HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: PEPPY APRILIANI NIM: 11170440000009 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H / 2023 M
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI Skripsi yang berjudul "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)" telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 6 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga. Jakarta, 6 April 2023 Mengesahkan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC. NIP. 197807152003121007 PANITIA UJIAN MUNAQASYAH 1. Ketua : Dr. Hj. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag. ( ... ) NIP. 197602132003122001 2. Sekertaris : Ahmad Chairul Hadi, M.A. ( ... ) NIP. 197205312007101002 3. Pembimbing : Dr. Rosdiana., M.A. ( ... ) NIP. 197308022003121001 4. Penguji I : Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H. ( ... ) NIP. 196810141996031002 5. Penguji II : Dr. Hj. Mesraini, S.Ag., SH., M.Ag. ( ... ) NIP. 197602132003122001
ABSTRAK Peppy Apriliani, NIM 1117044000009. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1444 H/ 2023M. Xv + 99 halaman 25 halaman lampiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan hak-hak istri pacsa perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu melakukan observasi dan wawancara terhadap para mantan istri yang telah dicerai talak oleh suaminya sebanyak 5 orang. Juga para mantan suami yang telah menceraikan istrinya sebanyak 5 orang. 2 orang tokoh masyarakat melakukan wawancara mengenai pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul. Sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang relevan dengan persoalan hak-hak istri pasca perceraian. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada pelaksanaannya para suami dan istri yang sudah bercerai ada yang memberikan atau mendapatkan hak- hak istri pasca perceraian dan ada pula yang tidak. Setelah terjadi perceraian itu terdapat hak-hak istri yang termuat di dalamnya. Akan tetapi, para istri maupun suami di wilayah Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan banyak yang masih tidak mengetahui atau tabu mengenai hal tersebut. Di dalam pelaksanaannya, dalam hal menunaikan hak-hak istri diklasifikasikan dengan faktor penghambat dan pendukung hak-hak istri pasca perceraian. Adapun faktor penghambat yaitu, faktor ekonomi, tidak ada rasa tanggung jawab, rendahnya status pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama. Faktor pendukung yaitu, ekonomi stabil, adanya rasa tanggung jawab, itikad baik dari suami, dan didukung oleh amar putusan majelis hakim. Kata Kunci : Cerai talak, Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pembimbing : Dr. Rosdiana, M.A. Daftar Pustaka : 1988 s.d 2022 iv
PEDOMAN TRANSLITERASI Transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan karena dalam karya tulis menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih terbatals. Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin: Huruf Arab Huruf Latin Keterangan ا Tidak dilambangkan ب B Be ت T Te ث Ts te dan es ج J Je ح H ha dengan garis bawah خ Kh ka dan ha د D De ذ Dz de dan zet ر R Er ز Z Zet س S Es ش Sy es dan ye ص S es dengan garis bawah ض D de dengan garis bawah ط T te dengan garis bawah ظ Z zet dengan garis bawah v
ع ' Koma terbalik di atas hadap kanan غ Gh ge dan ha ف F Ef ق Q Qo ك K Ka ل L El م M Em ن N En و W We ـه H Ha ء ` Apostrop ي Y Ya Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, memiliki vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal monoftong, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut: Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan ___ َ___ A Fathah --- َ--- I Kasrah ___ َ___ U Dammah vi
vii Sementara itu, untuk vokal rangkap atau diftong, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut: Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan ي___ َ__ Ai a dan i و___ َ___ Au a dan u Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakah dan huruf, yaitu: Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan اـ َ a dengan topi di atas يــ Î i dengan topi di atas وــ َ Û u dengan topi di atas Kata sandang, dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif dan lam, dialihaksarakan menjadi huruf "l" (el), baik diikuti huruf syamsiyyah atau huruf qomariyyah. Misalnya: داهتج = al-ijtihad لاا ةصخرلا = al-rukhsah, bukan ar-rukhsah Dalam alih aksara, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggunakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: ةعفشا = al-syuf'ah tidak ditulis asy-syuf'ah Dalam penulisan ta marbutah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbutah
tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h" (ha). Jika huruf ta marbutah tersebut diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "t" (te) (lihat contoh 3). No. Kata Arab Alih Aksara 1 ةيعرش syarî'ah 2 ةيملاسلإا ةيعرش لا al-syarî'ah al-islâmiyyah Untuk huruf kapital tidak dikenal dalam tulisan Arab. Tetapi dalam transliterasi huruf ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diketahui bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: يراخبلا = al-Bukhari tidak ditulis Al-Bukhari. Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nur al-Din al- Raniri. viii
Setiap kata, baik kata kerja (fi'il) kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas: No Kata Arab Alih Aksara 1 تاروظحملا حيبت ةرورضلا al-darûrah tubîhu al- mahzûrât 2 يملاسلاا داصتقلاا al-iqtisâd al-islâmî 3 هقفلا لوصا usûl al-fiqh al-'asl fî al-asyyaﹶ al- 4 ةحابلإا ءايشلأا يف لصلأا ibâhah 5 ةلسرملا ةحلصملا al-maslahah al- mursalah ix
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya menuju jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah SWT. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak sedikit hambataln yang datang, namun berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati semua hambataln dengan lancar. Oleh karena itu, penulis perlu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada: 1. Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta para Wakil Dekan I, Dekan II, dan Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum. 3. Dr. Hj. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag dan Ahmad Choirul Hadi, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga. 4. Dr. Rosdiana, M.A., selaku dosen pembimbing yang selalu siap sedia dan tak pernah lelah membimbing seta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 5. Para penguji skripsi. 6. Kedua orang tuaku terkasih, Ayah Abd Hakim dan Ibuk Lilik Niswatin untuk setiap do'a yang selalu dilantunkan untuk anaknya, serta dukungan dan kesabaran untuk menunggu anaknya menyelesaikan Studi. Terima kasih untuk saudaraku Putri Tasya Vanidiah, S.E dan Pipit Oktavia Savitri yang telah mendoakan penulis sehingga dimampukan menyelesaikan studi. x
7. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman sehingga menambah pengetahuan bagi penulis. 8. Keluarga besar Hukum Keluarga 2017. 9. Terima kasih untuk teman hidupku Abdul Zahir Aslam, yang telah menemani dari masa sekolah sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih untuk semangat yang selalu diberikan dan dukungan moril serta kesabaran yang tidak ada batasnya. 10. Terima kasih untuk teman-teman terbaikku Meta Paramita Nur Azizah, S.Pd., Indah Aurelia Fernanda Putri, S.Ag., Afifatul Mahmudah, S.H., dan Shania Chandra, S.Pd., yang telah menjadi saudara diperantauan berbagi susah dan senang, serta selalu mensupport dan mengingatkan untuk segera menuntaskan Studi. 11. Terima kasih untuk teman-teman yang lainnya, Madewi Nabila Dzatiddini, S.H., Fiftahul Rizki Insani, S.H., Khairunnisa, S.H., yang selalu membantu dan menajadi teman baik selama di bangku perkuliahan. 12. Terima kasih kepada Ustadz Nurul Zibad, S.Th.I., dan Ustadzah Nurrohmawati, S.H., yang sudah menjadi orang tua di perantauan sekaligus guru bagi penulis, yang selalu memberikan bimbingan, semangat dan motivasi. 13. Terima kasih kepada Perangkat Desa yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Juga memberikan masukan dan motivasi sehingga proses penelitian berjalan dengan lancar. 14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 15. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times. xi
"Trust the process"
DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... i LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ... ii LEMBAR PERNYATAAN ... iii ABSTRAK ... iv PEDOMAN TRANSLITERASI ... v KATA PENGANTAR ... ix DAFTAR ISI ... xiii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Pembatalsan Masalah ... 5 C. Rumusan Masalah ... 5 D. Tujuan Penelitian ... 6 E. Manfaat Penelitian ... 6 F. Kajian Pustaka... 7 1. Kajian Terdahulu ... 7 2. Kajian Teoritis ... 9 G. Metode Penelitian ... 10 1. Jenis Penelitian ... 10 2. Pendekatan Penelitian ... 10 3. Sumber Data ... 11 4. Teknik Pengumpulan Data ... 11 5. Metode Analisis Data ... 12 H. Teknik Penulisan ... 13 I. Sistematika Penulisan ... 13 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, DAN HAK- HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN A. Perceraian 1. Pengertian Perceraian ... 15 xiv
2. Bentuk-Bentuk Perceraian ... 17 B. Cerai Talak 1. Pengertian Cerai Talak ... 20 2. Akibat Cerai Talak ... 22 3. Prosedur Cerai Talak ... 22 C. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian... 29 1. Nafkah ... 29 2. Mut'ah ... 35 3. Hadhanah ... 42 BAB III GAMBARAN UMUM DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN A. Gambaran Umum Desa Tunggul 1. Letak Geografis ... 46 2. Letak Demografis ... 47 3. Kondisi Sosiologis ... 49 4. Visi dan Misi Desa Tunggul ... 50 B. Penerapan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ... 52 BAB IV HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN A. Pelaksanaan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ... 62 B. Faktor Penghambat dan Pendukung Hak-Hak Istri Pasca Perceraian .. 80 BAB V PENUTUP A. Simpulan ... 91 B. Saran ... 91 DAFTAR PUTAKA ... 93 LAMPIRAN ... 100 xv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua". Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga2. Sehingga diharapkan rumah tangga tersebut dapat mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam rumah tangga suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, apabila tidak melaksanakan hak dan kewajiban ditakutkan hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang menjadi salah satu penyebab keretakan dalam rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan, maka tujuan pernikahan untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan hancur dan diganti dengan perceraian. Perceraian dapat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006) h. 167 1
dilandasi oleh banyak faktor yakni ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dikarenakan perselingkuhan, nusyuz, syiqaq, dan lain sebagainya. Maka akibat dari perceraian tersebut yakni berakhirnya hubungan suami istri. Berakhirnya hubungan antara suami istri atau disebut dengan putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa kemungkinan: 1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri. 2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami (talak). 3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri (khulu'). 4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga (fasakh).3 Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu disebut talak.4 Talak adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.5 Ketika terjadi perceraian antara suami istri, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 41 bahwa antara suami dan istri memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Kemudian akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/ istri menurut Pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi isti. Dengan demikian kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud 3 Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 179. 4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), h. 197. 5 Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris), h. 181. 2
Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut: (1) memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya hendaklah memberikan Mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. (2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah- nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. (3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali. (4) Membayar nafkah untuk anak- anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami.6 Dijelaskan pada Pasal 149 butir pertama KHI: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas itri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.7 c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul d. Memebrikanan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun Hak istri untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian tercantum dalam al-Qur'an surah at-Thalaq:6 yang menyebutkan bahwa istri yang sudah ditalak untuk diberikan nafkah dan tempat tinggal. "Tempatkanlah 6 Muhammad Syaifuddin, dkk.Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 18. 7 Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam. 3
mereka (para istri) dimana harus bertempat tinggal menurut kempuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". Ayat tersebut menjelaskan tentang cara memberi tuntunan kepada para suami untuk memberi belanja kepada istrinya yang telah dicerai dengan kata lain memberi nafkah kepada istri yang telah dicerai merupakan anjuran, bahkan menurut sementara ulama adalah kewajiban bagi mantan suami.8 Hak-hak istri telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Pada kenyataannya, masih banyak hak-hak istri menjadi korban perceraian. Pemenuhan kebutuhan hidupnya pasca perceraian, banyak terjadi kasus dimana istri tidak mendapatkan nafkah akibat dari perceraian setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang didapatkan penulis tingkat perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Lamongan ini cukup tinggi. Pada bulan Januari dan Februari, Pengadilan Agama Lamongan telah memutus sebanyak 172 kasus perceraian9, dan hingga akhir tahun 2020 mencapai 3.000 kasus perceraian.10 Dalam praktiknya, banyak perempuan yang tidak terpenuhi hak- haknya atau tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian. Banyak mantan suami yang melalaikan kewajiban memberikan hak-hak istri pasca perceraian dikarenakan adanya faktor tertentu. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian yang terjadi di Desa Tunggul dan apa saja yang menjadi faktor penghambat serta pendukung pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian. Menurut data, faktor utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan adalah kondisi perekonomian yang cenderung lemah. Oleh sebab itu, salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri 8 M. Quraish Shihab, al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al- Qur'an), (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 80. 9 diakses pada 8 April 2023, pukul 22.37 diakses pada 8 April 2023, pukul 22.24 4
pasca perceraian karena faktor ekonomi. Adanya hak-hak istri pasca perceraian, perlu diperhatikan dalam setiap individu maupun kelompok seperti perangkat desa yang terkait. Karena dalam hal ini, perangkat desa dapat mengadakan sosialisasi terkait hak-hak istri pasca perceraian agar dapat menurunkan tingkat perceraian yang semakin meningkat. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami kewajiban memberi nafkah pasca perceraian, sehingga permasalahan tersebut mendorong penulis ingin mengangkat dan meneliti bagaimana pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul, karena pada kenyataannya masih banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban memberi hak-hak istri pasca perceraian kepada mantan istri dikarenakan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab, padahal hal tersebut sudah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan tertulis sesuai kesepakatan dalam putusan di Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat masalah dalam judul "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)" B. Pembatalsan Masalah Dari masalah di atas, dibutuhkan pembatalsan masalah agar pembahasan penelitian ini lebih terarah. Maka penulis memberikan batalsan masalah dengan hanya membahas seputar hak-hak istri pasca perceraian pada cerai talak, hak-hak istri pasca perceraian memuat pada nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah yang terjadi di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. C. Rumusan Masalah Dari masalah yang telah dibatalsi maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? 5 ingin
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengeahui pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul. b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan hak-hak istri pacsa perceraian di Desa Tunggul. E. Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara akademis, teoritis, dan praktis, yaitu: a. Manfaat Akademis Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta b. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menjadi salah satu aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga. Serta agar penelitian ini dapat dapat menjadi bahan bacaan, rujukan, dan informasi bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat terutama dalam hak-hak istri pasca perceraian. c. Manfaat Praktis 1) Bagi peneliti, yaitu sebagai data dasar dan tolak ukur bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang 6
Hukum Keluarga, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian 2) Bagi masyarakat, yaitu sebagai media informasi mengenai hak-hak istri psca perceraian Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. F. Kajian Pustaka 1. Kajian Terdahulu Penelitian mengenai hak-hak istri pasca perceraian itu bukan hal yang baru. Penelitian hak-hak istri pasca perceraian telah menarik perhatian peneliti sebelumnya yang membahas dari berbagai sudut pandang, diantaranya: Rofiatun Azizah (2018), menganalisis mengenai penelitian ini yaitu yang pertama, pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah tidak berjalan sesuai dengan syariat islam, karena suami yang sudah menceraikan istrinya tidak mau memberikan nafkah lagi kepada istrinya meskipun istri tersebut masih menjalan masa iddah. Kedua, Pihak suami beranggaan bahwa setelah bercerai maka sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi.11 Luluk Amalia (2019), menganalisis mengenai penelitian ini yaitu adanya pemenuhan hak anak dan nafkah anak yang t idak sesuai, seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Padahal pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan. 12 Ratih Purwasih (2019), menganalisis mengenai penelitian ini yaitu bahwa yang pertama adalah pandangan masyarakat terhadap tidak diberikannya kewajiban nafkah kepada mantan istri dan anak sangatlah 11 Rofiatun Azizah, "Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kec. Batalnghari Lampung Timur)," (Skripsi, IAIN Metro, 2018). 12 Luluk Amalia, "Implementasi Hak Anak dan nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." (Skripsi, IAIN Metro, 2019) 7
tidak baik bagi mantan suami karna memberi nafkah kepada mantan istri dan anak itu masi tanggung jawab suami. Kedua: alasan kenapa mantan istri tidak mau menuntut mantan suaminya tidak memberikan nafkah , karena selagi sang istri mampu untuk mencari nafkah maka tidak akan menuntuk mantan suaminya untuk memberi nafkah. Ketiga: menurut Hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak setelah putus perkawinan yaitu hukumnya wajib, setelah memberikan kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri maka memberi nafkah kepada anak wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.13 Wildan Sirojuddin (2020) menganalisis mengenai penelitian ini yaitu bahwa yang pertama, nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak, hal tersebut di dasarkan pada SEMA no. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini kedudukannya sebagai mengisi kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia selain dari itu juga untuk menjamin hak perempuan yang di cerai. Kedua, Untuk pengucapan ikrar talak sendiri suami di beri waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang begitu juga untuk pelunasan hak nafkah istri pasca perceraian, jika dalam kurun waktu tersebut suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya maka perkawinan tersebut masih berlanjut.14 Wahyu Syachril Ramadhan Musa (2020) menganalisis mengenai penelitian ini yaitu bahwa pertama, eksistensi pelaksanaan hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo dimana hakim sering memerintahkan kepada pihak suami agar melakukan pemberian nafkah mantan istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo dan sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak mantan istri. Kedua, Pemberian 13 Ratih Purwasih, "Kewajiban Nafkah Istri Dan Anank Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas), Skripsi IAIN Curup, 2019) 14 Wildan Sirojuddin, "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020) 8
tersebut tidak mempunyai dasar hukum hanya saja pemberian tersebut dilakukan karena merasa kasihan kepada pihak termohon yang pada umumnya dirugikan oleh pihak pemohon. Bahwa factor faktor yang menghambat pelaksanaan hak mut ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo diantaranya dipengaruhi oleh adanya faktor ekonomi, faktor menikah lagi, adanya faktor psikologis dan faktor mantan istri mampu untuk biayai nafkah terhadap anak-anak hasil perkawinan mereka sebelumnya.15 Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas secara garis besar membahas mengenai Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. Dari karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini adalah Rofiatun Azizah (2018). Namun yang membedakan dengan karya tulis ilmiah ini adalah dibubuhkan dengan objek penelitan, yaitu di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Juga fokus terhadap hak-hak istri pasca perceraian yang sudah bercerai di sidang Pengadilan Agama. Selain itu juga dibubuhkan dengan wawancara mengenai pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 2. Kajian Teoritis Berdasarkan judul yang dibahas, maka penulis memuat kajian teoritis sebagai berikut: a. Kesetaraan Gender Kata "Gender" berasal dari bahasa inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Webster's Studies Encylopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan 15 Wahyu Syachril Ramadhan Musa, "Analisis Pelaksanaan Mut'ah Istri Pacsa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)." (Skripsi, UNG, 2020). 9
10 karakterstik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.16 b. Children right Perlindungan hak anak dalam pernikahan dini tidak diatur secara terperinci dalam Konvensi Hak Anak (convention on the right of the child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990). Dalam konvensi hanya menyebutkan bahwa usia anak adalah di bawah 18 Tahun Tiap-tiap negara yang berpartisipasi dalam konvensi hak anak memiliki kewajiban untuk melindungi dan menetapkan legislasi atau yang sering disebut dengan peraturan teknis pelaksanaan yang terbuka bagi anak yang di dalamnya meliputi tentang pernikahan.17 c. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).18 Hak- hak istri pasca perceraian yang diwajibkan atas suami yakni meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.19 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris antropologis, yakni berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan antropologis dalam 16 Nassaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, ( Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 30 17 Shintya Kurnia Beti Fardina, "Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, tth), h.568 18 diakses pada 01 Januari 2022, pukul 23.24 19 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.
memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik dan sistem keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalammasyarakat sebagai suatu sistem ide, wujud ataupun nilai dan norma yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang mengikat seluruh anggota masyarakat.20 Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu hukum bekerja di lingkungan masyarakat secara nyata. Diambil dari fakta-fakta social yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.21 3. Sumber Data Dalam penelitian ini, materi penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. a. Sumber Data Primer Data primer adalah data dalam bentuk kata verbal atau kata- kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.22 Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi dan wawancara terhadap para mantan istri yang telah dicerai talak oleh suaminya sebanyak 5 orang. Juga para mantan suami yang telah menceraikan istrinya sebanyak 5 orang. Juga 2 orang tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul. b. Sumber Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diproleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.23 Data tersebut berkaitan langsung dengan konsep hak-hak istri pasca perceraian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dari 20 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28 21 Nurul Qamar, dkk, Metodologi Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2017), h. 8 22 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.28. 23 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 68. 11
perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang relevan dengan persoalan hak-hak istri pasca perceraian. 4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang lebih lengkap dan akurat serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni: a. Observasi Observasi ini dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.24 Juga Juga mempelajari data-data dari sumber data atau bahan hukum tersebut. Penulis akan melakukan penelitian lapangan secara langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan guna mendapatkan data yang diperlukan untuk mendapatkan data yang fakta sebagai sumber laporan penelitian. Terkait hak-hak istri pasca perceraian di Desa tersebut. b. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancara.25 Wawancara dalam penelitian ini yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada tokoh masyarakat, para istri yang diceraikan oleh suaminya, dan suami yang telah menceraikan istrinya di muka sidang Pengadilan Agama. c. Dokumentasi 24 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), h.104 25 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, h.104 12
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.26 5. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan penulis yakni metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.27 Peneliti menyusun suatu gambaran kompleks, meneliti kata- kata,laporan terinci dari persepsi dan sikap subjek, dan melakukan studi pada situasi yang alami.28 H. Teknik Penulisan Pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu berdasarakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. I. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan propsal ini merupakan uraian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci. Adapun sistematika penulisan proposal ini terbagi dalam lima bab yang sesuai pembahasan dan materi yang ditulis yakni sebagai berikut: BAB I: Berisi pendahuluan, diuraikan beberapa rencana dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatalsan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik penulisan data, dan sistematika penulisan. BAB II: Gambaran umum tentang perceraian, dan hak-hak istri pasca perceraian. Di dalamnya terdapat tiga poin, dalam poin A perceraian, memuat pengertian perceraian, dan bentuk peceraian. Poin B cerai 26 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h.78. 27 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 3. 28 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif). h.4. 13
talak, yang memuat pengerttian cerai talak, akibat cerai talak, dan prosedur cerai talak. Poin C hak-hak istri pasca perceraian, memuat di dalamnya yaitu nafkah, mut'ah, dan hadhanah. BAB III: Gambaran umum Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Terdapat dua poin, poin A gambaran umum Desa Tunggul, memuat letak geografis, letak demografis, kondisi sosiologis, dan visi misi Desa Tunggul. Poin B yaitu praktik hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. BAB IV: Hak hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Merupakan jawabandari masalah yang telah dirumuskan, maka di dalamnya membahas menguraikan pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dan faktor penghambat dan pendukung hak-hak istri pasca perceraian. BAB V: Adalah bab penutup yang berisi simpulan dan saran. 14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, DAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN A. Perceraian 1. Pengertian Perceraian Perceraian atau talak dalam bahasa Arab berasal dari kata "itlaq" yang berarti melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah syara' yaitu suatu istilah yang digunakan dalam melepas tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri, Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai sesuatu yang menghilangkan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.1 Adapun pengertian perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut "talak" atau "furqah" ialah membuka ikatan membatallakan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata tersebut dipakai oleh ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami istri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti: a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengungari keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu. b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu. 2 Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah pengahpusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. 3 1 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192 2 Zuhri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1988), h. 73 3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), h. 42 15
Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahu 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri tersebut. Apabila mencermati Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena terjadinya kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila ada alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu bersadasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami istri, pembagian harta bersama, nafkah dan kelangsungan hidup anak-anak mereka. Akibat hukum perceraian terhadap anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadapa anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri, baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan 16
17 anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anaknya. 4 2. Bentuk-bentuk Perceraian Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dan disebutkan oleh Hukum Islam, sebagai berikut: a. Talak Talak yakni putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.5 Para ulama sepakat ada dua macam talak: pertama talak raj'i, dan kedua talak ba'in. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa iddah. Talak raj'i berupa talak satu atau talak dua tanpa iwadl (uang pengganti) dari mantan istri. Namun jika suami melakukan rujuk setelah habis masa iddah maka harus dilakukan akad perkawinan baru. Talak ba'in yaitu talak yang suami tidak diperbolehkan melakukan rujuk kemabali pada mantan istri kecuali dengan syarat tertentu. Talak ba'in terbagi menjadi dua macam yakni: 1. Talak Ba'in Sugra yaitu talak dua yang disertai uang iwadl dari pihak istri. Talak bain sugra tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah, talak ba'in sugra dapat terjadi karena talak yang terjadi sebelum suami istri bercampur (qabla al-dukhul) yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama. 4 Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Volume 5, No. 5, Maret 2014, h. 127 5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h.197
2. Talak Ba'in Kubro yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikhakna kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah istri menikah lagi dengan orang lain dan kemudian terjadi cerai talak setelah suami istri tersebut pernah bercampur (ba'da al-dukhul) dan cerai talak tersebut telah habis masa iddahnya.6 b. Syiqaq Syiqaq berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah, syiqaq dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut fiqih, syiqaq adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suai dan seorang hakan dari pihak istri.7 c. Khulu' Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampamikan si istri dengan cara tertentu ini diterma oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.8 Istilah khulu' memiliki makna yakni: istri membrikan pengganti atas talak dirinya. Kata khulu' khusus menunjukkan pemberian istri kepada suami semua harta yang telah diberikan si suami kepadanya. Jumhur ulama yang berpendapat bahwa khulu' adalah talak, menjadikannya sebagai talak ba'in. Karena kalau suami dapat rujuk 6 Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 29 7 Mustaming, al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 15 8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 197 18
19 kembali istri dimasa iddah, maka tebusan yang diberikan istri tidak memiliki arti.9 d. Fasakh Fasakh secara bahasa bermakna putus atau batall. Kata fasakh berasal dari bahasa arab yakni fasaha, yafsahu, fasahan. Sedangkan fasakh secara istilah yakni: 1) Menurut Sayid Sabiq, fasakh adalah membatallkan dan melepaskan ikatan pertalian antara kami suami istri. 2) Menurut Husain Az-Zihabi, fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan. 3) Menurut Ahmad Al-Ghundur, fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya. Jadi, fasakh adalah batallnya perkawinan atau putusnya perkawinan. Memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antar suami istri. Fasakh yakni inisiatif pihak ketiga yakni hakim, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan. Secara umum fasakh adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya satau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.10 Fasakh juga dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.11 e. Ila' Ila' berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti "tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah" atau "sumpah". 9 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 2 Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mahzab, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 128 10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.243 11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 197
Ila' itu dilakukan dengan ucapan bukan perbuatan atau hanya dengan niat. Bila seseorang meniatkan atau menjauhi mendekati istrinya dalam masa tertentu, tidak dinamai ila'. Ucapan yang diucapkan itu harus dalam bentuk sumpah, yang menggunakan nama atau sifat Allah yang resminya dimulai dengan wallahi, tallahi, dan billahi. Yang melakukan sumpah itu adalah suami dan yang kena sasaran dari sumpah suami itu adalah istrinya, tidak berlaku kebalikannya. Kata yang disumpahkan yakni untuk tidak menggauli atau yang secara lebih khusus adalah hubungan kelamin. Bila suami bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan selain dari hubungan kelamin itu, seperti tidak mencumbu atau tidak memukul tidak disebut sumpah dengan ila'.12 f. Zihar Kata zihar berasal dari bahasa arab yang diartikan sebagai "punggung"`. Dalam artian terminologis zihar diartikan dalam beberapa pengertian pada kitab fiqh, salah satunya yang dikemukakan oleh al-Mahalli dalam Syarh Minhaj al-Thalibin, yakni: Suami menyamakan istrinya dengan mahramnya. Kata "menyamakan" (tasybih) yang mengandung arti zihar itu merupakan tindakan seseorang untuk menyamakan atau menganggap sama, meskipun yang dianggap sama itu menurut hakikatnya adalah berbeda.13 g. Li'an Li'an berasal dari Bahasa Arab yakni laa-'a-na yang secara harfiah berarti "saling melaknat". Definisi dari li'an yakni sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. 12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 276 13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 259-260 20
21 Sumpah li'an itu menunjukkan bahwa li'an itu adalah salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar-benar dengan ucapannya dan yang kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya bila dia berbohong.14 B. Cerai Talak 1. Pengertian Cerai Talak Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat diputus di depan sidang pengadilan dan hakim tidak dapat mendamaikan antara keduanya untuk bersatu kembali. Untuk cerai talak, suami tidak dapat melakukannya hanya sepihak saja, tetapi harus kedua belah pihak atau melibatkan istri. Pihak suami sebagai Pemohon dan pihak istri sebagai Termohon. Pengertian perceraian menurut perspektif hukum sebagai berikut: Pertama, perceraian menurut Hukum Islam yang telah di atur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perkawinan yang dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975, antara lain: a. Cerai Talak, yakni perceraian yang diajukan permohonan cerainya dari pihak suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 tahun 1975) b. Cerai Gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya atas dasar inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku_beserta segala_akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap 14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 288
(Pasal 20 sampai dengan Pasal 36). Pengertian cerai perspektif fiqih yang dimaksud adalah cerai talak dan cerai khulu bahwasannya yang dimaksud dengan cerai talak ialah kata talak yang diusulkan suami sedangkan khulu' perceraian yang diajukan oleh istri. 2. Akibat Cerai Talak Apabila hubungan perkawinan antara suami dan istri putus, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah: Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing15 Kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri dan anaknya setelah cerai talak adalah Pertama, Nafkah madhiyah adalah nafkah terhutang atau lampau yang dimana ketika suami mengajukan gugatan, dari pihak istri boleh mengajukan rekonvensi terkait nafkah terhutang. Kedua, Nafkah iddah. Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh suami perihal kebutuhan istri selama istri menjalankan masa iddahnya hingga selesai. Ketiga, Mut'ah adalah bentuk pakaian berupa atau harta oleh suami yang diberikan kepada istri yang dia ceraikan untuk menghibur hati istri, dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan.16 Keempat, Nafkah anak yakni nafkah yang diberikan untuk keperluan anak, nafkah ini tentunya diberikan setelah terjadinya perceraian. 3. Prosedur Cerai Talak Prosedur perceraian Dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 KHI disebutkan bahwa, perkawinan putus karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang 15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1., Cet. 2., h. 301 16 Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh), Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019), h. 171. 22
23 disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in cracht).17 Adapun perceraian yang disebabkan karena cerai talak telah diatur secara khusus dalam Pasal 66-72 UU No.7 Tahun 1989, adalah: 1. Bentuk dan Isi Permohonan Talak Sebelum perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: a. Mendaftar permohonan atau mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftar perkara, yaitu Sub Kepaniteraan Permohonan.18 b. Membayar biaya perkara Dalam perkara permohonan talak ini, kedudukan suami sebagai pihak Pemohon sedangkan istri sebagai pihak Termohon. Adapun formulasi atau isi permohonan, dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) jo. Ayat (5) jo. Pasal 57 UU Peradilan Agama yang perlu diperhatikan adalah: a. Identitas Pemohon dan Termohon, yaitu: a) Nama b) Umur, hal ini untuk menentukan dewasa atau belum c) Agama, hal ini untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan d) Alamat, hal ini penting untuk menentukan kompetensi relative pengadilan.19 17 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed. 1, Cet. 1, h. 151 18 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1, Cet. 2, h. 119 19 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1, Cet. 2, h. 120
24 b. Fundamentum Petendi atau Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan.20 Posita ini berisi tentang hal-hal berikut: 1) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak a) Kapan suami dan istri melangsungkan pernikahan. b) Selama pernikahan saling rukun atau tidak c) Apakah suami istri dikaruniai anak 2) Alasan-alasan diajukannya permohonan cerai talak, harus berdasarkan fakta atau peristiwa hukum. 3) Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan suatu keharusan. Hakim yang harus melengkapi dalam penetapan (atau putusan).21 Posita hendaknya ditulis secara singkat, kronologis, jelas, tepat dan terarah untuk mendukung isi tuntutan. c. Petitum atau tuntutan yaitu apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. 22 Misalnya adalah "Memohon kepada majelis hakim untuk menerima permohonan Pemohon, dan mengijinkan pemohon untuk mengikrarkan talak di depan majelis hakim" 4. Tahapan Persidangan Permohonan Talak Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon atau kuasanya masing-masing menghadiri sidang di 20 Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet. 1, h. 30 21 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h. 120 22 Soeroso, Praktikum hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed. 2. Cet. 1, h. 58
25 Pengadilan Agama, setelah menerima surat panggilan yang sah. Adapun susunan persidangan terdiri dari: a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis yang terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan. b. Pihak Pemohon dan Termohon duduk berhadapan dengan hakim dan posisi Termohon disebelah kanan sedangkan Pemohon disebelah kiri hakim.23 Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan kurang lebih 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. a. Sidang I (Mediasi) Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama ini, yaitu:24 1. Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon hadir. Jika terjadi keadaan seperti ini maka hakim dapat menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil Pemohon atau menyatakan bahwa permohonan dinyatakan gugur (Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg). 2. Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir. Dalam keadaaan ini maka hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil Termohon sekali lagi atau menjatuhkan putusan verstek karena Termohon dinilai ta'azzuz atau tawari atau ghaib (Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg). 3. Termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban, maka surat jawaban tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berhak mengadilinya (Pasal 125 ayat (2) HIR). 23 Soeroso, Praktikum hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan, h. 41 24 Kamarusdiana, Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama, (t.t.,: t.p., t.th.,), h. 96
26 4. Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa. 5. Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pertama Jika Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan atau berusaha agar Pemohon dan Termohon berdamai serta kembali rukun sebagai suami istri atau yang biasa dikenal dengan upaya mediasi, hal ini berdasarkan pada Perma No.1 Tahun 2008. Apabila usaha untuk mendamaikan ini tidak berhasil maka sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya. b. Sidang II (Pembacaan Permohonan) Pada tahap pembacaan gugatan ini terdapat beberapa kemungkinan dari Pemohon, yaitu:25 1. Mencabut permohonan 2. Mengubah permohonan 3. Mempertahankan permohonan Jika Pemohon tetap mempertahankan permohonannya maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban Termohon. c. Sidang III (Jawaban Termohon) Pada tahap ini, hakim memberikan kesempatan kepada Termohon atau istri untuk mengajukan jawaban dan mempertahankan haknya. Menurut Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 ayat (2) R.Bg jo Pasal 132 ayat (1) HIR/Pasal 158 ayat (1) R.Bg Termohon dapat mengajukan jawaban secara lisan ataupun tulisan.26 Adapun dalam penyampaian 25 Kamarusdiana, Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama, h. 110 26 Kamarusdiana, Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama, h. 111
jawaban ini Termohon harus datang secara pribadi dalam persidangan atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dapat diajukan langsung oleh Termohon, yaitu: mengaku bulat-bulat, mungkir (membantah) secara mutlak, mengaku dengan klausula, referte (jawaban berbelit-belit).27 d. Sidang IV (Replik) Replik adalah jawaban atas jawaban, diucapkan atau diajukan secara tertulis oleh pihak Pemohon setelah ia mendengarkan jabawan Termohon atas permohonannya, replik ini dapat dijawab lagi oleh Termohon dengan satu jawaban dalam babak kedua, yang dinamakan duplik.28 e. Sidang V (Duplik) Babak terakhir dalam jawab-menjawab atas perkara perdata adalah duplik, yakni jawaban pihak Temohon atas replik Pemohon sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pembuktian yang mana isinya tidak jauh berbeda dengan replik yaitu mempertahankan dalil-dalil dan sanggahan masing-masing pihak dengan tuntutan yang relatif tidak berubah.29 Replik dan duplik (jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara Pemohon dan Termohon, atau sudah dianggap cukup oleh hakim. Walaupun jawab- menjawab antara Pemohon dengan Termohon dirasa cukup, namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati sehingga perlu adanya pembuktian atas kebenarannya. Oleh karena itu maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian. 27 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h. 122 28 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), Cet. 1, h.22 29 Henny Mono, Praktik Beperkara Perdata, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Ed. 1, h. 78 27
f. Sidang VI (Pembuktian) Pembuktian adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.30 Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya perkara. Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 186 B.W ada lima macam alat bukti, yaitu: bukti tulisan/surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah.31 g. Sidang VII (Kesimpulan Para Pihak) Pada tahap ini, masing-masing pihak baik Pemohon atau Termohon diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan pendapat akhir yang merupaka kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. h. Sidang VII (Penetapan atau Putusan Hakim) Penetapan putusan hakim merupakan tahap paling akhir di persidangan. Pada tahap ini hakim merumuskan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksanya dan disertai dengan alasan serta dasar hukumnya, yang kemudian diakhiri dengan putusan hakim. 30 Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata: Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta Mediasi, (Bandung: Grafitri, 2007), h.67 31 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. 1, Cet. 1, h. 65 28
C. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian 1. Nafkah Nafkah berasal dari bahasa arab ةقفنلا yang berarti "biaya, belanja, pengeluaran uang".32 Menurut terminologi fiqih, nafkah adalah pengeluaran seseorang untuk keperluan orang yang berbeda dalam tanggung jawabnya, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.33 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Nafkah berarti belanja untuk hidup, pendapatanm, belanja yang diberikan pada istri, ataupun bekal hidup sehari-hari.34 Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, dapat berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobataln, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-Qur'an, sunnah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Qs. At-Thalaq ayat 7 : Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah Swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Swt kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". 32 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 1548 33 'Abd al-Rahman al-Jazairi, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz 4, h. 426 34 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008), h. 992. 29
30 Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan.35 Kelelakian seorang pria yang timbul adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.36 Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.37 Menurut Fukaha dari kalangan Hanafi, apabila istri berdiam diri di dalam rumah suaminya, tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Maka istri tidak dapat dikatakan nusyuz, meskipun istri tidak tidak bersedia disetubuhi oleh suaminya. Penolakan istri mengenai disetubuhi oleh suaminya suami yaitu perbuatan haram, tetapi tidak menggugurkan haknya memperoleh nafkah dari suaminya tersebut. Bagi Fukaha Hanafi, keharusan dalam memberikan nafkah adalah beradanya istri di rumah suaminya sehingga dapat dikatakan sebagai hilangnya kebebasan istri untuk pergi ke mana-mana atau melakukan suatu hal, atau kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin dari suaminya.38 Menurut jumhur ulama, apabila istri tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk berkhalwat dan menyetubuhinya tanpa alasan yang dibenarkan ketentuan islam, maka istri dipandang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut.39 Begitu pula, istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka dia juga dipandang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. 35 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2004), h.181 36 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah hukum Nikah, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h. 69 37 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 421 38 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, (Beirut: Dar al- Jawad, t.th), h. 402 39 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, h.402
Menurut Fukaha dari kalangan Syafi'i dan Hambali, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami maka haknya memperoleh nafkah tidak hilang. Akan tetapi, istri keluar rumah bukan untuk kepentingan suami, meskipun seizinnya, maka hak istri menerima nafkah menjadi gugur.40 Secara bahasa, kata iddah berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata 'adda-ya'uddu yang berarti "menghitung sesuatu" (ihsha'u asy-syay'i). Adapun kata iddah memiliki arti seperti kata al-adad yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya, dan al- ihsha' yang berarti bilangan yakni sesuatu yang dihitung oleh perempuan (istri) dari hari-harinya dan masa bersihnya hitungan dari haid atau suci atau hitungan bulan.41 Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.42 Bentuk hak nafkah yang diterima oleh istri selama masa iddah tergantung pada bentuk perceraiannya, karya Muhammad Jawad Mughniyah, yang terdapat di dalam buku Mesraini dengan judul buku Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia, yaitu :43 a. Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak raj'i, maka fukaha sepakat menyatakan bahwa hak yang harus diterima oleh istri adalah penuh. Sebagaimana yang berlaku sebelum perceraian terjadi, baik dalam bentuk makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.44 40 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, h. 404 41 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Semarang: Toha Putra, TT), h. 227 42 perceraian 43 Mesraini, Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia, (Ciputat: Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren 2008), h. 184 44 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, tth), h. 118 31
32 b. Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak ba'in sughra maupun kubra, istri dalam keadaan hamil maka fukaha juga sepakat menyatakan bahwa istri berhak atas nafkah secara utuh.45 c. Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak ba'in dan istri tidak dalam keadaan hamil. Dalam karya Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad, yang terdapat di dalam buku Mesraini dengan judul buku Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang- undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia. Ulama berbeda pendapat yang dapat mengenai Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak ba'in dan istri tidak dalam keadaan hamil, dan dikelompokan menjadi tiga, yaitu:46 Pertama, perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah yang lain. Pendapat ini, dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berpedoman pada perintah ْم ك د ْج ُّو ْن م ْم تْن ك س ثْي ح ْن م َّن ه ْو ن كْس ا yang artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu" ayat tersebut hanya memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal, tidak nafkah yang lainnya. Nafkah yang lain secara khusus hanya diberikan bagi istri yang hamil saja. Kedua, perempuan tersebut berhak memperoleh nafkah secara utuh, akan tetapi dengan sebuah syarat jika dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya. Pendapat ini diajukan oleh Imam Abu Hanifah dan juga pengikutnya. Mereka berdalil dengan keumuman ثْي ح "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat ْم ك د ْج ُّو ْم تْن ك س ْن م َّن ه ْو ن كْس ا ْن م perintah . yang artinya 45 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 118 46 Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad, al-Mughnin wa Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h.118-119
33 tinggal menurut kemampuanmu" ayat ini mewajibkan semua suami yang menceraikan istrinya tanpa membedakan bentuk percerainya agar menyediakan tempat tinggal buat istrinya. Ketika ketentuan itu mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal kepada istri, maka menjadi kewajiban suami pula untuk memberi nafkah yang lainnya. Selanjutnya, mereka membatalsi hak istri menerima nafkah iddah tersebut hanya selama istri tidak keluar dari tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya. Ketiga, perempuan itu tidak berhak mendapatkan nafkah dalam bentuk apapun. Pendapat ini disampaikan oleh Ahmad, Zhahiriyah dan Imamiyah. Selain karena tidak adanya kehamilan yang mesti dibiayai oleh suami, mereka juga memperkuat argumennya dengan hadis dari Fathimah binti Qais yang ditalak tiga oleh suaminya, dan Rasul tidak mengharuskan bekas suaminya itu memberikan nafkah dan tempat tinggal buat Fathimah binti Qais. Dalam karya Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad, yang terdapat di dalam buku Mesraini dengan judul buku Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia, menjelaskan Para fukaha madzhab itu telah sepakat bahwa kadar nafkah atau ukuran besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak suami dan istri. Jika suami istri termasuk orang yang berbeda secara finansial maka nafkah yang wajib diberikan adalah sesuai kebiasaan orang berada. Begitu pula, suami dan istri itu adalah orang yang kurang berada maka kewajiban nafkahnya disesuaikan pula dengan keadaan ekonomi mereka. Akan tetapi, jika salah seorang diantara suami istri ada yang kaya, sedangkan yang lainnya miskin, maka fukaha berbeda pendapat dalam menentukan status ekonomi siapa
h.564 yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Secara umum, fukaha dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:47 Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Argumen yang mereka kemukakan adalah pada Qs. Al-Baqarah ayat 233: ف ْو رْع مْلا ب َّن ه ت وْس ك و َّن ه ق ْز ر ٗه ل د ْو ل ْو مْلا ى ل ع و Artinya : "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." Hadis Rasul tentang Hindun binti Utbah yang mengadukan perihal kekiran suaminya, Abu Sufyan. Sebagaimana dikutip terdahulu Rasulullah memerintahkan : كنيب ىفكي و كيفكي ام فورعملاب هل نم ىذخ Dalam ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan arti yang mencukupi kebutuhan istri. Hadis di atas juga jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batalsan dan ukuran tertentu. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran makan dan pakaian istri itu tergantung kondisi suami. Jika suami dikategorikan kaya maka makan dan pakaian istri haruslah standar yang bagus pula. Jika suami tersebut fakir atau tidak termasuk kategori kaya, maka standarnya rendah atau menyesuaikan dengan keadaan tertentu. Sementara nafkah tempat tinggal harus yang patut meskipun kondisi 47 Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad, al-Mughnin wa Syarh al-Kabir, 34
suami tersebut fakir. Karena tempat tinggal bisa disewa tanpa harus memiliki.48 Pendapat lain, yaitu Imam Ahmad dan pengikutnya yang menyatakan bahwa standar nafkah bagi suami istri yang berbeda status ekonominya adalah standar nafkah yang berlaku bagi kalangan orang-orang menengah. Menurut Imam Ahmad dan pengikutnya, kemampuan suami juga status istri harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan kadar nafkah.49 2. Mut'ah Kata mut'ah dan dhammah mim (mut'ah) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari al-Mata', yaitu sesuatu yang disenangi.50 Menurut bahasa, mut'ah artinya adalah kesenangan.51 Sedangkan Mut'ah menurut istilah, mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur, yang pemberian tersebut dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.52 Di dalam istilah fiqih, mut'ah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, hal tersebut sebagai penghibur atau ganti rugi.53 Mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang diceraikannya dengan cerai talak. Maksudnya, apabila terjadi perceraian yang bukan dengan cerai talak misalnya dengan cara cerai gugat, maka istri tidak mendapatkan hak mut'ah sama sekali.54 48 Amir Syarifuddin, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 536 49 Mesraini, Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia, (Ciputat: Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren 2008), h. 187-188 50 Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqih Munakahat. Jakarta:Amzah. 2009) Cet. II. h. 207. 51 A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1307 52 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 179 53 M. Baghir al-Habsyi, Fiqih Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), h. 230 54 Sanuri Majana, "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, 1, (2018), h. 4 35
Menurut mahzab Syafi'i, mut'ah adalah suatu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya serta apa yang memiliki arti yang sama dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut mahzab Maliki, mut'ah adalah kebaikan yang diberikan untuk istri yang telah diceraikan yang kadarnya sesuai dengan kadar kesanggupan suami.55 Mut'ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam buku 1 Bab 1 huruf (j), mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah diceraikan dan dapat dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Ketentuan mut'ah dalam KHI lebih tegas lagi ditetapkan dalam Pasal 149 hingga Pasal 160. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:56 Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al- dukhul (2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al-dukhul. Pasal 158 Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul (2) Perceraian itu atas kehendak suami Pasal 159 55 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam waAdillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h. 285 56 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 124 36
37 Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Pasal 160 Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Tujuan pemberian mut'ah seorang seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah untuk menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya.57 Dasar Hukum dan Hukum Mut'ah, Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan dan laki-laki tersebut belum menentukan mahar bagi istrinya, maka laki-laki tersebut harus memberi mut'ah sebagai imbalan bagi istrinya atas apa yang lewat darinya. Hal ini merupakan bentuk perceraian yang santun dan perpisahan yang baik.58 Firman Allah dalam QS. Al- Baqarah: 229 ٍنا س ْح ا ب ٌۢ حْي رْس ت ْو ا ٍف ْو رْع م ب ٌۢ كا س ْم ا ف "setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..." Para ulama sepakat bahwa perempuan yang belum ditentukan maharnya dan belum disetubuhi tidak mendapatkan apa-apa selain mut'ah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 236 57 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, h. 92 58 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz II, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), h. 287
"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." Pemberian mut'ah adalah wajib hukumnya terdapat dalam: QS. Al-Baqarah: 241 "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." Mahzab Hanafi dan Mahzab Hambali berpendapat bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli.59 Sedangan Imam Hanafi merujuk pada QS. Al-Ahzab: 49 ه ْو م تْقَّل ط َّم ث تٰن ْو ن مٰا نْي ذَّلا ا هُّي آٰ َّن ه ْوُّس م ت ٰي م ف ۚا ه ن ْوُّد تْع ت ٍةَّد ع ْن م َّن هْي ل ع ْم ك ل ا م ف ًلْي ت ر س و َّن ه ْو ع م ْؤ مْلا ْن ا لْب ق ْن م َّن م ج اًحا ر س َّن ه ْو ح م ت ْح ك ن ا ذ ا ا ٰٓ "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya." Para fukaha berpendapat bahwa mut'ah itu hanya disunnahkan dan tidak diwajibkan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Mahzab 59 Ibnu Rusyd, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, Bidayatul Mujtahid. Juz 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 622 38 kamu
39 Maliki yang berpendapat bahwa perintah memberikan mut'ah itu hukumnya adalah sunnah.60 Imam Malik berpendapat dengan landasan firman Allah SWT pada akhir surah al-Baqarah: 236 نْي ن س ْح مْلا ى ل ع اًّق ح "Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" Dari ayat tersebut, Imam Malik beranggapan bahwa penggalan ayat tersebut merujuk kepada orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Dan sesuatu yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati, tidak termasuk kepada perkara yang wajib.61 Mahzab Syafi'i juga berpendapat bahwa hukum mut'ah adalah wajib untuk setiap istri yang dicerai mankala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali isri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Imam Syafi'i mengartikan perintah tentang mut'ah pada QS. al-Baqarah: 236 tersebut pada keumuman istri yang ditalak, kecuali istri yang telah ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli.62 Kriteria istri Yang Berhak Menerima Mut'ah, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hukum pemberian mut'ah adalah wajib, namun dalam pasal lain, yaitu dalam pasal 158 menyatakan kalau mut'ah itu wajib diberikan bekas suami kepada bekas istri dengan syarat sebagai berikut: Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, dan Perceraian itu atas kehendak suami63 60 Ibnu Rusyd, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, Bidayatul Mujtahid. Juz 2, h. 623 61 M M. Baghir al-Habsyi, Fiqih Praktis, h. 231 62 Ibnu Rusyd, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, Bidayatul Mujtahid. Juz 2, h.624 63 Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam
Menurut KHI, istri yang berhak mendapatkan mut'ah adalah istri yang diceraikan oleh suami yang belum ditentukan maharnya sebelum berhubungan badan. Maka suami istri yang belum pernah melakukan hubungan badan, istri tersebut tidak berhak mendapat mut'ah dari suaminya. Mut'ah yang diberikan suami kepada istri yang sudah digauli bertujuan sebagai ganti rugi atau obat sakit hati bagi istri yang pernah bersama dalam kehidupan berumah tangga. Menurut mahzab Syafi'i, setiap wanita yang dicerai dan jika pemutusan perkawinan tersebut datang dari pihak suami, maka ia mendapatkan mut'ah. Kecuali bagi wanita yang belum mendapatkan mahar dan belum didukhul. Menurut Mahzab Hanafi dan Mahzab Hambali, mut'ah diwajibkan dalam dua jenis perceraian. Pertama, perceraian tanpa muwaffidhah (tanpa mahar) sebelum terjadinya persetubuhan. Kedua, perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar. Menurut Mahzab Maliki, mut'ah diberikan untuk setiap istri yang ditalak oleh suaminya. Mahzab ini berpendapat ada tiga jenis perempuan yang ditalak: 1. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum disebutkan maharnya. 2. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan mut'ah. 3. Perempuan yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun disebutkan mahar, memiliki hak untuk mendapatkan mut'ah. Menurut Mahzab ini, tidak ada hak mut'ah pada setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan (cerai gugat), perempuan 40
41 yang terkena penyakit kusta dan juga pada perpisahan akibat pembatalan (fasakh).64 Mahkamah Agung dalam hal ini mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" yang tertuang dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yakni: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'idah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian diatur dalam Poin A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah mut'ah dan iddah meskipun istri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai guggat) sepanjang isteri tidak terbukti nusyuz.65 Maka hal ini dapat memberikan warna baru terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang lebih progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak istri serta memberi manfaat signifikan bagi istri selaku pihak yang sering menjadi korban karena dianggap nusyuz. 64 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz II, h. 316 65 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, h. 14.
42 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar penetapan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah (nafkah lampau) dalam perkara gugat cerai mekipun hal tersebut diajukan dalam petitum gugatan maupun melalui gugatan rekovensi. Penetapan nafkah tersebut dapat menjadikan bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca gugat cerai sehingga isteri yang mengajukkan gugatan perceraian mendapatkan hak-haknya. Dengan dikeluarkannya SEMA ini menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan nafkah idah dan mut'ah yang selama ini belum ada aturannya sehingga banyak wanita yang menggugat cerai suaminya dan tidak mendapatkan nafkah idah maupun mut'ah dari mantan suaminya sehingga bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan mengalami kesulitan finansial pasca putusnya perkawinan.66 3. Hadhanah Hadhanah berasal dari bahasa arab, dari asal kata: hadhanah, hadnan, ihtadhana, hadinatun, hawadin, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak.67 Para ulama mengemukakan beberapa definisi tentang hadhanah: a. Menurut Amir Syarifuddin, dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditunjukkan satu maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan kafalah dan hadhanah dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" yakni pemeliharaan 66 Taufiq Fathur Rouzie Saragih dkk, "Hukum Nafkah Mut'ah dan Iddah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberin Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.10 No 01 April 2021, h. 231 67 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Waszurya, 1989), h. 104
43 anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya suatu perkawinan.68 b. Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan hadhanah sebagai lambung, seperti kata "hadhanah ath-tha'iru badhahu" yang artinya burung itu mengepit telur di bawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat "hadhanatal-mar'atu waladaha" yang artinya seorang permpuan menggendong anaknya.69 c. Abdul Aziz Dahlan mengatakan, al-hadhanah adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.70 Dasar Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqih menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak masih kecil, belum mumayyiz yang tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak wajib dipelihara dan didik dengan baik.71 Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib sebagaimana memelihara selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 233 "Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk istri dan anaknya" 68 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 327 69 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thohir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 21 70 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 415 71 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet.57, h.421- 423
Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku kepada ayah dan ibu yang masih dalam ikatan perkawinan saja, namun masih berlanjut setelah terjadinya perceraian. Biaya dan upah hadhanah, Ibu tidak berhak atas upah hadhanah dan menyusui selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah. Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk meng-asuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak.72 Karena itu peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dijelaskan:73 َّاللَّ لو س ر ا ي ْت لا نا ك ا ذ َّن إ ن قَّل ط ها ب أ َّن إ و ًءا و ح ه ق ًة أ رْما َّن أ و ٍرْم ع نْب د ج ْن ع ل ى ر ْج ح و ًءا ق س ه ل ى يْد ث و ًءا ع و ه ل ن م ه ع ز تْن ـي ْن أ دا ر أ و لو س ر ا ه ل لا ق ـف ى ى ح كْن ـت ْم ل ا م ه ب ُّق ح أ )دواد وباواور( "Dari Abdullah Bin Umar r. a bahwa seorang perempuan bertanya, "ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku ia mau mengambilnya dariku. "Lalu Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah. "(H.R. Abu Daud) َّاللَّ دْب ع ه ه ى نْبا ى نْط ب تْن أ ملسو هيلع االله ىلص ى َّاللَّ 72 Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, Fiqih Munakahat , (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 172. 73 Bey Arifin, dkk, Tarjamah Sunan Abu Dawud, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992) Jilid III, h. 150-151. 44
Perempuan selain ibunya si anak boleh menerima upah sejak ia menangani hadhanahnya. Seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan upah. Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah. Ia juga wajib membayar ongkos rumah atau perlengkapan jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu jika si ibu membutuhkannya, jika si ayah mempunyai kemampuan itu.hal tersebut tidak termasuk nafkah khusus bagi si anak (makan, minum, tempat tidur, obat-obataln, dan keperluan pokok lain yang sangat dibutuhkan). Tetapi upah ini hanya wajib dikeluarkan saat si ibu mengasuh asuhannya. Dan upah ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah baru bisa lepas dari tanggungan apabila sudah dilunasi atau dibebaskan.74 74 Tahami dan Sohari Sahrani, Fiqih, h. 226 45
BAB III GAMBARAN UMUM DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN A. Gambaran Umum Desa Tunggul 1. Letak Geografis Tunggul merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Tunggul memiliki 2 Dusun dengan 2 kepala Dusun, Dusun Tunggul yang terdiri dari 4 RW dan 19 RT dan Dusun Genting yang terdiri dari 1 RW dan 2 RT. Secara umum letak geografis desa Tunggul terletak di pesisir pantai Laut Jawa dengan batals administrasi: a. Bagian Utara berbatalsan degan Laut Jawa b. Bagian Selatan berbatalsan dengan desa Sendang Agung Kecamatan Paciran c. Bagian Timur berbatalsan dengan desa Kranji Kecamatan Paciran d. Bagian Barat berbatalsan dengan desa Paciran Kecamatan Paciran Desa Tunggul merupakan desa yang topografinya termasuk daerah dataran rendah dan sedikit berbukit. Pola pembangunan desa Tunggul lebih didominasi oleh kegiatan pertanian yang berupa tanah tegalan yang berbatu, namun semangat yang tinggi untuk mengolah lahan tersebut khirnya membuahkan hasil. Luas wilayah desa Tunggul:1 a. Luas Desa: 325 ha b. Luas Pemukiman: 37, 28 ha c. Luas Sawah/Tegalan: 89 ha d. Luas Kuburan: 82 ha 1Arsip Desa Tunggul Tahun 2019 46
e. Luas Pekarangan: 12,232 ha f. Luas Perkantoran: 50 ha g. Luas Sekolah/ Madrasah: 80 ha h. Pelabuhan: 50 ha i. Tanah Kas Desa: 53 ha j. Masjid/ Musholla: 20 ha Orbitasi dan letak desa Tunggul: a. Jarak ke Ibukota Kecamatan: 3 km Lama tempuh ke Ibu kota Kecamatan: 10 Menit b. Jarak Ibukota Kabupaten: 46 km Lama tempuh ke Ibukota Kabupaten: 1 Jam2 2. Letak Demografis Daerah desa Tunggul khususnya dilihat dari segi demografis dengan rincian sebagai berikut: a. Penduduk Pada tahun ini jumlah total mencapai 9.795 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.820 KK. Tabel. 1 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia di Desa Tunggul No Jenis Kelamin dan Usia Jumlah 1. Laki-laki 2.418 jiwa 2. Perempuan 2.377 jiwa 3. Usia 0-15 Bulan 1.192 jiwa 4. Usia 15-65 Tahun 3.319 jiwa 5. Usia 65 Tahun keatas 324 jiwa 2 Laporan Profil Desa Tunggul Pada Tahun 2019 47
b. Mata Pencaharian Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Tunggul hidup dengan mengandalkan kondisi alam, seperti: persawahan, perkebunan, dan perikanan. Lahan pertanian dan perkebunan yang mereka olah ditanami berbagai jenis palawija, seperti: padi, kacang- kacangan, cabai, pisang, dan lain sebagainya. Sebagaian masyarakat desa Tunggul mencari penghasilan dari mencari ikan di laut dan hasilnya akan dijual dipasar setempat.3 Tabel. 2 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Tunggul No Jenis Pekerjaan Jumlah 1. Petani 861orang 2. Nelayan 264 orang 3. Jasa Pemerintahan 54 orang 4. Pedagang 200 orang 5. Jasa Angkutan 40 orang 6. Peternak 14 orang 7. Jasa Lainnya 300 orang 8. Karyawan Swasta 107 orang 9. Pegawai Negeri Sipil 79 orang 10. TNI/Polri 6 orang 11. Buruh Tani 379 orang 3 Arsip Desa Tunggul Tahun 2020 48
12. Pengrajin 30 orang c. Pendidikan Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Apabila sarana pendidikan terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan cepat mencapai tujuan. Ditinjau dari segi prasarana pendidikannya sudah cukup memenuhi kebutuhan untuk menunjang pendidikan seperti yang ada di desa-desa lainnya.4 Tabel. 3 Prasarana Pendidikan di Desa Tunggul No Prasarana Pendidikan Jumlah 1. Playgroup 3 buah 2. Taman Kanak-kanak 3 buah 3. Sekolah Dasar 1 buah 4. Madrasah Ibtidaiyah 2 buah 5. SMP 2 buah 6. SMA/SMK 2 buah 3. Kondisi Sosiologis a. Sosial Agama Masyarakat desa Tunggul mempunyai sosial agama yang erat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Banyak yang dilakukan oleh warga desa agar tercipta kerukunan, masyarakat yang damai, tentram, aman, dan sejahtera. Salah satunya 4 Laporan profil Desa Tunggul pada tahun 2019 49
50 yakni tahlilan/ pengajian dalam rangka mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal selama 7 hari berturut-turut. Di Desa Tunggul kehidupan keagamaannya berjalan dengan sangat baik, seluruh masyarakat beragama Islam. Kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah berjalan dengan baik setiap harinya di semua musholla dan masjid yang ada di Desa Tunggul, bahkan ada kegiatan rutin lain yang dilakukan yakni pengajian setelah sholat shubuh atau isya' dijadwalkan bergantian di musholla- musholla tertentu. Masyarakat desa juga membuat komunitas untuk para warga terutama kalangan pemuda, para pemuda di Desa Tunggul banyak melakukan kegiatan keagamaan rutin yang menjadikan mereka lebih memahami dan mempelajari agama dan mengadakan kegiatan keagamaan lainnya. b. Sosial Kemasyarakatan Keadaan sosial kemasyarakatan di Desa Tunggul sangat amat baik dan sangat menjunjung tinggi nilai dalam hal tolong menolong atau kerja bakti. Banyak kegiatan yang dilakukan secara bergotong-royong, seperti: membersihkan kuburan, memperbaiki jalan, memperingati acara hari besar, dan lain sebagainya. Maka dari hal tersebut dapat tercipta kerukunan dan perdamaian dengan sendirinya, karena masyarakat desa sadar bahwa sebagai mahluk sosial sangat membutuhkan orang lain.5 4. Visi dan Misi Desa Tunggul Visi "Terwujudnya kehidupan masyarakat Desa Tunggul yang sejahtera, dinamis dalam nuansa religius dan berwawasan lingkungan sebagai Desa Pendidikan dan Wisata" 5 Laporan Profil Desa Tunggul Pada Tahun 2019
No 1. 2. 3. 4. 5. 51 Misi a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagmaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Meningkatkan perekonomian desa dalam pemanfaatan sumber daya yang ada serta potensi desa yang dimiliki. c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/ jalan usaha tani, pemupukan dan polatanam yang baik. d. Menata pemerintah desa Tunggul yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat (manajemen berbasis masyarakat/ manajemen parsitipatif). e. Menciptakan serta meningkatkan masyarakat agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai di Desa Tunggul. f. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungna kolompok tani seta bekerjasama dengan HIPPAM untuk memfasilitasi kebutuhan petani. g. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah bagi masayarakat petani dan nelayan. h. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan tata ruang desa Tunggul. Tabel. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tunggul Nama Jabataln Keterangan Drs. H. M. Yasin Kepala Desa Aktif Mohammad Shodiq Sekretaris Desa Aktif Khoirul Anwar Kepala Seksi Pemerintahan Aktif Habib Khoiri Kepala Seksi Kesejahteraan Aktif Moh Ikhsan Kepala Seksi Pelayanan Aktif
52 6. Drs. H. Ah Musthofa Kepala Urusan Tata Usaha dan Aktif Umum 7. Zaenul Arifin, S.H Kepala Urusan Keuangan Aktif 8. Akrom Kepala Urusan Perencanaan Aktif 9. Subambang Kepala Dusun Genting Aktif 10. Zainal Abidin Kepala Dusun Tunggul Aktif B. Penerapan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perceraian terjadi hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah kedua belah pihak antara suami dan istri tidak dapat didamaikan oleh pengadilan.6 Sesuai dengan pasal 65 No.7 Tahun 1989, perkara cerai yang diajukan suami terhadap istri atau disebut cerai talak menimbulkan akibat hukum terhadap istri yang dicerai dan bagi istri yang tidak nusyuz yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa idah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa "bekas istri yang sedang dalam masa idah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki- laki lain" maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah idah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraiannya, bukan pada lamanya masa idahnya. 6 H. Rosyidi, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022
Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu hingga ditetapkan sampai ia melahirkan. Praktik yang terjadi di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian itu hanya seorang mantan suami yang mampu ekonomi.7 Juga kesadaran dari suami memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian.8 Masyarakat di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kebupaten Lamongan mayoritas berpendidikan SD atau Sekolah Dasar dan berprofesi sebagai nelayan. Itulah salah satu faktor yang membuat kurangnya ilmu pengetahuan mengenai hak-hak istri pasca perceraian.9 Secara umum, pelaksanaan putusan cerai telak yang disertai pembebanan kepada pihak suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maupun madhliyah di Pengadilan Agama direalisasikan dengan menempuh dua cara, yaitu pelaksanaan secara sukarela dan pelaksanaan putusan dengan mekanisme eksekusi oleh Pengadilan Penekanan dalam pelaksanaan putusan sejatinya adalah pelaksanaan secara sukarela.10 Perempuan atau mantan istri yang hak-haknya tidak dapat mereka dapatkan, bisa melakukan 7 Hj. Rosmala, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022. 8 H. Rosyidi, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022 9 Hj. Rosmala, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022. 10 Hj. Rosmala, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022. 53
upaya hukum berbentuk permohonan eksekusi atau gugatan hak-hak bekas istri ke Pengadilan Agama. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau kuasanya:11 1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989) 2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989) 3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. 4. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah : a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989) b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989) c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989) d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah 11 54 surat
syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). 5. Permohonan tersebut memuat: a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum) c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 6. Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989) 7. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg). Terlaksananya hak-hak istri pasca perceraian terjadi saat suami membacakan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama. Biasanya juga, sudah dibayarkan terlebih dahulu kepada istri.12 Tidak sedikit yang memahami bahwa adanya kewajiban suami. Untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara terhadap 5 orang para istri yang sudah di talak oleh suaminya, dan 5 orangpara suami yang sudah menceraikan istrinya di muka sidang Pengadilan Agama. Juga 2 orang tokoh agama yang berada di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Setelah penulis melakukan wawancara maka penulis memperoleh data sebagai berikut: 12 H. Rosyidi, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022 55
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Latar Penyebab Nama Usia Belakang Pekerjaan Perceraian Pendidikan Budi Santoso 30 Tahun SD Nelayan Cerai Talak Ahmad Khozim 40 Tahun SD Nelayan Cerai Talak Abdul Muhbib 40 Tahun SLTA Wirausaha Cerai Talak Indah Windi Rahayu 29 SD Tidak Cerai Talak Tahun bekerja Irma Yulianti 38 SD Pedagang Cerai Talak Tahun online Nailatul Faizah 34 SLTP Penjaga Cerai Talak Tahun loket Sri Bekti 43 SLTP Pedagang Cerai Talak Tahun Azmil Mufidah 40 SLTA Pedagang Cerai Talak Tahun Edi Supono 46 Tahun SLTP Petani Cerai Talak Ovan Chandra Habibi 31 Tahun Strata 1 Wirausaha Cerai Talak 1. Bapak Ovan Chandra Habibi Wawancara dengan Bapak Ovan Chandra Habibi berusia 31 tahun, beralamat di RT. 002 RW. 002, Desa Tunggul Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sudah membina rumah tangga dengan usia pernikahannya sampai 12 tahun lamanya. pendidikan terakhirnya adalah Srata 1. Setelah penulis melakukan wawancara mengenai suami memberikan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam sepengetahuannya, 56
2022. tidak begitu paham, yang dipahami hanya seperti nafkah iddah dan nafkah anak. Akan tetapi tujuan yang diberikan sangat jelas yaitu untuk anak dan mantan istrinya setelah diceraikan. Dalam praktik mengenai hak-hak istri pasca perceraian itu mengikuti arahan dari Pengadilan Agama dan baginya, wajib memberikan nafakah pasca perceraian. Untuk besaran harganya mengikuti putusan Pengadilan Agama dan wajib membayarkan kepada mantan istri memberikan mut'ah kepada mantan istrinya sebesar Rp. 500.000, serta memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, dan juga memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 300.000/ bulan. Dalam penetapan ini, Adanya hak-hak istri terhadap kewajiban pembayaran nafkah iddah oleh suami yaitu dengan cara pembayaran nafkah iddah dilakukan di depan persidangan, yaitu pada saat pembacaan sidang ikrar talak di hadapan Majelis Hakim.13 2. Bapak Abdul Muhbib Wawancara dengan Bapak Abdul Muhbib berusia 40 tahun, beralamat di RT. 002 RW. 003, Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sudah membina rumah tangga dengan usia pernikahannya sampai 15 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah SLTA. Setelah penulis melakukan wawancara mengenai suami memberikan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam sepengetahuannya, hanya berupa nafkah saja yang diberikan. Tidak mengetahui betul bahwa adanya pembagian seperti salah satunya mut'ah. Tujuan diberikannya nafkah jelas untuk mantan istrinya setelah putusan pengadilan diputuskan. Dalam praktik mengenai hak-hak istri pasca perceraian itu mengikuti arahan dari Pengadilan Agama. Baginya, wajib memberikan nafakah pasca perceraian. Untuk besaran harganya mengikuti putusan Pengadilan Agama dan patuh untuk membayarkan kepada mantan istri memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya sebesar Rp. 13 Ovan Chandra Habibi, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni 57 telah
1.000.000,- tidak memberikan nafkah hadhanah karena dalam pernikahannnya belum dikaruniayi anak.14 3. Bapak Ahmad Khozim Wawancara dengan Bapak Ahmad Khozim, yang berusia 30 tahun, dan sudah berumah tangga 7 tahun. Beralamat di RT. 001 RW. 002, Kecamatan Tunggul, Kelurahan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan berpendidikan terakhir SD. Setelah penulis melakukan wawancara, dalam hak-hak istri pasca perceraian bahwa sebagai mantan suami tidak mengetahui harus memberikan nafkah kepada mantan istri yang sudah diceraikan. Menurutnya, apabila sudah cerai putuslah nafkah yang diberikan kepada mantan istri.15 4. Bapak Budi Santoso Wawancara dengan Bapak Budi Santoso yang berusia 30 tahun, sudah berumah tangga selama 5 tahun lalu bercerai dan berpendidikan terakhir adalah SD. Setelah penulis melakukan wawancara mengenai hak-hak istri yang didapat pasca perceraian terhadapnya. Beranggapan bahwa setelah bercerai itu mulai dengan kehidupan masing-masing saja. Artinya, tidak adanya pemberian mut'ah iddah, maupun hadhanah. Tidak juga paham betul mengenai apa itu nafkah tersebut yang diberikan mantan suami kepada mantan istri apabila telah jatuh talak di muka sidang Pengadilan Agama.16 5. Bapak Edi Supono Wawancara dengan Bapak Edi Supono yang berusia 46 tahun dengan pendidikan terakhir adalah SLTP menjalani rumah tangga sudah 23 tahun, dan sudah mentalak istrinya di depan sidang Pengadilan Agama. Menurut Bapak Edi Supono memberikan hak-hak istri pasca perceraian adalah kewajiban bagi seorang suami. Sebenarnya, tidak mengetahui hal pasti mengenai apasaja hak-hak istri yang harus 14 Abdul Muhbib, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022. 15Ahmad Khozim, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022. 16 Budi Santoso, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 01 Juni 2022. 58
didapat. Sudah menjalani bahtera rumah tangga dan kandas ditengah jalan membuat dirinya tersadar bahwa memberikan nafkah itu adalah kewajiban. Terlebih lagi, sudah memiliki anak. Dalam putusan pengadilan Bapak Edi Supono memberikan nafkah iddah kepada mantan istri sebesar Rp. 600.000,-. Memberikan mut'ah sebesar Rp. 400.000. Selama bercerai Bapak Edi Supono tidak rutin memberikan nafkah hadhanah setiap bulannya, tetapi ketika ada penghasilan lebih Bapak Edi Supono memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp. 300.000 untuk kedua anaknya.17 6. Ibu Azmil Mufidah Wawancara dengan Ibu Azmil Mufidah yang berpendidikan terakhir SLTA dna sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 24 tahun lamanya walau sudah usai. Menurutnya, nafkah bagi seorang mantan suami kepada mantan istri itu seharusnya dilakukan bahkan seharusnya wajib. Beranggapan bahwa, seorang istri biasanya tidak bekerja dan hanya dapat uang dari suami. Setalah proses perceraian, mantan suamipun harus memberikan nafkah kepada mantan istri terutama ada anak yang harus diberikan uang saku. Setelah bercerai Ibu Fidah tidak mendapat nafkah iddah hanya mendapat uang mut'ah sebesar Rp. 300.000 dan nafkah hadhanah sebesar Rp. 250.000 setiap bulannya.18 7. Ibu Sri Bekti Wawancara dengan Ibu Sri Bekti yang beusia 43 Tahun, berpendidikan terakhir SLTP dan sudah menjalani bahtera rumah tangga 18 tahun lamanya walau akhirnya sudah ditalak oleh suaminya. Menurutnya, apa saja yang didapatkan mantan istri yang diberikan mantan suami pasca perceraian itu tidak jelas pasti. Akan tetapi satu hal yang dimengerti yaitu nafkah iddah. Bahwa keharusan yang dilakukan mantan suami kepada mantan istri apabila sudah bercerai. Setelah 17 Edi Supono, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 30 Mei 2022. 18Azmil Mufidah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 31 Mei 2022. 59
terjadi perceraian Ibu Sri Bekti menerima nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 dan mut'ah sebesar Rp. 500.000, terkait nafkah hadhanah mantan suami memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada anaknya.19 8. Ibu Irma Yulianti Wawancara dengan Ibu Irma Yulianti yang berusia 38 tahun dan sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 21 tahun, dan pendidikan terakhir yaitu SD. Tidak paham mengenai apa saja hak-hak yang didapat mantan istri dari mantan suami pasca perceraian. Setelah putusan sidang Pengadilan Agama sudah selesai, beranggapan bahwa sudah terputuslah semua dari mantan suaminya. Akan tetapi sudah bercerai tersadar bahwa sangatlah penting nafkah yang diberikan mantan suami kepadanya, terlebih lagi ada anak yang lahir dari pernikahan dengan mantan suaminya.20 9. Ibu Nailatul Faizah Wawancara dengan Ibu Faizah yang berusia 34 berpendiidkan terakhir SLTP dan sudah menjalani rumah tangga selama 22 tahun. Sudah ditalak oleh mantan suaminya di hadapan sidang. Hak-hak istri yang didapat dari mantan suaminya, tidak tahu lebih dalam mengenai hal tersebut. Hanya mengetahui mantan istri itu masih dapat uang dari mantan suami karena untuk memenuhi kebutuhan anak yang ada dari pernikahan mantan suaminya. Didapatnya hak tersebut seharusnya mantan suami sadar akan kewajiban dan diberikan kepada mantan istrinya.21 10. Ibu Indah Windi Rahayu Wawancara dengan Ibu Indah yang berusia 47 tahun yang sudah menjalani pernikahan sebelumnya selama 25 tahun. Tidak tau pasti mengenai hak istri yang didapat pasca perceraian. Hanya mengetahui 19 Sri Bekti, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 30 Mei 2022. 20 Irma Yuliyanti, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 04 Juni 2022. 21 Nailatul Faizah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni 2022. 60 tahun
2022. tentang nafkah iddah dan uang saku yang diberikan mantan suami apabila ada anak. Untuk lebih spesifik tidak mengetahui lebih jelas, karena untuk hak yang didapat dari mantan suaminya setelah sidang putusan itu tidak mendapat hak-haknya tersebut.22 Dari data di atas menerangkan bahwa terdapat sampel pelaku dari perceraian atas cerai talak. 5 orang dari mantan istri yang sudah ditalak oleh suaminya, dan 5 orang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya didepan sidang Pengadilan Agama. 22 Indah Windi Rahayu, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 61
BAB IV HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN A. Pelaksanaan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.1 Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:2 a. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul d. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam 1 Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara, diakses tanggal 12 Mei 2020, h. 20 2 diakses pada 20 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB 62
g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Bila terjadi adanya perceraian atas inisiatif suami maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah, hal tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum isam pasal 149 huruf (b). Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 151 diwajibkan bahwa "bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain". Maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut ialah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku nusyuz (maka tidak ada nafkah iddah baginya). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Tunggul penulis menemukan adanya pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian yang tidak sesuai, seorang mantan suami tidak memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan hadhanah. Padahal hal tersebut merupakan kewajiban bagi mantan suami terhadap mantan istrinya, kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal serta pendidikan. Wajib hukumnya kepada seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, apabila seorang ayah tidak menafkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar perintah Allah. Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri (cerai talak), jika Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut maka di dalam Kompilasi Hukum Islam jelas diatur bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini termuat dalam pasal 149 dan 158 sebagai berikut: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 63
c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; Pasal 158 Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul 2. Perceraian itu atas kehendak suami Kompilasi Hukum Islam di atas hanya mengatur tentang wajibnya suami memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah untuk istri, akan tetapi tidak adanya peraturan perundang-undangan manapun yang mengkomodir dalam penjaminan nafkah terhadap istri apabila suami tidak mau membayar nafkah tersebut. Kewajiban mantan suami terhadap istri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak meliputi: 1. Kewajiban Memberikan Nafkah Iddah Menurut fiqh bahwa memberikan nafkah semasa istri masih dalam masa iddah adalah wajib hukumnya selama istri tidak belaku nusyuz, istri berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala kebutuhan hidupnya baik talak raj'i maupun talak bain, sedangkan menurut pasal 41 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Bahkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan istri, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal kediaman (maskan) bagi mantan istrinya selama ia menjalani masa iddah. Kewajiban dalam membayar nafkah iddah kepada mantan istri di Desa Tunggul Kecamatan Pcariran Kabupaten Lamongan banyak yang tidak mendapat nafkah Iddah dari mantan suami. Para mantan istripun tidak 64
mengetahui secara jelas istri dapat haknya pasca perceraian.3 Apabila istri meminta haknya, suamipun ada yang tidak memberikan, tidak mengetahui apa alasan mantan suami tersebut tidak memberikan nafkah iddah.4 Padahal ketika dicerai tidak sedang dalam keadaan hamil dan ditalak bain, sudah pernah meminta haknya tersebut kepada mantan suami namun tidak diberikan.5 Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Muhbib yang sudah menceraikan istrinya, sebagai berikut6: "Aku megat bojoku sing wis 15 taun mbangun omah, 15th oleh ku rumah tangga tapi tetep durung oleh rejeki mbak, durung duwe anak sampek semunu suwene. Aku ngewehi nafkah iddah i Rp. 1.000.000,- mbak, aku ngewehine sesuai ambek sg disampaino karo pengadilan agama iko, aku merasa sanggup dadi yo setuju karo peraturan iku. Menehi nafkah iddah sawise aku pegatan, aku rumangsa dadi tanggung jawabku minongko bojo kanggo menehi nafkah iddah sawise pegatan. Uga, aku rumangsa wis suwe mbangun rumah tangga, mula aku ngerti pentinge iddah kanggo bojoku sawise pegatan." "Saya menceraikan istri saya yang sudah membina rumah tangga selama 15 tahun, saya bercerai karena masa pernikahan saya belum dikarunia keturunan. Mengenai pemberian nafkah iddah kepada istri saya itu Rp. 1.000.000,- pas ngasih itu saya itu mengikuti arahan dari Pengadilan Agama saja dan saya menyetujuinya. Pemberian nafkah iddah setelah saya bercerai, saya merasa bahwa adanya tanggung jawab saya sebagai suami untuk memberi nafkah iddah setelah perceraian terjadi. Juga saya merasa sudah lama membina rumah tangga jadi saya mengetahui seberapa penting nafkah iddah bagi istri setelah bercerai". 3 H. Rosyidi, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022 4 Azmil Mufidah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 31 Mei 2022. 5 Azmil Mufidah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 31 Mei 2022. 6 Abdul Muhbib, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022. 65
Hasil wawancara dengan Ibu Nailatul Faiziah yang sudah diceraikan suaminya dihadapan sidang Pengadilan Agama, sebagai berikut7: "Piye yo mbak, wong tukaran terus. Ditambah ekonomi seret. Ga onok duit blas dino-dino. yo akeh tukarane mbak aku mbi bojoku biyen. Mlaku sak mlaku wes ga sak arah meneh. Lah biyen ket awal nikah aku wes ga setuju urip sak omah mbi morotuoku. Sakdurunge cerai aku pisah omah mbusan mbak. Sak weroku yo kui wajib oleh. Wong duit iku gawe nyukupi kebutuhan e anak e dewe. Tapi aku ga dikek i blas, Aku uga ora entuk iddah amarga bojone wis ora peduli maneh. Sawise pegatan, bojoku langsung lunga supaya aku ora bisa njaluk iddah urip. Senajan aku wis suwe mbangun omah, mboko sithik aku ngerti pentinge nafkah kanggo bojo sing wis pegatan." "Saya bercerai karena selama saya menikah itu gimana ya mba sering berantem gitu cekcok terus menerus dan masalah utamanya masalah ekonomi. yaa banyak percekcokan deh mba saya sama mantan suami saya. Banyak pemikiran yang udah ga sejalan lagi. Terus juga saya ga setuju gitu mba kalau dulu itu tinggal bersama di rumah mertua pada saat itu. Terus juga Sebelum bercerai saya juga sudah pisah rumah dengan mantan suami saya. Hanya mengetahui mantan istri itu masih dapat uang dari mantan suami karena untuk memenuhi kebutuhan anak yang ada dari pernikahan mantan suaminya. Tetapi saya tidak mendapatkannya, karena mantan suaminya sudah tidak perduli. Setelah terjadinya perceraian dari suami langsung pergi sehingga saya tidak dapat meminta nafkah iddah. Padahal sudah lama saya membangun rumah tangga, saya sedikit demi sedikit paham pentingnya sebuah nafkah bagi istri yang sudah diceraikan.8 Menurut data dari sampel mengenai pemberian nafkah iddah di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pemberian nafkah iddah kepada istri pasca perceraian dihadiri dengan rasa tanggung jawab antara suami kepada istrinya pasca perceraian tersebut. Sudah berapa 7 Nailatul Faizah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni 2022. 8 Faizah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni 2022. 66
lamanya membina rumah tangga suami dengan istri mereka membuat rasa tanggung jawab memberi nafkah iddah itu penting. Tidak memberi nafkah iddah seperti hasil dari wawancara Ibu Nailatul Fauziah sikap acuh atau tidak peduli yang membuat seorang suami tidak memberikan hak-hak istri yang didapat pasca perceraian. Bertambahnya usia pernikahan membuat sadar bahwa semestinya nafkah iddah yang diberikan suami kepada istri pasca perceraian itu penting dilaksanakan. Persoalan seputar pelaksaan nafkah iddah pasca perceraian sering kali tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Akibatnya, banyak istri yang dirugikan karena suami melalaikan kewajibannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa tidak semua mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Dari beberapa mantan suami yang tidak memberikan nafkah iddah. Kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi istri bersama anak-anaknya selama dalam ikatan perkawinan. Kewajiban menafkahi bekas istri selama menjalani masa iddah bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri.9 Padahal seharusnya nafkah iddah menjadi nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istri, tetapi banyak mantan suami yang melalaikan kewajiban tersebut karena menganggap bahwa hal tersebut tidaklah penting.10 Pemberian nafkah istri pada saat masa iddah merupakan hal yang diperlukan untuk kehidupan istri tanpa suami. Para suami berasumsi bahwa setelah terjadi adanya perceraian maka terputuslah kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, padahal pada hakikatnya hukum tidak menghendaki hal tersebut. Ada hak-hak yang melekat padanya sebagai suami, yaitu masih 9 H. Rosyidi, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022. 10 Hj. Rosmala, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022. 67
berkewajiban untuk memberikan nafkah pada istri baik itu makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kewajiban yang lainnya. Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada cerai talak yaitu:11 a. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al-dukhul d. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena cerai atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada mantan istri yang telah dicerai baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadannya. Sedangkan menurut Hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada mantan 11 , diakses pada 12 April 2023, pukul 15.29 WIB 68
69 istrinya yang ditalaq ditegaskan dalam al-Quran surat at-Thalaq ayat 1 yang berbunyi: َّن ه ت ْو ي ب ٌۢ َّن ه ْو ج رْخ ت ْن م َّل ع ل ْي رْد ت لا ٗه سْف ن م ل ظ هاللَّ او قَّتا و ۚ هاللَّ د ْو د ح َّد ع تَّي ْن م و ةَّد عْلا او صْح ا و َّن ه ت ح كْل ت و هاللَّ د ْو د ۚ ْم كَّب ر لا ْد ق ف ل ط ف ءۤا س ي بُّم ٍة ش حا ف ب نْي تْأَّي ْن ا ٰٓ ٍة ن نلا م تْقَّل ط ا ذ ا ُّي بَّنلا ا هُّي آٰ ٰي َّلا ا نْج رْخ ي لا و هاللَّ َّد ع ل َّن ه ْو ق ا ًرْم ا ك لٰذ دْع ب ث د ْح ي Artinya : "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." Dalam hukum positif Indonesia dijelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan istri selama masa idah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah masih banyak yang tidak menjalankan hak-hak istri pasca perceraian sesuai dengan peraturan yang ada. Suami istri yang bercerai, tujuan utama adalah perceraian dan tidak terfikir jauh sampai hak- hak istri pasca perceraian.12 Kurangnya pemahaman agama atau literasi bagi setiap individu itu sebagai salah satu faktor penghambatnya. Selain itu, karena faktor ekonomi yang terbesar juga merupakan salah satu faktor utama yang terjadi.13 Di Indonesia, dalam UUP dan KHI, peraturan mengenai hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak adalah sebagai 12 Hj. Rosmala, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022. 13 H. Rosyidi, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022
2022. 70 berikut: (a) bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. (b) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.14 (c) suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.15 (d) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.16 (e) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.17 2. Kewajiban Memberikan Mut'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 menyatakan bahwa putusnya perkwinan karena cerai talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut qabla al-dukhul. Sedangkan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan percerainnya atas kehendak suami atau cerai talak. Namun dalam praktiknya masih banyak mantan suami yang abai dalam pembayaran mut'ah tersebut.18 Pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana pernyataan dari Bapak Ovan Chandra Habibi yang berlatar pendidikan Strata 119: 14 UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 3 15 Pasal 34 ayat 1 dan KHI pasal 80 ayat 2. 16 KHI pasal 149 poin b. 17 Pasal 81 ayat 2. 18 Hj. Rosmala, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022. 19 Ovan Chandra Habibi, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni
"Kulo megat bojo niku nggeh gara-gara ngeroso sampun mbten wonten tresno ngoten mba, kulo nggeh pun mboten tresno, bojo kulo nggeh pun mboten tresno. Trus lek wonten masalah niku moro tuo niku melok urus2, ikut campur ngoten lo mba. Dadi kulo nggeh ngeroso mboten enak, wong sampun kawin kok urusan rumah tangga dicampor terus-terusan, diatur atur ngoten. Niku se alasan e kulo kale bojo niku pegatan. Nggeh, kulo nggada yogo setunggal. Kulo maringi yotro ten bojo pas pegatan niku 1.000.000 kanggeh iddah lek terose Pak Hakim, trus kale 500.000 niku kanggeh mut'ah Kulo maringi yotro ten bojo pas pegatan niku 1.000.000 kanggeh iddah lek terose Pak Hakim, trus kale 500.000 niku kanggeh mut'ah Nggeh, kulo maringi hadhanah ten yogo kulo niku 300.000 ben ulan." "Saya menceraikan istri saya karena merasa dalam rumah tangga saya itu sudah tidak ada rasa saling percaya satu sama lain. Alasan lain karena selama pernikahan saya dengan istri saya, ibu mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya dan istri saya. Hal tersebut yang melatarbelakangi perceraian saya dengan mantan istri saya. Iya saya punya 1 orang anak. saya memberikan nafkah iddah kepada istri saya sebesar Rp. 1.000.000 dan memberikan mut'ah kepada istrinya sebesar Rp. 500.000. Saya memberikan hadhanah kepada anak saya itu Rp. 300.000/ bulannya" Pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana pernyataan dari Bapak Budi yang berlatar pendidikan SD: "Kulo dudo sampun cerai kalian garwo kulo, kulo wonten niatan badhe nikah malih, nanging mantan garwo kulo mboten ngizinaken, mosonipun nikah kulo di paringi putro. Sesampunipun cerai, kulo mboten maringi nafkah lahir lan bathin, nafkah lahiriyahpun mboten kulo sukani amargi mboten malih tanggung jawab kawulo amargi mboten sareng malih." "Saya duda yang udah cerai dengan istri saya karena punya niatan untuk berpoligami tetapi mantan istri saya menolak untuk memberikan izin. Selama masa pernikahan saya dikarunia seorang putra. Setelah bercerai, saya tidak memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada mantan istri, bahkan nafkah hadhanahpun 71
tidak pernah. Karena saya beranggapan bahwa sudah bukan merupakan tanggung jawab karena tidak tinggal bersamanya lagi." Dari data survey dan wawancara dengan pelaku pelaksanaan hak- hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini dapat dilihat perbedaan yang mencolok dari segi latar belakang pendidikan yaitu antara SD dengan Strata 1. Pentingnya latar belakang pendidikan yaitu mengenai pengetahuan lebih bagi terlaksananya hak-hak istri yang didapatkan pasca perceraian. Oleh karena itu, untuk menghidari terjadinya kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian maka diperlukannya pengetahuan serta pemahaman dalam hak-hak istri. Bahwa suami tidak boleh semena-mena mengenai perceraian, agar istri mendapatkan hak- haknya pasca perceraian tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Sri Bekti yang sudah diceraikan oleh suaminya dihadapan sidang Pengadilan Agama20: "Sesampunipun cerai kalih bojo kulo, kulo nyambut gawe piyambak, kulo sadean gorengan kangge kebutuhan kawulo sedinane. Kulo pisah kalian bojo kulo amargi sering kasar nalikane urip bebarengan, masalah liyane bekas bojokulo sering cerios masalahipun kalian keluargi bojo kawulo. Sesampunin cerai kulo angsal Arto bebungah 500 ewu." "Setelah bercerai sama suami saya, saya mulai kerja sendiri. Sebagai penjual gorengan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Saya bercerai dengan mantan suami karena sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, masalah lainnya dikarenakan mantan suami sering bercerita dengan saudaranya tentang masalah rumah tangga. Setelah terjadi perceraian saya menerima mut'ah sebesar Rp. 500.000 20 Sri Bekti, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 30 Mei 2022. 72
2022. 73 Hasil wawancara dengan Ibu Indah Windi Rahayu, istri yang sudah diceraikan suaminya di hadapan sidang Pengadilan Agama, mengatakan bahwa21: "Mergo bojoku penggaweane mendeman teros, nang muleh e yo dalu teros. Ga dapat sama sekali mbaa, haduh. Nggeh mboten semerap, seng tak ngerteni nggeh namong nafkah iddah, tapi nggeh angsal, nang kulo posisi nggeh mok ibu rumah tangga mboten merdamel nopo-nopo sakjane kulo nggeh butuh. Tapi piye maneh mbak wong keadaan." "Saya bercerai karena pertengkaran yang sering terjadi, mantan suami saya sering mabuk-mabukan dan sering pulang larut karena lebih memilih main bersama teman-temannya di luar rumah. Karena hal tersebut saya kemudian pulang ke rumah orang tuanya ga lama kemudian mantan suami menceraikan saya. Sebenernya saya gatau ya mba, hanya tau dapat nafkah iddah itu aja. Tapi saya gadapet apa- apa, namanya saya pas berumah tangga gabekerja, hanya jadi ibu rumah tangga. Jadi saya sebenernya membutuhkan juga, tapi mau gimana lagi faktor ekonomi juga kan" Hasil wawancara dengan pelaku pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian dapat dilihat perbedaan yang dari segi faktor ekonomi. Menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat tidak memberikan nafkah pasca perceraian adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak mencukupi bagi suami menjadi pertimbangan suami tidak memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian. Dalam hukum positif arti mut'ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi, Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. Sebagaimana Qs. Al-Baqarah ayat 241 : ن ْي قَّت مْلا ى ل ع اًّق ح ف ْو رْع مْلا بٌۢ ع ا ت م ت ٰقَّل ط مْل ل و 21 Indah Windi Rahayu, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni
Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Nilai mut'ah yang didapatkan istri pasca percerain itu tidak ditentukan secara mutlak oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi atau pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya mut'ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.22 Dapat dilihat dari jumlah nominal berbeda, terdapat pula tidak menerima nafkah. Mut'ah merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai talak. Setiap perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan mut'ah terhadap mantan istrinya.23 Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (qaul jadid). Imam Ahmad yang diriwayakan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajibannya, yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Atha' bin Zaid, Az- Zuhri, An- Nukha'i, At-Taswri, dan Ishaq. Sebagian ulama berpendapat bahwa mut'ah dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, aL-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lama (qaul qadim).24 22 H. Rosyidi, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022 23 Hj. Rosmala, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022. 24 Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo), PALITA: Journal of Social-Religi Research (April 2016), Vol.1, No.1, hal.45-62 74
3. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak (Hadhanah) Dalam Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah keluarga di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam pasal tersebut mengatur nafkah keluarga sebelum terjadinya perceraian, sedangkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur nafkah setelah adanya perceraian. Hal ini berarti nafkah anak merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah baik sebelum atau sesudah terjadi adanya perceraian, sekurang- kuragnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak- anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak inilah yang dinamakan dengan pemberian biaya hadhanah. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Tunggul, penulis menemukan adanya pemenuhan hak anak yang tidak sesuai, seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya meliputi berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder. Pemeliharaan anak meliputi: biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Khozim yang sudah bercerai dengan istrinya, sebagai berikut25: "Aku cerai mergo ngeroso gatau dihargai dadi bojo. Dekne gatau ngeroso cukup mben tak kek i duwet. Soal e aku mok nelayan mbak, penghasilan ga tentu. Igak mbak, soal e pikirku lek wes pegat yowes gausah ngekek i nafkah. Sak ilingku, dikandani dikongkon ngekek i 25Ahmad Khozim, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022 75
nafkah gawe mantan bojo, tapi aku kerjone mok nelayan, na aku yo males biyen sek dadi bojo gatau cukup pas dikek i duit. Ngeroso kirang terus. Nyedhiyakake nafkah kanggo bojoku pisanan aku ora ngerti apa-apa lan ora mikir babagan iki." "Saya bercerai dengan istri saya karena tidak pernah dihargai sebagai suami oleh mantan istrinya. Penghasilan yang saya dapat itu istri saya merasa selalu tidak cukup. Karena pekerjaan saya hanya seorang nelayan yang tidak tentu penghasilan yang didapatkan. Saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya pasca perceraian. Buat apa saya memberinya nafkah lagi, dia aja udah seperti itu. Memberi nafkah kepada istri saya awalnya ga tau menau soal itu dan tidak terfikirkan." Hasil wawancara dengan Bapak Edi yang sudah bercerai dengan istrinya, sebagai berikut26: "Aku pegatan mbi bojoku pas iku bojoku keroan selingkuh mbek lanangan liyo. Yo sempet tak sepuro bojoku, tapi suwe-suwe rumah tangga e wes gaisok diterusno. Akeh padu lan ana urusan liyane, aku langsung pegatan. mari pegatan aku gak rutin ngekek i nek anak ku, tapi lek onok rejeki luweh yo tak kek i telongatus mben ulan e anak ku mbak." "Saya bercerai karena istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain, pada saat itu sempat memaafkan. Banyak terjadi percekcokan dan ada perselingkuhan kembali saya langsung ceraikan dia. Untuk memberi nafkah untuk anak saya kasih dia kalau ada penghasilan lebih atau ingat saja. Saya hanya memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp. 300.000 untuk anak saya." Hasil wawancara dengan Ibu Irma Yulianti yang sudah diceraikan oleh suaminya dihadapan sidang Pengadilan Agama, sebagai berikut27: "Sawise pegatan karo bojoku, aku dadi sing nyonggo keluawarga. Yo polae aku pas jek bareng iku akeh cekcok e mba. Akeh ga cocoke. Sering tukaran bedo pendapat. Yo masalah duwek barang mba. lek ngunuiku yo gaoleh opoopo aku mba. Aku mek pengen cerai ndang mari ae mba. Piye maneh ya mba, wong rumah tangga iku wong 26 Edi Supono, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 30 Mei 2022. 27 Irma Yuliyanti, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 04 Juni 2022. 76
lanang seng supire, lah kan kita juga ekonomine bermasalah ya mba. Aku mikire seng penting pisah ae mba ga mikir piye. Ana uga keuntungan sing ora diwenehake kanthi rutin. Sawise 8 wulan pegatan, biyen bojoku mung menehi anakku Rp. 100.000. Anake jenenge dudu putrane biyen, kudune luwih tanggung jawab marang anake dadi bapak". "Setelah bercerai dengan suami saya, saya menjadi tulang punggung keluarga. Saya bercerai dengan suami saya karena selama pernikahan sering terjadi perselisihan terus-menerus mba, terutama masalah ekonomi. Sering bertukar perbedaan pendapat. Ya, ada masalah dengannya mba. Saya ga tahu harus berbuat apa. Saya ingin bercerai. Apalagi ya mba, mantan suami saya itu supir, kami juga punya masalah ekonomi Saya pikir penting untuk berpisah, jadi saya ga memikirkan nafkah setelah bercerai jadi ga mikirin mba. Adanya nafkah hadhanah diberikan juga tidak rutin. Setelah bercerai selama 8 bulan mantan suami saya hanya memberi uang kepada anak saya Rp. 100.000. Namanya anak tidak adanya mantan anak, seharusnya sebagai seorang Ayah dia bisa lebih bertanggung jawab atas anaknya juga." Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, adanya rasa kesadaran yang muncul seorang mantan suami atau ayah kepada anaknya. Hanya kalau ada uang lebih atau ingat saja kepada anaknya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya meskipun sudah terjadi adanya perceraian sekalipun, apalagi anak tersebut masih belum dewasa atau belum berumur 21 tahun. Adanya rasa sadar antara kewajiban suami kepada istri pasca perceraian sangatlah penting. Memberikan nafkah iddah harus diiringi dengan Itikad baik dari suami. Ketiadaan sanksi bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pasca perceraian selain berupa teguran. Oleh karena itu, itikad baik dari 77
78 suami berperan besar dalam realisasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.28 Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan meteriil.29 Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan erusaha melakukan yang terbaik bagi anak- anaknya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. At-Tahrim ayat 6: َّلا دا د ش ظ ل غ ة كِٕى ۤ ٰل م ا هْي ل ع ة را ج حْلا و ساَّنلا ا ه د ْو ق ْو ق ا ْو ن مٰا نْي ذَّلا ا هُّي آٰ ٰي هاللَّ ن ْو صْع ي َّو ا ًرا ن ْم كْي لْه ا و ْم ك س فْن ا ا ٰٓ ن ْو ر م ْؤ ي ا م ن ْو ل عْف ي و ْم ه ر م ا ٰٓا م Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Juga di dalam hadis yaitu : . ) Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya : "Ya Rasullulah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan usukku yang menjadi minumannya, tetapi taba-tiba 28 diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 22.50 29 Al-Hamdani, Risalah Nikah,(Jakarta: Pustaka amani, 2001). H.320.
ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku, maka sabdanya "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun antara orang tua si anak putus karena perceraian ataupun kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketetuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam Hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.30 Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 31 Tidak sedikit dalam realitanya setelah selesai pengucapan ikrar talak mantan suami pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan mantan istri harus menjalani masa iddah dan kebingungan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Terutama apabila ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pemberian hadhanah yang diberikan mantan suami kepada mantan 30 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 429. 31 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.138. 79
80 istri yang memiliki anak dari pernikahan tersebut merupakan pemberian wajib. Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, para mantan suami banyak yang tidak memberikan hadhanah kepada anaknya karena belum mengerti mengenai hak dan kewajiban dalam pemeliharaan anak atau hadhanah pasca perceraian. Mayoritas mereka mengesampingkan kewajiban dalam mengawasi dan memberikan pelayanan yang sesuai kepada anak karena sudah bercerai dengan istrinya. B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa faktor yang membuat tidak terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian: 1. Faktor Penghambat Tabel. 5 No Nama Latar Belakang Pendidikan Faktor Penghambat 1. Budi Santoso SD Faktor ekonomi 2. Ahmad Khozim SD Faktor ekonomi 3. Abdul Muhbib SLTA Kurangnya pemahaman agama 4. Indah Windi Rahayu SD Rendahnya status pendidikan 5. Irma Yulianti SD Faktor ekonomi 6. Nailatul Faizah SMP Tidak Ada Rasa Tanggung Jawab
Presentase Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Diagram 1 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Faktor ekonomi Tidak ada rasa tanggung jawab Rendahnya status pendidikan Kurang pemahaman agama a. Ekonomi Keadaan ekonomi merupakan masalah utama dan paling mendasar yang menjadi salah satu faktor penghambat pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Ada beberapa latarbelakang perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Maka tidak sedikit para suami ketika sudah terjadi adanya perceraian tidak dapat memberikan hak-hak kepada istri karena alasan ekonomi tersebut. Padahal nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dari awal pernikahan sampai terjadi adanya perceraian. Tokoh masyarakat di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa, seorang suami istri yang bercerai salah satu penyebab terbesar yaitu faktor ekonomi. Menurut sampel yang penulis urai bahwa terdapat 3 dari 10 orang yang bercerai yaitu karena faktor ekonomi. Pemicu terjadinya perceraian di sejumlah daerah, tidak demikian dengan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penyebab utama terjadinya perceraian di Lamongan adalah persoalan 81
82 ekonomi.32 Perceraian terjadi, salah satu karena faktor ekonomi yang tidak stabil, maka dari itu salah satu faktor pelaksaaan terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian juga berkaitan erat dengan faktor ekonmi yang tidak stabil tersebut. Hal ini terjadi pada Bapak Ahmad Khozim, bahwa tidak memberikan nafkah iddah kepada istrinya pasca perceraian karena memiliki perekonomian yang tidak stabil. Pekerjaan sehari-hari sebagai seorang nelayan membuat penghasilan Bapak Ahmad Khozim tidak menentu, sehingga tidak dapat memberikan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana mestinya.33 Ibu Irma Yuliyanti bahwa, tidak mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian salah satunya yaitu nafkah iddah juga karena faktor ekonomi yang tidak stabil. Faktor perceraian selama pernikahan berlangsungpun karena faktor ekonomi. Suami tidak dapat memberikan kewajibannya sebagai seorang suami, setelah berceraipun tidak dapat memberikan nafkah iddah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bahwasannya, terdapat 3 orang yang mengalami perceraian dengan cerai talak. Tidak terlaksananya hak- hak istri perceraian akibat salah satu faktor penghambat, yaitu faktor ekonomi. Hal ini terjadi karena suami dalam keadaan jauh dari kata mampu serta besarnya penghasilan yang didapatkan tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga suami juga tidak mampu untuk memeberikan makanan, biaya sekolah atau yang lainnya kepada mantan istri dan anak-anaknya. 32 Terbanyak-di-Lamongan, diakses pada 12 April 2023, pukul 12.51 WIB 33 Ahmad Khozim, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022.
b. Tidak Ada Rasa Tanggung Jawab Ketika sudah terjadi adanya perceraian, mantan suami merasa bahwa anak mereka sudah bukan merupakan tanggung jawabnya lagi karena menganggap ada seorang ibu yang dapat mengurusnya, maka mantan suami langsung lepas tanggung jawab dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan apapun dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Salah satu informan bernama Ibu Nailatul Faizah, bahwa tidak mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian. Salah satu faktornya adalah tidak ada rasa tanggung jawab antara suami dengan dirinya juga anaknya. Mantan suami dari Ibu Nailatul Faizah tidak memberikan hadhanah kepada anaknya sendiri, apabila tidak ditanyakan maka tidak diberikan kepada anak Ibu Nailatul Faizah. Sikap acuh atau tidak peduli kepada mantan istri dan anaknya menjadi bahwa anak dari korban perceraian juga masih darah dagingnya, meskipun suami mampu untuk memenuhi hak-hak istri pasca perceraian belum tentu melaksanakan kewajibannya tersebut, karena hal tersebut didasari dari kemauan dan kesadaran diri.34 Dari hasil penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat 1 orang yang mengalami perceraian dengan cerai talak. Tidak terpenuhinya pelaksanaan hak-hak istri perceraian akibat salah satu faktor penghambat, yaitu tidak ada rasa tanggung jawab. c. Rendahnya Status Pendidikan No Nama Latar Belakang Pendidikan 1. Ovan Chandra Habibi Strata 1 2. Azmil Mufidah SLTA 34 Nailatul Faizah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni 2022. 83
84 3. Sri Bekti SLTP 4. Edi supono SLTP 5. Budi Santoso SD 6. Ahmad Khozim SD 7. Abdul Muhbib SLTA 8. Indah Windi Rahayu SD 9. Irma Yulianti SD 10. Nailatul Faizah SLTP Presentase Faktor Penghambat Diagram. 2 Faktor Pendidikan 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SD SLTP SLTA-STRATA 1 Pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki wawasan dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya. Pemahaman dan lingkungan sekitar sangatlah berpengaruh untuk
melaksanakan suatu kewajiban terlebih di tengah-tengah masyarakat desa yang selalu bercermin pada kondisi sosial masyarakatnya. Sebagai makhluk sosial yang menjadi obyek hukum tidak akan bisa menjalankan hukum tersebut jika pemahaman dan pendidikan mengenai hukum itu tidak diapahami. Akibat dari rendahnya status pendidikan, rendah pula tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan termohon pasca gugurnya kekuatan penetapan ikrar talak secara tegas dalam Undang-Undang tidak mengaturnya, sehingga yang dapat dilakukan termohon agar statusnya jelas karena digantung oleh pemohon adalah mengajukan gugat cerai. Hal inilah yang mengakibatkan tidak jelasnya pemenuhan hak nafkah istri yang dituntutnya dalam perkara cerai talak yang diajukan pemohon.35 Pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian yang tidak terpenuhi dengan baik merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat desa. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak, maka tidak sedikit anak dari korban perceraian yang terlantar akibat dari tidak terpenuhinya hak- hak tersebut. Salah satu faktor penyebabnya yaitu rendahnya status pendidikan di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Status pendidikan yang ditempuh oleh para pelaku yang penulis wawancara dalam kasus cerai talak, presentase dari rendahnya pendidikan dikelompokan dalam 3 bagian. Presentase untuk SD 52%, SLTP 26% dan SLTA-Strata 1 yaitu 26%. Terdapat perbedaan yang mencolok mengenai pelaksanaan dalam terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul. 35 Aziz Sholeh dkk, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", JurnalCIC LembagaRisetdanKonsultanSosial, (UIN SunanGunung Djati Bandung: 2019), h. 97 85
Dari hasil penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bahwasannya, rendahnya status pendidikan menjadi mayoritas pada penelitian ini. erdapat 1 orang sampel yang tidak terlaksananya hak-hak istri perceraian akibat salah satu faktor penghambat, yaitu faktor rendahnya status pendidikan. d. Kurangnya Pemahaman Agama Kurangnya pemahaman tentang agama juga menjadi faktor penghambat pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Padahal dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam jelas tertuang bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadi adanya percerain yang mana hal tersebut murni diadopsi dari al-Qur'an dan al-Hadits. Suami yang menceraikan istrinya harus memberikan mut'ah baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja sebagai penghibur sesuai dengan kemampuannya, serta nafkah iddah sebagai bekal hidup sang istri selama menjalani iddah tanpa adanya suami. Kurangnya pemahaman agama termasuk salah satu faktor penghambat dalam terlaksananya hak-hak istri pasca perceraian. Tidak memahami ilmu pengetahuan luas terutama pada ilmu agama membuat setiap individu tidak memahami apa saja yang didapatkan istri pasca perceraian. Hal ini terjadi pada Bapak Abdul Muhbib, pemahaman agama mengenai hak-hak istri pasca perceraian ataupun istilah semisalnya, masih tabu ditelinga Bapak Abdul Muhbib. Saat perceraian berjalan, meminta nasihat kepada tokoh agama, sampai saat mediasi, dan di ruang sidang pengadilan membuat saya paham bahwa ada hak-hak istri pasca perceraian.36 Dari hasil penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat 1 orang yang mengalami perceraian 36 Abdul Muhbib, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022. 86
No 1. 2. 3. 4. 2022. 87 dengan cerai talak. Tidak terlaksananya hak-hak istri perceraian akibat salah satu faktor penghambat, yaitu kurangnya pemahaman agama. 2. Faktor Pendukung Tabel. 6 Nama Latar Belakang Pendidikan Faktor Pendukung Ovan Chandra Strata 1 Ekonomi stabil Habibi Azmil Mufidah SLTA Adanya rasa tanggung jawab Sri Bekti SLTP Itikad baik dari suami Edi supono SLTP Amar putusan dari majelis hakim a. Ekonomi Stabil Ekonomi yang stabil mendorong kesadaran bagi para mantan suami untuk melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak kepada istri pasca perceraian. Salah satunya kepada Bapak Ovan Chandra Habibi, seorang yang berlatar pendidikan Strata 1 dan mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai wiraswasta pada bidang perkapalan. Memahami betul bahwa setelah bercerai dengan istrinya, ada hak-hak istri yang didapatkan. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara suami dan istri pasca perceraian akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, mut'ah Rp. 500.000, dan tidak lupa selalu memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 300.000/ bulan.37 Dari hasil penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat 1 orang yang mengalami perceraian 37 Ovan Chandra Habibi, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni
dengan cerai talak. Terlaksana dan terpenuhinya hak-hak istri perceraian akibat salah satu faktor pendukung, yaitu ekonomi yang stabil b. Adanya Rasa Tanggung Jawab Rasa Tanggung jawab yang tinggi juga menjadi faktor pendukung bagi para mantan suami untuk melakasanakan pemenuhan hak-hak istri pasca adanya perceraian. Tidak semua mantan suami mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksankan kewajiban memberikan mut'ah, nafkah iddah, bahkan nafkah hadahanah karena menurut sebagian para informan menganggap ia tidak mampu dan menyerahkan kebutuhan anak kepada mantan istrinya. Dari hasil penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat 1 orang yang mengalami perceraian dengan cerai talak. Terlaksana dan terpenuhinya hak-hak istri perceraian akibat salah satu faktor pendukung, yaitu adanya rasa tanggung jawab. Hal tersebut yang terjadi kepada Ibu Azmil Mufidah, selama pernikahan berlangsung bersama suaminya, mereka mempunyai anak yang masih berusia 2 tahun. Rasa tanggung jawab yang dimiliki seorang suami dan ayah merupakan faktor penting untuk mendukung terlaksananya hak-hak istri pasca perceraraian. Mantan suami dengan Ibu Azmil Mufidah mempunyai kesepakatan akan memberikan hadhanah Rp. 300.000.38 c. Itikad baik dari suami Ketiadaan sanksi bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pasca perceraian selain berupa teguran. Oleh karena itu, itikad baik dari suami berperan besar dalam realisasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. 38 Azmil Mufidah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 31 Mei 2022. 88
Dari hasil penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat 1 orang yang mengalami perceraian dengan cerai talak. Terlaksana dan terpenuhinya hak-hak istri perceraian akibat salah satu faktor pendukung, yaitu itikad baik dari suami. Hal ini terjadi pada Ibu Sri Bekti, itikad baik dari suami pasca perceraian membuat terlaksananya hak-hak istri pasca percerain terpenuhi untuk dirinya juga anaknya. Itikad baik yang dimiliki mantan suami sangatlah penting untuk mendorong hak-hak istri terlaksana. Setelah perceraian Ibu Sri Bekti mendapatkan menerima nafkah iddah Rp. 500.000, mut'ah Rp. 500.000, dan hadhanah Rp. 200.000 setiap bulannya.39 d. Amar putusan majelis hakim. Dalam cerai talak, kewajiban pemenuhan hak tersebut secara tersurat dimuat dalam amar putusan majelis hakim. Berbeda dengan kasus cerai gugat, dalam cerai talak pemberian nafkah untuk mantan istri menjadi opsional sifatnya, apabila tidak tercantum dalam gugatan, pembebanan kewajiban nafkah oleh suami menjadi tidak ada. Walaupun secara ex-officio hakim bisa saja membuat penetapan kewajiban nafkah tersebut sepanjang dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan keadilan bagi mantan istri dan anak- anaknya.40 Bapak Edi supono berlatar pendidikan SLTP, namun pada proses perceraian berlangsung Bapak Edi supono mematuhi semua peraturan yang ada dan menyetujuinya. Sebelumnya, memang tidak pernah terdengar jelas bahwa adanya hak-hak istri pasca perceraian. Dengan mengikuti proses perceraian dengan saksama maka putuslah amar putusan hakim menjelaskan bahwa Bapak Edi supono 39 Sri Bekti, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 30 Mei 2022. 40 diakses pada 11 Januari 2023 Pukul 22.00 89
memberikan nafkah iddah kepada mantan istri Rp. 600.000, mut'ah Rp. 400.000, juga hadhanah Rp. 300.000 untuk kedua anaknya.41 Dari hasil penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat 1 orang yang mengalami perceraian dengan cerai talak. Terlaksana dan terpenuhinya hak-hak istri perceraian akibat salah satu faktor pendukung, yaitu amar putusan dari majelis hakim. 41 Edi Supono, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 30 Mei 2022. 90
BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dari bab I hingga bab IV. Oleh karena itu, penulis memberikan simpulan sebagai berikut: Praktik pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan hadhanah tidak semua menjalankannya. Suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anaknya pasca perceraian itu didasari atas rasa tanggung jawab yang dimilikinya. Para mantan istri maupun suami tidak mengetahui secara jelas bahwa istri akan mendapat haknya pasca perceraian. Ada beberapa faktor yang menghambat hak-hak istrri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, diantaranya adalah faktor ekonomi, tidak ada rasa tanggung jawab antara mantan suami dengan istrinya, rendahnya status pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama. Faktor pendukung yang mempengaruhi terlaksananya hak-hak istri pasca perceraian yaitu, ekonomi stabil, adanya rasa tanggung jawab dari mantan suami terhadap mantan istrinya, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, itikad baik dari suami, dan amar putusan majelis hakim. B. Saran Berdasarkan simpulan di atas, maka diuraikan saran-saran sebagai berikut: 1. Tokoh Masyarakat, dan tokoh Agama Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, berupaya menjelaskan hak-hak istri yang didapat pasca perceraian kepada masyarakat. Seharusnya mengadakan program seperti penyuluhan, sosialisasi, atau kegiatan agama serupa kepada masyarakat. 91
92 Agar masyarakat khususnya kepada para suami dan istri paham bahwa adanya ha-hak istri yang didapat pasca perceraian terjadi. 2. Bagi Suami yang mencerai talak istrinya diharapkan memberikan hak-hak yang didapat istri pasca perceraian. Timbul rasanya tanggung jawab adalah hal penting yang harus dimiliki oleh suami. Hal tersebut juga termasuk kewajiban suami jika ingin menceraikan istrinya dan jika istri di cerai talak oleh suaminya, agar menyadari bahwa hak-hak istri pasca perceraian itu membawa dampak positif.
DAFTAR PUSTAKA Abul Yasin, Fatihuddin, Risalah hukum Nikah, Surabaya : Terbit Terang, 2006 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007 Abidin, Drs. Slamet, dan Drs. H. Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999 al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam waAdillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu al-Rahman al-Jazairi, Abd, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 2003 Juz Arifin, Bey, dkk, Tarjamah Sunan Abu Dawud, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992 Jilid III Arsip Desa Tunggul Tahun 2019 Aziz, Dahlan Abdul, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 Bintania, Aris, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Ed. 1, Cet. 1 Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 Daradjat, Zakiah, Ilmu Fiqih, jilid II, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995) Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016 Fathoni, Abdurrahmat, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006 Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, Fiqih Munakahat Cet. II.. Jakarta:Amzah. 2009 Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003 Kansil, C.S.T Kansil dan Christine S.T, Kamus Istilah Aneka Hukum Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000 Kamarusdiana, Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama, (t.t.,: t.p., t.th.,) Laporan profil Desa Tunggul pada tahun 2019 93
Lubis, Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006, Harahap, Krisna, Hukum Acara Perdata: Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta Mediasi, Bandung: Grafitri, 2007 Hamid, Zuhri, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1988 Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2007 Majana,, Sanuri, "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, 1, (2018) Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama, Jakarta : Kencana, 2008 Mansyur, Abdul Qadir, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman 2012 Makarao, Taufik, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif), Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020 Mesraini, Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang-undangan Indonesia dan Malaysia, Ciputat: Pusat Studi dan Perkawinan Pengembangan Pesantren 2008 Munawwir, A. W, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 Mustaming, al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu, Yogyakarta: Deepublish, 2015 Mono, Henny, Praktik Beperkara Perdata, Malang: Bayumedia Publishing, 2007 94
Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008 Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013 Rusyd, Ibnu, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, Bidayatul Mujtahid. Juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002 Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Semarang: Toha Putra, TT Soeroso, Praktikum hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan Ed. 2. Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Qamar, Nurul dkk, Metodologi Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2017 Qudamah, Ibn, Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad, al-Mughnin wa Syarh al- Kabir, Beirut: Dar al-Fikr, 1984 Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 2 Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mahzab, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002 Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Semarang: Toha Putra, tt Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thohir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011 Shihab, M. Quraish, al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an), Tangerang: Lentera Hati, 2012 Sodik, Sandu Siyoto dan Ali, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015 Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris), Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, Jakarta: PT Intermasa, 2001 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 95
Sujayadi, Bambang Sugeng, Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2011 Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), Jakarta: Kencana, 2006. Syaifuddin, Muhammad, dkk.Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 Yasid, Abu, Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Jakarta: Erlangga Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Mahmud Yunus Waszurya, 1989 Wardhana, Widy, Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara, Warson Munawwir, Ahmad Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984 Skripsi dan Jurnal Fardina, Shintya Kurnia Beti, "Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, tth Hutari Trinurcahyani, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)." Skripsi S1. Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2020. Musa, Wahyu Syachril Ramadhan, "Analisis Pelaksanaan Mut'ah Istri Pacsa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)." (Skripsi, UNG, 2020). Luluk Amalia, "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi S1. Lampung: Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019 Purwasih, Ratih,"Kewajiban Nafkah Istri Dan Anank Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas), Skripsi IAIN Curup, 2019 96
Rodliyah Nunung,"Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Volume 5, No. 5, Maret 2014 Rofiatun Azizah, "Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kec. Batalnghari Lampung Timur)." Skripsi S1. Lampung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Metro, 2018. Sanuri Majana, "Penentuan Mut'ah Wanita karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, 1, (2018) Saragih, Taufiq Fathur Rouzie dkk, "Hukum Nafkah Mut'ah dan Iddah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberin Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.10 No 01 April 2021 Sholeh, Aziz dkk, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca (UIN Perceraian", SunanGunung Djati Bandung: 2019) JurnalCIC LembagaRisetdanKonsultanSosial, Sirojuddin, Wildan, "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020) Situs Web perceraian, diakses pada 11 Januari 2023 Pukul 22.00 perceraian, diakses pada 26 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB diakses pada 12 April 2023, pukul 12.51 WIB 97
98 pasca-perceraian diakses pada 8 April 2023, pukul 22.24 diakses pada 26 Januari 2023 Pukul 14.05 WIB pada 20 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB pada 8 April 2023, pukul 22.37 diakses diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 22.50 diakses pada 01 Januari 2022, pukul 23.24 Wawancara Pribadi Ahmad Khozim, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022. Abdul Muhbib, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022. Azmil Mufidah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 31 Mei 2022. Budi Santoso, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 01 Juni 2022. Edi Supono, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 30 Mei 2022. Faizah, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni 2022. H. Rosyidi, Tokoh Agama, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022 Hj. Rosmala, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Desa Tunggul 07 Juni 2022
Indah Windi Rahayu, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 02 Juni 2022. Irma Yuliyanti, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 04 Juni 2022. Ovan Chandra Habibi, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 05 Juni 2022. Sri Bekti, Pelaku Cerai Talak, Interview Pribadi, Desa Tunggul, 30 Mei 2022. 99
LAMPIRAN 100
HASIL WAWANCARA DENGAN PARA PELAKU HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN Nama : Ovan Chandra Habibi 1. Apakah perceraian anda dimuka sidang Pengadilan Agama? Iya saya bercerai itu di Pengadilan Agama mba 2. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? Sudah berjalan 12 tahun kurang lebih 3. Apa pekerjaan anda? Wiraswasta kayak bagian perkapalan gitu 4. Apa pendidikan terakhir anda? S1 5. Apa alasan anda menggugat cerai istri anda? Saya menceraikan istri saya karena merasa dalam rumah tangga saya itu sudah tidak ada rasa saling percaya satu sama lain. Alasan lain karena selama pernikahan saya dengan istri saya, ibu mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya dan istri saya. Hal tersebut yang melatarbelakangi perceraian saya dengan mantan istri saya. 6. Bagaimana pendapat bapak mengenai hak-hak istri pasca perceraian? Menurut pengetahuan saya, tidak begitu paham betul mengenai itu. Saya paham hanya seperti nafkah iddah dan untuk anak saja. Karena selama saya masih dengan istri saya itu kan ada anak ya mba. Kalo tujuan memberikan itu semua sudah sangat jelas untuk anak dan mantan istrinya setelah bercerai ya mba. Kalau untuk besaran harganya saya ikut saja arahan dari Pengadilan Agama dan saya setuju mba. Karena menurut saya wajib memberikan nafkah kepada mantan istri apalagi kepada anak setelah bercerai. 7. Apakah anda mempunyai anak? Iya saya punya 1 orang anak 8. Apakah anda memberikan nafkah iddah untuk istri anda pasca perceraian? Saya memberikan nafkah iddah kepada istri saya sebesar Rp. 1.000.000 dan memberikan mut'ah kepada istrinya sebesar Rp. 500.000 113
9. Apakah anda memberikan hadhanah kepada anak anda tersebut? Iya saya memberikan hadhanah kepada anak saya itu Rp. 300.000/ bulannya 114
Nama : Abdul Muhbib 1. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? Sudah berjalan 15 tahun 2. Apa pekerjaan anda? Wirausaha 3. Apa pendidikan terakhir anda? SMA 4. Apa alasan anda menggugat cerai istri anda? Selama pernikahan sudah 15 tahun, tapi saya belum dikasih rezwki berupa keturunan. 5. Bagaimana pendapat anda mengenai hak-hak istri pasca perceraian? Saya ngasih hak-hak istri setalah bercerai. Menurut saya, hanya nafkah saja yang diberikan. Gapaham betul bahwa adan pembagian seperti nafkah mut'ah. Tujuan diberikannya nafkah jelas untuk mantan istri saya mba. 6. Apakah anda memberikan hak-hak istri pasca perceraian? Saya memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, pas ngasih itu saya itu mengikuti arahan dari Pengadilan Agama saja dan saya menyetujuinya 7. Apakah anda mempunyai anak? Jawab : tidak punya mba, saya menikah sama istri saya belum memiliki anak 115
Nama : Ahmad Khozim 1. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? 7 tahun 2. Apa pekerjaan anda? Nelayan 3. Apa pendidikan terakhir anda? SD mba 4. Apa alasan anda menggugat cerai istri anda? Saya cerai dengan istri saya itu merasa ga pernah dihargai sebagai suami. Berapapun penghasilan yang saya kepada istri saya dia selalu merasa tidak cukup. Karena saya itu hanya nelayan yang tidak tentu penghasilannya. 5. Apakah anda memberikan nafkah iddah untuk istri anda pasca perceraian? Engga ya mba, karena fikir saya sudah cerai yasudah putus nafkah untuk istri saya pada saat itu 6. Apakah hakim tidak memberi saran agar memberikan hak-hak istri pasca perceraian? Seinget saya ya mba, dinasehati supaya memberi nafkah, tapi pekerjaan saya hanya nelayan dan pas suami istri saja dia selalu gacukup aja kalau saya beri uang 7. Apakah anda mempunyai anak? Engga mba 116
Nama : Budi Santoso 1. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? Sudah 5 tahun 2. Apa pekerjaan anda? Nelayan 3. Apa pendidikan terakhir anda? SD 4. Apa alasan anda menggugat cerai istri anda? Karena saya mempunyai niatan untuk poligami tetapi mantan istri itu menolak dipoligami. 5. Apakah anda memberikan nafkah untuk istri anda pasca perceraian? Saya tuh ga kasih nafkah iddah maupun mut'ah kepada mantan istri setelah bercerai. Karena salah satu faktornya emang saya mau poligami dan ga dikasih izin jadi saya ingin bercerai aja dengannya pada saat itu. 6. Apakah alasan bapak tidak memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian? Karena setelah bercerai sudah bukan tanggung jawab saya lagi, karena sudah tidak tinggal bersamanya lagi. 7. Apakah anda mempunyai anak? Ada, satu mba 8. Apakah anda memberikan hadhanah kepada anak anda tersebut? Tidak 9. Apa alasan anda tidak memberikan hadhanah kepada anak anda? Karena anaknya ikut ibunya, jadi saya serahkan kepada ibunya saja mba 117
Nama : Edi supono 1. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? Sudah 23 tahun kurang lebih 2. Apa pekerjaan anda? Petani 3. Apa pendidikan terakhir anda? SMP 4. Apa alasan anda menggugat cerai istri anda? Saya cerai dengan istri saya pada saat itu karena istri saya ketauan selingkuh dengan laki-laki lain. Sempat memaafkan istri, tetapi semakin lama tetap rumah tangganya tidak bisa dipertahankan. 5. Apakah anda mengetahui mengenai hak-hak istri pasca perceraian? Sebetulnya mba saya ga terlalu paham ya. Tapi pas menikah aja kan wajib beri nafkah pada istri. Sebenarnya juga , tidak mengetahui hal pasti mengenai apasaja hak-hak istri yang harus didapat. Tapi mendengar penjelasan dari ustadz atau pihak pengadilan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan kandas ditengah jalan membuat saya sadar bahwa memberikan nafkah setelah cerai itu adalah kewajiban 6. Apakah anda memberikan nafkah iddah untuk istri anda pasca perceraian? Saya memberikan nafkah iddah kepada istri saya setelah bercerai itu Rp. 600.000 dan memberikan mut'ah Rp. 400.000. 7. Apakah anda mempunyai anak? Ada mba saya punya 2 anak 8. Apakah anda memberikan hadhanah kepada anak anada? Setelah bercerai, saya gaterlalu rutin kasih ke anak saya, tapi kalo ada rezeki lebih saya sering kasig rp. 300.000/ bulan untuk anak saya mba 118
Nama : Azmil Mufidah 1. Apakah perceraian anda dimuka sidang Pengadilan Agama? Iya saya bercerai itu di Pengadilan Agama 2. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? Sudah 24 tahun 3. Apa pekerjaan anda? Pedagang 4. Apa pendidikan terakhir anda? SLTA 5. Apa alasan anda di cerai talak oleh suami ibu? Karena mantan suami saya merasa selalu dicurigai dan geram karena kesalahannya selalu dibahas oleh saya sendiri. Masalah kayak gitu karena saya pada saat itu pernah lihat isi chat mesra mantan suami saya katanya sih sama teman kerjanya. Chat tersebut saya curiga karena menjurus pada perselingkuhan. Sering terjadi cekcok kemudian mantan suami saya menceraikan saya 6. Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian? Kalo pendapat saya ya mba nafkah bagi seorang mantan suami kepada mantan istri itu seharusnya dilakukan bahkan seharusnya wajib. Karna saya sendiri seorang istri itu ga kerja dan hanya dapat uang dari suami saja. 7. Apakah anda mempunyai anak? Ada satu mba 8. Apakah ibu diberikan nafkah dari suami pasca perceraian? Saya bercerai ga dapat nafkah iddah hanya mendapat mut'ah sebesar Rp. 300.000 dan 9. Apakah ibu diberikan hadhanah? Ya diberikan untuk anak saya sebesar Rp. 250.000 setiap bulannya. 119
Nama : Sri Bekti 1. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? Kurang lebih 18 tahun mba 2. Apa pekerjaan anda? Untuk sekarang ya saya jual gorengan kayak gini mba untuk memenuhi kebutuhan 3. Apa pendidikan terakhir anda? SMP 4. Apa alasan anda di cerai talak oleh suami ibu? Saya bercerai dengan mantan suami karena sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Masalah lainnya juga karena mantan suami sering bercerita dengan saudaranya tentang masalah rumah tangga. Karena hal tersebut saudara ipar saya itu menganggap diri saya bukan istri yang baik. Lalu saudara ipar menyuruh mantan suami saya untuk menceraikan saya 5. Apakah anda mengetahui mengenai hak-hak istri pasca perceraian? ga ngerti banget ya mba. Tetapi saya paham satu yang nafkah iddah itu diberiakan mantan suami kepada mantan istri setelah bercerai 6. Apakah anda mempunyai anak? Satu 7. Apakah ibu diberikan nafkah dari suami pasca perceraian? Setelah terjadi bercerai saya diberi nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 dan mut'ah Rp. 500.000 8. Apakah ibu diberikan hadhanah untuk anak ibu? Ya erkait nafkah hadhanah mantan suami memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada anaknya. 120
Nama : Irma Yuliyanti 1. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? Berapa ya 21 th kira-kira mba 2. Apa pekerjaan anda? Sebelum bercerai saya tidak bekerja. Pas bercerai sekarang saya jadi yang di loket itu mba 3. Apa pendidikan terakhir anda? SD 4. Apa alasan anda dicerai talak? Karena selama saya menikah itu gimana ya mba sering berantem gitu cekcok terus menerus dan masalah utamanya masalah ekonomi. 5. Apakah anda mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian? Saya gadapet apa-apa yah mba, saya kira mah sudah bercerai sudah putus semuanya dengan mantan suami saya. Mau gimana lagi saya juga bertengkar karna faktor ekonomi juga kan mba. Jadi saya ga nuntut apa-apa yang penting saya bercerai aja mba 6. Bagimana pendapat anda mengenai hak-hak istri pasca perceraian? Setalah bercerai saya bener-bener paham gitu mba kalau emang penting nafkah yang diberikan mantan suami sama saya. Apalagi lagi ada anak gitu kan mba. Anak saya juga ga dikasih uang perbulan sama mantan suami saya. 121
Nama : Faizah 1. Sudah berapa lama usia pernikahan anda? Berapa ya 22 tahun mba 2. Apa pendidikan terakhir anda? SMP mba 3. Apa alasan anda dicerai talak? Karena selama saya menikah itu gimana ya mba sering berantem gitu cekcok terus menerus dan masalah utamanya masalah ekonomi. 4. Apakah anda mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian? Yaa banyak percekcokan deh mba saya sama mantan suami saya. Banyak pemikiran yang udah ga sejalan lagi. Terus juga saya ga setuju gitu mba kalau dulu itu tinggal bersama di rumah mertua pada saat itu. Terus juga Sebelum bercerai saya juga sudah pisah rumah dengan mantan suami saya 5. Bagimana pendapat anda mengenai hak-hak istri pasca perceraian apakah anda mengetahui? Hanya mengetahui mantan istri itu masih dapat uang dari mantan suami karena untuk memenuhi kebutuhan anak yang ada dari pernikahan mantan suaminya. Tetapi saya tidak mendapatkannya. 122
Nama : Indah Windi Rahayu 1. Apa pendidikan terakhir anda? SD 2. Apa alasan anda dicerai talak? Karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, karena mantan suami sering mabuk-mabuk an dan sering pulang larut karena lebih memilih main bersama teman-temannya di luar rumah. Lalu saya udah gakuat cape sama itu semua, dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya. Dan tidak lama kemudian mantan suami menceraikan saya 3. Apakah anda mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian? Ga dapat sama sekali mbaa, haduh 4. Bagimana pendapat anda mengenai hak-hak istri pasca perceraian apakah anda mengetahui? Sebenernya saya gatau ya mba, hanya tau dapat nafkah iddah itu aja. Tapi saya gadapet apa-apa, namanya saya pas berumah tangga gabekerja, hanya jadi ibu rumah tangga. Jadi saya sebenernya membutuhkan juga 5. Apakah mantan suami tidak disarankan oleh hakim? Seinget saya disarankan ya mba, tapi mau gimana lagi faktor ekonomi juga 123
Dokumentasi Dengan Pelaku Perceraian Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 124
Dokumentasi Dengan Tokoh Masyarakat Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 125