ANALISIS 'URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA (STUDI KASUS DI DESA KINCANG WETAN DAN DESA TEGUHAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN) SKRIPSI Oleh : Muhammad Fajrunnajah Mukhtar NIM 210117120 Pembimbing: Lia Noviana, M.HI. NIP. 198612032015032002 JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2022
ABSTRAK Mukhtar, Muhammad Fajrunnajah. 2021. Analisis "Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Lia Noviana, M.HI. Kata kunci : Analisis 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa Perkawinan merupakan salah satu pokok hidup yang utama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam tradisi pernikahan di Jawa ada berbagai ragam adat istiadat pernikahan, yang salah satunya tradisi larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan. Hal itu dipengaruhi kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat bahwa dikedua desa Kincang dan desa Teguhan terdapat masih hubungan darah. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: (1) Bagaimana tinjauan "urf terhadap larangan pernikahan antar desa desa Kincang dan desa Teguhan, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun ? (2) Bagaimana tinjauan "urf terhadap kepatuhan masyarakat terkait larangan pernikahan antar desa Kincang dan desa Teguhan, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun ?. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Pendekatan penelitian mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tinjauan "urf terhadap larangan pernikahan antar desa Kincang dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dapat diklasifikasikan menjadi tiga faktor yaitu, keyakinan, budaya dan hubungan darah yang termasuk "urf fasid karena bertentangan dengan syara", sedangkan dari aspek cakupannya termasuk "urf khas karena tidak berlaku di semua daerah. Serta tinjauan "urf terhadap kepatuhan masyarakat terkait larangan pernikahan antar desa Kincang dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tidak memenuhi syarat diterimanya "urf sebagai landasan hukum, nilai maslahatnya tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan nash Al-Qur"an atau dikategorikan "urf fasid, sedangkan dari aspek cakupannya termasuk "urf khas karena tidak berlaku di semua daerah.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya. Arti akad nikah menurut syarak ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal "nikah".1 Sedangkan pengertian nikah atau kawin itu sendiri dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia no.1 tahun 1974 yang tersebut diatas, dapat dianggap yang tercantum dalam pasal 1, sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".1 Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan, insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.2 Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai perkawinan yaitu pasal 2 dan 3. Pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksnakannya merupakan ibadah. Pasal 3 1 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11. 1 Peunoh Daly. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-Negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) 104-105 2Slamet Abidin. Fiqih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 13.
menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.3 Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami dan istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat itu merupakan tuntunan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insan. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta kebersamaan. Selain itu juga perkawinan merupakan salah satu kebutuhan rohani dan jasmani yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis berlainan disunahkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Allah SWT antara lain untuk bertujuan untuk melanjutkan keterunan dan tujuan lain- lainya.4 Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam Islam kebiasaan dikenal dengan konsep "urf, adat istiadat atau budaya yang berlaku dimasyarakat muslim. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf "urf apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Indonesia khususnya masyarakat Jawa telah memiliki beragam adat dan kebudayaan yang cukup tinggi khususnya dibidang perkawinan. Corak antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Meskipun menampakkan corak yang berbeda, tetapi sebenarnya unsur-unsur kebudayaan suatu kesatuan yang saling terjalin dan terkait satu sama lain.5 3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2. 4Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 43. 5 Abdul Wahab Al-Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.
Tradisi dan budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat di samping berhubungan dengan orang lain, masyarakat juga berhubungan dengan namanya budaya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena budaya itu sendiri tumbuh berkembang di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Tiap masyarakat pasti punya tradisi atau budaya sendiri-sendiri. Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi di antara bangsa, suku satu dan yang lain, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Upacara perkawinan itu sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak para leluhur. Upacara perkawinan mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana. Tradisi merupakan suatu kepercayaan, kebiasaan atau adat istiadat yang berasal dari nenek moyang sampai saat sekarang masih dijalani oleh sebagian orang dalam kehidupan masyarakat yang merupakan suatu hal yang dianggap benar dan baik. Tradisi dalam kehidupan suatu masyarakat bertahan sedemikian rupa, sehingga tradisi kehidupan yang terjalin dalam berbagai peristiwa penting yang ditandai dengan upacara, bermuatan sebuah nilai. Di antaranya yang penting untuk batas suatu kaum atau suku bangsa ialah muatan nilai agama, adat dan kebiasaan.6 Dalam melaksanakan suatu pernikahan, masyarakat sangat terikat oleh aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di kedua daerah desa Kincang Wetan dan desa Teguhan berlaku sejak adanya 6Uhamidu, Orang Melayu di Riau (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 1996), 8.
suatu perjanjian antar kedua desa Danyang tersebut (sebutan untuk orang-orang terdahulu yang mendirikan/mbabat desa tersebut) antar kedua desa ini terdapat masih ada hubungan darah. Sehingga ada ucapan dari danyang desa Kincang Wetan Dengan danyang dari desa Teguhan bahwasannya, di antara anak cucu danyang mbah desa Kincang Wetan dengan anak cucu danyang mbah desa Teguhan jangan ada yang menikah. Adapun salah satu adat atau tradisi tersebut adalah larangan pernikahan antara Desa Kincang Wetan dengan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Adat atau tradisi ini masih dipengaruhi oleh hubungan darah saudara antar kedua danyang/mbabad tersebut. Sebab yang menyangkut adanya larangan pernikahan yaitu larangan karena hubungan nasab, larangan karena hubungan musharaha, larangan karena persusuan, dan yang ada hubungan dengan agama, dan tidak. Tradisi yang ada di tengah masyarakat adapun salah satu adat atau tradisi tersebut adalah larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. sebagai adat tidak boleh melakukan upacara perkawinan yang sudah diyakini sejak turun temurun oleh orang terdahulu. Apabila adat ini dilanggar, maka madharatnya lebih besar dan akan terjadi permasalahan yang datangnya secara tiba-tiba di dalam keluarganya, seperti hidupnya tidak bahagia, rizkinya sempit, sakit-sakitan dan sampai kematian. Bahwasanya yang mengatur riski, kematian, nasib dan jodoh adalah Allah SWT, mengenai ketidak harmonisan suatu keluarga yakni dari diri kita masing-masing yang akan melaksanakan suatu pernikahan dan menjalin rumah tangga yang kekal. Tujuan dari adat tersebut untuk melestarikan dari keyakinan di tengah masyarakat apabila di langgar maka akan terjadi resiko musibah atau celaka yang tidak diinginkan terjadi bila hal tersebut dilanggar.
Sedangkan No dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diterangkan tentang larangan perkawinan karena hubungan ada darah saudara dari kedua danyang tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang adanya larangan perkawinan yang sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan. Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: "ANALISIS "URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA (STUDI KASUS DI DESA KINCANG WETAN DAN DESA TEGUHAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN)". B. Rumusan Masalah Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu: 1. Bagaimana tinjauan "urf terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ? 2. Bagaimana tinjauan "urf terhadap kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk menjelaskan tinjauan "urf terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 2. Untuk menjelaskan tinjauan "urf terhadap kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. D. Manfaat Penelitian
Harapan penulis dalam penyusunan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis. a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang "urf terhadap larangan pernikahan antar desa. b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang tinjauan "urf terhadap kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar desa. 2. Manfaat Praktis. a. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi para pihak. E. Telaah Pustaka Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama secara mutlak. Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada, maka penulis berusaha mencari sebanyak-banyaknya penelitian yang pernah ada. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, diantaranya yaitu: Jurnal yang di buat oleh Aci Lovita Sari, yang berjudul "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat di Kabupaten Sumatera Barat", 2012. Fokus penelitian ini membahas adanya beberapa pasangan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh adat
Minangkabau.7 Terdapat kesamaannya ialah membahas tentang larangan pernikahan sekampung atau sesuku, dan perbedaannya adalah apakah ada batasan tingkat keturunan untuk larangan pernikahan sesuku dan disini tinjau dari adat suku Minangkabau saja. Jurnal of Civic Education yang di buat oleh Dina Ekawiyani, "yang berjudul Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido", 2020. Fokus penelitian ini membahas tentang hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Kenagarian Sago Pesisir Selatan yang melakukan perkawinan sesuku bahwa ada yang melakukan 7 pasang orang melakukan perkawinan tersebut.8 Persamaan dari judul di atas adalah membahas tentang perkawinan sesuku hukum adat. Sedangkan perbedaannya adalah di tinjau dari perspektif hukum adat. Tugas akhir yang di buat oleh Wahyu Widodo, yang berjudul "Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (Perspektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam), 2018. Fokus peneliti dapat disimpulkan persamaannya adalah membahas suatu larangan pernikahan adat Jawa terdapat kesesuaian dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Yaitu larangan pernikahan adat Jawa mempunyai tujuan menghindari suatu keburukan, baik dalam diri pribadi maupun kehidupan bermasyarakat agar tercapai rumah tangga yang tentram. Sedangkan tujuan Islamiah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.9 Sedangkan perbedaannya, dapat dikelompokkan beberapa point yang pertama, makna larangan pernikahan adat Jawa karena faktor biologis dalam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam. Kedua, makna 7 Aci Lovita Sari, "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat di Kabupaten Sumatera Barat," JOM Riau, 2 (2012), 12. 8 Dina Ekawiyana, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido," Of Civic Education, 3 (2020), 213. 9 Wahyu Widodo, Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2018), 30.
larangan pernikahan adat Jawa karena faktor alam dalam persfektif tujuan dalam Islam. Tugas akhir yang dibuat oleh Mart Wilda Shulkhan, yang berjudul "Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah dan Mayarakat Desa Golan" (Kajian Sosiologi Hukum), 2017. Dapat disimpulkan bahwa persamaan dari judul di atas membahas tentang adat larangan pernikahan antar desa dusun Mirah dan desa dusun Golan.10 Sedangkan perbedaan dapat dilihat dari segi tinjauan yang di atas menggunakan Kajian sosiologi Hukum, menurut penerapan UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan KHI terhadap praktek larangan perkawinan di masyarakat dusun Mirah dan desa Golan dan masyarakat tetap mempertahankan adat larangan perkawinan pada desa tersebut meskipun Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI tidak melarang pernikahan antar desa kecuali muabbad dan muattaq. Tugas akhir yang dibuat oleh Abdurahman, yang berjudul "Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagiraan Guguak Malalo Perspektif "Urf dan Maqashid Syariah" Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2020. Fokus peneliti membahas tentang awal mula munculnya larangan ini sudah ada sejak dulu namun aturan mengenai larangan ini sudah diwariskan turun menurun dari ninik mamak terdahulu, dikarenakan adat kebiasaan dimana penyampaiannya dari mulut kemulut saja sehingga tidak diketahui itu kapan waktu pelarangan itu muncul. Kemudian karena dari asal nagari guguk malalo itu satu suku dahulunya kemudian dikelompokan menjadi tiga kata. Bentuk larangan nikah beda suku yang berbeda di guguak malalo memiliki dua bentuk yaitu. Pertama, larangan nikah antar suku yang berbeda dalam satu kota. Kedua, larangan nikah antar suku yang berbeda antar kota.11 Sedangkan persamaannya adalah, sama melarang nikah beda suku bagi masyarakat 10 Mart Wilda Suhlkan, Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah dan Mayarakat Desa Golan, Skripsi (Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2017), 38. 11 Abdurrahman, Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagiraan Guguak Malalo Perspektif, Skripsi (Padang: UIN IMAM BONJOL PADANG, 2020), 40.
di Kenagiraan Guguan Malalo menurut "Urf. Perbedaannya adalah judul di atas membahas pernikahan beda suku dan menurut Maqashid syariah. Jurnal Komunikasi yang dibuat oleh Merita Aulia, yang berjudul "Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur", Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Baturaja, 2020. Fokus peneliti membahas tentang mengenai komunikasi simbolik makna peneliti menyimpulkan jika dilihat dari pola pikir masyarakat, sebagian memiliki persepsi yang sama mengenai tradisi ini. Kebanyakan masyarakat menyikapi hal ini dengan sudut pandang yang positif. Hampir semua mengatakan bahwa tradisi ini sangat sakral dan sangat diyakini kebenarannya jika dilanggar. Tradisi kebudayaan harus dipertahankan karena hal ini memiliki banyak hal positif bagi masyarakat itu sendiri.12 Sedangkan perbedaanya yaitu pembahas menuliskan hasil penelitian tentang terdapat makna komunikasi yang dipahami oleh warga masyarakat kedua tersebut. Masyarakat desa Adumanis dan desa Betung adalah bagian dari Suku Komering yang masih dalam satu keturunan dan mempunyai meyakini kepercayaan terhadap larangan pernikahan antar kedua desa tersebut. Dan persamaannya judul di atas adalah sesame meneliti tentang larangan nikah antar desa Adumanis dan desa Betung Kabupaten Oku Timur. Adapun Penelitian sisi perbedaan dan persamaan. Persamaan Dari di atas yang di tulis tugas akhir sebagai refrensi untuk meneneliti penelitian tentang membahas pernikahan adat dan larangan pernikahan di sebuah daerah. Dari sisi perbedaannya, adalah tentang membahasan larangan pernikahan terhadap masing-masing tempat dari penulis di atas terdapat perbedaan karena setiap daerah mempunyai cirri khas tradisi yang diturunkan secara turun menurun. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas dan mengembangkan mengenai analisis "urf terhadap praktek larangan 12 Merita Aulia, "Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur," Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Baturaja, 02 (2020), 68.
pernikahan antar desa di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Kajian penelitian ini nantinya akan memadukan antara sebuah kasus dengan analisis "urf. F. Metodologi Penelitian 1. Pendekatan Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di tengah masyarakat tertentu di desa Kincang Wetan dan desa Teguhan karena penulis langsung terjun langsung di lapangan untuk mengamati dan mencari data. penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.13 Pendekatan dalam hal ini termasuk pendekatan kualitatif. Penelitian atau pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.14 untuk pendekatan kualitatif di kedua desa tersebut dan menganalisa permasalahan tentang analisis "urf terhadap larangan pernikahan antar desa tersebut. 2. Kehadiran Peneliti Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan seluruh skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus sebagai pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.15 Penulis sebagai 13Kasiran, Metodologi Kuantitatif-Kualitatif (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151. 14Nana Syaodih, MetodePenelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rodas karya, 2009), 61. 15Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda karya, 2000), 314.
pengamat penuh dan observasi yang dilakukan secara terang-terangan berdasarkan atas perizinan masyarakat kedua desa. 3. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian untuk menyusun skripsi di wilayah Desa Kincang dan Desa Teguhan Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan masih mempercayai larangan perkawinan antar daerah. 4. Data Dan Sumber Data a. Data Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti sumber data tertulis. Yang dimakasud kata-kata dan tindakan yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawanacarai.16 Data dan sumber data yang digunakan yaitu data yang bersifat membantu atau menunjang penelitian. Berisi faktor yang melatarbelakangi larangan pernikahan antar desa dan kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan. b. Sumber Data Berdasarkan data yang akan dikumpulkan maka menjadi sumber penelitian. Dalam penelitian ini ada sumber data primer dan sumber data skunder yang digunakan yaitu sebagai berikut: 1) Data Primer Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 16Miftahul Ulum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi ( Ponorogo: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan STAIN PO, 2010), 37.
kongkrit. Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan keluarga pelaku (tokoh masyarakat, tokoh agama dan selaku dari keluarga pelaku), Sumber primer meliputi pelaku larangan perkawinan masyarakat di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 2) Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Seperti majalah, makalah, atau karya ilmiyah, koran dan lain sebagainnya. Pada data sekunder ini, literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji pada skripsi ini, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, kitab, buku fiqh dan lain sebagainnya.17 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan wawancara (interview), observasi. a. Wawancara (interview) Teknik wawancara dalam pengumpulan data ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara 17Masruhan¸ Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 230.
pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interview) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interview secara bebas terhadap pelaku larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, informan yakni masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai larangan pernikahan. b. Observasi Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode struktur. Observasi ini dirancang secara sistematis, tentang yang diamati, kapan dimana tempat. Data yang ada tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain. b. Organizing, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan. c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah- kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.18 6. Analisis Data 18Soetandyo Wignyo soebroto, Metode Peneletian Masyarakat (Jakarta: PT Gramedis Pustaka Utama, 1973), 10.
Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya analisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperlukan dari kelompok subyek yang diteliti.19 Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.20 Tujuan dari metode analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.21 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang larangan nikah serta teori tentang "urf, lalu aturan itu berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang analisis "urf terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 7. Pengecekan Keabsahan Data 19Syaifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 128 20Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143. 21Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.
Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut: a. Perpanjangan Pengamatan Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali mengecek data untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang harus diperbaiki dan ditambah.22 b. Ketekunan Pengamatan Teknik ketekunan ini digunakan peneliti agar dapat diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan maka peneliti akan membaca berbagai refrensi buku maupun hasil hasil penelitian atau yang terkait dengan teori larang pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun berbagai hal yang relevan. c. Triangualasi 22 M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 320-321.
Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 23Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 tehnik triangulasi sebagai berikut: 1. Menggunakan sumber yang meliputi pelaku dan masyarakat. 2. Menggunakan Teknik meliputi observasi dan wawancara ini di gunakan untuk memperoleh letak geografis dan strutur organisasi desa dan hal-hal yang terkait nikah adat. G. Sistematika Pembahasan Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena itu, akan dipaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab dimana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasan secara umum. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II: Di bab dua ini berfungsi sebagai landasan teori yang menyajikan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, larangan dalam perkawinan, pengertian "urf, hikmah "urf, hukum "urf, 23Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.
BAB III: BAB IV: BAB V: Hukum kehujjahan "urf, "urf dengan hukum adat, "urf dengan ijma, klasifikasi "urf dalam berbagai aspek, syarat "urf sebagai sumber hukum dan perubahan hukum karena perubahan"urf. Pada bab tiga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian desa Kincang Wetan dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, profil desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, profil desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sejarah larangan pernikahan desa Kincang Wetan dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Bab ini meliputi larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan dan kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan. Pada bab empat adalah memaparkan tentang analisis larangan menikah antar desa menurut pandangan "urf, meliputi faktor yang melatarbelakangi larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (perspektif "urf) dan kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (perspektif "urf). Merupakan penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran
BAB II PERKAWINAN DAN 'URF A. Pengertian Perkawinan Pernikahan merupakan salah satu pelaksaan perintah Allah dan sunah Rosulullah. Pernikahan juga sebagai media untuk memperbanyak amal kebaikan. Bila seorang suami menyuapkan sesendok nasi kemulut istri, itu akan menjadi sedekah baginya. Jika ia menggauli istrinya, itupun menjadi sedekah untuknya. Ia akan memetik banyak manfaat dan keberuntungan di dunia dan akhirat melalui anak-anaknya itu.1 Menurut pendapat jumhur ulama", bahwa hukum pernikahan adalah sunah, sedangkan menurut mazhab Dzahiri adalah wajib, dan menurut mazhab Maliki generasi akhir bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, dan sunah sebagian orang, serta mubah sebagian orang yang demikian itu diukur dari keteguhan diri seorang. Pendapat mazhab Maliki ini berpijak pada pertimbangan kemaslahatan, metode ini disebut dengan qiyas mursal, yaitu qiyas yang tidak memiliki pokok yang jelas untuk dijadikan sandaran. Qiyas ditolak sebagian besar ulama", namun mazhab Maliki jelas mempergunakan.2 Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh juga untuk arti akad nikah. Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki- laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruhnya. 1 Mahmud Al Mashri, Perkawinan Idaman (Jakarta: Qisdhi Press, 2010), 1. 2 Ali Mansur, Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam (Malang: UB Press, 2017), 41.
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan khawatir karena tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang yang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang jika penjagaan itu harus melakukan dengan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu wajib sesuai dengan kaidah.3 B. Rukun dan Syarat Perkawinan Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Dalam masalah rukun dan syarat pernikahan ini dapat kita lihat para ulama berselisih pendapat ketika menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat walaupun perbedaan ini tidak bersifat substansial.4 Sedangkan untuk syarat dan rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam kita dapatkan hal sebagai berikut: Syarat dan rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam kumpulan KHI, dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang rukun dan syarat pernikahan yaitu, harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan serta dua orang saksi dan ijab Kabul. Dalam rukun ini harus terpenuhi apabila tidak terpenuhi, maka pernikahan dalam hukum Islam dianggap tidak sah atau tidak terpenuhinya rukun nikah. Kedudukan rukun nikah adalah menjadi penting dalam sebuah perkawinan dalam hukum Islam. Dari hal di atas, dapat kita pahami bersama pernikahan dalam konsep Islam adalah pernikahan perintah sebagai sebuah 3Abdul Rohman Ghazaly, Fiqh Munakahat Edisi Pertama (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003), 5-13. 4 Abdul Wasik, Fiqih Keluarga: Anatara Konsep dan Realitas (Yogyakarta: DEEP PUBLISH, 2012), 40.
ibadah.5 C. Tujuan Perkawinan 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah, bukan dengan cara yang zina seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, dan lain sebagaiannya yang diharamkan oleh Islam. 2. Untuk membentengi akhlak yang luhur sasaran utama yang disyariatkan perkawinan dalam Islam di antaranya ialah yang membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur, Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. 3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami dalam Al-Qur"an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq, jika suami istri sudah tidak sangup lagi menegakkan batas-batas Allah.Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syariat Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali menikah) bila keduanya sanggup menegakkan batasan-batasan Allah. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Menurut konsep Islam hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping yang lain, sampai menyetubui istripun termasuk ibadah. 5. Untuk mencari keturunan yang shalih Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Dan yang terpenting lagi dalam 5 Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (KHI)", Fakultas IAIN Tulunggagung), 6.
perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan takwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.6 D. Larangan Dalam Perkawinan Larangan dalam perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Laranagn perkawinan ada beberapa macam yaitu larangan muabbad, larangan muaqqat, larangan syighor. Larangan muhallil. Larangan perempuan berzina. 1. Larangan perkawinan muabbad yaitu dilarang menikahi selama-lamanya, bagaimanapun situasi dan keadaan. Mahram muabbad sendiri disebabkan oleh tiga hal yaitu: a. Karena pertalian nasab, 1) Wanita yang melahirkan atau menurunkan keturunnan. 2) Wanita keturun ayah atau ibu. 3) Wanita saudara yang melahirkannya. b. Karena pertalian kerabat sembada, 1) Dengan wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. 2) Dengan wanita bekas istri orang yang menurunkannya. 3) Dengan wanita keturunan istri atau bekas istrinya. 4) Dengan wanita bekas istrinya keturunannya. c. Karena pertalian persesusuan. 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya garis lurus ke atas. 2) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya garis lurus ke bawah. 3) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. 2. Adapun larangan perkawinan muaqqat yang sewaktu-waktu dapat berubah dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi, dilarang dalam melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria 6 Sudarto, Fikih Munakahat (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), 12-13.
lain. b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. c. Seorang wanita tidak beragama Islam.7 Kalimat mut"ah asli maknannya bersenang-senang, kemudian dimaksudkan dengan perkawinan mut"ah ialah perkawinan yang diniyatkan dam diaqadkan untuk sementara waktu saja, dalam waktu tertentu saja, apakah seminggu, dua minggu, sebulan atau dua bulan. Pokonya waktu itu dinyatakan terbatas dalam suatu waktu. Padahal kita mengetahui perkawinan adalah suci, dimaksudkan untuk mendapatkan anak-anak, membina rumah tangga yang baik, dan berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. 3. Larangan kawin syighor, Asy-Syighor asli maknanya mengangkat. Seolah- olah orang laki-laki berkata: janganlah engkau mengangkat kaki anakku perempuan, sebelum aku juga mengangkat kaki anakmu perempuan, (maksudnya untuk berhungan seksual). Syighor menurut Imam An-Nawawiy didalam Syariah "seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepada seseorang lelaki lalu dengan pengertian agar seorang lelaki lain itu mengawinkan kepada seseorang lelaki ini anak perempuannya tanpa mas kawin" Jumhur ulama berpendapat perkawinan syighor, berdasarkan hadits tersebut dilarang, dan karena itu apabila terjadi perkawinan demikian adalah batal, sedangkan Abu Hanifah berpendapat perkawinan tersebut sah saja, asal kepada seorang perempuan yang dikawini itu diberikan mas kawin, sebab orang perempuan bukanlah mas kawin. Perlu diketahui, model perkawinan syighor ini adalah perkawinan yang terjadi pada dizaman jahiliyah, ini jelas dibatalkan oleh Islam. 4. Perkawinan muhallil dilarang. Apabila seorang perempuan telah diceraikan tiga kali, oleh suaminya, berarti istri terhadap suaminya itu sudah tertalak bain. Tidak didalam keadaan talak raj"i. seorang istri yang 7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 122- 124.
didalam keadaan talak raj"i, apabila suaminya akan kembali kepadanya boleh saja. 5. Mengawini perempuan yang berzina Perempuan hamil karena lantaran perzinaan boleh dikawini oleh laki-laki yang berzina dengannya atau oleh lelaki lain, sebab kehamilannya itu dianggap tidak sah.8 Dalilnya adalah firman Allah didalam surat An-Nisa" 24, yang setelah menjelaskan siapa-siapa saja yang tidak boleh dikawini, akhirnya dilanjutkan dengan firmannya: ْمُكِلا َءاَرَو َذ اَم ْمُكَل َّل ِحُأَو Artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu sekalian selain dari pada itu"(QS. An-Nisa": 24).9 E. Pengertian'Urf "Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan (qauliy) dan hal yang bersifat perbuatan (fi"liy). Ungkapan "masyarakat" mengekslusi (menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkap "daerah tertentu" menunjuk kepada "urf amm. Contohnya ialah: 1. Mudarabah,yang menjadi "urf masyarakat hijaz, 2. Qirad,yang menjadi "urf masyarakat hijaz, 3. Bai"u al-salam, menjadi "urf masyarakat hijaz, 4. Bai"u al-Istina", yang menjadi "urf masyarakat hijaz.10 Setiap mendengar kata "tradisi", biasanya kita membayangkan ritual agama Hindu dan Budha yang dijalankan oleh nenek moyang kita di masa 8 Munir Djamal, Ilmu Fiqh Jilid II (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, 1983), 128-132. 9 Al-Qur'an, 4: 24. 10 Asmawi, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 87.
dahulu. Walaupun bayangan kadang. Walaupun bayangan kita juga melayang ke acara kegiatan upacara ditengah masyarakat yang populer dilakukan, seperti tradisi takbir keliling, maulidan, nuzulul Qur"an dan seterusnya. Keterkaitan dengan masa lalu bagi sebuah masyarakat sangatlah penting. Banyak hal yang dapat dipelajari dari masa lalu. Pengalaman dan cara-cara kreatif generasi pendahulu dalam menyelesaikan permasalahan merupakan warisan berharga yang bisa dipelajari. Dari pengertian ini "urf merupakan tradisi yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat. Tradisi tersebut bisa dalam bentuk perkataan maupun amalan atau tindakan. Secara kolektif masyarakat telah menjalankan tradisi tersebut secara turun temurun, mengingat telah banyak tradisi yang telah berlangsung lama dan dikenal luas oleh masyarakat, fuqaha menjadikan "urf sebagai salah satu dalil penetapan hukum.11 Dalam kajian ushul fiqh, adat dan "urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata "urf secara etimologi yaitu suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara etimologi "urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Al-Asfahani menulis dua arti dari kata "urf yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. Menurut pengertian bahasa yang dikemukakan oleh Ahmad bin Faris dan yang lainnya, "urf yang tersusun dari huruf dan kata yang berasal dari ketiga huruf tersebut dari segi bahasa memiliki tiga arti yaitu, suatu yang berturut-turut ,bersambung satu sama lain, tetap dam tenang, tinggi dan terangkat baik dalam arti nyata atau maknawi.12 Definisi Al-"urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan adat. Menurut para ahli-ahli syar"i, tidak berbeda antar al-"urf amali dengan adat. "Urf amali, misalnya orang saling mengetahui jual beli orang saling memberikan tanpa adanya sighat yang diucapkan. 11 Suprapto, Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi (Jakarta: Kencan A, 2020), 99. 12 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010), 263.
F. Hikmah 'Urf "Urf yang shahih itu wajib dipelihara pada tasyri" dan pada hukum. Mujtahid harus memeliharanya pada tasyri"nya itu. Dan bagi hakim memeliharanya pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang itu dan apa yang saling dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar"i memelihara keshahihhan "urf Arab itu dalam tasyri". Dia itu diwajibkan hanya kepada orang yang berakal. Syarat kafa-ah (setara) itu hanya dalam perkawinan. Kefanatikan keluarga itu hanya dalam masalah perkawinan dan warisan.13 G. Hukum 'Urf Hukum "urf yang shahih, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan "urf yang berlaku dalam peradilannya. Karena suatu yang telah menjadi adat manusia dan telah bisa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara", maka wajib diperhatikan. Syar"i telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misal, kewajiban diyat (denda) terhadap wanita berakal ("aqillah: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau ashabahnya), kriteria kafaah (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan "ashabah dalam pembagian harta waris. Oleh karena itulah, maka ulama berkata: "adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum". "Urf dapat pengakuan berdasarkan syara". Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan "urf mereka. Imam Syafi"i ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan, ketika berada di Bagdad, hal tersebut karena perbedaan "urf, sehingga ia mempunyai 13 Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005), 104-105.
dua qaul, yaitu: qaul qodim (lama) dan qaul jadid (baru).14 H. Kehujjahan dan Kaidah-Kaidah 'Urf Mengenai kehujjahan "urf terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka: 1. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa "urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum ينِلِهاَْلْا ِنَع ْضِرْعَأَو ِفْرُعْلاِب ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِذُخ Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma"ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (QS. Al-A"raf: 199).15 2. Golongan Syafi"iyah dan Hanabiyah, keduanya tidak menganggap "urf itu sebagai hujjah atau dalil hukum syar"i. Para ulama sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayar Al-Qur"an diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Dari berbagai kasus "urf yang dijumpai, para ulama merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan "urf antaranya adalah yang paling mendasar: a. ٌةَمَّكَُمُ ُةَد اَعْلَا Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum". b. ِةَنِكْمَلاْاَو ِةَنِمْزَلاْا َِّيََّغَ تِب ِماَكْحَلاْا ُرُّ يَغَ ت ُرَكْنُ ي َلا . Artinya: "Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat" c. اًطْرَش ِطْوُرْشَمْل اَك اًفْرُع ُفْوُرْعَمْلَا Artinya: "Yang baik itu menjadi "urf, sebagaimana yang disyaratkan 14 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 149. 15 Al-Qur'an, 7: 199.
itu menjadi syarat". d. صَّنااِب ِتِب اَّثلاَك ِفْرُعْلاِب ُتِباَّثلَا Artinya: "Yang ditetapkan melalui "urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits)". Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada "urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.16 I. 'Urf Dengan Hukum Adat Istilah lain yang identik dengan "urf adalah hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat ialah hukum yang tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Berdasarkan pengertian diatas, hukum adat adalah aturan yang sebagian besar tak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum, yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa tejadinya perbedaan istilah adat dan "urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu: 1. perbedaannya adalah: "urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan. 2. kesamaan adalah: "urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam pada hati dan dilakukan berulang ulang serta sesuai karakter pelakunya. 17 J. 'Urf Dengan Ijma' Adanya ketentuan"urf suatu yang dikenal luas dan diakui oleh orang banyak, sehingga terlihat memiliki kemiripan dengan ijma. Akan tetapi 16 Khairul Umam, Ushul fiqih-1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1998), 167-168. 17 Akhmad Haries, Ushul Fikih Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum (Palembang: Bening Media Publihsing, 2010), 158.
keduanya memiliki banyak perbedaan.18 "urf berbeda dengan ijma dalam beberapa aspek: 1. "Urf terbentuk oleh kesepakatan masyoritas manusia terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur di dalamnya orang awam dan kaum elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid, sedangkan ijma hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara" yang amali, tidak termasuk di dalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja saja. 2. "Urf terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, di mana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya "urf. Sedangkan ijma hanya terwujud dengan kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin di suatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seorang atau beberapa orang mujtahid membuat ijma itu tidak terjadi. 3. "Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah, membuat ketentuam hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijma. Sedangkan ijma sharikh yang dijadikan landasan ketentuan hukum, kekuatan hukum yang berdasar nash dan tidak ada lagi peluang untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma.19 K. Klasifikasi 'Urf Dalam Berbagai Aspeknya Dalam kajian ushul fiqh, seperti yang telah dibahas oleh para ushuliyyun, bahwa "urf dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek kajian. Pertama, "urf dilihat dari bentuk materielnya, kedua "urf dilihat dari cakupan aspeknya, ketiga "urf dilihat dari keabsahannya sebagai dalil untuk dijadikan sandaran hukum Islam. Ditinjau dari segi materielnya, "urf diklasisifikasikan menjadi dua macam yaitu: 18 Muhammad Tahmid Nur, Realitas "Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 17-20. 19 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.
1. "Urf qauli, yaitu kebiasaan masyarakat yang meggunakan kebiasaan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya, kata waladuni secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan. Penggunaan kata walad itu anak laki-laki dan perempuan berlaku juga dalam al-Qur"an. 2. "Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa disini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minum minuman tertentu, atau kebiasan masyarakat umum dalam memakai pakaian tertentu dalam cara tertentu. Adapun "urf yang berkaitan dengan muamalat perdata adalah kebiasaan maysarakat dalam melakukan akad atau transaksi atau lainnya dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli barang yang dibeli diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya bila harganya tersebut berat dan besar.20 Dilihat dari segi aspek cakupannya, "urf diklasifikasikan menjadi duabagian yaitu 1. "urf "amm (kebiasaan yang bersifat umum) adapun yang dimaksud adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlakukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri 2. "urf khas (kebiasaan bersifat khusus) yang dimaksud adalah kebiasaan yang berlaku didaerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dijual, maka konsumen 20 Rusdaya Basri, Ushul Fiqh 1 (Sulawesi: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2009), 124. dapat
mengembalikannya, namun pada daerah lain cacat yang terdapat dalam barang yang sama, konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu. Dilihat dari aspek keabsahan, "urf juga dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1. "Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalili-dalil Al-Qur"an dan Hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Misalnya, kebiasaan dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita, tetapi hadiah tersebut bukan termasuk mahar. Dalam bidang muamalat seperti membeli barang dengan mengantar barang itu sampa itu jual sipembeli. 2. Adapun "urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan kaidah dasar dalam syara". Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menghalalkan riba, budaya masyarakat yang suka melakukan sogo-menyogok untuk memenangkan suatu perkara, seseorang memberikan sejumlah uang untuk hakim demi memenuhi kepentingan yang tidak dibolehkan syariat.21 3. Al-"urf al-lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contoh, ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram", pedangan itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan pengunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain maka tidak dinamakan "urf.22 L. Syarat 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dari dasar al-Qur"an dan al-hadits, adat seringkali disebut-sebut 21 Iwan Hermawan, Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 100. 22 Samsul Munir, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: AMZAH, 2005), 338.
sebagai "urf. Sekalipun mayoritas "ulama membedakan keduanya, mereka tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau "urf bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Tidak bertentangan dengan syara". 2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan. 3. Telah berlaku dikalangan kaum muslim. 4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah. 5. "Urf telah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. 6. tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.23 Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak semua "urf dapat diterima dan dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, para ushuliyyun sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya "urf sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus maupun yang amali dan qauli, harus berlaku secara umum. Artinya, kebiasaan masyarakat tersebut harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi dalam komunitas masyarakat dan keberlakuan yang dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 2. "urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah"urf yang telah berlaku dan berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, kebiasaan yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada di masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 3. Kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diuangkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Misalnya, antara pembeli dan penjual ketika 23 Muhammad Ma'shum Zalny al-Hasylmly, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Huda Jombang, 2008), 129.
melakukan transaksi jual-beli telah menyepakti bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya.24 Di dalam hukum Islam, realitas budaya (adat/"urf) memiliki status tersendiri di dalam pembentukan hukum Islam. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa al-"urf al-shahih baik yang menyangkut al-"urf al-lafzhi, al-"urf al- amali maupun menyangkut al-"urf al-am dan al-"urf al-khash, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara", meurut Imam Qarafi yang dikutip oleh Harun menyatakan bahwa "seseorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.25 M. Perubahan Hukum Karena Perubahan 'Urf Di antara hukum Islam terdapat hukum yang disyariatkan berdasarkan "urf tertentu. Hukum-hukum yang demekian dapat berubah mana kala "urf yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut berubah. Misalnya kebiasaan orang jahiliyah yang melakukan ziarah kubur dengan melakukan kesyrikikan di dalamnya, dilarang oleh Rasulullah. Tetapi ketika tradisi tersebut berubah menjadi sarana mendo"akan orang yang sudah meninggal dan mengingatkan peziarah pada kematian, maka dibolehkan. Juga larangan menerima upah dari mengajar Al-Quran, sebab mereka dahulu menerima gaji dari Baitul Mal. Namun ketika tidak menerima gaji lagi dari Baitul Mal, para ulama mutaakhirin membolehkan pengajar alquran menerima upah.26 24 Moh Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2018), 153-155. 25 Bagus Amirullah, Pluralitas Budaya Di Indonesia Dan Korelasina Dengan Status Hukum Islam Dalam Tata Hukum Positif Di Indonesia (Yogyakarta: CV Lima Aksara, 2020), 4. 26 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 155.
BAB III PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA KINCANG WETAN DAN DESA TEGUHAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 1. Profil Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun a. Sejarah Desa Kincang Wetan Desa Kincang Wetan merupakan desa di kecamatan Jiwan yang memiliki RT terbanyak. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang didesa Kincang Wetan ini yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengenal sejarah desa Kincang Wetan, antara lain : 1) Punden Sumur Tiban terletak di sebelah selatan. 2) Punden Makan Perangan terletak disebelah selatan. 3) Punden Sumur Gumulung disebelah barat desa. 4) Punden Mbah Rendeng terletak disebelah barat desa. 5) Dongeng orang sakti desa Kincang. 6) Dongeng orang-orang bajang (kerdil). Menurut cerita yang ada, desa Kincang merupakan salah satu desa yang berada di Madiun yang bebatasan dengan Magetan. Karena luasnya desa Kincang, maka desa Kincang dipecah menjadi dua, yaitu desa Kincang Wetan dan desa Kincang Kulon yang dibatasi oleh sungai bajang. Pada zaman dahulu, ada seorang bernama Ki Ageng Sentot, beliau merupakan pasukan berkuda melawan penjajah. Menurut cerita, Ki Ageng Sentot mempunyai kekuatan. Salah satu kesaktian adalah membuat sumur dengan cara menjatuhkan kainnya ke tanah, karena pada suata hari, para prajurit dan kudanya mengalami kesulitan mendapatkan air. Pada zaman dahulu, pada saat Jepang ingin menjajah Indonesia. Kincang merupakan salah satu yang dijajah oleh
Jepang.salah satu cara Jepang menguasai desa Kincang yaitu dengan cara menggusur wilayah desa Kincang Kulon yang akan dibuat pelebaran pangkalan udara dan masyarakat tidak menerima ganti kerugian kecuali ganti kerugian tanaman (pepohonan). Masyarakat desa Kincang Kulon berpidah kepekarangan desa Kincang Wetan atas dasar operan atau disebut tukar guling. Masyarakat memindahkan perlengkapan tempat tinggalnya ke desa baru yaitu Kincang Wetan. Hal tersebut yang mendasari terbentuknya desa Sukololilo. Lahirnya desa Sukolilo ini tidak hanya berakibat desa Kincang Wetan saja tetapi berakibat pada desa lain-lain, diantaranya adalah Jiwan, grobongan Kwangsen, dan lain-lainya. Namun yang paling banyak menerima akibat adalah Kincang Wetan. Sementara yang mengatakan bahwa sawah desa Kincang Wetan yang dibuat desa baru tersebut telah tetukar dengan milik orang Kincang Kulon (Sukolilo). Namun ada juga yang mengatakan, masih ada sawah menurut perjanjian, luasnya 41 Ha disebelah barat sungai harusnya milik kekuasaan desa Kincang Wetan karena dianggap tanah pernah digarap Kincang Wetan selama dua tahun menjadi kepemilikan oleh orang Sukolilo. Hal ini pernah disengketakan pada tahun 1970. Nama Kincang sampai dengan saat ini tidak jelas asal usulnya sehingga sampai saat ini desa yang sangat ramai. Tabel. Kepala Desa Kincang Wetan:1 NO Nama Kepala Desa 1. Lurah Palang Conongan 2. Lurah Demang Dondong 3. Lurah Eneung 4. Lurah Poncotruno 5. Lurah Prawiharjo 6. Lurah Singo 1 wawancara dengan Bapak Pardi, 20 September
7. Lurah Djoyodipo 8. Lurah Wongsomogol 9. Lurah Sonodjoyo 10. Lurah Triman 11. Lurah Budi 12. Lurah Wongsodikromo Cendol 13. Lurah Sukimin 14. Lurah Doelah 15. Lurah Tamsir 16. Lurah Kusno 17. Lurah Haryono 18. Lilin Ropiana, SE 19. Lurah Tri Susanto 20. Lurah Drs. Moch Arifin 21. Lurah Pardi b. Kondisi Keagamaan Tokoh-tokoh agama sudah berusaha dengan baik dalam membina mental dan spiritual masyarakat yang dibantu oleh dukungan pemerintah setempat. Dari upaya tersebut telah banyak kegiatan- kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat. Seperti, kegiatan keagmaan mengundang mubaliq, istiqhosah putra putri yang diadakan setiap malem juma"at, tadarus setelah sholat dan memperingati Maulid Nabi mengadakan kegiatan karnawal santri. Dan adanya sarana prasarana ibada seperti yang tertera di bawah ini. Masjid 5 Mushola 28 Gereja 1
c. Letak Geografis Desa Kincang Wetan Desa Kincang Wetan merupakan desa yang sangat luas, karena terdiri dari 4 (empat) dusun, 11 RW dan 73 RT. Berdasarkan profil desa batas wilayah Desa Kincang Wetan adalah disebelah utara berbatasan dengan Desa Kwangsen, sebelah selatan berbatasan Desa Bulak, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukolilo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Klagen Gambiran. Total keselurihan wilayah menurut penggunaan didesa Kincang Wetan sebesar 511,37 Ha, dengan rincian total luas tanah sawah 185,09 Ha, total luas tanah kering 111,97 Ha, total luas tanah basah 0,00 Ha, total luas perkebunan 0,00 Ha, luas tanah fasilitas umum 214,32 Ha. Dan total luas tanah hutan 0,00 Ha. Desa Kincang Wetan merupakan desa terbesar di kecamatan Jiwan, maka sudah dapat dipastikan bahwa penduduk desa Kincang Wetan sangat banyak, dengan jumlah penduduk perempuan 3768 orang dan laki-laki 3903 orang. Dapat disumpulkan bahwa penduduk desa Kincang Wetan mengalami perkembangan penduduk yang bertambah Desa Kincang Wetan merupakan bukan desa yang tertinggal karena akses ke desa Kincang Wetan tidaklah sulit, karena letak desa KincangWetan yang sangat strategis dan dekat dengan jalan utama ke Magetan dan Solo. d. Pendidikan Desa Kincang Wetan Pendidikan merupakan hal yang penting, baik bagi kemajuan desa, bahkan bangsa. Agar suatu desa itu maju, maka kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk membantu pemerintah menekan angka pengganguran di desa Kincang Wetan terdapat 8 pendidikan formal yaitu 2 KB, 3 TK, 3 luas
SD, sedangkan pendidikan non formal yang ada didesa Kincang Wetan yaitu TPQ yang ada di desa Kincang Wetan sangat banyak. e. Ekonomi Ekomoni masyarakat desa Kincang Wetan memiliki profesi yang sangat beragam seperti petana, buruh tani dan lain-lain. Perekonomian masyarakat desa Kincang Wetan juga beragam, adapun mata pencarian masyarakat sebagai berikut:3 No Pekerjaan 1. Petani 2. Buruh Tani 3. Pembuat Batu Bata 4. PNS 5. TNI dan Polri 6. Guru 7. Asisten Rumah Tangga 8. Buruh Pabrik 9. Sopir 2. Profil Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun a. Sejarah Desa Teguhan Dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang terletak di daerah Setono, Jiwan, Madiun. Diantara luasnya kerajaan, terdapat sebuah desa yang masih berupa hutan lebat dan mustahil untuk dibabat.demi sebuah keinginan untuk memajukan kerajaan setono, sang raja bertekad untuk mengubah hutan tersebut menjadi sebuah perkampungan. Dibabatlah hutan tersebut oleh saang raja dengan dibantu oleh para prajuritnya. Di sela-sela proses pembabatan yang dipimpin oleh raja, salah seorang prajurit tetusuk pusaranya di sebuah sendang tak jauh dari tempat ia terluka. Dalam sekejap, luka tersebut 3 profil Desa Kincang Wetan tahun 2019.
hilang setelah air sendang dibasuhkan ke luka prajurit. Merekapun memberi nama sendang yang ada di tengah hutan tersebut dengan sebutan sendang puser. Raja dan prajuritnya harus menghabiskan waktu selama berhari - hari untuk membabat hutan tersebut. Kelelahan dan kewalahanpun menghampiri prajurit namun sang raja tidak berputus asa. Dengan segenap keteguhan dan semangat yang membara, ia terus mendorong dan juga semangat yang membara, ia terus mendorong semangat para prajuritnya untuk terus membabat hutan. Kerja keras dan keteguhan semangat yang ada pada mereka akhirnya membuahkan hasil. Terbabat habislah pohon - pohon yang ada di hutan tersebut. Dari sana hutan tersebut menjadi sebuah Desa Teguhan.4 b. Geografi Secara geografis desa teguhan terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8° LS dan berbatasan langsung dengan Desa Ngetrep di sebelah utara, sebelah timur dengan Desa grobogan dan sebelah selatan dengan Desa Jiwan. Desa teguhan hampir berbatasan sepenuhnya dengan kabupaten magetan di sebelah barat. Sungai kanal mengalir di desa ini dan bersilang dengan DAM Semawur peninggalan Belanda yang bermuara di sungai bengawan madiun. Luas wilayah menurut jenis lahan yakni berada pada 148,00 ha lahan basah dan 101,00 ha lahan kering. Desa teguhan adalah sebuah desa di Kabupaten Madiun dengan Desa Jiwan Sebagai Kecamatan. Desa ini terletak 7 km sebelah barat laut Kota Madiun, atau 20 km timur laut Kota Magetan. Desa Teguhan pernah mengalami swasembada pangan pada tahun 1988 ditandai dengan dibangunnya gapura disetiap sudut desa. Wilayah desa teguhan mempunyai luas 249.00 ha terbagi menjadi 4 (empat) dusun dengan 9 (Sembilan) Rukun Warga dan 36 (tiga puluh enam) Rukun Tetangga. Desa Teguhan terletak pada 4 Tokoh Agama, Mbah Suwojo, Wawancara, 18 Oktober 2021.
daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 20 °C hingga 35 °C. Rata-rata curah hujan Desa Teguhan turun dari 210 mm pada tahun 2006 menjadi 162 mm pada tahun 2007. Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan di awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun.5 c. Ekonomi Pemasukan pajak Desa Teguhan sebesar Rp 56.059.247 dengan jumlah penduduk mencapai 4.198 jiwa (per 2009), pendapatan per kapita rata-rata mencapai Rp 8,4 juta per tahun (jika didasari PDRB atas Harga Berlaku). Posisinya yang cukup strategis menjadikan Desa Teguhan berada dikawasan pusat ekonomi utama desa sekitar. Selama periode 2006-2012, sektor-sektor primer mengalami penaikan dari 2,61% menjadi 3,18%. Sektor sekunder (industri) juga mengalami penaikan dari 40% menuju 59%. Sektor tersier meningkat dari 57,32% menjadi 58,45%, yang semakin menegaskan arah pertumbuhan Desa Teguhan sebagai pusat ekonomi untuk daerah Kabupaten Madiun. Persentase penduduk miskin di Desa Teguhan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di desa sekitar. Sejak terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2004 di Desa Teguhan yaitu dari 7,9 menjadi 7,1 selanjutnya pada tahun- tahun berikutnya persentase penduduk miskin selalu mengalami penurunan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Tahun 2005 penduduk miskin Kota Madiun turun 2,74 persen dari tahun 2004 disaat penduduk miskin di Jawa Timur naik sebesar 3,44 persen. 5 Tri Setya Budi, Wawancara, 18 Oktober 2021.
Kemudian turun secara sangat signifikan pada tahun 2006 menjadi 6,32 dan tahun 2007 menjadi 5,49 persen. d. Pendidikan Desa Teguhan juga dikenal sebagai desa pelajar, karena memiliki sejumlah sekolah. Sekolah Menengah Atas yang berada di Desa Teguhan yakni SMAN 1 Jiwan, selain itu terdapat sebuah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jiwan yang menjadi andalan Desa Teguhan. Sekolah Dasar Negeri Teguhan 1 dan 2 masih berlokasi di tanah pengairan Kabupaten Madiun sedangkan Sekolah Dasar Negeri Teguhan 3 berstatus SD Impres yang berlokasi di dukuh Gedangan. Desa Teguhan memiliki 2 (dua) sekolah Taman Kanak-kanak yaitu TK Dharma Wanita dan TK Aisyah. e. Keagamaan Berdasarkan data menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di desa Teguhan menganut agama Islam, tokoh-tokoh agama sudah berusaha dengan baik dalam membina mental dan spiritual. Dari upaya tersebut telah banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat seperti: mengundang mubalig, hadroh berjanjen dan lain-lain. Dari adanya sarana prasarana ibadah seperti berikut:6 No. Jenis prasarana peribadatan Jumlah 1. Masjid 3 2. Mushola 15 3. Gereja 1 3. Sejarah Larangan Pernikahan Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Sebagai daerah yang kental degan adat jawa, khususnya kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun adanya larangan pernikahan. Dalam keadaan seperti ini tidak mengherankan jika terdapat banyak orang 6 Data Monografi Profil Desa Teguhan 2018.
menyatakan dirinya sebagai muslim, tetapi tetap mempertahankan adat istiadat lokal. Bagi orang jawa sebagian masih ada yang mengetahui dan menguasai pengetahuan kejawen tentang adat. Pada zaman dahulu, prabu Mantolo Ngaklik merupakan salah satu raja dikerajaan Pejajaran. Prabu Mantolo dianugrahi seorang putri , setelah beranjak Dewasa, Dewi dipinang oleh seorang putra dari keturunan dari kerajaan Majapahit yang benama Prabu Pamengkas. Didalam pernikahannya dianugrahi seorang putra yang bernama Raden Margono awalnya memiliki keyakinan yang sama dengan ayahnya dengan berajalannya waktu Raden Margono belajar syariat Islam dan akhirnya masuk Islam. Karena Raden Margono tidak ingin mengikuti keyakinan ayahnya yaitu Agama Hindu. Maka beliau diusir oleh ayahnya dan tidak dianggap sebagai putranya. Pada saat itu Raden Margono pergi menuju kearah timur sampai tlatah maospati. Dan Raden Margono menikah dengan salah satu putri dari keturunan Ampel dan memiliki dua putra yang bernama Ki Ageng Rendheng, ki Sepet angina dan Ki Seno. Raden Margono dan ketiga anaknya pindah ke Desa Kincang dan anak yang satunya Ki Seno berpindah ke desa Teguhan mulanya kedua desa Kincang dan Teguhan adalah sebuah hutan belantara sehingga beringi waktu berjalan ada seorang yang sakti bernama Raden Margono dan kedua anaknya yang mbabat desa Kincang dan Ki Seno yang mbabat desa Teguhan. Kepercayaan larangan perkawinan antar desa tersebut masih diyakini masyarakat kedua desa tersebut. Hal ini menguatkan masyarakat tentang dampak atau akibat jika melanggar perjanjian larangan menikah antar desa tersebut. Semua ini didasari atas kepercayaan masyarakat Dalam melaksanakan suatu pernikahan, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di kedua daerah desa Kincang Wetan dan desa Teguhan berlaku sejak adanya suatu perjanjian antar kedua desa Danyang tersebut (sebutan untuk orang-orang terdahulu yang mendirikan/mbabat desa tersebut) antar kedua desa ini terdapat masih ada
hubungan darah saudara. Sehingga ada ucapan dari danyang desa Kincang Wetan Dengan danyang dari desa Teguhan bahwasannya, di antara anak cucu danyang tersebut tidak boleh menikah. B. Larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Membahas tradisi jawa tidak tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat jawa. Kita di hadapkan pada bentangan yang panjang sejarah. Kepercayaan mereka, wajar saja karena sejarah tentang kepercayaan memiliki usia setua dengan eksistensi (manusia) yang mempercayainya, karena membahas tradisi erat kaitannya dengan keyakinan dan nilai. Sering kali tradisi muncul berdasarkan keyakinan dan nilai. Di Madiun, khususnya masyarakat Kincang Wetan dan Teguhan tidak asing lagi dengan cerita larangan menikah dari kedua desa tersebut,. Berkembangannya adat tersebut tidak lepas dari cerita turun temurun yang diwariskan leluhur, cerita tersebut terus berkembang di masyarakat hingga sekarang. Alasan masyarakat Kincang wetan dan Teguhan yang masih meyakini tentang larangan pernikahan antar daerah dikarena beberapa faktor adat yang ada dalam masyarakat tersebut. Dari penelitian yang sudah dilakukan dan penuturan dari tokoh masyarakat dan warga sekitar yang peneliti wawancarai, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang larangan pernikahan antar daerah di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Jiwan Madiun. Sampai sekarang masyarakat Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan masih meyakini larangan perkawinan antara masyarakat kedua daerah tersebut. Dikarenakan keyakinan masyarakat yang sangat kuat akan larangan perkawinan tersebut. Berikut petikan wawancara dengan bapak Sugeng Haryadi Desa Kincang Wetan. "wiwit saka kapitayan masyarakat kang wis dadi tradhisi babagan larangan kawin antarane Deso Kincang Wetan lan Deso Teguhan
nganti saiki isih diugemi kanthi kukuh ning masyarakat. Kepercayaan sing danyang antarane loro deso iki isih ana hubungane ing jaman kuna. Nganti ana tembung kesepakatanane danyang loro iki saben deso dewe-dewe sing antarane anak putu danyang aja nganti ana wong kang rabi" Menurut bapak Sugeng Haryadi dapat di simpulkan bahwa masyarakat Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan tidak berani menikahkan anak mereka karena masyarakat masih percaya dengan adat yang ada di daerah tersebut.8 Peneliti mewawancarai bapak Imam dari Desa Kincang Wetan pendapat serupa juga. Berikut pendapat beliau, "pancen ing deso Kincang Wetan ana tradhisi babagan larangan kawin. Kepercayaan nganti saiki, lan isih kukuh dicekel loro deso kasebut, amargo loro deso tersebut sing danyang ana sedulur sesambung getih. Dadi warga deso loro iki ora wani nerak larangan kawin banjur urip keluarga bakal kena pengaruh musibah". Menurut bapak Imam dapat disimpulkan bahwa warga Desa Kincang dan Desa Teguhan masih memercayai larangan agar terhindar dari musibah.9 Peneliti memewancarai tokoh maysarakat bapak Siman dari Desa Kincang Wetan. Berikut pendapat beliau, "Miturut kula iku mung larangan utawa aturan tradhisi sing wis diwarisake ing jaman mbiyen saka loro deso danyang iku. Sejatine aku ora percoyo ing bab sing mambu klenik amargo aku lahir ing jawa yo kudu metepi larangan aturan adat yen ana aturan iku ora nglawan agama. Saben wilayah duwe aturan dewe-dewe gegandhengan karo danyang kuno". Menurut bapak Siman dapat disimpulakan bahwa dia memercayai adanya adat larangan pernikahan antar daerah tetapi tidak secara 8 Sugeng Haryadi, Hasil Wawancara, 22 Oktober 2021 9 Imam, Hasil Wawancara, 25 September 2021.
keseluruhan karena keyakinan seseorang berbeda-beda.10 Peneliti mewawancari ibu Salamah dari Desa Kincang Wetan berpendapat sebagai berikut, "aku krungu yen pancen ora oleh kawin antarane loro deso kui, aku arep ora percoyo piye carane?. amargo iku anane wong jaman kuno. Tinimbhang enek opo-opo luwih becik mung manut. Ujare wong sepah kuno ora iso dilawan. Umpomo, anak putu rabi karo uwong Kincang yo tak larang, aku ngokon jupuk dalan liyane.". Menurut ibu Salamah dapat disimpulkan, bahwa beliau mengetahui tentang adat larangan antar kedua desa itu, karena tradisi tersebut merupakan adat leluhur yang harus di patuhi masyarakat dan sangat mempercayai tentang tradisi larangan pernikahan antar kedua desa.11 Peneliti mewawancarai tokoh masyarakat bapak Bambang Desa Kincang Wetan sependapat serupa berikut penjelasan beliau, "luwih becik yen ana larangan nikah aja ngalekne ngono ae senajan jaman wis modern. Perkawinan iku bab suci banget lan sakral mulo kudu digateke sing bener-bener di pertimbangke, biso beranggapan pendapat liyo nanging kanggo aku, wong dilahirke saka ke loro desa ora bisa ninggalake tradisi". Menurut pendapat dari bapak Bambang ialah mempercayai dengan adanya adat larangan walaupun pada zaman era modern.12 Peneliti mewawancarai Mbak Anik dari Desa Teguhan pendapat serupa, berikut pendapat beliau, "aku dewe genahe ora ngerti kabeh. Emboh iku tradisi larangan nikah utowo sing liyane yo enek. Contone, temenne kakak pas jaman sekolah njaluk pring/bambu saka Desa Teguhan di bawa pulang ke omah Desa Kincang pas ning omah ditakoni keluarga, itu bambu dapat dari mana dan? saking Desa Teguhan langsung spontan marah keluarganya amargo oleh tekan desa Teguhan". Menurut pendapat Anik dapat disimpulkan bahwa dia memercayai adanya adat larangan pernikahan dan hal yang lain di desanya Teguhan 10 Siman, Hasil Wawancara, 26 September 2021. 11 Salamah, Hasil Wawancara, 19 Oktober 2021. 12 Bambang, Hasil Wawancara, 2 Oktober 2021.
dengan desa Kincang.13 Peneliti mewawancarai tokoh masyarakat bapak Lamuji selaku Desa Teguhan berpendapat sebagai berikut, "sejatine tradhisine larangan nikah deso loro kui sakjenisne kepercayaan tekan leluhur/danyang awakdewe lan sejarahe iku enek hukume sing ngelarang, lan sing dilarang nikah iku asli keturunan warga ke loro kui, ora saka pendatang, mergo antarane ke loro desa tersebut sing danyang isih duwe hubungan getih, yen ana sing nglanggar nikah bakal kenek musibah saka keluargane iku". Maka dilihat dari pendapat dapat disimpulkan tersebut menuturkan tidak sependapat dengan larangan pernikahan tersebut, karena tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan Rosulullah SAW.14 Peneliti mewawancarai mbah Giyem Sesepuh orang dari Desa Teguhan berpendapat sebagai berikut, memang tradisi larangan pernikahan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita terdahulu, larangan pernikahan antara Desa Teguhan dan Desa Kincang Wetan ini terjadi karena adanya suatu peristiwa sebelumnya, sehingga menimbulkan suatu hukum adat di dalam masyarakat kedua Desa tersebut telah menyakini sampai saat ini. Dan apabila melanggarnya maka suatu hari nanti akan terkena musibah di dalam keluarganya, kalaupun ada yang melaksanakan suatu pernikahan antara kedua desa tersebut terdapat jalan alternative yaitu menjalani ruwatan. Menurut mbah Giyem dapat disimpulkan telah mempercayai adat larangan sampai saat ini.15 Peneliti mewawancarai Diny selaku yang sudah menikah dari Desa Teguhan sebaigai berikut pendapatnya, larangan pernikahan antara Desa Teguhan dan Desa Kincang Wetan sudah menjadi tradisi di kedua desa masing-masing. Larangan pernikahan ini berawal dari kedua danyang desa masing-masing masih ada hubungan darah, sehingga masyarakat setempat 13 Anik, Hasil Wawancara, 28 September 2021. 14 Lamuji, Hasil Wawancara, 19 Oktober 2021. 15 Giyem, Hasil Wawancara, 18 Oktober 2021.
menyakini adanya tradisi ini. Kalau melanggar adat larangan pernikahan maka keluarga suatu hari nanti akan terkena musibah, mengenai yang melanggar tradisi larangan pernikahan harus di ruwat menurut wilayah masing-masing desa supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak menimpa kita. Saya menikah harus melaksanakan tata cara ruwatan desa tersebut, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan menimpa saja. Alhamdulillah pernikahan saya sampai saat ini tidak ada halangan apapun. Adat larangan pernikahan di antara kedua desa tersebut tidak dijelaskan dalam al-Qur"an sehingga ada yang tidak mempercayai secara keseluruhan. Dapat disimpulkan pendapat Diny bahwasannya masih mempercayai adanya adat sehingga mengikuti aturan atau ruwatan.16 Peneliti telah mewawancarai tokoh agama bapak Sukimun dari Desa Teguhan berpendapat sebagai berikut, "larangan tradisi pernikahan antarane deso Teguhan lan Kincang miturut agama Islam ora enek watesan ing kabeh, warga saka Desa loro iku podo muslimpun agama Islam ngijini nikah seagama, suku iku ora dadi alangan kanggo nikah kejobo bedo agama, ing larangan nikah iku amarga ana peristiwa sadurunge. Nganti adat di Desa Teguhan lan Kincang dadi keyakinan ing masyarakat tersebut". Menurut penjelasan dari bapak Sukimun dapat disimpulkan bahwa telah mempercyai adanya adat atau peraturan dari peristiwa sebelumnya, dan bapak Sukimun mengembalikan kepada keyakinan kepada masing- masing orang karena setiap orang berbeda pendapat dan keyakinan.17 Peneliti mewawancara tokoh masyarakat bapak Parkun dari Desa Teguhan berikut mengenai penjelasan pendapatnya, "iku nyatane mitos wong jaman kuno, nganti saiki isih enek kang percaya lan wong ora percaya. Nanging sebagian warga isih percaya lan percoyo enek e adat tradisi. Ngandika wong dulu umpomo saka Desa Teguhan karo Desa Kincang Wetan nikah bakal ana musibah lan malapetaka, senadyan saka 16 Diny, Hasil wawancara, 5 Oktober 2021. 17 Sukimun, Hasil Wawancara, 18 Oktober 2021.
pengantinya dewe utawa wong tuwa. Yen aku dewe ora pati percaya". Dari penjelasan meurut pak Parkun maka dapat disimpulkan bahwasanya adat yang ada di kedua desa hanya mitos, sedangkan itu kepercayaan dikembalikan kepada masing-masing orang.18 C. Kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Selayaknya sebuah adat, tentu masyarakat memberikan penjabaran perihal kepatuhan terhadap adat tersebut, tak terkecuali dengan adanya larangan perkawinan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwann Kabupaten Madiun. Dari sini, penulis berupaya untuk mencari informasi tentang alasan mengapa masyarakat mematuhi larangan perkawinan. Ternyata, masyarakat bahwa menganggap larangan perkawinan antar kedua desa tersebut ini dipatuhi karena beberapa sebab, salah satunya untuk menghormati kepercayaan leluhur terdahulu, bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat akan memenuhi dan menyakini sebagai salah satu peraturan yang tidak tertulis yang apabila diabaikan akan terjadi musibah buruk bagi masyarakat. Berikut beberapa argumen tentang faktor penyebab masyarakat patuh terhadap larangan adat perkawinan, sebagaima penulis mewawancari dari apa yang di sampaikan oleh tokoh masyarakat bapak Bambang selaku Kincang Wetan, "Piye ya, yen aku dewe taat amarga buktine masyarakat mematuhi adat iku. sadar karo eneke kepercayaan peraturan adat iku, yen dilanggar bakal enek musibah sing menimpa. Podho goleki solusi yen perkawinan tetep dileksanakake karo meruwat saka keloro desa iku". Dari wawancara menurut pak Bambang dapat disimpulkan bahwa beliau taat dengan adanya adat yang sudah ada tersebut.19 Di kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara 18 Parkun, Hasil Wawancara, 28 September 2021. 19 Bambang, Hasil Wawancara, 2 September 2021.
dengan seorang yang bernama bapak Yahmun dari Desa Kincang Wetan, "aku manut lan percaya, amerga yen ana sing nerak tanpa enek syarat bakal enek musibah sing kedaden. Yo, yen tumindak masyarakat lingkungan podo golek dalan keluar, koyok ruwat ". Menurut bapak Yahmun dapat disimpulkan bahwa beliau taat dan percaya dengan adanya adat tersebut.20 Pada wawancarai yang sama peneliti menulis dengan seorang yang bernama bapak Purnomo dari desa Kincang Wetan, "Kudu piye maneh ya aku dewe taat lan percaya ae, amarga wis dadi tradisi karena turun temurun, aku eling karo enek kepercayaan tradisi iku dilanggar bakal ana musibah sing teka". Menurut bapak Purnomo dapat disimpulkan bahwa beliau percaya dan taat adanya adat terdahulu hingga sekarang secara turum temurun.21 Peneliti mewawancarai bernama Novi dari desa Kincang Wetan, berpendapat sebagai berikut,"reaksiku karo tradhisi larangan iku yo piye kanggo nyingkir tekan bab-bab sing gak kepingin salah sijine coro golek solusi ruwat percoyo". Dapat disimpulkan pendapat dari Novi dengan itu patuh taat dan mempercayai adanya adat tersebut.22 Hal serupa peneliti mewawancara bapak Imam menuturkan bahwa alasan taat dari desa Kincang Wetan berikut pendapat yang dapat saya petik, "iku wis dadi kebiasaane poro sesepuh lan leluhur mbiyen nganti saiki. Wong tuwa sing luwih ngerti, sing ngelahirke awakdewe. Wis semestine awakdewe iki nindake opo sing ditindake wong kuna. Kebiasaan manut karo omongan lan kebiasaane uwong tuwa wis ana awit mbiyen. Podo karo tradhisi perkawinan antarane deso loro kui". Dari sini kita dapat pahami menurut bapak Imam disimpulkan bahwa beliau percaya dan taat kebiasaan terhadap orang-orang terdahulu 20 Yahmun, Hasil Wawancara, 18 Oktober 2021. 21 Purnomo, Hasil Wawancara, 19 Oktober 2021. 22 Novi, Hasil Wawancara, 15 Oktober 2021.
sehingga mempertahankan adat istiadat.23 Peneliti mewawancara bapak Lamuji selaku Rt desa Teguhan menuturkan sebagai berikut pendapatnya, "Yen sikapku biasa ae mas, yo melu taat barang, aku percoyo amargo awakku wong jowo tinggal ning tanah jawa, kasunyatan iku saka mbah-mbah, yen uwong sing agamannya kuat tidak percados. Yen aku dewe isih percados marang Allah lan percados situasi". Dapat disimpulkan menurut pak Lamuji selaku Rt disimpulkan sebagai berikut pendapatnya bahwa mempercayai taat tetapi tidak terlalu mempercayai secara utuh karena bertentangan dengan ajaran Islam maka dari itu karena tinggalnya di tanah jawa setidaknya mengikuti apa yang jadi adat tersebut.24 Peneliti mewawancari mbah Giyem dari desa Teguhan yang menuturkan penjelasan sebagai berikut, "aku yo manut nak, piye gak manut iku yo warisane poro leluhur lan danyang. Sopo maneh sing nguripke lan ngreksa tradisi jawa yen ora awake dewe, kang ana saka keloro desa iki kudune dadi tradisi sing gak bakal ilang, amarga iku bagean saka tardisi ciri khas ng desa iki. Nanging saiki sebagean ana gak ngerti amargo isih enom kurang kaweruh". Dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan mbah Giyem mempercayai taat dan melestarikan karena itu adat yang ada di jawa.25 Peneliti mewawancarai bapak Rusmin sebagai berikut, "aku nyadari ae mas umpomo enek e adat larangan kui di langgar nimbulke musibah, mulo wong desa Kincang karo deso Teguhan kui diwanti-wanti ning anak temurun ojo nganti oleh pasangan keloro deso kui" Menurut bapak Rusmin mempercayai adanya larangan tersebut dan menghimbau tidak melanggar adat larangan pernikahan kedua desa tersebut.27 23 Imam, Hasil Wawancara, 8 Oktober 2021. 24 Lamuji, Hasil Wawancara, 8 Oktober 2021. 25 Giyem, Hasil Wawancara, 19 Oktober 2021. 27 Rusmin, Hasil Wawancara, 18 Febuari 2022.
Peneliti mewawancarai bapak Sumarno tokoh masyarakat setempat berpendapat sebagai berikut, "Umpomo digoleki di tanah jowo antarane adat karo syariat, iku wis enek lebih dishik adat. Bar adat enek mlaku lan berkembang ning uripe masyarakat, mari iku agamo Islam mlebu, mulo wis mestine awakdewe mematuhi adat sing kanggo di tanah jowo iki" Meurut bapak Sumarno mematuhi adanya larangan adat khusunya di jawa karena tinggal di jawa maka otomatis mematuhi dan meyakini adanya adat.28 Peneliti mewawancarai bapak Sumali Adapun pendapat darinya sebagai berikut, "Kalau menurut saya itu hanya peraturan adat saja. Sebab saya lahir dan hidup di Jawa ya harus mematuhi peraturan yang ada jika peraturan tidak bertentangan dengan agama. Setiap daerahkan mempunyai adat aturan sendiri-sendiri. Tapi di jawa memang ada peraturan seperti ini dan masih diterapkan sebagian orang sampai sekarang meskipun jaman sudah modern. Menurut dari bapak Sumali itu mematuhi peraturan adat yang ada walaupun jaman sudah modern sebagian orang masih mematuhi.29 Selanjutnya menurut mas Ginanjar tentang pendapatnya sebagai berikut, "iki mung aturan adat sing wis enek jaman mbiyen, yen aku wedi keluargaku kejiret musibah, kan ngomonge uwong mbiyen sing nglanggar bakal kejiret musibah lan iso dadi malah kematian" Kesimpulan menurut Ginanjar, karena ada kekhawatiran akan tertimpa musibah dikeluarganya.30 28 Sumarno, Hasil Wawancara, 19 Febuari 2022. 29 Sumali, Hasil Wawancara, 19 Febuari 2022. 30 Ginanjar, Hasil Wawancara, 20 Febuari 2022.
BAB IV ANALISIS 'URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA KINCANG WETAN DAN DESA TEGUHAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN A. Larangan Pernikahan Antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (Perspektif 'Urf) Pada bab ini, penulis akan menganalisa tentang faktor yang melatarbelakangi adat larangan pernikahan antara desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Yang masih mempercayai adanya adat istiadat dan telah mengakar ke masyarakat turun temurun tentang larangan pernikahan antar desa tersebut, Masyarakat Kincang dan Teguhan yang sampai saat ini masih meyakini hukum adat, bahwasanya orang Kincang dan Teguhan tidak boleh menikah, larangan pernikahan tersebut dikarenakan dari nenek moyang tentang para danyang dari kedua desa itu yang masih ada hubungan darah. Sehingga kedua danyang itu mengucapkan yang salah satunya orang Kincang dan Teguhan tidak boleh menikah penulis akan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam "urf yang telah disepakati oleh jumhur ulama dan disahkan untuk menjadi hukum adat sesuai dengan nilai kemslahatannya. Agama Islam merupakan agama yang agung lagi suci. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk ihwal perkawinan. Umat islam diharuskan selektif dalam memilih pasangan hidupnya.1 Dalam tuntunan agama Islam sudah dijelaskan adapun larangan- larangan yang ada dalam pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur"an surat An-Nisa ayat 23: 1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 05.
ِخَ ْلاا ُتاَنَ بَو ْمُكُتَلَخَو ْمُكُتَّمَعَو ْمُكُتَوَخَأو ْمُكُتاَنَ بَو ْمُكُتَهَّمُأ ْمُكْيَلَع ْتَم رُح ْمُكِءاَسِن ُتَهَّمُاَو ِةَعاَضَّرلا َن م ْمُكُتَوَخَاَو ْمُكَنْعَضْرَا ْ ِتَِّلا ْمُكُتَهَّمُاَو ِتْخُ ْلاا ُتَنَ بَو ِتَِّلا ُمُكُبِءاَبَرَو ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد اْوُ نْوُكَت َّْلَّ ْنِاَف َّنِِبِ ْمُت َلاَحَو ' َّنِا َفَلَس ْدَق اَم َّلاِا ِ ْينَ تْخُ ْلاا َ ْينَ ب اْوُعَمَْتَ ْنَاَو ْمُكِب َلاْصَا ْنِم َنْيِذَّلا ُمُكِئاَنْ بَا ُلِئ ' ًمْي ِحَّر اًرْوُفَغ َناَك َهَّللا ' ْلَخَد ْ Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak- anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara- saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki- laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"(QS, An-Nisa: 24).2 Akan tetapi selain larangan seperti yang ditegaskan Al-Qur"an diatas, ternyata masih banyak larangan pernikahan yang ditegaskan melalui hadits, contohnya adalah kawin mut"ah yang dilarang dalam Islam. Sabda Rosulullah SAW. 2 Al-Qur'an, An-Nissa ayat 24.
َمَّرَح ْدَق َللها َّنِإ َو ِءاَس نلا َنِم ِعَاتْمِتْس ِلاا ِف ْمُكَل ُتْنِذَأ ُتْنُك ْدَق نِِّإ ُساَّنلا اَهَّ يَأ َاي َذ َكِل ةَماَيِقْلا ِمْوَ ي َلَِإ Artinya: "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut"ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wata"ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat"(HR, Muslim).3 Selain larangan diatas, masih banyak larangan nikah dalam Al- Qur"an dan hadits. Akan tetapi selain larangan yang terdapat dalam Al- Qur"an dan hadits. Masih banyak larangan yang timbul hanya untuk memenuhi ketentuan hukum adat. Berbeda dengan beberapa dasar larangan perkawinan di atas, contohnya larangan perkawinan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan, berdasarkan keyakinan dan aturan-aturan masyarakat bahwa barang siapa yang melanggar kepercayaan tersebut, maka akan mendatangkan malapetaka terkhusus keluarga dari pihak mempelai tersebut. Dasar larangan yang digunakan oleh masyarakat Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun hanya berdasarkan yang bersifat asumsi dan turun temurun dari orang terdahulu. Hal tersebut jika semua dikaitkan merupakan sesuatu yang sangat berlebihan karena segala sesuatu yang datang dari Allah dan sudah menjadi ketetapan dari segala sesuatu yang telah diciptakannya. Adapun alasan yang diutarakan faktor-faktor yang melatarbelakangi tentang laranagan pernikahan sebagai berikut: 1. Keyakinan, kebanyakan masyarakat meyakini bahwa yang melanggar adat larangan pernikahan antar desa akan menimbulkan pertengkaran, mengalami kematian. Kejadian tersebut mengakibatkan munculnya perasaan takut dan trauma dalam dirinya dalam diri masyarakat, sehingga mereka tidak berani melanggar adat tersebut. 3 Syaikh M. Mashiruddim al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim, 363.
Telah disebutkan diatas bahwa adat adalah salah satu aturan yang sudah sejak zaman para danyang atau sesuatu dikerjakan dan diucapkan secara berulang-ulang. Dalam keyakinan masyarakat dapat dikategorikan "urf shahih yaitu suatu kebiasaan masyarakat kepercayaan yang bisa dijadikan landasan hukum oleh masyarakat sekitar. firman Allah dalam Al-Qur"an surat as-syura ayat 30 ۗ ٍْيَِّثَك ْنَع اْوُفْعَ يَو ْمُْيِْدْيَا ْتَبَسَك اَمِبَف ٍةَبْيِصُّم ْن م ْمُكَب اَصَا اَمَو Artinya: "Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)". masyarakat terhadap larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebatas sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan tidak ada dalil yang kuat. Baik itu menghormati leluhur dengan menguikuti kebiasaan, maupun karena takut jika musibah menimpanya, saat melanggar, tidak sesuai dengan ajaran Islam. "Urf disini termasuk dalam kategori "urf fasid, yaitu adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaanya namun bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan diatas, Masyarakat juga dikarena ketakutan mereka jika tertimpa musibah atau malapetaka. Seperti adat istiadat larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan. Adat ini tidak benarkan karena selain bertentangan dengan syarat yang dikemukakan oleh para ulama yakni "urf harus mengandung kemaslahatan dan dapat diterima dengan akal sehat. Meskipun "urf dipandang baik dimasyarakat tetapi kebiasaan ini tidak dapat diterima akal sehat karena pada hakekatnya musibah yang menimpa seseorang itu juga merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yakni disebabkan banyak melakukan maksiat dan kemungkinan yang dilakukan manusia
itu sendiri,maka jelaslah bahwa menghindari musibah atau kesialan dalam suatu adat termasuk dalam "urf fasid karena pelaksaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan dalil syara, serta hukum negara tidak mengaturnya. Dalam keyakinan bermasyarakat mempercayai adat istiadat dapat dikategorikan "urf khas karena tidak semua daerah adat istiadatnya sama, Pada hakekatnya segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya jika dikembalikan kepada hukum Islam bukan kepada hukum adat. 2. Melestarikan warisan leluhur atau sesepuh. Karena sebab menghormati atau melestarikan warisan adat istiadat dari leluhur orang terdahulu, dalam Al-Qur"an surat Al-A"raf ayat 3: َءاَيِلْوَا ِهِنْوُد ْنِم اْوُعِبَّتَ ت َلاَو ْمُك بَّر ْن م ْمُكْيَلِا َلِزْنُااَم اْوُعِبَّتِا َنْوُرَّكَذَت اَّم ًلاْيِلَق ' Artinya: "ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janglah kamu ikut dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran" firman Allah di dalam Al-Qur"an surat Al-An"am ayat 116 َّنَّظلا َّلاِا َنْوُعِبَّتَّ ي ْنِا ' ِهَّللا ِلْيِبَس ْنَع َكْوُّلِضُي ِضْرَ ْلاا ِفِ ْنَم َرَ ثْكَا ْعِطُت ْنِاَو َنْوُص ُرَْيَ َّلاِا ْمُه ْنِاَو Artinya: "Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan". Sebagai peninggalan sejarah sehingga tradisi tersebut dilestarikan dan dijaga secara turun temurun. Seorang masyarakat berpendapat tentang hal ini, berikut petikan seabagi berikut: "aku yo manut nak, piye gak manut iku yo warisane poro leluhur lan danyang. Sopo maneh sing nguripke lan ngreksa tradisi jawa yen
ora awake dewe, kang ana saka keloro desa iki kudune dadi tradisi sing gak bakal ilang, amarga iku bagean saka tardisi ciri khas ng desa iki. Nanging saiki sebagean ana gak ngerti amargo isih enom kurang kaweruh"4 Karena kebudayaan sendiri diwariskan dari generasi ke generasi, mulai dari generasi terdahulu kemudia diteruskan generasi yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh karena orang tersebut berada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki budaya tersebut.245 Dengan demikian menurut pendapat penulis bahwa melestarikan warisan tentang larangan perkawinan antar desa tersebut, tidak termasuk dalam syarat "urf sebagai sumber hukum karena bertentangan dengan syarat "urf dan tidak memenuhi syarat "urf. "Urf Fasid ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan syara" yang mana adat ini mengesampingkan maslahah dari perkawinan dan lebih mengutamakan pelestarian warisan budaya leluhur melanggar akan terkena musibah. Walaupun pelestarian budaya ini dapat dikategorikan sebagai "urf shahih tetapi ajaran ini yang diwariskan menyalahi dalil syara" sehingga lebih tepat sebagai "urf fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Tradisi seperti ini adalah contoh dari "urf fi"li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan berupa sikap masyarakat yang menghormati atau melestarikan warisan leluhur orang terdahulu. Sama halnya dengan perbuatan kebiasaan yang mengikuti kebanyakan orang sepuh, "urf tersebut masuk kedalam Larangan pernikahan antar desa tersebut termasuk ke dalam "urf khashs yang mana "urf ini memiliki arti sebuah tradisi yang dipakai oleh sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi, tidak semua masyarakat mempercayai ini. Dan "urf fasid yaitu berbenturan dengan dalil dan syariat Islam. 4 Ibid, wawancara, Oktober 2021. 5 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos, 1999), hl 368. jika
3. Hubungan Darah Adat larangan pernikahan antara desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dikarenakan danyang dari desa Kincang dengan danyang desa Teguhan itu masih ada hubungan darah, sehingga ada ucap dari kedua danyang desa masing-masing bahwasanya "diantara anak cucu danyang jangan ada yang menikah". Jika dilihat dari larangan pernikahan dalam Islam, ada dua kategori larangan pernikahan dalam pandangan Islam, yaitu mu"abbad dan muaqqat a. Larangan karena nasab 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunangaris keatas. 2) Anak, anak dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. 3) Saudara kandung, seayah atau seibu. 4) Saudara-saudara ayah dam saudara ibu. 5) Anak dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah dan anak dari saudara perempuan dan seterusnya keatas. b. Larangan karena hubungan musharahah 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri. 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki. 3) Ibu dari istri. 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri sudah pernah digauli. c. Larangan karena hubungan persusuan 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
4) Dengan anak yang disusui oleh isrinya dan keturunannya. 5) Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas. d. Larangan muwaqqat sementara 1) Menikah dengan pezina. 2) Wanita yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya. 3) Wanita sedang melakukan ihram 4) Wanita musyrik 5) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. 6) Wanita dalam masa iddah. 7) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.6 Selain larangan yang terdapat dalam Al-Qur"an dan hadits, masih banyak larangan yang timbul hanya untuk memenuhi ketentuan hukum adat. Contohnya larangan menikah antara desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan tidak boleh menikah dikarenakan ada hubungan darah dari danyang desa Kincang dengan Teguhan masih saudara kakak adik, sehingga masyarakat mempercayai larangan menikah antar kedua desa tersebut, berdasarkan larangan-larangan pernikahan diatas dapat dikategorikan muabad bahwasannya yang diharamkan atau dilarang menikah yaitu hubungan nasab, seperti yang terjadi di daerah kedua danyang desa, danyang desa Kincang dan Teguhan mempunyai anak laki-laki, perempuan dan pamannya menikahi keponakan dilarang karena masih ada hubungan nasab, jika anak laki-laki dan perempuan itu sepupu dari kedua adik kakak tersebut menikah dalam pandangan Islam boleh. Masyarakat menyakini dengan mengikuti aturan-aturan tersebut mereka akan selamat dalam bahtera rumah tangga. Hal tersebut merupakan 6 Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 69.
sesuatu yang sangat berlebihan karena sesuatu datang dari Allah dan sudah menjadi ketetapan dari segala sesuatu yang telah diciptakan. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa menikah dengan senasab dilarang agama dan termasuk dalam syarat "urf karena tidak bertentangan dengan syarat dan dalil-dalil, jika tidak ada hubungan muabbad dan muattaq jelas bertentangan dengan syarat-syarat "urf karena melalaikan dalil dan menghilangkan kemaslahatan. Adat seperti ini termsuk dalam "urf khas atau khusus yakni adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Adat ini menjadi bagian dari "urf faisd yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama yaitu jika melanggar ketentuan dalam Islam tentang kepercayaan larangan nikah bahwasanya tidak dijelaskan dalam pandangan Islam tentang larangan muabad dan muaqat seperti yang diatas. Dan dapat dikategorikan Al-"urf shahih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka, jika itu mempercayai tentang larangan menikah senasab karena dalam pandangan Islam sudah dijelaskan diatas. "Urf menurut jumhur ulama adalah ialah sah bila menjadi dasar dari hukum adat. Tetapi, "urf disini sesuai dengan beberapa syarat yang ditemukan oleh jumhur ulama itu. Syarat-syarat dari "urf telah melakukan banyak macam pertimbangan, salah satunya dengan melihat nilai kemslahatan yang ada. Adapun ditinjau menggunakan "urf, maka tradisi larangan pernikahan antar Desa Kinang Wetan dan Desa Teguhan bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada "urf fi"liyah yaitu perbuatan dalam melakukan sesuatu. Larangan pernikahan antar desa tersebut termasuk ke
dalam "urf khashs yang mana "urf ini memiliki arti sebuah tradisi yang dipakai oleh sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi, tidak semua masyarakat mempercayai mitos ini. Selain termasuk ke dalam "urf khashs, adat larangan pernikahan ini, menurut Abdul Wahab Al-Khalaf juga masuk ke dalam kategori "urf fasid yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syarak. Bentuk ketidak kesesuaian dapat kita cermati dalam Al-Qur"an dan Hadits, kedua dasar hukum Islam tidak mengenal tentang adanya larangan perkawinan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Adat larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan tidak bisa dimasukkan pada jenis Al- "urf al-"amm (tradisi yang umum) yaitu "urf yang berlaku secara umum dalam wilayah yang luas.7 Untuk mengetahui "urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan "urf antara lain: ٌةَمَّكَُمُ ُةَداَعْلَا Artinya: "adat kebiasaan dapat menjadi hukum". Terdapat beberapa syarat-syarat "urf yang bisa diterima oleh hukum tersebut, yaitu: a. "Urf itu tidak bertentangan dengan nash atau melalaikan dalil-dalil shar" yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pasti. b. "Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu. Bukan "urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti, "urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. c. "Urf itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. d. "Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan "urf itu, atau sebagian besar warganya. 7 Syarifuddin, Ushul Fiqh, 230.
Artinya "urf itu dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di masyarakat.8 B. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (Perspektif 'Urf) Melihat hasil wawancara yang peneliti telah dilakukan bahwa berdasarkan hasil penelitian bahwa adat larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan merupakan adat istiadat masyarakat yang sudah berlangsung lama dan turun temurun bahkan sampai sekarang. Arti tradisi jika dikaitkan dengan "urf adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang- ulang sehingga menjadi kebiasaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada alasan yang menyebabkan masyarakat mematuhi adat istiadat. Terdapat alasan atau penyebab tersebut ialah malapetakan dan ada yang tidak taat terhadap larangan pernikahan antara desa Kincang dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebagai berikut. 1. Tidak mematuhi larangan pernikahan Sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat bahwa larangan pernikahan antara kedua desa tersebut melaksanakan hajatan pernikahan. Hal ini merupakan keyakinan masyarakat jika melanggar akan menimbulkan musibah. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan tentang adanya hari baik dan hari buruk. Hanya saja dalam Islam ada ketentuan dimana ada saat-saat orang tidak boleh melakukan akad nikah, seperti pada saat melakukan ihram atau dilarang juga menikah bagi wanita dalam masa iddah, muabbad dan muaqqat. Sebagaimana yang ada di desa Kincang Wetan dan Teguhan adat larangan menikah antara kedua desa tersebut, dimana menurut keyakinan masyarakat setempat, jika seorang mencoba melanggar adat 8 Ridho Rokamah, Al-Qowaid Al-Fiqhiyah (Ponorogo: STAIN Po. Press, 2014), hal 71.
ini, mereka akan menerima sebuah konsekuensi atau sanksi tersendiri dalam bentuk dampak musibah atau bencana. Berangkat dari beberapa hal jika dinalar secara logika, dalam suatu peraturan tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu pelanggaran di dalamnya. Namun, pelanggar tersebut ada kalanya dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. masyarakat desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan terdapat hasil dari kedua desa ada yang melanggar adat ini dengan melaksanakan pernikahan. Dengan jika pernikahan tetap dilaksanakan maka mengadakan ruwatan atau ritual yaitu berpindah ke desa lain dan seluruh acara pernikahan ditanggung oleh keluarga atau sauadara yang ditempati melainkan dari kedua desa tersebut tidak mengadakan suatu acara apapun dalam hajatan pernikahan. Jika tetap masih melanjutkan pernikahan maka melakukan ruwat, dalam tindakan masyarakat yang diambil dapat dikategorikan "urf khas yang mana kebiasaan yang bersifat khusus yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu, karena jika tetap dilaksanakan maka ada alternatif dengan cara ruwat. Karenanya adat larangan pernikahan antara desa tersebut tidak bisa dimasukkan pada jenis al- "urf al-"amm (tradisi yang umum), yaitu "urf yang berlaku secara umum dalam wilayah yang luas. Dari segi keabsahan dapat dikategorikan dalam"urf shahih (kebiasaan masyarakat yang dianggap sah) karena jika masyarakat berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari yang lain. Dan dapat dikategorikan dalam "urf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara", dalam masyarakat mematuhi larangan tersebut sama saja bertentangan dengan dalil dan hadits karena dalam pandangan Islam syarat-syarat sebagai "urf bertentangan salah satunya dalam bertentangan dengan nash dan dalil dalil hadits sudah diklasifikasikan.
2. Mematuhi larangan pernikahan Sebagai adat kebiasaan berlaku, tentu adanya hukum adat harus memuat berbagai kepastian sebab, hukum yang berkembang merupakan sarana untuk mendisiplinkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, adanya hukum kebiasaan harus didukung dengan kepatuhan masyarakat. Bentuk kepatuhan ini yang memperkuat dari adat yang ada, maka penulis menganalisi menggunakan teori "urf. Sebagaimana yang telah penulis sebelumnya paparkan ada alasan yang menyebabkan masyarakat mematuhi aturan-aturan adat larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Ini penyebabnya karena cenderung berdampak negatif dan dikaitkan dengan aturan larangan tersebut, seperti pemaparan hasil wawancara sebelumnya dari bapak Bambang "Piye ya, yen aku dewe taat amarga buktine masyarakat mematuhi adat iku. sadar karo eneke kepercayaan peraturan adat iku, yen dilanggar bakal enek musibah sing menimpa. Podho goleki solusi yen perkawinan tetep dileksanakake karo meruwat saka keloro desa iku". Dan pendapat Ginanjar "iki mung aturan adat sing wis enek jaman mbiyen, yen aku wedi keluargaku kejiret musibah, kan ngomonge uwong mbiyen sing nglanggar bakal kejiret musibah lan iso dadi malah kematian", dan pendapat bapak Rusmin "aku nyadari ae mas umpomo enek e adat larangan kui di langgar nimbulke musibah, mulo wong desa Kincang karo deso Teguhan kui diwanti- wanti ning anak temurun ojo nganti oleh pasangan keloro deso kui" Selanjutnya, peneliti akan menganalisa permasalahan diatasdengan meninjau dari kacamata ilmu ushul fiqh yaitu "urf merupakan sesuatu kebiaaan yang terus-menerus dan berulang-ulang yang dilakukan oleh masyarakat baik perkataan maupun perbuatan. Maka ditinjau dari pembagian "urf dari cakupannya merupakan "urf khas karena adat ini berlaku dan dipercaya bagi masyarakat tertentu, khususnya yang tinggal di Jawa. Dan ditinjau dari keabsahan
merupakan "urf fasid sebab adat ini bertentangan dengan syara" dari kepatuhan masyarakat terkait larangan pernikahan antar desa. Dalam "urf suatu adat yang bisa diterima sebagai landasan hukum apabila menetapi syarat berikut: a) "urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, b) "urf berlaku untuk umum, c) "urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus ada pada saat itu, d) "urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil shara" yang ada. Melihat dari syarat tersebut, menetapi poin (b) dan (c) karena ini sudah berlaku dan diketahui di kalangan sebagian besar warga desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan sudah sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan untuk poin (d), belum memenuhi syarat karena bertentangan dengan nash.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah melakukan penyusunan pembuatan secara menyeluruh, maka berdasarkan analisis dapat simpulkan sebagai berikut: 1. Tinjauan "urf terhadap larangan pernikahan antara desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Diklasifikasikan menjadi tiga faktor: pertama keyakinan dalam masyarakat jika melanggar akan menimbulkan musibah dapat dikategorikan menjadi "urf fasid karena bertentangan dengan syara" dan mengesampingkan dalil, kedua melestarikan budaya dalam masyarakat dari generasi ke generasi dapat diklasifikasikan menjadi "urf fasid karena tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum, dan ketiga hubungan darah dapat disimpulkan menjadi "urf fasid karena hubungan tersebut hanya terdapat generasi pertama dan generasi selanjutnya tidak terdapat dalam larangan pernikahan muabbad dan muaqqat. Jadi dapat diklasifikasikan menjadi "urf khas karena kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. 2. Tinjauan "urf terhadap Kepatuhan masyarakat antar desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, tidak masuk dalam syarat diterimanya "urf sebagai landasan hukum, karena nilai maslahatnya tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan nash Al-Qur"an atau dikategorikan dari keabsahan "urf fasid. B. Saran 1. Bagi masyarakat setempat mengadakan kajian ulang mengenai adat larangan pernikahan antara desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan, yang sudah melekat dalam pandangan masyarakat. Hal itu diharapkan bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah salah dan mentradisi dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat yang memegang teguh hukum adat, jangan sampai keteguhan tersebut mengakibatkan sulit menerima budaya, hukum dan memperkaya pelajaran keilmuan dan wawasan masyarakat tesebut khususnya dalam bidang perkawinan.
DAFTAR PUSTAKA Referensi Buku: Abdul Baqi, Muhammad Fuad. Hadits Shahih Bukhari Muslim. Jakarta: Publishing. 2010. Abdul, Wahab Khalaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Rajawali. 1993. Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 1995. Abidin, Slamet. Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999. Al Mashri, Mahmud. Perkawinan Idaman. Jakarta: Qisdhi Press. 2010. al-Hasylmly, Muhammad Ma"shum Zalny. Ilmu Ushul Fiqh. Jombang: Darul Huda Jombang. 2008. Amirullah, Bagus. Pluralitas Budaya Di Indonesia Dan Korelasina Dengan Status Hukum Islam Dalam Tata Hukum Positif Di Indonesia. Yogyakarta: CV Lima Aksara. 2020. Asmawi. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah. 2011. Azwar, Syaifudin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003. Basri, Rusdaya. Ushul Fiqh 1. Sulawesi: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS. 2009.. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press. 2001. Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-Negara Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 2005. Djamal, Munir. Ilmu Fiqh Jilid II. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta. 1983. Ghazaly, Abdul Rohman. Fiqh Munakahat Edisi Pertama. Jakarta: PRENADA MEDIA. 2003. Ghony M.Djunaidi dan Almanshur Fauzan. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media. 2012. Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
Haries, Akhmad. Ushul Fikih Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum. Palembang: Bening Media Publihsing. 2010. Hermawan, Iwan. Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam. Kuningan: Hidayatul Quran. 2019. Khallaf, Syekh Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2005. Mansur, Ali. Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam. Malang: UB Press. 2017. Mardani. Hukum Perkawinan Islam.Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011. Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013. Mawardi, Ahmad Imam. Fiqh Minoritas. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang. 2010. Moeleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosda karya. 2000. Mufid, Moh. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi. Jakarta: PRENADA MEDIA. 2018. Mujhab, Ahmad. Hadits-hadits Muttafaq "alaih Bag Munakahat dan Muamalat. Jakarta: Pranada Media. 2004. Munir, Samsul. Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: AMZAH. 2005. Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005. Nuansa Aulia, Tim Redaksi. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. 2008. Nur, Muhammad Tahmid. Realitas "Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020. Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995. Rokamah, Ridho. Al-Qowaid Al-Fiqhiyah. Ponorogo: STAIN Po. Press. 2014. soebroto, Soetandyo Wignyo. Metode Peneletian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedis Pustaka Utama. 1973.
Sudarto. Fikih Munakahat. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA. 2021. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2005. Suprapto. Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi. Jakarta: Kencan A. 2020. Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012. Syarifudin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Logos. 1999. Tihami. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Press. 2010. Uhamidu. Orang Melayu di Riau. Pekanbaru: Universitas Islam Riau. 1996. Kasiran. Metodologi Kuantitatif-Kualitatif. Malang: UIN Malang Press. 2008. Syaodih, Nana. MetodePenelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rodas karya. 2009. Ulum, Miftahul. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Ponorogo: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan STAIN PO. 2010. Umam, Khairul. Ushul fiqih-1. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 1998. Wasik, Abdul. Fiqih Keluarga: Anatara Konsep dan Realitas. Yogyakarta: DEEP PUBLISH. 2012. Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah: Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (KHI)". Fakultas IAIN Tulunggagung. Aulia, Merita. "Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur," Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Baturaja, 02. 2020. 68. Ekawiyana, Dina. "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido," Of Civic Education, 3. 2020. 213. Sari, Aci Lovita. "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat di Kabupaten Sumatera Barat," JOM Riau. 2. 2012. 12. Referensi Skripsi: Abdurrahman. Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagiraan Guguak Malalo Perspektif. Skripsi. Padang: UIN IMAM BONJOL PADANG. 2020. 40.
Suhlkan, Mart Wilda. Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah dan Mayarakat Desa Golan. Skripsi. Ponorogo: IAIN PONOROGO. 2017. 38. Widodo, Wahyu. Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: IAIN PONOROGO. 2018. 30.