PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI SAHNYA PERKAWINAN PADA GELAHANG SEBAGAI PENGECUALIAN BENTUK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BANJAR BADUNG, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR. OLEH : KOMANG TRI UTAMI DEWI NPM : 202010121090 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR 2024
SAHNYA PERKAWINAN PADA GELAHANG SEBAGAI PENGECUALIAN BENTUK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BANJAR BADUNG, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR. 1. Latar Belakang Salah satu tahap penting hidup manusia di dalam kehidupan bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting sebab perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula seseorang tersebut dianggap belum dewasa dan dengan dilangsungkannya perkawinan dapat menjadi dewasa atau yang semula dianggap anak muda (deha) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (alaki rabi), dalam masyarakat Bali perkawinan bisa disebut Pawiwahan. Upacara adat Pawiwahan dalam Agama Hindu termasuk ke dalam Upacara Manusia Yadnya. Menurut VE Korn mengemukakan, di Bali tidak terdapat kepastian, kapan perkawinan itu dianggap sah1. Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan2. Pawiwahan merupakan ikatan suci dan komitmen selama hidup 1 VE Korn, Het Adat Recht Van Bali (terjemahan), 1932, Hal 491. 2 Iman Sudiyat, 1978, Hukum Perkawinan, Hukum Adat Sketsa Asas, Hal.107. 1
menjadi suami dan istri, serta bisa dikatakan juga ikatan sosial yang paling kuat yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Wiwaha memiliki kedudukan penting dalam kehidupan Umat Hindu. Pada hal ini, laki-laki dan perempuan saling mengikatkan diri secara lahir dan batin. Mereka akan menjadipasangan suami istri untuk membangun rumah tangga, serta melaksanakan tanggung jawab bersama-sama di dalamnya. Menurut kitab Manusmrti, wiwaha bersifat wajib sekaligus religius karena berkaitan erat dengan kewajiban orang tua untuk melahirkan seorang anak laki-laki guna menebus dosa mereka sendiri. Upacara pawiwahan ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang kemudian akan dapat melanjutkan amanat, serta tanggung jawab kepada leluhur melalui upacara penyucian (mabyakala). Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan-an Yang Maha Esa. Di Bali ada yang dikenal bentuk perkawinan padagelahang, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berstatus purusa (laki-laki). Menurut Sudarsana dalam buku Windia 2009, bahwa perkawinan pada gelahang di beberapa tempat memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Di Banjar Poh Manis Penatih, Denpasar disebut dengan negen dadua, di Banjar Kukub, Perean, Tananan disebut mapanak bareng, di Desa Belumbang, Kerambitan, disebut nadua 2
umah3. Walaupun penyebutan berbeda- beda, namun makna yang terkandung dari sebutan itu adalah perkawinan pada gelahang atau gelahang bareng (miliki bersama). Perkawinan pada gelahang adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang upacara pabeyakaonan (sahnya perkawinan) dilakukan di rumah masing-masing pasangan. Perkawinan pada gelahang menganut sistem parental, karena hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan sama (seimbang). Alasan utama dilaksanakan perkawinan pada gelahang adalah karena laki-laki, tidak mau diubah statusnya menjadi perempuan. Perkawinan pada gelahang dapat menyelamatkan keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, Apabila mempelai laki-laki juga tidak berkenan untuk nyentana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyebab utama munculnya model perkawinan ini karena ada satu keluarga yang memiliki anak perempuan saja dan pihak laki-laki tetap menginginkan agar berstatus purusa, karena terikat dengan tanggung jawab. Perkawinan seperti ini memiliki landasan hukum yang kuat, seperti termuat dalam Weda dan Susastra Hindu lainnya. Perkawinan model ini sejalan dengan penghormatan terhadap perempuan sebagaimana terdapat dalam kitab suci Weda (perspektif gender) maupun perspektif nilai- nilai kemanusiaan. 4 3 Windia, Wayan P. 2009. Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Denpasar: Udayana University Press. 4 I Nyoman Pursika and Ni Wayan Arini, "Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2012): 68-77. 3
barang - barang hadiah. Perkawinan menurut KUHPerdata adalah hubungan hukum antara subyek - subyek yaitu laki - laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut5. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu, perkawinan pada gelahang mengandung arti perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa dan juga tidak termasuk perkawinan nyentana, melainkan suami dan istri tetap berstatus kapurusa di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua kewajiban (swadharma), yaitu meneruskan kewajiban pada keluarga istri dan juga meneruskan kewajiban pada keluarga suami, sekala maupun niskala, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian Pershada Bali (2008), di antara 28 pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan perkawinan pada 5 Soedharyo Soimin, 2004, Hukum Orang Dan Keluarga, Presfektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8. 4
gelahang (sejak tahun 1945-2008), diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan dipilihnya bentuk ini, karena masing-masing calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal dalam keluarganya. Alasan masing-masing calon pengantin terlahir anak tunggal tersebut sampai sekarang (2018) masih bertengger sebagai "juara bertahan" alias alasan utama dipilihnya bentuk perkawinan pada gelahang. Dalam perkawinan pada gelahang, suami dan istri berstatus kapurusa di rumahnya masing-masing, dengan segala kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) yang menyertainya sesuai kesepakatan (pasobayan). Sesuai dengan statusnya (masing-masing berstatus kapurusa), maka dengan sedirinya suami dan bertanggungjawab untuk melestarikan, mengurus, dan meneruskan warisan dalam keluarga dan masyarakatnya masing-masing. Itu sebabnya perkawinan pada gelahang disebut juga dengan istilah perkawinan negen dadua (melaksanakan kewajiban di dua tempat). Perlu ditegaskan bahwa mengenai suami dan istri berstatus kapurusa di rumahnya masing-masing, telah diakui berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1331 K/Pdt12010, hari Kamis tanggal 30 September 2010, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 PK/Pdt/2012, hari Selasa tanggal 24 Desember 2013. Ada tiga asas yang senantiasa wajib ditaati oleh pasangan perkawinan pada gelahang dan keluarganya, kalau ingin perkawinan pada gelahang berjalan sesuai harapan. Ketiga asas yang dimaksud 5 istri
adalah paksa, lasia, dan satya. Paksa artinya terpaksa. Yang memaksa bukan orang atau pihak tertentu, melainkan "keadaan tertentu" yang dapat mengakibatkan kaputungan. Lasia berarti tulus ihlas. Tulus ikhlas dalam memilih bentuk perkawinan pada gelahang demi menghindari kaputungan dalam keluarga, dengan segala konsekwensi yang mengertainya dan tulus ikhlas dalam menerima serta melaksanakan kesepakatan (pasobaya mewarang) yang telah dibuat bersama. Satya mengandung arti, menghormati dan melaksananan kesepakatan yang telah dituangkan dalam pasobaya mewarang, secara konsisten dan konsekuen, untuk selamanya. Kalau ketiga azas ini dihormati dan ditaati, bentuk perkawinan pada gelahang yang dipilih berpeluang dapat menjawab masalah kaputungan yang dikhawatirkan. Sebaliknya, kalau salah satu saja dari ketiga azas ini tidak dihormati dan tidak ditaati, bentuk perkawinan manapun yang dipilih, jawabnya patut diduga berakhir kacau6. 6 Wayan P. Windia, 2018, Pernikahan "Pada Gelahang", Jurnal Bappeda Litbang, hlm. 220 - 225 6
1.1 RUMUSAN MASALAH Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Pada Gelahang menurut masyarakat hukum adat di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar ? 2. Bagaimana sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar ? 1.1 TUJUAN PENELITIAN Adapun yang menjadi tujuan terhadap penelitian hukum ini diantaranya meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dijabarkan sebagai berikut: 1.1.1 Tujuan Umum 1) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah. 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 3) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum. 4) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat. 5) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. 7
1.1.1Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan pada gelahangmenurut masyarakat hukum adat di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. 2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. 1.2 Kegunaan Penelitian Dengan Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut : 1.4.2 Kegunaan Teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan mahasiswa untuk mengetahui, mempelajari dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah di bahas dalam skripsi ini. 8
1.4.3 Kegunaan Praktis 1. Bagi penulis, merupakan pembelajaran yang berharga disamping menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata juga hasil penulisan ini dapat dijadikan refernsi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuanmengenai Perkawinan yang ada di Bali. 2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam mengenai jenis perkawinan yang ada di Bali sebagai sumber informasi dalamkeidupan masyarakat. 3. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat meninjau lebih dalam lagi mengenai pemberlakuan Perkawinan pada gelahang di Bali. 1.5 Tinjauan Pustaka Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara - saudaranya, bahkan keluarga mereka masing - masing7. Selain itu, perkawinan adalah suatu usaha yang menyebabkan terlahirnya generasi baru, sehingga golongan tertentu dapat berlangsung terus dan tertib8. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (geneologis), maka perkawinan merupakan 7 Laksanto Utomo, 2016, Hukum Perkawinan, Hukum Adat, Hal.89. 8 Ter Haar, 1960, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K.NG, Subekti Poernotio, Pradnya Paramita, 1980, Jakarta, Hal. 158 9
suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, di samping itu suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak merupakan sarana pendekatan serta perdamaian kerabat. Nilai berkumpul membentuk suatu keluarga yang dilakukan oleh manusia yang berlainan jenis kelamin, merupakan konsekuensi dari ditakdirkannya manusia untuk saling mempunyai daya tarik satu sama lain9. Adapun pengertian perkawinan dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis mendefinisikan perkawinan sebagai " perseketuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu10. Pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali sebagai suatu ikatan sekala niskala (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluraga yang bahagia dan kekal (satya alaki rabi). Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan pihak perempuan meninggalkan rumah utnuk melamgsungkan upacara perkawinan ditempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (swadharma) orang tua serta leluhur suaminya. Perkawinan ini 9 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, hal. 134. 10 Wiryono Projodikoro, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. Keempat, Sumur Bandung, hal. 7. 10
dianggap perkawinan biasa. karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilinial , dalam perkawinan ini laki- laki berstatus sebagai purusa11. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali pada umumnya dimana seorang laki-laki tetap tinggal dikeluarga laki-laki dan seorang istri/wanita ikut pada keluarga laki-laki dan laki-laki berstatus sebagai purusa. Perkawinan pada gelahang dimana pasangan suami istri tidak melangsungkan perkawinan biasa dan juga tidak melangsungkan perkawinan nyentana melainkan memilih bentuk "perkawinan alternatif" di luar dua bentuk perkawinan yang secara tradisional dikenal dalam hukum adat Bali. Perkawinan pada gelahang dilakukan apabila keluarga perempuan keberatan melakukan perkawinan biasa karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu- satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih perkawinan. nyentana, keluarga laki-laki tidak setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu- satunya anak laki-laki yang dimiliki. Pada perkawinan pada gelahang suami istri berstatus sebagai purusa dirumahnya masing-masing. Perkawinan pada gelahang di Bali secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai satu solusi dalam permasalahan perkawinan di Bali. Sebagai sebuah solusi tentunya perkawinan pada gelahang memiliki landasan yang kuat sehingga dapat digolongkan sebagai salah satu solusi.12 Perkawinan 11 Institut Hindu Dharma, Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspekaspek Agama Hindu I-IV (Denpasar Proyek Pemerintah Daerah Tingkat I Bali) 1986. 12 Wayan Sedana, 2013, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Bali", hal.31. 11
pada gelahang menerapkan sistem parental, karena menempatkan perempuan dan lakilaki setara. Ini berarti terjadi pergeseran dari sistem kekeluarga-an patrilineal ke sistem parental. Sistem kekeluargan di sini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang mem-punyai hubungan hukum kekeluargaan. Kita sadari bersama bahwa sistem keke-lurgaan yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam, yang disebab-kan oleh adanya multi etnis, multi agama, multi budaya dan sebagainya, sehingga menyulitkan pembentukan hukum keluar-ga nasional. Sebagaimana diketahui bah-wa tujuan utama dari perkawinan pada gelahang adalah untuk melahirkan keturunan jangan sampai putus (cepung). Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran tentang warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, baik yang berwujud kewajiban maupun hak ada yang mengurus atau meneruskan13. 13 I Nyoman Pursika and Ni Wayan Arini, "Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2012): hal 75. 12
1.6 Metode Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta- fakta yang ada di dalam wawancara langsung kepada Ibu Ni kadek Julinda Dewi, yang bertempat tinggal di Banjar Badung, Payangan, Gianyar. 1.6.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti tentang data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat, yang berkaitan hak waris anak dalam perkawinan pada gelahang pada masyarakat hukum adat di Bali. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan Undang-undang (satute approach) dilakukan dengan menelaah undang- undang, regulasi dan awig-awig (ketentuan-ketentuan hukum adat Bali) yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan sosiologis pendekatan ini dipergunakan karena tidak ada hukum waris nasional yang mengatur tentang hal yang sedang diteliti. Disamping itu dipergunakan juga pendekatan kasus (case approach) yaitu melakukan pendekatan-pendekatan kasus yang telah diputus oleh Pengadilan. Tujuannya 13
untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. 1.6.2 Sumber Data Adapun jenis sumber data yang digunakan yakni bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu berupa : 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yang berhubungan dengan faktor Perkawinan pada gelahang di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sumber data yang diperoleh dari data penelitian ini yaitu data yang berasal langsung dari lapangan, dengan cara melakukan wawancara atau interview yang dilakukan kepada Ibu Ni Kadek Julinda Dewi yang berdomisili di Jalan Nangka Utara, Denpasar. 2. Data sekunder yaitu, mencakup dokumen resmi, buku-buku, jurnal yang secara langsung ataupun tidak langsung, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang - undangan yang terkait dengan permasalahan diantaranya : (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Awig - awig Desa Adat Melinggih, Kecamatan Payangan, 14
Kabupaten Gianyar. 1.6.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Di pilihnya daerah tersebut sebagai tempat penelitian, karena pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada gelahang tersebut berasal dari Kabupaten/Kota yang berbeda yaitu antara Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. 15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1. Data Primer Di lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden maupun kepada informan. Semua data yang dikumpulkan lewat wawancara ditulis dalam catatan lapangan. 2. Data Sekunder Di lakukan dengan mengkaji beberapa buku, laporan penelitian, artikel - artikel dan jurnal yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan penelitian ini. 1.6.5 Analisi Data Analisi data adalah proses mengorganisasikan dan atau menyusun data agar dapat ditafsirkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Dalam penelitian ini analisi data yang dilakukan secara kualitatif yaitu data - data yang diperoleh dari hasil study kasus Perkawinan pada gelahang sebagai pengecualian bentuk Perkawinan pada masyarakat adat di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya di analisis. Bentuk data yang dianalisis berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terrier. Jadi dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang di peroleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan nilai. 16
RANCANGAN SUSUNAN BAB Rancangan susunan bab dalam penelitian ini menggambarkan isi dari penelitian yang dibagi menjadi 4 ( empat ) bab, yaitu : DAFTAR ISI ... iv BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 7 1.3 Tujuan Penelitian ... 7 1.3.1 Tujuan Umum ... 7 1.3.2 Tujuan Khusus ... 8 1.4 Kegunaan Penelitian ... 8 1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis ... 8 1.4.2 Kegunaan Secara Praktis ... 9 1.5 Tinjauan Pustaka... 9 1.6 Metode Penelitian ... 12 1.6.1 Tipe Penelitian Dan Pendekatan Penelitian ... 13 1.6.2 Sumber Bahan Hukum ... 14 1.6.3 Lokasi Penelitian ... 14 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ... 14 1.6.5 Analisis Bahan Hukum ... 15 BAB II. KEABSAHAN PERKAWINAN PADA GELAHANG MENURUT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BANJAR BADUNG, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR 2.1 2.2 Pengertian Perkawinan Keabsahan Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar 17
BAB III. SISTEM PEWARISAN PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG DI BANJAR BADUNG, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR. 3.1 Pengertian Pewarisan Dalam Hukum Adat Di Bali 3.2 Sistem Pewarisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Di Banjar Badung, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran DAFTAR PUSTAKA 18
DAFTAR BACAAN BUKU/LITERATUR Artadi I Ketut, S.H., SU, 1981, "Tentang Hukum Adat Waris Bali". Hukum Adat Bali. Aspekaspek Agama Hindu I-IV (Denpasar Proyek Pemerintah Daerah Tingkat I Bali) 1986. Dewi Wulandari C., S.H., M.H., S.E.., M.M., 2010, Hukum Perkawinan Adat Adat.Indonesia. Dominikus Rato, S.H., M.Si., 2021, Sistem Hukum Waris Adat, Hukum Waris Adat. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung. Laksanto Utomo, 2016, Hukum Perkawinan, Hukum Adat. Iman Sudiyat, 1978, Hukum Perkawinan, Hukum Adat Sketsa Asas. Institut Hindu Dharma, Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Sedana, Aspekaspek Agama Hindu I-IV (Denpasar Proyek Pemerintah Daerah Tingkat I Bali) 1986. Wayan, 2013, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Bali". Pursika I Nyoman and Ni Wayan Arini, "Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2012). Soedharyo Soimin, 2004, Hukum Orang Dan Keluarga, Presfektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta. Wayan Windia P. , 2018, Pernikahan "Pada Gelahang", Jurnal Bappeda Litbang. Wiryono Projodikoro, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. Keempat, Sumur Bandung. Wiryono Projodikoro, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. Keempat, Sumur 19
Bandung. Sedana Wayan, 2013, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Bali". PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang - undang Republik Indonesia. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 20