PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NO 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR PERDA PAJAK PARKIR LAMA PERDA PAJAK PARKIR BARU Pasal 6 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) KETENTUAN PASAL 6 DIUBAH, SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT Pasal 15 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 (satu ) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: (1) pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, DKPDKBT dan STPD (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 26 (3) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). dimaksud pada ayat (1) diberikan SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan KETENTUAN PASAL 26 DIUBAH SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 12, karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2( dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 12, sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dpat di pidna dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaaan Negara.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NO 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN PERDA PAJAK HIBURAN LAMA PERDA PAJAK HIBURAN BARU PENJELASAN Pasal 3 (1) Objek Pajak adalah jasa Ketentuan Pasal 3 ditambahahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut: PASAL 3 AYAT 2 HURUF G DIHAPUS penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (1) Objek Pajak adalah jasa (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain : a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain: a. Tontonan film b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan sejenisnya; dan/atau busana d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf dan d. Pameran e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre); dan j. pertandingan olah raga. f. Sirkus,akrobat, dan sulap g. Dihapus h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre);dan j. Pertandingan olahraga (3) Hiburan yang sifatnya incidental yang ditujukan untuk fungsi sosial, kemanusiaan, Pendidikan dan keagamaan dikecualikan sebagai objek Pajak.
PERDA PAJAK HIBURAN LAMA PERDA PAJAK HIBURAN BARU Pasal 6 (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% Tarif Pajak untuk setiap objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: (sepuluh persen). (2) Khusus tarif pajak hiburan berupa mandi uap/spa, diskotik, karaoke, klab malam dan panti pijat, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen). (3) Khusus hiburan rakyat/tradisional tarif pajaknya ditetapkan sebesar 5% (lima persen). (4) Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh desa adat tarif pajak ditetapkan 0% (nol persen). a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana meliputi: 1. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana nasional sebesar 10% (sepuluh persen); 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana internasional sebesar 15% (lima belas persen); c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen); d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen); e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen); f. sirkus akrobat dan sulap sebesar 15% (lima belas persen); g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen); h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa. dan pusat kebugaran (fitness centre) meliputi: 1. panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran sebesar 12,5% ( dua belas koma lima persen); dan 2. mandi uap/spa sebesar 15% (lima belas persen); dan i. pertandingan olahraga meliputi 1. pertandingan olahraga lokal/nasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan 2. pertandingan olahraga internasional sebesar 15% (lima belas persen). Catatan: Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 8 Tahun 2020 dapat diakses pada halaman