unit khusus pengelola perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan Pinjaman Luar Negeri? Apakah pengusul sudah atau akan menyusun Panduan Pengelolaan Kegiatan?
28 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Apakah pengusul memiliki sumber daya (SDM serta sarana dan prasarana) dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan? 10. KEBERLANJUTAN KEGIATAN (SUSTAINABILITY) Identifikasi dan penjelasan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dari kegiatan yang diusulkan setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan. Sekurang-kurangnya berisi penjelasan tentang: Apakah keluaran (output) kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk kurun waktu secara jangka panjang? Sebutkan berapa lama perkiraan layanan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan. Apakah layanan dapat dikembangkan (diduplikasi di lokasi lain atau pengembangan ke tahap lanjutan)? Apa saja potensi pengembangan yang sudah diidentifikasi? Bagaimana potensi pengembangan tersebut dapat direalisasikan? 11. JADWAL KEGIATAN Informasi mengenai jadwal dari kegiatan yang diusulkan serta identifikasi jalur kritis dari kegiatan yang diusulkan: Apakah sudah memiliki kerangka waktu (timeframe) jadwal rencana teknis pelaksanaan kegiatan?
Identifikasikan tahun pelaksanaan kegiatan. Apakah terdapat jalur kritis (critical path) dari rencana tersebut? F. DOKUMEN PELENGKAP Silahkan melampirkan hasil kajian-kajian terkait yang pernah dilakukan (jika ada) untuk mendukung usulan kegiatan (misalnya: need assessment, pra-FS, FS on economic and financing, FS on social and environment, dan DED).
29 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI III. DIGEST Digest merupakan ringkasan usulan kegiatan dalam Bahasa Inggris. informasi yang harus dilengkapi pada digest ini adalah sebagai berikut: A. PROJECT TITLE Diisikan dengan judul proyek dalam Bahasa Inggris. B. PROGRAM TITLE Diisikan dengan judul program dalam Bahasa Inggris (dapat diisi atau diisi oleh Bappenas). C. EXECUTING AGENCY Diisikan dengan nama instansi pengusul yang akan menjadi penanggung jawab persiapan dan pelaksanaan kegiatan. D. IMPLEMENTING AGENCY Diisikan dengan nama instansi pelaksana. E. LOCATION Diisikan dengan lokasi tempat kegiatan dilaksanakan. F. OBJECTIVE Diisikan dengan ringkasan tujuan dari kegaitan yang akan dilaksanakan. G. SCOPE OF WORK Diisikan dengan ruang lingkup dari setiap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. H. OUTPUT Diisikan dengan daftar output yang akan dicapai oleh kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikatornya. I. OUTCOMES Diisikan dengan daftar outcomes yang diharapkan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan beserta indikatornya. J. DEVELOPMENT AGENDA OF NATIONAL DEVELOPMENT IN RPJMN 2020-2024 Diisikan dengan agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN 2020-2024, yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan
30 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI K. INDICATION OF FINANCIAL NEEDS Diisikan dengan indikasi kebutuhan biaya keseluruhan dari kegiatan yang diusulkan mulai dari kebutuhan Pinjaman Luar Negeri, pemenuhan dari sumber lainnya serta Rupiah Murni Pendamping yang disiapkan.
31 PETUNJUK PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI Narahubung Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut mengenai pengusulan kegiatan ini silahkan sampaikan pertanyaan anda melalui: Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Wisma Bakrie 2, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan Email phln@bappenas.go.id Website: Bappenas.go.id
KOP SURAT [Nama tempat, tanggal] Nomor : Lampiran : Perihal : Pengusulan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri Kepada Yth, Menteri PPN/Kepala Bappenas Di Jakarta Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011, bersama ini disampaikan usulan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri dari [nama instansi] untuk dapat dicantumkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 Kegiatan yang diusulkan terdiri dari: No Nama Kegiatan Indikasi Nilai Pinjaman Yang Dibutuhkan (USD) 1 2 [Dapat ditambahkan baris bila diperlukan] dengan kelengkapan persyaratan untuk masing-masing kegiatan sebagaimana terlampir. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama [pilih yang sesuai] [Nama Instansi Pengusul Kegiatan] [Tanda Tangan] [Nama Jelas]
DAFTAR ISIAN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK) PINJAMAN LUAR NEGERI A. Judul Kegiatan [Bahasa Indonesia] [Bahasa Inggris] Apakah kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah masuk pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2015-2019? ❏ Iya ❏ Tidak B. Instansi Pengusul/Penanggungjawab [Nama Instansi Pengusul] C. Instansi Pelaksana a. b. [Tambahkan baris jika perlu] D. Durasi Pelaksanaan [Dalam Bulan] E. Lokasi Pelaksanaan [Nama Provinsi dan Kota/Kabupaten] [Dapat ditambahkan baris apabila lebih dari satu lokasi] F. Indikasi Kebutuhan Biaya a. Nilai Pinjaman Luar Negeri : USD .... [Menggunakan Kurs asumsi dalam APBN] b. Sumber Lainnya (jika ada) : USD .... 1
c. Rupiah Murni Pendamping USD ... Total : USD .... G. Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024: (Beri Tanda Centang "✔" yang Sesuai - Dapat Pilih Lebih dari Satu) ❏ Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ❏ Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan ❏ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing ❏ Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ❏ Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ❏ Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim ❏ Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik. H. Keterkaitan dengan Fokus Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2020-2024: (Beri Tanda Centang "✔" yang Sesuai - Dapat Pilih Lebih dari Satu) ❏ Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing SDM pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja ❏ Peningkatan Ekspor Nasional ❏ Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Investasi Swasta ❏ Penguatan Konektivitas Nasional ❏ Pertumbuhan Perekonomian, termasuk Pengembangan Kerjasama Melibatkan Pihak Swasta, Pelaksanaan Penugasan kepada BUMN, dan Pembangunan di Daerah ❏ Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Ketahanan Energi, Ketahanan Air dan Pangan, serta Ketahanan dan Manajemen Bencana Alam maupun Non Alam ❏ Penguatan Riset, Inovasi dan Pengembangan Teknologi. ❏ Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Keamanan Nasional 2
❏ Kegiatan yang Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Kebencanaan Dalam Rangka Penanganan maupun Pasca Bencana Pandemi Covid-19 I. Rasional Proyek a. Tujuan 1... .. 2... .. 3... .. b. Ruang Lingkup 1... .. 2... .. 3... .. c. Sasaran i. Output dilengkapi dengan indikator: 1... .. 2... .. 3... .. ii.Outcomes 1... .. 2... .. 3... .. J. Ketersediaan Persyaratan Khusus (Beri Tanda Centang "✔") a. Kementerian/Lembaga: untuk usulan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana harus dilengkapi: ❏ Surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan penugasan 3
b. Pemerintah Daerah: i. Untuk usulan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman: ❏ Surat persetujuan Pimpinan DPRD ii. Untuk usulan kegiatan yang direncanakan diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan kepada BUMD ❏ Surat persetujuan Pimpinan DPRD ❏ Surat persetujuan Direktur Utama BUMD calon penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri c. BUMN: untuk usulan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan Pinjaman Luar Negeri ❏ Surat Dewan Komisaris mengenai persetujuan atas usulan kegiatan BUMN yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. ❏ Surat menteri yang menyelenggarakan urusan BUMN mengenai persetujuan atas usulan kegiatan dan kemampuan finansial BUMN yang bersangkutan K. Dokumen Pendukung Lainnya: (Beri tanda ✔) ❏ Hasil Studi Analisa Kebutuhan (Need Assessment) ❏ Hasil Studi Pendahuluan ❏ Hasil Studi Pra-FS ❏ Hasil Studi FS Penanggung Jawab Usulan (Pejabat setingkat eselon I) (Tanda Tangan & Stempel) (Nama) (Jabatan) 4
DOKUMEN USULAN KEGIATAN (DUK) PINJAMAN LUAR NEGERI A. INFORMASI UMUM 1. Judul Kegiatan [dalam Bahasa Indonesia] [dalam Bahasa Inggris] 2. Instansi Pengusul [Nama Instansi 3. Instansi Pelaksana a. [Nama unit kerja eselon I di Instansi Pelaksana #1] b. [Nama unit kerja eselon I di Instansi Pelaksana #2] c. dan seterusnya B. KELAYAKAN STRATEGIS 1. Gambaran Umum Pendekatan Yang dipergunakan (pilih pendekatan yang paling sesuai untuk kegiatan yang diusulkan dengan tanda centang "✓") ❏ Pembangunan Kewilayahan ❏ Pembangunan Sektoral ❏ Pembangunan Lintas Sektor 2. Rasional/Justifikasi Kegiatan (Mengapa Usulan ini Dibutuhkan) a. Analisa Kebutuhan: Jelaskan pertanyaan berikut: Apa layanan/kebutuhan spesifik yang ingin dipenuhi melalui usulan kegiatan ini? ● Siapa yang membutuhkan, kapan dibutuhkan dan berapa besar kebutuhannya (berapa besar dalam konteks output)? Apa spesifikasi output yang diharapkan? ● Apakah ada multiplier effect nya? ● Apakah ada kegiatan atau proyek lain yang terkait atau menjadi prasyarat/pelengkap usulan kegiatan ini? 1
b. Permasalahan: Jelaskan: Permasalahan yang ingin ditangani/dijawab dengan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. ● Bagaimana kondisi layanan yang ada saat ini? ● Data dasar (baseline data) dari layanan yang ada saat ini? ● Apakah sudah memiliki roadmap jangka panjang untuk penanganan masalah ini? ● Kendala/tantangan apa yang dihadapi dalam memenuhi layanan/kebutuhan yang diusulkan? c. Tujuan/Sasaran: Menjelaskan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan d. Kerangka Logika (Logframe) 1) Input yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kegiatan yang diusulkan a) ... . b) ... . c) ... . 2) Keluaran (output) yang diharapkan a) ... . b) ... . c) ... . 3) Hasil (outcome) yang diharapkan a) ... . b) ... . c) ... . 4) Dampak (impact) yang diharapkan a) ... . b) ... . c) ... . e. Indikator 1) Indikator Keluaran (Output): Sebutkan hasil keluaran dalam satuan yang terukur dan lazim digunakan a) ... .. b) ... c) ... 2) Indikator Hasil (Outcome): Sebutkan outcome beserta ukurannya yang jelas dan terukur a) ... b) ... c) ... 2
f. Alasan penggunaan Pinjaman Luar Negeri Apa alasan utama mengajukan penggunaan Pinjaman Luar Negeri? ● Apa nilai tambahnya (comparative advantage)? Sebutkan. ● Apakah pengusul memahami tujuan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri? ● Apakah pengusul memahami karakteristik dan kaidah yang lazim disyaratkan oleh mitra pembangunan (pemberi pinjaman), termasuk ketentuan terkait safeguarding? C. KESELARASAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2020-2024 1. Keterkaitan dengan RPJMN 2020-2024 a. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang terkait: (Beri tanda centang "✓" yang sesuai - dapat pilih lebih dari satu) ❏ Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan ❏ Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan ❏ Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ❏ Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ❏ Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ❏ Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim ❏ Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. b. Program Prioritas (PP) /Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (ProP)/ Proyek dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan: ... ..... . ... .... ... 2. Kesesuaian Tugas, Fungsi dan Kerangka Regulasi
Jelaskan tusi instansi pengusul dan instansi pelaksana yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan. Apakah kebijakan di instansi pengusul dan instansi pelaksana (tercantum dalam renstra/RPJMD/ atau dokumen lainnya) yang melandasi usulan kegiatan ini? Apa ada landasan regulasi/hukum/legal lainnya yang mengamanatkan pelaksanaan kegiatan ini? Jelaskan. Apakah kegiatan ini akan melibatkan Pemerintah Daerah? Adakah kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait ruang lingkup yang akan ditangani? 3
3. Urgensi Ketersediaan Layanan Kapan layanan harus dapat disediakan? ● Apa dampak jika layanan tidak tersedia pada waktu yang direncanakan? ● Apakah ada alternatif lain (kegiatan/teknologi) untuk menyediakan layanan diluar kegiatan yang diusulkan? D. KELAYAKAN EKONOMIS DAN FINANSIAL 1. Indikasi Kelayakan Ekonomi Apa saja manfaat yang dihasilkan kegiatan yang diusulkan? ● Siapa penerima manfaat kegiatan yang diusulkan? ● Bagaimana kelayakan ekonomi (EIRR) kegiatan yang diusulkan? 2. Indikasi Kelayakan Finansial Apakah ada potensi pendapatan atas tersedianya layanan yang disediakan/kegiatan yang diusulkan? Sebutkan jenis pendapatannya dan proyeksi penerimaan per tahun (minimal untuk 5 tahun setelah output yang dihasilkan dapat dipergunakan/berjalan. Apakah layanan ini akan mengenakan biaya kepada penggunanya (user charge)? ● Jika tidak ada pendapatan, bagaimana rencana pendanaan untuk operasionalisasi dan pemeliharaan atas layanan yang dihasilkan agar output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan? Apakah kebutuhan dana pendamping telah terlihat pada KPJM? 3. Indikasi Sumber Pembiayaan Lainnya Apakah Pinjaman Luar Negeri menjadi satu-satunya sumber pembiayaan usulan kegiatan? ● Jika tidak, apa saja sumber pembiayaan lain yang direncanakan dan berapa proporsinya? ● Apakah ada potensi sumber pembiayaan swasta dan non-pemerintah untuk membiayai kegiatan ini? Apakah sudah ada rencana pembiayaan dan investasi untuk kegiatan ini ataupun lingkup yang lebih besar? Jika ada, jelaskan. 4
4. Indikasi Kebutuhan Nilai Pembiayaan A. Nilai Pinjaman yang dibutuhkan : USD .... [Menggunakan kurs asumsi dalam APBN pada tahun pengusulan] B. Sumber Pendanaan Lainnya (seperti rupiah murni, SBSN, KPBU dan lain sebagainya) : USD .... (i) ... USD .... (ii)... USD .... (iii) dst... USD .... C. Rupiah Murni Pendamping (yang akan disediakan oleh semua instansi pelaksana) : USD .... Total Kebutuhan Biaya : USD .... Mohon sertakan perhitungan kebutuhan pembiayaan berdasarkan komponen/item (jenis, harga satuan dan jumlah item) 5. Indikasi Kelayakan Sosial dan Lingkungan Apakah ada dampak dari pelaksanaan kegiatan yang diusulkan terhadap kehidupan sosial masyarakat maupun lingkungan yang berada di lokasi kegiatan? Jelaskan Apakah sudah ada rencana mitigasi terhadap dampak sosial dan lingkungan tersebut? 6. Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset a. Apakah kegiatan ini menghasilkan aset (sebagai output)? Pilih jenis aset yang dihasilkan (beri tanda centang "✓" yang sesuai): ❏ Aset baru ❏ Rehabilitasi aset lama ❏ Aset habis pakai b. Bagaimana gambaran skema kepemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan aset? c. Siapa yang akan mengelola layanan setelah usulan kegiatan dilaksanakan? d. Berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola layanan/aset yang dihasilkan per tahun? e. Siapa yang akan membiayai pengelolaan aset dan dari mana sumber dananya? f. Apakah ada kontribusi instansi pelaksana/pihak lain pada kegiatan ini yang berupa aset (in- kind)? Jelaskan bentuk dan kepemilikannya. g. Bagaimana status kepemilikan aset kontribusi ini setelah kegiatan selesai? 5
E. KELAYAKAN TEKNIS PELAKSANAAN 1. Perencanaan Teknis Jelaskan beberapa hal berikut: Bagaimana gambaran pendekatan atau solusi teknis untuk penyediaan layanan, termasuk pentahapannya jika ada? Apa keluaran atau spesifikasi teknis yang dihasilkan kegiatan ini? ● Apa saja aktivitas/sarana/peralatan yang diperlukan untuk mencapai keluaran yang diharapkan? Apakah dibutuhkan teknologi khusus untuk mencapai keluaran yang diharapkan? ● Berapa biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen kegiatan? ● Bagaimana aspek risiko pelaksanaan kegiatan ini? ● Bagaimana potensi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan ini (sesuai dengan peraturan Kementerian Perindustrian)? 2. Persiapan Teknis Jelaskan beberapa hal berikut: Adakah persiapan yang sudah dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan? Jelaskan. ● Siapa yang melaksanakan persiapan tersebut? Atas beban pendanaan dari mana? 3. Aspek Kebijakan, Regulasi dan Kelembagaan Apa saja kebijakan dan peraturan yang mendasari dan harus diperhatikan terkait pelaksanaan usulan kegiatan? Apakah ada isu kelembagaan dan koordinasi antar-instansi yang dapat memengaruhi pelaksanaan usulan kegiatan? Langkah apa yang diperlukan agar kebijakan, aturan ataupun kelembagaan dapat meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan dari kegiatan yang diusulkan? 4. Pemilihan Lokasi Apakah lokasi kegiatan sudah ditetapkan? ● Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan pemilihan lokasi kegiatan? ● Sebutkan lokasi kegiatan berada pada pusat/provinsi/kota atau kabupaten ● Bagaimana peran Pemerintah Daerah tempat lokasi tersebut berada dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan? 5. Analisa Dampak Lingkungan Adakah indikasi dampak terhadap lingkungan atas kegiatan yang diusulkan? ● Apakah diperlukan kajian AMDAL? ● Apakah sudah ada kajian AMDAL sebelumnya? 6
6. Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali Apakah kegiatan yang diusulkan memerlukan pengadaan lahan? Sebutkan kebutuhan luasnya. ● Apakah lahan tersebut sudah tersedia saat ini? Milik siapa? Jika ada mohon dilampirkan bukti kepemilikannya. Apabila lahan belum tersedia, apakah sudah ada rencana pendanaan untuk membebaskan lahan yang dibutuhkan tersebut? Berapa perkiraan biayanya Apakah dari lokasi yang telah ditetapkan ada kebutuhan biaya untuk pemukiman kembali penduduk setempat? Apakah ada potensi risiko terkait proses pengadaan lahan dan pemukiman kembali? 7. Identifikasi Risiko dan Mitigasinya Sebutkan risiko apa saja yang berpotensi muncul saat persiapan, pelaksanaan dan operasi (pemanfaatan) dari layanan yang dihasilkan. Apakah sudah ada rencana mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut? 8. Dampak terhadap Investasi Sektor Swasta Apakah kegiatan yang dilakukan dapat mendorong terjadinya investasi dari sektor swasta
secara langsung? Jika iya, investasi bidang apa dan apa peran dari kegiatan ini terhadap investasi swasta tersebut? Jika tidak, apakah perlu dilakukan upaya khusus sehingga kegiatan ini dapat menjadi fasilitator/katalis investasi swasta? 9. Kapasitas Pelaksanaan Apakah pengusul dan calon instansi pelaksana memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis? Apakah pengusul memiliki pengalaman mengelola kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri? Apakah pengusul memahami skema-skema pembiayaan Pinjaman Luar Negeri dari Mitra Pembangunan? Apakah pengusul sudah memiliki unit khusus pengelola perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan Pinjaman Luar Negeri? Apakah pengusul sudah atau akan menyusun Panduan Pengelolaan Kegiatan? ● Apakah pengusul memiliki sumber daya (SDM serta sarana dan prasarana) dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan? 7
10. Keberlanjutan Kegiatan (Sustainability) Apakah keluaran (output) kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk kurun waktu secara jangka panjang? Sebutkan berapa lama perkiraan layanan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan. ● Apakah layanan dapat dikembangkan (diduplikasi di lokasi lain atau pengembangan ke tahap lanjutan)? Apa saja potensi pengembangan yang sudah diidentifikasi? ● Bagaimana potensi pengembangan tersebut dapat direalisasikan? 11. Jadwal Kegiatan Apakah sudah memiliki kerangka waktu (timeframe) dan jadwal rencana teknis pelaksanaan kegiatan? Identifikasikan tahun pelaksanaan kegiatan ● Apakah ada jalur kritis (critical path) dari rencana tersebut? F. Dokumen Pelengkap Silahkan melampirkan hasil kajian-kajian terkait yang pernah dilakukan (jika ada) untuk mendukung usulan kegiatan (misalnya: need assessment, pra-FS, FS on economic and financing, FS on social and environment, dan DED). Penanggung Jawab Usulan (Pejabat setingkat eselon I) (Tanda Tangan & Stempel) (Nama) (Jabatan) 8
PROJECT DIGEST 1. Project Title 2. ProgramTitle : [Diisi oleh Bappenas] 3. Executing Agency : [Nama Instansi]/[Institution Name] 4. Implementing Agency [Nama Instansi]/[Institution Name] 5. Location 6. Objective [Diisi dengan ringkasan dari tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan]/[Filled with summary of objective from the proposed Project] ... ... ... 7. Scope of Work a.... b.... c... . [baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan/please add row as needed] 8. Outputs a.... . b... .... . c... ... [baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan/please add row as needed] 9. Outcomes a.... .. b.... .. c... [baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan/please add row as needed] 1
10. Development Agenda of the National Development in RPJMN 2020-2024 a... b... c... [baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan/please add row as needed] 11. Indication of Financial Needs Foreign Sovereign Loan USD Other Sources: a. ... . b. ... .. c. ... .. USD USD USD [baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan/please add row as needed] Total USD 2