P U T U S A N Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh: Terlapor I : PT Solusi Transportasi Indonesia, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT Grab Teknologi Indonesia yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B12, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia; ------------------------------ Terlapor II : PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, yang beralamat di The Garden Center Building Lantai 6, Jalan Cilandak KKO- Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia; --------------- telah mengambil keputusan sebagai berikut: Majelis Komisi: Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah mendengar Keterangan para Saksi. Setelah mendengar Keterangan para Ahli. Setelah mendengar Keterangan Terlapor. Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ------------ Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ---------- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---
S A L I N A N TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemberkasan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (vide Bukti I2, B1): ------------------------------ 1.1 Tentang Identitas Terlapor. 1.1.1 PT Solusi Transportasi Indonesia, beralamat di Jalan Gedung Lippo Kuningan Lantai 27, Jalan H.R Rasuna Said Kav. B12, Setiabudi, Jakarta Selatan, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-2451075.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015. Dalam praktiknya, PT Solusi Transportasi Indonesia menjalankan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut (vide Bukti Akta Nomor: 19 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta Barat): a. Mengembangkan, mempromosikan, dan menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi dan/atau mediasi antara penyedia jasa transportasi (termasuk namun tidak terbatas pada angkutan sewa, angkutan ojek motor, aktivitas kurir, angkutan taksi, angkutan darat wisata, angkutan bermotor untuk barang umum, 2 -
1.1.2 S A L I N A N angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak bertrayek lainnya, dan angkutan darat lainnya untuk penumpang), dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: (i) pemesanan jasa transportasi, (ii) pembayaran jasa transportasi secara tunai dan/atau secara elektronik (cashless), dan (iii) penyelesaian jasa transportasi tersebut oleh penyedia jasa transportasi. b. Bekerja sama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan digital platform yang disediakan oleh Perseroan untuk memudahkan para penyedia jasa transportasi tersebut dalam memperoleh pesanan atas jasa transportasi yang disediakannya. ----------- PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, beralamat di The Garden Center Building Lantai 6, Jalan Cilandak KKO - Jakarta Selatan 12560, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. berkedudukan di Jakarta Selatan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Arif Afdal, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta. Dalam praktiknya, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia menjalankan kegiatan usaha, antara lain sebagai berikut (vide Bukti Akta Nomor: 36 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M dan Akta Nomor: 32 tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh Arif Afdal, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta): a. Melakukan usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum 3 -
S A L I N A N yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. b. Melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas. 1.2 Tentang Dugaan Pelanggaran. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------------------------- Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu 1.3 Tentang Pasar Bersangkutan. 1.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi pasar bersangkutan yaitu: pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari 4 -
S A L I N A N barang dan atau jasa tersebut (vide Bukti Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999). 1.3.2 Bahwa dalam hukum persaingan, pasar bersangkutan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk dapat didefinisikan sebagai pasar dimana terdapat produk- produk tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi. Pasar geografis adalah jangkauan atau daerah dimana pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa harus menarik masuk pelaku usaha lain atau tanpa kehilangan jumlah pelanggan secara signifikan. ---------- 1.3.3 Bahwa berdasarkan proses penelitian dan penyelidikan yang telah dilakukan, ditemukan permasalahan dalam perjanjian dan/atau kerja sama yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II, yang berupaya untuk melakukan penguasaan pasar dari hulu ke hilir sehingga berdampak pada terdiskriminasinya perusahaan angkutan sewa khusus lain yang juga bekerja sama dengan Terlapor I. ---------------------------- 1.3.4 Bahwa kaitannya dengan permasalahan tersebut, maka dalam perkara a quo perlu diuraikan mengenai definisi pasar bersangkutan yang mencakup Pasar Produk (Product Market) dan Pasar Geografis (Geographic Market). 1.4 Tentang Pasar Produk. 1.4.1. Bahwa pasar produk dalam perkara a quo berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan sewa khusus, yang baik langsung maupun tidak langsung sangat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. 1.4.2. Bahwa jenis pelayanan jasa angkutan sewa khusus tersebut merupakan jenis pelayanan jasa baru (modern/bukan konvesional) di bidang transportasi 5 -
S A L I N A N dengan menggunakan teknologi informasi dan/atau aplikasi sehingga Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI) juga belum relatif lama menerbitkan payung hukum atau Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ("PM Nomor 118 Tahun 2018"). ------------- 1.4.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 PM Nomor 118 Tahun 2018 yang dimaksud angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. 1.4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PM Nomor 118 Tahun 2018 tersebut, dapat disimpulkan pelayanan jasa angkutan sewa khusus memiliki ketergantungan pada 2 (dua) layanan produk yaitu: (1) Penyediaan Aplikasi Mobile atau piranti lunak; dan (2) Penyediaan Kendaraan Roda Empat. 1.5 Tentang Pasar Geografis. 1.5.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. 6 -
S A L I N A N 1.5.2 Bahwa wilayah operasi angkutan sewa khusus ditetapkan oleh: (1) Menteri untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah Provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan (2) Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi (vide Bukti Pasal 7 ayat 2 PM Nomor 118 Tahun 2018). - 1.5.3 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka pasar geografis sebenarnya dibatasi dalam setiap wilayah Provinsi, kecuali khusus wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang ditetapkan sebagai 1 (satu) wilayah pemasaran. ---------- 1.5.4 Bahwa dengan demikian, pasar geografis yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo meliputi jangkauan pemasaran wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar Medan, dan Surabaya. 1.6 Tentang Integrasi Vertikal Terlapor I dan Terlapor II. -------------- 1.6.1 Bahwa berdasarkan Penjelasan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. ------- 1.6.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut, praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktik seperti ini dilarang sepanjang 7 -
S A L I N A N menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. 1.7 Tentang Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus. ---------------- 1.7.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 PM Nomor 118 Tahun 2018, yang dimaksud pelaku usaha penyedia jasa angkutan sewa khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus. 1.7.2 Bahwa Terlapor II menjalankan kegiatan usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus dengan izin sebagai berikut: a. Untuk Wilayah Jabodetabek, berdasarkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Sewa Khusus di Jabodetabek (vide Bukti Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor: SK.11/AJ.206/BPTJ-2017 tanggal 15 Desember 2017). b. Untuk Wilayah Makassar, berdasarkan Surat Persetujuan Dinas Perhubungan Perihal Persetujuan Permohonan Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan jenis pelayanan angutan Sewa khusus (yang dikeluarkan pada bulan Juli 2018 dan ditandatangani oleh Drs. HM. Ilyas Iskandar, M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan). c. Untuk Wilayah Medan, berdasarkan Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum dengan jenis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. - d. Untuk Wilayah Surabaya/Jawa Timur, berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi 8 -
S A L I N A N Jawa Timur Nomor: 551.21/1862/113.4/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Persetujuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. ------------ 1.7.3 Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Terlapor II bekerja sama dengan orang perorangan selaku pengemudi (driver) yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan dan/atau menggunakan kendaraan roda empat yang dipinjam dari Terlapor II. 1.8 Tentang Penyediaan Aplikasi. 1.8.1 Bahwa berkaitan dengan produk penyediaan aplikasi tersebut, PM Nomor 118 Tahun 2018 memberikan penjelasan mengenai pengertian pelaku usaha yang menyediakannya. 1.8.2 Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat (vide Bukti Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018). 1.8.3 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I memiliki kegiatan usaha untuk memberikan layanan penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak yang bertujuan untuk menghubungkan konsumen dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan-tujuan tertentu. - 1.8.4 Bahwa apabila dilihat dari sisi pengemudi, aplikasi yang disediakan oleh Terlapor I tersebut memiliki fungsi dan tujuan memberikan informasi dan metode bagi para penyedia transportasi, pengemudi, dan operator kendaraan untuk menjadwalkan, mendapatkan, dan menetapkan kontak dengan penumpang atau pelanggan. 1.8.5 Bahwa selanjutnya apabila dilihat dari sisi penumpang, aplikasi yang disediakan oleh Terlapor I 9 -
S A L I N A N tersebut memiliki fungsi dan tujuan untuk memudahkan setiap orang (calon penumpang) yang mencari layanan transportasi ke tujuan tertentu, kemudian dihubungkan dengan penyedia transportasi pihak ketiga, pengemudi, dan operator kendaraan. ----- 1.8.6 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan produk yang dihasilkan oleh Terlapor I adalah penyediaan layanan aplikasi (platform) yang berfungsi untuk memfasilitasi pengemudi dalam menyediakan layanan dan konsumen dalam memperoleh layanan transportasi untuk tujuan tertentu. 1.8.7 Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui pangsa pasar Terlapor I adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) sehingga pasar jasa angkutan sewa khusus di Indonesia ini dapat dikatakan telah terkonsentrasi pada layanan aplikasi yang diberikan oleh Terlapor I. 1.9 Tentang Hubungan Terlapor I dan Terlapor II. ------------------- 1.9.1 Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor I, diketahui sejak awal atau setidak-tidaknya sejak tahun 2016, saham mayoritas Terlapor I dimiliki oleh Sdr. Stephanus Ardianto dan Sdri. Suzy Lindartono (vide Bukti Akta Nomor: 19 tanggal 11 Agustus 2015 dan Akta Nomor: 13 tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta Barat). -------------------------- 1.9.2 Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018, saham mayoritas Terlapor I dimiliki oleh Grab Inc. dan PT Grab Taxi Indonesia (vide Bukti Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta). ---------- 10 -
1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.6 1.9.7 1.9.8 S A L I N A N Bahwa meskipun demikian, hingga saat ini Sdr. Stephanus Ardianto dan Sdri. Suzy Lindartono tetap menduduki jabatan sebagai pengurus perusahaan Terlapor I dimana Sdr. Stephanus Ardianto sebagai Direktur Utama dan Sdri. Suzy Lindartono sebagai Komisaris (vide Bukti Akta Nomor 68 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat oleh Jimmy Tanal S.H., M.KN, Notaris di Jakarta). Bahwa selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor II, diketahui sejak tahun 2016 saham Terlapor II dimiliki oleh Sdr. Stephanus Ardianto dan Sdr. Teddy Trianto (vide Bukti Akta Nomor 48 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta). Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017, saham mayoritas Terlapor II dimiliki oleh GC Lease Technology Inc. dan Sdr. Stephanus Ardianto (vide Bukti Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta). Bahwa meskipun demikian, sejak tahun 2016 hingga saat ini, Sdr. Stephanus Ardianto tetap menduduki jabatan sebagai pengurus perusahaan Terlapor II sebagai Direktur (vide Bukti Akta Nomor 48 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta). Bahwa saat ini, Sdr. Stephanus Ardianto sebagai Direktur Utama dan Sdri. Suzy Lindartono sebagai Komisaris Perusahaan Terlapor II (vide Bukti Akta Nomor: 32 tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh Arif Afdal, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta). --------- Bahwa pemegang saham GC Lease Technology Inc. adalah Grab INC (vide Bukti Keterangan Tertulis 11 -
S A L I N A N Terlapor II melalui Surat No. Ref: 0109/IV/TPI/2019 tanggal 12 April 2019). 1.9.9 Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor I dan Terlapor II, diketahui Grab Inc. dan GC Lease Technology Inc. merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan Cayman yang memiliki kantor terdaftar di c/o International Corporation Services Ltd., Harbour Place, 2nd Floor, 103 South Church Street, PO Box 472, Grand Cayman, KY1-1106 (vide Bukti Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017 dan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta). ---------- Skema Hubungan Terlapor I & Terlapor II Pemegang Saham STEPHANUS ARDIANTO&SUZY LINDARTONO GRAB INC Direktur Utama & Komisaris TERLAPOR I & TERLAPOR II GC LEASE TECHNOLOGY INC 1.10 Tentang Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II. ---------------------- 1.10.1 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Terlapor I membuat perjanjian kerja sama dengan Terlapor II, yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Sdr. 12 -
S A L I N A N Stephanus Ardianto selaku Direktur Terlapor I dan Terlapor II (vide Bukti Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018). 1.10.2 Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, memuat kesepakatan antara lain: a. Ruang Lingkup: Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh Pengemudi untuk menggunakan Grab App untuk memungkinkan Pengemudi menjalankan jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut (vide Bukti Pasal 4.1 Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018). --------------------- b. Yang dimaksud dengan "Grab App" adalah aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan Pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut (vide Bukti butir 1.1 Bagian Definisi dan Iterpretasi). ------ 1.10.3 Bahkan dalam perjanjian tersebut, Terlapor II diwajibkan: a. Untuk memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran pengemudi menggunakan Grab App sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ditentukan oleh Terlapor I (vide Bukti Pasal 4.2.2 Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018). --- b. Untuk memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa 13 -
S A L I N A N angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II (vide Bukti Pasal 4.2.3 Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018). c. Untuk menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App (vide Bukti Pasal 4.2.4 Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018). --- 1.10.4 Kerja Sama Terlapor II dengan Mitra (Pengemudi). ------- a. Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Terlapor II melakukan perekrutan pengemudi yang akan mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang dipinjamkan Terlapor II. b. Bahwa dalam melakukan promosi kepada calon pengemudi, Terlapor II membuat iklan sebagai berikut: c. Bahwa berdasarkan format baku perjanjian yang dilakukan Terlapor II dengan para pengemudi mitranya, maka dapat diketahui hal-hal yang diatur dalam kerja sama kedua pihak antara lain sebagai berikut: 14 -
S A L I N A N 1) Terlapor II sepakat untuk meminjamkan kendaraan kepada pengemudi (mitra Terlapor II) dalam melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi. 2) Yang dimaksud dengan Layanan Kendaraan Berpengemudi adalah semua tindakan, aktifitas dan operasi yang dilaksanakan pengemudi dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan pesanan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar pada dan sesuai dengan ketentuan yang ditertapkan Terlapor II melalui Grab App (vide Bukti angka 15 Bagian Definisi dan Interpretasi). d. Tanggungjawab Terlapor II meliputi: ------------------- 1) Memfasilitasi pelatihan bagi pengemudi mengenai penggunaan Grab App dan memberikan dukungan kepada pengemudi mengenai prosedur layanan pelanggan yang diperlukan. 2) Memberitahukan pengemudi atas setiap skors atau pemberhentian pengemudi sebagai akibat pelanggaran kode etik atau setiap peraturan dan ketentuan terkait lainnya dengan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini. 3) Melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penggunaan Grab App oleh Pengguna Akhir. 4) Menampung keluhan dari Pengguna Akhir.------- 5) Memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan rekening bagi pengemudi untuk melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi, dan ---------- 15 -
S A L I N A N 6) Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja pengemudi secara mingguan dan memberitahukan kepada pengemudi apabila tidak memenuhi Indikator Kinerja Utamanya (Key Performance Indicator atau KPI). -------------- e. Kewajiban Pengemudi, antara lain: --------------------- 1) Memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar sewajarnya serta atas biaya sendiri melakukan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan.---------------------------------------------- 2) Memastikan biaya penyewaan kendaraan dibayarkan tepat waktu secara mingguan. -------- Biaya Penyewaan Kendaraan terdiri dari biaya sewa mingguan dan iuran jasa sebesar 20% (dua puluh persen) dari argo yang dikumpulkan Pengemudi (vide Bukti butir 5.1). ------------------- 3) Mengumpulkan argo dari Pengguna Akhir atas penyelesaian Layanan Kendaraan Berpengemudi. 4) Mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Terlapor II dan Grab maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas Grab App. -------------- 5) Menanggung segala biaya bahan bakar yang diperlukan untuk pengoperasian Layanan Kendaraan Berpengemudi. --------------------------- 1.11 Tentang Terlapor I Memberikan Keistimewaan dan Prioritas Layanan kepada Terlapor II dan/atau Mitranya. -------------------- 1.11.1 Terkait Promosi Produk. a. Bahwa sebagai perusahaan pada umumnya, Terlapor I melakukan promosi untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. ----------------------- 16 -
1.11.2 S A L I N A N b. Bahwa selama melakukan promosi, Terlapor I hanya memberikan muatan promosi kepada masyarakat (dalam hal ini para calon pengemudi) agar bergabung dengan Terlapor II. ------------------ c. Bahwa selama melakukan promosi, Terlapor I tidak pernah melakukan promosi serupa untuk pelaku usaha pesaing Terlapor II atau perusahaan angkutan sewa khusus lain selain Terlapor II, padahal secara faktual terdapat 4 (empat) perusahaan lain yang merupakan mitra Terlapor I, yaitu: (1) Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia; (2) Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia; (3) Koperasi Mitra Usaha Trans; dan (4) PT Cipta Lestari Trans Sejahtera (vide Bukti keterangan Tertulis Terlapor I tertanggal 7 Agustus 2018). Terkait Program. a. Bahwa secara umum, Grab membuat program bagi mitra pengemudi yang tergabung dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (sumber: grab/). b. Bahwa mitra dengan kategori Elite, akan mendapatkan manfaat tambahan berupa peningkatan pendapatan sebesar 20% (dua puluh 17 -
S A L I N A N persen) melalui pengaktifan layanan Grab Car Plus yang mengutamakan layanan bintang 5 (lima) kepada penumpang. c. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Mitra Elite adalah performa mitra selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir harus: (1) Minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan; (2) Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan); (3) Tidak melanggar kode etik dan memiliki komentar negatif dari penumpang; (4) Performa bintang terakhir minimal 4.7 dan tidak memiliki rating 1 dan 2. ---------------- d. Bahwa untuk mitra dengan kategori Elite+, akan mendapatkan manfaat sebagai berikut: (1) Combo Prioritas (menikmati perpaduan fitur Order Turbo dan Order Prioritas sehingga dapat menerima pesanan lebih banyak dan memudahkan peningkatan performa; (2) Layanan prioritas pada Grab Driver Centre (GDC) semisal prioritas pada benefit tambahan, penghargaan spesial selama mitra tersebut tetap menjaga performanya sesuai dengan kebijakan Grab. e. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi mitra Elite+, performa mitra selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir harus: (1) Minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan; (2) Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan); (3) Tidak melanggar kode etik dan memiliki komentar negatif dari penumpang; (4) Performa bintang terakhir minimal 4.7 dan tidak memiliki rating 1 dan 2; (5) Mengumpulkan tarif penumpang dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir sesuai kota masing-masing 18 -
S A L I N A N yaitu Jakarta minimal Rp6.000.0000,00/bulan (enam juta rupiah), Surabaya, Medan dan Makassar masing-masing minimal Rp5.000.000,00/bulan (lima juta rupiah). ----------- f. Namun, khusus untuk mitra Terlapor II, diterapkan program yang berbeda yaitu: ------------- 1) Gold Program dengan rental sampai dengan 5 (lima) tahun, adalah program rental kendaraan jangka panjang (1 tahun) dan dapat diperpanjang maksimum 4 (empat) kali dengan biaya rental yang harus dibayarkan secara mingguan. Pengemudi yang bergabung memiliki jam kerja bebas yang diwajibkan membayar biaya rental secara mingguan. ------- 2) Program Gold ini memiliki manfaat yang diberikan kepada setiap pengemudi, yaitu: (1) Asuransi kesehatan di semua rumah sakit rekanan (Mandiri in Health); (2) Beasiswa Kapten Junior (mulai tingkat SD-Universitas); (3) Gratis perawatan mesin kendaraan. ---------- 3) Program Flexi, adalah program rental kendaraan jangka pendek (2 - 6 bulan) dan dapat diperpanjang dengan biaya rental yang harus dibayarkan secara mingguan. -------------- 4) Program ini dikhususkan bagi pengemudi yang tidak berniat untuk terikat pada komitmen jangka panjang (vide Bukti Keterangan Tertulis Terlapor II melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_rev1 tanggal 7 Agustus 2018). 5) Bahwa Gold Program tersebut secara khusus juga dipromosikan oleh Grab melalui website resmi. 19 -
1.11.3 S A L I N A N 6) Bahwa perbedaan antara Gold Program dengan Taxi pada umumnya antara lain sebagai berikut: Fasilitas Penghasilan Nilai Investasi Setoran fee) Jam Kerja Order (rental Pool Kendaraan Asuransi Taxi 1 juta (per-minggu) 60 juta 2,1 juta Kaku Konvensional Dikembalikan ke pool Tidak lengkap Gold 3 juta (per-minggu) 100 juta 1,1 juta Fleksibel Prioritas order dari Grab Bawa pulang Kendaraan & jiwa 7) Bahwa simulasi pendapat pengemudi yang bergabung dengan Gold Program adalah sebagai berikut: 60 Trip/ Week Argo Potongan Komisi (20%) Argo Nett Insentif Potongan Komisi Insentif Tambahan Pendapatan Kotor Bensin, Makan, Pulsa Rental Fee Pendapatan Rental Fee) Bersih (setelah Rp 3.250.000 Rp 650.000 Rp 2.600.000 650.000 Rp Rp 100.000 Rp 3.350.000 Rp 1.025.000 Rp 1.140.000 Rp 1.185.000 Terkait Jam Kerja. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya perbedaan perlakuan jam operasional (jam kerja) yaitu sebagai berikut: a. Untuk Pengemudi Mitra Terlapor II, diberlakukan jam operasional (jam kerja) mendapatkan penumpang hingga 24 (dua puluh empat) jam. ----- b. Untuk Pengemudi yang bukan mitra Terlapor II, hanya diberlakukan jam operasional (jam kerja) selama 16 (enam belas jam) yaitu dari jam 06.00 s.d 22.00 mendapatkan penumpang. ---------------- 20 -
1.11.4 S A L I N A N Terkait Insentif. Bahwa terdapat perbedaan dalam perhitungan insentif antara Mitra Terlapor II dengan Mitra Non-Terlapor II, yaitu sebagai berikut: a. Untuk Mitra Terlapor II. 1) Bahwa pembayaran sewa mobil oleh pengemudi kepada Terlapor II adalah dalam bentuk trip. Untuk itu setiap pengemudi yang bermitra dengan Terlapor II harus bisa mencapai target trip mingguan yaitu 44 (empat puluh empat) trip dan bisa berubah tergantung perkembangan pasar. 2) Apabila pengemudi mitra Terlapor II mencapai target trip mingguan maka fee 20% (dua puluh persen) yang dipotong oleh Terlapor I akan dikembalikan kepada pengemudi. ----------------- 3) Pengemudi mitra Terlapor II yang mencapai target trip mingguan akan mendapat insentif sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) s.d Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan fee 20% (dua puluh persen) yang dipotong Terlapor I akan dikembalikan. Insentif dan pengembalian fee ini yang kemudian diambil oleh Terlapor II sebagai pembayaran sewa. 4) Dikarenakan pembayaran sewa dilakukan secara mingguan dan cashless, Terlapor II kemudian meminta Terlapor I untuk memotong pembayaran sewa pengemudi (e- wallet driver). - b. Untuk Mitra Non-Terlapor II. -------------------------- 1) Target untuk mendapatkan insentif ditentukan secara harian, yaitu 12 (dua belas) s.d 14 (empat belas) trip sehari (target bisa berubah 21 -
1.11.5 S A L I N A N sewaktu-waktu). Apabila pengemudi mencapai target dimaksud maka akan memperoleh insentif sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dimana jumlah insentif tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. --------- 2) Fee Terlapor I sebesar 20% (dua puluh persen), namun meskipun pengemudi mencapai target mingguan, Terlapor I tetap akan memotong fee yang telah ditentukan tersebut. ------------------- Peningkatan Mitra Terlapor II. ------------------------------ a. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh selama proses penyelidikan pada pasar bersangkutan, perkembangan jumlah perusahaan angkutan sewa khusus yang bekerja sama dengan Terlapor II dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: ------------------ Medan 2,9% 2,8% 1,8% 0,0% 2016 2017 2018 2019 b. Bahwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terjadi kecenderungan mengalami peningkatan pengemudi yang tergabung dengan Terlapor II sebagaimana tabel berikut: 22 -
S A L I N A N 1.11.6 Referensi Kasus. a. Integrasi Vertikal PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia (Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003). 1) PT Garuda Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2000 melakukan kesepakatan dengan PT Abacus Indonesia bahwa distribusi tiket penerbangan PT Garuda Indonesia di wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan dual access melalui terminal Abacus. Alasan hanya memberikan dual access kepada PT Abacus Indonesia sebagai penyedia sistem Abacus di Indonesia adalah karena biaya transaksi untuk reservasi dan booking penerbangan internasional dengan menggunakan sistem Abacus lebih murah dibandingkan menggunakan sistem yang lain. ------------------- 2) Agar dual access dapat berjalan efektif, PT Garuda Indonesia membuat persyaratan bagi biro perjalanan wisata yang akan ditunjuk sebagai agen pasasi domestiknya, harus menyediakan sistem Abacus terlebih dahulu sebelum memperoleh sambungan sistem 23 -
S A L I N A N ARGA. Sistem ARGA merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda Indonesia, sedangkan sistem Abacus digunakan untuk melakukan reservasi dan booking tiket internasional. 3) PT Garuda Indonesia memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham di PT Abacus Indonesia. PT Garuda Indonesia menempatkan dua orang Direksinya sebagai Komisaris PT Abacus Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan karena kegiatan usaha PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia saling berkaitan. Hal ini terlihat pada setiap rapat sinergi antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia, setidak-tidaknya mereka mengetahui dan menyetujui setiap kesepakatan rapat yang diambil termasuk di dalamnya tentang kebijakan dual access. ------- 4) Kebijakan ini menimbulkan hambatan bagi penyedia CRS lain dalam memasarkan sistemnya ke biro perjalanan wisata. Mayoritas biro perjalanan wisata memilih CRS Abacus yang disediakan oleh PT Abacus Indonesia. Hal ini karena sistem Abacus memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda Indonesia. Sedangkan CRS selain Abacus kurang diminati oleh biro perjalanan wisata karena tidak terintegrasi dengan sistem ARGA. Ketiadaan sistem ARGA mengakibatkan biro perjalanan wisata tidak dapat melakukan booking (issued) tiket penawaran yang lebih 24 -
S A L I N A N baik dibandingkan tawaran dari penyedia sistem Abacus, namun tetap tidak diminati oleh biro perjalanan wisata. Persyaratan Abacus connection menyebabkan biro perjalanan wisata yang hanya menjadi agen pasasi domestik PT Garuda Indonesia menanggung beban biaya tambahan berupa biaya install sistem Abacus dan biaya sewa perangkat Abacus. Padahal sistem Abacus tidak digunakan untuk reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda Indonesia. Untuk reservasi dan booking tiket domestik, PT Garuda Indonesia menggunakan Sistem ARGA. b. Section 68 of The Competition Act (Cap.50b) Notice of Infringement Decision (Case: 500/001/18): Sale of Uber's Southeast Asian Business to Grab In Consideratian Of A 27,5 Stake In Grab (24 September 2018). 1) Competition and Consumer Commission of Singapore ("CCCS") telah mengeluarkan putusan (Infringement Decision) terhadap Grab dan Uber terkait dengan penjualan bisnis Uber Asia Tenggara dan sebagai ganti atas transaksi tersebut Uber akan menerima saham Grab sebesar 27,5% ("Transaksi"). CCCS berpendapat bahwa transaksi tersebut telah mengurangi persaingan secara substansial (Substantial Lessening of Competition) dalam kaitannya dengan penyediaan jasa layanan platform ride-hailing di Singapura. ---------------- 2) Fakta/Temuan. i. Grab meningkatkan harga dengan hilangnya pesaing terdekat. -------------------- 25 -
S A L I N A N ii. Transaksi tersebut telah menghilangkan pesaing terdekat Grab dalam kaitannya dengan penyediaan jasa layanan platform ride-hailing, yaitu Uber. CCCS menerima pengaduan dari pengemudi dan penumpang bahwa telah terjadi kenaikan harga dan komisi setelah terjadinya Transaksi, diantaranya dengan cara penurunan jumlah dan frekuensi untuk promosi penumpang dan insentif bagi pengemudi. CCCS menemukan bahwa telah terjadi kenaikan harga antara 10% (sepuluh persen) - 15% (lima belas persen). - iii. Pesaing potensial mengalami hambatan terkait dengan eksklusifitas dan tidak mampu bersaing secara efektif untuk mengimbangi skala usaha Grab karena Grab memilki pangsa pasar sekitar 80% (delapan puluh persen) dan adanya network effect yang kuat membuat pesaing potensial mengalami kesulitan untuk mengimbangi dan memperluas pangsa pasarnya. Hal ini terutama dikarenakan Grab memberlakukan kewajiban eksklusifitas bagi perusahaan taksi, rekanan perusahaan rental, dan beberapa para pengemudinya. Eksklusifitas Grab tersebut menghalangi kemampuan pesaing untuk mengakses pasokan pengemudi dan kendaraan padahal hal tersebut merupakan komponen penting untuk ekspansi pasar. 26 -
S A L I N A N iv. CCCS menilai bahwa tanpa adanya intervensi CCCS akan sulit bagi pesaing utuk mendapatkan jaringan pengemudi dan penumpang yang cukup untuk menjamin kepuasan produk dan pengalaman baik pengemudi dan penumpang untuk bersaing secara efektif terhadap Grab. v. CCCS berkesimpulan bahwa transaksi menimbulkan dampak anti persaingan dan melanggar Section 54 Competition Act dengan mengurangi persaingan secara substansial dalam penyeiaan jasa layanan platform ride-hailing di Singapura. ------------ 3) Persyaratan Ketentuan Transaksi (Remedies). - CCCS telah mengeluarkan beberapa ketentuan bagi para pihak yang melakukan Transaksi untuk mengurangi dampak Transaksi tersebut kepada pengemudi dan penumpang, serta membuka pasar dan level persaingan bagi pelaku usaha baru. 4) Ketentuan-ketentuan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut: i. Menjamin kebebasan pengemudi Grab untuk menggunakan jasa platform ride- hailing lainnya dan tidak mewajibkan penggunaan aplikasi Grab secara eksklusif. Hal ini akan meningkatkan pilihan bagi pengemudi dan penumpang, serta membuat pasar semakin kompetitif. --------- ii. Menghapus ketentuan perjanjian ekslusif dengan armada taksi di Singapura dalam 27 -
S A L I N A N rangka meningkatkan pilihan bagi pengemudi dan penumpang; ------------------ iii. Mempertahankan algoritma harga dan komisi yang dipungut dari pengemudi seperti sebelum kondisi pre-merger Grab. Hal ini untuk menjaga kepentingan penumpang dari harga yang eksesif pada saat ramai (surge pricing) dan kepentingan pengemudi dari naiknya komisi yang harus dibayar kepada Grab, tanpa mempengaruhi penerapan strategi dynamic pricing pada kondisi permintaan dan penawaran normal. iv. Memerintahkan kepada Uber untuk menjual kendaraan dari Lion City Rental kepada pesaing potensial lainnya yang dapat memberikan penawaran wajar berdasarkan harga pasar, dan tidak menjual kendaraan-kendaraan tersebut kepada Grab tanpa ijin dari CCCS. Hal ini untuk mencegah Grab dan Uber untuk menyerap atau menimbun kendaraan Lion City Rental untuk menghalangi akses pasokan kendaraan bagi pesaing baru. ------ 5) Denda. Selain memberlakukan persyaratan bagi ketentuan dilaksanakannya Transaksi, CCCS juga mengenakan denda terhadap Uber sebesar S$6,582,055 dan terhadap Grab sebesar S$6,419,647. 1.12 Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999. 1.12.1 Unsur Pelaku Usaha. 28 -
S A L I N A N a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ---- b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Identitas Terlapor, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. c. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. d. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. ---------------- 1.12.2 Unsur Perjanjian. a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. b. Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam unsur ini adalah perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II, yang keduanya ditandatangani oleh orang yang sama (Sdr. Stephanus Ardianto) tertanggal 5 Juni 29 -
S A L I N A N 2017, serta perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. c. Bahwa perjanjian tertanggal 5 Juni 2017 tersebut mengatur kesepakatan ruang lingkup dimana Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh pengemudi untuk menggunakan Grab App yang memungkinkan pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. -- d. Atas dasar hal tersebut maka unsur adanya perjanjian yang oleh pelaku usaha dalam perkara a quo terpenuhi. 1.12.3 Unsur Pelaku Usaha Lain. a. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II selaku pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dugaan ini dengan Terlapor I. ------------------- b. Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. c. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. d. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. ---------- 1.12.4 Unsur Menguasai Produksi. a. Berdasarkan penjelasan Ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian menguasai 30 -
S A L I N A N produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. b. Bahwa penguasaan produksi yang dimaksud dalam perkara a quo dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II melalui perjanjian, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II. c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Pasar Produk, dalam pelayanan Jasa Angkutan Sewa Khusus, terdapat 2 (dua) produk atau komponen utama, yaitu: (1) Penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak; dan (2) Penyediaan kendaraan roda empat. d. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan tindakan dalam bentuk mengintegrasikan kedua produk atau komponen utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan Terlapor II. 1.12.5 Unsur Barang/Jasa. a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. --- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 31 -
S A L I N A N yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. --- c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Pasar Bersangkutan, produk yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Jasa Penyediaan Angkutan Sewa Khusus, dimana dalam penyediaan jasa tersebut memiliki 2 (dua) produk atau komponen utama, yaitu: (1) Penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak; (2) Penyediaan kendaraan roda empat. d. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor I memiliki kegiatan usaha menyediakan Aplikasi Mobile atau piranti lunak (dalam hal ini Grab App) dan Terlapor II memiliki kegiatan usaha menyediakan kendaraan bermotor roda empat. e. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur produk berupa jasa dalam perkara a quo terpenuhi. 1.12.6 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------------------- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. b. Bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk diskriminasi yang dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor II dan selanjutnya berdampak lanjut pada pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II. 32 -
S A L I N A N c. Bahwa diskriminasi tersebut sebagai dampak perlakuan istimewa Terlapor I (Grab) kepada Terlapor II selaku perusahaan hilir afiliasinya sebagaimana telah diuraikan di atas (Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada Terlapor II dan/atau mitranya) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan pemenuhan unsur pasal ini. Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. 1.13 Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. 1.13.1 Unsur Pelaku Usaha. a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ---- b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. c. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. 33 -
S A L I N A N d. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. ---------------- 1.13.2 Unsur Perjanjian. a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. b. Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam unsur ini adalah: (1) Perjanjian atau Kerja Sama Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi, yang dibuat oleh Terlapor II dengan Calon Pengemudi, dan (2) Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang keduanya ditandatangani oleh orang yang sama (Sdr. Stephanus Ardianto) tertanggal 5 Juni 2017. --------- c. Bahwa perjanjian atau kerja sama antara Terlapor II dengan Calon Pengemudi (Mitra Terlapor II) tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas (Kerjasama Terlapor II dengan mitra (pengemudi) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan analisis pemenuhan unsur ini. ------------ d. Bahwa perjanjian tertanggal 5 Juni 2017 tersebut mengatur kesepakatan ruang lingkup dimana Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh Pengemudi untuk menggunakan Grab App untuk memungkinkan Pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab 34 -
S A L I N A N App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. e. Atas dasar hal tersebut maka unsur adanya perjanjian yang oleh pelaku usaha dalam perkara a quo terpenuhi. 1.13.3 Unsur Pelaku Usaha Lain. a. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I dan Pengemudi Mitra Terlapor II selaku pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dugaan ini dengan Terlapor II. b. Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. c. Bahwa Pengemudi Mitra Terlapor II adalah pihak/kontraktor independen yang bekerja sama dengan Terlapor II untuk mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang dipinjam dari Terlapor II. d. Bahwa Pengemudi Mitra Terlapor II memiliki tugas utama untuk menerima dan menyelesaikan penugasan pekerjaan yang dibagikan melalui Grab App. e. Bahwa Terlapor I dan Pengemudi Mitra Terlapor II merupakan pelaku usaha dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. --------------- 35 -
S A L I N A N 1.13.4 Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. a. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perjanjian yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah Perjanjian atau Kerja Sama Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi, yang dibuat oleh Terlapor II dengan Calon Pengemudi, dan Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang keduanya ditandatangani oleh orang yang sama (Sdr. Stephanus Ardianto) tertanggal 5 Juni 2017. --------- b. Berdasarkan kedua perjanjian tersebut diatur ketentuan yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II mewajibkan dan/atau membuat persyaratan kepada pengemudi (Mitra Terlapor II) apabila mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang dipinjamkan dari Terlapor II, maka pengemudi wajib menggunakan Grab App (produk layanan Terlapor II), serta wajib mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Terlapor II dan Grab, maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas Grab App. c. Atas dasar fakta tersebut, maka persyaratan pada perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai persyaratan pihak yang menerima barang dan/atau jasa (kendaraan yang dipinjamkan oleh Terlapor II) harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain (Grab App yang disediakan oleh Terlapor I) dalam 36 -
S A L I N A N rangka menjalankan usaha jasa angkutan sewa khusus. d. Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur memuat persyaratan bagi pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok perkara a quo terpenuhi. ------------- Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. 1.14 Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. 1.14.1 Unsur Pelaku Usaha. a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ---- b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. c. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. d. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. ---------------- 37 -
S A L I N A N 1.14.2 Unsur Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama- sama. a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara bersama-sama membuat kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa angkutan sewa khusus dimana Terlapor I bertindak sebagai penyedia aplikasi mobile dan Terlapor II bertindak sebagai penyedia kendaraan bermotor roda empat. ------------ b. Kesepakatan antara Terlapor I dan Terlapor II tersebut dituangkan dalam perjanjian tertanggal 5 Juni 2017 serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. --------------------- c. Berdasarkan perjanjian tersebut, selanjutnya Terlapor I dan Terlapor II bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan terkait dengan jasa angkutan sewa khusus dengan membagi tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1) Kewajiban Terlapor II, antara lain pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------- i. Untuk memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran Pengemudi untuk menggunakan Grab App sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Terlapor I.----- ii. Untuk memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II. ---------------------------- iii. Untuk menunjuk Pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App. ------ 2) Kewajiban Terlapor I, antara lain pada pokoknya sebagai berikut: 38 -
S A L I N A N i. Untuk memfasilitasi pelatihan bagi Pengemudi mengenai Grab App dan berkerja sama dengan Terlapor II mengenai layanan pelanggan yang diperlukan. --------------------- ii. Memberitahukan Terlapor II atas setiap skors atau pemberhentian pengemudi akibat pelanggaran Kode Etik atau peraturan dan ketentuan terkait lainnya. ---------------------- iii. Menangani keluhan dari Pengguna Akhir. ---- iv. Memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan tiap rekening Pengemudi yang ditugaskan Terlapor II.------------------------------------------ v. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja Pengemudi terkait pemenuhan Indikator Kinerja Utamanya. -------------------- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terlapor I dan Terlapor II sesuai dengan kapasitasnya masing- masing menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan sewa khusus melalui Grab App. e. Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-sama dalam perkara a quo terpenuhi. ------------------------- 1.14.3 Unsur Pelaku Usaha Lain. a. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II selaku pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dugaan ini dengan Terlapor. --------------------- b. Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak 39 -
S A L I N A N terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. c. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. d. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. ---------- 1.14.4 Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan. --------- a. Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis terkait Pasar Produk dimana pelayanan jasa angkutan sewa khusus memiliki ketergantungan pada 2 (dua) layanan produk yaitu: (1) Penyediaan Aplikasi Mobile atau piranti lunak; (2) Penyediaan Kendaraan Roda Empat. b. Bahwa perkara a quo, penyediaan aplikasi mobile (Grab App) disediakan oleh Terlapor I dan penyediaan kendaraan roda empat disediakan oleh Terlapor II. c. Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan dalam perkara a quo terpenuhi. 1.14.5 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------------------- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. b. Bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam 40 -
S A L I N A N bentuk perlakuan istimewa yang dilakukan Terlapor I kepada perusahaan afiliasinya, sebagaimana diuraikan di atas (Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada Terlapor II dan/atau mitranya), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan dan/atau analisis pemenuhan unsur ini. c. Bahwa perlakuan istimewa Terlapor I kepada Terlapor II telah mengakibatkan peningkatan kemampuan bersaing Terlapor II dibandingkan dengan pesaingnya khususnya dalam perkara a quo adalah Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera. --------------------------- d. Atau dengan kata lain, perlakuan istimewa tersebut merupakan diskriminasi terhadap pesaing Terlapor II sehingga mengurangi kemampuan para pesaing untuk bersaing secara efektif dengan Terlapor II. ---- 1.14.6 Unsur Melakukan Praktik Diskriminasi. ------------------- a. Bahwa praktik diskriminasi dalam perkara a quo adalah perilaku yang dilakukan oleh Terlapor I kepada Terlapor II, sebagaimana diuraikan di atas (Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada Terlapor II dan/atau mitranya) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan dan/atau analisis pemenuhan unsur ini. -------------------------- b. Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu dalam pasar terkait dengan penyediaan layanan angkutan sewa khusus. ------------------------ 41 -
S A L I N A N Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Melakukan Praktik Diskriminasi dalam perkara a quo terpenuhi. ----------------------- 2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (vide Bukti T1.9, B2, dan B3): ----------------- 2.1 Tentang Perkara KPPU. 2.1.1 Bahwa eksepsi kompetensi absolut & eksepsi bahwa laporan ini tidak layak untuk dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan. 2.1.2 Bahwa para Terlapor dengan ini memohon agar Majelis Komisi KPPU memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU secara absolut bukan jenis perkara yang menjadi kewenangan dari Majelis Komisi KPPU, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Apabila dibaca uraian dari Laporan Tim Investigator hanya mempersoalkan/membahas hal-hal yang privat (ruang lingkup sempit dan juga perdata) yaitu: 1) Uraian Laporan dari Tim Investigator dan fakta- fakta yang didalilkan sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur yang di atur pada Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf d dari UU No. 5/1999, karena mempersoalkan satu perjanjian yang bersifat private antara Para Terlapor dan antara Terlapor I dan perusahaan dan/atau koperasi dan/atau perorangan yang ruang lingkupnya sangat bersifat perdata murni karena alasan kebutuhan mutlak dan alasan yang dapat diterima. Selanjutnya, Laporan Tim Investigator sama sekali tidak menguraikan dan 42 -
S A L I N A N tidak ada kaitannya dengan merugikan kepentingan umum (vide Pasal 2 UU No. 5/1999) dan kesejahteraan umum (vide Pasal 3 UU No. 5/1999) sebagai syarat mutlak dari azas dan tujuan dibuatnya UU Nomor 5 Tahun 1999. ------ 2) Tim Investigator dalam Laporannya sama sekali tidak menguraikan adanya Kepentingan Umum yang dilanggar, tidak menguraikan uraian Praktek Monopoli, tidak menguraikan Persaingan Usaha antara "siapa dengan siapa". Apakah Persaingan Usaha antara Grab dengan usaha- usaha sejenis seperti Gojek dan Bluebird? Karena di dalam Laporan Dugaan tidak diuraikan apa akibat perjanjian yang dibuat oleh para Terlapor terhadap para pesaing dan apa akibat perjanjian tersebut terhadap perekonomian secara nasional dan juga terhadap penguasaan pasar/pangsa pasar? Laporan Tim Investigator tidak menunjukkan penguasaan produksi/pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi dasar/motivasi dibentuknya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------- 3) Tim Investigator juga sama sekali tidak menguraikan Persaingan Usaha yang mana, sebab apabila yang dimaksudkan Persaingan Usaha terkait Aplikasi, maka seharusnya diuraikan apa akibat Aplikasi Grab tersebut terhadap aplikasi lain, misalnya aplikasi Gojek dengan aplikasi Bluebird, sedangkan nama aplikasi Gojek dan Bluebird pun atau aplikasi lain, sama sekali tidak disinggung di dalam Laporan Dugaan. 43 -
S A L I N A N 4) Semua fakta di uraian Tim Investigator hanya sebatas dalam lingkup kerja para Terlapor dan kaitannya dengan Koperasi, tetapi tidak menguraikan sama sekali apa akibatnya terhadap penguasaan serangkaian proses produksi atas aplikasi secara nasional dari hulu sampai ke hilir. b. Laporan Dugaan mempersoalkan terkait jam kerja dan insentif, yang mana hal tersebut diatur dalam hubungan perdata (perjanjian) antara Terlapor I dengan Mitra (pengemudi). Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya menjadi kewenangan peradilan perdata yakni Pengadilan Negeri. Selain itu, jam kerja dari para Pengemudi dan juga uang insentif dari para Pengemudi yang ruang lingkupnya sangat relatif kecil yaitu hanya sebatas Pengemudi pada 4 (empat) Koperasi yang bekerjasama dengan Terlapor I, sama sekali tidak diuraikan efeknya terhadap hak pengemudi dari jutaan pengemudi secara nasional. Sehingga apabila ada Pengemudi yang jumlah jam kerja relatif sedikit ini merasa dirugikan atau merasa di-diskriminasikan sudah ada ranah atau Lembaga yang berwenang memeriksanya yakni Pengadilan Negeri. c. Satu contoh nyata dimana Tim Investigator terlihat jelas merekayasa Laporan ini dengan mendasarkan kepada suatu contoh kasus yang keliru karena substansi kasus berbeda, sehingga tidak tepat digunakan sebagai acuan, yaitu Putusan dalam Kasus Garuda atau Putusan KPPU No. 01/KPPU- 01/2003 yang memang ruang lingkup perkara tersebut bersifat nasional karena Garuda adalah satu-satunya Perusahaan BUMN yang mendominasi 44 -
S A L I N A N penerbangan nasional. Tindakan Garuda yang mengharuskan menggunakan sistem Abacus berakibat total secara nasional terhadap seluruh biro perjalanan yang semua sudah mempunyai sistem masing-masing, akan tetapi diharuskan memakai sistem Abacus dan tidak ada pilihan lain. Jenis perkara seperti kasus Garuda ini yang menjadi Kewenangan KPPU karena berakibat langsung baik secara monopoli, persaingan usaha secara nasional, dan kepentingan umum. Sedangkan dalam perkara kasus Grab, Tim Investigator sama sekali tidak menguraikan kepentingan umum yang seperti apa? Bersifat nasional yang mana? Apa akibatnya terhadap monopoli? Siapa yang melakukan monopoli? Karena di dalam Laporan, Tim Investigator mengetahui benar pangsa pasar para Terlapor sangat kecil (berbeda dengan kasus Garuda yang bersifat Nasional). Tim Investigator tidak menguraikan apa akibat Jam Kerja dan Insentif pengemudi dari Grab terhadap para Pengemudi secara nasional, yang tidak ada kaitannya sama sekali. ------------------------- Tim Investigator tidak menguraikan apakah perusahaan angkutan lain kehilangan haknya untuk memilih aplikasi selain aplikasi Grab? Seperti kasus Garuda, Biro Perjalanan kehilangan hak untuk memakai sistem masing-masing. ------------------------- Tim Investigator tidak menguraikan apakah harus berhenti memakai aplikasi Gojek atau Bluebird dan harus pindah memakai aplikasi Grab, seperti dalam kasus Garuda, Biro Perjalanan harus mengganti sistemnya dan menggunakan sistem yang diharuskan Garuda. 45 -
S A L I N A N Sebagai contoh analogi, apabila ada 1 (satu) warung padang mempunyai 2 (dua) supplier ayam yaitu supplier A dan B. Pemilik warung tersebut membuat perjanjian dengan supplier A dan B. Supplier A akan men-supply ayam sebanyak 100 (seratus) Kilogram/minggu, sedangkan supplier B akan men- supply ayam sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram/minggu. Jelas terjadi pembedaan/diskriminasi, namun jenis perkara seperti ini tidak menjadi kewenangan dari KPPU. Hubungan hukum tersebut masih sangat privat atau scope kecil/terbatas, yang merupakan kebutuhan mutlak. Oleh karena itu, bukan sebagai bentuk diskriminasi atau persaingan usaha yang bertujuan untuk penguasaan pasar/monopoli atau untuk merugikan kepentingan umum/kepentingan nasional (sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999). d. Tim Investigator telah memaksakan substansi perkara non KPPU menjadi perkara KPPU. Oleh karena itu, Tim Investigator gagal membuktikan atau tidak menggunakan syarat mutlak suatu perkara dapat disebut menjadi jurisdiksi dari KPPU, seperti kutipan dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. (Mantan Ketua KPPU): "Dengan demikian, apabila ketentuannya secara rule of reason, maka suatu perilaku yang dilarang harus dapat dibuktikan telah mengakibatkan salah satu atau beberapa unsur performansi industri/sektor menurun, misalnya menurunnya kesejahteraan rakyat/konsumen, atau mengurangi efisiensi persaingan (lessening competition). Kiranya perlu diperjelas ketentuan yang mengatakan "..... dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 46 -
S A L I N A N usaha tidak sehat" yang dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." (Lihat buku "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks" karangan Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Kurnia Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M) 2.1.3 Maka atas dasar uraian eksepsi absolut tersebut di atas, Para Terlapor memohon agar Majelis Komisi memutuskan sebagai berikut: a. Memutuskan bahwa uraian Laporan Dugaan Perkara No. 13/KPPU-I/2019 secara absolut bukanlah perkara jenis Persaingan Usaha yang menjadi kewenangan KPPU; atau b. Menyatakan Laporan Dugaan Perkara No. 13/KPPU- I/2019, tidak layak untuk dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan. Apabila Majelis Komisi KPPU berpendapat lain, maka uraian dibawah ini adalah Tanggapan Para Terlapor atas Substansi Laporan Dugaan Pelanggaran. 2.2 Dugaan Pelanggaran Kesatu (I). 2.2.1 Tim Investigator menemukan bahwa perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II telah melanggar ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999, karena: ----------------- a. Tim Investigator menemukan pemegang saham dari Terlapor I dan Terlapor II adalah sama yakni Grab Inc. dan GC Lease Tecnology Inc. ------------------------- b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terikat pada perjanjian yang salah satu isinya mengatur Terlapor II akan memastikan seluruh pengemudi Terlapor II hanya akan menggunakan aplikasi Grab milik Terlapor I dalam menyediakan jasa. --------------------- 47 -
S A L I N A N c. Bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk integrasi dari dua produk yang mengakibatkan penguasaan oleh Terlapor I dan Terlapor II. ------------ d. Bahwa dengan adanya perlakuan istimewa yang timbul dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yakni terkait promosi produk, program, insentif, dan jam kerja, telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, berupa diskriminasi bagi pelaku usaha pesaing Terlapor II dan kemudian berdampak pada pengemudi yang bukan mitra Terlapor II. --------- 2.2.2 Para Terlapor menolak seluruh alasan atau dalil di atas karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Namun, terlebih dahulu Para Terlapor menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Para Terlapor berpandangan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Tim Investigator a quo tidak layak lolos Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak perlu Pemeriksaan Lanjutan karena perkara ini bukan perkara pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999. b. Bahwa sebelum kami menanggapi atau membantah dugaan pelanggaran Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Para Terlapor terlebih dahulu memberikan contoh-contoh analogi, sebagai berikut: 1) Apakah merupakan monopoli dan persaingan tidak sehat dan diskriminasi, apabila: ------------- i. Contoh Analogi (I). Bahwa di dalam maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, diberlakukan pengkategorian bagi konsumen yakni kelas Blue, Silver, Gold, dan Platinum. Manfaat dari pengkategorian tersebut adalah 48 -
S A L I N A N semakin tinggi kelas kategori konsumen tersebut (Platinum) maka semakin mendapat pelayanan lebih baik dan akan diprioritaskan. Sebagai contoh: akses ke dalam lounge Garuda Indonesia dan diprioritaskan/diutamakan masuk ke dalam pesawat dibandingkan konsumen lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari loyalitas konsumen dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Abstraksi hukumnya: Bukan tindakan persaingan tidak sehat dan bukan diskriminasi karena "keadaan/kualifikasi para konsumennya berbeda satu sama lain, akan tetapi pilihan tetap di tangan konsumen untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan" atau konsumen bebas untuk memilih. Kecuali, apabila keadaan sama/prestasi sama, akan tetapi diberlakukan berbeda. ---- ii. Contoh Analogi (II). Bahwa di dalam usaha perbankan, maka diberlakukan pengkategorian bagi nasabahnya yakni ada nasabah prioritas dan non prioritas. Manfaat dari pengkategorian tersebut adalah nasabah prioritas akan pelayanan lebih baik dan akan diprioritaskan, sebagai contoh: adanya ruang tunggu khusus jika datang ke cabang bank dan diprioritaskan/diutamakan untuk dilayani dibandingkan nasabah lainnya. Hal ini tidak terlepas dari nominal tabungan dan 49 -
S A L I N A N loyalitas nasabah tersebut di bank bersangkutan. Abstraksi hukumnya: Bukan tindakan persaingan tidak sehat dan bukan diskriminasi karena "keadaan/kualifikasi para konsumennya berbeda satu sama lain, akan tetapi pilihan tetap di tangan konsumen untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan." Kecuali, apabila keadaan sama/prestasi sama akan tetapi diberlakukan berbeda. ----- iii. Contoh Analogi (III). Bahwa sekarang ini ada 3 (tiga) versi Peradi yaitu: Peradi Otto Hasibuan (I), Peradi Juniver Girsang (II) dan Peradi lainnya. Bahwa yang sering terjadi Peradi versi I mengadakan seminar dengan syarat pendaftaran: Anggota Peradi versi I mendapatkan diskon 20% (dua puluh persen) dan peserta luar (Peradi versi II atau III) jelas contoh analogi ini bukan tindakan diskriminasi, karena peserta lain tidak mendapatkan diskon. ---------------------------- iv. Contoh Analogi (IV). Si A sering berlangganan membeli mobil dari showroom B, sehingga si A mendapatkan diskon. C sebagai pembeli baru protes karena tidak mendapatkan diskon harga. Perlakuan ini jelas bukan tindakan persaingan usaha tidak sehat dan bukan diskriminasi karena berbeda keadaan. Si A langganan dan si C bukan langganan. -------- v. Contoh Analogi (V). 50 -
S A L I N A N Perusahaan angkutan sewa PT A mempunyai 100 (seratus) kendaraan untuk digunakan sebagai transportasi online, karena di era modern ini transportasi online sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Prosesnya dilakukan dengan pemesanan mobil atau kendaraan melalui aplikasi. Selanjutnya, agar tujuan PT A dapat mengoperasikan mobil-mobil dan menghasilkan keuntungan melalui aplikasi, maka dapat diterima dengan akal sehat bahwa hal tersebut adalah kebutuhan mutlak bagi PT A untuk memerlukan perusahaan yang memiliki sistem aplikasi, baik perusahaan aplikasi yang didirikan oleh perusahaan induknya (PT B) ataupun perusahaan terkait lainnya sebagai pemilik sistem aplikasi tersebut. Artinya, kebutuhan aplikasi elektronik PT A adalah kebutuhan mutlak sebab di era modern/media sosial ini masyarakat memesan angkutan online via aplikasi online dan tidak mungkin PT A yang menyewakan kendaraan angkutan memakai aplikasi lainnya yaitu Gojek/Bluebird, apabila induk perusahaanya telah memiliki sistem aplikasi tersebut, karena aplikasi Gojek adalah untuk Gojek dan aplikasi Bluebird adalah untuk Bluebird. Jadi tindakan PT A yang akhirnya memakai aplikasi dari perusahaan satu grup (PT B) mempunyai alasan yang dapat diterima, tidak merugikan kepentingan masyarakat bahkan masyarakat diuntungkan karena 51 -
S A L I N A N masyarakat mempunyai tambahan pilihan untuk memakai aplikasi lain, apakah aplikasi yang dipakai PT A atau aplikasi Gojek atau aplikasi Bluebird. Contoh: Integrasi vertikal PT A dan PT B bukanlah yang dimaksudkan dengan integrasi vertikal dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999. -------- vi. Catatan: Hanya dari satu (1) contoh analogi di atas siapapun dapat menyimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerapan aplikasi Grab sebab Koperasi/Mitra (Terlapor II) bebas memilih untuk pindah ke Gojek atau Bluebird dan 100% (seratus persen) masyarakat bebas untuk memilih dan tidak dimaksudkan untuk menguasai pasar karena murni sebagai kebutuhan mutlak. ---- Untuk memilih apakah memakai aplikasi Grab, aplikasi Gojek atau aplikasi Bluebird, dll. 2) Berdasarkan contoh di atas, maka tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat atau diskriminasi atau integrasi vertikal, sebab persaingan usaha tidak sehat dan diskriminasi hanya terjadi apabila "keadaan sama akan tetapi terdapat perlakuan yang dibedakan". ------------------------- 3) Bukan integrasi vertikal yang illegal apabila PT A mempunyai alasan yang dapat diterima untuk kebutuhan aplikasi digital terlepas dari aplikasi digital tersebut didapat/dipakai punya siapapun dan bukan penguasaan proses produksi dari hulu sampai hilir sebab PT A harus menunjuk/memilih aplikasi yang mana (demi 52 -
S A L I N A N kelanjutan usahanya) dan tidak mengganggu aplikasi lain seperti Gojek, Bluebird, dll. ---------- 2.2.3 Selanjutnya, Para Terlapor memohon, agar Majelis Komisi Yang Terhormat, dengan melihat lima (5) analogi tersebut di atas yang "abstrak" kaidahnya 100% (seratus persen) sama dengan laporan terhadap Para Terlapor sehingga sudah selayaknya Majelis Komisi memutuskan bahwa laporan dugaan tidak layak lolos dari Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak layak untuk Pemeriksaan Lanjutan. 2.3 Selanjutnya, Para Terlapor menolak seluruh alasan atau dalil laporan Tim Investigator, khususnya pada halaman 25 s.d. 29, karena atas tindakan kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II tidak dipenuhi unsur-unsur larangan integrasi vertikal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999, dengan alasan dan atau fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----- 2.3.1 Alasan atau Bukti Kesatu. a. Tidak dipenuhinya syarat adanya hubungan induk perusahaan (holding company) dan anak perusahaan (subsidary company) dalam perkara a quo; -------------- b. Tidak dipenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 mengenai integrasi vertikal, yang salah satu syaratnya adalah adanya suatu perusahaan (holding company) yang memiliki saham di anak perusahaan (subsidiary company); c. Bahwa syarat tersebut secara fakta tidak dipenuhi dalam Terlapor I dan Terlapor II, yakni Terlapor I bukanlah perusahaan induk (holding company) dari Terlapor II. Apabila pemegang saham dari Terlapor I dan Terlapor II adalah sama, hal tersebut adalah sah dan tidak ada larangan. Selanjutnya, jika hal tersebut dikaitkan terhadap pengertian yang terkandung dalam integrasi vertikal, maka tidak terpenuhi unsur atau 53 -
S A L I N A N syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. 2.3.2 Alasan atau Bukti Kedua (II). a. Alasan kebutuhan mutlak dari Terlapor I dan Terlapor II, yang mana alasan dari Terlapor I dan Terlapor II dapat diterima dan menguntungkan masyarakat, sehingga perkara a quo tidak memenuhi unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. Tidak ada diskriminasi dimana secara fakta integrasi antara aplikasi Terlapor I dan usaha dari Terlapor II memanglah suatu keharusan atau adanya suatu kebutuhan mutlak yang tidak berakibat terhadap perusahaan aplikasi lain (seperti Gojek/Bluebird, dll), yang harus memakai aplikasi Terlapor I (Grab), sehingga tidak ada bukti dampak terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan masyarakat tidak dirugikan atau masyarakat malah diuntungkan sebab adanya Grab menambah pilihan aplikasi bagi masyarakat tetap bebas untuk memilih memakai aplikasi manapun.------- b. Lagipula, apakah masuk akal apabila Terlapor II membebaskan supirnya untuk memakai aplikasi diluar Grab (seperti Gojek/Bluebird), padahal mobil yang dipakai Mitra (pengemudi) tersebut dimodali oleh para Terlapor? c. Mitra usaha dari Terlapor I dan Terlapor II bebas masuk dan keluar pasar (free entry and free exit) dan bebas mengganti mitra usaha tanpa beban tambahan. d. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam bagian Latar Belakang, maka Terlapor I adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang digital platform khususnya untuk menyediakan layanan secara digital terkait pemesanan mobil, motor, dan layanan lainnya. Sebagai perusahaan bidang digital platform yang 54 -
S A L I N A N menyediakan layanan pemesanan kendaraan seperti mobil dan atau motor maupun layanan lainnya, maka sangat dapat diterima akal sehat dan kebutuhan mutlak apabila Terlapor I melakukan usaha atau membuat cara dalam hal mencari konsumen agar aplikasinya tersebut dapat dikomersilkan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, sangat diterima akal sehat apabila Terlapor I membuat perjanjian dengan Terlapor II, dimana Terlapor II sebagai perusahaan di bidang jasa pengangkutan sewa khusus menggunakan aplikasi Terlapor I dalam menjalankan usahanya. Di zaman modern sekarang ini usaha aplikasi dan perusahaan penyewaan (jasa pengangkutan sewa khusus) merupakan satu rangkaian langsung sehingga menjadi suatu kebutuhan mutlak demi keberlangsungan usaha tersebut atau merupakan alasan yang sangat dapat diterima sehingga tidak dipenuhi unsur integrasi vertikal yang dilarang. e. Terlapor II merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan sewa khusus dimana dalam perkara a quo melakukan kerjasama dengan Terlapor I terkait program loyalitas Terlapor I. Di dalam menjalankan program ini, Para Terlapor secara bersama-sama telah menginvestasikan dana yang sangat besar dikarenakan program tersebut menawarkan benefit atau manfaat bagi Mitra (pengemudi) yakni sebagai berikut: ------------------------ 1) Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki mobil namun ingin mencari nafkah dengan menjadi pengemudi transportasi online, dapat menyewa kendaraan mobil hanya dengan memberikan uang jaminan (deposit) sebesar Rp2.500.000,00 55 -
S A L I N A N (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terlapor II dimana akan dikembalikan oleh Terlapor II setelah masa sewa 5 (lima) tahun berakhir. -------- 2) Mitra (pengemudi) mendapatkan asuransi baik kendaraan maupun jiwa. ------------------------------ 3) Mitra (pengemudi) mendapatkan manfaat perawatan berkala gratis untuk kendaraan yang digunakan. 4) Mitra (pengemudi) berhak atas kendaraan yang disewakan tersebut melalui program loyalitas dari Terlapor I apabila pengemudi loyal, berperilaku baik, dan tidak ada penipuan dan hal lainnya yang dipersyaratkan dalam program loyalitas selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Secara teknis, Terlapor I dalam program loyalitas tersebut akan membelikan kendaraan dari Terlapor II untuk menjadi milik Mitra (pengemudi) sebagai apresiasi dari Terlapor I kepada pengemudi yang telah loyal dan setia menggunakan aplikasi Terlapor I. -------------------- 5) Jadi terbukti berbeda dengan persewaan mobil Gojek dan Bluebird, karena Terlapor II "menyediakan modal beli mobil" dan hal ini menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu, tidak dipenuhi syarat "merugikan masyarakat" sebagaimana unsur di dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. 6) Apakah masuk di akal apabila Terlapor II membebaskan supirnya untuk memakai aplikasi di luar Grab (seperti Gojek/Bluebird) padahal mobil yang dipakai Mitra (pengemudi) tersebut dimodali oleh Para Terlapor? -------------------------- 56 -
S A L I N A N 2.3.3 Terlapor II menyadari bahwa di zaman modern ini, pemesanan atau penyewaan mobil merupakan suatu kebutuhan mutlak baik usaha dari penyewaan mobil tersebut dan juga demi kepentingan masyarakat, karena membantu atau mempermudah masyarakat dan juga memberikan tambahan pilihan bagi masyarakat untuk memilih aplikasi dalam pemesanan kendaraan. Apakah memilih aplikasi dari Terlapor I (Grab) atau aplikasi Gojek atau aplikasi Bluebird atau aplikasi lainnya. Sebab tidak mungkin Terlapor II memakai aplikasi dari Gojek ataupun Bluebird dari mobil Terlapor II mengingat (i) jumlah investasi yang sangat besar, telah dikeluarkan untuk program yang akan dijalankan bersama dengan Terlapor II untuk membantu para (mitra) pengemudi yang tidak memiliki kendaraan pribadi, namun ingin mencari nafkah dengan menjadi pengemudi online; (ii) Terlapor I juga menjanjikan para Mitra (pengemudi) Terlapor II, apabila loyal menggunakan aplikasi Terlapor I, akan dibelikan dan diberikan kendaraan yang disewanya kepada Terlapor II untuk menjadi miliknya serta sebagai apresiasi kesetiaannya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan rule of reason yang mutlak dapat diterima. ------------------- 2.3.4 Adanya aplikasi Terlapor I (Grab) justru menambah pilihan bagi masyarakat untuk memilih berbagai pilihan aplikasi. 2.3.5 Pangsa pasar dari Terlapor II sangat kecil sehingga masih sangat besar pangsa pasar untuk aplikasi lain (Gojek, Bluebird, dll) yang dengan mudah dipilih oleh konsumen (masyarakat) apabila tidak puas dengan aplikasi Grab. Bahkan dibandingkan dengan pelaku usaha pesaing Terlapor II, yang juga menggunakan aplikasi Terlapor I, pangsa pasar dari Terlapor II adalah sangat kecil, yakni tidak mencapai 7% (tujuh persen) di seluruh Indonesia. --- 57 -
S A L I N A N 2.3.6 Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan tulisan pakar hukum persaingan usaha dalam buku yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks" yang ditulis oleh Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Kurnia Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., yang dikutip sebagai berikut: "Dirumuskannya Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 secara rule of reason adalah sangat tepat, karena seperti telah dijelaskan bahwa integrasi vertikal dapat mempunyai dampak-dampak yang pro kepada persaingan, dan dapat pula berdampak hal yang merugikan pada persaingan. Dengan kata lain pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya persaingan sehat atau merugikan kepentingan usaha masyarakat dan perjanjian tersebut mempunyai alasan- alasan yang dapat diterima." tidak 2.3.7 Bahwa di dalam kerjasama tersebut, pada akhirnya memang mewajibkan integrasi antara 2 (dua) bidang usaha tersebut. Jika tidak ada integrasi antara pemegang atau perusahaan aplikasi dengan pihak pengusaha di bidang jasa pengangkutan sewa khusus, maka tidak akan berjalan usaha atau bisnis milik Terlapor I karena tidak ada kerjasama dengan pengusaha di bidang jasa pengangkutan sewa khusus. 2.3.8 Integrasi antara perusahaan aplikasi dan pengusaha di bidang jasa pengangkutan sewa khusus juga terjadi di perusahaan pesaing dari Terlapor I, seperti Gojek, Bluebird, ataupun usaha yang sama lainnya. ---------------- 58 -
S A L I N A N 2.3.9 Oleh karena itu, terbukti bahwa tidak terpenuhi Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena integrasi antara perusahaan aplikasi dan pengusaha di bidang jasa pengangkutan sewa khusus memang suatu keharusan dalam bidang usaha seperti ini, tidak merugikan masyarakat, mitra usaha Terlapor I bebas untuk mundur dan pindah ke aplikasi lain (Gojek, Bluebird, dll) dan masyarakat bebas untuk memilih memakai aplikasi manapun. 2.3.10 Selanjutnya, contoh kasus Garuda Indonesia (Putusan No 01/KPPU-I/2003) tidak dapat diterapkan dalam kasus Grab ini, sebab: a. Garuda menguasai penerbangan domestik sedangkan aplikasi Grab (Terlapor I) maupun pangsa pasar Terlapor II sangat kecil. b. Dalam kasus Garuda, biro perjalanan tidak bebas untuk memilih sebab kalau tidak memilih sistem Abacus (yang diterapkan Garuda), maka biro perjalanan tidak akan lolos sebagai agen pasar domestik. Jadi harus memilih sistem Abacus atau agen perjalanan berhenti atau stop. ---------------------- c. Sebaliknya dalam kasus ini (aplikasi Grab) perusahaan luar (pengangkutan) bebas memilih untuk memutus kontrak dengan Grab dan mengganti dengan aplikasi lain (untuk aplikasi Gojek, Bluebird, dll) dan mitra usaha dari Terlapor I dan Terlapor II bebas masuk dan keluar pasar (free entry and free exit) dan bebas mengganti mitra usaha tanpa beban tambahan.------------------------------------------------------ d. Tidak ada kerugian bisnis bagi pihak manapun apabila memilih tidak memakai aplikasi Grab sebab bebas pindah memilih aplikasi lainnya. ------------------- 59 -
S A L I N A N e. Jika hal tersebut digambarkan, maka diketahui sebagai berikut: PERUSAHAAN APLIKASI TERLAPOR 1 PERUSAHAAN APLIKASI BUKAN TERLAPOR 1 (CONTOH GOJEK DAN BLUEBIRD) MITRA (Baik berbentuk Badan Hukum maupun Perorangan) f. Artinya, mitra (baik berbadan hukum maupun perorangan) memiliki kebebasan untuk memilih Terlapor I atau perusahaan aplikasi lain untuk bekerjasama. Namun, penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi tersebut tetap adalah hal yang mutlak karena tidak mungkin mitra tersebut misalnya sudah bergabung dengan aplikasi Gojek menggunakan aplikasi perusahaan lain (misalnya aplikasi Terlapor I) pada saat menjalankan kegiatan atau usahanya. 2.3.11 Alasan atau bukti ketiga (III): perkara a quo tidak memenuhi unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena diskriminasi tidak terjadi apabila para pihak bebas untuk melanjutkan atau memutus kerjasama, dan kerjasama yang dilakukan tersebut adalah saling menguntungkan. Para mitra bebas memilih bekerjasama dengan pihak lain sehingga tetap terjamin kelanjutan usahanya tanpa berakibat memberatkan atau lebih mahal, karena Terlapor I tidak melakukan diskriminasi dengan cara mempersulit atau menghalang-halangi pihak lain untuk bekerjasama dengan Terlapor I terkait jasa penyediaan pengangkutan sewa khusus lainnya. Selain 60 -
S A L I N A N itu Mitra Terlapor I dan Terlapor II juga bebas masuk dan keluar (free entry and free exit). a. Mitra dari Perusahaan Luar. 1) Bahwa di dalam menjalankan usaha tersebut, Terlapor I memang membutuhkan mitra-mitra baik badan hukum maupun perorangan yang bergerak untuk jasa pengangkutan sewa khusus (dalam hal mitra berbentuk badan hukum), seperti Terlapor II maupun badan usaha sebagaimana didalikan oleh Tim Investigator yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera. 2) Semua perusahaan luar (pihak ketiga) apabila tidak setuju dengan persyaratan dari Terlapor I untuk memakai aplikasi Terlapor I (Grab), maka perangkat mitra pihak ketiga tersebut bebas memilih, apakah bermitra dengan Terlapor I (dengan memakai aplikasi Grab) atau bergabung dengan perusahaan lain. Contoh dengan memakai aplikasi Gojek atau aplikasi Bluebird, apalagi pangsa pasar dari Terlapor II hanya ± 6% (enam persen) untuk wilayah Jabodetabek dan kurang dari 5% (lima persen) untuk pasar untuk daerah di luar Jabodetabek. Jadi sangat banyak pilihan bagi perusahaan pihak ketiga apabila tidak setuju memakai aplikasi Grab dan masyarakat diuntungkan (tidak dirugikan) sebab adanya keadilan atau fairness diterapkan yaitu "hak dan kewajiban seimbang" yaitu perusahaan luar (Pihak Ketiga) yang terlibat kontrak untuk memakai aplikasi Terlapor I (Grab) mendapat imbalan 61 -
S A L I N A N setimpal yaitu perusahaan luar tersebut akan mendapat manfaat "sistem auto deduct" dari aplikasi Grab sehingga dapat diketahui jumlah total berapakah mobil disewa dalam sehari dan jumlah uang masuk. Jadi perusahaan angkutan dari pihak ketiga tersebut terlindungi dari "pengemudi nakal." 3) Selanjutnya, sebagaimana telah diakui oleh Tim Investigator pada halaman 15, yang menyatakan bahwa Terlapor I memiliki mitra yang lain selain Terlapor II, yaitu Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa kerjasama penyediaan jasa pengakutan tidak hanya antara Terlapor I dan Terlapor II saja. Selain itu, tidak terbukti Terlapor I menghalang-halangi pihak lain untuk bekerjasama dengan Terlapor I. --------------- 4) Lebih lanjut, di setiap perjanjian kerjasama antara Terlapor I dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera tidak ada ketentuan yang mempersulit Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera bekerjasama dengan Terlapor I. Oleh karena itu, terbukti tidak ada diskriminasi terhadap pesaing usaha dari Terlapor II sebab "kesempatan sama", tidak ada pembedaan dan bebas keluar dari kerjasama aplikasi pemakaian 62 -
S A L I N A N grab untuk memilih sistem atau aplikasi lain." Jika hal tersebut digambarkan, maka diketahui sebagai berikut: PERUSAHAAN APLIKASI TERLAPOR 1 PERUSAHAAN APLIKASI BUKAN TERLAPOR 1 (CONTOH GOJEK DAN BLUEBIRD) MITRA (Baik berbentuk Badan Hukum maupun Perorangan) Artinya, mitra (baik berdadan hukum maupun perorangan) memiliki kebebasan untuk memilih Terlapor I atau perusahaan aplikasi lain untuk berkerjasama. Namun, penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi tersebut tetap adalah hal yang mutlak karena tidak mungkin mitra (misalnya sudah bergabung dengan aplikasi gojek) menggunakan aplikasi perusahaan lain (misalnya aplikasi Terlapor I) pada saat menjalankan kegiatan atau usahanya. ------------ 2.3.12 Alasan atau bukti keempat: perkara a quo tidak memenuhi unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak ada menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dimana secara fakta justru mitra (pengemudi) yang bergabung dengan Terlapor II sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 sangat rendah secara jumlah atau presentasi dari jumlah total seluruh mitra (pengemudi) yang tergabung atau bekerjasama dengan Terlapor I dalam wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makasar sehingga tidak terbukti adanya dampak persaingan usaha tidak sehat karena secara data mitra (pengemudi) Terlapor II tidak menguasai pasar. ----------------------------- 63 -
S A L I N A N a. Menunjuk pada halaman 5 Laporan Tim Investigator, maka dalam perkara a quo dikhususkan pada 4 (empat) wilayah, yakni Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makasar. b. Bahwa di dalam wilayah perkara a quo tersebut di atas, diketahui jumlah dari mitra (pengemudi) dari Terlapor II tidak menguasai pasar atau sangat kecil dibandingkan jumlah mitra (pengemudi) yang tergabung atau bekerjasama dengan Terlapor. ---------- c. Adapun hal ini dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut: Jumlah Pengemudi Data September 2019 Kota 2016 2017 2018 2019 TPI STI TPI STI TPI STI TPI STI Jabodetabek 1,713 53,109 5,922 144,958 11,478 204,364 13,943 215,935 Makassar
565
21,116 334
35,293 542
36,520 Medan
1,691 441 23,540 1,148 39,074 1,175 39,382 Surabaya
3,177 588 25,868 1,385 49,360 1,515 54,337 Catatan: TPI artinya Mitra (Pengemudi) yang bergabung dengan Terlapor II. STI artinya Mitra (Pengemudi) yang bergabung dengan Terlapor I di luar Terlapor II. ------------------- Berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa jumlah mitra (pengemudi) Terlapor II di wilayah Jabodetabek, Makasar, Medan, dan Surabaya adalah lebih rendah dibandingkan jumlah mitra (pengemudi) non Terlapor II yakni sebagai berikut: (1) Jabodetabek. Mitra Terlapor II berjumlah 13.943, sedangkan Non Terlapor sejumlah 215.935. ---------------------- (2) Makasar. 64 -
S A L I N A N Mitra Terlapor II berjumlah 542, sedangkan Non Terlapor sejumlah 36.520. ------------------------------ (3) Medan. Mitra Terlapor II berjumlah 1.175, sedangkan Non Terlapor sejumlah 39.382. ------------------------------ (4) Surabaya. Mitra TE Terlapor II berjumlah 1.515, sedangkan Non Terlapor sejumlah 54.337. ------------------------ Sehingga tidak terbukti bahwa adanya dampak persaingan usaha tidak sehat karena secara data mitra (pengemudi) Terlapor II tidak menguasai pasar. Presentase Jumlah Pengemudi Data September 2019 Kota 2016 2017 2018 2019 TPI STI TPI STI TPI STI TPI STI Jabodetabek 3.1 96.9 3.9 96.1 5.3 94.7 6.1 93.9 Makassar 0.0 100.0 0.0 100.0 0.9 99.1 1.5 98.5 Medan 0.0 100.0 1.8 98.2 2.9 97.1 2.9 97.1 Surabaya 0.0 100.0 2.2 97.8 2.7 97.3 2.7 97.3 Catatan: TPI artinya Mitra (Pengemudi) yang bergabung dengan Terlapor II. STI artinya Mitra (Pengemudi) yang bergabung dengan Terlapor I diluar Terlapor II. -------------------- Berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa presentase mitra (pengemudi) Terlapor II di wilayah Jabodetabek, Makasar, Medan, dan Surabaya adalah lebih rendah dibandingkan jumlah mitra (pengemudi) non Terlapor II, yakni sebagai berikut: (1) Jabodetabek. Mitra Terlapor II sebesar 6.1%, sedangkan Non Terlapor sejumlah 93.9%. 65 -
S A L I N A N (2) Makasar. Mitra Terlapor II sebesar 1.5%, sedangkan Non Terlapor sejumlah 98.5%. ------------------------------ (3) Medan. Mitra Terlapor II sebesar 2.9%, sedangkan Non Terlapor sejumlah 97.1%. ------------------------------ (4) Surabaya. Mitra Terlapor II sebesar 2.7%, sedangkan Non Terlapor sejumlah 97.3%. Sehingga tidak terbukti bahwa adanya dampak persaingan usaha tidak sehat karena secara data mitra (pengemudi) Terlapor II tidak menguasai pasar. d. Bahwa jika benar menciptakan persaingan usaha tidak sehat -quad non- maka seharusnya secara data di dalam wilayah perkara a quo tersebut di atas, harusnya jumlah dari mitra (pengemudi) dari Terlapor II menguasai pasar atau sangat besar dibandingkan jumlah mitra (pengemudi) yang tergabung atau bekerjasama dengan Terlapor I. Namun, yang terjadi secara fakta mitra (pengemudi) dari Terlapor II tidak menguasai pasar atau sangat kecil dibandingkan jumlah mitra (pengemudi) yang tergabung atau bekerjasama dengan Terlapor I. Oleh karena itu, terbukti bahwa tidak ada dampak persaingan usaha tidak sehat maupun diskriminasi atas kerjasama yang dilakukan Para Terlapor. e. Selain itu, persaingan tersebut bukanlah persaingan usaha yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999, karena tidak terbukti hal sebagai berikut:---------------- "Bagi Indonesia sebagaimana tercermin pada tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 maka tujuan tidak sekedar memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan manfaat bagi publik. Dengan adanya 66 -
S A L I N A N kesejahteraan berdampak pada terciptanya kesejahteraan rakyat. konsumen maka berarti akan itulah yang membedakan dengan UU Pasal 3 tidak sekedar Persaingan di negara menjamin adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat." lain yang Lebih lanjut, dalam kata Pengantar dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, MEc (mantan Ketua KPPU) (tanggal 17 November 2009): Agar persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari buku "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks" (karangan Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Kurnia Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M.). f. Bahwa meskipun jumlah mitra (pengemudi) Terlapor II sudah terbukti tidak menguasai pangsa pasar, maka seharusnya Tim Investigator berpandangan dari segi ekonomi ataupun bisnis dari kehadiran Terlapor II yakni untuk menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat karena kehadiran Terlapor II adalah untuk membantu atau memberikan solusi terhadap calon mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraaan namun bisa memperoleh pekerjaan melalui aplikasi dari Terlapor I. 2.3.13 Alasan atau bukti kelima: Perkara a quo tidak memenuhi unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak ada diskriminasi terhadap pesaing usaha Terlapor II terkait promosi iklan Terlapor II kepada calon pengemudi (yang seakan-akan menunjukan Terlapor I memprioritaskan Terlapor II di dalam setiap pesanan atau orderan). Secara fakta tujuan promosi iklan tersebut 67 -
S A L I N A N sebagai bentuk pemberian pelayanan yang sangat baik karena memenuhi kategori Elite+ yang diberlakukan oleh Terlapor II dan bukan merupakan diskriminasi apabila diberlakukan sesuai dengan kualifikasinya. ------------------ a. Para Terlapor terlebih dahulu akan mengulangi contoh analogi (i) sebagai berikut: ------------------------- Contoh Analogi (I): Bahwa di dalam maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, maka diberlakukan pengkategorian bagi konsumen yakni kelas Blue, Silver, Gold, dan Platinum. Manfaat dari pengkategorian tersebut adalah semakin tinggi kelas kategori konsumen tersebut (Platinum) maka semakin mendapat pelayanan lebih baik dan akan diprioritaskan, sebagai contoh: akses ke dalam lounge Garuda Indonesia dan diprioritaskan/diutamakan masuk ke dalam pesawat dibandingkan konsumen lainnya. Hal ini tidak terlepas dari loyalitas konsumen untuk menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Abstraksi hukumnya: Bukan tindakan persaingan usaha tidak sehat dan bukan diskriminasi karena "keadaan/kualifikasi para konsumennya berbeda satu sama lain, akan tetapi pilihan tetap di tangan konsumen untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan" atau konsumen bebas untuk memilih. --- Kecuali, apabila keadaan sama/prestasi sama akan tetapi diberlakukan berbeda. b. Uraian selengkapnya sebagai berikut: --------------------- Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan pencantuman bahasa pemasaran (marketing) dalam brosur yakni "order prioritas aplikasi Grab" adalah bukan karena Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor I, melainkan karena Terlapor II secara fakta melakukan 68 -
S A L I N A N seleksi yang ketat dan mewajibkan seluruh mitra (pengemudi) di Terlapor II untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, sehingga kemudian mendapatkan penilaian yang sangat baik dan menjadi terkategori sebagai mitra (pengemudi) Elite+, yang mana kemudian berdampak akan diprioritaskan bersama-sama dengan mitra (pengemudi) Elite+ lainnya (non Terlapor II) dalam setiap pesanan atau order dari konsumen. --------------- c. Bahwa dalam Laporan Tim Investigator khususnya angka 8.2 pada halaman 12, terdapat gambar brosur yang diterbitkan Terlapor II, yang isinya menyatakan "Order Prioritas Aplikasi Grab". Bahwa hal tersebut dicantumkan di dalam brosur dalam rangka pemasaran (marketing) untuk menarik para calon Mitra (pengemudi) untuk bergabung dengan Terlapor II. d. Selain itu, Terlapor II mencantumkan di dalam brosur karena secara fakta, Mitra (pengemudi) dari Terlapor II secara mayoritas termasuk kategori Mitra (pengemudi) Elite+ dari Terlapor I. Artinya, Mitra (pengemudi) dari Terlapor II memberikan pelayanan sangat baik kepada konsumen untuk dapat bersaing dengan Mitra (pengemudi) non Terlapor II. Hal tersebut terjadi karena Terlapor II memiliki proses rekruitmen yang sangat baik dan memberlakukan kode etik bagi seluruh Mitra (pengemudi) yang bergabung dengan Terlapor II. 1) Terlapor I memberlakukan pengkategorian bagi seluruh Mitra (pengemudi) baik yang tergabung dengan Terlapor II maupun non Terlapor II berdasarkan penilaian secara objektif.---------------- 69 -
S A L I N A N 2) Terlapor I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang platform digital yang menyediakan media digital untuk pemesanan jasa angkutan. Artinya, masyarakat (konsumen) akan aktif menggunakan aplikasi Terlapor I apabila kendaraan yang digunakan konsumen memberikan pelayanan terbaik. 3) Dengan demikian, di dalam setiap pesanan kendaraan oleh konsumen, akan didahulukan untuk Mitra (pengemudi) (baik tergabung dalam Terlapor II maupun Non Terlapor II) yang tergolong dalam kategori tertinggi (dalam hal ini adalah kategori Elite +). Adapun contoh hal tersebut sebagai berikut: A (konsumen) memesan kendaraan, yang dalam wilayah sekitar A tersebut terdapat 2 (dua) kendaraan, yakni mitra Non Terlapor II yang tergolong Elite+ dan mitra Terlapor II yang tergolong Elite. Berdasarkan kategori yang berlaku, yang akan mendapatkan pesanan dari A adalah mitra Non Terlapor II yang tergolong Elite+. 4) Untuk dapat mengetahui mitra (pengemudi) telah memberikan pelayanan yang terbaik, dapat digambarkan pada review dan rating yang diberikan oleh konsumen. Apabila masyarakat atau konsumen sangat puas maka akan memberikan rating tertinggi (5) kepada Mitra (pengemudi). Selain itu, intensitas atau trip yang dilakukan Mitra (pengemudi) juga mempengaruhi penilaian terhadap Mitra (pengemudi) tersebut, baik yang tergabung dalam Terlapor II ataupun Non Terlapor II. 70 -
S A L I N A N 5) Berdasarkan penilaian tersebut, Terlapor I kemudian membuat penggolongan atau kategori bagi seluruh Mitra (pengemudi) sebagaimana telah dinyatakan dalam Laporan Tim Investigator pada halaman 16, yang dikutip sebagai berikut: ---------- i. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Mitra Elite adalah performa Mitra selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir harus: Minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan; Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan); --------- Tidak melanggar kode etik dan memiliki komentar negatif dari penumpang; ----------- Performa bintang terakhir minimal 4.7 dan tidak memiliki rating 1 dan 2. ----------------- ii. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Mitra Elite +, performa Mitra selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir harus: Minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan; Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan); --------- Tidak melanggar kode etik dan memiliki komentar negatif dari penumpang; ----------- Performa bintang terakhir minimal 4.7 dan tidak memiliki rating 1 dan 2; ----------------- Mengumpulkan tarif penumpang dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir sesuai kota masing-masing yaitu Jakarta minimal Rp6.000.000/bulan (enam juta rupiah), 71 -
S A L I N A N Surabaya, Medan dan Makasar masing- masing minimal Rp5.000.000/bulan (lima juta rupiah). 6) Lebih lanjut, kriteria dalam kategori bagi seluruh Mitra (pengemudi) yang menggunakan aplikasi Terlapor I dilakukan bukan secara subjektif, melainkan secara objektif, yakni berdasarkan pelayanan (yang bersumber dari konsumen) dan usaha dari seluruh Mitra (intensitas perjalanan Mitra). Hal ini berlaku bagi semua Mitra (pengemudi) yang tergabung dengan Terlapor II maupun Non Terlapor II. 7) Oleh karena itu, seluruh Mitra (pengemudi) baik Terlapor II maupun non Terlapor II bersaing secara sehat dalam memberikan pelayanan terbaik ke konsumen dan bekerja secara aktif menggunakan aplikasi Terlapor I. 8) Oleh karena itu, hal yang sangat wajar bagi Terlapor I memberlakukan kategori tersebut dan akan mendahulukan Mitra (pengemudi) yang dikategorikan sebagai Elite+, karena Mitra (pengemudi) tersebut telah bekerja secara keras dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Oleh karena itu, Terlapor I akan memprioritaskan Mitra (pengemudi) baik Terlapor II atau Non Terlapor II yang telah berkerja keras dan memberikan pelayanan terbaik dalam setiap pesanan dari konsumen, untuk menjaga kelangsungan bisnis Terlapor I. ------------------------ e. Terlapor II memberlakukan proses rekruitmen atau seleksi bagi para calon (Mitra). ----------------------------- 72 -
S A L I N A N 1) Bahwa bagi para calon Mitra (pengemudi) yang ingin bergabung dengan Terlapor II harus melewati beberapa tahapan seleksi sebagai berikut: ----------- i. Kualifikasi Awal. Bahwa para calon Mitra (pengemudi) yang hendak bergabung dengan Terlapor II harus memenuhi kualifikasi: Syarat Awal Calon Mitra Terlapor II 1. Umur 20 - 56 Tahun 2. Menyerahkan fotokopi KTP Mitra & Istri Mitra 3. Memiliki dan menyerahkan fotokopi SIM 4. Memiliki dan menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga 5. Memiliki dan menyerahkan fotokopi PBB rumah milik sendiri atau keluarga segaris 6. Memiliki dan menyerahkan fotokopi SKCK ii. Tahapan Penilaian Calon Mitra. --------------------- Bahwa dalam proses penilaian ini, maka akan dilakukan beberapa tahapan yakni sebagai berikut: Penginputan data dan survey domisili calon Mitra. Pengecekan dokumen dengan sistem di Terlapor I. Medical Check (Tekanan Darah & Tes Buta Warna) dan Tes Mengemudi. --------------------- Interview Mitra. Scoring dan Analisis. Training Mitra. Berhasil/Gagal. Bahwa proses di atas, jika digambarkan adalah menjadi sebagai berikut: 73 -
S A L I N A N 2) Bahwa proses tersebut di atas menunjukan bahwa calon Mitra (pengemudi) Terlapor II yang telah dinyatakan diterima atau lulus adalah Mitra (pengemudi) yang memiliki kualifikasi yang sangat baik. 3) Bahwa selain proses rekruitmen yang sangat menjaga kualitas dari Mitra (pengemudi) yang sangat baik, Terlapor II juga memberlakukan kode etik yang secara umum mengharuskan Mitra (pengemudi) memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (konsumen). ---------------------- f. Mitra (pengemudi) Terlapor II memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai Mitra (pengemudi) Elite+ karena tingkat kualitas pelayanan dan kerja keras yang dilakukan Mitra (pengemudi) tersebut.-------------------- 1) Selanjutnya, sebagaimana uraian di atas, maka Terlapor I memberlakukan suatu sistem yang akan memprioritaskan pesanan dari konsumen (masyarakat) kepada Mitra (pengemudi) yang dikategorikan sebagai Elite+, dalam hal ini baik Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun Non Terlapor II. Terlapor I bertujuan ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen (masyarakat) untuk keberlangsungan bisnis 74 -
S A L I N A N Terlapor I dengan syarat kategori Elite+ tersebut adalah sebagai berikut: i. Minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan; ii. Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan); -------------------------- iii. Tidak melanggar kode etik dan memiliki komentar negatif dari penumpang; -------------- iv. Performa bintang terakhir minimal 4.7 dan tidak memiliki rating 1 dan 2; -------------------- v. Mengumpulkan tarif penumpang dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir sesuai kota masing- masing yaitu Jakarta minimal Rp6.000.000/bulan (enam juta rupiah), Surabaya, Medan dan Makasar masing- masing minimal Rp5.000.000/bulan (lima juta rupiah). 2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka seluruh Mitra (pengemudi) yang tergabung dengan Terlapor II telah melalui proses seleksi yang cukup ketat, sehingga memiliki kualifikasi yang sangat baik. Hal ini juga diikuti dengan kode etik yang diberlakukan bagi Mitra (pengemudi) Terlapor II, yang mewajibkan memberikan pelayanan yang terbaik. 3) Bahwa dalam hal ini, Mitra (pengemudi) yang tergabung dalam Terlapor II memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai Elite atau Elite+ dengan penilaian secara objektif. Oleh karena itu, kategori yang diberikan kepada Mitra (pengemudi) Terlapor II tersebut adalah hasil dari persaingan yang sehat dalam menyediakan pelayanan terbaik 75 -
S A L I N A N dan kerja keras, bukan karena Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor I. ---------------------------- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan pencantuman bahasa pemasaran (marketing) dalam brosur yakni "order prioritas aplikasi Grab" adalah bukan karena Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor I, melainkan karena Terlapor II secara fakta melakukan seleksi yang ketat dan mewajibkan seluruh Mitra (pengemudi) Terlapor II untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, sehingga mendapatkan penilaian yang sangat baik dan menjadi Mitra (pengemudi) Elite+, yang kemudian berdampak akan diprioritaskan bersama-sama dengan Mitra (pengemudi) Elite+ lainnya (non Terlapor II) untuk setiap pesanan dari konsumen. ---------------------------- h. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena secara fakta tidak ada diskriminasi yang dilakukan terhadap pesaing usaha dari Terlapor II, karena kata "prioritas" dalam brosur tersebut adalah sesuai dengan fakta. Terlapor II bersaing secara sehat dengan pesaingnya dalam memberikan pelayanan terbaik, sebagian besar Mitra (pengemudi) telah memenuhi kriteria Mitra (pengemudi) Elite+, sehingga berhak mendapat prioritas dalam setiap pesanan/orderan. 2.3.14 Alasan atau bukti keenam: Perkara a quo tidak memenuhi unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak ada diskriminasi terhadap pesaing usaha Terlapor II terkait promosi produk, program, jam kerja, dan insentif. - Bahwa dalam Laporan Tim Investigator khususnya angka 9 pada halaman 14 s.d 20, menyatakan atau mendalilkan 76 -
S A L I N A N bahwa Terlapor I telah memberikan keistimewaan kepada Terlapor II dan/atau mitra Terlapor II. ------------------------ Bahwa para Terlapor menolak atau membantah seluruh hal tersebut, dengan uraian sebagai berikut: ----------------- a. Terkait promosi produk (angka 9.1 halaman 14 s.d 15) Bahwa tidak terbukti diskriminasi dalam promosi produk program loyal yang dilakukan Terlapor II, karena program tersebut diadakan untuk menjadi solusi bagi calon Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan roda empat namun ingin bekerjasama dengan Terlapor I. Selain itu, di sisi lain para Terlapor telah berinvestasi dan menanggung resiko tinggi, jika dalam merealisasikan program tersebut tidak ada promosi, maka program tersebut tidak akan berjalan atau diketahui oleh masyarakat. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut. ---------- 1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I hanya melakukan promosi atas produk Terlapor I agar masyarakat bergabung dengan Terlapor II dan tidak pernah melakukan promosi yang serupa kepada perusahaan pesaing dari Terlapor II. -------- 2) Dalil atau pernyataan Tim Investigator adalah sangat mengada-ada, dikarenakan hal-hal sebagai berikut: (a) Tim Investigator tidak memahami latar belakang dari bisnis Terlapor II. ------------------ i. Bahwa Terlapor I memiliki suatu program yakni Program Loyalitas. Program ini merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menyediakan unit kendaraan (mobil) untuk disewakan kepada calon Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan dan memberi 77 -
S A L I N A N kesempatan kepada Mitra (Pengemudi) untuk memiliki unit mobil yang telah disewa melalui program loyalitas. ----------- ii. Program ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni: (1) Banyak masyarakat yang ingin bergabung menjadi Mitra Terlapor I namun belum memiliki kendaraan mobil; (2) Tidak ada perusahaan yang dapat memberikan layanan kepemilikan mobil tanpa adanya downpayment yang rendah, karena secara umum harus diberikan downpayment minimal 20% (dua puluh persen) dari harga mobil; (3) Tidak ada perusahaan penyewaan mobil yang dapat memberikan harga sewa yang relatif terjangkau dan membebaskan pengemudi untuk dapat membawa pulang kendaraan sewa tersebut setiap hari hingga dapat membebaskan pengemudi dalam mengatur jam kerjanya (hal ini biasa dikenal dengan istilah "sewa lepas kunci"). iii. Atas hal tersebut, Terlapor I memberi kemudahan bagi calon Mitra (pengemudi) yang ingin bergabung menjadi Mitra dan memiliki mobil tanpa perlu memberikan downpayment, namun bisa memperoleh penghasilan dari sistem aplikasi Terlapor I.--------------------------------------------------- iv. Bahwa Terlapor I dalam mewujudkan program tersebut tidak menemukan perusahaan ataupun Mitra yang dapat memberikan pelayanan tersebut, karena 78 -
S A L I N A N nilai investasi yang sangat besar, sehingga Terlapor I dengan terpaksa harus membuat suatu perusahaan yakni Terlapor II dan kemudian mengadakan kerjasama dengan Terlapor II dalam program tersebut karena Terlapor I tidak memiliki izin pengangkutan sewa khusus. v. Selanjutnya, dalam program yang dilakukan Terlapor II, calon Mitra (pengemudi) dapat memiliki kendaraan hanya dengan: (1) Menyewa kendaraan Terlapor II yang mana biaya sewanya dibayarkan setiap minggunya kepada Terlapor II; (2) Memberikan uang jaminan (deposit) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terlapor II (yang akan dikembalikan setelah periode masa sewa berakhir yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun); (3) Mengikuti program loyalitas Terlapor II yaitu apabila pengemudi loyal, berperilaku baik, tidak ada penipuan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam program loyalitas selama 5 (lima) tahun berturut- turut, maka secara teknis Terlapor I akan membelikan kendaraan tersebut untuk menjadi milik Mitra (pengemudi). ----------- vi. Hal ini justru memberikan keuntungan bagi Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan yakni bisa berkesempatan mendapatkan kendaraan sekaligus penghasilan dari Terlapor I. Selain itu, melalui program ini justru 79 -
S A L I N A N menciptakan persaingan yang sehat, akan semakin banyak Mitra (pengemudi) yang menggunakan aplikasi Terlapor I. Para Mitra (pengemudi) akan bersaing memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (b) Tim Investigator keliru dalam melihat promosi yang dilakukan Terlapor I atas program tersebut tanpa memandang Rule of Reasoning yakni melihat dari aspek bisnis (investasi) dari para Terlapor.---------------------------------------- i. Bahwa Tim Investigator menyatakan Terlapor I tidak mempromosikan hal yang sama terhadap pesaing dari Terlapor II yakni promosi untuk bergabung dengan pesaing dari Terlapor II tersebut. ------------ ii. Bahwa Tim Investigator keliru dalam memahami hal ini karena secara aspek bisnis hal ini adalah hal yang wajar karena para Terlapor telah menginvestasikan dana yang sangat besar dalam menjalankan usaha tersebut dan disisi lain juga terdapat resiko yang ditanggung oleh para Terlapor. -------------- iii. Bahwa sebagaimana uraian latar belakang di atas, program tersebut dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam hal program ini, para Terlapor telah menginvestasikan dana yang sangat besar kepada pihak leasing maupun bank, serta pihak asuransi untuk memberikan asuransi kepada Mitra (pengemudi) Terlapor II. 80 -
S A L I N A N iv. Jika hal tersebut tidak dipromosikan, tentu dana yang diinvestasikan tidak mungkin dapat dikembalikan. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep suatu bisnis yakni untuk dapat mengembalikan modal dan kemudian menghasilkan keuntungan para perusahaan. Artinya, promosi tersebut harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, khususnya dari segi bisnis. b. Terkait Program (angka 9.2 halaman 15 s.d 18). -------- Bahwa tidak ada diskriminasi terkait program bagi seluruh Mitra (pengemudi) baik Terlapor II maupun non Terlapor II karena program kategori pengemudi adalah berlaku untuk seluruh Mitra (pengemudi), sedangkan program loyal adalah program dari Terlapor II yang direalisasikan sebagai solusi bagi calon Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan roda empat namun ingin bekerjasama dengan Terlapor I. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut: 1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I telah menerapkan program yang berbeda antara Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II. Mitra (pengemudi) Non Terlapor II berlaku program Silver Partner, Elite Partner, dan Elite+ Partner, sedangkan bagi mitra (pengemudi) Terlapor II berlaku program Gold Captain dan Flexi.------------- 2) Dalil atau pernyataan Tim Investigator tersebut adalah sangat mengada-ada dan keliru, karena hal-hal sebagai berikut: 81 -
S A L I N A N (a) Tim Investigator telah keliru dalam menilai subjek dan objek dalam pemberlakukan atau penerapan program-program tersebut. ----------- i. Bahwa Tim Investigator telah mencampuradukan cara pandang berlakunya program-program tersebut karena secara fakta subjek dan objek dalam penerapan program tersebut adalah berbeda. ii. Objek dari program Silver Partner, Elite Partner, dan Elite + Partner dari Terlapor I (sebagai subjek yang memberlakukan) adalah seluruh mitra (pengemudi) yang bergabung dengan aplikasi Terlapor I, baik di Terlapor II maupun non Terlapor II. ----- iii. Sedangkan objek dari program Gold Captain Program dan Flexi Program Terlapor II (sebagai subjek yang memberlakukan) adalah khusus bagi calon mitra (pengemudi) yang ingin bergabung dengan Terlapor II. --------------- (b) Tim Investigator telah keliru dalam tujuan dari program-program tersebut. ------------------------- i. Bahwa Tim Investigator telah mencampur adukan cara pandang atas tujuan dari program tersebut, yang mana secara fakta adalah berbeda. ii. Tujuan dari program Silver Partner, Elite Partner, dan Elite+ Partner dari Terlapor I adalah untuk memberikan penilaian atau pengkategorian atas seluruh Mitra (pengemudi) yang bergabung dengan 82 -
S A L I N A N aplikasi Terlapor I, baik di Terlapor II maupun non Terlapor II. ---------------------- iii. Sedangkan tujuan dari program Gold Captain Program dan Flexi Program Terlapor II adalah terkait rental mobil bagi calon mitra (pengemudi) yang ingin bergabung dengan Terlapor II. --------------- c. Terkait Jam Kerja (angka 9.3 halaman 18 s.d 19). ------ Bahwa tidak ada diskriminasi terkait jam kerja karena seluruh Mitra (pengemudi) dapat secara bebas mengakses akun miliknya. Selain itu, pembatasan jam kerja justru berdampak buruk bagi Terlapor I karena dapat menurunkan pendapatan komisi Terlapor I. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut. ----------------- 1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I telah menerapkan jam kerja yang berbeda antara Mitra (pengemudi) di Terlapor II dan Non Terlapor II, dimana Mitra (pengemudi) Non Terlapor II hanya memiliki jam operasional selama 16 (enam belas) jam, sedangkan Mitra (pengemudi) Terlapor II berlaku jam operasional selama 24 (dua puluh empat) jam. 2) Dalil atau pemahaman Tim Investigator tersebut adalah tidak benar karena bertentangan dengan fakta yang sangat mudah dicerna dengan logika yang mendasar yakni hal-hal sebagai berikut: ------ Akses atas akun dikuasai sepenuhnya oleh seluruh mitra (pengemudi), baik di Terlapor II maupun non Terlapor II. (a) Bahwa untuk dapat melakukan pekerjaannya, maka Mitra (pengemudi) baik Terlapor II maupun non Terlapor II harus terlebih dahulu membuka akunnya melalui aplikasi Terlapor I 83 -
S A L I N A N yang terdapat di telepon seluler atau handphone Mitra (pengemudi) itu sendiri. Artinya, Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor II menguasai secara penuh akses terhadap akunnya untuk dapat bekerja. --------- (b) Bahwa Terlapor I tidak bisa membatasi jam kerja dari seluruh Mitra (pengemudi), baik Terlapor II maupun non Terlapor II. -------------- (c) Bahwa baik Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun Non Terlapor II dapat mengakses akunnya selama 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan keinginannya, karena bisa diakses melalui telepon seluler atau handphone Mitra (pengemudi) itu sendiri. --------------------- (d) Pembatasan waktu kerja justru merugikan Terlapor I. (e) Bahwa Terlapor I di dalam kegiatan bisnisnya sebagai penyedia aplikasi mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen) atas setiap pesanan atau order yang terima oleh Mitra (pengemudi) baik Terlapor II maupun Non Terlapor II. -------- (f) Apabila Terlapor I membatasi waktu jam operasional, maka hal ini adalah hal yang tidak masuk diakal secara bisnis. Hal ini akan mengurangi komisi yang diterima oleh Terlapor I. (g) Oleh karena itu, hal ini sangat tidak mungkin Terlapor I lakukan, karena pembatasan waktu memberikan kerugian bagi Terlapor I, yakni tidak mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen) dari setiap pesanan atau orderan. ------- 84 -
S A L I N A N d. Terkait Insentif (angka 9.4 halaman 19 s.d 20). --------- Bahwa terkait pembedaan cara perhitungan insentif antara Mitra (pengemudia) Terlapor II dan non Terlapor II adalah tergantung dengan kekuatan bisnis (business power) dan posisi tawar (bargaining power) dari masing-masing mitra (pengemudi) tersebut. Selain itu, insentif yang diterima oleh baik Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor II adalah sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi) itu sendiri. Lebih lanjut, secara fakta insentif Mitra (pengemudi) Terlapor II masih lebih rendah daripada Mitra non Terlapor II. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut. 1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I telah menerapkan insentif yang berbeda antara Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II. Bagi Mitra (pengemudi) Non Terlapor II insentif ditentukan secara harian dan tidak ada pengembalian fee 20% (dua puluh persen), sedangkan bagi Mitra (pengemudi) Terlapor II berlaku insentif secara mingguan dan ada pengembalian fee 20% (dua puluh persen). ---------- 2) Dalil atau pernyataan Tim Investigator adalah sangat mengada-ada dan keliru, karena alasan sebagai berikut: (a) Pembedaan cara perhitungan insentif antara Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II adalah tergantung dengan kekuatan bisnis (business power) dan (bargaining power) dari masing-masing Mitra (pengemudi) tersebut. ---- i. Bahwa hal yang wajar di dalam bisnis terdapat jenis atau variasi yang berbeda dalam kerjasama antara pihak A dan 85 -
ii. iii. iv. S A L I N A N pihak B sesuai dengan kekuatan bisnis dan posisi yang ditawarkan oleh Mitra yang akan diajak kerjasama. ----------------- Bahwa dalam hal ini Terlapor II memberikan suatu hal yang berbeda. Terlapor II mampu menyediakan mobil kepada Mitra (pengemudi) dengan sistem lepas kunci (artinya ada investasi dan resiko yang tinggi yang ditanggung Terlapor II). Terlapor II menyediakan pelatihan, memberikan asuransi untuk pengemudi dan kendaraan, serta menjamin rating atau review dari konsumen di atas 4.2 dalam layanannya. Selain itu, saat ini jumlah Mitra (pengemudi) Terlapor II adalah lebih dari 15.000 (lima belas ribu). ---------------------- Atas hal tersebut, Terlapor I memberikan perbedaan insentif bagi Mitra (pengemudi) Terlapor II yaitu berupa penambahan atau pengembalian komisi 20% (dua puluh persen) kepada Mitra tersebut. -------------- Bahwa perbedaan tersebut juga terjadi dalam kerjasama antara Terlapor I dan koperasi yang memiliki daya tawar tinggi yakni koperasi INKOPOL. Mitra (pengemudi) yang tergabung dalam INKOPOL mendapatkan insentif tambahan 5% (lima persen). Hal ini tidak terlepas bahwa koperasi INKOPOL memiliki penawaran yang berbeda dan INKOPOL sebagai satu-satunya koperasi yang dapat beroperasi di bandara. Oleh karena itu, 86 -
S A L I N A N secara bisnis penawaran dari INKOPOL adalah penawaran yang baik untuk Terlapor I karena aplikasi dari Terlapor I tersebut dapat memberikan layanan di bandara, maka Terlapor I memberikan skema insentif yang berbeda yakni penambahan komisi 5% (lima persen). ----- v. Oleh karena itu, pembedaan tersebut adalah hal yang wajar diberikan sesuai dengan kekuatan bisnis (business power) dan juga daya (bargaining power) yang dimiliki masing-masing mitra. Hal ini dapat para Terlapor analogikan sebagai berikut: PT A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas tulis. Dalam hal ini PT A akan bekerjasama dengan PT B dan PT C dalam pemasarannya, dimana secara fakta PT B memiliki kekuatan bisnis yang kuat karena memiliki 1000 toko cabang dan sedangkan PT C hanya memiliki 10 toko cabang. Kemudian, PT A memberlakukan ketentuan bonus yang berbeda antara PT B dan PT C, dikarenakan PT B memiliki kekuatan lebih tinggi dalam pemasaran dibandingkan PT C. Apakah hal tersebut dikategorikan diskriminasi? Tentu tidak! Karena dalam hal ini PT B secara fakta memiliki kekuatan bisnis yang lebih baik dalam memasarkan produk PT A. (b) Insentif yang diterima oleh mitra (pengemudi) baik di Terlapor II maupun non Terlapor II 87 -
S A L I N A N adalah berdasarkan hasil kerja dari mitra (pengemudi) baik di Terlapor II maupun non Terlapor II itu sendiri. Bahwa para Terlapor akan menjabarkan terlebih dahulu skema insentif yang berlaku disetiap daerah (dalam perkara a quo adalah Jabodetabek, Makasar Medan, dan Surabaya) pada saat perjanjian antara para Terlapor ditandatangani, yakni sebagai berikut: ----------- i. Skema insentif wilayah Jabodetabek untuk Mitra Non Terlapor II. --------------------------- Jenis Insentif Jumlah Perjalanan Nominal Insentif (Rp) 6 50.000 11 150.000 Mitra Elite+ 17 400.000 19 425.000 4 35.000 Mitra Regular 10 120.000 17 400.000 Artinya, jika Mitra (pengemudi) yang terkategori sebagai Elite+ mendapatkan jumlah trip 6 (enam) pada hari tersebut, maka Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan insentif sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari tersebut. Kendaraan Non LCGC) Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 150,000 450,000 575,000 Commision Back 20% 20% 20% 88 -
S A L I N A N PERSYARATAN Fares ≥ 1,600,000 ≥ 1,800,000 - 2,200,000 > 2,200,00 0 Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) Kendaraan (LCGC) 4.7 Tier 0 4.7 Tier 1 4.7 Tier 2 Fix Insentif 50,000 245,000 335,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN Fares ≥ 1,600,000 ≥ 1,800,000 - 2,200,000 > 2,200,000 Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 Artinya, penilaian didasarkan pada fares (pendapatan) yang dihasilkan secara mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana jika Mitra (pengemudi) mendapatkan penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) maka mitra mendapatkan insentif sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada minggu tersebut. ------- (c) Bahwa tidak ada diskriminasi terhadap penilaian insentif yakni meskipun cara perhitungan berbeda namun insentif tetap diberikan sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor II. i. Skema insentif wilayah Medan untuk Mitra Non Terlapor II. 89 -
S A L I N A N Jenis Insentif Jumlah Perjalanan Nominal Insentif (Rp) 5 45.000 Mitra STI 8 80.000 14 180.000 Artinya, jika Mitra (pengemudi) mendapatkan jumlah trip 5 (lima) pada hari tersebut, maka Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan insentif sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari tersebut. -------------------- ii. Skema Insentif untuk Mitra Terlapor II Medan (TPI) Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 300,000 675,000 875,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN Fares ≥ 1,200,000 ≥ 1,350,000 ≥1,600,000 Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 Artinya, penilaian didasarkan pada fares (pendapatan) yang dihasilkan secara mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana jika mitra (pengemudi) mendapatkan penghasilan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Mitra mendapatkan insentif sebesar 90 -
S A L I N A N Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada minggu tersebut. ---- (d) Bahwa tidak ada diskriminasi terhadap penilaian insentif yakni meskipun cara perhitungan berbeda namun insentif tetap diberikan sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor II. Skema insentif wilayah Surabaya untuk Mitra Non Terlapor II. Jenis Insentif Jumlah Perjalanan Nominal Insentif (Rp) 9 65.000 Mitra STI 15 175.000 21 280.000 Artinya, jika Mitra (pengemudi) mendapatkan jumlah trip 9 (sembilan) pada hari tersebut, maka Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan insentif sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) pada hari tersebut. ------------- Mitra TPI Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 400,000 600,000 700,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN Fares ≥ 1,000,000 ≥ 1,500,000 ≥2,000,000 Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 Artinya, penilaian didasarkan pada fares (pendapatan) yang dihasilkan secara mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana jika Mitra 91 -
S A L I N A N (pengemudi) mendapatkan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Mitra mendapatkan insentif sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada minggu tersebut.--------------------- (e) Bahwa tidak ada diskriminasi terhadap penilaian insentif yakni meskipun cara perhitungan berbeda namun insentif tetap diberikan sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor II. i. Skema insentif wilayah Makasar Mitra Non Terlapor II. Jenis Insentif Jumlah Perjalanan Nominal Insentif (Rp) 7 50.000 Mitra STI 11 100.000 17 220.000 Artinya, jika Mitra (pengemudi) mendapatkan jumlah trip 7 (tujuh) pada hari tersebut, maka Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan insentif sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) pada hari tersebut. ii. Skema insentif Mitra Terlapor II. -------------- Mitra TPI Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 250,000 550,000 660,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN Fares ≥ 1,500,000 ≥ 1,700,000 ≥ 2,200,00 0 92 -
S A L I N A N Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 Artinya, penilaian didasarkan pada fares (pendapatan) yang dihasilkan secara mingguan dari mitra (pengemudi), dimana jika Mitra (pengemudi) mendapatkan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka Mitra mendapatkan insentif sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada minggu tersebut. ---------------- (f) Bahwa tidak ada diskriminasi terhadap penilaian insentif. Meskipun cara perhitungan berbeda namun insentif tetap diberikan sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor II. Secara fakta, insentif yang diterima oleh Mitra (pengemudi) Terlapor II lebih rendah daripada Mitra non Terlapor II. (g) Bahwa berdasarkan skema tersebut di atas, para Terlapor akan mensimulasikan dengan kondisi yang sama antara Mitra Terlapor II dengan non Terlapor II, dengan menggunakan salah satu skema insentif Jabodetabek, yakni sebagai berikut: i. Simulasi Mitra Non Terlapor II skema insentif Jabodetabek. --------------------------- Di kota Jakarta, Mitra S (Non Terlapor II) tergolong dalam Mitra Elite+ Terlapor I, dimana pada hari Senin mengambil order atau pesanan dari pukul 4 pagi - jam 5 sore 93 -
S A L I N A N (total jam kerja = 13 (tiga belas) jam termasuk istirahat). ----------------------------- Dalam 13 (tiga belas) jam perjalanan tersebut Mitra S (Non Terlapor II) mendapatkan 20 (dua puluh) trip dan jumlah total perjalanan yang masuk dalam cut off (batas waktu perhitungan harian) perhitungan skema pada jam insentif (5 pagi - 10 malam) adalah 19 (sembilan belas) Trip. Dari 20 (dua puluh) perjalanan dengan rata-rata tarif Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap perjalanan, maka mitra berhasil mengumpulkan tarif dari perjalanan penumpang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah dipotong komisi 20% (dua puluh persen) oleh Terlapor I, maka mitra mendapatkan Rp640,000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan komisi untuk Terlapor I sebesar Rp160,000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari itu Mitra mendapatkan insentif yang sesuai dengan skema insentif, berlaku jika berhasil memenuhi 19 (sembilan belas) trip, maka mendapatkan insentif Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total pendapatan per hari mitra S adalah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah). Jika Mitra memiliki performa yang sama dalam satu minggu (7 hari) maka Mitra tersebut mendapatkan pendapatan satu minggu 94 -
S A L I N A N sejumlah Rp7.455.000,00 (Rp1.065.000,00 x 7 Hari). ii. Simulasi Mitra Terlapor II skema insentif Jabodetabek. Di kota Jakarta, Mitra T (Mitra Terlapor II) merupakan mitra yang tergolong Elite+. Pada hari Senin mengambil order atau pesanan dari pukul 4 pagi - hingga jam 5 sore (total jam kerja = 13 (tiga belas) Jam termasuk istirahat). ---------------------------- Dalam 13 (tiga belas) jam perjalanan tersebut, Mitra T mendapatkan 20 (dua puluh) trip dan jumlah total perjalanan yang masuk dalam cut off (batas waktu perhitungan harian) perhitungan skema pada mingguan Terlapor II tetap adalah 20 trip (dua puluh). Dari 20 (dua puluh) perjalanan dengan rata-rata tarif Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap perjalanan, maka Mitra tersebut berhasil mengumpulkan tarif dari perjalanan penumpang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Setelah dipotong komisi 20% (dua puluh persen) menjadi Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Jika Mitra memiliki performa yang tetap sama dalam waktu satu minggu (7 hari) maka Mitra akan mendapatkan pendapatan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah dipotong komisi Terlapor I sebesar 20% (dua puluh persen) maka pendapatan Mitra menjadi 95 -
S A L I N A N Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). ------------------- Sesuai dengan skema insentif mingguan Terlapor II, maka Mitra berhak mendapatkan Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ditambahkan komisi 20% (dua puluh persen) sebesar Rp1.120.000,00 (Rp5.600.000,00 tarif x 20% komisi), sehingga total pendapatan Mitra T dalam satu minggu sejumlah Rp7.295.000 (Rp5.600.000,00 + Rp575.000,00 + Rp1.120.000,00). (h) Bahwa berdasarkan simulasi tersebut di atas, terbukti bahwa Mitra (pengemudi) Terlapor II mendapatkan pendapatan lebih kecil daripada Mitra Non Terlapor II. Dengan demikian, jelas tidak ada harga atau keuntungan yang lebih tinggi bagi Mitra yang tergabung dalam Terlapor II dibandingkan dengan Mitra (pengemudi) non Terlapor II. ----------------------- (i) Bahwa jika Terlapor I mengistimewakan Terlapor II seharusnya insentif Mitra (pengemudi) Terlapor II seharusnya lebih tinggi dari non Terlapor II, namun faktanya justru yang terjadi sebaliknya. ----------------------------- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti tidak ada perlakukan dari Terlapor I yang memberikan keistimewaan kepada Terlapor II dan/atau Mitra Terlapor II terkait promosi produk, program, jam kerja, maupun insentif sehingga mendiskriminasi pesaing usaha Terlapor II. Oleh karena itu, tidak terbukti adanya persaingan usaha tidak sehat yang 96 -
S A L I N A N timbul akibat diskriminasi sebagaimana Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999, karena memang tidak ada tindakan istimewa terhadap Terlapor II. ------------------ 2.3.15 Alasan atau bukti ketujuh: Perkara a quo tidak memenuhi unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena perkara a quo tidak sama atau 100% (seratus persen) berbeda dengan referensi kasus Tim Investigator, yakni integrasi vertikal PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia. --- Bahwa Tim Investigator dalam perkara a quo telah menggunakan Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2003 terkait Integrasi Vertikal PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia sebagai referensi dalam perkara a quo. ----------- Bahwa hal ini adalah keliru dan sangat mengada-ada karena secara fakta perkara a quo dan Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2003 terkait Integrasi Vertikal PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia tidak sama atau 100% (seratus persen) berbeda. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut. a. Penguasaan Pasar.-------------------------------------------- Bahwa pada tahun 2003, PT Garuda Indonesia merupakan penguasa dalam industri penerbangan, dimana secara posisi PT Garuda terletak dalam posisi dominan terhadap agen-agennya. Sedangkan dalam Perkara a quo, Terlapor I tidak dalam posisi dominan atau penguasa, dimana seluruh calon Mitra (pengemudi) baik yang dalam badan usaha atau perorang memiliki pilihan lain, diantaranya seperti Gojek, Bluebird, dan lain-lain. ------------------------------ b. Motif efisiensi. Bahwa dalam Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2003 khususnya halaman 18 s.d 21 terlihat tujuan dari penguasaan produksi adalah untuk menghasilkan atau mengurai biaya transaksi penerbangan PT 97 -
S A L I N A N Garuda Indonesia. Hal ini juga dinyatakan dalam Laporan Dugaan Perkara a quo pada halaman 22, yang dikutip sebagai berikut: "Tujuan dual access hanya dengan sistem Abacus adalah agar PT Garuda Indonesia dapat mengontrol biro perjalanan wisata di Indonesia dalam melakukan reservasi dan pemesanan (booking) tiket penerbangan serta agar semakin banyak biro perjalanan wisata di Indonesia yang menggunakan sistem Abacus untuk reservasi dan booking penerbangan melakukan internasional yang pada akhirnya akan mengurangi biaya transaksi penerbangan internasional PT Garuda Indonesia" Bahwa hal tersebut berbeda dengan perkara a quo, dimana para Terlapor tidak ada motif efisiensi, karena dalam hal ini Terlapor I justru menginvestasikan dana yang sangat besar dan ada unsur resiko bisnis bagi para Terlapor. Sehingga berbeda dengan putusan yang menjadi referensi Tim Investigator. ------------------------ c. Unsur Pemaksaan. Bahwa dalam Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2003 khususnya halaman 21 s.d 22 terlihat bahwa PT Garuda Indonesia memaksakan agen-agennya untuk menggunakan sistem dari PT Abacus. Hal ini juga dinyatakan dalam Laporan Perkara halaman 22 s.d. 23, yang dikutip sebagai berikut: -------------------------- Agar dual access dapat berjalan efektif, PT Garuda Indonesia membuat persyaratan bagi biro perjalanan wisata yang akan ditunjuk sebagai agen pasasi domestiknya, harus menyediakan sistem Abacus terlebih dahulu sebelum memperoleh sambungan sistem ARGA. Sistem ARGA merupakan sistem yang dipergunakan untuk melakukan reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda Indonesia, sedangkan sistem Abacus dipergunakan untuk melakukan reservasu dan booking tiket internasional. PT Garuda Indonesia memiliki 95% saham di PT Abacus Indonesia. PT Garuda Indonesia menempatkan dua orang Direksinya sebagai Komisaris PT Abacus Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan 98 -
S A L I N A N karena kegiatan usaha PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia saling berkaitan. Hal ini terlihat pada setiap rapat sinergi antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia, setidak-tidaknya mereka mengetahui dan menyetujui setiap kesepakatan rapat yang diambil termasuk di dalamnya tentang kebijakan dual access. Kebijakan ini menimbulkan hambatan bagi penyedia CRS lain dalam memasarkan sistemnya ke biro perjalanan usaha. Mayoritas biro perjalanan wisata memilih CRS Abacus yang disediakan oleh PT Abacus Indonesia. Hal ini karena sistem Abacus memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses reservasi dan booking Indonesia. Sedangkan CRS selain Abacus kurang diminati oleh biro perjalanan wisata karena terintegrasi dengan sistem ARGA. Ketiadaan sistem ARGA mengakibatkan biro perjalanan wisata tidak dapat melakukan booking (issued) tiket penawaran yang lebih baik dibandingkan tawaran dari penyedia sistem Abacus, namun tidak diminati oleh biro perjalanan wisata. Persyaratan Abacus connection menyebabkan biro perjalanan wisata yang hanya menjadi agen pasasi domestic PT Garuda Indonesia menanggung beban biaya tambahan berupa biaya install sistem Abacus dan biaya sewa perangkat Abacus. Padahal sistem Abacus tidak digunakan untuk reservasi dan booking tiket domestic PT Garuda tiket Indonesia. Untuk domnestik, PT Garuda Indonesia menggunakan Sistem ARGA. tiket domestic PT Garuda tidak tetap reservasi dan booking Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, Terlapor tidak pernah mewajibkan calon Mitra (pengemudi) untuk bergabung dengan Terlapor II. Dengan demikian, terbukti putusan tersebut berbeda dengan perkara a quo. 2.3.16 Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II tidak memenuhi unsur-unsur integrasi vertikal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999, karena secara alasan dan atau fakta-fakta hukum tidak ada dampak persaingan usaha tidak sehat dan diskriminasi terhadap pesaing Terlapor II. 99 -
S A L I N A N 2.4 Dugaan Pelanggaran Kedua (II): Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 karena adanya persyaratan dalam perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang mewajibkan mitra (pengemudi) Terlapor II menggunakan aplikasi grab milik Terlapor I dalam rangka menjalankan jasa pengangkutan sewa khusus. --------------------- Para Terlapor menolak dalil atau alasan tersebut dengan alasan sebagai berikut: 2.4.1. Alasan atau bukti pertama: Tidak terbukti adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 karena Para Terlapor tidak dalam posisi dominan atau menguasai pasar. 2.4.2. Bahwa semua alasan-alasan pembelaan di atas yaitu jawaban atas dugaan pelanggaran pertama (Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999) berlaku juga sebagai jawaban untuk dugaan pelanggaran kedua (II) ini. ------------------- 2.4.3. Bahwa Terlapor I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang digital platform yang di dalam aplikasinya menawarkan beberapa pelayanan, seperti Grab Car, Grab Bike, Grab Food, Grab Delivery, dan beberapa layanan lainnya. 2.4.4. Bahwa secara umum usaha Terlapor I adalah digital platform terkait layanan jasa kendaraan. Di dalam usaha ini terdapat perusahaan yang menjalankan hal yang sama yakni seperti Gojek, Bluebird, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam hal ini para calon Mitra (pengemudi) memiliki subtitusi lainnya jika tidak berkenan atas hal- hal yang diatur dalam kerjasama dengan Terlapor I. ------ 2.4.5. Hal ini juga terjadi dengan Terlapor II, dimana usaha sejenis terkait jasa pengangkutan sewa khusus juga sangat banyak, dimana berdasarkan data yang ada di Kementerian Perhubungan diketahui:------------------------ 100 -
S A L I N A N a. Wilayah Jabodetabek : 95 perusahaan; b. Wilayah Medan : 15 perusahaan; c. Wilayah Makasar : 34 perusahaan; d. Wilayah Surabaya : 55 perusahaan. Sehingga dalam hal ini calon Mitra (pengemudi) memiliki pilihan untuk bergabung dengan perusahaan lain selain Terlapor II. 2.4.6. Hal ini menunjukan bahwa adanya suatu produk subtitusi atas Terlapor I maupun Terlapor II, sehingga setiap calon Mitra (pengemudi) memiliki pilihan. Selain itu, hal ini menunjukkan Para Terlapor tidak dalam posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. 2.4.7. Selanjutnya, Tim Investigator tidak menguraikan tentang adanya persaingan tidak sehat yaitu: ------------------------ a. Tim Investigator tidak menguraikan apakah dalam bisnis aplikasi dan bisnis angkutan banyak penjual dan banyak pembeli. b. Tim Investigator tidak menguraikan apakah "bisnis aplikasi" dan "bisnis angkutan" sebagai produk homogen atau apa perbedaan kualitas dan karakteristik dari aplikasi yang satu dengan yang lain dan angkutan mobil yang satu dengan yang lain sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kepuasan (utilitas). -------------------------- c. Tim Investigator tidak menguraikan apakah "pelaku usaha bebas memilih, bebas masuk dan keluar pasar (free entry and free exit)." d. Tim Investigator tidak menguraikan aplikasi Terlapor I, Terlapor II, dan pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki pengetahuan sempurna tentang harga jual Terlapor I, Terlapor II dengan perusahaan sejenis sehingga konsumen tidak akan mengalami 101 -
S A L I N A N perlakuan yang berbeda sebagai ciri khas dari persaingan usaha tidak sehat. ------------------------------ e. Bahwa dari laporan Tim Investigator dalam perkara a quo, sama sekali tidak dapat membuktikan bahkan tidak menyinggung apakah Terlapor I dan Terlapor II tidak memenuhi salah satu unsur "karakteristik" pasar persaingan sempurna, seperti tertuang dalam buku "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks" (karangan Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Kurnia Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M.) yang dikutip sebagai berikut: ---------------- "Karakterisktik Pasar Persaingan Sempurna Dalam jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Tetapi hal itu belum beberapa karakteristik (syarat) agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna. Lengkapnya, karakteristik pasar persaingan sempurna adalah: pasar persaingan sempurna, lengkap, masih diperlukan 1. Banyak Penjual dan Pembeli (Many Sellers and Buyers). Jumlah perusahaan yang sangat banyak mengandung asumsi implisit bahwa output sebuah perusahaan reltif kecil disbanding output pasar (small relatively output). Semua perusahaan (pasar) dianggap berproduksi dalam efisien (biaya rata-rata terendah), baik dalam jangka panjang. jumlah output setiap Kendatipun demikian perusahaan secara individu dianggap relatif kecil disbanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industry. pendek maupun industri jangka 2. Produknya Homogen (Homogenous Product). Yang dimaksud dengan produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan perlu (utilitas) mengetahui siapa produsennya. Konsumen tidak membeli merek barang tetapi kegunaan barang. konsumen kepada tanpa 102 -
S A L I N A N Karena itu semua perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama. 3. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (Free Entry and Free Exit). Pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah dalam pasar persaingan sempurna faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan Pengertian mobilitas mencakup pengertian geografis dan antara pekerjaan. Maksudnya faktor produksi seperti tenaga kerja mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, tanpa biaya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mudah untuk masuk keluar pasar. Jika perusahaan tertarik di satu industri (dalam industri masih memberikan laba), dengan segera dapat masuk. Bila tidak tertarik lagi atau gagal, dengan segera dapat keluar." tidak terbukti adanya (pengemudi) Terlapor II 3. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (Free Entry and Free Exit). Pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah dalam pasar persaingan sempurna faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan Pengertian mobilitas mencakup pengertian geografis dan antara pekerjaan. Maksudnya faktor produksi seperti tenaga kerja mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, tanpa biaya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mudah untuk masuk keluar pasar. Jika perusahaan tertarik di satu industri (dalam industri masih memberikan laba), dengan segera dapat masuk. Bila tidak tertarik lagi atau gagal, dengan segera dapat keluar." tidak terbukti adanya (pengemudi) Terlapor II 3. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (Free Entry and Free Exit). Pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah dalam pasar persaingan sempurna faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan Pengertian mobilitas mencakup pengertian geografis dan antara pekerjaan. Maksudnya faktor produksi seperti tenaga kerja mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, tanpa biaya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mudah untuk masuk keluar pasar. Jika perusahaan tertarik di satu industri (dalam industri masih memberikan laba), dengan segera dapat masuk. Bila tidak tertarik lagi atau gagal, dengan segera dapat keluar." tidak terbukti adanya (pengemudi) Terlapor II faktor produksi. pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan aplikasi Terlapor I adalah hal yang sangat tepat secara bisnis karena investasi yang diberikan oleh para Terlapor dan tingginya resiko bisnis yang ditanggung para Terlapor. a. Para Terlapor telah menginvestasikan dana dalam menjalankan program loyalitas. Dalam hal program ini, para Terlapor telah menginvestasikan dana untuk bekerjasama dengan pihak leasing maupun bank, serta pihak asuransi untuk memberikan asuransi kepada Mitra (pengemudi) Terlapor II.--------------------- b. Bahwa di dalam program yang dilaksanakan oleh Terlapor II adalah justru sangat menguntungkan bagi Mitra (pengemudi). Hal ini disebabkan adanya fakta- fakta sebagai berikut: 1) Mitra (Pengemudi) hanya perlu memberikan deposit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dapat membawa kendaraan secara 103 -
S A L I N A N langsung (catatan: setelah mitra telah dinyatakan lulus seleksi); 2) Mitra (pengemudi) mendapatkan benefit yakni asuransi mobil, asuransi jiwa, perawatan gratis, dan hal-hal lainnya. c. Bahwa dibalik semua hal di atas, maka yang secara fakta berhubungan lansung atau yang bertanggung jawab kepada pihak Bank, Leasing, dan asuransi adalah Para Terlapor. d. Bahwa atas seluruh resiko bisnis dimana Para Terlapor bertanggung jawab sepenuhnya atas hal di atas, tentu Para Terlapor adalah pihak yang berhak untuk untuk mendapatkan pengembalian modal dan kemudian menghasilkan keuntungan. ------------------- e. Bahwa tentu secara bisnis tidak akan baik bagi Para Terlapor jika Para Terlapor sudah memberikan modal atau investasi yang sangat besar bagi Mitra (pengemudi), tapi Mitra (pengemudi) justru bekerja untuk usaha pesaing dari Para Terlapor. ----------------- 2.4.9. Alasan atau bukti ketiga: tidak terbukti adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 karena Terlapor I tidak pernah mewajibkan calon mitra (pengemudi) bergabung dengan Terlapor II jika ingin menggunakan aplikasi Terlapor I. ----------------------------- a. Bahwa di dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya halaman 12 menyatakan adanya syarat yang mewajibkan penggunaan produk atau jasa lain yang berbeda karateristik dengan usaha pelaku pemasok, selengkapnya dikutip sebagai berikut: ------------------- Dalam Pasal 15 ayat 2 dijelaskan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian tying. Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak selaku 104 -
S A L I N A N pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karaktemya dengan produk pokoknya. b. Bahwa unsur atau syarat tersebut di atas tidak terpenuhi karena Terlapor I tidak pernah mewajibkan calon Mitra (pengemudi) harus bergabung dengan Terlapor II jika ingin bekerjasama dengan Terlapor I. Calon Mitra (pengemudi) memiliki kebebasan untuk memilih bergabung dengan pelaku usaha lain yang bergerak di bidang jasa pengangkutan sewa khusus lainnya atau dapat secara perorangan untuk bekerjasama dengan Terlapor I. 2.4.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II tidak melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 karena para Terlapor tidak dalam posisi dominan atau menguasai pasar sehingga para calon mitra (pengemudi) memiliki subtitusi untuk bekerjasama dengan pesaing Para Terlapor dan sisi lain hal yang sangat wajar Mitra (pengemudi) yang saat ini bergabung dengan Terlapor II diwajibkan memakai aplikasi Terlapor I mengingat nilai investasi dan resiko bisnis yang sangat besar yang ditanggung oleh Para Terlapor. Selain itu, Terlapor I juga tidak pernah mesyaratkan atau mewajibkan calon Mitra (pengemudi) harus bergabung dengan Terlapor II terlebih dahulu untuk bekerjasama dengan Terlapor I. 2.5 Dugaan Pelanggaran Ketiga (III): Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 karena: Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II telah menimbulkan 105 -
S A L I N A N perlakukan istimewa terkait promosi produk, program, insentif dan jam kerja dari Terlapor I kepada Terlapor II; Perlakuan istimewa telah menimbulkan diskriminasi terhadap pesaing Terlapor II. Para Terlapor menolak dalil atau alasan tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut: 2.5.1 Bahwa semua alasan-alasan pembelaan di atas yaitu jawaban atas dugaan pelanggaran pertama (Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999) dan juga atas dugaan pelanggaran kedua (Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999) berlaku juga sebagai jawaban untuk dugaan pelanggaran ketiga (angka III) (Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999) ini. 2.5.2 Menunjuk pada uraian Para Terlapor pada bagian I khususnya alasan atau bukti keenam, maka Para Terlapor telah menguraikan alasan dan/atau fakta tidak adanya bukti bahwa Terlapor I telah memberikan keistimewaan kepada Terlapor II dan/atau Mitra Terlapor II. 2.5.3 Oleh karena itu Para Terlapor menolak atau membantah seluruh hal tersebut dan kembali menguraikan sebagai berikut: a. Terkait promosi produk (angka 9.1 halaman 14 s.d 15). Bahwa tidak terbukti diskriminasi dalam promosi produk program loyal yang Terlapor II karena program tersebut diadakan untuk menjadi solusi bagi calon mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan roda empat namun ingin bekerjasama dengan Terlapor I. Selain itu, jika dalam merealisasikan program tersebut yang para Terlapor telah berinvestasi dan menanggung resiko yang tinggi namun tidak dipromosikan, maka program 106 -
S A L I N A N tersebut tidak akan berjalan atau diketahui oleh masyarakat. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut: 1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I hanya melakukan promosi atas produk Terlapor I agar masyarakat bergabung dengan Terlapor II dan tidak pernah melakukan promosi yang serupa kepada perusahaan pesaing dari Terlapor II. Dalil atau pernyataan Tim Investigator adalah sangat mengada-ada, dikarenakan hal-hal sebagai berikut: i. Tim Investigator tidak memahami latar belakang dari bisnis Terlapor II. Bahwa perlu Para Terlapor jelaskan, Terlapor I memiliki suatu program yakni Program Loyalitas. Program ini merupakan sebuah program yang tujuannya untuk menyediakan unit kendaraan (mobil) untuk disewakan kepada calon mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan dan memberi kesempatan kepada Mitra (pengemudi) untuk memiliki unit mobil yang telah disewa melalui program loyalitas. - ii. Program tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: (a) Banyak masyarakat yang ingin bergabung menjadi mitra Terlapor I namun belum memiliki kendaraan mobil; ------------------- (b) Tidak ada perusahaan yang dapat memberikan layanan kepemilikan mobil tanpa adanya downpayment yang rendah, dimana secara umum harus diberikan 107 -
S A L I N A N downpayment minimal 20% (dua puluh persen) dari harga mobil; --------------------- (c) Tidak ada perusahaan penyewaan mobil yang dapat memberikan harga sewa yang relative terjangkau dan membebaskan pengemudi untuk dapat membawa pulang kendaraan sewa tersebut setiap hari hingga dapat membebaskan pengemudi dalam mengatur jam kerjanya (hal ini biasa dikenal dengan istilah "sewa lepas kunci"). iii. Atas hal tersebut, Terlapor I memberi kemudahan bagi calon Mitra (pengemudi) yang ingin bergabung menjadi mitra dan memiliki mobil tanpa perlu memberikan downpayment, namun bisa memperoleh penghasilan dari sistem aplikasi Terlapor I. --- iv. Bahwa Terlapor I dalam mewujudkan program tersebut tidak menemukan perusahaan ataupun mitra yang dapat memberikan pelayanan tersebut, karena nilai investasi yang sangat besar, sehingga Terlapor I membuat suatu perusahaan yakni Terlapor II dan kemudian mengadakan kerjasama dengan Terlapor II dalam program tersebut karena Terlapor I tidak memiliki izin jasa pengangkutan sewa khusus. ---------------- v. Selanjutnya, dalam program yang dilakukan Terlapor II, calon Mitra (pengemudi) dapat memiliki kendaraan hanya dengan (i) menyewa kendaraan Terlapor II yang mana biaya sewanya dibayarkan setiap minggunya kepada Terlapor II, (ii) memberikan uang 108 -
S A L I N A N jaminan (deposit) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terlapor II (yang mana akan dikembalikan setelah periode masa sewa berakhir yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun), dan (iii) mengikuti program loyalitas Terlapor I (yaitu apabila pengemudi loyal, berperilaku baik, tidak ada penipuan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam program loyalitas selama 5 (lima) tahun berturut-turut, Terlapor I secara teknisnya dalam program loyalitas tersebut akan memberikan sejumlah uang yang senilai dengan kendaraan tersebut dari Terlapor II untuk dibelikan menjadi kendaraan yang akan menjadi milik Mitra (pengemudi). vi. Hal ini justru memberikan keuntungan bagi Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan yakni bisa berkesempatan mendapatkan kendaraan sekaligus penghasilan dari Terlapor I. Selain itu, melalui program ini justru menciptakan persaingan yang sehat, dimana semakin banyak mitra (pengemudi) yang menggunakan aplikasi Terlapor I, maka para Mitra (pengemudi) akan bersaing memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. ------------- 2) Tim Investigator keliru dalam melihat promosi yang dilakukan Terlapor I atas program tersebut tanpa memandang rule of reasoning yakni melihat dari aspek bisnis (investasi) dari para Terlapor. --- i. Bahwa Tim Investigator menyatakan Terlapor I tidak mempromosikan hal yang sama 109 -
S A L I N A N terhadap pesaing dari Terlapor II yakni promosi untuk bergabung dengan pesaing dari Terlapor II tersebut. -------------------------- ii. Bahwa Tim Investigator keliru dalam memahami hal ini karena secara aspek bisnis hal ini adalah hal yang wajar karena para Terlapor telah menginvestasikan dana yang sangat besar dalam menjalankan usaha tersebut dan disisi lain juga terdapat resiko yang ditanggung oleh para Terlapor.------------ iii. Bahwa sebagaimana uraian latar belakang di atas, program tersebut dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam hal program ini, Para Terlapor telah menginvestasikan dana yang sangat besar kepada pihak leasing maupun bank, serta pihak asuransi untuk memberikan asuransi kepada mitra (pengemudi) Terlapor II. --------- iv. Jika hal tersebut tidak dipromosikan, tentu dana yang diinvestasikan tidak mungkin dapat dikembalikan. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep suatu bisnis yakni untuk dapat mengembalikan modal dan kemudian menghasilkan keuntungan para perusahaan. Artinya, promosi tersebut harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, khususnya dari segi bisnis. --------------- b. Terkait Program (angka 9.2 halaman 15 s.d 18). ------- Bahwa tidak ada diskriminasi terkait program bagi seluruh Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor II karena program kategori pengemudi adalah berlaku untuk seluruh Mitra (pengemudi), sedangkan program loyal adalah program dari 110 -
S A L I N A N Terlapor II yang direalisasikan sebagai solusi bagi calon Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan roda empat namun ingin bekerjasama dengan Terlapor I. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut: 1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I telah menerapkan program yang berbeda antara Mitra (pengemudi) di Terlapor II dan Non Terlapor II, dimana Mitra (pengemudi) Non Terlapor II berlaku program Silver Partner, Elite Partner, dan Elite+ Partner, sedangkan bagi Mitra (pengemudi) di Terlapor II berlaku program Gold Captain dan Flexi. Dalil atau pernyataan Tim Investigator tersebut adalah sangat mengada-ada dan keliru, karena hal-hal sebagai berikut: i. Tim Investigator telah keliru dalam menilai subjek dan objek dalam pemberlakukan atau penerapan program-program tersebut. ----------- ii. Bahwa Tim Investigator telah mencampuradukan cara pandang berlakunya program-program tersebut karena secara fakta subjek dan objek dalam penerapan program tersebut adalah berbeda. --------------------------- iii. Objek dari program Silver Partner, Elite Partner, dan Elite + Partner dari Terlapor I (sebagai subjek yang memberlakukan) adalah seluruh mitra (pengemudi) yang bergabung dengan aplikasi Terlapor I, baik di Terlapor II, maupun non Terlapor II. ---------------------------- iv. Sedangkan objek dari program Gold Captain Program dan Flexi Program Terlapor II (sebagai subjek yang memberlakukan) adalah khusus 111 -
S A L I N A N bagi calon mitra (pengemudi) yang ingin bergabung dengan Terlapor II. --------------------- 2) Tim Investigator telah keliru dalam tujuan dari program-program tersebut. ---------------------------- i. Bahwa Tim Investigator telah mencampuradukan cara pandang atas tujuan dari program tersebut, yang mana secara fakta adalah berbeda. ------------------------------ ii. Tujuan dari program Silver Partner, Elite Partner, dan Elite + Partner dari Terlapor I adalah untuk memberikan penilaian atau pengkategorian atas seluruh mitra (pengemudi) yang bergabung dengan aplikasi Terlapor I, baik di Terlapor II maupun non Terlapor II. iii. Sedangkan tujuan dari program Gold Captain Program dan Flexi Program Terlapor II adalah terkait rental mobil bagi calon mitra (pengemudi) yang ingin bergabung dengan Terlapor II. c. Terkait Jam Kerja (angka 9.3 halaman 18 s.d 19). ---- Bahwa tidak ada diskriminasi terkait jam kerja karena seluruh mitra (pengemudi) dapat secara bebas mengakses akun miliknya. Selain itu, pembatasan jam kerja justru berdampak buruk bagi Terlapor I karena dapat menurunkan pendapatan komisi Terlapor I. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut: 1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I telah menerapkan jam kerja yang berbeda antara mitra (pengemudi) di Terlapor II dan Non Terlapor II, dimana mitra (pengemudi) Non Terlapor II hanya memiliki jam operasional selama 16 (enam 112 -
S A L I N A N belas) jam, sedangkan bagi mitra (pengemudi) di Terlapor II berlaku jam operasional selama 24 (dua puluh empat) jam. Dalil atau pemahaman Tim Investigator tersebut adalah tidak benar karena bertentangan dengan fakta yang sangat mudah dicerna dengan logika yang mendasar yakni hal-hal sebagai berikut: ----- i. Akses atas akun dikuasai sepenuhnya oleh seluruh Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor II. -------------------------- ii. Bahwa untuk dapat melakukan pekerjaannya, maka Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II harus terlebih dahulu membuka akunnya melalui aplikasi Terlapor I yang terdapat di telepon seluler atau handphone Mitra (pengemudi) itu sendiri. Artinya, Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II menguasai secara penuh akses terhadap akunnya untuk dapat bekerja. iii. Bahwa Terlapor I tidak bisa membatasi jam kerja dari seluruh Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II. ----------------------------- iv. Bahwa Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II dapat mengakses akunnya selama 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan keinginannya, karena bisa diakses melalui telepon seluler atau handphone Mitra (pengemudi) itu sendiri. --------------------------- v. Pembatasan waktu kerja justru merugikan Terlapor I. Bahwa Terlapor I di dalam kegiatan bisnisnya sebagai penyedia aplikasi mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen) 113 -
S A L I N A N atas setiap pesanan atau order yang terima oleh Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II. vi. Apabila Terlapor I membatasi waktu jam operasional, maka hal ini adalah hal yang tidak masuk diakal secara bisnis. Hal ini akan mengurangi komisi yang diterima oleh Terlapor I. Oleh karena itu, hal ini sangat tidak mungkin dilakukan Terlapor I, karena pembatasan waktu memberikan kerugian bagi Terlapor I, yakni tidak mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen) dari setiap pesanan atau orderan. ---------------------------- d. Terkait Insentif (angka 9.4 halaman 19 s.d 20). -------- Bahwa terkait pembedaan cara perhitungan insentif antara Terlapor II dan non Terlapor II adalah tergantung dengan kekuatan bisnis (business power) dan posisi tawar (bargaining power) dari masing- masing Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II. Selain itu, insentif yang diterima oleh Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II adalah sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi) tersebut. Lebih lanjut, secara fakta insentif Mitra (pengemudi) Terlapor II masih lebih rendah dibandingkan dengan Mitra (pengemudi) non Terlapor II. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut: - 1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I telah menerapkan insentif yang berbeda antara Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II. Insentif bagi Mitra (pengemudi) Non Terlapor II ditentukan secara harian dan tidak ada pengembalian fee 20% (dua puluh persen), sedangkan bagi Mitra (pengemudi) Terlapor II 114 -
S A L I N A N berlaku secara mingguan dan ada pengembalian fee 20% (dua puluh persen). -------------------------- Dalil atau pernyataan Tim Investigator adalah sangat mengada-ada dan keliru, karena alasan sebagai berikut: i. Pembedaan cara perhitungan insentif antara Terlapor II dan non Terlapor II adalah tergantung dengan kekuatan bisnis (business power) dan (bargaining power) dari masing- masing Mitra (pengemudi) baik Terlapor II maupun non Terlapor II. -------------------------- ii. Bahwa hal wajar di dalam bisnis memiliki terdapat jenis atau variasi yang berbeda dalam kerjasama antara pihak A dan pihak B sesuai dengan kekuatan bisnis dan posisi yang ditawarkan oleh mitra yang akan diajak kerjasama. iii. Bahwa dalam hal ini, Terlapor II memberikan suatu hal yang berbeda yakni Terlapor II mampu menyediakan mobil kepada Mitra (pengemudi) dengan sistem lepas kunci (artinya ada investasi dan resiko yang tinggi yang ditanggung Terlapor II), menyediakan pelatihan, memberikan asuransi untuk pengemudi dan kendaraan, serta menjamin rating atau review dari konsumen di atas 4.2 dalam layanannya. Selain itu, saat ini jumlah Mitra (pengemudi) Terlapor II adalah lebih dari 15.000 (lima belas ribu). -------------------- iv. Atas hal tersebutlah, Terlapor I memberikan perbedaan insentif atas Mitra (pengemudi) Terlapor II berupa penambahan komisi 20% 115 -
S A L I N A N (dua puluh persen) kepada Mitra (pengemudi) dari Terlapor II. v. Bahwa perbedaan tersebut juga terjadi di dalam kerjasama antara Terlapor I dan koperasi yang memiliki daya tawar tinggu yakni koperasi INKOPOL dimana Mitra (pengemudi) yang tergabung dalam INKOPOL mendapatkan insentif tambahan 5% (lima persen). Hal ini tidak terlepas bahwa koperasi INKOPOL dalam hal ini memiliki penawaran yang berbeda yakni INKOPOL sebagai satu- satunya koperasi yang dapat beroperasi di bandara. Sehingga secara bisnis penawaran dari INKOPOL adalah penawaran yang baik untuk Terlapor I karena aplikasi Terlapor I menjadi dapat memberikan layanan di bandara, maka Terlapor I memberikan skema insentif yang berbeda yakni penambahan komisi 5% (lima persen). -------------------------- vi. Oleh karena itu, pembedaan tersebut adalah hal yang wajar diberikan sesuai dengan kekuatan bisnis (business power) dan juga daya (bargaining power) yang dimiliki masing- masing mitra. Hal ini dapat Para Terlapor analogikan sebagai berikut: ---------------------- PT A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas tulis. Dalam hal ini PT A akan bekerjasama dengan PT B dan PT C dalam pemasarannya, dimana secara fakta PT B memiliki kekuatan bisnis yang kuat karena memiliki 1000 toko cabang dan sedangkan PT C hanya memiliki 10 toko cabang. Kemudian, PT A memberlakukan ketentuan bonus yang 116 -
S A L I N A N berbeda antara PT B dan PT C, dikarenakan PT B memiliki kekuatan lebih tinggi dalam pemasaran dibandingkan PT C. Apakah hal tersebut dikategorikan diskriminasi? Tentu tidak! Karena dalam hal ini PT B secara fakta memiliki kekuatan bisnis yang lebih baik dalam memasarkan produk PT A. vii. Insentif yang diterima oleh mitra (pengemudi) baik di Terlapor II maupun non Terlapor II adalah berdasarkan hasil kerja dari mitra (pengemudi) baik di Terlapor II maupun non Terlapor II itu sendiri. ----------------------------- viii. Bahwa Para Terlapor akan menjabarkan terlebih dahulu skema insentif yang berlaku disetiap daerah (dalam perkara a quo adalah Jabodetabek, Makasar, Medan, dan Surabaya) pada saat perjanjian antara Para Terlapor ditandatangani, yakni sebagai berikut: (a) Skema Insentif Wilayah Jabodetabek untuk Mitra Non Terlapor II. ----------------- Jenis Insentif Jumlah Perjalanan Nominal Insentif (Rp) 6 50.000 11 150.000 Mitra Elite+ 17 400.000 19 425.000 4 35.000 Mitra Regular 10 120.000 17 400.000 117 -
S A L I N A N Artinya, jika Mitra (pengemudi) yang terkategori sebagai Elite + mendapatkan jumlah trip 6 (enam) pada hari tersebut, maka Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan insentif sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) pada hari tersebut. (b) Skema Insentif Wilayah Jabodetabek untuk Mitra Terlapor II. ----------------------- Kendaraan Non LCGC) Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 150,000 450,000 575,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN Fares ≥ 1,600,000 ≥ 1,800,000 - 2,200,000 > 2,200,000 Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 Kendaraan (LCGC) Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 50,000 245,000 335,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN Fares ≥ 1,600,000 ≥ 1,800,000 - 2,200,000 > 2,200,000 Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 Artinya, penilaian didasarkan pada fares (pendapatan) yang dihasilkan secara 118 -
S A L I N A N mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana jika Mitra (pengemudi) mendapatkan penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) maka mitra mendapatkan insentif sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada minggu tersebut.--- (c) Skema Insentif Wilayah Medan Mitra Non Terlapor II. Jenis Insentif Jumlah Perjalanan Nominal Insentif (Rp) 5 45.000 Mitra STI 8 80.000 14 180.000 Artinya, jika Mitra (pengemudi) mendapatkan jumlah trip 5 (lima) pada hari tersebut, maka Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan insentif sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari tersebut. ------------------- (d) Skema Insentif Wilayah Medan Mitra Terlapor II. Medan (TPI) Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 300,000 675,000 875,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN Fares ≥ 1,200,000 ≥ 1,350,000 ≥1,600,000 Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 119 -
S A L I N A N Artinya, penilaian didasarkan pada fares (pendapatan) yang dihasilkan secara mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana jika mitra (pengemudi) mendapatkan penghasilan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka mitra mendapatkan insentif sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada minggu tersebut.--- (e) Skema Insentif Wilayah Surabaya Mitra Non Terlapor II. Jenis Insentif Jumlah Perjalanan Nominal Insentif (Rp) 9 65.000 Mitra STI 15 175.000 21 280.000 Artinya, jika Mitra (pengemudi) mendapatkan jumlah trip 9 (sembilan) pada hari tersebut, maka Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan insentif sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) pada hari tersebut. ------------- (f) Skema Insentif Wilayah Surabaya Mitra Terlapor II. Mitra TPI Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 400,000 600,000 700,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN Fares ≥ 1,000,000 ≥ 1,500,000 ≥2,000,000 Completion ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% 120 -
S A L I N A N Rate (Min) Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 Artinya, penilaian didasarkan pada fares (pendapatan) yang dihasilkan secara mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana jika Mitra (pengemudi) mendapatkan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka mitra mendapatkan insentif sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada minggu tersebut. ------------------------ (g) Skema Insentif Wilayah Makasar Mitra Non Terlapor II. Jenis Insentif Jumlah Perjalanan Nominal Insentif (Rp) 7 50.000 Mitra STI 11 100.000 17 220.000 Artinya, jika Mitra (pengemudi) mendapatkan jumlah trip 7 (tujuh) pada hari tersebut, maka Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan insentif sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari tersebut. ---------------------------- (h) Skema Insentif Wilayah Makassar Mitra Terlapor II. Mitra TPI Tier 0 Tier 1 Tier 2 Fix Insentif 250,000 550,000 660,000 Commision Back 20% 20% 20% PERSYARATAN 121 -
S A L I N A N Fares ≥ 1,500,000 ≥ 1,700,000 ≥ 2,200,00 0 Completion Rate (Min) ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Rating (Min) 4.7 4.7 4.7 Artinya, penilaian didasarkan pada fares (pendapatan) yang dihasilkan secara mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana jika Mitra (pengemudi) mendapatkan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka Mitra mendapatkan insentif sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada minggu tersebut.--------------- 2.5.4 Bahwa tidak ada diskriminasi terhadap penilaian insentif yakni meskipun cara perhitungan berbeda namun insentif tetap diberikan sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II. Secara fakta, insentif yang diterima oleh Mitra (pengemudi) Terlapor II lebih rendah daripada insentif Mitra non Terlapor II. 2.5.5 Bahwa berdasarkan skema tersebut di atas, Para Terlapor akan mensimulasikan dengan kondisi yang sama antara Mitra Terlapor II dan non Terlapor II dengan menggunakan salah satu skema insentif Jabodetabek, yakni sebagai berikut: ------------------------- a. Simulasi Mitra Non Terlapor II skema insentif Jabodetabek. 1) Di kota Jakarta, Mitra S (Non Terlapor II) tergolong dalam Mitra Elite+ Terlapor I, dimana pada hari Senin mengambil order atau pesanan 122 -
S A L I N A N dari pukul 4 pagi - jam 5 sore (Total jam kerja = 13 (tiga belas) Jam termasuk istirahat). ------------ 2) Dalam 13 (tiga belas) jam perjalanan tersebut Mitra S (Non Terlapor II) mendapatkan 20 (dua puluh) Trip dan jumlah total perjalanan yang masuk dalam cut off (batas waktu perhitungan harian) perhitungan skema pada jam insentif (5 pagi - 10 malam) adalah 19 (sembilan belas) Trip. 3) Dari 20 (dua puluh) perjalanan dengan rata-rata tarif R40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap perjalanan, maka Mitra berhasil mengumpulkan tarif dari perjalanan penumpang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah dipotong komisi 20% (dua puluh persen) oleh Terlapor I, maka Mitra mendapatkan R640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan komisi untuk Terlapor I sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari itu Mitra mendapatkan insentif yang sesuai dengan skema insentif yang berlaku jika berhasil memenuhi 19 (sembilan belas) trip maka mendapatkan insentif Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total pendapatan per hari mitra S tersebut adalah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah). Jika Mitra memiliki performa yang sama dalam satu minggu (7 hari) maka Mitra tersebut mendapatkan pendapatan satu minggu sejumlah Rp7.455.000,00 (Rp1.065.000,00 x 7 Hari). -------- b. Simulasi Mitra Terlapor II skema insentif Jabodetabek. 123 -
S A L I N A N 1) Di kota Jakarta, Mitra T (Mitra Terlapor II) merupakan mitra Elite+, dimana pada hari Senin mengambil order atau pesanan dari pukul 4 pagi hingga jam 5 sore (Total jam kerja = 13 (tiga belas) Jam termasuk istirahat). ---------------------- 2) Dalam 13 (tiga belas) jam perjalanan, Mitra T tersebut mendapatkan 20 (dua puluh) trip dan jumlah total perjalanan yang masuk dalam cut off (batas waktu perhitungan harian) perhitungan skema pada mingguan Terlapor II tetap adalah 20 (dua puluh) trip. 3) Dari 20 (dua puluh) perjalanan dengan rata-rata tarif Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap perjalanan, maka Mitra berhasil mengumpulkan tarif dari perjalanan penumpang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (setelah dipotong komisi 20% (dua puluh persen) menjadi Rp640.000,00). Jika Mitra memiliki performa yang tetap sama dalam waktu satu minggu (7 hari) maka Mitra akan mendapatkan pendapatan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah dipotong komisi oleh Terlapor I sebesar 20% (dua puluh persen), maka pendapatan Mitra tersebut menjadi Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). --------------------------- 4) Jika sesuai dengan skema insentif mingguan Terlapor II, maka Mitra tersebut berhak mendapat Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ditambahkan komisi 20% (dua puluh persen) sebesar Rp1.120.000,00 (Rp5.600.000,00 tarif x 20% komisi). Sehingga total pendapatan Mitra T dalam satu minggu 124 -
S A L I N A N adalah sejumlah Rp7.295.000,00 (Rp5.600.000,00 + Rp575.000,00 + Rp1.120.000,00). 2.5.6 Bahwa berdasarkan simulasi tersebut di atas, terbukti bahwa Mitra (pengemudi) Terlapor II mendapatkan pendapatan lebih kecil daripada Mitra Non Terlapor II. Sehingga jelas tidak ada harga atau keuntungan yang lebih tinggi bagi Mitra yang tergabung dalam Terlapor II dibandingkan dengan Mitra (pengemudi) non Terlapor II. 2.5.7 Bahwa jika Terlapor I mengistimewakan Terlapor II seharusnya insentif Mitra (pengemudi) Terlapor II seharusnya lebih tinggi dari non Terlapor II, namun faktanya justru yang terjadi sebaliknya. --------------------- 2.5.8 Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Para Terlapor akan menguraikan tidak terpenuhinya unsur atau syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi) UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pada halaman 5, yakni sebagai berikut: ------- a. Tidak terbukti unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan. 1) Bahwa dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa bentuk kegiatan bertujuan menyingkirkan pelaku usaha pesaing. Hal ini tidak terbukti karena: i. Adanya kerjasama antara Terlapor I dengan usaha sejenis Terlapor II yakni seperti INKOPOL, Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, dan lain-lain; --------------------------- ii. Terlapor I tidak mungkin menyingkir pelaku usaha pesaing Terlapor II karena hal itu 125 -
S A L I N A N justru mematikan usaha Terlapor I, dimana jumlah mitra (pengemudi) justru akan turun dan menyebabkan kerugian bagi Terlapor I; --- iii. Secara jumlah mitra (pengemudi) Terlapor lebih rendah daripada non Terlapor II, dimana untuk wilayah Jabodetabek ± 6% (enam persen) dan diluar Jabodetabek kurang dari 5% (lima persen). iv. Tidak terbukti unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. --------------------- 2) Bahwa dalam pedoman tersebut dinyatakan adanya akibat praktek monopoli. Hal ini tidak terbukti karena: i. Secara jumlah Mitra (pengemudi) Terlapor II lebih rendah daripada non Terlapor II, dimana untuk wilayah Jabodetabek ± 6% (enam persen) dan diluar Jabodetabek kurang dari 5% (lima persen); ii. Bahwa adanya usaha lain sebagai substitusi dari Terlapor I seperti Gojek dan Bluebird. Sedangkan untuk usaha sejenis Terlapor II, juga terdapat yang lainnya seperti INKOPOL, Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, dan lain-lain. b. Tidak terbukti unsur persaingan usaha tidak sehat. -- 1) Bahwa dalam pedoman tersebut dinyatakan adanya akibat persaingan usaha tidak sehat. Hal ini tidak terbukti karena: ------------------------------ i. Tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap pelaku usaha pesaing Terlapor II; 126 -
S A L I N A N ii. Secara jumlah Mitra (pengemudi) Terlapor II lebih rendah daripada non Terlapor II, dimana untuk wilayah Jabodetabek ± 6% (enam persen) dan diluar Jabodetabek kurang dari 5% (lima persen); iii. Pengemudi yang tergabung dalam Terlapor II justru menciptakan suatu persaingan yang sehat, dimana seluruh Mitra (pengemudi) yang menggunakan aplikasi Terlapor I bersama-sama bersaing memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai mitra (pengemudi) Elite+ pada Terlapor I. ------------- c. Tidak terbukti unsur praktek diskriminasi.------------- 1) Bahwa dalam pedoman tersebut dinyatakan adanya perlakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha pesaing. Hal ini tidak terbukti karena: ------ i. Tidak ada diskriminasi terkait promosi produk program loyal yang dilaksanakan Terlapor II karena program tersebut diadakan untuk menjadi solusi bagi calon Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan roda empat namun ingin bekerjasama dengan Terlapor I. Selain itu, jika dalam merealisasikan program tersebut yang Para Terlapor telah berinventasi dan menanggung resiko yang tinggi namun tidak dipromosikan, maka program tersebut tidak akan berjalan atau diketahui oleh masyarakat; ----------------- ii. Tidak ada diskriminasi terkait program bagi seluruh Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II karena program kategori pengemudi adalah berlaku untuk seluruh 127 -
S A L I N A N Mitra (pengemudi), sedangkan program loyal adalah program dari Terlapor II yang direalisasikan sebagai solusi bagi calon Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan roda empat namun ingin bekerjasama dengan Terlapor I; iii. Tidak ada diskriminasi terkait jam kerja karena seluruh Mitra (pengemudi) dapat secara bebas mengakses akun miliknya. selain itu, pembatasan jam kerja justru berdampak buruk bagi Terlapor I karena dapat menurunkan pendapatan komisi Terlapor I; iv. Terkait pembedaan cara perhitungan insentif antara Terlapor II dan non Terlapor II adalah tergantung dengan kekuatan bisnis (business power) dan posisi tawar (bargaining power) dari masing-masing Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II. Selain itu, insentif yang diterima oleh Mitra (pengemudi) baik Terlapor II maupun non Terlapor II adalah sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi) baik Terlapor II maupun non Terlapor II. Lebih lanjut, secara fakta insentif Mitra (pengemudi) Terlapor II masih lebih rendah dari Mitra non Terlapor II. --------------- 2.5.9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti tidak ada perlakukan dari Terlapor I yang memberikan keistimewaan kepada Terlapor II dan/atau Mitra Terlapor II terkait promosi produk, program, jam kerja maupun insentif sehingga mendiskriminasi pesaing usaha Terlapor II. Oleh karena itu, Tidak Terbukti Atau Terpenuhi Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Timbul 128 -
S A L I N A N Akibat Diskriminasi Sebagaimana Pasal 19 Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, Karena Memang Tidak Ada Tindakan Istimewa Terhadap Terlapor II. -------------------- 2.6 Fakta Terkait Lainnya. Bahwa sehubungan perkara a quo, maka Para Terlapor perlu menyampaikan informasi kepada Majelis Komisi demi mewujudkan keadilan bagi Para Terlapor, yakni saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Investigator adalah mitra (pengemudi) Para Terlapor yang diduga telah melakukan tindakan pidana penggelapan atas unit-unit kendaraan yang disewakan kepada saksi-saksi tersebut. Adapun Para Terlapor akan menguraikan sebagai berikut: 2.6.1 Saksi atas nama Joni Aryanto. Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/1336/XII/2018/SPKT "II" tertanggal Desember 2018. 2.6.2 Saksi atas nama Joko Pitoyo. Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/975/IX/2018/SPKT "III" tertanggal 6 September 2018. 2.6.3 Saksi atas nama Agus Edy Hermanto. ----------------------- Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/975/IX/2018/SPKT "III" tertanggal 6 September 2018. 2.6.4 Saksi atas nama Abdul Gani. Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya 129 - 13
S A L I N A N sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/2105IX/2018/SPKT Restabes Medan tertanggal 26 September 2018 . 2.6.5 Saksi atas nama Immanuel Nababan. ------------------------ Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/2105/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan tertanggal 26 September 2018. 2.7 Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk memutus sebagai berikut: 2.7.1 Menolak semua Laporan Tim Investigator. ------------------ 2.7.2 Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran atas Pasal 14 jo. Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 atau setidak-tidaknya terlebih dahulu agar Majelis Komisi KPPU menyatakan laporan ini tidak layak untuk ditingkatkan ke tingkat pemeriksaan lanjutan. ------------- 2.7.3 Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon agar putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). ----------- 3. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: 3.1 Saksi Sdr. Afrizal S.T. selaku Plt. Ketua Asosiasi Driver Online DPD Sumatera Utara (vide Bukti B4); 3.2 Saksi Sdr. David Bangar Siagian dari Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) (vide Bukti B6); ---------------- 3.3 Saksi Sdr. Ricat Fernando Hutapea A.Md. dari Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) (vide Bukti B7); --- 3.4 Saksi Sdr. M. Abdi Fauzan Siregar selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor I (vide Bukti B8); 130 -
S A L I N A N 3.5 Saksi Sdr. Bambang Prihartono selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) (vide Bukti B9); ---- 3.6 Saksi Sdr. Ponco Seno selaku Ketua Induk Koperasi Jasa PPRI (vide Bukti B11);--------------------------------------------------------- 3.7 Saksi Sdr. Tjoa Wi Liong selaku Sales & Marketing General Manager PT CSM Corporatama (vide Bukti B12); ------------------ 3.8 Saksi Sdr. Rantoni Sibarani selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor I (vide Bukti B14); 3.9 Saksi Sdr. Ade Jaha Utama Nababan selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor I (vide Bukti B15);------------------------------------- 3.10 Saksi Sdr. Haris Efendi selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II (vide Bukti B17); 3.11 Saksi Sdr. Judin selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II (vide Bukti B18);--------------------------------------------------------- 3.12 Saksi Sdr. Agus Sulistio selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II (vide Bukti B24); 3.13 Saksi Sdr. Daniel Aritonang, S.H. selaku Mantan Pengemudi Online Mitra Terlapor I (vide Bukti B26); ---------------------------- 3.14 Saksi Sdr. M. Dendy Bahari selaku Direktur Keuangan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera dan Sdr. Roby Syahputra selaku Direktur Operasional PT Cipta Lestari Trans Sejahtera (vide Bukti B28); 3.15 Saksi Sdr. Darwin Purba, M.T. selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishubsu, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti B29); 3.16 Saksi Sdri. Sarma Hutajulu, S.H. selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019 (vide Bukti B30);-- 3.17 Saksi. Sdr. Rendi Andika Putra selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor I (vide Bukti B32); 3.18 Saksi Sdr. Kasdi selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor I (vide Bukti B33);--------------------------------------------------------- 3.19 Saksi Sdr. Teuke Agung Nathansyah selaku pegawai Terlapor II (vide Bukti B34); 131 -
S A L I N A N 3.20 Saksi Sdr. Ikhwansyah selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor I (vide Bukti B35); 3.21 Saksi Sdri. Iki Sari Dewi selaku Head of 4 Wheels Terlapor I (vide Bukti B36);--------------------------------------------------------- 3.22 Saksi Sdr. Fudijanto selaku Chief Operating Officer, Sdri. Dewi Yunita selaku Legal Manager, dan Sdri. Zeqwelin Ebestina Diana Ayu selaku Litigator Supervision PT Tunas Ridean, Tbk (vide Bukti B38);--------------------------------------------------------- 3.23 Saksi Sdr. Satriogiri Agung Pribadi, Sdr. Irfan Yunus Muluk, Sdr. Benny Hadiwibowo, dan Sdri. Anna Novy Handayani dari PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) (vide Bukti B39); 3.24 Saksi Sdr. Aji Cahya Soedarsono dan Sdr. Setyawan Frambudi, S.E. Ak. CA dari Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPOL) (vide Bukti B40); 3.25 Saksi Sdr. Ahmad Yani, ATD., M.T. selaku Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan (vide Bukti B41); -------------- 3.26 Saksi Sdri. Prisca Yosevine selaku City Manager Grab Surabaya dan Sdr. Adrian Damali selaku City Manager Grab Malang dari PT Grab Teknologi Indonesia Surabaya (vide Bukti B46); 3.27 Saksi Sdr. Yasin selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II (vide Bukti B48);--------------------------------------------------------- 3.28 Saksi Sdr. Muchamad Muchlis selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II (vide Bukti B49); 3.29 Saksi Sdri. Arjani Hia Putra selaku Kepala Seksi Keselamatan Jalan Bidang Angkutan & Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (vide Bukti B50); ------------- 3.30 Saksi Sdr. Jasman Jafar selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II (vide Bukti B53); 3.31 Saksi Sdr. Edisa Ade Prasetyo K., S.H. selaku Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti B54); ------------------------ 132 -
S A L I N A N 3.32 Saksi Sdr. Noor Sjaibah Hamdi, Sos. selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II (vide Bukti B55); 3.33 Saksi Sdr. Hendra Gerhana selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor I (vide Bukti B56); 3.34 Saksi Sdr. Ir. Erwin Zachwir, M.Si. selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II (vide Bukti B57); 3.35 Saksi Sdr. Sandy Dharma Titotanusaputra selaku City Manager Grab Makassar dan Sdr. Bara Ranggi selaku Partner Engagement PT Grab Teknologi Indonesia Makassar (vide Bukti B58); 3.36 Sdri. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha (vide Bukti B61); ----------------------- 3.37 Sdr. Hamid, S.T., M. Eng. selaku Ahli Digital Forensic (vide Bukti B63); 3.38 Sdr. Martin Daniel Siyaranamual selaku Ahli Ekonomi Persaingan Usaha dari Environmental and Resource Economics Center for Economics and Development Studies (CEDS) LP3E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung (vide Bukti B64);--------------------------------------------------------- 3.39 Sdr. Faisal Basri, S.E., M.A., selaku Chief of Advisory Board, Indonesia Research & Strategic Analysis (vide Bukti B66). ------- 4. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B69); ------------- 5. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Kep.3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara dan Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara a quo dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, disesuaikan jangka waktunya yang semula sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 menjadi sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 (vide bukti A214); 133 -
S A L I N A N 6. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 25/KPPU/Kep.3/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Kep.3/III/2020 tentang Penghentian Sementara dan Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara a quo dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, disesuaikan jangka waktunya yang semula sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 menjadi sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 (vide bukti A218); ----------------------------- 7. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep.1/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Penanganan Perkara dalam Kondisi Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (vide bukti A222); 8. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik (vide bukti A223); 9. Menimbang bahwa pada tanggal 9 April 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B70; 10. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti I4); 10.1 Dugaan Pelanggaran. Dugaan pelanggaran: Pasal 14, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). Adapun ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------------------------- 134 -
S A L I N A N Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat terjadinya praktek monopoli dan atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat berupa: a. .... ; atau b. .... ; atau c. .... ; atau d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 10.2 Pasar Bersangkutan. 10.2.1 Bahwa untuk dapat melihat posisi pelaku usaha di pasar, perlu untuk ditentukan terlebih dahulu definisi pasar bersangkutan. Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 diatur definisi mengenai pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 135 -
S A L I N A N 10.2.2 Dalam hukum persaingan, pasar bersangkutan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk dapat didefinisikan sebagai pasar dimana terdapat produk-produk tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi. Sedangkan pasar geografis adalah jangkauan atau daerah dimana pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa harus menarik masuk pelaku usaha lain atau tanpa kehilangan jumlah pelanggan secara signifikan. 10.2.3 Dalam kaitannya dengan perkara a quo, pasar bersangkutan setidaknya mencakup: --------------------- a. Pasar Produk (Product Market). -------------------------- Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan definisi pasar bersangkutan untuk kategori pasar produk adalah karakteristik dan kegunaan produk. Dengan demikian produk dinilai berada dalam satu pasar bersangkutan apabila memiliki persamaan karakteristik dan kegunaan sebagai parameter non harga produk subtitusi. Penjelasan yang terdapat dalam Ketentuan Penggunaan (Terms of Use) dan Perjanjian Sewa yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak terkait yaitu pengemudi, penumpang, dan perusahaan, digunakan sebagai referensi yang relevan untuk identifikasi pasar produk. 1) Terlapor I. i. Sisi Pengemudi.--------------------------------- Bahwa layanan jasa tertentu yang disediakan oleh Terlapor I adalah sebagaimana ditentukan dalam "Ketentuan Penggunaan Bagi Pengemudi GrabCar Indonesia" adalah penyediaan 136 -
S A L I N A N aplikasi atau piranti lunak terkait yang disediakan oleh Terlapor I yang bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang mencari layanan transportasi ke tujuan- tujuan tertentu dipertemukan dengan para penyedia transportasi, pengemudi dan operator kendaraan pihak ketiga (secara bersama-sama, "Layanan"). --------- Piranti lunak dan aplikasi dimaksudkan untuk digunakan dalam memfasilitasi pengemudi (sebagai penyedia jasa transportasi) menawarkan layanan transportasi kepada penumpang atau pelanggan. Dalam proses penyediaan layanan tersebut Terlapor I memberikan informasi dan metode bagi para penyedia transportasi, pengemudi dan operator kendaraan untuk menjadwalkan, mendapatkan dan menetapkan kontak dengan Penumpang atau Pelanggan, namun tidak dan tidak bermaksud memberikan layanan transportasi atau bertindak dengan cara apa pun sebagai operator taksi, perusahaan atau penyedia transportasi, dan tidak memiliki tanggung jawab atau pertanggungjawaban atas layanan transportasi apa pun yang diberikan oleh Pengemudi bagi para Penumpang atau Pelanggan. ----------------- Bahwa seluruh jumlah biaya perjalanan yang dibayar kepada pengemudi oleh penumpang atau pelanggan termasuk 137 -
ii. S A L I N A N biaya penggunaan piranti lunak, yang dipungut pegemudi atas nama Terlapor I. Biaya penggunaan aplikasi (fee) tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya perjalanan yang ditetapkan bagi layanan untuk masing-masing penumpang atau pelanggan pada saat selesainya suatu perjalanan, wajib ditentukan oleh Terlapor I. Sisi Penumpang. Bahwa layanan jasa tertentu yang disediakan oleh Terlapor I adalah sebagaimana ditentukan dalam "Ketentuan Penggunaan Bagi Pengguna GrabCar Indonesia" adalah penyediaan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan setiap orang yang mencari layanan transportasi ke tujuan tertentu, kemudian dihubungkan dengan penyedia transportasi pihak ketiga, pengemudi dan operator kendaraan. -------------------------- Layanan yang diberikan Terlapor I adalah menghubungkan penumpang dengan penyedia transportasi tersebut, namun layanan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyediakan layanan transportasi atau tindakan apapun yang dapat dianggap sebagai tindakan dari penyedia transportasi. Terlapor I tidak bertanggung jawab pada kelalaian atau tindakan apapun dari pihak ketiga penyedia transportasi dan/atau layanan transportasi yang diberikan. Setelah 138 -
S A L I N A N penumpang menyelesaikan perjalanan menggunakan layanan, penumpang diharuskan untuk melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak ketiga penyedia transportasi. ---------------- Dengan mempertimbangan karakteristik dan kegunaan produk yang dihasilkan oleh Terlapor I maka dapat disimpulkan bahwa pasar produk yang dihasilkan oleh Terlapor I adalah penyediaan layanan aplikasi yang berfungsi untuk menfasilitasi pengemudi dalam menyediakan layanan dan konsumen dalam memperoleh layanan transportasi untuk tujuan tertentu. Layanan pasar dua sisi (two-sided market) tersebut menghubungkan antara penawaran jasa transportasi oleh pengemudi dan permintaan layanan jasa transportasi oleh penumpang. 2) Terlapor II. Bahwa layanan jasa tertentu yang disediakan oleh Terlapor II adalah sebagaimana ditentukan dalam "Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi" disebutkan bahwa: - i. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi. Jenis layanan yang disediakan adalah Layanan Kendaraan Berpengemudi. Berdasarkan fakta persidangan Terlapor II, izin usaha Terlapor II adalah angkutan sewa atau angkutan dengan tujuan tertentu yang 139 -
S A L I N A N bergerak di bidang sewa kendaraan roda empat khususnya bidang angkutan sewa khusus; ii. Telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemegang lisensi teknologi berbasis ponsel cerdas/smartphone untuk pemesanan kendaraan yang mana melalui teknologi tersebut Pengguna Akhir dapat mengunduh Grab App untuk memesan jasa kendaraan pihak ketiga beserta pengemudi melalui suatu ponsel cerdas/smartphone;---------------------------- iii. Pengemudi merupakan pihak/kontraktor independen yang bermaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya sendiri dengan bekerjasama dengan Terlapor II. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah pengoperasian dan penggunaan Kendaraan yang dipinjam dari Terlapor II;- iv. Atas pemakaian Kendaraan, Pengemudi wajib membayar biaya penyewaan kendaraan sebagai berikut: ------------------ (a) Pengemudi wajib membayar Biaya Penyewaan Kendaraan yang terdiri dari biaya bulanan dan iuran jasa sebesar 20% (dua puluh persen) dari argo yang dikumpulkan Pengemudi untuk setiap Layanan Kendaraan Berpengemudi yang terselesaikan, atau; (b) Pengemudi wajib membayar Biaya Penyewaan Kendaraan yang terdiri 140 -
S A L I N A N dari biaya sewa mingguan dan iuran jasa sebesar 20% (dua puluh persen) dari argo yang dikumpulkan Pengemudi untuk setiap Layanan Kendaraan Berpengemudi yang terselesaikan. ----------------------------- (c) Terlapor II merupakan perusahaan yang terdaftar di Kementerian Perhubungan sebagai perusahaan Angkutan Sewa Khusus (ASK). Definisi ASK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan sewa Khusus (selanjutnya disebut PM No. 118 Tahun 2018) adalah sebagai berikut: "Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi pemesanan lainnya menggunakan berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi " serta aplikasi v. Dengan mempertimbangan karakteristik dan kegunaan produk yang dihasilkan oleh Terlapor II maka dapat disimpulkan bahwa pasar produk yang dihasilkan oleh Terlapor II adalah penyediaan kendaraan bermotor roda empat untuk angkutan penumpang dari pintu ke pintu melalui 141 -
S A L I N A N aplikasi. Penyediaan kendaraan roda empat sebagaimana dimaksud adalah termasuk sewa dan program kepemilikan kendaraan roda empat. ----------------------- vi. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa ASK memiliki ketergantungan pada 2 (dua) Layanan produk, yaitu: (a) Penyediaan Aplikasi, dan --------------- (b) Penyediaan ASK. ------------------------- Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam perkara a quo adalah penyediaan jasa Angkutan Sewa Khusus yang pemesanannya menggunakan aplikasi.------------------------------------------------------ b. Pasar Geografis (Geographic Market). ------------------- Pasar Geografis adalah pemaparan tentang jangkauan pasar produk. 1) Bahwa wilayah operasi angkutan sewa khusus ditetapkan oleh (vide Bukti Pasal 7 ayat 2 PM Nomor 118 Tahun 2018): --------------------------- i. Menteri untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. ----- ii. Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. ------------------------- 2) Atas dasar ketentuan tersebut, maka pasar geografis sebenarnya dibatasi dalam setiap wilayah propinsi, kecuali khusus wilayah 142 -
S A L I N A N Jabodetabek yang ditetapkan sebagai satu wilayah pemasaran. 3) Bahwa dengan demikian, pasar geografis dalam perkara a quo meliputi jangkauan pemasaran wilayah dari Terlapor II, yaitu Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya. Berdasarkan uraian tentang pasar produk dan pasar geografis di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah penyediaan jasa angkutan sewa khusus yang pemesanannya dengan menggunakan aplikasi di wilayah pemasaran Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Makassar, Medan, dan Surabaya. 10.3 Struktur Pasar.------------------------------------------------------------ 10.3.1 Angkutan. Menurut ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dalam perkara a quo angkutan barang tidak termasuk dalam objek perkara karena berdasarkan jenis jasa yang ditawarkan terdapat diferensiasi produk dengan ciri khas tersendiri mulai dari harga dan karakteristik. Angkutan pada umumnya dibedakan atas 3 (tiga) yaitu: ------------------ a. Angkutan Umum. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan mengatur bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan mobil bus atau mobil 143 -
S A L I N A N penumpang. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek. Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan oleh Pemerintah. ------ b. Angkutan Sewa. PM No. 118 Tahun 2018 tidak memberikan definisi tentang angkutan sewa, namun dalam PM No. 117 Tahun 2018 diberikan definisi tentang Angkutan Sewa Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Jo. Pasal 26 ayat (1) yang dimaknai sebagai berikut: " Angkutan Sewa Umum merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu " c. Angkutan Sewa Khusus. Menurut ketentuan PM No. 118 Tahun 2018, Angkutan Sewa Khusus adalah Pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Kawasan perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang 144 -
S A L I N A N menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Perusahaan aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat. Tarif angkutan sewa khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Penggunan Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. 10.4 Mengenai bisnis proses jasa angkutan sewa khusus. -------------- 10.4.1 Pelaku Usaha Platform. Pelaku usaha platform adalah perusahaan aplikasi, yaitu penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat sebagimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 PM No. 118 Tahun 2018. ------------------------ Saat ini, Pelaku Usaha Platform yang ada di Indonesia ada 2 (dua) yaitu: a. PT Solusi Transportasi Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan "Grab"; dan ----------------------------- b. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang lebih dikenal dengan sebutan "Gojek". Di dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat, Pelaku usaha Platform akan mengambil fee sebesar 20% (dua puluh persen) dari ongkos yang dibayarkan oleh konsumen/pengguna akhir.------------------------------------------------------------ 10.4.2 Pelaku Usaha Terkait a. Pengemudi. Dalam memberikan layanan jasa kepada konsumen, Pengemudi bisa secara langsung 145 -
S A L I N A N bermitra dengan Pelaku Usaha Aplikasi atau bermitra melalui koperasi atau Perusahaan ASK. ---- b. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus. ------------------ Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa angkutan sewa khusus. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah: ------------ 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pelaku usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 146 -
S A L I N A N 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengemudi individu dapat dikategorikan pelaku usaha mikro atau kecil yang menyelenggarakan jasa angkutan sewa khusus. c. Konsumen. Konsumen adalah orang atau pengguna akhir yang menggunakan jasa layanan angkutan sewa khusus. 10.5 Pangsa pasar dan konsentrasi pasar. Definisi berdasarkan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 Angka 11: "Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar " Angka 13: "Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu " 10.5.1 Pasar penyediaan layanan aplikasi yang berfungsi untuk menfasilitasi pengemudi dalam menyediakan 147 -
S A L I N A N layanan dan konsumen dalam memperoleh layanan transportasi untuk tujuan tertentu. ----------------------- a. Jumlah Penjual dan Pembeli. ---------------------------- Dalam layanan aplikasi yang berfungsi untuk menfasilitasi pengemudi dalam menyediakan layanan kepada konsumen dalam memperoleh layanan transportasi untuk tujuan tertentu. Selain Terlapor I terdapat pelaku usaha lain, yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut PT AKAB) yang memiliki karakteristik dan kegunaan produk yang sama dengan Terlapor I. ------------------ Bahwa dalam beberapa persidangan, Kuasa Hukum Terlapor I sering mengatakan bahwa kompetitor Terlapor I adalah PT AKAB yang dikenal dengan GOJEK. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Terlapor I dalam Penyelidikan diketahui bahwa Terlapor I memiliki pangsa pasar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan demikian dapat dihitung HHI dalam pasar bersangkutan adalah sebesar 5.800 yang telah melebihi batasan tingkat konsentrasi pasar yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yaitu sebesar 1.800. Bahwa terkait dengan pangsa Pasar 70% (tujuh puluh persen) yang dimiliki oleh Terlapor I, selama dalam proses persidangan tidak pernah ada bantahan dari Terlapor I dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terlapor I mengakui memiliki pangsa pasar 70% (tujuh puluh persen) di dalam jasa penyediaan Aplikasi ASK. --------------------------- 148 -
S A L I N A N (vide Bukti BAP Penyelidikan Terlapor I tanggal 21 Maret 2019, Jawaban Tertulis Terlapor I tanggal 29 Maret 2019) Mengingat Terlapor I tidak pernah hadir dalam persidangan maka Tim Investigator mohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat, terkait pangsa pasar Terlapor I dalam tahapan penyelidikan tersebut dianggap benar. b. Pasar Penyediaan Kendaraan Roda Empat untuk Angkutan Penumpang dari Pintu ke Pintu Melalui Aplikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PM No. 118 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: ------------------- Pasal 12 (1) Perusahaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan perundang- undangan. Angkutan Sewa ketentuan peraturan (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; atau d. koperasi. (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut: ------ Pasal 1 (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan 149 -
S A L I N A N yang memenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. kriteria Usaha Mikro (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang dapat turut serta menjadi pelaku usaha yang terlibat dalam pasar penyediaan kendaraan roda empat untuk angkutan penumpang dari pintu ke pintu melalui aplikasi adalah badan hukum dan orang-perorangan. -------------------------- ASK berbadan hukum yang menjadi mitra Terlapor I adalah sebagai berikut: No Nama Badan Usaha 1 Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) 2 Induk Koperasi Kepolisian Negara (INKOPPOL) Indonesia 3 PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Terlapor II) 4 Koperasi Mitra Usaha Trans 5 PT Cipta Lestari Trans Sejahtera Selain bermitra dengan ASK berbadan hukum, Terlapor I juga memiliki mitra perorangan. Perbandingan jumlah pengemudi antara Terlapor II dan non-Terlapor II adalah sebagai berikut: ---------- 150 -
S A L I N A N Daerah TPI 2016 NON 2016 TPI 2017 NON 2017 TPI 2018 NON 2018 TPI 2019 NON 2019 Jabodetabek 1.713 53.109 5.922 144.478 11.478 204.364 13.087 209.657 Makassar 0 565 0 2.116 334 35.293 408 35.957 Medan 0 1.691 441 23.540 1.148 39.074 1.160 39.633 Surabaya 0 3.177 588 25.868 1.385 49.360 1.485 52.591 Berdasarkan jumlah order yang masuk untuk GrabCar, perbandingan jumlah order yang diberikan kepada pengemudi adalah sebagai berikut: ----------- Quarter 4 2018 Kota TPI Non TPI Total % Market Share Pengemudi TPI untuk order Grab Car Jabodetabek 6.353.462 24.689.659 31.043.121 20 Makassar 346.246 4.964.996 5.311.242 7 Medan 852.443 5.434.598 6.287.041 14 Surabaya 1.143.219 6.857.848 8.001.067 14 Quarter 1 2019 Kota TPI Non TPI Total % Market Share Pengemudi TPI untuk order Grab Car Jabodetabek 6.291.131 25.635.183 31.926.314 20 Makassar 359.036 4.274.065 4.633.101 8 Medan 780.543 4.761.316 5.541.859 14 Surabaya 1.030.058 6.922.272 7.952.330 13 10.5.2 Bahwa data di atas adalah data yang diperoleh Tim Investigator dari Terlapor I selama proses penyelidikan dan selama proses persidangan para Terlapor tidak pernah membantah data yang ada di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran atau memberikan data tandingan, maka dengan demikan dapat disimpulkan bahwa Terlapor mengakui validitas data yang disampaikan oleh Tim Investigator. ------------------------ 151 -
S A L I N A N 10.6 Keterkaitan produk Terlapor I dan Terlapor II. ---------------------- 10.6.1 Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus. --------------- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 PM Nomor 118 Tahun 2018 dijelaskan mengenai pelaku usaha penyedia jasa angkutan sewa khusus dengan pengertian sebagai berikut perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus. ---- b. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Terlapor II bekerja sama dengan orang perorangan selaku pengemudi (driver) yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan dan/atau menggunakan kendaraan roda empat yang disewa dari Terlapor II. c. Bahwa Terlapor II menjalankan kegiatan usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus dengan izin sebagai berikut: 1) Untuk Wilayah Jabodetabek, berdasarkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Sewa Khusus di Jabodetabek Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor: SK.11/AJ.206/BPTJ-2017 tanggal 15 Desember 2017. 2) Untuk Wilayah Makassar, berdasarkan Surat Persetujuan Dinas Perhubungan Perihal Persetujuan Permohonan Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan jenis pelayanan angutan Sewa khusus (yang dikeluarkan pada bulan Juli 2018 dan ditandatangani oleh Drs. HM. Ilyas Iskandar, M.Si selaku Kepala Dinas 152 -
10.6.2 S A L I N A N Perhubungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan). 3) Untuk Wilayah Medan, berdasarkan Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum dengan jenis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Nomor: 0045/0006/2.4/1502/06/2018 tanggal 12 Juni 2018. 4) Untuk Wilayah Surabaya/Jawa Timur, berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 551.21/1862/113.4/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Persetujuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. ---------------------------- d. Bahwa dengan demikian, produk Terlapor II adalah penyediaan jasa ASK yang dalam pengoperasiannya membutuhkan ijin operasi dari instansi terkait sebagaimana telah diuraikan di atas. ------------------ Penyediaan Aplikasi. a. Berkaitan dengan produk penyediaan aplikasi, PM Nomor 118 Tahun 2018 memberikan penjelasan mengenai pengertian pelaku usaha yang menyediakan aplikasi (perusahaan aplikasi) dengan menetapkan sebagai berikut Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat. b. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I memiliki kegiatan usaha untuk memberikan layanan penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak yang bertujuan untuk menghubungkan konsumen dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan - tujuan tertentu. 153 -
10.6.3 S A L I N A N c. Apabila dilihat dari sisi pengemudi bahwa aplikasi yang disediakan oleh Terlapor I tersebut memiliki fungsi dan tujuan memberikan informasi dan metode bagi para penyedia transportasi, pengemudi dan operator kendaraan untuk menjadwalkan, mendapatkan dan menetapkan kontak dengan penumpang atau pelanggan. ----------------------------- d. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi penumpang bahwa aplikasi yang disediakan oleh Terlapor I tersebut memiliki fungsi dan tujuan untuk memudahkan setiap orang (calon penumpang) yang mencari layanan transportasi ke tujuan tertentu, kemudian dihubungkan dengan penyedia transportasi pihak ketiga, pengemudi dan operator kendaraan. Atas dasar hal tersebut maka dapat dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan oleh Terlapor I adalah penyediaan layanan aplikasi (platform) yang berfungsi untuk menfasilitasi pengemudi dalam menyediakan layanan dan konsumen dalam memperoleh layanan transportasi untuk tujuan tertentu. Pengemudi sebagai Mitra. a. Bahwa alur penerimaan Mitra Pengemudi oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: ---------------------- 154 -
S A L I N A N Keterangan: 1. Calon Mitra Pengemudi melakukan registrasi untuk terdaftar sebagai pengguna aplikasi Grab; 2. Setelah terpenuhi syarat-syarat administrasi, calon Mitra Pengemudi terdaftar sebagai Mitra Pengemudi. Setelah terdaftar sebagai Mitra Pengemudi, Mitra Pengemudi tersebut wajib untuk mengunduh aplikasi Grab. Untuk penggunaan aplikasi ini, Mitra Pengemudi akan dibekali pelatihan untuk menggunakan aplikasi Grab; 3. Setelah menjalani pelatihan, Mitra Pengemudi wajib untuk mengisi dompet isi ulang elektronik sebagai sarana bagi perusahaan untuk memotong biaya penggunaan Aplikasi;-- 4. Setelah menjalani proses-proses sebelumnya, Mitra Pengemudi dapat menggunakan Aplikasi Grab untuk menerima pesanan dari Pengguna Akhir;--------------------------------------------------- 5. Mitra Pengemudi akan menerima permintaan jasa transportasi dari Pengguna Akhir. Bila setuju dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pengguna Akhir, Mitra Pengemudi akan menjemput titik penjemputan;----------------------------------------- 6. Mitra Pengemudi melakukan penjemputan;----- 7. Mitra Pengemudi mengantar Pengguna Akhir ke tujuan yang telah ditetapkan;------------------ 8. Setelah sampai di tujuan, Mitra Pengemudi akan menerima pembayaran dari Pengguna Akhir;--------------------------------------------------- isi ulang elektronik Mitra Pengemudi akan terpotong sesuai jumlah yang telah disepakati PT STI dengan Mitra Pengemudi secara otomatis melalui system;----- 10. Mitra Pengemudi siap menerima pesanan berikutnya.-------------------------------------------- Pengguna Akhir di 9. Saldo dompet b. Bahwa dengan demikian, Tim Investigator menyimpulkan produk Terlapor I dan Terlapor II dapat dioperasikan jika ada mitra pengemudi yang menjalankan mobil ASK (termasuk namun tidak terbatas Terlapor II dan mitra ASK Terlapor I lainnya) dengan menggunakan aplikasi Terlapor I. -- 155 -
S A L I N A N 10.7 Hubungan Terlapor I dan Terlapor II. 10.7.1 Berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor I diketahui bahwa sejak awal atau setidak-tidaknya sejak tahun 2016, saham mayoritas Terlapor I dimiliki oleh Sdr. STEPHANUS ARDIANTO dan Sdr. SUZY LINDARTONO. (vide Bukti Akta Nomor: 19 tanggal 11 Agustus 2015 yang SUHARJO WIRYOMARTANI, SH., M.KN, Notaris di Jakarta Barat) dibuat oleh EDWARD 10.7.2 Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018, saham mayoritas Terlapor I dimiliki oleh Grab INC dan PT Grab Taxi Indonesia. (vide Bukti Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, M.KN, Notaris di Jakarta) 10.7.3 Bahwa meskipun demikian, hingga saat ini Sdr. STEPHANUS ARDIANTO dan Sdr. SUZY LINDARTONO tetap menduduki jabatan sebagai pengurus perusahaan Terlapor I dimana Sdr. STEPHANUS ARDIANTO sebagai Direktur Utama dan Sdr. SUZY LINDARTONO sebagai Komisaris. -------------------------- (vide Bukti Akta Nomor 68 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat oleh JIMMY TANAL S.H., M.KN, Notaris di Jakarta) 10.7.4 Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor II diketahui bahwa sejak tahun 2016 saham Terlapor II dimiliki oleh Sdr. STEPHANUS ARDIANTO dan Sdr. TEDDY TRIANTO. (vide Bukti Akta Nomor 48 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat oleh MALA MUKTI, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta) 10.7.5 Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017, saham mayoritas Terlapor II dimiliki oleh GC LEASE TECHNOLOGY INC dan Sdr. STEPHANUS ARDIANTO. 156 -
S A L I N A N (vide Bukti C54 Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat oleh HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, M.KN, Notaris di Jakarta) 10.7.6 Bahwa meskipun demikian, sejak tahun 2016 hingga saat ini Sdr. STEPHANUS ARDIANTO tetap menduduki jabatan sebagai pengurus perusahaan Terlapor II yaitu sebagai Direktur. ------------------------- (vide Bukti Akta Nomor 48 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat oleh MALA MUKTI, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta) 10.7.7 Bahwa saat ini, Sdr. STEPHANUS ARDIANTO sebagai Direktur Utama dan Sdr. SUZY LINDARTONO sebagai Komisaris Perusahaan Terlapor II. ------------------------- (vide Bukti C45 Akta Nomor: 32 tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh ARIF AFDAL, SH., M.KN, Notaris di Jakarta) 10.7.8 Bahwa pemegang saham GC LEASE TECHNOLOGY INC adalah Grab INC (vide Bukti C65 Keterangan Tertulis Terlapor II melalui Surat No. Ref: 0109/IV/TPI/2019 tanggal 12 April 2019) 10.7.9 Selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor I dan Terlapor II diketahui bahwa Grab INC dan GC LEASE TECHNOLOGY INC merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan Cayman yang memiliki kantor terdaftar di c/o International Corporation Services Ltd., Harbour Place, 2nd Floor, 103 South Church Street, PO Box 472, Grand Cayman, KY1-1106. --------------------------- 157 -
S A L I N A N SKEMA HUBUNGAN TERLAPOR I & TERLAPOR II GRAB INC GC LEASE TECHNOLOGY INC Pemegang Saham TERLAPOR I & TERLAPOR II Direktur Utama & Komisaris STEPHANUS ARDIANTO & SUZY LINDARTONO (vide Bukti Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017 dan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, M.KN, Notaris di Jakarta) 10.7.10 Bahwa dengan demikian, Tim Investigator menyimpulkan terdapat kesamaan Direktur Utama dan Komisaris dari Terlapor I dan Terlapor II. ----------- 10.8 Perilaku Terlapor. 10.8.1 Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II. ---------------------- a. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Terlapor I membuat perjanjian kerja sama dengan Terlapor II yang keduanya ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Sdr. STEPHANUS ARDIANTO selaku Direktur Terlapor I dan Terlapor II. --------------------- (vide Bukti Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2017) b. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut memuat kesepakatan antara lain: ---------------------- 158 -
S A L I N A N Ruang Lingkup: Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh Pengemudi untuk menggunakan Grab App untuk memungkinkan Pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. -- (vide Bukti Pasal 4.1 Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2017) Yang dimaksud dengan "Grab App" adalah aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan Pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut. --------- (vide Bukti butir 1.1 Bagian Definisi dan Interpretasi) c. Bahkan dalam perjanjian tersebut, Terlapor II diwajibkan: 1) Untuk memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran Pengemudi untuk menggunakan Grab App sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Terlapor I. 2) Untuk memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II. 3) Untuk menunjuk Pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App.--------- 159 -
S A L I N A N 4) Memastikan pengemudi untuk mematuhi Kode Etik. (vide Bukti Pasal 4.2.2 - Pasal 4.2.6 Perjanjian Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2017). d. Berdasarkan dokumen perjanjian antara Terlapor I dengan mitra ASK Terlapor I lainnya, salah satunya Inkoppol, dimana perjanjian kerjasama antara Terlapor I dengan Inkoppol tersebut ditandatangani oleh Saudara Ridzki Kramadibrata dan ruang lingkup isi perjanjiannya sangat berbeda dengan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II. ---------- (vide Bukti Perjanjian Kerjasama Inkoppol dengan Terlapor I tanggal 2 Agustus 2016). e. Bahwa Tim Investigator menilai perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II janggal karena ditandatangani orang yang sama yaitu Sdr. STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA, mengingat latar belakang dari terbitnya perjanjian adalah untuk melihat peluang bisnis penyediaan jasa ASK Terlapor I, sehingga Terlapor II membuat penawaran bisnis kepada Terlapor I. Selanjutnya Terlapor I menyetujui penawaran Terlapor II tersebut. Artinya dapat disimpulkan Sdr. STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA menerima penawaran Sdr. STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA. (vide Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020) f. Bahwa dalam perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yaitu Perjanjian Penyediaan Jasa yang Diubah dan Dinyatakan Kembali Tanggal 5 Juni 2017 Pasal 4.3 terdapat klausul yang menyatakan "Terlapor I dapat mengikutsertakan pengemudi 160 -
S A L I N A N dalam program loyalitas pengemudi Terlapor I yang mana memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan Terlapor I, dimana Terlapor I akan memberikan insentif loyalitas kepada Pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari Terlapor II dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal permulaan pemberian jasa oleh pengemudi berdasarkan perjanjian ini pengemudi tunduk pada syarat dan ketentuan yang disetujui antara pengemudi dan Terlapor II". Sedangkan klausul sebagaimana diuraikan di atas tidak terdapat dalam perjanjian antara Terlapor I dengan mitra ASK Terlapor I lainnya. g. Bahwa selama persidangan, baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak pernah membantah terkait keberadaan perjanjian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah benar dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II. ---------- 10.8.2 Bahwa dengan demikian Tim Investigator menyimpulkan, Terlapor I memberikan keistimewaan kepada Terlapor II untuk menerapkan program loyalitas kepada pengemudi Terlapor II, sedangkan terhadap mitra ASK Terlapor I lainnya tidak diberikan program loyalitas. 10.9 Kerja sama Terlapor II dengan mitra (pengemudi). ------------------ 10.9.1 Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Terlapor II melakukan perekrutan pengemudi yang akan mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang dipinjamkan dan/atau disewa dari Terlapor II. ---------- 161 -
S A L I N A N 10.9.2 Bahwa dalam melakukan promosi kepada calon pengemudi, Terlapor II membuat iklan sebagai berikut: 10.9.3 Berdasarkan format baku perjanjian yang dilakukan Terlapor II dengan para pengemudi mitranya, maka dapat diketahui hal-hal yang diatur dalam kerja sama kedua pihak antara lain sebagai berikut: ----------------- a. Terlapor II sepakat untuk meminjamkan kendaraan kepada pengemudi (mitra Terlapor II) dalam melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi. - Yang dimaksud dengan Layanan Kendaraan Berpengemudi adalah: semua tindakan, aktifitas dan operasi yang dilaksanakan pengemudi dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan pesanan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar pada dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Terlapor II melalui Grab App. (vide Bukti angka 15 Bagian Definisi dan Interpretasi) 162 -
S A L I N A N b. Tanggung Jawab Terlapor II, meliputi: ----------------- 1) Memfasilitasi pelatihan bagi Pengemudi mengenai penggunaan Grab App dan memberikan dukungan kepada Pengemudi mengenai prosedur layanan pelanggan yang diperlukan. 2) Memberitahukan Pengemudi atas setiap skors atau pemberhentian Pengemudi sebagai akibat pelanggaran Kode Etik atau setiap peraturan dan ketentuan terkait lainnya dengan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini. ------------------------- 3) Melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penggunaan Grab App oleh Pengguna Akhir. 4) Menampung keluhan dari Pengguna Akhir. ----- 5) Memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan rekening bagi Pengemudi untuk melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi, dan -------- 6) Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja Pengemudi secara mingguan dan memberitahukan kepada Pengemudi apabila tidak memenuhi Indikator Kinerja Utamanya (Key Performance Indicator atau KPI). ------------- c. Kewajiban Pengemudi, antara lain: --------------------- 1) Memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar sewajarnya serta atas biaya sendiri melakukan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. -------------------------- 2) Memastikan Biaya Penyewaan Kendaraan dibayarkan tepat waktu secara mingguan. ------ Biaya Penyewaan Kendaraan terdiri dari biaya sewa mingguan dan iuran jasa sebesar 20% 163 -
S A L I N A N (dua puluh persen) dari argo yang dikumpulkan Pengemudi. (vide, butir 5.1) 3) Mengumpulkan argo dari Pengguna Akhir atas penyelesaian Layanan Kendaraan Berpengemudi. 4) Mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Terlapor II dan Grab maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas Grab App. ------------- 5) Menanggung segala biaya bahan bakar yang diperlukan untuk pengoperasian Layanan Kendaraan Berpengemudi. ------------------------- 10.9.4 Bahwa Terlapor II dalam Persidangan tanggal 10 Maret 2020 membantah Pengemudi adalah sebagai mitra Terlapor II, sebagaimana dimuat dalam Poin 21: Perjanjian Penyewaan Kendaraan untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi yang menyatakan tidak ada kemitraan. 10.9.5 Bahwa bantahan Terlapor II bertolak belakang dengan fakta persidangan, dimana Saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Investigator maupun Para Terlapor menyatakan bahwa dirinya adalah mitra pengemudi dari Para Terlapor.------------------------------ 10.9.6 Bahwa Terlapor II dalam persidangan tanggal 10 Maret 2020 menyatakan membuat berbagai macam training kepada calon Pengemudi dan mengklaim bahwa training Terlapor II lebih baik daripada training yang dilakukan oleh Terlapor I dengan alasan untuk meminimalisir resiko bisnis Terlapor II. ------------------- 10.9.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Investigator menilai adanya perbedaan persepsi status pengemudi sebagai mitra dengan persepsi Terlapor II 164 -
S A L I N A N menandakan training yang dilakukan oleh Terlapor II tidak sebaik pengakuannya. 10.9.8 Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan hubungan antara Terlapor II dengan pengemudinya adalah hubungan kemitraan. 10.10 Tindakan sepihak Terlapor II terhadap Pengemudinya. ------------ 10.10.1 Bahwa dalam persidangan terungkap beberapa Saksi tidak pernah menerima Salinan Perjanjian Penyewaan Kendaraan untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi dan Kode Etik. Ini memudahkan bagi Terlapor II untuk merubah klausul perjanjian dan kode etik semau Terlapor II, sehingga kedudukan pengemudi sangat lemah di depan hukum bilamana oleh Terlapor II dinyatakan pengemudi telah melanggar klausul perjanjian dan atau kode etik tersebut, yang berakibat suspend atau pemutusan hubungan dengan Terlapor II. ------------------------------ 10.10.2 Bahwa tindakan ini dapat dikategorikan sebagai klausul eksonerasi yaitu membebaskan seseorang atau badan usaha dari satu tuntutan atau tanggung jawab dimana secara sederhana diartikan sebagai klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian (I.P.M. Ranu Handoko BA, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia). Pembatasan atau larangan pengunaan klausul eksonerasi dapat ditemui dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk klausula baku yang dilarang Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan 165 -
S A L I N A N pelaku usaha dalam prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas mengadakan perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Antara lain dapat kita lihat pada praktek perbankan ada klausula bank yang mencantumkan syarat sepihak dimana sewaktu- waktu bank diperkenankan untuk merubah (menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman kredit yang diterima oleh debitur), tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank pada waktu perjanjian kredit berlangsung. 10.10.3 Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor II mengakui sewaktu-waktu dapat memutus status mitra sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penyewaan Kendaraan untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi poin 12.2. (iii) yang menyatakan: -------- "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, TPI berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan tertulis pemberitahuan sebelumnya dengan pertimbangan sebagai berikut: (5) hal-hal lain berdasarkan pertimbangan TPI sendiri tanpa harus memberikan alasan apapun kepada pengemudi" secara lisan maupun 10.10.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tim Investigator menyimpulkan Terlapor II telah menerapkan klausul eksonerasi dalam hubungannya dengan pengemudi sehingga Terlapor II dapat bertindak semena-mena terhadap pengemudinya. 166 -
S A L I N A N 10.11 Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada Terlapor II dan/atau mitra Terlapor II. ---------------------- 10.11.1 Terkait promosi produk. a. Bahwa sebagaimana perusahaan pada umumnya, Terlapor I melakukan promosi untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. ------------------------- b. Bahwa selama melakukan promosi, Terlapor I hanya memberikan muatan promosi kepada masyarakat (dalam hal ini para Calon Pengemudi) agar bergabung dengan Terlapor II. --------------------- -jakarta-gold-driver-program/) c. Bahwa selama melakukan promosi, Terlapor I tidak pernah melakukan promosi serupa untuk pelaku usaha pesaing Terlapor II atau perusahaan angkutan sewa khusus lain selain Terlapor II padahal secara faktual terdapat 4 (empat) perusahaan lain yang merupakan mitra Terlapor I, yaitu: 1) Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia. 2) Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia. --- 3) Koperasi Mitra Usaha Trans. ----------------------- 4) PT Cipta Lestari Trans Sejahtera. ----------------- d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II di dalam persidangan memang benar video Promosi tersebut dibuat oleh Bapak Ridzki Kramadibrata selaku Presiden Direktur Terlapor I untuk Terlapor II (vide Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020); ------- e. Promosi dalam bentuk video hanya diberikan kepada Terlapor II. Jikapun ada promosi yang diberikan kepada mitra ASK lainnya hanya dalam bentuk brosur yang jangkauannya terbatas berbeda 167 -
S A L I N A N dengan video yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun.--------------------------------------------------- f. Dalam persidangan, Terlapor II menyatakan bahwa video tersebut dibuat untuk internal Terlapor II saja dan hanya ditayangkan di ruang tunggu kantor Terlapor II. Faktanya, video tersebut tersebar di youtube dan dapat dilihat oleh semua orang, sehingga dapat membuktikan adanya keistimewaan yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II (vide Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020. -------- g. Bahwa Investigator menyimpulkan pernyataan Terlapor II tersebut menjadi tidak relevan karena tujuan bisnis Terlapor II menjadi tidak berdasar dan mengada-ada karena apabila video tersebut hanya ditanyangkan di ruang tunggu kantor Terlapor II, maka tujuan Terlapor II untuk menarik orang bergabung menjadi driver Terlapor II menjadi tidak tercapai. 10.11.2 Terkait Program. a. Secara umum, Grab membuat program bagi mitra pengemudi yang bergabung dalam 3 (tiga) kategori: - 168 -
S A L I N A N (sumber: grab/) b. Bahwa untuk mitra dengan kategori Elite, maka mitra tersebut akan mendapatkan manfaat tambahan berupa peningkatan pendapatan sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengaktifan layanan GrabCar Plus yang mengutamakan layanan bintang 5 (lima) kepada penumpang. ------------------ c. Bahwa fakta tersebut di atas diperoleh pada saat proses Penyelidikan, namun dalam perkembangan selama masa persidangan diperoleh fakta terdapat beberapa kali perubahan terkait kategorisasi mitra. Fakta persidangan juga mengungkap adanya penambahan kategori mitra Eliter di luar ketika kategori yang sudah diuraikan di atas yakni kategori Elite VIP. d. Bahwa saksi-saksi Pengemudi yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan memang ada beberapa kali perubahan terkait program. ------------ e. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Mitra Elite adalah performa Mitra selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir harus: ----- 1) minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan; 2) termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan); --------------------------- 3) tidak melanggar kode etik dan memiliki komentar negatif dari penumpang; --------------- 4) performa bintang terakhir minimal 4.7 dan tidak memiliki rating 1 dan 2. --------------------- f. Bahwa untuk mitra dengan kategori Elite + , maka mitra tersebut akan mendapatkan manfaat sebagai berikut: 169 -
S A L I N A N 1) Combo Prioritas (menikmati perpaduan fitur Order Turbo dan Order Prioritas sehingga dapat menerima pesanan lebih banyak dan memudahkan peningkatan performa); ----------- 2) Layanan prioritas pada Grab Driver Centre (GDC) semisal prioritas pada benefit tambahan, penghargaan spesial selama mitra tersebut tetap menjaga performanya sesuai dengan kebijakan Grab. g. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Mitra Elite +, performa Mitra selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir harus: -------------- 1) minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan; 2) termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan); --------------------------- 3) tidak melanggar kode etik dan memiliki komentar negatif dari penumpang; --------------- 4) performa bintang terakhir minimal 4.7 dan tidak memiliki rating 1 dan 2; --------------------- 5) mengumpulkan tarif penumpang dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir sesuai kota masing- masing yaitu Jakarta minimal Rp6.000.0000/bulan (enam juta rupiah), Surabaya, Medan dan Makassar masing- masing minimal Rp5.000.000/bulan (lima juta rupiah). h. Namun khusus untuk Mitra Terlapor II diterapkan program yang berbeda yaitu: ----------------------------- 1) Gold Program dengan rental sampai dengan 5 (lima) tahun, adalah program rental kendaraan jangka Panjang (1 tahun) dan dapat diperpanjang maksimum 4 (empat) kali dengan biaya rental yang harus dibayarkan secara 170 -
S A L I N A N mingguan. Pengemudi yang bergabung memiliki jam kerja bebas yang diwajibkan membayar biaya rental secara mingguan. ------ 2) Program Gold ini memiliki manfaat yang diberikan kepada setiap pengemudi, yaitu: ------ i. Asuransi kesehatan di semua rumah sakit rekanan (Mandiri in health). ------------------ ii. Beasiswa Kapten Junior (mulai tingkat SD-Universitas). iii. Gratis perawatan mesin kendaraan. -------- 3) Bahwa Terlapor I mendukung program Gold Captain, hal ini dibuktikan pada saat penyerahan perjanjian Penyewaan Kendaraan untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi dari Terlapor II kepada pengemudinya, Terlapor I memberikan Surat Loyalti Program yang dituangkan dalam surat dengan kop milik Terlapor I, dimana perlakukan yang sama tidak pernah diberikan kepada mitra ASK Terlapor I lainnya. ------------ (vide Bukti Surat Program Loyalitas Bukti T.1- T.II-47A sampai dengan 47E) 4) Bahwa Program Gold Captain tersebut secara khusus juga dipromosikan oleh Grab melalui website resmi. 5) Bahwa perbedaan antara Program Gold Captain dengan taksi pada umumnya antara lain sebagai berikut: Fasilitas Taxi Gold Penghasilan 1 juta (per-minggu) 3 juta (per-minggu) Nilai Investasi 60 juta 100 juta Setoran (rental fee) 2,1 juta 1,1 juta 171 -
S A L I N A N Jam Kerja Kaku Fleksibel Order Konvensional Prioritas order dari Grab Pool Kendaraan dikembalikan ke pool bawa pulang Asuransi Tidak Lengkap Kendaraan & Jiwa 6) Bahwa simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung dengan Gold Program adalah sebagai berikut: 60 Trip/Week Argo Rp. 3.250.000 Potongan Komisi (20%) Rp. 650.000 Argo Nett Rp. 2.600.000 Insentif Potongan Komisi Rp. 650.000 Insentif Tambahan Rp. 100.000 Pendapatan Kotor Rp. 3.350.000 Bensin, Makan, Pulsa Rp. 1.025.000 Rental Fee Rp. 1.140.000 Pendapatan Bersih (setelah Rental Fee) Rp. 1.185.000 7) Program Flexi, adalah program rental kendaraan jangka pendek (2 - 6 bulan) dan dapat diperpanjang dengan biaya rental yang harus dibayarkan secara mingguan. -------------- 8) Program ini dikhususkan bagi pengemudi yang tidak berniat untuk terikat pada komitmen jangka panjang. i. Bahwa baik mitra pengemudi individu ataupun mitra pengemudi yang tergabung dalam Terlapor II, statusnya adalah sama yaitu sama-sama menjadi mitra Terlapor I, sehingga tidak seharusnya Terlapor I membedakan mitranya terlebih mitra 172 -
S A L I N A N terbanyak Terlapor I statusnya adalah pengemudi individu. j. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh keterangan baik pengemudi individu maupun pengemudi Terlapor II ketika akan bergabung dengan Terlapor I mengikuti proses rekruitmen yang sama dan memiliki kode etik yang sama sehingga program yang diberikan oleh Terlapor I kepada seluruh mitranya seharusnya juga sama. --- k. Berdasarkan fakta persidangan diperoleh keterangan bahwa dengan adanya segmentasi status mitra ini maka telah merugikan mitra individu karena mitra individu tidak memiliki kesempatan yang sama seperti pengemudi Terlapor II untuk mendapatkan reward (Program Loyalitas) dari Terlapor I apabila pengemudi individu loyal kepada Terlapor I. l. Bahwa dengan demikian, Tim Investigator menyimpulkan Terlapor I menerapkan perlakuan istimewa kepada Terlapor II dan pengemudi Terlapor II sementara mitra Terlapor I lainnya tidak. 10.11.3 Terkait jam operasional untuk mendapatkan insentif. - a. Ketentuan yang berlaku untuk pengemudi Terlapor II antara lain: 1) Bahwa jam operasional pengemudi TPI adalah 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu, artinya setiap trip yang diperoleh akan diakumulasikan untuk menentukan perolehan insentif. ------------------- 2) Perhitungan trip untuk mendapatkan insentif adalah dengan sistem mingguan, yaitu 44 (empat puluh empat) trip dalam seminggu (target bisa berubah). Apabila target mingguan 173 -
S A L I N A N tercapai maka pengemudi akan memperoleh insentif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) s.d Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). - 3) Fee Aplikator 20% (dua puluh persen), apabila pengemudi mencapai target mingguan maka Aplikator akan mengembalikan fee Aplikator yang dipotong dari pengemudi. -------------------- 4) Bahwa Terlapor I akan memberikan/mengikutsertakan driver Terlapor II dalam program loyalitas. ------------------------- b. Ketentuan yang berlaku untuk pengemudi individu atau pengemudi yang bergabung dengan Perusahaan ASK lainnya berdasarkan data proses Penyelidikan adalah: 1) Jam operasional dimulai dari jam 06.00 s.d 22.00, artinya trip yang dihitung untuk memperoleh insentif adalah trip yang diperoleh dalam rentang waktu tersebut. -------------------- 2) Target untuk mendapatkan insentif ditentukan secara harian, yaitu 12 (dua belas) s.d 14 (empat belas) trip sehari (target bisa berubah). Apabila pengemudi mencapai target dimaksud maka akan memperoleh insentif sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh) (jumlah insentif dapat berubah-ubah). --------------------- 3) Fee Aplikator 20% (dua puluh persen), apabila pengemudi mencapai target mingguan maka Aplikator tetap akan memotong fee yang telah ditentukan tersebut; 4) Terlapor I tidak memberikan program loyalitas kepada pengemudi individu; ----------------------- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, skema insentif yang diberikan oleh Terlapor I kepada mitra 174 -
S A L I N A N pegemudi baik pengemudi individu maupun pengemudi Terlapor II sudah beberapa kali mengalami perubahan (dari sistem trip menjadi sistem argo dan terakhir dengan sistem berlian); ---- d. Dalam melakukan perubahan insentif yang akan diberikan kepada mitra pengemudi khususnya mitra individu Terlapor I tidak pernah melibatkan pengemudi individu, tetapi untuk pengemudi Terlapor II ketika akan melakukan perubahan skema insentif Terlapor I membuka ruang negosiasi dengan Terlapor II sehingga skema insentif yang berlaku untuk pengemudi Terlapor II adalah skema insentif berdasarkan kesepakatan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana disampaikan oleh Terlapor II dalam persidangan. e. Bahwa dengan demikian, Tim Investigator menyimpulkan Terlapor I memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor II terkait jam operasional untuk mendapatkan insentif yang beberapa kali mengalami perubahan berdasarkan hasil negosiasi, sementara hal yang sama tidak diberikan kepada mitra ASK Terlapor I lainnya. ---------------------------- 10.12 Fakta lain. 10.12.1 Tentang formil. a. Strategi pembelaan Terlapor yang tidak wajar. ---- Bahwa untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini, Para Terlapor telah menggunakan strategi-strategi yang tidak wajar yaitu: 1) Bahwa ketika Majelis Komisi dan Tim Investigator menanyakan mengenai rapat yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II terkait kebijakan bisnis, jawaban dari 175 -
S A L I N A N Terlapor II adalah untuk setiap rapat yang dilakukan tidak pernah dituangkan dalam notulen (vide Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020). 2) Bahwa Tim Investigator menilai jawaban dari Terlapor II tidak wajar disampaikan oleh perusahaan multinasional yang semestinya memiliki sistem administrasi yang baik dan terstruktur.----------------------------------------- 3) Terkait dengan bantahan Para Terlapor mengenai order prioritas, Kuasa Hukum Para Terlapor selalu menggunakan alasan operator telekomunikasi dan spesifikasi handphone tertentu. Namun dalam persidangan, Terlapor II membantah pernyataan tersebut dengan menyatakan Terlapor II tidak boleh menyebutkan merek handphone dan operator dalam materi training, karena hal tersebut di luar produk Terlapor II. Terlapor II menambahkan istilah mengenai operator tersebut hanya ada di level pengemudi saja (vide Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020). ------------ 4) Bahwa Tim Investigator menilai adanya kontradiksi strategi pembelaan antara Para Terlapor dengan Kuasa Hukumnya, pada awal persidangan Kuasa hukum mendalilkan alasan operator komunikasi dan spesfikasi handphone sebagai pembelaan terhadap order prioritas namun pada saat pemeriksaan Terlapor II mengingkari dalil yang pernah disampaikan di awal.---------------------------------------------- 176 -
S A L I N A N 5) Bahwa Para Terlapor selalu mendalilkan pengemudi tidak memahami aplikasi dengan sempurna, seperti kode etik, fitur order prioritas, tingkat pembatalan. ------------------ 6) Bahwa Tim Investigator menilai Para Terlapor telah gagal memberikan training kepada para pengemudi, sehingga hal-hal mendasar seperti yang diuraikan di atas terjadi. 7) Bahwa dengan demikian Tim Investigator menyimpulkan strategi pembelaan Para Terlapor tidak wajar dan mengada-ada. ------- b. Terlapor tidak kooperatif, tidak mau memberikan data yang diperlukan dalam proses pembuktian, terlapor tidak mau memberi kesempatan untuk memeriksa keaslian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ------------------------ Sesuai dengan Surat permintaan data yang telah dikirimkan oleh Majelis Komisi kepada Terlapor I pada tanggal 11 Februari 2020, Terlapor mengatakan bahwa Terlapor tidak bersedia memberikan data tersebut karena masih harus meminta jawaban dari Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan KPPU. ---------------------------- Berkenaan dengan hal tersebut Tim Investigator berpandangan sebagai berikut: ----------------------- 1) Para Terlapor tidak memiliki kemampuan dalam memahami UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksananya; ------------------------ 2) Para Terlapor mencari pembenaran yang mengada-ada. Jika Para Terlapor berpandangan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan 177 -
S A L I N A N penegakan hukum persaingan usaha atau aturan KPPU bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka seharusnya Para Terlapor mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan bukan mengirimkan surat pada umumnya; 3) Bahwa jika Para Terlapor memang serius mendapatkan surat tanggapan dari Mahkamah Konstitusi mengenai perihal tersebut, seharusnya surat tersebut diajukan segera setelah Majelis Komisi menyampaikan surat kepada Terlapor I pada tanggal 11 Februari 2020 dan bukan 3 (tiga) minggu setelahnya yaitu tanggal 5 Maret 2020 mengingat Pemeriksaan Terlapor akan dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020. Jika surat dikirimkan Kamis, 5 Maret 2020 maka surat tersebut paling cepat akan diterima pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, belum lagi surat tersebut akan melalui tahapan birokrasi yang menyita waktu hingga Para Terlapor menerima balasan surat tersebut. Oleh karena itu, patut dipertimbangkan bahwa Para Terlapor tidak kooperatif dan sengaja mengulur-ulur waktu. 4) Sebagaimana kita ketahui dalam persidangan begitu banyak data elektronik yang digunakan dalam proses pembuktian. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi yang diajukan Investigator, Terlapor I dapat dengan mudah mendiskreditkan Saksi yang 178 -
S A L I N A N diajukan oleh Investigator dengan alasan reputasi yang tidak baik sebagai pengemudi, namun Terlapor I tidak pernah membuktikannya dalam persidangan. -------- 5) Sesuai dengan ketentuan Perkom No. 1 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (4) diatur bahwa Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap keaslian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. ---- 6) Bahwa melalui persidangan Majelis Komisi juga sudah meminta kepada Terlapor I agar dapat menyediakan data yang sumbernya berasal dari server Terlapor I, namun Terlapor I dengan tegas menolak memberikan data tersebut dengan alasan tidak mendapat ijin dari kantor pusat yang berada di Singapura. ----------------------------- 7) Bahwa alasan Terlapor I yang mengatakan bahwa pemberian data tersebut tidak mendapat ijin dari kantor pusat yang berada di Singapura dan Grab Indonesia tidak diberi kewenangan untuk membuka data pengemudi adalah mengada-ada, karena pada proses pemeriksaan Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor dapat dengan mudah mengakses data histori perjalanan (trip) dan performa pengemudi yang diajukan sebagai Saksi oleh Tim Investigator. 8) Tindakan Terlapor I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menghormati persidangan dan tidak menghormati KPPU sebagai satu-satunya 179 -
S A L I N A N Lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. 9) Bahwa selain tindakan Terlapor I yang tidak menghormati dan mendiskreditkan KPPU sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor I juga tidak bersedia hadir dalam agenda pemeriksaan Terlapor I karena Direktur Utama dari Terlapor I yaitu Sdr. Ridzki Kramadibrata berhalangan hadir, serta menyatakan agar Keterangan Saksi Iki Sari Dewi dianggap sebagai keterangan Terlapor I. 10) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Keterangan Pelaku Usaha adalah keterangan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-undang dalam persidangan. Maka merujuk pada aturan tersebut keterangan Pelaku Usaha harus disampaikan dalam persidangan, sehingga permohonanan Kuasa Hukum Terlapor I yang meminta agar keterangan Saksi Iki Sari Dewi dianggap sebagai keterangan Terlapor I, wajib dikesampingkan karena Saudari Iki Sari Dewi dalam persidangan a quo di panggil dan didengar keterangannya berdasarkan pengajuan Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Saksi dan tata cara pengambilan keterangannya dilakukan sesuai dengan prosedur pengambilan 180 -
c. S A L I N A N keterangan sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Perkom No. 1 Tahun 2019 yaitu Saksi diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan didengar keterangannya dalam persidangan. 11) Terkait dengan pernyataan Kuasa Hukum yang mengatakan bahwa Direktur Utama dari Terlapor I yaitu Sdr. Ridzki Kramadibrata berhalangan hadir, maka seharusnya Direktur Utama Terlapor I dapat mendelegasikan kepada Ibu Neneng Meity Goenadi selaku Direktur Terlapor I sebagaimana tertera dalam Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 2 September 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Arief Afdal, Notaris di Jakarta Selatan. ---- 12) Dengan demikian, terhadap penolakan Terlapor I untuk hadir dalam persidangan mohon kiranya Majelis Komisi Yang Terhormat menilai bahwa tindakan dari Terlapor I tersebut dapat dikategorikan sebagai itikad yang tidak baik, perbuatan yang tidak kooperatif, dan menghalangi proses pembuktian dugaan pelanggaran serta tidak menghormati persidangan. -------- Terkait sumber perkara. Sehubungan dengan pernyataan Para Terlapor yang meragukan sumber perkara a quo, dimana Para Terlapor mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang berasal dari Laporan, berikut hal-hal yang perlu kami jelaskan: ---------- 181 -
S A L I N A N 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perkom No. 1 Tahun 2019 diatur hal-hal sebagai berikut: i. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha apabila ada dugaan pelanggaran Undang-Undang walaupun tanpa adanya laporan; ---------- ii. Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Komisi untuk melakukan Penelitian berdasarkan data atau informasi adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang; ------------------------------ iii. Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari: (a) Hasil kajian; ----------------------------- (b) Temuan dalam proses Pemeriksaan; (c) Hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi; ---------------------- (d) Laporan yang tidak lengkap; ---------- (e) Berita di media; dan/ atau ------------ (f) Data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. -------------- 2) Bahwa jika dalam persidangan terdapat Saksi yang menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan perkara ini ke KPPU, hal ini semata-mata karena ketidaktahuan Saksi (vide Bukti BAP Saksi David Bangar Siagian tanggal 20 November 2019). ----------- 3) Faktanya Saksi yang mengatakan bahwa dirinyalah yang melaporkan perkara ini tidak pernah dipanggil dalam proses 182 -
S A L I N A N Klarifikasi Laporan sebagai Pelapor sesuai dengan prosedur penanganan perkara melalui mekanisme Laporan. Saksi hanya pernah dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Saksi dalam proses Penyelidikan. ---- 4) Bahwa dalam pemeriksaan Faisal Basri selaku Ahli Terlapor, menjelaskan perkara inisiatif dapat bersumber dari laporan yang tidak lengkap, untuk dikembangkan oleh KPPU menjadi perkara inisiatif (vide Bukti BAP Ahli Faisal Basri tanggal 4 Maret 2020). 5) Bahwa dengan demikian, Tim Investigator menyimpulkan perkara a quo adalah perkara inisiatif dan bukan perkara laporan sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Terlapor. d. Contempt of court. Bahwa berdasarkan Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan Contempt of Court: ---------------- "Any act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or its dignity " Terjemahan bebas : "Suatu dipandang mempermalukan, menghalangi atau menghambat pengadilan didalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang untuk mengurangi kewibawaan atau martabat pengadilan. perbuatan yang 1) Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah dengan Undang- 183 -
S A L I N A N Undang Nomor 3 Tahun 2009) butir 4 alinea ke-4, berbunyi: "Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya guna bagi penyelenggaraan peradilan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court." hukum dan 2) Bahwa dalam Naskah Akademisi Penelitian Contempt of Court Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelompokkan secara khusus bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan (Contempt of Court) yaitu: ---------- i. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (Misbehaving in Court). --------- ii. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders). ----- iii. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalizing the Court). ------- iv. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice). ------------- v. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub- judice Rule). 3) Bahwa kedudukan KPPU adalah sebagai quasi-judisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 184 -
S A L I N A N Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945): fungsinya "(3) badan - badan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang" lain yang 4) Bahwa selain itu, keberadaan lembaga quasi-judisial juga diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai repetisi terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945: (1) selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. fungsi dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: f. penyelidikan dan penyidikan g. penuntutan h. pelaksanaan putusan i. pemberian jasa hukum; dan j. penyelesaian sengketa di luar (2) yang berkaitan pengadilan (3) ketentuan mengenai badan-badan lain fungsinya berkaitan dengan yang kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. 5) Bahwa KPPU dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang yang secara khusus ditegaskan pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999: "(1) untuk mengawasi pelaksanaan Undang- Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi"; 185 -
S A L I N A N 6) Bahwa dengan demikian KPPU adalah Lembaga quasi-judisial yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang persaingan usaha dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999; ----------- 7) Bahwa selama proses persidangan Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan hal-hal yang dikategorikan contempt of court sebagai berikut: i. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (Misbehaving in Court): --------- Terlapor Tidak Menghormati Kedudukan Majelis Komisi. ------------- Bahwa selama persidangan perkara a quo Para Pihak Terlapor telah berperilaku tercela dan tidak pantas dalam Sidang Majelis Komisi melalui tindakan tidak menghormati Majelis Komisi dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi dalam pernyataan- pernyataan sebagaimana tercatat dalam BAP; Bahwa dalam Persidangan Saksi City Grab Manager Makassar tanggal 7 Februari 2020, terdapat pernyataan Majelis Komisi kepada Pihak Terlapor untuk tidak melanjutkan pertanyaan terhadap hal yang telah dinyatakan tidak diketahui oleh Saksi, namun Pihak Terlapor tetap melanjutkan pertanyaan tersebut meskipun telah 186 -
S A L I N A N diperingatkan oleh Majelis Komisi (tanya-jawab nomor 83-92), dikutip sebagaimana berikut: (vide BAP Saksi City Grab Manager Makassar tanggal 7 Februari 2020) "Tolong dicatat bahwa sikap Kuasa terhadap Majelis Hukum Terlapor Komisi dinilai tidak menghormati, karena Majelis sudah menyatakan Saksi tidak tahu, maka seharusnya tidak perlu ditanyakan lebih lanjut" Bahwa selama persidangan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait, terdapat pernyataan Pihak Terlapor yang merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisi sebagaimana tercatat dalam BAP (tanya-jawab nomor 75-77), dikutip sebagaimana berikut: -------------------- (vide BAP Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal 19 Februari 2020) Pernyataan Pihak Terlapor: "Saya tidak menuduh. Ibu paham tidak? Karena hukum acara atau Saksi yang lalu menyatakan hal tersebut, maka saya menanyakan ke Ahli selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha..." "Ibu jangan menghalangi, seolah ahli diarahkan untuk tidak menjawab. Saya ini pengacara 36 tahun, paham hukum acara" "Saya menyatakan ke Ahli terkait layak-tidaknya perkara ini untuk disidangkan. Soal bapak-bapak takut itu hal yang lain..." Pernyataan Majelis Komisi: "Saudara Kuasa Hukum sudah melanggar tata tertib persidangan ini, 187 -
S A L I N A N karena persidangan ini" tidak menghormati Bahwa dengan demikian Tim Investigator menilai, tindakan Para Terlapor dengan berperilaku tercela dan tidak pantas dalam Sidang Majelis Komisi melalui tindakan tidak menghormati Majelis Komisi dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi merupakan tindakan menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalizing the Court). -- ii. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders). ----- Terlapor Tidak Menaati Perintah Majelis Komisi. ---------------------------- Bahwa dalam proses persidangan, Pihak Terlapor mempertanyakan kesahihan data yang digunakan oleh Tim Investigator dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo, sehingga berdasarkan perkembangan persidangan, Majelis Komisi memerintahkan Para Terlapor melalui persidangan serta Surat Permintaan Dokumen tanggal 11 Februari 2020 untuk menyerahkan data dan/atau dokumen sebagai bukti untuk menguatkan tuduhan Para Terlapor terkait data tidak valid milik Tim Investigator, namun Para Terlapor berdalih masih menunggu 188 -
S A L I N A N jawaban dari Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan KPPU untuk meminta data pada proses persidangan (vide Bukti BAP Saksi Ikwansyah tanggal 9 Januari 2020, BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020). Bahwa sampai dengan dilakukannya proses pemeriksaan alat bukti atau dokumen (enzage) tanggal 12 Maret 2020 yang merupakan batas waktu yang diberikan oleh Majelis Komisi, Para Terlapor tidak menyerahkan data dan/atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi (vide Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020, Daftar Dokumen Terlapor); Bahwa dalam Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur: ------------------ (1) Pelaku Usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. (2) Pelaku Usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi diperlukan yang dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada untuk penyidik dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 189 -
S A L I N A N Bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka tindakan Para Terlapor telah melanggar ketentuan dalam Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999, sehingga sudah sepatutnya untuk ditindaklanjuti oleh Komisi; ------------ Bahwa selain itu, tindakan Para Terlapor dengan tidak menyerahkan data dan/atau dokumen yang diminta Majelis Komisi dalam persidangan merupakan tindakan tidak mentaati perintah persidangan (Scandalizing the Court) yang juga merupakan bentuk dari Contempt of Court; Bahwa dengan demikian Tim Investigator menilai, tindakan Para Terlapor yang mempertanyakan kesahihan alat bukti milik Tim Investigator tanpa memberikan data dan/atau dokumen untuk menyangkal alat bukti Tim Investigator tersebut menjadi tidak dapat diterima, sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisi menerima seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tim Investigator sebagai alat bukti yang sah. iii. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalizing the Court): ------- Terlapor Tidak Mengakui Hukum Acara KPPU. 190 -
S A L I N A N Bahwa dalam persidangan, Para Terlapor tidak mengakui hukum acara KPPU yang diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019 sebagai pengganti Perkom No. 1 Tahun 2006 dan Perkom No. 1 Tahun 2010. -------- Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penanganan perkara yaitu melakukan pemeriksaan terhadap perkara persaingan usaha. - Bahwa Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tugas dan kewenangan atribusi Komisi dalam mengatur hukum acara atau tata cara penanganan perkara: -------------- "Tugas Komisi meliputi: f) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini" Bahwa kewenangan atribusi Komisi ini mencakup kewenangan memberlakukan hukum acara termasuk bagaimana tata cara pemeriksaan perkara dan pengambilan putusan untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Perkom No. 1 Tahun 2019 sebagai produk hukum yang sah sebagai tata cara penanganan perkara di KPPU. ------------------------- Bahwa selain itu, seluruh perkara yang telah ditangani oleh KPPU menggunakan Peraturan Komisi 191 -
S A L I N A N (Perkom No. 1/2019 sebagai pengganti Perkom No. 1 Tahun 2006 dan Perkom No. 1 Tahun 2010) sebagai hukum acara atau tata cara penanganan perkara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) baik pada tahap Keberatan di Pengadilan Negeri, Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. ------------- Bahwa dengan demikian Tim Investigator menilai, tindakan Para Terlapor yang tidak mengakui hukum acara KPPU adalah tindakan yang tidak beralasan sekaligus merupakan tindakan yang tidak mengakui keberadaan KPPU sebagai Lembaga quasi-judisial; ----------------------------- iv. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice). ------------- Bahwa selama persidangan, Para Terlapor telah melakukan "pelecehan profesi" terhadap Saksi dan Ahli yang dihadirkan dalam Sidang Majelis Komisi melalui penyataan-penyataan yang merendahkan dan mengintimidasi /mengancam keberadaan Saksi dan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan. ------------------------------ Bahwa "pelecehan profesi" yang dilakukan oleh Para Terlapor selama persidangan sebagaimana tercatat 192 -
S A L I N A N dalam BAP Pemeriksaan Ahli dan Saksi yang dikutip sebagaimana berikut: BAP Saksi Ade Jaha Utama Nababan tanggal 4 Desember 2019 (tanya- jawab nomor 168 dalam BAP) ---------- Pertanyaan Majelis Komisi Jawaban Apakah dalam persidangan ini Saudara mendapatkan tekanan baik dari Majelis Komisi, Investigator, Terlapor, maupun pihak lain? Saya merasa bahwa profesi ini merasa driver direndahkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum padahal kami berusaha, memang diantara kami ada yang nakal tetapi semestinya pertanyaan yang mengeneralisir tidak keluar. Terima kasih. online BAP Saksi Sarma Hutajulu (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019) tanggal 19 Februari 2020 ----------------------------- Pertanyaan KH Terlapor Yang membuat kami keberatan adalah tuduhan penipuan yang dilontarkan oleh Saudara Saksi, pada disini tidak ada penipuan. Maka dari itu kami bertanya apakah akan dipertahankan dicabut statement mau Kalau mempertahankan statement tersebut silahkan tetapi tentu nanti ada upaya hukum dari kami. Kalau dicabut selesai dan kami akan lanjutkan dengan pertanyaan lain. atau itu. Pernyataan Investigator Keberatan Yang Mulia, ini sudah ada hal yang menjurus seperti ancaman dan tadi sudah dikatakan Saksi tidak akan mencabut statementnya. 193 -
S A L I N A N Jawaban Saksi Saya rasa kehadiran saya disini untuk menjawab pertanyaan, tetapi jika saya merasa di intimidasi di ruangan ini maka dari akan persidangan ini. Karena yang terjadi sudah jelas bahwa ada dugaan penipuan, maka kami akan minta kepada untuk menyelidiki. Saya rasa itu sudah clear, rasa Kuasa Hukum hanya saya mencari-cari masalah. saya keluar pihak Kepolisian Pertanyaan Majelis Komisi Jawaban ini Apakah dalam persidangan tekanan Saudara mendapatkan baik Komisi, Majelis Investigator, Terlapor, maupun pihak lain? Ya. Saya merasa ada intimidasi dari Terlapor lewat suara keras dan pernyataan-pernyataan yang menurut saya tidak perlu dilakukan, dan saya merasa keberatan mohon untuk dicatat oleh Panitera. Karena ada beberapa statement yang mempengaruhi psikologis saya dalam memberikan keterangan. dari BAP Ahli Martin Daniel Siyaranamual tanggal 3 Maret 2020. ------------------- Berikut adalah kutipan pernyataan- pernyataan Para Terlapor selama pemeriksaan Ahli Martin Daniel Siyaranamual dan tercatat dalam BAP Ahli: Pernyataan Para Terlapor terhadap jawaban Ahli (tanya-jawab nomor 56 dalam BAP). "Saudara jangan mengada-ada, semua orang tahu bahwa aplikasi itu suatu kebutuhan mutlak" Pernyataan Para Terlapor dalam kutipan tanya-jawab nomor 59 dalam BAP: 194 -
S A L I N A N Pernyataan KH Terlapor Pertanyaan saya sangat sederhana. Jawaban Saya belum selesai menjawab. Pernyataan Majelis Komisi Pernyataan KH Terlapor Saudara Kuasa Hukum jangan dipotong dulu. jujur akan Karena jawaban Ahli menguntungkan kami, Ahli tahu itu. Semua masyarakat tahu bahwa dengan yang adanya dibayarkan itu menguntungkan masyarakat. Berdosa kita kalau tidak mengakui itu. aplikasi itu tarif lebih murah dan Pernyataan Majelis Komisi Saudara Kuasa Hukum bukan dalam kapasitas untuk meminta persetujuan Ahli mengenai hal tersebut. Pernyataan Para Terlapor dalam kutipan tanya-jawab nomor 61 dalam BAP. Pernyataan Majelis Komisi Pernyataan KH Terlapor Kita bisa terima argumentasi Ahli bahwa Ahli telah menjawab sesuai dengan tools- nya sendiri atau standar dari ilmu ekonomi. Karena Ahli tidak mau jujur. Pernyataan Majelis Komisi Maksud Saudara tidak jujur apa? Pernyataan KH Terlapor Siapa yang tidak tahu bahwa adanya aplikasi mendatangkan manfaat kepada konsumen karena tarif yang dibayarkan lebih murah, orang awam pun tahu mengenai hal tersebut. Pernyataan Majelis Komisi Ini Ahli, bukan orang awam. Pernyataan KH Terlapor Justru karena Ahli, orang awam saja tahu. Oleh karena itu saya tanyakan pertanyaan ke Ahli mengenai integrasi (salah vertikal yang menguntungkan satunya ada manfaat bagi konsumen: tarif murah) Pernyataan Majelis Komisi Hari ini Ahli dihadirkan sebagai Ahli ekonomi. Jadi, kita harus hormati bidang ilmu Dalam perhitungannya, tidak bisa kalau hanya satu variable yang digunakan, tetapi juga harus dilakukan secara agregat. Itu maksud Ahli, ya? masing-masing. 195 -
S A L I N A N Jawaban ekonomi, Ya, karena dalam pertanyaan seperti itu (pertanyaan Kuasa Hukum) salah. ilmu Kutipan tanya-jawab nomor 70 dalam BAP. Pernyataan KH Terlapor Ahli tadi menjawab soal kontrak ketika ditanya, mengapa sekarang tidak mau menjawab? Jawaban Yang ditanyakan bukan mengenai klausul kontraknya. Pernyataan Majelis Komisi Saudara Kuasa Hukum, kalau percaya tidak dengan Ahli, mengajukan pertanyaan. tidak perlu Pernyataan KH Terlapor Saya berhak bertanya dan keberatan. Pernyataan Majelis Komisi Tapi Saudara tidak menghormati keahlian Ahli. Pernyataan KH Terlapor Saya menghormati secara pribadi, namun saya tidak setuju dengan substansi jawaban Ahli. Itu hak saya. Pernyataan Majelis Komisi Saudara boleh tidak setuju tetapi Saudara tidak boleh men-judge Ahli. Pernyataan KH Terlapor Saya tidak men-judge. Ahli menjawab ketika ditanya oleh Investigator terkait pasal-pasal, saya sekarang mengapa tidak mau membahas pasal- pasal. Saya sudah tahu arahnya kemana. giliran Jawaban Saya tidak pernah membahas masalah pasal. Bahwa selain melakukan tindakan obstructing justice melalui pernyataan-pernyataan yang merendahkan dan mengintimidasi/mengancam keberadaan Saksi dan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan, Para Terlapor juga menghalang-halangi proses pembuktian dengan memberikan 196 -
S A L I N A N pernyataan-pernyataan menuduh tanpa dilengkapi dengan alat bukti sanggahan meskipun sudah diperingatkan oleh Majelis Komisi, sebagaimana dikutip dalam BAP Saksi Sarma Hutajulu tanggal 19 Februari 2020 (tanya-jawab nomor 44-48 dan 52): ---------------------------- Pernyataan Majelis Komisi Pernyataan KH Terlapor Pernyataan Majelis Komisi Tadi Saudara terlapor mengatakan memiliki semua bukti iklan, silahkan ditunjukkan agar dapat dikonfirmasi iklan yang mana yang membuat Saudara Saksi mencurigai adanya penipuan. Tidak kami buktikan saat ini Yang masih Mulia, mengumpulkan bukti-bukti dan pada saat kami diperiksa nanti akan kami buktikan. Jadi tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi? karena kami Pernyataan KH Terlapor Pernyataan Majelis Komisi Pernyataan KH Terlapor Saudara Saksi yang mendalilkan jadi Saudara harus membuktikan, itu asas hukum Yang Mulia. Iklan yang dimiliki Investigator semua sudah ditunjukkan dan Saksi belum pernah melihat. Saudara Saksi mengatakan bahwa ada iklan yang bentuknya Tadi Saudara Kuasa Hukum sendiri yang mengatakan bahwa memiliki iklan- iklan itu, maka silahkan ditunjukkan. Tapi tidak saat ini Yang Mulia, karena ini hak kami untuk pembuktian nanti. Saksi yang lebih singkat. terkait dengan Pernyataan Majelis Komisi Ini untuk pembuktian Bersama ya, ini pembuktian juga disini dengan Saudara Saksi. Pernyataan KH Terlapor Bukan hari ini Yang Mulia. Pernyataan Majelis Komisi Jadi tidak Saudara memanfaatkan kesempatan? mau Pernyataan Majelis Komisi Tidak mau memanfaatkan karena kami ragu 197 -
S A L I N A N Pernyataan Majelis Komisi untuk Saya iklan mana yang menunjukkan saat RDP dimaksud dilaksanakan. Disini juga Saudari Margaret perwakilan dari TPI hadir jadi bisa memperlihatkan iklan mana yang Karena Saudara Kuasa Hukum juga tidak berhenti menanyakan mengapa Saksi mengatakan ada indikasi penipuan, karena dilihatnya dari iklan tersebut. rasa relevan pada dipermasalahkan. Pernyataan Terlapor KH Bukti yang kami miliki belum lengkap ini, bukti yang dimiliki oleh saat Investigator sama kurang dengan yang kami miliki saat ini, lengkapnya kami tunjukkan pada saat giliran kami diperiksa. lebih nanti akan Bahwa sampai dengan proses pemeriksaan Para Terlapor dan batas akhir penyerahan dokumen yang diberikan oleh Majelis Komisi, Para Terlapor tetap tidak menunjukkan dan/atau memberikan bukti iklan yang digunakan sebagai dasar untuk menyudutkan posisi Saksi Sarma Hutajulu dalam pemeriksaan tanggal 19 Februari 2020; ------------------------ Bahwa dengan demikian Tim Investigator menilai, tindakan Para Terlapor dengan merendahkan dan mengintimidasi/mengancam keberadaan Saksi dan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak menyerahkan data dan/atau dokumen yang diminta Majelis Komisi dalam persidangan adalah merupakan tindakan obstructing justice atau 198 -
S A L I N A N menghalang-halangi proses pembuktian perkara a quo.----------------- v. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub- judice Rule). Bahwa selama proses pemeriksaan, Para Terlapor kerap memberikan pernyataan- pernyataan berupa tuduhan-tuduhan tanpa bukti baik dalam persidangan maupun pernyataan kepada media, sebagaimana berikut: ------------------------ Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II dikutip dari laman website Media CNN Indonesia tanggal 10 Januari 2020 dengan judul "Hotman Paris Ungkap Permintaan Suap Eks Pegawai KPPU di Kasus Grab" --------- kliennya "Hotman mengungkap ditawarkan "jalan keluar" seharga Rp 2,5 miliar." terbuka yang "Pada persidangan Dinnie Melanie dipimpin menyatakan tersebut, ini dugaan rapat disampaikan Indonesia. Meski pimpinan Grab telah memiliki tersebut sejak lama namun dia belum bisa membuka kasus tersebut. oleh Hotman "penawaran" saat pada informasi "kalau ada buktinya saya sudah langsung bawa ke KPK, saya tidak pernah takut. Saya hati-hati dan bertanggung tidak sembarang fitnah" katanya dalam persidangan tersebut. jawab, saya 199 -
S A L I N A N "saya enggak bisa katakan siapa oknum itu dan dia bukan oknum yang masih bekerja disini. Dia tapi mempunyai (oknum) mantan hubungan khusus dengan orang dalam" katanya". Indonesia (Artikel Media CNN tanggal 10 Januari 2020 dengan judul "Hotman Paris Ungkap Permintaan Suap Eks Pegawai KPPU di Kasus Grab") Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II dikutip dari BAP Saksi Iki Sari Devi tanggal 9 Januari 2020, pada tanya-jawab nomor 19. --- "Apakah sebelum Oktober 2018 apakah ada rapat antar pimpinan Grab terkait permintaan 2,5 M dari oknum mantan Investigator KPPU yang berjanji bisa membuat perkara ini tanpa sidang dan mengaku bagian dari kantor konsultan hukum yang dibelakang ada oknum KPPU?" Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II dikutip dari BAP Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal 19 Februari 2020, pada sesi tanya- jawab nomor 75. -------------------------- 200 -
S A L I N A N pernah "Sebagai Ahli, mendengar banyak "calo" atau konsultan di luar karena permintaan tidak dipenuhi, maka kasusnya dilanjutkan?" "Ini sangat relevan kami tanyakan ke Ahli karena ada penyataan Saksi fakta dalam persidangan yang mendengar ada permintaan dana 2,5 M ke klien kami yang dilakukan oleh konsultan yang mempunyai orang dalam KPPU. Informasi ini sudah menjadi Atas pernyataan Saksi Fakta kemarin, Majelis juga tidak berkata apapun" apakah rahasia umum. Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II dikutip dari video unggahan tanggal 10 Januari 2020 dalam kanal Youtube milik Berita Satu. "Menghimbau kepada DPR Komisi III agar segera dirobah Undang-Undang karena tentang KPPU ketidakadilannya besar karena mengarah ke otorites, dia yang menyidik, dia yang menyelidiki, dia yang memutus, ya otomatislah. Ibaratnya begini, anak buah saya melakukan pembelaan pasti akan saya dukung anak buah saya. Masalahnya begini sanksi yang menurut Undang-Undang terhadap itu puluhan pengusaha-pengusaha milyar, minimum 25 M, bahkan ada sampai 50 M loh, tentu itu bisa yang menimbulkan pengusaha-pengusaha yang berpikiran pendek ngapain gua capek-capek bersidang 80 M, ya cincailah, yang mantan-mantan calo tadi itu akan bergerak dan mantan- mantan yang pernah bekerja di KPPU bergerak jadi calo dan sudah gossip" sangat akibat 201 -
S A L I N A N Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II dikutip dari postingan akun Instagram "@hotmanparisofficial" milik Hotman Paris Hutapea tanggal 15 Februari 2020. "Ayok semua pejabat terkait benahi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU! Audit semua kasus yg tdk dibawa kepersidangan dan kasus yang memenangkan pengusaha! Investor asing mengeluh dan protes! Lembaga mana yang berani undang hotman bahas ini?" 202 -
S A L I N A N Instagram (Akun "@hotmanparisofficial" milik Hotman Paris Hutapea tanggal 15 Februari 2020) Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II dikutip dari video unggahan tanggal 19 Februari 2020 dalam kanal Youtube milik KOMPASTV. "Tapi yang mutus juga Majelis Hakim yang adalah anak buahnya yang lagi Majelis memeriksa, anehnya Komisioner boleh mengajukan saksi untuk memperkuat tuduhan si Investigator, ya ngapain capek-capek putus aja sidang, langsung, itu saya tidak mengerti, ada yang menimbulkan itulah sesuatu sehingga orang ini sudah menjadi suatu rahasia umum nih" atau Hakim Bahwa pernyataan Para Terlapor mengenai adanya dugaan permintaan dana atau suap untuk menghentikan 203 -
S A L I N A N perkara a quo adalah tidak berdasar karena selama proses persidangan tidak terdapat satupun alat bukti yang ditunjukkan oleh Para Terlapor untuk membuktikan dugaan tersebut, sehingga seluruh pernyataan Para Terlapor mengenai dugaan tersebut baik pernyataan yang disampaikan ke media maupun dalam pemeriksaan merupakan tindakan Sub-Judice Rule. -------------- Bahwa terkait dengan pernyataan Para Terlapor sebagaimana dikutip dari kanal youtube KOMPASTV adalah tuduhan tidak berdasar dan merupakan penghinaan kepada KPPU sebagai lembaga quasi-judicial yang keberadaannya diakui oleh Undang- Undang, karena dalam proses penanganan perkara KPPU mengedepankan due process of law dimana kedudukan masing-masing pihak yang berperkara sama atau sejajar dihadapan hukum. -------------- Bahwa penetapan sebuah perkara untuk masuk dalam proses Sidang Majelis Komisi harus memenuhi syarat-syarat yaitu memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, serta harus melalui beberapa tahapan dari mulai tahapan penyelidikan dan pemberkasan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 204 -
S A L I N A N Tahun 1999 jo. Perkom No. 1 Tahun 2019, sehingga setiap perkara yang telah masuk dalam tahap Sidang Majelis Komisi adalah perkara yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU No. 5 Tahun 1999 jo. Perkom No. 1 Tahun 2019. --- Bahwa terkait dengan dalil Para Terlapor yang menyatakan hubungan pimpinan dan bawahan antara Komisi dan Investigator sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan memutus perkara dapat merugikan pihak berperkara adalah tidak berdasar, karena tidak semua perkara yang diajukan oleh Investigator diputus bersalah oleh Komisi. Berdasarkan data penanganan perkara di KPPU tahun 2019 dari total 33 (tiga puluh tiga) perkara yang ditangani oleh KPPU terdapat 2 (dua) perkara yang dinyatakan tidak bersalah sehingga pernyataan Kuasa Hukum tersebut mengada-ada dan tidak berdasar. ----- Bahwa selama proses persidangan kewajiban dan hak yang diberikan oleh Majelis Komisi kepada Para Terlapor dan Tim Investigator adalah sama, dimana Para Terlapor diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran 205 -
S A L I N A N Investigator, mengajukan Saksi dan/atau Ahli, mengajukan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen, serta memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan/atau Ahli yang dihadirkan dalam persidangan; -------- Bahwa selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 jo. Perkom No. 1 Tahun 2019 juga memberikan hak kepada Para Terlapor untuk mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri dan/atau Kasasi ke Mahkamah Agung apabila tidak menerima Putusan KPPU sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Perkom No. 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (perubahan terakhir terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005); vi. Terlapor melakukan fitnah dalam persidangan dengan mengatakan bahwa perkara a quo tidak seharusnya masuk perkara dan KPPU pernah meminta uang sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terlapor I agar perkara ini tidak dilanjutkan ke 206 -
S A L I N A N tahap persidangan tanpa didasari bukti. Ketika Majelis Komisi menanyakan apakah Terlapor I memiliki bukti permintaan uang tersebut, Kuasa Hukum Terlapor I juga menyampaikan dalam persidangan bahwa Terlapor tidak memiliki bukti. vii. Bahwa dengan demikian, Tim Investigator menyimpulkan, para Terlapor telah mendiskreditkan KPPU melalui pernyataan - pernyataan baik dalam persidangan maupun melalui media. 10.12.2 Tentang materiil. a. Peningkatan mitra Terlapor II dan pengurangan Mitra Vendor ASK lainnya. ---------------------------- 1) Bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta bahwa Terjadi peningkatan jumlah pengemudi Terlapor II yang siginifikan, disisi lain jumlah pengemudi perusahaan ASK lainnya yang menjadi mitra dari Terlapor I mengalami penurunan yaitu sebagai berikut: PERTUMBUHAN JUMLAH PENGEMUDI TERLAPOR II Kota 2016 2017 2018 2019 Jabodetabek 1.713 5.922 11.478 13.087 Medan 0 441 1.148 1.160 Surabaya 0 588 1.385 1.485 Makassar 0 0 334 408 (vide Bukti dokumen jawaban Tertulis Terlapor I tanggal 30 April 2019) -------------- 207 -
S A L I N A N 2) Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Terlapor II terkait dengan adanya penambahan pembelian unit mobil Terlapor II periode Tahun 2019 pada saat Terlapor I telah melakukan moratorium yaitu sebagai berikut: ---------------------------- i. 9 Januari 2019, Toyota Calya 50 unit; -- ii. 8 Februari 2019 , Toyota Calya 120 unit; iii. 9 Februari 2019, Daihatsu SIGRA 60 unit; iv. 5 Maret 2019, Daihatsu Sigra 30 unit. - . II-43A, (vide Bukti Terlapor Terlapor I- Terlapor II-43C, Terlapor I-Terlapor II-43D).-- I-Terlapor I-Terlapor II-43B, Terlapor 3) Berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan Terlapor I dan Terlapor II sejak pertengan tahun 2018 sampai dengan saat ini Terlapor I sedang melakukan moratorium penerimaan pengemudi baru. ------------------- 4) Bahwa berdasarkan kesaksian yang disampaikan oleh Ketua Induk Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) tanggal 26 November 2019 terjadi penurunan jumlah pengemudi yang tergabung di PPRI sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. (vide Bukti BAP Saksi Ponco Seno Ketua PPRI tanggal 26 November 2019).-------------- 5) Bahwa penurunan jumlah pengemudi juga dialami oleh PT CSM Corporatama. ------------ 208 -
S A L I N A N PENURUNAN JUMLAH PENGEMUDI PT CSM (MITRA TERLAPOR I) 2016 2017 2018 2018 2019 250 250 250 200 135 (vide Bukti BAP Saksi Tjoa Wi Liong, PT CSM Corporatama tanggal 27 November 2019)----------- 6) Bahwa dengan demikian Tim Investigator menyimpulkan, Terlapor I memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor II dengan tetap membuka penerimaan pengemudi baru untuk Terlapor II, sementara terhadap mitra ASK Terlapor I lainnya diberlakukan moratorium. ------------ b. Order prioritas. 1) Bahwa dalam melakukan promosi kepada calon pengemudi, Terlapor II membuat iklan yang mencantumkan adanya order prioritas aplikasi grab. 2) Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menjelaskan order prioritas yang dimaksud adalah fitur dalam aplikasi Terlapor I yang dalam versi Bahasa Inggris disebut auto accept yang berfungsi untuk menerima order secara otomatis. Sedangkan order prioritas yang dituangkan dalam iklan atau brosur adalah bahasa marketing, Terlapor I memiliki sistem algoritma yang memberikan keuntungan kepada pengemudi dengan performa baik (vide Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020). -------------------------- 3) Bahwa bertolak belakang dengan penjelasan Terlapor II, Saksi-saksi pengemudi justru memahami order prioritas yang dimaksud 209 -
S A L I N A N dalam iklan tersebut adalah kemudahan untuk mendapatkan order dengan menyesuaikan algoritma. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi pengemudi dalam persidangan yang menyatakan ketika para driver individu melakukan aksi agar Terlapor I menghentikan order prioritas kepada Terlapor II, untuk beberapa hari orderan untuk driver individu kembali normal namun beberapa hari kemudian order prioritas kembali diberikan kepada pengemudi Terlapor II. Aksi para pengemudi ini terjadi di Karawang dan Medan. Saksi pun meminta kepada Majelis Komisi untuk menghadirkan Ahli IT guna pembuktian order prioritas melalui algoritma. -------------- (vide Bukti BAP Saksi Rantoni Sibarani tanggal 27 November 2019, BAP Saksi Daniel Aritonang, S.H. tanggal 18 Desember 2019, BAP Saksi Ade Jaha Utama tanggal 4 Desember 2019, BAP Saksi M. Abdi Fauzan Siregar tanggal 21 November 2019, BAP Saksi Ricat Fernando Hutapea tanggal 20 November 2019 dan BAP Saski Afrizal, S.T. tanggal 19November 2019).---------------------- 4) Bahwa terkait dengan Prioritas Order dari Grab sebagaimana tertera di atas, tanggapan Terlapor II yang mengatakan bahwa kalimat tersebut hanyalah bahasa marketing adalah tidak benar dan mengada-ngada karena berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor I diperoleh fakta sebagai berikut: ---- 210 -
S A L I N A N TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGEMUDI TPI DAN NON TPI Daerah TPI 2016 NON 2016 TPI 2017 NON 2017 TPI 2018 NON 2018 TPI 2019 NON 2019 Jabodetabek 1.713 53.10 5.922 144.47 11.47 204.36 13.08 209.6 Makassar 0 9 565 0 8 2.116 4 334 35.293 8 7 408 57 35.95 Medan 0 1.691 441 23.540 1.148 39.074 1.160 7 39.63 Surabaya 0 3.177 588 25.868 1.385 49.360 1.485 3 52.59 1 (vide Bukti Jawaban Tertulis Terlapor I tanggal 30 April 2019) JUMLAH ORDER YANG DIBERIKAN TERLAPOR I KEPADA PENGEMUDI INDIVIDU DAN PENGEMUDI TERLAPOR II Quarter 4 2018 Kota TPI Non TPI Total Jabodetabek 6.353.462 24.689.659 31.043.121 Makassar 346.246 4.964.996 5.311.242 Medan 852.443 5.434.598 6.287.041 Surabaya 1.143.219 6.857.848 8.001.067 Quarter 1 2019 Kota TPI Non TPI Total Jabodetabek 6.291.131 25.635.183 31.926.314 Makassar 359.036 4.274.065 4.633.101 Medan 780.543 4.761.316 5.541.859 Surabaya 1.030.058 6.922.272 7.952.330 (vide Bukti Jawaban Tertulis Terlapor I tanggal 30 April 2019) 5) Bahwa jika dibuat rata-rata perbandingan antara jumlah pengemudi dan order yang diberikan kepada pengemudi baik untuk pengemudi TPI maupun pengemudi individu maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor I memberikan order lebih banyak kepada pengemudi Terlapor II yaitu sebagai berikut:- 211 -
S A L I N A N Rata-Rata Order TPI Quarter 2018 Kota Jumlah Driver Jumlah Order Rata-Rata Jabodetabek 11.478 6.353.462 553 Trip/ Driver Makassar 334 359.036 1036 Trip/ Driver Medan 1.148 780.543 742 Trip/ Driver Surabaya 1.385 1.143.219 825 Trip/ Driver Rata-Rata Order Non TPI Jabodetabek 204.364 24.689.659 120 Trip/ Driver Makassar 35.293 4.964.996 140 Trip/ Driver Medan 39.074 5.434.598 139 Trip/ Driver Surabaya 49.360 6.857.848 138 Trip/ Driver Rata-Rata Order TPI Quarter 2019 Kota Jumlah Driver Jumlah Order Rata-Rata Jabodetabek 13.087 6.291.131 480 Trip/ Driver Makassar 408 346.246 848 Trip/ Driver Medan 1.160 852.443 734 Trip/ Driver Surabaya 1.485 1.030.058 693 Trip/ Driver Rata-Rata Order Non TPI Jabodetabek 209.657 25.635.183 122 Trip/ Driver Makassar 35.957 4.274.065 118 Trip/ Driver Medan 39.633 4.761.316 120 Trip/ Driver Surabaya 52.591 6.922.272 Trip/ Driver 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jawaban Terlapor II yang mengatakan bahwa penyebutan "order prioritas" yang tertera di 212 -
S A L I N A N dalam brosur rekrutmen pengemudi Terlapor II hanyalah Bahasa Marketing tidaklah benar karena faktanya Terlapor I memberikan Order jauh lebih banyak kepada mitra pengemudi Terlapor II sebagaimana tertera di dalam table di atas (8 kali lebih banyak kepada pengemudi Terlapor II dibanding kepada pengemudi individu). 7) Bahwa dalam persidangan, Saksi M. Abdi Fauzan Siregar mengharap agar order prioritas dihapuskan, khususnya untuk pihak Terlapor II, dan memberlakukan pemerataan orderan antara mitra Terlapor II dan mitra individu sehingga tidak ada diskriminasi. (vide Bukti BAP M. Abdi Fauzan Siregar tanggal 21 November 2019) --------------------- 8) Selain itu terkait dengan order prioritas yang diberikan oleh Terlapor I kepada pengemudi Terlapor II hal ini juga pernah disampaikan oleh Asosiasi Pengemudi Online dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Sumatera Utara sebagaimana disampaikan oleh Saksi Sarma Hutajulu selaku Anggota DPRD Sumut. (vide Bukti BAP Saksi Sarma Hutajulu tanggal 19 Desember 2019) --------------------- 9) Bahwa Saksi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur juga mengatakan bahwa benar terdapat beberapa kali demo yang dilakukan oleh pengemudi individu di Surabaya terkait order prioritas. -------------- 213 -
S A L I N A N (vide Bukti BAP. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Januari 2020) 10) Bahwa berdasarkan berita yang dimuat dalam media di Makassar, sebagaimana disampaikan oleh Tim Investigator, di Makassar juga pernah dilakukan demo pada tanggal 13 Februari 2019 terkait dengan order prioritas yang diberikan oleh Terlapor I kepada pengemudi Terlapor II. ------------------ (vide Bukti BAP Saksi Dishub Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 Februari 2020, BAP Saksi Noor Sjaibah tanggal 5 Februari 2020). 11) Bahwa Tim Investigator dalam persidangan meminta pembuktian kepada Para Terlapor untuk menjelaskan algoritma penerimaan order bagi para pengemudi yang tujuannya untuk membuktikan ada atau tidaknya order prioritas, namun Para Terlapor tidak pernah dapat membuktikan di persidangan. - 12) Bahwa dengan demikian Tim Investigator menyimpulkan, oleh karena Para Terlapor tidak membuktikan algoritma penerimaan order untuk membuktikan ada atau tidaknya order prioritas, maka seluruh fakta persidangan dan keterangan Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan adanya order prioritas dari Terlapor I bagi pengemudi Terlapor II. --------- 13) Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Komisi terkait dengan kebenaran fakta berdasarkan data yang diberikan oleh Terlapor I dan menguji kesaksian para Saksi 214 -
c. S A L I N A N dalam persidangan, Tim Investigator berkepentingan agar Terlapor I dapat hadir dipersidangan namun hal ini tidak dapat dilakukan karena Terlapor I menolak untuk diperiksa dipersidangan dengan demikian mohon Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: i. Menerima kebenaran data dan analisis sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas; ii. Menerima kebenaran kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang menyatakan bahwa Terlapor I memberikan order prioritas kepada Terlapor II. Tentang perijinan. 1) Bahwa berdasarkan proses persidangan diperoleh fakta bahwa secara faktual Terlapor II telah beroperasi sejak tahun 2016 padahal ijin operasional belum diterbitkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana telah diuraikan pada poin penyediaan jasa angkutan sewa khusus oleh Terlapor II. Fakta terkait dengan ijin operasional yang belum terbit padahal Terlapor II telah beroperasi juga terkonfirmasi dalam persidangan pemeriksaan Saksi yang berasal dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. ---------------- (vide Bukti BAP Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Desember 2019, Vide BAP Kepala Dinas 215 -
S A L I N A N tanggal 23 Perhubungan Jawa Timur Januari 2020, BAP Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 Februari 2020). 2) Berdasarkan keterangan Saksi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Januari 2020 menyatakan selain tidak mengurus perijinan, Terlapor II pun melakukan pelanggaran dengan menjalankan operasi ASK di Malang (di luar wilayah operasi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur yaitu Surabaya, Gresik, Tuban, Madura, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto). (vide Bukti BAP Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur tanggal 23 Januari 2020). ------- 3) Bahwa dengan demikian Tim Investigator menyimpulkan, Terlapor II tidak mengurus perijinan ASK sebagaimana yang disyaratkan dalam PM No. 118 Tahun 2018, sehingga pernyataan Terlapor II yang mengaku sebagai perusahaan yang kredibel dan sering mendapatkan penghargaan menjadi terbantahkan dan bertolak belakang dari fakta di lapangan. --------------------------- 10.13 Pemenuhan Unsur Pelanggaran. 10.13.1 Pemenuhan unsur-unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: Pasal 14 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang 216 -
S A L I N A N mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : ------------------------- a. Unsur Pelaku Usaha. 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 2) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (identitas terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. 3) Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------- 4) Berdasarkan uraian di atas maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. 217 -
S A L I N A N b. Unsur Perjanjian. 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 2) Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam unsur ini adalah Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Sdr. STEPHANUS ARDIANTO selaku Direktur Terlapor I dan selaku Direktur Terlapor II tertanggal 5 Juni 2017 serta perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. --------------------- 3) Bahwa perjanjian tertanggal 5 Juni 2017 tersebut mengatur kesepakatan ruang lingkup dimana Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh Pengemudi untuk menggunakan Grab App untuk memungkinkan Pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut sebagaimana telah diuraikan pada butir 9.2.1 (Bagian: Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II). 4) Berdasarkan uraian d atas, maka unsur Perjanjian dalam perkara a quo terpenuhi. -- 218 -
S A L I N A N c. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------------------------- 1) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II selaku pihak yang melakukan perjanjian dengan Terlapor I sebagaimana dimaksud dalam dugaan ini. 2) Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ------------- 3) Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -------------------- 4) Berdasarkan uraian d atas, maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. d. Unsur Menguasai Produksi. --------------------------- 1) Berdasarkan Penjelasan Ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: --------- Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu .... vertikal adalah 2) Bahwa dalam perkara a quo, produk Terlapor I adalah Penyediaan Aplikasi sedangkan produk Terlapor II adalah Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus sebagaimana yang telah diuraikan dalam 219 -
S A L I N A N poin tentang Penyediaan Jasa ASK dan Penyediaan Aplikasi. ------------------------------ 3) Bahwa penguasaan produksi yang dimaksud dalam perkara a quo dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II melalui perjanjian sebagaimana telah diuraikan pada poin tentang Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II. 4) Bahwa dalam perkara a quo Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan tindakan dalam bentuk mengintegrasikan kedua produk atau komponen utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan Terlapor II. ------ 5) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Menguasasi Produksi dalam perkara a quo terpenuhi. e. Unsur Barang/Jasa. 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ------------- Barang adalah setiap benda, baik berwujud tidak berwujud, baik bergerak maupun maupun yang dapat tidak diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. bergerak, 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ------------- Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha atau prestasi 3) Bahwa dalam perkara a quo, produk Terlapor I adalah Jasa Penyediaan Aplikasi sedangkan produk Terlapor II adalah Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus sebagaimana yang telah diuraikan dalam 220 -
S A L I N A N poin tentang Penyediaan Jasa ASK dan Penyediaan Aplikasi. ------------------------------ 4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Jasa dalam perkara a quo terpenuhi. ---------- f. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -------------- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ------------- tidak sehat adalah persaingan usaha persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau jasa yang pemasaran barang dan atau jujur atau tidak dilakukan dengan cara melawan atau menghambat persaingan usaha. hukum 2) Bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk diskriminasi yang dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor II dan selanjutnya berdampak pada pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II sebagaimana yang telah diuraikan pada poin tentang Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II sehingga secara mutatis mutandis menjadi Bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan pemenuhan unsur pasal ini. ------ 3) Bahwa diskriminasi tersebut sebagai dampak perlakuan istimewa Terlapor I kepada Terlapor II selaku perusahaan hilir afiliasinya sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada Terlapor II dan/atau Mitra Terlapor II) sehingga secara mutatis mutandis menjadi 221 -
S A L I N A N Bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan pemenuhan unsur pasal ini. ------ 4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara a quo terpenuhi. ------------------------ Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi. 10.13.2 Pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: Pasal 15 ayat (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian tying. Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karakternya dengan produk pokoknya Dampak negatif dari tying diantaranya: ------------------- 1. Merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Pada umumnya produk yang dijual dengan strategi 222 -
S A L I N A N tying adalah produk yang kurang laku dan/atau menghadapi persaingan yang sangat kuat karena adanya produk substitusi.----------------------------- 2. Merupakan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan di luar produk utamanya. 3. Dapat menciptakan pasar monopoli, terutama dalam layanan purna jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna jual yang diberikan oleh produsen ------------------- 4. Sebagai sarana untuk menyamarkan praktek penetapan harga dan/atau praktek menjual rugi. Perjanjian tertutup dinyatakan telah memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut karena dalam perjanjian tying ini produk yang diikatkan dalam suatu penjualan harus berbeda dengan produk utamanya. Bahwa dalam perkara a quo, produk Terlapor I adalah Penyediaan Aplikasi sedangkan produk Terlapor II adalah Penyediaan Jasa ASK sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin tentang Penyediaan Jasa ASK dan Penyediaan Aplikasi. Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: --------------- a. Unsur Pelaku Usaha. 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: 223 -
S A L I N A N setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi 2) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. 3) Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -------------------- 4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. b. Unsur Perjanjian. 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut: - suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis 2) Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam unsur ini adalah: i. Perjanjian atau Kerja Sama Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi, yang dibuat 224 -
S A L I N A N oleh Terlapor II dengan Calon Pengemudi, dan ---------------------------- ii. Perjanjian penyediaan jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2017 yang keduanya ditandatangani oleh orang yang sama (Sdr. STEPHANUS ARDIANTO). --------- 3) Bahwa perjanjian atau kerja sama antara Terlapor II dengan Calon Pengemudi (Mitra Terlapor II) tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan pada poin Kerjasama Terlapor II dengan (mitra) pengemudi sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan analisis pemenuhan unsur ini. --- 4) Bahwa perjanjian penyediaan jasa antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2017 tersebut mengatur kesepakatan ruang lingkup dimana Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh Pengemudi untuk menggunakan Grab App untuk memungkinkan Pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. 5) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Perjanjian dalam perkara a quo terpenuhi. --- c. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------------------------- 1) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I dan 225 -
S A L I N A N Pengemudi Mitra Terlapor II selaku pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dugaan ini dengan Terlapor II.----------------------------------------------------- 2) Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ------------- 3) Bahwa Pengemudi Mitra Terlapor II adalah pihak yang bekerja sama dengan Terlapor II untuk mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang dipinjam dari Terlapor II. ---- 4) Bahwa Mitra (Pengemudi) Terlapor mememiliki tugas utama untuk menerima dan menyelesaikan penugasan pekerjaan yang dibagikan melalui Grab App. ------------- 5) Bahwa Terlapor I dan Mitra (Pengemudi) Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. ------------------------- 6) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. d. Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok 1) Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perjanjian yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah Perjanjian atau Kerja 226 - II
S A L I N A N Sama Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi, yang dibuat oleh Terlapor II dengan Calon Pengemudi, dan Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang keduanya ditandatangani oleh orang yang sama (Sdr. STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA) tertanggal 5 Juni 2017. ------ 2) Berdasarkan kedua perjanjian tersebut diatur ketentuan yang pada pokoknya bahwa Terlapor I dan Terlapor II mewajibkan dan/atau membuat persyaratan kepada Mitra (Pengemudi) Terlapor II yaitu wajib menggunakan Grab App (produk layanan Terlapor I) serta wajib mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Terlapor II dan Terlapor I maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas Grab App. ---------------------- 3) Bahwa dengan demikian, perjanjian tertutup (tying) yang dimaksud adalah : ----------------- i. Terlapor I mewajibkan Terlapor II hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II;-------------- ii. Terlapor II mewajibkan Mitra (Pengemudi) hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II, sementara kewajiban yang sama tidak tertuang dalam perjanjian ASK lain dengan mitra pengemudinya. 227 -
S A L I N A N 4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Memuat Persyaratan bahwa Pihak yang Menerima Barang dan/atau Jasa Tertentu Harus Bersedia Membeli Barang dan/atau Jasa Lain dari Pelaku Usaha Pemasok dalam perkara a quo terpenuhi. --------------- Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. --------------------------- 10.13.3 Pemenuhan unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: Pasal 19 huruf d Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d tentang Praktek Diskriminasi, praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan/atau jasa. -------------------------- Praktek diskriminasi diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis, maupun pertimbangan efisiensi lainnya, sebagai contoh: 1. Menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima; ------ 228 -
S A L I N A N 2. Menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima; ----------------------------- Praktek diskriminasi harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi). Beberapa dampak terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan dari pelanggaran Pasal 19 huruf d tersebut, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: --------------------- 1. Ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan; 2. Terciptanya berbagai hambatan persaingan di pasar bersangkutan; 3. Berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan; Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ---------------- a. Unsur Pelaku Usaha. 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut: ---- setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi 229 -
S A L I N A N 2) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. 3) Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -------------------- 4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. b. Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama-sama. 1) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara bersama-sama membuat kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa angkutan sewa khusus dimana Terlapor I bertindak sebagai Penyedia Aplikasi dan Terlapor II bertindak sebagai Penyedia jasa ASK. 2) Kesepakatan antara Terlapor I dan Terlapor II tersebut dituangkan dalam perjanjian tertanggal 5 Juni 2017 serta perjanjian - perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada poin Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II. 3) Berdasarkan perjanjian tersebut, selanjutnya Terlapor I dan Terlapor II 230 -
S A L I N A N bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan terkait dengan jasa ASK dengan membagi tugas dan kewajiban sebagai berikut: i. Kewajiban Terlapor II, antara lain pada pokoknya sebagai berikut: ------------------ (1) untuk memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran Pengemudi untuk menggunakan Grab App sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Terlapor I.---------------------------------- (2) untuk memastikan bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II. ---- (3) untuk menunjuk Pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App. ii. Kewajiban Terlapor I , antara lain pada pokoknya sebagai berikut: ------------------ (1) untuk memfasilitasi pelatihan bagi Pengemudi mengenai Grab App dan berkerja sama dengan Terlapor II mengenai layanan pelanggan yang diperlukan; (2) memberitahukan Terlapor II atas setiap skors atau pemberhentian Pengemudi akibat pelanggaran Kode Etik atau peraturan dan ketentuan terkait lainnya; --------------------------- (3) menangani keluhan dari Pengguna Akhir; 231 -
S A L I N A N (4) memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan tiap rekening Pengemudi yang ditugaskan Terlapor II; ------------ (5) memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja Pengemudi terkait pemenuhan Indikator Kinerja Utamanya. 4) Berdasarkan fakta tersebut bahwa Terlapor I dan Terlapor II sesuai dengan kapasitasnya masing-masing menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan sewa khusus melalui Grab App. --- 5) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama- sama dalam perkara a quo terpenuhi. --------- c. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------------------------- 1) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II selaku pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dugaan ini dengan Terlapor I. 2) Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ------------- 3) Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------- 4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. 232 -
S A L I N A N d. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan. - 1) Bahwa dalam perkara a quo, produk Terlapor I adalah Penyediaan Aplikasi sedangkan produk Terlapor II adalah Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin tentang Penyediaan Jasa ASK dan Penyediaan Aplikasi. ------------------------------ 2) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan dalam perkara a quo terpenuhi. --------------- e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -------------- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ------------- tidak sehat adalah persaingan usaha persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan atau menghambat persaingan usaha hukum 2) Bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa ASK dalam bentuk perlakuan istimewa yang dilakukan Terlapor I kepada Terlapor II sebagaimana diuraikan pada poin perilaku terlapor, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan dan/atau analisis pemenuhan unsur ini. 3) Bahwa perlakuan istimewa Terlapor I kepada Terlapor II telah mengakibatkan peningkatan kemampuan bersaing Terlapor II 233 -
S A L I N A N dibandingkan dengan mitra ASK Terlapor I lainnya. 4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara a quo terpenuhi. ------------------------ f. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi. ----------- Bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I kepada mitra ASK Terlapor I selain Terlapor II, berupa: i. Ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu di pasar yang bersangkutan sebagai berikut: (1) Memberikan muatan promosi hanya kepada Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada poin terkait promosi produk; (2) Memberikan tambahan program berupa Program Loyalitas hanya kepada mitra pengemudi Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada poin terkait program; ------ (3) Memberi skema insentif yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan pada poin tentang jam operasional untuk mendapatkan insentif; ------------------------ (4) Memberikan keistimewaan kepada Terlapor II untuk menambah mitra pengemudi dan unit mobil disaat Terlapor I menetapkan moratorium kepada mitra ASK lainnya, sebagaimana telah diuraikan dalam poin peningkatan Mitra Terlapor II dan pengurangan Mitra ASK Terlapor I lainnya. 234 -
S A L I N A N (5) Memberikan order prioritas kepada mitra pengemudi Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada poin tentang order prioritas. ii. Motif perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi yang wajar dari sisi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima. Seharusnya Terlapor II dengan ASK lain yang menjadi mitra Terlapor I mendapatkan perlakuan yang sama, namun Terlapor I memberikan keistimewaan kepada Terlapor II. iii. Dampak dari perbedaan perlakuan tersebut, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat berupa: (1) Penambahan jumlah mitra pengemudi dan unit mobil Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam poin peningkatan Mitra Terlapor II dan pengurangan Mitra ASK Terlapor I lainnya; ------------------------------ (2) Penurunan jumlah pengemudi yang tergabung di PPRI dan PT CSM Corporatama sebagaimana diuraikan dalam poin peningkatan Mitra Terlapor II dan pengurangan Mitra ASK Terlapor I lainnya; (3) Penurunan jumlah trip bagi pengemudi non-Terlapor II akibat adanya order prioritas sebagaimana diuraikan dalam poin order prioritas.---------------------------- Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Melakukan Praktek Diskriminasi dalam perkara a quo terpenuhi.- 235 -
S A L I N A N Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi. 10.14 KESIMPULAN. 10.13.4 Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan Analisa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan : -------------------------- a. Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999; b. Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999; ----------------------------- c. Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. 10.13.5 Dengan demikian, Tim Investigator merekomendasikan kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk: a. Mengenakan sanksi berupa denda administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999; atau b. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 11. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide Bukti TI-TII.56): Keberatan Para Terlapor atas Sikap Majelis Komisi, Saksi dan Bukti yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yakni sebagai berikut: 11.1 Para Terlapor atas sikap Majelis Komisi terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu majelis komisi perkara a quo. 236 -
S A L I N A N 11.1.1 Menunjuk pada surat Para Terlapor yakni Surat tertanggal 9 Oktober 2019, perihal: Pengaduan dan Surat 0811/0679.01/2019/HP&P tertanggal 16 Oktober 2019, Para Terlapor telah menyampaikan pengaduan dan keberatan atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. selaku Anggota Majelis Komisi dalam Perkara No. 13/KPPU-I/2019, yang telah melakukan pelanggaran kode etik dengan cara yakni melakukan konferensi Pers di hadapan wartawan. 11.1.2 Selanjutnya, di dalam konferensi pers tersebut, Anggota Majelis Komisi tersebut di atas (Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.) memberikan pendapat atas substansi perkara yang sedang diperiksa atau ditanganinya (dalam hal ini Perkara No. 13/KPPU-I/2019) dengan memberikan pendapat yang mendahului Putusan Majelis Komisi yakni menyatakan bahwa hal-hal yang diduga dilanggar oleh Para Terlapor semakin kuat terbukti atau sama saja dengan menyatakan bahwa Para Terlapor terbukti bersalah. Dalam konferensi pers tersebut Para Terlapor seolah-olah telah dihukum bersalah sebelum adanya proses pemeriksaan dan pembuktian. ----------- 11.1.3 Lebih lanjut, faktanya pada saat itu proses perkara No. 13/KPPU-I/2019 masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dimana persidangan baru berjalan sebanyak 3 (tiga) kali dan Anggota Majelis Komisi tersebut di atas sadar betul bahwa pernyataannya tersebut akan ditulis dan disebarkan dalam media elektronik seperti terbukti sebagai berikut: -------------- a. Media online CNBC Indonesia tertanggal 07 Oktober 2019 yang berjudul "Grab Terbelit Kasus 237 -
S A L I N A N Dugaan Diskriminasi di KPPU", yang berisi photo dari Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. selaku Anggota Majelis Komisi sedang melakukan konferensi Pers bersama para wartawan; ------------ b. Media online detikfinance tertanggal 7 Oktober 2019 yang berjudul "Jadi Pengacara Grab, Hotman Paris Besok Sambangi KPPU", sebagai berikut: ----- Selasa "Jakarta - Hotman (8/10/2019), akan mendatangi sidang di KPPU. Dirinya hadir selalu kuasa hukum dari PT Solusi Indonesia) untuk Transportasi menghadapi perkara hukum yang menimpa perusahaan transportasi online yang berkantor pusat di Singapura tersebut. Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan perkara ini juga melibatkan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) yang merupakan mitra Grab. Hotman Paris menjadi kuasa hukum kedua perusahaan tersebut. Rencananya, Hotman Paris akan mendatangi KPPU, Selasa siang (8/10/2019) pukul 13.00 "Memang benar Grab, bahkan Hotman Paris jadi pengacaranya Grab dan TPI," kata dia di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (7/10/2019). Guntur enggan berbicara mengenai perkara apa yang dihadapi Grab. Namun dari situs resmi KPPU, pada gelar sidang perkara Nomor 13/KPPU-I/2019, Grab dan TPI diduga melakukan pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bunyi Pasal 14 aturan tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku lain yang bertujuan untuk menguasai usaha produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat Pasal 15 Ayat 2 berbunyi, pelaku usaha dilarang Paris Hutapea, Indonesia (Grab itu 238 -
S A L I N A N lain yang membuat perjanjian dengan pihak memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Dengan ditunjuknya Hotman Paris sebagai kuasa hukum Grab dan TPI, menurut Guntur malah memperkuat tuduhan yang disematkan kepada kedua perusahaan tersebut sebagaimana pasal di atas. "Jadi dua terlapor satu pengacaranya makin menguatkan sebenarnya kalau kita berlogika ya. itu Dua perusahaan yang dituduh melakukan ditunjuk pengacaranya yang sama," tambahnya. Terkait detail yang akan dibahas dalam sidang besok, dia tak mau menjelaskannya. Dia hanya mengatakan sidang pemeriksaan pendahuluan (PP) yang ketiga kalinya digelar, akan membahas tanggapan terlapor. "Jadi itu proses. Besok itu persidangan PP ketiga, tanggapan terlapor," tambahnya. bahwa besok adalah c. Media online tertanggal 8 Oktober 2019 yang berjudul "Tersandung Perkara di KPPU, Grab Tunjuk Hotman Paris Jadi Pengacara", sebagai berikut: "JAKARTA, - Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara mereka dalam perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha. "Hotman Paris jadi pengacara Grab dan TPI," kata Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih (7/10/2019). kantornya, Senin ditemui di Rencananya Selasa (8/10/2019) ini, persidangan kasus dugaan pelanggaran persaingan usaha itu akan berlangsung di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Baca juga: Grab Klaim Telah Kontribusi Rp 48,9 Triliun ke Perekonomian Indonesia Guntur menyebutkan, persidangan tersebut pemeriksaan pendahuluan (PP) yang ketiga kalinya digelar. merupakan tahap 239 -
S A L I N A N Pokok sidang akan membahas tanggapan terlapor terkait adanya dugaan terkait dengan perlakuan diskriminatif Grab yang mengistimewakan mitra pengemudi dari TPI dibandingkan mitra individual. Praktik diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu. "Dalam sidang di KPPU (sebelumnya), terlapor belum bisa menanggapi makanya ada tanggapan ketiga," ujarnya. Menurut dia, penunjukkan Hotman Paris sebagai kuasa hukum oleh manajemen Grab dan TPI, secara tidak langsung memperkuat tuduhan yang disematkan kepada kedua perusahaan selama ini sebagaimana pasal yang disangkakan. Yakni yakni Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait perlakuan diskriminatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Dua terlapor satu pengacaranya makin menguatkan sebenarnya kalau kita berlogika. Dua perusahaan yang dituduh melakukan itu ditunjuk pengacaranya yang sama," bebernya. Dalam perkara Indonesia sebagai terlapor I dan PT Teknologi Pengangkutan II, yang (PT TPI) sebagai Indonesia merupakan mitra Grab sendiri. Keduanya diduga melakukan persekongkolan usaha yang merugikan driver (pengemudi) mandiri Grab roda empat (Grab car). Majelis Komisi nantinya yang memutuskan apakah bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran denda. Jika dinyatakan bersalah akan didenda maksimal Rp 25 miliar." ini, Grab terlapor 11.1.4 Bahwa setelah adanya pengaduan dari Para Terlapor, terdapat pergantian susunan Majelis Komisi, namun yang diganti justri Ketua Majelis Komisi yakni dari Bapak Harry Agustanto S.H., M.H. menjadi Ibu Dinnie Melanie S.H., M.E., dimana Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. tetap menjadi Majelis 240 -
S A L I N A N Komisi meskipun telah jelas dugaan pelanggaran atas kode etik sebagaimana diuraikan di atas. ---------------- 11.1.5 Berdasarkan uraian di atas, maka Para Terlapor dengan ini kembali menyatakan keberatannya karena jelas telah terbukti bahwa perkara a quo diperiksa oleh Majelis Komisi yang telah melakukan dugaan pelanggaran kode etik, yakni dengan menyatakan Para Terlapor telah bersalah sebelum adanya pemeriksaan dan putusan. 11.2 Keberatan Para Terlapor Atas Sikap Majelis Komisi Mengancam Kuasa Hukum Para Terlapor Dengan Menyebutkan Sikap Kuasa Hukum akan Dipertimbangkan Majelis Komisi untuk Menjatuhkan Putusan terhadap Para Terlapor. --------------------- 11.2.1 Bahwa sejak awal persidangan, Majelis Komisi selalu menunjukkan sikap yang memihak Investigator, dan menyudutkan Para Terlapor. Investigator dapat dengan leluasa mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan komentar apapun, sekalipun terkait hal-hal yang tidak mempunyai hubungan dengan pembuktian perkara a quo. Namun apabila Para Terlapor yang mengajukan pertanyaan, akan dibatasin dan dipotong-potong oleh Majelis Komisi, meskipun sebagian besar pertanyaan Para Terlapor merupakan pertanyaan penting dan relevan dalam pembuktian perkara a quo. ----------------- 11.2.2 Bahwa Para Terlapor telah berkali-kali mengajukan keberatan/ protes di depan persidangan namun tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Majelis Komisi. Bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2020 di Makassar, pada saat pemeriksaan Saksi Perwakilan Terlapor I cabang Makassar terdapat pertanyaan Kuasa Hukum Para Terlapor kepada Saksi yang tidak sependapat dengan Majelis Komisi. Secara mengejutkan, Ketua Majelis Komisi menegur Kuasa 241 -
S A L I N A N Hukum Para Terlapor secara berlebihan, menyatakan Kuasa Hukum tidak menghormati Majelis Komisi, bahkan mengancam Kuasa Hukum Para Terlapor dengan menyebutkan: "sikap Kuasa Hukum akan kami pertimbangkan untuk memutus perkara klien saudara (baca: Para Terlapor)", bahkan Majelis Komisi juga meminta panitera mencatat dalam berita acara persidangan. 11.2.3 Bahwa merupakan hal yang sangat wajar dalam suatu persidangan apabila Kuasa Hukum mempunyai pandangan yang berbeda dengan Investigator, termasuk dengan Majelis Komisi, dan hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk tidak hormat terhadap Majelis Komisi ataupun persidangan. Selanjutnya mengingat KPPU merupakan lembaga dalam ranah hukum administratif sepatutnya Majelis Komisi bersikap pasif, bukan sikap aktif yang berlebihan (over active) dengan selalu mengeluarkan pendapat-pendapat baik di depan persidangan maupun di depan media/pers. 11.2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom 1/2019") suatu perkara diputus berdasarkan alat bukti yang cukup bukan berdasarkan sikap Kuasa Hukum, untuk jelasnya dikutip Pasal 60 ayat (1) Perkom 1/2019 sebagai berikut: "Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan." telah terjadi atau tidak 242 -
S A L I N A N 11.2.5 Selanjutnya terkait hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti, merujuk pada Pasal 45 Perkom 1/2019 alat bukti dapat berupa: ---------------------------- a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat dan/ atau dokumen; d. petunjuk; e. keterangan pelaku. Mohon dicatat "sikap kuasa hukum" tidak termasuk kategori alat bukti dalam Pasal 45 Perkom 1/2019, oleh karenanya Majelis Komisi tidak dapat memutus perkara a quo berdasarkan sikap kuasa hukum. --------- 11.2.6 Terkait dengan hal ini, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. dalam keterangannya sebagai Ahli, di bawah sumpah di hadapan persidangan, pada intinya menyatakan sikap kuasa hukum tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Komisi untuk menghukum Para Terlapor, oleh karena Pasal 60 ayat (1) Perkom 1/2019 telah mengatur bahwa suatu perkara harus diputus berdasarkan alat bukti yang cukup, bukan sikap kuasa hukum. Selanjutnya Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. meminta agar KPPU (in casu Majelis Komisi perkara a quo) agar "Taat Azas" (Baca: Taat Pada Perkom 1/2019). ----------- 11.3 Keberatan Para Terlapor atas Sikap Majelis Komisi yang Menolak Mendengar Keterangan Terlapor I Padahal Agenda Persidangan Masih dalam Tahap Pembuktian. ---------------------- 11.3.1 Menunjuk pada permintaan keterangan Terlapor I oleh Majelis Komisi perkara a quo melalui Surat Panggilan No. 197/KPPU/MK-PPL/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Kuasa Hukum Terlapor I yang diwakili Law Firm Hotman Paris 243 -
S A L I N A N & Partners telah hadir dalam persidangan dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-------------------- a. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan dari Terlapor I telah disampaikan sejak proses penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Investigator KPPU, berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan; b. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan dari Terlapor I telah disampaikan dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo melalui Kuasa Hukum Terlapor I, berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan; ------------ c. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan dari Terlapor I telah disampaikan melalui pemeriksaan Saksi Terlapor I yakni Sdri. Iki Sari Dewi pada persidangan tertanggal 09 Januari 2020, berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan; -- d. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan TERLAPOR I yang nantinya akan diajukan dalam Kesimpulan, berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan. 11.3.2 Selanjutnya untuk menegaskan hal-hal di atas, Kuasa Hukum TERLAPOR I telah menyerahkan Surat No. 0503/2020/0679.01/HP&P, tanggal 11 Maret 2020 (vide Bukti T1.19) kepada Majelis Komisi di hadapan persidangan. 11.3.3 Namun dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020 Majelis Komisi berpendapat lain, sehingga pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 Kuasa Hukum Terlapor I mengajukan Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel pada Terlapor I) untuk didengar keterangannya sebagai keterangan Terlapor I, baik secara lisan dihadapan persidangan maupun 244 -
S A L I N A N melalui Surat No. 0509/2020/0679.01/HP&P tanggal 12 Maret 2020 (yang telah diterima oleh Panitera pada tanggal 12 Maret 2020), namun secara mengejutkan Majelis Komisi menolak dengan alasan keterbatasan waktu. 11.3.4 Bahwa sesuai Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KMK/Kep/XI/2019 tanggal 12 November 2019, jangka waktu pemeriksaan lanjutan baru akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2020, oleh karenanya pengajuan Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel pada Terlapor I) untuk didengar keterangannya sebagai keterangan TERLAPOR I pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 sepatutnya diterima, apalagi agenda persidangan masih dalam tahap pembuktian.------------------------------------- 11.3.5 Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Perkom 1/2019, yang berbunyi sebagai berikut: ------------------- "(1) Dalam hal semua saksi dan/ atau ahli selesai diperiksa, Majelis Komisi bertanya kepada Investigator Penuntutan, Terlapor atau Para Terlapor, atau Kuasanya, apakah masih ada Saksi, Ahli atau bukti-bukti lain yang ingin diajukan. (2) Dalam hal tidak terdapat lagi Saksi, Ahli dan/ atau bukti ingin diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Komisi menyatakan pemeriksaan Saksi, Ahli dan/ atau penyerahan bukti lain selesai." lain yang 11.3.6 Selanjutnya terkait definisi bukti, merujuk pada Pasal 45 Perkom 1/2019 adalah sebagai berikut: ---------------- "Alat bukti dapat berupa a. Keterangan saksi;---------------------------------------------------- b. Keterangan ahli;------------------------------------------------------- c. Surat dan/ atau dokumen;--------------------------------------- d. Petunjuk;----------------------------------------------------------------- e. Keterangan pelaku usaha;"-------------------------------------- 245 -
S A L I N A N 11.3.7 Sepatutnya Majelis Komisi tidak berwenang menolak permintaan terkait pengajuan Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel PT Grab Teknologi Indonesia) untuk didengar keterangannya sebagai keterangan pelaku usaha, karena pengajuan bukti merupakan HAK Para Terlapor sesuai Perkom 1/2019, dan tidak dapat dibatasi dengan alasan apapun, sampai dengan jangka waktu pemeriksaan lanjutan habis. ------------------------- 11.3.8 Bahwa sejak awal Terlapor I telah kooperatif terhitung sejak proses penyelidikan, hingga proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Bahkan di dalam setiap persidangan (pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan), selain dihadiri Kuasa Hukum, Terlapor I juga secara aktif dan kooperatif mengikuti proses persidangan dengan mengirim Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel pada Terlapor I) ke setiap persidangan baik yang diadakan di Jakarta maupun di luar kota (Medan, Surabaya, dan Makassar). Oleh karenanya, sangat tidak beralasan Majelis Komisi menolak memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk memberikan keterangan sebagai pelaku usaha di hadapan persidangan. ---------- 11.3.9 Di samping itu, Terlapor I sebenarnya juga telah memberikan keterangannya sebagai pelaku usaha diwakili oleh Sdr. Iki Sari Dewi (Head of Four Wheels pada Terlapor I) yang telah memberikan keterangannya pada tanggal 09 Januari 2020, oleh karena Majelis Komisi menolak mendengar keterangan Terlapor I yang rencananya diwakili Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel pada Terlapor I), maka setidak-tidaknya keterangan Sdr. Iki Sari Dewi (Head of Four Wheels pada Terlapor I) dapat berlaku sebagai keterangan Terlapor I sebagai pelaku usaha. ---------------------------- 246 -
S A L I N A N 11.4 Keberatan atas Sikap Majelis Komisi yang Selalu Mengklaim Perkara a quo adalah Perkara Inisiatif Padahal Terdapat Saksi di Bawah Sumpah di Hadapan Persidangan yang Mengaku Sebagai Pelapor Dalam Perkara a quo. 11.4.1 Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Komisi selalu mengklaim perkara a quo merupakan perkara inisiatif, bukan perkara laporan. Padahal Saksi atas nama David Bangar Siagian di bawah sumpah di hadapan persidangan tanggal 19 November 2019 mengaku sebagai Pelapor dalam perkara a quo. ---------------------- 11.4.2 Seandainyapun Majelis Komisi memandang perkara a quo sebagai perkara inisiatif maka setidak-tidaknya Majelis Komisi harus mematuhi hukum acara yang berlaku (due process of law) terkait inisiatif, sebagaimana dalam Pasal 10 Perkom 1/2019, yang dikutip sebagai berikut: "(1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan pelanggaran Undang-undang walaupun tanpa adanya laporan. - -- (2) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Komisi untuk melakukan Penelitian berdasarkan data atau informasi adanya dugaan pelanggaran Undang- undang.------------------------------------------------------------------ (3) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari:---------------------------------- - a. hasil kajian;-------------------------------------------------------- b. temuan dalam proses Pemeriksaan;---------------------- c. hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi;--------------------------------------------------------------- d. laporan yang tidak lengkap;--------------------------------- e. berita di media; dan/ atau----------------------------------- f. data dapat dipertanggungjawabkan."------------------------------------- atau informasi lain yang 11.4.3 Bahwa hingga Kesimpulan ini diajukan, baik Investigator maupun Majelis Komisi tidak pernah menunjukkan hasil penelitian/hasil kajian yang 247 -
S A L I N A N digunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara a quo (perkara yang diklaim sebagai perkara inisiatif). Hal ini terbukti dari baik dari Daftar Bukti Investigator maupun Majelis Komisi sama sekali TIDAK membuktikan adanya hasil penelitian/hasil kajian perkara a quo. 11.4.4 Dengan tidak dibuktikannya hasil penelitian/hasil kajian perkara a quo oleh Investigator dan/atau Majelis Komisi membuat pemeriksaan perkara a quo (yang diklaim sebagai perkara inisiatif) menjadi cacat hukum karena melanggar due process of law, yakni melanggar Perkom 1/2019. Oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo sepatutnya dinyatakan batal demi hukum. -------- 11.5 Keberatan Para Terlapor atas saksi fakta Tim Investigator karena tidak memiliki kualifikasi atau kapasitas sebagai saksi karena memiliki performa yang tidak baik dan diduga melakukan penggelapan atas kendaraan Terlapor II serta melakukan pelanggaran kode etik. 11.5.1 Bahwa Para Terlapor menolak saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Tim Investigator dalam proses penyelidikan dan kemudian diajukan sebagai Saksi Fakta dalam Perkara a quo, yakni atas nama sebagai berikut: a. Afrizal, S.T.; b. Joko Pitoyo; c. Immanuel Nababan; d. Joni Aryanto; e. Agus Edi Hermanto; f. David Bangar Siagian; g. Fadli Arief Hasibuan; h. Daniel Ompusunggu; i. Abdul Gani; j. Ricat Fernando Hutapea AMP; ------------------------- 248 -
S A L I N A N k. M.Abdi Fauzan Siregar; l. Rantoni Sibarani; m. Ade Jaha Utama Nababan;------------------------------ n. Musfir. 11.5.2 Bahwa Para Terlapor telah membuktikan bahwa para saksi fakta Tim Investigator memiliki performa yang tidak baik, dengan alasan sebagai berikut: -------------- a. Menunjuk pada bukti Laporan kepada Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-T.II-5) maka telah dibuktikan sebahagian saksi fakta Tim Investigator diduga telah melakukan tindak pidana yakni berupa penggelapan kendaraan milik Terlapor II; b. Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I- T.II-19) maka telah dibuktikan sebahagian saksi fakta Tim Investigator tidak melakukan pembayaran biaya rental kepada Terlapor II; -------- c. Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I- T.II-19) maka telah dibuktikan seluruh saksi fakta Tim Investigator memiliki performa yang tidak baik karena telah melanggar kode etik Terlapor I. -------- 11.5.3 Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa saksi fakta Tim Investigator dalam proses penyelidikan dan yang kemudian dihadirkan dalam proses pemeriksaan lanjutan adalah tidak memiliki kualifikasi atau kapabilitas serta memiliki konflik kepentingan terhadap perkara yang dihadapinya dalam memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam perkara a quo. oleh karena itu, seluruh keterangan yang diberikan tidak dapat digunakan 249 -
S A L I N A N sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo. --------------------------- 11.6 Keberatan Para Terlapor atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Investigator. Bahwa dalam membuktikan dalilnya sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Tim Investigator telah mengajukan bukti-bukti surat. Namun, para terlapor dengan ini menyatakan keberatan atas bukti-bukti Tim Investigator, yakni sebagai berikut: 11.6.1. Bukti C-23 s.d C-25 (Dokumen oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat). Menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan Pelanggaran maka wilayah geografis yakni Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar. Laporan Dugaan Pelanggaran tidak ada kaitan dengan wilayah Jawa Barat. oleh karenanya bukti Tim Investigator tersebut tidak layak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam dugaan pelanggaran a quo. 11.6.2. Vide Bukti C-37 s.d C-39 (Dokumen oleh Dinas Perhubungan Bandar Lampung). -------------------------- Menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan Pelanggaran maka wilayah geografis yakni Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar. Laporan Dugaan Pelanggaran tidak ada kaitan dengan wilayah Bandar Lampung. oleh karenanya bukti tim Investigator tersebut tidak layak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam dugaan pelanggaran a quo. 11.6.3. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa bukti-bukti Tim Investigator di atas tidak layak atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan putusan majelis komisi. ------------------- 250 -
S A L I N A N 11.7 Selanjutnya, Para Terlapor akan menyampaikan Kesimpulan Para Terlapor yakni sebagai berikut: Kesimpulan Pertama. 11.7.1 Eksepsi Kompetensi Absolut. a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait perjanjian antara Para Terlapor terkait kerjasama produksi karena perjanjian tersebut bersifat perdata murni (private) dan tidak termasuk pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 14 UU No.5/1999. (1) Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait kerjasama produksi antara Terlapor I (yang merupakan penyedia aplikasi/aplikator) dengan Terlapor II (yang merupakan perusahaan rental kendaraan roda empat), karena hal tersebut merupakan perjanjian perdata murni (private) yang bukan lingkup kewenangan KPPU, dan tidak bertujuan untuk menguasai produksi apalagi untuk menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.---------- (2) Bahwa penguasaan pasar (market power) PARA Terlapor yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 6% (enam persen) diwilayah Jabodetabek dan dibawah 3% (tiga persen) di luar Jabodetabek. Oleh karenanya sesuai buku "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks" yang salah satu penulisnya yakni Ketua KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M. 251 -
S A L I N A N Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., yang pada halaman 140, paragraf pertama, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: "Kriteria penguasaan tidak harus 100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power." tersebut (3) Maka dapat diketahui Para Terlapor dengan pangsa pasar hanya sekitar 6% (enam persen) di wilayah Jabodetabek dan di bawah 3% (tiga persen) di luar Jabodetabek maka terbukti tidak mempunyai market power, yang secara mutatis mutandis tidak mungkin dapat menguasai produksi apalagi menyebabkan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. ----------------- (4) Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran a quo adalah permasalahan bersifat perdata murni dan bukan merupakan kewenangan absolut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 14 UU No. 5/1999. b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait perjanjian antara para Terlapor maupun antara Terlapor II dengan penyewa (pengemudi) Terlapor II dalam hal penggunaan aplikasi Terlapor I karena perjanjian tersebut bersifat perdata murni 252 -
S A L I N A N (private) dan tidak termasuk pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999. --- (1) Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait perjanjian pengunaan aplikasi Terlapor I antara Para Terlapor maupun antara Terlapor II dengan Penyewa (Pengemudi) Terlapor II, karena hal tersebut merupakan perjanjian perdata murni (private) yang bukan lingkup kewenangan KPPU, dan tidak menimbulkan dampak negatif/kerugian terhadap pihak manapun. -------------------------- (2) Bahwa baik penyewa (pengemudi) pada Terlapor II mempunyai kebebasan memilih apakah akan bergabung dengan menggunakan aplikasi Terlapor I atau keluar dari dengan tidak menggunakan aplikasi Terlapor I, tanpa sanksi/denda apapun (free entry and free exit). Hal ini juga telah dinyatakan para Saksi Fakta baik dari Tim Investigator maupun PARA Terlapor yakni secara umum menyatakan para Saksi bebas untuk memiliki aplikasi manapun dan bergabung ke dalam perusahaan angkutan sewa khusus manapun (baik Terlapor II maupun Non Terlapor II). --------------------------- (3) Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran a quo adalah permasalahan bersifat perdata murni dan bukan merupakan kewenangan absolut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU No. 253 -
S A L I N A N c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait kesepakatan antara Para Terlapor maupun kesepakatan para terlapor dengan mitra/penyewa (pengemudi) terkait promosi, program, jam kerja dan insentif karena perjanjian tersebut bersifat perdata murni (private) dan tidak termasuk pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. (1) Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili terkait kesepakatan perdata antara Para Terlapor maupun antara Terlapor II dengan penyewa (pengemudi) Terlapor II dalam hal promosi, program, jam kerja dan insentif, karena hal tersebut merupakan perjanjian perdata murni (private) yang bukan lingkup kewenangan KPPU. Disamping itu, kesepakatan perdata tersebut tidak menimbulkan dampak negatif/kerugian terhadap pihak manapun. -------------------------- (2) Bahwa dalam bisnis apapun kesepakatan terkait hal promosi, program, jam kerja dan insentif yang berbeda-beda (diferensiasi) adalah hal yang sangat wajar dan tidak mungkin dihindarkan, justru dengan perbedaan (diferensiasi) tersebutlah tercipta persaingan yang sehat. Hal tersebut murni adalah perjanjian perdata dan bukan merupakan lingkup kewenangan absolut KPPU. (3) Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di 254 -
S A L I N A N dalam Laporan Dugaan Pelanggaran a quo adalah permasalahan bersifat perdata murni dan bukan merupakan kewenangan absolut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. ---------------------------- d. Seluruh permasalahan dalam perkara a quo adalah bukan kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena permasalahan yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah bersifat perdata murni. -------------------------- (1) Menunjuk pada Tanggapan Para Terlapor, maka telah dijelaskan yakni Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator adalah mempermasalahkan satu Perjanjian yang bersifat Private antar Para Terlapor dan antara Terlapor I dan perusahaan dan/atau koperasi dan/atau perorangan. Hal ini jelas merupakan ruang lingkup yang sangat bersifat Perdata Murni karena alasan kebutuhan mutlak dan alasan yang dapat diterima. ------------------------ (2) Selanjutnya, Laporan Tim Investigator sama sekali tidak menguraikan dan tidak ada kaitannya dengan merugikan kepentingan umum (vide Bukti Pasal 2 UU No. 5/1999) dan kesejahteraan umum (vide Bukti Pasal 3 UU No. 5/1999) sebagai syarat mutlak dari azas dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ------------------- (3) Tim Investigator sama sekali dalam Laporannya juga tidak menguraikan adanya 255 -
S A L I N A N Kepentingan Umum yang dilanggar, tidak menguraikan uraian Praktek Monopoli, tidak menguraikan Persaingan Usaha antara "siapa dengan siapa", Uraian Laporan Tim Investigator sama sekali tidak menyebutkan persaingan usaha antara siapa dengan siapa. apakah Persaingan Usaha antara GRAB dengan usaha-usaha sejenis seperti GOJEK dan BLUEBIRD, karena di dalam Laporan Dugaan Tim Investigator tidak diuraikan apa akibat Perjanjian yang dibuat oleh PARA terlapor terhadap para pesaing? dan apa akibat Perjanjian Terlapor 1 dengan Terlapor 2 yang memberikan dampak merugikan terhadap Perekonomian secara Nasional ? tidak diuraikan juga apa akibatnya terhadap Penguasaan Pasar/Pangsa Pasar ? dan Laporan Tim Investigator juga tidak menunjukkan data kajian yang dapat membuktikan Penguasaan produksi/pasar yang mana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi dasar/motivasi dibentuknya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.--------------------- (4) Tim investigator juga sama sekali tidak menguraikan Persaingan Usaha yang mana sebab apabila yang dimaksudkan Persaingan Usaha Aplikasi maka harusnya diuraikan apa akibat Aplikasi Grab terhadap aplikasi lain, misalnya aplikasi Gojek dengan Aplikasi Bluebird, dan ternyata nama aplikasi gojek dan bluebird pun atau aplikasi lain sama sekali 256 -
S A L I N A N tidak disinggung dalam laporan tim investigator dalam perkara ini. -------------------- (5) Semua fakta versi sepihak yang diuraikan Tim Investigator hanya sebatas dalam Lingkup kerja Para Terlapor dan kaitannya dengan Koperasi, tetapi tidak menguraikan sama sekali apa akibatnya terhadap penguasaan serangkaian proses produksi atas aplikasi secara nasional dari hulu sampai ke hilir. ------- (6) Laporan Dugaan dari Tim Investigator mempersoalkan terkait jam kerja dan insentif yang mana hal tersebut diatur dalam hubungan perdata (perjanjian) antara Terlapor I dengan Mitra (pengemudi), sehingga hal tersebut menjadi kewenangan pengadilan perdata yakni pengadilan negeri. Selain itu, jam kerja dari para pengemudi dan juga uang insentif dari Para Pengemudi yang ruang lingkupnya sangat relatif kecil yaitu hanya sebatas Pengemudi pada 4 (empat) Koperasi yang bekerjasama dengan Terlapor I yang sama sekali tidak diuraikan efeknya terhadap hak pengemudi dari jutaan pengemudi secara nasional. Sehingga apabila ada Pengemudi yang jumlah jam kerja relatif sedikit ini merasa dirugikan atau merasa didiskriminasi sudah ada ranah atau Lembaga yang berwenang memeriksanya yakni Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri). (7) Satu contoh nyata dimana Tim Investigator kelihatan jelas merekayasa Laporan ini dengan berdasarkan Laporan ini kepada suatu contoh kasus yang keliru karena substansi kasus 257 -
S A L I N A N berbeda sehingga tidak tepat dipakai sebagai acuannya, yaitu Putusan dalam Kasus Garuda yang terkenal dengan Putusan KPPU No. 01/KPPU-01/2003 yang memang Ruang Lingkup Perkara tersebut bersifat nasional karena garuda adalah satu-satunya perusahaan bumn yang mendominasi penerbangan nasional. Dalam Perkara tersebut tindakan Garuda yang mengharuskan menggunakan sistem Abacus berakibat total secara Nasional terhadap seluruh biro perjalanan yang semua sudah mempunyai sistem masing-masing, akan tetapi diharuskan memakai sistem Abacus dan tidak ada pilihan lain. Jenis perkara seperti kasus Garuda ini yang menjadi Kewenangan KPPU karena berakibat langsung terhadap baik secara monopoli, persaingan usaha secara Nasional dan kepentingan umum. ---------------------------- (8) Sedangkan dalam perkara kasus ini Tim Investigator sama sekali tidak menguraikan kepentingan umum apa?, bersifat nasional yang mana?, apa akibatnya terhadap monopoli?, siapa yang monopoli?, karena tim Investigator dalam Laporannya mengetahui benar Pangsa Pasar Para Terlapor sangat kecil (berbeda dengan kasus Garuda yang bersifat Nasional). Tim Investigator tidak menguraikan apa akibat Jam Kerja dan Insentif pengemudi dari Grab terhadap Para Pengemudi secara Nasional, karena tidak ada kaitannya sama sekali. 258 -
S A L I N A N (9) Tim Investigator tidak menguraikan apakah perusahaan Angkutan lain hilang haknya untuk memilih aplikasi kecuali memilih aplikasi Grab? Seperti kasus Garuda hilang haknya Biro Perjalanan untuk memakai sistem miliknya. (10) Tim Investigator tidak menguraikan apakah aplikasi Gojek atau aplikasi Bluebird harus berhenti memakai aplikasi Gojek atau Bluebird dan harus pindah memakai aplikasi Grab seperti dalam KASUS GARUDA dimana diharuskan Biro Perjalanan mengganti sistemnya dengan sistem yang diharuskan Garuda. (11) Sebagai contoh analogi, apabila ada 1 warung padang mempunyai 2 (dua) Supplier ayam yaitu Supplier ayam A dan Supplier ayam B. Pemilik warung tersebut membuat perjanjian kepada Supplier ayam A dimana Supplier Ayam A akan men-supply ayam sebanyak 100 (seratus) Kilogram/minggu akan tetapi terhadap Supplier ayam B membuat perjanjian untuk men-supply ayam hanya sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram/minggu. Jelas terjadi pembedaan/diskriminasi, akan tetapi jenis perkara seperti ini yang dimaksudkan tidak menjadi kewenangan dari Majelis Komisi KPPU, sebab hubungan hukum tersebut masih sangat privat atau scope kecil/terbatas dan kebutuhan mutlak dan tidak disebutkan sebagai diskriminasi atau persaingan usaha yang bertujuan untuk Penguasaan Pasar/monopoli/ yang bertujuan untuk 259 -
S A L I N A N merugikan kepentingan umum/kepentingan nasional sebagai diharuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (12) Tim investigator telah memaksakan substansi perkara non KPPU menjadi perkara KPPU sehingga Tim Investigator gagal membuktikan bahwa tidak menggunakan syarat mutlak agar suatu perkara dapat disebut menjadi Jurisdiksi dari KPPU, seperti ditulis oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, MEc (Mantan Ketua KPPU): --- "Dengan demikian, apabila ketentuannya secara rule of reason, maka suatu perilaku yang telah dilarang mengakibatkan salah satu atau beberapa unsur performansi industri/sektor menurun, misalnya menurunnya kesejahteraan rakyat/konsumen, efisiensi atau mengurangi persaingan (lessening competition). Kiranya perlu diperjelas ketentuan yang mengatakan "..... dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat." yang dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." harus dapat dibuktikan (Lihat buku "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks" karangan Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Kurnia Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M.) (13) Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran a quo adalah permasalahan bersifat perdata murni dan bukan merupakan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. ---------------------- 260 -
S A L I N A N Kesimpulan Kedua. 11.7.2 Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo adalah cacat hukum karena penetapan atau keputusan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo diterbitkan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di mana telah melanggar ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 5/1999 jo. Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 38 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom 1/2019"). 11.7.3 Bahwa menunjuk pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999 Jo. Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 38 Perkom No. 1/2019, maka diketahui bahwa keputusan atau penetapan Pemeriksaan Lanjutan harus ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pemeriksaan Pendahuluan, selengkapnya dikutip sebagai berikut: -- Pasal 39 ayat 1 UU No. 5/1999: 1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Komisi wajib tidaknya dilakukan menetapkan perlu atau pemeriksaan lanjutan. laporan, Pasal 30 Perkom 1/2019 1. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 2. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh Terlapor. Pasal 38 Perkom 1/2019 1. Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. 2. Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 261 -
S A L I N A N a. penetapan Majelis Komisi mengenai perubahan perilaku; b. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan; c. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan. 11.7.4 Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1591/AK/KMK-PL/XI/2019 tanggal 12 November 2019, perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal Sidang Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 dan Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/PAN/S/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, perihal: Tanggapan (vide Bukti T.I- T.II-1 dan Bukti T.I-T.II-2) maka Para Terlapor telah membuktikan yakni: (1) Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara a quo mulai sejak 24 September 2019 dan berakhir pada tanggal 4 November 2019; ------------------------------ (2) Bahwa keputusan untuk melanjutkan pemeriksaan menjadi Pemeriksaan Lanjutan baru diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 sebagaimana Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 86/KMK/Kep/XI/2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tanggal 12 November 2019. ------- 11.7.5 Berdasarkan uraian di atas, maka Para Terlapor telah membuktikan bahwa pemeriksaan perkara a quo adalah cacat hukum dimana keputusan pemeriksaan lanjutan diterbitkan atau ditetapkan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1999 jo. Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 38 Perkom 1/2019. ----------- Kesimpulan Ketiga. 262 -
S A L I N A N 11.7.6 Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang integrasi vertikal, diketahui unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: a. Unsur "pelaku usaha" b. Unsur "perjanjian"---------------------------------------- c. Unsur "pelaku usaha lain" ------------------------------ d. Unsur "menguasai produksi" --------------------------- e. Unsur "barang" f. Unsur "jasa" g. Unsur "persaingan usaha tidak sehat"---------------- h. Unsur "merugikan masyarakat"------------------------ 11.7.7 Selanjutnya, para Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 14 UU No. 5/1999 (integrasi vertikal), dikarenakan: a. Tidak terbuktinya unsur "pelaku usaha lain" karena karakteristrik Terlapor II yang berbeda dengan karakteristik Mitra Non Terlapor II. ---------------------- (1) Menunjuk pada Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal, diketahui pengertian "Pelaku Usaha Lain", adalah sebagai berikut: "Pelaku usaha lain Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang berbeda rangkaian produksi/operasi baik di hulu maupun hilir." dalam satu (2) Menunjuk pada keterangan Saksi Ahli yakni Faisal Basri, S.E., M.A., maka diketahui bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud adalah harus memiliki karakter yang sama, selengkapnya dikutip sebagai berikut: ----------- "Pelaku usaha yang dibandingkan harus apple to apple." 263 -
S A L I N A N b. Selanjutnya, jika dilihat dari segi Angkutan Sewa Khusus, maka Terlapor II dan pelaku usaha Non Terlapor II adalah sama, namun apabila disandingkan secara terperinci maka karakteristik dari Terlapor II dan pelaku usaha Non Terlapor II adalah berbeda, yakni perbedaannya sebagai berikut: (1) Karakteristik Terlapor II. -------------------------- i. Perusahaan yang secara kegiatan usaha melakukan rental kendaraan; ---------------- ii. Terlapor II melakukan investasi dan menanggung resiko yakni melakukan pembelian kendaraan roda empat atas nama Terlapor II; iii. Perusahaan yang bekerjasama dengan Terlapor I untuk menjalankan Program Loyalti. (2) Karakteristik Non Terlapor II.--------------------- i. Dapat berupa Individu dan badan hukum namun bukan perusahaan yang secara kegiatan usaha melakukan rental kendaraan; ii. Tidak melakukan investasi dan menanggung resiko yakni melakukan pembelian kendaraan roda empat atas nama Terlapor II; iii. Tidak bekerjasama dengan Terlapor I untuk menjalankan Program Loyalti. ------- c. Lebih lanjut, atas karakteristik Terlapor II tersebut telah dibuktikan melalui: (1) Keterangan Saksi Fakta Para Terlapor yang merupakan penyewa kendaraan dari Terlapor II 264 -
11.7.8 S A L I N A N yang menyatakan bahwa mereka membayar sewa kepada Terlapor II; ----------------------------- (2) Bukti surat menyurat antara Terlapor II dengan pihak dealer dan bank (vide Bukti T.I-T.II-43 A s.d. Bukti T.I-T.II-43 H) yang menunjukan bahwa pembelian kendaraan ditanggung oleh Terlapor II; (3) Bukti perjanjian sewa antara TERLAPOR II dan pihak penyewa (vide T.I-T.II-47 A s.d Bukti T.I- T.II-4E), yang menunjukan bahwa Terlapor II memiliki perjanjian sewa kendaraan dengan para pihak penyewanya. ---------------------------- (4) Keterangan pelaku usaha yakni Sdr. Halim pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang secara umum telah memberikan gambaran atas bisnis Terlapor II, dimana sangat berbeda dengan pelaku usaha pesaingnya. ---------------- Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa pelaku usaha Terlapor II dan Non Terlapor II adalah pelaku usaha yang memiliki karakteristik usaha yang berbeda sehingga tidak dapat dipersamakan, sehingga terbukti bahwa unsur "pelaku usaha lain" yakni Mitra Non Terlapor II tidak terpenuhi. Oleh karenanya dugaan pelanggaran perkara a quo harus ditolak dan dinyatakan tidak terbukti.----------------------------------- Tidak terbuktinya unsur "menguasai produksi" atau posisi dominan karena: a. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah rekayasa atau fiktif karena hanya mendalilkan tindakan Terlapor I dan Terlapor II mengintegrasikan aplikasi dan penyediaan roda empat adalah bentuk dikuasainya hal tersebut oleh Terlapor I dan Terlapor II, dimana Tim Investigator 265 -
S A L I N A N tidak menunjukan bentuk penguasaan melalui kajian secara ekonomi di 4 (empat) wilayah geografis dan dalil Tim Investigator tersebut justru mengakibatkan kontradiktif dengan dalil Tim Investigator sendiri yakni yang menyatakan adanya badan hukum lain yang bekerjasama dengan Terlapor I. (1) Menunjuk pada halaman 27 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator, maka didalilkan yakni tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang mengintegrasikan kedua produk (aplikasi dan penyediaan kendaraan roda empat) menjadi bentuk dikuasainya komponen oleh Terlapor I dan Terlapor II, selengkapnya dikutip sebagai berikut: "Bahwa dalam perkara a quo Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan tindakan dalam bentuk mengintegrasikan kedua produk atau komponen utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan Terlapor II", (2) Bahwa dalil Tim Investigator tersebut adalah sangat tidak layak karena tidak memiliki dasar sama sekali. Menunjuk pada bagian Keberatan di atas, maka Para Terlapor telah menjelaskan yakni sebagaimana keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: a. UU No.5/1999 mengatur atau berkaitan atas 2 bidang yakni hukum dan ekonomi; b. Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999 maka dibutuhkan suatu dasar yakni dapat berupa kajian, dimana contohnya adalah dalam Pasal 14 UU/1999 terkait penguasaan produksi maka hal ini harus ada dasar berupa kajian secara ekonomi. 266 -
S A L I N A N (3) Bahwa di dalam bagian penjabaran pemenuhan unsur Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Tim Investigator sama sekali tidak memberikan kajian secara ekonomi atas penguasaan tersebut. Tim Investigator kemudian dalam Pemeriksaan Lanjutan hanya mengajukan Saksi Ahli yakni Martin Daniel Siyaranamual, yang mana dalam persidangan dibawah sumpah yakni mengakui dalam proses studi S1, S2, dan S3 tidak pernah menulis tentang ekonomi terkait persaingan usaha dan tidak pernah memiliki publikasi kajian terkait pandangan ekonomi dalam UU No.5/1999 sehingga seluruh keterangan tidak layak untuk menjadi pertimbangan dalam putusan perkara a quo. ----------------------------- (4) Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Keberatan di atas, maka Tim Investigator juga tidak ada mengajukan bukti penguasaan atas 2 (dua) komponen tersebut (aplikasi dan penyediaan kendaraan roda empat) pada 4 (empat) Wilayah Geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta yakni Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek maka diketahui pada wilayah Jabodetabek terdapat 120 (seratus dua puluh) Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus, maka seharusnya Tim Investigator melakukan survey terhadap seluruh Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus tersebut yakni mengklasifikasikan Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus yang bekerjasama dengan 267 -
S A L I N A N Terlapor I dan Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus yang tidak bekerjasama dengan Terlapor I. Jika terdapat Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus lain diluar Terlapor II yang bekerjasama dengan Terlapor I, maka tidak terpenuhi unsur tersebut karena tidak ada penguasaan atas komponen aplikasi dan penyediaan kendaraan roda empat. ---------------- (5) Selanjutnya, hal tersebut terbukti sebagaimana dalil Tim Investigator dalam halaman 15 Laporan Dugaan Pelanggaran yakni menyatakan adanya 4 (empat) perusahaan lain yang merupakan mitra Terlapor I yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Penguasaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera. Hal ini menunjukkan dalil Tim Investigator telah kontradiktif yakni disatu sisi menyatakan seakan-akan komponen (aplikasi dan penyediaan roda empat) hanya dikuasai Terlapor I dan Terlapor II saja, namun disisi lain menyatakan tidak dikuasainya komponen (aplikasi dan penyediaan roda empat) karena adanya kerjasama antara Terlapor I dengan 4 (empat) perusahaan tersebut. Hal ini diikuti dengan fakta sebagaimana keterangan dibawah sumpah dalam persidangan oleh perwakilan Koperasi Jasa Perkumpulan Penguasaha Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera yang menyatakan hingga saat ini masih bekerjasama dengan Terlapor I. Hal ini 268 -
S A L I N A N sudah menggugurkan dalil Tim Investigator yakni tidak adanya penguasaan atas komponen (aplikasi dan penyediaan kendaraan roda empat).------------------------------------------- (6) Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., dan Faisal Basri, S.E., M.A., maka kedua ahli memberikan keterangan yakni pada intinya menyatakan: i. Bahwa kehadiran perusahaan taksi berbasis aplikasi memberikan dampak positif; ii. Bahwa integrasi aplikasi dan pemilik kendaraan adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari pada masa saat ini. ---------- (7) Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, selurunya memberikan keterangan yang pada intinya sama, yakni: ------------------ hadirnya Pemerintah teknologi aplikasi transportasi online, yang dinilai membawa dampak positif bagi kemajuan transportasi di Indonesia. sangat mendukung (8) Disamping itu, dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom 5/ 2010"), hal. 18 269 -
11.7.9 S A L I N A N telah disebutkan bahwa integrasi vertikal yang memiliki dampak positif tidak dapat dipersalahkan, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: "Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa integrasi vertikal dapat memiliki dampak positif yang dihasilkan dari efisiensi dan dampak negatif yang dihasilkan dari perilaku anti persaingan. Dengan demikian perjanjian tidak serta merta dapat integrasi vertikal dipersalahkan kecuali memiliki dampak anti persaingan yang lebih besar dibanding dampak positif yang dihasilkannya." (9) Selanjutnya untuk mengetahui dampak anti persaingan, KPPU harus melakukan 3 (tiga) tahap pengujian, yakni: 1) analisis kemampuan; 2) analisis insentif; dan 3) analisis dampak konsumen. Namun dalam perkara a quo, terbukti bahwa Tim Investigator KPPU sama sekali tidak pernah melakukan pengujian dari sektor apapun, termasuk namun tidak terbatas juga tidak pernah melakukan pengujian terkait ada tidaknya anti persaingan. Hal ini semakin dikuatkan dengan Daftar Bukti Tim Investigator yang sama sekali tidak membuktikan hasil pengujian/analisis dari dampak anti persaingan dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Tim Investigator adalah tanpa memiliki dasar atau kualitas yang tidak baik. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator rekayasa atau fiktif karena tidak menjelaskan kategori 270 -
S A L I N A N kegiatan integrasi vertikal yang dilanggar oleh Para Terlapor. a. Bahwa dalam Perkom 5/2010, hal. 18 telah diatur bahwa kegiatan integrasi vertikal yang dilarang menurut pasal 14 UU No. 5/1999 yang bunyinya dikutip sebagai berikut: "Dengan demikian, kegiatan integrasi vertikal yang dapat dilarang menurut pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 adalah: a. Integrasi vertikal yang menutup akses terhadap pasokan penting, atau; b. Integrasi vertikal yang menutup akses terhadap pembeli utama, atau; c. Integrasi vertikal yang digunakan sebagai sarana untuk koordinasi kolusi." b. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator sama sekali tidak menyebutkan dan tidak menguraikan kegiatan integrasi vertikal terlarang mana yang dilakukan oleh Para Terlapor, meskipun secara fakta persidangan dari ketiga kegiatan integrasi vertikal yang dilarang di atas tidak terdapat satu pun kegiatan integrasi vertikal terlarang yang dilakukan oleh Para Terlapor. ------- c. Bahwa dengan tidak diuraikannya kegiatan integrasi vertikal terlarang mana yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, membuktikan buruknya kualitas Laporan Dugaan Pelanggaran dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlapor sehingga sepatutnya Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Komisi. 11.7.10 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator rekayasa atau fiktif karena telah salah dalam penentuan pasar yang bersangkutan (relevant market) seolah-olah Terlapor II mempunyai pangsa pasar yang 271 -
S A L I N A N besar padahal faktanya pangsa pasar Terlapor II sangat kecil. a. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator telah salah dalam menentukan relevant market, seolah-olah hanya terbatas pada perusahaan angkutan sewa khusus yang bekerjasama dengan Terlapor I yakni hanya: (1) Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia; (2) Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia; (3) Koperasi Mitra Usaha Trans; (4) PT Cipta Lestari Trans Sejahtera (vide Bukti Laporan Dugaan Pelanggaran hal. 4 dan hal. 15). Padahal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sendiri, Tim Investigator telah mengakui yang termasuk angkutan sewa khusus adalah angkutan sewa khusus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ("PM 118/ 2018") (vide Bukti Laporan Dugaan Pelanggaran hal. 4). b. Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (3) PM 118/ 2018 juga mengizinkan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil juga dapat bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa khusus, oleh karenanya mitra reguler/mitra individu (mitra yang langsung bergabung ke Terlapor I) juga dapat bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa khusus, dan seharusnya juga digolongkan sebagai relevant market oleh Tim Investigator. ------------------ c. Bahwa dalam hal ini Terlapor II adalah perusahaan angkutan sewa khusus sebagaimana diatur dalam PM 118/2018 sebagaimana telah memiliki izin yakni untuk wilayah Jabodetabek sebagaimana 272 -
S A L I N A N Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek No. SK.11/AJ.206/BPTJ-2017 tertanggal 15 Desember 2017, untuk wilayah Sumatera Utara sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 551.21/143/DIS PM PPTSP/6/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020, untuk wilayah Jawa Timur sebagaimana Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur No. P2T/01/06.29/IX/2019 tertanggal 18 September 2019, dan untuk wilayah Makassar sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/E.16/PTSP/2019 tertanggal 28 Februari 2019. d. Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. terkait relevant market untuk angkutan sewa khusus adalah seluruh penyelenggara transportasi online yang menggunakan teknologi aplikasi, termasuk di dalamnya Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive dan lain-lain yang menggunakan teknologi aplikasi.------------------------------------------------------ e. Selanjutnya menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. terkait relevant market untuk angkutan sewa khusus adalah seluruh penyelenggara transportasi online yang menggunakan teknologi aplikasi dan angkutan substitusi lainnya, yang dalam hal ini termasuk juga taksi konvensional (non-aplikasi), misalnya Taksi Ekspress, Gamya dan perusahaan rental mobil konvensional (non-aplikasi). ---------------------- f. Bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha Terlapor II yang diwakili Sdri. Halim diketahui 273 -
S A L I N A N bahwa pesaing dari Terlapor II adalah Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk perusahaan rental kecil-kecilan/ rumahan (yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah "Rental Pak Haji"). Bahwa Sdri. Halim menyatakan untuk wilayah Jabodetabek perbandingan jumlah antara mitra Terlapor II dengan mintra non- Terlapor II untuk tahun 2020 hanya sekitar 6% (artinya mitra Terlapor II 6% dibandingkan dengan mitra non Terlapor II sekitar 94%), apabila diluar Jabodetabek jumlah perbandingannya masih dibawah 3% (tiga persen). Perbandingan tersebut belum diperhitungkan dengan Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk perusahaan rental kecil- kecilan/ rumahan (yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah "Rental Pak Haji"), apabila komponen tersebut dimasukkan maka pangsa pasar Terlapor II akan menjadi lebih kecil lagi. ------- g. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa pasar dibawah 50% (lima puluh persen) tidak dapat dikatakan telah menguasai pasar. Bahwa perusahaan yang tidak menguasai pasar tidak mungkin dapat menguasai produksi.------------------- h. Keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan dengan buku yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks" yang salah satu penulisnya yakni KETUA KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D 274 -
S A L I N A N beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., yang pada halaman 140, paragraf pertama, dikutip sebagai berikut: ------------ "Kriteria penguasaan tersebut tidak harus 100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power." i. Artinya, baik Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., Ketua KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M. sama-sama menerangkan bahwa syarat minimal pangsa pasar yang dikatakan mempunyai penguasaan pasar haruslah 50% (lima puluh persen). Oleh karena pangsa pasar Terlapor II di Jabodetabek hanya 6% (enam persen) dan di daerah lain masih di bawah 3% (tiga persen) maka terbukti Terlapor II tidak menguasai pasar, yang secara mutatis mutandis Terlapor II juga tidak menguasai produksi. j. Selanjutnya, hal di atas menunjukkan bahwa seakan-akan perkara a quo dipaksakan untuk dilakukan pemeriksaannya karena secara fakta perkara a quo tidak layak untuk diperiksa. ----------- Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti Tim Investigator telah salah dalam menentukan relevant market untuk angkutan sewa khusus, sehingga 275 -
S A L I N A N seolah-olah Terlapor II mempunyai pangsa pasar yang besar, padahal apabila mitra reguler/ mitra individu juga dimasukkan maka persentase pangsa pasar Terlapor II sangatlah kecil dan tidak signifikan untuk dijadikan bahan pemeriksaan. Bahkan apabila Go Car (milik "PT Aplikasi Karya Anak Bangsa" / Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, taksi konvensional (non-aplikasi), misalnya Taksi Ekspres, Gamya dan perusahaan rental mobil konvensional (non-aplikasi) juga dimasukkan ke dalam relevant market, maka pangsa pasar Terlapor II sangatlah kecil dan tidak signifikan untuk dijadikan bahan pemeriksaan oleh KPPU. Oleh karena pangsa pasar Terlapor II yang kecil, maka unsur "menguasai produksi" sebagaimana dalam Pasal 14 UU No.5/ 1999 menjadi tidak terbukti.-------------------------------- 11.7.11 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah rekayasa atau fiktif karena tidak terdapat pemeriksaan saksi pada semua wilayah geografis sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan lagipula saksi fakta yang diperiksa oleh Tim Investigator dalam proses penyelidikan maupun yang dihadirkan dalam pemeriksaan lanjutan adalah tidak memiliki kapabilitas sebagai Saksi, sehingga tidak terbukti penguasaan produksi Para Terlapor setidak-tidaknya pada wilayah geografis yang tidak terdapat pemeriksaan saksi. ------------------------- a. Menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Tim Investigator telah menetapkan 4 (empat) wilayah geografis untuk dalam dugaan pelanggaran yakni Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya. ----------------------- 276 -
S A L I N A N b. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan, maka telah dilakukan pemeriksaan saksi fakta pada seluruh wilayah geografis dalam dugaan pelanggaran a quo. Namun, Tim Investigator pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar tidak mengajukan saksi fakta. c. Hal ini menunjukan bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran oleh Terlapor I dan Terlapor II pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. d. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., maka diketahui hal -hal yang pada intinya sebagai berikut: --------------------- 1) Tim Investigator wajib membuktikan dugaan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ------- ---- 2) Keterangan saksi pada 2 (dua) wilayah geografis lain tidak dapat digunakan sebagai keterangan 2 (dua) wilayah geografis lainnya.--- e. Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Bahwa Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Tim Investigator dalam proses penyelidikan dan kemudian diajukan sebagai Saksi Fakta dalam Perkara a quo, yakni atas nama sebagai berikut: ----- 1) Afrizal, S.T.; 2) Joko Pitoyo; 3) Immanuel Nababan; 4) Joni Aryanto; 5) Agus Edi Hermanto; 6) David Bangar Siagian; 7) Fadli Arief Hasibuan; 8) Daniel Ompusunggu; 9) Abdul Gani; 277 -
S A L I N A N 10) Ricat Fernando Hutapea AMP; --------------------- 11) M.Abdi Fauzan Siregar; ----------------------------- 12) Rantoni Sibarani; 13) Ade Jaha Utama Nababan; ------------------------- 14) Musfir. f. Bahwa Para Terlapor Telah Membuktikan Bahwa Para Saksi Fakta Tim Investigator tidak layak sebagai Saksi karena memiliki performa yang tidak baik, dengan alasan sebagai berikut: ------------------- 1) Menunjuk pada bukti Laporan kepada Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I- T.II-5) maka telah dibuktikan sebahagian Saksi Fakta Tim Investigator diduga telah melakukan tindak pidana yakni berupa penggelapan kendaraan milik Terlapor II; ------------------------ 2) Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan sebahagian Saksi Fakta Tim Investigator tidak melakukan pembayaran biaya rental kepada Terlapor II; 3) Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan seluruh Saksi Fakta Tim Investigator memiliki performa yang tidak baik karena telah melanggar kode etik Terlapor I. -------------------- Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim Investigator telah melanggar hukum acara yang berlaku yakni Tim Investigator harus membuktikan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis yang didalilkan. disamping itu juga Saksi Fakta Tim Investigator adalah tidak memiliki kapabilitas sebagai 278 -
S A L I N A N Saksi, sehingga hal ini membuktikan yakni tidak terbukti penguasaan produksi Para Terlapor. ----------- 11.7.12 Terlapor I tidak memiliki saham pada Terlapor II dan Terlapor II tidak memiliki saham pada Terlapor I. ------- a. Bahwa Para Terlapor menolak tuduhan Tim Investigator pada halaman 8 s.d. 10 angka 6 terkait hubungan Terlapor I dan Terlapor II, yang seakan- akan Terlapor I dan Terlapor II adalah perusahaan yang terafiliasi. b. Selain itu, Para Terlapor juga menolak Bukti C-66 yakni The Companies Law (2013) of The Cayman Island Company Limited Ny Shares, yang diketahui isinya tidak ada mencantumkan nama pemilik saham ataupun memiliki saham apapun terkait Terlapor I dan Terlapor II. c. Selanjutnya, menunjuk pada Akta Terlapor I yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solusi Transportasi Indonesia No. 19 tanggal 11 Agustus 2015, dibuat dihadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 2451075.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Grab Teknologi Indonesia No. 03 tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- AH.01.030325606 tertanggal 3 September 2019 (vide Bukti T.I-T.II- 54 A s.d Bukti T.I-T.II-54C) dan Akta TERLAPOR II yakni Akta Pendirian Perseroan 279 -
S A L I N A N Terbatas PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 36 tanggal 16 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.LM., yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000065.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggal 4 Januari 2016 sebagaimana perubahaan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 32 tanggal 23 November 2018, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0267876 tertanggal 26 November 2018 (vide Bukti T.I-T.II- 55 A s.d Bukti T.I-T.II-55B), maka diketahui yakni pemegang saham Terlapor II adalah Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan GC Lease Technology Inc, sedangkan Terlapor I tidak memiliki saham pada Terlapor II dan Terlapor II tidak memiliki saham pada Terlapor I. d. Lebih lanjut, dalam persidangan pemeriksaan terhadap pelaku usaha (Terlapor II yang diwakili oleh Bapak Halim) maka diketahui berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 32 tanggal 23 November 2018, pemegang saham Terlapor II adalah Bapak Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan GC Lease Technology Inc. Sedangkan Terlapor I bukanlah pemegang saham pada Terlapor II. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak memiliki hubungan 280 -
S A L I N A N hukum secara saham yakni Terlapor I tidak memiliki saham pada Terlapor II dan Terlapor II tidak memiliki saham pada Terlapor I. sehingga tidak terbukti adanya kesamaan pemegang saham antara Terlapor I dan Terlapor II. 11.7.13 Tidak adanya penguasaan secara masif antara Terlapor I dan Terlapor II. a. Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., maka diketahui bahwa maksud penguasaan produksi dalam Pasal 14 UU No.5/1999 (integrasi vertitkal) adalah harus penguasaan dari hulu ke hilir yang bersifat masif, yang dikutip sebagai berikut: "Bahwa yang dimaksud penguasaan hulu ke hilir adalah bersifat masif dimana pelaku usaha menguasai secara keseluruhan dari hulu ke hilir." b. Lebih lanjut, Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. juga pada persidangan menyatakan bahwa yang secara umum yakni sebagai berikut: 1) Kalau pelaku usaha memiliki aplikasi dan kemudian memiliki usaha rental mobil (Angkutan Sewa Khusus) tidak dapat dikategorikan sebagai penguasaan secara masif oleh karenanya tidak termasuk pelanggaran terhadap integrasi vertikal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 5/1999; ------ 2) Penguasaan dalam Pasal 14 UU No. 5/1999 harus dilakukan secara masif sebagai contoh apabila pelaku usaha aplikasi memiliki usaha rental mobil kemudian memiliki usaha lain yang terkait seperti industri produksi kendaraan, produksi suku cadang (sparepart) kendaraan, tempat pengisian bahan bakar 281 -
Kota S A L I N A N minyak, dan usaha-usaha terkait lainnya. Apabila hanya memiliki aplikasi dan usaha rental mobil, tetapi mobil, suku cadang (sparepart), bahan bakar masih dibeli dari pihak ketiga, maka itu tidak termasuk pengusaan secara masif dan tidak termasuk pelanggaran terhadap integrasi vertikal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 5/1999. 3) Bahwa seandainya Terlapor I dan Terlapor II terafiliasi, -quad non-, maka hal tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang mana telah banyak sekali terjadi dalam dunia usaha, contoh: PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Astra International Tbk, PT Blue Bird Tbk, dan lain-lain. Selain itu, pada faktanya Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan penguasaan secara masif sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu, tidak terbukti adanya penguasaan oleh Terlapor I dan Terlapor II karena hanya sebatas aplikasi dan perusahaan Angkutan Sewa Khusus. 11.7.14 Jumlah Mitra Terlapor II tidak menguasai pangsa pasar. a. Menunjuk pada bukti perbandingan data mitra Non Terlapor II dan mitra yang bergabung melalui Terlapor II (vide Bukti T.I-T.II-35), maka diketahui perbandingan jumlah mitra Terlapor II dan Non Terlapor II yang diluar daftar hitam (blacklist) adalah sebagai berikut: 2016 2017 2018 2019 2020 TPI STI TPI STI TPI STI TPI STI TPI 282 - STI
Jabodetabek Makassar Medan Surabaya Kota Jabodetabek Makassar Medan Surabaya S A L I N A N 1,429 52,036 4,999 140,998 9,619 198,948 13,030 211,154 13,487 211,168
547
20,590 267
34,349 445
36,107 477
36,119
1,660 406 23,00 6 1,017 38,064 1,131 38,637 1,194 38,637
3,110 346 25,271 838 48,077 998 53,638 1,060 53,673 Dalam Prosentase 2016 2017 2018 2019 2020 TPI STI TPI STI STI STI TPI STI TPI STI 2.7 % 97.3 % 3.4% 96.6% 4.6% 95.4% 5.8% 94.2 % 6.0% 94.0 % 0.0 % 100.0 % 0.0% 100.0 % 0.8% 99.2% 1.2% 98.8 % 1.3% 98.7 % 0.0 % 100.0 % 1.7% 98.3% 2.6% 97.4% 2.8% 97.2 % 3.0% 97.0 % 0.0 % 100.0 % 1.4% 98.6% 1.7% 98.3% 1.8% 8.2% 1.9% 98.1 % b. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maka diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Peningkatan jumlah mitra terjadi baik di Terlapor II maupun Non Terlapor II; -------------- 2) Jumlah mitra Terlapor II tidak menguasai pasar karena terbukti secara persentase berdasarkan data terakhir tahun 2020 Mitra Terlapor II dibandingkan dengan jumlah Non Terlapor II adalah 6% di Jabodetabek, 1.3% di Makassar, 3% di Medan, dan 1.9% di Surabaya. 3) Menunjuk pada Pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 25 ayat 2 UU No. 5/1999, maka diketahui persentase yang menunjukkan suatu 283 -
S A L I N A N penguasaan pasar atau posisi dominan adalah 50 % (lima puluh persen) dan 75 % (tujuh puluh lima persen), selengkapnya dikutip sebagai berikut: Pasal 4 ayat 2 (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara melakukan bersama-sama penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pasal 25 ayat 2 (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 4) Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui memberikan keterangan yang sama terkait jumlah persentase suatu penguasaan pasar yakni jumlah 6% (enam persen) tidak atau bukanlah merupakan penguasaan pasar. -------------------- 5) Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa pasar dibawah 50% (lima puluh persen) tidak dapat dikatakan telah menguasai pasar. Bahwa perusahaan yang tidak menguasai 284 -
S A L I N A N pasar tidak mungkin dapat menguasai produksi. 6) Keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan dengan buku yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks" yang salah satu penulisnya yakni Ketua KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., MH; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., yang pada halaman 140, paragraf pertama, dikutip sebagai berikut: ----- "Kriteria penguasaan tidak harus 100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power." tersebut Artinya, baik Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., KETUA KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., MH; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M. sama-sama menerangkan bahwa syarat minimal pangsa pasar yang dikatakan mempunyai penguasaan pasar haruslah 50% (lima puluh persen). Oleh karena pangsa pasar Terlapor II di Jabodetabek hanya 6% (enam persen) dan di daerah lain masih dibawah 3% 285 -
S A L I N A N (tiga persen) maka terbukti Terlapor II tidak menguasai pasar, yang secara mutatis mutandis Terlapor II juga tidak menguasai produksi. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti tidak adanya penguasaan produksi/ penguasaan atas pasar terkait kerjasama Terlapor I dan Terlapor II. ------------- 11.7.15 Tidak adanya bukti Tim Investigator yakni berupa kajian atas penguasaan Terlapor I dan Terlapor II. ----- a. Menunjuk pada penjelasan Para Terlapor pada bagian keberatan di atas, maka telah dijabarkan yakni keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:--------------------------- 1) UU No.5/1999 mengatur atau berkaitan atas 2 (dua) bidang yakni hukum dan ekonomi; -------- 2) Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999 maka dibutuhkan suatu dasar yakni dapat berupa kajian, dimana contohnya adalah dalam Pasal 14 UU/1999 terkait penguasaan produksi maka hal ini harus ada dasar berupa kajian secara ekonomi. ----------------------------- b. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran, maka tidak ada dalil ataupun bukti yang menunjukan adanya kajian yang dilakukan oleh Tim Investigator terkait dugaan pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran a quo tidak terbukti karena tidak adanya bukti analisis secara ekonomi terkait dugaan pelanggaran Para Terlapor. ------------------- 11.7.16 Tidak terbuktinya unsur "mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" karena: ------------------- 286 -
S A L I N A N a. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah rekayasa atau fiktif karena hanya mendalilkan tindakan Terlapor I dan Terlapor II mengakibatkan hambatan persaingan usaha dalam bentuk diskriminasi tanpa melakukan kajian atas dampaknya secara ekonomi dan hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang secara fakta tidak memiliki kapabiltas sebagai saksi dalam perkara a quo. ------------------ b. Menunjuk pada halaman 28 s.d. 29 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator, maka diketahui atas unsur "persaingan usaha tidak sehat" Tim Investigator hanya menyatakan pelaksanaan perjanjian Terlapor I dan Terlapor II diduga mengakibatkan hambatan persaingan dalam bentuk diskriminasi, selengkapnya dikutip sebagai berikut: "Bahwa yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk diskriminasi yang dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor II dan selanjutnya berdampak pada pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II." pelaksanaan perjanjian telah mengakibatkan c. Menunjuk pada penjelasan PARA TERLAPOR diatas, maka keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A., telah menyatakan pembuktian atas akibat dalam Pasal 14 UU No.5/1999 harus diikuti kajian secara ekonomi. Para Ahli juga menyatakan yakni penilaian jika pasar bersangkutan (relevant market) adalah angkutan sewa khusus maka penilaian harus dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa khusus yang 287 -
S A L I N A N berada pada Wilayah Geografis dalam perkara a quo. d. Bahwa keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A. pada intinya menyatakan tujuan utama dari UU No.5/1999 adalah untuk menjaga kesejahteraan konsumen (consumer welfare), sepanjang tidak terdapat kepentingan konsumen yang dilanggar maka sepatutnya KPPU tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Apabila dihubungkan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo, Investigator sama sekali tidak membuktikan kepentingan atau kesejahteraan konsumen apa yang terganggu. Pelaku usaha pesaing Terlapor II dan pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II merupakan lingkup yang sangat kecil bahkan bukan tujuan utama yang dilindungi oleh UU No.5/1999, karena consumer welfare tidak terganggu, justru konsumen sangat bersyukur dengan hadirnya Para Terlapor yang membuat harga taksi/ angkutan sewa khusus semakin murah/ kompetitif. - e. Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran maupun dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator tidak menunjukan atau tidak berhasil membuktikan: 1) Adanya survey untuk pembuktian secara ekonomi terhadap seluruh Angkutan Sewa Khusus (baik individu maupun badan hukum) pada 4 (empat) wilayah geografis ; ---------------- 2) Adanya kajian secara ekonomi atas dampak persaingan usaha tidak sehat pada 4 (empat) wilayah geografis. 288 -
S A L I N A N f. Tim Investigator dalam laporannya hanya melakukan pemeriksaan terdapat Saksi-Saksi Fakta yang sebenarnya tidak layak menjadi Saksi, yakni atas nama sebagai berikut: --------------------- 1) Afrizal, S.T.; 2) Joko Pitoyo; 3) Immanuel Nababan; 4) Joni Aryanto; 5) Agus Edi Hermanto; 6) David Bangar Siagian; 7) Fadli Arief Hasibuan; 8) Daniel Ompusunggu; 9) Abdul Gani; 10) Ricat Fernando Hutapea AMP; --------------------- 11) M.Abdi Fauzan Siregar; ----------------------------- 12) Rantoni Sibarani; 13) Ade Jaha Utama Nababan; ------------------------- 14) Musfir. g. Bahwa Para Terlapor telah membuktikan bahwa Para Saksi fakta Tim Investigator memiliki performa yang tidak baik, dengan alasan sebagai berikut: 1) Menunjuk pada bukti Laporan kepada Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I- T.II-5) maka Telah Dibuktikan sebahagian Saksi Fakta Tim Investigator diduga telah melakukan tindak pidana yakni berupa penggelapan kendaraan milik Terlapor II; ------- 2) Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan sebahagian Saksi Fakta Tim Investigator tidak 289 -
S A L I N A N melakukan pembayaran biaya rental kepada Terlapor II; 3) Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan seluruh Saksi fakta Tim Investigator memiliki performa yang tidak baik karena telah melanggar kode etik Terlapor I. -------------------- h. Selanjutnya, Tim Investigator kemudian dalam Pemeriksaan Lanjutan hanya mengajukan Saksi Ahli yakni Martin Daniel Siyaranamual, yang mana dalam persidangan dibawah sumpah yakni mengakui dalam proses Studi S1, S2, dan S3 tidak pernah menulis tentang ekonomi terkait persaingan usaha dan tidak pernah memiliki publikasi kajian terkait pandangan ekonomi dalam UU No.5/1999. sehingga seluruh keterangan tidak layak untuk menjadi pertimbangan dalam putusan perkara a quo. i. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran a quo dibuat tanpa memiliki dasar atau kualitas yang tidak baik karena hanya mendalilkan tindakan Terlapor I dan Terlapor II mengakibatkan hambatan persaingan usaha dalam bentuk diskriminasi tanpa melakukan kajian atas dampaknya secara ekonomi. 11.7.17 Tidak adanya diskriminasi terkait promosi, yakni Terlapor I telah melakukan promosi atas mitra berupa badan hukum melalui website Terlapor I. ---------------- a. Menunjuk pada halaman 14 s.d 15 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Terlapor I didalikan hanya memberikan promosi terhadap Terlapor II 290 -
S A L I N A N saja. Para Terlapor menolak dalil tersebut karena sangat tidak berdasar dan menunjukan Tim Investigator tidak melakukan proses penyelidikan dengan teliti dan cermat selama hampir 2 (dua) tahun. b. Selanjutnya, menunjuk pada perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II, maka diketahui Terlapor II adalah perusahaan yang dipercayakan oleh Terlapor I untuk menjalankan Program Loyalitas Terlapor I, dimana program tersebut adalah suatu program yang ditawarkan atau diberikan kepada mitra Terlapor I yang ingin mendapatkan insentif khusus setelah 5 (lima) tahun loyal menggunakan aplikasi Terlapor I. Oleh karena itu, sangat wajar jika Terlapor I melakukan promosi atas program ini pada website Terlapor I karena Terlapor I sebagai pemilik program.---------- c. Lebih lanjut, terkait video Direktur Utama Terlapor I yang mempromosikan program ini, maka sebagaimana keterangan Sdr. Halim selaku Direktur Operasional Terlapor II, maka telah dijelaskan yakni latar belakang atas video tersebut pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yakni intinya sebagai berikut: 1) Bahwa video tersebut atas permintaan Terlapor II kepada Terlapor I dikarenakan banyaknya calon penyewa kendaraan Terlapor II yang ragu bahwa Terlapor II adalah benar merupakan perusahaan yang menjalan program loyalti dari Terlapor I. 2) Bahwa video tersebut adalah video yang digunakan secara internal, yang mana hanya 291 -
S A L I N A N ditayangkan pada Gedung Operasional Terlapor II; 3) Bahwa seluruh proses produksi atas video tersebut adalah ditanggung oleh Terlapor II sepenuhnya. d. Namun, menunjuk pada hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pesaing Terlapor II yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera sebagai Saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan, maka diketahui seluruh pelaku usaha tersebut menyatakan tidak keberatan dan tidak merasa terdiskriminasi atas promosi tersebut karena Terlapor I tidak pernah melarang para pelaku usaha untuk berpromosi menggunakan lambang Terlapor I. Disamping itu, pelaku usaha pesaing Terlapor II yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera menyatakan promosi pada website dan video tidak berpengaruh terhadap pasar (market) mereka, oleh karena sebagian besar mitra yang bergabung adalah hasil referensi/ ajakan dari mitra lain yang lebih dahulu bergabung (sistem promosi "mulut ke mulut"). e. Menunjuk pada bukti publikasi berupa promosi pada website Terlapor I (vide Bukti T.I-T.II-37) maka Terlapor I telah terbukti juga melakukan publikasi atau promosi terhadap Mitra Non Terlapor II pada website Terlapor I. Sehingga terbantahkan dalil Tim Investigator yang 292 -
S A L I N A N menyatakan Terlapor I tidak pernah melakukan promosi atau publikasi terhadap mitra Non Terlapor II. f. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Sdri. Iki Sari Dewi dalam persidangan tanggal 9 Januari 2020, yang secara umum intinya menjelaskan yakni: ----- 1) Promosi yang dilakukan adalah terkait program loyalty Terlapor I; ------------------------- 2) Terlapor I juga mempublikasi mitra-mitra Non Terlapor II melalui website Terlapor I; ------------ 3) Terlapor I tidak pernah melarang mitra-mitra Non Terlapor II untuk melakukan promosi menggunakan lambang Terlapor I; ---------------- 4) Terlapor I memberikan kesempatan kepada mitra Non Terlapor II untuk membuka booth untuk promosi di GDC Terlapor I. ----------------- g. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan diskriminasi berupa promosi sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. h. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak adanya diskriminasi terkait promosi yang diduga dilakukan oleh Terlapor I. --------------------- 11.7.18 Tidak adanya diskriminasi terkait program yakni program elite diberlakukan bagi seluruh Mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II), sehingga tidak ada pemberian prioritas order kepada Terlapor II. ------ 293 -
S A L I N A N a. Merujuk pada halaman 15 s/d. 18 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka diketahui Tim Investigator telah mendalilkan Terlapor I dan Terlapor II diduga melakukan diskriminasi terkait Program dimana didalilkan Mitra Non Terlapor II menjalankan program Elite dan sedangkan Mitra Terlapor II menjalankan Program Gold Captain. ---- b. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan yakni pemeriksaan Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Tim Investigator, Majelis Komisi dan Para Terlapor, serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui Program Elite adalah program untuk seluruh mitra (baik yang bergabung melalui Terlapor II maupun Non Terlapor II) dan Program Gold Captain adalah nama program secara internal Terlapor II untuk menjalankan Program Loyalitas Terlapor I; c. Bahwa untuk mendukung dalilnya di atas, bahkan Tim Investigator pada angka 9.2.6 dan 9.2.7, halaman 18 Laporan Dugaan Pelanggaran mencantumkan 2 (dua) tabel yang diklaim merupakan: 1) simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung di Gold Program dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold Program dengan Taxi pada umumnya dan disebut bahwa 2 (dua) tabel tersebut adalah berdasarkan keterangan tertulis TERLAPOR II melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_rev1 tanggal 7 Agustus 2017.-- d. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti Tim Investigator pada persidangan tanggal 12 Maret 2020, ternyata diketahui bahwa Tim Investigator telah memasukkan keterangan yang tidak benar (fiktif) dalam Laporan Dugaan 294 -
S A L I N A N Pelanggaran. Bahwa tidak terdapat tabel 1) simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung di Gold Program dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold Program dengan Taxi dalam keterangan tertulis Terlapor II melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_rev1 tanggal 7 Agustus 2017. e. Bahwa berdasarkan 2 (dua) kekeliruan besar Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah patut Majelis Komisi untuk menolak Laporan Dugaan Pelanggaran karena 2 (dua) kekeliruan besar merupakan esensi utama dalam perkara a quo. Dengan kelirunya dalil/ keterangan yang diberikan maka mengakibatkan dugaan pelanggaran dalam perkara a quo menjadi cacat dan tidak jelas. Namun demi keterbukaan dan jelasnya perkara a quo, Para Terlapor tetap akan menyampaikan penjelasan yang akan diuraikan pada butir-butir selanjutnya.--------------------------- f. Bahwa menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim Investigator dan Saksi Fakta Para Terlapor (baik mitra maupun karyawan Para Terlapor), serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui yakni hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: --- 1) Bahwa seluruh Mitra, baik Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II bisa ikut serta dalam Program Elite;----------------------------------------- 2) Program Elite dahulu terdiri dari kategori Silver, Elite dan Elite Plus, dimana penilaian berdasarkan performa masing-masing mitra pengemudi (tingkat pembatalan, tingkat penyelesaian, dan lain-lain); ----------------------- 295 -
S A L I N A N 3) Bahwa Program Gold Captain adalah program internal Terlapor II untuk menjalankan program loyalitas Terlapor I. ----------------------- g. Menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui pemberlakuan Program Elite bukan merupakan pelanggaran karena sangat wajar dilakukan dalam dunia ekonomi yang mana contohnya seperti nasabah prioritas di perbankan ataupun keanggotaan pada penerbangan Garuda Indonesia. ----------------------- h. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan diskriminasi berupa perbedaan program sebagaimana laporan dugaan pelanggaran Tim Investigator. -------------------------- i. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Para Terlapor tidak melakukan diskriminasi terkait program elite ataupun gold captain. ---------- 11.7.19 Tidak adanya diskriminasi terkait jam operasional yakni seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II) dapat menggunakan aplikasi Terlapor I 7x24 jam dalam seminggu. a. Merujuk pada halaman 18 s/d. 19 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka diketahui Tim Investigator telah mendalilkan Terlapor I dan Terlapor II diduga melakukan diskriminasi terkait Jam Kerja dimana didalilkan Mitra Non Terlapor II 296 -
S A L I N A N jam kerja dibatasi dan sedangkan Mitra Terlapor II dapat bekerja 7x24 jam dalam seminggu. ------------ b. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan yakni pemeriksaan seluruh Saksi Fakta baik yang dihadirkan Tim Investigator, Majelis Komisi maupun Para Terlapor dan keterangan Pelaku Usaha Para Terlapor, maka diketahui bahwa Seluruh saksi menyatakan dapat bekerja atau mengoperasikan Aplikasi Terlapor I 7x24 jam dalam seminggu. Kemudian diketahui bahwa Tim Investigator salah mencantumkan yakni dimana Tim Investigator menggunakan istilah "Jam Kerja" dimana seharusnya "Jam Insentif". ------------------ c. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa dalil-dalil Laporan Dugaan Pelanggaran A quo telah cacat atau tidak layak untuk diterima dugaan pelanggarannya karena dasar Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak tepat ataupun sesuai dengan fakta yang sebenarnya. --------------- d. Bahwa dalam hal ini Para Terlapor juga telah menyampaikan tidak setuju dan keberatan dengan perubahan istilah "jam kerja" menjadi "jam insentif" tersebut dan tetap harus merujuk kepada Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. Oleh karena itu, seharusnya dalil Tim Investigator tersebut telah gugur karena kesalahan atau kelalaian Tim Investigator sendiri. --------------------- e. Namun, untuk menguatkan pembelaan Para Terlapor, maka menunjuk pada pernyataan dan pengakuan dari Saksi Fakta dari Tim Investigator dan Para Terlapor maka semuanya mengakui bahwa memiliki kebebasan untuk mengakses dan mengoperasionalkan aplikasi Terlapor I 7x24 jam 297 -
S A L I N A N dalam seminggu sesuai dengan keinginan masing- masing mitra. f. Selanjutnya, meskipun Para Terlapor tidak diwajibkan untuk membantah hal-hal terkait jam insentif. Namun Para Terlapor akan tetap menyampaikan tanggapan meskipun tidak sepakat atas perubahaan istilah tersebut, yakni sebagai berikut: 1) Menunjuk pada data internal critical time Terlapor I (vide Bukti T.I-T.II-48), maka Terlapor I memiliki data secara internal yang mana hasilnya diketahui yakni bahwa adanya jam atau waktu yang rawan (critical time) untuk terjadinya kecelakaan dan kejahatan bagi mitra pengemudi dan atau konsumen (pengguna aplikasi Terlapor I atau penumpang) adalah dari jam 23.00 s.d 04.00. Oleh karena itu, Terlapor I membutuhkan mitra pengemudi yang memiliki kualitas sangat baik pada jam rawan (critical time) tersebut. ----------------------- 2) Menunjuk pada keterangan pelaku usaha oleh Sdr. Halim, maka kemudian diketahui adanya diskusi antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menjawab kebutuhan (solusi) atas kebutuhan Terlapor I tersebut. i. Adapun solusi atas hal ini adalah mendorong mitra yang bergabung melalui Terlapor II untuk aktif menerima orderan dalam jam rawan (critical time) tersebut dengan memberikan tawaran jam insentif 7x24 jam dalam seminggu. ii. Hal ini tidak terlepas dari bukti presentasi Terlapor II yang menunjukan bahwa mitra 298 -
S A L I N A N pada Terlapor II memiliki kualitas yang sudah terjamin karena telah diseleksi secara ketat (vide Bukti T.I-T.II-36 B). Selain itu, faktor keamanan pada kendaraan Terlapor II juga sangat baik sebagaimana telah ada GPS (Global Positioning System) dan kamera pengawas atau CCTV sebagaimana bukti perjanjian antara Terlapor II dengan pihak penyedian GPS dan CCTV (vide Bukti T.I-T.II- 40 jo. Bukti T.I-T.II- 41 A s.d. Bukti T.I-T.II- 41 C). --------------------- iii. Kualitas pelayanan Terlapor II juga terbukti melalui piagam penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek kepada Terlapor II dan mitra yang bergabung melalui Terlapor II (vide Bukti T.I- T.II- 45 A s.d Bukti T.I-T.II- 45C). ----------------- g. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan diskriminasi berupa perbedaan jam operasional sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. -------------------------- h. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada diskriminasi terkait jam kerja Para Mitra Terlapor I. 11.7.20 Tidak adanya diskriminasi terkait perhitungan insentif karena metode perhitungan insentif dapat berbeda antara angkutan sewa khusus satu dengan yang lainnya sesuai dengan bargaining power. Selain itu, 299 -
S A L I N A N pada dasarnya perhitungan insentif seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II) memiliki nilai yang sama. a. Menunjuk pada tanggapan Para Terlapor, maka telah dijelaskan yakni perbedaan perhitungan insentif dapat terjadi dengan melihat kepada faktor kekuatan bisnis dari calon mitra. Selanjutnya, Para Terlapor juga sudah menjelaskan bahwa salah satu contoh dalam perhitungan insentif ini yang juga berbeda adalah INKOPPOL dimana mitra (pengemudi) yang tergabung dalam INKOPPOL mendapatkan insentif tambahan 5% (lima persen). Hal ini tidak terlepas bahwa koperasi INKOPPOL dalam hal ini memiliki penawaran yang berbeda yakni INKOPPOL sebagai satu-satunya koperasi yang dapat beroperasi di bandara. Sehingga secara bisnis penawaran dari INKOPPOL adalah penawaran yang baik untuk Terlapor I karena aplikasi Terlapor I menjadi dapat memberikan layanan di bandara, maka Terlapor I memberikan skema insentif yang berbeda yakni penambahan komisi 5% (lima persen). Hal ini sebagaimana telah dibuktikan melalui Bukti T.I-T.II-52. ------------------ b. Bentuk kerjasama lain adalah kerjasama Terlapor I dengan salah satu mitranya di Surabaya, PT Alfath Mulia Jaya (AMJ) untuk pembangunan Grab Lounge (Tempat Tunggu untuk Mitra Terlapor I) di dekat Terminal Purabaya/ Bungurasih, Surabaya. Dalam hal ini AMJ mendapatkan manfaat sebagai pengelola dari Grab Lounge tersebut. Apabila ditanyakan mengapa kerjasama Grab Lounge dilakukan dengan AMJ? Justifikasinya adalah karena AMJ mempunyai 300 -
S A L I N A N bargaining position, karena menyediakan lahan/ tempat untuk pembangunan Grab Lounge tersebut. Hal tersebut membuktikan Terlapor I tidak pernah mendiskriminasikan mitranya, oleh karena setiap keputusan bisnis Terlapor I selalu berdasarkan alasan ekonomi (economic reasoning) yang wajar. c. Lebih lanjut, sebagaimana simulasi yang telah Para Terlapor sampaikan dalam tanggapannya, maka telah terbukti bahwa meskipun adanya commission back 20% (dua puluh persen) bagi mitra yang bergabung melalui Terlapor II, namun pada akhirnya mitra Non Terlapor II akan lebih besar mendapatkan penghasilannya secara mingguan. Hal ini telah dijelaskan melalui keterangan Sdri. Iki Sari Dewi pada persidangan tanggal 9 Januari 2020. d. Menunjuk pada keterangan Pelaku Usaha Terlapor II oleh Sdr. Halim pada tanggal 10 Maret 2020, maka diketahui hal-hal sebagai berikut: ------------- 1) Bahwa perhitungan skema insentif mitra Terlapor II akan lebih kecil nilainya daripada mitra non Terlapor II; 2) Namun nilai skema insentif tersebut pada dasarnya akan menjadi sama karena pada akhir 5 (lima) tahun (program loyalitas Terlapor I) maka mitra Terlapor II akan mendapatkan insentif khusus dari Terlapor I yakni sejumlah uang untuk membayar kendaraan roda empat yang disewa pada Terlapor I. Jika selisih pendapatan mitra Terlapor II dan Non Terlapor II dihitung, nilai insentif mitra Terlapor II dan Non Terlapor II akan menjadi sama, yang 301 -
S A L I N A N berbeda cara atau metode pemberiannya yang berbeda, yang mana Mitra Non Terlapor II akan menerima secara harian dan sedangkan mitra Terlapor II mendapatkan insentif khusus pada akhir 5 (lima) tahun program loyalitas. ---------- e. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan diskriminasi berupa perbedaan penghitungan insentif sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. ---------------- f. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada diskriminasi terkait perhitungan insentif oleh Para Terlapor. 11.7.21 Fitur "order prioritas" dapat digunakan oleh seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II). ------- a. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Para Terlapor tidak pernah menemukan dalil Tim Investigator terkait fitur "order prioritas". Hal ini baru dikemukakan Tim Investigator seiring berjalannya Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini menunjukan bahwa Tim Investigator menambahkan hal baru dalam pemeriksaan lanjutan, yang mana hal tersebut adalah tidak diperbolehkan dalam hukum acara persidangan manapun. b. Menunjuk pada keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka disampaikan yakni tindakan yang melakukan perubahan 302 -
S A L I N A N ataupun penambahan atas dugaan pelanggaran setelah dilakukan proses pemeriksaan adalah tidak diperbolehkan karena melanggar hukum acara dan menciptakan ketidakpastian hukum. ---- c. Namun demikian, Para Terlapor telah memberikan bukti berupa keterangan saksi dan bukti tertulis terkait permasalahan ini. d. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Investigator dan Para Terlapor (baik mitra maupun karyawan), diketahui hal-hal sebagai berikut:------- 1) Fitur ini diberlakukan untuk seluruh mitra baik Terlapor II maupun Non Terlapor II; -------- 2) Fitur ini untuk menjawab kebutuhan mitra pengemudi agar dapat menerima order/pesanan secara otomatis atau dapat menerima order/pesanan tanpa perlu menekan tombol terima order/pesanan; --------------------- 3) Bahwa fitur ini dikenal oleh mitra pengemudi dengan istilah "order marathon"; ------------------ 4) Jika dalam Bahasa inggris maka fitur ini akan tertulis "Auto Accept". e. Selanjutnya, menunjuk pada bukti sosialisasi dalam bentuk visualisasi gambar (vide Bukti T.I- T.II-39A s.d. 39 B), maka Para Terlapor telah membuktikan bahwa Terlapor I telah mensosialisasikan fitur ini melalui simulasi gambar yang dikirimkan kepada seluruh mitra melalui aplikasi, yang mana seluruh mitra akan mendapatkan notifikasi atas sosialiasi tersebut. Lebih lanjut, Para Terlapor juga telah membuktikan perbedaan Bahasa atas fitur tersebut. 303 -
S A L I N A N f. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Para Terlapor tidak melakukan pembedaan atas keberlakukan fitur order prioritas. -------------------- 11.7.22 Tidak adanya hambatan masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha pesaing Terlapor II untuk bekerjasama dengan Terlapor I serta Mitra Terlapor I yang bergabung melalui Terlapor II ataupun langsung kepada Terlapor I memiliki hak untuk masuk ataupun keluar (free exit and free entry) dari kerjasama dengan Terlapor I maupun Terlapor II, dimana seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II) dapat memilih produk substitusi diluar Terlapor I dan Terlapor II. a. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui beberapa hal penting terkait Pasal 14 UU No. 5/1999, yang pada intinya disampaikan sebagai berikut: 1) Bahwa hal yang harus diperhatikan dalam integrasi vertikal adalah ada atau tidaknya hambatan pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar bersangkutan (barrier to entry); ---- 2) Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah terkait keluar masuknya pihak dalam pasar tersebut, jika ada kebebasan maka menunjukan persaingan yang sehat; ------------- 3) Hal lainnya adalah ketersediaan atas produk substitusi, untuk melihat ada atau tidaknya pilih lain selain produk tersebut. ------------------ b. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim Investigator dan Para Terlapor (baik mitra maupun karyawan), maka diketahui hal-hal sebagai berikut: 304 -
S A L I N A N 1) Bahwa para mitra memiliki kebebasan untuk bergabung melalui Terlapor II atau Non Terlapor II; 2) Bahwa mitra Terlapor I yang berupa badan hukum menyatakan memiliki hak untuk pindah bekerjasama pada aplikasi lain seperti Gojek; 3) Mitra pengemudi Non Terlapor II mengakui bekerja atau menggunakan aplikasi lain selain milik Terlapor I; 4) Terlapor I tidak pernah memberikan sanksi apapun terhadap mitra yang menggunakan aplikasi dari pelaku usaha pesaing Terlapor I. -- c. Selain itu, menunjuk pada perjanjian Terlapor I dengan mitra-mitranya (vide Bukti T.I-T.II-46 A s. 46 G), maka terlihat bahwa hingga saat ini masih banyak mitra Terlapor I yang berbadan hukum masih dan baru memulai bekerja sama Terlapor I. Artinya tidak ada hambatan apapun bagi perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang ingin bekerjasama dengan Terlapor I. ------------------------ d. Disamping itu, dalam perkara a quo, Tim Investigator Tidak Melakukan Pemeriksaan Kepada Seluruh Angkutan Sewa Khusus Di Wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar. e. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran a quo maka telah dinyatakan bahwa dugaan pelanggaran adalah terkait "Jasa Angkutan Sewa Khusus". f. Selanjutnya, menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran khususnya pada halaman 37 s.d 38 yakni Daftar Saksi dan Ahli Tim Investigator, 305 -
S A L I N A N maka diketahui Subjek (Penyedia Jasa Angkutan Sewa Khusus) yang dilakukan pemeriksaan adalah yang hanya bekerja sama dengan Terlapor I. -------- g. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran a quo, karena seharusnya pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar, baik yang bekerjasama dengan Terlapor I maupun tidak. Hal ini menjadi penting karena untuk melihat ada atau tidaknya hambatan masuk yakni berupa persaingan usaha tidak sehat (barrier to entry) dan kebebasan berupa keluar masuknya pelaku usaha dalam pasar tersebut (free entry & free exit). -------- h. Namun, Tim Investigator dalam hal ini tidak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atas seluruh angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar, baik yang bekerjasama dengan Terlapor I maupun tidak. Sehingga hal ini menunjukan atau membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak layak untuk diajukan, apalagi dikabulkan oleh Majelis Komisi. ----------------------- i. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada hambatan persaingan (barrier to entry), ada free entry & free exit, serta adanya produk substitusi, yang mana menunjukan adanya persaingan yang sehat. 11.7.23 Tim Investigator tidak mengajukan bukti apapun terkait wilayah geografis Surabaya dan Makassar atas dugaan diskriminasi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. ------------------------------ 306 -
S A L I N A N a. Sebagaimana Para Terlapor telah jelaskan pada bagian Keberatan di atas, maka menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan Pelanggaran, diketahui Tim Investigator telah menetapkan 4 (empat) wilayah geografis untuk dalam dugaan pelanggaran yakni Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar. b. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan, maka telah dilakukan pemeriksaan saksi fakta pada seluruh wilayah geografis dalam dugaan pelanggaran a quo. Namun, Tim Investigator pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar tidak mengajukan Saksi Fakta. c. Hal ini menunjukan bahwa Tim Investigator TIDAK dapat membuktikan adanya pelanggaran oleh Terlapor I dan Terlapor II pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. d. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal -hal yang pada intinya sebagai berikut: -------------------- (a) Tim Investigator wajib membuktikan dugaan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ------------ (b) Keterangan saksi pada 2 (dua) wilayah geografis lain tidak dapat digunakan sebagai keterangan 2 (dua) wilayah geografis lainnya. -- Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim Investigator telah melanggar hukum acara yang berlaku yakni Tim Investigator harus membuktikan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis yang didalilkan. hal ini juga telah membuktikan seluruh dalil Tim Investigator menjadi cacat ataupun gugur 307 -
S A L I N A N sehingga seharusnya Majelis memutus tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlapor. -------- 11.7.24 Tim Investigator tidak memiliki bukti yang sah secara metodologi penelitian terkait pembuktian unsur "mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". a. Sebagaimana Para Terlapor telah jelaskan pada bagian Keberatan di atas, maka menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal -hal yang pada intinya sebagai berikut: 1) UU No. 5/1999 mengatur atau berkaitan atas 2 bidang yakni hukum dan ekonomi; ------------- 2) Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999 maka dibutuhkan suatu dasar yakni dapat berupa kajian, dimana contohnya adalah dalam Pasal 14 UU/1999 terkait penguasaan produksi maka hal ini harus ada dasar berupa kajian secara ekonomi. ------------------------------ b. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran, maka tidak ada dalil ataupun bukti yang menunjukan adanya kajian yang dilakukan oleh Tim Investigator terkait dugaan pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran a quo tidak terbukti karena tidak adanya bukti analisis secara ekonomi terkait dugaan pelanggaran Para Terlapor. ------------------- c. Hal ini juga dipertegas kembali melalui keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., yang menyatakan hal-hal yang intinya sebagai berikut: ----------------- 1) Dalam memberikan kajian atau survey terkait ekonomi maka harus diperhatikan kualitas dari yang di survey; 308 -
S A L I N A N 2) Apabila terdapat kategori atau berbagi variable dalam sistem tersebut maka seluruh variable tersebut harus dinilai; 3) Dalam mengambil sample maka ada ketentuan-ketentuan jumlah minimum yang dapat mewakili suatu hal. -------------------------- d. Menunjuk pada data performa Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-T.II- 19), maka dapat dilihat kualitas dari Saksi yang menjadi dasar Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah sangat tidak layak dan tidak mewakili ratusan ribu mitra Terlapor I. Hal ini dikarenakan secara kualitas memiliki performa tidak baik dan juga secara jumlah tidak mewakili ratusan ribu mitra Terlapor I. -------------------------- e. Berdasarkan hal di atas, maka terbukti Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya dampak persaingan usaha tidak sehat secara ekonomi karena kualitas sampel yang digunakan dalam perkara a quo adalah tidak layak dan tidak mewakili ratusan ribu Mitra Terlapor I. -------------- 11.7.25 Tim Investigator tidak dapat membuktikan layer physical yang menunjukkan adanya algoritma secara sistem Terlapor I yang memberikan prioritas pesanan kepada Terlapor II. a. Menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka diketahui pasar produk yang dimasukan atau dicantumkan adalah terkait aplikasi atau piranti lunak Terlapor I. ---------------- b. Selanjutnya, Tim Investigator menduga adanya pemberian prioritas dalam pemesanan atau orderan bagi Mitra Terlapor II, yang mana hal tersebut hanya didasarkan pada suatu brosur 309 -
S A L I N A N yang isinya berkenaan dengan hal-hal pemasaran dari Terlapor II. c. Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan Ahli Bapak Hamid dari Universitas Islam Indonesia yakni di bidang Teknologi dan Informatika, maka diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: 1) Bahwa komputer itu terbagi atas 2 layer yakni layer logical dan layer physical. -------------------- 2) Adapun perbedaannya adalah layer logical merupakan hal-hal yang tampak secara jelas pada layar dan sedangkan layer physical merupakan file yang terdapat di dalamnya; ----- 3) Bahwa layer logical dapat berubah namun perubahan-perubahan tersebut akan dapat terlihat pada layer physical; ------------------------ 4) Bahwa untuk menunjukan ada atau tidaknya diskriminasi maka harus dilihat servernya secara khusus layer physical nya. ---------------- d. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran dan bukti-bukti Tim Investigator, maka tidak ada bukti apapun terkait algoritma ataupun layer physical atas sistem Terlapor I. Hal ini membuktikan bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor. 11.7.26 Tidak terbuktinya unsur mengakibatkan terjadinya kerugian masyarakat, dikarenakan: ----------------------- a. Kehadiran aplikasi Terlapor I karena sudah menjadi kebutuhan mutlak dimasyarakat dan juga menguntungkan masyarakat pelayanan door to door, memberikan pilihan bagi masyarakat dan 310 -
S A L I N A N memiliki harga yang murah dibandingkan taksi konvensional. b. Menunjuk doktrin para ahli larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam buku yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks" yang salah satu penulisnya yakni KETUA KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., yang dikutip sebagai berikut: "dirumuskannya pasal 14 uu no. 5 tahun 1999 secara rule of reason adalah sangat tepat, karena seperti telah dijelaskan bahwa integrasi vertikal dapat mempunyai dampak-dampak yang pro kepada persaingan, dan dapat pula berdampak hal yang merugikan pada persaingan. dengan kata lain pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang membuat lain yang perjanjian dengan pelaku usaha bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan kepentingan masyarakat dan perjanjian tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima." jasa c. Selanjutnya, menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A., menyatakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: --------------------------- 1) Bahwa saat ini kehadiran aplikasi merupakan kebutuhan yang tidak dihindari oleh masyarakat; 311 -
S A L I N A N 2) Bahwa kehadiran taksi aplikasi sangat membantu masyarakat karena mempermudah masyarakat dimana memberikan pilihan baru bagi masyarakat; 3) Harga yang ditawarkan juga lebih murah daripada taksi konvensional; ----------------------- 4) Dahulu saat taksi konvensional (Bluebird) menguasai pasar, niscaya setiap tahun akan ada kenaikan tarif, namun sekarang sudah tidak lagi; 5) Kehadiran aplikasi membuat taksi konvensional juga melakukan perubahaan yang sama yakni membuat aplikasi yang sama, contoh: bluebird dengan aplikasi my blue bird; - 6) Dahulu masyarakat harus mencari taksi secara langsung dipinggir jalan, namun sekarang dapat melalui aplikasi dan kemudian dijemput secara langsung di tempat yang diinginkan. d. Lebih lanjut, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar juga menyatakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: 1) Kehadiran taksi berbasis aplikasi membantu pemerintah dalam menghadirkan pilihan moda transportasi kepada masyarakat; ----------------- 2) Harga yang ditawarkan menjadi bersaing; ------- 3) Pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik, dimana taksi konvensional mulai memperhatikan kualitas pelayanan; -------------- 312 -
S A L I N A N 4) Taksi berbasis aplikasi memberikan bantuan layanan door to door, dimana membantu untuk menjadi sarana penyambung dari moda transportasi publik ke tempat atau rumah masyarakat secara langsung. ---------------------- e. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa kehadiran Terlapor I dan Terlapor II sangat menguntungkan masyarakat, dimana sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat dan menciptakan persaingan dibidang transportasi serta masyarakat secara langsung merasakan seluruh manfaatnya. Oleh karena itu, tidak terbukti adanya kerugian masyarakat, sehingga seharusnya Para Terlapor dinyatakan tidak melanggar Pasal 14 UU No. 5/1999. ------------------ f. Kehadiran Terlapor II selaku angkutan sewa khusus memberikan keuntungan bagi masyarakat karena memiliki sistem keamanan dan kualitas kenyamanan lebih karena sistem seleksi yang sangat baik dari Terlapor II. ---------------------------- g. Para Terlapor kembali menunjuk kepada doktrin para ahli larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam buku yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks" yang salah satu penulisnya yakni Ketua KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M. Hawin, SH., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., yang menyatakan pelaku usaha tidak dapat dinyatakan 313 -
S A L I N A N melanggar Pasal 14 UU No. 5/1999 jika masyarakat diuntungkan. ------------------------------ h. Menunjuk pada perjanjian antara Terlapor II dengan penyedia jasa GPS dan kamera pengawas atau CCTV (vide Bukti T.I-T.II-36 B jo. Bukti T.I- T.II 45 A s.d 45 C), maka diketahui Terlapor II memiliki sistem seleksi yang sangat baik dan hal ini terbukti dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada Terlapor II dan mitra pengemudi yang bergabung melalui Terlapor II. Artinya, hal ini membuktikan pelayanan dan kualitas mitra Terlapor I yang berada pada Terlapor II adalah mitra yang memiliki kualitas terjamin dan sangat baik. i. Selanjutnya, kualitas dan jaminan yang diberikan Terlapor II atas pengemudinya yang menggunakan aplikasi Terlapor I akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menggunakan aplikasi Terlapor I. Oleh karenanya, masyarakat secara langsung diuntungkan karena mendapatkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan secara langsung atas mitra pengemudi Terlapor I yang bergabung melalui Terlapor II. ------------------------- j. Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., dan Faisal Basri, S.E., M.A., maka kedua ahli memberikan keterangan yakni pada intinya menyatakan: 1) Bahwa kehadiran perusahaan taksi berbasis aplikasi memberikan dampak positif; ------------ 2) Bahwa integrasi aplikasi dan pemilik kendaraan adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari pada masa saat ini. ---------------------- 314 -
S A L I N A N k. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, selurunya memberikan keterangan yang pada intinya sama, yakni: Pemerintah sangat mendukung hadirnya teknologi aplikasi transportasi online, yang dinilai membawa dampak positif bagi kemajuan transportasi di Indonesia. l. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada kerugian masyarakat atas adanya Terlapor II karena Terlapor II selaku angkutan sewa khusus memberikan keuntungan bagi masyarakat yakni memiliki sistem keamanan dan kualitas kenyamanan lebih yang mana tidak terlepas dari sistem seleksi yang sangat baik. ------- Kesimpulan keempat. 11.7.27 Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diketahui unsur- unsur Pasal 15 ayat 2 UU No. 5/1999 sebagai berikut: a. Unsur pelaku usaha; b. Unsur perjanjian; c. Unsur pelaku lain; d. Unsur pihak yang menerima; ---------------------------- e. Unsur barang; f. Unsur jasa; g. Unsur membeli; h. Unsur barang lain; i. Unsur jasa lain; 315 -
S A L I N A N j. Unsur pelaku usaha pemasok. -------------------------- 11.7.28 Para Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 15 ayat 2 UU No.5/1999, dikarenakan: ----- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah rekayasa atau fiktif karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni tidak menjabar unsur dengan tepat dan tidak melakukan kajian atas dampak positif serta dampak negatif atas perjanjian. b. Menunjuk pada halaman 29 s.d 32 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator, maka diketahui Tim Investigator menjabarkan unsur- unsur atas Pasal 15 ayat 2 UU No. 5/1999, yakni sebagai berikut: 1) Unsur Pelaku Usaha; 2) Unsur Perjanjian; 3) Unsur Pelaku Usaha Lain; -------------------------- 4) Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atas jasa lain dari pelaku usaha pemasok ------------------------ c. Bahwa penjabaran unsur di atas oleh Tim Investigator adalah tidak sesuai dengan unsur- unsur sebagaimana Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 316 -
S A L I N A N Sehat, yang mana dijabarkan unsur Pasal 15 ayat 2 UU No.5/1999 adalah sebagai berikut: ---------------- 1) Unsur Pelaku Usaha; 2) Unsur Perjanjian; 3) Unsur Pelaku Lain; 4) Unsur Pihak Yang Menerima; ---------------------- 5) Unsur Barang; 6) Unsur Jasa; 7) Unsur Membeli; 8) Unsur Barang Lain; 9) Unsur Jasa Lain; 10) Unsur Pelaku Usaha Pemasok. -------------------- Berdasarkan uraian diatas, maka telah terlihat penjabaran unsur-unsur Pasal 15 ayat 2 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak sesuai dengan penjabaran unsur-unsur sebagaimana Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -------------------- d. Selanjutnya, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 19 juga mengatur bahwa tidak semua perjanjian tertutup (tying agreement) dapat dinyatakan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5/1999, namun perlu dilihat dampak yang ditimbulkan yakni positif atau negatif, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: ---------------------- 317 -
S A L I N A N itu "Tidak secara otomatis perjanjian menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif." tertutup e. Lebih lanjut, Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran hanya mendalilkan pada perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II tanpa menjabarkan dampak negatif yang ditimbulkan sehingga terjadi pelanggaran Pasal 15 ayat 2 UU No.5/1999 (vide Bukti halaman 29 s.d 32 Laporan Dugaan Pelanggaran). Hal ini jelas telah membuktikan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 11.7.29 Tidak terbukti unsur "membeli" dalam Pasal 15 ayat 2 UU No. 5/1999 yakni para Mitra Terlapor I yang bergabung melalui Terlapor I tidak melakukan pembayaran apapun untuk mendapatkan aplikasi Terlapor I. 318 -
S A L I N A N a. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, maka diketahui pengertian "membeli" dalam Pasal 15 ayat 2 UU No. 5/1999 yakni dikutip sebagai berikut: ----------------- Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999 secara eksplisit mempergunakan kata "membeli" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi membeli adalah melalui penukaran/pembayaran dengan uang. Secara terdapat hukum dengan ada pembelian maka pengalihan kepemilikan. Sedangkan menyewa tidak terjadi pengalihan kepemilikan. tidak Oleh karena perjanjian sewa-menyewa termasuk dalam cakupan Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999 yang salah satu unsurnya adalah membeli, maka lagi untuk menganalisis keterkaitan Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999 dengan klausul dalam sewa-menyewa, termasuk kewajiban mempergunakan aplikasi dalam masa sewa- menyewa. memperoleh sesuatu tidak relevan b. Menunjuk pada vide Bukti T.I-T.II-47 A s.d. 47 E maka diketahui bahwa di dalam perjanjian antara Terlapor II dengan mitra yang bergabung kepada Terlapor I melalui Terlapor II tidak ada klausul yang meminta mitra tersebut membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan aplikasi.--------------------- c. Selanjutnya, sebagaimana keterangan Pelaku Usaha oleh Sdr. Halim (Terlapor II) dan juga Sdri. Iki Sari Dewi (Terlapor I), maka dijelaskan yakni yang pada intinya sebagai berikut: --------------------- 1) Mitra yang bergabung melalui Terlapor II sepenuhnya dilatih oleh Terlapor II; -------------- 2) Pelatihan yang diberikan oleh Terlapor II meliputi safety driving, penggunaan aplikasi dan lain-lain;------------------------------------------ 3) Terlapor I tidak pernah memungut bayaran apapun terhadap seluruh mitra agar dapat menggunakan aplikasi Terlapor I; ----------------- 319 -
S A L I N A N 4) Mitra yang bergabung secara langsung kepada Terlapor I dapat mendaftar secara online; ------- 5) Aplikasi Terlapor I dapat diunduh secara gratis di android store maupun apple store. ----- ------- d. Lebih lanjut, Tim Investigator juga tidak memberikan bukti apapun terkait adanya bukti pembayaran atau transaksi oleh mitra agar dapat menggunakan aplikasi Terlapor I. ----------------------- Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tidak adanya unsur membeli sebagaimana Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999, sehingga Majelis Komisi harus menolak dugaan pelanggaran a quo. ---------------------- 11.7.30 Terbukti bahwa perjanjian tertutup antara penyewa dan Terlapor II memiliki alasan secara ekonomi yakni mitra Terlapor II ikut serta dalam program loyalitas Terlapor I, dimana mitra Terlapor II akan mendapatkan insentif khusus pada tahun ke 5 (lima) oleh Terlapor I, yang mana memberikan dampak positif bagi pihak penyewa yakni berupa aplikasi secara gratis (merupakan teknologi yang mutakhir), mendapatkan penghasilan, dan akan mendapat insentif khusus pada tahun ke 5 (lima) oleh Terlapor I. a. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, maka diketahui tidak semua perjanjian tertutup (tying contract) dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat 2 UU No. 5/1999, yang mana harus dilihat terlebih dahulu latar belakang dan dampak yang ditimbulkannya, jika memberikan dampak positif maka tidak dapat dinyatakan melanggar. Selengkapnya dikutip sebagai berikut: ----------------- 320 -
S A L I N A N "KPPU menyusun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PerKPPU 5/2011") untuk menjadi penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 15 UU 5/1999. KPPU dalam Pasal 3 PerKPPU 5/2011 menyatakan bahwa pedoman yang termuat dalam PerKPPU 5/2011 merupakan standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, mengikat semua pihak. Dalam pedoman tersebut KPPU menyatakan bahwa Perjanjian tertutup merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar. Tidak secara itu menimbulkan otomatis perjanjian dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif. tertutup Pembedaan antara dampak positif dari dampak negatif dapat ditetapkan dengan (i) mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup, dan (ii) menganalisis akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut. a. Dampak positif dibuatnya perjanjian tertutup tersebut secara umum antara lain: b. Peningkatan spesialisasi antara produsen- distributor akan meningkatkan skala ekonomis masing-masing pihak, sekaligus mengurangi unsur ketidak-pastian dalam proses distribusi. c. Pengurangan biaya transaksi antara produsen- distributor sehingga terjadi peningkatan efisiensi. d. Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang terikat dalam suatu perjanjian tertutup e. Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan (peluang) arbitrage. Hal ini terjadi bila seorang membeli produk yang cukup banyak, kemudian dijual ke pasar yang lain sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga jual pada pasar yang berbeda. Dampak 321 -
S A L I N A N tindakan arbitrage ini akan mengganggu pangsa pasar produsen yang sama di wilayah lain. f. Perjanjian eksklusif, yang merupakan kontrak jangka panjang yang eksklusif antara produsen dan distributor sehingga secara positif akibatnya observasi akan dapat mengurangi biaya (searching biaya biaya monitoring sistem distribusi. Dengan adanya kepastian pasokan distribusi baik bagi produsen maupun distributor sebagai akibat perjanjian eksklusif tersebut, maka efisiensi akan dapat dicapai. cost), transaksi, Khusus untuk strategi tying contract (perjanjian pembelian dengan mengaitkan produk lain dalam suatu penjualan), dampak positif yang bisa muncul antara lain: a. penjualan berbagai produk secara bersamaan terutama akan mengurangi biaya dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi serta manajemen logistik; transaksi, b. dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin. KPPU juga menyatakan bahwa pendekatan Pasal 15 UU 5/1999 harus menggunakan interpretasi yang fleksibel dan tidak kaku sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 05 K/KPPU/2007 tertanggal 4 April 2008. b. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Para Terlapor yang merupakan mitra Terlapor I yang bergabung melalui Terlapor II, maka diketahui memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ------------------- 1) Bahwa kehadiran Terlapor II memberikan dampak yang baik karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan kendaraan roda empat; 322 -
S A L I N A N 2) Sistem di awal hanya menyerahkan deposit dan bukan uang muka sebagaimana yang terjadi jika leasing kendaraan; --------------------- 3) Kendaraan yang disewakan tidak perlu dikembalikan ke pool; 4) Waktu bekerja fleksibel; ---------------------------- 5) Penghasilan yang didapatkan cukup baik untuk memenuhi standar hidup yang layak. ---- c. Berdasarkan hal diatas, maka diketahui adanya dampak positif yang didapatkan para pihak penyewa yakni kendaraan dapat disewa selama 5 (lima) tahun dengan hanya memberikan deposit dan bukan down payment, ikut dalam program loyalitas Terlapor I dimana dapat kesempatan untuk mendapatkan kendaraan roda empat, dan dapat memperoleh penghasilan. Hal ini sebagaimana dibuktikan melalui surat terkait program loyalitas Terlapor I (vide Bukti T.I-T.II-47 A s.d. 47 E). --------- d. Lebih lanjut, bahwa perjanjian tertutup tersebut di atas adalah hal yang sangat wajar dan logis karena para mitra yang menjalankan program loyalitas melalui Terlapor II akan mendapatkan insentif khusus yakni insentif atau bonus yang akan digunakan untuk mendapatkan kendaraan yang disewakan oleh Terlapor II. Sehingga para mitra tersebut tentu harus menggunakan aplikasi Terlapor I karena Terlapor I akan memberikan bonus kepada mitra dan bukan kompetitor Terlapor I yang memberikan bonus tersebut. Hal ini telah dinyatakan sangat wajar juga oleh Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., yang dikutip sebagai berikut: -------------- 323 -
S A L I N A N "Wajar dan umum hal tersebut terjadi, bahwa KPPU ini didirikan utamanya untuk menjaga nasib rakyat supaya rakyat tidak jadi korban dari kesewenangan konglomerasi perusahaan-perusahaan besar, bukan cenderung kasus perdata dua perusahaan, yang efeknya ke masyarakat tidak ada" e. Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. dalam keterangannya dibawah sumpah, pada intinya juga menerangkan bahwa apabila masih terdapat kebebasan bagi calon mitra untuk memilih dan kebebasan untuk keluar masuk (free entry free exit) maka hal tersebut tidak termasuk perjanjian tertutup (tying contract) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 UU No. 5/1999. ---------------- f. Bahwa keterangan Ahli di atas dihubungkan dengan keterangan seluruh Saksi Fakta yang tergabung sebagai mitra Terlapor II, baik yang dihadirkan Tim Investigator maupun Para Terlapor yang membenarkan adanya kebebasan bagi calon mitra untuk memilih apakah akan bergabung sebagai mitra Terlapor II atau mitra perusahaan lainnya, dan adanya kebebasan untuk keluar masuk (free entry free exit) tanpa denda/sanksi apapun yang diterapkan oleh Terlapor II, maka Terlapor bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak melanggar ketentuan terkait perjanjian tertutup (tying contract) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999. --------------- g. Bahwa Perjanjian Tertutup (tying agreement) ini adalah hal yang wajar terjadi di dalam dunia usaha, dimana contoh nyatanya yang terjadi dalam usaha angkutan sewa khusus yakni PT Bluebird Tbk mewajibkan pengemudinya hanya menggunakan 324 -
S A L I N A N aplikasi My Bluebird dan/atau Aplikasi Gojek karena saat ini PT Bluebird Tbk telah bekerjasama dengan Aplikasi Gojek. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Para Terlapor tidak melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999 quod non Majelis Komisi tetap berpandangan terdapat perjanjian tertutup (tying contract) antara Para Terlapor maka harus dicatat bahwa perjanjian tertutup (tying contract) tersebut memiliki latar belakang ekonomi yang logis dan memiliki dampak positif. Oleh karena itu Majelis Komisi harus menolak dugaan pelanggaran atas Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999. Kesimpulan kelima. 11.7.31 Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut: -------------- a. Unsur pelaku usaha; b. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama- sama;--------------------------------------------------------- c. Unsur pelaku usaha lain;--------------------------------- d. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan; ----- e. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli; f. Unsur persaingan usaha tidak sehat; ------------------ g. Unsur melakukan praktek diskriminasi.--------------- 11.7.32 Para Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, dikarenakan: --- a. Tidak terbuktinya unsur "persaingan usaha tidak sehat" karena: 325 -
S A L I N A N 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah rekayasa atau fiktif karena hanya mendalilkan tindakan Terlapor I dan Terlapor II mengakibatkan hambatan persaingan usaha dalam bentuk diskriminasi tanpa melakukan kajian atas dampaknya secara ekonomi dan hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang secara fakta tidak memiliki kapabiltas sebagai Saksi i.Menunjuk pada halaman 35 s.d. 36 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator, maka diketahui atas unsur "persaingan usaha tidak sehat" Tim Investigator hanya menyatakan pelaksanaan perjanjian Terlapor I dan Terlapor II diduga mengakibatkan hambatan persaingan dalam bentuk diskriminasi, selengkapnya dikutip sebagai berikut: ----------------------------- "Bahwa yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II diduga hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk perlakukan istimewa yang dilakukan Terlapor I kepada II) perusahaan sebagaimana diuraikan pada buti 9 (bagiran Perilaku Terlapor) sehingga secaramutatis mitandis menjadi tidak terpisahkan dari penjelasan dan/atau analisis pemenuhan unsur ini." pelaksanaan perjanjian telah mengakibatkan afiliasinya (Terlapor bagian yang ii.Menunjuk kembali pada penjelasan Para Terlapor divatas, maka keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A., telah menyatakan pembuktian atas akibat dalam Pasal 14 UU No. 5/1999 harus diikuti kajian secara ekonomi. Para Ahli juga menyatakan yakni penilaian jika 326 -
S A L I N A N pasar bersangkutan (relevant market) adalah angkutan sewa khusus maka penilaian harus dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa khusus yang berada pada wilayah geografis dalam perkara a quo. iii.Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A. pada intinya menyatakan tujuan utama dari UU No. 5/1999 adalah untuk menjaga kesejahteraan konsumen (consumer welfare), sepanjang tidak terdapat kepentingan konsumen yang dilanggar maka sepatutnya KPPU tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Apabila dihubungkan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo, Investigator sama sekali tidak membuktikan kepentingan atau kesejahteraan konsumen apa yang terganggu. Pelaku usaha pesaing Terlapor II dan pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II merupakan lingkup yang sangat kecil bahkan bukan tujuan utama yang dilindungi oleh UU No. 5/1999, karena consumer welfare tidak terganggu, justru konsumen sangat bersyukur dengan hadirnya Para Terlapor yang membuat harga taksi/ angkutan sewa khusus semakin murah/ kompetitif. iv. Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran maupun dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator tidak menunjukan atau tidak berhasil membuktikan: ----------------------------- (a) Adanya kesejahteraan konsumen (consumer welfare) yang terganggu; --------- 327 -
S A L I N A N (b) Adanya survey untuk pembuktian secara ekonomi terhadap seluruh Angkutan Sewa Khusus (baik individu maupun badan hukum) pada 4 (empat) wilayah geografis; - (c) Adanya kajian secara ekonomi atas dampak persaingan usaha tidak sehat pada 4 (empat) wilayah geografis. ----------- v. Tim Investigator hanya melakukan pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan kemudian dihadirkan sebagai saksi dalam Pemeriksaan Lanjutan yakni terhadap Saksi yang tidak memiliki kapabilitas sebagai Saksi dalam perkara a quo, yakni atas nama: ---------- (a) Afrizal, S.T.; (b) Joko Pitoyo; (c) Immanuel Nababan; --------------------------- (d) Joni Aryanto; (e) Agus Edi Hermanto; --------------------------- (f) David Bangar Siagian; ------------------------- (g) Fadli Arief Hasibuan; -------------------------- (h) Daniel Ompusunggu; -------------------------- (i) Abdul Gani; (j) Ricat Fernando Hutapea AMP; --------------- (k) M.Abdi Fauzan Siregar; ----------------------- (l) Rantoni Sibarani; ------------------------------ (m) Ade Jaha Utama Nababan; ------------------- (n) Musfir. vi. Bahwa Para Terlapor telah membuktikan bahwa Para Saksi Fakta Tim Investigator tidak layak sebagai Saksi karena memiliki performa yang tidak baik, dengan alasan sebagai berikut: 328 -
S A L I N A N (a) Menunjuk pada bukti Laporan kepada Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-T.II-5) maka telah dibuktikan sebahagian saksi fakta Tim Investigator diduga telah melakukan tindak pidana yakni berupa penggelapan kendaraan milik Terlapor II; (b) Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II- 6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan sebahagian Saksi Fakta Tim Investigator tidak melakukan pembayaran biaya rental kepada Terlapor II; -------------- (c) Menunjuk pada data performa atas Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II- 6 s.d Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan seluruh Saksi Fakta Tim Investigator memiliki performa yang tidak baik karena telah melanggar Kode Etik Terlapor I. vii. Selanjutnya, Tim Investigator kemudian dalam Pemeriksaan Lanjutan hanya mengajukan Saksi Ahli yakni Martin Daniel Siyaranamual, yang mana dalam persidangan dibawah sumpah yakni mengakui dalam proses Studi S1, S2, dan S3 tidak pernah menulis tentang ekonomi terkait persaingan usaha dan tidak pernah memiliki publikasi kajian terkait pandangan ekonomi dalam UU No. 5/1999. sehingga seluruh keterangan tidak layak untuk menjadi pertimbangan dalam putusan perkara a quo. 329 -
S A L I N A N viii. Di samping itu, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran juga tidak menguraikan dampak yang timbul dari praktek diskriminasi yang dituduhkan kepada Para Terlapor, padahal dalam Peraturan Komisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, halaman 14 telah menyebutkan dampak terhadap persaingan usaha yang diakibatkan oleh pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, yakni sebagai berikut: (a) ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan, atau --------------- (b) ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan, atau -------------------- (c) ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, atau ---------------------------- (d) terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan, atau----------------------------------------------- (e) berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, atau ---------- (f) dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, atau (g) berkurangnya pilihan konsumen. ----------- ix. 330 -
S A L I N A N x. Bahwa dengan tidak diuraikannya dampak yang timbul dari praktek diskriminasi yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Para Terlapor semakin membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran a quo dibuat secara serampangan dan asal- asalan. xi. Bahwa dari dampak praktek diskriminasi yang diuraikan dalam butir 5 di atas, tidak terdapat satupun dampak yang muncul sebagai akibat kerjasama Para Terlapor, justru Saksi dari Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, yang merupakan pelaku usaha pesaing Terlapor II, dihadapan persidangan dibawah sumpah seluruhnya menyatakan tidak merasa adanya diskriminasi yang dilakukan Terlapor I, serta tidak merasa adanya hambatan persaingan sejak hadirnya Terlapor II dalam bidang bisnis tersebut. -------- xii. Selanjutnya, hal-hal di atas menunjukkan bahwa seakan-akan perkara a quo dipaksakan untuk dilakukan pemeriksaannya karena secara fakta perkara a quo tidak layak untuk diperiksa. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran aquo dibuat tanpa memiliki dasar atau kualitas yang tidak baik karena hanya mendalilkan tindakan Terlapor I dan Terlapor II mengakibatkan hambatan persaingan usaha dalam bentuk diskriminasi tanpa melakukan 331 -
S A L I N A N kajian atas dampaknya secara ekonomi dan hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang telah terbukti tidak memiliki kapabilitas sebagai Saksi.----------------------------------------- 2) Tidak adanya hambatan masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha pesaing Terlapor II untuk bekerjasama dengan Terlapor I serta Mitra Terlapor I yang bergabung melalui Terlapor II ataupun langsung kepada terlapor i memiliki hak untuk masuk ataupun keluar (free exit and free entry) dari kerjasama dengan Terlapor I maupun Terlapor II, dimana seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II) dapat memilih produk substitusi diluar Terlapor I dan Terlapor II.--------------------------- 3) Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Para Terlapor sampaikan kembali yakni menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui beberapa hal penting terkait persaingan usaha tidak sehat, yang pada intinya disampaikan sebagai berikut: ------------ (a) Bahwa hal yang harus diperhatikan dalam persaingan usaha tidak sehat adalah ada atau tidaknya hambatan pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar bersangkutan (barrier to entry); -------------- (b) Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah terkait keluar masuknya pihak dalam pasar tersebut, jika ada kebebasan maka menunjukan persaingan yang sehat; ------------------------ 332 -
S A L I N A N (c) Hal lainnya adalah ketersediaan atas produk substitusi, untuk melihat ada atau tidaknya pilih lain selain produk tersebut. i. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim Investigator dan Para Terlapor (baik mitra maupun karyawan), maka diketahui hal-hal sebagai berikut: ----------------------- (a) Bahwa para mitra memiliki kebebasan untuk bergabung melalui Terlapor II atau Non Terlapor II; ------- (b) Bahwa mitra Terlapor I yang berupa badan hukum menyatakan memiliki hak untuk pindah bekerjasama pada aplikasi lain seperti Gojek; -------------- (c) Mitra pengemudi Non Terlapor II mengakui bekerja atau menggunakan aplikasi lain selain milik Terlapor I; --- (d) Terlapor I tidak pernah memberikan sanksi apapun terhadap mitra yang menggunakan aplikasi dari pelaku usaha pesaing Terlapor I. --------------- (e) Selain itu, menunjuk pada perjanjian antara Terlapor I dan mitra-mitranya selain Terlapor II (vide Bukti T.I-T.II- 46 A s. 46 G), maka terlihat bahwa hingga saat ini masih banyak mitra Terlapor I yang berbadan hukum masih dan baru memulai bekerja sama Terlapor I. Artinya tidak ada hambatan apapun bagi perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang ingin bekerjasama dengan Terlapor I. ------- 333 -
S A L I N A N 4) Disamping itu, dalam perkara a quo, Tim Investigator Tidak Melakukan Pemeriksaan Kepada Seluruh Angkutan Sewa Khusus Di Wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar. 5) Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran a quo maka telah dinyatakan bahwa dugaan pelanggaran adalah terkait "Jasa Angkutan Sewa Khusus". 6) Selanjutnya, menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran khususnya pada halaman 37 s.d 38 yakni Daftar Saksi dan Ahli Tim Investigator, maka diketahui Subjek (Penyedia Jasa Angkutan Sewa Khusus) yang dilakukan pemeriksaan adalah yang hanya bekerja sama dengan Terlapor I. 7) Hal ini jelas telah bertentangan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran a quo, karena seharusnya pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar, baik yang bekerjasama dengan Terlapor I maupun tidak. Hal ini menjadi penting karena untuk melihat ada atau tidaknya hambatan masuk yakni berupa persaingan usaha tidak sehat (barrier to entry) dan kebebasan berupa keluar masuknya pelaku usaha dalam pasar tersebut (free entry & free exit). -------------------- 8) Namun, Tim Investigator dalam hal ini tidak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atas seluruh angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar, baik yang bekerjasama dengan Terlapor I 334 -
S A L I N A N maupun tidak. Sehingga hal ini menunjukan atau membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak layak untuk diajukan, apalagi dikabulkan oleh Majelis Komisi. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada hambatan persaingan (barrier to entry), ada free entry & free exit, serta adanya produk substitusi, yang mana menunjukan adanya persaingan yang sehat. --- 9) Tim Investigator tidak mengajukan bukti apapun terkait wilayah geografis yakni surabaya dan makassar atas dugaan diskriminasi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. --------------------- 10) Sebagaimana Para Terlapor telah jelaskan pada bagian Keberatan dan Kesimpulan Kedua di atas, maka menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Tim Investigator telah menetapkan 4 (empat) wilayah geografis untuk dalam dugaan pelanggaran yakni Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar.--------------------------- 11) Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan, maka telah dilakukan pemeriksaan saksi fakta pada seluruh wilayah geografis dalam dugaan pelanggaran a quo. Namun, Tim Investigator pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar tidak mengajukan saksi fakta. --------------------- 12) Hal ini menunjukan bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran oleh Terlapor I dan Terlapor II pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. ---------------- 335 -
S A L I N A N 13) Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal -hal yang pada intinya sebagai berikut: (a) Tim Investigator wajib membuktikan dugaan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; (b) Keterangan Saksi pada 2 (dua) wilayah geografis lain tidak dapat digunakan sebagai keterangan 2 (dua) wilayah geografis lainnya. Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim Investigator telah melanggar hukum acara yang berlaku yakni Tim Investigator harus membuktikan pelanggaran pada seluruh wilayah geografis yang didalilkan. Hal ini juga telah membuktikan seluruh dalil tim Investigator menjadi cacat ataupun gugur sehingga seharusnya majelis memutus tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlapor. 14) Tim Investigator tidak memiliki bukti yang sah secara metodologi penelitian terkait pembuktian unsur "mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". -------------------- 15) Sebagaimana Para Terlapor telah jelaskan pada bagian Keberatan di atas, maka menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal- hal yang pada intinya sebagai berikut: ----------- 336 -
S A L I N A N (a) UU No. 5/1999 mengatur atau berkaitan atas 2 (dua) bidang yakni hukum dan ekonomi; (b) Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999 maka dibutuhkan suatu dasar yakni dapat berupa kajian, dimana contohnya adalah dalam Pasal 14 UU No. 5/1999 terkait penguasaan produksi maka hal ini harus ada dasar berupa kajian secara ekonomi. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Tidak Ada dalil ataupun bukti yang menunjukan adanya kajian yang dilakukan oleh Tim Investigator terkait dugaan pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa laporan dugaan pelanggaran a quo tidak terbukti karena tidak adanya bukti analisis secara ekonomi terkait dugaan pelanggaran Para Terlapor. 16) Hal ini juga dipertegas kembali melalui keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., yang menyatakan hal-hal yang intinya sebagai berikut: (a) Dalam memberikan kajian atau survey terkait ekonomi maka harus diperhatikan kualitas dari yang disurvey; ------------------ (b) Apabila terdapat kategori atau berbagi variabel dalam sistem tersebut maka seluruh variable tersebut harus dinilai; ---- (c) Dalam mengambil sample maka ada ketentuan-ketentuan jumlah minimum yang dapat mewakili suatu hal.-------------- 337 -
S A L I N A N 17) Menunjuk pada data performa Saksi Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I- T.II-19), maka dapat dilihat kualitas dari saksi yang menjadi dasar Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah sangat tidak layak dan tidak mewakili ratusan ribu mitra Terlapor I. Hal ini dikarenakan secara kualitas memiliki performa tidak baik dan juga secara jumlah tidak mewakili ratusan ribu mitra Terlapor I. Berdasarkan hal di atas, maka terbukti Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya dampak persaingan usaha tidak sehat secara ekonomi karena kualitas sampel yang digunakan dalam perkara a quo adalah tidak layak dan tidak mewakili ratusan ribu Mitra Terlapor I. ---------------- b. Tidak terbuktinya unsur "diskriminasi" karena:------ 1) Tidak adanya diskriminasi terkait promosi, yakni Terlapor I telah melakukan promosi atas mitra berupa badan hukum melalui website Terlapor I. i.Menunjuk pada halaman 14 s.d 15 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Terlapor I didalikan hanya memberikan promosi terhadap Terlapor II saja. Para Terlapor menolak dalil tersebut karena sangat berdasar dan menunjukan Tim Investigator tidak melakukan proses penyelidikan dengan teliti dan baik. ----- ii.Selanjutnya, menunjuk pada perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II, maka diketahui Terlapor II adalah perusahaan yang dipercayakan oleh Terlapor I untuk menjalankan Program Loyalitas Terlapor I, 338 -
S A L I N A N dimana program tersebut adalah suatu program yang ditawarkan atau diberikan kepada mitra Terlapor I yang ingin mendapatkan insentif khusus setelah 5 (lima) tahun loyal menggunakan aplikasi Terlapor I. Oleh karena itu, sangat wajar jika Terlapor I melakukan promosi atas program ini pada website Terlapor I karena Terlapor I sebagai pemilik program. iii.Lebih lanjut, terkait video Direktur Utama Terlapor I yang mempromosikan program ini, maka sebagaimana keterangan Sdr. Halim selaku Head of Operational Terlapor II, maka telah dijelaskan yakni latar belakang atas video tersebut pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yakni intinya sebagai berikut: -------------- (a) Bahwa video tersebut atas permintaan Terlapor II kepada Terlapor I dikarenakan banyaknya calon penyewa kendaraan Terlapor II yang ragu bahwa Terlapor II adalah benar merupakan perusahaan yang menjalan program loyalty dari Terlapor I. (b) Bahwa video tersebut adalah video yang digunakan secara internal, yang mana hanya ditayangkan pada Gedung operasional Terlapor II; ------------------------ (c) Bahwa seluruh persiapan atas video tersebut adalah ditanggung oleh Terlapor II sepenuhnya. iv.Namun, menunjuk pada hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pesaing Terlapor II yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Rental 339 -
S A L I N A N Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, maka diketahui seluruh pelaku usaha tersebut menyatakan tidak keberatan atas promosi tersebut karena Terlapor I tidak pernah melarang para pelaku usaha untuk berpromosi menggunakan lambang Terlapor I. v.Menunjuk pada publikasi di website Terlapor I (vide Bukti T.I-T.II-37) maka Terlapor I telah terbukti melakukan publikasi atau promosi terhadap Mitra Non Terlapor II pada website Terlapor I. Sehingga terbantahkan dalil Tim Investigator yang menyatakan Terlapor I tidak pernah melakukan promosi atau publikasi terhadap mitra Non Terlapor II. -------------------- vi.Hal ini juga telah dijelaskan oleh Sdri. Iki Sari Dewi dalam persidangan tanggal 9 Januari 2020, yang secara umum intinya menjelaskan yakni: (a) Promosi yang dilakukan adalah terkait program loyalty Terlapor I; ------------------- (b) Terlapor I juga mempublikasi mitra-mitra Non Terlapor II melalui website Terlapor I; (c) Terlapor I tidak pernah melarang mitra- mitra Non Terlapor II untuk melakukan promosi menggunakan lambang Terlapor I; (d) Terlapor I memberikan kesempatan kepada mitra Non Terlapor II untuk membuka booth untuk promosi di GDC Terlapor I. 340 -
S A L I N A N vii.Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan diskriminasi berupa promosi sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak adanya diskriminasi terkait promosi yang diduga dilakukan oleh Terlapor I. 2) Tidak adanya diskriminasi terkait program yakni program elite diberlakukan bagi seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II), sehingga tidak ada pemberian prioritas order kepada Terlapor II. ---------------------------- viii.Merujuk pada halaman 15 s/d. 18 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka diketahui Tim Investigator telah mendalilkan Terlapor I dan Terlapor II diduga melakukan diskriminasi terkait Program dimana didalilkan Mitra Non Terlapor II menjalankan program Elite dan sedangkan Mitra Terlapor II menjalankan Program Gold Captain. ------------------------------ ix.Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan yakni pemeriksaan Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Tim Investigator, Majelis Komisi dan Para Terlapor, serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui Program Elite adalah program untuk seluruh mitra (baik yang bergabung melalui Terlapor II maupun 341 -
S A L I N A N Non Terlapor II) dan Program Gold Captain adalah nama program secara internal Terlapor II untuk menjalankan Program Loyalitas Terlapor I. x.Bahwa untuk mendukung dalilnya di atas, bahkan Tim Investigator pada angka 9.2.6 dan 9.2.7, halaman 18 Laporan Dugaan Pelanggaran mencantumkan 2 (dua) tabel yang diklaim merupakan: 1) simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung di Gold Program dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold Program dengan Taxi pada umumnya dan disebut bahwa 2 (dua) tabel tersebut adalah berdasarkan keterangan tertulis Terlapor II melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_rev1 tanggal 7 Agustus 2017. ---------------------------- xi.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti Tim Investigator pada persidangan tanggal 12 Maret 2020, ternyata diketahui bahwa Tim Investigator telah memasukkan keterangan yang tidak benar (fiktif) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Bahwa tidak terdapat tabel 1) simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung di Gold Program dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold Program dengan Taxi dalam keterangan tertulis Terlapor II melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_rev1 tanggal 7 Agustus 2017. xii.Bahwa berdasarkan 2 (dua) kekeliruan besar Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah patut Majelis Komisi untuk menolak 342 -
S A L I N A N Laporan Dugaan Pelanggaran karena 2 (dua) kekeliruan besar merupakan esensi utama dalam perkara a quo. Dengan kelirunya dalil/keterangan yang diberikan maka mengakibatkan dugaan pelanggaran dalam perkara a quo menjadi cacat dan tidak jelas. Namun demi keterbukaan dan jelasnya perkara a quo, Para Terlapor tetap akan menyampaikan penjelasan yang akan diuraikan pada butir-butir selanjutnya. --------- xiii.Selanjutnya, menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim Investigator dan Saksi Fakta Para Terlapor (baik mitra maupun karyawan Para Terlapor), serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui yakni hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: ----------------------------- (a) Bahwa Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II bisa ikut serta dalam Program Elite; (b) Program Elite dahulu terdiri dari kategori Silver, Elite dan Elite Plus, dimana penilaian berdasarkan performa masing- masing mitra pengemudi (tingkat pembatalan, tingkat penyelesaian, dan lain-lain); (c) Bahwa Program Gold Captain adalah program internal Terlapor II untuk menjalankan program loyalitas Terlapor I.- xiv.Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan 343 -
S A L I N A N Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan diskriminasi berupa perbedaan program sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. xv.Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui pemberlakuan Program Elite bukan merupakan pelanggaran karena sangat wajar dilakukan dalam dunia ekonomi yang mana contohnya seperti nasabah prioritas di perbankan ataupun keanggotaan pada penerbangan Garuda Indonesia. ------------------ Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Para Terlapor tidak melakukan diskriminasi terkait program Elite ataupun Gold Captain. 3) Tidak adanya diskriminasi terkait jam operasional yakni seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II) dapat menggunakan aplikasi Terlapor I 7x24 jam dalam seminggu. Merujuk pada halaman 18 s/d. 19 Laporan Dugaan Pelanggaran, maka diketahui Tim Investigator telah mendalilkan Terlapor I dan Terlapor II diduga melakukan diskriminasi terkait Jam Kerja dimana didalilkan Mitra Non Terlapor II jam kerja dibatasi dan sedangkan Mitra Terlapor II dapat bekerja 7x24 jam dalam seminggu. 344 -
S A L I N A N Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan yakni pemeriksaan seluruh Saksi Fakta baik yang dihadirkan Tim Investigator, Majelis Komisi maupun Para Terlapor dan keterangan Pelaku Usaha Para Terlapor, maka diketahui bahwa Seluruh saksi menyatakan dapat bekerja atau mengoperasikan Aplikasi Terlapor I 7x24 jam dalam seminggu. Kemudian diketahui bahwa Tim Investigator salah mencantumkan yakni dimana Tim Investigator menggunakan istilah "Jam Kerja" dimana seharusnya "Jam Insentif". --------------------------- Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa dalil-dalil Laporan Dugaan Pelanggaran a quo telah cacat atau tidak layak untuk diterima dugaan pelanggarannya karena dasar Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak tepat ataupun sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa dalam hal ini Para Terlapor juga telah menyampaikan tidak setuju dan keberatan dengan perubahan istilah "jam kerja" menjadi "jam insentif" tersebut dan tetap harus merujuk kepada Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. Oleh karena itu, seharusnya dalil Tim Investigator tersebut telah gugur karena kesalahan atau kelalaian Tim Investigator sendiri. i.Namun, untuk menguatkan pembelaan Para Terlapor, maka menunjuk pada pernyataan dan pengakuan dari Saksi Fakta dari Tim Investigator dan Para Para Terlapor, maka semuanya mengakui bahwa memiliki 345 -
S A L I N A N kebebasan untuk mengakses dan mengoperasionalkan aplikasi Terlapor I 7x24 jam dalam seminggu sesuai dengan keinginan masing-masing mitra. ii.Selanjutnya, meskipun Para Terlapor tidak diwajibkan untuk membantah hal-hal terkait jam insentif. Namun Para Terlapor akan tetap menyampaikan tanggapan meskipun tidak sepakat atas perubahaan istilah tersebut, yakni sebagai berikut: (a) Menunjuk pada data internal critical time Terlapor I (vide Bukti T.I-T.II-48), maka Terlapor I memiliki data secara internal yang mana hasilnya diketahui yakni bahwa adanya jam atau waktu yang rawan (critical time) untuk terjadinya kecelakaan dan kejahatan bagi mitra pengemudi dan atau konsumen (pengguna aplikasi Terlapor I atau penumpang) adalah dari jam 23.00 s.d 04.00. Oleh karena itu, Terlapor I membutuhkan mitra pengemudi yang memiliki kualitas sangat baik pada jam rawan (critical time) tersebut. (b) Menunjuk pada keterangan pelaku usaha oleh Sdr. Halim, maka kemudian diketahui adanya diskusi antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menjawab kebutuhan (solusi) atas kebutuhan Terlapor I tersebut. ----------------------------- (c) Adapun solusi atas hal ini adalah mendorong mitra yang bergabung melalui Terlapor II untuk aktif menerima orderan 346 -
S A L I N A N dalam jam rawan (critical time) tersebut dengan memberikan tawaran jam insentif 7x24 jam dalam seminggu. ------------------- (d) Hal ini tidak terlepas dari bukti presentasi Terlapor II bahwa mitra pada Terlapor II memiliki kualitas yang sudah terjamin karena telah diseleksi secara ketat (vide Bukti T.I-T.II-36 B). Selain itu, faktor keamanan pada kendaraan Terlapor II juga sangat baik sebagaimana bukti perjanjian Terlapor II dengan pihak ketiga yang menunjukan telah ada GPS (Global Positioning System) dan CCTV (vide Bukti T.I-T.II- 40 jo. Bukti T.I-T.II- 41 A s.d. Bukti T.I-T.II- 41 C). --------------------------- (e) Kualitas pelayanan Terlapor II juga terbukti melalui piagam penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek kepada Terlapor II dan mitra yang tergabung melalui Terlapor II (vide Bukti T.I-T.II- 45 A s.d Bukti T.I-T.II- 45C). ---------------------------- iii. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan diskriminasi berupa perbedaan jam operasional 347 -
S A L I N A N sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator. ---------------- Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada diskriminasi terkait jam kerja Para Mitra Terlapor I. 4) Tidak adanya diskriminasi terkait perhitungan insentif karena metode perhitungan insentif dapat berbeda antara angkutan sewa khusus satu dengan yang lainnya sesuai dengan bargaining power. Selain itu, pada dasarnya perhitungan insentif seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II) memiliki nilai yang sama. i. Menunjuk pada tanggapan Para Terlapor, maka telah dijelaskan yakni perbedaan perhitungan insentif dapat terjadi dengan melihat kepada faktor kekuatan bisnis dari calon mitra. Selanjutnya, Para Terlapor juga sudah menjelaskan bahwa salah satu contoh dalam perhitungan insentif ini yang juga berbeda adalah INKOPPOL dimana mitra (pengemudi) yang tergabung dalam INKOPPOL mendapatkan insentif tambahan 5%. Hal ini tidak terlepas bahwa koperasi INKOPPOL dalam hal ini memiliki penawaran yang berbeda yakni INKOPPOL sebagai satu-satunya koperasi yang dapat beroperasi di bandara. Sehingga secara bisnis penawaran dari INKOPPOL adalah penawaran yang baik untuk Terlapor I karena aplikasi Terlapor I menjadi dapat memberikan layanan di bandara, maka Terlapor I memberikan skema insentif yang berbeda yakni penambahan komisi 5% (lima 348 -
ii. iii. S A L I N A N persen). Hal ini sebagaimana telah dibuktikan melalui skema insentif INKOPPOL (vide Bukti T.I-T.II-52). Lebih lanjut, sebagaimana simulasi yang telah Para Terlapor sampaikan dalam tanggapannya, maka telah terbukti bahwa meskipun adanya commission back 20% (dua puluh persen) bagi mitra yang bergabung melalui Terlapor II, namun pada akhirnya mitra Non Terlapor II akan lebih besar mendapatkan penghasilannya secara mingguan. Hal ini telah dijelaskan melalui keterangan Sdri. Iki Sari Dewi pada persidangan tanggal 9 Januari 2020. ------------- Menunjuk pada keterangan Pelaku Usaha oleh Sdr. Halim pada tanggal 10 Maret 2020, maka diketahui hal-hal sebagai berikut: ---------------- (a) Bahwa perhitungan skema insentif mitra Terlapor II akan lebih kecil nilainya daripada mitra non Terlapor II; -------------- (b) Namun nilai skema insentif tersebut pada dasarnya akan menjadi sama karena pada akhir 5 (lima) tahun (program loyalitas Terlapor I) mitra Terlapor II akan mendapatkan insentif khusus dari Terlapor I yakni sejumlah uang untuk membayar kendaraan roda empat yang disewa pada Terlapor I. Jika selisih pendapatan mitra Terlapor II dan Non Terlapor II dihitung, nilai insentif mitra Terlapor II dan Non Terlapor II akan menjadi sama, yang berbeda cara atau metode pemberiannya yang berbeda, yang mana Mitra Non Terlapor II akan 349 -
S A L I N A N menerima secara harian dan sedangkan mitra Terlapor II mendapatkan insentif khusus pada akhir 5 (lima) tahun program loyalitas. (c) Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan diskriminasi berupa perbedaan jam operasional sebagaimana laporan dugaan pelanggaran Tim Investigator . Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada diskriminasi terkait perhitungan insentif oleh Para terlapor. ----------- 5) Fitur "order prioritas" dapat digunakan oleh seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II). Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Para Terlapor tidak pernah menemukan dalil Tim Investigator terkait fitur "order prioritas". Hal ini baru dikemukakan Tim Investigator seiring berjalannya Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini menunjukan bahwa Tim Investigator menambahkan hal baru dalam pemeriksaan lanjutan, yang mana hal tersebut adalah tidak diperbolehkan dalam hukum acara persidangan manapun. ---------------------- 350 -
S A L I N A N Menunjuk pada keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka disampaikan yakni tindakan yang melakukan perubahan ataupun penambahan atas dugaan pelanggaran setelah dilakukan proses pemeriksaan adalah tidak diperbolehkan karena melanggar hukum acara dan menciptakan ketidakpastian hukum. ------------ Namun demikian, Para Terlapor telah memberikan bukti berupa keterangan saksi dan bukti tertulis terkait permasalahan ini. ----- Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Investigator dan Para Terlapor (baik mitra maupun karyawan), diketahui hal-hal sebagai berikut: (a) Fitur ini diberlakukan untuk seluruh mitra baik Terlapor II maupun Non Terlapor II; (b) Fitur ini untuk menjawab kebutuhan mitra pengemudi agar dapat menerima order/pesanan secara otomatis atau dapat menerima order/pesanan tanpa perlu menekan tombol terima order/pesanan; --- (c) Bahwa fitur ini dikenal oleh mitra pengemudi dengan istilah "order maraton"; (d) Jika dalam Bahasa inggris maka fitur ini akan tertulis "Auto Accept". ------------------- i.Selanjutnya, menunjuk pada vide Bukti T.I- T.II-39A s.d. 39 B, maka Para Terlapor telah membuktikan bahwa Terlapor I telah mensosialisasikan fitur ini melalui simulasi gambar yang dikirimkan kepada seluruh mitra 351 -
S A L I N A N melalui aplikasi, yang mana seluruh mitra akan mendapatkan notifikasi atas sosialisasi tersebut. Lebih lanjut, Para Terlapor juga telah membuktikan perbedaan Bahasa atas fitur tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Para Terlapor tidak melakukan pembedaan atas keberlakukan fitur order prioritas. 6) Tidak terbukti adanya kebijakan "order prioritas" kepada Mitra Terlapor II. --------------- Bahwa walaupun di Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator sama sekali tidak membahas terkait kebijakan order prioritas terhadap mitra Terlapor II, namun disetiap persidangan yang memeriksa Saksi dari pengemudi Terlapor I dan Terlapor II, Tim Investigator selalu menggiring/mengarahkan para Saksi seolah- olah terdapat kebijakan order prioritas yang diberikan kepada Mitra Terlapor II. Tim Investigator berusaha merekayasa suatu keadaan yang menyatakan mitra yang tergabung pada Terlapor II akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan order (order prioritas) dibandingkan dengan mitra non Terlapor II (seperti mitra reguler/individu yang langsung tergabung pada Terlapor I dan mitra yang tergabung pada koperasi dan perusahaan rental lainnya). i.Bahwa hingga Kesimpulan ini diajukan, Tim Investigator tidak mampu menunjukkan alat bukti apapun yang mengarah bahwa Terlapor I 352 -
S A L I N A N telah memberikan kebijakan order prioritas untuk mitra Terlapor II, selain hanya mengandalkan sebagian kecil keterangan Saksi yang tidak kredibel (yang telah di karena melanggar kode etik atau yang dilaporkan ke Polisi oleh Para Terlapor karena diduga melakukan tindak pidana). ------------------------- ii. Justru seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Terlapor baik yang merupakan Mitra Terlapor I maupun Mitra Terlapor II (yang seluruhnya mempunyai performa yang baik, mitra Elite dan Elite Plus) menyatakan tidak benar adanya kebijakan order prioritas yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II. Bahkan banyak Saksi yang merupakan mitra dari Terlapor I yang menyatakan seringkali ketika berkumpul di tempat yang sama, mereka (mitra Terlapor I) yang lebih dahulu mendapatkan order daripada mitra Terlapor II. iii.Selain itu, Tim Investigator juga hanya mengandalkan bukti yakni berupa brosur yang di dalamnya menuliskan "order prioritas". Atas hal ini, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI, menyatakan yakni hal tersebut tidak dapat menjadi bukti adanya pemberian prioritas melainkan harus diikuti dengan pembuktian lain terutama secara ekonomi. Hal ini diikuti juga dengan keterangan ahli Faisal Basri, S.E., M.A., yang intinya menyatakan hal tersebut wajar saja di dalam melakukan marketing atau pemasaran namun harus 353 -
S A L I N A N memiliki dasar atau etika juga sebagaimana dilakukan di negara Amerika Serikat. ------------ iv.Selanjutnya, berdasarkan keterangan Sdr. Halim sebagai Head of Operational Terlapor II juga telah menjelaskan yakni yang intinya: ----- (a) Bahasa di dalam brosur tersebut merupakan cara marketing atau pemasaran; (b) Hal ini dilatarbelakangi dengan seleksi yang ketat oleh Terlapor II sehingga menghasilkan mitra yang sangat berkualitas bagi Terlapor I, sehingga banyak mitra Terlapor I yang bergabung melalui Terlapor II mendapatkan manfaat sebagaimana program Elite Terlapor I. ----- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan kemudahan order (kebijakan order prioritas) bagi Mitra Terlapor II, atau setidak-tidaknya Tim Investigator tidak mampu membuktikan tuduhannya yang menyatakan Terlapor I memberikan kebijakan order prioritas kepada mitra Terlapor II. Disamping itu, Majelis Komisi tidak dapat mempertimbangkan terkait dugaan kebijakan order prioritas yang dituduhkan secara lisan oleh Tim Investigator, sebab materi ini sama sekali tidak pernah dibahas dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Lebih lanjut, tidak terdapat alat bukti yang memperkuat tuduhan Tim Investigator dimaksud. ------------------------ 8) Para Terlapor tidak mempunyai kekuatan pasar (market power) atau hanya memiliki 354 -
S A L I N A N pangsa pasar yang kecil, oleh karenanya tidak dapat melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat termasuk diantaranya melakukan diskriminasi. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator telah salah dalam menentukan relevant market, seolah- olah hanya terbatas pada perusahaan angkutan sewa khusus lain yang bekerjasama dengan Terlapor I yakni hanya: (1) Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia; (2) Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia; (3) Koperasi Mitra Usaha Trans; (4) PT Cipta Lestari Trans Sejahtera (vide: Laporan Dugaan Pelanggaran hal. 4 dan hal. 15). Padahal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sendiri, Tim Investigator telah mengakui yang termasuk angkutan sewa khusus adalah angkutan sewa khusus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ("PM 118/2018") (vide: Laporan Dugaan Pelanggaran hal. 4). Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (3) PM 118/2018 juga mengizinkan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil juga dapat bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa khusus, oleh karenanya mitra reguler/mitra individu (mitra yang langsung bergabung dengan Terlapor I) juga dapat bertindak selaku 355 -
S A L I N A N penyelenggara angkutan sewa khusus, dan seharusnya juga digolongkan sebagai relevant market oleh Tim Investigator. ---------------------- Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. terkait relevant market untuk angkutan sewa khusus adalah seluruh penyelenggara transportasi online yang menggunakan teknologi aplikasi, termasuk di dalamnya Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive dan lain-lain yang menggunakan teknologi aplikasi. Selanjutnya menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. terkait relevant market untuk angkutan sewa khusus adalah seluruh penyelenggara transportasi online yang menggunakan teknologi aplikasi dan angkutan substitusi lainnya, yang dalam hal ini termasuk juga taksi konvensional (non- aplikasi), misalnya Taksi Ekspress, Gamya dan perusahaan rental mobil konvensional (non- aplikasi). Bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha Terlapor II yang diwakili Sdri. Halim diketahui bahwa pesaing dari Terlapor II adalah Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk perusahaan rental kecil- kecilan/rumahan (yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah "Rental Pak Haji"). Bahwa Sdri. Halim menyatakan untuk wilayah 356 -
i. ii. S A L I N A N Jabodetabek perbandingan jumlah antara mitra Terlapor II dengan mintra non- Terlapor II untuk tahun 2020 hanya sekitar 6% (artinya mitra Terlapor II 6% dibandingkan dengan mitra non Terlapor II sekitar 94%), apabila diluar Jabodetabek jumlah perbandingannya masih dibawah 3% (tiga persen). Perbandingan tersebut belum diperhitungkan dengan Go Car (milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi "My Blue Bird" dan "Go Bluebird" bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk perusahaan rental kecil- kecilan/rumahan (yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah "Rental Pak Haji"), apabila komponen tersebut dimasukkan maka pangsa pasar Terlapor II akan menjadi lebih kecil lagi. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa pasar dibawah 50% (lima puluh persen) tidak dapat dikatakan telah menguasai pasar. -------- Keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan dengan buku yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks" yang salah satu penulisnya yakni KETUA KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin 357 -
iii. iv. S A L I N A N Silalahi, S.H., LL.M., yang pada halaman 140, paragraf pertama, dikutip sebagai berikut: ----- tidak harus "Kriteria penguasaan 100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power." tersebut Artinya, baik Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., Ketua KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D. beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M. sama-sama menerangkan bahwa syarat minimal pangsa pasar yang dikatakan mempunyai penguasaan pasar haruslah 50% (lima puluh persen). Oleh karena pangsa pasar Terlapor II di Jabodetabek hanya 6% (enam persen) dan di daerah lain masih dibawah 3% (tiga persen) maka terbukti Terlapor II tidak menguasai pasar, oleh karenanya bagaimana perusahaan dengan pangsa pasar atau market power yang sangat kecil dituduh melakukan persaingan usaha tidak sehat dan praktek diskriminasi? Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. dalam keterangannya menyatakan perusahaan dengan pangsa pasar kecil atau yang tidak memiliki market power tidak mungkin melakukan persaingan usaha tidak sehat, karena tidak mempunyai dampak apapun. 358 -
S A L I N A N v. Bukti lain bahwa Terlapor II mempunyai pangsa pasar kecil atau yang tidak memiliki market power adalah keterangan Saksi Fakta yakni Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek yang menerangkan bahwa pada wilayah Jabodetabek terdapat 120 (seratus dua puluh) Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus. vi. Bahwa Terlapor II hanyalah salah satu dari 120 (seratus dua puluh) Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, bagaimana suatu pelaku usaha dapat dituduh mempunyai market power dibandingkan dengan 120 (seratus dua puluh) pelaku usaha sejenis lainnya? Faktanya, hingga saat ini Tim Investigator tidak pernah melakukan survey atau kajian terhadap market power Terlapor II, terbukti bahwa Tim Investigator tidak pernah memeriksa atau meminta bukti dari 120 (seratus dua puluh) pelaku usaha lainnya yang sejenis dengan Terlapor II. -------------------------- 11.7.33 Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Para Terlapor tidak melakukan praktek diskriminasi dan persaingan usaha tidak sehat karena tidak mempunyai pangsa pasar di atas 50% (lima puluh persen) atau tidak mempunyai kekuatan pasar (market power). Oleh karena sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., perusahaan dengan pangsa pasar kecil atau yang tidak memiliki market power tidak mungkin melakukan persaingan usaha tidak sehat, karena tidak mempunyai dampak apapun. ------------------------ 359 -
S A L I N A N 12. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 15/KPPU/Pen/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 (vide Bukti A229); 13. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU/Kep.3/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penangguhan dan Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara a quo dalam tahap Musyawarah Majelis Komisi, disesuaikan jangka waktunya yang semula sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 menjadi sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 (vide Bukti A236); ------------------------------ 14. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU/Kep.3/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU/Kep.3/IV/2020 tentang Penangguhan dan Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara a quo dalam tahap Musyawarah Majelis Komisi, disesuaikan jangka waktunya yang semula sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 menjadi sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 (vide Bukti A241); 15. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. 360 -
S A L I N A N TENTANG HUKUM Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPU- I/2019. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: --------------------------- 1. Tentang Identitas Para Terlapor. 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ---------------------------- 3. Tentang Aspek Formil. 4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. ---------------------------- 5. Tentang Hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II. ------------------------ 6. Tentang Pasar Bersangkutan. 7. Tentang Integrasi Vertikal. 8. Tentang Tying in. 9. Tentang Praktik Diskriminasi. 10. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------- 11. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. - 12. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. - 13. Tentang Fakta Lain. 14. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. 15. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ------------------ 16. Tentang Sanksi Administratif. 17. Tentang Sanksi Pidana. 18. Tentang Diktum dan Penutup. 361 -
S A L I N A N Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; --------- 1. Tentang Identitas Para Terlapor. Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: 1.1. Terlapor I. 1.1.1. Bahwa PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 2451075.AH.01.01.Tahun 2015 pada tanggal 12 Agustus 2015, dengan jenis perseroan adalah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Non Fasilitas. Perseroan menjalankan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut (vide Bukti C27, T54A, T1.6): -------------- a. Mengembangkan, mempromosikan, dan menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi dan/atau mediasi antara penyedia jasa transportasi (termasuk namun tidak terbatas pada angkutan sewa, angkutan ojek motor, aktivitas kurir, angkutan taksi, angkutan darat wisata, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak bertrayek lainnya, dan angkutan darat lainnya untuk penumpang), dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: (i) pemesanan jasa transportasi, (ii) pembayaran jasa transportasi secara tunai dan/atau secara elektronik (cashless), dan (iii) penyelesaian jasa 362 -
S A L I N A N transportasi tersebut oleh penyedia jasa transportasi. b. Bekerja sama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan digital platform yang disediakan oleh perseroan untuk memudahkan para penyedia jasa transportasi tersebut dalam memperoleh pesanan atas jasa transportasi yang disediakannya. ----------- 1.1.2. Bahwa pada saat didirikan diketahui susunan pengurus dan pemegang saham perseroan adalah Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Komisaris yang memiliki saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar dan Ny. Kiki Rizki selaku Direktur yang memiliki saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar (vide Bukti C27, T54A, T1.6). ------------------------ Tabel 1. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015 No Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Komisaris 50.000 lembar 2. Ny. Kiki Rizki Direktur 50.000 lembar 1.1.3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, terdapat perubahan data perseroan yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0970966 pada tanggal 9 Oktober 2015. Berdasarkan akta tersebut diketahui terdapat peralihan kepemilikan saham yang semula dimiliki oleh Ny. Kiki Rizki sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar menjadi dimiliki oleh Ny. Dra. Suzy Lindartono sebanyak 49.999 363 -
S A L I N A N (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar. Dengan demikian, terdapat penambahan jumlah pemegang saham perseroan menjadi 3 (tiga) orang yaitu Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja, Ny. Kiki Rizki, dan Ny. Dra. Suzy Lindartono (vide Bukti C60). Tabel 2. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 8 Oktober 2015 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Komisaris 50.000 lembar 2. Ny. Kiki Rizki Direktur 1 lembar 3. Ny. Dra. Suzy Lindartono
49.999 lembar 1.1.4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 246 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdapat perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0002620.AH.01.02.Tahun 2017 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0042287 pada tanggal 31 Januari 2017. Berdasarkan akta tersebut diketahui terdapat peralihan kepemilikan saham yang semula dimiliki oleh Ny. Kiki Rizki sebanyak 1 (satu) lembar menjadi dimiliki oleh Teddy Trianto sebanyak 1 (satu) lembar, serta terdapat perubahan susunan pengurus perseroan menjadi Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur, Suzy Lindartono sebagai Komisaris, dan Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama (vide Bukti C61). ----------------- 364 -
S A L I N A N Tabel 3. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 246 tanggal 24 Januari 2017 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur 50.000 lembar 2. Suzy Lindartono Komisaris 49.999 lembar 3. Badrodin Haiti Komisaris
4. Teddy Trianto
1 lembar 1.1.5. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdapat perubahan data perseroan yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0170449 pada tanggal 30 April 2018. Berdasarkan akta tersebut diketahui terdapat perubahan susunan Komisaris menjadi Suzy Lindartono sebagai Komisaris Utama dan Moh. Chatib Basri sebagai Komisaris (vide Bukti C62). ------------------ Tabel 4. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 25 April 2018 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur 50.000 lembar 2. Suzy Lindartono Komisaris Utama 49.999 lembar 3. Moh. Chatib Basri Komisaris
4. Teddy Trianto
1 lembar 1.1.6. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdapat perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 365 -
S A L I N A N Indonesia Nomor AHU-0011136.AH.01.02.Tahun 2018 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0205820 pada tanggal 21 Mei 2018. Berdasarkan akta tersebut diketahui terdapat perubahan jenis perseroan yang sebelumnya adalah PMDN Non Fasilitas menjadi PMA (Penanaman Modal Asing), serta peralihan kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Stephanus Ardianto Hadiwidjaja, Suzy Lindartono, dan Teddy Trianto menjadi dimiliki oleh Grab Inc. merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum wilayah Negara Cayman Islands sebanyak 6.000.800.701 (enam juta delapan ratus ribu tujuh ratus satu) lembar dan PT Grab Taxi Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar (vide Bukti C61). Tabel 5. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur
2. Suzy Lindartono Komisaris Utama
3. Moh. Chatib Basri Komisaris
4. Grab Inc.
6.000.800.701 lembar 5. PT Grab Taxi Indonesia
10.000 lembar 1.1.7. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 149 tanggal 25 September 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdapat perubahan data perseroan yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0247565 pada tanggal 28 September 2018. Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan 366 -
S A L I N A N susunan pengurus perseroan menjadi Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur Utama, Ridzki D. Kramadibrata sebagai Direktur, dan Suzy Lindartono sebagai Komisaris (vide Bukti C64). -------------------------- Tabel 6. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 149 tanggal 25 September 2018 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur Utama
2. Suzy Lindartono Komisaris
3. Ridzki D. Kramadibrata Direktur
4. Grab Inc.
6.000.800.701 lembar 5. PT Grab Taxi Indonesia
10.000 lembar 1.1.8. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 19 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, terdapat perubahan anggaran dasar perseroan, yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia yang berubah nama menjadi PT Grab Teknologi Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0048227.AH.01.02.Tahun 2019 pada tanggal 8 Agustus 2019 (vide Bukti T54B, T1.7). 1.1.9. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 03 tanggal 2 September 2019 yang dibuat oleh H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, terdapat perubahan data perseroan yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0325606 pada tanggal 3 September 2019. Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan susunan pengurus perseroan menjadi Neneng Meity 367 -
S A L I N A N Goenadi sebagai Direktur, Ridzki D. Kramadibrata sebagai Direktur Utama, dan Zafrul Shastri Bin Hashim sebagai Komisaris, serta peralihan nama pemilik saham yang sebelumnya adalah Grab Inc. dan PT Grab Taxi Indonesia menjadi Grab Inc. dan PT Grab Platform Indonesia (vide Bukti T54C, T1.8). --------------------------- Tabel 7. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 2 September 2019 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Neneng Meity Goenadi Direktur
2. Ridzki D. Kramadibrata Direktur
3. Zafrul Shastri Bin Hashim Komisaris
4. Grab Inc.
6.000.800.701 lembar 5. PT Grab Platform Indonesia
10.000 lembar 1.1.10. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, Terlapor I memberi kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, yang beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12 Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240 (vide Bukti T1.1). 1.2. Terlapor II. 1.2.1. Bahwa PT Teknologi Pengangkutan Indonesia merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0000065.AH.01.01.Tahun 2016 pada tanggal 4 Januari 2016, dengan jenis perseroan adalah PMDN Non 368 -
1.2.2. 1.2.3. S A L I N A N Fasilitas. Perseroan menjalankan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut (vide Bukti C54, T55A): ------- a. Melakukan usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. b. Melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas. Bahwa pada saat didirikan diketahui susunan pengurus dan pemegang saham perseroan adalah Kiki Rizki selaku Direktur yang memiliki saham sebanyak 1 (satu) lembar dan Teddy Trianto selaku Komisaris yang memiliki saham sebanyak 50.999 (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar (vide Bukti T55A). Tabel 8. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Kiki Rizki Direktur 1 lembar 2. Teddy Trianto Komisaris 50.999 lembar Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta Selatan, terdapat perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 369 -
1.2.4. S A L I N A N AHU-0012126.AH.01.02.Tahun 2016 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0061117 pada tanggal 27 Juni 2016. Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan susunan pengurus perseroan yang semula adalah Kiki Rizki dan Teddy Trianto menjadi Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur dan Dra. Suzy Lindartono sebagai Komisaris (vide Bukti C54). -------------------------- Tabel 9. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 9 Juni 2016 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur
2. Dra. Suzy Lindartono Komisaris
3. Kiki Rizki
1 lembar 4. Teddy Trianto
50.999 lembar Bahwa berdasarkan Akta Nomor 174 tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdapat perubahan data perseroan yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0083457 pada tanggal 26 September 2016. Berdasarkan akta tersebut diketahui peralihan kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Kiki Rizki sebanyak 1 (satu) lembar menjadi dimiliki oleh Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 1 (satu) lembar (vide Bukti C56). 370 -
1.2.5. 1.2.6. S A L I N A N Tabel 10. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 174 tanggal 22 September 2016 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur 1 lembar 2. Dra. Suzy Lindartono Komisaris
3. Teddy Trianto
50.999 lembar Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 77 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdapat perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001372.AH.01.02.Tahun 2017 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0023081 pada tanggal 19 Januari 2017. Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan kedudukan atau alamat perseroan menjadi beralamat di Wisma Sejahtera Unit 101B, Jalan Letjend S. Parma Kav. 75 Kodepos 11410, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat (vide Bukti C55). Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 07 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Maya Kania, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, terdapat perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0006485.AH.01.02.Tahun 2018 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0119041 371 -
1.2.7. S A L I N A N pada tanggal 21 Maret 2018. Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan kedudukan atau alamat perseroan menjadi beralamat di The Garden Center Building Lt. 6, Jalan Raya Cilandak KKO, Kodepos 12560, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (vide Bukti C57). Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 32 tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, terdapat perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0027098.AH.01.02.Tahun 2018 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0267874 pada tanggal 26 November 2018. Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan susunan pengurus perseroan menjadi Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur dan Dra. Suzy Lindartono sebagai Komisaris. Selain itu, terdapat perubahan komposisi pemegang saham dan kepemilikan sahamnya. Sebelumnya Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja memiliki 1 (satu) lembar saham, meningkat kepemilikannya menjadi 67.947.300 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar saham. Teddy Trianto yang semula memiliki 50.999 (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham, tidak lagi menjadi pemegang saham. Kemudian GC Lease Technology Inc. yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum wilayah Negara Cayman Islands masuk menjadi pemegang saham dengan kepemilikan saham sebanyak 372 -
1.2.8. 1.2.9. S A L I N A N 65.282.700 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus) lembar saham (vide Bukti C58, T55B). Tabel 11. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 23 November 2018 No. Nama Pengurus Jumlah Saham 1. Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur 67.947.300 lembar 2. Dra. Suzy Lindartono Komisaris
3. GC Lease Technology Inc.
65.282.700 lembar Bahwa berdasarkan Akta Nomor 32 Tanggal 23 November 2018 tersebut terdapat perubahan anggaran dasar perseroan pada jenis perseroan yang semula adalah PMDN Non Fasilitas menjadi PMA, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0267876 pada tanggal 26 November 2018 (vide Bukti C59, T55B). Bahwa dalam praktiknya, perseroan menjalankan kegiatan usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus dengan membuka Kantor Cabang dan telah mendapatkan izin sebagai berikut: --------------------------- a. Untuk Wilayah Jabodetabek, berdasarkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Sewa Khusus di Jabodetabek yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Nomor SK.11/AJ.206/BPTJ-2017 tanggal 15 Desember 2017 dan izin prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM tanggal 17 Mei 2017 (vide Bukti B67). ----------------------- b. Untuk wilayah Medan, berdasarkan akta pendirian tanggal 20 Juli 2017. Dalam menjalankan kegiatan 373 -
S A L I N A N usahanya telah memperoleh Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum dengan jenis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tanggal 24 Januari 2020 (vide Bukti B67). --- c. Untuk wilayah Surabaya, berdasarkan akta pendirian tanggal 20 Juni 2017. Dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum dengan jenis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 551.21/1862/113.4/2018 tanggal 19 April 2018 (vide Bukti B67). d. Untuk wilayah Makassar, berdasarkan akta pendirian tanggal 14 Desember 2017. Dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum dengan jenis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bulan Juli 2018 (vide Bukti B67). 1.2.10. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, Terlapor I memberi kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, yang beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12 Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240 (vide Bukti T1.1). 374 -
S A L I N A N 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ------------------------------ 2.1. Tentang Objek Perkara. Bahwa objek perkara a quo adalah jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak yang bernama Grab App, yang diselenggarakan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dalam jangkauan pemasaran wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya (vide Bukti I2). ----------- 2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut (vide Bukti I2): ---------------- 2.2.1. Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999: -------------------------- "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat." ---------------------------- 2.2.2. Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999:----------------- "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok." 2.2.3. Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999: ---------------- "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 375 -
S A L I N A N berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu." 3. Tentang Aspek Formil. 3.1. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyampaikan keberatan dalam perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Tentang pelanggaran kode etik. 2. Tentang kompetensi absolut KPPU. 3. Tentang Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo cacat hukum. - 4. Tentang status perkara a quo. 5. Tentang performa Saksi-Saksi Investigator yang tidak memiliki kualifikasi atau kapabilitas, serta memiliki konflik kepentingan terhadap perkara a quo. ------------------------------ 6. Tentang bukti-bukti yang diajukan Investigator tidak sesuai dengan wilayah geografis objek dugaan pelanggaran. ----------- 7. Tentang sikap Majelis Komisi dalam persidangan. -------------- 8. Tentang sikap Majelis Komisi yang menolak mendengar keterangan Terlapor I. 3.1.1. Tentang pelanggaran kode etik. Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan sikap salah satu Majelis Komisi dianggap telah melanggar kode etik. Dalam konferensi pers di hadapan wartawan, salah satu Majelis Komisi memberikan pendapat atas substansi perkara yaitu terkait hal-hal yang diduga dilanggar oleh Para Terlapor semakin kuat dibuktikan dengan penunjukan Kuasa Hukum yang sama. Para Terlapor seolah-olah telah dihukum bersalah sebelum adanya proses pemeriksaan dan pembuktian maupun Putusan Komisi, sebagaimana dimuat dalam media online CNBC tanggal 376 -
3.1.2. 3.1.3. S A L I N A N 7 Oktober 2019, detikfinance tanggal 7 Oktober 2019, dan tanggal 8 Oktober 2019. ------------------ satu pengacaranya makin "Jadi dua Terlapor menguatkan sebenarnya kalau kita berlogika. Dua perusahaan yang dituduh itu melakukan itu ditunjuk pengacaranya yang sama." Selain itu terdapat pergantian susunan Majelis Komisi perkara a quo, namun yang diganti adalah Ketua Majelis Komisi yakni Bapak Harry Agustanto, S.H., M.H., menjadi Ibu Dinni Melanie, S.H., M.E. bukan Anggota Majelis Komisi yang telah jelas melakukan dugaan pelanggaran kode etik. Tentang kompetensi absolut KPPU. -------------------------- Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan KPPU tidak berwenang mengadili perkara a quo terkait dengan perjanjian kerjasama produksi antara Terlapor I dan Terlapor II, perjanjian kerjasama antara Terlapor II dengan penyewa (pengemudi) dalam hal penggunaan aplikasi Terlapor I, serta kesepakatan baik antara Terlapor I dan Terlapor II maupun dengan penyewa (pengemudi) dalam hal promosi, program, jam kerja, dan insentif karena perjanjian dan kesepakatan tersebut bersifat perdata murni (ranah hukum privat) bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Tentang Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo cacat hukum. Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo adalah cacat hukum karena penetapan atau keputusan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo diterbitkan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 377 -
3.1.4. 3.1.5. S A L I N A N setelah Pemeriksaan Pendahuluan berakhir. Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 4 November 2019, namun keputusan untuk melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan baru diterbitkan pada tanggal 12 November 2019. Oleh karena itu, penetapan atau keputusan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Tentang status perkara a quo. Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan Majelis Komisi dalam setiap persidangan selalu mengklaim perkara a quo adalah perkara inisiatif bukan perkara laporan, sedangkan Saksi David Bangar Siagian dalam persidangan telah mengakui sebagai pihak Pelapor dalam perkara a quo. Apabila perkara a quo merupakan perkara inisiatif, maka Majelis Komisi harus mematuhi due process of law sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Sampai dengan kesimpulan ini diajukan baik Investigator maupun Majelis Komisi tidak pernah menunjukan hasil penelitian/hasil kajian yang digunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara a quo yang diklaim sebagai perkara inisiatif. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara a quo sepatutnya dinyatakan batal demi hukum. Tentang performa Saksi-Saksi Investigator yang tidak memiliki kualifikasi atau kapabilitas, serta memiliki konflik kepentingan terhadap perkara a quo. --------------- Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap performa Saksi-Saksi yang diajukan Investigator karena tidak memiliki kualifikasi atau kapasitas sebagai Saksi. 378 -
3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. S A L I N A N Selain itu, Saksi-Saksi tersebut diduga melakukan penggelapan atas kendaraan milik Terlapor II, serta melakukan pelanggaran terhadap kode etik Terlapor I.--- Tentang bukti-bukti yang diajukan Investigator tidak sesuai dengan wilayah geografis objek dugaan pelanggaran. Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap dokumen Investigator yaitu dokumen C23 dan C25 terkait dokumen dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta dokumen C37 dan C39 terkait dokumen dari Dinas Perhubungan Bandar Lampung. Sebagaimana diketahui wilayah Jawa Barat dan Bandar Lampung tidak ada kaitannya dengan wilayah geografis dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Tentang sikap Majelis Komisi dalam persidangan. -------- Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap sikap Majelis Komisi yang sejak awal persidangan selalu menunjukkan sikap yang memihak Investigator dengan memberikan keleluasaan untuk bertanya serta mengeluarkan komentar apapun, sedangkan kepada Para Terlapor, Majelis Komisi bersikap menyudutkan dengan membatasi hak untuk bertanya. -------------------- Tentang sikap Majelis Komisi yang menolak mendengar keterangan Terlapor I. Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan keberatan atas sikap Majelis Komisi yang menolak mendengar keterangan Terlapor I. Pengajuan bukti merupakan hak Para Terlapor sesuai Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang tidak dapat dibatasi dengan alasan apapun sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir. Dalam 379 -
S A L I N A N persidangan tanggal 11 Maret 2020 Majelis Komisi berpendapat lain terkait pemeriksaan terhadap Terlapor I sehingga pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 Kuasa Hukum Para Terlapor mengajukan Saudara Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel Terlapor I) untuk didengar keterangannya dan sepatutnya diterima mengingat jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan belum berakhir dan agenda persidangan masih dalam tahap pembuktian. Dengan demikian Para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum telah bersikap kooperatif terhitung sejak proses penyelidikan, Pemeriksaan Pendahuluan sampai dengan Pemeriksaan Lanjutan, bahkan Terlapor I sebenarnya juga telah memberikan keterangannya sebagai pelaku usaha yang diwakili oleh Saudara Iki Sari Dewi (Head of Four Wheels Terlapor I) pada tanggal 09 Januari 2020 sehingga sepatutnya dapat berlaku sebagai keterangan Terlapor I. 3.2. Bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam aspek fomil, Majelis Komisi menguraikan hal-hal sebagai berikut: -------------------------- 3.2.1. Keberatan Para Terlapor mengenai pelanggaran kode etik. a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPPU Nomor 22/KPPU/Kep/I/2009 tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Peraturan Kode Etik) Pasal 1 angka 6 Kode Etik Anggota Komisi adalah norma moral yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Komisi. ------------------------------ b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kode Etik, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Anggota Komisi wajib:------------------- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan kelembagaan; --------------------- 380 -
S A L I N A N b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok/golongan/partai politik; --------------- c. Menjaga nama baik, kehormatan, dan kredibilitas Komisi; d. Bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil; e. Bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun; f. Menjaga kerahasiaan informasi dan atau dokumen yang dinyatakan Komisi sebagai rahasia; c. Bahwa keberatan Terlapor I dan Terlapor II disampaikan melalui surat nomor 0803/0679.01/2019/HP&P tanggal 10 Oktober 2019 dan surat nomor 0811/0679.01/2019/HP&P tanggal 16 Oktober 2019 yang telah diterima oleh Ketua Komisi dan telah ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi pada tanggal 4 November 2019 (vide Bukti T1.10, T1.11). d. Bahwa Rapat Komisi pada tanggal 4 November 2019 telah memutuskan tidak terdapat pelanggaran Kode Etik. Rapat komisi menilai pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum jurnalis adalah hal-hal yang bersifat normatif, netral, sebatas menjelaskan proses dan fakta persidangan. Adapun pernyataan mengenai kuasa hukum yang sama dalam perkara a quo merupakan fakta persidangan. -------------------------- e. Bahwa kutipan pernyataan yang dimuat dalam media online tanggal 7 dan 8 Oktober 2019 sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Hukum Para Terlapor bukan merupakan pernyataan resmi yang 381 -
3.2.2. S A L I N A N disampaikan dalam forum jurnalis oleh Anggota Majelis Komisi yang bersangkutan. -------------------- f. Bahwa penugasan Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo ditetapkan oleh Ketua KPPU yang bertugas untuk memimpin dan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi. g. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi. Selanjutnya Pasal 73 ayat (2) menyebutkan susunan keanggotaan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih atas kesepakatan dalam Rapat Komisi. ------- h. Bahwa oleh karena itu, terkait penggantian Ketua Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara a quo tidak ada hubungannya dengan materi wawancara atau terkait aduan dari Kuasa Hukum Para Terlapor kepada Ketua KPPU, namun disebabkan karena penugasan lain dari Komisi terhadap Ketua Majelis yang sebelumnya. --- i. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu Anggota Majelis Komisi.-- Keberatan Para Terlapor mengenai kompetensi absolut KPPU. a. Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, termasuk memeriksa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo. 382 -
3.2.3. S A L I N A N b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menegaskan kewenangan Majelis Komisi dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. ------------------- c. Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 KPPU memiliki wewenang untuk membatalkan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, dan menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. d. Bahwa ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk dalam Bab Perjanjian yang dilarang. Oleh karena itu, hubungan perdata yang diakibatkan oleh perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, menjadi kewenangan KPPU untuk memeriksa. e. Bahwa dengan demikian, sesuai tugas dan kewenangan tersebut, Majelis Komisi menilai KPPU memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili terkait dugaan pelanggaran perkara a quo. ------------------------------ Keberatan Para Terlapor mengenai Pemeriksaan Lanjutan adalah cacat hukum. a. Bahwa tata cara penanganan perkara a quo diatur sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. ---------------- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Pemeriksaan 383 -
S A L I N A N Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.---------------------------------------------------- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi wajib menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan Putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo ditetapkan melalui Penetapan Nomor 53/KPPU/Pen/IX/2019 tanggal 9 September 2019 yang terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019. ------------ f. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dapat berupa penetapan Majelis Komisi mengenai perubahan perilaku, simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, atau simpulan Majelis Komisi untuk 384 -
S A L I N A N melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan. g. Bahwa setelah proses persidangan dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan selesai, Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dengan menetapkan perkara a quo dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2019 sehingga Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo telah dilakukan sesuai prosedur dan dalam rentang waktu sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. h. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran. Pemeriksaan Lanjutan adalah tahapan lanjutan dari tahap Pemeriksaan Pendahuluan, namun demikian perhitungan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan tidak dihitung setelah jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan berakhir. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Lanjutan ditentukan dengan Keputusan Majelis Komisi. i. Bahwa Ketua Komisi menugaskan Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo berdasarkan Surat Keputusan Penugasan Majelis Komisi Nomor 121/KPPU/Kep.3/XI/2019 tanggal 12 November 2019. Selanjutnya, Majelis Komisi perkara a quo menetapkan jangka waktu 385 -
3.2.4. S A L I N A N Pemeriksaan Lanjutan melalui Keputusan Pemeriksaan Lanjutan Nomor 86/KMK/Kep/XI/2019 tanggal 12 November 2019 yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada Para Terlapor melalui surat Nomor 1589/AK/KMK- L/XI/2019, Nomor 1590/AK/KMK-L/XI/2019, dan Nomor 1591/AK/KMK-L/XI/2019 tanggal 12 November 2019. j. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai penetapan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo tidak cacat hukum karena telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. ----------------------------- Keberatan Para Terlapor mengenai status perkara a quo. a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang- undang walaupun tanpa adanya laporan. ------------- b. Bahwa dasar hukum proses penelitian dan penyelidikan perkara a quo menggunakan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penanganan perkara yang masih atau sedang berjalan dan belum memperoleh Putusan hingga berlakunya peraturan ini tetap berpedoman pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010). --------------- 386 -
S A L I N A N c. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 Februari 2019. Untuk selanjutnya Majelis Komisi akan menjelaskan dasar hukum mengenai status perkara a quo berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, penanganan perkara berdasarkan a. laporan pelapor; b. laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi; c. Inisiatif Komisi. ---------------------------- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentng adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari: a. Hasil kajian;-------------------------------------------- b. Berita di media; c. Hasil pengawasan; d. Laporan yang tidak lengkap; ------------------------ e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi; - f. Temuan dalam Pemeriksaan; atau ----------------- g. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. ----------------------------- f. Bahwa dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut di atas, maka terkait sumber data dan informasi dari perkara dugaan pelanggaran 387 -
S A L I N A N persaingan usaha, tidak hanya diperoleh dari hasil kajian, sebagaimana disampaikan dalam keberatan Para Terlapor terhadap perkara a quo. Sumber data dan informasi lainnya dapat juga diperoleh dari temuan dalam proses pemeriksaan atau dari hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi atau laporan yang tidak lengkap atau berita di media dan/atau data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. ------------- g. Bahwa sumber perkara a quo merupakan inisiatif Komisi yang bersumber dari berita di media yang ditindaklanjuti dengan Forum Group Discussion (Dengar Pendapat yang dilakukan oleh KPPU) yang hasilnya ditindaklanjuti menjadi penelitian pada bulan Juli 2018, kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan pada bulan September 2018. ----------- h. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. ------------------------- i. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat: a. Menyertakan secara lengkap Identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi; b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; -------------------------- c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran; - 388 -
3.2.5. S A L I N A N d. Menyampaikan salinan Identitas Diri Pelapor; dan e. Menandatangani Laporan. --------------------------- j. Bahwa terkait permasalahan perkara a quo, KPPU banyak menerima informasi dari masyarakat atas dugaan pelanggaran, namun tidak ada informasi dari pihak tersebut yang memenuhi kriteria penyampaian laporan yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. k. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah. --------- l. Bahwa benar Saksi David Bangar Siagian pernah menyampaikan informasi kepada Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan. Majelis Komisi menilai informasi yang disampaikan bukan merupakan laporan karena tidak memenuhi persyaratan atau kriteria laporan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. Selain itu, dalam persidangan, Saksi telah membantah sebagai Pelapor dalam perkara a quo (vide Bukti B6). -------- m. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai status perkara a quo merupakan perkara inisiatif yang dalam proses penanganannya telah dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. ----- Keberatan Para Terlapor mengenai performa Saksi- Saksi Investigator yang tidak memiliki kualifikasi atau 389 -
S A L I N A N kapabilitas, serta memiliki konflik kepentingan terhadap perkara a quo. a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 alat bukti dapat berupa: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli;--------------------------------------- Surat dan/atau dokumen;--------------------------- Petunjuk; Keterangan pelaku usaha; --------------------------- b. Bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh Saksi sendiri. ----------------------------- c. Bahwa performa seorang Saksi dalam persidangan didasarkan pada persyaratan layak tidaknya keterangan seseorang didengar di dalam persidangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 46 antara lain: (a) keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terlapor; (b) istri atau suami dari Terlapor; (c) mantan istri atau mantan suami dari Terlapor; (d) anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; (e) orang sakit ingatan; atau (f) orang yang telah menyaksikan dan mendengar pemeriksaan di persidangan. ---------------------------- d. Bahwa pada faktanya Majelis Komisi secara konsisten telah menerapkan aturan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yaitu 390 -
3.2.6. S A L I N A N Majelis Komisi tidak memeriksa Saksi yang diajukan oleh Investigator karena Saksi yang diajukan tersebut telah menyaksikan dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan sebelumnya. e. Bahwa pada faktanya Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi unsur formil yaitu orang yang memenuhi syarat menjadi Saksi dalam persidangan, yakni telah mengalami, melihat, dan mendengar sendiri, serta telah didengar keterangannya di bawah sumpah. ---------------------- f. Bahwa keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam mengambil Putusan selain alat bukti lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada huruf a di atas. g. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai seluruh keterangan Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan telah didengar keterangannya dalam persidangan merupakan kewenangan Majelis Komisi untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut dan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain.----- Keberatan Para Terlapor mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Investigator tidak sesuai dengan wilayah geografis objek dugaan pelanggaran. ------------------------- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang objek perkara dan dugaan pelanggaran, maka wilayah geografis di luar objek perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan Putusan. b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keberatan Para Terlapor dan mengabaikan alat 391 -
S A L I N A N bukti yang diajukan oleh Investigator sebagai berikut: 1) C23 terkait Data Dishub Jawa Barat perihal Pemberian Kuota Angkutan Sewa Khusus Periode/Tahap; 2) C25 terkait Surat Dishub Jawa Barat mengenai Persetujuan Permohonan Izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Angkutan Sewa Khusus) kepada Ketua Koperasi Himpunan Transportasi Online Bersama; 3) C37 terkait Surat Dishub Provinsi Lampung perihal Persetujuan Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus kepada Kepala Cabang Koperasi Persatuan Pengemudi Indonesia di Lampung; dan --------- 4) C39 terkait Surat Keterangan Domisili Perusahaan "Koperasi Persatuan Pengemudi Indonesia" yang dikeluarkan Lurah Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. c. Bahwa selain itu, Majelis Komisi juga menemukan alat bukti yang tidak sesuai dengan wilayah geografis objek dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Para Terlapor sebagai berikut:--------------------- 1) T46A terkait dokumen perjanjian kerjasama antara Koperasi Himpunan Transportasi Online Bersama dengan Terlapor I (wilayah Kota Bandung); 2) T46F terkait dokumen perjanjian kerjasama antara Koperasi Seroja Blambang Sejahtera dengan Terlapor I (wilayah Provinsi Bali); -------- 392 -
3.2.7. S A L I N A N 3) T46G terkait dokumen perjanjian kerjasama antara Koperasi Berkah Bersama Mitra dengan Terlapor I (wilayah Provinsi Sulawesi Utara). ---- d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai alat-alat bukti yang dipertimbangkan dalam pengambilan Putusan Komisi hanya yang relevan dengan objek perkara dan sesuai dengan pasar bersangkutan (baik pasar produk maupun pasar geografis) perkara a quo. Keberatan Para Terlapor mengenai sikap Majelis Komisi dalam persidangan. a. Bahwa Majelis Komisi menjunjung tinggi prinsip impartial fairness dan equal treatment yaitu dengan tidak memihak siapapun di dalam persidangan. Majelis Komisi juga memberikan kesempatan yang sama kepada Para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum serta Investigator. --------- b. Bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan yang sama kepada Investigator dan Para Terlapor untuk mengajukan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. ------ c. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi dan Ahli tersebut, Majelis Komisi memberikan kesempatan yang sama kepada Investigator dan Para Terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diperiksa. Selain itu, sebelum persidangan berakhir, Majelis Komisi selalu memberikan kesempatan kembali baik kepada Investigator dan Para Terlapor jika masih ada hal-hal yang mau ditanyakan. 393 -
S A L I N A N d. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, sebelum menyatakan pemeriksaan Saksi, Ahli, dan/atau penyerahan bukti lain selesai, Majelis Komisi menanyakan kembali kepada Investigator dan Para Terlapor apakah masih ada Saksi, Ahli, dan bukti-bukti lain yang ingin diajukan. Hal ini menunjukkan Majelis Komisi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada Investigator maupun Para Terlapor dalam pembuktian perkara a quo. ---- e. Bahwa sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan Para Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. f. Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisi berwenang untuk memimpin persidangan agar berlangsung secara tertib dan lancar. Berdasarkan Tata Tertib Persidangan, Majelis Komisi berwenang untuk menegur atau memberikan peringatan atau mengeluarkan para pihak dari ruang sidang jika melanggar Tata Tertib Persidangan. -------------------- g. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Komisi beberapa kali memberikan peringatan baik kepada Investigator maupun Para Terlapor karena tidak bersikap tertib, tenang, dan sopan. h. Bahwa Majelis Komisi pernah menegur Para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Para Terlapor pada saat menunjukkan sikap, perbuatan atau tingkah laku antara lain: 394 -
i. j. S A L I N A N 1) Para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Para Terlapor bersikap merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisi,: ---------------- 2) Kuasa Hukum Para Terlapor mengajukan pertanyaan yang menyudutkan, merendahkan martabat, dan mengintimidasi Saksi yang diperiksa, antara lain pada saat pemeriksaan Saksi Ade Jaha Utama dan Saksi Sarma Hutajulu (vide Bukti B15 dan B30). -------------- 3) Kuasa Hukum Para Terlapor bersikap tidak menghormati persidangan dengan mengeluarkan komentar-komentar yang tidak ada kaitan atau tidak ada relevansinya dengan substansi perkara. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi perwakilan Terlapor I Cabang Makassar (City Grab Makassar), Majelis Komisi menegur sikap Kuasa Hukum Para Terlapor yang memaksakan pertanyaan kepada Saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pendapatnya. Sebagaimana diketahui seorang Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar, bukan berdasar pada pendapatnya. Oleh karena itu, Majelis Komisi dalam hal ini berupaya untuk memberi petunjuk kepada para pihak yang berperkara agar persidangan dapat berjalan efektif dan efisien (vide Bukti B58). ----------------------------- Bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor bertindak untuk dan atas nama Terlapor sehingga segala perilaku Kuasa Hukum Terlapor menjadi pertimbangan bagi Majelis Komisi dalam menilai sikap kooperatif Terlapor dalam proses persidangan.------------------------------------------------ 395 -
3.2.8. S A L I N A N k. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi dalam proses persidangan perkara a quo telah melaksanakan prinsip due process of law dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, kejujuran, dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Keberatan Para Terlapor mengenai sikap Majelis Komisi yang menolak mendengar keterangan Terlapor I. ---------- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang dimaksud dengan keterangan pelaku usaha adalah keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang dalam persidangan. Oleh karena itu, keterangan pelaku usaha harus disampaikan dalam persidangan untuk dicatat dalam Berita Acara Persidangan. c. Bahwa sejak awal sebagaimana dinyatakan dalam Tanggapan Para Terlapor halaman 116, Kuasa Hukum Para Terlapor telah mengajukan Iki Sari Dewi selaku Head of Four Wheels dari Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Saksi. --------------------- 396 -
S A L I N A N d. Bahwa prosedur penyampaian surat-surat terhadap Iki Sari Dewi baik surat pemberitahuan maupun surat panggilan, serta pengambilan sumpah dilakukan berdasarkan kapasitas Iki Sari Dewi tersebut sebagai Saksi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. ------------ e. Bahwa Majelis Komisi melalui Panitera telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 196/AK/KMK-PPL/III/2020, Nomor 197/AK/KMK- PPL/III/2020, dan Nomor 198/AK/KMK- PPL/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Kuasa Hukum Para Terlapor, serta Surat Panggilan Nomor 186/KPPU/MK-PPL/III/2020 dan Nomor 189/KPPU/MK-PPL/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 kepada Terlapor I dengan agenda pemeriksaan Terlapor I yang dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2020 dan kepada Terlapor II dengan agenda pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 11 Maret 2020 (vide Bukti A200, A201, A204, A205, A208). --- f. Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor menyampaikan permohonan perubahan jadwal atas pemeriksaan terhadap Para Terlapor, yakni agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor I menjadi tanggal 11 Maret 2020 dan Terlapor II menjadi tanggal 10 Maret 2020, dengan alasan pihak yang mewakili Terlapor II pada tanggal 11 Maret 2020 berhalangan hadir dikarenakan tugas dari perusahaan yang sudah dijadwalkan sebelum adanya pemberitahuan dari KPPU (vide Bukti T1.18). 397 -
S A L I N A N g. Bahwa dengan mempertimbangkan alasan permohonan tersebut, Majelis Komisi melalui Panitera mengirimkan Surat Panggilan Nomor 197/KPPU/MK-PPL/III/2020 dan Nomor 198/KPPU/MK-PPL/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 kepada Terlapor I dan Terlapor II terkait agenda pemeriksaan Para Terlapor (vide Bukti A210 dan A212).-------------------------------------------------------- h. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor II pada tanggal 10 Maret 2020, Majelis Komisi memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terlapor agar Direktur Terlapor I hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan perubahan jadwal yang diminta oleh Kuasa Hukum Terlapor I. --------------- i. Bahwa Kuasa Hukum Terlapor menyampaikan yang seharusnya hadir memberikan keterangan sebagai Terlapor I adalah Iki Sari Dewi. Oleh karena yang bersangkutan sudah diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 9 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor menyatakan Iki Sari Dewi tidak perlu diperiksa untuk kedua kalinya dan meminta agar keterangannya dianggap sebagai keterangan Terlapor I (vide Bukti B67). ---------------- j. Bahwa Majelis Komisi menyampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terlapor, keterangan Iki Sari Dewi merupakan keterangan Saksi sehingga tidak dapat dianggap sebagai keterangan Terlapor I. Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Direktur Terlapor I (Ridzki Kramadibrata dan Neneng Meity Goenadi) untuk hadir memberikan keterangan sebagai Terlapor I pada tanggal 11 Maret 2020. 398 -
S A L I N A N k. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Majelis Komisi membuka sidang yang terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan Terlapor I. Sidang dihadiri oleh Investigator dan satu orang Kuasa Hukum Para Terlapor, namun tidak dihadiri oleh Terlapor I (vide Bukti B68). ------------------------ l. Bahwa pada sidang tersebut, Kuasa Hukum Terlapor I menyampaikan surat Nomor 0503/2020/0679.1/HP&P tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan pada pokoknya seluruh keterangan atau pembelaan dari Terlapor I berlaku sepenuhnya sebagai keterangan dan/atau pembelaan dari Terlapor I sehingga dapat digunakan sebagai keterangan dan/atau pembelaan atas pemeriksaan pelaku usaha dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020 (vide Bukti T1.19). m. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan Iki Sari Dewi sebagai Saksi tidak dapat diubah menjadi keterangan Terlapor karena keterangan tersebut merupakan alat bukti yang berbeda. Oleh karena itu, pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I agar keterangan Saksi Iki Sari Dewi berlaku sebagai keterangan atau pembelaan dari pelaku usaha adalah pemahaman yang keliru dalam memahami antara pemeriksaan Saksi dengan pemeriksaan Terlapor. n. Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dan/atau dokumen, Kuasa Hukum Terlapor I menyampaikan Surat Nomor 0509/2020/0679.1/HP&P tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa keterangan dari Terlapor 399 -
S A L I N A N I telah disampaikan sejak proses penyelidikan, dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, dalam pemeriksaan Saksi Iki Sari Dewi, dan dalam Kesimpulan, yang seluruhnya berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan. Selain itu, apabila diperlukan untuk pemeriksaan ulang terhadap Terlapor I, maka Wahyu D. Setiawan diajukan untuk diperiksa dan didengar keterangan sebagai Terlapor I (vide Bukti T1.22). o. Bahwa pengajuan pemeriksaan terhadap Wahyu D. Setiawan pada tanggal 12 Maret 2020 tidak dapat dilaksanakan karena pemeriksaan Terlapor I sudah dijadwalkan pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan permintaan Kuasa Hukum Para Terlapor. p. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan dari Terlapor I yang telah disampaikan dalam proses penyelidikan merupakan alat bukti keterangan pelaku usaha dalam proses penyelidikan; Tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran merupakan alat bukti dokumen dalam persidangan; keterangan Iki Sari Dewi merupakan alat bukti keterangan Saksi dalam persidangan; dan Kesimpulan Terlapor I merupakan alat bukti dokumen dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 45 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, maka alat-alat bukti sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat disamakan dengan keterangan Terlapor I dalam persidangan yang merupakan alat bukti keterangan pelaku usaha. 400 -
S A L I N A N q. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Terlapor I untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan, namun Terlapor I tidak menggunakan haknya dalam memberikan keterangan sebagai pelaku usaha. ----- 4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. ---------------------------- Bahwa dalam menangani perkara a quo, Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait jasa angkutan sewa khusus yang diterbitkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yaitu: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (vide Bukti C54). 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (vide Bukti C22, C38, dan C56). 4. Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.19/AI-206/BPTJ-2018 tentang Pengoperasian Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (vide Bukti C53). ---------------- 5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 228/I/Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti C46 dan C47). ----------------- 6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) di Wilayah Medan- Binjai-Deli Serdang-Karo-Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti C21 dan C37). 401 -
S A L I N A N 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Alokasi Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (online) di Provinsi Jawa Timur (vide Bukti C51). 4.1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 (PM Nomor 108 Tahun 2017) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. -- 4.1.1. Bahwa dalam kaitannya dengan iklim usaha di bidang jasa transportasi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan peraturan sebagai payung hukum terkait angkutan sewa khusus. Sebelumnya terdapat beberapa Peraturan Menteri Perhubungan terkait angkutan sewa khusus yaitu: ---------- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum. b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 4.1.2. Bahwa peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah dicabut dan digantikan dengan PM Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017. 402 -
S A L I N A N 4.1.3. Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dimaksud perusahaan aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi. 4.1.4. Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dimaksud perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. ---------------------------- 4.1.5. Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dimaksud angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. ----------- 4.1.6. Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dimaksud angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum serta angkutan sewa khusus. 4.1.7. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dimaksud angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. -------- 403 -
S A L I N A N 4.1.8. Bahwa taksi online dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus karena dikenal dengan kendaraan berplat hitam, tidak memakai argometer, dan tidak memiliki identitas khusus. Oleh karena itu, untuk mengakomodir jenis angkutan tersebut, maka dalam PM Nomor 108 Tahun 2017 dibuat nomenklatur angkutan sewa khusus.----------- 4.1.9. Bahwa terkait dengan angkutan sewa khusus, diatur mengenai argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan peran aplikator. -- 4.1.10. Bahwa dengan dikeluarkannya PM Nomor 108 Tahun 2017 pada waktu itu mewajibkan perusahaan angkutan umum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yang dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah. 4.1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 37 PM Nomor 108 Tahun 2017 perusahaan angkutan umum yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Badan hukum yang dimaksud dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. 4.1.12. Bahwa PM Nomor 108 Tahun 2017 mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki STNK berbadan hukum atau atas nama perorangan untuk badan hukum Koperasi. --------------- b. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan. --------------- 404 -
S A L I N A N c. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. d. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain. ------------------ 4.1.13. Bahwa selanjutnya dalam hal persyaratan memiliki kendaraan, bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam Badan Hukum berbentuk Koperasi yang mempunyai izin sebagai penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.---------------------------- 4.1.14. Bahwa berdasarkan Pasal 65 PM Nomor 108 Tahun 2017 secara tegas melarang perusahaan aplikasi untuk bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Hal- hal yang dilarang antara lain memberikan layanan akses aplikasi ke perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, memberikan layanan aplikasi kepada perorangan, merekrut pengemudi, menetapkan tarif, dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah. --------------------- 4.1.15. Bahwa kemudian PM Nomor 108 Tahun 2017 dinyatakan telah dicabut dan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 4.2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 (PM Nomor 117 Tahun 2018) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (vide Bukti C54). --------------------------- 405 -
S A L I N A N 4.2.1. Bahwa PM Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018 menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu PM Nomor 108 Tahun 2017. 4.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 PM Nomor 117 Tahun 2018 yang dimaksud angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. 4.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PM Nomor 117 Tahun 2018 yang dimaksud perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. 4.2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 13 PM Nomor 117 Tahun 2018 menyebutkan angkutan sewa khusus merupakan bagian dari pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu. 4.2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 PM Nomor 117 Tahun 2018 yang dimaksud angkutan sewa khusus adalah pelayanan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam perkotaan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. - 4.2.6. Bahwa PM Nomor 117 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa 406 -
S A L I N A N khusus. Berdasarkan Pasal 29 PM Nomor 117 Tahun 2018 mengenai perencanaan kebutuhan kendaraan dengan tujuan tertentu diberlakukan untuk: ----------------- a. Angkutan antar jemput. b. Angkutan permukiman. c. Angkutan karyawan. d. Angkutan sekolah. e. Angkutan carter. f. Angkutan sewa umum. 4.2.7. Bahwa dalam ketentuan Peralihan Pasal 62 PM Nomor 117 Tahun 2018 menyebutkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan angkutan umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan tersebut diundangkan. --------- 4.3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 (PM Nomor 118 Tahun 2018) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (vide Bukti C22, C38, dan C56).------------------------- 4.3.1. Bahwa PM Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus merupakan Peraturan Menteri yang mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018 yang menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya, yaitu PM Nomor 108 Tahun 2017. -------------- 4.3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 PM Nomor 118 Tahun 2018 yang dimaksud angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan 407 -
S A L I N A N menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. -------------- 4.3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 PM Nomor 118 Tahun 2018 yang dimaksud perusahaan angkutan sewa khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa angkutan sewa khusus. 4.3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 PM Nomor 118 Tahun 2018 yang dimaksud perusahaan aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat. ---- 4.3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PM Nomor 118 Tahun 2018, wilayah operasi angkutan sewa khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan: ----------------------- a. Penetapan klasifikasi kawasan perkotaan. ---------------- b. Perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus. ------ c. Perkembangan daerah kota atau perkotaan. -------------- d. Tersedianya prasarana jalan yang memadai.-------------- 4.3.6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PM Nomor 118 Tahun 2018, wilayah operasi angkutan sewa khusus ditetapkan oleh: a. Menteri untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui satu daerah provinsi dan yang melampaui satu daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. -------------------------- b. Gubernur untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. 4.3.7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PM Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan. -- 408 -
S A L I N A N 4.3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PM Nomor 118 Tahun 2018 rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri paling sedikit memuat: a. Perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus dalam kawasan perkotaan yang melampaui satu daerah Provinsi dan yang melampaui satu daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. b. Kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus untuk melayani permintaan jasa angkutan orang. --------------- c. Alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam kawasan perkotaan yang melampaui satu daerah Provinsi dan yang melampaui satu daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.------------------------------ 4.3.9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PM Nomor 118 Tahun 2018 rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur paling sedikit memuat: a. Perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus dalam kawasan perkotaan yang melampaui satu daerah Provinsi. b. Kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus untuk melayani permintaan jasa angkutan orang. --------------- c. Alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam kawasan perkotaan yang melampaui satu daerah Provinsi. --------------------------- 4.3.10. Bahwa perbedaan PM Nomor 118 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang sebelumnya yaitu terdapat penghapusan aturan-aturan mengenai kewajiban memasang sticker di kaca taksi online, kewajiban uji KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan, dan aturan mengenai 409 -
S A L I N A N penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan. 4.3.11. Bahwa selain itu, di dalam PM Nomor 118 Tahun 2018 ini telah mengatur ketentuan mengenai penyelenggara angkutan sewa khusus selain berbentuk badan hukum juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --------- 4.3.12. Bahwa dalam ketentuan PM Nomor 118 Tahun 2018 juga mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan sewa yang melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat, yang dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan, dan pencabutan izin penyelenggaraan. Namun, menurut keterangan Saksi Direktur Angkutan Jalan sebagai kuasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di dalam persidangan menyatakan ketentuan di dalam PM Nomor 118 Tahun 2018 membatasi kewenangan Kementerian Perhubungan untuk dapat memberikan sanksi kepada pihak aplikator atau perusahaan aplikasi apabila terjadi permasalahan, karena pengelolaan transportasi berbasis teknologi informasi (online) ini kewenangannya ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (vide Bukti B41).------------------------------------- 4.3.13. Bahwa berdasarkan BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 41 PM Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin. 4.3.14. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) PM Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan wilayah operasi angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri 410 -
S A L I N A N ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. 4.3.15. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) PM Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan besaran jumlah kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, ditetapkan sebagai kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus sesuai dengan kewenangannya. 4.3.16. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) PM Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan perusahaan aplikasi dilarang membuka pendaftaran kemitraan baru angkutan sewa khusus setelah ditetapkan besaran jumlah kebutuhannya.------------------------------------------------------ 4.3.17. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (4) PM Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berlaku dalam hal terdapat penggantian kendaraan angkutan sewa khusus dan/atau terputusnya kemitraan dengan tetap berpedoman terhadap besaran jumlah kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan. ------- 4.3.18. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (5) PM Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan, pendaftaran kemitraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan kembali setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, terhadap besaran jumlah kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -------------------------- 4.4. Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.19/AI-206/BPTJ-2018 tentang Pengoperasian Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (vide Bukti C53). ---------------- 411 -
S A L I N A N 4.4.1. Bahwa berdasarkan PM Nomor 108 Tahun 2017 Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.19/AI-206/BPTJ-2018 tentang Pengoperasian Kendaraan Angkutan Sewa Khusus pada tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengoperasian Kendaraan Angkutan Sewa Khusus. ---------------------------- 4.4.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pertama, ditetapkan kebutuhan kendaraan (kuota) angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek yaitu sejumlah 36.510 (tiga puluh enam ribu lima ratus sepuluh) unit kendaraan hingga tahun 2018. 4.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan ketiga, perusahaan angkutan sewa khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku dapat diberikan alokasi izin pengoperasian angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek. 4.4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan keenam, apabila terjadi perubahan permintaan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek yang signifikan dan dibutuhkan penambahan dan atau pengurangan jumlah kendaraan serta jumlah perusahaan angkutan sewa khusus yang melayani, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini. 4.5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 228/I/Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti C46 dan C47). ----------------- 4.5.1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengaturan rencana kebutuhan kendaraan dan wilayah operasi angkutan sewa khusus sebagai upaya mewujudkan keseimbangan permintaan dan penawaran untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu 412 -
S A L I N A N lintas dan angkutan jalan, ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 228/I/Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Januari 2018. 4.5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan kesatu, ditetapkan wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran sejumlah 6.963 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga). ----------------- 4.5.3. Bahwa rencana kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun. --- 4.6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) di Wilayah Medan- Binjai-Deli Serdang-Karo-Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti C21 dan C37). 4.6.1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan, serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) di Wilayah Medan-Binjai-Deli Serdang- Karo-Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2017 (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017). 4.6.2. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tersebut masih mengadopsi dari ketentuan di dalam PM Nomor 108 Tahun 2017. Dalam proses persidangan 413 -
S A L I N A N diketahui sampai dengan berlakunya PM Nomor 118 Tahun 2018 yang mencabut dan menggantikan PM Nomor 108 Tahun 2017, belum ada Peraturan Gubernur baru yang dikeluarkan. 4.6.3. Bahwa untuk wilayah Sumatera Utara sesuai Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tersebut sudah direncanakan wilayah operasi untuk kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus, sebagaimana keterangan Saksi Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. 4.6.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), kebutuhan kendaraan (kuota) ditetapkan sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan. 4.7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Alokasi Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (online) di Provinsi Jawa Timur (vide Bukti C51). 4.7.1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (online) yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan, ditetapkan alokasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus aplikasi berbasis teknologi informasi (online) di Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Alokasi Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (online) di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 2017. ------------------------ 414 -
S A L I N A N 4.7.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pertama ditetapkan alokasi kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus aplikasi berbasis teknologi informasi (online) di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 4.445 (empat ribu empat ratus empat puluh lima) kendaraan. ---------------------------- 4.7.3. Bahwa berdasarkan ketentuan kedua, alokasi jumlah kebutuhan kendaraan ditetapkan berdasarkan: -------------- a. Jumlah kebutuhan kendaraan masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur. ---------------------------- b. Jumlah kebutuhan kendaraan kabupaten/kota di Jawa Timur dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan PDRB per kapita. c. Jumlah kendaraan pribadi yang ada saat ini; (4) Jumlah kendaraan angkutan umum sesuai izin. -------- 4.7.4. Bahwa berdasarkan ketentuan ketiga, alokasi kebutuhan kendaraan ditetapkan setelah dilakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan angkutan. ----------------------------- 4.8. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan angkutan sewa khusus, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: 4.8.1. Bahwa Pemerintah telah menetapkan wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur terkait angkutan sewa khusus, namun pada praktiknya izin penyelenggaraan kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus ini diberikan kepada pihak yang aktif mengajukan perizinan dan selama masih memenuhi kuota yang telah ditentukan. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi- Saksi dalam persidangan, yaitu Saksi Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Saksi Direktur Angkutan Jalan sebagai Kuasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Saksi 415 -
S A L I N A N Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Saksi Kepala Seksi Keselamatan Jalan Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan sebagai Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan Saksi Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagai Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti B9, B29, B41, B50, B54). --------------------------- 4.8.2. Bahwa selain itu, secara faktual di lapangan menunjukkan kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus banyak yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan baru dimohonkan izinnya setelah proses persidangan perkara a quo berlangsung. 4.8.3. Bahwa terkait izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Perhubungan dan atau Dinas terkait lainnya belum sepenuhnya terealisasi izin KP (Kartu Pengawas) nya (izin atas kendaraan yang sudah teregistrasi). Sebagaimana keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut: ----------------------- a. Keterangan Saksi Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada pokoknya menyatakan terdapat kendaraan angkutan sewa khusus yang tidak terdaftar di lapangan namun tetap beroperasi (vide Bukti B9) b. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam persidangan pada pokoknya menyatakan kuota yang diberikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus), namun faktanya hanya 500 (lima ratus) unit yang memiliki izin KP (vide Bukti B29). -------------------- 416 -
S A L I N A N c. Keterangan Saksi Direktur Angkutan Jalan sebagai Kuasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada pokoknya menyatakan permintaan kepada pihak aplikator untuk dapat membantu Pemerintah dalam menjaga populasi dari jumlah kendaraan yang ada dengan cara tidak menerima pendaftaran kendaraan jika belum berizin (vide Bukti B41). d. Keterangan Saksi Kepala Seksi Keselamatan Jalan Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan sebagai Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada pokoknya menyatakan kuota ditetapkan bagi seluruh kendaraan yang bekerjasama dengan aplikator pada saat aturan dalam PM Nomor 118 Tahun 2018 ditetapkan, namun kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.445 (empat ribu empat ratus empat puluh lima) unit tersebut, izinnya belum terpenuhi sampai dengan sekarang (vide Bukti B50). ---------------- e. Keterangan Saksi Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagai Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan pada pokoknya menyatakan jumlah kuota yang sudah terealisasi dihitung jika sudah diajukan perizinannya, sedangkan yang sudah memiliki izin sekarang ini kurang dari 1.100 (seribu seratus) unit dari total 5.048 (lima ribu empat puluh delapan) unit hanya untuk wilayah Metropolitan Mamminasata, sedangkan untuk daerah lain belum ada yang terealisasi, sehingga masih ada kekurangan sekitar 4.000 (empat ribu) unit (vide Bukti B54). 4.8.4. Bahwa kebijakan penetapan kuota yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Gubernur 417 -
S A L I N A N di wilayah-wilayah pasar geografis perkara a quo, dapat menciptakan hambatan masuk (entry barrier) bagi perusahaan angkutan sewa khusus. Hambatan masuk tersebut mengakibatkan hanya beberapa pelaku usaha saja yang dapat masuk ke dalam pasar atau menghambat pemain baru untuk masuk ke dalam pasar. ------------------- 4.8.5. Bahwa jika terdapat perusahaan penyedia aplikasi dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus yang terafilisi dan/atau terintegrasi secara vertikal, maka perusahaan penyedia aplikasi berpotensi untuk memfasilitasi pelaku usaha yang terintegrasi secara vertikal untuk mendapatkan kuota unit kendaraan angkutan sewa khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah. - 4.8.6. Bahwa keterbatasan kuota tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat jika perusahaan penyedia aplikasi melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi atau memperkecil atau mereduksi jumlah unit kendaraan perusahaan pesaing dari perusahaan angkutan sewa khusus yang terintegrasi secara vertikal tersebut. ---------------------------- 5. Tentang Hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II. ---------------------- 5.1. Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan Terlapor I tidak memiliki saham pada Terlapor II dan begitu juga sebaliknya Terlapor II tidak memiliki saham pada Terlapor I sebagaimana dikuatkan pada bukti T.I-T.II- 54 A s.d T.I-T.II-54C (Akta Terlapor I) serta T.I-T.II- 55 A s.d T.I-T.II-55B (Akta Terlapor II). Selain itu, bukti dokumen C66 terkait dengan The Companies Law (2013) of The Cayman Island Company Limited Ny Shares, merupakan bukti dari Investigator yang isinya tidak ada mencantumkan nama pemilik saham atau memiliki keterkaitan apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II. --------------- 418 -
S A L I N A N 5.2. Bahwa terkait hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II, maka Majelis Komisi menilai sebagai berikut: 1. Tentang hubungan kepemilikan saham antara Terlapor I dan Terlapor II. 2. Tentang kesamaan Direksi/Komisaris antara Terlapor I dan Terlapor II. 3. Tentang hubungan kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II. 5.2.1. Tentang hubungan kepemilikan saham antara Terlapor I dan Terlapor II. a. Bahwa sebelum menguraikan analisis terkait hubungan kepemilikan saham antara Terlapor I dan Terlapor II, Majelis Komisi perlu menjabarkan yang dimaksud dengan afiliasi dalam perkara a quo. ------------ b. Bahwa berdasarkan Doktrin Black's Law Dictionary Edisi Ketujuh mengenai perusahaan afiliasi diartikan sebagai "A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control: a subsidiary, parent, or siblings corporation." Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga. c. Bahwa merujuk istilah afiliasi dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 yaitu: 1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. 2) Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut. 419 -
S A L I N A N 3) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama. ----------------------------- 4) Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.---------- 5) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak yang sama. 6) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. d. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015, saham Terlapor I semula dimiliki oleh Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar dan Kiki Rizki sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 08 Oktober 2015, Kiki Rizki mengalihkan 49.999 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar sahamnya kepada Suzy Lindartono. ------------------------- e. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 246 Tanggal 24 Januari 2017, Kiki Rizki mengalihkan 1 (satu) lembar sahamnya kepada Teddy Trianto. ---------------------------- f. Bahwa Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan Suzy Lindartono menjadi pemilik saham mayoritas pada Terlapor I sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor 135 tanggal 25 April 2018. g. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018, terdapat peralihan kepemilikan saham Terlapor I dari Stephanus Ardianto Hadiwidjaja, Suzy Lindartono, dan Teddy Trianto kepada Grab Inc. sebanyak 6.000.800.701 (enam milyar delapan ratus ribu tujuh 420 -
S A L I N A N ratus satu) lembar dan PT Grab Taxi Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar. -------------------- h. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 02 September 2019, pemilik 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham Terlapor I tidak lagi tercatat atas nama PT Grab Taxi Indonesia melainkan atas nama PT Grab Platform Indonesia. i. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015, saham Terlapor II semula dimiliki oleh Teddy Trianto sebanyak 50.999 (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar dan Kiki Rizki sebanyak 1 (satu) lembar. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 174 tanggal 22 September 2016, Kiki Rizki mengalihkan hak atas sahamnya sebanyak 1 (satu) lembar kepada Stephanus Ardianto Hadiwidjaja. ----------------------------- j. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017, Teddy Trianto melepaskan seluruh mayoritas sahamnya kepada Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 67.947.300 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar dan GC Lease Technology Inc. sebanyak 65.282.700 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus) lembar. k. Bahwa hubungan kepemilikan saham Terlapor I dapat ditunjukkan sebagaimana terlampir. ------------------------ l. Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan fakta lain dalam kepemilikan saham Terlapor I dan Terlapor II, yang dapat diuraikan sebagai berikut: ------------------- 1) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018, Terlapor I diketahui melakukan perubahan Anggaran Dasar perseroan yaitu berupa peningkatan modal dasar dan/atau modal 421 -
S A L I N A N ditempatkan/disetor oleh Grab Inc. sebanyak 6.000.800.701 (enam milyar delapan ratus ribu tujuh ratus satu) lembar dan PT Grab Taxi Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham. 2) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017, Terlapor II diketahui melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data perseroan yaitu berupa peningkatan modal dasar dan peralihan saham yang semula dimiliki oleh Teddy Trianto sebanyak 50.999 (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar beralih kepada Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 67.947.300 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar dan GC Lease Technology Inc. sebanyak 65.282.700 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus) lembar. -------- 3) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 148 tanggal 26 Juni 2015, diketahui Stephanus Ardianto Hadiwidjaja masuk menjadi Direktur PT Grab Taxi Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 09 Agustus 2018, terdapat perubahan susunan pengurus perseroan yang kemudian mengangkat Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur Utama PT Grab Taxi Indonesia. ---- 4) Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 07 Agustus 2019, PT Grab Taxi Indonesia melakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Grab Platform Indonesia. ----------------------------- 5) Bahwa berdasarkan jawaban tertulis dari Terlapor II tanggal 12 April 2019 diakui pemegang saham GC Lease Technology Inc. adalah Grab Inc., 422 -
S A L I N A N keduanya merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum wilayah Negara Cayman Islands yang memiliki kantor terdaftar di Internasional Corporation Services Ltd., Harbour Place, 2nd Floor, 103 South Church Street, PO Box 472, Grand Cayman, KY1-1106 (vide Bukti C65) ---- 5.2.2. Tentang kesamaan Direksi/Komisaris antara Terlapor I dan Terlapor II. Bahwa diketahui terdapat fakta nama pihak yang sama dalam data susunan pengurus Terlapor I dan Terlapor II yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja, Suzy Lindartono, dan Kiki Rizki yang diuraikan sebagai berikut: ----------------- a. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Terlapor I Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015, susunan pengurus perseroan adalah Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Komisaris dan Kiki Rizki sebagai Direktur, kemudian masuk Suzy Lindartono sebagai Direktur Utama melalui Akta Nomor 119 tanggal 17 November 2015. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 246 tanggal 24 Januari 2017 terdapat perubahan atau pergantian susunan pengurus perseroan menjadi Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur dan Suzy Lindartono sebagai Komisaris. ------------------------- b. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 25 April 2018 dan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018, Suzy Lindartono yang semula menjabat sebagai Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor 149 tanggal 25 September 2018. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 149 tanggal 25 September 2018, Suzy Lindartono kembali menjabat sebagai Komisaris sampai dengan diterbitkannya Akta Perubahan Terakhir Nomor 03 tanggal 02 September 2019. 423 -
S A L I N A N c. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 09 Agustus 2018, Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang semula menjabat sebagai Direktur diangkat menjadi Direktur Utama sampai dengan diterbitkannya Akta Perubahan Terakhir Nomor 03 tanggal 02 September 2019. ----------- d. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Terlapor II Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015, susunan pengurus perseroan adalah Teddy Trianto sebagai Komisaris dan Kiki Rizki sebagai Direktur sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor 48 tanggal 09 Juni 2016. Selanjutnya berdasarkan Akta tersebut, diketahui Suzy Lindartono masuk dan menjabat sebagai Komisaris menggantikan Teddy Trianto dan Stephanus Ardianto Hadiwidjaja menjabat sebagai Direktur menggantikan Kiki Rizki sampai dengan diterbitkannya Akta Perubahan Terakhir Nomor 32 tanggal 23 November 2018. e. Bahwa kesamaan Direksi/Komisaris dalam data pengurus dalam Terlapor I dan Terlapor II dapat ditunjukkan sebagaimana lampiran dalam Putusan ini. - 5.2.3. Tentang hubungan kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II. Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dituangkan dalam bentuk perjanjian terkait penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali, yang dibuat pada tanggal 5 Juni 2017, dengan uraian sebagai berikut: ---------------------------- a. Bahwa perjanjian tanggal 5 Juni 2017 ditandatangani oleh Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II, dengan jangka waktu perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang 424 -
S A L I N A N secara otomatis untuk periode yang sama kecuali salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian. ---- b. Bahwa dalam perjanjian tersebut memuat pada pokoknya terkait kesepakatan antara Terlapor I dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut (vide Bukti B67, C7, C52): a. Ruang lingkup perjanjian pada angka 4.1 menyebutkan Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh pengemudi menggunakan Grab App untuk memungkinkan pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada pengguna akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. ----- b. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, pada angka 4.2 menyebutkan kewajiban Terlapor II yaitu: Angka 4.2.1, memastikan kendaraan yang diberikan kepada pengemudi sesuai dengan standar sewajarnya. ---------------------------- Angka 4.2.2, memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran pengemudi untuk menggunakan Grab App sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. --------- Angka 4.2.3, memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai dengan izin usaha Terlapor II. ---------------- Angka 4.2.4, menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App. ---- c. Bahwa pada angka 4.3 menyebutkan Terlapor I 425 -
S A L I N A N dapat mengikutsertakan pengemudi dalam program loyalitas pengemudi Terlapor I yang memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan Terlapor I. Selain itu, Terlapor I akan memberikan insentif loyalitas kepada pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari Terlapor II dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal permulaan pemberian jasa oleh pengemudi berdasarkan perjanjian ini, tunduk pada syarat dan ketentuan yang disetujui antara pengemudi dan Terlapor II. ------------------------- c. Bahwa terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut, dalam pemeriksaan Terlapor II menyatakan pada pokoknya alasan perjanjian dibuat karena pada saat itu Terlapor II melihat terdapat opportunity bisnis. Pada tahun 2016-2017 Terlapor I sedang massif membuka kesempatan pendaftaran bagi pengemudi untuk bergabung, namun juga mengalami kesusahan karena tidak bisa mengontrol kualitas pengemudi yang masuk. Selain itu, melihat bisnis start up yang harus cepat untuk memenangkan pasar dan terjadi persaingan cukup ketat antara 3 (tiga) aplikasi yang ada di pasar saat itu, maka Terlapor II mengadakan beberapa kali meeting dengan Terlapor I untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan. Setelah dievaluasi akhirnya disepakati suatu perjanjian bahwa Terlapor II bersedia untuk men-supply unit dan driver dan juga meminta komitmen Terlapor I untuk membantu Terlapor II (vide Bukti B67). 426 -
S A L I N A N d. Bahwa Majelis Komisi menilai pengertian kerjasama secara umum adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, namun dalam hubungan kerjasama yang dibuat pada tanggal 5 Juni 2017 tersebut pada faktanya dilakukan antara Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur Terlapor I dan sebagai Direktur Terlapor II. e. Bahwa terhadap hubungan kerjasama yang demikian, Majelis Komisi menilai terdapat entitas hukum yang sama yang saling melakukan perjanjian penyediaan jasa terkait angkutan sewa khusus. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Yasin sebagai mitra Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan Saksi semula bergabung sebagai mitra individu sejak tahun 2016-2107, kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi memilih bergabung dengan Terlapor II setelah dihubungi oleh Terlapor II. Majelis Komisi menanyakan kejelasan siapa pihak yang menghubungi Saksi pada waktu itu yang menawarkan kepada Saksi untuk bergabung menjadi mitra Terlapor II. Pada akhirnya Saksi ragu untuk menjelaskan apakah pihak yang menghubungi tersebut merupakan Terlapor I atau Terlapor II. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai Saksi Yasin tidak bisa membedakan antara entitas Terlapor I dan Terlapor II sebagai pihak yang terkait dalam kerjasama penyediaan jasa sebagaimana dalam dugaan pelanggaran perkara a quo (vide Bukti B48). ----- f. Bahwa selain itu, terkait entitas yang sama yang melakukan perjanjian penyediaan jasa, dikuatkan oleh keterangan Saksi Teuku Agung sebagai pegawai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya Terlapor II mendapatkan kemudahan akses 427 -
S A L I N A N atau informasi dari Terlapor I terkait mitra pengemudi yang terkena suspend. Pemberian suspend ke mitra Terlapor II dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama berdasarkan permintaan Terlapor II kepada Terlapor I kemudian baru dilakukan suspend oleh Terlapor I, dan kedua Terlapor I yang langsung memberikan suspend kepada mitra Terlapor II (vide Bukti B34). 5.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II berada dalam 1 (satu) pengendalian yang dibuktikan dengan hal- hal sebagai berikut: 5.3.1. Bahwa terdapat kepemilikan saham yang sama antara Terlapor I dan Terlapor II yang ditunjukkan dengan fakta sebagai berikut: a. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai pemilik saham Terlapor I dan Terlapor II pada rentang waktu sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 24 April b. Teddy Trianto sebagai pemilik saham Terlapor I dan Terlapor II pada rentang waktu sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017. ----- c. Kiki Rizki sebagai pemilik saham Terlapor I dan Terlapor II pada rentang waktu sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2016. 5.3.2. Bahwa terdapat kesamaan nama pihak yang menjabat sebagai Direksi dan/atau Komisaris di dalam data pengurus perseroan, baik Terlapor I maupun Terlapor II, yang ditunjukkan dengan fakta sebagai berikut: ------------- a. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja diketahui menjabat sebagai Komisaris dan/atau Direktur Utama dan/atau Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II pada 428 -
S A L I N A N rentang waktu sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2019. ------------------------ b. Suzy Lindartono diketahui menjabat sebagai Komisaris dan/atau Komisaris Utama Terlapor I dan Terlapor II pada rentang waktu sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2019. ------- c. Kiki Rizki diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Terlapor I dan Terlapor II pada rentang waktu sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016. 5.3.3. Bahwa Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai pemilik saham mayoritas Terlapor I dan Terlapor II yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Terlapor I dan Terlapor II, diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Grab Taxi Indonesia yang mengambilalih 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham Terlapor I bersama dengan Grab Inc. sejak diterbitkannya Akta Nomor 36 tanggal 25 April 2018. ------- 5.3.4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terafiliasi melalui kepemilikan saham Grab Inc. di GC Lease Technology Inc. dan PT Grab Taxi Indonesia sebagai berikut: ------------------ a. Berdasarkan Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017, saham Terlapor II dimiliki oleh Stephanus Ardianto Hadiwidjaja (51%) dan GC Lease Technology Inc. (49%). Menurut keterangan tertulis Terlapor II dalam proses penyelidikan dinyatakan bahwa GC Lease Technology Inc. dimiliki oleh Grab Inc.--------------------- b. Pada saat pengambilalihan saham mayoritas Terlapor I oleh Grab Inc., diketahui Grab Inc. merupakan pemilik saham mayoritas PT Grab Taxi Indonesia berdasarkan Akta Nomor 152 tanggal 30 Juni 2016. ---- c. Bahwa hubungan antara PT Grab Platform Indonesia (d/h PT Grab Taxi Indonesia), Grab Inc., dan GC Lease 429 -
S A L I N A N Technology Inc. dengan Terlapor I dan Terlapor II dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:-------- GRAB INC. A1 Holdings Inc. GP NETWORK ASIA Pte. Ltd GRAB TAXI Co, Ltd.. A2G Holdings Inc. PT GRAB TAXI INDONESIA/PT GRAB PLATFORM INDONESIA GC LEASE TECHNOLOGY Ir. STEPHANUS ARDIANTO PT BUMI CAKRAWALA PERKASA PT KUDO TEKNOLOGI INDONESIA PT VISIONET INTERNASIONAL INVESTAMA PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA/PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA PT SOLUSI PENGIRIMAN INDONESIA Gambar 1. Hubungan antara PT Grab Taxi Indonesia, Grab Inc., dan GC Lease Technology Inc. dengan Terlapor I dan Terlapor II 5.3.5. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017 menunjukkan adanya hubungan afiliasi karena ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang merupakan Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II. 5.3.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II berada dalam satu pengendalian yang sama yaitu oleh Grab Inc. berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan di atas. 6. Tentang Pasar Bersangkutan. 6.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya Investigator pada pokoknya menyatakan pasar bersangkutan 430 -
S A L I N A N dalam perkara a quo adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang meliputi jangkauan pemasaran wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya. 6.2. Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, Para Terlapor pada pokoknya menyatakan menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H, M.Li. dan Faisal Basri, S.E., M.A. penilaian terhadap pasar bersangkutan (relevant market) terkait obyek angkutan sewa khusus harus dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa khusus yang berada pada wilayah geografis dalam perkara a quo, perlu dilihat ada tidaknya hambatan pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar bersangkutan (barrier to entry). Selain itu perlu dilihat bahwa pelaku usaha yang dapat dikatakan menguasai pasar adalah yang memiliki penguasaan pasar di atas 50% (lima puluh persen) atau 75% (tujuh puluh lima persen). 6.3. Bahwa berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --------------------------- 6.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 definisi mengenai pasar bersangkutan adalah sebagai berikut: -------------------------- "pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut." 6.3.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut dapat diketahui pasar bersangkutan dalam perkara a quo menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan kaitan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, sehingga cakupan pengertiannya dapat dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif, yang meliputi: a. Pasar berdasarkan produk (relevant product market) terkait atas barang dan/atau jasa yang sama atau 431 -
S A L I N A N sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. b. Pasar berdasarkan wilayah/geografis (relevant geographic market) terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran. 6.4. Tentang Pasar Produk. 6.4.1. Bahwa secara umum pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu produk merupakan substitusi atau tidak, biasanya dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik, dan harga. 6.4.2. Bahwa perjanjian penyediaan jasa dan perjanjian sewa yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait yaitu perusahaan aplikasi, perusahaan angkutan sewa khusus sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi, dan pengemudi, digunakan sebagai referensi yang relevan untuk mengidentifikasi pasar produk dalam perkara a quo. ----------------------------- 6.4.3. Bahwa dari sisi perusahaan aplikasi, layanan penyediaan aplikasi atau piranti lunak yang bernama Grab App merupakan layanan jasa yang disediakan oleh Terlapor I kepada pengemudi yang bertujuan untuk memudahkan penumpang dalam mencari layanan transportasi ke tujuan tertentu, dengan memungut biaya penggunaan aplikasi (fee) sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya perjalanan yang ditetapkan bagi layanan untuk masing- masing penumpang. Grab App adalah aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan pengguna akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut. 6.4.4. Bahwa dari sisi operator layanan kendaraan berpengemudi merupakan perusahaan yang telah 432 -
S A L I N A N terdaftar dan memperoleh izin sebagai perusahaan angkutan sewa khusus yang diatur berdasar ketentuan di dalam PM Nomor 108 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PM Nomor 118 Tahun 2018, sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.1. dan 4.3 di atas. Terlapor II telah mengadakan perjanjian dengan Terlapor I terkait dengan penyediaan kendaraan dengan pengemudi sehingga pengguna jasa akhir atau konsumen dapat mengunduh Grab App milik Terlapor I untuk memesan jasa kendaraan beserta dengan pengemudi melalui smartphone. 6.4.5. Bahwa dari sisi pengemudi, penyediaan aplikasi yang bernama Grab App oleh Terlapor I bertujuan untuk memudahkan atau memfasilitasi pengemudi dalam menawarkan layanan transportasi ke tujuan-tujuan tertentu kepada penumpang. Pengemudi adalah pihak independen yang bermaksud untuk menjalankan kegiatan usaha dengan bekerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II. 6.4.6. Bahwa bagi mitra Terlapor II, terdapat kewajiban untuk membayar biaya penyewaan kendaraan kepada Terlapor II melalui Program Gold dan program Flexi. Mitra pengemudi memiliki kewajiban untuk membayar biaya penyewaan kendaraan yang terdiri dari biaya sewa mingguan dan iuran jasa sebesar 20% (dua puluh persen) dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan. ------ 6.4.7. Bahwa melihat dari sisi karakteristik, fungsi, dan harga, maka pasar produk dalam perkara a quo berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terlapor I yaitu sebagai penyedia aplikasi mobile atau piranti lunak yang 433 -
S A L I N A N bernama Grab App dan Terlapor II sebagai penyedia layanan kendaraan berpengemudi atau operator jasa angkutan sewa khusus. 6.4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai pasar produk dalam perkara a quo adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi Grab (Grab App). ------ 6.5. Tentang Pasar Geografis.--------------------------------------------------- 6.5.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran telah ditentukan pasar geografis perkara a quo adalah jangkauan pemasaran wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya. 6.5.2. Bahwa pasar produk dalam perkara a quo adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. -------------- 6.5.3. Bahwa disebutkan dalam regulasi yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (2) PM Nomor 118 Tahun 2018, wilayah operasi angkutan sewa khusus ditetapkan oleh: ----------------------- a. Menteri untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. ---------- b. Gubernur untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. --------- 6.5.4. Bahwa penentuan fokus pasar geografis tersebut selain karena adanya regulasi Pemerintah dalam hal ini 434 -
S A L I N A N Kementerian Perhubungan RI juga berdasarkan wilayah operasional dari Terlapor II. 6.5.5. Bahwa pada faktanya, wilayah operasional Terlapor II terdapat di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.- 6.5.6. Bahwa Majelis Komisi menilai pasar geografis dalam perkara a quo adalah wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya. 6.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi Grab (Grab App) di wilayah Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya. --- 7. Tentang Integrasi Vertikal. 7.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II selaku perusahaan hilir afiliasi melakukan perjanjian terkait dengan penguasaan produksi dalam bentuk mengintegrasikan kedua produk atau komponen utama sehingga menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan Terlapor II yang mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk diskriminasi yang dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor II. 7.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Terlapor pada pokoknya menyatakan tidak ada penguasaan atas komponen (aplikasi dan penyediaan kendaraan roda empat) yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II karena sampai saat ini Terlapor I masih bekerjasama dengan mitra yang lain. Untuk dapat dikatakan mempunyai market power perusahaan harus memiliki penguasaan sebesar 50% (lima puluh persen) atau 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan pangsa pasar Terlapor II hanya 6% (enam persen) untuk wilayah Jabodetabek dan di bawah 3% 435 -
S A L I N A N (tiga persen) untuk luar Jabodetabek. Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya dampak integrasi vertikal perlu dilihat perbedaan karakteristik antara Terlapor II dengan non mitra Terlapor II karena menurut keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. dalam persidangan menyatakan seharusnya pelaku usaha yang dibandingkan harus sama atau apple to apple. Selain itu, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator juga tidak dapat menunjukkan telah dilakukan kajian secara ekonomi di wilayah geografis objek dugaan pelanggaran terkait penguasaan pasar. ---- 7.3. Bahwa berkaitan dengan integrasi vertikal dalam perkara a quo, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: 7.3.1. Tentang perjanjian terkait integrasi vertikal. ------------------ a. Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 definisi perjanjian dalam hukum persaingan usaha adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. ------------- b. Bahwa Investigator mengajukan alat bukti perjanjian atau kerjasama, yang dinilai oleh Majelis Komisi sebagai berikut: 1) Perjanjian kerjasama terkait penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali antara Terlapor I dan Terlapor II tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur pada Terlapor I dan Direktur pada Terlapor II, yang memuat pada pokoknya hal-hal sebagai berikut: (vide Bukti C7, C57). --------------------------- 436 -
S A L I N A N a. Ruang lingkup perjanjian pada angka 4.1 menyebutkan Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh pengemudi menggunakan Grab App untuk memungkinkan pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada pengguna akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. b. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, pada angka 4.2 menyebutkan kewajiban Terlapor II yaitu: Angka 4.2.1, memastikan kendaraan yang diberikan kepada pengemudi sesuai dengan standar sewajarnya. ------ Angka 4.2.2, memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran pengemudi untuk menggunakan Grab App sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Angka 4.2.3, memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai dengan izin usaha Terlapor II. --------------------------- Angka 4.2.4, menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App. c. Bahwa pada angka 4.3 menyebutkan Terlapor I dapat mengikutsertakan 437 -
S A L I N A N pengemudi dalam program loyalitas pengemudi Terlapor I yang memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan Terlapor I. Selain itu, Terlapor I akan memberikan insentif loyalitas kepada pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari Terlapor II dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal permulaan pemberian jasa oleh pengemudi berdasarkan perjanjian ini, tunduk pada syarat dan ketentuan yang disetujui antara pengemudi dan Terlapor II. -------------------- 2) Format baku perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Terlapor II dengan para mitra pengemudi tanggal 7 Agustus 3) Perjanjian kerjasama antara Terlapor I dengan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol) pada tanggal 2 Agustus 2016 dan telah diamandemen dengan perjanjian tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan dokumen rahasia dalam perkara a quo (vide Bukti C25). ------- 4) Perjanjian penyediaan jasa antara Terlapor I dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) pada tanggal 8 Maret 2016, yang diamandemen dengan perjanjian tanggal 27 Maret 2018, memuat pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (vide Bukti C43): -------------- 438 -
S A L I N A N a. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Addendum. Pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian akan secara otomatis diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagai perpanjangan jangka waktu lanjutan, kecuali diakhiri oleh STI dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penyedia jasa, bahwa STI tidak berkehendak untuk memperbaharui atau memperpanjang perjanjian ini. --------------- b. Lingkup jasa dalam perjanjian tanggal 8 Maret 2016, pada angka 4.1.12 menyebutkan penyedia jasa harus memberikan jasanya dengan menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App. ------------------------- c. STI berjanji dan bertanggungjawab atas hal- hal sebagai berikut: ---------------------------- Angka 4.6.1 untuk memfasilitasi pelatihan bagi pengemudi mengenai aplikasi dan bekerjasama dengan penyedia jasa mengenai prosedur layanan pelanggan yang diperlukan. --------------- Angka 4.6.2 untuk memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan rekening bagi tiap-tiap pengemudi setelah penyedia jasa menugaskan pengemudi yang berkualifikasi untuk memberikan jasa sewa kendaraan berpengemudi tersebut. Angka 4.6.2 untuk memfasilitasi 439 -
S A L I N A N pelaksanaan pengawasan kinerja pengemudi secara mingguan dan memberitahukan kepada penyedia jasa mengenai pengemudi atau armada yang tidak memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diatur dalam Kode Etik perjanjian ini. ------------------------- 5) Perjanjian penyediaan jasa antara Terlapor I dengan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera tanggal 1 Desember 2018, yang memuat pada pokoknya hal- hal sebagai berikut (vide Bukti C80): ------------------ a. Hak dan kewajiban Grab: ------------------------ Menyediakan pelatihan mengenai penggunaan Aplikasi Grab dan Kode Etik pengemudi bagi penyedia jasa dan/atau para pengemudi Grabcar yang ditunjuk penyedia jasa. Merujuk para pengemudi individual yang bukan merupakan pengusaha rental mobil kepada penyedia jasa sehingga pengemudi individual dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. --------------------- Memberikan jaminan pendapatan kepada pengemudi/pemilik mobil individual melalui promosi marketing dan penyediaan insentif. --------------------------- Melakukan publikasi (blasting) mengenai kerjasama antara penyedia jasa dan Grab berdasarkan perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa biaya yang timbul dari 440 -
S A L I N A N publikasi tersebut akan ditanggung oleh penyedia jasa berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh Grab dan disetujui secara tertulis oleh penyedia jasa. ---------- b. Hak dan kewajiban penyedia jasa: -------------- Penyedia jasa akan bekerjasama dengan Grab dengan ketentuan yang disepakati, yaitu mengawasi dan memastikan tingkat pelayanan pengemudi sesuai dengan Kode Etik pengemudi. ------------------------- Memastikan bahwa setiap pengemudi Grabcar yang terdaftar sebagai anggota penyedia jasa bekerjasama dengan Grab. Dalam hal ditemukan bahwa pengemudi GrabCar yang terdaftar sebagai anggota penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyedia jasa wajib mengevaluasi pengemudi GrabCar tersebut dan bila tidak mengindahkan peringatan serta evaluasi yang diberikan, penyedia jasa wajib mencabut Kartu Pengawas terhadap pengemudi GrabCar tersebut. --------------- 6) Bahwa dalam proses persidangan, terdapat alat bukti dokumen berupa perjanjian penyewaan kendaraan antara Terlapor II dengan pengemudi, serta surat program loyalitas dari Terlapor I untuk para pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II, yang dinilai oleh Majelis Komisi sebagai berikut: ---- 441 -
S A L I N A N Perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Terlapor II dengan Noor Sjaibah Hamdi pada tanggal 20 Maret 2018, Jasman Jafar pada tanggal 13 Juli 2018, dan Agus Sulistio pada tanggal 8 Februari 2018, yang memuat pada pokoknya hal-hal sebagai berikut: (vide Bukti C40, C42, C59) a. Angka 15, Terlapor II sepakat untuk meminjamkan kendaraan kepada pengemudi (mitra Terlapor II) dalam melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi. b. Terlapor II berjanji dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut: 1. Memfasilitasi pelatihan bagi pengemudi mengenai penggunaan Grab App dan memberikan dukungan kepada pengemudi mengenai prosedur layanan pelanggan yang diperlukan; 2. Memberitahukan pengemudi atas setiap skors atau pemberhentian pengemudi sebagai akibat pelanggaran Kode Etik atau setiap peraturan dan ketentuan terkait lainnya dengan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini; 3. Melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penggunaan Grab App oleh pengguna akhir; 4. Menampung keluhan dari pengguna akhir; 5. Memfasilitasi pembuatan dan 442 -
S A L I N A N pengaktifan rekening bagi pengemudi untuk melaksanakan layanan kendaraan berpengemudi; 6. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja pengemudi secara mingguan dan memberitahukan kepada pengemudi apabila tidak memenuhi Indikator Kinerja Utamanya (Key Performance Indicator atau KPI. ---------------------------- c. Dalam melaksanakan layanan kendaraan berpengemudi, pada pokoknya pengemudi wajib untuk: Mencapai target minimal produktivitas per minggu sejumlah yang ditetapkan oleh Terlapor II dan Terlapor I; Jumlah target minimal produktivitas adalah fleksible dan dapat berubah sewaktu- waktu sesuai kondisi pasar; Dalam hal pengemudi tidak mencapai target minimal produktivitas pendapatan minimal mingguan selama dua minggu berturut-turut maka ketentuan Pasal 12.2 akan berlaku; Memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar sewajarnya serta atas biaya sendiri melakukan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan selama jangka waktu perjanjian; Mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Terlapor II dan Terlapor I maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas Grab 443 -
S A L I N A N App; Mengaktifkan suatu rekening atau dompet elektronik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh Terlapor II dan/atau pihak dengan mana Terlapor II bekerjasama dalam pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi; Menyampaikan biaya deposit yang besarnya akan diatur lebih lanjut kepada Terlapor II yang akan disimpan dalam suatu rekening dan biaya deposit dapat dicairkan oleh Terlapor II apabila telah tercapai 4 kali masa perpanjangan; Menanggung segala biaya bahan bakar yang diperlukan untuk pengoperasian layanan kendaraan berpengemudi; Membayar biaya penyewaan kendaraan yang terdiri dari biaya bulanan dan iuran jasa sebesar 20% dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan. Biaya bulanan wajib dibayar secara bertahap per minggu paling lambat setiap tanggal 20 setiap minggunya, yang akumulasi pembayaran mingguan tersebut sama dengan jumlah iuran bulanan, selama jangka waktu perjanjian sedangkan pembayaran iuran jasa dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari argo yang dikumpulkan pengemudi 444 -
S A L I N A N untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan. -------- d. Dalam hal pengemudi belum melaksanakan pembayaran biaya penyewaaan kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2) dan keterlambatan tersebut melebihi 30 hari kalender, maka pengemudi sepakat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% dikalikan biaya pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 untuk setiap hari keterlambatan. e. Atas pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi berdasarkan perjanjian ini, pengemudi berhak untuk mengumpulkan argo dari pengguna akhir. Selain dari argo pengguna akhir, pengemudi berhak mendapatkan insentif berupa sejumlah uang yang pembayaran insentif tersebut dapat dilakukan oleh Terlapor II atau pihak dengan mana Terlapor II bekerjasama dalam pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi. Jumlah nilai angka dari insentif merupakan hak multak dari Terlapor II untuk menentukan angkanya (tidak terbatas pada nol rupiah insentif) dan pengemudi tunduk pada angka yang telah ditentukan oleh Terlapor II. f. Terlapor II dan Terlapor I sepenuhnya 445 -
S A L I N A N berhak untuk mengubah dan/atau menyesuaikan harga dasar yang akan dikenakan kepada pengguna akhir tanpa persetujuan dari pengemudi dan tanpa memberikan alasan apapun juga. -- Surat dari Terlapor I terkait program Loyalitas untuk para mitra pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II, yang dituangkan dalam surat dengan kop Terlapor I yang ditujukan kepada Noor Sjaibah Hamdi pada tanggal 30 Maret 2018, Jasman Jafar pada tanggal 25 Juli 2018, Agus Sulistio pada tanggal 25 Februari 2018, yang memuat pada pokoknya pemberitahuan kepada mitra Terlapor II terkait program Loyalitas. Pengemudi berhak memperoleh insentif (bonus) khusus apabila bergabung dalam program tersebut dan bermitra bersama Terlapor II dan Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II (vide Bukti C39, C43, C58). ------ c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa perjanjian kerjasama penyediaan jasa pada tanggal 5 Juni 2017 ditandatangani oleh orang yang sama, yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II. 2) Bahwa dalam perjanjian kerjasama penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 5 Juni 2017 tersebut tidak hanya 446 -
S A L I N A N mengatur klausul terkait pengemudi untuk menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa, namun juga terdapat klausul khusus yang mengatur program loyalitas bagi mitra pengemudi Terlapor II yang pada pokoknya berisi mitra pengemudi berhak mendapatkan insentif (bonus) khusus yang hanya dapat diterima untuk membeli kendaraan milik Terlapor II pada tahun kelima periode kerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II. 3) Bahwa terkait dengan klausul yang terdapat pada perjanjian tanggal 5 Juni 2017 tersebut, dikuatkan dengan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang dibuat oleh Terlapor II dan mitra pengemudi yang pada pokoknya berisi mengenai kesepakatan Terlapor II untuk menyewakan kendaraan kepada pengemudi dan pengemudi akan menggunakan Grab App. Selain itu, ditindaklanjuti dengan adanya surat ber-kop Terlapor I yang pada pokoknya berisi mengenai program Loyalitas untuk para mitra pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II. ------------------------- d. Bahwa berdasarkan fakta dan analisis sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang membuat perjanjian dengan mencantumkan klausul program Loyalitas hanya untuk mitra Terlapor II, serta ditindaklanjuti dengan pengiriman surat ber-kop Terlapor I terkait dengan program Loyalitas, membuktikan perjanjian kerjasama penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh orang yang sama yaitu Ir. Stephanus 447 -
S A L I N A N Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II, merupakan perjanjian yang saling mengikat diantara Terlapor I dan Terlapor II. Perjanjian yang dibuat tersebut bukan sebatas perjanjian bisnis diantara Terlapor I dan Terlapor II, melainkan juga terdapat kepentingan Terlapor I atas Terlapor II, yang dikuatkan adanya hubungan afiliasi di antara keduanya, sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas. Terlapor I dan Terlapor II merupakan entitas yang sama (Single Economic Entity) sehingga Terlapor I sebagai perusahaan hulu akan memberikan keistimewaan kepada Terlapor II sebagai perusahaan hilirnya. e. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Investigator dan Para Terlapor telah cukup menunjukkan terdapat perbuatan satu atau lebih pelaku usaha yang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama perjanjian kerjasama penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali antara Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Terlapor II dengan mitra pengemudi, serta surat program Loyalitas dari Terlapor I untuk para mitra pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II yang merupakan bentuk perjanjian tidak tertulis. 7.3.2. Tentang menguasai produksi. a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud menguasai sejumlah produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas 448 -
S A L I N A N barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktik integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi- sendi perekonomian masyarakat. Praktik ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. ------------------- b. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2010 yang dimaksud integrasi vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu.------------------------------ c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PM Nomor 118 Tahun 2018, maka pelayanan jasa angkutan sewa khusus memiliki ketergantungan pada 2 (dua) layanan produk yaitu penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak dan penyediaan layanan kendaraan berpengemudi. d. Bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha platform atau perusahaan aplikasi yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi darat yang bernama Grab App. Terlapor I tidak dan tidak bermaksud memberikan jasa sewa kendaraan berpengemudi atau bertindak dalam cara apapun sebagai jasa sewa kendaraan umum, operator, taksi, angkutan atau penyedia transportasi dan tidak berkewajiban atau bertanggungjawab atas setiap jasa angkutan yang diberikan kepada pengguna jasa akhir atau konsumen. e. Bahwa dalam memberikan layanan jasa kepada pengguna akhir atau konsumen dengan menggunakan 449 -
S A L I N A N Grab App, pengemudi dapat bermitra langsung dengan perusahaan aplikasi atau bermitra melalui perusahaan angkutan sewa khusus. ----------------------- f. Bahwa Terlapor I kemudian bekerjasama baik dengan mitra individu sebagai pengemudi maupun perusahaan angkutan sewa khusus sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi untuk memastikan penggunaan Grab App oleh pengguna akhir atau konsumen. Mitra perusahaan angkutan sewa khusus Terlapor I yaitu sebagai berikut:----------------------------- Tabel 12. Mitra Angkutan Sewa Khusus Terlapor I No. Nama Badan Usaha 1. Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) pada tanggal 18 Maret 2016 2. Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia (Inkoppol) pada tanggal 2 Agustus 2016 3. PT CSM Corporatama pada tahun 2016 4. PT Cipta Lestari Trans Sejahtera pada tahun 2017 5. Koperasi Mitra Usaha Trans 6. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia pada tanggal 1 Maret 2016, yang kemudian diubah dengan perjanjian tanggal 5 Juni 2017 g. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2010, integrasi vertikal yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk dapat dilakukan antara lain melalui rangkap jabatan antar dua atau lebih perusahaan yang berada 450 -
S A L I N A N dalam satu rangkaian produksi secara vertikal dan tindakan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 2) Bahwa terdapat fakta hubungan afiliasi di antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 5 di atas. Terlapor I merupakan perusahaan penyedia digital platform atau piranti lunak atau aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi yang bernama Grab App sebagai pelaku usaha hulu dan Terlapor II merupakan perusahaan penyedia jasa layanan kendaraan berpengemudi sebagai perusahaan hilir. -------------- 3) Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor I pada tanggal 7 Agustus 2018, tanggal 20 September 2018, dan tanggal 29 Maret 2019, menunjukkan pangsa pasar Terlapor I adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen). Dengan demikian dapat dihitung Herfindahl Hirschman Index (HHI) dalam pasar bersangkutan perkara a quo adalah sebesar 5.800 (lima ribu delapan ratus) yang telah melebihi batasan tingkat konsentrasi pasar yang ditetapkan oleh Komisi yaitu sebesar 1.800 (seribu delapan ratus). ---------------------------- 4) Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator dalam Kesimpulannya terkait dengan pangsa pasar Terlapor I pada jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen), yang dalam proses persidangan tidak pernah ada bantahan dari Terlapor I, yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: ------------------------------ 451 -
S A L I N A N Tabel 13. Jumlah Mitra Pengemudi Terlapor I, baik mitra Terlapor II & non mitra Terlapor II Jumlah Pengemudi TPI & Non TPI 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Mitra TPI Non Mitra TPI Mitra TPI Non Mitra TPI Mitra TPI Non Mitra TPI Mitra TPI Non Mitra TPI Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Jabodetabek Makassar Medan Surabaya Tabel 14. Prosentase Marketshare Mitra Terlapor II Tahun 2018 & 2019 Market Share % driver TPI Tahun 2018 Market Share % driver TPI Tahun 2019 Surabaya 25% Jabodetab ek 36% 24% 36% Medan 26% Makassar 13% 25% 15% Jabodetabek Makassar Medan Surabaya Jabodetabek Makassar Medan Surabaya 5) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah menguasai pangsa pasar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia. --------------- 7.3.3. Tentang rangkaian produksi barang dan/atau jasa. --------- a. Bahwa mekanisme hubungan antar satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya yang bersifat 452 -
S A L I N A N integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan usaha, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 digambarkan dalam suatu rangkaian produksi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung (termasuk rangkaian produksi barang dan/atau jasa substitusi dan/atau komplementer). ----------------------- b. Bahwa hubungan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hubungan usaha yang bersifat horizontal dan bersifat vertikal. Hubungan usaha yang bersifat horizontal adalah hubungan antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pembeli atau pengguna jasa, sedangkan hubungan usaha yang bersifat vertikal adalah hubungan antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pemasok atau penyedia jasa. ---------------------- c. Bahwa terkait perkara a quo, maka pihak-pihak yang terkait secara horizontal yaitu Terlapor II dan mitra ASK lainnya sebagai mitra Terlapor I sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi, sedangkan pihak yang terkait secara vertikal adalah Terlapor I sebagai penyedia digital platform atau piranti lunak atau aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi yang bernama Grab App. Terlapor I dalam hubungan integrasi bertindak sebagai perusahaan hulu, sedangkan Terlapor II bertindak sebagai perusahaan hilir. d. Bahwa yang dimaksud dalam suatu rangkaian produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung dalam perkara a quo, dapat diuraikan sebagai berikut: ---------------------- 453 -
S A L I N A N 1) Bahwa kegiatan usaha Terlapor I adalah menyediakan suatu layanan digital platform di bidang transportasi yang bernama Grab App dengan memungut biaya penggunaan aplikasi (fee aplikator) sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya perjalanan yang ditetapkan bagi layanan untuk masing-masing penumpang. -------------------- 2) Bahwa Grab App adalah aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan pengguna akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut. ----- 3) Bahwa untuk dapat mengembangkan produk Grab App tersebut, maka Terlapor I harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan sewa khusus atau perorangan sebagaimana ketentuan dalam PM Nomor 118 Tahun 2018 yang bertujuan agar produk yang dihasilkan oleh Terlapor I dapat memfasilitasi pengemudi dalam menyediakan layanan kepada konsumen atau pengguna akhir dalam memperoleh layanan transportasi ke tujuan tertentu. 4) Bahwa alur penerimaan mitra pengemudi oleh Terlapor I yaitu sebagai berikut: ------------------------ a. Tahapan Rangkaian Produksi yang menunjukkan integrasi vertikal adalah sebagai berikut: Produk yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi ini diproduksi atau dibuat oleh Terlapor I. ---------------------------- b. Rangkaian produksi berikutnya adalah pihak Terlapor II dalam hal ini sebagai 454 -
S A L I N A N perusahaan Angkutan sewa khusus, baik yang berbadan hukum maupun yang perorangan menyiapkan kendaraan roda empat. c. Rangkaian produksi berikutnya yaitu pelaku usaha angkutan sewa khusus (ASK) menyiapkan driver untuk bisa menjalankan kegiatan produksi, termasuk di dalamnya pendaftaran, pemenuhan kualifikasi pengemudi telah memenuhi syarat dan ketentuan, rangkaian produksi berikutnya adalah pelayanan kepada penumpang. -------- d. Tahapan berikutnya adalah pengaturan administrasi dan transaksi uang yang diterima oleh penumpang untuk didistribusikan kepada pihak Terlapor I dan pengemudi. 5) Bahwa berdasarkan proses rangkaian produksi yang telah dijelaskan di atas, terdapat peran Terlapor I sebagai penyedia aplikasi teknologi informasi, baik dari sisi hulu maupun sisi hilir. ----- 6) Bahwa Terlapor I terlibat dalam rangkaian produksi meliputi penyediaan aplikasi, sistem transaksi, dan sistem pengawasan terhadap penilaian penumpang kepada pengemudi. ------------ 7) Bahwa dalam hal pemberian apresiasi kerja pengemudi, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I kepada seluruh angkutan sewa khusus dan terdapat kegiatan yang menjadi domain-nya angkutan sewa khusus kepada pengemudinya (perusahaan ASK mitra Terlapor I).--------------------- 455 -
S A L I N A N 8) Bahwa aktivitas rangkaian produksi, pemberian bonus dalam program Loyalitas yang dimiliki oleh Terlapor II merupakan satu rangkaian yang seyogyanya dilakukan oleh Terlapor II seperti layaknya yang dilakukan oleh perusahaan angkutan sewa khusus lainnya. ----------------------- 9) Bahwa selanjutnya Terlapor I mengadakan perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali bersama dengan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017, serta perjanjian lainnya terkait dengan jasa penyediaan kendaraan berpengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi agar pengguna akhir atau konsumen dapat menggunakan Grab App untuk memesan jasa kendaraan beserta pengemudi melalui smartphone. 10) Bahwa aktivitas integrasi vertikal tersebut, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena itu hanya dilakukan Terlapor I kepada Terlapor II. Tindakan Terlapor I menjalankan aktivitas rangkaian produksi seperti dalam program loyalty yang tertulis dalam surat dari Terlapor I kepada pengemudi, merupakan bentuk aktivitas integrasi vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I. 11) Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana telah diubah dengan perjanjian sebelumnya, Terlapor II membuat perjanjian dengan mitra pengemudi, yang pada pokoknya berisi Terlapor II sepakat untuk meminjamkan kendaraan kepada pengemudi dalam melaksanakan layanan 456 -
S A L I N A N kendaraan berpengemudi. Yang dimaksud dengan layanan kendaraan berpengemudi adalah semua tindakan, aktifitas, dan operasi yang dilaksanakan pengemudi dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan pesanan pengguna akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Terlapor II melalui Grab App. -------------- 12) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terdapat suatu rangkaian produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai perusahaan hulu dan Terlapor II sebagai perusahaan hilir, yang dapat digambarkan sebagai berikut: 13) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terdapat suatu rangkaian produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai perusahaan hulu dan Terlapor II sebagai perusahaan hilir, yang dapat digambarkan sebagai berikut: 457 -
S A L I N A N Gambar 2. Skema rangkaian produksi/operasi jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi 14) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dalam perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali yang dibuat antara Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017, serta perjanjian lainnya yang terkait baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3.1 di atas, merupakan perjanjian yang mengikat para pelaku usaha yang berada pada rangkaian produksi barang dan/atau jasa yang berurutan. 7.3.4. Tentang analisis dampak. a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010, integrasi vertikal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu integrasi vertikal ke hulu (backward integration) dan integrasi vertikal ke hilir (forward integration). ------------ b. Bahwa suatu kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke hulu (backward integration) yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan bahan baku dari produk utama, sedangkan kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke hilir (forward integration) yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan produk akhir.------------------------------------------------------------- c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 integrasi vertikal memiliki efek pro-competitive dan anti-competitive, sehingga hanya integrasi vertikal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat 458 -
S A L I N A N dan merugikan masyarakat yang dilarang atau menimbulkan hambatan masuk ke dalam pasar. -------- d. Bahwa Majelis Komisi menilai integrasi vertikal yang memiliki efek pro-competitive adalah jika integrasi vertikal yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan suatu proses, penghematan biaya transaksi, dan pengurangan margin ganda atau meniadakan biaya- biaya yang tidak perlu yang sebenarnya dapat dihindari. Selain itu apabila keputusan untuk melakukan integrasi vertikal ke hilir tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontrol atas distribusi agar akses terhadap konsumen meningkat. -- e. Bahwa kemudian dampak anti-competitive yang diakibatkan oleh integrasi vertikal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam. Dampak pertama berasal dari perilaku pelaku usaha yang terintegrasi vertikal untuk membatasi kemampuan pesaing di hulu (upstream market) ataupun di hilir (downstream market). Dampak kedua terjadi karena pelaku usaha yang terintegrasi vertikal memfasilitasi koordinasi harga atau output sebagai bagian dari upaya kolusi, baik di hulu (relevant upstream market) maupun di hilir (relevant downstream market), yang tercermin dari fakta terdapat hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya perjanjian integrasi vertikal, sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3.1 di atas. ------------------ f. Bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, persaingan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah persaingan intrabrand, yaitu persaingan antar distributor untuk suatu produk yang berasal dari 459 -
S A L I N A N manufaktur atau produsen yang sama. Oleh karena itu, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar yang akan mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. g. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan perusahaan terafiliasi sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas, sehingga terjadi facilitating practices dalam menentukan strategi atau kebijakan perusahaan yang berbeda-beda terhadap mitra yang secara nyata sebagai perusahaan afiliasinya dibandingkan dengan mitra yang bukan afiliasinya, dengan tujuan untuk mengontrol jasa pelayanan angkutan sewa khusus dan meningkatkan profit perusahaan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut: -- 1) Terlapor I memberikan data pengemudi terbaik atau setidak-tidaknya pengemudi yang mempunyai performa baik kepada Terlapor II untuk dilakukan perekrutan dan pada akhirnya bergabung sebagai mitra Terlapor II (vide Bukti B48 dan B55). 2) Terlapor I memberikan kemudahan akses data pengemudi Terlapor II yang terkena suspend dan Terlapor II mendapatkan akses untuk mengajukan open suspend kepada Terlapor I karena ada perubahan pengemudi Terlapor II (vide Bukti B34 dan B67). 3) Terlapor I memberikan program yang berbeda untuk Terlapor II sehingga membuat orang lebih tertarik untuk bergabung dengan Terlapor II dibandingkan bergabung dengan mitra Terlapor I 460 -
S A L I N A N yang lain (vide Bukti B17, B18, B24, B48, B49, B53, B55). 4) Terlapor I memberikan sistem perhitungan yang berbeda untuk mendapatkan insentif antara Terlapor II dengan mitra non Terlapor II, sehingga mitra Terlapor II selalu mencapai target insentif dibandingkan dengan mitra individu atau mitra non Terlapor II (vide Bukti B17, B18, B24, B48, B49, B53, B55). 5) Terlapor I memberikan jumlah orderan berbeda antara Terlapor II dengan mitra non Terlapor II, yang dibuktikan dengan brosur order prioritas yang ada di kantor Terlapor I dan demo yang menuntut dihapuskannya order prioritas bagi mitra Terlapor II, selanjutnya setelah order prioritas dihapus, mitra Terlapor II yang melakukan demo untuk menuntut dikembalikannya order prioritas kepada mitra Terlapor II. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Abdi Fauzan Siregar dan Saksi Danil Omposunggu dalam persidangan (vide Bukti B8 dan B26). 6) Terlapor I memiliki kepentingan atas Terlapor II sehingga dalam kegiatan promosi yang diminta untuk dan oleh Terlapor II dilakukan langsung oleh Ridzki D. Kramadibrata selaku Managing Director Terlapor I dalam bentuk video promosi. Terlapor I tidak menerapkan hal yang sama untuk mempromosikan mitranya yang lain atau mempromosikan suatu program tertentu untuk mitranya yang lain (vide Bukti I2, B67) ---------------- h. Bahwa integrasi vertikal dapat dilakukan melalui rangkap jabatan antar dua atau lebih perusahaan 461 -
S A L I N A N yang berada dalam satu rangkaian produksi secara vertikal dengan tujuan untuk menguasai produk sehingga menimbulkan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dalam perkara a quo, integrasi vertikal dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi yang bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar dari hulu ke hilir yang berdampak pada penurunan prosentase jumlah mitra non Terlapor II dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non Terlapor II, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut: 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3.2 di atas, Terlapor I telah menguasai pangsa pasar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari produk jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi di Indonesia. Atas penguasaan pasar tersebut, Terlapor I yang berafiliasi dengan Terlapor II telah melakukan perjanjian terkait penyediaan jasa layanan kendaraan berpengemudi pada tanggal 5 Juni 2017 dan perjanjian lainnya antara Terlapor II dengan mitra pengemudi, serta surat terkait program Loyalitas yang diberikan oleh Terlapor I kepada mitra Terlapor II, sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3.1 di atas. 2) Bahwa berdasarkan alat bukti Terlapor I sebagai pemasok Grab App telah mengadakan perjanjian dengan Terlapor II yang bertujuan untuk memperluas cakupan usahanya dengan mengintegrasikan kegiatan layanan kendaraan berpengemudi dengan penggunaan Grab App yang bertujuan untuk menghubungkan langsung dengan pengguna akhir atau konsumen dalam 462 -
S A L I N A N rangka transportasi ke tujuan tertentu. Dalam hal ini perjanjian dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa yang berurutan tersebut digolongkan sebagai integrasi vertikal ke hilir, sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3.3 di atas 3) Bahwa perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama, namun Terlapor II bersaing dengan mitra-mitra Terlapor I lainnya sehingga perjanjian integrasi vertikal memiliki pengaruh anti-competitive secara langsung (direct anti-competitive effect) yang berakibat pada berkurangnya pesaing horizontal. --- 4) Bahwa pada awal mengembangkan kegiatan usahanya, tahun 2016 Terlapor I bekerjasama dengan PT CSM Corporatama untuk menyewa kendaraan beserta dengan pengemudi, dengan sistem penagihan yang dilakukan setiap bulan dan pengemudi harus mencapai 200 (dua ratus) trip dalam satu bulan, yang dapat diuraikan sebagai berikut (vide Bukti B12): Pada periode pertama Terlapor I menyewa kendaraan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit dengan ketentuan Terlapor I akan membayar Rp15.000.000,00/unit/bulan (lima belas juta rupiah), namun pengemudi tidak menerima pembayaran dari penumpang. Dari 250 (dua ratus lima puluh) unit yang disewa oleh Terlapor I, yang bisa ditagihkan oleh PT CSM Corporatama hanya sebanyak 200 (dua ratus) unit. 463 -
S A L I N A N Pada periode kerjasama berikutnya, yaitu pada bulan November 2017, terdapat perubahan pola kerjasama dengan Terlapor I yang hanya sanggup membayar Rp1.800.000,00/unit/bulan (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah kendaraan yang disewa berkurang menjadi 200 (dua ratus) unit sampai dengan bulan Maret 2019, namun pada periode ini mitra pengemudi dapat menerima pembayaran dari penumpang dan mitra pengemudi dikenakan iuran Rp72.000,00/hari (tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya pola kerjasama dengan Terlapor I kembali berubah, Terlapor I tidak lagi menyewa kendaraan dari PT CSM Corporatama, namun mitra pengemudi tetap menggunakan Grab App sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit dan dikenakan iuran Rp145.000,00/hari (seratus empat puluh lima ribu rupiah). ---------- 5) Bahwa untuk mengurangi pesaing horizontal Terlapor II, Terlapor I menetapkan program pencapaian insentif yang berbeda untuk mitra- mitranya, sehingga beberapa mitra mengaku banyak mengalami penurunan jumlah pengemudi atau kesulitan mendapatkan pengemudi. Dalam jasa angkutan sewa khusus yang berbasis teknologi ini, pengemudi cenderung bergantung pada jumlah insentif yang didapatkan. Dengan sistem insentif yang diberikan berbeda antara mitra satu dengan yang lain, maka berakibat pengemudi yang mendapatkan peluang sistem insentif kecil, akan berpindah ke mitra Terlapor I 464 -
S A L I N A N yang memiliki peluang mendapatkan sistem insentif yang lebih banyak. Hal tesebut dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Koperasi PPRI yang menyatakan pada tahun 2016 PPRI dibentuk dengan jumlah anggota 18.000 (delapan belas ribu) kemudian sejak tahun 2017-2109 terjadi penurunan jumlah anggota yang cukup signifikan menjadi 4.500 (empat ribu lima ratus), serta keterangan Saksi PT CSM Corporatama dalam persidangan (vide Bukti B11 dan B12). ---------------- i. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai status Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 5 di atas, menunjukkan bahwa benar tindakan Terlapor I yang terlibat dalam rangkaian produksi merupakan wujud integrasi vertikal yang terjadi antara Terlapor I dan Terlapor II, yang mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase jumlah mitra non Terlapor II dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non Terlapor II. 7.3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi menilai perjanjian kerjasama penyediaan jasa pada tanggal 5 Juni 2017 serta perjanjian lainnya yang terkait baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh Terlapor I selaku perusahaan penyedia aplikasi dan Terlapor II selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus yang bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase jumlah mitra non Terlapor II dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non Terlapor II. ---------------- 465 -
S A L I N A N 8. Tentang Tying in.------------------------------------------------------------------------- 8.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator menyatakan pada pokoknya tying in yang dimaksud dalam perkara a quo adalah: 8.1.1. Perjanjian atau Kerjasama Penyewaan Kendaraan untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi yang dibuat oleh Terlapor II dengan Calon Pengemudi yang memuat ketentuan mewajibkan Terlapor II hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II; dan ------------ 8.1.2. Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang memuat ketentuan mewajibkan Mitra (Pengemudi) hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II, sementara kewajiban yang sama tidak tertuang dalam perjanjian ASK lain dengan mitra pengemudinya. --------------------------- 8.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Terlapor menyatakan pada pokoknya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak semua perjanjian tertutup (tying agreement) melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator tidak menjabarkan dampak negatif yang ditimbulkan atas perjanjian yang dibuat antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor II dengan mitranya yang pada dasarnya memiliki alasan secara ekonomi. Bahkan dalam perjanjian yang dibuat antara Terlapor II dengan mitra tidak ada klausul yang meminta mitra membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan Grab App. ------------------------ 8.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi mempertimbangkan konsep tying in yang dimaksud dalam perkara a quo adalah sebagai berikut: 466 -
S A L I N A N 8.3.1. Tentang perjanjian terkait tying in. ------------------------------ a. Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 definisi perjanjian dalam hukum persaingan usaha adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. ------------- b. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 terdapat larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup (tying agreement). Secara spesifik pelaku usaha yang bertindak sebagai pemasok (sektor hulu) tidak dibolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain sebagai penerima pasokan dan/atau distributor untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karakter dengan produk pokoknya. ------------------------ c. Bahwa perjanjian tertutup (tying agreement) adalah suatu perjanjian atas penjualan dari sebuah produk (tying product) dengan kondisi si pembeli harus membeli produk kedua (tied product). Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product) dan produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli disebut sebagai produk ikatan (tied product). d. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 7.3.2 terkait pangsa pasar aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi darat, Terlapor I memiliki pangsa pasar terbesar dalam kegiatan usaha layanan penyediaan aplikasi mobile yang bernama Grab App, yang bertujuan untuk menghubungkan pengguna akhir atau konsumen dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan-tujuan tertentu. Selain 467 -
S A L I N A N itu, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, menyatakan pada pokoknya berminat bergabung dengan Terlapor I karena ingin mendapatkan benefit insentif sebagai mitra pengemudinya. Terlapor I juga memiliki program loyalitas bagi mitra pengemudi Terlapor II yaitu mitra berhak memperoleh insentif (bonus) khusus apabila terus bergabung dalam program tersebut selama 5 (lima) tahun yang dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II.---------------------------- e. Bahwa Terlapor II sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi memiliki 2 (dua) produk yang dijual kepada pengemudinya, yaitu produk atau program Gold dan program Flexi. Program Gold adalah program rental kendaraan jangka panjang 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 4 (empat) kali dengan biaya rental yang harus dibayarkan secara mingguan. Program Flexi adalah program rental kendaraan jangka pendek 2-6 (dua sampai enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan biaya rental yang harus dibayarkan secara mingguan (vide Bukti I2 dan B34). f. Bahwa program Gold memiliki manfaat bagi pengemudi mendapatkan asuransi kesehatan di semua rumah sakit rekanan, beasiswa Kapten Junior (mulai tingkat SD-Universitas), dan gratis perawatan mesin kendaraan, sedangkan untuk program Flexi ini dikhususkan bagi pengemudi yang tidak berniat untuk terikat pada komitmen jangka panjang. ----------- g. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya program Gold launching pada pertengahan tahun 2016 yang bersamaan dengan pembelian kendaraan oleh 468 -
S A L I N A N Terlapor II. Program Flexi dibuat karena melihat resiko bisnis atau kondisi yang ada di lapangan. Banyak mitra pengemudi yang melakukan fraud, sehingga solusinya dengan membuat program Flexi yang jangka waktunya pendek. Program Gold dan Flexi tidak dibuat dalam waktu bersamaan (vide Bukti B67). h. Bahwa selanjutnya Terlapor I mengadakan perjanjian kerjasama dengan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017, dan pada faktanya Terlapor I dan Terlapor II adalah entitas yang sama, sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas. ------------------------------ i. Bahwa Investigator dan Para Terlapor mengajukan alat bukti perjanjian atau kerjasama dan surat terkait program loyalitas untuk para pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II, yang dinilai oleh Majelis Komisi sebagai berikut: 1) Perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali antara Terlapor I dan Terlapor II yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur pada Terlapor I dan Direktur pada Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini Terlapor I bertindak selaku pelaku usaha yang membuat perjanjian penyediaan jasa Grab App, sedangkan Terlapor II pihak yang menerima jasa tersebut. Dalam perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut (vide Bukti C7, C52): - 469 -
S A L I N A N a. Ruang lingkup perjanjian pada angka 4.1 menyebutkan Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh pengemudi menggunakan Grab App untuk memungkinkan pengemudi untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada pengguna akhir dan sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. b. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, pada angka 4.2 menyebutkan kewajiban Terlapor II yaitu: Angka 4.2.1, memastikan kendaraan yang diberikan kepada pengemudi sesuai dengan standar sewajarnya; Angka 4.2.2, memastikan dilaksanakannya proses pendaftaran pengemudi untuk menggunakan Grab App sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; Angka 4.2.3, memastikan bahwa pengemudi hanya akan menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai dengan izin usaha Terlapor II; Angka 4.2.4, menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App. ---- c. Bahwa pada angka 4.3 menyebutkan Terlapor I dapat mengikutsertakan pengemudi dalam program loyalitas pengemudi Terlapor I yang memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima 470 -
S A L I N A N periode kerjasama dengan Terlapor I. Selain itu, Terlapor I akan memberikan insentif loyalitas kepada pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari Terlapor II dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal permulaan pemberian jasa oleh pengemudi berdasarkan perjanjian ini, tunduk pada syarat dan ketentuan yang disetujui antara pengemudi dan Terlapor II. -------------------- 2) Perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Terlapor II dengan mitra pengemudi Terlapor II yaitu (1) Perjanjian antara Terlapor II dan Noor Sjaibah Hamdi pada tanggal 20 Maret 2018; (2) Perjanjian antara Terlapor II dan Jasman Jafar pada tanggal 13 Juli 2018; dan (3) Perjanjian antara Terlapor II dan Agus Sulistio pada tanggal 8 Februari 2018 (vide Bukti C40, C42, C59). Dalam perjanjian antara Terlapor II dan beberapa mitra pengemudi Terlapor II tersebut, pada pokoknya mengatur hal- hal sebagai berikut: a. Terlapor II sepakat untuk meminjamkan kendaraan kepada pengemudi selama jangka waktu perjanjian (berlaku 12 bulan yang dapat diperpanjang sebanyak 4 kali) untuk digunakan pengemudi dalam melaksanakan layanan kendaraan berpengemudi. Yang dimaksud dengan layanan kendaraan berpengemudi adalah semua tindakan, aktifitas dan operasi yang 471 -
S A L I N A N dilaksanakan pengemudi dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan pesanan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar pada dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Terlapor II melalui Grab App. b. Dalam melaksanakan layanan kendaraan berpengemudi, pada pokoknya pengemudi wajib untuk: Mencapai target minimal produktivitas per minggu sejumlah yang ditetapkan oleh Terlapor II dan Terlapor I. Jumlah target minimal produktivitas adalah fleksible dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar. Dalam hal pengemudi tidak mencapai target minimal produktivitas pendapatan minimal mingguan selama dua minggu berturut- turut, maka ketentuan Pasal 12.2 akan berlaku; Memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar sewajarnya serta atas biaya sendiri melakukan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan selama jangka waktu perjanjian; Mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Terlapor II dan Terlapor I, maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas Grab App; Mengaktifkan suatu rekening atau dompet elektronik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh Terlapor II dan/atau pihak dengan 472 -
S A L I N A N mana Terlapor II bekerjasama dalam pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi; Menyampaikan biaya deposit yang besarnya akan diatur lebih lanjut kepada Terlapor II yang akan disimpan dalam suatu rekening dan biaya deposit dapat dicairkan oleh Terlapor II apabila telah tercapai 4 kali masa perpanjangan; Menanggung segala biaya bahan bakar yang diperlukan untuk pengoperasian layanan kendaraan berpengemudi; Membayar biaya penyewaan kendaraan yang terdiri dari biaya bulanan dan iuran jasa sebesar 20% dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan. Biaya bulanan wajib dibayar secara bertahap per minggu paling lambat setiap tanggal 20 setiap minggunya, yang akumulasi pembayaran mingguan tersebut sama dengan jumlah iuran bulanan, selama jangka waktu perjanjian sedangkan pembayaran iuran jasa dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan. c. Dalam hal pengemudi belum melaksanakan pembayaran biaya penyewaaan kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2) dan keterlambatan tersebut melebihi 30 hari kalender, maka pengemudi sepakat untuk 473 -
S A L I N A N membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% dikalikan biaya pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 untuk setiap hari keterlambatan. ------------ d. Atas pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi berdasarkan perjanjian ini, pengemudi berhak untuk mengumpulkan argo dari pengguna akhir. Selain dari argo pengguna akhir, pengemudi berhak mendapatkan insentif berupa sejumlah uang yang pembayaran insentif tersebut dapat dilakukan oleh Terlapor II atau pihak dengan mana Terlapor II bekerjasama dalam pelaksanaan layanan kendaraan berpengemudi. Jumlah nilai angka dari insentif merupakan hak multak dari Terlapor II untuk menentukan angkanya (tidak terbatas pada nol rupiah insentif) dan pengemudi tunduk pada angka yang telah ditentukan oleh Terlapor II. ------------------- e. Terlapor II dan Terlapor I sepenuhnya berhak untuk mengubah dan/atau menyesuaikan harga dasar yang akan dikenakan kepada pengguna akhir tanpa persetujuan dari pengemudi dan tanpa memberikan alasan apapun juga. ------------ f. Terlapor II berjanji dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut: Memfasilitasi pelatihan bagi pengemudi mengenai penggunaan Grab App dan memberikan dukungan kepada pengemudi mengenai prosedur layanan pelanggan yang 474 -
S A L I N A N diperlukan; Memberitahu pengemudi atas setiap skors atau pemberhentian pengemudi sebagai akibat pelanggaran Kode Etik atau setiap peraturan dan ketentuan terkait lainnya dengan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini; Melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penggunaan Grab App oleh pengguna akhir; Menampung keluhan dari pengguna akhir; Memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan rekening bagi pengemudi untuk melaksanakan layanan kendaraan berpengemudi, dan Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja Pengemudi secara mingguan dan memberitahukan kepada pengemudi apabila tidak memenuhi Indikator Kinerja Utamanya (Key Performance Indicator atau KPI). 3) Perjanjian tidak tertulis berupa kesepakatan program loyalitas yang diberikan oleh Terlapor I kepada mitra pengemudi Terlapor II. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat-surat dari Terlapor I yang ditujukan kepada (1) Noor Sjaibah Hamdi pada tanggal 30 Maret 2018; (2) Jasman Jafar pada tanggal 25 Juli 2018; dan (3) Agus Sulistio pada tanggal 25 Februari 2018. Dalam surat tersebut pada pokoknya mengatur terkait program loyalitas yang hanya khusus diberikan kepada mitra Terlapor II berupa insentif (bonus) khusus apabila bergabung dan bermitra selama 5 475 -
S A L I N A N (lima) tahun yang dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II, sebagai tindak lanjut atas perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017 (vide Bukti C39, C43, C58). ----------------------- j. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai yang dimaksud dengan perjanjian tying in dalam perkara a quo adalah (1) perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II; (2) perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang dibuat oleh Terlapor II dan mitra pengemudi, serta (3) perjanjian tidak tertulis terkait kesepakatan mengenai program loyalitas yang diberikan oleh Terlapor I kepada mitra pengemudi Terlapor II. 8.3.2. Tentang tying product. a. Bahwa dalam tying agreement, penjual menjual produk kepada pembeli dengan mensyaratkan pembeli akan membeli produk lain. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product) sehingga produk pengikat yang dimiliki oleh penjual tersebut membuat penjual memiliki posisi tawar yang tinggi. b. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 8.3.1 di atas, keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya berminat bergabung dengan Terlapor I karena ingin mendapatkan benefit insentif sebagai mitra pengemudi dengan menggunakan Grab App. Selain itu, Terlapor I juga memiliki program loyalitas bagi mitra pengemudi Terlapor II yaitu mitra berhak memperoleh insentif (bonus) khusus apabila terus bergabung dalam 476 -
S A L I N A N program tersebut selama 5 (lima) tahun yang dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II. c. Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo produk pengikat (tying product) nya adalah jasa aplikasi mobile atau piranti lunak yang bernama Grab App yang disediakan oleh Terlapor I, sebagaimana telah disebutkan dalam perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II tanggal 5 Juni 2017 (vide Bukti C7, C52). --- 8.3.3. Tentang tied product.----------------------------------------------- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.3.1 dan 8.3.2 di atas, tying agreement dilakukan dengan cara penjual menjual produk kepada pembeli dengan mensyaratkan pembeli akan membeli produk lain. ------ b. Bahwa yang dimaksud dengan membeli produk lain adalah membeli barang atau jasa yang berbeda dari barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, baik yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh pelaku usaha tersebut dan/atau pelaku usaha yang lain. c. Bahwa Terlapor I mengadakan perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali bersama dengan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017, yang pada pokoknya berisi penggunaan Grab App bagi pengemudi mitra Terlapor II dan mengikutsertakan pengemudi mitra Terlapor II dalam program loyalitas Terlapor I yang memberikan kesempatan bagi mitra tersebut memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan Terlapor I. ---------------------- d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.3.1 di atas, Terlapor II memiliki produk atau program Gold dan program Flexi. Selanjutnya Terlapor II melakukan perekrutan pengemudi yang akan 477 -
S A L I N A N mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang sudah dibeli sebelumnya oleh Terlapor II. Selanjutnya Terlapor II membuat perjanjian penyewaan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi dengan para mitra pengemudi. Berdasarkan perjanjian tersebut para mitra pengemudi membayar sejumlah nominal tertentu sebagai rental fee yang akan dibayarkan setiap minggu. e. Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo produk ikatan (tied product) nya adalah kendaraan roda empat yang disediakan oleh Terlapor II sebagaimana telah disebutkan dalam perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali antara Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017, dan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Terlapor II dengan mitra pengemudi, serta surat pemberitahuan dari Terlapor I terkait program loyalitas untuk para pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II (vide Bukti C7, C52, C39, C40, C42, C43, C58, C59). ----------------- 8.3.4. Bahwa atas uraian tersebut di atas, Majelis Komisi memberikan analisis sebagai berikut: -------------------------- a. Bahwa tying agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian terkait bundling. Secara teori dikenal 2 (dua) jenis bundling, yaitu pure bundling dan mixed bundling. Pure bundling bisa disamakan pengertiannya dengan tying agreement dan mixed bundling dijadikan alternatif produk terpisah sehingga mixed bundling ini tidak dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Larangan hanya pada pure bundling karena masih dimungkinkan pembeli untuk membeli produk secara 478 -
S A L I N A N terpisah, sehingga pembeli masih memiliki pilihan produk. b. Bahwa kemudian untuk melihat dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 perkara a quo, Majelis Komisi perlu melihat apakah terdapat "unsur paksaan" dalam pengikatan produk tersebut atau tidak, karena unsur paksaan inilah yang akan menggambarkan adanya tindakan tying agreement (pure bundling) Para Terlapor. c. Bahwa sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku/perjanjian standar/standard contract. Menurut Stein, perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en vertouwen), dengan menerima berarti konsumen telah setuju dengan ketentuan atau klausul di dalam perjanjian tersebut. Pada umumnya salah satu pihak dalam posisi sangat lemah untuk bernegosiasi dan berada dalam posisi "take it or leave it". ------------------- d. Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai surat perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Terlapor II dengan mitra pengemudi merupakan perjanjian baku, sedangkan surat pemberitahuan dari Terlapor I terkait program loyalitas untuk para pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II yang berisi mitra berhak memperoleh insentif (bonus) khusus apabila terus bergabung dalam program loyalitas dan bermitra bersama dengan Terlapor II dan Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II, merupakan perjanjian tidak tertulis yang mengikat mitra Terlapor II. Sebagaimana dikuatkan 479 -
S A L I N A N keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan isi dalam perjanjian dan telah menandatangani perjanjian tersebut, yaitu Haris Effendi, Judin, Agus Sulistio, Much. Muchlis, Jasman Jafar, Agus Sulistio, Yasin, dan Noor Sjaiba Hamdi (vide Bukti B17, B18, B24, B48, B49, B53). e. Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan keterangan Para Ahli dalam persidangan terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut: ------------------------- 1) Bahwa menurut keterangan Prof. Ningrum Natasya Sirait Ahli Hukum dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan rule of reason, untuk menganalisis pasal ini harus mendalami alasan ekonomi daripada harus mencari mengapa dilakukan tying agreement. Selain itu, harus dapat membuktikan unsur "pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok". Ada perbedaan pada objek kepemilikan antara membeli dengan sewa menyewa. Membeli itu ada tindakan penyerahan objek, sedangkan sewa menyewa hak kepemilikan objek tidak beralih, tetap ada ditangan si pemiliknya. Dalam Pasal 15 ayat (2) tersebut terdapat kata "membeli", maka harus merujuk ke definisi membeli itu apa. Apakah ada harga yang ditawarkan? Apakah ada proses tawar menawar? Apakah ada konfirmasi terkait harga atau produk yang ingin dibeli (vide Bukti B61). ---------------------- 2) Bahwa menurut keterangan Faisal Basri, S.E., M.A. Ahli Ekonomi pada persidangan menyatakan 480 -
S A L I N A N pada pokoknya tolok ukur tying agreement harus melihat ada tidaknya kebebasan memilih dari pihak tersebut (free entry dan free exit) (vide Bukti B66). 3) Bahwa menurut Majelis Komisi keterangan Ahli tersebut menguatkan terdapat paksaan dimana uang insentif (bonus) khusus yang diperoleh pengemudi hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil milik Terlapor II, jika tidak maka insentif (bonus) khusus tersebut tidak dapat diterima oleh pengemudi. Dalam hal ini pengemudi dipaksa untuk membeli mobil bekas Terlapor II dalam harga dan kondisi apapun karena pengemudi akan kehilangan nilai uang tertentu jika tidak membeli mobil tersebut. --------------------- f. Bahwa atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: 1) Bahwa Terlapor II menjual 2 (dua) produk atau program kepada pengemudi, yaitu program Gold dan program Flexi. Perbedaan program yang dimiliki oleh Terlapor II dengan mitra angkutan sewa khusus yang lain adalah pada kepemilikan mobil, khususnya pada program Gold, namun mitra Terlapor II yang bergabung tidak bisa memilih untuk diikutsertakan pada program Gold atau program Flexi. Berdasarkan keterangan Saksi Teuku Agung dalam persidangan menyatakan pada pokoknya prosentase pengemudi mitra Terlapor II pada tahun 2017-2018 yang tergabung pada program Gold adalah 80% (delapan puluh persen) dan program Flexi adalah 20% (dua puluh persen) (vide Bukti B34). 481 -
S A L I N A N 2) Bahwa di sisi lain, Terlapor I juga memiliki program Loyalitas yang merupakan program agar pengemudi mitra Terlapor II loyal menggunakan Grab App. Terlapor I kemudian mengirimkan surat pemberitahuan kepada mitra-mitra pengemudi Terlapor II, yang berisi mitra-mitra tersebut berhak memperoleh insentif (bonus) khusus apabila terus bergabung dalam program Loyalitas dan bermitra bersama dengan Terlapor II dan Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II. 3) Bahwa Majelis Komisi berpendapat antara perjanjian penyewaan kendaraan yang dibuat oleh Terlapor II dengan program loyalitas yang diberikan oleh Terlapor I, serta pernyataan Para Saksi selaku mitra Terlapor II dalam persidangan menimbulkan kerancuan bagi mitra pengemudi Terlapor II karena program Loyalitas dari Terlapor I dan program Gold dari Terlapor II sebenarnya adalah program yang sama yang berasal dari Terlapor I dan Terlapor II sebagai perusahan yang memiliki hubungan afiliasi, sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas. -------------------------- 4) Bahwa program Loyalitas tersebut merupakan program milik Terlapor I yang diberikan kepada mitra Terlapor II yaitu mitra berhak memperoleh insentif (bonus) khusus yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Terlapor II apabila bermitra dengan Terlapor II dan Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, namun menurut keterangan Saksi-Saksi sebagai mitra Terlapor II dalam persidangan menyatakan 482 -
S A L I N A N pada pokoknya tertarik bergabung dengan Terlapor II karena ingin memiliki unit setelah 5 (lima) tahun. 5) Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Haris Effendi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya unit yang disewa oleh Saksi masih atas nama Terlapor II, setelah 5 (lima) tahun unit yang disewa tersebut akan dibalik nama dan otomatis akan beralih menjadi milik Saksi (vide Bukti B17). ---------------------------- 6) Bahwa terkait dengan perjanjian, dalam perjanjian yang dibuat antara Terlapor II dengan Para mitra pengemudi sebagai perjanjian baku, menyebutkan nama perjanjiannya adalah perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi. Dalam perjanjian penyewaan tersebut, mitra pengemudi wajib membayar biaya penyewaan kendaraan yang terdiri dari biaya bulanan dan iuran jasa sebesar 20% (dua puluh persen) dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan 7) Bahwa selain itu, Para mitra pengemudi Terlapor II diharuskan untuk membayar deposit yang besarannya bervariasi yaitu antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dikembalikan ketika mitra pengemudi keluar selama tidak memiliki tunggakan pembayaran rental. Selain itu keterangan Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya hitungan bisnis di Terlapor II perhitungan profitnya diperoleh dari rental fee (vide Bukti B67). ------------- 483 -
S A L I N A N 8) Bahwa terkait perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang dibuat oleh Terlapor II untuk mitra pengemudi, Majelis Komisi berpendapat perjanjian yang dibuat tersebut bukan perjanjian sewa menyewa melainkan perjanjian sewa beli. ------------ 9) Bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak dengan pembayaran suatu harga tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan sewa beli adalah perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada pada si pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang ----------------------- 10) Bahwa dalam perjanjian tersebut menurut Majelis Komisi merupakan perjanjian sewa beli, karena dalam perjanjian tersebut menjabarkan mengenai deskripsi barang yang diperjanjikan. Dalam perjanjian tersebut terdapat harga beli sewa yaitu jumlah yang harus dibayar untuk menyewa dan kemudian membeli barang, yang dibayarkan setiap minggu dengan nama rental fee. Dalam perjanjian tersebut terdapat biaya deposit yang harus dibayarkan oleh pengemudi. Dalam perjanjian tersebut terdapat hak penjual untuk mengakhiri 484 -
S A L I N A N kontrak ketika ingin merasa melakukan dengan alasan yang sah. 11) Bahwa selain itu, terdapat pengakuan Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya apabila pengemudi dapat melunasi atau membayar sesuai jangka waktu, misal pembayaran sewa berakhir di tahun 2020, dan setelah tahun 2020 ternyata dilakukan pengecekan ada Over Due selama dua minggu, maka pengemudi harus melakukan pelunasaan Over Due terlebih dahulu agar program Loyalitas bisa diperoleh (vide Bukti B67). ------------------------- 12) Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II dalam persidangan, program Gold mulai ada bersamaan dengan pembelian mobil yang dilakukan oleh Terlapor II yaitu pada pertengahan tahun 2016. Selanjutnya, Terlapor I mempunyai program Loyalitas bagi mitra pengemudi Terlapor II yang secara eksklusif bergabung dengan Terlapor I dan Terlapor II selama 5 (lima) tahun berhak menerima bonus (insentif) khusus yang hanya dapat digunakan untuk membeli mobil milik Terlapor II. -- 13) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat terdapat upaya paksa yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II terkait program Gold milik Terlapor II dan program loyalitas milik Terlapor I kepada mitra pengemudi Terlapor II, yang pada pokoknya mengharuskan mitra pengemudi Terlapor II membeli kendaraan dari Terlapor II setelah 5 (lima) tahun secara eksklusif bergabung dengan Terlapor I dan Terlapor II dari insentif (bonus) khusus yang merupakan hak dari mitra Terlapor II, artinya pengemudi tidak 485 -
S A L I N A N memiliki pilihan untuk membeli unit mobil selain milik Terlapor II. 8.3.5. Bahwa berdasarkan analisis Majelis Komisi mengenai konsep tying in sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi tidak sependapat dengan konsep tying in yang diduga oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya. Majelis Komisi menilai yang menjadi tying product adalah Grab App milik Terlapor I dan tied product adalah unit kendaraan milik Terlapor II. 9. Tentang Praktik Diskriminasi. 9.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator pada pokoknya menyatakan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II telah mengakibatkan hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam bentuk perlakuan istimewa yang dilakukan oleh Terlapor I kepada Terlapor II. Dengan adanya perlakuan istimewa tersebut telah terjadi penurunan pada kemampuan bersaing dari mitra angkutan sewa khusus Terlapor I lainnya. ----------------------- 9.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Terlapor pada pokoknya menyatakan Terlapor I tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap non mitra Terlapor II terkait promosi produk yang dibuktikan dalam persidangan tidak ada mitra yang keberatan atas promosi yang dilakukan oleh Terlapor I, tidak ada order prioritas karena Terlapor I memberlakukan fitur order prioritas kepada semua mitra, tidak ada diskriminasi terkait program untuk mendapat insentif karena perhitungan insentif bagi semua mitra pada dasarnya memiliki nilai yang sama. Selain itu jam operasional berlaku bagi semua mitra selama 7x24 jam dalam satu minggu. 9.3. Bahwa terkait dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dalam perkara a quo, Majelis Komisi akan menilai pada 486 -
S A L I N A N durasi atau rentang waktu selama dilakukannya pelanggaran, yaitu pada kurun waktu pertengahan tahun 2017 sampai dengan bulan September 2019. 9.4. Bahwa sebelum menguraikan analisis dugaan pelanggaran terkait Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi perlu terlebih dulu membagi mitra-mitra yang bekerjasama dengan Terlapor I, sebagai berikut:-------------------------------------------------- TERLAPOR I MITRA INDIVIDU MITRA ASK PT CSM TERLAPOR II KOPERASI PPRI PT CLTS KOPERASI MUT INKOPPOL Gambar 3. Skema mitra Terlapor I 1. Mitra Angkutan Sewa Khusus (ASK) yaitu mitra yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang telah memperoleh izin khusus sebagai penyelenggara kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus. Mitra yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran perkara a quo, dibedakan menjadi: a. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau Terlapor II. ------ Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Terlapor II bekerja sama dengan orang perorangan selaku pengemudi yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan dan/atau menggunakan kendaraan roda empat yang disewa dari Terlapor II (mitra Terlapor II). -------- b. Mitra ASK non Terlapor II (mitra non Terlapor II), yaitu Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia 487 -
S A L I N A N (PPRI), Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia (Inkoppol), PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, PT CSM Corporatama, dan Koperasi Mitra Usaha Trans. --------------- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, mitra non Terlapor II bekerja sama dengan orang perorangan selaku pengemudi yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan dan/atau menggunakan kendaraan roda empat yang disewa dari Terlapor II. 2. Mitra individu yaitu pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan kegiatan angkutan sewa khusus, yang bekerjasama langsung dengan Terlapor I. --------------------- 9.5. Bahwa dalam perkara a quo, praktik diskriminasi yang dilakukan Terlapor I kepada mitra non Terlapor II dan mitra individu, yaitu sebagai berikut: 1. Terlapor I memberikan sistem perhitungan insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra individu.------------------------------------------------------- 2. Terlapor I memberikan jam operasional untuk mencapai insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra individu.------------------------------------ 3. Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian yang di dalamnya memuat program Loyalitas. 4. Terlapor I dan Terlapor II membuat promosi produk melalui konten video. 5. Terlapor I dan Terlapor II membuat program order prioritas. ----- 6. Terlapor I memberikan open suspend yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra individu. 488 -
S A L I N A N 9.6. Tentang Analisis Praktik Diskriminasi. Bahwa terkait praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam perkara a quo, Majelis Komisi menguraikan sebagai berikut: 9.6.1. Tentang Perhitungan Insentif. Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terlapor I memberikan sistem perhitungan insentif yang berbeda antara mitra individu dengan mitra Terlapor II, yaitu sistem trip untuk mitra individu dan sistem argo untuk mitra Terlapor II. a. Sistem Trip untuk Mitra Individu. ---------------------------- 1) Bahwa pada mitra individu tahun 2017-2018 pernah berlaku sistem insentif trip secara harian yang diperoleh pengemudi. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi David Bangar Siagian dan Abdi Fauzan pengemudi wilayah Medan dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya saat itu mendapat insentif Rp400.000,00 Rp500.000,00/hari. Berdasarkan keterangan Saksi Rendi Andika, Kasdi, dan Rantoni Sibarani pengemudi wilayah Jabodetabek menyatakan pada pokoknya pernah mendapat insentif Rp400.000,00- Rp500.000,00/hari. 2) Bahwa kemudian Terlapor I melakukan perubahan pada sistem insentif yang terbagi menjadi 3 (tiga) level trip pada masing-masing wilayah, yaitu wilayah Medan, Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar dengan perolehan insentif yang berbeda- beda. 3) Bahwa untuk wilayah Medan berdasarkan keterangan Saksi David Bangar Siagian, Ricat Fernando, Abdi Fauzan, dan Ikhwansyah, berlaku 489 -
Level Trip 5 trip 8 trip 14 trip S A L I N A N level trip dan insentif yang diperoleh sebagai berikut (vide Bukti B6, B7, B8, B35): ----------------------------- Insentif Level Insentif Level Insentif Level Insentif Trip Trip Trip Rp140.000,00 6 Rp20.000,00 4 Rp20.000,00 7 Rp40.000,00 trip trip trip Rp220.000,00 10 Rp50.000,00 8 Rp40.000,00 11 Rp75.000,00 trip trip trip Rp400.000,00 14 Rp100.000,00 10 Rp60.000,00 15 Rp120.000,00 trip trip trip 4) Bahwa untuk wilayah Jabodetabek berdasarkan keterangan Saksi Rendi Andika, berlaku sistem level trip dan insentif sebagai berikut (vide Bukti B32): Level Insentif Berubah Level Insentif Trip menjadi Trip 5 trip Rp45.000,00 -----à 5 trip Rp100.000,00 10 trip Rp135.000,00 10 trip Rp200.000,00 16 trip Rp350.000,00 16 trip Rp300.000,00 5) Bahwa untuk wilayah Surabaya berdasarkan keterangan Saksi City Manager Grab Surabaya, berlaku sistem level trip dan insentif sebagai berikut (vide Bukti B46):----------------------------------- Skema Trip Insentif/hari 9 trip Rp65.000,00 15 trip Rp165.000,00 22 trip Rp255.000,00 6) Bahwa untuk wilayah Makassar berdasarkan keterangan Saksi Hendra Gerhana dan Erwin Zachir, berlaku sistem level trip dan insentif sebagai berikut (vide Bukti B56 dan B57): ----------------------- 490 -
S A L I N A N Skema Trip Insentif/hari Skema Trip Insentif/hari 8 trip Rp45.000,00 8 trip Rp45.000,00 11 trip Rp100.000,00 11 trip Rp85.000,00 16 trip Rp200.000,00 15 trip Rp125.000,00 19 trip Rp160.000,00 7) Bahwa berikut simulasi pendapatan yang diterima oleh mitra individu yaitu Saksi Hendra Gerhana pengemudi wilayah Makassar: ---------------------------- Saksi mencapai trip pada level 2 yaitu 11 trip sehingga insentif yang diperoleh adalah Rp100.000,00 Pendapatan harian yang diperoleh Saksi per Desember 2019: Rp292.000,00,00 setelah dipotong fee aplikator 20% Maka perhitungannya akan ditambah dengan insentif sbb: Rp292.000,00,00 + Rp100.000,00 = Rp392.000,00 b. Sistem Argo untuk Mitra Terlapor II. ------------------------- 1) Bahwa pada mitra Terlapor II sebelum berlaku sistem insentif argo, berlaku sistem insentif trip. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Teuku Agung dan Terlapor II dalam persidangan. Selanjutnya dari skema trip berubah menjadi argo pada tahun 2017-2019 yang perubahannya dilakukan berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara Terlapor II dengan Terlapor I. Pada waktu skema argo, mitra pengemudi Terlapor II akan memperoleh commission back 20% apabila mencapai target insentif (vide Bukti B34 dan B67). --- 2) Bahwa Terlapor I memberlakukan sistem tier (argo) untuk mencapai insentif yang berbeda-beda di masing-masing wilayah, yaitu untuk wilayah Jabodetabek dengan sistem 3 (tiga) tier insentif, 491 -
Tier 1 Tier 2 Tier 3 S A L I N A N sedangkan untuk wilayah Medan, Surabaya, dan Makassar, masing-masing dengan sistem 2 (dua) tier insentif. 3) Bahwa untuk wilayah Jabodetabek berdasarkan keterangan Saksi Haris Effendi dan Judin menyatakan pada pokoknya terdapat 3 (tiga) tier yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu tier 1 harus mencapai argo Rp1.600.000,00, tier 2 harus mencapai argo Rp1.900.000,00, dan tier 3 harus mencapai argo Rp2.250.000,00. Selanjutnya setiap pencapaian antara tier 1 sampai dengan tier 3 tersebut, mitra pengemudi akan mendapat tambahan sebesar Rp400.000,00, sehingga apabila dihitung nominal yang akan diterima oleh mitra setiap minggu adalah sebagai berikut (vide Bukti B17 dan B18): ------------- Skema Argo Insentif (20% Tambahan Jumlah dari Tier) Rp1.600.000,00 Rp320.000,00 Rp400.000,00 Rp720.000,00 Rp1.900.000,00 Rp380.000,00 Rp400.000,00 Rp780.000,00 Rp2.250.000,00 Rp450.000,00 Rp400.000,00 Rp850.000,00 4) Bahwa untuk wilayah Medan berdasarkan keterangan Saksi Agus Sulistio menyatakan pada pokoknya terdapat 2 (dua) tier yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu tier 1 harus mencapai argo Rp1.750.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp350.000,00, sedangkan untuk tier 2 harus mencapai argo Rp2.150.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp430.000,00, sehingga apabila dihitung nominal yang akan diterima setiap minggu adalah sebagai berikut (vide Bukti B24): 492 -
S A L I N A N Skema Argo Insentif (20% Tambahan Jumlah dari Tier) Tier 1 Rp1.750.000,00 Rp350.000,00 Rp500.000,00 Rp850.000,00 Tier 2 Rp2.150.000,00 Rp430.000,00 Rp625.000,00 Rp1.055.000,00 5) Bahwa untuk wilayah Surabaya berdasarkan keterangan Saksi Yasin dan pernyataan Terlapor II pada pokoknya terdapat 2 (dua) tier yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu tier 1 harus mencapai argo Rp1.700.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp500.000,00, sedangkan untuk tier 2 harus mencapai argo Rp2.000.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp600.000,00, sehingga apabila dihitung nominal yang akan diterima setiap minggu adalah sebagai berikut (vide Bukti B48):----------------------------------- Skema Argo Insentif (20% Tambahan Jumlah dari Tier) Tier 1 Rp1.700.000,00 Rp340.000,00 Rp500.000,00 Rp840.000,00 Tier 2 Rp2.000.000,00 Rp400.000,00 Rp600.000,00 Rp1.000.000,00 6) Bahwa untuk wilayah Makassar berdasarkan keterangan Saksi Jasman Jafar dan Noor Sjaibah Hamdi menyatakan pada pokoknya terdapat 2 (dua) tier yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu tier 1 harus mencapai argo Rp1.800.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp525.000,00, sedangkan untuk tier 2 harus mencapai argo Rp2.200.000,00 untuk mendapat insentif sebesar Rp650.000,00, sehingga apabila dihitung nominal yang akan diterima setiap minggu adalah sebagai berikut (vide Bukti B53 dan B55): 493 -
S A L I N A N Skema Argo Insentif (20% Tambahan Jumlah dari Tier) Tier 1 Rp1.800.000,00 Rp360.000,00 Rp525.000,00 Rp885.000,00 Tier 2 Rp2.200.000,00 Rp440.000,00 Rp650.000,00 Rp1.090.000,00 7) Bahwa berikut simulasi pendapatan yang diterima oleh mitra yaitu Saksi Judin pengemudi wilayah Jabodetabek:------------------------------------------------- Maksimal insentif diperoleh selama 1 minggu beroperasi: Rp400.000,00 Misal argo yang dicapai pengemudi adalah Rp500.000, maka: Rp500.000,00 x 7 hari = Rp3.500.000,00 Rp3.500.000,00-(Rp500.000,00 x 7x20%) = Rp2.800.000,00 Rp2.800.000,00 - cicilan Rp1.265.000,00 = Rp1.535.000,00 + commission back 20%, maka perhitungannya menjadi: Rp1.535.000 + Rp700.000,00 = Rp2.235.000,00 Selanjutnya ditambahkan dengan insentif Rp 400.000,00, maka perhitungannya menjadi: Rp2.235.000,00 + Rp400.000,00 = Rp2.635.000,00 c. Pengembalian fee (commission back) 20% (dua puluh persen) untuk Mitra Terlapor II yang mencapai target insentif. 1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terlapor I memberlakukan pengembalian fee (commission back) 20% (dua puluh persen) kepada mitra Terlapor II apabila mitra mencapai target insentif, sedangkan pada mitra individu pengembalian fee tersebut tidak diberlakukan. ------- 2) Bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi baik mitra individu maupun mitra Terlapor II dalam persidangan, yaitu Saksi 494 -
S A L I N A N Ricat Fernando, Abdi Fauzan, Danil Ompu Sunggu, Rendi Andika, Kasdi, yang menyatakan pada pokoknya pada mitra individu tidak berlaku pengembalian fee (commission back) sebesar 20% (dua puluh persen) apabila mitra mencapai insentif (vide Bukti B7, B8, B26, B32, B33). --------------------- 3) Bahwa selain itu, fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Iki Sari Dewi dan Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya dengan sistem argo, mitra pengemudi Terlapor II akan memperoleh pengembalian fee (commission back) 20% (dua puluh persen) dari tarif argo apabila mitra mencapai target insentif (vide Bukti B36 dan B67). 4) Bahwa selanjutnya terkait fakta pengembalian fee (commission back) 20% (dua puluh persen) tersebut menurut keterangan mitra-mitra Terlapor II yaitu Saksi Much. Muchlis pengemudi wilayah Surabaya dan Saksi Noor Sjaibah Hamdi pengemudi wilayah Makassar, sudah tidak berlaku bagi mitra Terlapor II sejak Terlapor I memberlakukan sistem berlian pada akhir tahun 2019 (vide Bukti B49 dan B55). ---- d. Skema berlian untuk mitra individu dan mitra Terlapor II. 1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sistem insentif yang diberikan oleh Terlapor I kepada mitra pengemudinya sudah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu untuk mitra individu dari sistem trip harian menjadi sistem trip dengan level pencapaian insentif, kemudian berubah menjadi sistem berlian, sedangkan untuk mitra Terlapor II dari sistem trip menjadi sistem argo kemudian berubah menjadi sistem berlian. ------------ 495 -
S A L I N A N 2) Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Teuku Agung dan Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya sistem insentif mengalami perubahan menjadi sistem berlian sejak akhir tahun 2019 yang perhitungannya adalah 1 (satu) trip sama dengan 7 (tujuh) berlian dengan insentif yang didapat adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Pada sistem berlian ini mitra pengemudi sudah tidak lagi mendapat pengembalian fee (commission back) 20% (dua puluh persen) apabila mencapai target insentif (vide Bukti B34 dan B67). 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi mitra Terlapor II terkait sistem berlian menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:--------------------------------- Untuk wilayah Jabodetabek, berdasarkan keterangan Saksi Rendi Andika menyatakan pada pokoknya akhir 2019 skema yang berlaku adalah skema berlian dengan trip yaitu 1 (satu) trip sama dengan 7 (tujuh) berlian untuk jarak di bawah 5 km dan 1 (satu) trip sama dengan 18 (delapan belas) berlian untuk jarak di atas 5 km, yaitu sebagai berikut (vide Bukti B32): --------------- Skema Berlian Insentif/hari 1. 85 berlian Rp100.000,00 2. 155 berlian Rp200.000,00 3. 205 berlian Rp300.000,00 1 trip = 7 berlian
10 trip = 70 berlian
12 trip = 84 berlian
13 trip = 91 berlian Rp100.000,00 496 -
S A L I N A N Untuk wilayah Surabaya, berdasarkan keterangan Saksi Much. Muchlis dan Yasin menyatakan pada pokoknya akhir tahun 2019 sistem yang berlaku adalah sistem berlian, yaitu sebagai berikut (vide Bukti B48 dan B49): ---------- Skema Berlian Insentif/hari Skema Berlian Insentif/hari 100 berlian Rp70.000,00 100 berlian Rp72.500,00 150 berlian Rp140.000,00 150 berlian Rp120.000,00 220 berlian Rp220.000,00 200 berlian Rp190.000,00 Untuk wilayah Makassar, berdasarkan keterangan Saksi Noor Sjaibah Hamdi menyatakan pada pokoknya sejak November 2019 yang berlaku adalah sistem berlian atau trip (vide Bukti B55). e. Perbedaan perhitungan antara sistem insentif trip dengan sistem insentif argo. 1) Bahwa atas perbedaan skema perhitungan insentif antara mitra Terlapor II dengan mitra individu tersebut, dikuatkan dengan keterangan Saksi Iki Sari Dewi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya mitra individu insentifnya harian berdasarkan trip dan maksimal satu hari mendapatkan Rp400.000,00, sedangkan mitra Terlapor II karena hubungan b to b dan sudah ada kesepakatan, maka insentifnya lebih kecil. Dalam satu minggu maksimal insentif yang diperoleh adalah Rp500.000,00 dan mendapat commission back 20% (dua puluh persen) dari tarif. Misal insentif yang dicapai adalah di argo (fares) Rp2.000.000,00, maka mitra pengemudi akan mendapat Rp500.000,00 ditambah dengan commission back Rp400.000,00 sehingga jumlah 497 -
S A L I N A N yang diperoleh adalah Rp900.000,00 (vide Bukti B36). 2) Bahwa berikut perbandingan perhitungan pendapatan antara mitra Terlapor II dengan mitra individu: Mitra Terlapor II Mitra Individu Maksimal insentif diperoleh: Maksimal insentif diperoleh: Rp400.000,00 x 6 hari = (Rp2.200.000,00 x 20%) + Rp2.400.000,00 Rp550.000,00 (insentif) = Potongan 20%, menjadi: Rp990.000,00 Rp400.000,00+Rp480.000,00 = Rp880.000,00 3) Bahwa selain itu, dikuatkan dengan pengakuan Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya untuk mitra individu angka tertinggi Rp425.000,00 dengan skema trip, sedangkan untuk mitra Terlapor II dengan skema argo (fares) Rp2.200.000,00 yang dicapai dengan 18 trip. Jadi, secara rata-rata mitra individu akan mendapatkan penghasilan setiap hari lebih kecil Rp300.000,00- Rp400.000,00, karena bergantung pada insentif. Misal Rp350.000,00 x 6 hari = Rp2.100.000,00, kemudian dipotong fee aplikator 20% menjadi Rp2.100.000,00 - (Rp2.100.000,00 x 20%) = Rp1.680.000, sedangkan mitra Terlapor II memperoleh minimal Rp2.200.000,00, namun untuk biaya kebutuhan sehari-hari tidak hanya akan mengandalkan Rp2.200.000,00 saja, pasti ingin mendapatkan lebih. Secara rata-rata fares mitra Terlapor II akan lebih besar dibandingkan dengan mitra individu, misal yang diperoleh 498 -
S A L I N A N Rp2.400.000,00 x 20% = Rp1.920.000,00 (vide Bukti B67 hal 17). 4) Bahwa berikut perbandingan perhitungan pendapatan antara mitra Terlapor II dengan mitra individu: Mitra Terlapor II Mitra Individu Maksimal insentif diperoleh: Maksimal insentif Rp625.000,00/minggu diperoleh: Untuk mendapatkan 20% Rp425.000,00 x 6 hari = commission back, mencapai Rp2.550.000,00/minggu insentif dengan minimum argo: Rp2.200.000,00 maka ketika mencapai target insentif, perhitungannya: Rp2.200.000,00 x 20% = Rp440.000,00 Total: Rp625.000,00+Rp440.000,00 = Rp1.065.000,00/minggu f. Analisis Majelis Komisi tentang perhitungan insentif yang berbeda. 1) Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan selama kurun waktu pelanggaran sampai dengan proses persidangan berjalan, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Terlapor I melakukan perubahan pada sistem insentif untuk Terlapor II. 2) Bahwa pada awalnya Terlapor I memberikan sistem insentif trip untuk mitra individu dan mitra Terlapor II, kemudian Terlapor II mengubah model bisnisnya menjadi rental company dan pada saat itu dikeluarkan program Gold. 499 -
S A L I N A N 3) Bahwa pada saat berlaku sistem insentif dengan trip bagi mitra Terlapor II, Terlapor I sudah memiliki program Loyalitas, sebagaimana keterangan Terlapor II di dalam persidangan. Selanjutnya Terlapor I mengubah sistem insentif Terlapor II yang semula dengan trip berubah menjadi argo, dan sejak akhir tahun 2019 Terlapor I melakukan perubahan pada sistem insentif untuk mitra Terlapor II yang semula dengan sistem argo berubah menjadi sistem berlian dengan trip. ---------- 4) Bahwa sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b di atas, terdapat perbedaan sistem insentif antara mitra individu dengan mitra Terlapor II. Untuk mitra individu berlaku sistem trip yaitu pencapaian insentif dalam 1 (satu) hari pengemudi beroperasi yang terbagi menjadi beberapa level atau kategori trip, sedangkan untuk mitra Terlapor II berlaku sistem argo yaitu pencapaian insentif dalam 1 (satu) minggu pengemudi beroperasi yang terbagi menjadi beberapa tier argo (fares). 5) Bahwa dengan sistem dengan argo (fares) memudahkan bagi mitra Terlapor II untuk mencapai insentif yang ditetapkan setiap minggu. Dengan sistem tersebut mitra Terlapor II dapat mengakumulasikan perolehan argonya di hari selanjutnya sehingga apabila dalam satu hari mitra pengemudi tidak beroperasi, maka dapat diganti pada hari berikutnya. Dengan demikian, sistem argo (fares) tersebut memudahkan mitra Terlapor II untuk mencapai insentif yang telah ditetapkan oleh Terlapor I setiap minggunya. ------------------------------ 6) Bahwa sistem trip menyulitkan bagi mitra individu untuk mencapai insentif setiap hari karena 500 -
S A L I N A N perhitungannya bukan satu minggu, sehingga konsekuensi logisnya untuk mencapai insentif pada jam-jam insentif yang telah ditentukan oleh Terlapor I, mitra individu harus beroperasi dalam satu hari. Apabila dalam satu hari mitra individu tidak beroperasi, maka pencapaian tripnya tidak dapat digantikan atau diakumulasikan pada hari selanjutnya. Dengan demikian, hilang hak mitra individu untuk mendapatkan insentif pada hari tersebut. 7) Bahwa terhadap beberapa kali perubahan sistem insentif Terlapor II tersebut, telah dilakukan berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara Terlapor I dengan Terlapor II, sedangkan dengan mitra individu Terlapor I tidak pernah melibatkan atau membuka ruang negosiasi terkait dengan sistem insentif yang diberlakukan. Dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II untuk menentukan sistem perhitungan insentif bagi mitra Terlapor II. --- 8) Bahwa dengan sistem argo mengakibatkan mitra Terlapor II akan mengambil jumlah orderan dengan nilai yang besar atau setidaknya mitra pengemudi tidak akan mengambil penumpang pada jarak pendek, sedangkan dengan sistem trip mengakibatkan mitra individu akan mengambil trip baik jarak pendek atau jarak jauh karena yang diutamakan bagi mitra individu adalah jumlah maksimal trip dalam satu hari untuk mencapai insentif. Oleh karena itu, sistem trip akan membatasi mitra Terlapor II untuk mengambil trip dengan jarak pendek, dibandingkan mitra individu. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh 501 -
S A L I N A N keterangan Saksi Much. Muchlis dan Noor Sjaibah Hamdi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya lebih mudah menggunakan sistem argo rupiah dibandingkan dengan sistem trip (vide Bukti B49 dan B55) 9) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan mengenai Over Due yang dialami oleh Saksi Yasin dan Much. Muchlis pengemudi wilayah Surabaya sebanyak 6 (enam) kali pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan Januari 2020, serta Saksi Jasman Jafar pengemudi wilayah Makassar menyatakan selama bergabung dengan Terlapor II pernah 1 (satu) kali mengalami Over Due yaitu pada bulan Januari 2020 (vide Bukti B48, B49, B53). ------ 10) Bahwa Majelis Komisi menilai bukti Over Due yang dialami oleh Saksi-Saksi mitra Terlapor II pada akhir tahun 2019 atau setidak-tidaknya setelah terjadi perubahan skema insentif argo menjadi skema berlian dengan trip, semakin menunjukkan ketidakmampuan mitra Terlapor II dalam mencapai insentif dengan sistem trip sama halnya dengan mitra individu, karena pencapaian insentif yang paling mudah bagi mitra Terlapor II diperoleh dengan sistem argo (fares). 11) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai perhitungan insentif dengan sistem argo yang diberlakukan oleh Terlapor I untuk mitra Terlapor II lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem trip yang diberlakukan oleh Terlapor I untuk mitra individu. 9.6.2. Tentang Terlapor I memberikan jam operasional untuk mencapai insentif yang berbeda mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra individu. ------------------------ 502 -
S A L I N A N Bahwa Terlapor I memberlakukan jam operasional untuk mencapai insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra individu. a. Bahwa Saksi-Saksi baik mitra individu maupun mitra Terlapor II pada wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar, menyatakan pada pokoknya saat itu berlaku jam atau waktu untuk memperoleh insentif bagi mitra individu yang berlaku pada pukul 05.00 sampai dengan 24.00, sedangkan bagi mitra Terlapor II berlaku 24 (dua puluh empat) jam. ------------- b. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait dengan jam operasional tidak ada batasan bagi mitra pengemudi untuk beroperasi, karena dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam, namun Majelis Komisi berpendapat yang membedakan adalah pada jam-jam untuk mencapai insentif. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi mitra individu dalam persidangan. c. Bahwa ketentuan yang berlaku untuk pengemudi mitra Terlapor II adalah 24 (dua puluh empat) jam dalam satu hari dan 7 (tujuh) hari dalam satu minggu, artinya setiap trip yang diperoleh pengemudi akan diakumulasikan untuk menentukan perolehan insentif dengan sistem argo yang perhitungannya dilakukan secara mingguan, sedangkan bagi mitra individu ketentuan yang berlaku untuk mencapai insentif adalah pada pukul 05.00-23.59 atau hanya 19 (sembilan belas) jam yang harus dicapai untuk mengejar insentif dalam satu hari beroperasi. ------------- d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan jam operasional untuk mencapai insentif yang diberlakukan oleh Terlapor I kepada mitra 503 -
S A L I N A N individu dengan mitra Terlapor II, yang lebih menguntungkan mitra Terlapor II. --------------------------- 9.6.3. Tentang Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian yang di dalamnya memuat program Loyalitas.------------------ Bahwa Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian yang di dalamnya memuat program Loyalitas. ------------------------ a. Bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 5 Juni 2017 terkait penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali, yang dibuat antara Terlapor I dan Terlapor II memuat klausul mengenai Terlapor I dapat mengikutsertakan pengemudi dalam program loyalitas pengemudi, memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima periode kerjasama dengan Terlapor I. Selain itu, dalam klausul tersebut memuat kewajiban Terlapor I untuk memberikan insentif Loyalitas kepada pengemudi yang hanya dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari Terlapor II dalam waktu 5 (lima) tahun.------------------------------------------------------ b. Bahwa selain itu, terdapat surat pemberitahuan dari Terlapor I terkait program Loyalitas untuk para pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II, sebagai perjanjian tidak tertulis dan merupakan tindak lanjut dari perjanjian tanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya berisi pengemudi berhak memperoleh insentif (bonus) khusus dari Terlapor I apabila bergabung dalam program loyalitas tersebut dan bermitra bersama Terlapor II dan Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II. c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bantahan dari Terlapor I terkait program Loyalitas 504 -
S A L I N A N berupa pemberian insentif (bonus) khusus kepada mitra pengemudi apabila bergabung dalam program loyalitas tersebut dan bermitra bersama Terlapor II dan Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II. Sebagaimana keterangan Saksi Iki Sari Dewi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor I mempunyai program loyalitas yang berbeda-beda bagi mitra individu, ada program umroh, wisata atau liburan ke luar negeri, dan asuransi yang sangat murah. Namun, Majelis Komisi berpendapat program-program tersebut bukan program yang spesifik untuk mendapatkan insentif (bonus) khusus agar mitra dapat membeli mobil. ----------------------------- d. Bahwa program Loyalitas adalah program milik Terlapor I yang diberikan kepada mitra Terlapor II. Selain itu, mitra Terlapor I tidak hanya Terlapor II melainkan juga Koperasi dan perusahaan rental lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu penyedia layanan kendaraan berpengemudi, namun faktanya Terlapor I hanya memberikan fasilitas atau menyediakan program Loyalitas (tersebut kepada Terlapor II dan mitra pengemudi Terlapor II. --------------- e. Bahwa Terlapor I sebagai perusahaan aplikasi yang terus aktif bekerjasama dengan perusahaan penyedia layanan kendaraan berpengemudi seharusnya memberikan kesempatan atau setidaknya menawarkan kerjasama baik kepada Terlapor II maupun mitra Terlapor I lainnya berupa program Loyalitas atau program lainnya dibawah kebijakan Terlapor I. ------------ f. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan perlakuan terkait dengan pemberian program Loyalitas yang hanya diberikan 505 -
S A L I N A N kepada mitra Terlapor II dan mitra individu, namun tidak diberikan kepada mitra Terlapor I lainnya. ---------- 9.6.4. Tentang Terlapor I dan Terlapor II membuat promosi produk melalui konten video. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II kerjasama untuk mempromosikan produk Terlapor II melalui konten video kepada calon mitra untuk bergabung dengan Terlapor II. ---- a. Bahwa dalam melakukan promosi kepada calon pengemudi, Terlapor II membuat iklan yang pada pokoknya berisi informasi mengenai kesempatan untuk memiliki kendaraan pribadi dengan deposit Rp5.000.000,00, biaya rental murah di bawah Rp200.000,00/hari, order prioritas melalui aplikasi Grab, mendapatkan fasilitas kendaraan lengkap dan gratis, kemudahan pengurusan SIM, KIR, dan peraturan Pemerintah lainnya, gratis modem, gratis cover jok dan karpet, asuransi kendaraan termasuk banjir dan huru hara, gratis asuransi jiwa, fasilitas pembelian accu dan ban yang lebih murah, unit pengganti sementara saat kecelakaan (vide Bukti I2). ---- b. Bahwa menurut Majelis Komisi, promosi melalui brosur tersebut bukan suatu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I, karena tidak cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa brosur iklan tersebut benar suatu bentuk diskriminasi atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh Terlapor I kepada Terlapor II dan mitra Terlapor II. ----------------------------- c. Bahwa terkait promosi produk, Terlapor II dalam persidangan mengaku Terlapor I telah mempromosikan program Gold dalam muatan video promosi yang berdurasi 2 menit 17 detik yang disampaikan oleh Bapak Ridzki D. Kramadibrata yang saat itu menjabat sebagai Managing Director Terlapor I. Program Gold 506 -
S A L I N A N adalah program milik Terlapor II, sehingga promosi yang sebaiknya dilakukan oleh Terlapor I tanpa menimbulkan diskriminasi yaitu promosi terkait fitur Grab App yang digunakan oleh Terlapor II atau setidak- tidaknya mempromosikan Terlapor II sebagai perusahaan mitra Terlapor I, bukan mempromosikan khusus terkait program Gold tersebut. ---------------------- d. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I sebagai perusahaan aplikasi yang masih dan terus mengembangkan produk yang dihasilkan melalui digital platform yaitu penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak dengan tujuan untuk menghubungkan konsumen atau pengguna akhir dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan tertentu, seharusnya melakukan bentuk promosi yang sama kepada para mitranya dan promosi yang dilakukan seharusnya tidak promosi yang bersifat private atau eksklusif.---------------------------------------------------------- e. Bahwa terkait video promosi yang berdurasi 2 menit 17 detik tersebut, semakin menguatkan fakta Terlapor I memberikan program Gold kepada Terlapor II sebagai program resmi dari Terlapor I dan juga menjelaskan atau menyatakan secara resmi bahwa apabila mitra pengemudi bergabung dengan Terlapor II, maka mitra pengemudi akan mendapatkan order prioritas. ------------ f. Bahwa dengan melihat bukti video promosi tersebut, menguatkan bukti Terlapor I tidak pernah mempromosikan langsung program mitranya yang lain melalui konten video promosi selayaknya yang dilakukan oleh Terlapor I untuk Terlapor II. Selain itu, Terlapor I selama proses persidangan tidak dapat menunjukkan promosi serupa atau promosi dalam 507 -
S A L I N A N bentuk konten video yang dilakukan langsung oleh pimpinan Terlapor I. g. Bahwa pada video tersebut disampaikan kalimat pembuka, "Selamat datang di TPI" dan pada background dalam video promosi tersebut terlihat standing banner milik Terlapor I sehingga menegaskan promosi yang dilakukan adalah promosi untuk calon mitra pengemudi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk bergabung bersama dengan Terlapor II. Hal tersebut sekaligus menunjukkan diantara Terlapor I dan Terlapor II tidak hanya terdapat hubungan bisnis melainkan terdapat hubungan kepentingan Terlapor I terhadap Terlapor II, sehingga Terlapor I memiliki kepentingan untuk melakukan promosi terkait program Gold milik Terlapor II. ------------ h. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai promosi produk Terlapor II berupa konten video sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk diskriminasi atau keistimewaan yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II.---------------------------------- 9.6.5. Tentang Terlapor I dan Terlapor II membuat program order prioritas. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II membuat program order prioritas bagi mitra Terlapor II. a. Bahwa Majelis Komisi terlebih dulu menjelaskan mengenai order prioritas dalam perkara a quo dan fitur order prioritas yang dinyatakan oleh Para Terlapor dalam persidangan. b. Bahwa yang dimaksud dengan order prioritas adalah pemberian order yang lebih diutamakan untuk mitra Terlapor II tanpa harus mengaktifkan fitur apapun di aplikasi pengemudi yang menyebabkan menurunnya jumlah orderan mitra individu, sedangkan yang 508 -
S A L I N A N dimaksud dengan fitur order prioritas atau "auto accept" atau dikenal dengan istilah lain order marathon adalah fitur yang harus diaktifkan lebih dulu oleh pengemudi, untuk menerima orderan masuk dari penumpang. c. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Abdi Fauzan Siregar dalam persidangan menyatakan pada pokoknya order prioritas yang dimaksud Saksi bukan pada fitur aplikasi milik Terlapor I, melainkan tindakan atau perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh Terlapor I dalam memberikan orderan, sedangkan fitur 'lambang petir' adalah aplikasi yang memudahkan bagi pengemudi untuk mendapat orderan dari penumpang atau dikenal dengan sebutan order marathon (vide Bukti B8). d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Bangar Siagian dan Saksi Daniel Ompu Sunggu mitra individu wilayah Medan menyatakan pernah melakukan aksi demo di DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait dengan permasalahan order prioritas, yang uraiannya sebagai berikut: a. Pada tanggal 28 Maret 2018 dilakukan mediasi dengan Terlapor I. b. Pada tanggal 17 April 2018 kembali dilakukan mediasi dengan Terlapor I. --------------------------- c. Pada tanggal 23 Mei 2018, terjadi aksi demo yang dilakukan oleh mitra individu. --------------- d. Setelah dilakukan aksi demo, orderan dirasakan normal kembali oleh mitra individu. -------------- e. Pada tanggal 25 Mei 2018, mitra Terlapor II yang tergabung dalam D'BOSS melakukan aksi demo di kantor Terlapor II yang menuntut untuk 509 -
S A L I N A N dikembalikannya order prioritas, sesuai yang dijanjikan melalui iklan dan brosur ketika awal merekrut driver. f. Selanjutnya setelah tanggal 25 Mei 20118, dilakukan RDP pertama dengan DPRD. ----------- g. Selanjutnya muncul aksi kedua yang latar belakangnya adalah permasalahan order prioritas. e. Bahwa keterangan Saksi David Bangar Siagian dan Danil Ompu Sunggu tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sarma Hutajulu selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019 yang menyatakan pada pokoknya pada saat RDP beberapa pengemudi taksi online menyampaikan keluhan telah didiskriminasi terkait dengan adanya order prioritas oleh Terlapor I (vide Bukti B30). ------------ f. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iki Sari Dewi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya terkait dengan order prioritas berlaku untuk semua pengemudi, baik mitra individu maupun mitra Terlapor II, yang statusnya adalah Elite Plus. Pada saat pengemudi masuk menjadi Elite Plus dijelaskan mengenai order prioritas, sedangkan untuk fitur order prioritas baru ada pada bulan Mei 2018, namun menurut pernyataan Kuasa Hukum Terlapor order prioritas baru ada pada bulan Januari 2018. Fitur order prioritas ada pada semua mitra Terlapor I yang tujuan dibuatnya agar memudahkan pengemudi untuk memahami maksud order prioritas yaitu menerima secara otomatis orderan dari penumpang selama fitur tersebut diaktifkan (vide Bukti B7 dan B36). --------------- 510 -
S A L I N A N g. Bahwa menurut keterangan Saksi Iki Sari Dewi status Silver, Elite, dan Elite Plus mulai ada sejak tahun 2018, dan saat ini bertambah menjadi Elite VVIP sejak awal tahun 2020. h. Bahwa terkait dengan status Silver, Elite, dan Elite Plus, terlebih dulu dapat diuraikan sebagai berikut (vide Bukti I2): a. Status atau Kategori Silver. ---------------------------- Bahwa untuk kategori Silver, mitra harus memiliki minimal jumlah trip 60 trip/bulan. ------- b. Status atau Kategori Elite. ----------------------------- Bahwa untuk kategori Elite, mitra harus memiliki minimal jumlah trip 100 trip/bulan. Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan). -------------------------- Tidak melanggar Kode Etik dan tidak memiliki komentar negatif dari penumpang. --- Memiliki performa rating minimal 4.7. ---------- c. Status atau Kategori Elite Plus. ----------------------- Bahwa untuk kategori Elite Plus, mitra harus memiliki minimal jumlah trip 100 trip/bulan. Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi melakukan kecurangan. -------------------------- Tidak melanggar Kode Etik dan tidak memiliki komentar negatif dari penumpang. -- Tidak boleh melakukan cancel order. ----------- Memiliki performa rating minimal 4.7-4.8. ----- Minimal pendapatan Rp6.000.000,00 dalam 30 hari terakhir untuk Jakarta, dan Rp5.000.000,00 dalam 30 hari terakhir untuk Medan, Surabaya, dan Makassar. ------ 511 -
S A L I N A N i. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi mitra Terlapor II, status Saksi yang memiliki performa bagus akan berpengaruh terhadap jumlah orderan yang didapatkan, namun pada faktanya status Saksi tersebut tidak berpengaruh pada banyaknya jumlah orderan yang didapatkan oleh mitra pengemudi, yang dapat diuraikan sebagai berikut: ----------------------------- 1) Keterangan Saksi David Bangar Siagian mitra individu wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor I sejak pertengahan tahun 2018. Menurut Saksi order prioritas dimatikan setelah terjadi demo tanggal 23 Mei 2018 dan setelah dilakukan audiensi ke DPRD. Kemudian tanggal 25 Mei 2018 mitra Terlapor II melakukan demo menuntut adanya order prioritas sesuai yang dijanjikan (vide Bukti B6). 2) Keterangan Saksi Ricat Fernando mitra individu wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor I sejak Juni 2017 sampai dengan 26 September 2019. Saksi sebelumnya memiliki rating 4.9 dengan status Elite Plus. Pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2018, Saksi menyampaikan pendapatannya mulai menurun 50-60% dalam satu hari pendapatan bersihnya hanya Rp200.000,00 (vide Bukti B7). 3) Keterangan Saksi Abdi Fauzan mitra individu wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor I sejak Agustus 2017 dan memiliki status Elite. Pada awal bergabung pendapatannya masih bagus, kemudian menjelang tahun 2018 orderan mulai 512 -
S A L I N A N menurun karena terdapat order prioritas untuk mitra Terlapor II. Selanjutnya Saksi atas nama Asosiasi melakukan audiensi atau mediasi dengan Terlapor I untuk menanyakan masalah order prioritas, turunnya tarif, dan insentif tarif. Setelah melakukan audiensi yang terjadi lebih dari 1 (satu) kali Saksi dan rekan mitra individu lainnya merasakan ada perubahan order yang diterima, namun itu terjadi hanya beberapa hari saja selanjutnya order prioritas muncul kembali. Setiap melakukan audiensi atau aksi (demo), selalu terjadi perubahan yang sifatnya hanya sementara saja (vide Bukti B8). 4) Keterangan Saksi Agus Sulistio mitra Terlapor II wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak bergabung dengan Terlapor II sudah mencapai Elite Plus. Sebelum Elite Plus status Saksi adalah Silver kemudian dalam kurun waktu 1 (satu) minggu naik menjadi Elite dan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan menjadi Elite Plus. Sejak bekerjasama dengan Terlapor II, Saksi secara konsisten mendapatkan 15 trip dalam satu minggu beroperasi, bahkan dalam satu hari terpenuhi 15 trip. Selanjutnya Saksi mengalami turun level menjadi Elite bulan Juli 2019 dan 3 (tiga) bulan setelahnya Saksi mencapai status Elite Plus (vide Bukti B24). 5) Keterangan Saksi Daniel Ompu Sunggu mitra individu wilayah Medan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor tahun 2016-2017 sampai dengan tahun 2018. Saksi bersama dengan rekan yang lain 513 -
S A L I N A N melakukan aksi (demo) yang merujuk adanya brosur tertulis order prioritas. Saksi bertemu dengan managemen Terlapor I dan pihak Terlapor I berjanji akan menghapus order prioritas tersebut. Setelah demo dilakukan order prioritas tersebut dicabut sehingga terjadi perubahan pendapatan dan orderan sudah kembali normal. Namun, hanya berselang 1 (satu) bulan setelahnya, order prioritas muncul kembali (vide Bukti B26). ----------------------- 6) Keterangan Saksi Yasin mitra Terlapor II wilayah Surabaya dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor II sejak Desember 2017 kemudian status Saksi adalah Elite Plus yang diperoleh sejak 27 November 2019. Status Elite Plus baru ada pada pertengahan tahun 2019. Saksi menyatakan bahwa status Elite Plus tidak berpengaruh dalam mendapatkan orderan. Selain itu, Saksi menyampaikan pernah mengalami Over Due sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2019. Saksi pernah mengejar trip untuk mencapai target insentif sampai pukul 01.00 pada tahun yang sama. Selain itu, Saksi menyampaikan bahwa selama bergabung dengan Terlapor II sampai sekarang jumlah orderan dirasakan menurun (vide Bukti B48). 7) Keterangan Saksi Much. Muchlis mitra Terlapor II wilayah Surabaya dalam persidangan menyatakan pada pokoknya bergabung dengan Terlapor II sejak September tahun 2017. Saksi pernah mengalami 6 (enam) kali Over Due dari bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020. Saksi menyampaikan jumlah orderan dan pendapatan mulai menurun pada tahun 2017 sedangkan status Saksi terakhir 514 -
S A L I N A N adalah Elite Plus sejak 27 November 2019 (vide Bukti B49). 8) Keterangan Saksi Jasman Jafar mitra Terlapor II wilayah Makassar dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor II sejak Juli 2018 sampai dengan November 2019 dengan status member, kemudian sejak sejak 7 November 2019 status Saksi berubah menjadi Elite Plus. Kemudian sejak Desember 2019 Saksi menyatakan mengalami penurunan order (vide Bukti B53). 9) Keterangan Saksi Noor Sjaibah Hamdi pengemudi wilayah Makassar dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor II sejak Maret 2018 dengan status terakhir Elite VVIP yang diperoleh sejak 15 Januari 2020, sedangkan pada awal masuk status Saksi adalah member. Menurut Saksi fitur order prioritas mulai ada sejak pertengahan tahun 2019 dan sebagai Elite VVIP pendapatan Saksi lebih kecil daripada rekan yang statusnya Elite Plus (vide Bukti B55). ------------------- j. Bahwa terkait klasifikasi status pengemudi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, Majelis Komisi berpendapat status Elite Plus yang dinyatakan dapat memberikan kemudahan order bagi seluruh mitra Terlapor I adalah pernyataan yang salah dan tidak konsisten, karena terbukti meskipun mitra Terlapor II statusnya adalah Elite Plus, mitra tersebut tetap mengalami penurunan jumlah order. Selain itu, mitra individu yang memiliki performa bagus tidak mendapatkan orderan dengan jumlah yang sama banyaknya dengan mitra Terlapor II. ----------------- 515 -
S A L I N A N k. Bahwa selain itu, apabila dilihat dari status Saksi Agus Sulistio mitra Terlapor II yang semula adalah Silver kemudian dalam kurun waktu satu minggu menjadi Elite, dan satu bulan kemudian menjadi Elite Plus, menunjukkan fakta semakin menguatkan terdapat order prioritas yang memang diperuntukkan bagi mitra Terlapor II. l. Bahwa terkait keterangan Saksi Yasin dan Much. Muchlis yang menyatakan mengalami Over Due sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2019 dan jumlah orderan yang dirasakan oleh Saksi menurun, namun Majelis Komisi menilai selama kurun waktu tahun 2017-2018 Saksi tidak pernah mengalami Over Due sehingga menguatkan fakta Saksi mitra Terlapor II selalu mendapatkan orderan sehingga mampu membayar rental kendaraan kepada Terlapor II.----------- m. Bahwa selain itu, menurut keterangan Saksi Iki Sari Dewi terkait dengan kebijakan suspend dan status pengemudi yaitu Silver, Elite, dan Elite Plus, ditentukan oleh sistem algoritme yang mempunyai tingkat kesulitan pada rumusnya sehingga untuk memasukkan hal-hal yang bersifat custom harus melalui persetujuan banyak level pimpinan sampai pada Chief Technology Officer. Standar dari Terlapor I yang dapat dilakukan custom adalah pada lokal bisnis seperti harga atau insentif rupiah, terutama yang berhubungan dengan currency dapat dilakukan custom, sedangkan terkait sistem order tidak bisa dilakukan custom. n. Bahwa pernyataan Saksi Iki Sari Dewi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Hamid, S.T., M.T. Ahli Teknik Informatika dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya semua produk digital 516 -
S A L I N A N dimulai dari pembuatan algoritme. Algoritme adalah aturan secara tertulis tentang langkah-langkah untuk membuat penghitungan. Sebenarnya tidak boleh meng- custom algoritme, tetapi pada praktiknya dapat meng- custom atau merubah source code atau kode program. Algoritme di awal dibuat sebagai formalitas selanjutnya dapat mengubah source code atau kode program yang berupa file yang berisi kode-kode dengan jumlah ribuan untuk menyusun aplikasi, tanpa mengubah algoritme. Oleh karena aturan itu sudah ditentukan sebelumnya atau sudah diatur, maka sistem tidak mungkin melakukan diluar aturan yang sudah didiskripsikan. Jadi, selama tidak sesuai dengan aturannya, maka sistem tidak bisa berjalan. Kalaupun sistem dapat dimanipulasi maka itu dibuat oleh user bukan sistemnya. Selanjutnya menurut Ahli, untuk mendapatkan atau mengakses data by system bisa dilakukan dalam satu hari, meskipun lokasi server berada di luar Indonesia dapat diakses dimanapun. Aplikasi adalah milik programmer sehingga programmer dapat mengubah data selama diberikan akses, ibaratnya dapat dilakukan secepat menghapus angka 5 menjadi angka 3 (vide bukti B63). ---------------------------- o. Bahwa jumlah orderan mitra individu lebih sedikit dibandingkan mitra Terlapor II, dapat dibuktikan dalam tabel berikut: Tabel 15. Perbadingan Jumlah Order untuk Mitra Terlapor II dan Mitra Individu Tahun 2018 - 2019 517 -
S A L I N A N Tahun 2018 Jumlah Order Mitra TPI Tahun 2018 Jumlah Order Non Mitra TPI 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 JAB O DETABEK M AKASSAR M ED A N SU RABAYA JAB O DETABEK M AKASSAR M ED A N SU RABAYA Tahun 2019 Jumlah Order Mitra TPI Tahun 2019 Jumlah Order Non Mitra TPI 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Jabodetabek M akassar M edan Surabaya Jabodetabek M akassar M edan Surabaya p. Bahwa jika dibuat rata-rata perbandingan antara jumlah pengemudi dan order yang diberikan kepada pengemudi, baik pengemudi mitra Terlapor II maupun mitra individu, maka dapat disimpulkan Terlapor I memberikan order lebih banyak kepada mitra Terlapor II, yaitu sebagai berikut: Tabel 16. Perbandingan Rata-rata Order Mitra Terlapor II dan Mitra Individu Tahun 2018 - 2019 518 -
1500 1000 500 0 S A L I N A N Rata-Rata Order Mitra TPI & Non TPI Tahun 2018 Rata-Rata Order Mitra TPI & Non TPI Tahun 2019 1000 500 Jabodetabek Makassar Medan Surabaya 0 Jabode ... M akas... M edan Suraba... Tahun 2018 Rata-rata order TPI (trip/driver) Tahun 2019 Rata-rata order TPI (trip/driver) Tahun 2018 Rata-rata order non TPI (trip/driver) Tahun 2019 Rata-rata order non TPI (trip/driver) q. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai order prioritas yang merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang merugikan mitra individu dalam perkara a quo adalah pemberian order yang lebih diutamakan untuk mitra Terlapor II tanpa harus mengaktifkan fitur apapun di aplikasi pengemudi. -------- 9.6.6. Tentang Terlapor I memberikan open suspend yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra individu. Bahwa Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan kepada Terlapor II untuk open suspend terhadap kendaraan mitra Terlapor II yang dikenakan sanksi suspend. a. Bahwa terhadap pelanggaran Kode Etik Terlapor I, mitra dapat dikenakan sanksi antara lain penangguhan sementara (suspend) terhadap akunnya. Mitra yang dikenakan sanksi suspend untuk sementara waktu tidak dapat beroperasi karena akun mitra dinonaktifkan dan kendaraan mitra tidak dapat digunakan untuk melayani jasa sewa angkutan khusus. b. Bahwa untuk mitra Terlapor I yang terkena suspend, maka baik pengemudi maupun kendaraannya tidak dapat digunakan untuk beroperasi. Hal tersebut 519 -
S A L I N A N sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi- Saksi mitra individu dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya apabila mitra individu yang terkena suspend maka yang di-suspend adalah pengemudi beserta dengan kendaraannya. Namun dalam hal mitra Terlapor II yang terkena suspend maka Terlapor II dapat menempuh prosedur open suspend sehingga kendaraannya masih tetap dapat digunakan meskipun pengemudinya dikenakan sanksi suspend. ---- c. Bahwa untuk mitra Terlapor II yang terkena suspend maka orang atau pengemudinya, sedangkan kendaraan masih bisa dipakai untuk beroperasi karena kendaraan milik Terlapor II. d. Bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Iki Sari Dewi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya partner atau mitra dapat melakukan permintaan ke Terlapor I untuk melihat data mitra yang ratingnya buruk atau terkena suspend. Pemberian suspend untuk mitra individu oleh Terlapor I melekat pada KTP mitra, kalau berganti mobil atau kendaraan maka ada SOP nya untuk dilakukan open suspend. Selanjutnya Terlapor I memberikan ruang bagi Terlapor II melakukan deal untuk open suspend. -------------------- e. Bahwa dalam fakta persidangan diketahui mobil yang diberikan oleh Terlapor II untuk mitra yang mengikuti Program Flexi adalah mobil atau kendaraan yang telah ditarik oleh Terlapor II karena pengemudi yang sebelumnya tidak sanggup membayar rental. -------------- f. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haris Effendi mitra Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya saat ini yang tersedia hanya program Flexi. Program tersebut bukan program kepemilikan mobil, fasilitas dan insentif yang diperoleh sama dengan mitra 520 -
S A L I N A N Gold Captain namun mitra membayar biaya rental, bukan membayar cicilan seperti mitra Gold Captain (vide Bukti B17). g. Bahwa Saksi Ricat Fernando dalam persidangan menyatakan pada pokoknya telah berhenti bekerjasama dengan Terlapor I dan pada waktu itu Saksi telah meminta kepada Terlapor I agar akun sebagai pengemudi dimatikan dan dapat digantikan dengan pembeli mobilnya. Namun saat itu pihak Terlapor I menolak karena alasan sedang tidak ada pembukaan untuk pengemudi baru (vide Bukti B7). ------ h. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan open suspend kepada Terlapor II sehingga kendaraan Terlapor II yang dikenakan sanksi suspend dapat beroperasi kembali meskipun pengemudinya masih menjalani sanksi suspend. Hal ini menguntungkan Terlapor II karena jika mitra Terlapor I lainnya yang terkena suspend maka baik pengemudi maupun kendaraannya tidak dapat beroperasi.----------------------- 9.7. Tentang Analisis Data. 9.7.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait data jumlah pengemudi mitra Terlapor II dan mitra non Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ------------ 521 -
S A L I N A N Perbandingan Jumlah Pengemudi TPI & Non TPI 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Mitra TPI Non Mitra TPI Mitra TPI Non Mitra TPI Mitra TPI Non Mitra TPI Mitra TPI Non Mitra TPI Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Jabodetabek Makassar Medan Surabaya 9.7.2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait data jumlah orderan yang diberikan Terlapor I kepada mitra individu atau non mitra Terlapor II dan mitra Terlapor II, yaitu sebagai berikut: -------------------- Tahun 2018 Jumlah Order Mitra TPI Tahun 2018 Jumlah Order Non Mitra TPI 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 JAB O DETABEK M AKASSAR M ED A N SU RABAYA JAB O DETABEK M AKASSAR M ED A N SU RABAYA Tahun 2019 Jumlah Order Mitra TPI Tahun 2019 Jumlah Order Non Mitra TPI 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Jabodetabek M akassar M edan Surabaya Jabodetabek M akassar M edan Surabaya 522 -
S A L I N A N 9.7.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait data rata-rata perbandingan antara jumlah pengemudi dan jumlah orderan yang diberikan kepada pengemudi baik mitra Terlapor II maupun pengemudi individu atau non mitra Terlapor II, yang menunjukan bahwa Terlapor I memberikan orderan lebih banyak kepada mitra Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ------ Rata-Rata Order Mitra TPI & Non TPI Tahun 2018 Rata-Rata Order Mitra TPI & Non TPI Tahun 2019 1500 1000 1000 500 500 0 0 Jabod ... M akas... M edan Surab ... Jabodetabek Makassar Medan Surabaya Tahun 2019 Rata-rata order TPI (trip/driver) Tahun 2018 Rata-rata order TPI (trip/driver) Tahun 2018 Rata-rata order non TPI (trip/driver) Tahun 2019 Rata-rata order non TPI (trip/driver) 9.8. Tentang Analisis Dampak. 9.8.1. Bahwa sebelum membuktikan ada tidaknya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Terlapor, maka terlebih dahulu harus membuktikan pelaku usaha tersebut memiliki penguasaan atau pangsa pasar yang besar. 9.8.2. Bahwa sebagaimana dikuatkan pada bagian integrasi vertikal terbukti Terlapor I memiliki penguasaan pasar atau pangsa pasar yang besar pada jasa angkutan sewa khusus dengan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi darat yang bernama Grab App. ----------- 9.8.3. Bahwa dalam hukum persaingan usaha dikenal pendekatan per se illegal dan rule of reason, yang diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu 523 -
S A L I N A N pelaku usaha melanggar undang-undang persaingan usaha, sebagaimana pendapat Sidharta (2013), pendekatan per se illegal dan rule of reason adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. 9.8.4. Bahwa pendekatan per se illegal adalah setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. 9.8.5. Bahwa pada hakikatnya semua tindakan yang terlarang secara per se diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan rule of reason. Pendekatan per se illegal dan rule of reason biasanya memakai indikator pada anak kalimat dalam rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata ..."patut diduga"... atau ..."yang dapat mengakibatkan"... Dengan demikian dalam menganalisis Pasal 19 huruf d ini, Majelis Komisi menggunakan pendekatan rule of reason. -------------- 9.8.6. Bahwa jika terbukti tindakan yang dilakukan adalah dilarang, tidak otomatis tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, karena harus dilihat sejauhmana akibat dari tindakan tersebut merupakan praktik monopoli dan/atau mengakibatkan persaingan tidak sehat. ------------- 9.8.7. Bahwa menurut Richard M. Calkins (1981) dalam bukunya Antitrust Guidelines for the Business Executive, menyebutkan: 524 -
S A L I N A N "The rule of reason requires some market analysis and permits defendants to offer evidence that the conduct was procompetitive rather than anticompetitive." "Pendekatan rule of reason memerlukan beberapa analisis pasar dan memungkinkan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut pro persaingan bukan antipersaingan." 9.8.8. Bahwa kemudian pendekatan rule of reason dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu: (1). Pendefinisian pasar bersangkutan; (2). Pembuktian adanya penguasaan pasar di dalam pasar bersangkutan; (3). Identifikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar yang besar; (4). Identifikasi dan pembuktian dampak negatif, serta pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut. - 9.8.9. Bahwa terkait identifikasi dan pembuktian dampak negatif, serta pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka dapat ditunjukkan dampak yang berasal dari perilaku pelaku usaha yang terintegrasi vertikal untuk membatasi kemampuan pesaing di hulu (upstream market) ataupun di hilir (downstream market), yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: a. Bahwa bertolak pada hal sebagaimana tersebut di atas, terkait persaingan era digital seperti saat ini lebih banyak menciptakan konsep brand activation. Tingginya tingkat kompetisi branding di ranah digital menjadi gebrakan baru bagi pelaku brand yang tetap ingin mempertahankan eksistensinya sebagai brand yang pada akhirnya bertahan dan mampu menguasai pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjadi produsen memiliki tujuan untuk tetap melindungi pelaku usaha yang dianggap 'sehat' (dalam hal ini 525 -
S A L I N A N adalah perusahaan afiliasinya) yang mampu menopang seluruh rangkaian produksi termasuk menekan atau mengurangi beban cost yang dikeluarkan selama proses produksi. b. Bahwa hanya melalui strategi dan penerapan branding secara tepat yang mampu menjadi kunci keberhasilan sebuah brand untuk memenangkan kompetisi. Dalam perkara a quo, strategi yang diterapkan oleh Terlapor I untuk mencoba terus aktif dan bertahan di pasar yaitu dengan cara mencari pengemudi yang loyal menggunakan Grab App dan dengan membentuk perusahaan hilir afiliasinya. c. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II tanggal 5 Juni 2017 dan dilanjutkan dengan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi antara Terlapor II dengan pengemudi, pada akhirnya bertujuan untuk membatasi pelaku usaha yang berada di luar para pelaku usaha yang melakukan perjanjian untuk masuk ke dalam pasar yang sama (pelaku usaha pesaing). ------- d. Bahwa pembatasan ini dilakukan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan di luar produk utamanya dan pada akhirnya pelaku usaha pesaing ini akan tereduksi perannya karena mendapat proporsi semakin kecil di pasar bersangkutan dan tidak menutup kemungkinan akan hilang di pasar.-------------- e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui, terjadi jumlah penurunan pengemudi yang bekerjasama dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) terjadi penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Selain itu, penurunan jumlah pengemudi juga dialami oleh PT 526 -
S A L I N A N CSM Corporatama, yang ditunjukkan pada grafik sebagai berikut: Jumlah Pengemudi Mitra PT CSM Corporatama Tahun 2016-2109 250 250 200 135 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 f. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait adanya penambahan pembelian unit kendaraan oleh Terlapor II pada saat Terlapor I melakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan pendaftaran mitra Terlapor I. Hal ini membuktikan terdapat peningkatan kemampuan bersaing Terlapor II dibandingkan mitra Terlapor I lainnya. Adapun pembelian unit kendaraan periode tahun 2019 yang disampaikan oleh Terlapor II adalah sebagai berikut (vide Bukti Terlapor I-Terlapor II-43A, Terlapor I-Terlapor II-43B, Terlapor I-Terlapor II-43C, Terlapor I-Terlapor II-43D): 1) 9 Januari 2019, Toyota Calya 50 (lima puluh) unit. -- 2) 8 Februari 2019, Toyota Calya 120 (seratus dua puluh) unit. 3) 9 Februari 2019, Daihatsu SIGRA 30 (tiga puluh) unit. 9.8.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai beberapa kegiatan yang merupakan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan 527 -
S A L I N A N persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non Terlapor II dan mitra individu. 10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 10.1. Bahwa Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat". 10.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 10.2.1. Unsur pelaku usaha; 10.2.2. Unsur perjanjian; 10.2.3. Unsur pelaku usaha lain; 10.2.4. Unsur menguasai produksi sejumlah produk; --------------- 10.2.5. Unsur rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung; --------------- 10.2.6. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 10.3. Unsur pelaku usaha. 10.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 528 -
S A L I N A N sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.--------------------------------------------------- 10.3.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Solusi Transportasi Indonesia yang merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam mengembangkan, mempromosikan, dan menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan jasa transportasi, pembayaran jasa transportasi secara tunasi dan/atau secara elektronik (cashless), dan penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa transportasi. PT Solusi Transportasi Indonesia bekerjasama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan digital platform yang bernama Grab App, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Para Terlapor. 10.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi. 10.4. Unsur perjanjian. 10.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 10.4.2. Bahwa yang dimaksud perjanjian dalam perkara a quo yaitu: a. Perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali, yang dibuat oleh Terlapor I dan 529 -
S A L I N A N Terlapor II yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang dalam hal ini Terlapor I bertindak sebagai pelaku usaha platform atau perusahaan penyedia aplikasi mobile atau piranti lunak yang bernama Grab App dengan tujuan untuk menghubungkan konsumen atau pengguna akhir dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan tertentu, sedangkan Terlapor II sebagai pihak yang menyediakan layanan kendaraan berpengemudi dengan menggunakan Grab App milik Terlapor I, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 di atas b. Perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yaitu perjanjian kerjasama penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang dibuat oleh Terlapor II dengan mitra pengemudi, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 di atas. ------------------------ c. Perjanjian tidak tertulis berupa kesepakatan terkait program Loyalitas yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari Terlapor I kepada mitra pengemudi Terlapor II, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 di atas. 10.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian terpenuhi. ---- 10.5. Unsur pelaku usaha lain. 10.5.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 yang dimaksud pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang berada dalam satu rangkaian produksi atau operasi baik di hulu maupun hilir. Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara a quo adalah PT Teknologi 530 -
S A L I N A N Pengangkutan Indonesia selaku pihak yang melakukan perjanjian dengan Terlapor I. 10.5.2. Bahwa PT Teknologi Pengangkutan Indonesia merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang menjalankan kegiatan usaha melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan dan melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Para Terlapor. 10.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha lain terpenuhi. 10.6. Unsur menguasai produksi sejumlah produk. ------------------------- 10.6.1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud menguasai sejumlah produksi adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. -------------------------- 10.6.2. Bahwa penguasaan produksi yang dimaksud dalam perkara a quo adalah penguasaan jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi, yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Terlapor I memiliki kegiatan usaha untuk memberikan layanan penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak yang bertujuan untuk menghubungkan konsumen dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke tujuan-tujuan tertentu, 531 -
S A L I N A N sedangkan Terlapor II sebagai operator layanan kendaraan berpengemudi dan sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I (sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas) merupakan pihak yang menjalankan rangkaian produksi. Dalam hal ini segala kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka penguasaan produksi berupa penguasaan jumlah pengemudi di pasar bersangkutan. 10.6.3. Bahwa oleh karena itu, Terlapor I dan Terlapor II terbukti telah mengintegrasikan kedua produk atau komponen utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam pasar jasa pelayanan angkutan sewa khusus. 10.6.4. Bahwa dengan demikian, unsur menguasai produksi sejumlah produk terpenuhi. 10.7. Unsur rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. 10.7.1. Unsur rangkaian produksi. a. Bahwa integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi/operasi dan/atau distribusi yang berbeda namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi. ---------- b. Bahwa rangkaian produksi meliputi dari penyediaan aplikasi sampai kepada pemberian jasa kepada penumpang. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan rangkaian produksi tersebut adalah Terlapor I dalam hal penyedia aplikasi, sedangkan dalam hal penyediaan kendaraan dan pengemudi merupakan 532 -
S A L I N A N rangkaian produksi yang dilakukan oleh Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor (sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas) maupun perusahaan ASK lainnya sampai dengan akuisisi layanan oleh penumpang. Dalam rangkaian produksi ini, penyediaan pengemudi termasuk di dalamnya pengelolaan pengemudi baik dalam hal pemberian sanksi dan reward, dilakukan oleh perusahaan ASK terhadap pengemudinya. Dalam perkara a quo, pemberian reward dilakukan juga oleh Terlapor I kepada pengemudi Terlapor II. Oleh karenanya pemberian reward tersebut dilakukan melalui program Loyalitas yang tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 5 Juni 2017. --------- c. Bahwa produk Terlapor I dan produk Terlapor II merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dalam satu rangkaian tidak langsung dalam jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi. -- d. Bahwa dengan demikian, unsur rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung terpenuhi. 10.7.2. Unsur barang dan/atau jasa. a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan jasa 533 - I
S A L I N A N adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. c. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi Grab (Grab App) di wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar. -------- d. Bahwa dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa terpenuhi. 10.7.3. Bahwa dengan demikian, unsur rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung terpenuhi. --------------------------- 10.8. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. 10.8.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 10.8.2. Bahwa tindakan Terlapor I yang terlibat dalam rangkaian produksi penyediaan kendaraan berpengemudi oleh Terlapor II, serta status Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 5 di atas, menunjukkan bahwa benar tindakan Terlapor I yang terlibat dalam rangkaian produksi merupakan wujud integrasi vertikal karena tindakan tersebut hanya dilakukan oleh Terlapor I kepada mitra Terlapor II dan tidak diberikan kepada 534 -
S A L I N A N pengemudi di luar Terlapor II, sehingga memberikan daya saing yang berbeda antara Terlapor II dengan perusahaan ASK lainnya. Oleh karena program Loyalitas tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap keputusan pengemudi bersedia bergabung dengan Terlapor II karena dianggap program Loyalitas berupa pemberian uang untuk membeli mobil merupakan hal yang sangat menguntungkan. Hal tersebut berakibat persaingan antara Terlapor II dengan perusahaan ASK lainnya menjadi tidak sehat. 10.8.3. Bahwa dengan demikian, unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi. ------------------- 10.9. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. 11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 11.1. Bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok ". 11.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 11.2.1. Unsur pelaku usaha; 11.2.2. Unsur perjanjian; 11.2.3. Unsur pihak lain; 11.2.4. Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. ---- 11.3. Unsur pelaku usaha. 11.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku 535 -
S A L I N A N usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.--------------------------------------------------- 11.3.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam mengembangkan, mempromosikan, dan menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan jasa transportasi, pembayaran jasa transportasi secara tunasi dan/atau secara elektronik (cashless), dan penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa transportasi. PT Solusi Transportasi Indonesia bekerjasama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan digital platform yang bernama Grab App, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Para Terlapor. 11.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha terpenuhi. 11.4. Unsur Perjanjian. 11.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 536 -
S A L I N A N 11.4.2. Bahwa yang dimaksud perjanjian dalam perkara a quo yaitu: a. Perjanjian kerjasama penyediaan jasa antara Terlapor I dan Terlapor II yang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja pada tanggal 5 Juni 2017, merupakan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini Terlapor I bertindak sebagai pelaku usaha yang membuat perjanjian penyediaan jasa Grab App, sedangkan Terlapor II sebagai pihak yang menerima jasa tersebut, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1. b. Perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yaitu perjanjian kerjasama penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang dibuat oleh Terlapor II dengan pengemudi, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 c. Perjanjian tidak tertulis berupa kesepakatan terkait program loyalitas yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari Terlapor I kepada mitra pengemudi Terlapor II, sebagaimana diuraikan pada butir 7.3.1 di atas. d. Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian terpenuhi. 11.5. Unsur Pihak Lain. 11.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah pelaku usaha lain yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya. 537 -
S A L I N A N 11.5.2. Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara a quo adalah PT Teknologi Pengangkutan Indonesia merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang menjalankan kegiatan usaha melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan dan melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Para Terlapor. 11.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain terpenuhi. --- 11.6. Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 11.6.1. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan dugaan pelanggaran terkait unsur barang dan atau jasa tertentu (tying product) dan unsur barang dan atau jasa lain (tied product) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator. ------------------- 11.6.2. Bahwa dengan demikian, unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terpenuhi.---------- 12. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 12.1. Bahwa Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 mengatur "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 538 -
S A L I N A N sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu". 12.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 1.1.1. Unsur pelaku usaha; 1.1.2. Unsur pelaku usaha lain; 1.1.3. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama, berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; ----- 1.1.4. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. ---------- 12.3. Unsur pelaku usaha. 12.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.--------------------------------------------------- 12.3.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam mengembangkan, mempromosikan, dan menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan jasa transportasi, pembayaran jasa transportasi secara tunasi dan/atau secara elektronik (cashless), dan 539 -
S A L I N A N penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa transportasi. PT Solusi Transportasi Indonesia bekerjasama dengan badan usaha dan/atau badan hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan digital platform yang bernama Grab App, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Para Terlapor. 12.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi. 12.4. Unsur pelaku usaha lain. 1.1.5. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya.. 1.1.6. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara a quo adalah PT Teknologi Pengangkutan Indonesia merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang menjalankan kegiatan usaha melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan dan melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Para Terlapor. 1.1.7. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha lain terpenuhi. 540 -
S A L I N A N 12.5. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama, berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. -------------------------- 12.5.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 salah satu unsurnya adalah terdapat satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah atau beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing. ----- 12.5.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan/atau jasa (tanpa adanya justifikasi). Praktik diskriminasi diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis, maupun pertimbangan efisiensi lainnya. Praktik diskriminasi harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi.--------------------------------------------- 12.5.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti bersama-sama membuat kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa angkutan sewa khusus, yang dalam hal ini Terlapor I bertindak sebagai penyedia aplikasi mobile atau piranti lunak yang bernama Grab App dan Terlapor II bertindak sebagai penyedia layanan kendaraan berpengemudi pada angkutan sewa khusus, serta perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. 12.5.4. Bahwa dalam perjanjian tersebut, terbukti Terlapor I telah melakukan tindakan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terlapor II untuk menyingkirkan 541 -
S A L I N A N pelaku usaha pesaing Terlapor II, yang mengakibatkan terjadinya hambatan persaingan dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus. Terlapor I telah melakukan diskriminasi kepada mitra non Terlapor II dan/atau Terlapor I telah memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi, yaitu sebagai berikut: a. Terlapor I memberikan skema perhitungan insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra individu dan mitra non Terlapor II. ------------------------ b. Terlapor I memberikan sistem insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra individu. --------- c. Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian yang didalamnya memuat program Loyalitas. ------------------ d. Terlapor I dan Terlapor II membuat promosi produk melalui konten video. e. Terlapor I dan Terlapor II membuat program order prioritas. f. Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan kepada Terlapor II untuk open suspend terhadap kendaraan mitra Terlapor II yang dikenakan sanksi suspend. ----- 12.5.5. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama, berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terpenuhi. 12.6. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 12.6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 542 -
S A L I N A N tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. ---------- 12.6.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 12.6.3. Bahwa adanya tindakan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap mitra non Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 9.8 di atas mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 12.6.4. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. 13. Tentang Fakta Lain. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta-fakta lain yang ditemukan atau terjadi selama proses persidangan, yaitu: 1. Tentang sikap Terlapor I yang tidak kooperatif dalam proses persidangan karena tidak hadir memenuhi panggilan sidang pemeriksaan Terlapor dan tidak menyampaian data dan atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi; ------------------------------ 2. Tentang contemp of court yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Terlapor selama proses persidangan; 3. Tentang kerjasama kemitraan antara Terlapor II dengan mitra pengemudi; 4. Tentang program kepemilikan unit kendaraan Terlapor II melalui program loyalitas; 5. Tentang moratorium penerimaan pengemudi baru oleh Terlapor I; --- 6. Tentang kuota angkutan sewa khusus; 543 -
S A L I N A N 7. Tentang perubahan perilaku Para Terlapor selama proses persidangan; 8. Tentang terjadinya pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). - 13.1. Tentang sikap Terlapor I yang tidak kooperatif dalam proses persidangan karena tidak hadir memenuhi panggilan sidang pemeriksaan Terlapor dan tidak menyampaian data dan atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi.---------------------------- Bahwa sikap Terlapor dinilai tidak kooperatif dalam proses persidangan karena: 13.1.1. Terlapor I menolak hadir dalam persidangan. ----------------- a. Bahwa Majelis Komisi melalui Panitera telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 196/AK/KMK-PPL/III/2020, Nomor 197/AK/KMK- PPL/III/2020, dan Nomor 198/AK/KMK-PPL/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Kuasa Hukum Para Terlapor, serta Surat Panggilan Nomor 186/KPPU/MK-PPL/III/2020 dan Nomor 189/KPPU/MK-PPL/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Terlapor I dengan agenda pemeriksaan Terlapor I yang dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2020 dan kepada Terlapor II dengan agenda pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 11 Maret 2020 (vide Bukti A200, A201, A204, A205, A208). -------------- b. Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor menyampaikan permohonan perubahan jadwal atas pemeriksaan terhadap Para Terlapor, yakni agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor I pada tanggal 11 Maret 2020 dan Terlapor II pada tanggal 10 Maret 2020, dengan alasan pihak yang mewakili Terlapor II pada tanggal 11 Maret 2020 berhalangan 544 -
S A L I N A N hadir dikarenakan tugas dari perusahaan yang sudah dijadwalkan sebelum adanya pemberitahuan dari KPPU (vide Bukti T1.18). c. Bahwa dengan mempertimbangkan alasan permohonan tersebut, Majelis Komisi melalui Panitera mengirimkan Surat Panggilan Nomor 197/KPPU/MK- PPL/III/2020 dan Nomor 198/KPPU/MK- PPL/III/2020 pada tanggal 4 Maret 2020 kepada Terlapor I dan Terlapor II terkait agenda pemeriksaan Para Terlapor (vide Bukti A210 dan A212). ---------------- d. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor II pada tanggal 10 Maret 2020, Majelis Komisi memberitahukan agar Terlapor I hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan jadwal yang diminta oleh Kuasa Hukum Terlapor I, namun dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Terlapor I meminta agar Majelis Komisi dapat menerima keterangan yang sudah diberikan oleh Iki Sari Dewi sebagai Saksi dalam persidangan sebelumnya dan dapat dianggap sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan (vide Bukti B67). e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Majelis Komisi membuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Investigator dan satu orang Kuasa Hukum Para Terlapor dengan agenda pemeriksaan Terlapor I, namun Terlapor I tidak hadir memenuhi panggilan sidang (vide Bukti B68). ------------ f. Bahwa pada sidang tersebut Kuasa Hukum Terlapor I menyampaikan surat Nomor 0503/2020/0679.1/HP&P tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan pada pokoknya seluruh keterangan atau pembelaan dari Terlapor I berlaku sepenuhnya 545 -
S A L I N A N sebagai keterangan dan/atau pembelaan dari Terlapor I sehingga dapat digunakan sebagai keterangan dan/atau pembelaan atas pemeriksaan pelaku usaha dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020 (vide Bukti T1.19). g. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan Iki Sari Dewi sebagai Saksi tidak dapat diubah menjadi keterangan Terlapor karena keterangan tersebut merupakan alat bukti yang berbeda. Oleh karena itu, pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I agar keterangan Saksi Iki Sari Dewi berlaku sebagai keterangan atau pembelaan dari pelaku usaha adalah pemahaman yang keliru dalam memahami antara pemeriksaan Saksi dengan pemeriksaan Terlapor. ----------------------- h. Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 dengan agenda pemeriksaan alat bukti, Kuasa Hukum Terlapor I menyampaikan Surat Nomor 0509/2020/0679.1/HP&P tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa keterangan dari Terlapor I telah disampaikan sejak proses penyelidikan, disampaikan dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, disampaikan melalui pemeriksaan Saksi Iki Sari Dewi, dan juga dalam Kesimpulan, yang seluruhnya berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan. Selain itu, apabila diperlukan untuk pemeriksaan ulang terhadap Terlapor I, maka telah disetujui untuk mengajukan Saudara Wahyu D. Setiawan untuk diperiksa dan didengar keterangan sebagai Terlapor I (vide Bukti T1.22).----------------------- i. Bahwa Majelis Komisi menilai pengajuan Saudara Wahyu D. Setiawan sudah melebihi dari jadwal pemeriksaan yang sudah diagendakan oleh Majelis Komisi, serta tidak dalam dalam kapasitas untuk 546 -
S A L I N A N mewakili Terlapor I sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai Terlapor I tetap menolak untuk hadir dan diperiksa sebagai Terlapor dalam perkara a quo (vide Bukti B68). --------------------- 13.1.2. Terlapor I tidak menyampaikan data dan/atau dokumen permintaan dari Majelis Komisi. a. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 setelah pemeriksaan Saksi City Manager Grab Makassar selesai dilaksanakan, Majelis Komisi menjelaskan mengenai permintaan data dan/atau dokumen kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk memudahkan bagi Majelis Komisi dalam memutus perkara a quo. Selanjutnya penjelasan terkait permintaan data dan/atau dokumen tersebut telah disampaikan secara resmi melalui melalui Surat Permintaan Dokumen Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor 129/AK/KMK-PL/II/2020 kepada Terlapor I dan Nomor 130/AK/KMK-PL/II/2020 kepada Terlapor II (vide Bukti A186 dan A187). ---------- b. Bahwa Majelis Komisi melalui Panitera telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 dengan Nomor 196/AK/KMK-PPL/III/2020, Nomor 197/AK/KMK- PPL/III/2020, dan Nomor 198/AK/KMK-PPL/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Kuasa Hukum Para Terlapor, serta Surat Panggilan dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Nomor 187/KPPU/MK-PPL/III/2020 kepada Terlapor I dan Nomor 190/KPPU/MK-PPL/III/2020 kepada Terlapor II yang telah diagendakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020. Namun, pada agenda sidang tersebut Para Terlapor hanya memberikan sebagian dari data dan/atau dokumen yang diminta oleh 547 -
S A L I N A N Majelis Komisi (vide Bukti A200, A202, A204, A206, A208). c. Bahwa Majelis Komisi menilai telah cukup waktu bagi Para Terlapor untuk mempersiapkan data dan/atau dokumen sejak awal Majelis Komisi menyampaikan permintaan sampai dengan tanggal sidang dengan agenda pemeriksaan alat bukti. ----------------------------- d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai sikap Para Terlapor yang tidak menyampaikan data dan/atau dokumen sebagaimana permintaan Majelis Komisi, telah menghambat proses pemeriksaan terhadap perkara a quo. e. Bahwa bertolak pada hal tersebut di atas, pada agenda sidang tanggal 10 Maret 2020 atas permintaan Majelis Komisi terkait dengan data dan/atau dokumen yang harus diserahkan oleh Para Terlapor, Kuasa Hukum Para Terlapor menyampaikan tembusan Surat Nomor 0501/2020/0679.01/HP&P tanggal 5 Maret 2020 yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI mengenai permohonan penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 kepada Majelis Komisi. --------------- f. Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 tersebut menjelaskan pada pokoknya mengenai:------------------------------------------- 1) Frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain "dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain". --------------------- 548 -
S A L I N A N 2) Frasa "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan. ---------------------------- g. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 tersebut di dalamnya tidak mempermasalahkan dan/atau bahkan tidak mencabut kewenangan Komisi dalam hal ini adalah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 untuk: 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat perkara a quo yang merupakan perkara inisiatif. 2) Menyimpulkan hasil pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara a quo. 3) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran perkara a quo. 4) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain yang berguna untuk pemeriksaan. h. Bahwa hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999 huruf b, tugas Komisi yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku 549 -
S A L I N A N usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24. i. Bahwa kemudian kewenangan Komisi dalam hal ini Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 dikuatkan dalam ketentuan Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur sebagai berikut: ------------ 1) Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan. -------- 2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. j. Bahwa dengan demikian terhadap ketentuan tersebut, Majelis Komisi berwenang untuk menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terdapat pelanggaran di dalamnya, yaitu dalam hal pelaku usaha menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan, atau menghambat proses pemeriksaan. -------------------------- 13.2. Tentang perilaku contempt of court yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Terlapor selama proses persidangan. -------------------- Bahwa sikap Kuasa Hukum Para Terlapor dinilai sebagai perilaku yang dikategorikan sebagai contempt of court 550 -
S A L I N A N sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut: 13.2.1. Bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi. --------------- a. Bahwa pada pemeriksaan Saksi City Manager Grab Makassar tanggal 7 Februari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor bersikap tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi dengan tetap melanjutkan pertanyaan kepada Saksi, meskipun Majelis Komisi telah memperingatkan Kuasa Hukum Para Terlapor untuk tidak melanjutkan pertanyaan terhadap hal yang telah dinyatakan tidak diketahui oleh Saksi, sebagai berikut (vide Bukti B58): Majelis Komisi : "Kalau Saksi tidak tahu, tidak perlu menjawab." Kuasa Hukum Terlapor : "Karena ada pernyataan "hampir sama", maka kami tanyakan lebih lanjut bagian mana yang sama. Jadi, tahu tidak tahu biarkan Saksi yang menjawab dan jawaban tersebut selanjutnya dapat dinilai." Majelis Komisi : "Kami menilai Saksi tidak tahu, maka pertanyaan Kuasa Hukum tidak relevan untuk ditanyakan." Kuasa Hukum Terlapor : "Kalimat 'hampir sama', berarti Saksi mengetahui." Majelis Komisi : "Saksi menjawab tidak tahu. Jangan mempersulit ya." Kuasa Hukum Terlapor : "Saya tidak mempersulit. Saya akan tanyakan ke Saksi, apakah betul ada kalimat 'hampir sama' sebelumnya." Majelis Komisi : "Karena Saksi tidak tahu, maka saya nilai pertanyaan tersebut tidak dapat diajukan ke Saksi, kecuali Saksi tahu." Kuasa Hukum Terlapor : "Bolehkah kami rincikan satu persatu jenis trainingnya apa saja?" Majelis Komisi : "Bagi saya tidak perlu, karena Saksi tidak mungkin menjawab hal yang ia tidak tahu. Silakan ganti pertanyaan lain." Kuasa Hukum Terlapor : "Kami keberatan Majelis. Ini hak saya untuk bertanya, mengapa dibatasi. Karena ada kalimat "hampir sama" kalau Saksi menjawab 551 -
S A L I N A N tidak tahu saja, tidak akan saya tanyakan lebih lanjut. Setelah saya bertanya dan Saksi menjawab barulah Majelis yang menilai apakah training yang dimaksud dikategorikan "hampir sama" atau tidak. Menurut pandangan kami seperti itu. Kami keberatan Majelis dan tetap akan bertanya, karena ini sangat penting untuk pembelaan kami." Majelis Komisi : "Tolong dicatat bahwa sikap Kuasa Hukum Terlapor terhadap Majelis Komisi dinilai tidak menghormati, sudah menyatakan Saksi tidak tahu, maka seharusnya tidak perlu ditanyakan lebih lanjut." karena Majelis b. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal 19 Februari 2020, terdapat pernyataan Kuasa Hukum Para Terlapor yang merendahkan kehormatan dan kewibawaan Majelis Komisi, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B61): ------------------ "Saya tidak menuduh. Ibu paham hukum acara atau tidak? Karena Saksi yang lalu menyatakan hal tersebut, maka saya menanyakan ke Ahli selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha..." "Ibu jangan menghalangi, seolah Ahli diarahkan untuk tidak menjawab. Saya ini pengacara 36 tahun, paham hukum acara." "Saya menyatakan ke Ahli terkait layak-tidaknya perkara ini untuk disidangkan. Soal bapak-bapak takut itu hal yang lain." 13.2.2. Bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan diliput oleh media, telah menyampaikan informasi yang tidak berdasar dan tidak dapat diakui kebenarannya, serta informasi tersebut adalah informasi yang bukan terkait substansi perkara. ---- a. Bahwa pada pemeriksaan Saksi Iki Sari Dewi tanggal 9 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor dalam pertanyaan yang diajukan kepada Saksi, menyatakan terdapat permintaan Rp2,5 Milyar (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari oknum mantan Investigator KPPU yang berjanji membuat perkara a quo tidak 552 -
S A L I N A N dilanjutkan di persidangan dan mengaku bagian dari kantor Konsultan Hukum, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B36): "Apakah sebelum Oktober 2018 apakah ada rapat antar pimpinan Grab terkait permintaan 2,5 M dari oknum mantan Investigator KPPU yang berjanji bisa membuat perkara ini tanpa sidang dan mengaku bagian dari kantor konsultan hukum yang dibelakang ada oknum KPPU?" b. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal 19 Februari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor dalam pertanyaan yang diajukan kepada Ahli, sekali lagi menyatakan terdapat oknum yang meminta dana Rp2,5 Milyar (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Terlapor agar perkara a quo tidak dilanjutkan di persidangan dan informasi tersebut merupakan informasi yang sudah menjadi rahasia umum, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B61): -- "Sebagai Ahli, apakah pernah mendengar banyak "calo" atau konsultan di luar karena permintaan tidak dipenuhi, maka kasusnya dilanjutkan?" "Ini sangat relevan kami tanyakan ke Ahli karena ada penyataan Saksi fakta dalam persidangan yang mendengar ada permintaan dana 2,5 M ke klien oleh konsultan yang kami yang dilakukan mempunyai orang dalam KPPU. Informasi ini sudah menjadi rahasia umum. Atas pernyataan Saksi Fakta kemarin, Majelis juga tidak berkata apapun." c. Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum Para Terlapor kembali memberikan pernyataan atau informasi yang tidak dapat diakui kebenarannya, yaitu sebagai berikut: 1) Dikutip dari laman website Media CNN Indonesia pada tanggal 10 Januari 2020 dengan judul "Hotman Paris Ungkap 553 -
S A L I N A N Permintaan Suap Eks Pegawai KPPU di Kasus Grab", yaitu sebagai berikut: ---------------------------- "Hotman mengungkap kliennya ditawarkan "jalan keluar" seharga Rp 2,5 miliar." "Pada persidangan terbuka yang dipimpin oleh Dinnie Melanie tersebut, Hotman menyatakan dugaan "penawaran" ini disampaikan pada saat rapat pimpinan Grab Indonesia. Meski telah memiliki informasi tersebut sejak lama namun dia belum bisa membuka kasus tersebut. "kalau ada buktinya saya sudah langsung bawa ke KPK, saya tidak pernah takut. Saya hati-hati dan bertanggung jawab, saya tidak sembarang fitnah" katanya dalam persidangan tersebut. "saya enggak bisa katakan siapa oknum itu dan dia bukan oknum yang masih bekerja disini. Dia (oknum) mantan tapi mempunyai hubungan khusus dengan orang dalam" katanya. 2) Dikutip dari kanal Youtube milik Berita Satu pada tanggal 10 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor kembali memberikan pernyataannya, yaitu sebagai berikut: "Menghimbau kepada DPR Komisi III agar segera dirobah Undang-Undang tentang KPPU karena ketidakadilannya sangat besar karena mengarah ke otorites, dia yang menyidik, dia yang menyelidiki, dia yang memutus, ya otomatislah. Ibaratnya begini, anak buah saya melakukan pembelaan pasti akan saya dukung anak buah saya. Masalahnya begini sanksi yang menurut Undang-Undang terhadap pengusaha-pengusaha itu puluhan milyar, minimum 25 M, bahkan ada sampai 50 M loh, tentu itu bisa menimbulkan akibat yang berpikiran pendek ngapain gua capek-capek bersidang 80 M, ya cincailah, yang mantan- mantan calo tadi itu akan bergerak dan mantan- mantan yang pernah bekerja di KPPU bergerak jadi calo dan sudah gossip." pengusaha-pengusaha yang 3) Dikutip dari postingan akun Instagram "@hotmanparisofficial" milik Hotman Paris Hutapea pada tanggal 15 Februari 2020, Kuasa Hukum 554 -
S A L I N A N Para Terlapor memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut: "Ayok semua pejabat terkait benahi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU! Audit semua kasus yg tdk dibawa kepersidangan dan kasus yang memenangkan pengusaha! Investor asing mengeluh dan protes! Lembaga mana yang berani undang hotman bahas ini." 4) Dikutip dari kanal Youtube milik KOMPASTV pada tanggal 19 Februari 2020, Kuasa Para Terlapor memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut: ------ "Tapi yang mutus juga Majelis Hakim yang adalah anak buahnya yang memeriksa, anehnya lagi Majelis Komisioner atau Hakim boleh mengajukan saksi untuk memperkuat tuduhan si Investigator, ya ngapain capek-capek sidang, putus aja langsung, itu saya tidak mengerti, itulah yang menimbulkan ada sesuatu sehingga orang ini sudah menjadi suatu rahasia umum nih." d. Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan-pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah pernyataan atau informasi yang tidak berdasar dan tidak dapat diakui kebenarannya, karena selama proses persidangan Kuasa Hukum Para Terlapor tidak dapat menunjukkan bukti kebenaran atas dugaan tersebut. e. Bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Para Terlapor telah menyebabkan character assassination bagi Institusi KPPU RI yang merupakan satu-satunya Lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. ----------------------------- f. Bahwa selain itu, Kuasa Hukum Para Terlapor dalam persidangan tidak menghormati profesi masing- masing pihak yang ada di dalam ruang persidangan. --- 555 -
S A L I N A N g. Bahwa beberapa kali yang terjadi dalam persidangan, Kuasa Hukum Para Terlapor berbicara dengan Majelis Komisi dengan panggilan tidak hormat, yang dikutip sebagai berikut: "Saya tidak menuduh. Ibu paham hukum acara atau tidak? Karena Saksi yang lalu menyatakan hal tersebut, maka saya menanyakan ke Ahli selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha." "Ibu jangan menghalangi, seolah ahli diarahkan untuk tidak menjawab. Saya ini pengacara 36 tahun, paham hukum acara." "Kami hanya minta jawaban, kenapa ketua kami memohon majelisnya diganti pergantian anggota majelis yaitu Bapak Guntur Saragih tanpa pemberitahuan ke kami, sedangkan Pak Guntur masih berbicara di media massa." padahal h. Bahwa pada pemeriksaan Saksi Ade Jaha Utama tanggal 4 Desember 2019, Saksi merasa pertanyaan- pertanyaan Kuasa Hukum Para Terlapor telah merendahkan profesi Saksi sebagai pengemudi taksi online, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B15):--- "Saya merasa bahwa profesi driver online ini merasa direndahkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum padahal kami berusaha, memang diantara kami ada yang nakal tetapi semestinya pertanyaan yang mengeneralisir tidak keluar." i. Bahwa pada pemeriksaan Saksi Sarma Hutajulu anggota DPRD Periode 2014-2019 tanggal 19 Desember 2019, Saksi merasa terintimidasi atas pertanyaan-pertanyaan Kuasa Hukum Para Terlapor serta beberapa pernyataan yang mempengaruhi psikologis Saksi dalam memberikan keterangan, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B30): ------------------ Sarma Hutajulu : "Saya rasa kehadiran saya disini untuk menjawab pertanyaan, jika saya merasa di intimidasi di ruangan ini maka saya akan keluar dari persidangan ini. Karena yang terjadi sudah jelas bahwa ada dugaan penipuan, maka tetapi 556 -
S A L I N A N kami akan minta kepada pihak Kepolisian untuk menyelidiki. Saya rasa itu sudah clear, saya rasa Kuasa Hukum hanya mencari-cari masalah." Sarma Hutajulu : "Saya merasa ada intimidasi dari lewat suara keras dan pernyataan- Terlapor pernyataan yang menurut saya tidak perlu dilakukan, dan saya merasa keberatan mohon untuk dicatat oleh Panitera. Karena ada beberapa statement yang mempengaruhi psikologis saya dalam memberikan keterangan." j. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Martin Daniel Siyaranamual tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor telah menyerang integritas Ahli dalam memberikan keterangan sesuai keilmuan yang dimiliki Ahli, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B64): ----- Kuasa Hukum Terlapor : "Saudara jangan mengada- ada, semua orang tahu bahwa aplikasi itu suatu kebutuhan mutlak." Kuasa Hukum Terlapor : "Karena jawaban Ahli jujur akan menguntungkan kami, Ahli tahu itu. Semua masyarakat tahu bahwa dengan adanya aplikasi itu itu tarif yang dibayarkan menguntungkan masyarakat. Berdosa kita kalau tidak mengakui itu." lebih murah dan Ahli : "Saya bukan Ahli hukum. Saya Ahli ekonomi, saya tidak tahu pasal per pasal dan penjelasannya." - Kuasa Hukum Terlapor : "Sebagaimana kita ketahui bahwa persidangan kita ini di KPPU, jadi sudah sangat jelas jika Ahli yang dihadirkan seharusnya terkait persaingan usaha." Majelis Komisi : "Satu hal yang bisa dijelaskan, bahwa kadang kita bisa mengundang Ahli untuk menjelaskan terkait bidang industri masing-masing. Misalnya mengundang Ahli transportasi, jadi tidak dibatasi hanya Ahli persaingan usaha." Kuasa Hukum Terlapor : "Kalau membaca di Perkom ada justifikasi secara legal dan ekonomi, tentu yang ingin dicari dari Ahli ini adalah economic reasoning- nya dan kami tidak melihat bahwa Ahli yang dihadirkan paham mengenai persaingan usaha." k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai, Kuasa Hukum Para Terlapor telah melakukan 557 -
S A L I N A N contempt of court dimana Kuasa Hukum Para Terlapor tidak menghargai profesi masing-masing pihak yang ada dalam ruang sidang, baik kepada Majelis Komisi, Saksi, maupun Ahli. 13.3. Tentang kerjasama kemitraan antara Terlapor II dengan mitra pengemudi. Bahwa Majelis Komisi selama proses pemeriksaan menemukan fakta lain terkait dengan hubungan kemitraan yang dilakukan antara Terlapor II dengan mitra pengemudinya, yang diuraikan sebagai berikut: 13.3.1. Bahwa dalam persidangan terdapat bantahan dari Terlapor II tentang hubungan kemitraan antara Terlapor II dengan mitra pengemudinya, sebagaimana dimuat dalam poin 21: Perjanjian Penyewaan Kendaraan untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi, dinyatakan tidak ada kemitraan. Terlapor II menyatakan bahwa pengemudi adalah customer dari Terlapor II yang menyewa unit yang disediakan oleh Terlapor II. -------------- 13.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta keterangan Saksi-Saksi selaku pengemudi Terlapor II yang menyatakan bekerjasama sebagai mitra dari Terlapor II. Lebih lanjut disampaikan bahwa mitra tersebut ingin bekerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor I karena tertarik pada insentif yang akan diperoleh, benefit program apabila loyal menggunakan Grab App, jam kerja yang fleksible dibandingkan dengan taksi konvensional atau perusahaan rental lainnya. 13.3.3. Bahwa istilah customer berbeda dengan istilah mitra. Yang dimaksud dengan mitra adalah seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebuah organisasi atau perusahaan, sedangkan istilah customer 558 -
S A L I N A N lebih dekat dengan pembelian terhadap barang. Istilah mitra lebih terkait pada bisnis di bidang jasa layanan. ------ 13.3.4. Bahwa hubungan sebagai mitra secara jelas terbentuk karena Terlapor I dan Terlapor II menerapkan kode etik yang tidak boleh dilanggar selama bekerjasama menjadi pengemudi yang menggunakan unit milik Terlapor II, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam klausul perjanjiannya. Apabila mitra melanggar terhadap kode etik dan kewajiban lainnya maka mitra akan terkena sanksi baik peringatan secara lisan maupun putus mitra. - 13.3.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai hubungan antara Terlapor II berdasarkan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi adalah hubungan kemitraan. ---- 13.4. Tentang program kepemilikan unit kendaraan Terlapor II melalui program loyalitas. Bahwa terdapat pemahaman yang berbeda mengenai program Loyalitas yang diuraikan sebagai berikut: ------------------------------ 13.4.1. Bahwa program Gold adalah program milik Terlapor II terkait kepemilikan unit. Apabila pengemudi loyal, maka setelah 5 (lima) tahun akan mendapat program Loyalitas dari Terlapor I yaitu mendapatkan unit, sedangkan program Loyalitas adalah program milik Terlapor I yang diberikan hanya untuk mitra Terlapor II apabila pengemudi terus bergabung dalam program Loyalitas dan bermitra bersama Terlapor II dan Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari Terlapor II. 13.4.2. Bahwa menurut Saksi Haris Effendi selaku mitra Terlapor II, Saksi memahami terdapat klausul dalam perjanjian yang menyatakan kewajiban bagi Saksi untuk menggunakan Grab App. Syarat tersebut merupakan 559 -
S A L I N A N syarat program Loyalitas untuk mendapatkan mobil. Pada saat mendaftar Saksi membayar deposit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) yang menurut Saksi merupakan deposit untuk mendapatkan unit. Saksi menggunakan unit baru dari Terlapor II yaitu Xenia tahun 2016 yang setelah 5 (lima) tahun unit tersebut akan menjadi milik Saksi dan Saksi akan menanggung biaya balik nama serta biaya perpanjangan STNK. 13.4.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, program Loyalitas terlebih dulu ada sebelum program Gold yang baru ada di pertengahan tahun 2016 yang pada waktu itu Terlapor II merubah model bisnisnya menjadi perusahaan rental. 13.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --------------- a. Bahwa program Loyalitas dari Terlapor I adalah program kepemilikan unit mobil yang hanya diberikan kepada mitra Terlapor II setelah tahun kelima mitra bergabung dan loyal dengan Terlapor I dan Terlapor II, akan mendapatkan insentif (bonus) khusus yang hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil milik Terlapor II, sedangkan program Gold milik Terlapor II adalah program sewa bagi mitra pengemudi yang pembayaran sewanya dilakukan setiap minggu dengan jumlah nominal yang berbeda-beda untuk masing-masing mitra pengemudi. --------------------------- b. Bahwa terkait dengan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi yang dilakukan antara Terlapor II dengan mitra pengemudinya bukan merupakan perjanjian sewa rental, melainkan perjanjian sewa beli, yang mengharuskan mitra pengemudi membayar sewa setiap minggu kepada Terlapor II selama periode 560 -
S A L I N A N kerjasama program Gold dan membayar deposit di awal mitra akan bergabung. c. Bahwa yang dimaksud dengan sewa beli adalah perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada pada si pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang. d. Bahwa progam Loyalitas dan program Gold dibuat oleh perusahaan yang terbukti memiliki hubungan afiliasi, sehingga apabila diklaim mobil yang akan dimiliki oleh mitra pengemudi setelah periode tahun kelima bergabung adalah mobil Terlapor II, maka mobil tersebut juga merupakan mobil yang diberikan oleh Terlapor I untuk program Loyalitas. ------------------ e. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai insentif (bonus) khusus yang diberikan oleh Terlapor I kepada mitra Terlapor II dalam program Loyalitas yang hanya dapat digunakan untuk membeli mobil milik Terlapor II merupakan iuran sewa beli yang dibayarkan oleh pengemudi setiap minggu selama bergabung dalam program Gold selama 5 (lima) tahun.- 13.5. Tentang moratorium penerimaan pengemudi baru oleh Terlapor I. 13.5.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan saat ini Terlapor I sedang melakukan moratorium penerimaan pengemudi baru. 561 -
S A L I N A N 13.5.2. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Terlapor II, terdapat penambahan pembelian unit oleh Terlapor II pada saat Terlapor I melakukan moratorium, yaitu pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut (vide Bukti Terlapor I-Terlapor II-43A, Terlapor I-Terlapor II-43B, Terlapor I-Terlapor II-43C, Terlapor I-Terlapor II-43D): ------ a. Pada tanggal 9 Januari 2019, pembelian terhadap Toyota Calya sebanyak 50 unit. ----------------------------- b. Pada tanggal 8 Februari 2019, pembelian terhadap Toyota Calya sebanyak 120 unit. ---------------------------- c. Pada tanggal 9 Februari 2019, pembelian terhadap Daihatsu SIGRA sebanyak 60 unit. ------------------------- d. Pada tanggal 5 Maret 2019, pembelian terhadap Daihatsu Sigra sebanyak 30 unit.--------------------------- 13.5.3. Bahwa pembelian unit yang dilakukan oleh Terlapor II menunjukkan Terlapor II mampu bersaing dan mengalami peningkatan jumlah mitra selama periode Terlapor I melakukan moratorium penerimaan pengemudi baru. Hal ini dapat terjadi karena pada saat pesaing Terlapor II tidak membuka pendaftaran bagi mitra untuk menjadi pengemudi Grab, Terlapor II masih memberikan kesempatan tersebut. 13.5.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai meskipun sedang terjadi moratorium oleh Terlapor I, namun tetap terdapat peningkatan jumlah mitra Terlapor II yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. 13.6. Tentang kuota angkutan sewa khusus. Bahwa pada faktanya jumlah kuota yang ada lebih kecil daripada jumlah pengemudi yang ada di lapangan, yang diuraikan sebagai berikut: 13.6.1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi perwakilan dari Kementerian Perhubungan RI, sesuai ketentuan dalam 562 -
S A L I N A N PM Nomor 118 Tahun 2018 pengawasan terhadap kuota bagi yang sudah beroperasi dimasukkan dalam satu kuota. Untuk Sumatera Utara sampai saat ini belum menyampaikan berkas berapa kuotanya, yang disampaikan sekitar 15.000 (lima belas ribu) kendaraan, namun secara riil SK Gubernur belum diterima. Jawa Timur sudah menyampaikan kurang lebih ada 4.445 (empat ribu empat ratus empat puluh lima) kendaraan, Sulawesi Selatan sudah menyampaikan kurang lebih ada 6.963 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga) kendaraan. Kementerian Perhubungan juga sudah meminta ke perusahaan aplikasi untuk menyampaikan data riil yang sudah beroperasi saat ini. ----------------------- 13.6.2. Bahwa jumlah yang beroperasi saat ini melebihi dari batasan kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, namun secara riil di lapangan, pengemudi dengan kendaraannya dapat menggunakan dua aplikasi. ------------ 13.6.3. Bahwa Kementerian Perhubungan menegaskan tidak ada kebijakan untuk mengatur pembagian kuota misal untuk perusahaan tertentu saja diberikan sejumlah sekian. Apabila kendaraan atau armadanya siap dan persyaratannya lengkap, akan diproses perizinannya selama kuota masih tersedia. 13.6.4. Bahwa bertolak dari hal tersebut di atas, Kementerian Perhubungan telah menghimbau kepada pihak aplikator dan operator dalam rapat koordinasi, untuk memberikan perizinan bagi mitra pengemudi bersama dengan izin kendaraannya, yaitu dengan cara tidak menerima pendaftaran kendaraan jika belum berizin, sehingga diharapkan populasi dari jumlah kendaraan tetap terjaga. - 13.6.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat terkait dengan kebijakan penetapan kuota yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Gubernur di 563 -
S A L I N A N wilayah-wilayah sebagaimana tersebut di atas, dapat menciptakan entry barrier bagi perusahaan angkutan umum yang berada pada pasar angkutan sewa khusus karena jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah sangat kecil dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat besar. 13.7. Tentang perubahan perilaku Para Terlapor selama proses persidangan. Bahwa selama proses persidangan, sudah terjadi beberapa kali perubahan perilaku yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu sebagai berikut: 13.7.1. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai Direktur dan/atau Direktur Utama pada Terlapor I dan Terlapor II, serta Dra. Suzy Lindartono yang menjabat sebagai Komisaris pada Terlapor I dan Terlapor II, telah melepaskan jabatan rangkapnya pada Terlapor I sejak Agustus 2019. 13.7.2. Bahwa pada tahun 2015 Kiki Rizky yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai Direktur pada Terlapor I dan Terlapor II, telah melepaskan jabatan rangkapnya pada Terlapor II sejak tahun 2016. Selain itu, sejak tahun 2017 Kiki Rizky sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur di Terlapor I. 13.7.3. Bahwa Terlapor I melakukan perubahan terkait dengan sistem insentif yang diberikan kepada mitra pengemudinya. Sejak akhir tahun 2019, Terlapor I telah merubah sistem insentif mitra Terlapor II yang semula dengan argo (fares) dan mitra individu yang semula dengan trip diubah menjadi sistem berlian dengan trip. Dengan sistem berlian tersebut sudah tidak berlaku 564 -
S A L I N A N pengembalian atau commission back 20% bagi mitra Terlapor II yang mencapai target insentif. ---------------------- 13.7.4. Bahwa Terlapor II sebagai perusahaan angkutan sewa khusus berupaya mematuhi peraturan perundang- undangan lainnya terkait dengan izin jasa angkutan sewa khusus di masing-masing kantor operasional Terlapor II, yaitu: a. Wilayah Medan, izin yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari b. Wilayah Surabaya, izin yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2018. c. Wilayah Makassar, izin yang dikeluarkan pada bulan Juli 2018. 13.7.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai terdapat upaya paksa dari Para Terlapor untuk mematuhi hukum persaingan usaha dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait dengan perkara a quo. ------ 13.8. Tentang terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Bahwa Covid-19 merupakan pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia dan salah satunya adalah Indonesia yang pertama kali mengkonfirmasi melalui pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Bahwa fakta adanya pandemi terkait dengan perkara a quo, Majelis Komisi menguraikan sebagai berikut: -------------------- 13.8.1. Bahwa dengan adanya pandemi ini, menyebabkan Pemerintah mengeluarkan pengumuman penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut: a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 565 -
S A L I N A N 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 16 Maret 2020. b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 30 Maret 2020. -------------- c. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tanggal 29 Februari 2020. ----------------------- d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Propinsi DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2020. ----------------------------- e. Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020.---------------- f. Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 22 April g. Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 22 April 2020. h. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020.---------------- 566 -
S A L I N A N i. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Propinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. ------------------------- 13.8.2. Bahwa dengan adanya penerapan peraturan-peraturan tersebut, proses penanganan perkara di KPPU, termasuk perkara a quo dilakukan penghentian sementara kegiatan penanganan perkara yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi, sebagai berikut: a. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Kep.3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, penghentian sementara kegiatan penanganan perkara terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. b. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 25/KPPU/Kep.3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, penghentian sementara kegiatan penanganan perkara terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020. c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik dan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep.1/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penanganan Perkara Dalam Kondisi Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia. -------------------------- d. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU/Kep.3/IV/2020 tanggal 22 April 2020, penghentian sementara kegiatan penanganan perkara terhitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. e. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU/Kep.3/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, 567 -
S A L I N A N penghentian sementara kegiatan penanganan perkara terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020. 13.8.3. Bahwa dengan adanya pandemi ini berdampak bagi pelaku usaha, tidak terkecuali juga bagi Terlapor I dan Terlapor II. 13.8.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara maupun pengambilan Putusan Komisi. ------------------------ 14. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan kepada: 14.1. Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan kuota angkutan sewa khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. ----- 14.2. Kementerian UMKM dan Koperasi untuk melakukan advokasi kepada pengemudi yang tergolong UMKM terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi, dan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus. 15. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. --------------- Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terlapor dalam perkara a quo, sebagai berikut: ------------------------- 15.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat hal-hal yang memberatkan bagi Para Terlapor, yaitu: 15.1.1. Terlapor I dan Terlapor II sebagai perusahaan PMA yang memiliki kompetensi pemahaman di bidang hukum, salah satunya terkait hukum persaingan usaha. ----------- 568 -
S A L I N A N 15.1.2. Dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sangat besar dan dilakukan dalam kurun waktu 2017-2019, yaitu terkait integrasi vertikal berdampak pada pelaku usaha pesaing, sedangkan terkait diskriminasi berdampak pada mitra individu. ------ 15.1.3. Terlapor I tidak kooperatif dengan menolak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan data dan/atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi dalam proses pembuktian. 15.1.4. Terlapor II mendapatkan keuntungan langsung dengan adanya integrasi vertikal dan praktik diskriminasi sebagaimana perkara a quo, namun demikian menurut Doktrin Single Economic Entity Terlapor I sebagai perusahaan terafiliasi dengan Terlapor II telah mendapatkan keuntungan tidak langsung atas manfaat atau kinerja bisnis dari Terlapor II. ---------------------------- 15.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Para Terlapor, yaitu: 15.2.1. Terlapor I berupaya mematuhi ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dengan melepaskan jabatan rangkap pada Terlapor II. 15.2.2. Terlapor I berupaya melakukan perubahan sistem perhitungan insentif kepada mitra-mitranya. ---------------- 15.2.3. Terlapor I berkontribusi terhadap kemajuan teknologi informasi di bidang transportasi darat. ----------------------- 15.2.4. Terlapor II berkontribusi dalam membuka kesempatan kerja bagi para pengemudi. 15.2.5. Terlapor II telah bersikap kooperatif selama proses persidangan. 15.2.6. Terlapor II berupaya melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undang lainnya terkait dengan perizinan jasa angkutan sewa khusus.------------------------ 569 -
S A L I N A N 15.2.7. Terlapor I dan Terlapor II merupakan perusahaan yang terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 15.2.8. Terlapor I dan Terlapor II belum pernah dijatuhi hukuman terkait perkara persaingan usaha. ---------------- 16. Tentang Sanksi Administratif. Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi administratif bagi para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ---- 16.1. Tentang Peraturan KPPU. 16.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. 16.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi- tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 16.1.3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. 570 - Rp juga
S A L I N A N 16.2. Tentang Perhitungan Denda. 16.2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu dengan menentukan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.-------- 16.2.2. Bahwa dalam menentukan perhitungan denda, Majelis Komisi menghitung denda untuk masing-masing Terlapor pada masing-masing pasal dugaan pelanggaran. 16.2.3. Bahwa dalam penentuan besaran denda, Majelis Komisi menetapkan besaran nilai dasar, yang kemudian dari besaran nilai dasar tersebut ditambah besaran nilai dari hal-hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan dalam butir 15.1, dan dikurangi besaran nilai dari hal- hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam butir 15.2. 16.2.4. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi. 17. Tentang Sanksi Pidana. Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi pidana bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ------ 17.1. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan Putusan Komisi, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.------------------------------------------ 17.2. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada 571 -
S A L I N A N Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. ---------- 17.3. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) jo. Ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat 2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut untuk dilakukan penyidikan. Putusan Komisi tersebut merupakan bentuk permulaan yang cukup bagi Penyidik untuk melakukan penyidikan. ------------------ 17.4. Bahwa ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan terhadap pelanggaran Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 17.5. Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 17.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999, terhadap pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: ----------------------- 17.6.1. Pencabutan izin usaha; atau 17.6.2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau 17.6.3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain. --------------- 572 -
S A L I N A N 18. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: MEMUTUSKAN 1) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 2) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------ 3) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 4) Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 5) Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);---------- 6) Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 573 -
S A L I N A N Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 7) Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 8) Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). ----------------- 9) Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. ---------------- Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, 30 Juni 2020 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 Juli 2020 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum., dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti S.H. dan Ita Damayanti Wulansari, S.E. masing-masing sebagai Panitera. 574 -
S A L I N A N Ketua Majelis Komisi, t.t.d. Dinni Melanie, S.H., M.E. Anggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi, t.t.d. t.t.d. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. Panitera, t.t.d. t.t.d. Sulastri Ambarianti, S.H. Ita Damayanti Wulansari, S.E. Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Kepala Panitera, Ahmad Muhari, S.H., M.H. 575 -