MOTTO Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir- Jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, anda harus bertempur, meskipun aturan melarangnya; jika perang tidak akan membawa kejayaan, janganlah bertempur, meski dalam tawaran kekuasaan (Sun Tzu) Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan (Sutan Syahrir) Vivere Pericolosamente (Ir. Soekarno) Tidak ada suatu perjuangan kecuali sesuatu itu diperjuangkan, tidak ada suatu pendengaran kecuali sesuatu itu didengarkan dan tidak ada suatu penglihatan kecuali sesuatu itu dilihatkan; sebab ide besar tidak akan pernah lahir dengan sendirinya, tanpa adanya kesadaran yang luas (Miftahul N. Syahbana) v
HALAMAN PERSEMBAHAN Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subahanahu Wata'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya : 1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Sukur dan Ibu Sholikah yang telah bersusah payah memberikan yang terbaik untuk saya tanpa pamrih baik itu do'a maupun dukungan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ma'afkan anakmu yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga Pak Buk. 2. Untuk Adik saya Zulira Faizzatur Roha yang selalu mendukung dan memberi perhatian kepada saya untuk terus meraih harapan-harapan dengan penuh semangat. Saya berharap Zulira mendapatkan hal yang lebih dari pencapaian saya saat ini. Semangat Nduk. 3. Untuk Mbah Setu Duriyat (almarhum) dan Mbah Suti'ah (almarhumah) yang selalu mendo'akan dan memberikan support kepada saya dalam menimba ilmu. Matur Suwun Mbah al-fatihah kagem simbah. 4. Untuk Pak De Nor Rohmat, Bude Aslikah, Bude Siti, Mas Hemi, Mbak Hindun, Mas Yeyen, Lek Zaekhan, Lek Ul, Mbah Muntinah, Dek Tiyar, Dek Wiwin, Dek Neha, Om Ro'uf, Mak Seh, Om Hartulis, Om Tono, De Jam, De Tum, Mas Agus, Mas Sutres, De Mus, Mbak Winda, Mbak Evi, Mbak Tia, Mas Dani, Dek Riza (kunjel) dan Dek Dinda, Mas Syifullah, Pak Supri, Mbak Nor, Mbah Suhadi, Farid, dan Fandli yang selalu memberikan arahan serta bimbingan di saat menimba ilmu di Yogyakarta. vi
5. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya kepada Bapak Drs. Sulistyo Sidik dan Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si selaku orang tua saya di Krandon yang telah memberikan banyak support, penuh dukungan dan kasih sayang, serta pertolongan baik moril maupun materil, dan tidak lupa saya ucapkan kembali terima kasih kepada ketiga putrinya. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik Bapak Drs. Sulistyo Sidik sekeluarga. Maafkan Syahbana Pak Buk yang selalu merepotkan panjenengan. 6. Terimakasih untuk Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku orang tua saya sekaligus senior GMNI di Yogyakarta yang telah memberikan banyak support serta dukungan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak sekeluarga. 7. Untuk senior saya Mas Yos Soetyoso, Mas Seno, Mbak Anti, Mbak Ratna, Bung Uldan, Bung Arjuna, Mbak Devi, Bung Jefhorison, Bung Abdan, Bung Edy Subroto, Bang Win, Bang Usman, Bang Burak, Mas Syarief, Mas Yoyon yang telah mengajarkan saya tentang arti perjuangan hidup. 8. Untuk Aisyah Fajar Rochani yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat yang menggebu-gebu untuk saya. Bagi saya engkau adalah support system terbaik dalam sejarah perjalanan hidup saya. Sabar yo mbutt semangat kuliahe golek ilmu saya tunggu undangan wisuda S1 dan S2. 9. Untuk saudaraku Muhammad Fais Hakim Rasyid, Budi Prasetyo, Bujel, Dion, Gatra, Ochi, Ozi, Uus, Febrina, Talita, Renata, Aldin, Giovani, Jerry, Mira, Viona, Hilda, Sekar, Ita, Irwansyah, Ardiansyah. Kalian layak menjadi petarung. 10. Untuk kawan-kawan yang telah membentuk saya sampai seperti ini, saya serukan kata "merdeka" untuk kalian Bung dan Sarinah di rumah besar Gerakan vii
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat STPMD "APMD" Yogyakarta. Terima kasih atas ruang dialektika yang telah diberikan kepada saya. 11. Untuk teman-teman takmir Masjid Ar-Rasyid STPMD "APMD" Yogyakarta. Terimakasih ilmu agama yang telah dibagikan. 12. Untuk teman-teman dan senior di Keluarga Kudus Yogyakarta (KKY) "Solid di Rantau" salam GUSJIGANG. 13. Untuk teman-teman di Komunitas Literasi Desa (KLD) yang telah memberikan semangat belajar tentang desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian hebat. 14. Untuk teman-teman di Gen-51 yang di Padukuhan Terung maupun Padukuhan Krandon yang telah mengajarkan tentang nilai-nilai sosial di Kalurahan Wedomartani. 15. Untuk teman-teman driver shoope food di Yogyakarta, terima kasih telah memberikan informasi terbaru tentang orderan yang melimpah. 16. Untuk teman-teman di Abad Transport Mas Yoyok, Bang Bonenk, Koko, Nosan, Febri Gendong, Sisil, A'an, Ensi, Anam, Toni, Rizal. 17. Teruntuk almamater kampus terbaik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. viii
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya atas segala upaya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Inovasi Dalam Reformasi Birokrasi Di Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul". Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Ahmad Sukur dan Ibu Sholikah selaku orang tua kandung saya yang telah memberikan banyak pengorbanan selama masa studi di Yogyakarta. 2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. 3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. 4. Bapak Drs. Hastowiyono, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Ibu Dra. Tri Daya Rini dan Bapak Drs. Sulistyo Sidik yang telah memberikan motivasi untuk saya. 6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. 7. Teman-teman Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. ix
8. Bapak Ibu jajaran Pamong Kalurahan serta Masyarakat Kalurahan Panggungharjo yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk melakukan penelitian ini. Dalam karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu. Yogyakarta, 04 Januari 2022 Miftahul Noor Syahbana NIM. 16520003 x
Desa sebagai masyarakat berpemerintahan (self governing community) atau pemerintahan berbasis masyarakat telah membentuk desa sebagai kesatuan (entitas) hukum yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintahan. Konsekuensi desa sebagai masyarakat berpemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewenangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Artinya pada pasal 1 ayat (2) dapat dilihat dua kata kunci dalam proses penyelenggaraannya, yaitu pertama urusan pemerintahan, dan kedua kepentingan masyarakat. Apa yang diurus di dalam proses pemerintahan pada hakikatnya adalah pengelolaan kepentingan masyarakat agar dimasukkan ke dalam program pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi dinilai cukup berhasil dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kini pendapatan asli desa (PADes) meningkat dari 300 juta pada tahun 2012 menjadi 1 miliar. Akan tetapi, berbeda pengalaman pada kepemimpinan sebelum Wahyudi Anggoro Hadi yaitu Samidjo. Di bawah kepemimpinan Samidjo terjadi penurunan partisipasi masyarakat yang dikarenakan pola hubungan yang transaksional dan pola hubungan patron- klien antara kepala desa dan perangkat desa maupun dengan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bagaimana pemerintah Kalurahan Panggungharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam membangun relasi dengan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis dan interpretative dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, pengambilan data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa Lurah Panggungharjo saat ini dengan ritme-ritme kerja yang dilakukan, telah melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan diantaranya adanya Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagai sistem pengunci. Adanya pelayanan satu atap, adanya pembagian tugas dan fungsi perangkat desa, program beasiswa untuk perangkat desa, adanya absensi finger print untuk mendisiplinkan perangkat desa. Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam membangun pola hubungan dengan masyarakat desa telah menunjukkan berjalannya demokrasi di aras lokal yang cukup baik. Di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi, Kalurahan Panggungharjo telah menghadirkan negara dalam masyarakat. Adanya kehadiran lembaga-lembaga baru yang dibentuk pada awal kepemimpinannya menjadi modal utama dalam mengawal visi-misi Lurah Panggungharjo. Kata Kunci : Inovasi; Pemerintahan; Reformasi Birokrasi. xvi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kemajuan desa merupakan sebuah harapan bagi bangsa Indonesia. Desa yang kuat dan berdaulat, disinyalir secara langsung dapat mendorong transformasi dan gerakan sosial sebagai kekuatan baru dalam memperkuat Negara. Di samping itu, desa sebagai masyarakat berpemerintahan (self governing community) atau pemerintahan berbasis masyarakat telah membentuk desa sebagai kesatuan (entitas) hukum yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintahan (Eko, 2015:45). Konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (self governing community), dalam tata kelola pemerintahan desa, desa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewenangan desa. Dengan kalimat lain, hitam putihnya wajah desa tergantung pada apa yang dikerjakan oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pada pasal 1 ayat (2) ini dapat dilihat dua kata kunci dalam proses penyelenggaraannya, yaitu: pertama, urusan pemerintahan, dan kedua, kepentingan masyarakat. Artinya, apa yang diurus di dalam proses pemerintahan pada hakikatnya adalah pengelolaan kepentingan masyarakat agar dimasukkan ke dalam program pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Apabila kepentingan masyarakat sebagai input maka penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses, dan outputnya adalah aneka hasil pembangunan yang pada gilirannya akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat. 1
Terkait proses penyelenggaraan pemerintahan desa, selain dari aturan yang diberlakukan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pelaksanaanya juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa guna memperjelas kedudukan tugas dan fungsi kepala desa serta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Terutama terhadap sistem yang terdapat pada level kelembagaan, agar tata kelola pemerintah desa dapat berjalan secara optimal dan demokratis dalam mengatur rumah tangga desanya. Oleh karenanya, dalam tata kelembagaan khususnya pada kapasitas aparatur desa diperlukan kreativitas dan inovasi yang mencakup: suatu ide, produk informasi teknologi, kelembagaan perilaku, nilai-nilai dan praktik-praktik baru yang belum diketahui, diterima, digunakan dan diterapkan atau dilaksanakan oleh sebagian warga dalam suatu lokalitas tertentu (Mardikanto, 2015: 218). Kalurahan Panggungharjo merupakan kalurahan yang terletak di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Secara historis Kalurahan Panggungharjo merupakan penggabungan dari 3 (tiga) kalurahan, yaitu Kalurahan Cabeyan, Kalurahan Prancak, dan Kalurahan Krapyak. Kalurahan Panggungharjo, dari masa ke masa telah melalui enam masa kepemimpinan oleh beberapa lurah, yaitu: 1). Hardjo Sumarto, 2). Pawiro Sudarmo, 3). R. Broto Asmoro, 4). Siti Sremah Sri Jazuli, 5). H. Samidjo, 6). Wahyudi Anggoro Hadi. Kalurahan Panggungharjo berdiri pada tahun 1947 yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP tanggal 23 September 1947. Melalui surat tersebut, Hardjo Sumarto diangkat menjadi lurah yang pertama yang menjabat sampai pada tahun 1949. 2
Saat ini, Kalurahan Panggungharjo di bawah kepemimpinan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi atau selanjutnya yang disebut Wahyudi sejak terpilihnya sebagai lurah pada tahun 2012 dinilai cukup berhasil dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kini, Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat dari 300 juta pada tahun 2012 menjadi 1 miliar. Desa ini juga menjadi 157 desa unicorn. Desa Unicorn adalah sebutan bagi desa yang memiliki penghasilan di atas 1 miliar (Kompas, 26/9/2019). Selain itu, pada tahun 2014 Kalurahan Panggungharjo mendapat prestasi juara satu nasional lomba desa tingkat nasional dan terakhir pada tahun 2018 kembali mendapat prestasi versi Kementerian Desa sebagai predikat desa inspiratif. Sebagai penghargaan atas keberhasilan Kalurahan Panggungharjo yang mampu beradaptasi di tengah alam reformasi yang telah ditawarkan. Di lihat dari historis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pada tahun 2014 UU Desa baru disahkan oleh pemerintah. Di lain sisi Kalurahan Panggungharjo ternyata sudah mampu menorehkan prestasi dimana prestasi yang diperoleh merupakan ide dan cita-cita dari UU Desa tersebut, demikian keberhasilan Kalurahan Panggungharjo secara tidak langsung Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu desa yang mampu memanfaatkan rekognisi dan redistribusi dari negara melalui kemampuan mengelola kewenangan dan aset yang dimiliki desa. Akan tetapi, berbeda pengalaman pada kepemimpinan di bawah kepala desa sebelum Pak Wahyudi yaitu Pak Samidjo. Pada tahun 1992, Samidjo terpilih sebagai kepala desa menggantikan Ibu Siti Sremah Sri Jazuli. Di mana kepala desa tersebut menjabat sebagai kepala desa selama 20 tahun yaitu periode 1992-2000 dan 2000- 2012. Samidjo merupakan sosok yang mampu mengayomi perangkat dan masyarakat Kalurahan Panggungharjo. Sementara pada masa kepemimpinannya ini, terjadi 3
penurunan partisipasi masyarakat yang dikarenakan pola hubungan pembangunan desa yang transaksional. Akibat dari pola hubungan tersebut, kemudian terjadi ketidakaktifan organisasi masyarakat seperti menurunnya intensitas kegiatan karang taruna di tingkat desa, berkurangnya budaya gotong-royong di masyarakat, dan kurang berjalannya fungsi organisasi masyarakat di tingkat desa maupun pedukuhan. Akhirnya masyarakat menjadi enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa, termasuk dalam musrenbangdes dikarenakan aspirasinya tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Kepemimpinan Samidjo yang mampu mengakar kuat selama 20 tahun, salah satu kelebihannya ialah kepala desa mampu menjadi modal bagi masyarakat maupun perangkat desa di Kalurahan Panggungharjo. Sebagaimana pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara Hestiwiningsih (2016) : "Karena satu kelebihan pak mantan itu bisa menjadi ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Kalurahan Panggungharjo, ketika ada sesuatu kebetulan semua tanah pelungguh nyaris digarap Bapak. Digarap terus buat menanam tebu, sehingga urusan finansial itu nyaris larinya ke Pak Samidjo". Selain rezim yang mengakar kuat di Kalurahan Panggungharjo yang menyebabkan hubungan patron-klien antara kepala desa dan perangkat desa, seperti yang dijelaskan oleh Cristian Pelras (dalam Heddy: 2007) bahwa, hubungan patron- klien merupakan hubungan tidak setara yang terjalin secara perorangan antara seseorang pemuka masyarakat (patron) dengan sejumlah pengikutnya (klien). Hubungan itu berdasarkan pertukaran jasa, di mana ketergantungan klien pada patron diimbali oleh perlindungan patron pada kliennya. Karena beberapa alasan distrust yang dirasakan masyarakat serta faktor usia dan hubungan patron klien yang melingkupi pemerintah Kalurahan Panggungharjo akhirnya Samidjo kemudian berhenti sebagai kepala desa. 4
Dari praktik yang telah ditimbulkan oleh kepemimpinan sebelumnya (Samidjo), akhirnya Wahyudi meniatkan diri untuk maju sebagai calon kepala desa yang kemudian memenangkan pemilihan kepala desa pada tahun 2012. Melalui terobosan-terobosan inovasi dalam tata kelola pemerintah desa yang dilakukan dengan peningkatan kinerja aparatur desa merupakan upaya reformasi birokrasi terhadap tata kelola pemerintah desa dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, hal tersebut telah menjadi suatu komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, di mana kepala desa sebagai pemimpin di level desa ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya (Kartono, 2014: 39). Maka, setelah terpilihnya sebagai kepala desa, Wahyudi menekankan, "Bahwa prasyarat untuk mensejahterakan warga negara itu termasuk di lingkup desa adalah dengan menyediakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif" (panggungharjo.desa.id. 2017). Sebagaimana visi misi yang termuat saat beliau mencalonkan diri yaitu, "Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Desa Panggungharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan" (panggungharjo.desa.id. 2017). Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Pemerintah desa mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana. Para birokrat desa (sekretaris desa dan perangkat lainnya) kemudian disebut sebagai perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk 5
pelayanan administratif di dalamnya. Di lain sisi berbeda cara ketika Wahyudi memimpin, di mana beliau menekankan bahwa "Pemerintah desa harus melakukan reformasi birokrasi di segala lini dan dimulai dengan membangun hubungan yang baik antara warga dengan pemerintah desa yang tidak terbatas hanya hubungan yang bersifat administratif saja"(panggungharjo.desa.id. 2017). Keberhasilan kepemimpinan Wahyudi tidak hanya dalam menciptakan Desa unicorn tetapi lebih dari itu. Misalnya, dalam bidang pendidikan, Kalurahan Panggungharjo menerapkan kebijakan satu rumah satu sarjana. Dalam bidang kesehatan ada perawat desa yang bertugas merawat lansia. Desa juga memberikan perlindungan kesehatan kepada ibu dan anak. (Kompas, 26/9/2019). Sementara di bidang pemerintahan, Wahyudi berinisiatif melakukan rekayasa sistem dengan menerapkan sistem merit (merit system) yang merupakan replikasi dari Undang- Undang ASN (Aparatur Sipil Negara). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa, "Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan". Adanya prinsip sistem merit (merit system) diharapkan dapat melandasi pengelolaan manajemen aparatur sipil negara. UU ASN menjelaskan "Manajemen ASN meliputi manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)". Dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa manajemen PNS tersebut meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK 6
meliputi: penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan, kompetensi pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan (Pasal 93 UU ASN). Demikian, pengelolaan ASN sejak dari awal hingga akhir atau semua aspek manajemen kepegawaian dilakukan berdasarkan asas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminasi, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Sama halnya ketentuan yang berlaku di Kalurahan Panggungharjo, melalui kebijakan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ditetapkan Wahyudi di masa kepemimpinannya, merupakan instrumen bagi Wahyudi untuk menghargai orang- orang yang berkinerja. Sebagaimana dalam Perdes tersebut pada Pasal 2 menyatakan "Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat" Pasal 6 juga menyebutkan "Berdasarkan ketentuan pelaksanaan hari kerja yang berlaku bagi Aparatur Pemerintah Desa, maka akan dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan apabila; (1) Terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (Dua persen) perhari; (2) Pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (Dua persen) perhari; (3) Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 4% (Empat persen) perhari; dan (4) Izin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong 4% (Empat persen) sesuai dengan jumlah kelebihan hari". UU Desa pada dasarnya juga sudah memberikan hak terhadap kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 26 ayat (3) UU Desa. 7
Dengan mengacu spirit di era-reformasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa dapat memberikan bentuk pengarahan dan pemanfaatan daya dan dana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, karenanya semua keberhasilan dalam pelaksanaan program-program desa tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan akan tetapi, dapat juga dipengaruhi oleh kapasitas manajemen sumber daya manusia serta kapasitas kelembagaan (aparatur desa) dalam memanfaatkan kewenangan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti inovasi dalam reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 1. Inovasi apa saja dalam reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan? 2. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Panggungharjo sebagai penyelenggara pemerintahan kalurahan dalam membangun relasi dengan lembaga kemasyarakatan kalurahan ? C. Fokus Penelitian Fokus penelitian merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan apa yang menjadi fokus dalam pelaksanaan penelitian, agar data dan informasi yang diambil sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. 8 unsur
Oleh karenanya yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian tentang "Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta" meliputi: a) Inovasi dalam reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. b) Relasi pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan kalurahan. D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 1) Memperoleh gambaran inovasi dalam reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. 2) Untuk mengetahui relasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dengan lembaga kemasyarakatan desa. E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Akademik Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka peneliti lainnya yang berminat terhadap pembahasan tentang perkembangan desa dimasa yang akan datang, dan terutama bagi pegiat desa secara umum untuk dapat meningkatkan dan memperkaya keilmuan di dalam bidang disiplin ilmu pemerintahan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pegangan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang penulis peroleh dibangku perkuliahan, serta penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai literatur terhadap masyarakat secara umum maupun pegiat desa lainnya khususnya dalam merespon perkembangan 9
desa melalui terobosan-terobosan yang dapat melahirkan inovasi baru terhadap kemajuan desa. F. Kerangka Konsep Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa terhadap reformasi birokrasi serta untuk memperoleh gambaran dari pemerintah kalurahan dalam membangun relasi dengan lembaga kemasyarakatan kalurahan, demikian guna mempermudah dalam penelitian. Di susunlah kerangka konsep sebagai acuan dalam memahami penyelenggaraan pemerintahan kalurahan di Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. 1. Inovasi Inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Menurut Barney dan Hesterley dalam (Sukarmin : 2020) inovasi dapat didefinisikan menjadi ide-ide baru dan menjadikannya dapat digunakan dalam praktek secara luas. Inovasi telah memiliki landasan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat bab khusus mengenai inovasi daerah. Pasal 386 ayat 1 menyatakan bahwa "Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi", ayat 2 "Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah". Inovasi yang dimaksud pada pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Bentuk pembaharuan yang dimaksud antara lain penerapan hasil 10
ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Mirnasari, 2013) inovasi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu : 1. Inovasi terusan (subtaining innovation) adalah proses inovasi yang membawa perubahan baru tapi tetap dengan mendasar pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan atau yang telah ada. 2. Inovasi terputus (discontinuous innovation) adalah proses inovasi yang membawa perubahan baru yang sama sekali tidak berdasar lagi pada kondisi yang sudah ada sebelumnya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berlaku dari pada yang umum. Artinya sesuatu hal baru yang belum pernah diterapkan di suatu lokasi tertentu mempunyai ciri khas atau karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar kebaruan. 2. Pemerintah Desa Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.(Widjaja, 2003: 3) menegaskan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, di mana secara vertikal desa merupakan sistem pemerintahan terendah.Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah (Muhadam Labolo, 2014: 18). 11
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan "Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa". Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo 2011: 35) pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tata kelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Supriyanto, 2009: 24). Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya.Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut : Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi : (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 12
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi: (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi: a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 13
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan. Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan berbunyi : (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi: a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan 14 serta
administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi : (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional. (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa. b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan 15 tugas
upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun (Kadus) berbunyi : (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 3. Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Menurut Max Weber seperti yang dikutip Mas'ud (2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan 16
keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Menurut Rourke seperti yang dikutip Mas'ud (2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang (Wahyudi 2009:74). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada 17
masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. 4. Relasi Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Pemerintah desa dengan masyarakat desa merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan dari bagian atas keseluruhan interaksi sosial terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Koiman dalam (Harbani, 2017:250) menegaskan bahwa serangkaian hubungan akan pemerintah dan masyarakat merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering disebut (good governance) dengan melibatkan pengambilan kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999). Menurut Rosidin (2010: 178) prinsip-prinsip Good Governance antara lain adalah prinsip partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law), transparansi (transparancy) daya tanggap (responsiveness), berorientasi pada konsensus (consensus orientation), keadilan (equity), efektif dan efisiensi (effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), visi strategis (strategic vision). Sementara penjelasan terkait prinsip-prinsip good governance, hal yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah pada prinsip partisipasi, sebagai 18
proses relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Lebih dari itu, dalam konteks masyarakat Hunt dan Walker (dalam Komarudin Sahid 2011: 329) menjelaskan bahwa integrasi sosial adalah situasi dalam di mana semua warga dari masyarakat bersangkutan ikut berpartisipasi secara bebas dalam bentuk interelasi sosial tanpa memandang afiliasi etnis. Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban keterlibatan terkait dengan keputusan/gagasan masing-masing, baik secara langsung atau tidak langsung berupa melewati suatu lembaga perwakilan resmi untuk melakukan substitusi kepentingan yang dikemukakan. Partisipasi keseluruhan di upayakan berdasarkan keyakinan seluruh anggota masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam hal berkumpul dan berpendapat, maupun dalam hal berkontribusi sesuai tujuan yang dicapainya. Maka dari itu, partisipasi aktif oleh masyarakat mampu mewujudkan kepercayaan untuk berperan serta dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini integritas berhubungan dengan pandangan kepercayaan politik karena sebagai instansi pemerintah membuat peraturan yang berulang kali, dan kurangnya integritas menimbulkan ketidakpercayaan untuk waktu yang lama, sehingga setiap organisasi dan peraturan juga merupakan tindakan potensial dapat menumbuhkan rasa kepercayaan. Sementara United National Development Planning dalam (Rosidin, 2010:179) keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif, antara lain: 1. Partisipasi (participation) sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, 19
berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi. 2. Penegakan Hukum (Rule of law)Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan Good Governance adalah menghubungkan sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (software), perangkat kerasnya (hardware) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (humanware). 3. Transparansi (Transparency) salah satu karakteristik Good Governance adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan itu mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi. 4. Daya Tanggap (Responsiveness) sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (stakeholder). Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara periodik perlu dilakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. 20
5. Berorientasi pada konsensus (consensus orientation), kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktivitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan konsensus. Dalam Good Governance, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat. 6. Keadilan (equity), melalui prinsip Good Governance, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan. 7. Efisiensi dan Efektifitas (Efficiency and Effectiveness), agar mampu berkompetisi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan Governance harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistic. Tanpa kompetisi, tidak akan ada efisiensi. 8. Akuntabilitas (Accountability), setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (stakeholder), yaitu masyarakat luas, secara teoritis, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu: a. Akuntabilitas organisasi b. Akuntabilitas legal 21
c. Akuntabilitas politik d. Akuntabilitas professional e. Akuntabilitas moral 9. Visi Strategis (Strategic vision), dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam Good Governance harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketinggalan. Visi itu, dapat dibedakan antara visi jangka panjang (long term vision) antara 20 sampai 25 tahun, serta visi jangka pendek (short term vision) sekitar 5 tahun. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Rosidin, 2010:184). G. Metode Penelitian Penelitian (research) merupakan suatu cara untuk menjawab dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang teruji dan dipakai secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat, sehingga hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Sebagaimana penjelasan Azwar (2015: 2), yaitu fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan 22
serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. 1. Jenis Penelitian Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Biklen dalam Rahmat (2009 : 2) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode ini berfokus pada tindakan sosial di masyarakat yang berupa etika, pola pikir, rasionalitas maupun nilai-nilai sosial budaya. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) adalah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi untuk menyelidiki fenomena sosial maupun masalah manusia. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016: 22) digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dan dari hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan lebih dalam secara keseluruhan tentang inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini penelitian secara khusus dilakukan di Kalurahan Panggungharjo. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui penyelenggaraan reformasi birokrasi di pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa serta untuk memperoleh gambaran pemerintah desa dalam membangun relasi dengan lembaga kemasyarakatan desa. Karenanya penelitian ini bertujuan untuk membuat penelitian semakin lengkap dan akurat, intens, terinci, lebih mendalam dan terarah dalam memahami fenomena perubahan yang terjadi 23
pada penataan kelembagaan, serta kebijakan-kebijakan di tingkat desa yang akan diteliti oleh peneliti. Jenis ini dapat diartikan sebagai prosedur yang paling mendasar dalam pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menulis keadaan objek pada penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dapat tampak atau sebagaimana adanya. 2. Unit Analisis a. Objek Penelitian Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah inovasi dalam reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. b. Subjek Penelitian Subjek penelitian merupakan segala hal yang terkait dengan orang- orang yang dapat memberikan informasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan cara teknik purposive yaitu, mengambil narasumber data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan informan yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa melalui inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kalurahan Panggungharjo. Dalam penelitian ini perincian narasumber dapat dilihat pada tabel 1.1 : 24
Tabel 1.1 Daftar Informan No. Nama Usia Keterangan 1. Wahyudi Anggoro Hadi, 42 Tahun Lurah S. Farm., Apt. 2. Yuli Trisniati, S.H. 48 Tahun Carik 3. Kuat Sejati 52 Tahun Kaur Tata Laksana 4. Sunardiyono, S.Pd. 55 Tahun Kaur Pangripta 5. Agung Prananto 47 Tahun Ulu-Ulu 6. Tana Kuswaya 56 Tahun Staf Kalurahan 7. Harianto 50 Tahun Penjaga Kantor Kalurahan 8. Bambang Amintoro 49 Tahun Badan Permusyawaratan Kalurahan 9. Jamiludin 58 Tahun Anggota Pengaman Badan Pelaksana Jaring Sosial (Bapel JPS) 10. Andra Dwi Permana 27 Tahun Karyawan Kampoeng Mataraman 11. Parno 63 Tahun Warga Panggungharjo 12. Bambang 50 Tahun Warga Panggungharjo 13. Eko Pambudi 57 Tahun Anggota Badan Usaha Milik Desa Sumber : diolah dari data primer 2021 c. Lokasi Penelitian Di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan 25
data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya-langsung secara bertatap muka. Akan tetapi, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung, melainkan dapat saja memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. Warwick dan Lininger (1975) dalam buku The Sample Survey : Theory and Practice menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses wawancara yaitu pewawancara, situasi wawancara, responden, dan isi pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan penulis ini merupakan wawancara berencana (standardized interview) dan wawancara tidak terencana (unstandardized-interview). Dalam mempersiapkan wawancara berencana, pewawancara harus membuat interview guide yang digunakan sebagai pedoman saat melaksanakan wawancara. Sementara dalam wawancara tidak terencana, peneliti tidak harus terpaku pada sistematika daftar pertanyaan. Wawancara tidak terencana ini dilakukan oleh peneliti pada awal penelitian untuk menggali informasi dasar mengenai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kalurahan Panggungharjo. Sementara wawancara terencana dilakukan kepada Kepala Desa 26
Panggungharjo, Perangkat Desa Panggungharjo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalurahan Panggungharjo, Perangkat Desa Panggungharjo, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat di Kalurahan Panggungharjo. 2. Observasi Observasi atau pengamatan dilakukan secara partisipatif dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan memperhatikan dan berpedoman terhadap tujuan penelitian. Manfaat penelitian dari observasi ini antara lain : (1) Peneliti dapat mengetahui ada/tidaknya kenyataan atau fakta kehidupan yang dicari dalam penelitian tersebut; (2) Peneliti dapat mengetahui kenyataan atau fakta kehidupan tersebut; (3) Peneliti dapat membuktikan konsep teori yang dibuatnya. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi Kantor Kalurahan Panggungharjo yang berada di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti akan mengamati interaksi kepala desa dengan perangkat desa, warga, maupun mitra desa, selain itu peneliti juga akan mengobservasi tata kerja perangkat desa terhadap tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Observasi juga dilakukan di beberapa lembaga kemasyarakatan desa yang terdapat di Kalurahan Panggungharjo. Hal ini dilakukan untuk mengetahui respon warga terhadap tata kelola pemerintahan desa melalui reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan bagian dari penggalian informasi. Teknik dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, yaitu mencari 27
data mengenai hal-hal atau variabel yang didapatkan melalui media online maupun offline. Menurut Moelong (2002: 161), Dokumen ini adalah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dapat dipisahkan karena ada permintaan seorang peneliti. Sehingga, dokumen dapat berupa catatan, buku, teks, jurnal, makalah, nemo, surat notulensi rapat dan sebagainya. Observasi dalam penelitian ini ialah dapat berupa profil Kalurahan Panggungharjo, visi misi kepala desa, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan administrasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung data penelitian. H. Teknik Analisa Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis interpretative. Menurut Patton dan Lexy J. Moeloeng dalam Sutaryo (2005:16) Data yang diperoleh dari penelitian yang dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran faktual yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Tahapan dari teknik analisis data ini, menurut Patton dan Lexy J. Moeleong (dalam Sutaryo 2005: 17) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dalam uraian dasar. Analisis data dalam penelitian kualitatif didalamnya mencakup proses identifikasi, klasifikasi, reduksi, komparasi, dan interpretasi. Kesemuannya ini di dalam kerangka triangulasi. Triangulasi yang digunakan ialah triangulasi data (triangulasi sumber), peneliti mengumpulkan data 28
dan menggunakan berbagai sumber data yang tersedia. Data atau informasi yang terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan dan setelah itu dianalisa. Analisa data ini dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Reduksi data, yaitu memilih data-data pokok yang sesuai dengan peneliti atau penulisan. 2. Penyajian data, yang bersifat naratif agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami sebelumnya. Pengambilan keputusan dan verifikasi, yaitu penulis berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Keabsahan data yang dianalisis dilakukan dengan cara triangulasi yaitu dengan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moeloeng 1999, dalam Sugiyanto, 2010:6). Menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat informasi dengan cara membandingkan data hasil wawancara terbuka terstruktur dengan hasil data pengamatan. 29
BAB II PROFIL KALURAHAN PANGGUNGHARJO A. Sejarah Kalurahan Panggungharjo Kalurahan Panggungharjo terletak di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini secara administrasi berbatasan dengan Kota Yogyakarta di sebelah utara, timur berbatasan Kalurahan Bangunharjo. Selatan berbatasan dengan Kalurahan Timbulharjo dan Pendowoharjo, serta barat berbatasan dengan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan. Luas Kalurahan Panggungharjo ini sebesar 560,966,5 Ha yang terbagi menjadi 118 (seratus sembilan belas) RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 28.682 jiwa. Adapun Kalurahan Panggungharjo terdiri dari 14 (empat belas) pedukuhan yaitu Pedukuhan Garon, Pedukuhan Ngireng-ireng, Pedukuhan Jaranan, Pedukuhan Sawit, Pedukuhan Glondong, Pedukuhan Geneng, Pedukuhan Cabeyan, Pedukuhan Pelemsewu, Pedukuhan Kweni, Pedukuhan Glugo, Pedukuhan Dongkelan, Pedukuhan Krapyak Kulon, dan Pedukuhan Krapyak Wetan. Kalurahan Panggungharjo merupakan gabungan dari tiga kalurahan yaitu Kalurahan Cabeyan, Kalurahan Prancak dan Kalurahan Krapyak. Keberadaan Kalurahan Panggungharjo, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan "Panggung Krapyak" atau oleh masyarakat sekitar disebut sebagai "kandang menjangan" yang berada di Pedukuhan Krapyak Kulon. Kalurahan Panggungharjo sebagaimana diketahui, bahwa Panggung Krapyak merupakan salah satu elemen dari "sumbu imajiner" yang membelah Kota Yogyakarta, yaitu garis Gunung Merapi - Tugu Pal Putih - Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat - Panggung Krapyak dan Parangkusumo yang berada di pantai selatan. Kalurahan Panggungharjo sendiri dibentuk berdasarkan maklumat nomor 7, 14, 15, 16, 17 dan 18 monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang 30
kalurahan di kala itu. Dari maklumat tersebut, kemudian ditetapkan tanggal hari jadi Kalurahan Panggungharjo yang jatuh pada 24 Desember 1946. Setelah adanya maklumat tersebut, kemudian dikuatkan kembali dengan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan dan Nama-namanya. Dalam salah satu isian maklumat tersebut menyatakan bahwa dilakukan penggabungan dari tiga Kalurahan, Yaitu Kalurahan Cabeyan, Prancak dan Krapyak menjadi Kalurahan baru yang disebut Kalurahan Panggungharjo. Sedangkan Hardjo Sumarto sendiri diangkat sebagai Lurah Kalurahan Panggungharjo yang pertama melalui Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP tertanggal 23 September 1947. Berdasarkan fakta dan bukti sejarah, akar budaya di Kalurahan Panggungharjo tumbuh dan berkembang berhubungan erat dan dipengaruhi oleh komunitas dan intervensi budaya yang berkembang pada masanya, yaitu : 1) Pada abad ke 9-10 Kalurahan Panggungharjo adalah merupakan kawasan agraris, hal ini dibuktikan dengan adanya Situs Yoni Karang Gede di Pedukuhan Ngireng- Ireng. Sehingga dari budaya agraris ini muncul budaya seperti : Gejok Lesung, Thek-thek/Kothek-an, Upacara Merti Dusun, Upacara Wiwitan, Tingkep Tandur, dan budaya-budaya lain yang sifatnya adalah merupakan penghormatan kepada alam yang telah menumbuhkan makanan sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. 2) Pada abad ke-16 di wilayah Krapyak Kulon dan Glugo adalah merupakan kawasan wisata berburu (Pangeran Sedo Krapyak - 1613), sedangkan pada Abad ke-17 kawasan ini merupakan sebagai tempat olah raga memanah kijang/menjangan dan sebagai tempat pertahanan (Sultan HB I - Panggung 31
Krapyak 1760). Budaya yang dibawa dari intervensi keberadaan Kraton Mataram sebagai pusat budaya sehingga menumbuhkan budaya adiluhung seperti : Panembromo, Karawitan, Mocopat, Wayang, Ketoprak, Kerajinan Tatah Sungging, Kerajinan Blangkon, Kerajinan Tenun Lurik, Batik, Industri Gamelan, Tari-tarian Klasik, dan lain-lain. 3) Pada tahun 1911 di wilayah Krapyak Kulon didirikan Pondok Pesantren Al Munawir, sehingga berkembang budaya seperti : Sholawatan, Dzibaan, Qosidah, Hadroh, Rodad, Marawis, dan juga budaya-budaya yang melekat pada kegiatan peribadatan seperti : Syuran (peringatan 1 Muharram), Mauludan (peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW), Rejeban (peringatan Isro' Mi'roj), Ruwahan/Nyadran (mengirim doa untuk leluhur menjelang Bulan Ramadhan), Selikuran (Nuzulul Qur'an), dan lain-lain. 4) Sekitar tahun 1900-1930 berkembanglah budaya yang tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan bersosialisasi di masyarakat, sehingga berkembanglah bermacam-macam dolanan anak seperti : Egrang, Gobak Sodor, Benthik, Neker- an, Umbul, Ulur/layangan, Wil-wo, dan lain-lain. Bahkan di kampung Pandes berkembang sebuah komunitas "Kampung Dolanan" yang memproduksi permainan anak tempo dulu, seperti : Othok-Othok, Kitiran, Angkrek, Keseran, Wayang Kertas, dan lain-lain. 5) Pada Tahun 1980 di Kalurahan Panggungharjo yang merupakan wilayah sub- urban mulai berkembang budaya modern perkotaan dan banyak mempengaruhi generasi muda, sehingga berkembanglah kesenian Band, Drumband, Karnaval Takbiran, Tari-tarian Modern, Campur Sari, Outbond, Playstation/Game Rental, dan lain-lain. 32
Hingga saat ini Kalurahan Panggungharjo telah melalui enam masa kepemimpinan oleh beberapa lurah, yaitu: 1) Hardjo Sumarto 2) Pawiro Sudarmo 3) R. Broto Asmoro 4) Siti Sremah Sri Jazuli 5) H. Samidjo 6) Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt. B. Visi dan Misi Visi: Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa Panggungharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kalurahan Panggungharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut : 1) Bersih dalam arti pemerintahan dijalankan dengan dilandasi niatan yang tulus ikhlas dan suci serta dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi. 2) Transparan dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. 3) Bertanggungjawab dalam arti pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak 33
sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. 4) Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab. 5) Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Panggungharjo yang dengan prakarsa dan potensi lokal mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 6) Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Panggungharjo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 7) Berkesadaran lingkungan dalam arti bahwa kelestarian lingkungan dijadikan sebagai ruh atas segala kegiatan pembangunan. Adapun yang menjadi Misi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo yang juga merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Panggungharjo adalah sebagai berikut : 34
1) Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan desa yang responsife dan transparan. 2) Mewujudkan kehidupan sosial yang dinamis dan damai. 3) Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha. 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipatif. 5) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah. Nilai-nilai untuk mencapai misi Kalurahan Panggungharjo, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah: a) Partisipatif (keterlibatan) Setiap anggota masyarakat Panggungharjo mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pemeliharaan. b) Transparan (keterbukaan) Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. c) Demokratis Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain. d) Efektif dan efisien 35
Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna. e) Berbudaya Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur. C. Kondisi Geografis 1. Kondisi Geografis Kalurahan Panggungharjo Berdasarkan kondisi geografis, wilayah Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu wilayah yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta.Untuk jalur utama lalu lintas antar daerah atau provinsi terdapat ring road (jalan lingkar) selatan yang terletak di wilayah utara Kalurahan Panggungharjo, juga jalan Bantul dan jalan Parangtritis. Kondisi geografis Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Kondisi Geografis Kalurahan Panggungharjo No. Keterangan Rata-rata 1. Ketinggian tanah dari permukaan laut 45mdpl 2. Curah hujan 2.233 mm/tahun 3. Topografi Dataran rendah 4. Suhu udara rata-rata 28 C 5. Jarak dari pusat kecamatan 2 km 6. Jarak dari ibu kota kabupaten 8 km 36
7. Jarak dari ibu kota provinsi 7 km 8. Jarak dari ibu kota negara 500 km Sumber: Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 2. Batas Wilayah Kalurahan Panggungharjo Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu Kalurahan di Kabupaten Bantul yang secara langsung berbatasan dengan Kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah Kalurahan Panggungharjo sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta, sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Bangunharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Timbulharjo dan Kalurahan Pendowoharjo dan sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Tirtonimolo, Kapanewon Kasihan. 3. Luas Wilayah dan Pembagiannya Kalurahan Panggungharjo terdiri dari 14 padukuhan yang mendiami wilayah seluas 560,966,5 Ha. Pembagian wilayah Kalurahan Panggungharjo berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi tiga wilayah atau kring, yaitu sebagai berikut : a. Kawasan Pertanian (Kring Selatan) Peruntukan untuk kegiatan pertanian meliputi Padukuhan Garon, Cabean, Ngireng-ireng, Geneng dan Jaranan.Kawasan ini merupakan penyangga produksi padi untuk Kalurahan Panggungharjo. b. Kawasan pusat pemerintahan (Kring Tengah) Dimana Kantor Kalurahan Panggungharjo berada dan merupakan pusat pemerintahan desa meliputi, Padukuhan Pelemsewu, Kweni, Sawit, Glondong dan Pandes. c. Kawasan aglomerasi perkotaan (Kring Utara) 37
Yang sering disebut kring utara (sebelah utara ring road) telah berkembang menjadi algomerasi perkotaan yang disebabkan oleh fungsi tanah persawahan ke pemukiman yang cukup tinggi meliputi Padukuhan Krapyak Wetan, Krapyak Kulon, Dongkelan dan Glugo. 4. Luas Wilayah Masing-Masing Padukuhan Secara administratif Kalurahan Panggungharjo terdiri dari 14 padukuhan yang terbagi menjadi 118 RT. Berikut luas wilayah masing-masing padukuhan dan jumlah RT yang dapat dilihat pada tabel 2.2 Tabel 2.2 Luas Wilayah Masing-Masing Padukuhan Nama Jumlah Luas Wilayah No Padukuhan RT (Ha) Persentase 1. Krapyak Wetan 12 26,045,0 4,93 2. Krapyak Kulon 12 35,960,0 6,81 3. Dongkelan 10 28,681,5 5,43 4. Glugo 12 41,155,5 7,28 5. Kweni 8 38,431,4 9,03 6. Pelemsewu 10 47,685,0 9,53 7. Sawit 5 50,340,0 5,72 8. Pandes 6 30,206,0 11,13 9. Glondong 8 58,767,5 6,24 10. Jaranan 6 32,955,0 6,78 11. Geneng 7 35,801,0 5,50 12. Ngireng-ireng 7 29,050,0 7,02 38
13. Cabeyan 8 37,061,0 6,81 14. Garong 2 35,967,5 6,81 TOTAL 118 560,966,5 100 Sunber : Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 D. Keadaan Demografi 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu laki-laki sejumlah 14.687 jiwa dan perempuan sejumlah 13.922 jiwa. Seperti pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Jumlah Persentase Kelamin (Jiwa) 1. Laki-laki 14.710 51,28 2. Perempuan 13.972 48,71 TOTAL 28.682 100 Sumber: Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Dari tabel 2.3 di atas memperlihatkan bahwa, Kalurahan Panggungharjo paling banyak jumlah penduduk di tempati pada posisi laki-laki dan paling sedikit yaitu pada posisi perempuan dari jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu sejumlah 28.682 jiwa. 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (kepercayaan) Keadaan masyarakat secara keagamaan sangat penting, mengingat dinamika kehidupan beragama masyarakat semakin tinggi. Keadaan penduduk Kalurahan Panggungharjo berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 2.4 39
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama Agama Jumlah No Persentase (Kepercayaan) (jiwa) 1. Islam 27.102 94,49 2. Kristen 730 2,59 3. Katholik 749 2,61 4. Hindu 65 0,23 5. Budha 60 0,21 Penganut 6. Kepercayaan 35 0,12 Total 28.682 100 Sumber : Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Dari data tabel 2.4 di atas jumlah penduduk Kalurahan Panggungharjo menurut agama/kepercayaan dapat dilihat bahwa yang paling banyak yaitu penduduk yang memeluk agama/kepercayaan Islam dan paling sedikit dianut oleh kepercayaan lain. Sedangkan Katholik pada posisi urutan kedua yaitu setelah agama Islam lalu diikuti oleh agama Kristen dan selanjutnya pada agama kepercayaan Hindu dan Budha. Ini dapat diartikan bahwa keadaan masyarakat Kalurahan Panggungharjo cukup heterogen sehingga dapat dikatakan toleransi di Panggungharjo sangat baik. 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Jumlah penduduk menurut usia ini memungkinkan produktivitasnya dalam partisipasi segala kegiatan di desa, dalam artian lain tenaga kerja usia produktif pada umumnya mempunyai kelebihan baik dari segi stamina, fisik, 40
serta tingkat kecerdasan dan kreativitas. Keadaan penduduk berdasarkan usia produktif dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Usia Jumlah No Persentase (Tahun) (Jiwa) 1. 15-19 1.788 9,89 2. 20-26 1.846 10,20 3. 27-40 4.442 24,54 4. 41-56 3.808 21,04 5. 57-keatas 6.210 34,32 Total 18.094 100 Sumber : Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Dari data jumlah penduduk usia produktif pada tabel di atas dapat diartikan bahwa, jumlah penduduk usia produktif cukup banyak, dibandingkan dengan usia tidak produktif. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat menunjang segala kegiatan di Kalurahan Panggungharjo sangat baik. 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Jumlah komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan akan mempresentasikan riwayat pendidikan penduduk suatu wilayah. Manfaat komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk menghitung dan mengetahui potensi sumber daya manusia dan juga potensi tenaga kerja terdidik suatu wilayah. Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.6 41
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Jumlah No Tingkat Pendidikan Persentase (Jiwa) 1. Taman Kanak-Kanak 3.416 14,61 2. Sekolah Dasar 4.513 19,30 3. Sekolah Menengah Pertama/sederajat 4.021 17,20 Sekolah Menengah 4. Atas/sederajat 9.441 40,39 5. Akademik (D1-D3) 885 3,78 6. Sarjana (S1-S3) 1.101 4,71 Total 23.377 100 Sumber : Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Dari data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kalurahan Panggungharjo cukup baik. Walaupun pada tingkat pendidikan tertinggi masih pada di level Sekolah Menengah Atas/sederajat. Di bandingkan dengan tingkat pendidikan di perguruan tinggi, hal ini sudah dapat dikatakan cukup untuk mengangkat setiap potensi yang ada di Kalurahan Panggungharjo. Karena sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam proses pembangunan setiap wilayah. 42
E. Sarana dan Prasarana Pendidikan 1. Sarana dan Prasarana Pendidikan Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi instrumen penting bagi keberlangsungan mutu masyarakat. Pendidikan berguna untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki dalam hal mengejar prestasi dan kualitas diri seseorang. Keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan Negeri Swasta No Jenis Gedung Guru Murid Gedung Guru Murid Pendidikan Buah Orang Orang Buah Orang Orang Kelompok 1.
14 14
425 Bermain
T.K
12 48
416 Sekolah
5 65
1.170 4
50 970
Dasar 4.
SMP 1
45 450
SMA
1 21
90 6.
Akademi
2 46
465 Institut/
Sekolah 1
56 1.231
Tinggi/
Universitas Jumlah 7 166 2851 33 179 Sumber : Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan di Kalurahan Panggungharjo sudah sangat lengkap, karena sarana prasarana pendidikan di sana terdapat taman kanak-kanak kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan tingkat atas hingga perguruan tinggi, sehingga fasilitas yang ada dapat menunjang di bidang pendidikan dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat guna meningkatkan sumberdaya manusia. 2. Sarana dan Prasarana Kesehatan Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu juga masyarakat agar semakin mudah untuk menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut sarana dan prasarana yang berada atau dimiliki oleh Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel 2.8. 44 2.366
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kesehatan Volume No Sarana dan Prasarana Kesehatan (buah) 1. Rumah Sakit Umum Swasta 2 2. Rumah Bersalin/ Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) 9 3. Pos/ Klinik Keluarga Berencana (KB) 12 4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 22 5. Puskesmas Pembantu 1 6. Praktek Dokter 8 Jumlah 54 Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kalurahan Panggungharjo sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan sudah cukup baik bahkan dapat dibilang cukup lengkap, karena terdapat rumah sakit umum swasta, puskesmas, balai untuk kesehatan ibu dan anak, posyandu untuk balita, praktek dokter hingga klinik untuk keluarga berencana. 3. Sarana dan Prasarana Olahraga Olahraga merupakan salah satu bagian penting yang tidak terlepas dari aktivitas keseharian masyarakat pada umumnya. Menjaga stamina tubuh agar selalu sehat dan fit menjadi tujuan utama dalam melakukan rutinitas olahraga. Selain itu, melalui olahraga dapat dijadikan wadah untuk dapat berkumpul 45
bersama. Berikut sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh Kalurahan Panggungharjo seperti pada tabel 2.9. Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana Olahraga Volume No Jenis Sarana Olah Raga (buah) 1. Lapangan Sepak Bola 2 2. Lapangan Bola Basket 1 3. Lapangan Volly 6 4. Lapangan Bulu Tangkis 8 5. Lapangan Tenis 1 6. Lapangan Tenis Meja 15 7. Fitness/ Sanggar Senam 14 Jumlah 47 Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 F. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Struktur organisasi pemerintah menjadi domain penting bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, S.E. Finer (dalam Sumaryadi, 2010:18) mengemukakan pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan, sehingga pemerintah sebagai unsur yang memerintah tentu tidak hanya mengurus dirinya sendiri sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk 46
memerintah melainkan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan dari pendapat rakyat sebagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terlepas dari hubungan antar pihak yang diperintah. Relasi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan suatu proses pemerintahan yang menyangkut pada aspek kepentingan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada tata kelola pemerintahan dapat ditemukan konsep tata penyelenggaraan yang baik (good governance). Konsep ini menegaskan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat dengan melibatkan pengambilan kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Abdullah, 2000: 65). Terkait proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Desa, bahwa urusan penyelenggaraan pemerintahan mencakup urusan kepentingan masyarakat setempat, sehingga pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam mengatur dan mengelola kepentingannya di dalam pemerintahan desa sebagai institusi di level kelembagaan desa. Pada kelembagaan pemerintah desa juga diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2020 47
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dapat di lihat pada bagan Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo LURAH SEKRETARIAT CARIK URUSAN TATA USAHA & UMUM URUSAN KEUANGAN (Kaur Danarta) URUSAN PERENCANAAN (Kaur Pangripta) (Kaur Tata Laksana) SEKSI KEAMANAN (Jagabaya) SEKSI KEMAKMURAN (Ulu-Ulu) SEKSI SOSIAL (Kamituwa) PADUKUHAN Dukuh Keterangan : = Garis Komando = Garis Koordinasi Sumber : Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 dimodifikasi sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan. 48
Bagan 1.1 menunjukkan tingkat jabatan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, Lurah atau Kepala Desa langsung membawahi atau hubungannya bersifat komando dengan Carik atau Sekretaris Kalurahan, Seksi (keamanan, kemakmuran, dan sosial) serta ke Dukuh, sedangkan antar seksi bersifat koordinasi. Kemudian Carik membawahi Kepala Urusan (keuangan, tata usaha dan umum, dan perencanaan) bersifat komando sedangkan antar kepala urusan hubungannya bersifat koordinasi. Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga sebutan untuk jabatan maupun nama desa di ganti agar memiliki karakteristik sendiri sebagai pemerintahan yang terletak di Kraton Yogyakarta. Sebutan ini diambil dari penyebutan dalam struktur Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. 1. Lurah (Kepala Desa) 2. Carik (Sekretaris Desa) 3. Jagabaya (Kepala Seksi Keamanan atau sebelumnya Pemerintahan) 4. Ulu-ulu (Kepala Seksi Kemakmuran atau sebelumnya Kesejahteraan) 5. Kamituwa (Kepala Seksi Sosial atau sebelumnya Pelayanan) 6. Danarta (Kepala Urusan Keuangan) 7. Tata Laksana (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) 8. Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan) 9. Dukuh (Padukuhan) 49
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kalurahan Panggungharjo Sumber: Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 50
Tabel 2.10 Daftar Nama Aparatur Pemerintah Kalurahan Panggungharjo No Nama Jenis Kelamin Jabatan 1. Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm. Apt. Laki-laki Lurah 2. Yuli Trisniati, S.H Perempuan Carik 3. Muhammad Ali Yahya, S.H Laki-laki Jagabaya 4. Agung Prananto Laki-laki Ulu-Ulu 5. Hosni Biomo Wicaksono, A.Md. Laki-laki Kamituwa 6. Sunardiyono, S.Pd. Laki-laki Kaur Pangripta 7. Minarsih, S.Pd. Perempuan Kaur Danarta 8. Kuat Sejati Laki-laki Kaur Tata Laksana 9. Rosada Roan Athariq, S.Pd. Laki-laki Dukuh Garon 10. Sri Hartuti, A.Md. Perempuan Dukuh Cabeyan 11. Heru Prasetya, A.Md. Laki-laki Dukuh Ngireng-ireng 12. Kartorejo Laki-laki Dukuh Geneng 13. Fendika Nurjayanto, S.Kep Laki-laki Dukuh Jaranan 14. Sumiyati Perempuan Dukuh Glondong 15. R. Jayeng Widagdo Laki-laki Dukuh Sawit 16. Setyo Raharjo Laki-laki Dukuh Pandes 17. Waskito Laki-laki Dukuh Pelemsewu 18. Aris Arianta, S.E Laki-laki Dukuh Kweni 19. Edi Sarwono Laki-laki Dukuh Dongkelan 20. Muhammad Damanuri Laki-laki Dukuh Glugo 21. Subarjo Laki-laki Dukuh Krapyak Wetan 22. Siwi Januarto, S.T Laki-laki Dukuh Krapyak Kulon 23. Anshoriyah Perempuan Staf Kalurahan 24. Tuminah Perempuan Staf Kalurahan 25. Retno Setyowati, S.P. Perempuan Staf Kalurahan 26. Hermanu Laki-laki Staf Kalurahan 51
27. Tana Kuswaya Laki-laki Staf Kalurahan 28. Muhammad Eko Triadi, A.Md. Laki-laki Staf Kalurahan 29. Sumini Perempuan Staf Kalurahan 30. Sri Estiningsih Perempuan Staf Kalurahan 31. Sri Rejeki, A.Md. Perempuan Staf Kalurahan 32. Rubiyanto Laki-laki Staf Kalurahan 33. Aries Setyawan Laki-laki Staf Honorer 34. Wisnu Arif Wibowo Laki-laki Staf Honorer 35. Okta Dwi Lestari Perempuan Staf Kalurahan 36. Sugiharto, S.T. Laki-laki Staf Honorer 37. Tiara Yudisha, A.Md. Perempuan Staf Honorer 38. Novisar Dwi Riccawati Perempuan Staf Honorer 39. Adeliani Eva Hapsari, A.Md. Perempuan Staf Honorer Sumber: Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 G. Lembaga Kemasyarakatan Desa 1. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Panggungharjo merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Anggota BAMUSKAL Kalurahan Panggungharjo merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Panggungharjo yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BAMUSKAL di Kalurahan Panggungharjo sendiri dipilih langsung oleh masyarakat dalam suatu forum musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Adapun jumlah anggota yaitu 8 orang yang dipilih dari keterwakilan wilayah dan 1 orang dipilih dari keterwakilan perempuan. Untuk masa jabatan anggota BAMUSKAL Kalurahan Panggungharjo adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan 52
berikutnya. Dalam peresmiannya anggota BAMUSKAL ditetapkan dengan keputusan Bupati, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. Ketua BAMUSKAL Kalurahan Panggungharjo dipilih oleh anggota BAMUSKAL secara langsung dalam rapat BAMUSKAL yang diadakan secara khusus. Di dalamnya berfungsi menetapkan Peraturan Kalurahan bersama Kepala Kalurahan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BAMUSKAL sebagai berikut : a. Membahas rancangan peraturan kalurahan bersama Kepala Kalurahan. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peratura Kalurahan dan Peraturan Kepala Kalurahan. c. Mengusulkan pengangkatan pemilihan Kepala Kalurahan. d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Kalurahan. e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut data anggota BAMUSKAL Kalurahan Panggungharjo Periode 2018- 2024 yang diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 01 Tahun 2018. Adapun anggota BAMUSKAL Kalurahan Panggungharjo beserta keterwakilan wilayah sendiri yang dapat dilihat pada tabel 2.11. Tabel 2.11 Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan 1. Ari Suryanto, S.E : Ketua Padukuhan Dongkelan 2. Agus Ahmad Basuki : Wakil Ketua Padukuhan Krapyak Kulon 3. Bambang Amintoro : Sekretaris Padukuhan Pelemsewu dan 53
4. Bambang Prihandana, S.H. : Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembinaan Kemasyarakatan 5. Astuti Handayani, S.Pd. : Ketua Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Muhammad Agung Widodo, S.E. : Anggota 7. Totok Ismantoro : Anggota 8. Agus Subagya : Anggota 9. Triyantono : Anggota Sumber: Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau merupakan kepanjangan LPM Desa adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintah Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat desa. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM Desa ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sebelum berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 dahulu bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD semasa itu merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menampung dan 54 Kweni Padukuhan Krapyak Wetan Keterwakilan Kaum Perempuan Padukuhan Glondong,Pandes dan Geneng. Padukuhan Sawit dan Jaranan Padukuhan Glugo Padukuhan Garon, Cabeyan, dan Ngireng-ireng
mewujudkan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan tersebut diatur pada pasal 7 bahwa, LPM Desa mempunyai tugas yaitu, (1) Membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa, (2) Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong- royong. Sedangkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa LPM Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa fungsi yaitu, (1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, (2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, (4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, (5) Penumbuhkembangkan dan penggerakprakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat, (6) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. 55
Berikut data anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel 2.12 1. Tabel 2.12 Daftar Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Abdul Razak, M.Pd : Ketua 2. Edi Sudarmaji, S.Sos : Sekretaris I 3. Agung Widodo : Sekretaris II 4. Drs. Kusriyadi : Bendahara I 5. Beni Sarijan : Bendahara II 6. Sarwoko : Seksi Bidang Organisasi, Kebijakan Publik, Hukum, HAM Dan Politik 7. Kurnia Setia Utama : Seksi Bidang Organisasi, Kebijakan Publik, Hukum, HAM Dan Politik 8. Daryanto : Seksi Bidang Organisasi, Kebijakan Publik, Hukum, HAM Dan Politik 9. Yunardi : Seksi Bidang Keistimewaan (Seni, Budaya, Pariwisata) 10. Bambang Yuliadi Sinarta : Seksi Bidang Keistimewaan (Seni, Budaya, Pariwisata) 11. Migio Sunarpodo : Seksi Bidang Keistimewaan (Seni, Budaya, Pariwisata) 12. Suparjan : Seksi Bidang Keistimewaan (Seni, Budaya, Pariwisata) 13. Kasmakto : Seksi Bidang Pendidikan (Pemuda,Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa) 14. Muh. Wardiyanto: : Seksi Bidang Pendidikan (Pemuda,Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa) 15. Sukarman, S.Pd : Seksi Bidang Pendidikan (Pemuda,Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa) 16. Sofan Nurul Huda, A.Md : Seksi Bidang Pendidikan (Pemuda,Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa) 17. Wisnu Arif W. : Seksi Bidang Pendidikan (Pemuda,Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa) 18. Nilam Agustin : Seksi Bidang Kesetaraan Gender 19. Rukmini : Seksi Bidang Kesetaraan Gender 56
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Drs. Joko Murjoyarto : Seksi Bidang Kesetaraan Gender H. Sholehudin A.C., M.Si : Seksi Bidang Keagamaan Tugiharto : Seksi Bidang Keagamaan Hari Supriyono : Seksi Bidang Keagamaan Suraji : Seksi Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana Sugiman : Seksi Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana Sugiyono : Seksi Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana Sugiyo Edi Saputro : Seksi Bidang Informasi dan Teknologi, Koperasi, UMKM, Wirausaha Budi Handoko : Seksi Bidang Informasi dan Teknologi, Koperasi, UMKM, Wirausaha Maryono, S.Pd : Seksi Bidang Informasi dan Teknologi, Koperasi, UMKM, Wirausaha Ardi Radianto : Seksi Bidang Informasi dan Teknologi, Koperasi, UMKM, Wirausaha Sumber: Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Adapun POKGIAT (Kelompok Kegiatan) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Tingkat Padukuhan : Murjiyanto sebagai ketua pokgiat Padukuhan Garon, Migio Sunarpodo sebagai ketua pokgiat Padukuhan Cabeyan, M. Nur Rohmad sebagai ketua pokgiat Padukuhan Ngireng-ireng, Sinungharjo sebagai ketua pokgiat Padukuhan Geneng, Pramono sebagai ketua pokgiat Padukuhan Jaranan, Daryanto sebagai ketua pokgiat Padukuhan Glondong, Suparjan sebagai ketua pokgiat Padukuhan Pandes, Tri Maryanto sebagai ketua pokgiat Padukuhan Sawit, Drs. Kusriyadi sebagai ketua pokgiat Padukuhan Kweni, Murgiyanto sebagai ketua pokgiat Padukuhan Pelemsewu,Suyo sebagai ketua pokgiat Padukuhan Glugo, 57
Bambang Hidayanto sebagai ketua pokgiat Padukuhan Dongkelan, A. Junaidi, S.Ag sebagai ketua pokgiat Krapyak Kulon, dan Drs. H. Agus Subagyo sebagai ketua pokgiat Padukuhan Krapyak Wetan. Semua anggota tidak ada satupun yang memiliki rangkap jabatan di tingkat LPMD di Kalurahan Panggungharjo. 3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau yang disebut TP- PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan umum PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan. Desa dan Kelurahan sebagai mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator serta penggerak prakarsa, gotong-royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif. Program PKK merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di 58
Indonesia. Pembangunan dalam hal ini mengarah pada upaya mempertahankan kondisi well being atau kondisi berfungsi. Salah satunya upaya untuk menciptakan pembangunan masyarakat dari bawah dan lingkup terkecil. Sebagai implementasi "kesadaran" peran perempuan sebagai penggerak terwujudnya keluarga mandiri dan sejahtera. Program PKK ini merupakan salah satu strategi pemerintah di level mezzo. Sasarannya adalah kelompok perempuan yang dikoordinir dan dibentuk struktur kepengurusan dengan tujuan yang jelas. Selain sebagai wadah perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di level mikro, PKK merupakan wadah aktualisasi dari perempuan. Melalui kelompok ini perempuan mengekspresikan kemampuannya memimpin sebuah organisasi, menjalin relasi dengan sesama anggota atau diluar anggota, bertukar ide serta berupaya mensukseskan tujuan- tujuan yang telah disepakati. Adapun data anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel 2.13. Tabel 2.13 Daftar nama anggota TP-PKK Kalurahan Panggungharjo 1. Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt : Pembina 2. Umi Haniah, S. Farm,. Apt : Ketua 3. Hj. Hamzamah : Wakil Ketua I 4. Is Suparainem : Wakil Ketua II 5. Dra. Nuning Sugiyarti : Wakil Ketua III 6. Rukmini, S., S.Si : Wakil Ketua IV 7. Sugiyarti, S.Pd : Sekretaris I 8. Nilam Agustin : Sekretaris II 59
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Mursiyah Sumini Wartiningsih Murniyati, S.Pd Tutik Endang T. W., S.H Sri Warsini, S.Kep.NS, M.Kes Sri Estuningsih Tuminah Sri Marini, S.Pd, Aud Seti Astuti Hj. Siti Fatimah Hj. Wijdan Al Arifin Yuyun Supraptiningsih Sri Rejeki Tutik Retno Sri Subranti Sukarmi Suyadi Siti Zumaroh Martinah Mugiyem Sarjilah Hajam Hj. Luki Rukminiaji Sarjilah Hajam Sri Rohjatini 60 : Sekretaris III : Bendahara I : Bendahara II : Bendahara III : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja I : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja II : Kelompok Kerja III
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Ani Susilowati : Kelompok Kerja III Mur Sunaryanti : Kelompok Kerja III Yuli Trisniati, S.H : Kelompok Kerja III Hj. Mur Sukaptinah : Kelompok Kerja III Rina Kumisiatik : Kelompok Kerja III Siti Jamilah : Kelompok Kerja III Retno Setyowati, S.P : Kelompok Kerja III Mur Sudarminah : Kelompok Kerja III Widiastuti : Kelompok Kerja III Ansoriyah : Kelompok Kerja IV Wuryanti : Kelompok Kerja IV Sulastri, S.Pd : Kelompok Kerja IV Suharti : Kelompok Kerja IV Sri Astuti : Kelompok Kerja IV Minarsih, S.Pd : Kelompok Kerja IV Hj. Martini Sutrisno : Kelompok Kerja IV Supilah Lasiyo : Kelompok Kerja IV Umi Hanifah : Kelompok Kerja IV Sumber: Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 61
4. PAKARTI Pakarti merupakan suatu lembaga desa yang berada di Kalurahan Panggungharjo yang mengampu kumpulan dari para Ketua Rukun Tetangga (RT) Se-Kalurahan Panggungharjo. Lembaga ini berbentuk sebuah paguyuban yang tiap tahunnya melakukan pertemuan tiga hingga lima kali guna membahas persoalan yang timbul di lingkup wilayah RT. Nama PAKARTI sendiri merupakan akronim dari Paguyuban Ketua RT. Dalam melaksanakan tugasnya, para ketua RT yang tergabung dalam PAKARTI ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam peraturan tersebut diatur pada pasal 7 bahwa RT mempunyai tugas yaitu : (1) Membantu Kepala Desa Dalam bidang pelayanan pemerintah, (2) Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa RT dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa fungsi yaitu : (1) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, (3) Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, (4) Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Adapun data anggota pengurus PAKARTI di Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel 2.14. 62 (2)
Tabel 2.14 Daftar nama anggota PAKARTI 1. Cahyo Nugroho, S.Kom : Ketua PAKARTI 2. M. Nurudin Al Amin : Wakil Ketua 3. Brury Noorman Syarief : Sekretaris 4. Mintarjo : Bendahara 5. Walgito : Wakil Bendahara 6. Heru Wadjito : Seksi Bidang Perencanaan Pembangunan 7. Sri Widodo : Seksi Bidang Perencanaan Pembangunan 8. Suko Purwantoro : Seksi Bidang Perencanaan Pembangunan 9. Lasija, S.Ag. : Seksi Bidang Kemasyarakatan 10. Mujiono : Seksi Bidang Kemasyarakatan 11. Dudy Hadiyanto : Seksi Bidang Kemasyarakatan 12. Sangadi : Seksi Bidang Umum 13. Heri Triyanto : Seksi Bidang Umum 14. Andi Hari Saputro : Seksi Bidang Humas 15. Waluyo : Seksi Bidang Humas Sumber: Profil Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 5. KARANG TARUNA Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisipan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang 63
bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa/Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (mulai dari usia 11 - 45 tahun) dan batasan sebagai Pengurus adalah berusia mulai 17 - 35 tahun. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian. 6. GAPOKTAN Gapoktan merupakan akronim dari Gabungan Kelompok Tani yang berada dalam satu lingkup desa. Dengan adanya gapoktan di suatu desa dapat memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani lainnya yang tergabung dalam gapoktan. Adapun data anggota pengurus gabungan kelompok tani yang berada di Kalurahan Panggungharjo dengan nama gapoktan "manunggal". Jumlah anggota gapoktan sebanyak 1,002 orang yang berasal dari tujuh kelompok tani, diantaranya kelompok tani "manggala" yang merupakan gabungan dari dua padukuhan yang diketuai oleh Siswo Raharjo, 64
kelompok tani "sido maju" yang terdiri dari wilayah Padukuhan Geneng dan Ngireng-ireng yang diketuai oleh Kertorejo, kelompok tani "sido maju II" dari wilayah Padukuhan Kweni yang diketuai oleh Sudi Maryono, kelompok tani "ngudi hasil" dari wilayah Padukuhan Jaranan yang diketuai oleh Wadiyono, kelompok tani "siti makmur" dari wilayah Padukuhan Sawit dan Pandes yang diketuai oleh Muji Budi, kelompok tani "pelemsewu" dari wilayah yang sesuai namanya yaitu Padukuhan Pelemsewu yang diketuai oleh Sari Widagdo, kelompok tani "sidodadi" dari wilayah Padukuhan Dongkelan yang diketuai oleh Kahari, dan terakhir kelompok tani "sido makmur" dari wilayah Padukuhan Glondong, satu kelompok wanita tani, sembilan kelompok ternak sapi, dan dua kelompok ternak kambing. 65
DAFTAR PUSTAKA Buku : Azwar Saifuddin. 2015. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Banga.Wempy. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer. Konsep, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta : Gava Media. Dessler, G. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat. Eko, Sutoro dkk. 2014. Desa Membangun Indonesia: Yogyakarta :Forum Pembaharuan Pembangunan Desa(FPPD) Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa), Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Hani Handoko. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: BPFE. HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Huber, D.L. 2006.Leadership and nursing care management.Third Edition. Philadelphia: Saunders. Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Kartono, Kartini. 2014. Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Jakarta: PT. Jakarta.Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?. Rajagrafindo Persada. Itu?. Labolo, Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya, Edisi Cetakan ke tujuh, Jakarta: PT Rajawali Press. Mardikanto & Soebianto. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik,Bandung : Alfabeta. Mas'ud, Said 2007, Birokrasi di Negara Birokratis, Malang: UMM Press. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mirna Sari, R. M. 2013. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik. Mustakim, Zaini, Mochammad. 2015. Kepemimpinan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta. Nawawi, Hadari. 2012. Kepemimpinan Yang Efektif.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik, (edisi revisi, cetakan kedelapan), Penerbit CV. ALFABETA, Bandung. 93
Sahdan, Gregorius. 2019. Desa Kuat Negara Berdaulat. Yogyakarta : The Indonesian Power for Democracy (IPD). Soetomo. 2015. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. (cetakan kedua belas). Bandung : Alfabeta. Sukarmin. 2020. Inovasi Pelayanan Publik Melalui Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas (Adminduk Inklusif) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. Sulistiyani, T. Ambar & Rosidah. 2003.Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan: Plus Dua Belas Langkah Strategis, Tangerang: CV. Media Brilian. Toha, Miftah. 2015. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Utang, Rosidin. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung: 2010. Wahyudi. Kumorotomo, 2009. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia. Peraturan Perundang-Undangan : Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 No. 6. Jakarta : Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 No. 123. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan 94
Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan. Tahun 2021 No. 30. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Desa Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (APD), Lembaran Desa Panggungharjo. Tahun 2016 No. 1. Bantul.Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal : Abdullah et.al.2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi.Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 1 (1), 65. Ahimsa, Heddy S. 2007.Patron & Klien di Sulawesi selatan.(Yogyakarta: Kepel Press) edisi terbaru, hal 4. Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. 2006.Strategy content and organizational performance: An empirical analysis. Public Administration Review, 66(1), 52- 63. Asorori, A. 2014.Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus.Jurnal Bina Praja, 6 (2). Barney, J. B., dan Hesterley, W. S. 2015. Strategic Management and Competitive.Advantage (Hoboken, NJ : Perason). Bernardin, H. J., & Russell, J. E. A. 1993.Human Resource Management: An Experimental Approach: McGraw-Hill Internasional. Castilla, E. J., Benard, S. 2010. The paradox of meritocracy in organizations. Administrative Science Quarterly, 55(4), 543-676. Henriyani, Etih. Program. (2018) Inovasi Desa: Antara Peluang Dan Tantangan. DINAMIKA. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. FISIP Universitas Galuh Ciamis.5 (4). Lambuasno, Pangemanan, Monintja. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ilmu Pembangunan Desa Essang Selatan.EKSEKUTIF.Jurnal Jurusan Pemerintahan, 2 (5).Halaman 9. Sen, A. 2000.Merit and justice. Meritocracy and economic inequality, 5-16 Raharjanto, Tri. 2019. Systematic Literature Review: Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (2), 103-116. Weber, M. 1947. The theory of social and economic organizations, trans. AM Henderson and Talcott Parsons (New York, 1947), 132. Internet : Gebrakan Dan Inovasi Dari inovasi-dari-panggungharjo/ (diakses pada tanggal 8 Oktober 2020). 95
Hestiwiningsih, Kunthi. 2017. Kepemimpinan Transformasional di Tingkat Desa Studi Gaya sebagai Kepala Desa Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi Panggungharjo,Kecamatan Bantul. Kabupaten Sewon, (diakses pada tanggal 12 April 2021). Jessop, Bob. 2011. The state: government and governance. and_governance. (diakses pada 8 Maret 2021). Kompas.id, Wahyudi Anggoro Hadi, Tokoh di Balik Desa Unicorn tanggal 8 Oktober 2020). (diakses pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa. 2007. Forum Pembaharuan Pembangunan Desa (FPPD). (diakses pada tanggal 3 Maret 2021). (diakses pada tanggal 25 Oktober 2021). pada tanggal 2 Oktober 2021). nasional/(diakses pada tanggal 8 Oktober 2020). pada tanggal 3 Oktober 2021). 96