1 David S Widihandojo, "The Vulnerable Citizen Indonesian Chinese And Their Identity", (Makalah), hlm. 2 dalam 1 Nama : Perkembangan organisasi sosial etnik Tionghoa di Surakarta tahun 1965 - 2002 Judul : Dibba Millaka B A B I P E N D A H U L U A N A. Latar Belakang Masalah Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Realita ini mendorong berbagai bangsa di dunia untuk saling mengenal dan bekerjasama. Bangsa Tionghoa adalah salah satu bangsa dari sekian banyak bangsa yang mengadakan hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hubungan yang terjalin pertama kali dengan bangsa Indonesia adalah hubungan ekonomi, yaitu perdagangan serta hubungan religi, yakni penyebaran agama Buddha. Hubungan ini terjadi berabad-abad yang lalu, baru pada sekitar akhir abad XIX terjadi imigrasi besar-besaran bangsa Cina ke nusantara. Motivasi utama mereka adalah mencari penghidupan yang lebih baik, karena keadaan dalam negeri mereka yang kacau akibat tekanan ekonomi dan keadaan politik dalam negeri yang tidak stabil. Keberadaan orang Tionghoa di Surakarta tidak bisa lepas dari peristiwa Batavia tahun 1740. Peristiwa yang terjadi adalah pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa karena adanya isu bahwa mereka akan melakukan penipuan dan perampokan.1 Mereka yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian tersebut, lari ke daerah Jawa Tengah yaitu Kartasura yang waktu itu masih menjadi
2 ibukota Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Paku Buwana II. Mereka kemudian mengadakan kerjasama untuk melawan VOC bersama-sama, tetapi dikemudian hari orang-orang Tionghoa ini berbalik melawan dan menentang kerajaan.2 Orang-orang Tionghoa yang hidup di Jawa, sebagian besar merupakan warga propinsi Fuhkien (Hokkien) dan Kwantung (Kanton).3 Jadi, seperti halnya Indonesia, Cina terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya yang berimigrasi adalah suku Hokkian, suku Teo-ciu, suku Hakka (Kheh), dan suku Santung atau orang Kanton.4 Daerah yang ditempati orang-orang Tionghoa di Surakarta terdapat di belakang Pasar Gedhe yang kemudian dikenal sebagai Kampung Balong. Pemusatan perkampungan etnik Tionghoa ini terjadi pada masa kolonial Belanda dengan tujuan politis yaitu agar tidak terjadi interaksi yang erat antara etnik Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Selain itu etnik Tionghoa juga diberi kasta yang lebih tinggi dari penduduk pribumi yaitu menjadi penduduk Timur Asing di tanah Hindia sehingga perbedaan kasta ini membuat jurang yang semakin dalam antara penduduk pribumi dan etnik Tionghoa. Alasan lain adalah pemerintah kolonial lebih mudah mengontrol keberadaan dan perkembangan etnik Tionghoa dalam satu wilayah. Pada tahun 1904 sampai 1910 karena timbul gerakan organisasi nasionalis Cina dikalangan orang Cina di Indonesia, maka pemerintah mengabulkan tuntutan untuk menghapuskan peraturan-peraturan yang membatasi mobilitas orang Cina sehingga pemukiman Cina tidak lagi mengelompok pada suatu wilayah tertentu, tetapi bergerak secara lebih leluasa.5 2 Benny Juwono, "Etnik Cina di Surakarta 1890-1927", dalam Lembaran Sejarah, Vol. 2 No. 1, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 1999, hlm. 61. 3 Leo Suryadinata, Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia, Grasindo: Jakarta, 1996,hlm. 6. 4 M Hari Mulyadi, dkk., Runtuhnya Kekuasaan "Kraton Alit" (Studi Radikalisasi "Wong Sala" Dan Kerusuhan Mei 1998 Di Surakarta), LPTP: Surakarta, 1999, hlm. 192. 5 George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, UNS Press: Solo, 1996, hlm. 35-36.
3 Walaupun mendapatkan privillege dari pemerintah kolonial tidak memudahkan kebebasan etnik Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat berbagai larangan bepergian ditetapkan bagi etnik Tionghoa.6 Hal ini membuat orang-orang Tionghoa yang terdiri dari berbagai suku tersebut mendirikan berbagai organisasi sosial yang berdasarkan kesukuan untuk membela kepentingan mereka. Organisasi tersebut diantaranya adalah Hoo Hap, Fu Qing, dan Sin Cung. Pendirian organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan ini dilatarbelakangi oleh perasaan senasib sepenanggungan diantara para imigran dan keinginan untuk menolong sesama saudara sekampung halaman. Organisasi Hoo Hap merupakan organisasi yang tertua, berdiri pada tahun 1846 dan pertama kali bergerak di bidang kerohanian.7 Pendirinya merupakan orang-orang suku Min Nan dan Tio Ciu, pimpinannya adalah Lie See Pang dari golongan Tio Ciu. Fu Qing sendiri berdiri pada tahun 1925, dan berganti nama mejadi Giok Yong Kong Hwe setelah Indonesia merdeka. Para pendiri serta anggota Fu Qing ini berasal dari kota Fu Qing propinsi Hokkian Cina.8 Suku Hakka yang berada di Surakarta pun juga mendirikan organisasi sosial yang diberi nama Sin Cung pada sekitar tahun 1940-an, organisasi ini bertempat di Kampung Balong. Kegiatan utama mereka adalah bidang pendidikan, selain sosial dan budaya. 9 Perkembangan organisasi sosial masyarakat Tionghoa semakin maju pada masa orde lama dengan kebijakan pemerintah orde lama yang memberikan kebebasan dalam berorganisasi. Pada masa orde lama masyarakat Tionghoa dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu masyarakat Tionghoa pro-Jakarta, pro- 6 Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan ijin tinggal (wijkenstelsel) dan ijin perjalanan (passenstelsel). 7 Wawancara dengan Setyo, , 26 Januari 2004. 8 Wawancara dengan Gunarto Sp, 12 Februari 2004. 9 Wawancara dengan Langgeng Yuwono, 26 Januari 2004.
10 Hidajat Z.M., Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia, Tarsito: Bandung, 1984, hal. 157. Lihat juga Benny G. Setiono, "Etnik Tionghoa Adalah Bagian Integral Bangsa Indonesia", Makalah Diskusi Akbar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Jakarta, 27 April 2002, hal. 5. 11 Kelompok ini dimotori oleh Baperki yang berjuang melalui pendidikan, sosial dan budaya dan memiliki kecenderungan kedekatan dengan kelompok sosialis dan komunis di Indonesia. Benny G. Setiono, "Etnik Tionghoa Adalah Bagian Integral Bangsa Indonesia", Makalah Diskusi Akbar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Jakarta, 27 April 2002, hal. 1. 12 Leo Suryadinata, Op.Cit., hlm. 192. 4 Beijing, pro-Taipei dan mereka yang secara politis tidak berorientasi ke mana pun.10 Pengelompokan ini berdasarkan kepada perpecahan yang terjadi di tanah leluhur mereka, sedangkan masyarakat Tionghoa yang pro-Jakarta didominasi oleh peranakan. Masyarakat Tionghoa yang pro-Beijing adalah masyarakat Tionghoa totok dan mendukung gerakan revolusi kebudayaan di tanah leluhur mereka. Dan terakhir masyarakat yang pro-Taipei tetapi secara politis masyarakat Tionghoa ini pada umumnya tidak memainkan peran yang besar. Hanya beberapa tokoh yang tergabung dalam berbagai organisasi sosial dan partai politik saja yang terus menerus mengkampanyekan anti diskriminasi sosial.11 Kebebasan yang besar secara politis pada masa orde lama bagi masyarakat Tionghoa tidak lepas dari politik orde lama yang sangat dekat dengan Republik Rakyat Cina. Pasca peristiwa G 30 S pemerintah Orde Baru melakukan berbagai kebijakan bagi masyarakat Tionghoa. Dikeluarkannya Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang pelarangan pelaksanaan adat istiadat Cina oleh Presiden Soeharto telah membuat etnik Tionghoa di Indonesia tidak dapat menjalankan aktivitas berorganisasi yang telah mereka bangun, tetapi mereka diberi kelonggaran di bidang ekonomi yang nantinya menjadikan mereka sebagai konglomerat di negeri ini.12 Padahal sebagian besar organisasi Tionghoa berorientasi pada bidang sosial, budaya, pendidikan dan kesenian, akibatnya banyak organisasi Tionghoa yang terpaksa tutup atau berganti haluan menjadi yayasan. Sedangkan kebijakan ekonomi Orde Baru membawa sebuah perubahan besar pada masyarakat Tionghoa. Keluarnya UU Penanaman Modal Dalam Negri tahun 1968 tentang penanaman modal asing untuk mempercepat proses pembangunan dan untuk
13 N. Nuranto, "Kebijakan Terhadap Bisnis Etnik Cina di Masa Orde Baru", dalam I. Wibowo (ed), Retropeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina, Gramedia: Jakarta, 1999, hlm. 54. 14 Thung Ju Lan, "Susahnya Jadi Orang Cina, Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial, dalam I. Wibowo (ed), Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnik Cina di Indonesia, Gramedia: Jakata, 2000, hlm. 175. 15 Keterangan Mengenai Pemulihan Organisasi Himpunan Fu Qing Solo, 18 Maret 2002. 5 meningkatkan kemakmuran serta kekayaan Negara,13 memberi peluang bagi masyarakat Tionghoa untuk menanamkan modalnya. Selama tiga decade berikutnya, perkembangan bisnis etnik Tionghoa di dalam negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang dari satu bidang ke bidang lain. Pada awal tahun 1990-an terlihat bermunculan beberapa konglomerasi yang berasal dari masyarakat Tionghoa seperti Salim Group, Dharmala Group, Sampurna Group dan lain-lain.14 Kemajuan ekonomi ini berbeda dengan kondisi kehidupan sosial dan politik masyarakat Tionghoa. Pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa di Indonesia terlibat dalam peristiwa G 30 S juga semakin memperparah keadaan. Mereka diawasi secara ketat sebagai tindakan preventif yang diambil pemerintah untuk mencegah munculnya komunisme. Keadaan ini berdampak juga pada organisasi sosial yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa di Surakarta. Mereka tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan apapun juga kalau tidak mau dicurigai dan ditangkap. Aset-aset yang mereka miliki diambil oleh negara, seperti yang dialami oleh organisasi Sin Cung. Gedung sekolah yang mereka miliki disita oleh pemerintah (sekarang gedung SMU Negeri 3 Surakarta). Organisai Hoo Hap dan Sin Cung seketika itu mati beroperasi, para anggota dan pengurusnya memilih untuk tidak berurusan dengan politik dan pemerintahan. Hubungan yang terjalin hanya seputar individu karena menghindari masalah. Fu Qing sendiri juga mengalami hal yang sama, tetapi pada tahun 1988 organisasi ini berganti menjadi yayasan bernama Yayasan Rejeki Bersama. 15
16 Buku Kenangan Peresmian Perkumpulan Hoo Hap Surakarta Tahun 2002. 6 Setelah orde Reformasi bergulir serta dikeluarkannya Keppres RI No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No.14 Tahun 1967, masyarakat Tionghoa lambat laun mulai kembali memulihkan diri, begitu pun organisasi-organisasi yang telah dibekukan. Segenap pengurus Yayasan Rejeki Bersama seketika itu pula langsung mengganti nama Yayasan Rejeki Bersama menjadi Himpunan Fu Qing Solo yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Mandarin. Organisasi Sin Cung juga berganti nama menjadi Himpunan PERHAKKAS (Persaudaraan Hakka Surakarta) dan resmi berdiri (lagi) pada 29 September 2002. Kegiatan utamanya pun tidak lagi bergerak di bidang pendidikan, tetapi lebih ke arah sosial dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan tujuannya yaitu mengembangkan kebudayaan Tionghoa agar tidak hilang begitu saja. Hal ini diwujudkan dengan adanya kursus tari oriental dan kaligrafi kanji Cina. Anggotanya sekarang sudah mencapai 600 orang yang kesemuanya adalah keturunan Hakka. Hoo Hap sebagai organisasi sosial masyarakat Tionghoa tertua di Surakarta juga mendeklarasikan pendirian kembali pada 22 November 2002. Kegiatannya murni seputar sosial dan kebudayaan dengan mengemban visi serta misi yang baru. Visinya adalah mewujudkan suatu tatanan masyarakat dengan sumber daya manusia yang handal, memegang teguh hak azasi manusia dalam kesatuan dan persatuan pada era globalisasi guna menuju masyarakat Indonesia yang madani. Misi yang dijalankan adalah menghimpun segenap aspirasi dan potensi anggota untuk menciptakan sarana dan prasarana agar para anggota dapat lebih komunikatif, interaktif dalam kesatuan dan persatuan serta memberdayakan para anggota besera keluarganya dalam peningkatan dan pembentukan manusia yang berkualitas.16
7 Diantara ketiga organisasi sosial tersebut, sebenarnya masih ada organisasi lainnya seperti MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia), PMS (Perkumpulan Masyarakat Surakarta), Forum Komunikasi Guru Bahasa Tionghoa Solo, dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Cabang Solo (The Chinese Indonesian Association - Solo Branch ), tetapi organisasi-organisasi itu berdiri tidak berdasarkan kesukuan. Melihat adanya keragaman dalam setiap organisasi sosial masyarakat etnik Tionghoa di Surakarta, peneliti terdorong untuk menelitinya lebih lanjut, terutama tiga organisasi etnik Tionghoa yang saat ini masih eksis dan melakukan aktivitas organisasi yaitu Fu Qing, Hoo Hap dan Perhakkas. Selain itu yang menarik untuk dikaji adalah bahwa ketiga organisasi ini dibentuk berdasarkan suku bangsa yang sama. 1. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas terdapat titik fokus yang hendak dikaji lebih mendalam. Titik fokus tersebut terumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah sejarah berdirinya organisasi kedaerahan etnik Tionghoa di Surakarta (Fu Qing, Hoo Hap dan Perhakkas)? 2. Apakah peran dan fungsi organisasi-organisasi kedaerahan etnik Tionghoa di Surakarta terhadap masyarakat Tionghoa itu sendiri ? 3. Bagaimanakah jaringan antar organisasi sosial etnik Tionghoa di Surakarta secara internal dan eksternal ? 2. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui awal pembentukan organisasi kedaerahan etnik Tionghoa di Surakarta.
17 Bonavia, Cina Dan Masyarakatnya, Erlangga: Jakarta, 1990, hlm. 39. 8 2. Untuk mengkaji peran dan fungsi organisasi-organisasi kedaerahan etnik Tionghoa di Surakarta terhadap masyarakat etnik Tionghoa. 3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk jaringan antar organisasi sosial etnik Tionghoa di Surakarta secara internal dan eksternal. 3. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Akademik Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ataupun menambah wawasan dalam mengetahui sejarah perkembangan organisasi kedaerahan etnik Tionghoa di Surakarta, serta dapat memberi masukan kepada peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis. 2. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah beserta masyarakat Surakarta seluruhnya agar mengetahui keberadaan dan perkembangan organisasi sosial kedaerahan etnik Tionghoa di Surakarta. 4. Kajian Pustaka Etnik Tionghoa mempunyai keyakinan yang dasar bahwa setiap orang harus menjadi anggota suatu kelompok tertentu, karena tanpa sebuah kelompok eksistensi mereka nyaris tidak diakui. Kelompok tertentu semacam ini di Tiongkok modern disebut sebagai Danwei yang berarti unit. Danwei dianggap penting karena merupakan pengganti keluarga besar di jaman dulu. Seseorang yang menjadi anggota sebuah kelompok sosial berarti telah berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan makmur diantara para anggotanya.17
18 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi Edisi Ke-2, , Lembaga Penerbit FE UI: Jakarta, 2000, Hlm. 149. 9 Untuk para imigran Tionghoa kelompok sosial semacam ini dianggap sangat diperlukan bahkan dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer saat mereka ada di perantauan. Kelompok semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai Kelompok Etnik (Ethnic Group). Ethnic group adalah suatu bentuk gemeinshaft yang ditandai adanya persamaan warisan kebudayaan dan ikatan batin (we-feeling) di antara anggotanya. Kelompok etnik merupakan komunitas yang menampilkan persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa konsep kelompok etnik bermakna sama dengan konsep suku bangsa, tetapi kemudian beliau mengusulkan bahwa istilah kelompok etnik diganti dengan istilah golongan etnik, dengan pertimbangan suku bangsa bukanlah suatu kelompok tetapi merupakan golongan. Golongan yang dimaksud adalah kategori sosial. 18 Bierstedt mengklasifikasikan tiga kategori untuk setiap jenis kelompok, yaitu ; ada tidaknya organisasi, ada tidaknya hubungan sosial diantara anggota kelompok, dan ada tidaknya kesadaran jenis. Berdasarkan ketiga kategori tersebut, kelompok dibedakan dibedakan menjadi empat jenis, pertama Kelompok Statistik atau Statistic Group, jenis kelompok ini tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, hanya ada dalam arti analitis dan merupakan hasil ciptaan para ilmuwan sosial, contohnya sensus jumlah penduduk. Kedua, Kelompok Kemasyarakatan atau Societal Group, memenuhi hanya satu kriteria yaitu kesadaran akan persamaan di antara mereka, tetapi belum ada kontak dan komunikasi diantara anggota, bahkan belum ada organisasi, tetapi terdapat persamaan kepentingan pribadi tapi bukan kepentingan bersama. Ketiga, Kelompok Sosial atau Social Group, diantara anggotanya sudah ada kesadaran jenis dantelah
10 berhubungan antara satu dengan yang lain, tetapi mereka tidak terikat dalam sebuah organisasi. Keempat, Kelompok Asosiasi atau Associational Group, ada kesadaran jenis, dijumpai persamaan kepentingan pribadi (like interest) maupun kepentingan bersama (common interest), ada hubungan sosial (kontak dan komunikasi), dan telah dijumpai adanya ikatan organisasi formal diantara anggotanya. Buku karya Leo Suryadinata yang berjudul Mencari Identitas Nasional: dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien menjadi rujukan penting dikarenakan banyak membicarakan tentang tokoh-tokoh etnik Tionghoa dan aktivitas mereka dalam mendirikan organisasi serta peranan mereka dalam mencari identitas nasionalnya. Hal lain yang dibahas dalam buku ini adalah perjuangan mereka melalui organisasi-organisasi etnik Tionghoa untuk mendapatkan keadilan dalam melawan rejim yang berkuasa dan hubungan sosial organisasi dengan masyarakatnya.19 Buku lain adalah karya Mona Lohanda yang berjudul The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942, buku ini banyak mengulas tentang awal mula kedatangan bangsa Tionghoa ke kepulauan Nusantara serta membahas organisasi etnik Tionghoa pada masa kolonial terutama Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK) yang telah memasuki arena politik selain bergerak dalam bidang pendidikan serta sosial. Organisasi modern etnik Tionghoa ini banyak mendapat dukungan dari etnik Tionghoa peranakan yang tinggal di Hindia Belanda.20 Buku karya Leonard Blusse, Strange Company : Chinese Settlers, Mestizo Woman and The Dutch of Batavia, tentang masyarakat Cina di Batavia yang memegang peranan penting dalam perekonomian terutama perdagangan lada dan gula. Hubungan dagang dengan VOC di Batavia mempunyai satu tujuan yang sama yaitu memperoleh laba besar dalam perdagangan, serta berusaha memasuki 19 Leo Suryadinata, Mencari Identitas Nasional: dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien, LP3ES: Jakarta, 1990. 20 Mona Lohanda, The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942, Djambatan: Jakarta, 2001.
21 Blusse, Leonard. 1986. Strange Company: Chinesse Settlers, Mestizo Woman and the Dutch in VOC Batavia. Dordrecht: Foris Publications. 22 I. Wibowo (ed), Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnik Cina di Indonesia, Gramedia: Jakata, 2000. 11 perekonomian Jawa. Batavia menjadi kota perdagangan yang maju dan menempatkan pemukiman Cina di luar benteng Batavia yang mempunyai fasilitas umum yang sangat memadai, seperti rumah sakit, hiburan, pasar, dan lain-lain. 21 Peneliti juga menggunakan buku karya I. Wibowo sebagai editor yang berjudul Harga Yang harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnik Cina di Indonesia yang memuat berbagai karangan dari beberapa penulis seputar permasalahan etnik Cina di Indonesia. Yang menarik adalah bahwa buku ini banyak mengulas permasalahan etnik Cina pada masa Orde baru dimana represitas terhadap mereka sangat besar dirasakan. Diskriminasi orde baru dipaparkan dengan jelas melalui berbagai kesaksian penulis sendiri maupun kasus-kasus tyang menimpa orde baru. Selain itu juga diceritakan pula terjadinya krisis identitas dikalangan etnik Cina itu sendiri dimana budaya-budaya leluhur mereka telah banyak ditinggalkan.22 Penelitian ini juga menggunakan istilah kata Tionghoa untuk menyebut Warga Negara Indonesia keturunan Cina. Hal ini berkaitan dengan arti negatif yang ditimbulkan saat etnik lain menyebut kata Cina dengan cara mengumpat atau pada saat marah. Selain itu adanya Surat Edaran Presidium Kabinet No. Se-06/Pres.Kab/6/1967 tentang sebutan Cina oleh Presiden Soeharto semakin memperburuk permasalahan, tetapi kata Cina akan tetap dipakai apabila merupakan sebuah kutipan dari buku atau data. B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode historis, yakni proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dari pengalaman masa lalu. Metode historis terdiri dari empat tahap yang saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu: Heuristik,
12 merupakan proses mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari arsip-arsip, surat kabar, tulisan, dan informasi dalam bentuk wawancara. Kritik sumber, dilakukan terhadap data yang tersedia untuk mengetahui keaslian sumber data melalui kritik intern dan kritik ekstern, kritik intern dilakukan terhadap isi dari sumber-sumber data yang terkumpul yang berupa sumber tertulis apakah sesuai dengan permasalahan. Kritik ekstern dilakukan terhadap kredibilitas dari informan. Interpretasi data, yakni dengan cara berusaha menyusun fakta-fakta sejarah dari hasil kritiksumber untuk dibuktikan kebenarannya. Historiografi, sebagai tahap akhir dari metode sejarah, merupakan hasil dari interpretasi data yang kemudian disajikan dalam bentuk penulisan sejarah.23 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang diambil adalah sesuai dengan subyek penelitian yaitu Organisasi Sosial Etnik Tionghoa di wilayah Kotamadya Surakarta, yaitu : a. Organisasi Hoo Hap Solo beralamat di Jalan dr. Radjiman No. 368 Solo. b. Himpunan Fu Qing Soloberalamat di Jalan Ir. Djuanda No. 43 Solo 57128. c. Himpunan Persaudaraan Hakka Surakarta (PERHAKKAS) beralamat di Jalan Perunggu No. 9 Lojiwetan Solo - 57113. 2. Sumber Data Data atau informasi yang penting dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber data. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 23 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, UI Press: Jakarta, 1993, hlm. 32.
13 memakai metode historis, maka jenis sumber data yang akan dimanfaatkan terdiri dari: a. Sumber primer, berupa arsip-arsip yang tersimpan di kantor-kantor organisasi etnik Tionghoa. b. Sumber lisan, yang didapat dari informasi langsung pengurus organisasi etnik Tionghoa mengenai aktivitas serta perkembangan organisasinya. c. Sumber sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar serta majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: a. Studi dokumen Keberadaan dokumen sangat penting dalam penelitian ini yaitu sebagai sumber utama. Oleh karena itu, peneliti berusaha secara langsung mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yang antara lain didapati di kantor-kantor organisasi itu sendiri. Dokumen-dokumen ini berupa AD/ART organisasi, pernyataan pendirian organisasi, catatan-catatan kegiatan organisasi maupun dokumen-dokumen yang bersal dari pemerintah berupa catatan-catatan statistic demographi masyarakat kota Surakarta. Selain itu juga digunakan surat kabar sebagai dokumen utama lainnya. b. Wawancara Wawancara dilakukan secara mendalam tanpa terstruktur namun terfokus pada inti permasalahan penelitian. Informan diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk memberikan keterangan yang lengkap dan mendalam. Nara sumber didapatkan melalui tehnik snow ball dengan mewancarai informan kunci (key person) kemudian
24 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya: Bandung, 1990, hlm. 33. 25 Samsi Haryanto, Metode Penelitian Sejarah, UNS Press: Surakarta, 1993, hlm. 11. 14 dari key person tersebut didapatkan nara sumber lain yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.24 Nara sumber dalam penelitian ini adalah para pengurus organisasi sosial masyarakat Tionghoa terutama Perhimpunan Fu Qing Surakarta, Perkumpulan Hoo Hap Surakarta, dan Persaudaraan Hakka Surakarta. c. Studi Pustaka Studi ini dilakukan sebagai data pendukung dengan cara mengadakan analisa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 4. Teknik Analisa Data Analisa dalam penelitian ini bersifat deskkriptif analitis. Deskriptif artinya memaparkan suatu fenomena beserta ciri-ciri khusus yang terdapat dalam fenomena itu. Analitis adalah usaha untuk menganalisa topik permasalahan sehingga teknik analisanya adalah merangkaikan antara data yang satu dengan data yang lainnya berdasarkan pada kaitan logis rasional teoritis melihat kaitannya dengan situasi dan kondisi.25 C. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, sumber data dan tehnik pengumpulan data, serta analisa data dan terakhir adalah sistematika penulisan.
15 Bab II pada bab ini akan dibahas mengenai kedatangan etnik Tionghoa di Surakarta serta dinamika sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga akan dibahas mengenai munculnya organisasi etnik Tionghoa. Bab III pada bab ini akan mengupas mengenai peran dan fungsi organisasi-organisasi sosial masyarakat etnik Tionghoa di Surakarta terhadap masyarakat Tionghoa. Bab IV bab ini menggambarkan bentuk-bentuk jaringan sosial antar organisasi sosial masyarakat etnik Tionghoa di Surakarta baik secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Bab V merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab di atas.