SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN DENDA PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana, Politeknik Keuangan Negara STAN faridaliyana@pknstan.ac.id INFORMASI ARTIKEL ABSTRACT Diterima Pertama 29 Agustus 2019 Dinyatakan Diterima 23 September 2019 KATA KUNCI: Perilaku, kepatuhan, pemeriksaan, denda, pinalti, pajak Tax compliance is the important role for optimalizing tax revenue. Nowdays, many studies revealed there are psychological factor which determined tax compliance behavior. This study refers to behavioral theory to seek the rational behind decision making of tax compliance. Those variables are probability of being audited and penalty/fines. Therefore, survey had been conducted in Surabaya City involving 300 of taxpayers. The regression model shows a positive and significant effect. It means probability of being audited and fines have a positive impact on increasing tax compliance behavior. Therefore, Indonesian tax authority should give more attention on dissemination of audit and the taxation rule to increase tax compliance behavior. KLASIFIKASI JEL: E71 Diterima Pertama [dd mmyyyy] ABSTRAK Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk optimalisasi penerimaan. Dewasa ini banyak penelitian terkait faktor-faktor psikologi yang mendasari seserorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Teori perilaku ini yang mendasari penelitian ini untuk melihat adanya rasional pengambilan keputusan seseorang untuk patuh terhadap pajak. Diantaranya adalah adanya peluang dilakukan pemeriksaan dan adanya denda jika tidak patuh terhadap aturan pajak. Untuk itu dilakukan survey terhadap 300 Wajib Pajak di Surabaya. Dengan menggunakan analisis regresi diperoleh hasil positif dan signifikan bahwa adanya peluang diperiksa dan adanya denda mengakibatkan seseorang patuh terhadap pajak. Sehingga hal ini perlu untuk menjadi perhatian bagi institusi pajak di Indonesia untuk dapat melakukan diseminasi secara masif adanya peluang diperiksa dan denda terhadap setiap ketidakpatuhan pajak. Halaman 85
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pajak merupakan sumber pembiayaan utama negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Masalah utama yang dihadapi instansi perpajakan adalah rendahnya kemauan masyarakat Wajib Pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan salah satunya adalah kemungkinan diperiksa. Kirchler (2007) menyebutkan bahwa banyak studi telah membuktikan bahwa adanya hubungan rata-rata pemeriksaan dengan perilaku antara kepatuhan perpajakan. Namun demikian efek dari pemeriksaan terhadap kepatuhan dinilai sangat kecil. Pada selanjutnya, Maciejovsky, Schwarzenberger dan Kircler (2011) mengungkapkan bahwa kemungkinan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepatuhan Wajib Pajak. Mereka kemungkinkan menemukan bahwa menaikkan pemeriksaan akan meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Selain jika mengetahui bahwa mereka akan dikenakan denda apabila mereka melanggar aturan perpajakan. penelitian itu Wajib Pajak akan patuh Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian terhadap perilaku kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak di Indonesia dengan studi kasus di Kota Surabaya untuk menjawab permasalahan "Apakah Pemeriksaan dan Denda Berpengaruh Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak? Penelitian ini diharapkan akan dapat membantu instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. 1.1.1.Hipotesis Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kirchler (2007) dan Maciejovsky, Schwarzenberger dan Kircler (2011) maka dalam penelitian ini hipotesis yang muncul adalah bahwa jika Wajib Pajak mengetahui bahwa dia akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka hal ini akan meningkatkan perilaku patuh itu terhadap peraturan perpajakan. Selain adanya pengaruh positif adanya denda dan perilaku patuh pajak. 1.1.2 Research Design Penelitian dilakukan dengan cara melakukan survei di Wilayah Surabaya, Jawa Timur. Survei dilaksanakan pada tahun 2014, meskipun demikian masih dipandang cukup layak untuk dilakukan penulisan hasil survei pada saat ini karena perubahan perilaku masyarakat tidak akan berubah dalam waktu yang singkat. Survei dilakukan face to face untuk meningkatkan response rate. Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 86 Untuk penentuan jumlah sampel yang akan di survei, dilakukan penghitungan sebagai berikut berdasarkan rumus Krejcie dan Morgan (1970): 𝜒2𝑁𝑃 (1 − 𝑃) 𝑑2(𝑁01) + 𝜒2𝑃(1 − 𝑃) 𝑠 = Dimana: s 𝜒2 tingkat kepercayaan 5% N P D Dikarenakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2014 di Surabaya sebesar 361.850 Wajib Pajak, dengan rumus tersebut di atas diperoleh 300 sampel yang akan diambil dengan menggunakan teknik sampling seperti akan dijelaskan selanjutnya. Berdasarkan Tabel 1, Kota Surabaya terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan. Selain itu, terdapat 31 kecamatan, 160 kelurahan, 1.405 Rukun Warga dan 9.271 Rukun Tetangga1. Dalam penelitian dilakukan 6 tingkatan teknik sampling sebagaimana berikut: 1. Sampling Stratifikasi untuk Tingkat Wilayah Seperti dijelaskan di atas terdapat lima wilayah di Surabaya yaitu pusat, utara, timur, Untuk dan menentukan jumlah sampel masing-masing wilayah digunakan sampling stratiffikasi dengan rumus sebagai berikut: 𝒏𝒊 = 𝑵𝒊 𝑵 dimana, 𝒏𝒊= jumlah sampel di wilayah i 𝑁𝒊= jumlah populasi di wilayah i N = jumlah populasi di Surabaya s = jumlah sampel yang dibutuhkan (300 = jumlah sampel yang dibutuhkan = nilai dari tabel chi-square untuk = jumlah populasi = proporsi populasi (diasumsikan 5%) = tingkat akurasi (5%) barat selatan. 𝒔 seperti dijelaskan sebelumnya) sehingga hasil jumlah sampel masing- masing wilayah adalah Surabaya Pusat 45 responden, 60 responden Surabaya Utara, 5 responden untuk Surabaya Timur, 4 responden Surabaya Barat dan 5 responden untuk Surabaya Selatan. 2. Random Sampling Sederhana di Kecamatan Untuk mempermudah berapa banyak kecamatan yang terpilih dengan sampling random sederhana ini maka masing-masing wilayah dibagi 15 sehingga diperoleh 3 kecamatan di Surabaya Pusat, 4 Kecamatan Surabaya Utara, 5 kecamatan Surabaya Timur, kecamatan Surabaya Barat dan 5 kecamatan Surabaya Selatan. Kemudian kecamatan, setelah jumlah dipilih 1 Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya (2012) Data Informasi Umum Kota Surabaya
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana dilanjutkan kecamatan tersebut. dengan pemilihan acak 3. Random Sampling Sederhana pada Tingkat Kelurahan Untuk level kelurahan dipilih satu kelurahan untuk masing-masing kecamatan. 4. Random Sampling Sederhana untuk Tingkat Rukun Warga (RW) Untuk tingkat Rukun Warga sampling random sederhana dilakukan dengan cukup membagi dua jika rukun warga genap, namun jika ganjil maka di pilih median dari RW tersebut. jumlah rukun warga 5. Random Sampling Sederhana untuk Tingkat Rukun Tetangga (RT) Sama seperti tingkat RW, sampling random sederhana cukup membagi dua jumlah rukun tetangga jika RT berjumlah genap, namun jika ganjil maka di pilih median dari RT tersebut. dilakukan dengan 6. Sampling sistematik untuk menentukan nomor rumah Daniel bahwa (2012) menyebutkan sampling sistematik atau sampling interval adalah prosedur sampling probabilistic yang sampling pada random menggunakan tingkat pertama kemudian menentukan interval berikutnya. Dikarenakan akan diambil 15 responden untuk masing-masing RT maka jumlah rumah dalam RT tersebut dibagi 15. Misal ada 42 rumah tangga maka jika dibagi 15 diperoleh 3. Sehingga interval untuk rumah satu dan berikutnya adalah tiga. Kemudian untuk menentukan nomor rumah terpilih maka digunakan rumus: r 6. Sampling sistematik untuk menentukan nomor rumah Daniel bahwa (2012) menyebutkan sampling sistematik atau sampling interval adalah prosedur sampling probabilistic yang sampling pada random menggunakan tingkat pertama kemudian menentukan interval berikutnya. Dikarenakan akan diambil 15 responden untuk masing-masing RT maka jumlah rumah dalam RT tersebut dibagi 15. Misal ada 42 rumah tangga maka jika dibagi 15 diperoleh 3. Sehingga interval untuk rumah satu dan berikutnya adalah tiga. Kemudian untuk menentukan nomor rumah terpilih maka digunakan rumus: r untuk = (modulo of a stage)+1= 42 modulo 15+1 = 12+1 =13 dimana r adalah nomor rumah terpilih. Sehingga nomor rummah 13 adalah sampel pertama yang Jika di rumah terpilih. tersebut tidak ada yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dipilih nomor setelahnya. 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Untuk menguji apakah hipotesis yang telah kita bangun , perlu untuk mengetahui kerangka teori yang mendasari penelitian ini. 2.1 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak Kircher (2007) mengemukakan bahwa fokus riset ekonomi berbasis perilaku mengenai perpajakan terutama pada sikap, norma, keadilan dan keputusan Wajib Pajak. Sehingga dia mengklasifikasikan factor- faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak menjadi 6 (enam) kategori yaitu perpektif politik, Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 87 perspektif sosial dan psikologi, representasi mental, persepsi pembuatan keputusan, self-employment dan interaksi antara institusi pajak dengan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai factor persepsi pembuatan keputusan (decision making perspective), mengapa Wajib Pajak mau untuk mematuhi ketentuan perpajakan?. Berdasarkan Kirchler (2007) seperti tergambar dalam Gambar 1, persepsi pembuatan keputusan adalah peluang dilakukan audit, denda dan penalti, dan penghasilan. Slemrod, Blumenthal dan Christian (2001) telah mmelakukan sebuah survey pada 1700 Wajib Pajak di Amerika Serikat. Mereka mengirim surat yang tersebut memberitahukan bahwa Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang akan diperiksa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah mereka kirimkan ke kantor pajak. Diperoleh bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh menunjukkan kenaikan pembayaran pajak jika dibandingkan tahun sebelummnya. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk diperiksa mmeningkatkan keputusan seseorang untuk patuh terhhadap ketentuan perpajakan. Terkait dengan denda dan pinalti, Friedland, Maital dan Rutenberg (1978) menemukan bahwa hukuman yang tinggi akan menghasilkan hasil yang efisien untuk menanggulangi penggelapan pajak. Kemudian Park dan Hyun (2003) melakukan riset eksperimental pada 15 mahasiswa S2 menggunakan TCMP (Tax Compliance Measurement Program) milik IRS (Internal Revenue Service-Institusi Pajak Amerika Serikat). Mereka menemukan bawa tingkat penalti menjadi detterence effect yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pengaruh tingkat penghasilan pada kepatuhan penelitian pajak masih tingkat mengungkapkan bahwa semakin penghasilan seseorang, semakin tingkat kepatuhannya seperti yang ditemukan oleh Anderhub, (2001), serta Giese, Guth, Hoffmann dan Otto Wallshutzky (1984). Namun, Park and Hyun (2003) menemukan bahwa Wajib Pajak memiliki tingkat tingkat kepatuhan sama meskipun penghasilannya berbeda. Kesimpulan juga didukung oleh Chan, Troutman dan O'Bryan (2000). ambigu. Beberapa tinggi rendah yang ini 3. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa secara statistic deskriptif tentang variable demografi seperti jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan, penghasilan dan jenis pekerjaan. Setelah itu akan dilakukan uji statistic dengan menggunakan uji beda rata-rata untuk mengetahui perbedaan antara kelompok penghasilan terhadap jawaban atas pertanyaan mengenai perilaku kepatuhan pajak. Uji beda rata-rata yang digunakan adalah uji t digunakan untuk beda mengetahui perbedaan antara beberapa grup kemudian digunakan Uji Analysis of Variance (ANOVA) untuk mengetahui apakah hasil dari uji t tersebut rata-rata dengan uji
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana signifikan secara statistik. Uji ini digunakan untuk menguji tingkat penghasilan. Terakhir akan dilakukan analisis regresi untuk memeriksa hubungan antara factor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Variabel seperti dijelaskan di bagian sebelumnya terdiri atas variable dependent yaitu perilaku kepatuhan pajak dan variable independen yaitu peluang dilakukan audit, denda dan penalti serta tingkat penghasilan. Pertanyaan dala kuesioner yang dapat menjadi data penghitungan masing-masing variable adalah sebagai berikut: 1. Peluang diperiksa i) Apakah kemungkinan diperiksa oleh pemeriksa pajak mempengaruhi keputusan Anda untuk tidak melaporkan sebagian pendapatan Anda di SPT Tahunan? ii) Bagaimana menurut Anda kemungkinan Wajib Pajak di Indonesia tidak melaporkan sebagian pendapatan mereka di SPT? 2. Denda dan Pinalti Responden dihadapkan dengan sebuah cerita: Pak Andi adalah seorang sales eksekutif yang menerima gaji pokok dan komisi atas kinerja penjualannya. Komisi dibayar secara tunai dan tidak muncul pada lembar gaji. Dia tidak pernah menyatakan pendapatan komisi dalam SPT-nya setiap tahun. Komisinya adalah Rp 5.000.000 pada tahun 2012. Dalam penilaian tahun 2012 DJP memeriksanya dan memberikan pinalti 10% (Rp 500.000) atas dasar menyembunyikan pendapatan komisi. Kemudian diberikan pertanyaan: i. Akankah akan mempengaruhi keputusan anda untuk tidak melaporkan komisi yang anda terima tahun depan? pinalti tahun lalu ii) Bagaimana kemungkinan anda tidak melaporkan komisi yang anda terima? 3. Tingkat Penghasilan per bulan i) <Rp2.000.000 ii) Rp 2.000.000 -Rp 5000.000 iii) Rp 5.000.000 -Rp 10.000.000 iv) Rp 10.000.000 -Rp 20.000.000 v) >Rp. 20.000.000 Setelah terbentuk varaibel, selanjutnya adalah membangun model. Model regresi yang dibangun adalah sebagai berikut: 𝑇𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇 + 𝛽2𝑃𝐸𝑁 + 𝛿1𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸+e Dimana; TC AUDIT = peluang dilakukan pemeriksaan PEN Income = variable dummy. Nilai dari variabel kepatuhan pajak diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan seperti pada Tabel 2 di halaman ilustrasi tabel. = Tax compliance behavior (Kepatuhan Pajak) = pengenaan denda/penalty tingkat penghasilan yang merupakan Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 88 4. HASIL PENELITIAN 4.1 Statistik Deskriptif Berdasarkan data yang diperoleh, dari 300 responden, 155 adalah Wajib Pajak perempuan laki-laki. sedangan 145 terdiri dari Wajib Pajak Berdasarkan Gambar 2 di ilustrasi graffik, 81 responden di bawah 30 tahun, 6 responden berusia 31 sampai 40 tahun, 64 responden berusia 41 sampai 50 tahun dan 92 responden diatas 50 tahun. Sebagian besar responden sudah menikah dengan jumlah 233 orang dan 52 orang masih belum menikah sementara 15 orang pernah menikah. Dilihat dari tingkat pendidikan, 78 orang atau 25.33% responden memiliki pendidikan sampai dengan SMA dan 66.67% (200 orang) memiliki ijazah diploma dan sarjana. Sementara sisanya 24 orang memiliki pendidikan master dan doctoral. Angka tingkat pendidikan ini jika dibandingkan dengan kondisi riil demografi Surabaya tidak memiliki kecocokan. Hal ini disebabkan karena responden merupakan Wajib Pajak dimana penghasilan sudah di atas penghasilan tidak kena pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bukan merupakan kategori orang miskin sehingga tingkat pendidikannya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan mayoritas penduduk di Surabaya. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat pendidikan di Kota Surabaya didominasi oleh lulusan SMA dengan angka lulus SD 27% sementara penduduk yang tidak sebanyak 21.5% dan 26% lulus SMP. Sehingga bisa disimpulkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Surabaya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sementara dari jenis pekerjaan, kategori terbesar merupakan karyawan swasta dengan total 37.33% dari jumlah responden. PNS menempati tempat kedua dengan 35.333% dan wiraswasta sebesar 18.33%. Dari tersebut sebagian besar PNS memiliki jumlah penghasilan di bawah Rp 20.000.000,- sementara sebagian besar responden yang memiliki penghasilan di atas Rp 40 juta adalah wiraswasta. Selanjutnya, ketika diberi pertanyaan mengenai apakah responden sudah pernah diperiksa? 288 responden menjawab belum pernah dan hanya 12 orang yang mengatakan sudah pernah diperiksa. Seperti dijelaskan oleh Kirchler (2007), semakin tinggi terjadi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula deteksi dini terhadap ketidakpatuhan pajak. Pendapat ini juga diperkuat oleh Trivedi, Shehata dan Lynn (2003) serta Trivedi, Shehata dan Mestelman (2005) yang meneliti dampak pemeriksaan dengan temuan bahwa pelanggaran ditemukan lebih tinggi dengan kondisi tanpa adanya audit (pemeriksaan). Temuan ini perlu menjadi evaluasi tersendiri bagi I untuk DJP terutama Kanwil DJP Jawa Timur meningkatkan pemeriksaan di kalangan orang pribadi di Surabaya. Banyak hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan, terutama terkait dengan Sumber Daya kekurangan Manusia. Seperti diketahui, DJP
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana pemeriksa pajak. Pada tahun 2014 dengan jumlah pegawai 32.000 orang hanya 4.113 yang menjadi pemeriksa pajak. Jika kita bandingkan dengan pegawa National Tax Agency (NTA) - otoritas pajak Jepang - lebih dari 70% pegawai NTA merupakan pemeriksa pajak. Sehingga meningkatkan jumlah pemeriksa pajak merupakan tantangan kualitas pemeriksaan itu sendiri. sekaligus meningkatkan 4.2 Uji Beda Rata-Rata Uji beda rata-rata ini dilakukan untuk melihat ini yang beda antar kelompok. Pada penelitian tingkat penghasilan. memiliki kelompok adalah Sebagaimana terlihat di Tabel 3, untuk tingkat penghasilan, tidak dapat dibedakan perbedaan tingkat kepatuhan pajak antar kelompok penghasilan. Hal ini dikarenakan nilai uji statistiknya insignifikan. 4.3 Analisis Regresi Terkait analisis regresi, dilakukan analisis regresi linear berganda dengan metode stepwise. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan antara peluang dilakukan pemeriksaan, adanya denda atau pinalti dan tingkat penghasilan seseorang terhadap keputusan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, dibangun model regresi dengan dependent variable adalah kepatuhan pajak independen nya adalah peluang dan variable pememriksaan (audit), denda dan pinalti (penalt and fines) serta tingkat penghasilan (income). Model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 𝑇𝐶 = 14.858 + 0.331𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇 + 0.653𝑃𝐸𝑁𝐹𝐼𝑁𝐸𝑆 Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tanpa factor yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak adalah peluang dilakukan pemeriksaan dan adanya denda/pinalti. Sementara tingkat penghasilan seseorang terhadap perilaku kepatuhan pajak. tidak berpengaruh Seperti yang diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan hipotesis awal, peluang dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang akan meningkatkan perilaku kepatuhan orang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan koefisien positif pada variable audit. Jika peluang dilakukan pemeriksaan dinaikkan 1, maka akan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Banyak penelitian yang sudah dilakukan memberikan bukti bahwa peluang dilakukan pemeriksaan akan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan oleh Kirchler (2007), Muehbachera, Mittone, Kastlunger and Kircher (2012), Serta Slemrod, Blumenthal dan Christian (2001). sebesar 0.331 tersebut, DJP harus meningkatkan detterence effect kepada Wajib Pajak Berdasarkan hasil Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 89 dengan meningkatkan pemeriksaan. Pemeriksaan dinilai cukup efektif untuk membuat Wajib Pajak mau untuk melaksanakan kewajiban dilakukan perpajakannya. Hal-hal diantaranya jumlah pemeriksaan dengan menambah jumlah Sumber Daya Manusia, 2) Bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga untuk memperoleh data dan bantuan yang dapat membantu jalannya pemeriksaan, 3) Merancang surat yang menyebutkan adanya peluang diperiksa bagi Wajib Pajak yang tidak patuh serta 4) Melakukan diseminasi aturan penyuluhan perpajakan secara massif dan terstruktur. jumlah yang perlu adalah 1) Meningkatkan atau tentang Kemudian terkait dengan adanya denda dan pinalti ternyata membuat masyarakat takut sehingga mau untuk membayar pajak. Sebenarnya hal ini sudah ada dalam peraturan perpajakan Indonesia. Denda dan bunga akibat terlambat bayar maupun lapor sudah ada dalam Undang-Undang perpajakan kita. Namun demikian pengetahuan masyarakat mengenai aturan ini membuat masyarakat seolah-oleh menyepelekan untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Untuk rendahnya temuan adanya terkait dengan hubungan positif antara denda dengan perilaku kepatuhan pajak, maka perlu dilakukan ha-hal sebagai berikut: 1) Mempererat kerjasama dengan konsultan pajak dan lembaga lain untuk melakukan penyuluhan perpajakan tentang peraturan dan adanya sanksi apabila melakukan tindakan tidak patuh teradap pajak. itu, terutama 2) Inklusi kesadaran pajak dengan memasukkan materi-materi pajak terkait dengan aturan global, adanya sanksi dll ke dalam kurikulum pendidikan mmaupun kurikulum pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau swasta. 3) Penegakan hukum yang adil dan tegas. Hal ini harus dilakukan untuk membuat masyarakat memiliki efek jera bahwa institusi pajak tidka main-main dalam menetapkan aturan. Sehingga pelaksanaan sanksi dilakukan secara adil dan tegas. terutama 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif antara peluang dilakukan pemeriksaan dan adanya sanksi perpajakan terhadap seseorang untuk mematuhi aturan keputusan perpajakan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai tindakan agar masyarakat mau untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Terkait dengan pemeriksaan DJP harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan dengan penambahan SDM, kerjasama dan diseminasi aturan pemeriksaan kepada masyarakat. Selanjutnya adanya sanksi perpajakan perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat baik melalui konsultasi maupun penyuluhan. Selain itu materi-materi aturan pajak perlu untuk didiseminasikan menyeluruh kepada
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana masyarakat dengan melakukan program-program kerjasama dan menuangkan materi pajak di kurikulum sekolah. Kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak perlu untuk ditingkatkan melalui peningkatan aturan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan sanksi-sanksi perpajakan. Terakhir penegakan hukum yang adil dan tegas perlu untuk memberikan efek jera ke Wajib Pajak yang tidak patuh serta membuktikan bahwa aturan pajak telah dilaksanakan secara serius. termasuk 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN dapat memberikan masukan kepada DJP dalam hal ini sebagai otoritas pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga penerimaan pajak dapat tercapai. Namun demikian, banyak keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah 1) Survei dilakukan tahun 2014 sehingga butuh data terbaru meskipun mungkin tidak akan jauh berbeda hasilnya, dan 2) Cakupan pengambilan data untuk dapat diperluas sehingga dapat dilakukan kesimpulan untuk seluruh Indonesia. Penelitian ini diharapkan akan DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES) Anderhub,Vital, Sebastian Giese, Werner Guth, Antje Hoffmann and Thomas Otto. (2001) Tax Evasion with Earned Income - An Experimental Study. FinanzArchiv/Public Finance Analysis. Vol. 58, No. 2: pp. 188-206. Tübingen: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG. Germany Chan, Chris W., Coleen S. Troutman, and David O'Bryan. (2000) An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from the United States and Hong Kong. Journal of and International Accounting, Auditing Taxation. pp.83-103. Massachusetts: Elsevier, Inc. USA. Vol. 9, No.2: Daniel, Johnnie. (2012) Sampling Essential Practical for Making Sampling Choices. Guidelines California: SAGE Pubications, Inc. USA. Friedland, Nehemmiah., Shlomo Maital, and Aryeh Rutenberg. (1978) A Simulation Study of Journal of Public Income Tax Evasion. Economics. Vol. 10: pp.107-116. Amsterdam: North-Holland Company. Netherland. Publishing Kirchler, Erich. (2007) The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press. UK. Krejcie, Robert V., and Daryle W. Morgan. (1970) for Research Determining Sample Size activities. Educational and Psychological Measurement. Vol. 30: pp.607-610. California: SAGE Pubications, Inc. USA. Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 90 Maciejovsky, Boris, Herbert Schwarzenberger and .Rationality versus Erich Kircler. (2012) Emotions: The Case of Tax Ethics and Compliance. Journal of Business Ethics. Vol.109 Park, Chang-Gyun., and Jin Kwon Hyun. (2003) Examining Tax the Determinants Compliance by Experimental data: a Case of Korea. Journal of Policy Modeling. Vol. 25: North-Holland Amsterdam: pp.673-684. Publishing Company. Netherland. of Slemrod, Joel., Marsha Blumenthal and Charles Christian. (2001) Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics. Vol 79: pp.455-483. Amsterdam: Elsevier B.V. Netherlands. Trivedi, Viswanath Umashanker, Mohamed Shehata, and Bernadette Lynn Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental Analysis. Journal of Business Ethics. Vol. 47, No. 3 (October): pp. 175-197. AK.Houten: Springer. Netherlands. (2003) Trivedi, Viswanath Umashanker, Mohamed Shehata, and Stuart Mestelman (2005) Attitudes, Incentives, and Tax Compliance. Canadian Tax Journal. Vol.53, No.1 .Toronto: Canadian Tax Foundation. Canada Wallshutzky, I.G. (1984) Possible Causes of Tax Evasion. Journal of Economic Psychology. Vol.5:pp.371-384. Amsterdam: Elsevier.B.V. Netherlands.
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 91 ILUSTRASI TABEL Tabel 1 Nama Kecamatan, Kelurahan dan Jumlah Responden Terpilih Wilaya Kecamatan Kecamatan Terpilih Kelurahan Terpilih Jumlah Responden Central Surabaya North Surabaya East Surabaya South Surabaya West Surabaya Bubutan Simokerto Tegalsari Genteng Semampir Pabean Cantian Krembangan Kenjeran Bulak Gubeng Tambaksari Sukolilo Mulyorejo Rungkut Tenggilis Mejoyo Gunung Anyar Wonokromo Sawahan Jambangan Karang Pilang Wiyung Wonocolo Gayungan Dukuh Pakis Tandes Sukomanunggal Benowo Pakal Sambikerep Lakarsanti Asemrowo Bubutan Simokerto Tegalsari Semampir Pabean Cantian Krembangan Kenjeran Gubeng Tambaksari Sukolilo Mulyorejo Rungkut Wonokromo Sawahan Jambangan Karang Pilang Wiyung Tandes Sukomanunggal Benowo Gundih Simokerto Keputran Sidotopo Nyamplungan Krembangan Selatan Tambak Wedi Gubeng Pacarkeling Medokan Semampir Kalisari Medoan Ayu Ngagel Pakis Karah Kebraon Balas Klumprik Karangpoh Simomulyo Baru Romokalisari 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Total 300 Tabel 2 Daftar Pertanyaan Untuk Mengukur Kepatuhan Pajak 1 Jika saya terdeteksi tidak melaporkan SPT dengan benar, saya percaya bahwa DJP akan mengerti dan aran dan kemungkinan besar sya tidak akan mendapatkan hukuman apapun. 1 2 3 4 5 2 Saya percaya DGTmemiliki kemampuan yang terbatas untuk menyelidiki semua SPT Tahunan tahun pajak 2012, saya memiliki kesempatan untuk tidak melaporkan penghasilan sebenarnya saya pada tahun pajak 2013 1 2 3 4 5 Saya yakin bahwa probabilitas terdeteksi oleh DJP untuk tidak melaporkan penghasilan sebenarnya pada tahun pajak 2012 sangat rendah Pemerintah menghabiskan dana dengan jumlah yang wajar untuk kesejahteraan masyarakat Ada sejumlah layanan pemerintah, baik sarana dan prasarana untuk masyarakat Pemerintah tidak menghabiskan banyak uang Saya membayar jumlah pajak yang sangan orang yang memiliki penghasilan yang sama Orang berpenghasilan tinggi harus membayar pajlebih banyak daripada orang berpenghasilan rendah Dengan membayar pajak akan membantu orang miskin untuk hidup lebih baik SPT Tahinan sangat sederhana dan mudah dimengerti Sanksi dan denda yang diterapkan secara serius mungkin membuat saya tidak patuh 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Karena DJP sangat effsien dalam menangani masalah wajib pajak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 92 Tabel 3 Hasil Uji Beda Rata-Rata Variable Categories Mean t-statistics/F- statistics P-value Note 22.56 <Rp. 2.025.000 Income Rp.2.025.001-Rp.4.166.667 24.08 1.104 0.355 Unsignificant Rp. 4.166.668 - Rp. 20.833.333 Rp. 20.833.334 - Rp. 41. 666.667 >Rp. 41.666.667 24.78 23.93 22.90 Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Model Summary Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate 1 .473a .224 .221 4.345 2 .509b .259 .254 4.251 a. Predictors: (Constant), PENFINE b. Predictors: (Constant), PENFINE, AUDIT ANOVAc Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1622.577 1 1622.577 85.962 .000a Residual 5624.926 298 18.876 Total 7247.503 299 2 Regression 1879.454 2 939.727 51.993 .000b Residual 5368.049 297 18.074 Total 7247.503 299 a. Predictors: (Constant), PENFINE b. Predictors: (Constant), PENFINE, AUDIT c. Dependent Variable: TCHQ Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 17.275 .782 22.081 .000 PENFINE .725 .078 .473 9.272 .000 2 (Constant) 14.858 .999 14.880 .000 PENFINE .653 .079 .426 8.279 .000 AUDIT .331 .088 .194 3.770 .000 a. Dependent Variable: TCHQ
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 93 ILUSTRASI GRAFIK Gambar 1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Perilaku Kepatuhan Pajak Political perspective (Fiscal policy and tax system, i.e tax rates) Social psychological perspective Tax knowledge and mental concepts Attitudes: beliefs and evaluations Norms Perceived Opportunity to evade Fairness perceptions Motivation to comply Tax Moral Tax Compliance Decision-making perspective Rational decision making (audit probability, fines, tax rate and income) Psychological aspects of decision-making Self-employment Interaction between taxpayers and tax authorities Source: Erich Kirchler, The Economic Psychology of Tax Behavior. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 3 Gambar 2. Grafik Deskriptif Usia dan Jenis Kelamin
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? Nur Farida Liyana Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.85-94 Halaman 94 Gambar 3. Grafik Deskriptif Pekerjaan dan Penghasilan