Daftar Isi 4 Bawaslu Kota Tegal : "Giat Merawat Demokrasi Pasca Pemilu" 18 Galeri 7 Webinar Bersemi 20 Rebut Hati Generasi Milenial Sebagai Roda Penegak Demokrasi Kunci Tetap Produktif Sela- ma Pandemi 21 Masa Pandemik Covid 19, Peran Kehumasan Bawaslu Kota Tegal Harus Tetap Berjalan Melalui Daring 8 Integritas Pegawai Bawaslu Diuji Di Tengah Pandemi Covid-19 22 Jadikan Video Dokumenter 9 Apresiasi Kepada Alumni SKPP Daring 2020, Bawaslu Kota Tegal Serahkan Dan Tik-Tok Sebagai Media Sosialisasi Sertifikat Kelulusan SALAM REDAKSI 23 Sinergitas Kualitas Pengelola Keuangan Bawaslu Dalam Mengelola Anggaran 25 Pojok Pengawasan Sebagai Ruang Belajar & Media TETAP PRODUKTIF DI TENGAH COVID Ekspresi Masyarakat Sahabat Bawaslu, ... 10 Pesan & Kesan Alumni SKPP "SKPP layaknya rumah baru, warna cer- 26 Publish Tegalan: Tolak Balake Bawaslu Ngadepi Korona ah pada pandemi kelabu. Juga secercah Ditengah pandemi covid-19 yang masih melanda ini, buletin "Pelita Demokrasi" hadir menyajikan berbagai informasi kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020. Kali ini redaksi mengangkat tema "Tetap Produktif Di pembaharuan pada politik Indonesia yang abu-abu" 27 Puisi: Menanti Bakti Tengah Covid". Tema ini kami pilih, karena sejak awal Maret 2020 Indonesia diguncang pandemi covid-19. Pandemi yang secara tidak langsung berdampak pada rencana kerja yang telah disusun untuk tahun 2020. Selama beberapa bulan, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas akhirnya tertunda karena pembatasan 13 Bawaslu Kota Tegal Raih Predikat "Menuju Informatif" pada Penganugerahan KIP Award 2020 berskala besar (PSBB) yang diterapkan oleh Kota Tegal. Hingga pada akhirnya Bawaslu Kota Tegal kembali dapat menggencarkan sosialisasi pengawasan partisipatif. Tentu saja kegiatan - kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan batasan peserta. Di saat pandemi seperti ini, Bawaslu Kota Tegal berusaha memaksimalkan fungsi kehumasan sebagai upaya untuk 15 Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Upaya Memutakhiran Data Pemilih tetap mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat. Peran aktif kehumasan ini sangat mendukung eksistensi lembaga di tengah wabah covid-19. Oya sahabat Bawaslu, ... SUSUNAN REDAKSI Sesuai rekapitulasi penilaian keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pemering- katan keterbukaan badan publik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kota Tegal Dewan Pengarah: Akbar Kusharyanto, SE., Wiwoho Kertarto, S.Pd., Nurbaeni, S.Pd. | Penanggung Jawab: termasuk dalam 12 kabupaten/kota Se-Jawa Tengah yang dapat mengikuti Uji Publik pada hari Selasa, 10 Novem- Sudarmo, SE. | Redaktur: Nurbaeni, S.Pd. | Penyunting Editor: Indah Fitriani, S.AP. | Desain Grafis: Lubby ber 2020 Masfar Muzetha, S.Kom. | Sekretariat: Muhammad Sholeh | Pembuat Artikel: Camelia Rofi Safitri, SH., Hasil dari Uji Publik tersebut, Bawaslu Kota Tegal meraih penghargaan sebagai peringkat ke-empat dengan kate- Ria Vinola Desi Imansari, A.md. Ak., Wilda Rachmawati, S.Ak., Dhani Dwi Yudhatama, S.H., Arief Nurhardiyanto, gori "Menuju Informatif". S.H., Krisna Aditya Siswoyo, S.H. Selamat membaca... 2 3
dengan Bawaslu Kabupaten/Kota 1. Sosialisasi Pengawasan 3. Pembinaan Kelurahan Anti Bawaslu Kota Tegal "GIAT MERAWAT DEMOKRASI PASCA PEMILU" ialah bersifat permanen (bukan ad hoc) sehingga sepanjang periodesasi keanggotaannya, yaitu 5 (lima) tahun baik ada ataupun Partisipatif Kelompok Sasaran, ada 9 (Sembilan), antara lain : Politik Uang dan Kelurahan Pengawasan. Program kegiatan ini adalah tidak ada Pemilu maupun Pilkada tetap melaksanakan kinerja dengan baik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 7/2017. Perlu diketahui bahwa Pilkada tahun 2020 yang merupakan tahap ke-4 (empat) Pilkada Serentak di a. Soswatif sasaran Guru Swasta yang tergabung dalam PGSI Kota Tegal; b. Soswatif sasaran Kelompok Perempuan; c. Soswatif sasaran Anggota Persatuan Catur (Percasi) Cabang Kota Tegal; merupakan tindak lanjut upaya yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tegal pada tahun sebelumnya, Tujuan dari pembinaan kelurahan anti politik uang adalah membangun kelurahan dengan karakter masyarakat memiliki Indonesia akan dilaksanakan di d. Soswatif sasaran Relawan kesadaran politik tinggi untuk 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah Pendidikan; mewujudkan demokrasi bersih dengan rincian yaitu : 9 (Sembilan) e. Soswatif sasaran Komunitas dan bermartabat, serta memiliki provinsi, 224 (dua ratus dua puluh Gamers dan Fotografi; komitmen kokoh untuk menolak empat) kabupaten dan 37 (tiga puluh f. Soswatif sasaran Kelompok Tani dan melawan money politics, tujuh) kota yang akan menggelar Perikanan Kota Tegal; sedangkan tujuan pembinaan pemilihan. Pada provinsi Jawa g. Soswatif sasaran Pokdarwis kelurahan pengawasan adalah Tengah yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota, ada 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada tersebut dan Kota Tegal termasuk 14 Pantai Muarareja; h. Soswatif Organisasi Kepemudaan; dan i. Soswatif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. mewujudkan kelurahan dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran penuh untuk terciptanya pemilu demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Sudah barang tentu, ketika perhelatan demokrasi berakhir, seperti halnya Pemilu Serentak 2019 beberapa waktu yang lalu usai. Mungkin dalam benak sebagian kelompok masyarakat menduga-duga, sekiranya apa yang akan dikerjakan penyelenggara Pemilu jika tidak ada pelaksanaan Masyarakat menilai bahwa penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu bertugas hanya pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilu berlangsung, praktis dapat disimpulkan ketika sudah dilaksanakan penetapan hasil Pemilu serta dilakukan pengucapan sumpah janji pelantikan kandidat Akbar Kusharyanto, S.E. Ketua Bawaslu Kota Tegal hal tersebut? Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bawaslu menjawab dengan tegas bahwa hal itu tidaklah benar karena kerja- kerja Pengawasan sebagaimana amanat Undang-Undang bukan hanya pada saat pelaksanaan Pemilu saja, akan tetapi banyak yang dapat dilakukan untuk membangun (empat belas) kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada karena sudah digelar pada tahun 2018 lalu. Selanjutnya apa yang akan dikerjakan? Lebih lanjut Undang- Undang Pemilu pada pasal 104 huruf (f) menggariskan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif". Nah dengan berpijak pada landasan konstitusional inilah maka Bawaslu Kota Tegal telah membuat konsep Rencana Kegiatan (RenGiat) 2. Sosialisasi Pengawasan Go To School/Campus. Selain menyasar kelompok tertentu, Bawaslu Kota Tegal juga gencar melakukan hal yang sama kepada pelajar dan mahasiswa (kaum milenial/pemilih pemula) sebagai upaya penguatan pengetahuan demokrasi kepada generasi penerus bangsa. Dalam perencanaan sedikitnya ada 5 (lima) lembaga pendidikan yang pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan, serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing. Sebaran kelurahan anti politik uang yang sudah terbentuk, yaitu: Kraton Barat; b. Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan; dan Slerok Timur. Kecamatan Sementara 3 (tiga) kelurahan a. Kelurahan Kecamatan Tegal c. Kelurahan Tegal Pemilu maupun Pilkada di daerahnya. Senada dengan asumsi tersebut, dalam suatu kesempatan berinteraksi dengan masyarakat pasca Pemilu, beberapa orang menanyakan dengan lugas, "apa yang mau dikerjakan Pak Bawaslu setelah Pemilu selesai?". Sangatlah dimaklumi jalan pikiran mereka, dengan kondisi seperti ini sudah sewajarnya akan muncul pertanyaan tersebut kepada penyelenggara Pemilu. terpilih, maka mereka beranggapan berakhir pula kerja-kerja penyelenggara Pemilu. Hal ini menjadi suatu bahan pemikiran yang mendalam dan membutuhkan perhatian ekstra untuk dapat menjawab dengan baik pertanyaan itu. Pertanyaan diatas dapat diulang dengan kalimat berbeda menjadi, "Apakah benar pasca Pemilu penyelenggara Pemilu akan menganggur karena tidak ada kerjaan?" Sekali lagi, Apakah benar dan merawat demokrasi di negeri tercinta ini pasca Pemilu. Untuk melengkapi jawaban pertanyaan tersebut mari kita buka landasan hukum pembentukan Bawaslu, berdasarkan pasal 89 ayat 4 Undang- Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan dengan gamblang bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap". Ayat tersebut dapat diartikan yakni kelembagaan Bawaslu RI sampai selama setahun yang didalamnya dipadati dengan program kegiatan khususnya berkaitan dengan pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif. Kegiatan digagas diantaranya dengan metode sosialisasi dan rapat koordinasi. Program kegiatan yang sudah dipersiapkan untuk dilaksanakan pada tahun ini yaitu sebagai berikut: akan diajak menjadi pengawas partisipatif, diantaranya ialah: a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Tegal; b. Poli Teknik Harapan Bersama (Poltek Harber) Kota Tegal; c. STIMIK YMI Tegal; d. Politik Harapan Bersama Tegal; dan e. Politeknik Muhammadiyah Tegal. pengawasan juga sudah terbentuk pada 3 (tiga) kecamatan, yaitu: a. Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana; b.Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan; dan c. Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Program pembinaan merupakan salah satu komitmen dan tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga public sekaligus salah satu penyelenggara Pemilu dalam ini 4 5
merawat benih demokrasi yang wawasan serta meningkatkan maupun pengalaman bagi telah ditanamkan pada masyarakat pemahaman pada fungsi-fungsi siapapun yang menghendakinya, 6 (enam) kelurahan tersebut. kelembagaan penyelenggara selain itu Bawaslu Kota Tegal sebagai bagian tak terpisahkan guna juga menerbitkan Buletin Pelita 4. Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Mitra Kerja. mendukung tugas-tugas pengawas Pemilu. Kegiatan ini menghadirkan narasumber pimpinan instansi yang kompeten, diantaranya yaitu Kepala Demokrasi untuk edisi 3 (tiga) tahun 2020 ini. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, maka beberapa kegiatan yang telah dirancang KUNCI TETAP PRODUKTIF SELAMA PANDEMI Nah. Untuk menjaga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan metode tatap muka pada hubungan baik, menyambung dan mempererat tali silaturahim dengan stakeholders, penyelenggara teknis, aparat keamanan dan Kota Tegal, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Tegal, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, dst. akhirnya harus ada yang tertunda dan dialihkan melalui sistem daring. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan massa. Fenomena wabah yang terjadi sejak beberapa bulan lalu, memaksa kita semua untuk membatasi aktivitas. Tidak dipungkiri hal tersebut sedikit banyak membuat berkurangnya serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19. Diluar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang mulai kembali dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol segenap elemen yang kompeten Perencanaan program Nah, cukup padat bukan?! kreatifitas. Semuanya merasakan dampak, baik dari pencegahan penyebaran virus corona, koordinator dalam Pemilu, Bawaslu Kota Tegal kegiatan di atas sudah mulai Semoga ikhtiar Bawaslu menjaga masyarakat maupun pemerintah pusat. Kegiatan- divisi beserta staf Bawaslu Kota Tegal juga secara rutin merencanakan Rapat koordinasi aktif dilaksanakan sejak bulan demokrasi akan diikuti dan kegiatan yang biasanya dilakukan diluar ruangan aktif menjadi peserta seminar secara daring atau yang pengawasan dengan mitra kerja, Februari 2020. Disamping itu, guna didukung oleh semua elemen sementara dihentikan, gerakan #diRumahaja pun biasa disebut webinar dan video conference, baik yang hal ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan layanan informasi yang ada. Mari kita rawat muncul sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran. diselenggarakan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. menyamakan pemahaman dan kepada masyarakat kamipun akan demokrasi di negeri tercinta ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh pimpinan Selain meningkatkan dan mengembangkan persepsi terkait regulasi Pemilu melakukan upaya optimalisasi dan staf Bawaslu Kota Tegal. Pembatasan sosial keahlian, mengikuti webinar juga menjadi bukti serta mengajak bersama guna fungsi Pojok Pengawasan dengan Sekian. berskala besar (PSBB) yang diterapkan di Kota Tegal bahwa pandemi bukanlah penghalang untuk tetap pengawasan partisipatif, disamping menambah literasi bacaan dan selama pandemi ini melahirkan kebiasaan-kebiasaan produktif. Berbeda dengan membaca melalui buku itu kegiatan ini juga diharapkan membuka pemanfaatan ruang baru, seperti penundaan kegiatan yang melibatkan cetak atau materi, melalui webinar kita dapat mendapatkan data, informasi dan tersebut dapat juga digunakan untuk masyarakat, dan pemberlakuan jadwal bekerja dari berinteraksi langsung dengan pemberi materi, juga isu-isu yang berkembang saat ini. berdiskusi, bertukar pengetahuan rumah atau work from home (WFH) bagi staf. Hal berdiskusi antar peserta. Jadi, Kendati dilakukan Selain program kegiatan tersebut harus dilakukan untuk menyesuaikan ritme secara daring, webinar tetap berlangsung interaktif. diatas, Bawaslu Kota Tegal juga kerja pada situasi yang kurang kondusif seperti ini. merencanakan kegiatan guna Sebelum pandemi terjadi, salah satu kegiatan yang penguatan internal kelembagaan rutin dilaksanakan adalah mengadakan sosialisasi yaitu: pengawasan partisipatif pada kelompok masyarakat sasaran maupun pembinaan kelurahan 1. Peningkatan Kapasitas SDM anti politik uang dan kelurahan Pengawas. pengawasan. Setelah beberapa waktu Program kegiatan ini diharapkan tertunda, sebagai bentuk penyesuaian dapat bermanfaat untuk kondisi, kegiatan tersebut harus meningkatkan kapasitas SDM dilaksanakan dengan metode dalam pengawas, baik komisioner maupun staf sekretariat dan memperkuat jaringan (daring) berbasis internet. Hal yang sama juga berlaku sinergitas teamwork dalam pada proses penyelesaian sengketa di melaksanakan tugas kepengawasan daerah yang melaksanakan pilkada. sehari-hari. Giat ini menghadirkan Selama masa pandemi ini penyelesaian narasumber yang menjadi pakar pemilihan yaitu proses musyawarah dan ahli dibidangnya seperti di daerah yang berzona merah, dapat motivator, jurnalis atau penulis dilakukan menggunakan media daring. buku, creator video, dsb. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) 2. Rapat Dalam Kantor (RDK). Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sementara RDK juga merupakan Pengawasan, Penanganan Pelangga giat internal yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan Sengketa ran, dan Wakil Pemilihan Gubernur Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Penyelesaian Camelia Rofi Safitri, S.H. Staf Penanganan Pelanggaran 6 07
INTEGRITAS PEGAWAI BAWASLU DIUJI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 haruskan segala aktivitas yang sudah direncanakan mengalami perubahan. Hal ini tentunya berlaku juga di Bawaslu. Bahkan perhelatan Demokra- si Pemilihan Kepala Daerah yang sudah di ren- canakan sebelumnyapun mengalami perubahan. Dengan segala keterbatasan yang ada tidak me- nutup kemungkinan bagi kita semua untuk berhen- ti beraktivitas. Justru dengan adanya wabah seper- ti ini mengharuskan kita untuk berfikir lebih kreatif Sudarmo, SE. Koordinator Sekretariat lagi. Seperti yang dilakukan oleh bawaslu kota tegal, meski tahun ini tidak menyelenggarakan perhelatan Demokrasi tetapi tetap harus produktif. Walaupun Sampai saat ini indonesia tercatat memili- ki jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak se-Asia Tenggara. Berbagai upaya pencega- han untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 telah dilakukan Pemerintah. Mulai dari Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan kebijakan Tatanan Normal Baru (New Nor- mal). Semua kebijakan yang diambil untuk memu- tus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini, ten- tunya berdampak pula pada keterbatasan aktivitas. Adanya Surat Edaran dari Bawaslu RI Nomor 0229/K.Bawaslu/OT.03/IX/2020 tentang Penyesuaian sistem kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota merupakan salah satu kebi- jakan yang diambil oleh Bawaslu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pengaturan jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor mau- pun di rumah telah diatur dalam Surat Edaran tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh bawaslu RI untuk tetap menjaga Pro- duktivitas dan Integritas pegawai Bawaslu di setiap jajarannya. Bahkan dengan adanya kebijakan Work From Home dan Work From Office, mewajibkan se- tiap Pegawai membuat Laporan Uraian Tugas Har- ian. Sehingga Integritas dan Tanggungjawab setiap Pegawai tentunya tetap terjaga ditengah pandemi. Di masa pandemi seperti ini tentunya meng- Rencana-rencana kerja yang sudah di rancang pada awal tahun mengalami perubahan, Tetapi kegiatan un- tuk membumikan lembaga tetap bisa dilaksanakan. Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal ditengah Pandemi diantaranya : 1. Tetap mengadakan Rapat Internal melalui Daring. 2. Sosialisasi tetap dilaksanakan den- gan tidak melibatkan banyak orang dan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan. 3. Tetap mengagendakan kegiatan yang di pub- likasikan di Laman Media Sosial Bawaslu Kota Tegal. 4. Peningkatan kapasitas SDM tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan 5. Mengikuti Web Disku- si dan Rapat Koordinasi melalui Daring. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa Adan- ya Integritas dan Tanggungjawab terhadap suatu pekerjaan mengharuskan kita semua untuk tetap bekerja dan berfikir lebih kreatif lagi dimasa pan- demi. Hal itu pula yang tetap harus dijaga oleh bawas- lu kota tegal untuk tetap menyerukan dan membu- mikan Lembaga di tengah keterbatasan yang ada. APRESIASI KEPADA ALUMNI SKPP DARING 2020, BAWASLU KOTA TEGAL SERAHKAN SERTIFIKAT KELULUSAN Bertempat di Kantor sekretariat Bawaslu Kota Tegal, kemungkinan dapat menggantikan posisi kami. 19 alumni SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) Pada kesempatan yang sama Koordinator Divisi Daring 2020 mengikuti acara penyerahan sertifikat SDM, Organisasi dan Data Informasi menyampaikan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan pada bahwa dari 19 orang yang lulus sampai tahap Selasa (16/09/2020). Kegiatan penyerahan sertifikat akhir ini merupakan orang-orang yang terpilih. ini merupakan puncak dari Rangkaian program yang di "kegiatan pada hari ini dapat dijadikan ajang agendakan oleh Bawaslu RI sebelumnya. Bawaslu RI telah untuk bersilaturahmi antar peserta SKPP ataupun melaksanakan program secara daring dengan melibatkan dengan keluarga besar Bawaslu Kota Tegal. semua kalangan masyarakat seluruh indonesia yang Diharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan berumur 17 sampai dengan 30 Tahun. Dan didapat ilmu yang didapat untuk bekal sebagai pengawas 20.065 pendaftar nasional serta dinyatakan lulus sampai partisipatif pada pemilu maupun pemilihan kepala tahap akhir berjumlah 12.703 peserta, 19 diantaranya daerah yang akan datang". Pungkas Nurbaeni, S.Pd adalah peserta SKPP yang berasal dari Kota Tegal. Dalam acara tersebut juga diisi dengan Dalam penyampaiannya, Ketua Bawaslu Kota tegal mengharapkan kepada seluruh alumni SKPP pemberian pertanyaan terkait Kepemiluan yang dikemas dengan berbagai Games yang dipandu agar mereka dapat menjadi pengawas partisipatif. oleh Staf Bawaslu Kota Tegal. Akhir Kegiatan ini "Seluruh alumni SKPP diharapkan dapat ditutup dengan penyerahan Sertifikat Kelulusan mendorong partisipati masyarakat dalam mengawal oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tegal. WR demokrasi khusunya pada saat pemilihan nanti dan menyampaikan informasi-informasi tentang kepemiluan serta dapat mencegah adanya kecurangan yang terjadi". Ungkap Akbar Kusharyanto, SE itu Kordiv Pengawasan, Hubungan Setelah Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Wiwoho Kertarto,S.Pd menambahkan bahwa peran Alumni SKPP nantinya dapat menjadi kekuatan baru untuk turut serta dalam proses pengawasan tidak menutup partisipatif dan nantinya juga 08 09
Mas'al Adhi Mulyanto Astriyani Yuli K Pesan Terimakasih kepada seluruh panitia yang telah merancang kegiatan SKPP daring ini dengan baik, dengan adanya acara ini saya bisa jauh lebih men- gerti tentang konsep Pengawasan Partisipatif. Pesan Tetap semangat dan tekun mengikuti pelaja- ran dengan metode daring (online) bagi para teman-teman yang nanti mengikuti skpp Kesan Tetaplah berproses agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Pesan & Kesan Alumni SKPP Sejumlah 20 peserta SKPP Daring 2020 Kota Tegal mengikuti tahap Web Diskusi melalui Zoom Meeting Kesan 1. Mendapat ilmu tentang pemilu dari sejarah pemilu, pelanggaran pemilu, penyelengaraan pemilu dll. 2. Mendapat ilmu tentang Bawaslu 3. Mendapat teman-teman baru Pesan Pesan untuk pembelajaran SKPP Bawaslu yang telah saya ikuti Rosidi adalah untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran SKPP kepada masyarakat baik melalui daring ataupun tatap muka (bagi mas- Pesan Semoga SKPP bisa melahirkan pengawas partisi- patif yang cerdas dan berintegritas serta mampu menuntaskan berbagai masalah kepengawasan di masa yang akan datang. Sukses terus BAWASLU !! Salam Awas!! Kesan SKPP daring kali ini benar-benar mampu mendi- siplinkan kita, dimana kita dituntut menyelesa- iakan materi secara mandiri dan fleksibel dengan waktu kita. Banyak hal baru yang didapatkan seputar pengawasan pemilu dan pilkada. Rahman Ade Permana Pesan Terimakasih kepada seluruh panitia skkp daring,, kare- na dengan kegiatan ini saya sedikit banyak mengetahui tentang pengawasan partisipasif. Kesan Di masa pandemi seperti ini setiap kegiatan dilakukan yarakat yang tidak dapat mengakses internet) agar bisa memberikan pengetahuan dan mengedukasi masyarakat ataupun generasi muda tentang pilkada dan pemilu dari awal hingga akhir tahapan pemili- han. Agar masyarakat ikut andil dalam mengawasi jalannya pilkada Naufi Indri Kusuma dan pemilu. Kesan Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti pembelajaran SKPP Bawaslu Kota Tegal melalui daring. Saya mengikuti pembelajaran SKPP ini selain mengisi kekosongan waktu selama pandemi juga mencari pengetahuan seputar pilkada dan pemilu. Sebelumnya saya pernah menjadi anggota KPPS tahun 2018 pada pemilu serentak yaitu pada pemilihan presiden dan wapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD dengan konsep daring, dan konsep daring skkp yg di adakan oleh bawaslu menggunakan metode yg membuat Kota/Kab. Namun saya belum memahami proses dan prosedur pemilihan. Setelah mengikuti pembelajaran SKPP, saya lebih memahami bagaimana seharusnya proses pemilihan berjalan. Hal ini sangat mengedukasi kami dapat belajar dengan asuk dan menangkap ma- dan membantu masyarakat dalam memahami pilkada dan pemilu juga ikut serta menjaga keamanan saat teri2 dari vidio yg telah disediakan, sekali lagi terimak- pilkada dan pemilu berlangsung. Serta memunculkan semangat antuasias masyarakat untuk ikut menga- asih untuk komisioner bawaslu dan jajarannya,, teruta- wasi proses pemilihan karena sudah mengerti dan memahami konsep pemilihan itu sendiri. ma di kota tegal 10 11
"SKPP layaknya rumah baru, warna cerah pada pandemi kelabu. Juga secercah pemba- haruan pada politik Indonesia yang abu-abu" BAWASLU KOTA TEGAL RAIH PREDIKAT "MENUJU INFORMATIF" PADA PENGANUGERAHAN KIP AWARD 2020 Roudhoh Khalimatus Zuhro Pesan Semoga kegiatan SKPP (Daring) bisa berjalan terus setiap setahun Bawaslu Kota Tegal meraih predikat "Menuju Informatif " pada acara Penganugerahan KIP Award yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (16 Desember 2020). Kegia- tan Penganugerahan KIP Award dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, SKPD Provinsi, Badan Vertikal Perwakilan Jawa Tengah, Pemda Kabupaten/Kota, RSUD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU sekali karena ilmu pengawasan partisipatif ini sangat bermanfaat Kabupaten/Kota. sekali untuk kedepannya dan untuk dasar pengetahuan peserta juga ketika adanya pemilu dimasyarakat ke depannya. Kesan Selama mengikuti proses SKPP (Daring) melalui aplikasi virtual video dan zoom, saya mendapat banyak ilmu pengetahuan tentang tahapan pemilu dan pilkada, peranan masyarakat setiap pemilu serta cara menanggani pelanggaran dan kerawanan pada setiap Yuliyana Puspitasari pemilu. Banyak materi yang didapatkan dari berbagai sumber berbeda -beda di aplikasi virtual video yang menambah wawasan ilmu pengetahuan juga dan belajar menggunakan aplikasi zoom untuk berdiskusi tanya jawab mengenai pengawasan partisipatif pemilu serta adanya diskusi yang melalui chat juga apabila peserta masih ada yang belum paham. Kegiatan SKPP (Daring) ini memberikan peserta ilmu yang sangat bermanfaat untuk kede- pannya dan bekal pernah mendapat pengalaman sekolah kader pengawasan partisipatif tahun 2020 serta mendapatkan teman baru juga selama kegiatan SKPP (Daring). Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa integritas penyampaian dan keterbukaan informasi harus terus dijaga, disamping itu juga disampaikan bahwa informasi yang baik dan benar akan mebia- Pesan sakan diri kita untuk menjadi berintegritas. Gubernur Jawa Tengah pun menyampaikan apresiasi karena di Jawa Dengan mengikuti SKPP Daring 2020, saya bisa lebih memahami ten- tang demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Kesan Mengikuti SKPP Draing 2020, memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Ketika di masa pandemi mengharuskan saya mengikuti Tengah makin hari makin terbuka serta memasuki ruang digital yang lebih baik. Ketua KIP Jawa Tengah sebagai penyelenggara acara Penganugerahan KIP Award menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih pada badan publik yang telah berpartisipasi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi, dan berharap badan publik dapat menjawab tantangan saat ini yaitu dapat menyajikan informasi yang benar, aku- pembelajaran sekolah dari rumah, maka saya mempunyai kesempatan rat, dan tidak menyesatkan. untuk dapat mengikuti kegiatan SKPP Daring 2020. Ada tantangan Penganugerahan KIP Award 2020 diselenggarakan setelah melalui proses 4 tahap penilaian, diawali dari Pe- bagi diri saya sendiri ketika harus menyelesaian pembelajajaran audio nilaian Monev Website, Penilaian SAQ, Penilaian Verifikasi, dan ditutup dengan tahap Penilaian Uji Publik . visual sebanyak 9 topik, apalagi saat berjuang bagaimana mendapat- Nizar Akhmad Khoiri Hasil dari proses penilaian tersebut, Bawaslu Kota Tegal pada penganugerahan KIP Jateng Keterbukaan In- kan sinyal untuk mengikuti ujian daring melalui zoom meeting. SKPP formasi Badan Publik "Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah" menduduki peringkat ke-4. Pemeringkatan ini Daring memberikan sebuah sejarah cerita kegiatan saya di masa pan- diambil berdasarkan nominasi 12 besar yang diberi kesempatan untuk melakukan Verifikasi dan Uji Publik dari 35 demik covid-19. Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. 12 Buletin Pelita Demokrasi | Edisi 3 - 2020 | 13 13
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA MEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Ketua Bawaslu Kota Tegal Akbar Kusharyanto, S.E menyampaikan bahwa apresiasi dan penghargaan dari KIP Jawa Tengah ini merupakan buah manis kerjasama tim work Bawaslu Kota Tegal. Dengan diraihnya predikat ini, semoga dapat lebih memotivasi kami dalam melayani akses informasi bagi masyarakat, meskipun hal ini sudah menjadi kewajiban suatu badan publik dalam tata kelolanya untuk menjaga keterbukaaan informasi agar hak pub- lik tersebut dapat terpenuhi. Bawaslu Kota Tegal akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi Badan Publik yang Terbuka da- lam menyampaikan informasi, baik informasi kelembagaan maupun informasi kepemiluan sehingga terwujudnya BAWASLU TERBUKA PEMILU TERPECAYA. DD INFO PPID - ppid.tegalkota.bawaslu.go.id Me m b i c a r a k a n P e m u t a k h i r a n Pemilih Data Berkelanjutan rasanya asing, tentu ini ada sebab. Bagi masyarakat terutama di tahun 2020 daerahnya tidak menyelenggarakan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah. Data pemilih memang selalu menarik perhatian kita. Setiap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, bahwa tahapan daftar benar pemilih benar menguras tenaga dan fikiran, terutama waktu bagi penyelenggara pemilu/pemilihan. A p a l a g i bagi masyarakat yang kebetulan daerahnya tidak menyelenggarakan pemilihan pilkada di tahun 2020 ini. Harus diakui bahwa pada tahun 2019 baru saja bangsa Indonesia baru selesai menyelenggarakan pemilu 2019 (pemilu serentak 2019). Prinsip Pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan oleh dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPUD Kota ini sebagai Tegal) dan persiapan data pemeliharaan pemilih pemilu terakhir yaitu pemilu 2019. pemilu d i a k u i adanya Dalam hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair). Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis- tidaknya suatu sistem politik ada-tidaknya ditentukan tingkat atau politik warganya. partisipasi konteks Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa: "(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan dengan langsung maupun perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang diangkat dalam pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan pemilihan- dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang dan bersifat berkesamaan, serta pemungutan dengan rahasia yang suara ataupun menurut cara- negara oleh tinggi-rendahnya Dalam sama untuk jabatan umum Wiwoho Kertarto, S.Pd. Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal 14 15
cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara." Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan minimal demokrasi, adanya pemilihan umum reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; serta adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam itu dan dalam proses pemilu penentuan kebijakan; sehingga terjamin pelaksanaan hak asasi yang memberikan manusia kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat publik. forum-forum dalam Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pemilu institusionalisasi merupakan partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Jaminan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilu sangat kuat. Namun demikian masih ada kendala dalam penggunan hak pilih. Melihat pemilu tahun 2009, tentu kita ingat, adalah daftar pemilih memunculkan permasalahan, yaitu daftar pemilih tidak akurat dalam arti luas. Daftar Pemilih yang Akurat dalam arti luas, dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu (1) (comprehensiveness) cakupan warga negara berhak memilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih, (2) kemutahiran Daftar Pemilih (Daftar Pemilih sesuai dengan keadaan mutahir: misalnya pemilih yang meninggal, pindah, atau tidak lagi berhak memilih tidak lagi tercantum dalam Daftar Standar adalah adanya fundamental Pemilih tetapi warga negara yang sudah berhak memilih pada hari pemungutan suara sudah tercantum dalam Daftar Pemilih), dan (3) akurasi dalam arti penulisan nama, tempat dan tanggal, bulan jenis dan tahun kelamin, dan alamat rumah sesuai dengan sebenarnya. Senyampang dengan ini, maka bagi penyelenggara pemilu melakukan pemutakhiran data pemilih bukan hanya saat pemilu berlangsung. Ini untuk penyelenggara pemilu tidak perlu tergesa-gesa dalam memutakhirkan data pemilih. Dalam memutakhirkan data pemilih, bersumber pada yaitu data pemilih pada pemilu/pemilihan terakhir. Kemudian Penyelenggara pemilu juga harus menyinkronkan data data kependudukan milik lembaga dan kementerian terkait. Hal itu agar tidak ada data pemilih yang tak memenuhi syarat (TMS). Dan data-data lain yang relevan dikelola pihak-pihak terkait, misalnya Kemenakertrans Dukcapil, untuk data pekerja migran, serta kementerian dan lembaga lainnya. lahir (umur), keadaan pemilih dengan Urgensi penyesuaian data pemilih berkelanjutan untuk memudahkan pemilih dalam menentukan hak dan kewajibannya sebagai untuk meneguhkan keberlangsungan data pemilih di lapangan yang mutakhir, akurat, komprehensif. Dalam kaitannya dengan pasal 201 UU nomor 7 tahun 2017 bahwa pemerintah memberikan data yang kependudukan dikonsolidasikan setiap enam bulan kepada KPU. Sedangkan mendasar pada Surat Edaran KPU nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, KPUD yang tidak menyelenggarakan Pilkada 2020 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020. Secara rinci disebutkan dalam surat tersebut, bahwa mekanisme pemutakhiran pemilih berkelanjutan ini dibagi dua yaitu: 1) Bagi daerah yang menyelenggarakan dengan pilkada diintegrasikan tahapan dan penyusunan daftar pemilih yang diatur dalam Peraturan KPU tahapan dan Peraturan KPU penyusunan daftar pemilih. 2) Bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada, KPU Kabupaten/Kota agar dengan instansi dan dinas terkait secara berkala, seperti: disdukcapil, dinas Kesehatan dan dinas pemakaman, juga bawaslu dan partai politik yang ada di masing-masing wilayah. pemilih, juga dan data pemutakhiran berkoordinasi Melaksanakan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan setiap bulan. Adalah hal yang prinsip bahwa memberikan pemerintah kependudukan data sebagai dalam tambahan pemutakhiran data pemilih. Lebih lanjut juga pada pasal 204 disebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan yang diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu. Di sinilah faktor pentingnya institusi Kerjasama untuk mendapatkan data pemilih dalam upaya menjamin hak politik masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa data kependudukan yang dimutakhirkan menjadi pintu awal dari proses data pemilih penyandingan terutama dan penyempurnaan data. Karena pada data pemilih lahir, meninggal, pindah masuk dan pindah keluar serta perubahan status dan pekerjaan menjadi objek data penduduk sangat kemungkinannya berubah dari hari ke hari. Updated data yang dengan mobilitas tinggi inilah yang menjadi fokus dengan dalam memutakhirkan pendataan cara secara dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pemuktahiran data pemilih berkelanjutan menjadi penting sebagai ikhtiar awal dan terencana dalam melakukan perbaikan data terus menerus. Dengan secara Langkah konkrit berupa jemput bola yang kreatif dan inovatif oleh KPU menjadi salah satu metode, selain hubungan kerjasama yang baik dari stakeholders terkait. Sekali lagi KPU perlu juga melibatkan partisipatif baik itu partai politik, dan masyarakat dengan cara memanfaatkan media social, portal yang dimiliki yaitu merancang google form yang disampaikan ke antar dalam besar penyesuaian komprehensif masyarakat setelah dilakukan rapat pleno. Langkah ini adalah dalam tanggapan rangka memperoleh secara itu, masyarakat dan partai politik mendapatkan informasi terupdate dan berkelanjutan, komprehensif (memuat pemilih yang memenuhi syarat dan menghapus pemilih syarat), yang transparansi (menyampaikan dan menerima masukan banyak pihak). factual. Di samping tidak memenuhi Penutup Bawaslu pengawas sebagai tahapan pemilu dalam mengawal pemutakhiran Pelaksanaan berkelanjutan daftar yaitu: diperlukan pemilih strategi, Data Analisa Dalam hal ini yang diperlukan adalah sumber data pemilih berkelanjutan berasal dari mana? Sebagai contoh saat pelaksanaan Pemilu pada Serentak 2019, maka yang menjadi line data pemilih adalah based Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019. Kemudian DPK 2019. Karena status pemilih DPK ini oleh penyelenggara teknis pemilu memperbolehkan menggunakan Hak harus memasukan data DPK (data yang bersumber dari Form C7) dan harus sesuai dengan insrumen data pemilih ( Nama, Tempat, tanggal lahir, Jenis Kelamin, alamat , dan lainnya). Yang terakhir pihak penyelenggara mencocokan teknis dengan data kependudukan ( Disdukcapil dan institusi lainnya) Pleno pilihnya. KPU juga Koordinasi ini, Untuk keperluan koordinasi pemilu penyelenggara pihak harus dengan berkoordinasi Disdukcapil atau instansi terkait. Updating data pemilih oleh KPU terhadap data dari disdukcapil, masukan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif Bawaslu. adalah Terutama pada data pemilih baru. Pemilih baru ini sumbernya dari: Pemilih yang berusia 17 tahun pada saat pemilihan/ atau pemilu sudah tetapi tahun; belum Pemilih yang berasal dari TNI/polri, status alih sipil masyarakat atau beralih menjadi TNI/Polri Pemilih yang berasal dari DPK (daftar pemilih khusus) Juga yang tidak kalah pentingnya juga, daftar pemilih tetap yang sudah dilakukan pembersihan data. Pembersihan data pemilih data yang pencermatan yang mengalami dan seperti kegandaan, pindah dan datang, alih status, dan meninggal dunia. 1. dilaksanakan menikah berusia 17 2. 3. dimaksud adalah verifikasi factual Bagi Badan Pengawas Pemilu adalah menjaga Hak Pilih Masyarakat yang sudah memenuhi terakomodir. ketentuan itu menjalankan Oleh karena tugas dan kewenangan dengan cara memberi saran perbaikan, rekomendasi, kepada pihak KPU bilamana mana ada data pemilih yang memiliki potensi masalah (data ganda, pindah, data pemilih yang belum dimasukkan, dan meninggal dunia masih terdaftar). harus Daftar Pemilih Berkelanjutan selain fokusnya 16 17
Galeri Bawaslu Kota Tegal mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia dengan khidmat Secara Virtual Bawaslu Goes To School pada pemilih pemula di SUPM Negeri Kota Tegal pada Kamis, 20 Februari 2020 sebelum Covid-19 melanda Kota Tegal Penandatanganan MoU antara Bawaslu Kota Tegal dengan Politeknik Muhammadiyah Tegal, Jumat 18 Desember 2020 Penandatanganan MoU antara Bawaslu Kota Tegal dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal, Kamis 10 Desember 2020 Jelang HUT Ke - 12, Bawaslu Kota Tegal adakan Bakti Sosial Berupa Donor Darah di PMI Kota Tegal Pembagian masker di area Kantor Bawaslu Kota Tegal Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H.,M. Hum dan Dra.Sri Dutjiatmi, M.Si hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk guru swasta yang tergabung dalam PGSI Kota Tegal, secara tatap muka sebelum pandemi Bawaslu Kota Tegal Awasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juni 2020. Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kota Tegal dalam Pelatihan Jurnalistik Koordinator Sekretariat beserta staf menghadiri kegiatan dengan Bawaslu Provinsi Jawa tengah secara daring 18 19
REBUT HATI GENERASI MILENIAL SEBAGAI RODA PENEGAK DEMOKRASI pusat dan daerah tersampaikan secara massif; politik merupakan aspek efektif yang berperan dalam membangun karakter pribadi warga negara dan merdeka untuk keberpihakan warga negara yang dimulai dikenal sejak lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari; c. Aspek Psikomotor pendidikan politik merupakan aspek psikomotor yang memberikan kontribusi dalam membangun kecakapan warga negara berupa kecakapan berfikir intelektual : kemampuan mendengar, mengidentifikasi, mendeskripsikan berbagai persoalan, mengalisis serta melakukan evaluasi terkait issu public dan kecakapan partisipatoris warga negara : keahlian berinteraksi, keahlian memantau issu public, keahlian mempengaruhi kebijakan publik. b. Aspek efektif pendidikan di MASA PANDEMI COVID 19, PERAN KEHUMASAN BAWASLU KOTA TEGAL HARUS TETAP BERJALAN MELALUI DARING Kasus positive Covid 19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang ter- konfirmasi tertular dari seorang warga negara asing. Dari bulan Maret sampai pada bulan April pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak kecuali Kota Tegal sendiri, Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan pelaksanaan PSBB akan berlangsung selama 1 bulan (23 April 2020 - 23 Mei 2020). Dengan penetapan PSBB ini, pemerintah melakukan penutupan 49 akses jalan di dalam Kota Tegal sama seperti isolasi wilayah. Dilatarbelakangi adanya Covid 19 yang semakin merebak, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat koordinasi menggunakan video conference (Vidcon) perdana dengan Bawaslu Kab/Kota se Jawa Ten- gah (20/03). Dalam vidcon tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar SAKA memberikan arahan ba- Ria Vinola Desi I. S.Ak. Staf Pengawasan dan Hubal hawa Bawaslu Kab/Kota se Jawa Tengah untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0070/K. pr.03.00/111/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Covid 19 di lingkungan Bawas- Generasi Milenial merupakan sebutan anak muda di era sekarang, dimana Pola pikir dan karakter generasi milenial bisa dikatakan sering out of the box, penuh kreativitas, inovatif, dan pastinya enggak pernah gaptek. Milenial 20 tahun lalu tidak terlalu sekarang diperhatikan teramat diperhitungkan karena menjadi sangat "powerful" dari sisi politik. Maka dari itu Bawaslu Kota Tegal kembali memulai merebut hati generasi milenial melalui program Bawaslu Goes to School. Strategi yang dirancang oleh Bawaslu Kota Tegal dalam membangun pengawasan partisipatif ini, dengan perkembangannya zaman digitalisasi semakin melirik generasi Milenial. Hal ini karena mereka merupakan bagian dari pemilih pemula yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu yang akan datang. Karakteristik mendasar yang dipunyai generasi Milenial dalam memilih dapat dikatakan bersifat rasional dan secara sadar ingin ikut berpartisipasi. Seperti yang disampaikan oleh Wiwoho Kertarto Anggota Bawaslu Kota Tegal dalam paparan goes to school, generasi muda perlu memperoleh terencana agar pendidikan politik yang tercapai kegiatan politik secara demokratis dan otonom, berikut aspek-aspek pendidikan politik : yang diharus dipahamkan kepada milenial politik merupakan aspek kognitif yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan pengetahuan politik bagi warga negara, kebutuhan mengenai pengetahuan politik bagi warga negara perlu dibangun permasalahan demokrasi, hak warga negara, kedaulatan rakyat,sistem kelembagaan, hubungan kekuasaan keberadaannya, namun terarah, kognitif a. Aspek pendidikan Disamping itu mereka juga perlu mengetahui tahapan-tahapan pemilihan/pemilu yang harus diawasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan tersebut menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan demokrasi yang perlu diketahui oleh masyarakat utamanya pada kaum milenial. Secara tidak sadar generasi merekalah yang mempunyai potensi besar untuk melihat pelanggaran langsung maupun tidak langsung. sebagai contoh mereka sering melakukan sosialisasi dengan teman sepermainannya. Maka dari itu pendidikan politik sangat perlu dipahamkan sejak dini kepada milenial karena semakin maraknya isu-isu, berita-berita yang tidak tersaring sumbernya. Siapa saja dapat menulis lalu menggunggahnya di media sosial. Untuk itu Bawaslu Kota Tegal berikhtiar menjemput bola penegak demokrasi dengan memberikan pemaham langsung melalui pengertian, pemutaran video dan interaksi secara langsung. Generasi milenial khususnya di Kota Tegal dapat melek politik yang dimulai dari wilayah terkecil misalnya lingkungan rumah dan sekitarnya. Setelahnya milenial kota tegal diharapkan mampu menjadi roda penegak demokrasi. Ir. Soekarno pernah mengatakan " beri aku 1000 orang tua niscanya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscanya akan kuguncangkan dunia" Kata-kata tersebut menggambarkan gerakan Milenial di Indonesia bahwa potensi pemuda sangat besar terhadap perubahan berdemokrasi terutama di Kota Tegal. secara lingkungan sekolah, lu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Dalam SE tersebut menyatakan bahwa untuk Ketua dan Anggota, serta Koordinator Sekretariat tetap melak- sanakan tugasnya dikantor, sedangkan untuk staff dibuatkan jadwal piket dan bagi staff yang tidak ada jadwal piket masuk kantro dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya. Perlu di garisbawahi bahwa pelaksanaan konsep bekerja di rumah (work from home) bagi staff bukan bukan berarti liburan, tetapi tetap melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi meeting dan tugas lainnya dari rumah pegawai. Dari musibah yang terjadi ini semua rencana kegiatan tahun 2020 yang telah disusun Bawaslu Kota Tegal diantaranya: Manajemen SDM dan Kesekretariatan, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Pembi- naan Desa Pengawasan dan APU, Koordinasi Pengawasan Taha- pan Pemilu, Pembinaan Penanganan dan Penindakan Pelang- garan, dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pemilu menjadi ditunda untuk dapat mengurangi jumlah penyebaran Covid 19. Ketika ada Covid 19 dan pemerintah mengintruksikan untuk membatasi kegiatan diluar sehingga berdampak pada semua rencana kegiatan yang sudah disusun menjadi peran penting kehumasan. Hu- mas harus bisa tetap bekerja untuk tetap memberikan informasi ke- pada publik dengan menggunakan berbagai teknologi, informasi dan berbagai media lain untuk mempublikasikan kerja - kerja Bawaslu. Di lain kegiatan Kabag Humas Bawaslu RI, Hengki Pramono menyatakan bahwa humas harus bisa membawa citra yang prositif untuk lembaga. Humas harus bisa sela- lu bisa menguptodate berita - berita kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga. Humas dituntut leb- ih kreatif lagi dalam membuat dan mengemas konten positif dalam menginformasikan kepa- da publik, saat pandemi covid 19 peran humas menjadi harapan satu - satunya yang meny- iratkan bahwa kehadiran lembaga cukup eksis. dengan serius, Indah Fitriani, S.AP. Staf Hubungan Masyarakat 20 20 | Edisi 3 - 2020 | Buletin Pelita Demokrasi 21
JADIKAN VIDEO DOKUMENTER DAN TIK-TOK SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI karenanya, Bawaslu Kota Tegal dalam melakukan Sosial- isasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada masyarakat tidak hanya penjelasan kepada masyarakat, namun dengan disisipkan video-video karya Sekretariat Bawaslu Kota Tegal seperti video ilustrasi menjadi pengawas par- tisipatif, video tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, video ilustrasi tolak politik uang, hingga video lelucon SINERGITAS KUALITAS PENGELOLA KEUANGAN BAWASLU DALAM MENGELOLA ANGGARAN yang bermakna dengan memanfaatkan aplikasi kekinian Pemilu 2019 telah usai dengan ditandainya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, namun masyarakat perlu adanya edukasi terkait kepemiluan, demokrasi, hingga pen- bernama Tik-Tok yang saat ini mulai ramai dipakai para akun milenial. Hal ini dimaksudkan supaya peserta sosial- isasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tegal tidak merasa bosan, namun justru menarik simpati para peserta ketelitian dan koordinasi yang baik pula antar bagian. Bawaslu pada tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan yang dibebankannya. Dalam mengelola dan berakuntabilitas gawasan partisipatif. Hal ini menjadi penting supaya sosialisasi. secara baik menuju opini WTP tentunya terpengaruhi penyelenggaraan pemilu maupun pilkada kedepan Tidak hanya pada sosialisasi yang dilaksanakan pada oleh berbagai faktor kesulitan yang dihadapi. dapat berjalan dengan baik. Pasalnya, masyarakat tatap muka secara langsung, namun Bawaslu Kota Tegal Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi mitra strategis dalam melakukan pengawasan juga memanfaatkan video-video dokumenter dan hasil mempengaruhi usaha Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Sehingga karya Sekretariat melalui aplikasi-aplikasi kekinian ini menyusun laporan keuangan secara akuntabel, yaitu; Bawaslu berharap, keterlibatan masyarakat dalam sebagai konten yang dibagikan pada seluruh media sosial 1. Perbedaan Besaran Kelolaan Keuangan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tidak hanya Bawaslu Kota Tegal seperti Youtube, Instagram, Face- Besaran kelolaan keuangan antara satu wilayah sebatas menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS untuk mencoblos lalu pulang, akan tetapi ikut book, dan lain sebagainya dengan tujuan agar masyarakat yang belum berkesempatan bertatap muka juga mengenal kerja bawaslu pada setiap provinsi serta kabupaten/ kota tentunya berpengaruh pada proses manejemen terlibat sebagai pengawas partisipatif dan menciptkan Bawaslu Kota Tegal dan memahami pentingnya berpar- untuk mengelola keuangannya. Anggaran yang suasana pemilu/pilkada yang damai dan sejuk. Bawaslu Kota Tegal di Tahun 2020 memiliki pro- gram kerja dan kegiatan yang mengedepankan tema so- sialisasi pengawasan partisipatif dan pembinaan kelu- rahan pengawasan serta kelurahan anti politik uang. Meskipun Kota Tegal telah menyelenggarakan Pilkada pada Tahun 2018 dan bukan termasuk 21 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggara- kan pilkada serentak 2020, namun hal ini menjadikan Bawaslu Kota Tegal meningkatkan semangat dalam mengajak masyarakat kota Tegal dari berbagai kalan- gan untuk menjadi pengawas pemilu partisipatif dalam pemilu dan pilkada mendatang. Perkembangan teknologi informasi diabad ke-21 ini smekain modern dan canggih, sehingga saat ini kita terkesan dipermudah dengan teknologi informasi den- gan adantya fitur-fitur dan aplikasi-aplikasi yang terse- dia. Hal ini menimbuklkan kreatifitas dari para peng- guna teknologi menghadirkan karya-karya yang unik. Walaupun ada beberapa oknum yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk hal yang tidak baik. Maka, baik atau tidaknya perkembangan teknologi informasi ini dibarengi dengan niat individu yang memanfaatkannya, apakah untuk hal positif? Atau hal yang negatif? Penyelenggaraan sosialisasi bagi sebagian be- sar masyarakat sudah biasa-biasa saja ketika model sosialisasinya hanya penjelasan materi oleh pemateri dan sedikit tanya-jawab oleh peserta sosialisasi. Oleh tisipasi sebagai pengawas partisipatif pada pemilu atau pilkada mendatang. Maka, kita perlu memanfaatkan ap- likasi-aplikasi kekinian untuk media sosialisasi lembaga, yakni Bawaslu Kota Tegal. Dhani Dwi Yudhatama, S.H. Staf Hukum Terlaksananya suatu program kegiatan tidak terlepas dari andil tugas Pengelola Keuangan. Pengelola Keuangan bertugas untuk mengelola anggaran belanja yang kemudian dapat disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Pengelolaan Keuangan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Penatausahaan keuangan Bawaslu yang merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Bawaslu memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Adanya capaian Bawaslu yang berhasil meraih opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 4 tahun kebelakang, sejak tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 tidak terlepas dari kinerja Bawaslu tingkat Provinsi serta Kabupaten/ Kota. Tercapainya opini tersebut menunjukan bahwa bawaslu dapat melakukan tata kelola keuangan yang baik sehingga tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Mempertahankan opini yang sama untuk kelima kalinya sangatlah tidak mudah terlebih pada 2019 silam Bawaslu telah mengelola keuangan atas gelaran Pemilu Serentak. Hal tersebut sangat membutuhkan keseriusan, di dapatkan pada wilayah satuan kerja Bawaslu berbeda angka besarannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengelolaan keuangannya. Wilda Rachmawati, S.Ak. Staf Keuangan juga 22 22 | Edisi 3 - 2020 | Buletin Pelita Demokrasi 23
2. Perbedaan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Kualitas pengelola keuangan khususnya pada Bawaslu Kabupaten/Kota cukup berpengaruh terhadap keandalan kualitas laporan keuangan. Adanya ketidak pahaman pengelola keuangan dalam melakukan tata kelola anggaran dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangannya dan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sehingga dapat menghambat dalam proses pelaporannya. Dengan hal tersebut maka POJOK POJOK PENGAWASAN PENGAWASAN SEBAGAI RUANG SEBAGAI RUANG BELAJAR & MEDIA BELAJAR & MEDIA EKSPRESI EKSPRESI MASYARAKAT MASYARAKAT Nurbaeni, S.Pd. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Tak kalah pentingnya, keberadaan Pojok Pen- gawasan juga diharapkan dapat memotivasi adan- ya peningkatan relawan Gerakan Masyarakat Pen- gawasan Partisipatif (GEMPAR), karena masyarakat adalah mitra terbesar Bawaslu dalam melaku- sangatlah perlu dilakukan berbagai upaya kan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu. untuk meningkatkan Kualitas Pengelola Seluruh elemen masyarakat dapat memanfaatkan Keuangan agar bersinergi pula terhadap Pojok Pengawasan ini sebagai ruang belajar, ruang di- kualitas hasil pelaporannya. Salah satunya skusi maupun penelitian berbasis pustaka dan waw- dengan kegiatan bimbingan teknis serta rapat koordinasi antar bagian yang sama ancara dari narasumber terkait pengawasan pemilu. Tentunya dari bermacam kegiatan yang dilakukan di pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Seperti Pojok Pengawasan, nantinya masyarakat semakin mem- halnya kegiatan bimbingan teknis yang punyai bekal ketika terjun langsung dalam mengawasi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa pelaksanaan demokrasi. Masyarakat sebagai agen kon- Tengah yang dihadiri oleh staf pengelola trol sosial juga dapat mengetahui sejauh mana kinerja keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Bawaslu Kota Tegal dalam mengawasi tahapan pemilu. Tengah, tidak terkecuali Bawaslu Kota Tegal Diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penon- pada awal tahun 2020 silam. Kegiatan ini ton saja, tetapi dapat berpartisipasi langsung mengawasi bertujuan untuk memberikan kesepahaman jalannya demokrasi. Sehingga proses Pemilu tidak diang- mengenai tata kelola keuangan dan gap sebagai seremoni rutin lima tahunan yang tidak berpen- bagaimana sistem pengelolaan keuangan garuh langsung terhadap masyarakat dan akhirnya menja- yang digunakan. Oleh karena itu pengelola dikan masyarakat abai atas kedaulatan yang dimilikinya. keuangan harus paham bagaimana Pojok Pengawasan ini tentunya disediakan untuk proses dan tahapan dalam pengelolaan masyarakat, sebagai salah satu sarana untuk mendekat- keuangan dan aplikasi yang digunakan. Kegiatan seperti bimbingan teknis tersebut merupakan salah satu upaya untuk serta meningkatkan mengembangkan Dalam rangka menjalankan mandat peningkatan parti- sipasi masyarakat pada pengawasan pemilu, Bawas- lu Kota Tegal kembali merancang berbagai metode sa- rana edukasi berupa sosialisasi secara masif kepada masyarakat di lu. Berisi buku-buku pengawasan pemilu, produk hukum terkait demokrasi, buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, hingga dokumentasi berbagai program dan kan Bawaslu dan masyarakat. Untuk itu, ayo berkun- jung ke Pojok Pengawasan, kita manfaatkan sebagai ruang belajar dan diskusi terkait ilmu-ilmu penga- wasan maupun tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu. kualitas SDM khususnya dalam hal ini tahun 2020 ini. Program kegiatan yang telah disiapkan dengan tujuan kegiatan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Tegal. pengelola keuangan yang merupakan salah untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam mengawal pros- Keberadaan Pojok Pengawasan di Bawaslu Kota satu organ terpenting dalam pelaksaaan es demokrasi. Hal ini karena sejatinya adanya peran serta dari mas- Tegal ini, telah diresmikan oleh Ketua Bawaslu Provin- program kegiatan. Karena suatu program yarakat sebagai pengawas partisipatif merupakan salah satu kun- si Jawa Tengah pada tahun 2018 lalu. Beberapa man- berjalan dengan baik juga harus didukung oleh ci berjalannya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas. faatnya adalah sebagai ruang partisipasi dan ekspresi pengadministrasian keuangan yang baik pula Salah satu strategi partisipatif yang telah dibentuk adalah Pojok masyarakat, meningkatkan mutu data dan informasi sehinga sangat perlu mensinergikan setiap bagian pada Bawaslu untuk mengoptimalkan program kerja yang akan dilaksanakan. Pengawasan. Pojok Pengawasan merupakan sebuah pusat pengemban- gan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemi- lu. Sebuah ruang yang disediakan oleh Bawaslu Kota Tegal baik untuk pengawasan pemilu, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas partisipatif. Selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesada- publik awam, pegiat pemilu, pemantau pemilu, para pemangku kepent- ran masyarakat, peserta dan pemangku kepentingan ingan pemilu, dan terlebih bagi jajaran pengawas pemilu di Kota Tegal. pemilu, meningkatkan pelibatan masyarakat dalam Ruang belajar dan media ekspresi masyarakat dengan dilengkapi berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemi- pengawasan partisipatif serta mewujudkan pusat pe- nelitian dan pengembangan pengawasan pemilu. 24 25
MENANTI BAKTI Nurbaeni, S.Pd. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Wahai pemuda Jangan terpaku pada kesenangan Inilah saat Dengar negeri Meski masamu melenakan Dimana kelangsungan bangsamu Resah memanggilmu Membuat tiada henti Nyata jadi taruhan Menjerat pikirmu jadi mati Di meja demokrasi Lihatlah..... Negara membutuhkan Mari singsingkan lengan Mari peduli Sosokmu segera Gali segala potensi diri Meski pesta demokrasi Datang membawa bakti Berjuang demi negeri Tiada dansa dansi Melalui pesta demokrasi Tampa rampak melodi Tolak Balake Bawaslu Ngadepi Korona Marilah peduli Pada pesta demokrasi Agar tiada dikhianati Segelintir manusia pemuja kuasa Jangan pernah berfikir Pesta ini milik mereka Yang rela menggadaikan nilai Dan membuang idealisme Yakini wahai pemuda Langkahmu sangat berarti Untuk rakyat negeri ini Menyongsong mentari Oleh Farhendi Dwiharjo Ilustrasi covid-19. Foto: Edi Wahyono Sajege ana pageblug wabah korona (Corona Virus Diseas - Covid-19) sing nggawe geger lan ngedap Ditanganmu wahai pemuda Nasib negeri jadi taruhan Akankah esok kelabu Ketahuilah Inilah pesta sesungguhnya ngedapi wong wong sadunya. Uga nang Indonesia khususe nang Kota Tegal sajerone ngade- Atau seterang mentari Pestamu, pesta seluruh rakyat pi virus korona sing nggawe rundag lan medeni. Sebab wabah virus sing siji kie ora katon seka pen- Yang rindu kedaulatan tiada terbagi delengan mata, tapi nrawasi yen ketempelan nang awak, akibate bisa mo'ed yen ora ketulungan. Mula kuwe Pemerintah Pusat lan Pemda wanti-wanti mein peraturan lan himbauan kanggo warga eben jaga jaga aja kosih ketularan, dadi warga aja kumpul-kumpul lan kudu jaga jarak wong siji karo liane, yen pan perlu ketemu. Lan aja metu metu sekang umah, luwih apik ndekem bae nang umah karo keluar- ga. Dadi yen pan metu kwe yen ana perlu sing penting penting bae toli aja kosih kelalen nganggo masker. Kejaba kuwe instansi pemerintah lan swasta uga ngati-ati sajerone ana pandemi / wabah korona. Kanggo jaga jaga mbokan ana virus korona teka, nang ngarep kantor di sediani banyu karo sabun (hand sanitizer) ben pegawe atawa warga masyarakat sing ana perlu kudu wisuh tangan disit, ben bersih mbokata ana virus sing nempel sadurunge. Semono uga nang Kantor Bawaslu Kota Tegal, ora kalah siape kanggo jaga-jaga sekang vi- rus korona. Saben dina pegawe lan tamu sing teka, kudu bebersih tangan ndisit sadurunge man- jing kantor. Dadi angger ndeleng kesiapsiagaan atawa tolakbalak virus korona sing kaya kuwe, pal- ing ora kahanane krasa tenang lan ayem nggo wong sing teka mertamu nang kantor pengawasan pemilu. Dadi ananeng wabah korona kwe ora nggawe ciut ngati lan tetep semangat para pimpinan lan staff pegawe Bawas- lu kota Tegal nglakoni program kegiatan sing wis disesuaikena karo kahanan ananeng wabah korona. Antarane kegiatan sosial, yakuwe nyambut ulang taune Bawaslu kaping-12 Taun 2020 kie nang wulan april . Bawaslu Kota Tegal nganakena acara nyumbang getih (donor darah), sing pesertane seka Bawaslukota lan masyarakat umum. Toli ora kur kaya kuwe tok, kegiatan sosial Bawaslu kota tegal terus maju kanggo ngadepi wabah koro- na, yakuwe mbagi mbagi masker kain, sing gunane nggo nglindungi awak seka bahayane virus korona supaya aja nempel manjing nang cangkem lan cungur. Masker sing jumlahe atusan kuwe dibagi-bagike- na nggo masyarakat umum sing lagi liwat nang ndalan-ndalan sekitare Markas Bawaslu kota Tegal. Sawetara kuwe Bawaslu kota Tegal kanggo program kerja pengawasan pemilu sing pan teka, saat kie nga- nakena sekolah kader pengawasan nganggo cara on line (jarak jauh nganggo internet). Sekolah kader ja- rak jauh kuwe ora liya kanggo nyiapena, nggo dadi pengawas pemilu atawa pilkada sing pan teka. Luwih sekang kuwe uga kanggo nguripena minat lan bakat warga masyarakat melu dadi pengawas partisipatif. (Far) Foto: 26 27
| Edisi 3 - 2020 | Buletin Pelita Demokrasi 28