COVER Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 i
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 menyajikan target dan capaian kinerja dalam sasaran program Barenbang Ketenagakerjaan dengan hasil sebagai berikut: 1. Sasaran Program Tersedianya Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional Berbasis Data dan Informasi Ketenagakerjaan: a. Indikator Kinerja Program Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan dengan target 50% dapat terealisasi sebesar 61,11% atau tercapai sebesar 122,22% dari target yang ditetapkan; b. Indikator Kinerja Program Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 3,00 (target Perjanjian Kinerja) dapat terealisasi sebesar 3,27 atau tercapai sebesar 109% dari target yang ditetapkan; c. Indikator Kinerja Program Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing dengan target 77% dapat terealisasi sebesar 77,86% atau tercapai sebesar 101,12% dari target yang ditetapkan; d. Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan dengan target 70 dapat terealisasi sebesar 88,42 atau tercapai sebesar 126,31% dari target yang ditetapkan; 2. Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan: a. Indeks PMPRB dengan target sebesar 35,65 pada tahun 2023 telah dilakukan evaluasi mandiri PMPRB dengan format penilaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi sebagai pengganti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diberhentikan oleh KemenPAN-RB pada tahun 2023. Dalam penilaian tersebut Barenbang Ketenagakerjaan mendapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi sebesar 38,0. Persentase capaian dari target yang telah ditetapkan sebesar 106,59%. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 iii
b. Indikator Kinerja Program Persentase temuan yang ditindaklanjuti dengan target 80% dapat terealisasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan; c. Indeks Nilai evaluasi SAKIP dengan target 86 dapat terealisasi sebesar 86,11 atau tercapai sebesar 100,13% dari target yang ditetapkan. Dalam hal anggaran, capaian realisasi anggaran Tahun 2023 pada Sekretariat Barenbang Ketenagakerjaan sebesar 92,81% atau sebesar Rp218.855.082.370 dari total anggaran akhir sebesar Rp235.805.096.000. (Sumber: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu) Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ... iii DAFTAR ISI ... v DAFTAR TABEL ... vi DAFTAR GAMBAR ... viii DAFTAR LAMPIRAN ... ix BAB I. PENDAHULUAN ... 10 1.1. Latar Belakang ... 10 1.2. Maksud dan Tujuan ... 11 1.3. Struktur Organisasi ... 11 1.4. Dukungan Personil ... 14 BAB II. PERENCANAAN KINERJA ... 15 2.1. Indikator Kinerja Program ... 15 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ... 17 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ... 20 3.1. Capaian Kinerja Organisasi ... 20 3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Program I ... 21 3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Program II ... 53 3.2. Realisasi Anggaran ... 67 BAB IV. PENUTUP ... 71 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 v
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Perubahan Nomenklatur Program, Sasaran, dan Indikator Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 Tabel 2.3. Perubahan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Tabel 2.4. Perubahan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Alokasi Anggaran Tabel 2.5. Pagu Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Tabel 3.1. Capaian Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Tabel 3.2. Capaian Sasaran Program I Barenbang Ketenagakerjaan Tabel 3.3. Hasil Identifikasi Kajian Tahun 2022 yang Diimplementasikan Tahun 2023 Tabel 3.4. Capaian Kinerja IKP Persentase Rekomendasi Kebijakan Tahun Sebelumnya yang Diimplementasikan Tabel 3.5. Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Kementerian Ketenagakerjaan Tabel 3.6. Capaian Kinerja IKP Indeks SPBE Tabel 3.7. Hasil Pemantauan SPBE Kementerian Tahun 2023 Tabel 3.8. Hasil Self Assesment SPBE Tahun 2023 Tabel 3.9. Hasil Self Assessment pada Setiap Indikator dalam SPBE Tahun 2023 Tabel 3.10. Kelompok dan Jumlah Responden yang Mengisi Survei Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja Tahun 2023 Tabel 3.11. Presentase Pemanfaatan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah−Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 15 16 17 18 19 20 21 22 30 34 34 35 36 37 42 44 vi
Tabel 3.12. Capaian Kinerja IKP Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi di Sektor Prioritas yang Mendorong Daya Saing Tahun 2023 Tabel 3.13. Capaian Kinerja IKP Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Tabel 3.14. Feedback Survei Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Tabel 3.15. Capaian IKP Sasaran Program II Tahun 2023 Tabel 3.16. Indikator Kinerja Indeks PMPRB Tabel 3.17. Hasil Pengukuran IKK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 Tabel 3.18. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tabel 3.19. Indikator Kinerja Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti Tabel 3.20. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemnaker TA 2022 Tabel 3.21. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2022 Tabel 3.22. Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Tabel 3.23 Perbandingan Jumlah Pagu Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2022 dan Tahun 2023 Tabel 3.24. Pagu dan Realisasi Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 44 46 46 54 56 58 59 60 61 64 65 68 68 vii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Struktur Organisasi Barenbang Ketenagakerjaan Gambar 1.2. Struktur Pegawai di Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Gambar 3.1. Penilaian Indeks SPBE Gambar 3.2. Grafik Jumlah Responden yang Mengisi Survei Kepuasan Layanan Data periode Januari - Desember 2023 Gambar 3.3. Status Permintaan Data Tahun 2023 Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan Tahun 2022 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 13 14 33 50 51 69 viii
DAFTAR LAMPIRAN a. Lampiran Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 b. Lampiran IKP Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan c. Lampiran IKP Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) d. Lampiran IKP Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing e. Lampiran IKP Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan f. Lampiran IKP Indeks PMPRB g. Lampiran IKP Persentase temuan yang ditindaklanjuti h. Lampiran IKP Nilai evaluasi SAKIP Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 ix
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan terus berupaya menyesuaikan dan merespons cepat setiap fenomena ketenagakerjaan yang terjadi. Jika dirangkum secara lebih ringkas, dalam beberapa tahun ini kondisi ketenagakerjaan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: revolusi industri 4.0; bonus demografi; lahirnya Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; serta pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat sistem ketenagakerjaan harus bertransformasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, Barenbang Ketenagakerjaan sebagai think tank Kementerian Ketenagakerjaan juga berupaya melakukan penyesuaian dan menyusun langkah strategis untuk menjawab tuntutan dan perkembangan isu yang ada. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam penyelenggaraan tugasnya, Barenbang Ketenagakerjaan memiliki sasaran program dengan masing- masing indikator kinerja yang harus dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, (Renstra Kemnaker), pada Tahun 2023 Barenbang Ketenagakerjaan memiliki 2 (dua) sasaran program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program (IKP). Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja, Barenbang Ketenagakerjaan melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan bahwa setiap Laporan Kinerja tahunan tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Manajemen Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 10
Kinerja paling lama 1 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Menindaklanjuti hal tersebut maka disusun Laporan Kinerja pada Barenbang Ketenagakerjaan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat terukur manfaatnya untuk kinerja organisasi dan masyarakat secara luas. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Barenbang Ketenagakerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan atas pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran Tahun 2023. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Barenbang Ketenagakerjaan selama Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya. 1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, tugas Barenbang Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Dalam peraturan yang sama juga mengatur tentang fungsi Barenbang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; b. Pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 11
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; d. Pelaksanaan tugas administrasi Badan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 12
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Barenbang Ketenagakerjaan Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 13
1.4. Dukungan Personil Pelaksanaan tugas dan fungsi Barenbang Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan optimal karena adanya dukungan personil dalam organisasi. Pada Tahun 2023, Barenbang Ketenagakerjaan didukung oleh 184 orang pegawai, yang terdiri dari 10 orang dengan jabatan struktural, 93 orang dengan jabatan fungsional tertentu, dan 29 orang dengan jabatan fungsional umum. Selain itu pada Tahun 2023, dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat administratif, Barenbang Ketenagakerjaan juga dibantu oleh 52 orang PPNPN. Secara lebih detail kekuatan personil PNS pada Barenbang Ketenagakerjaan dapat dilihat melalui data di bawah ini. Gambar 1.2. Struktur Pegawai di Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 2.1. Indikator Kinerja Program Barenbang Ketenagakerjaan melakukan penyesuaian nomenklatur program dari yang semula Program Riset, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi menjadi Program Pembinaan Ketenagakerjaan pada Tahun 2022, hal ini dilakukan agar tidak redundant dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini terakomodir dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024. Perubahan atas nomenklatur program berimplikasi pada perubahan sasaran dan indikator kinerja baik di level program maupun kegiatan sebagai berikut: Tabel 2.1. Perubahan Nomenklatur Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan LOKUS PERUBAHAN SEMULA MENJADI Nomenklatur Program Program Riset, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Program Pembinaan Ketenagakerjaan Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Usulan Kebijakan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Data dan Informasi Persentase Usulan Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan Tersedianya hasil kajian kebijakan ketenagakerjaan Persentase rekomendasi penyusunan dan pengembangan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan kementerian Tersedianya Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional Berbasis Data dan Informasi Ketenagakerjaan Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan Tersedianya rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan Persentase Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Kementerian Dalam Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, Barenbang Ketenagakerjaan memiliki 2 (dua) sasaran program dan 7 (tujuh) Indikator Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 15
Kinerja Program (IKP) yang harus dicapai. Indikator kinerja program dari kedua sasaran program di atas adalah sebagai berikut: a. Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya diimplementasikan; b. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); c. Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing; d. Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan; e. Indeks PMPRB; f. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti; dan g. Nilai Evaluasi SAKIP. Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2020 2021 TARGET 2022 2023 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional Berbasis Data dan Informasi Ketenagakerjaan Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Indeks PMPRB n/a 3,29 n/a n/a 40% 3,39 75% 60 45% 3.52 76% 65 50% 4.0 77% 70 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Persentase temuan yang ditindaklanjuti 76 65% 35,05 70% 35,35 75% 35,65 80% Nilai evaluasi SAKIP 83 84 85 86 Sumber: Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, diolah Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 yang 2024 55% 4,0 78% 75 35,95 85% 87 16
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 maka telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Kepala Barenbang Ketenagakerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Pada Tahun 2023 penandatanganan perjanjian kinerja Kepala Barenbang Ketenagakerjaan dilakukan dua kali, yakni pada Bulan Januari dan Bulan Desember karena adanya perubahan Pejabat Tinggi Madya, penyesuaian pagu anggaran Barenbang Ketenagakerjaan, serta penyesuaian target pada Indikator Kinerja Program. Perubahan atau penyesuaian yang terjadi di tahun 2023 atas Perjanjian Kinerja Kepala Barenbang Ketenagakerjaan dijabarkan pada tabel berikut. Tabel 2.3. Perubahan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target (Januari) (Target Desember) 1 Tersedianya Rekomendasi Nilai Indeks 4.00 3.00 Kebijakan dan Rencana Sistem Tenaga Kerja Nasional Pemerintahan Berbasis Data dan Informasi Berbasis Ketenagakerjaan Elektronik (SPBE) Pada Tahun 2023 terdapat penyesuaian target SPBE, dari yang semula sebesar 4.00 menjadi 3,00. Penyesuaian target ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan adanya perubahan dalam pelaksanaan Evaluasi SPBE oleh Kemenpan RB. lndikator Kinerja Nilai SPBE baik di level sasaran strategis, program dan kegiatan dalam Renstra Kemnaker Tahun 2020-2024 memiliki target nilai 3,39 untuk Tahun 2021 dan sebesar 3,52 untuk Tahun 2022, dan 4.00 untuk Tahun 2023. Namun target tersebut disusun berdasarkan hasil proyeksi yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dari RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 17
Berbasis Elektronik dengan 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek dan 35 indikator, sedangkan mulai tahun 2021 evaluasi SPBE mengacu pada aturan baru yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek dan 47 indikator. Penyesuaian target juga mempertimbangkan hasil capaian pada Tahun 2022 yang hanya mencapai nilai 2,84 dari target Renstra 3,52 serta Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kemnaker yang telah dilakukan namun belum sampai pada tahapan finalisasi, sebab masih menunggu regulasi formal sebagai rujukan dalam pengembangan yang diterbitkan oleh Kemen- PANRB pada akhir bulan Desember tahun 2022. Tabel 2.4. Perubahan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Alokasi Anggaran No Bulan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Anggaran 1 Januari Ismail Pakaya (Plt.) Rp245.125.747.000 3 Desember Estiarty Haryani Rp235.805.096.000 Berdasarkan Tabel 2.4 perubahan-perubahan yang terjadi sebagai implikasi dari beberapa hal, yaitu: a. Telah dilantiknya Kepala Barenbang Ketenagakerjaan yang baru yaitu Ibu Estiarty Haryani menggantikan Bapak Ismail Pakaya yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala Barenbang Ketenagakerjaan. b. Pagu anggaran Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp235.805.096.000, mengalami pengurangan pagu sebesar Rp9.320.651.000 dari pagu awal sebesar Rp245.125.747.000 karena adanya efisiensi blokir anggaran Automatic Adjustment sebesar Rp6.820.651 dan perpindahan anggaran Belanja Pegawai ke unit lain yaitu Ditjen Binapenta & PKK sebesar Rp2.500.000.000. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 18
Tabel 2.5. Pagu Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Pagu Awal Pagu Revisi No. Unit Kerja (Rp) (Rp) 1 Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan 160.858.808.000 149.447.470.867 2 Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan 12.350.000.000 11.433.759.707 3 Sekretariat Barenbang Ketenagakerjaan 54.128.747.000 43.469.918.330 4 Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan 17.788.192.000 14.503.933.466 Total 245.125.747.000 235.805.096.000 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja organisasi Barenbang Ketenagakerjaan diukur melalui realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Barenbang Ketenagakerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 sasaran, indikator dan target kinerja program Barenbang Ketenagakerjaan disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024. Realisasi atas target kinerja pada Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.1. Capaian Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 TAHUN 2023 SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan 50% 61,11% 122,22% Tersedianya Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional Berbasis Data dan Informasi Ketenagakerjaan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing 3,00 77% 3,27 77,86% 109% 101,12% Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan 70 88,42 126,31% Indeks PMPRB 35,65 38,0 106,59% Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Persentase temuan yang ditindaklanjuti 80% 100% 125% Nilai evaluasi SAKIP 86 86,11 100,13% Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 20
3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Program I Secara umum pada Tahun 2023 seluruh IKP Barebang Ketenagakerjaan sudah mencapai target sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Barenbang Ketenagakerjaan dengan Menteri Ketenagakerjaan pada Desember 2023. Tabel 3.2 Capaian Sasaran Program I Barenbang Ketenagakerjaan INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2023 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 KONTRIBUSI CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET 2024 Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan 50% 69,23% 62,50% 61,11% 122,22% 55% 111,11 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan 3,00 77% 70 2,90 70,52 80,45 2,84 77,93% 88,62 3,27 77,86% 88,42 109% 101,12% 126,31% 4,00 78% 75 81,75% 99,82 117,89 A. Indikator Kinerja Program: Persentase Rekomendasi Kebijakan Tahun Sebelumnya yang Diimplementasikan Rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan adalah rekomendasi kebijakan yang digunakan oleh Unit Kerja Eselon I berdasarkan total kebijakan yang dihasilkan satu tahun sebelumnya. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilakukan berdasarkan isu strategis dan penugasan Unit Teknis. Persentase rekomendasi kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan diperoleh melalui cara perhitungan sebagai berikut: = ∑𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝐸𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝐼 ∑ 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 21
Tabel 3.3. Hasil Identifikasi Kajian Tahun 2022 yang Diimplementasikan Tahun 2023 JENIS ANALISIS KEBIJAKAN NO ANALISIS KEBIJAKAN TAHUN 2022 DIIMPLEMENTASIKAN Analisis 1. Penyusunan
▪ Sudah dilakukan Penyampaian Kebijakan Outlook ND Hasil Kajian Kebijakan ke Reguler Ketenagakerjaan Unit Teknis Terkait di 2021-2023 Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait 2. Analisa Skema
▪ Sudah dilakukan Penyampaian Pembiayaan ND Hasil Kajian Kebijakan ke Pelatihan Berbasis Unit Teknis Terkait di Produktivitas Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait 3. Evaluasi Design √ ▪ Sudah dilakukan Penyampaian Sistem ND Hasil Kajian Kebijakan ke Pendampingan Unit Teknis Terkait di Program Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan. ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait. ▪ Sudah diimplementasikan oleh Binapenta dalam bentuk dan penjelasan sebagai berikut Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 22
JENIS ANALISIS KEBIJAKAN NO ANALISIS KEBIJAKAN TAHUN 2022 4. Analisis Dampak dan Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Untuk Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia Isu Stategis 5. Analisa Isu Strategis Ketenagakerjaan Sektor Energi dan Pertambangan Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 √
DIIMPLEMENTASIKAN Bantuan Negara Berupa Bantuan Kepada Wiraswasta Tahun 2023. Konkritnya, kegiatan awal TKM juga diperkuat. dengan bantuan bisnis yang diterapkan. dengan kerja bakti (TKS) sebagai pendamping pemula di TKM. Strategi pendampingan umumnya digunakan dalam semua program pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan TKM untuk pemula. ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah diimplementasikan oleh Ditjen PHI dan Jamsos dalam bentuk Perluasan Kepesertaan Program JKP bagi Pekerja ter PHK agar lebih dimaksimalkan ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait 23
JENIS ANALISIS KEBIJAKAN NO ANALISIS KEBIJAKAN TAHUN 2022 6. Analisa Isu Strategis Ketenagakerjaan : Identifikasi Perlindungan Pekerja Platform dan Aplikasi Transportasi Online 7. Analisa Isu Strategis Ketenagakerjaan : UU Ciptaker Isu Pengupahan dan Pesangon 8. Analisa Isu Strategis Ketenagakerjaan : UU Ciptaker Isu PKWT dan Alih Daya Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 √ √ √ DIIMPLEMENTASIKAN ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah diimplementasikan Oleh Ditjen PHI dan Jamsos dalam bentuk Penerapan Jaminan Sosial Bagi Pekerja di Sektor Transportasi Online ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah diimplementasikan oleh Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait 24
JENIS ANALISIS KEBIJAKAN NO ANALISIS KEBIJAKAN TAHUN 2022 9. Naskah Akademik SIAPKerja.id 10. Pedoman Anjungan SIAPKerja Desain Kebijakan 11. Grand Design Stategis SIAPKerja.id Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 √
√ DIIMPLEMENTASIKAN ▪ Sudah diimplementasikan oleh Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah diimplementasikan oleh Pusdatik ▪ Usulan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Pilot Project Anjungan SIAPKerja Tahun 2022-2024 dan sedang dalam tahap finalisasi ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah diimplementasikan oleh Pusdatik 25
JENIS ANALISIS KEBIJAKAN NO ANALISIS KEBIJAKAN TAHUN 2022 12. Grand Design Anjungan SIAPKerja 13. Peta Jalan Penempatan dan Perlindungan PMI Model 14. Pilot Project Desa Siap Kerja Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023
DIIMPLEMENTASIKAN ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah diimplementasikan oleh Ditjen Binapenta dan PKK dalam bentuk dan penjelasan sebagai berikut : 1. Integrasi dengan BP2MI 2. Perumusan Kebijakan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia 3. Sosialisasi Peraturan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia Rapat Koordinasi Teknis antara Kemnaker dan BP2MI yang akan dilaksanakan pada bulan desember 2023 ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke 26
JENIS ANALISIS KEBIJAKAN NO ANALISIS KEBIJAKAN TAHUN 2022 15. Pilot Project SIAPKerja.id 16. Pilot Project Anjungan SIAPKerja Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 DIIMPLEMENTASIKAN Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait √ ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah diimplementasikan oleh Pusdatik. √ ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah diimplementasikan oleh Pusat Pasar Kerja yaitu dari 10 lokasi Pilot Project sesuai SK Kapusbangjak telah diimplementasikan sejak Tahun 2022 s.d 2023 di 5 (lima) lokasi Pilot Project yaitu 1. Kawasan Industri MM 2100 Cibitung Bekasi-Jawa Barat; 2. Kawasan Industri Kabil Batam-Kepulauan 27
JENIS ANALISIS KEBIJAKAN NO ANALISIS KEBIJAKAN TAHUN 2022 Analisis 17. Pemanfataan Kebijakan Program Kredit Mendesak Usaha Rakyat (KUR) Pada Klaster Kementerian Ketenagakerjaan 18. Analisis Struktur Biaya (Cost Structure) Penempatan Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023
√ DIIMPLEMENTASIKAN Riau; 3. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)
Batang- Jawa Tengah; 4. Kawasan Stategis Nasional IKN- Kalimantan Timur; 5. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika - Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dilaksanakan sesuai dengan kesiapan tempat/gedung untuk operasionalisasi Anjungan (kesediaan Pemerintah Daerah maupun Pengelola Kawasan) dan ketersediaan anggaran di Pasker. dari 5 lokasi pelaksanaan pilot project, ada beberapa catatan terkait lokasi anjungan, yaitu h lokasi anjungan KEK Mandalika dan Kawasan Industri Kabil Batam yang jauh dari pusat kota dan keramaian, sehingga sulit untuk masyarakat mengakses dan memanfaatkan layanan anjungan. ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ▪ Sudah dilakukan penyampaian ND terkait kuesioner pemanfaatan hasil analisis kebijakan ke unit teknis terkait ▪ Sudah dilakukan Penyampaian ND Hasil Kajian Kebijakan ke Unit Teknis Terkait di 28
JENIS ANALISIS KEBIJAKAN NO ANALISIS KEBIJAKAN TAHUN 2022 DIIMPLEMENTASIKAN Pekerja Migran Lingkungan Kementerian (PMI) dengan Ketenagakerjaan Kompetensi ▪ Sudah dilakukan penyampaian Tertentu (Skilled ND terkait kuesioner Worker) ke Korea pemanfaatan hasil analisis Selatan, Taiwan kebijakan ke unit teknis terkait dan New Zealand ▪ Sudah diimplementasikan oleh Ditjen Binapenta dan PKK (Saat ini pengaturan pembiayaan diatur oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sesuai dengan pasal 30 Undang Undang 18 Tahun 2017. dalam setiap pembahasan terkait dengan komponen dan perhitungan biaya penempatan BP2MI selalu melibatkan K/L terkait termasuk Kementerian Ketenagakerjaan . Oleh karena itu, terkait kajian Cost Structure ini mohon kesediaannya untuk disampaikan ke BP2MI) Jumlah Kegiatan Analisis Kebijakan Tahun 2022 18 Analisis Kebijakan Jumlah kegiatan analisis kebijakan Tahun 2022 yang diimplementasikan 11 Analisis Kebijakan Hasil identifikasi kuesioner yang telah disebarluaskan ke unit-unit teknis Kemnaker terkait pemanfaatan hasil analisis kebijakan Pusbangjak Tahun 2022 yaitu sebanyak 11 kajian analisis yang sudah diimplementasikan oleh unit teknis dari 18 kajian analisis. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 29
Berdasarkan hasil identifikasi kajian Tahun 2022 yang diimplementasikan Tahun 2023 diatas, maka capaian atas IKP Persentase rekomendasi kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan adalah sebagai berikut: = 11 𝐾𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 18 𝐾𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 = 61,11% Tabel 3.4. Capaian Kinerja IKP Persentase Rekomendasi Kebijakan Tahun Sebelumnya yang Diimplementasikan INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2023 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 KONTRIBUSI CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET 2024 Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan 50% 69,23% 62,50% 61,11% 122,22% 55% 111,11% Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKP Tahun 2023 telah mencapai target, yakni sebesar 61,11% dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 50% atau dengan angka capaian sebesar 122,22% terhadap target Tahun 2023 atau sebesar 111,11% dari target Tahun 2024 dengan target sebesar 55%. Upaya yang Telah Dilakukan Tingginya angka capaian kinerja karena analisis kebijakan yang disusun sudah berdasarkan usulan kebutuhan unit teknis sehingga hasil rekomendasi kebijakan dapat langsung diimplementasikan oleh unit teknis tersebut guna mendukung program Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian telah dilakukan koordinasi yang intens untuk meminta respons atas kuesioner pemanfaatan hasil analisis kajian yang telah didistribusikan kepada unit teknis terkait Kendala Terdapat 7 hasil kajian yang tidak diimplementasikan yaitu 4 hasil kajian analisis tidak mendapatkan respons dan jawaban, sedangkan 3 hasil kajian analisis tidak diimplementasikan oleh unit teknis dikarenakan beberapa faktor Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 30
yaitu hasil kajian analisis belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam implementasi karena harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar dapat dioperasionalkan pada tahun anggaran berjalan dan rekomendasi belum sesuai dengan keadaan/kesiapan perencanaan unit teknis misal dalam hal tempat dan alokasi anggaran. Selain itu, penilaian kinerja yang telah dilakukan selama ini hanya berdasarkan penyampaian Nota Dinas yang dilampirkan Kuesioner kepada unit teknis, jika dijawab "ya" maka dianggap rekomendasi kebijakan telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti. Namun belum dapat menggambarkan bentuk konkret dari implementasi dan tindaklanjut tersebut. Strategi/Upaya Kedepan Dalam upaya peningkatan kinerja program/kegiatan Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan pada tahun berikutnya, terdapat beberapa upaya yang akan dilakukan sebagai berikut : a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan dan seminar/workshop; b. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga baik unit kerja internal Kementerian Ketenagakerjaan, tingkat sektoral, regional, nasional maupun internasional yang terkait bidang analisis kebijakan ketenagakerjaan guna menjaring usulan kebutuhan analisis kebijakan ketenagakerjaan; c. Penetapan pedoman atau instrumen yang tepat untuk mengukur rekomendasi kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan dan mengukur rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti unit-unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan; d. Perlu adanya komitmen pimpinan UKE I dan UKE II terkait usulan kebutuhan analisis kebijakan yang telah disampaikan kepada Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, sehingga rekomendasi hasil analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan yang dihasilkan oleh dapat langsung diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh unit-unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan; Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 31
e. Melakukan seleksi yang lebih ketat terkait usulan kebutuhan analisis kajian/evaluasi yang masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan; dan B. Indikator Kinerja Program: Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016 tentang SPBE, SPBE merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Implementasi SPBE dijalankan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam upaya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE di kementerian/lembaga maka perlu dilakukan pengukuran kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui evaluasi SPBE dalam bentuk nilai indeks SPBE. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Renstra Kemnaker Tahun 2020-2024 merupakan Indikator Kinerja baik di tingkat Kementerian Ketenagakerjaan dalam IKSS, Unit Kerja Eselon I yakni Barenbang Ketenagakerjaan dalam IKP, dan Unit Kerja Eselon II yakni Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan dalam IKK. Dalam Permenaker Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, definisi operasional pada Nilai Indeks SPBE adalah Tingkat maturitas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada Tahun n-1. Nilai Indeks SPBE dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang terdiri dari: Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 32
a. Empat domain, yakni: kebijakan internal SPBE, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE; b. Delapan aspek, yakni: kebijakan internal tata Kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta layanan publik berbasis elektronik; c. Sebanyak 47 indikator yang meliputi setiap aspek. Gambar 3.1. Penilaian Indeks SPBE Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai Indeks SPBE Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 merupakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE pada Tahun 2022. Capaian dalam indikator kinerja terkait nilai Indeks SPBE pada Tahun 2023 didasarkan atas hasil Surat Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan surat dan laporan tersebut nilai indeks SPBE Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 adalah sebesar 3,27 dengan predikat "Baik". Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 33
Tabel 3.5. Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Kementerian Ketenagakerjaan Tabel 3.6. Capaian Kinerja IKP Indeks SPBE INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2023 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,00 2,90 2,84 3,27 109% 4,00 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 KONTRIBUSI CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET 2024 81,75% 34
Dari hasil pemantauan SPBE Kementerian seluruh Indonesia pada Tahun 2023 yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Nilai Indeks SPBE Kementerian Ketenagakerjaan berada pada urutan ke 28 dari 34 Kementerian yang ada di Indonesia. Tabel 3.7. Hasil Pemantauan SPBE Kementerian Tahun 2023 No. Nama Instansi Indeks Predikat 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4,67 Memuaskan 2 Kementerian Keuangan 4,66 Memuaskan 3 Kementerian Komunikasi dan Informatika 4,52 Memuaskan 4 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4,41 Memuaskan 5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4,21 Memuaskan 6 Kementerian Perdagangan 4,16 Sangat Baik 7 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4,11 Sangat Baik 8 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3,97 Sangat Baik 9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3,95 Sangat Baik 10 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 3,9 Sangat Baik 11 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 3,87 Sangat Baik 12 Kementerian Pertanian 3,86 Sangat Baik 13 Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 3,81 Sangat Baik 14 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3,72 Sangat Baik 15 Kementerian Perhubungan 3,71 Sangat Baik 16 Kementerian Dalam Negeri 3,64 Sangat Baik 17 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3,62 Sangat Baik Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 35
No. Nama Instansi Indeks Predikat 18 Kementerian Agama 3,58 Sangat Baik 19 Kementerian Kelautan dan Perikanan 3,58 Sangat Baik 20 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3,52 Sangat Baik 21 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3,5 Sangat Baik 22 Kementerian Pertahanan 3,43 Baik 23 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3,41 Baik 24 Kementerian Sekretariat Negara 3,38 Baik 25 Kementerian Pemuda dan Olahraga 3,35 Baik 26 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3,31 Baik 27 Kementerian Kesehatan 3,31 Baik 28 Kementerian Ketenagakerjaan 3,27 Baik 29 Kementerian Luar Negeri 3,26 Baik 30 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3,13 Baik 31 Kementerian Sosial 3,04 Baik 32 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 3,01 Baik 33 Kementerian Perindustrian 2,89 Baik 34 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2,83 Baik Sedangkan Berdasarkan hasil self assessment SPBE Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023, nilai Indeks SPBE Barenbang Ketenagkerjaan sebesar 3,76. Tabel 3.8. Hasil Self Assesment SPBE Tahun 2023 INDEKS SPBE PREDIKAT SPBE Domain Kebijakan SPBE Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE 3.76 SANGAT BAIK 2.7 2.7 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 36
Domain Tata Kelola SPBE Perencanaan Strategis SPBE Teknologi Informasi dan Komunikasi Penyelenggara SPBE Domain Manajemen SPBE Penerapan Manajemen SPBE Audit TIK Domain Layanan SPBE Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan Publik Berbasis Elektronik 3.6 3.25 3.5 4.5 3,82 3,88 3,67 4.13 4 4.33 Mengacu dari hasil self assessment SPBE Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik implementasi SPBE di Kementerian Ketenagakerjaan berada pada level sangat baik karena berada pada level 3,5 - < 4,2. Jika dibandingkan dengan nilai indeks hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2022, nilai self assesment indeks SPBE Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 mengalami peningkatan pada semua domain. Tabel 3.9. Hasil Self Assessment pada Setiap Indikator dalam SPBE Tahun 2023 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 INDIKATOR Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data LEVEL 2 2 3 2 2 2 3 2 4 5 2 3 4 4 4 3 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 37
NO. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 INDIKATOR Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 LEVEL 2 5 5 4 2 4 4 3 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 5 45 46 47 4 4 4 Upaya yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2023 dalam upaya peningkatan kualitas implementasi SPBE, Barenbang Ketenagakerjaan melakukan beberapa kegiatan sebagai Berikut: a. Melakukan rapat bersama tim asesor internal dan KemenPAN dan RB guna mengetahui kelemahan dan kekurangan aspek dan domain SPBE dari hasil penilaian tahun 2022, serta rencana tindak lanjut persiapan penilaian tahun 2023 b. Melakukan penyusunan rencana induk arsitektur SPBE Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 38
c. Melakukan riviu draf Permenaker SIAPkerja. d. Membentuk Tim Audit SPBE Kemnaker yang tugas dan fungsinya: Melakukan audit aplikasi dan audit infrastruktur SPBE Kemnaker Memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan SPBE Kemnaker. Melaporkan hasil audit TIK SPBE Kemnaker kepada Koordinator SPBE Kemnaker. e. Melakukan rapat konsolidasi SPBE bersama Setjen dan Itjen guna melakukan pembaharuan evidence f. Pengumpulan evidence dari Setjen dan Itjen g. Menyusun arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam bentuk Permen h. Meningkatkan layanan publik yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Integrasi antar layanan (Kemnaker dengan KLD lainnya). Pengintegrasian dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). i. Melakukan pelatihan bagi tim audit TIK internal (khusus audit infrastruktur dan aplikasi) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan audit aplikasi umum. j. Melakukan pengembangan layanan yang ada di platform SIAPkerja (Layanan Pelatihan, Layanan Kelembagaan, Layanan BizHub) yang memiliki efek terhadap Reformasi Birokrasi Tematik. k. Melakukan self assessment terhadap pelaksanaan SPBE di Kemnaker tahun 2023 dengan nilai 3,76 pada 28 Agustus 2023. l. Pada bulan Desember sudah dilakukan Audit SMKI dengan nomor sertifikat: SOA No.MGT-FRM-17 Rev.00 26 July 2021 Kendala Namun ada beberapa kendala yang dialami dalam mencapai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Tahun 2023 ini antara lain adalah sebagai berikut: a. Kebijakan tentang arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Layanan Intra Pemerintah (JIP), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 39
dan manajemen keamanan informasi, belum dituangkan dalam bentuk regulasi. b. Pembangunan dan pengembangan platform SIAPkerja sebagai layanan publik dan layanan internal masih membutuhkan SDM pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai dengan spesifikasi pengembangan aplikasi. c. Layanan pusat data Kemnaker belum terintegrasi dengan layanan Pusat Data Nasional. d. Pelaksanaan layanan Jaringan Intra IPPD belum dilakukan interkoneksi secara menyeluruh antar K/L dan pemerintah daerah. e. Regulasi tentang proses bisnis Kemnaker sebagai pedoman dalam inovasi penyusunan proses bisnis SPBE belum diterbitkan. f. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) belum dijadikan pedoman dalam integrasi layanan publik. Strategi/Upaya Kedepan Rencana tindak lanjut untuk memenuhi target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 adalah sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Layanan Intra Pemerintah (JIP), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), dan manajemen keamanan informasi dalam bentuk regulasi internal Kermnaker b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM SPBE yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi layanan pada platform SIAPkerja. c. Pusat Data Kemnaker telah mendapatkan hak akses berupa akun dari layanan Pusat Data Nasional. d. Pemanfaatan jaringan intra IPPD telah dilakukan melalui interkoneksi pada 8 (delapan) unit Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di daerah. e. Upaya melakukan implementasi aplikasi helpdesk pada semua unit di internal Kemnaker. f. SPLP akan dijadikan pedoman dalam melakukan integrasi layanan. g. Melanjutkan penyusunan dokumen Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 40
C. Indikator Kinerja Program: Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi di Sektor Prioritas yang Mendorong Daya Saing Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024 persentase pemanfaatan rencana tenaga kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing didapatkan dengan menghitung persentase rata-rata dari persentase pemanfaatan rencana tenaga kerja yang didapatkan melalui survei dan persentase jabatan menengah-tinggi yang disusun pada periode sebelumnya dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dengan rumus sebagai berikut: 𝑃 = [ 𝑅(𝑚) + [ ∑ 𝑠 ∑ 𝑡 𝑛 − 1 2 𝑥 100] ] Keterangan : P: Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing R(m): Persentase Pemanfaatan Rencana tenaga kerja yang didapatkan melalui survei ∑s: Jumlah jabatan TK menengah-tinggi yang dimanfaatkan ∑ t n-1: Jumlah jabatan TK menengah-tinggi yang dihasilkan tahun sebelumnya Jika melihat cara perhitungan indikator kinerja di atas, maka terdapat 2 (dua) tahapan yang harus dilakukan, yakni mencari nilai persentase pemanfaatan rencana tenaga kerja yang didapatkan melalui survei, selanjutnya mencari nilai persentase jabatan menengah-tinggi yang disusun pada periode sebelumnya dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. a. Persentase pemanfaatan rencana tenaga kerja yang didapatkan melalui survei Pada Tahun 2023 Pemanfaatan rencana tenaga kerja diperoleh melalui proses survei dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 41
kelompok responden. Sampai dengan Desember 2022 terdapat 434 responden yang mengisi survei dan dapat diperoleh informasi persentase pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja sebesar 92,56%. Tabel 3.10. Kelompok dan Jumlah Responden yang Mengisi Survei Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja Tahun 2023 NO KELOMPOK RESPONDEN JUMLAH RESPONDEN 1 Pusat (Kementerian/Lembaga) 6 2 Provinsi (Dinas Tenaga Kerja, Bappeda) 160 3 Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Bappeda) 266 4 OPD selain Disnaker 2 Total 434 b. Persentase jabatan menengah-tinggi yang disusun pada periode sebelumnya dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah diperoleh melalui capaian atas IKK II pada kegiatan Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja, yakni persentase akurasi daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing penempatan tenaga kerja sesuai dengan keahlian. Capaian atas indikator kinerja ini diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut: ∑ 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑛 ∑ 𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑛 − 1 𝑥 100% Keterangan: ∑ jabatan menengah tinggi yang dimanfaatkan n: jabatan menengah tinggi yang berkembang termanfaatkan oleh Kemnaker Tahun 2022 ditambah jabatan menengah tinggi yang berkembang termanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga Tahun 2022 ∑ jabatan menengah tinggi yang diproyeksikan n-1: jabatan tenaga kerja menengah tinggi yang berkembang (merupakan proyeksi Tahun 2020-2021) Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 42
1) Jabatan Tenaga Kerja menengah tinggi yang berkembang diperoleh melalui beberapa langkah sebagai berikut: ▪ Mencari selisih perkiraan jabatan menengah tinggi tahun 2021-2022, tanpa melihat sektor ▪ Mengelompokkan perubahan jabatan dengan asumsi yang mengalami peningkatan/ pertumbuhan positif minimal 100 sebagai jabatan yang berkembang serta jabatan yang tidak terkait dengan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang membutuhkan kualifikasi pendidikan khusus ▪ Didapat jumlah jabatan yang berkembang tahun 2021-2022 sebanyak 152 jabatan. 2) Jabatan Tenaga Kerja menengah tinggi yang berkembang termanfaatkan oleh Kemnaker diperoleh melalui beberapa langkah sebagai berikut: ▪ Meminta data pelatihan yang dilaksanakan oleh Binalavotas tahun 2023 (data pelatihan periode Januari - September 2023 dari Pusdatik) ▪ Menyeleksi persamaan jenis pelatihan yang telah dilaksanakan dengan jenis jabatan yang berkembang sebagai daftar jabatan yang termanfaatkan ▪ Dari data Program Pelatihan, didapat jumlah jabatan yang berkembang sementara tahun 2021-2022 termanfaatkan oleh Kemnaker sebanyak 87 jabatan. 3) Jabatan Tenaga Kerja menengah tinggi yang berkembang termanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga diperoleh melalui beberapa langkah sebagai berikut: ▪ Meminta data pelatihan yang dilaksanakan oleh K/L tahun 2023. ▪ Menyeleksi persamaan jenis pelatihan yang telah dilaksanakan K/L dengan jenis jabatan yang berkembang sebagai daftar jabatan yang termanfaatkan. ▪ Dari data yang telah diterima didapat jumlah Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang Termanfaatkan oleh K/L sebanyak 9 jabatan. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 43
Tabel 3.11. Presentase Pemanfaatan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah−Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing IndikatorJumlahNilaiJabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang (Proyeksi tahun 2021-2022)152Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang Termanfaatkan oleh Kemnaker Tahun 202387Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang Termanfaatkan oleh K/L lain Tahun 20239 𝟖𝟕 + 𝟗 𝟏𝟓𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟑, 𝟏𝟔 Setelah mendapatkan nilai pada dua komponen dalam perhitungan persentase pemanfaatan rencana tenaga kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing, maka diperoleh nilai capaian sebagai berikut: 92,56% + 63,16% 2 = 𝟕𝟕, 𝟖𝟔% Persentase pemanfaatan rencana tenaga kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing Tahun 2023 sebesar 77,86% atau telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 77%. Tabel 3.12. Capaian Kinerja IKP Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi di Sektor Prioritas yang Mendorong Daya Saing Tahun 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2023 REALIASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 KONTRIBUSI CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET 2024 Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah- tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing 77% 70,52 77,93% 77,86% 101,12% 78% 99,82% Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 44
Upaya yang Telah Dilakukan Tercapainya indikator kinerja persentase pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah-tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: a. Sinkronisasi penyusunan RTK antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah terjalin. RTKN yang disusun Kemnaker menjadi dasar dalam penyusunan RTKD; b. Memberikan bantuan teknis/ pendampingan dalam penyusunan RTKD. Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas kinerja terkait perencanaan ketenagakerjaan pada Tahun 2023, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan juga melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah; b. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan; c. Penyusunan Peraturan Perencanaan Tenaga Kerja; d. Rapat Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja; e. Supervisi Kemanfaatan Rencana Tenaga Kerja. Diharapkan Tahun 2024 capaian kinerja yang baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, oleh karena itu kegiatan bimbingan teknis dan rapat koordinasi harus dilakukan sebagai strategi peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja di daerah karena tingginya turn over pegawai di daerah. Kendala Adanya ketidakselarasan antara data yang berasal dari sektor dengan data dasar yang tersedia, seperti adanya perbedaan jenis pelatihan dan klasifikasi jabatan. Strategi/Upaya Kedepan Melakukan pemilahan data dasar melalui penyandingan jenis pelatihan dari sektor dengan klasifikasi jabatan dalam KBJI 2014. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 45
D. Indikator Kinerja Program: Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024, Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan merupakan layanan data dan informasi yang disediakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan. Nilai indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan diperoleh dari hasil survei kepuasan penggunaan layanan data dan informasi ketenagakerjaan dengan responden internal kementerian dan mitra. Tabel 3.13. Capaian Kinerja IKP Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2023 REALIASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 KONTRIBUSI CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET 2024 Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan 70 80,45 88,62 88,42 126,31% 75 117,89% Pada periode Januari-Desember 2023, sebanyak 95 orang responden telah melakukan feedback survei kepuasan layanan dengan indeks kepuasan layanan sebesar 88,42%. Tabel 3.14. Feedback Survei Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan ID Start time Email Seberapa puaskah Anda dengan pelayanan data yang diberikan: JANUARY 1 1/11/23 9:08:57 anonymous 10 2 1/24/23 19:59:10 anonymous 10 3 1/25/23 9:47:14 anonymous 10 4 1/26/23 17:21:54 anonymous 6 Score 9,00 JANUARY INDEX 90,00 FEBRUARY 5 2/2/23 9:44:16 anonymous 8 6 2/6/23 14:06:29 anonymous 10 7 2/9/23 13:46:08 anonymous 8 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 46
ID Start time Email 8 2/9/23 19:19:40 anonymous 9 2/10/23 17:01:32 anonymous 10 2/10/23 17:03:33 anonymous 11 2/11/23 11:28:26 anonymous 12 2/11/23 11:36:26 anonymous 13 2/19/23 16:17:24 anonymous 14 2/20/23 9:10:41 anonymous 15 2/20/23 13:14:07 anonymous 16 2/21/23 14:18:46 anonymous 17 2/21/23 16:29:57 anonymous 18 2/23/23 12:23:22 anonymous 19 2/27/23 17:00:09 anonymous Score FEBRUARY INDEX MARCH 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3/2/23 8:43:21 anonymous 3/2/23 8:48:11 anonymous 3/2/23 13:54:34 anonymous 3/2/23 20:09:09 anonymous 3/2/23 20:09:42 anonymous 3/3/23 22:34:59 anonymous 3/6/23 9:54:57 anonymous 3/6/23 10:03:17 anonymous 3/7/23 8:10:47 anonymous 3/15/23 8:34:02 anonymous 3/16/23 11:36:50 anonymous 3/18/23 10:21:09 anonymous 3/20/23 11:27:06 anonymous 3/21/23 15:22:44 anonymous 3/22/23 16:41:23 anonymous 3/27/23 10:09:30 anonymous 3/28/23 9:38:36 anonymous 3/28/23 12:53:49 anonymous 36 37 Score MARCH INDEX 38 39 40 41 42 43 4/4/23 15:14:59 anonymous 4/10/23 15:47:09 anonymous 4/11/23 8:30:17 anonymous 4/11/23 9:16:10 anonymous 4/28/23 9:52:56 anonymous 4/28/23 13:05:09 anonymous Score APRIL INDEX 44 5/8/23 5:47:25 anonymous Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Seberapa puaskah Anda dengan pelayanan data yang diberikan: 9 9 9 10 10 9 8 9 8 10 8 10 9,00 90,00 10 10 9 10 10 10 9 8 9 10 10 7 9 10 10 8 8 8 9,08 90,81 9 8 8 10 10 10 9,09 90,93 5 47
ID Start time Email 45 46 47 48 49 50 51 5/11/23 10:48:07 anonymous 5/11/23 10:44:52 anonymous 5/17/23 12:54:15 anonymous 5/19/23 10:20:24 anonymous 5/25/23 11:49:20 anonymous 5/25/23 13:22:15 anonymous 5/29/23 11:22:08 anonymous 5/29/23 17:41:14 anonymous 52 Score MEI INDEX 53 54 55 56 57 58 6/6/23 11:16:28 anonymous 6/7/23 11:48:49 anonymous 6/7/23 15:27:40 anonymous 6/7/23 23:04:57 anonymous 6/9/23 17:37:20 anonymous 6/14/23 6:14:05 anonymous Score JUNI INDEX 59 7/4/23 8:57:41 anonymous 60 7/7/23 12:41:24 anonymous 61 7/12/23 13:21:15 anonymous 62 7/22/23 15:10:41 anonymous Score JULI INDEX 63 8/3/23 16:11:50 anonymous 64 8/7/23 9:06:21 anonymous 65 8/9/23 11:57:26 anonymous 66 8/9/23 14:45:24 anonymous 67 8/14/23 11:20:45 anonymous 68 8/18/23 17:01:04 anonymous 69 8/21/23 15:15:35 anonymous 70 8/28/23 11:24:06 anonymous Score AGUSTUS INDEX 71 9/6/23 9:50:45 anonymous 72 9/6/23 17:46:28 anonymous 73 9/7/23 7:50:51 anonymous 74 9/7/23 21:06:16 anonymous 75 9/18/23 13:25:10 anonymous 76 9/25/23 14:10:53 anonymous 77 9/30/23 13:33:33 anonymous Score SEPTEMBER INDEX 78 10/9/23 10:17:14 anonymous Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Seberapa puaskah Anda dengan pelayanan data yang diberikan: 9 8 10 10 10 8 10 9 9,04 90,38 8 9 8 10 8 10 9,02 90,17 5 9 10 8 8,95 89,52 10 8 10 10 10 8 9 8 8,97 89,71 9 8 10 10 10 8 7 8,97 89,61 7 48
ID Start time Email Seberapa puaskah Anda dengan pelayanan data yang diberikan: Score 79 80 81 82 83 10/19/23 16:07:57 anonymous 10/19/23 17:23:02 anonymous 10/19/23 20:36:29 anonymous 10/25/23 9:46:30 anonymous 10/30/23 11:16:14 anonymous 10 9 7 9 9 8,93 OKTOBER INDEX 84 85 86 87 88 89 11/6/23 9:28:32 anonymous 11/6/23 14:42:33 anonymous 11/14/23 3:47:24 anonymous 11/17/23 11:52:50 anonymous 11/20/23 10:30:39 anonymous 11/27/23 7:34:26 anonymous 89,28 10 7 9 8 9 8 Score NOVEMBER INDEX 8,90 88,99 90 12/8/23 12:09:54 anonymous 9 91 12/11/23 9:13:26 anonymous 8 92 12/19/23 10:44:12 anonymous 10 93 12/19/23 12:45:56 anonymous 10 94 12/19/23 16:33:36 anonymous 1 95 12/21/23 10:11:30 anonymous 10 Score DESEMBER INDEX 8,84 88,42 Formulir Survei Kepuasan Layanan Data Ketenagakerjaan disebar melalui email kepada pengguna layanan pemintaan data ketika data yang diminta sudah Pusdatik penuhi. Form dapat dilihat pada laman berikut Response rate pengguna data yang mengisi kuesioner survei kepuasan layanan data dan informasi sangat rendah. Ada kecenderungan pengguna data yang mengajukan permintaan data, setelah mereka diberikan data, mereka tidak mau lagi mengisi survei kepuasan layanan. Kemudian, pengguna yang men-download langsung data dan buku publikasi dari portal satudata.kemnaker.go.id, tidak teridentifikasi alamat email maupun nomor WA, sehingga tidak bisa dikirimkan kuesioner. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 49
Gambar 3.2. Grafik Jumlah Responden yang Mengisi Survei Kepuasan Layanan Data periode Januari - Desember 2023 Upaya yang Telah Dilakukan Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan, antara lain: a. Pemenuhan permintaan data dengan cepat sesuai dengan Service Level Agreement (SLA): Dari permintaan data yang masuk pada bulan Desember 2023 baik melalui surat, Portal SDK, maupun media lainnya, sekitar 56,52% telah dipenuhi sesuai kebutuhan. Permintaan data yang belum dapat dipenuhi dikarenakan menunggu surat permintaan data resmi user dari instansi/universitas, perlu koordinasi dengan sekretariat produsen data terhadap data yang dibutuhkan, butuh proses pengolahan data terlebih dahulu, serta belum tersedianya raw data Sakernas Agustus 2023 dari BPS. b. Pembenahan dan Pengembangan Aplikasi Portal SDK: ▪ Terus melakukan koordinasi dengan tim developer dan melakukan monitoring harian terhadap adanya pembenahan pengembangan Portal SDK. ▪ Pusdatik berkoordinasi dengan tim Sekretariat SDI agar integrasi data ketenagakerjaan pada Portal SDI dapat update otomatis secara berkala. c. Capaian target kebermanfaatan dan kepuasan pengguna: ▪ Pada periode Januari - Desember tahun 2023 terdapat 423 permintaan data yang masuk dengan rincian sebagai berikut: Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan 50
sebanyak 290 permintaan data telah selesai terpenuhi pemenuhan datanya; 52 masih dalam proses pengolahan data dan masih menunggu respons terkait kelengkapan dokumen permohonan data; dan 81 permintaan data selesai karena no response dari pemohon. ▪ Survei kepuasan layanan data ketenagakerjaan diberikan kepada mereka yang permintaan datanya telah selesai terpenuhi, yaitu sebesar 290 responden. Dari 290 responden yang telah dikirimkan kuesioner survei, sebanyak 95 responden atau 33 persen (response rate) mengisi survei tersebut (feedback) dan sisanya sebesar 195 responden (67%) tidak mengisi survei (no feedback). ▪ Sebanyak 95 responden yang melakukan feedback terhadap kuesioner survei, diperoleh indeks kepuasan layanan sebesar 88,42. Gambar 3.3. Status Permintaan Data Tahun 2023 ▪ Penyampaian laporan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) periode Desember 2023. ▪ Penyampaian laporan pelayanan data periode s.d. Desember 2023. ▪ Penyampaian laporan mingguan traffic pengunjung Portal SDK Kendala Pencapaian Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan pada tahun 2023 sudah memenuhi target. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam mencapai target, yaitu: a. Banyaknya permintaan data yang bersifat terbatas informasinya tanpa disertai surat resmi permintaan data dari instansi/perguruan tinggi. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 51
b. Feedback yang lama dari user terhadap kelengkapan bukti dukung/surat resmi permintaan data. c. Kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan pengolahan data dan pelayanan permintaan data. d. Terbatasnya ketersediaan data di luar daftar data yang telah ditetapkan pada produsen data. e. Terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi Portal SDK yang melibatkan peserta eksternal seperti mahasiswa, dinas tenaga kerja daerah, stakeholder lainnya, maupun publik. Strategi/Upaya Kedepan Rencana tindak lanjut untuk menangani dan memperbaiki kendala di atas antara lain: a. Melakukan sosialisasi mengenai ekosistem digital ketenagakerjaan di mana terdapat penjelasan peran dan aplikasi pelayanan data Portal SDK b. Meningkatkan pelayanan data ketenagakerjaan seperti melakukan pengembangan aplikasi pelayanan data Portal SDK dan melakukan integrasi data dengan Kementerian/Lembaga lain c. Memperbaiki cara perhitungan jumlah pengunjung dan pelayanan data, baik pada Portal SDK maupun media lainnya untuk mencapai target IKP yang telah ditetapkan d. Meningkatkan kualitas data untuk disajikan pada Portal SDK sebagai media penyebarluasan data ketenagakerjaan e. Meningkatkan koordinasi antara Walidata dengan Sekretariat Produsen Data sehingga disajikan pada Portal SDK tepat waktu sesuai dengan Berita Acara Penetapan Daftar Data Ketenagakerjaan f. Melakukan sosialisasi mengenai kebijakan SDK, yang salah satu tahapannya yaitu terkait penyebarluasan dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan g. Meningkatkan pelayanan data ketenagakerjaan seperti melakukan pengembangan aplikasi pelayanan data Portal SDK dan melakukan integrasi data dengan Kementerian/Lembaga/Institusi lain h. Mendorong dan mengingatkan para pemohon data untuk selalu mengisi survei kepuasan layanan data ketenagakerjaan Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 52
i. Memperbaiki alur permintaan data pada sistem Portal SDK dengan menjadikan kolom file pendukung mandatory/wajib disertakan untuk melanjutkan permintaan data. j. Melakukan update katalog data. k. Menyediakan data di luar daftar data yang ditetapkan, termasuk data yang sering dibutuhkan pimpinan. l. Memperluas segmen peserta kegiatan, misalnya dinas ketenagakerjaan tingkat provinsi dan kab/kota, mahasiswa maupun stakeholder terkait urusan ketenagakerjaan m. Mengajukan atau mengalokasikan lebih banyak anggaran tahun berikutnya untuk sosialisasi Portal SDK. n. Mengadakan sosialisasi Portal SDK secara mandiri kepada para mahasiswa di beberapa wilayah. o. Memperbaiki alur pemenuhan permintaan data dan pengisian kuesioner terkait capaian IKP dan IKK. 3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Program II Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 sasaran kinerja pada program Dukungan Manajemen Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan adalah Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dengan 3 (tiga) IKP, yaitu: a. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti; c. Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran program dan IKP dalam program Dukungan Manajemen Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 53
Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024. Tabel 3.15. Capaian IKP Sasaran Program II Tahun 2023 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2023 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 KONTRIBUSI CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET 2024 Indeks PMPRB 35,65 34,15 35,14 38,0 106,59 35,95 105,70 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 80% 100% 100% 100% 125% 85% 117,65% Nilai evaluasi SAKIP 86 88,76 88,76 86,11 100,13% 87 98,98% Sumber: Data Capaian Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023, diolah A. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Definisi operasional menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, Indeks PMPRB adalah Nilai evaluasi PMPRB hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan tahun n-1. Artinya capaian kinerja terkait indikator ini pada Tahun 2023 merupakan implementasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2022. Namun berdasarkan Memorandum Nomor 1/86/OT.05/I/2023 dari Sekretaris Jenderal kepada para Sekretaris Unit Kerja Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Tanggal 30 Januari 2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 disampaikan beberapa poin sebagai berikut: a. Tindak lanjut atas Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/01/RB.06/2023 Tanggal 18 Januari 2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 disampaikan bahwa Kementerian PAN dan RB menghentikan kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi karena evaluasi reformasi birokrasi Tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan peraturan terbaru; Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 54
b. Upaya perbaikan reformasi birokrasi di Kemnaker maka setiap Unit Kerja Eselon I Kemnaker dan Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021; dan c. Unit Kerja Eselon I menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholders. Berdasarkan uraian di atas maka aktivitas pengukuran Indeks PMPRB di Barenbang Ketenagakerjaan belum dapat dilakukan. Sekretariat Barenbang Ketenagakerjaan sebagai Unit Kerja Eselon II yang bertanggungjawab atas capaian Indeks PMPRB sudah melakukan koordinasi internal untuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 penilaian PMPRB masih menjadi salah satu target kinerja Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 bertempat di ruang rapat Barenbang Ketenagakerjaan lantai 6 gedung A Kementerian Ketenagakerjaan dengan peserta perwakilan dari unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, telah dilakukannya Evaluasi Mandiri PMPRB dengan format penilaian Indikator Kinerja Utama Reformasi Birokrasi sebagai penganti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk selanjutnya dijadikan bahan Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Dalam pelaksanaan penilaian Indikator Kegiatan Utama dengan mengacu Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Dalam penilaian tersebut yang tertuang pada Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Nomor 1/8040/OT.5/XI/2023 tentang Penilaian IKU RB Sebagai Pengganti Penilaian PMPRB tertanggal 8 November 2023, Barenbang Ketenagakerjaan mendapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi dengan nilai sebesar 38,0. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 55
Tabel 3.16. Indikator Kinerja Indeks PMPRB INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2023 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 KONTRIBUSI CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET 2024 Indeks PMPRB 35,65 34,15 35,14 38,0 106,59% 35,95 105,70% Upaya yang Telah Dilakukan Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Barenbang Ketenagakerjaan, pada Tahun 2023 Barenbang Ketenagakerjaan menjalankan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Bimbingan teknis dan Evaluasi Pengawasan Kearsipan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan, menambah kompetensi dan pemahaman, dan kapasitas SDM Kearsipan di lingkungan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; b. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SDM Aparatur Barenbang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah kapasitas SDM Aparatur di lingkungan Barenbang Ketenagakerjaan sehingga dapat bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung dan mewujudkan ASN yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif); c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui informasi jabatan yang ada di organisasi/Lembaga, penulisan dan dokumentasi uraian jabatan, penyusunan peta jabatan, dapat mendorong pengembangan karir pegawai dan meningkatkan produktivitas, mengurangi gejolak akibat penentuan sistem evaluasi jabatan yang tidak tepat, dan mengetahu jumlah kebutuhan Pegawai; d. Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di dalam pemerintahan dengan memahami pentingnya tata naskah dinas yang baik dan pengelolaan arsip yang efektif. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 56
e. Penyusunan SOP Barenbang Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Menyusun SOP di lingkungan Barenbang Ketengakerjaan dengan harapan dapat menciptakan ukuran standar kerja yang dapat memberikan karyawan sebuah cara untuk meningkatkan kualitas kerja serta memudahkan organisasi untuk melakukan evaluasi program atau kinerja. f. Ekspose Regulasi Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi terkait macam-macam regulasi yang terdapat di lingkungan Barenbang Ketenagakerjaan. Reformasi Birokrasi General Selanjutnya Kementerian PAN dan RB melalui Permenpan RB No.3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 hadir dengan terobosan dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Dua fokus yang dikenal dengan 'double track' ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Barenbang Ketenagakerjaan mendapatkan mandat terkait penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dan Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai Rencana Aksi pada penilaian RB General di Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat 3 Permenaker yang masuk dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), yang terdiri dari: a. Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing b. Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua c. Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut. Sudah dilakukan unggah eviden penilaian untuk Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan berikut Analisis Hasil Pengukuran IKK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 57
Tabel 3.17. Hasil Pengukuran IKK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 Nilai IKK (Nilai No Kebijakan IKK Kebijakan Nilai Partisipasi rata-rata + Nilai Partisipasi) Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 1 Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 80,86 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata 2 Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, 80,36 0,7 76,23 Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 3 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat 65,38 dan Angkut Data dukung yang dimuat telah lengkap 100%, namun beberapa indikator memerlukan penajaman pada data-data dukungnya, antara lain: a. Pengungkapan keterlibatan stakeholder dalam perencanaan kebijakan secara lebih jelas, misal rapat/pertemuan yang dilakukan, pembahasan rancangan kebijakan, dll.; b. Pengungkapan data dukung implementasi yang lebih sesuai yaitu bukti dukung yang terjadi setelah waktu penetapan kebijakan; c. Pengungkapan hasil-hasil evaluasi kebijakan perlu dibuat highlight dari bukti dukung yang diunggah untuk memperjelas bagian dari dokumen bukti dukung yang menunjukkan kondisi jawaban yang dipilih; d. Pengungkapan upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam dimensi evaluasi kebijakan secara lebih jelas; dan Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 58
e. Pengungkapan atas penerimaan, responsivitas, dampak dan kemanfaatan kebijakan dari kelompok sasaran terutama kelompok rentan perlu diberikan penajaman, terutama kelompok rentan yang terdampak kebijakan Selanjutnya terkait Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai Pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelengaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Kementerian Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Kementerian Ketenagakerjaan meliputi Penyedia Data Peserta Pelatihan dan Penyedia Data Perusahaan yang terdaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 adalah 2,94 dengan predikat "Baik". Berikut rincian hasil Evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral: Tabel 3.18. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Domain Bobot Nilai Harapan Nilai Nasional Nilai Hasil Penilaian (1) (2) (3) (4) (5) Domain Prinsip SDI 28% 2,60 1,81 3,00 Domain Kualitas 24% 2,60 1,70 3,07 Data Domain Proses 19% 2,60 1,82 3,00 Bisnis Statistik Domain 17% 2,60 1,85 3,00 Kelembagaan Domain Statistik 12% 2,60 1,74 2,34 Nasional Indeks Pembangunan 100% 2,60 1,78 2,94 Statistik Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 59
B. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Definisi operasional persentase temuan yang ditindaklanjuti merujuk pada kerugian negara atas temuan Inspektorat Jenderal adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024. Persentase temuan yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen. Tabel 3.19. Indikator Kinerja Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2023 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 KONTRIBUSI CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET 2024 Presentase temuan yang ditindaklanjuti 8% 100% 100% 100% 125% 85% 117,65% Sesuai dengan Risalah Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan bulan Septermber 2023, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 60
Tabel 3.20. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemnaker TA 2022 Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 61
Melalui tabel tersebut maka perhitungan untuk capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: 𝑃 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑥 100% 𝑃 = 7.300.000 7.300.000 𝑥 100% 𝑃 = 100% Upaya yang Telah Dilakukan Dalam upaya meningkatkan persentase tindak lanjut atas temuan, pada Tahun 2023 Sekretariat Barenbang Ketenagakerjaan menjalankan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi Peraturan Keuangan dan Bagan Akun Standar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah wawasan para pengelola keuangan di lingkungan Barenbang Ketenagakerjaan terhadap peraturan keuangan setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pengelola keuangan di Barenbang Ketenagakerjaan; b. Monitoring dan Evaluasi IKPA Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian, khususnya di lingkungan Barenbang Ketenagakerjaan yang mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektifitas pelaksanaan anggaran; c. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 Barenbang Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk untuk mengevaluasi laporan keuangan pada semester I di lingkungan Barenbang Ketenagakerjaan dan mewujudkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mengedepankan prinsip tepat waktu, namun tetap disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan; Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 62
d. Penyusunan bahan TLHP dan Proses Penyelesaian TLHP Barenbang Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi dan menindaklanjuti hasil temuan yang ada di Barenbang Ketenagakerjaan serta memperbaiki Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kerugian negara; e. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibuat pada Triwulan III dapat dituangkan secara cepat, tepat, akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengelolaan belanja negara yang berkualitas, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta birokrasi dan sinergitas layanan publik yang agile, efektif dan efisien; f. Kegiatan penyusunan Pseudo Laporan Keuangan Tahun 2023 Barenbang Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyajikan data sampai dengan bulan November 2023 Barenbang Ketenagakerjaan, yang didahului dengan telaah sehingga dapat diketahui progres dan dapat menghindari terjadinya penumpukan masalah di akhir Tahun serta diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan atau menindaklanjuti permasalahan yang telah diidentifikasi dalam Laporan Keuangan Triwulan III maupun dalam temuan-temuan pemeriksaan baik dari Inspektorat Jenderal maupun dari BPK; C. Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 63
Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada instansi pemerintah dalam rangka peningkatan capian kinerja maka diperlukan evaluasi AKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 menjadi salah satu indikator kinerja yang diukur setiap tahunnya sesuai amanah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024. Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2022 diperoleh melalui nilai evaluasi mandiri atas capaian kinerja tahun n-1 oleh Inspektorat Jenderal. Hal tersebut diatur dalam Permenaker No. 11 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024. Dalam peraturan yang sama, definisi operasional nilai evaluasi SAKIP adalah nilai hasil evaluasi mandiri atas area penguatan akuntabilitas. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen yang menjadi fokus evaluasi, yakni: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Tabel 3.21. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2022 NO Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja 1. 2. 3. 4. Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Nilai Akuntabilitas Kinerja 30 30 15 25 2021 27 27 13,5 21,25 88,75 A 2022 26,1 24 13,5 22,5 86,11 A Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 64
Terkait capaian kinerja Nilai Evaluasi SAKIP, sudah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal pada Tanggal 12 Juni 2023 dengan nilai capaian sebesar 86,11 atau telah mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 86. Tabel 3.22. Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2023 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 PERSENTASE CAPAIAN 2023 TARGET 2024 KONTRIBUSI CAPAIAN 2023 TERHADAP TARGET 2024 Nilai evaluasi SAKIP 86 88,76 88,76 86,11 100,13% 87 98,98% Upaya yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2023 dalam upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP, Sekretariat Barenbang Ketenagakerjaan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Pada tahun 2023 sudah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan; b. Sudah terdapat 3 Rincian Output yang mendukung prioritas nasional pada 2023 yaitu Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Siap Kerja, Layanan Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri Dan Luar Negeri, Layanan Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja Dalam Negeri/Luar Negeri; c. Sudah dilakukan pencermatan kembali dan revisi kesalahan akun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; d. Sudah disusun formulir khusus pengukuran kinerja yang disusun secara berjenjang sesuai dengan arsitektur kinerja mulai dari IKP, IKK, hingga level capaian output; e. Pada Tahun 2023 sudah dibuat Laporan kinerja triwulanan (Laporan Interim) dan diunggah pada aplikasi E-Performance; f. Sudah dilakukan peningkatan kapasitas melalui training tim audit internal oleh BRIN sesuai rekomendasi Kemenpan RB. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 65
Kendala Terdapat beberapa catatan dalam penilaian SAKIP, diantaranya sebagai berikut: a. Target Perjanjian Kinerja Eselon I terkait Nilai Indeks SPBE masih belum disesuaikan tingkat ketercapaiannya; b. Target Perjanjian Kinerja Eselon I terkait Nilai Evaluasi SAKIP masih belum memenuhi unsur menantang dikarenakan sudah tercapai pada periode tahun sebelumnya; c. Disarankan agar Satuan Kerja bisa mengembangkan aplikasi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam memonitoring capaian kinerja; d. Penerapan Pengukuran Kinerja pada Barenbang Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan secara umum belum dilakukan, yakni pemberian tunkin yang disesuaikan dengan capaian kinerja individu. Strategi/Upaya Kedepan Beberapa tindak lanjut yang dilakukan terhadap rekomendasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal: a. Penyesuaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I sudah disusun disesuaikan dengan perubahan pejabat dan pagu anggaran. Untuk penyesuaian target dilakukan pada akhir Tahun 2023 setelah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan MK karena Indeks SPBE juga merupakan IKSS sehingga akan berpengaruh pada target kinerja di level Kementerian; b. Sedang dilakukan pengembangan aplikasi internal untuk monitoring realisasi anggaran dan capaian kinerja unit Barenbang Ketenagakerjaan oleh Pusdatik dan Sekretariat. Barenbang Ketenagakerjaan; dan c. Sudah dilakukan pembahasan permenaker terkait tunjangan kinerja di level Kementerian yang dikoordinasi oleh Biro OSDM. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 66
3.2. Realisasi Anggaran Pada awal Tahun 2023 terdapat Automatic Adjustment berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2023. Kebijakan Automatic Adjustment ini berimplikasi pada penyesuaian anggaran program pada Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini berdampak pada penyesuaian anggaran dan rencana pelaksanaan pada Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen di Barenbang Ketenegakerjaan Tahun 2023. Pada Tahun 2023 anggaran Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp245.125.747.000. Namun pada awal Tahun 2023 terdapat blokir anggaran terkait Automatic Adjustment pada Barenbang Ketenagakerjaan sebesar Rp13.381.651.000 yang bersumber dari Rupiah Murni pada Program Pembinaan Ketenagakerjaan dan Program Dukungan Manajemen. Automatic Adjustment pada Barenbang Ketenagakerjaan meliputi beberapa kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Tahun 2023. Blokir anggaran Automatic Adjustment pada program pembinaan sebesar Rp8.201.401.000 diusulkan relaksasi untuk kegiatan Module Match Search, Module Enrollmen, Module Taxonomy Management dan sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir sebesar Rp6.561.000.000 pada Tanggal 5 September 2023. Selain faktor Automatic Adjustment, juga terdapat blokir anggaran terkait clearance. Para periode Triwulan III sudah dilakukan buka blokir anggaran setelah mendapatkan rekomendasi clearance, namun belum dapat dilaksanakan karena adanya rekomendasi BPK agar dilakukannya terlebih dahulu revisi akun semula 52 menjadi 53 dikarenakan menjadi Aset Tak Berwujud (ATB), revisi perubahan akun baru dapat terlaksana pada bulan September dikarenakan hasil LK selesai pada bulan Juli. Selanjutnya terdapat pengembalian anggaran blokir Automatic Adjusment pada Program Pembinaan Ketenagakerjaan sebesar Rp1.640.401.000, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.185.140.000, dan adanya perpindahan anggaran belanja gaji sebesar Rp2.500.000.000 ke Ditjen Binapenta & PKK sehingga mempengaruhi besarnya pagu menjadi sebesar Rp235.805.096.000. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 67
Tabel 3.23 Perbandingan Jumlah Pagu Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2022 dan Tahun 2023 TAHUN 2022 TAHUN 2023 Pagu Anggaran Awal (Rp) Pagu Anggaran Akhir (Rp) Pagu Anggaran Awal (Rp) Pagu Anggaran Akhir (Rp) 272.853.836.000 263.625.582.000 245.125.747.000 235.805.096.000 Hal-hal tersebut berpengaruh pada realisasi anggaran pada Barenbang Ketenagakerjaan, sehingga pada akhir Tahun 2023, realisasi anggaran Barenbang Ketenagakerjaan sebesar 92.81%, masih lebih rendah dari target yang diproyeksikan yaitu sebesar 93,64%. Tabel 3.24. Pagu dan Realisasi Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 Target dan Realisasi Deviasi No. Unit Eselon II Pagu (Rp) Target (%) Realisasi (%) Realisasi (Rp) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Sekretariat Barenbang Ketenagakerjaan 46.448.497.000 98,75% 93,59% 43.469.918.330 5,16% 2 Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan 162.553.883.000 91,40% 91,94% 149.447.470.867 -0,54% 3 Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan 11.719.648.000 97,64% 97,56% 11.433.759.707 0,08% 4 Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan 15.083.068.000 98,93% 96,16% 14.503.933.466 2,77% Total 235.805.096.000 93,64% 92,81% 218.855.082.370 0,83% Tren realisasi anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 setiap bulannya mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2022. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 68
Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan Tahun 2022 Dalam rangka percepatan realisasi anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023, terdapat beberapa upaya yang dilakukan, seperti: a. Melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Barenbang Ketenagakerjaan berdasarkan revisi DIPA; b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan hingga Bulan Desember 2023 per Unit Kerja untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target dalam sasaran kinerja; c. Melakukan pengendalian rutin dan berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan pengawasan terhadap kinerja pegawai dalam mendukung pencapaian target unit kerja; dan d. Percepatan penyelesaian dalam administrasi pertanggungjawaban setelah kegiatan berjalan sehingga akan berkontribusi pada progres realisasi anggaran setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya. Dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalisasi realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja maka Tahun 2024 diperlukan strategi pelaksanaan program dan kegiatan melalui beberapa langkah sebagai berikut: a. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, dan telah dilakukan penginputan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 69
b. Sebagian kegiatan yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni akan dilaksanakan pada Triwulan pertama, sedangkan anggaran yang berasal dari sumber dana PNBP dilaksanakan mulai Triwulan kedua setelah diterbitkannya maksimum pencairan (MP); c. Percepatan buka blokir anggaran melalui pemenuhan data dukung yang dibutuhkan (clearance) yang sampai dengan saat ini belum diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan serta pemenuhan skema efisiensi pada Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan; d. Pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024; e. Melakukan rapat evaluasi setiap akhir bulan atas rencana kegiatan dan rencana pencairan dana; f. Mengoptimalkan penggunaan UP dan LS, dan meminimalisir penggunaan TUP. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 70
BAB IV. PENUTUP Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi sasaran kinerja dan capaian atas indikator kinerja di level Unit Kerja Eselon I. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dapat merealisasikan seluruh target Indikator Kinerja Program yang ada pada Tahun 2023, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode tahun selanjutnya. Sementara capaian realisasi atas anggaran pada Tahun 2023 sebesar 92,81% lebih rendah dari capaian realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 96,12%. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut peningkatan kinerja dan realisasi anggaran Barenbang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: a. Penyesuaian Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun agar kegiatan dan anggaran di luar Automatic Adjustment tetap dapat dilaksanakan untuk mencapai target-target yang ditetapkan; b. Penyesuaian dalam Rencana Penarikan Dana (RPD). Penyesuaian anggaran ini dilakukan dengan memperhitungkan kembali Automatic Adjustment yang ada sehingga target realisasi keuangan yang ditetapkan setiap bulannya dapat terpenuhi sehingga tidak menimbulkan deviasi anggaran yang besar; c. Pemantauan secara berkala terkait capaian kinerja pada level program dan kegiatan akan terus dilakukan untuk melihat progres capaian agar dapat menganalisis hal-hal yang menjadi kendala; d. Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan dan anggaran secara berkala serta bersifat tematik untuk menunjang capaian kinerja Barenbang Ketenagakerjaan; e. Percepatan penyelesaian dalam administrasi pertanggungjawaban setelah kegiatan berjalan sehingga akan berkontribusi pada progres realisasi anggaran setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya; f. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sistem teknologi informasi, kajian serta perencanaan ketenagakerjaan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam kebijakan ketenagakerjaan secara lebih luas; Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 71
g. Meningkatkan konsolidasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dan stakeholders lainnya melalui forum-forum komunikasi untuk meningkatkan kerja sama dalam pencapaian target kinerja. Laporan Kinerja Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2023 72
KUESIONER I PEMANFAATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN Satker Ditjen. PHI dan Jamsos TK NO Kajian yang telah dilaksanakan Tahun 2022 Apakah Rekomendasi Kebijakan diimplementasikan TIDAK YA Jika Ya, bagaimana bentuk Implementasi rekomendasi tersebut 1 Analisis Dampak dan Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Untuk Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia V Perluasan Kepesertaan Program JKP bagi pekerja ter PHK agar lebih dimaksimalkan 2 Analisa Isu Strategis Ketenagakerjaan Sektor Energi dan Pertambangan 3 Analisa Isu Strategis Ketenagakerjaan : Identifikasi Perlindungan Pekerja Platform dan Aplikasi Transportasi Online V Penerapan jaminan sosial bagi pekerja di sektor transportasi online 4 Analisa Isu Strategis Ketenagakerjaan : UU Ciptaker Isu Pengupahan dan Pesangon 5 Analisa Isu Strategis Ketenagakerjaan : UU Ciptaker Isu PKWT dan Alih Daya Jika Tidak, Jelaskan Alasannya
KUESIONER PEMANFAATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN Satker : Ditjen Binalavotas NO 1. KAJIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN TAHUN 2022 Analisa Skema Pembiayaan Pelatihan Berbasis Produktivitas APAKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN DIIMPLEMENTASIKAN YA - TIDAK v JIKA YA, BAGAIMANA BENTUK IMPLEMENTASI REKOMENDASI TERSEBUT - JIKA TIDAK, JELASKAN ALASANNYA ➢ Pembiayaan pelatihan PBK di Ditjen Binalavotas melalui anggaran APBN dan PFLK. Untuk anggaran APBN seluruhnya pembiayaan pelatihan bagi peserta gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Paket pelatihan berdasarkan hasil TNA yg dilalukan oleh seluruh balai UPTP pada saat pengajuan target dan anggaran baik pagu indikatif, anggaran dan alokasi. ➢ Mekanisme pemberian paket dan anggaran baik UPTP, UPTD dan maupun pelatihan bantuan program pelatihan keseluruhan melalui TNA dan seluruh pembiayaan dari APBN. ➢ Sebagai informasi bahwasanya PFLK merupakan pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan oleh balai BBPVP/BPVP dengan dasar permintaan dari pihak industri sehingga pelatihan merupakan swakelola mandiri bagi UPTP. ➢ SDF di balai tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarena kebutuhan dari stakeholder yang belum dapat di himpun oleh pihak penyelenggara dan orientasi bisnis proses di balai masih dominan menggunakan anggaran APBN.
Satker Ditjen. Binapenta dan PKK NO Kajian yang telah dilaksanakan Tahun 2022 1 Evaluasi Design Sistem Pendampingan Program Ketenagakerjaan 2 Pemanfataan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Klaster Kementerian Ketenagakerjaan 3 Peta Jalan Penempatan dan Perlindungan PMI 4 Pilot Project Desa Siap Kerja 5 Analisis Struktur Biaya (Cost Structure) Penempatan Pekerja Migran (PMI) dengan Kompetensi Tertentu (Skilled Worker) ke Korea Selatan, Taiwan dan New Zealand KUESIONER I PEMANFAATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN Apakah Rekomendasi Kebijakan diimplementasikan TIDAK YA Jika Ya, bagaimana bentuk Implementasi rekomendasi tersebut v Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Negara Berupa Bantuan Kepada Wiraswasta Tahun 2023. Konkritnya, kegiatan awal TKM juga diperkuat. dengan bantuan bisnis yang diterapkan. dengan kerja bakti (TKS) sebagai pendamping pemula di TKM. Strategi pendampingan umumnya digunakan dalam semua program pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan TKM untuk pemula. v Sebagian telah diimplementasikan dan dilaksanakan yaitu: 1. Integrasi dengan BP2MI 2. Perumusan Kebijakan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia 3. Sosialisasi Peraturan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia 4. Rapat Koordinasi Teknis antara Kemnaker dan BP2MI yang akan dilaksanakan pada bulan desember 2023 v Saat ini pengaturan pembiayaan diatur oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sesuai dengan pasal 30 Undang Undang 18 Tahun 2017. dalam setiap pembahasan terkait dengan komponen dan perhitungan biaya penempatan BP2MI selalu melibatkan K/L terkait termasuk Kementerian Ketenagakerjaan . Oleh karena itu, terkait kajian Cost Structure ini mohon kesediaannya untuk disampaikan ke BP2MI. Jika Tidak, Jelaskan Alasannya
KUESIONER I PEMANFAATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN NO Kajian yang telah dilaksanakan Tahun 2022 Apakah Rekomendasi Kebijakan diimplementasikan TIDAK YA Keterangan Implementasi rekomendasi tersebut Analisis Kebijakan Reguler 1 Analisis Skema Pembiayaan Pelatihan Berbasis Produktivitas v Berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Pengelolaan Skill Development Fund (SDF) berada di bawah koordinasi Bappenas, sebagian usulan dalam kajian bisa disampaikan ke Tim Bappenas untuk bisa didalami opsi-opsinya. Secara umum SDF yang disepakati dengan Bappenas adalah untuk upskilling, sehingga bila akan dimanfaatkan untuk pemagangan maka perlu penyesuaian status pemagang menjadi pekerja terlebih dahulu untuk perusahaan dapat menikmati SDF. Analisis Kebijakan Mendesak 1 Evaluasi Kartu Pra Kerja di Indonesia v Kebijakannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun perlu diperhatikan lebih jauh lagi bisnis proses dan kelembagaan Program Kartu Prakerja saat ini karena penempatan pasca pelatihannya masih sangat rendah yaitu 19%. Hal ini yang perlu dikaji kedepannya untuk diusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
KEI./ENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NOTA DINAS NOMOR | 4 / $27 1 Ht.0llr(tl/ldl3 Yth Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Dari Hal Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial Pengisian Kuesioner lndikator Kinerja Program Barenbang Ketenagakerjaan Tanggal 2'l Desember 2023 Sehubungan dengan nota dinas Saudara kepada kami nomor 7/3677/R8.00.001X1112023 tanggal 15 Desember 2023 hal Permohonan Pengisian Kuesioner lndikator Kinerja Program Barenbang Ketenagakerjaan, dengan ini terlampir kami sampaikan hasil pengisian kuesioner dimaksud. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Direktur J EN ian Perselisihan n lndustrial, q a F ul .\i d iana 200501 2 001 R €PUBU Tembusan: 1. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos; 2. Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos.
No 1 Lampiran Nota Dinas N;;;, :it tiz t41.ot/ xu/zozz, Tanggal : 21 Desember 2023 KUESIONER PEMANFAATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN Kajian yang telah dilaksanakan Tahun 2022 Apakah Rekomendasi Kebijakan diimplementasikan Keterangan implementasi rekomendasi tersebut YA TIDAK Analisis lsu Strategis Ketenagakerjaan: UU Ciptaker lsu Pengupahan dan Pesangon 1. Sosialisasi dan Komunikasi Publik. Sebelum UU 11l2O2O diperbaiki menjadi Perppu 212022, ketentuan mengenai pengupahan dan pesangon telah dimintakan saran dan masukan dari stakeholder melalui forum sosialisasi dan serap aspirasi. Dalam hal ini Kemnaker bekerjasama dengan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dibawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Sosialisasi dan serap aspirasi tersebut diikuti oleh serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan organisasi pengusaha, mahasiswa dan dosen pengajar, organisasi pemuda pemudi, dan kelompok masyarakat lainnya. t^
No Kajian yang telah dilaksanakan fahun 2022 Apakah Rekomendasi Kebijakan diimplementasikan YA TIDAK Keterangan implementasi rekomendasi tersebut Dalam sosialisasi dan serap aspirasi tersebut peserta dijelaskan, dimintakan dan didengarkan masukannya untuk perbaikan UU Cipta Kerja sekaligus peraturan pelaksanaannya. Hasil masukan tersebut kemudian dilakukan pembahasan antar Kementerian dan Lembaga untuk dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan UU Cipta Kerja (UU 1112020). Perbaikan tersebut kemudian ditetapkan dalam Perppu 212022 yang selanjutnya ditetapkan sebagai UU dalam UU 612023. Secara substansi, perbaikan yang disepakati Pemerintah adalah yang terkait dengan ketentuan pengupahan, khususnya upah minimum. 2. Penguatan lmplementasi dan Pengawasan. - Perubahan ketentuan upah minimum dalam UU 612023 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan revisi terhadap PP 3612021 tentang Pengupahan yang telah ditetapkan dengan PP 5112023. PP 5112023 ini sebagai landasan hukum yang baru untuk penetapan upah minimum dan sekaligus untuk memberikan penguatan implementasi berlakunya UU 612023. t
No 2 Kajian yang telah dilaksanakanTahun 2022 Analisis lsu Strategis Ketenagakerjaan: UU Ciptaker lsu PKWT dan Alih Daya Apakah Rekomendasi Kebijakan diimplementasikan YA TIDAK Keterangan implementasi rekomendasi tersebut 1. Memberikan pelindungan pekerja yang lebih fleksibel. - UU 6/2003 memberikan porsi pelindungan yang sama bagi pekerja PKWT maupun PKW'l-f. Demikian pula bagi pekerja alih daya. Semua pekerja tersebut pada prinsipnya berhak atas upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan hak atas pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK). - Perbedaan pemberlakuan kewajiban sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak didasarkan pada status kerja pekerja/buruh (PKWT atau PKWfi; alih daya atau non alih daya) tetapi didasarkan pada skala usaha Perusahaan (mikro, kecil, menengah dan besar). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penahapan kepesertaan jaminan sosial. 2. Peningkatan koordinasi antarlembaga. Dalam penyusunan peraturan perundang- undangan, terutama proses di internal Pemerintah telah diatur tahapan pembahasan yang melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait, yaitu t
No Kajian yang telah dilaksanakan Tahun 2022 Apakah Rekomendasi Kebijakan diimplementasikan YA TIDAK Keterangan implementasi rekomendasi tersebut pembahasan tingkat Panitia Antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinir oleh Pemrakarsa dan tingkat harmonisasi yang dikoordinir oleh Kemenkumham. Demikian pula halnya dengan pembahasan ketentuan PKWT dan Alih Daya yang diatur dalam UU 11 12020, Perppu 212022 dan UU 612023 yang semuanya juga melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kemenperin, Kemenkumham, Kemenko Bidang Perekonomian, Setneg, Setkab, dan KSP Adapun kaitannya dengan jaminan sosial, hal ini tidak dibahas dalam penyusunan materi PKWT dan Alih Daya karena sudah ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai jaminan sosial yang dikaitkan dengan kepesertaannya. 3. Peningkatan awareness isu-isu ketenaga- kerjaan. - Terhadap peningkatan kepedulian isu-isu ketenagakerjaan, hal ini telah dilakukan bukan hanya dalam tataran regulasi dengan cara memperbaiki peraturannya, tetapi juga dilakukan/diimplementasikan melalui program keria dan kegiatan yang l.
No Kajian yang telah dilaksanakan fahun 2O22 Apakah Rekomendasi Kebijakan diimplementasikan YA TIDAK Keterangan implementasi rekomendasi tersebut ada di Ketenagakerjaan. lingkungan Kementerian 4. Ketersediaan data dan sinkronisasi data antarlembaga. - Terkait data program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama dan mengimplementasikannya bersama BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. t,
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2022: b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022: dan c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022:
Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT 2- 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182): . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126): dan Birokrasi Negara . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994). MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. Menetapkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 451 (empat ratus lima puluh satu) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 103 (seratus tiga) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
KELIMA Keputusan ditetapkan. Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 J anuari 2023 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN Ph s1 Tg REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK 1 INDONESIA, gn AR Ten 222m, s1 B1 tw TA R3 S ABDULLAH AZWAR ANAS
"Is LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 HASIL PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 Hasil Pemantauan SPBE Kementerian No 1 Nama Instansi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indeks | Predikat 2,92 Baik " Kementan Koordinator Bidang 2,60 Baik Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang 8 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan s Menengah $ : 7 5 6 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara La 2,68 2,90 3,84 . ak Baik Baik B S Ba. a 5 7 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3,01 Baik 8 | Kementerian Pemuda dan Olahraga 3,32 Baik 9 | Kementerian Dalam Negeri 10 | Kementerian Pertahanan 3,63 2,62 Sangat Baik Baik 11 | Kementerian Pertanian 12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 13 | Kementerian Perhubungan 319 3.51 1 3/33 sngat Baik Sangat Baik Baik
No Nama Instansi Indeks | Predikat 14 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3,86 sn G 15 | Kementerian Kesehatan 16 | Kementerian Agama 17 | Kementerian Ketenagakerjaan 18 | Kementerian Sosial 2,94 2.26 2,84 2,28 Baik Cukup Baik Cukup 19 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2,73 Baik 20 | Kementerian Kelautan dan Perikanan 3,30 Baik 21 | Kementerian Perindustrian 2.87 Baik pg Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perencanaan Pembangunan 24 | Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 23 25 : Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional . 3,17 TA 3,62 3:55 Baik . Bank Saad P Baik Sangat : Baik Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) No Nama Instansi 1 | Badan Siber dan Sandi Negara Indeks | Predikat 2,87 Baik Tn . 2 | Lembaga Administrasi Negara 3,57 Sangat Baik 3 | Arsip Nasional Republik Indonesia 4 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2,74 2.96 Baik Baik 5 | Perpustakaan Nasional RI 6 | Badan Pengawas Obat dan Makanan 7 | Lembaga Ketahanan Nasional RI 8 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 3,51 3,12 2 of 2,69 S t "3a Baik Baik Cukup Baik 9 | Badan Narkotika Nasional Dl Cukup 10 | Badan Keamanan Laut 11 | Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan 12 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 241 2,85 3,21 Baik Baik Baik Pemerintah 13 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 14 | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | 2,00 3,05 Cukup Baik
Hasil Pemantauan SPBE Alat Negara No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Badan Intelijen Negara 3,13 Baik Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Kabinet No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Sekretariat Kabinet 2,30 Cukup Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara No 1 | Kejaksaan Agung Nama Instansi Indeks | Predikat 2,18 Cukup 2 | Majelis Permusyawaratan Rakyat 3 | Dewan Perwakilan Rakyat 4 | Mahkamah Agung RI 5 | Badan Pemeriksa Keuangan 6 | Mahkamah Konstitusi 7 | Komisi Yudisial 2,71 2,95 2,61 2,68 1,80 1,82 Baik Baik Baik Baik Cukup Cukup 8 | Dewan Perwakilan Daerah 2,18 Cukup Hasil Pemantauan SPBE Instansi Lainnya No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2 32 Cukup Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Penyiaran Publik No 1 | Televisi Republik Indonesia 2 | Radio Republik Indonesia Nama Instansi Indeks | Predikat 2,09 2,01 Cukup Cukup Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Non Struktural (LNS) No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Dewan Ketahanan Nasional 2,63 Baik 2 | Komisi Pemilihan Umum 2,73 Baik 3 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2,85 Baik 4 | Ombudsman Republik Indonesia S5 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha 3,01 1,39 Baik Kurang 6 | Badan Pengawas Pemilihan Umum 1,88 Cukup
No 7 | Komisi Penyiaran Indonesia 8 | Komisi Kejaksaan 9 | Komisi Aparatur Sipil Negara Nama Instansi Indeks | Predikat 2,34 1,08 S1 Cukup Kurang Baik 10 | Dewan Pers 1,42 Kurang 11 | Dewan Jaminan Sosial Nasional 12 | Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Pa LI Baik Kurang 13 | Lembaga Sensor Film 2,14 Cukup 14 | Konsil Kedokteran Indonesia 15 | Kantor Staf Presiden 2,03 2,44 Cukup Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Aceh No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Aceh 2 | Pemerintah Kab. Aceh Timur 2,16 2,29 Baik Cukup 3 | Pemerintah Kab. Aceh Barat 4 | Pemerintah Kab. Bireuen 5 | Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 6 | Pemerintah Kab. Nagan Raya 2.63 2.0 2.62 2,20 Baik Cukup Baik Cukup 7 | Pemerintah Kab. Bener Meriah 8 | Pemerintah Kota Sabang 2,60 1,59 Baik Kurang 9 | Pemerintah Kota Banda Aceh 2.19 Baik 10 | Pemerintah Kota Langsa 1,82 Cukup 11 | Pemerintah Kota Subulussalam 1,76 Kurang Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2 | Pemerintah Kab. Deli Serdang 2,81 3,32 Baik Baik 3 | Pemerintah Kab. Karo 4 | Pemerintah Kab. Langkat 5 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah 2,42 3,02 1,62 Cukup Baik Kurang 6 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu 1,85 Cukup 7 | Pemerintah Kab. Dairi 8 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara 2,05 2,39 Cukup Cukup 9 | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan 10 | Pemerintah Kab. Asahan 2,68 1,49 Baik Kurang 11 | Pemerintah Kab. Toba 12 | Pemerintah Kab. Mandailing Natal 13 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 14 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 1,36 2,58 1,84 2,40 Cukup Cukup Cukup Cukup 15 | Pemerintah Kab. Samosir 2.02 Baik
No 16 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 17 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara Nama Instansi Indeks | Predikat 1,92 1:91 Cukup Cukup 18 | Pemerintah Kab. Batubara 2,18 Cukup 19 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi 20 | Pemerintah Kota Binjai 2,04 1,82 Cukup Cukup 21 | Pemerintah Kota Pematang Siantar 22 | Pemerintah Kota Tanjung Balai 23 | Pemerintah Kota Sibolga 2,35 2,30 113 Cukup Cukup Kurang 24 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan 25 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli 1,95 2,01 Cukup Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Riau No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Riau 2 | Pemerintah Kab. Kampar 3 | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 4 | Pemerintah Kab. Rokan Hulu 3,00 2 22 2,24 2,38 Baik Cukup Cukup Cukup 5 | Pemerintah Kab. Siak 6 | Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 2,34 2,12 Cukup Cukup 7 | Pemerintah Kota Pekanbaru 2,83 Baik 8 | Pemerintah Kota Dumai 2,63 Baik Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2,68 Baik 2 | Pemerintah Kab. Bintan 3 | Pemerintah Kab. Natuna 4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas S5 | Pemerintah Kota Batam 6 | Pemerintah Kota Tanjungpinang 210 2,50 1,85 2,85 1,85 Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2 | Pemerintah Kab. Agam 3 | Pemerintah Kab. Pasaman 4 | Pemerintah Kab. Limapuluh Kota 3,18 2,38 1,91 3,29 Baik Cukup Cukup Baik 5 | Pemerintah Kab. Solok 3.12 Baik 6 | Pemerintah Kab. Padang Pariaman 2,60 Baik
6- No Nama Instansi 7 | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 8 | Pemerintah Kab. Tanah Datar Indeks | Predikat 3,48 3,21 Baik Baik 9 | Pemerintah Kab. Sijunjung 10 | Pemerintah Kab. Solok Selatan 11 | Pemerintah Kab. Dharmasraya 12 | Pemerintah Kab. Pasaman Barat 13 | Pemerintah Kota Bukittinggi 14 | Pemerintah Kota Padang Panjang 15 | Pemerintah Kota Sawahlunto 2,18 2.26 2,41 2,36 2,46 2,81 2,84 Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik 16 | Pemerintah Kota Solok 17 | Pemerintah Kota Padang 18 | Pemerintah Kota Payakumbuh 19 | Pemerintah Kota Pariaman LNG 3,01 2:02 2,64 Baik Baik Baik Baik Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jambi No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Jambi 2 | Pemerintah Kab. Batang Hari 3 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat 4 | Pemerintah Kab. Bungo 5 | Pemerintah Kab. Merangin 6 | Pemerintah Kab. Kerinci 7 | Pemerintah Kab. Sarolangun 8 | Pemerintah Kab. Tebo 2,19 3,04 1,63 1,50 1,56 1:52 2:63 2 Cukup Baik Kurang Kurang Kurang Kurang Baik Cukup 9 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi 10 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur 92 2,16 Cukup Cukup 11 | Pemerintah Kota Jambi 12 | Pemerintah Kota Sungai Penuh 2,79 1,97 Baik Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 2 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 2,80 2,07 Baik Baik 3 | Pemerintah Kab. Muara Enim 4 | Pemerintah Kab. Lahat 5 | Pemerintah Kab. Musi Rawas 6 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 7 | Pemerintah Kab. Banyuasin 8 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. 9 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir 10 | Pemerintah Kab. Empat Lawang 2.91 2,14 1,92 2,39 1,86 1,93 2.52 Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 1,86 Cukup
No Nama Instansi 11 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara 12 | Pemerintah Kota Pagar Alam 13 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau 14 | Pemerintah Kota Prabumulih 15 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Indeks | Predikat Kurang Cukup Cukup Baik 1,53 2,01 2,45 2,62 1,83 Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung No 1 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2 | Pemerintah Kab. Bangka 3 | Pemerintah Kab. Belitung 4 | Pemerintah Kab. Bangka Barat S | Pemerintah Kab. Bangka Tengah 6 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan 7 | Pemerintah Kab. Belitung Timur 8 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang Nama Instansi Indeks | Predikat 3,01 1,85 3,02 2,30 2,80 Baik Cukup Baik Cukup Baik 3,01 2.40 2,22 Baik Baik Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu Nama Instansi No 1 | Pemerintah Provinsi Bengkulu 2 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara Indeks | Predikat 3,11 2.7 Baik Cukup 3 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan 4 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong 5 | Pemerintah Kab. Seluma 6 | Pemerintah Kab. Mukomuko 7 | Pemerintah Kab. Kepahiang 2 21 2,80 2,54 2,04 Dl Cukup Baik Cukup Cukup Cukup 8 | Pemerintah Kab. Lebong 9 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 10 | Pemerintah Kota Bengkulu 1,95 2,34 2,19 Kurang Cukup Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Lampung 2 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah 3 | Pemerintah Kab. Lampung Utara 4 | Pemerintah Kab. Lampung Barat 5 | Pemerintah Kab. Tanggamus 6 | Pemerintah Kab. Way Kanan 3,37 2,10 2,43 2,26 1,60 2,24 Baik Cukup Cukup Cukup Kurang Cukup
No Nama Instansi Indeks | Predikat 7 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat 2,07 Cukup 3 | Pemerintah Kab. Pringsewu 9 | Pemerintah Kab. Mesuji 10 | Pemerintah Kota Metro 2,00 2,59 2,49 Cukup Cukup Cukup 11 | Pemerintah Kota Bandar Lampung 1,50 Kurang Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 267 Peteat Baik Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2 | Pemerintah Kab. Bogor 3 | Pemerintah Kab. Sukabumi 4 | Pemerintah Kab. Cianjur 5 | Pemerintah Kab. Bekasi 6 | Pemerintah Kab. Karawang 7 | Pemerintah Kab. Purwakarta 8 | Pemerintah Kab. Subang 9 | Pemerintah Kab. Bandung 3,37 3,33 2,29 2,37 1,71 3,08 2,28 2,35 2,82 Baik Baik Cukup Cukup Kurang Baik Cukup Cukup Baik : 10 | Pemerintah Kab. Sumedang 11 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya 3,84 2,58 Sangat : Baik Cukup 12 | Pemerintah Kab. Ciamis 2,64 Baik 13 | Pemerintah Kab. Cirebon 14 | Pemerintah Kab. Kuningan 2,66 2,88 Baik Baik 15 | Pemerintah Kab. Indramayu 16 | Pemerintah Kab. Bandung Barat 17 | Pemerintah Kab. Pangandaran 3,09 2,65 2,82 Baik Baik Baik 18 | Pemerintah Kota Bandung 19 | Pemerintah Kota Bogor Ny 2.75 Tangal Baik Baik 20 | Pemerintah Kota Cirebon 317 Baik 21 | Pemerintah Kota Bekasi 22 | Pemerintah Kota Depok 2,78 3,42 Baik Baik 23 | Pemerintah Kota Cimahi 24 | Pemerintah Kota Tasikmalaya 25 | Pemerintah Kota Banjar 3,09 2,62 2,38 Baik Baik Cukup
a93 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Banten No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Banten 2 | Pemerintah Kab. Serang 3 | Pemerintah Kab. Pandeglang 4 | Pemerintah Kab. Lebak 5 | Pemerintah Kab. Tangerang 6 | Pemerintah Kota Tangerang 3,03 2,64 2,47 2.63 2,66 2,60 Baik Baik Cukup Baik Baik Baik 7 | Pemerintah Kota Cilegon 8 | Pemerintah Kota Serang 9 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2 Gl 2,49 2,54 Cukup Cukup Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta No 1 | Pemerintah D.I. Yogyakarta 2 | Pemerintah Kab. Sleman 3 | Pemerintah Kab. Gunungkidul Nama Instansi Indeks | Predikat 3,02 3,19 2,62 Baik Baik Baik Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Nama Instansi No 1 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2 | Pemerintah Kab. Semarang 3 | Pemerintah Kab. Kendal 4 | Pemerintah Kab. Grobogan 5 | Pemerintah Kab. Pekalongan Indeks | Predikat 3,34 2.3 2,93 3,37 2.02 Baik Cukup Baik Baik Baik 6 | Pemerintah Kab. Batang 7 | Pemerintah Kab. Tegal 2,85 3,07 Baik Baik 8 | Pemerintah Kab. Brebes 2,40 Cukup 9 | Pemerintah Kab. Kudus 10 | Pemerintah Kab. Pemalang 11 | Pemerintah Kab. Jepara 12 | Pemerintah Kab. Rembang 13 | Pemerintah Kab. Blora 14 | Pemerintah Kab. Banyumas 15 | Pemerintah Kab. Cilacap 16 | Pemerintah Kab. Purbalingga 17 | Pemerintah Kab. Banjarnegara 18 | Pemerintah Kab. Magelang 19 | Pemerintah Kab. Wonosobo 20 | Pemerintah Kab. Purworejo 21 | Pemerintah Kab. Kebumen 3,38 2,23 3,14 3,19 2,36 2,60 2,87 3,20 2,86 3,13 2,90 2,80 Baik Cukup Baik Baik Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3,44 Baik
10- No 22 | Pemerintah Kab. Sragen 23 | Pemerintah Kab. Sukoharjo 24 | Pemerintah Kab. Karanganyar 25 | Pemerintah Kab. Wonogiri 26 | Pemerintah Kota Semarang 27 | Pemerintah Kota Salatiga 28 | Pemerintah Kota Tegal 29 | Pemerintah Kota Magelang Nama Instansi Indeks | Predikat 3,10 Baik 3,42 3,32 3,34 3,38 2,84 3,05 Baik Baik Baik Baik Baik Baik 2,67 Baik 30 | Pemerintah Kota Surakarta 3,73 Ha " Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2 | Pemerintah Kab. Gresik 3 | Pemerintah Kab. Mojokerto 4 | Pemerintah Kab. Sidoarjo 5 | Pemerintah Kab. Jombang 6 | Pemerintah Kab. Sampang 7 | Pemerintah Kab. Pamekasan 8 | Pemerintah Kab. Sumenep 9 | Pemerintah Kab. Bangkalan 10 | Pemerintah Kab. Bondowoso 11 | Pemerintah Kab. Situbondo 12 | Pemerintah Kab. Jember 13 | Pemerintah Kab. Malang 14 | Pemerintah Kab. Pasuruan 15 | Pemerintah Kab. Probolinggo 16 | Pemerintah Kab. Lumajang 17 | Pemerintah Kab. Kediri 18 | Pemerintah Kab. Tulungagung 19 | Pemerintah Kab. Nganjuk 20 | Pemerintah Kab. Trenggalek 21 | Pemerintah Kab. Blitar 22 | Pemerintah Kab. Magetan 23 | Pemerintah Kab. Ponorogo 24 | Pemerintah Kab. Pacitan 25 | Pemerintah Kab. Bojonegoro 26 | Pemerintah Kab. Tuban 27 | Pemerintah Kab. Lamongan 3,30 3,27 2,13 2,29 2,96 2,55 2,10 2,05 1,89 2,23 3,19 1,99 2,22 2,04 2,42 2,60 2.61 2,38 2,18 2,55 2,61 2 2F 2,32 2,21 2,65 2,32 2,82 Baik Baik Baik Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Baik 28 | Pemerintah Kota Surabaya 3,69 Sangat Baik 29 | Pemerintah Kota Mojokerto 332 Baik
A41- No 30 | Pemerintah Kota Malang 31 | Pemerintah Kota Pasuruan 32 | Pemerintah Kota Probolinggo 33 | Pemerintah Kota Blitar 34 | Pemerintah Kota Kediri 35 | Pemerintah Kota Madiun 36 | Pemerintah Kota Batu Nama Instansi Indeks | Predikat 2,60 Baik 2,66 Baik 1,97 Cukup 2,81 Baik 2,96 Baik 2,86 2,41 Baik Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3,42 Baik 2 | Pemerintah Kab. Sambas 3 | Pemerintah Kab. Sanggau 4 | Pemerintah Kab. Sintang 5 | Pemerintah Kab. Mempawah 2,44 2,88 1,03 2,61 Cukup Baik Kurang Baik 6 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 7 | Pemerintah Kab. Ketapang 8 | Pemerintah Kab. Bengkayang 9 | Pemerintah Kab. Landak 2,76 1,91 1,87 2,13 Baik Cukup Cukup Cukup 10 | Pemerintah Kab. Sekadau 11 | Pemerintah Kab. Kubu Raya 12 | Pemerintah Kab. Kayong Utara 2,46 2,34 1,88 Cukup Cukup Cukup 13 | Pemerintah Kota Pontianak 3,28 Baik Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah No 1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2 | Pemerintah Kab. Barito Utara Nama Instansi Indeks | Predikat 1,90 1,42 Cukup Kurang 3 | Pemerintah Kab. Barito Selatan 2.37 Cukup 4 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur S5 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 6 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau 7 | Pemerintah Kab. Lamandau 2,38 2,15 1,64 2,15 Cukup Cukup Kurang Cukup 8 | Pemerintah Kab. Sukamara 9 | Pemerintah Kab. Katingan 10 | Pemerintah Kab. Barito Timur 11 | Pemerintah Kota Palangka Raya 1,84 2.25 1,71 2,66 Cukup Cukup Kurang Baik
2g" Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan No 1 | Pemerintah Kab. Banjar 2 | Pemerintah Kab. Tanah Laut 3 | Pemerintah Kab. Tapin 4 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah 5 | Pemerintah Kab. Barito Kuala 6 | Pemerintah Kab. Tabalong 7 | Pemerintah Kab. Kotabaru Nama Instansi Indeks | Predikat Cukup Baik Cukup 2,56 3,11 2,29 2,69 Baik 2,59 2,00 Cukup Cukup 8 | Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 9 | Pemerintah Kab. Balangan 10 | Pemerintah Kota Banjarmasin 11 | Pemerintah Kota Banjarbaru 2,04 3,16 2,44 3,9 2,26 Cukup Baik Cukup Baik Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur No 1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 3 | Pemerintah Kab. Paser 4 | Pemerintah Kab. Kutai Barat 5 | Pemerintah Kab. Kutai Timur Nama Instansi Indeks | Predikat 211 1,94 2,13 1,81 Cukup Cukup Cukup Cukup 2,79 Baik 6 | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 1,82 Cukup 7 | Pemerintah Kota Samarinda 8 | Pemerintah Kota Balikpapan 9 | Pemerintah Kota Bontang 2,44 3,05 2170 Cukup Baik Baik Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara No 1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2 | Pemerintah Kab. Bulungan 3 | Pemerintah Kota Tarakan Nama Instansi Indeks | Predikat 1,98 2,32 2 Cukup Cukup Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2 | Pemerintah Kab. Minahasa 3 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 5 | Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud 6 | Pemerintah Kab. Minahasa Utara 2,28 1,80 2,74 1,68 2,09 I,o1 Cukup Cukup Baik Kurang Cukup Kurang
Ep No 7 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 8 | Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara Nama Instansi Indeks | Predikat 2,04 2:2 Cukup Cukup 9 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 10 | Pemerintah Kota Manado 11 | Pemerintah Kota Bitung 12 | Pemerintah Kota Tomohon 13 | Pemerintah Kota KotaMobagu 2,15 1,82 2,57 1,76 2,25 Cukup Cukup Cukup Kurang Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Gorontalo 2 | Pemerintah Kab. Gorontalo 3 | Pemerintah Kab. Bone Bolango 4 | Pemerintah Kota Gorontalo 2,48 2,03 2,30 2,59 Cukup Cukup Cukup Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2 | Pemerintah Kab. Poso 3 | Pemerintah Kab. Buol 2,26 1,81 2,08 Cukup Cukup Cukup 4 | Pemerintah Kab. Morowali 1,97 Cukup 5 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan 6 | Pemerintah Kab. Sigi 7 | Pemerintah Kota Palu 2,04 1,91 1,76 Cukup Cukup Kurang Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2 | Pemerintah Kab. Wajo 3 | Pemerintah Kab. Bone 4 | Pemerintah Kab. Maros 235 2,51 2.11 2,04 Cukup Cukup Cukup Cukup 5 | Pemerintah Kab. Luwu 6 | Pemerintah Kab. Sinjai 220 2,07 Cukup Cukup 7 | Pemerintah Kab. Bulukumba 1.8 Cukup 8 | Pemerintah Kab. Bantaeng 9 | Pemerintah Kab. Jeneponto 2,29 2 Cukup Cukup 10 | Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar 11 | Pemerintah Kab. Barru 12 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang 1,33 2,06 2 32 Cukup Cukup Cukup
14- No 13 | Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 14 | Pemerintah Kab. Soppeng 15 | Pemerintah Kab. Enrekang Nama Instansi Indeks | Predikat Cukup Baik Baik 2.12 DOT 2.65 16 | Pemerintah Kab. Luwu Utara 17 | Pemerintah Kota Makassar 2.93 2,45 Baik Cukup 18 | Pemerintah Kota Parepare 19 | Pemerintah Kota Palopo 2,50 2,90 Cukup Baik Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2 | Pemerintah Kab. Kolaka 3 | Pemerintah Kab. Konawe Selatan 4 | Pemerintah Kab. Kolaka Utara 5 | Pemerintah Kab. Buton Utara 6 | Pemerintah Kab. Buton Tengah LI 3,49 2,01 1,87 2.02 2,90 Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup 7 | Pemerintah Kota Kendari 8 | Pemerintah Kota Baubau 2.02 1,38 Cukup Kurang Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2.28 Cukup 2 | Pemerintah Kab. Mamuju 1,90 Cukup 3 | Pemerintah Kab. Polewali Mandar 3,58 angak Baik 4 | Pemerintah Kab. Majene 2 5 Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bali No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Buleleng 3,03 Baik 2 | Pemerintah Kab. Jembrana 3 | Pemerintah Kab. Karangasem 4 | Pemerintah Kab. Bangli 2,10 2,16 2,28 Baik Cukup Cukup 5 | Pemerintah Kab. Badung 2,48 Cukup 6 | Pemerintah Kab. Tabanan 2,14 Baik 7 | Pemerintah Kota Denpasar 3,68 nga Baik
5155 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi NTB 3,24 Baik 2 | Pemerintah Kab. Lombok Barat 3 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah 4 | Pemerintah Kab. Sumbawa 2,62 2,08 2,23 Baik Cukup Cukup 5 | Pemerintah Kab. Dompu r.20 Kurang 6 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 7 | Pemerintah Kab. Lombok Utara 2,66 2,40 Baik Cukup 8 | Pemerintah Kota Mataram 9 | Pemerintah Kota Bima 8.6 1,91 Baik Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi NTT 2 | Pemerintah Kab. Kupang 3 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 4 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 5 | Pemerintah Kab. Alor 6 | Pemerintah Kab. Sikka 7 | Pemerintah Kab. Flores Timur 8 | Pemerintah Kab. Manggarai 9 | Pemerintah Kab. Sumba Timur 10 | Pemerintah Kab. Sumba Barat 11 | Pemerintah Kab. Rote Ndao 12 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat 13 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur 14 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 15 | Pemerintah Kab. Nagekeo 16 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah 3,35 1,85 Et 2:61 1,31 1,83 1,52 1,76 2 3d 223 2,48 3:01 2,46 1,35 1,14 1,25 Baik Cukup Kurang Baik Cukup Cukup Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Kurang Kurang Kurang 17 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua 18 | Pemerintah Kab. Malaka 2,14 1,99 Cukup Cukup Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Maluku 2 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat 3 | Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 4 | Pemerintah Kota Ambon 2,23 1,75 1,84 2,24 Cukup Kurang Cukup Cukup
16- Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara No 1 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2 | Pemerintah Kab. Halmahera Utara 3 | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Nama Instansi Indeks | Predikat Cukup Cukup Kurang 2,47 2,33 E,73 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Provinsi Papua Barat 2 | Pemerintah Kab. Sorong 3 | Pemerintah Kab. Manokwari 4 | Pemerintah Kab. Fak-Fak 5 | Pemerintah Kab. Kaimana 6 | Pemerintah Kab. Manokwari Selatan 7 | Pemerintah Kota Sorong 2,10 2,09 1,60 1,53 1,16 1,39 1,72 Cukup Cukup Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua No 1 | Pemerintah Provinsi Papua 2 | Pemerintah Kab. Jayapura 3 | Pemerintah Kab. Jayawijaya 4 | Pemerintah Kab. Keerom 5 | Pemerintah Kota Jayapura Nama Instansi Indeks | Predikat 1,88 2.a 191 Cukup Baik Kurang 1,39 1,85 Kurang Cukup Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Januari 2023 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI S 3 TN INDONESIA, FG na " E /-S : LS NX S & N a s a a Na oh AN ApAAN TenyOR RO Ugy KN GRES " ABDULLAH AZWAR ANAS
A7- LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) No 1 Nama Instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional Indeks 3,43 Predikat Baik Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS) No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2 | Badan Nasional Sertifikasi Profesi 3 | Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi 2,42 1,54 DT Cukup Kurang Baik Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Aceh Besar 1:85 Cukup 2 | Pemerintah Kab. Pidie 2,03 Cukup 3 | Pemerintah Kab. Aceh Utara 4 | Pemerintah Kab. Aceh Selatan 1,62 1,47 Kurang Kurang 5 | Pemerintah Kab. Aceh Tengah 6 | Pemerintah Kab. Aceh Tenggara 7 | Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 8 | Pemerintah Kab. Gayo Lues 9 | Pemerintah Kab. Aceh Jaya 1,13 1:65 1.62 1,62 2,01 Kurang Kurang Kurang Kurang Cukup
18- No Predikat 10 Pemerintah Kab. Pidie Jaya Kurang Nama Instansi Indeks 1,54 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara No Nama Instansi 1 | Pemerintah Kab. Simalungun 2 | Pemerintah Kab. Nias 3 | Pemerintah Kab. Nias Selatan 4 | Pemerintah Kab. Padang Lawas 5 | Pemerintah Kab. Nias Barat 6 | Pemerintah Kab. Nias Utara Indeks | Predikat Kurang Cukup Kurang Kurang 1,74 2:02 LT 372 1,79 1,48 Kurang Kurang Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau No 1 | Pemerintah Kab. Bengkalis 2 | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 3 | Pemerintah Kab. Rokan Hilir Nama Instansi Indeks | Predikat Cukup Cukup Cukup 2,21 2,13 Ola Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau No Nama Instansi 1 | Pemerintah Kab. Karimun 2 | Pemerintah Kab. Lingga Indeks | Predikat Kurang Cukup lg 3.97 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat No 1 | Pemerintah Kab. Kep. Mentawai Nama Instansi Indeks | Predikat Kurang 1.23 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan No 1 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur Nama Instansi Indeks | Predikat Cukup 2,25 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu No Nama Instansi 1 | Pemerintah Kab. Kaur Indeks | Predikat Kurang TT
419- Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan 2 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang 3 | Pemerintah Kab. Lampung Timur 4 | Pemerintah Kab. Pesawaran 1,70 2,09 1,90 1,95 Kurang Cukup Cukup Cukup 5 | Pemerintah Kab. Pesisir Barat 1,94 Cukup Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat No Nama Instansi Pemerintah Kab. Melawi Indeks 1,27 Predikat Kurang Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah No 1 | Pemerintah Kab. Kapuas 2 | Pemerintah Kab. Gunung Mas 3 | Pemerintah Kab. Murung Raya 4 | Pemerintah Kab. Seruyan Nama Instansi Indeks | Predikat Cukup Cukup Kurang Kurang 1,83 1,99 IT 1,35 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan 2 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara 2,35 LO Cukup Kurang Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur No 1 | Pemerintah Kab. Berau Nama Instansi Indeks | Predikat 1,97 Cukup Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Malinau 2,04 Cukup 2 | Pemerintah Kab. Nunukan 2.35 Cukup 3 | Pemerintah Kab. Tana Tidung 2,06 Cukup
:90- Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara No 1 | Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 2 | Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 3 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur Nama Instansi Indeks | Predikat 1,64 1,90 2,04 Kurang Cukup Cukup Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Boalemo 2 | Pemerintah Kab. Pohuwato 3 | Pemerintah Kab. Gorontalo Utara 2:02 2,06 1 95 Cukup Cukup Kurang Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah No 1 | Pemerintah Kab. Donggala Nama Instansi Indeks | Predikat Kurang 1,38 2 | Pemerintah Kab. Tolitoli 3 | Pemerintah Kab. Banggai 4 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong 1,66 2,07 1,51 Kurang Cukup Kurang 5 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una 6 | Pemerintah Kab. Banggai Laut 7 | Pemerintah Kab. Morowali Utara 1,03 122 1,67 Kurang Kurang Kurang Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan No 1 | Pemerintah Kab. Tana Toraja 2 | Pemerintah Kab. Takalar 3 | Pemerintah Kab. Luwu Timur Nama Instansi Indeks | Predikat Kurang Cukup Cukup 1.02 1,96 2,42 4 | Pemerintah Kab. Toraja Utara LT Kurang Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara No 1 | Pemerintah Kab. Konawe 2 | Pemerintah Kab. Buton 3 | Pemerintah Kab. Muna Nama Instansi Indeks | Predikat Kurang Kurang Kurang IL (0 1,65 1,38 4 | Pemerintah Kab. Bombana 2,08 Cukup 5 | Pemerintah Kab. Wakatobi 6 | Pemerintah Kab. Konawe Utara 7 | Pemerintah Kab. Kolaka Timur 1,27 1,61 1,33 Kurang Kurang Kurang
Dit No Nama Instansi Indeks | Predikat 8 | Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan 9 | Pemerintah Kab. Muna Barat 1,94 1,53 Cukup Kurang Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat No 1 | Pemerintah Kab. Pasangkayu 2 | Pemerintah Kab. Mamasa 3 | Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Nama Instansi Indeks | Predikat Kurang Kurang Cukup 1,09 1,00 1,83 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Lombok Timur 2 | Pemerintah Kab. Bima 1,91 1,36 Cukup Kurang Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Belu 2 | Pemerintah Kab. Ngada 3 | Pemerintah Kab. Lembata 4 | Pemerintah Kota Kupang 1,92 Lil 1,67 2,05 Cukup Kurang Kurang Cukup Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku No Nama Instansi Indeks | Predikat 1 | Pemerintah Kab. Maluku Tengah 2 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara 3 | Pemerintah Kab. Buru 4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar 13 1,92 1,34 20 Kurang Cukup Kurang Cukup 5 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur 6 | Pemerintah Kab. Buru Selatan 1,34 1,14 Kurang Kurang 7 | Pemerintah Kota Tual 2,05 Cukup Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara No Nama Instansi 1 | Pemerintah Kab. Halmahera Barat 2 | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan 3 | Pemerintah Kab. Pulau Morotai 4 | Pemerintah Kab. Pulau Taliabu Indeks | Predikat Kurang 1:30 1,72 Kurang 1,42 1,55 Kurang Kurang
22- No Nama Instansi Indeks 1,06 Predikat Kurang Pemerintah Kota Ternate Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua No 1 | Pemerintah Kab. Merauke 2 | Pemerintah Kab. Nabire 3 | Pemerintah Kab. Puncak Jaya 4 | Pemerintah Kab. Mimika 5 | Pemerintah Kab. Boven Digoel 6 | Pemerintah Kab. Mappi 7 | Pemerintah Kab. Yahukimo 8 | Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang 9 | Pemerintah Kab. Supiori 10 | Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah 11 | Pemerintah Kab. Lanny Jaya 12 | Pemerintah Kab. Intan Jaya Nama Instansi Indeks | Predikat Kurang Kurang Kurang Cukup Kurang Kurang 1,06 1,46 1,61 1,83 1,34 1,59 1,06 1,00 1,42 1,42 1,06 1,06 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Januari 2023 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI CL INDONESIA, 2. 2 s AN Lg ana tm ABDULLAH AZWAR ANAS Sy B1 KA AKAN MASI
CAPAIAN KINJERJA PUSRENAKER 28 Desember 2023 PUSAT PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-1) Persentase Akurasi Proyeksi Ketepatan Rencana Tenaga Kerja Terhadap kebutuhan pasar kerja Definisi Operasional Akurasi Proyeksi Rencana Tenaga Kerja adalah keakuratan proyeksi permintaan tenaga kerja serta selisih antara proyeksi 2 persediaan dan permintaan tenaga kerja pada tahun n proyeksi persediaan dan
INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-1) 100 2 Ā 2 ā ā + 100 2 Ă 2 ă ă + 100 2 Ą 2 ą ą ÿ = 3 㔊㔞㔭㔞㔫㔚㔧㔠㔚㔧 㕋 100%
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-1) Nilai Keakurasian Review RTKN berdasarkan Sakernas Februari 2023 No Indikator Ketenagakerjaan BPS Review RTKN Mean Absolute Percentage Error (MAPE) Satuan Keakurasian A 10 11 12 13 14 15 16 B 1 2 3 4 5 6 7 C Penduduk Usia kerja - (PUK) Penduduk Yang Bekerja - (PYB) Angkatan Kerja - (AK) Pengangguran Terbuka - (PT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - (TPAK) Tingkat Kesempatan Kerja - (TKK) Tingkat Penganggur Terbuka - (TPT) Metode Estimasi Survey Nasional Februari 2023 D 211,59 138,63 146,62 7,99 69,30 94,55 5,45 VAR E F 211,63 136,21 144,30 8,09 68,19 94,40 5,60 Nilai Keakurasian 0,02 1,78 1,61 1,20 1,63 0,16 2,76 G juta juta juta juta persen persen persen H 99,98 98,22 98,39 98,80 98,37 99,84 97,24 98,69 =ABS(E10-D10)/E10*100 =100-F10 =AVERAGE(H10:H16) Sumber : Sakernas BPS Februari 2023 - Buku Review RTKN 2020-2024, di olah Pusrenaker PERBANDINGAN NILAI KEAKURASIAN RTKN SAKERNAS FEBRUARI 2023 - SAKERNAS AGUSTUS 2023 Nilai Keakurasian Sakernas Agustus 2023 Nilai Keakurasian Februari 2023 Perubahan Nilai Keakurasian Feb-Aug 2023 97,77 98,69 (0,92)
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-1) Nilai Keakurasian Review RTKN berdasarkan Sakernas Agustus 2023 No Indikator Ketenagakerjaan BPS Review RTKN Mean Absolute Percentage Error (MAPE) Satuan Keakurasian A 10 11 12 13 14 15 16 B 1 2 3 4 5 6 7 C Penduduk Usia kerja - (PUK) Penduduk Yang Bekerja - (PYB) Angkatan Kerja - (AK) Pengangguran Terbuka - (PT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - (TPAK) Tingkat Kesempatan Kerja - (TKK) Tingkat Penganggur Terbuka - (TPT) Metode Estimasi Survey Nasional Augustus 2023 D 212,59 139,85 147,71 7,86 69,48 94,68 5,32 VAR E F 211,63 136,21 144,30 8,09 68,19 94,40 5,60 Nilai Keakurasian 0,45 2,67 2,36 2,81 1,90 0,30 5,08 G juta juta juta juta persen persen persen H 99,55 97,33 97,64 97,19 98,10 99,70 94,92 97,77 =ABS(E10-D10)/E10*100 =100-F10 =AVERAGE(H10:H16) Sumber : Sakernas BPS Agustus 2023 - Buku Review RTKN 2020-2024, di olah Pusrenaker PERBANDINGAN NILAI KEAKURASIAN RTKN SAKERNAS AGUSTUS 2022 - SAKERNAS AGUSTUS 2023 Nilai Keakurasian Sakernas Agustus 2023 Nilai Keakurasian Sakernas Agustus 2022 Perubahan Nilai Keakurasian Aug 2022 - Aug 2023 97,77 99,38 (1,60)
INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-2) Persentase Akurasi Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah- Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing. Definisi Operasional Akurasi Daftar Jabatan Tenaga Kerja menengah- tinggi di sektor prioritas pada kejuruan yang ada di BLK adalah keakuratan pemanfaatan proyeksi jabatan yang akan tumbuh berdasarkan pembagian kelas jabatan sesuai KBJI pada periode sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan oleh BLK dalam melaksanakan pelatihan pada periode sekarang. 6
KODE JABATAN Rocan 3 Digit Jabatan Kode Jabatan 4 Digit KBJI 2014 6 Digit Jabatan BPS 4 Digit Lavotas
INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-2) σ ĀÿĀÿāÿĀ ÿăĀăĀąÿ/ āÿĀąąÿ þÿĀą ĂÿÿÿĀĄÿÿāāÿĀ Ā σ ĀÿĀÿāÿĀ ÿăĀăĀąÿ/ āÿĀąąÿ þÿĀą ĂÿĂÿāþăāĀÿāÿĀ Ā 2 1 ý 100% 㔊㔞㔭㔞㔫㔚㔧㔠㔚㔧 = Jabatan menengah tinggi yang berkembang termanfaatkan oleh tahun 2023 σ ĀÿĀÿāÿĀ ÿăĀăĀąÿ/ āÿĀąąÿ þÿĀą ĂÿÿÿĀĄÿÿāāÿĀ Ā + Kemnaker Jabatan menengah tinggi yang berkembang termanfaatkan oleh K/L tahun 2023 = Jabatan Tenaga Kerja menengah tahun 2021-2022) σ ĀÿĀÿāÿĀ ÿăĀăĀąÿ/ āÿĀąąÿ þÿĀą ĂÿĂÿāþăāĀÿāÿĀ Ā 2 1 tinggi yang berkembang (Proyeksi
INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-2) Cara mendapatkan Jabatan Tenaga Kerja menengah tinggi yang berkembang : 1. Mencari selisih perkiraan jabatan menengah tinggi tahun 2021-2022, tanpa melihat sektor 2. Mengelompokkan perubahan jabatan dengan asumsi yang mengalami peningkatan/ pertumbuhan positif minimal 100 sebagai jabatan yang berkembang serta jabatan yang tidak terkait dengan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang membutuhkan kualifikasi pendidikan khusus 3. Didapat jumlah jabatan yang berkembang tahun 2021-2022 sebanyak 152 jabatan.
JABATAN TENAGA KERJA MENENGAH TINGGI YANG BERKEMBANG (PROYEKSI 2021-2022) No Kode Jab1 Jabatan Jumlah Pertambahan 2021-2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5221 Pemilik Toko 4 Tenaga Tata Usaha 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5414 Penjaga Keamanan 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5212 Pedagang Makanan Kaki Lima 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5169 Tenaga Usaha Jasa Perorangan YTDL 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5131 Pramusaji 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5120 Juru Masak 1 Manajer 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5249 Pekerja Penjualan YTDL 1 Manajer 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5311 Pekerja Perawatan Anak 4 Tenaga Tata Usaha 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5111 Tenaga Pelayanan Perjalanan 4 Tenaga Tata Usaha 3 Teknisi dan Asisten Profesional 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5141 Penata Rambut 3 Teknisi dan Asisten Profesional 4 Tenaga Tata Usaha 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5142 Perawat Kecantikan/Beautician Dan YBDI 6 Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 Manajer 3 Teknisi dan Asisten Profesional 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 5329 Pekerja Perawatan Pribadi Dalam Jasa Kesehatan YTDL 3 Teknisi dan Asisten Profesional 1 Manajer 4110 Tenaga perkantoran umum 1420 Manajer Perdagangan Besar Dan Eceran 1412 Manajer Penyediaan Makanan Dan Minuman 2359 Profesional Bidang Pendidikan Lainnya YT 2342 Guru Anak Usia Dini 3115 Teknisi Teknik Mekanis 3113 Teknisi Teknik Listrik 4321 Juru tata usaha pergudangan 6121 Pekerja Peternakan Hewan Besar Dan Kecil Serta 1439 Manajer Jasa Lainnya YTDL 3513 Teknisi Jaringan Dan Sistem Komputer 3434 Chef 1211 Manajer Keuangan 677.836 180.233 54.578 50.191 39.418 36.388 34.923 28.685 28.052 26.322 24.578 21.045 20.129 19.110 17.757 15.362 12.488 11.452 10.281 9.452 8.176 7.904 7.537 7.358 7.110 151 2 Profesional 152 3 Teknisi dan Asisten Profesional 2133 Ahli Perlindungan Lingkungan 3514 Teknisi WEB 105 104 Jumlah 152 Sumber : Buku Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Jabatan, 2020-2024
INDIKATOR KINERJA 2023 LANJUTAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-2) Cara mendapatkan Jabatan Tenaga Kerja menengah tinggi yang berkembang termanfaatkan oleh Kemnaker : 1. Meminta data pelatihan yang dilaksanakan oleh Binalavotas tahun 2023 (data pelatihan periode Januari - September 2023 dari Pusdatik) 2. Menyeleksi persamaan jenis pelatihan yang telah dilaksanakan dengan yang berkembang sebagai jabatan daftar yang jenis jabatan termanfaatkan 3. Dari data Program Pelatihan, didapat jumlah jabatan yang berkembang SEMENTARA tahun 2021-2022 termanfaatkan oleh Kemnaker sebanyak 87 jabatan.
Data Pelatihan Yang Dilaksanakan oleh Binalavotas Tahun Periode Januari - Maret 2023 No Lembaga Pelatihan Kejuruan Media Metode Tanggal Mulai Pelatihan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25580 25581 25582 25583 25584 25585 25586 UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA BLKK DARUL QUR'AN UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA BLKK DARUL QUR'AN UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA BLKK HUDATUL FALAH UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA BLK KOMUNITAS MULTIMEDIA YAYASAN AL-HUDA BOGO BLKK DARUL QUR'AN UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA BLK NUNUKAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA BLK NUNUKAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA BLK NUNUKAN BLK NUNUKAN UPTD BLK DISNAKER GRESIK UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN TASIKMALAYA BLK KOMUNITAS ISLAMIYAH PINTU PADANG BLK KOMUNITAS ISLAMIYAH PINTU PADANG BPVP PADANG BPVP PADANG BLK KOMUNITAS ISLAMIYAH PINTU PADANG BPVP PADANG BLKK YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich PEMBUATAN DESAIN GRAFIS Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich PEMBUATAN DESAIN GRAFIS Menjahit Dengan Mesin Lockstich Junior Desain Grafis Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Multimedia PEMBUATAN DESAIN GRAFIS Menjahit Dengan Mesin Lockstich Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga Menjahit Dengan Mesin Lockstich Menjahit Dengan Mesin Lockstich Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga Menjahit Dengan Mesin Lockstich Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga Pembuatan Roti dan Kue Menjahit Dengan Mesin Lockstich Pembuatan Roti dan Kue Pembuatan Roti dan Kue BARISTA (MTU BBPLK SEMARANG) BARISTA (MTU BBPLK SEMARANG) Pembuatan Roti dan Kue BARISTA (MTU BBPLK SEMARANG) PENGOLAHAN IKAN DAN RUMPUT LAUT offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline offline GARMEN APPAREL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline offline GARMEN APPAREL offline REFRIGERATION offline GARMEN APPAREL offline GARMEN APPAREL offline REFRIGERATION offline GARMEN APPAREL offline REFRIGERATION offline REFRIGERATION offline PROCESSING offline GARMEN APPAREL offline PROCESSING offline PROCESSING offline PARIWISATA offline PARIWISATA offline PROCESSING offline PARIWISATA offline PROCESSING Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding MTU MTU Non Boarding MTU Non Boarding 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-01-02 2023-01-02 2023-01-02 2023-01-02 2023-01-02 2023-01-02 2023-01-01 Sumber : Pusdatik Tanggal Selesai Pelatihan Sumber Dana APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN Sumber Data SIAP Kerja Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Afirmasi
Data Pelatihan Yang Dilaksanakan oleh Binalavotas Tahun Periode April - Juni 2023 Nama Lembaga Judul Program Pelatihan BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG BBPVP BANDUNG UPT. BALAI LATIHAN KERJAPipe Welder GTAW 6G UP Hill/HLO-45 UPT. BALAI LATIHAN KERJAPengelola Administrasi Perkantoran UPT. BALAI LATIHAN KERJAPengelola Administrasi Perkantoran UPT. BALAI LATIHAN KERJAPipe Welder GTAW 6G UP Hill/HLO-45 UPT. BALAI LATIHAN KERJAPengelola Administrasi Perkantoran UPT. BALAI LATIHAN KERJAPengelola Administrasi Perkantoran UPT. BALAI LATIHAN KERJAPipe Welder GTAW 6G UP Hill/HLO-45 PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) PRACTICAL OFFICE DASAR (TAILOR MADE) Kejuruan TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI offline blended TEKNIK LAS offline BISNIS DAN MANAJEMEN offline BISNIS DAN MANAJEMEN blended TEKNIK LAS offline BISNIS DAN MANAJEMEN offline BISNIS DAN MANAJEMEN blended TEKNIK LAS Media Metode Pelatihan MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU MTU Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Non Boarding Tanggal Mulai Pelatihan 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-08 2023-05-08 2023-05-08 2023-05-08 2023-05-08 2023-05-08 2023-05-08 Tanggal Selesai Pelatihan 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-06-20 2023-07-06 2023-06-20 2023-06-20 2023-07-06 2023-06-20 2023-06-20 2023-07-06 Sumber : Pusdatik Sumber Anggaran APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Level KBJI Digit 3 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 KBJI Sumber Data SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja SIAP Kerja
Nama Lembaga BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BLKK DAARUL QUR'AN AMINAH BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI BBPVP BEKASI Sumber : Pusdatik Data Pelatihan Yang Dilaksanakan oleh Binalavotas Tahun Periode Juli - September 2023 Judul Program Pelatihan Kejuruan Media Metode Pelatihan Tanggal Mulai Pelatihan Tanggal Selesai Pelatihan Sumber Dana Kode KBJI Level KBJI Digit 3 Sumber Data TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JUNIOR WEB PROGRAMMER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING VIDEO EDITING ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline offline 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-03 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-08-23 2023-08-18 2023-08-23 2023-08-18 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-18 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-18 2023-08-18 2023-08-23 2023-08-18 2023-08-18 2023-08-23 2023-08-18 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-18 2023-08-23 2023-08-18 2023-08-23 2023-08-23 APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja SIAPkerja ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA ANIMATOR MUDA Tagging Kegiatan BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas BLK Komunitas Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler Reguler
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 JABATAN TENAGA KERJA MENENGAH TINGGI YANG BERKEMBANG YANG TERMANFAAT KAN OLEH KEMNAKER Jabatan yang berkembang Judul Program Pelatihan Jumlah Pertambahan 2021-2022 1211 Manajer Keuangan 1219 Manajer Pelayanan Bisnis Dan Administrasi Bisnis YTDL Administrative Assistant 1221 Manajer Penjualan Dan Pemasaran 1311 Manajer Produksi Pertanian Dan Kehutanan 1312 Manajer Produksi Penangkapan Dan Budidaya Ikan 1321 Manajer Manufaktur 1330 Manajer Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemrograman Perangkat Lunak Untuk Bisnis, Network Administrator Muda 1341 Manajer Jasa Penitipan Anak 1412 Manajer Penyediaan Makanan Dan Minuman 1420 Manajer Perdagangan Besar Dan Eceran 1439 Manajer Jasa Lainnya YTDL 2142 Ahli Teknik Sipil 2151 Ahli Teknik Listrik 2152 Ahli Teknik Elektronik 2153 Ahli Teknik Telekomunikasi 2161 Arsitek Bangunan 2164 Perencana Tata Kota Dan Lalu Lintas 2165 Ahli Pemetaan Dan Surveyor 2166 Perancang Grafis Dan Multimedia 2356 Pengajar Teknologi Informasi 2411 Akuntan 2412 Konsultan Keuangan Dan Investasi 2413 Analis Keuangan 2421 Analis Manajemen Dan Organisasi 2422 Profesional Kebijakan Administrasi 2424 Profesional Pelatihan Dan Pengembangan Staf 2431 Profesional Periklanan Dan Pemasaran 2432 Profesional Hubungan Masyarakat 2434 Profesional Penjualan Produk Teknologi Komunikasi DanDIGITAL MARKETING AND STRATEGI SPESIALIST JUNIOR WEB DEVELOPER, Mobile Programming 2512 Pengembang Perangkat Lunak JUNIOR WEB DEVELOPER 2513 Pengembang Web Dan Multimedia Mobile Programming 2514 Pemrogram Aplikasi 2523 Profesional Jaringan Komputer PEMASANGAN JARINGAN KOMPUTER 2643 Penerjemah, Alih Bahasa Dan Profesional Bahasa LainnyaBAHASA INGGRIS UNTUK FRONT LINER (BLKK), BAHASA JEPANG CPMI 2652 Musisi, Penyanyi Dan Komposer 2656 Penyiar Radio, Televisi Dan Media Lainnya 3112 Teknisi Teknik Bangunan 3113 Teknisi Teknik Listrik 3114 Teknisi Teknik Elektronik 3115 Teknisi Teknik Mekanis 3118 Juru Gambar Teknik 3131 Operator Mesin Produksi Tenaga Listrik 3142 Teknisi Pertanian 3312 Petugas Kredit Dan Pinjaman 3313 Asisten Profesional Akuntansi Akuntansi Junior Digitalisasi Pemasaran Produk Asuransi Syariah (Dudi) Pembudidayaan Bibit Sayuran Pembudidayaan Ikan Hias Teknisi Manufaktur CARETAKER CPMI Food & Beverage Service For Hotel SALES STORE FIGHTER BBPVP MAKASSAR(DUDI) SALES STORE FIGHTER BBPVP MAKASSAR(DUDI) KUALIFIKASI 4 BIDANG OTOMOTIF SUBBIDANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN Teknisi Instalasi Listrik, Teknisi Listrik Industri Teknisi Otomasi Elektronika Industri Teknisi Telepon Selular (Hardware Dan Software) Juru Gambar Bangunan Gedung Juru Gambar Arsitektur Juru Ukur (Surveyor) 3D Animation Graphics Basic, Multimedia JUNIOR WEB DEVELOPER, Mobile Programming Akuntansi Junior Akuntansi Junior Akuntansi Junior Akuntansi Junior Pengelola Administrasi Perkantoran INSTRUKTUR TERAMPIL DIGITAL MARKETING AND STRATEGI SPESIALIST DIGITAL MARKETING MENGOPERASIKAN ALAT MUSIK (BLKK) REPORTER TELEVISI ( DUDI) PLUMBING (DUDI) Teknisi Instalasi Listrik, Teknisi Listrik Industri Teknisi Otomasi Elektronika Industri TEKNISI MEKANIK ALAT BERAT (Maintenance Troubleshooting) Juru Gambar Arsitektur Operator Otomasi Plc, Teknisi Instalasi Listrik, Teknisi Listrik Industri PENGOPERASIAN TRAKTOR PERTANIAN, Pengelolaan Sistem Irigasi Dengan Smart F Akuntansi Junior Akuntansi Junior 7.110 280 2.481 3.155 525 1.253 3.209 136 26.322 28.685 8.176 2.244 1.608 174 1.909 2.530 324 508 2.087 601 5.498 4.080 2.857 236 915 712 7.037 1.661 833 200 745 1.986 373 534 1.418 1.196 3.131 12.488 3.726 17.757 2.076 6.328 1.113 6.255 981
No 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 (Lanj.) JABATAN TENAGA KERJA MENENGAH TINGGI YANG BERKEMBANG YANG TERMANFAAT KAN OLEH KEMNAKER Jabatan yang berkembang Judul Program Pelatihan Jumlah Pertambahan 2021-2022 3321 Perwakilan Asuransi 3341 Supervisor Kantor 3342 Sekretaris Hukum 3343 Sekretaris Administrasi Dan Eksekutif 3431 Fotografer 3432 Desainer Dan Dekorator Interior 3434 Chef 3435 Asisten Profesional Kesenian Dan Budaya Lainnya 3511 Teknisi Operasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi 3512 Teknisi Pendukung Penggunaan Teknologi Informasi DanPRACTICAL OFFICE ADVANCE 3513 Teknisi Jaringan Dan Sistem Komputer 3514 Teknisi WEB 3521 Teknisi Penyiaran Dan Audio-Visual 3522 Teknisi Rekayasa Telekomunikasi 4110 Tenaga perkantoran umum 4221 Tenaga Tata usaha perjalanan dan konsultan perjalanan Tour Guide 4223 Operator telepon 4224 Resepsionis hotel 4226 Resepsionis 4229 Tenaga tata usaha informasi pelanggan YTDL 4321 Juru tata usaha pergudangan 4322 Juru tata usaha produksi 4411 Juru tata usaha perpustakaan 5111 Tenaga Pelayanan Perjalanan 5113 Pramuwisata 5120 Juru Masak 5131 Pramusaji 5132 Pramutama Bar/Bartender 5141 Penata Rambut 5142 Perawat Kecantikan/Beautician Dan YBDI 5151 Pengawas Kebersihan Dan Kerumahtanggan Di Kantor, CARETAKER (KKNI JENJANG 2) CARETAKER (KKNI JENJANG 2) 5152 Pengurus Kerumahtanggaan PENGOLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN 5212 Pedagang Makanan Kaki Lima SALES STORE FIGHTER BBPVP MAKASSAR(DUDI) 5221 Pemilik Toko Barista (TMT) 5246 Petugas Konter Layanan Makanan Digital Marketing Dasar 5249 Pekerja Penjualan YTDL CARETAKER (KKNI JENJANG 2) 5311 Pekerja Perawatan Anak CARETAKER (KKNI JENJANG 2) 5312 Asisten Pengajar CARETAKER (KKNI JENJANG 2) 5321 Asisten Perawatan Kesehatan CARETAKER (KKNI JENJANG 2) 5322 Pekerja Perawatan Pribadi Di Rumah 5329 Pekerja Perawatan Pribadi Dalam Jasa Kesehatan YTDL CARETAKER (KKNI JENJANG 2) 6121 Pekerja Peternakan Hewan Besar Dan Kecil Serta DIGITAL MARKETING AND STRATEGI SPESIALIST Administrative Assistant Junior Sekretaris (KKNI Level 2) Administrative Assistant Fotografi Dasar Juru Gambar Arsitektur, Penggambaran Konstruksi Bangunan Dengan CAD Food and Beverage Product for Hotel Tata Rias Kecantikan OPERATOR KOMPUTER MUDA PEMASANGAN JARINGAN KOMPUTER PEMASANGAN JARINGAN KOMPUTER TEKNISI INSTALASI SATELIT ( VSAT) TEKNISI INSTALASI SATELIT ( VSAT) Pengelola Administrasi Perkantoran FRONT OFFICE FRONT OFFICE FRONT OFFICE PELAYANAN PELANGGAN Pengelola Administrasi Perkantoran Pengelola Administrasi Perkantoran Pengelola Administrasi Perkantoran Tour Guide Tour Guide Food and Beverage Product for Hotel Food and Beverage Product for Hotel BARTENDER Penata Rambut Junior/Yunior Stylist Ahli Kecantikan Junior 148 4.878 533 1.876 1.927 5.843 7.358 601 4.396 690 7.904 104 105 337 180.233 1.096 1.168 6.803 1.246 639 11.452 760 340 20.129 3.001 34.923 36.388 1.033 15.362 10.281 2.591 5.474 50.191 677.836 2.186 28.052 24.578 3.796 1.237 2.113 7.537 9.452 Pembudidayaan Domba, Pembudidayaan Ayam Pedaging Jumlah 87
INDIKATOR KINERJA 2023 LANJUTAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-2) Cara mendapatkan Jabatan Tenaga Kerja menengah tinggi yang berkembang termanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga : 1. Meminta data pelatihan yang dilaksanakan oleh K/L tahun 2023. 2. Menyeleksi persamaan jenis pelatihan yang telah dilaksanakan K/L dengan jenis jabatan yang berkembang sebagai daftar jabatan yang termanfaatkan.
Instansi PUPR KKP Kemenperin KLHK No 1 2 3 1 1 1 2 JABATAN TENAGA KERJA MENENGAH TINGGI YANG BERKEMBANG YANG TERMANFAAT KAN OLEH K/L Jabatan yang berkembang Judul Program Pelatihan Jumlah Pertambahan 2021-2022 1323 Manajer Konstruksi Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung 3.981 3333 Agen Dan Kontraktor Tenaga Kerja Manajer Kontraktor Kecil Dan Menengah 1.210 5153 Pengelola Gedung Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung, Pengawas Pekerjaan Struktur Ban 1.792 3151 Teknisi Kapal Permesinan Perikanan 1.272 3116 Teknisi Teknik Kimia Teknik Kimia Mineral 640 2133 Ahli Perlindungan Lingkungan Pengendali Pencemaran Lingkungan Hidup 105 3143 Teknisi Kehutanan Pelatihan Vokasi SDM Bidang Kehutanan 225 Jumlah 7
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK-2) Persentase Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi di sektor prioritas Indikator Jumlah Nilai Sementara Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang (Proyeksi tahun 2021-2022) Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang Termanfaatkan oleh Kemnaker Tahun 2023 152 87 63,16 Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang Termanfaatkan oleh K/L lain Tahun 2023 9 Persentase Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah- Tinggi di sektor prioritas = 87+9 152 ý 100 = ĀĂ, ĀĀ %
INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing. Definisi Operasional Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya dengan mencari persentase rata dari Persentase saing didapatkan Pemanfaatan Rencana tenaga kerja yang didapatkan melalui survey dan persentase yang disusun pada periode sebelumnya dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. jabatan menengah-tinggi
INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 㕃 = 㕅(㕚) + σ Ā σ ā Ā 2 1 2 ý 100 㔊㔞㔭㔞㔫㔚㔧㔠㔚㔧 P = Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga yang mendorong daya saing Kerja Menengah-Tinggi di sector prioritas R (m) = Persentase didapatkan Pemanfaatan melalui survey Rencana Tenaga Kerja ∑ s = Jumlah Jabatan TK menengah tinggi yang dimanfaatkan ∑ t n−1 = Jumlah sebelumnya Jabatan TK menengah tinggi yang dihasilkan yang tahun
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) a. Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja No Kelompok Responden Jumlah Responden 1 Pusat (Kementerian/Lembaga)
2 Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Bappeda) 434 3 Perusahaan
4 Lembaga Penelitian/LSM, Perguruan Tinggi
Total 434 Sumber : Survey - Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, per 28 Desember Tahun 2023 Dari 434 responden diperoleh informasi presentase pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja sebesar 92,56 Note : NILAI INI AKAN BERUBAH SESUAI DENGAN JUMLAH DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) b. Presentase Pemanfaatan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah−Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing Indikator Jumlah Nilai Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang (Proyeksi tahun 2021-2022) Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang Termanfaatkan oleh Kemnaker Tahun 2023 152 87 Ăā + ă Āÿā 㖙 Āÿÿ Jabatan Tenaga Kerja Menengah-Tinggi yang Berkembang Termanfaatkan oleh K/L lain Tahun 2023 9 = ĀĂ, ĀĀ
INDIKATOR KINERJA 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan Daftar Jabatan Tenaga Kerja Menengah−Tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing. 92,56 + 63,16 2 = 77,86
TARGET CAPAIAN IKP DAN IKK TAHUN 2023-2024 No IKP/IKK 2023 2024 1 IKP : Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing. 77% 78% 2 IKK : Persentase Akurasi Proyeksi Ketepatan Rencana Tenaga Kerja Terhadap kebutuhan pasar kerja 60% 65% 3 IKK : Persentase Akurasi daftar jabatan tenaga kerja menengah - tinggi di sector prioritas yang mendorong daya saing. penempatan tenaga kerja sesuai dengan keahlian 60% 65% Sumber : Permennaker No. 10 Tahun 2021 - Tentang Renstra Kemnaker Tahun 2020-2024
Terima Kasih 26
LAPORAN BULANAN BIDANG DISEMINASI DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN BULAN DESEMBER 2023 IKP/SATUAN Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi Ketenagakerjaan/Nilai Indeks Definisi Operasional Layanan data dan informasi ketenagakerjaan adalah layanan data dan informasi yang disediakan oleh Pusdatik, Barenbang Cara Perhitungan Nilai indeks diperoleh dari hasil survei kepuasan penggunaan layanan data dan informasi ketenagakerjaan dengan responden internal kementerian dan mitra. Jumlah 88,42 LAMPIRAN ID Start time Email Seberapa puaskah Anda dengan pelayanan data yang diberikan: JANUARY 1 1/11/23 9:08:57 anonymous 2 1/24/23 19:59:10 anonymous 3 1/25/23 9:47:14 anonymous 4 1/26/23 17:21:54 anonymous Score JANUARY INDEX FEBRUARY 5 2/2/23 9:44:16 anonymous 6 2/6/23 14:06:29 anonymous 7 2/9/23 13:46:08 anonymous 8 2/9/23 19:19:40 anonymous 9 2/10/23 17:01:32 anonymous 10 2/10/23 17:03:33 anonymous 11 2/11/23 11:28:26 anonymous 12 2/11/23 11:36:26 anonymous 13 2/19/23 16:17:24 anonymous 14 2/20/23 9:10:41 anonymous 15 2/20/23 13:14:07 anonymous 16 2/21/23 14:18:46 anonymous 17 2/21/23 16:29:57 anonymous 18 2/23/23 12:23:22 anonymous 19 2/27/23 17:00:09 anonymous Score FEBRUARY INDEX MARCH 10 10 10 6 9,00 90,00 8 10 8 9 9 9 10 10 9 8 9 8 10 8 10 9,00 90,00
ID 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Score MARCH INDEX 38 39 40 41 42 43 Score APRIL INDEX 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Score MEI INDEX 53 54 55 56 57 Start time Email 3/2/23 8:43:21 anonymous 3/2/23 8:48:11 anonymous 3/2/23 13:54:34 anonymous 3/2/23 20:09:09 anonymous 3/2/23 20:09:42 anonymous 3/3/23 22:34:59 anonymous 3/6/23 9:54:57 anonymous 3/6/23 10:03:17 anonymous 3/7/23 8:10:47 anonymous 3/15/23 8:34:02 anonymous 3/16/23 11:36:50 anonymous 3/18/23 10:21:09 anonymous 3/20/23 11:27:06 anonymous 3/21/23 15:22:44 anonymous 3/22/23 16:41:23 anonymous 3/27/23 10:09:30 anonymous 3/28/23 9:38:36 anonymous 3/28/23 12:53:49 anonymous 4/4/23 15:14:59 anonymous 4/10/23 15:47:09 anonymous 4/11/23 8:30:17 anonymous 4/11/23 9:16:10 anonymous 4/28/23 9:52:56 anonymous 4/28/23 13:05:09 anonymous 5/8/23 5:47:25 anonymous 5/11/23 10:48:07 anonymous 5/11/23 10:44:52 anonymous 5/17/23 12:54:15 anonymous 5/19/23 10:20:24 anonymous 5/25/23 11:49:20 anonymous 5/25/23 13:22:15 anonymous 5/29/23 11:22:08 anonymous 5/29/23 17:41:14 anonymous 6/6/23 11:16:28 anonymous 6/7/23 11:48:49 anonymous 6/7/23 15:27:40 anonymous 6/7/23 23:04:57 anonymous 6/9/23 17:37:20 anonymous Seberapa puaskah Anda dengan pelayanan data yang diberikan: 10 10 9 10 10 10 9 8 9 10 10 7 9 10 10 8 8 8 9,08 90,81 9 8 8 10 10 10 9,09 90,93 5 9 8 10 10 10 8 10 9 9,04 90,38 8 9 8 10 8
ID 58 Score JUNI INDEX 59 60 61 62 Score JULI INDEX 63 64 65 66 67 68 69 70 Score AGUSTUS INDEX 71 72 73 74 75 76 77 Score SEPTEMBER INDEX 78 79 80 81 82 83 Score OKTOBER INDEX 84 85 86 87 88 89 Score Start time Email 6/14/23 6:14:05 anonymous 7/4/23 8:57:41 anonymous 7/7/23 12:41:24 anonymous 7/12/23 13:21:15 anonymous 7/22/23 15:10:41 anonymous 8/3/23 16:11:50 anonymous 8/7/23 9:06:21 anonymous 8/9/23 11:57:26 anonymous 8/9/23 14:45:24 anonymous 8/14/23 11:20:45 anonymous 8/18/23 17:01:04 anonymous 8/21/23 15:15:35 anonymous 8/28/23 11:24:06 anonymous 9/6/23 9:50:45 anonymous 9/6/23 17:46:28 anonymous 9/7/23 7:50:51 anonymous 9/7/23 21:06:16 anonymous 9/18/23 13:25:10 anonymous 9/25/23 14:10:53 anonymous 9/30/23 13:33:33 anonymous 10/9/23 10:17:14 anonymous 10/19/23 16:07:57 anonymous 10/19/23 17:23:02 anonymous 10/19/23 20:36:29 anonymous 10/25/23 9:46:30 anonymous 10/30/23 11:16:14 anonymous 11/6/23 9:28:32 anonymous 11/6/23 14:42:33 anonymous 11/14/23 3:47:24 anonymous 11/17/23 11:52:50 anonymous 11/20/23 10:30:39 anonymous 11/27/23 7:34:26 anonymous Seberapa puaskah Anda dengan pelayanan data yang diberikan: 10 9,02 90,17 5 9 10 8 8,95 89,52 10 8 10 10 10 8 9 8 8,97 89,71 9 8 10 10 10 8 7 8,97 89,61 7 10 9 7 9 9 8,93 89,28 10 7 9 8 9 8 8,90
ID NOVEMBER INDEX 90 91 92 93 94 95 Score DESEMBER INDEX Start time Email 12/8/23 12:09:54 anonymous 12/11/23 9:13:26 anonymous 12/19/23 10:44:12 anonymous 12/19/23 12:45:56 anonymous 12/19/23 16:33:36 anonymous 12/21/23 10:11:30 anonymous Seberapa puaskah Anda dengan pelayanan data yang diberikan: 88,99 9 8 10 10 1 10 8,84 88,42
IKK Jumlah pengakses data dan informasi pada web satudata.kemnaker.go.id (visitor) Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan oleh stakeholder (persen) Definisi Operasional Pengakses data dan informasi pada web satudata.kemnaker.go.id Data dan informasi yang dimanfaatkan oleh Unit Eselon I, K/L/D dan Publik Cara Perhitungan ∑ ĂþĀĀÿ㕘ĀþĀ ýÿāÿ ýÿĀ 㕖ĀÿāÿÿÿĀ㕖 ĄþĀ ĀÿāĂýÿāÿ. 㕘þÿĀÿ㕘þÿ. Āā. 㕖ý ∑ ∑ ĂþĀĀĀĂĀÿ ýÿāÿ ĆÿĀĀ ÿþĀĆÿāÿ㕘ÿĀ ÿþĀýÿĂÿā㕘ÿĀ ÿÿĀÿÿÿā ĂþĀĀĀĂĀÿ ýÿāÿ ĆÿĀĀ ÿþĀĀ㕖Ā㕖 ĀĂÿăþ㕖 㕘þĀþÿÿÿĀÿÿÿāÿĀ ą 100% Akumulasi Pengunjung Portal SDK Tahun 2023 2.500.000 2.000.000 1.500.000 951.642 1.035.483 1.103.972 1.167.613 1.231.824 1.312.713 1.365.500 1.406.490 1.000.000 639.174 763.782 467.713 500.000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Sumber: Portal SDK, satudata.kemnaker.go.id (per Desember 2023) Nov Jumlah 2.506.942 93 95 = 97,89 % ą 100% 2.506.942 Dec
Analisis Hasil Pengukuran IKK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 \
No 1 2 3 Kementerian Ketenagakerjaan Kebijakan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut IKK Kebijakan 80,86 80,36 65,38 Nilai Partisipasi 0.7 Nilai IKK (Nilai rata-rata + Nilai Partisipasi) 76,23
Catatan Validasi Data dukung yang dimuat telah lengkap 100%, namun beberapa indikator memerlukan penajaman pada data-data dukungnya, antara lain: 1. Pengungkapan keterlibatan stakeholder dalam perencanaan kebijakan secara lebih jelas, misal rapat/pertemuan yang dilakukan, pembahasan rancangan kebijakan, dll. 2. Pengungkapan data dukung implementasi yang lebih sesuai yaitu bukti dukung yang terjadi setelah waktu penetapan kebijakan. 3. Pengungkapan hasil-hasil evaluasi kebijakan perlu dibuat highlight dari bukti dukung yang diunggah untuk memperjelas bagian dari dokumen bukti dukung yang menujukkan kondisi jawaban yang dipilih. 4. Pengungkapan upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam dimensi evaluasi kebijakan secara lebih jelas 5. Pengungkapan atas penerimaan, responsivitas, dampak dan kemanfaatan kebijakan dari kelompok sasaran terutama kelompok rentan perlu diberikan penajaman, terutama kelompok rentan yang terdampak kebijakan