VOL 4 NO 1 januari-februari 2019 LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID MAJALAH DWI BULANAN P-ISSN 2503 3352 E-ISSN 2528 4181 PELANGI NEGERI DI PERUT BUMI MENDORONG KOMUNITAS UNGGULAN DAN PEMULIHAN EKONOMI SULTENG J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM MEDIA BPP
SALAM REDAKSI ahun 2019 merupakan tahun ke-empat MEDIA BPP bertransformasi menjadi media yang tidak hanya berkualitas dari sajian beritanya, tetapi juga dari tampilan. Kualitas media publikasi BPP Kemendagri juga BPP Kemendagri diharapkan bisa menangkap setiap pesan dan saran setiap komponen untuk dijadikan isu utama dalam proses penyusunan program kelitbangan. Dengan begitu, stakeholders dihasilkan benar-benar bisa direalisasikan oleh output kelitbangan yang senyatanya harus bisa diimbangi oleh program-program yang dijalankan BPP Kemendagri dari tahun ke tahun. Pada edisi pertama tahun ke-empat ini, MEDIA BPP secara khusus mengulas kesimpulan forum majelis pertimbangan BPP Kemendagri yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Desember 2018 lalu. . Forum tersebut juga diharapkan tidak sekadar seremonial tahunan yang dilaksanakan secara formal, lalu abai terhadap isu program kegiatan yang disarankan. Akhirnya isu penelitian yang dilaksanakan hanya ritus tahunan, sambil berharap banyak perhatian mitra kerja, ketika output nya jelas tak terasa. Pertemuan tersebut dalam rangka mendengarkan beberapa problematika mitra kerja BPP Kemendagri yaitu setiap komponen Kemendagri yang terdiri dari beberapa Ditjen dan Badan serta institusi yang ada di Kemendagri. T Dari pertemuan tersebut muncul harapan baru agar BPP Kemendagri bisa memberikan masukan yang benar- benar bisa dimanfaatkan oleh komponen Kemendagri. Pada edisi kali ini, MEDIA BPP juga membahas potensi daerah Sulawesi Tengah, dan peran BPP Daerah Sulteng dalam memanfaatkan potensi tersebut. BPP Sulteng juga tengah fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca-bencana. Tidak lupa, liputan daerah terkait budaya dari Bau-bau juga kami sajikan. Untuk menambah khazanah pembaca menganai warga bangsa. Dan diharapkan dapat menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Selamat membaca.... Redaksi... MEDIA BPP PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI PEMIMPIN REDAKSI REDAKTUR PELAKSANA REDAKTUR PENYUNTING PELIPUTAN Lita Dewi wuLantika Moh. iLhaM a. haMuDy anSeLMuS tan kurniaSih SyabnikMat nizaM horaS Mauritz Panjaitan SaFrizaL Lita Dewi wuLantika Moh. iLhaM a. haMuDy FriSca nataLia rahayu keLana GaLuh canDra wiSeSa SaiDi riFky SaiDi riFky PENATA LETAK DAN GRAFIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ALAMAT REDAKSI JALAN KRAMAT RAYA No. 132, JAKARTA PUSAT REDAKSIMEDIAbPP@GMAIL.coM 2 3
SURAT PEMBACA DAFTAR ISI Teror Pembakaran Kendaraan Beberapa hari ini kita merasa resah terkait teror pengrusakan kendaraan bermotor yang dilakukan oknum di jawa tengah. Dari beberapa media disebutkan teror tersebut memiliki motif yang buruk yaitu untuk mengganggu ketentraman masyarakat. Apakah teror ini berkaitan dengan pemilu presiden yang akan berlangsung April mendatang. Kemudian apakah BPP Kemendagri juga memungkinkan untuk meneliti ke arah sana, terkait apa yang bisa dilakukan Kemendagri? Pembaca Media BPP- Mendagri Tjahjo Kumolo sudah memberikan keterangan kepada media, teror tersebut tidak ada kaitannya dengan dendam. Teror tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak jelas apa motivasinya. Tapi terorganisasi tapi bisa masuk kategori kelompok organisasi yang gelap. Tindakan tersebut disebut Mendagri mengarah untuk merusak suasana, merusak ketentraman dan ketertibaTerkait tindakan meresahkan tersebut. Solusinya Mendagri menyaraan agar Siskamling digerakan dengan melibatkan warga bersama kepolisian dan Satpol PP. Kemudian terkait penelitian, Semoga BPP Kemendagri bisa menangkap isu yang berkembang, bahwa ancaman keamanan negara bisa terjadi kapan saja. data. Misalnya melakukan survey, pencarian referensi, pencarian data, dan hal lain yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan yang tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Pada waktu yang akan datang semoga harapan Saudara bisa diwujudkan. Amin.. Redaksi Peneliti BPP Saya melihat minimnya peneliti BPP Kemendagri menulis di jurnal internalnya sendiri seperti Jurnal Bina Praja dan Matra Pembaruan atau jurnal di luar BPP Kemendagri. Hal ini bisa dilihat dari data Sinta Ristekditi yang ada. Peringkat lembaga BPP masih jauh dari lembaga riset lainnya. Padahal perogram penelitian di BPP Kemendagri dilakukan setiap tahun. Padahal saya sangat membutuhkan hasil-hasil riset Kemendagri untuk referensi penelitian ilmu pemerintahan dan politik. Apakah tidak ada kewajiban, Peneliti yang ada di BPP Kemendagri menulis di jurnal ilmiah? Pembaca Media BPP- MEDIA BPP VOLUME 4 NO 1 | JANUARI-FERUARI 2019 BPP DAERAH 32 BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI PASCA-BENCANA Potensi sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi anugrah sekaligus "kutukan" di tengah perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. DAERAH 36 PELANGI NEGERI DI PERUT BUmI Mengunjungi Baubau, kota yang berdiri kokoh di Pulau Buton, seperti mengunjungi sebuah wilayah yang memberi warna peradaban bangsa. Baubau seperti surga di timur Indonesia. Selain keindahannya yang memesona, Baubau ibarat pelangi yang memiliki berbagai tradisi dan budaya, serta kuliner yang sarat makna. Di sanalah nilai-nilai universal berpadu dengan lokalitas. LEBIH DEKAT 40 MUHAMMAD WILDAN, DIREKTUR CISFORM RISET GURU AGAMA ISLAM UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKAL Merebaknya isu radikalisme dan berkembangnya ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila, membuat Muhammad Wildan melalui pusat studi CISForm tergugah untuk melakukan penelitian radikalisme di sektor Pendidikan, dengan judul Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia. Redaksi Perlu IT Support IT Support perlu hal yang paling penting dimiliki BPP Kemendagri sebagai lembaga kelitbangan. Dan itu seharusnya bukan lagi hal yang baru. Di beberapa universitas ternama seperti La Trobe University, IT support berfungsi baik untuk menunjang riset. Di dalamnya terdapat softwere pendukung kinerja riset. Beberapa aplikasi sudah terinstal dan tersedia di base portal. Seperti Adobe, nvivo, SPSS, mendeley, dll. Ada disitu semua. Tentu itu juga perlu didukung dengan fungsi lab data yang ada di BPP Kemendagri. Diakui atau tidak memang faktanya produktivitas peneliti BPP Kemendagri menulis di jurnal ilmiah sangat minim. Bisa dikatakan tidak sampai 100 persen dari peneliti yang ada, yang rutin menulis di jurnal ilmiah. Ada beberapa kemungkinan. Petama, jurnal ilmiah yang terakreditasi semakin menaikan standar penulisan, sehingga para peneliti merasa kesulitan. Atau bisa juga karena kurangnya pendampingan cara penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar. Di masa depan kita harapkan peneliti BPP Kemndagri bisa produktif menulis... Redaksi JENDELA BPP 6-13 GAYA HIDUP 42 SAINS DAN TEKTNOLOGI 43 RESENSI BUKU 44 RESENSI FILM 46 SASTRA 48 LAPORAN UTAMA 18-28 MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM Forum Majelis Pertimbangan BPP Kemendagri yang dilaksanakan pada Desember 2018 lalu, memberikan gambaran utuh program kegiatan yang bisa diimplementasikan BPP Kemendagri. Beberapa usulan masing-masing komponen juga merupakan isu penting mengenai permasalahan pemerintahan dalam negeri, seperti kurangnya perhatian terhadap Binwas dan APIP hingga optimalisasi dana otonomi khusus. Dari semua isu penting untuk dilakukan kajian itu, mampukah BPP Kemendagri membuat gebrakan program seperti yang disarankan komponen, atau masih keukeueh pada rutinitas penelitian yang sama yang dilaksakan setiap tahun, sambil berharap penelitian itu dimanfaatkan. Ray Ferza, Peneliti BPP- Redaksi mengakui selama ini di BPP Kemendagri, belum terlalu memaksimalkan fungsi laboratorium data. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan dengan lab Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email atau melalui whatsapp di 085813258250 KOMIK 51 KILAS BERITA 52 OPINI SAMPAH LAUT DAN KISAH TRAGIS IKAN PAUS 54 CAPAIAN KINERJA BU RISMA 56 CATATAN TEKNOLOGI INFORMASI 58 4 5
AKTIVITAS AKTIVITAS Fungsi Fasilitasi Kemendagri Lemah, BPP Dituntut Sajikan Data JAKARTA - Sumedi Andono Mulyo Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan- Kementerian PPN/BAP- PENAS menyarankan perlunya trans- formasi dan akselerasi pembinaan ke daerah. Ia mempertayakan transforma- si seperti apa dan akselerasi apa saja yang sudah dilakukan Kemendagri dalam rangka membina pemerintah daerah. Banyak Isu Nasional Pertahanan dan Keamanan Negara yang Perlu Dikaji "Apa yang bisa dilakukan dalam ak- selerasi pembangunan di daerah. Pertanyaan ini penting, pasalnya kai- tannya dengan 5 fungsi Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Lima fungsi tesebut di antaranya fung- si regulasi, koordinasi, konsultasi, ek- sekusi, dan fasilitasi," ucapnya dalam Dalam Rapat Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2020 di Hotel Media, Jakarta (2/4). Sumedi menambahkan, Kemendagri saat ini masih berfokus di fungsi re- gulasi, sementara fasilitasi masih sangat lemah. Padahal fungsi tersebut, akan membantu daerah men- jadi berkembang dan mandiri. Di sisi lain, akibat banyaknya regulasi, saat ini beberapa daerah tengah mengalami tsunami peraturan. "Seorang kepala daerah dituntut banyak memahami peraturan. Mereka baru memahami peraturan sudah muncul lagi peraturan baru," ucapnya. fungsi Untuk itu, Sumedi menyarankan per- lunya Kemendagri melakukan fasil- itasi dengan mendampingi daerah memahami regulasi. Selain itu juga perlu melakukan deregulasi, yaitu me- ngurangi regulasi yang menghambat i novai di daerah. Sumedi menyaran- kan Badan Penelitian dan Pengem- bangan (BPP) Kemendagri seharusnya melakukan riset terkait regulasi yang memberatkan hingga memiliki peta kapasitas dan kinerja daerah. "Misalnya, daerah yang memiliki kapasitas tinggi dengan kinerja tinggi masuk kuadran satu, daerah dengan kapasitas tinggi dan kinerja rendah masuk kuadran dua, daerah mana saja yang masuk dalam kuadran tersebut. Sehingga dengan begini kita bisa me- nemukan titik masalahnya," terangnya. Sumedi juga menekankan pentingnya data, sistem informasi, dan pengeta- huan. Semua perencanaan di Kemen- dagri juga harus mengacu kepada hal tersebut. Ia juga berharap BPP memu- nyai data pelaksanaan pembangunan di daerah. Terkait saran Sumedi, Mohammad Noval Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri mengatakan untuk mencapai target Kemendagri perlu dilaksanaan pemetaan pegawai atau Sumber Daya Manusia yang ada di internal Kemendagri. "Yang harus dilakukan adalah membangun kom- petensi pegawai. Bagaimana mau me- rumuskan target, jika di Kemendagri sendiri, pemetaan personel saja bukan pada tempatnya," ucap Noval. Selanjutnya menurut Noval Kemen- dagri perlu melakukan pemetaan kelembagaan, sehingga menjadi orga- nisasi yang lebih efektif. Kemudian sinergi perlu dilakukan ketika me- nyusun RPJMN. Pasalnya, dalam menyusun RPJMN, data sangat diper- lukan. "Kita di internal Kemendagri, harus banyak bersinergi untuk menampil- kan data ketika melakukan sinergitas program. Bagaimana kita melakukan sinergi program kalau data kita sendi- ri masih kita pakai sendiri. Jangankan data Komponen, kadang-kadang di Komponen sendiri, kita susah meminta data," jelas Noval. Menurut Noval, data sangat penting untuk memperkuat arah kebijakan di masa depan. Untuk itu ia berharap Kemendagri bisa duduk bersama, dan bersinergi dalam merumuskan target pencapaian Kemendagri. SAIDI RIFKY JAKARTA - Mohammad Noval, Kepala Bagian Perenca- naan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemen- dagri mengatakan, terdapat beberapa isu strategis pertahanan dan keamanan negara yang berhubugan langsung dengan pe- merintahan dalam negeri. Isu-isu tersebut di antaranya krisis politik, konflik sosial, dan desentralisasi urusan pemerinta­ han. "Banyak isu-isu yang bisa dikaji terkait pertahanan dan ke- amanan negara, misalnya, desentralisasi urusan pemerinta- han, krisis politik, dan konflik sosial yang bisa dikaji oleh BPP Kemendagri maupun lembaga kelitbangan seperti Kemen terian Pertahanan," kata Noval ketika bertemu para staf BPP Kementerian Pertahanan di BPP Kemendagri, Jum- at (2/8). Dalam kasus desentralisasi, misalnya, menurut Noval kerap timbul gejolak di daerah terkait tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perbatasan wilayah dan pengelolaan sumber daya alam. Begitu juga dalam hal politik, kurangnya pendidikan politik di masyarakat, sering memicu kecenderungan kasus-kasus intoleransi dan SARA. Masyarakat juga tidak bisa menerima perbedaan politik. "Contohnya dalam pilkada, dan pilpres, hanya gara-gara beda pilihan jadi berantem, keluar grup whatsapp," tutur Noval. Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Da erah Mauritz Panjaitan menambahkan, ancaman negara tidak ha nya dari tiga hal yang disebutkan Noval. Menurutnya, 5 tahun yang akan datang, negara juga harus mewaspadai ancaman lingkungan global seperti emisi karbon dan ba- nyaknya penyakit. "Misalnya munculnya stunting baru-baru ini, kemudian penyakit lama yang muncul kembali seperti tuberkulosis, dan wabah lainnya, ini juga aspek penting yang harus dikaji untuk memperkuat keamanan negara," terang Mauritz. Penliti BPP Kemendagri Alex Dalla memiliki panda- ngan berbeda. Menurutnya yang lebih penting juga terkait kewilayahan seperti peran lembaga negara terkecil seperti kelurahan dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Ase- an (MEA). "Bagaimana peran seperti RT/RW dan kelurahan itu harus diperkuat, karena bagaimana pun urusannya pasti terkait administrasi kependudukan," ujarnya. Selain itu, menurut Alex, masalah serius lainnya juga terkait kawasan ekonomi khusus seperti Batam. Batam dikembang- kan dengan cita-cita awalnya sebagai zona ekonomi khusus yang diharapkan bisa menyaingi Singapura. Namun saat ini Batam menjadi tidak berkembang. Dari hasil penelitian yang ia lakukan, penyebabnya karena Batam terlalu banyak cam- pur tangan investor asing dari Singapura dan Malaysia yang banyak membeli tanah di Batam, namun dibiarkan terbeng- kalai. "Misalnya mereka membeli tanah luas dan membiarkannya mangkrak. Mereka memiliki niat agar Batam tidak berkem- bang. Cara mereka sangat pintar yaitu dengan menikah de- ngan masyarakat Batam. Sehingga hak milik tanah adalah hak milik orang Indonesia," papar Alex. SAIDI RIFKY 6 7
AKTIVITAS AKTIVITAS Gandeng Perguruan Tinggi, BPP Siapkan ToR dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) JAKARTA - Kasubbag Kerja Sama Kelitbangan Hukum dan Perundang- undangan Elisabeth Eni mengapresiasi rencana kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Donor. Namun, Bagian Perencanaan BPP harus mau mengakomo- dasi permintaan kerja sama dengan kedua lembaga tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian PJKSE Yusnaswir menyaran- kan perlu konsep yang matang terkait kerja sama antara bpp dengan perguruan tinggi maupun Lembaga Donor. Pasalnya, kegiatan tersebut tidak diakomodasi oleh APBN. Perlunya Membangun Kualitas SDM BPP Daerah "Usulan yang diterima diharapkan dalam bentuk rencana kerja sama baik bersifat ToR dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mendukung kegiatan dimaksud," kata Elisabeth di kantor BPP Kemendagri Kramat Raya, Jakarta Pusat, Ka- mis (7/2/2019). "Untuk 2019 ini sepertinya dari APBN belum bisa menga- komodasi kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM fungsional peneliti. Kegiatan peningkatan SDM ini baru bisa diakomodasi pada 2020 dalam pengusulan APBN," kata Yusnaswir. Kerja sama Lembaga Donor dan perguruan tinggi itu, perlu disepakati komitmen bersama antara para pelaksana kerja sama dengan pihak ketiga. Tujuannya agar proses kerja sama ini bisa berjalan dengan optimal. "Perlu kita adakan monito- ring yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan sehingga pro- ses kerja sama ini bisa berjalan dengan optimal," ungkapnya. Karena itu, kata Elisabeth, tindak lanjut dari kerja sama ini nantinya diharapkan penyiapan Term of Reference atau Kerangka Acuan Kerja. ToR dan RAB ditunggu dari Pusat Litbang. BPP juga akan mengundang Pusat Fasilitasi Kerja Sama Setjen Kemendagri dalam menindaklanjuti prakarsa kerja sama ini. Untuk itu, diharapkan nantinya LIPI dapat melakukan ker- ja sama dengan Badan Litbang dalam penguatan kapasitas yang semua modulnya dipegang penuh oleh LIPI tetapi pelaksanaannya dilakukan di BPSDM. Selain itu, bimbingan teknis juga akan direncanakan dengan Kemenristek Dikti dengan bantuan BPSDM. Adapun terkait peningkatan kapasitas yang lebih bersifat bantuan sekolah akan dikoordinasikan lagi oleh bagian PJKSE sebagai lem- baga pengelola kepegawaian. "Terkait pengembangan kapasitas peneliti diharapkan juga melakukan kerjasama dengan peneliti dari perguruan tinggi negeri dan swasta," tutupnya. M. FIRDAUSY JAKARTA - Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) men- jadi salah satu persoalan bagi pemerintah daerah untuk mem- bentuk BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Daerah. Terlebih peraturan LIPI No 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, BAB XVII yang menya- takan peningkatan kualifikasi syarat jabatan yakni S2 untuk peneliti. Karena itu, BPP Kemendagri mencari solusi dengan melakukan pembinaan ke BPP Daerah. Rachman Kosasih, Kepala Subbag Pembinaan Jabatan Fung- sional Kepegawaian dan Sisdur Serta Evaluasi Kinerja ASN (PJKSE) menceritakan awal pembentukan BPP Daerah. Pada 2017 sejak disahkannya PP No 18 Tahun 2017 ten- tang Perangkat Daerah dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemen- terian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan membentuk badan litbang. Persoalannya, pemerintah daerah masih kesulitan membentuknya karena ketiadaan fungsional peneliti. demi menjaga profesionalitas peneliti, karena itu dari hasil rapat BPP Kemendagri, maka BPP Kemendagri mencari pe luang anggaran untuk meningkatkan jenjang pendidikan para perangkat fungsional peneliti. Terkait peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, yang isinya mewajibkan peningkatan kualifikasi syarat jabatan, peneliti minimal lulusan Strata­2 (S2), dinilai memberatkan BPP Daerah dalam melakukan rekrutmen peneliti. "Kalau pun inpassing jabatan dibolehkan LIPI, syaratnya tambah berat. Misalnya, PNS golongan IVA menjadi peneliti madya harus memunyai empat sertifikat sebagai pemakalah dalam seminar nasional. Jadi, semangat inpassing jabatan yang menjadi harapan mereka gugur. Makanya, dalam rapat pembinaan BPP Daerah (29-30 Januari) kita mencari pelu- ang anggaran untuk meningkatkan strata pendidikan mereka, salah satunya dari lembaga donor,"ucapnya. "Dalam membentuk BPP Daerah persoalan utama ialah SDM. Idealnya sebagai badan litbang memunyai beberapa perekayasa kebijakan dan peneliti. Nah mereka kebingungan dalam hal itu. Terlebih mereka terbentur dengan peraturan baru LIPI terkait peneliti,"ungkap Rachman saat ditemui di ruangannya, Kamis (31/1). Untuk merekrut peneliti dan memenuhi syarat dari LIPI, Rachman menerangkan, BPP Kemendagri pernah mewa- canakan inpassing jabatan (penyesuaian). Namun, hal itu ti- dak diperbolehkan karena dalam sejarah fungsional peneliti dibentuk, tidak pernah ada inpassing jabatan. Ini dilakukan Dalam kegiatan pembinaan BPP Daerah yang akan dilaku- kan BPP Kemendagri, ia akan menyampaikan bimbingan teknis cara pemenuhan jabatan fungsional dan peneliti di BPP Daerah. Rachman berharap, pejabat fungsional BPP Daerah tergugah untuk melanjutkan S2 dan LIPI dapat mem- buat peraturan inpassing jabatan agar BPP Daerah bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Promosi beasiswa untuk S2 sebagai daya tarik bagi pejabat fungsional agar mau menjadi peneliti nantinya,"pungkasnya. GALUH CANDRA WISESA 8 9
JENDELA BPP Pusat Litbang Inovasi Daerah Pusat Litbang Inovasi Daerah JENDELA BPP MEMICU DAYA SAING DENGAN DATA INDEKS INOVASI DAERAH Inovasi adalah cara untuk me- menangkan persaingan baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Pada era sekarang ini tidak ada bangsa atau industri yang maju dan mampu bersaing tanpa adanya inovasi. Begitu pun, kemajuan dari suatu daerah terlihat dari seberapa suksesnya inovasi tersebut dijalankan dan membawa dampak manfaat bagi masyarakat. Karena itu, indeks inova- si sebagai parameter keberhasilan da- erah. Saydiman Marto, Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah Pu- sat Litbang Inovasi Daerah BPP Ke- mendagri mengatakan, indeks inovasi daerah meliputi 35 indikator. Indikator tersebut mencakup input, output, dan outcome di mana inovasi daerah yang akan dibuat harus memenuhi hal terse- but. Selain itu, fungsi indeks inovasi ialah sebagai penilaian laik atau tidak- nya inovasi daerah itu diimplementa- sikan. Penyusunan indeks inovasi da erah, dimulai dari pemberian masukan oleh daerah terkait kondisi da erahnya. Lalu, ditentukan berdasarkan kelom- pok atau klaster antara lain klaster Provinsi, Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Daerah Timur dan klaster lainnya. Kemudian, penilaian inovasi daerah disesuaikan dengan Permendagri No 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan atau Insentif Inovasi Da- erah. Dengan melakukan penja ringan, pengukuran indeks, presentasi, dan validasi lapangan. Selanjutnya, peme- rintah daerah wajib memberikan data inovasi ke Kemendagri yang nantinya akan diverifikasi, dianalisis dan dinilai. Setelah dilakukan penilaian, daerah yang sukses dengan inovasi daerahnya akan diberi penghargaan melalui Inno- vative Government Award (IGA). "Di dalam indeks inovasi daerah Ke- mendagri ada inovasi pelayanan pub- lik, tata kelola pemerintahan dan ino- vasi lainnya. Kita berencana indeks itu menjadi bank inovasi. Jadi, untuk daerah yang hendak mengikuti ajang penghargaan inovasi daerah, baik dari Kemendagri atau lainnya, bisa melihat indikator apa saja yang harus dipenuhi untuk melengkapi data inovasi daerahnya sebelum di- lombakan,"ucap Say- diman. Say- Menurut diman, indeks inovasi daerah memicu pe- ningkatan daya daerah saing baik ditingkat lokal, maupun global. Se- bab, pemerintah daerah mengetahui kekurangan dan kebutuhan dari kondisi daerahnya. Dengan begitu, peme rintah daerah di- tuntut untuk melakukan inovasi, demi mengatasi kondisi tersebut. Selain itu, daya saing pada era globalisasi ada- lah proses menuju kemandirian suatu daerah. Pasalnya, inovasi atau daya saing tidak hanya berorientasi pada in- dikator ekonomi saja, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam mengha- dapi tantangan persaingan global dan peningkatan kesejahte raan hidup ma- syarakat. nasional "Karena melalui indeks inovasi akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang inovatif. Inovasi itu diciptakan untuk memudahkan masyarakat, se- cara otomatis menciptakan daya saing. Dampaknya bisa ke pergerakan ekonomi yang melaju pesat dan lainnya, se- lain mendorong daya saing daerah juga upaya un- tuk mewujudkan kemandirian da- erah."ucapnya. itu, Kepala Pusat Litbang Inovasi Da erah BPP Kemendagri Safrizal menam- bahkan, indeks inovasi daerah selain menjadi indikator penilaian, juga di- gunakan sebagai dasar pembinaan terhadap pelaksanaan inovasi yang ada di daerah. Disamping itu, indeks inovasi da erah menentukan tingkatan/ rangking daerah setelah melalui proses penilaian. Pada 2018 dari 286 da erah yang telah menginput dan dilakukan penilaian, setelah itu terjaring 25 da- erah dari provinsi, kabupaten/kota. Dari 25 daerah tersebut diundang un- tuk presentasi di depan para tim penilai dari berbagai unsur Kementerian dan Lembaga. Sementara ''Hasil dari penilaian tersebut akh- irnya ditetapkan peringkat pemenang penghargaan daerah inovatif melalui ajang IGA. Untuk tahun ini peringkat pertama Provinsi Jawa Barat, Kabupa- ten Banyunwangi dan Kota Bandung. Saya berharap hasil dari IGA setiap daerah termotivasi meciptakan inovasi daerah,"ucapnya. Selain 25 daerah pemenang rangking indeks tersebut, pemberian penghar- gaan IGA 2018 juga diberikan peng- hargaan inovasi kepada 3 daerah ter- inovatif berdasarkan klaster daerah tertinggal, klaster daerah perbatasan dan klaster daerah Papua dan Papua Barat. Namun menurut Safrizal, Untuk Klaster Papua dan Papua Barat pada 2018 belum ada yang mendapat peng- hargaan. Pasalnya hanya 1 daerah yang mengakses indeks inovasi daerah dan skor belum memenuhi nilai sebagai pemenang IGA. Pada 2019, input data inovasi da- erah akan diberikan waktu yang lebih panjang dan sosialisasi yang lebih ba- nyak. Selama batas waktu, jaringan, sosialisasi yang sangat kurang menjadi alasan daerah tidak menginput data. Kemudian Safrizal menambahkan, data indeks inovasi sangat bermanfaat, dan Puslitbang Inovasi Daerah sa ngat terbuka bagi siapa pun yang ingin mendapatkan data tersebut. "Untuk integrasi data kita juga menggandeng seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat membuat rencana aksi pembinaan inovasi daerah berdasarkan data-data yang telah terkumpul ini. Se- hingga nantinya pembinaannya dapat terlaksana dengan sinergi dan tidak tumpang tindih," tegasnya. Prioritas Nasional Kassubid Potensi Inovasi Daerah, Danang Binuko menyampaikan, ber- dasarkan hasil laporan Global Innova- tion Index (GII) 2018 tentang inovasi, Indonesia menempati posisi ke-85 dari 126 negara dalam hal inovasi. Artinya, ini membuktikan ada tren peningkatan di daerah yang melakukan inovasi. "Seperti yang dikatakan Mendagri tu- juan inovasi daerah adalah memangkas biaya, jalur birokrasi yang panjang, dan waktu agar lebih ringkas. Inilah yang akan membuat da erah menjadi Smart city dan Smart Regional sebagai cikal bakal Peme rintah Indonesia yang Smart Government,"tuturnya. Ia juga menerangkan, pembinaan inovasi daerah saat ini berfokus pada penyempurnaan pembinaan, penyempurnaan rencana aksi, melaku- kan diseminasi dengan cara menye- barluaskan penerapan inovasi daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada daerah lain, dan melakukan replikasi yang menjadi prioritas nasional. BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemen dagri memiliki tujuh inovasi replikasi pelayanan yang akan dikem- bangkan seperti perizinan, ketenaga- kerjaan, kesehatan, pendidikan, ko- moditi, DPRD, dan Adiministrasi Pen- duduk (Adminduk). BPP Kemendagri pada 2019 menargetkan 150 daerah replikasi. peta "Inovasi daerah yang sukses direplika- si ke daerah lain, juga bisa dite rapkan secara nasional oleh Kemendagri," ujar Danang. Meskipun tren peningkatan inovasi daerah 2018 meningkat, masih ada daerah yang sulit melakukan inova- si. Penyebabnya, BPP Daerah ber- anggapan kurang ada arahan dari pusat, dan minimnya peran duku- ngan stakeholders. Padahal, menurut Danang inisiator tercetusnya inovasi daerah dimulai dari Kepala Daerah, Anggota Dewan Legislatif, Orga nisasi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Ne- gara daerah setempat, dan Kelompok masyarakat. Danang berharap inovasi daerah yang sukses diimplementasikan dapat di replikasi untuk daerah lain, dan mem- beri manfaat bagi daerah nya, juga daerah lain. GALUH CANDRA WISESA 10 11
JENDELA BPP Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependuduakan Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependuduakan JENDELA BPP GENJOT REALISASI KIA DAN AKTA KEMATIAN rendah. Pada 2018 Ditjen Dukcapil mencatat baru 50% yang membuat akta kematian. Sementara pada 2022 diharuskan bisa 100%. Makanya, kami ingin lebih maksimal dalam kajian dan sosialisasi akta kematian pada tahun ini,"ungkap Denis. Kepala Bidang Kepen- dudukan dan Pencatatan Sipil Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kepen- dudukan BPP Kemen- dagri, Gatot Tri Laksono menyam- paikan, pada 2019 ini, terdapat 14 program dari Ditjen Dukcapil yang diajukan ke BPP Kemendagri untuk dibahas secara mendalam. Adapun 14 program tersebuat adalah; Pelayanan terintegrasi satu paket ya- itu KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA; Pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT, RW; Perekaman dan pembuatan KTP-el yang tidak me- ngubah elemen data, dan boleh di buat di luar domisili; Syarat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) un- tuk percepatan akta kelahiran; Pemba- ngunan ekosistem data dan dokumen kependudukan; Akta kelahiran online; Pemanfaatan data kependudukan un- tuk semua keperluan; Penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan (Geografic Information System); Dukcapil Go Digital; Pendi- rian program Diploma 4 Dukcapil; Tindakan afirmatif untuk kemudahan pelayanan pemilih pemula; dan pem- berian identitas untuk semua KTP-el dan KIA. Dari 14 program tersebut Gatot me- ngatakan, ada dua program yang men- jadi perhatian yang bisa diimplementa- sikan pada 2019. Dua program itu ialah KIA dan Akta Kematian. Program tersebut sangat penting, pasalnya ma- sih lemahnya perlindungan hak anak dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara yang berstatus anak, ser- ta untuk pemutakhiran data penduduk yang lebih akurat. Multifungsi KIA Lebih jauh tentang KIA dan Akta Ke- matian dijelaskan oleh Hari Prasetyo dan Febryan Denistya Perdana Pe- neliti BPP Kemendagri. Hari Prasetyo mengatakan, KIA belum menjadi pri- oritas utama meskipun sudah dimulai sejak 2016. Minim nya evaluasi KIA dinilai menghambat fungsinya, sehing- ga kurang diminati oleh para orangtua yang ingin membuatkan KIA untuk anaknya. "Padahal, fungsi KIA akan diperluas tidak hanya identitas bagi seorang anak saja, tetapi juga untuk kebutuhan pelayanan publik bagi si anak. Ken dala lainnya ialah soal ang- garan. Pada 2018-2019 anggaran KIA dia lihkan untuk KTP-el persiapan menjelang pemilu," ujarnya. Selain itu, Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota mengalami kesulitan menginisia- si kerja sama karena tidak dibekali ke- mampuan negosiasi atau kemampuan pemasaran. Lebih detil ia menjelaskan saat ini BPP Kemendagri melalui Bidang Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan sedang mengkaji ulang KIA. Untuk mengetahui apa saja keku- rangan implementasi KIA di daerah. Sebelumnya BPP Kemendagri sudah melakukan pengkajian yakni pada 2016, 2017, dan 2018 di wilayah yang sudah me nerapkan KIA dan wilayah yang melaksanakan KIA secara mandi- ri seperti Kota Malang, Kota Tegal, Ka- bupaten Brebes, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Belitung. Hasil pengkajian menyim- pulkan, KIA perlu fungsi tambahan se- bagai daya tarik bagi masyarakat. Fungsi tambahan itu adalah perlin- dungan, pendataan, dan pelayanan publik. Menurut Hari, perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilin dungi oleh negara. Dengan adanya perlin- dungan terhadap anak, pemerintah mencegah aksi kriminalisasi kepada anak. "Semisal ada kejadian pencu- likan anak, polisi cukup memasukan nomor identitas si anak, maka polisi akan mendapat data lengkap si anak hingga ke ciri fisik nya. Fungsi pen- dataan dimanfaatkan untuk pendaf- taran sekolah, bimbi ngan belajar dan lain sebagainya. Jadi menggunakan single data, dan tidak perlu lagi mem- bawa dokumen lainnya," jelasnya. Selanjutnya adalah fungsi pelayanan publik, di mana fungsi KIA untuk pe- layanan publik akan lebih luas. KIA nantinya dapat digunakan sebagai kar- tu diskon bagi keperluan anak, misal pembelian buku dan berkunjung ke tempat wisata. "Pihak-pihak yang akan berhubungan dengan urusan pelayanan publik terhadap anak-anak, diharapkan dapat ikut menggaungkan pentingnya penggunaan KIA,"harap Hari. Akta Kematian Program selanjutnya yang menjadi fokus Bidang Dukcapil Puslitbang Ad- wil, Pemdes, Kependudukan BPP yang segera direalisasikan pada 2019 ini yaitu akta kematian. Febryan Denistya Perdana mengungkapkan, salah satu persoalan yang cukup pelik dalam administrasi kependudukan adalah pencatatan peristiwa kematian. Bagi pemerintah, data pencatatan kematian yang akurat berguna dalam berbagai urusan seperti Pemutakhiran Data pemilih Tetap (DPT) Pemilu, keaku- ratan pemberian bantuan sosial dan pendataan penduduk lainnya. "Sampai saat ini cakupan kepemilikan akta kematian di Indonesia masih Menurut Denis, upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesada- ran masyarakat terhadap penting nya mengurus akta kematian sudah dilaku- kan melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). Meski begitu, dalam implementasinya masih terja- di praktik moral hazard, lemahnya dukungan dari komponen masyarakat, dan lemahnya duku ngan stakeholders terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Untuk mengatasi persoalan itu, ia menyebutkan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antarnya harus ada insentif berupa santunan kepada kelu- arga yang meninggal dari pemerintah daerah setempat yang mempersyarat- kan akta kematian dari Disdukcapil. Kemudian ada komitmen dari instan- si pemerintah di luar Disdukcapil dan swasta yang hanya menerima akta kematian sebagai syarat. Selanjutnya Pemberdayaan kepala lingkungannya turut berperan aktif dalam pelaporan peristiwa kependudukan warganya. Pemerintah juga harus meningkatkan pengetahuan masyarakat kegunaan akta kematian, pengadaan fasilitas fisik berupa kendaraan ke liling yang dapat memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat untuk mengurus dokumen kependudukan. Serta syarat pembuatan semakin dipermudah, be- bas biaya, dan pembuatan cepat, dan terakhir, inovasi dalam pelayanan ad- minduk atau sistem pelaporan harus dilakukan online. "Saya berharap 2019 ini pembuatan akta kematian semakin meningkat. Hal ini demi kelancaran pencatatan kepen- dudukan, terlebih menjelang pemili- han umum,"tutup Denis. GALUH CANDRA WISESA 12 13
JENDELA BPP Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah JENDELA BPP DORONG TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tahun 2018 lalu selain mengkaji sistem kerja sama pemerintah dengan swasta, Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri juga melaksanakan program untuk mendorong penyelenggaraan keuangan daerah yang lebih baik, indikasinya adalah transparan dan akuntabel. Lalu Pusat Litbang Pembangunan dan Keuda merumuskan indeks pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya kemampuan keuangan mengelola dan aset masih menjadi pekerjaan rumah sejumlah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabu- paten/kota. Lemahnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksa- naan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban mengakibatkan munculnya indikasi korupsi, pembo- rosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan yang justru mereduksi upaya pertumbuhan per- ekonomian daerah. Untuk itu, trans- formasi pengelolaan keuangan nega- ra merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan krusial. Atas dasar itulah, Pusat Litbang Pem- bangunan dan Keuda BPP Kemen- dagri pada 2018 merumuskan sebuah gagasan indeks pengelolaan keuangan daerah. Kepala Pusat Litbang Pemba- ngunan dan Keuda BPP Kemendagri Horas Mauritz Panjaitan, beberapa waktu lalu mengatakan, in- deks pengelolaan keuan- gan daerah adalah gambaran kondisi pe ngelolaan keuangan daerah ber- dasarkan tiga faktor yaitu sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, trans- paransi pengelolaan keuangan daerah, serta kondisi keuangan. "Pengukuran ketiga indikator itu, juga menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan derah pada 2016. Nah si- mulasi inilah yang akan memberikan gambaran pengelolaan keuangan, se- hingga menjadi data pendukung wa- cana penyusunan Permendagri ten- tang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah nanti," ucap Mau- ritz di BPP Kemendagri. Mauritz mencontohkan, misalnya, pe- nilaian sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan terha- dap 34 provinsi. Metode pengukuran- nya mempertimbangkan; kesesuaian jumlah program dan nomenklatur an- tara dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD dan Kesesuaian pagu alokasi belanja antara dokumen RKPD dan APBD. Ukuran pagu tersebut melipu- ti program 6 urusan wajib mendasar seperti kesehatan, pendidikan, PU dan tata ruang, perumahan dan per- mukiman, sosial, dan linmas. Pengukuran sinkronisasi perenca- naan dan penganggaran tersebut kemudian menghasilkan kesimpu- lan, 6 provinsi masuk kategori baik, 23 provinsi masuk dalam kategori perlu perbaikan, dan sisanya 5 provinsi ber- kategori sangat perlu perbaikan. "6 provinsi berkategori baik di an- taranya Jawa tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur. Sedangkan yang termasuk dalam kategori sangat perlu perbaikan di antaranya Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Se- latan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara," terang Mauritz. Kategori kedua yang menjadi indika- tor indeks pengelolaan keuangan da- erah adalah transparansi pengelolaan keuangan. Salah satu hal yang paling sederhana untuk melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah sajian informasi dan dokumen pengelolaan keuangan pada masing-masing website resmi peme- rintah daerah. Untuk indikator transparansi pengelo- laan keuangan, Mauritz mengatakan, Puslitbang Pembangunan dan Keuda bekerja sama dengan Maksigama Uni- versitas Gajah Mada. "Kesimpulan dari transparansi pengelolaan keua- ngan pemerintah daerah ternyata tidak cukup memberikan keterbukaan. Dari hasil pengukuran kita menemukan 6 provinsi masuk dalam kategori terba- tas, 14 provinsi termasuk dalam kua- lifikasi minimal, sedangkan sisanya 14 provinsi masuk kategori sedikit," jelasnya. Indikator terakhir dalam indeks penge- lolaan keuangan daerah adalah dengan mengukur indeks kondisi keuangan daerah. Pengukurannya dilakukan de- ngan menggunakan data LKPD peme- rintah provinsi 2016 yang diambil dari BPK. Pengukuran ini juga dengan me- lihat tujuh dimensi pembentuk kondi- si keuangan pemerintah seperti; Sol- vabilitas Jangka Pendek; Solvabilitas jangka panjang; Solvabilitas anggaran; Kemandirian Keuangan; Fleksibilitas Keuangan; Solvabilitas layanan; dan Solvabilitas Operasional Dari proses pengukuran kondisi keua- ngan daerah ditemukan hasil akhir di antaranya, 6 provinsi termasuk dalam kategori baik, 23 provinsi termasuk dalam kategori perlu perbaikan dan 5 provinsi sangat perlu perbaikan. Enam provinsi dengan kondisi keua- ngan baik di antaranya DKI Jakarta, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Papua, Jawa Barat, dan Papua Barat. Sedangkan lima provinsi dengan kate- gori sangat perlu perbaikan adalah Su- lawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Ma- luku, Maluku Utara, Sulawesi Barat. Mauritz berharap indeks pengelolaan keuangan yang sudah ditemukan hasil- nya secara rinci ini, bisa menjadi per- timbangan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Permendagri ten- tang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa hal yang bisa dipertimbang- kan dalam penyusunan Permendagri tersebut, misalnya, perlu penambahan indikator dalam pengukuran indeks keuangan yang sebelumnya 7 indika- tor menjadi 8 indikator. Yaitu dengan menambahkan indikator Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). "Selain itu perlu penyederhanaan pe- ngukuran pada masing-masing indika- tor, dalam pengukuran indeks kondisi keuangan. Selanjutnya dalam hal pem- bobotan, masing-masing dimensi da- lam indikator pengukuran harus di ubah seperti 30% untuk dimensi sinkroni- sasi perencanaan dan penganggaran, 40% untuk dimensi kondisi keuangan, dan 30% untuk dimensi transparansi pengelolaan keuangan. Rekomendasi dari simulasi pengukuran ini juga da- lam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," tutup Mauritz. SAIDI RIFKY 14 15
JENDELA BPP Pusat Litbang Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum AKTIVITAS Isu Nasional masih menjadi Prioritas PENELITIAN Tahun 2019 menjadi titik balik Puslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri untuk bekerja lebih fokus dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada tahun lalu. Sikap fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas kajian dan program kegiatan yang akan dijalankan pada tahun ini. Terkait program, isu nasional nampaknya masih menjadi prioritas program yang akan dilaksankan, tentu program tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari mitra kerja BPP Kemendagri. Harapan khusus tentu muncul dari Kepala Pusat Litbang Otda, Politik dan PUM Syabnikmat Nizam, agar para stafnya tidak terjebak pada program rutinitas, sehingga setiap pekerjaan bisa memberikan dan manfaat yang jelas. output Pada 2018 lalu Pusat Lit- bang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri beberapa menyelesaikan terkait program kegiatan isu nasio nal, di antaranya kajian pe- doman penyusunan naskah akademik peraturan daerah; evaluasi kebijakan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah; strategi kebijakan penyeleng- garaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam memperkuat otonomi khusus; serta pe- nilaian kelayakan partai politik melalui mekanisme akreditasi. Kajian akreditasi parpol satu yang menarik Media BPP adalah terkait akreditasi partai politik. "Ba- nyak partai politik itu tidak efektif bagi sistem pemerintahan kita. Untuk itu kami mengusulkan adanya lembaga khusus untuk menilai studi kelayakan partai politik," ucapnya mengawal pembicaraan. Menurut Syabnikmat, partai politik yang banyak juga menjadi penyebab utama permasalahan yang sering mun- cul baik dalam pilkada maupun pemi- lu. Sebagai contoh, maraknya politik uang, kaderisasi yang cenderung elitis, tata kelola yang sarat oligarki, serta ti- dak berjalannya sistem partisipatif. Ditemui di ruangannya Januari 2019 lalu di BPP Kemendagri, Kepala Pu- sat Litbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri Syabnikmat Nizam memberikan penjelasan terkait prog- ram pusatnya pada 2018 lalu. Salah Permasalahan-permasalahan tersebut menurut Saybnikmat juga menjadi fak- tor permasalahan hukum di kalangan anggota parpol tidak terbendung. Ter- catat, sejak 2018 lebih dari 100 ang- gota parpol berurusan dengan penegak hukum, dari mulai kasus tindak pidana korupsi serta kasus immoral lainnya. "UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol mengamanatkan pendidikan politik itu harus dilakukan oleh Parpol. Nah yang terjadi justru kan malah partai politi- knya yang harus dididik. Parpol juga malah tidak punya andil besar bagi proses regenerasi kepemimpinan," tu- turnya. Syabnikmat menyebutkan, hasil pene- litian pusatnya menemukan penyebab kenapa parpol malah bertambah Pada- hal, seharusnya berkurang. Menurut- nya syarat pendirian parpol saat ini masih sangat sederhana dan terbilang mudah. Selain itu, verifikasi Parpol juga tidak ketat. Faktanya banyak par- pol tidak melakukan tata kelola lem- baganya dengan baik. Seperti masih banyaknya parpol yang tidak memiliki kantor di daerahnya. Bahkan menurut Syabnikmat, di tingkat kecamatan, kantor parpol hanya disewa satu tahun saja saat menjelang pemilu. Masalah lainnya ada beberapa parpol yang tidak memenuhi syarat, tetapi diloloskan setelah melakukan gugatan. Padahal dari hasil verifikasi pendaf­ taran parpol tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Untuk itu, menurut Syabnikmat pene- rapan akreditasi parpol mutlak diperlu- kan dan harus termuat dalam UU Par- pol dan peraturan lainnya. "Yang lebih penting perlu ada pertemuan lebih lan- jut antara Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, KPU, dan Bawaslu untuk membicarakan hal ini lebih lan- jut. Ke mana urgensi dan rasionalitas penelitian ini sehingga harus menjadi sebuah regulasi,"ucap Syabnikmat. Pilkada Papua dan Papua Barat Selain penelitian akreditasi parpol, ta- hun lalu Puslitbang Otda, Politik, dan PUM juga melakukan kajian terkait penyelenggaraan Pilkada Papua dan Papua Barat dalam memperkuat oto- nomi khusus. Syabnikmat memberi alasan kenapa kajian tersebut penting dilaksanakan. M e n u r u t n y a meski partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilka- da di Pa pua cu kup tinggi, tetapi tak le pas dari konflik sosial dan politik, serta tidak merepresentasikan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Permasalahan lain adalah sistem noken yang tengah berlangsung lama juga disinyalisasi tidak memberikan pen- didikan politik. Sistem noken itu tidak lepas dari manipulasi. Sistem tersebut menurutnya bukannya merepresenta- sikan realitas ciri khas nilai-nilai bu- daya masyarakat lokal, namun justru ditunggangi aktor intelektual seperti kepala suku. "Kita megevaluasi pelaksanaan pilka- da langsung di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan hasilnya tidak efisien. Pertama, anggaran yang berasal dari APBD untuk pembiayaan Pilkada cukup besar. Kemudian banyak ASN yang tidak netral, banyak penyalah- gunaan wewenang, dan sebagainya. Selain itu, penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu tidak cukup profesional," terang Syabnikmat. Terkait hal itu Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM menyarankan agar Pilkada di kedua daerah terse- but, dapat dilaksanakan melalui me- kanisme musyawarah untuk mufakat melalui DPR Papua, dengan mendapat rekomendasi dari MPR Papua. Hal ini menurut Syabnikmat sesai dengan amanat UU No 21 Tahun 2001 ten- tang Otonomi Khusus, serta tidak ber- tentangan dengan UUD 1945. "Tetapi jika memang pelaksanaan pilkada serentak melalui sistem pe- mungutan suara tetap dilaksanakan, maka Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan beberapa hal di antaranya, meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat Papua, serta mem- prioritaskan pembenahan data penduduk, seperti pelayanan percepatan perekaman KTP elektro- nik untuk menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu," jelas Syabnikmat. Syabnikmat berharap hasil-hasil ka- jian tahun lalu yang dilakukan pusat yang dipimpinnya bisa bermanfaat. Dan setiap rekomendasi yang diajukan bisa dipakai oleh stakeholder terkait, tidak terkecuali penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada tahun ini. Ter akhir ia berharap agar ki nerja pus- litbang yang ia pimpin pada tahun ini bisa lebih baik dan menghasilkan kelu- aran yang jelas. Menurut Syabnikmat kegiatan pene- litian tahun ini juga tidak akan jauh dari isu-isu nasional terkait politik dan pemerintahan dalam negeri. Pusatnya sudah menyusun beberapa kegiatan seperi kajian aktual dan strategis. Na- mun terkait tema kajain itu, kepada Media BPP ia belum mau membocor- kannya. SAIDI RIFKY 16 17
LAPORAN UTAMA MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM Forum Majelis Pertimbangan BPP Kemendagri yang dilaksanakan pada Desember 2018 lalu, memberikan gambaran utuh program kegiatan yang bisa diimplementasikan BPP Kemendagri. Beberapa usulan masing-masing komponen juga merupakan isu penting mengenai permasalahan pemerintahan dalam negeri, seperti kurangnya perhatian terhadap Binwas dan APIP hingga optimalisasi dana otonomi khusus. Dari semua isu penting untuk dilakukan kajian itu, mampukah BPP Kemendagri membuat gebrakan program seperti yang pada rutinitas disarankan komponen, atau masih penelitian yang sama yang dilaksakan setiap tahun, sambil keukeueh berharap penelitian itu dimanfaatkan. 18 19
LAPORAN UTAMA MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM LAPORAN UTAMA Sejak 2012 BPP Kemendagri membuat agenda reguler yakni forum Majelis Pertim- bangan kelitbangan. Forum tersebut diadakan setiap satu tahun sekali, dengan tujuan mengopti- malisasi tugas dan fungsi BPP dalam melakukan penelitian dan pengemba- ngan. Dalam agenda forum itu, setiap komponen memaparkan hasil penca- paian kerjanya selama satu tahun dan memberi penjelasan kepada BPP Ke- mendagri terkait persoalan yang belum bisa diselesaikan, dan meminta BPP Kemendagri mengkaji lebih dalam atas hal tersebut. Seluruh hal itu, dituang- kan pada forum Majelis Pertimbangan BPP Kemendagri yang digelar pada 19 Desember - 2018, di Hotel Borobudur, Jakarta. menyesuaikan kondisi riil atau masih tetap sama setelah direvisi peraturan- nya,"ujarnya. Pada kesempatan yang lain Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo me- nilai, keberadaan APIP sangatlah pen- ting. Disisi lain, perlu penguatan ter- hadap lembaga Inspektorat. Menurut dia, selama kurun empat tahun salah satu prioritas pembenahan tata kelo- la pemerintah daerah yang dilakukan adalah penguatan APIP. Inspektorat daerah bisa kuat bila aparat di dalam- nya bisa independen, bukan lagi men- jadi bawahan sekretaris daerah (Sek- da). Dengan begitu, Inspektorat selaku aparat pengawas pemerintah tak lagi gamang, serta takut dievaluasi kepala daerah. Hasil pengawasan mereka pun menjadi lebih berkualitas. Pada forum Majelis Pertimbangan, BPP Kemendagri menuai ragam apre- siasi atas hasil capaian, penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan pada 2018. Dalam sambutannya Dodi Riyadmadji, Kepala BPP Kemendagri mengatakan, selain kegiatan kelitba- ngan, BPP juga melakukan kegiatan strategis lain: pe- lainnya, antara nyusunan indeks inovasi daerah, in- deks pengelolaan keuangan da erah. Sesuai Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan yang meliputi prosedur kerja yang bertujuan agar lebih terstruktur, terencana dan dapat dikendalikan dengan baik. Dodi menambahkan, BPP memu- nyai fungsi yang strategis seiring de ngan Perpres No 11 Tahun 2015, BPP mendapat penugasan di da- lam fungsi penelitian dan pengembangan melalui pe- merintahan dalam negeri dan menjadi fasilitator terkait inovasi daerah dan fungsi litbang di peme- rintah da erah. Menurutnya, peran dari komponen sangat diperlukan untuk memberi masukan isu strategis aktual kepada BPP. "Dari fungsi strategis i tu- lah yang menjadi harapan kami, agar BPP mampu menyikapi kondisi yang aktual dan kondisi Kemendagri,"ucap Dodi. Forum Majelis Pertimbangan tersebut dihadiri oleh ma sing- masing komponen di antara- nya perwakilan dari Sekreta- riat Jenderal, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Adminis- trasi Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah, Dit- jen Bina Pembangunan Daerah, Dit- jen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Kependudukan dan Pancatatan Sipil, Ditjen Bina Keuangan Daerah, In- spektorat Jenderal, Badan Pengemba- ngan Sumber Daya Manusia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kepala BPP, Sekretaris BPP. Turut diundang pula, Rektor IPDN, Staf Ahli Politik Mendagri, Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Staf Ahli Men- teri Bidang Pemerintahan, dan Biro Perencanaan. Pada kesempatan itu Sekretaris Jen- deral Kemendagri, Hadi Prabowo menyampaikan, dalam menghadapi dinamika terkini, Kemendagri mem- butuhkan keberadaan BPP untuk juga pengembangan kerangka dan dibutuhkan peranan APIP yang berintegritas dan profesional. Lalu, lembaga ini juga dapat mendorong perangkat daerah lain membangun sistem pengendalian yang andal fungsi Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) yang masih perlu diperha- tikan. Menurutnya, setiap komponen harus memberi masukan dan saran untuk menjawab isu strategis sesuai bidang tugas di masing-ma sing kom- ponen, karena di 2019 ada agenda ber- sama yang perlu di perhatikan sesuai bunyi Perpres No 2 Tahun 2015 yakni Rencana Pembangunan Jangka Me- nengah Nasional (RPJN) 2015 - 2019. "Harus ada perhatian serius untuk Bin- was apakah sudah tepat, atau masih ada hal lain yang perlu diperhatikan. Begitu juga, dengan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dari hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016, apakah sudah bisa "Permasalahan korupsi di daerah, me- rupakan fenomena gunung es yang ti- dak dapat diselesaikan secara parsial dan reaktif. Oleh karenannya, dibutuh- kan peranan APIP yang berintegritas dan profesional. Lalu, lembaga ini juga dapat mendorong perangkat daerah lain membangun sistem pengendalian yang andal,"jelas Tjahjo. Usulan dari komponen Kemendagri Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno mengusulkan, peran dan keberadaan BPP Kemendagri harus lebih diper- hatikan. Pasalnya, suatu inovasi kebi- jakan lahir dari proses penelitian dan implementasinya melalui pengemba- ngan, di dalam proses itu tentu memer- lukan anggaran yang tidak sedikit agar kegiatan kelitbangan lebih efektif. Di sisi lain, Ia meminta SDM (Sumber Daya Manusia) di BPP Kemendagri ditingkatkan kualitas kinerjanya. Selain Didik, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro menambahkan, saat ini ada beberapa yang menjadi fokus BPP Kemendagri dan Kemendagri. Pertama, paradig- 20 21
LAPORAN UTAMA MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM LAPORAN UTAMA ma hubungan antara pemerintah de- ngan masyarakat di zaman yang terus berkembang, di mana masyarakat saat ini harus sejajar dengan pemerintah. Ia menggambarkan, pada era orde baru terjadi disparitas yang lebar antara pe- merintah dan masyarakat. "Sekarang terbalik. ini posisi Rakyat berada di atas Pemerintah, ar- tinya Pemerintah diakui dan dipercaya oleh rakyat sebagai pelayannya. Hal ini, yang perlu dikaji, bagaimana men- jaga paradigma tersebut dan menang- gapi perubahan paradigma yang akan datang antara hubungan Pemerintah dan masyarakat,"imbuhnya. itu Suhajar mengatakan, Kemendagri memunyai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) mengawal politik desentra- lisasi di dalam negeri, maka penelitian tentang politik desentralisasi asimetrik masih sangat diperlukan dalam mela- hirkan suatu kebijakan, mengingat 2019 adalah tahun politik. "Sekarang ini eranya desentralisasi, tidak mung- kin lagi negara besar melakukan sen- tralisasi. Di samping itu, sentralistik yang dilakukan harus ada batasannya, ditambah menjelang Pemilu banyak isu-isu miring terkait Pemerintahan. Karenanya, perlu penelitian lebih da- lam lagi tentang politik desentralisasi asimetrik untuk merawat kebhinekaan dalam NKRI," cetus Suhajar. Fokus yang ketiga ialah, penguatan program smart city dengan penerapan sistem Internet of Things (IoT) yang bersinergi dengan daerah. Hal ini ha- rus diimplementasikan untuk memu- dahkan pelayanan ke ma syarakat. Selain Binwas dan APIP yang menjadi sorotan Kemendagri, Tim Media BPP Kemendagri juga menyoroti beberapa pembahasan yang menjadi isu terkini, yang dikemukakan oleh para pejabat Kemendagri mewakili bidangnya ma- sing-masing di forum Majelis Pertim- bangan tersebut. sejumlah pembahasan yang Ada dikemukakan dari masing-masing komponen, seperti yang di utarakan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Desa, Nata Irawan. Ia menyatakan, masih minimnya pengawasan tata kelola Desa, padahal anggaran untuk tata kelola tersebut cukup besar. APIP Provinsi, Kabupaten dan Kota dinilai belum optimal dalam menjalankan pengawasan internal. Lalu dari pihak Direktorat Jende ral Administrasi Wilayah bebe rapa per- soalan yang dihadapi di ranah kebida- ngannya, pihaknya menyebutkan, perlu adanya kajian terkait perluasan persoalan tentang DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter- padu Satu Pintu) karena satu-satunya kelembagaan daerah yang mengim- plementasikan keinginan Presiden, untuk percepatan dalam membuka usaha. Akan tetapi, dalam bidang per- izinan kerap terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada pejabat yang bersangkutan. "Perlu ditekankan, bahwa Dinas teknis bukan mengurus perizinan tetapi me- negakkan perizinan,"tegasnya. Berbeda dengan Dirjen Adwil, Di- rektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyrankan perlunya optimalisasi pembuatan Kartu Keluar- ga (KK) dan KTP Elektronik, dan pen- catatan kependudukan berbasis digital. Ditambah, pemanfaatan kependudu- kan dengan kerjasama instansi peng- guna, serta perlunya tindakan afirmatif untuk kemudahan pelayanan di timur Indonesia, juga optimalisasi pemberi- an identitas di semua usia. Usulan selanjutnya disampaikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), otoritasnya me- minta BPP Kemendagri untuk ikut ter- libat mengkaji terkait triumvirat yang kerap membenturkan kerja dan prog- ram Kemendagri terhadap Kemen- terian lain dan pengkajian mendalam tentang LSPDN dan LSP Pemerintah Daerah. Selain itu, Direktorat Jenderal Poli- tik dan Pemerintahan Umum me- nginginkan BPP Kemendagri mem- buat problem solving terkait belum op- timalnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah karena belum tun- tasnya Rencana Peratu ran Pemerintah (RPP) Pemerintahan Umum, dan perlu adanya tandi ngan terhadap UU No 25 Tahun 2009 tentang Kebijakan Publik. Hal inilah yang menyebabkan terpu- tusnya si nergi antar regulasi yang be- lum terlaksana sehingga mempersulit keharmonisan Pemerintahan Umum. Dari persoalan yang dihadapi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, pi- haknya memberikan apresiasi kepada BPP Kemendagri atas pencapaian pe- nelitian dan pengembangan ter hadap lembaganya. Dalam diskusi forum Majelis Pertim- bangan BPP Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda), juga menyampaikan persoalannya. Tantangan yang diha- dapi oleh Ditjen Bangda yakni Ren- cana Pembangunan Jangka Mene- ngah Daerah (RPJMD) untuk program membangun rumah masyarakat peng- hasilan rendah perlu dilakukan peng- kajian mendalam. Sedangkan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) me- nyoroti maraknya pejabat daerah yang terkena OTT oleh KPK. Ditjen Otda juga meminta rumusan metode dalam pengaplikasiannya saat menjelang Pilkada serentak pada 2024, dan kajian yang mendalam terhadap moratorium daerah otonom baru. Biro perencanaan juga akan menyusun arah program kebijakan tahun 2020- 2024 dalam mendukung pembuatan Rencana Strategi (Renstra) Kemen- dagri, dan Rencana Kerja (Renja) Litbang tahun 2019 agar bisa menjadi masukan bagi kajian BPP Kemendagri dan kajian yang mendalam untuk men- dukung Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Dari hasil pemaparan peta kajian se- tiap komponen Kemendagri di forum Majelis Pertimbangan. Nantinya, hasil pemaparan akan dibahas dan dikaji secara internal oleh BPP Kemendagri untuk menemukan solusi terbaik dan diajukan ke setiap komponen Kemen- dagri untuk dijadikan regulasi. GALUH CANDRA WISESA 22 23
LAPORAN UTAMA SOLUSI ALTERNATIF DARI DANA INSENTIF LAPORAN UTAMA SOLUSI ALTERNATIF DARI DANA INSENTIF Pada 2019 ini, Pemerintah Pusat menaruh perhatian serius pada penelitian. Tidak tanggung-tanggung Pemerintah mengucurkan dana abadi penelitian mencapai Rp 900 miliar. Di sisi lain Dana Insentif Daerah (DID) untuk inovasi di daerah juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 8,5 triliun pada 2018, menjadi 10 triliun pada 2019. Dana tersebut diharapkan menjadi alternatif serta modal penting untuk memaksimalkan peran BPP dan pemerintah daerah untuk pengembangan inovasi di daerah. Salah satu yang menjadi fokus utama forum Sinergi- tas Pembinaan Pelaksanaan Inovasi Daerah yang dihad- iri para pimpinan Kement- erian/Lembaga (K/L) pada Desember 2018 lalu, adalah pembahasan menge- nai pendanaan penelitian dan pengem- bangan, serta Dana Insentif Daerah (DID) yang diusulkan untuk pengem- bangan inovasi da erah. Dana tersebut sekaligus menjadi peluang penguatan kelitbangan pada 2019, khususnya un- tuk inovasi di daerah. Inovasi di daerah sebenarnya sudah diperkuat dengan hadirnya PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. PP tersebut juga membahas mengenai pendanaan yang dibebankan dalam APBD. Namun setahun berjalannya PP tersebut, pengalokasian anggaran inovasi daerah baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat dirasa masih kurang. Fakta tersebut diakui juga oleh bebe- rapa perwakilan dari K/L, salah sa- tunya oleh Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji. "Menciptakan suatu inovasi itu perlu dana yang besar, kare- na itu DID kita dorong sebagai salah satu pendukung pendanaan dalam hal penelitian dan pengembangan dan ino- vasi di da erah," ucap Dodi. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN (An- ggaran Pendapatan dan Belanja Neg- ara) untuk memberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang memunyai kinerja baik, kese- hatan fiskal dalam pengelolaan keua­ ngan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerinta- han umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada 2018 anggaran DID sebesar Rp 8,5 triliun, sedangakan 2019 meningkat menjadi Rp 10 triliun. Menurut Dodi, DID memiliki kaitan erat dengan inovasi daerah. Ia men- contohkan pelayanan publik di era digitalisasi, era di mana pelayanan publik tidak lepas dari sistem infor- masi dan teknologi. Teknologi tersebut bisa memudahkan pelayanan. Mem- bangun teknologi juga menggunakan dana yang tidak sedikit. Apalagi jika teknologi yang digunakan semakin canggih. Kemudahan pelayanan dengan tek- nologi juga dicontohkan dengan bagaimana BPP Kemendagri yang telah membangun sebuah sistem dan aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Aplikasi tersebut dihara- pkan dapat mempermudah pelayanan, lebih jauh lagi bisa untuk meningkat- kan kesejahteraan masyarakat. Kembali Dodi menjelaskan, dalam rangka peningkatan kinerja penyeleng- garan pemerintahan di daerah. Kemen- terian Dalam Negeri juga memberikan motivasi seperti mem penghargaan Innovative Government Award (IGA) yang diperuntukan bagi pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kinerja yang lebih baik. Inilah yang menjadi alasan dasar inovasi daerah harus didukung dari DID. Karena itu pada pembahasan di forum tersebut, inovasi diharapkan sebagai indikator DID, begitu juga dengan pemberian penghargaan IGA kepada pemerintah daerah atas inovasinya. Selain untuk mendorong alokasi DID menjadi sumber dana untuk peneli- tian dan pengembangan inovasi da- erah pada 2019. Pemerintah Pusat juga mengucurkan dana lain untuk bidang penelitian, yang nantinya dapat digu- nakan untuk inovasi daerah. Dana abadi penelitian Suksesnya pengelolaan beaiswa pen- didikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang setiap tahun digelontorkan pemerintah sebesar Rp 55 triliun, bisa menjadi cermin peme- rintah dalam pengelolaan dana abadi penelitian. Bercermin akan hal itu, pemerintah akan mengucurkan dana untuk pene- litian yang disebut dana abadi peneli- tian. Dikutip sumber pemberi taan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, Pemerintah se- dang berfokus pada pengembangan riset. Skema ini dilakukan berkaca pada kesuksesan dana abadi beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang seka- rang mengelola dana abadi beasiswa sebesar Rp 55 triliun. dari beberapa Ia mengatakan, berdasarkan penelitian Bank Dunia, kualitas SDM Indonesia hanya ada peringkat 87 dari 157 ne- gara. Oleh karena itu, perlu perbaikan yang menyeluruh peningkatkan SDM. Kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh dunia akademik maupun de- ngan swasta, terus ditingkatkan dalam upaya memperbaiki kualitas SDM di Indonesia. "Investasi di human capital bukan ha- nya tanggung jawab pemerintah sema- ta, tetapi merupakan kolaborasi dari semua stakeholders," kata dia. Dana abadi penelitian sebesar Rp 990 miliar tercantum dalam UU No 12 Tahun 2018, Pasal 21 ayat 3 huruf b tentang APBN 2019. Dana abadi me- rupakan point pembeda dibanding ang- garan tahun 2018 lalu. Dalam beleid itu, total anggaran pendidikan pada 2019 dianggarkan sebesar Rp 492 tri- liun atau 20 persen dari total anggaran. Sementara dana pengembangan pendi- dikan sebanyak Rp 20 triliun. GALUH CANDRA WISESA 24 25
LAPORAN UTAMA SINERGI MEMBINA INOVASI Desember lalu, BPP (Badan Penelitian Pengembangan) dan Kemen dagri mengada- forum Pimpinan kan Kementerian/Lembaga (K/L) dengan tema Sinergitas Pembinaan Pelaksa- naan Inovasi Daerah. Acara tesebut dilaksanakan di Hotel Borobudur, Ja- karta. Dalam acara tersebut Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Saf- rizal menjelaskan, selain ing in me- ngetahui sejauh mana perkemba ngan pembinaan dan pelaksanaan inovasi daerah, acara tersebut juga merumus- kan langkah-langkah sinergitas pembi- naan pelakasanaan inovasi di da erah, melalui perumusan regulasi, serta peningkatan ka pasitas perangkat BPP Daerah dalam mengembangkan inova- si daerah. 2018 Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pe- layanan BPPT Muhammad Imanud- din, Direktur Sistem Inovasi Kemen- ristekdikti Ophirtus Sumule, Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT Iwan Sudrajat, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDM Aparatur LAN Seno Har- tono, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristekdikti Sadjuga, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bap- penas Amich Alhunami, Kasubdit Hi- bah DD dan DID Kementerian Keua- ngan Muhammad Zainuddin. Pada kesempatan itu Kepala BPP Ke- mendagri, Dodi Riyadmadji berujar, salah satu indikator penentu kemajuan suatu bangsa ialah inovasi, khususnya inovasi yang muncul dari daerah. "Adanya forum ini kita ingin tahu su- ara dari Kementerian/Lembaga dari luar Kemendagri terkait program dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan inovasi daerah, kare- na itu mereka kita undang," ungkap- nya. Adapun pejabat K/L yang ha dir dalam agenda terse- but di antaranya, Kepala BPP Kemendagri Dodi Deputi Riyadmadji, Bidang Pengembangan Bappenas Rudy S Praw- i r a d i n a t a , Regional "Untuk pembinaan pelaksanaan inova- si daerah BPP sudah memfasilitasinya melalui regulasi PP 38 Tahun 2017 dan Permendagri No 104 Tahun 2018 ten- tang Penilaian dan Pemberian Peng- hargaan, juga Insentif Inovasi Daerah. Lalu, pengembangan replikasi layanan pemerintahan melalui Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) sebagai aplikasi layanan publik. Saat ini su- dah 50 Kepala Daerah yang komit- men melaksanakan aplikasi tersebut. Kemudian, tidak kalah pentingnya harus ada penyusunan indeks inovasi daerah ," jelas Dodi. Menurut Deputi Bidang Pengemba- ngan Regional Kementerian PPN/ Bappenas Rudy S Prawiradinata, ino- vasi tidak cukup dengan sekadar mem- benahi regulasi, namun perlu dengan sistemnya. Contohnya, mendorong daya saing dan pelayanan dasar di daerah, dengan cara pengelolaan pen- danaan yang baik, membuat peren- canaan jangka panjang dan membuat sistem perkotaan dengan baik. Di sisi lain Ruddy juga mengakui, si- nergi inovasi yang dilakukan Pemerin- tah Pusat dan Pemerintah Daerah me- rupakan salah satu strategi kebijakan mengatasi ketimpangan antar daerah. Sementara itu, Direktur Sistem Inovasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Ristek Dikti, Ophirtus Sumule berharap sinergitas pembi- naan dan pelaksanaan inovasi daerah harus mendatangkan manfaat ekonomi daerah, juga sosial budaya. Inovasi menurut Ophir harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang perlu diperhatikan lagi ialah memperkuat BPP Daerah dengan menambahkan peneliti. Ia juga me ngatakan perlu nya pemerintah memetakan daya saing daerah. "Ekosistem yang perlu dibangun untuk menumbuhkan inovasi ialah berpart- ner, keterbukaan, inklusif, kreativitas, sinergi, fleksibilitas dan leadership. Pemerintah juga harus bisa meme- takan daya saing daerah, mengidenti- fikasi teknologi, sumber daya daerah yang menjadi produk unggulan da erah. Selain itu yang tidak kalah penting adalah dan K/L yang memunyai data terkait inovasi harus bersinergi menja- dikannya satu data,"ujarnya. Selain membahas sinergitas inovasi, dalam forum tersebut juga dibahas kebijakan nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan inovasi daerah, seperti UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengem- bangan, dan Penerapan Ilmu Penge- tahuan dan Teknologi. Di mana revisi UU tersebut saat ini masih dalam pro- ses pembahasan. Kemudian selain UU No 18 Tahun 2002, juga dibahas UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerin- tahan Daerah, PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Da- erah, PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Bersama Menteri Ne- gara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. EKOSISTEM YANG PERLU DIBANGUN UNTUK MENUMBUHKAN INOVASI IALAH BERPARTNER, KETERBUKAAN, INKLUSIF, KREATIVITAS, SINERGI, FLEKSIBILITAS DAN LEADERSHIP. 26 27
LAPORAN UTAMA SINERGI MEMBINA INOVASI Infografis Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pe- layanan Publik Kedeputian Bidang Pe- layanan Publik KemenPAN-RB, Mu- hammad Imanuddin menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan da- lam pembinaan dan pelaksanaan ino- vasi daerah. Menurutnya, ada bebera- pa strategi yang bisa dilakukan untuk memunculkan inovasi. Di antaranya dengan melakukan kompetisi inovasi baru. Hal itu menurut Imanuddin sebagai cara mempromosikan inovasi. Selan- jutnya yang bisa dilakukan adalah den- gan mengirim hasil inovasi tersebut ke instansi yang membutuhkan. Kemu- dian agar inovasi bisa berkelanjutan, menurut Imanuddin perlu payung hu- kum, program, dan anggarannya. "Dari hasil kajian KemenPAN-RB, ada tiga hal yang berpengaruh besar bagi kemajuan inovasi yaitu po licy atau kebijakan, leadership atau kepemim- pinan dan birokrasi,"cetusnya. Menurut Imanuddin, Kemendagri ha- rus harus menjadi leading sector terh- adap inovasi dengan adanya PP No 38 Tahun 2017 tersebut. Pada masa men- datang, harus ada peraturan atau Surat Keputusan (SK) bersama antar K/L yang terkait dalam rangka pembinaan inovasi secara bersinergi satu sama lain,"harapnya. Kesepakatan Ber- sama Secara singkat forum tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, sinkronisasi TIDAK KALAH PENTING, KEMENTERIAN KEUANGAN JUGA PERLU MENJADIKAN INDEKS INOVASI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR DALAM PEMBERIAN DANA INSENTIF DAERAH dan sinergitas regulasi/kebijakan na- sional pelaksanaan inovasi daerah. Para peserta sepakat, UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 38 Tahun 2017 men- jadi pemimpin atau acuan dalam men- dorong inovasi daerah. Kedua, sinkronisasi dan sinergi pro- gram pelaksanaan pembinaan inovasi daerah, yang memuat delapan poin penting. Yang salah satu poinnya ada- lah perlunya setiap K/L menyusun beberapa definisi operasional utama yang berhubungan dengan sistem ino- vasi nasional dan daerah. Definisi ope­ rasional yang dimaksud seperti eko- sistem inovasi, sistem inovasi daerah menjadi dasar pelaksanaan inovasi se- suai tugas dan fungsi yang ada. Safrizal juga menyimpulkan beberapa poin selain perlunya definisi opera- sional. Misalnya terkait rencana aksi pembinaan inovasi daerah yang harus dipersiapkan oleh masing-masing K/L. aksi, Penyusunan menurut Saf rizal juga akan diperkuat de ngan indeks ino- vasi daerah. Untuk itu, Saf- rizal berharap setiap K/L bisa membe rikan kontribusi da- lam memperkuat dan me- mantapkan indikator penyusunan indeks inovasi daer- ah yang sudah mulai disusun rencana pada tahun 2018. Safrizal juga berharap doro ngan dan koordinasi Kementerian PPN/Bappe- nas, dan bersinergi dengan Kemen- dagri untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah agar termuat dalam RKP dan RKPD. "Selain itu, dalam hal membangun komitmen kepala daerah dan imple- mentasi kebijakan inovasi daerah, per- lu adanya program leadership dalam membangun Inovasi daerah yang perlu disusun secara terkoordinasi oleh lin- tas K/L pemangku kepentingan. Tidak kalah penting, Kementerian Keuangan juga perlu menjadikan indeks inovasi daerah sebagai salah satu indikator da- lam pemberian dana insentif daerah," terang Syafrizal. Ketiga, sinkronisasi dan sinergi pe- nyusunan perencanaan dokumen kelitbangan yang memuat dua poin ke sepakatan, seperti menyatukan ber- bagai dokumen perencanaan kelitba- ngan yang harus disiapkan oleh daerah. Kemudian, dokumen tersebut disatu- kan dalam satu dokumen perencanaan kelitbangan di mana sistematikanya disusun secara sinergi untuk mewakili kepentingan lintas K/L. Terakhir sinergi penguatan dan pem- berdayaan organisasi perangkat BPP Daerah, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pembinaan inovasi daerah kita harus menyepakati, or- ganisasi perangkat BPP Daerah se- bagai unsur yang mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengimplementa- sikan kebijakan inovasi daerah. Juga, masing-masing K/L agar mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi jaringan mitra kerjanya di daerah untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat litbang daerah, inovasi daerah berkenaan dan tugas fungsi setiap OPD, sesuai amanat PP No 38 Tahun 2017," tutup Syafrizal. inisiatif GALUH CANDRA WISESA SUMBER: HARIAN KOMPAS INFOGRAFIS: ARDI 28 29
Potret MEDIA BPP ALIRAN air terjun Niagara, New York membeku, karena suhu dibawah 0 derajad celcius. Terlihat dari Kanada, Ontario, 22 Januari 2019. Amerika Serikat memang tengah dilanda suhu ekstrem hingga mencapai minus 55 derajad celcius. FOTO/ REUTERS/Moe Doiron
BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH BPP DAERAH BPP DAERAH MENDORONG BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH PEMULIHAN EKONOMI PASCA-BENCANA Melimpahnya sumber daya alam tidak menjamin perekonomian suatu negara tumbuh dengan cepat. Terutama jika sumber daya alam tersebut tidak terbarukan seperti hasil tambang. Venezuela ada- lah salah satu contoh negara dengan 95 persen ber- gantung pada sumber daya alam negara yang mengalami krisis ekonomi terparah di dunia. Bekaca dari situ, pemerintah kemu- dian mendorong agar setiap daerah melakukan inovasi dan tidak bergantung pada hasil bumi. Potensi sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi anugrah sekaligus "kutukan" di tengah perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. Paradoks tersebut menjadi catatan bagi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan masukan dan cara-cara terbaik agar sumber daya alam, khususnya komoditas berbasis unggulan daerah dan terbarukan seperti hasil-hasil pertanian dan perke- bunan, tidak punah begitu saja. Kelapa akhirnya menjadi pilihan BPPID Sulteng untuk dilakukan pembibitan. Pembibitan kelapa Kepala BPPID Sulteng Adidjoyo Dauda mengatakan, pada tahun ini BPPID Sulteng akan melakukan penelitian pembibi- tan kelapa. Pembibitan tersebut nantinya akan dilakukan dalam sebuah laboratorium kultur jaringan. "Laboratorium ini sempat mati beberapa tahun lalu. Karena be- sarnya potensi kelapa di Sulteng, kami merasa perlu melakukan pembibitan dan penelitian yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan nantinya. Kami juga akan perhatikan varietas ung- gul yang sudah ada dengan varietas produksi tinggi," katanya. Sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Sulawesi Tengah menjadi sentra tanaman kelapa di Indonesia. Penyebaran kelapa meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo una-una, Toli-Toli, dan Palu. Berdasarkan data statistik, luas areal kelapa pada 2017 mencapai 214.000 ha dengan produksi 189.570 ton per tahun. POTO: 32 33
BPP DAERAH BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH BPP DAERAH Sulawesi Tengah juga tercatat daer- ah pengekspor kelapa segar. Ekspor Sulteng untuk kelapa segar mencapai 1.200 ton, atau sekira 0,6 persen dari total produksi. Pada periode Janu- ari-Februari 2017, total ekspor kela- pa Sulteng mencapai 273 juta dolar AS. Besarnya potensi tersebut, kelapa menjadi primadona bagi pertumbuhan ekonomi Sulteng. jadi produk cokelat. Hal itu diharap- kan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan bisa mendorong ekonomi masyarakat. "Karena ka- kao adalah produk unggulan daerah, melalui rumah cokelat ini, kita akan berkontribusi melalui pemasaran dan pengemasan olahan kakao menjadi cokelat," ucapnya. Di sisi lain, komoditas unggulan daerah tak cukup kuat menghadapi persaingan global. Akibat maraknya komoditas ekspor, atau tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Mengan- tisipasi keadaan tersebut, pembibitan kelapa mutlak harus dilakukan. Pasal- nya, selain menjadi bahan baku utama, kelapa segar selalu dibutuhkan pasar. Provinsi Sulteng memiliki 200 ribu hektare lahan kakao yang tersebar de- ngan produksi mencapai 150 ribu ton per tahun. Meskipun memiliki luas dan produksi kakao cukup besar diban- dingkan daerah lainnya di Sulawesi, namun hasil panen masih belum ba- nyak memberikan nilai tambah bagi petani maupun pendapatan asli da- erah. Musababnya karena coklat masih dieks por dalam bentuk mentah. itu, produksi Dengan pembibitan kelapa di Sulteng diharapkan ter- us meningkat. Sehingga pada masa mendatang, perdagangan kelapa tidak hanya kelapa segar, tetapi juga hasil industri pro sesing. Dengan begitu di- harapkan, produksi kelapa menjadi salah satu solusi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Pengembangan coklat Selain harganya murah, kakao juga biasanya berkualitas rendah karena mengalami proses fermentasi sebe- lum dijual. Untuk itu, BPPID Sulteng mencoba mendorong petani dan ma- syarakat yang tregerak dalam industri kecil menengah yang khusus mempro- duksi coklat. "Nantinya cokelat akan lebih banyak diproduksi di Sulteng dengan kemasan yang lebih menarik," tutur Adidjoyo. Selain mengembangkan bibit kelapa, pada 2019, BPPID juga berencana mengembangkan kemasan produk- si kakao. Pasalnya Sulteng merupa- kan provinsi penghasil kakao/coklat terbesar di Sulawesi. Menurut Dau- da, BPPID akan berfokus pada pengemba ngan olahan seperti desain pengemasan produk. Cokelat atau kakao juga men- jadi salah satu komoditas unggulan Sulteng. Tahun lalu, pemerintah meresmi- kan rumah cokelat di Sulteng, sebagai ben- wujud tuk perhatian m e n d u k u n g program hil- irisasi pen- golahan biji kakao men- Selain coklat, hal lain yang akan dikembangkan oleh BPPID pada tahun ini di bidang pertanian adalah pengem- bangan teknologi tepat guna untuk pertanian, serta uji coba pengem- bangan mie dengan bahan baku sagu, jagung (non-terigu). Menurut Dauda, program yang digagas BPPID Sulteng pada tahun ini akan lebih fokus pada pemulihan ekonomi pasca-bencana. Gempa besar dan tsunami yang meng- hantam Palu dan seki- beberapa tarnya waktu lalu menye- babkan perekono- lumpuh. mian itu fokus Untuk pemerintah Sult- eng saat ini adalah memulihkan kembali perekonomian yang terkena dampak bencana. Ketika ditanya program penelitian yang berkaitan dengan kebencanaan, Dauda mengatakan, sejauh ini belum ada program spesifik yang digagas BP- PID terkait dengan bencana. "Bencana yang ada masih ditangani secara nasi- onal. Dan yang paling mendesak untuk saat ini sebenarnya adalah penyediaan hunian sementara untuk korban ben- cana. Untuk BPP sendiri belum spe- sifik, tetapi lebih kepada mendorong pemulihan ekonomi dan pember- dayaan masyarakat," kata Dauda. Eksistensi BPP Dauda merupakan Kepala Badan yang baru menjabat kurang dari 2 tahun di BPPID. Ia mengaku masih awam ten- tang penelitian dan pengembangan. Ia berpanda ngan, lembaga BPPID Sulteng tidak memiliki posisi yang cukup kuat di antara SKPD yang lain. Menurutnya beban pekerjaan BPPID adalah yang paling besar di antara SKPD lainnya. Pasalnya selain men- gurus penelitian dan pengembangan juga masih ada 5 urusan lainnya sep- erti evaluasi kebijakan, perekayasaan, dan sebagainya. Kenyataan tersebut semakin parah ke- tika jumlah peneliti yang ada di BPPID juga hanya tersisa 1 orang. Padahal idealnya, BPPID memliki lebih dari 4 peneliti. "BPPID adalah lembaga dengan tipe A, memiliki 4 bidang dan 1 Sekretariat Badan. Jadi ya idealnya memiliki fungsional peneliti tidak ha- nya satu. Selain itu urusan kita juga harus diperjelas, jangan terlalu besar, jujur kita keberatan kalau harus men- erapkan yang 7 urusan dalam UU itu," keluh Dauda. Menurut Dauda, masalah tersebut juga dialami oleh hampir semua BPP di da erah. Tentu ini menjadi tugas be- sar BPP Kemendagri sebagai lembaga koordinator lembaga BPP di daerah. Menurutnya BPP Kemendagri perlu merumuskan dan memperjelas fungsi BPP yang ada di daerah. Dengan be- gitu BPP Daerah tidak kesulitan da- lam menentukan program yang dilak- sanakan. Yang lebih penting, tambah Dauda, adalah program prioritas nasional BPP Kemen dagri harus dibagikan ke BPP Daerah. Sehingga terjalin kerja sama riset yang bermanfaat dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di BPP Daerah. "Misalnya penelitian keberhasilan pemilu di daerah, kan tinggal koordi- nasi dengan BPP Daerah. kegiatan-ke- giatan semacam itulah, yang akan membuat BPP di daerah eksis, sekalian mendorong peneliti di da erah juga se- makin berkembang," terang nya. SAIDI RIFKY 34 35
DAERAH PELANGI NEGERI DI PERUT BUMI Pelangi Negeri di Perut Bumi Bau Bau, Sulawesi Tenggara Mengunjungi Baubau, kota yang berdiri kokoh di Pulau Buton, seperti mengunjungi sebuah wilayah yang memberi warna peradaban bangsa. Baubau seperti surga di timur Indonesia. Selain keindahannya yang memesona, Baubau ibarat pelangi yang memiliki berbagai tradisi dan budaya, serta kuliner yang sarat makna. Di sanalah nilai-nilai universal berpadu dengan lokalitas. Pukul 06.30 kami (Media BPP) mendarat di Ban- dara Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara. 9 menit berlalu, kami tiba di kota Baubau. Perjalanan kami menuju Baubau bertepatan dengan hari jadi Baubau yang ke-477. Sekaligus ulang tahun kota Baubau ke-17 sebagai daerah otonom. Warna warni terlihat di lapangan Kotamara yang menghadap Pantai Kamali. Siang itu rencananya Walikota Baubau akan menutup serangkaian aca- ra yang telah dilangsungkan beberapa hari sebelumnya. Acara penutupan rencananya akan dimeriahkan dengan acara "pa- kande-kandea" di siang hari, dan akan ditutup oleh penampi- lan Band Gigi pada malam hari. Pukul 13.00, kemeriahan mulai terlihat di Kotamara. Tiga panggung besar yang dipesiapkan mulai ramai dipenuhi mas- yarakat dan tamu undangan. Setiap kelompok menyajikan satu talang (nampan besar berisi makanan), berjejer rapi den- gan puluhan gadis suku Buton yang menunggu setiap talang. Riasan di wajah plus busana adat kombo wolio yang mereka kenakan membuat teriknya siang sedikit berkurang, terutama bagi para tamu yang sedang lapar. Walikota memimpin acara. Pada hitungan ketiga, tutup talang dibuka. Para gadis Buton menawarkan sejumlah hidangan yang didominasi seafood. Berbagai jenis makanan tersaji sep- erti bulu babi bakar, kepiting asam manis, ikan goreng campur kelapa parut, opor ayam, dan lain-lain. Inilah pakande-kandea atau makan-makan dalam bahasa Wolio (Buton) itu memang sudah dinanti para tamu yang datang siang itu. Selain seafood beberapa makanan yang sepertinya wajib ada 36 DAERAH 37
DAERAH PELANGI NEGERI DI PERUT BUMI PELANGI NEGERI DI PERUT BUMI DAERAH di acara ini juga disajikan. Makanan tersebut menjadi ciri khas Baubau sep- erti waje (wajik), cucur, baruasa (kete- la dicampur kelapa parut dan gula), dan bholu (kue bolu), sertasup ikan atau parende. Lalu ada sayur konduru, sejenis labu yang dimasak dengan san- tan, dicampur dengan kelapa parut. Bu Jufri adalah penyaji masakan tersebut. Ia mewakili SD Pulau Makassar, Buton. Ia menuturkan seja- rah pakande-kandea. Menurutnya pa- kande-kandea dulunya merupakan tra- disi untuk menyambut pulangnya para laskar kesultanan Buton dari medan perang. Jika para laskar tersebut kem- bali dengan membawa kemenangan, pakande-kandea bisa lebih meriah lagi. "Tradisi ini sebagai bentuk penghar- gaan atas perjuangan para prajurit. Kalau saat ini, pakande-kandea ada- lah bentuk kebersamaan masyarakat Buton yang diwujudkan dalam pesta makan," kata Bu Jufri. Berbeda dengan pengangkatan raja pada umumnya yang berdasar nasab, demokrasi di kesultanan Buton dipilih secara aklamasi. "Raja atau Sultan tidak harus keturunan raja, tetapi orang yang memiliki ci- ri-ciri dari sejak kecil yang bisa dilihat oleh pemimpin spiritual, meski dari satu rumpun keluarga. Mereka juga harus menepati janji. Salah satunya ti- dak boleh selingkuh serta berhubungan dengan istri mereka selama menjabat menjadi raja. Jika terbukti melanggar, maka hukuman mati menantinya," ucap Rizal. Belum puas mengupas sejarah Kesul- tanan Buton di Keraton, oleh Pak Ju- fri (Sekban Kota Baubau) kami diajak mengunjungi Pulau Makassar, sebuah pulau tidak jauh dari Baubau. Kami mengunjungi sebuah tempat, di mana seorang raja dibuang dan dihukum mati karena melanggar sumpahnya. Pulau Makassar. Pantai Nirwana be- rada kira-kira setengah jam dari pusat Kota. Hamparan pasir putih dengan air laut jernih kehijauan dan kebiruan menambah suasana takjub kami. Sore dan pagi hari adalah waktu yang tepat mengunjunginya. Karena selain cua- canya tidak terlalu panas, juga bisa menyaksikan matahari terbenam. Bukit Wantiro juga tidak kalah bagus. Sambil menikmati pisang goreng dan sarabba (semacam wedang jahe), pe- ngunjung juga dimanjakkan dengan laut yang tenang, matahari terbenam, dan menyaksikan cahaya lampu di se- berang pulau. Sebenarnya banyak tem- pat wisata yang mulai dikembangkan oleh pemerintah di sekitaran kota, yang cocok untuk bersantai dan menikmati suasana malam. Misalnya di sepanjang Pantai Kama- li yang penuh dengan meja-meja dan kursi untuk menikma- ti suasana malam hari. Acara puncak dilaksanakan pada malam hari, rangkaian acara dimulai dari pentas seni, pidato Walikota hing- ga ditutup dengan penampilan band Gigi. Semarak peringatan hari jadi Baubau ke-477 dan HUT Kota Baubau ke-17 tahun ini begitu meriah. Keunikan Baubau Sebagai wilayah penting kesultanan Buton. Baubau menjadi saksi sejarah peradaban masa lampau di kawasan timur Indonesia. Mustafa Zain, mas- yarakat asli Buton sekaligus Kepala BPP Kota Baubau, mengatakan, Bu- ton memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya masyarakat Buton percaya, jika Buton berarti perut bumi, yang be- rasal dari kata "Butun" (bahasa arab). "Buton juga berperan sebagai mata rantai perekonomian laut nusantara di masa itu. Baubau menjadi persinggah- an pedagang dari Arab, Tiongkok, dan Eropa yang membawa rempah-rempah dari Maluku," tuturnya. Salah satu saksi bisu kejayaan Kes- ultanan Buton adalah masih kokohn- ya benteng keraton yang dibangun di masa lalu. Benteng itu menjadi bukti kejayaan maritim Kesultanan Buton. Pada 2006 benteng keraton mendapat penghargaan dari Museum Rekor In- donesia (MURI) dan Guiness Book of Record sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekira 23,375 hek- tar. Selain menjadi benteng terluas di dunia, benteng keraton Buton memili- ki bentuk unik yang terbuat dari batu kapur. Ketika memasuki kompleks keraton Kesultanan Buton, Nuansa Islam san- gat kental terasa. Masjid dan tempat pertemuan yang masih dipertahankan masih berdiri kokoh, sebuah jangkar kapal, dan tiang bendera dari kayu purba juga masih dirawat dengan baik. Yang paling menarik adalah sebuah tempat ritual khusus untuk mengucap- kan sumpah raja atau sultan juga masih dijaga dengan baik. Seorang pemuda bernama Rizal, pen- gurus kompleks keraton menuturkan Ia mempraktikkan ketika sejarah. seorang raja atau sultan mengam- bil sumpah jabatan, dengan hati-hati ia menginjakkan kakinya ke sebuah batu berlubang yang disediakan untuk sumpah jabatan. Meski zaman sudah jauh berbeda, namun praktik prosesi tersebut masih terasa sakral. Menjunjung tinggi toleransi Rizal menceritakan keunikan pengang- katan pemimpin di kesultanan Buton. Pak Jufri juga banyak bercerita tentang keunikan masyarakat Buton khusus- nya Baubau, yang menjun- jung tinggi toleransi. Ia mem- bandingkan dengan Jawa yang kerap bersitegang karena urusan agama. Menurutnya masyarakat Buton bisa menjadi contoh kehidupan masyarakat yang tidak pernah terpancing dengan politisasi agama. Ia mencontohkan ketika kerusuhan yang dipicu permasalahan agama pecah di Ambon, banyak orang Ambon mencari suaka ke Baubau. "Mereka banyak yang lari ke sini. Malah siapa pun yang datang ke sini dilindungi. Tidak melihat latar belakang mereka," terangnya. Surga di timur Indonesia Kami juga diajak mengunjungi Pantai Nirwana yang keindahannya menak- jubkan, hingga Bukit Wantiro, tempat bersantai di senja hari, sambil men- yaksikan matahari terbenam dibalik Untuk menikmati keindahan, Baubau adalah kota yang leng- kap. Tidak hanya menik- mati suasana pantai, tetapi juga memiliki spot-spot terbaik men- yaksikan kota dari ketinggian. Selain kompleks Benteng Keraton juga ada Palagimata, sebuah tempat di dataran tinggi di kompleks pemerintahan. Di lokasi ini juga lengkap dengan tugu ekor naga yang menjulang, dan men- jadi lokasi berswafoto ria. Baubau dikenal juga dengan komod- itas utamanya adalah jambu mete. Di sepanjang jalan di Baubau pohon jam- bu mete banyak tumbuh. Namun say- ang, Oktober bukan musim panen jam- bu mete. Untuk bijinya sebagai buah tangan kita tidak kesulitan mendapat- kan. Tetapi karena belum musim, harga yang ditawarkan masih cukup mahal. SAIDI RIFKY 38 39
MUHAMMAD WILDAN, DIREKTUR CISFORM LEBIH DEKAT LEBIH DEKAT MUHAMMAD WILDAN, DIREKTUR CISFORM RISET GURU AGAMA ISLAM UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKAL Merebaknya isu radikalisme dan berkembangnya ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila, membuat Muhammad Wildan melalui pusat studi CISForm tergugah untuk melakukan penelitian radikalisme di sektor Pendidikan, dengan judul Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia Keahliannya dalam studi Islam modern Indone- sia dibuktikan dengan beberapa karya tentang Islam politik dan radikalisme. Keahliannya itu membawa Muhammad Wildan menjadi re- search fellow Center for Near Middle Eastern Studies (CNMS) di Phillip University di Marburg Jerman. Perhatiannya ter hadap perkembangan Islam di Indonesia, mengajak ia terlibat dalam sejumlah penelitian tentang Islam di Indonesia. "Sebagai orang Islam saya merasa tergugah dan menjadi tanggung jawab moral, penelitian dan artikel tentang radika- lisme dan intoleransi yang saya tulis, paling tidak saya dapat meluruskan ajaran Islam sebagaimana Islam rahmatan lil alamin yang penuh kasih sayang,"ucapnya. Selain kerap melakukan penelitian, pria yang akrab disapa Wildan ini, juga rajin menulis artikel yang membahas keis- laman di Tanah Air. Saat ini Wildan menjadi dosen di Uni- versitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan aktif di lembaga penelitian Center for The Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Yogyakarta se- bagai Direktur. CISForm sudah berdiri sejak 2006. dalam kurun sepuluh ta- hun terakhir, CISForm berfokus pada penelitian isu-isu in- toleransi dan radikalisme. Baru-baru ini Wildan beserta Tim peneliti CISForm bekerja sama dengan PPIM UIN Jakarta meneliti sejauh mana kesiapan dan ketahanan program stu- di Pendidikan Agama Islam (PAI). Di mana yang menjadi fokus penelitiannya adalah pejabat, dosen dan mahasiswa di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Per- guruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Hasil penelitian itu kemudian diberi tajuk Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia. "Riset ini lebih mengafirmasi riset­riset PPIM UIN Jakarta sebelumnya yakni pada 2017-2018, yang menyatakan ada masalah pada guru agama di sekolah umum/agama, banyak yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Oleh kare- na itulah maka penelitian di tinggal hulu ini perlu dilaku- kan,"ungkap Wildan. Hasil penelitiannya di 18 Perguruan Tinggi Keagamaan Is- lam (PTKI) menyimpulkan, adanya keterkaitan antara peran guru dan tumbuh suburnya intoleransi dan radikalisme di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. CISForm mencatat, sebanyak 41,6% mahasiswa Program Studi Pen- didikan Agama (PAI) Islam berpandangan pemerintah Indo- nesia adalah thaghut (tidak Islami) dan berpandangan, Islam hanya dapat tegak dengan sistem khilafah. Juga, sebanyak 27,4% mahasiswa memiliki pandangan boleh menggunakan kekerasan dalam membela agama. Pada level dosen PAI ada 14,2% setuju Islam harus ditegakkan dengan negara Islam, dan 16,5% setuju menggunakan kekerasan dalam membela agama. "Guru itu adalah insan pedagogis yang melaksanakan ak- tivitas kebangsaan, tetapi dari hasil riset kami ada angka yang menunjukkan kebalikannya atau cenderung bertolak belakang dengan dasar negara,"katanya. Hasil penelitian Wildan didasari oleh teori Michael W Ap- ple yang menyatakan, kurikulum pendidikan yang berlaku merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Artinya, sekolah bagian dari sistem negara yang bisa menye- barkan ideologi Negara. Untuk memperkuat keabsahan pe- nelitiannya, ia menggunakan teknik purposive di mana pe- ngambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. "Potensi penyebaran paham intoleran dan radikal dalam sistem produksi guru agama relatif besar melalui sistem pro- duksi guru agama yang banyak celahnya tersebut, lalu yang menjadi kekhawatiran kami adalah penyusupan radikalisme tersebut atau ideologi yang berbenturan dengan ideologi negara,"jelasnya. Wildan juga menegaskan, hasil riset ini masih pada tahap kencenderungan, bukan mendukung khilafah. Namun, pe- nelitian ini tidak bisa juga dianggap remeh karena sifatnya adalah perhatian dan peringatan bagi pemerintah agar lebih memerhatikan sektor pendidikan. Menurutnya ada beberapa aspek yang membuat (calon) guru agama Islam itu kurang profesional atau tidak berpe- ran sebagaimana mestinya. di antaranya, 32,9% mahasiswa Program Studi PAI di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTAI) berasal dari SMA/SMK umum yang tidak memunyai dasar pengetahuan ilmu agama yang cukup. Kemudian, dari sisi rekrutmen, kurang selektifnya PTAI dalam menerima calon mahasiswa baru yang mengambil jurusan guru agama. Di sisi lain, kurikulum PAI masih lebih dominan pada aspek pedagogis dibanding aspek profesionalnya. Akibatnya ma- hasiswa kurang menguasai secara keilmuan ketika menjadi guru agama di sekolah kelak. Selanjutnya, masih relatif se- dikit dosen yang bisa berbahasa Arab dengan baik, khusus- nya dalam membaca teks-teks Arab sebagai sumber primer. Alhasil dosen tidak belajar pada sumber resmi Islam, dan hanya dari internet. "Tidak dimungkiri dari hasil riset kami dosen tersebut memunyai paham yang sama atas apa yang mereka baca di internet,"terangnya. Aspek selanjutnya, Ia mengungkapkan, mahasiswa pada semester 5 dan 7 yang menjadi calon guru agama Islam, ternyata masih banyak yang kurang menguasai bahasa Arab, baik membaca maupun menulis. Semakin parah ketika or- ganisasi-organisasi di kampus sudah disusupi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Wildan, sistem khilafah bertentangan dengan kon- sep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), padahal hukum-hukum yang ada di Indonesia juga banyak yang ber- landasan pada ajaran Islam, dan itu sudah cukup dibanding harus mengubah ke sistem khilafah. Ia menambahkan, harus ada penelitian lanjutan terkait hal tersebut, agar penelitian- nya bisa lebih komprehensif. Nantinya, hasil penelitian akan dibukukan dan disampaikan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak-pihak terkait. "Dari hasil penelitian ini, kita harapkan menjadi kontribusi positif untuk arah ke depan yang lebih baik,"harapnya. Cegah paham radikal Untuk mencegah merebaknya paham radikalisme dan into- leransi di sektor pendidikan, menurut Wildan beberapa celah kelemahan Prodi PAI di atas harus dibenahi, baik itu dari segi input-rekrutmen, kurikulum, dosen, maupun lingkungan kampus. Beberapa PTKI yang sudah menyadari kelemahan dan tantangan radikalisme itu melakukan berbagai kegiatan tambahan seperti penambahan penguasaan bahasa, kajian Is- lam intensif dan juga cara berpikir yang kritis. Selain itu, Wildan menyatakan, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan seperti perlu pendalaman pelajaran kewar- ganegaraan atau Pancasila di sektor pendidikan. Dari lima sila itulah yang diterima menjadi dasar oleh para penganut semua agama di Indonesia. Disisi lain, pendalaman Pancasi- la perlu kajian ulang agar tidak terlalu normatif. "Harus ada kurikulum pembelajaran bermuatan pencegahan radikalisme dan intoleransi bagi semua guru mata pelajaran. Karena mencegah hal-hal tersebut adalah tugas semua guru. Sektor pendidikan adalah garda terdepan dalam mencegah radika- lisme dan intoleransi" cetusnya. Selain Pancasila, paradigma Islam wasathiyah (moderat) juga dianggap penting, karena negara dan agama merupakan model relasi yang memunyai hubungan selaras, keduanya saling menempatkan diri di mana agama dan negara dan sa- ling membutuhkan secara timbal balik. Hal itu, bisa mence- gah paham liberal, intoleransi dan radikalisme. Ia meminta, agar para pelaku Islam moderat lebih berperan aktif dalam berdakwah ataupun memberi pelajaran agama Islam. Menurutnya penelitian bersama CISForm adalah bentuk kontribusi kepada negara. CISForm juga tidak sekadar me nyajikan penelitian lewat tulisan, tetapi juga mengap- likasikan dalam bentuk animasi, komik, dan pelatihan. Sehingga, penelitian tersebut dapat diimplementasikan de- ngan mudah oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar. "Dengan memodernisasi hasil penelitian, kami berharap masyarakat semakin tertarik dan khususnya pelajar dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan,"ujarnya GALUH CANDRA WISESA 40 41
Gaya Hidup Sains & Teknologi Pola Makan Pengaruhi Tingkat Depresi Anak BIOFASE, Inovasi Sedotan Ramah Lingkungan dari Biji Alpukat ampir semua dokter atau ahli gizi mengatakan sayur adalah asupan sehat untuk tubuh. Tak di- mungkiri, kandu ngan vitamin dan mineral di dalam nya memang berefek baik untuk tubuh. Konsumsi sayuran secara teratur sa ngatlah penting untuk kesehatan dan perkembangan anak-anak dan remaja. Menyantap sayuran berwarna pun diklaim dapat mengontrol suasana hati sehingga mencegah tubuh agar ti- dak stres atau depresi. H Meski demikian, nyatanya tak semua anak-anak senang mengkonsumsi sayuran. Bahkan, 20% anak-anak dan remaja di dunia mengalami depresi akibat kurangnya mengkonsum- si sayuran. Baru-baru ini, penelitian Mami Tanaka dan Kenji Hashimoto tentang pola diet yang diterbitkan oleh jurnal internasional PLOS One, jurnal sains dan kedokteran menyebutkan siswa sekolah menengah atas memiliki gejala depresi yang lebih tinggi daripada siswa sekolah menengah pertama. Secara umum, perkiraan prevalensi dep resi menunjukkan bahwa remaja (sekira 13-18 tahun) dan dewasa muda (sekitar 19-26 tahun) cenderung memiliki gejala depresi yang lebih tinggi daripada anak-anak sekolah (sekitar 7-12 tahun). Penelitian Tanaka dan Hashimoto dikaitkan dengan gejala depresi sekitar 441 siswa sekolah menengah pertama dan 417 siswa sekolah menengah atas. Skala Depre- si Studi Epidemiologis Pusat (CES-D) digunakan untuk me ngukur geja- la depresi partisipan. Me- reka menyurvei pola konsumsi sara- pan para peserta, serta pola makanan umum mereka (daging, ikan, sayuran hijau dan kuning, susu dan produk susu, dan buah-buahan), menggunakan kuesioner laporan diri. "Untuk menguji hubungan antara konsumsi makanan dan tekanan mental pada remaja. Pertama, kami memeriksa apa- kah konsumsi sarapan secara teratur dikaitkan dengan gejala depresi pada siswa SMP dan SMA di Jepang. Kedua, kami memeriksa apakah pola diet tertentu (mis., Daging, ikan, ta- bel vege hijau dan ku ning, produk susu dan susu, dan buah- bu ahan) dikaitkan dengan gejala depresi pada siswa SMP dan SMA," tulis penelitian tersebut. Tinjauan sistemik dan meta-analisis dari hubungan antara pola diet dan depresi menunjukkan bahwa asupan buah-bua- han, sayuran, ikan, dan biji-bijian yang tinggi dapat dikait- kan dengan penurunan risiko depresi. Sebuah meta-analisis yang lebih baru menunjukkan bahwa asupan buah-bu ahan, sayuran, biji-bijian, ikan, mi nyak zaitun, produk susu rendah lemak, dan antioksidan yang tinggi ditambah dengan asupan makanan hewani yang rendah, dapat dikaitkan dengan penurunan risiko depresi. Sebaliknya, pola makan yang ditandai dengan konsumsi tinggi daging me rah dan/atau olahan, biji-bijian ola han, per- men, produk susu tinggi lemak, mentega, kentang, dan saus lemak tinggi ditambah dengan asupan buah dan sayuran yang rendah, dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi. Karena itu, pola makan yang sehat dapat mengurangi risiko depresi. "Terlepas dari keterbatasan ini, penelitian ini menunjuk- kan bahwa konsumsi sarapan dan sistem diet memiliki dampak besar pada gejala depresi remaja. Khususnya, konsumsi sayuran hijau dan peran menurunkan ge- jala dep resi remaja," tulis penelitian tersebut. Meskipun demikian, harus dicatat bahwa fak- tor-faktor lain juga dapat memengaruhi hubun- gan antara konsumsi sarapan yang teratur dan tekanan mental pada remaja. ragedi ditemukannya biota laut seperti ikan paus dan penyu yang mati di perairan Indonesia beberapa waktu lalu, membuat kekhawatiran sejumlah pihak. Bukan tanpa sebab, isi perut hewan laut tersebut penuh T dengan sampah pelastik. Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/ tahun di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Atas dasar itu sejumlah pihak mulai mengampanyekan bahaya penggunaan sampah plastik. Tak terkecuali Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang melarang penggunaan wadah plastik untuk minuman dan makanan di Kantor Kemendagri. Ia mengatakan, imbauan tersebut diberikan karena permasalahan sampah plastik sudah mengkhawatirkan sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak. Sadar bahaya penggunaan plastik tersebut ditangkap oleh sejumlah perusahaan untuk mengubah produk berbahan plastik menjadi ramah lingkungan. Dikutip dari teknologi.id, baru-baru ini, sebuah perusahaan yang berbasis di Morelia, Meksiko, membuat sedotan ramah lingkungan yang dapat terbiodegradasi dari limbah agroindustri. Bisnis ini menggunakan biji alpukat untuk membuat alat makan dan sedotan yang mengandung 70 persen konten biomassa. Produk ini sangat kuat, cocok untuk makanan panas dan dingin, produk ini adalah yang pertama dibuat dari sumber yang sepenuhnya terbarukan dan berkelanjutan. Produk tersebut diberi nama Biofase. Meksiko menghasilkan 300.000 pon alpukat , atau sekitar 50 persen dari pasokan dunia. BIOFASE menggunakan 15 ton biji alpukat sehari untuk memasuki pasar global untuk bioplastik yang diperkirakan bernilai $ 5,8 miliar pada tahun 2021, menurut Bioplastics News. Teknologi plastik yang berasal dari alpukat mulai dikembangkan pada tahun 2012 oleh Scott Mungía, yang sedang mempelajari teknik kimia pada saat itu dan mencari cara untuk memerangi polusi plastik .Dia menguji sifat-sifat bahan baku seperti mangga dan biji sapote mamey, buah krem dan manis yang berasal dari Meksiko. Setelah memutuskan alpukat sebagai bahan utama, Mungía menghabiskan 1,5 tahun mencari cara untuk mengekstrak senyawa molekuler dari biji alpukat. Dari hasil ekstraksi kemudian didapat biopolimer, yang ke dapat dicetak menjadi berbagai produk. Peralatan makan dari biji alpukat ini dapat terurai. Hanya membutukan waktu 240 hari saja setelah pemakaian dan terpapar dengan unsur lain atau terkubur di dalam tanah. Proses penguraian akan lebih cepat dibanding botol plastik yang membutuhkan waktu 450 tahun untuk terurai. Sedangkan, kantong plastik membutuhkan waktu 10 hingga 1.000 tahun untuk rusak. Dengan tim yang terdiri dari 14 karyawan, BIOFASE memproduksi 130 ton produk plastik biodegradable di pabrik Morelia setiap bulan. Pada bulan November, perusahaan berencana untuk membuka pabrik dengan kapasitas 700 ton per bulan. NUR'AINI SAIDI RIFKY 42 42 42 MEDIA BPP | JANUARI-FEBRUARI 2019 MEDIA BPP | DESEMBER 2018 JANUARI-FEBRUARI 2019 | MEDIA BPP 43 43
Resensi B U K U KORUPSI, DARI AKAR HINGGA LOKUS RESENSI BUKU KORUPSI, DARI AKAR HINGGA LOKUS Cita-cita menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan yang nyatanya masih jauh dari harapan. Alih-alih memberantas melalui pendirian lemaga anti- rasuah, korupsi justru makin berkembang. Buku ini membuka mata penulis, bahwa korupsi semakin gencar terjadi dari aktor hingga lokusnya. Penyebabnya pun semakin beragam. KPK pun ternyata belum cukup ampuh memberantas praktik culas politisi dan pegawai instansi. Melalui buku ini Leo Agustiono dan Indah Fitriani tidak hanya membedah akar, aktor, dan locus korupsi, tetapi juga membuka mata pembaca betapa berbahayanya korupsi bagi masa depan demokrasi. Pencuri berdasi, itulah is- tilah yang disematkan masyarakat kepada para rasuah atau koruptor. Pen- curi berdasi yang mencuri uang negara, dengan status dan ja- batan yang digunakannya, seperti tidak ada habisnya, permasalahan yang telah berlangsung lama ini tak kunjung usai. Para Koruptor seperti kehilangan nalar untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara wajar sehingga mere- ka harus melacurkan diri sebagai makelar proyek, broker keadilan, penerima gratifikasi, dan lainnya. Malah terkadang para perasuah itu tidak malu-malu untuk menetapkan tarif guna memuluskan pencairan dana. Para koruptor juga kerap kali menyalahgunakan kekuasaannya di pemerintahan. Sering kali oleh para koruptor terkekuasaan di pe- merintahan disalahgunakan. Tidak sedikit pejabat menyalahgunakan jabatannya untuk meraup keuntun- gan pribadi. Tidak memeperdulikan bagaimana seharusnya dana yang yang dicu rinya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan ne- gara. Setelah terjadinya penagkapan-pe- nangkapan yang dilakukan kepada para koruptor tersebut, menga- pa tidak ada efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi? Apakah kondisi ini menandai, ko- rupsi merupakan cacat bawaan para politisi? Leo Agustino & Indah Fi- triani dalam buku ini menyimpul- kan, berdasarkan temuan di lapa- ngan dan pemberitaan media, ada beberapa hal yang dapat diuraikan. Pertama, masalah lemahnya akun- tabilitas pejabat publik termasuk para politisi dalam mengelola uru- san publik, yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekua- saan untuk keuntungan pribadi. Kedua, faktor kultural. Dalam bu- daya timur ada "kebiasaan mem- beri hadiah" hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal korupsi, mem- beri hadiah dalam budaya timur me rupakan hal yang biasa untuk menghormati orang lain. Ketiga, KORUPSI: AKAR, AKTOR DAN LOCUS Penulis: Leo Agustini & Indah Fitriani Penerbit : Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI) Cetak : Juni 2017 Tebal : 220 hlm ISBN : 928-602-229-751-2 Harga : Rp 45.000 lemahnya institusionalisasi palem- bagaan politik. Faktor ini menjelaskan, korupsi akan terus terjadi dan menjadi bahaya laten jika proses palembagaan politik belum terjadi (hlm. 11-17). Leo dan Indah dalam buku ini me- ngupas secara detail tentang fenomena korupsi, ia memaparkan bagaimana para koruptor dengan secara beringas memperkaya diri sendiri dengan uang rakyat. Leo dan Indah juga membahas tiga hal penting terkait korupsi, yaitu akar, aktor dan locus. Akar, yaitu ber- kaitan dengan diri pelaku korupsi atau koruptor, bagaimana ketidakpuasaan terhadap apa yang telah didapatkan sehingga mencari jalan lain untuk me- menuhi kehidupan yang konsumtif, memakan dana tidak sedikit guna me- menuhi gaya hidup yang mewah. Akar juga termasuk bagaimana cara se- seorang untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat mempere- butkan jabatan di pemerintahan. Selanjutnya aktor dan locus. Aktor ialah pelaku di masing-masing tingka- tan pemerintahan tersebut. Aktor tidak hanya bergerak sendiri, namun juga berkelompok untuk melakukan ko- rupsi, yang sering kita dengar sebagai korupsi berjamaah.Sementara itu, lo- cus yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan yang berada ditingkat mana saja, seperti ditingkat kementri- an, kepala daerah, parlemen baik pusat maupun daerah, partai politik dan pet- inggi TNI/Polri. Penulis mengungkapkan segala kere- sahannya ke dalam bukunya, dengan mengungkapkan segala fakta-fakta hu- kum yang telah terjadi, dengan bahasa tulisan yang mudah dipahami. Meski- pun isu mengenai korupsi telah banyak diangkat akan tetapi penulis mampu menyajikannya dengan sudut pandang yang berbeda. Buku ini juga memba- has lebih mendalam terkait praktik ko- rupsi di beberapa sektor, seperti poli- tik, birokrasi, hingga rekrutmen CPNS atau CASN. Penulis mengungkapkan celah-celah perbuatan para elit saat melakukan korupsi. Buku ini juga menceritakan korupsi dalam dunia politik, yang disebab- kan dari ongkos politik yang mahal, baik untuk menduduki jabatan politis pemerintahan maupun jabatan legis- latif di parlemen. Untuk mencapai itu semua mereka berusaha mencari dana. Dana yang mereka kumpulkan dapat berasal dari pinjaman kerabat atau- pun sponsor dari pengusaha-pengu- saha yang tentunya akan mengambil keuntungan saat elite politik yang didukung nya berhasil memangku ja- LEMAHNYA AKUN TABILITAS PEJABAT PUBLIK TERMASUK PARA POLITISI DALAM MENGELOLA URUSAN PUBLIK, YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI batan. Penulis juga mencontohkan ke- tika para koruptor yang sudah memi- liki jabatan penting, dan memiliki wa- cana mengembalikan dana kampanye. Salah satunya adalah dengan mem- bantu para pengusaha yang menspon- sori kampanye saat pemilihan untuk membantu memuluskan proyeknya di pemerintahan, meminta imbalan atas dilancarkannya pencairan dana pada daerah-daerah. Penulis juga menyoroti celah korup- si lainnya seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah. Beberapa contoh korupsi tersebut juga sering kali menimpa para pejabat maupun pegawai PNS. Salah satu contoh ka- sus yang sempat ramai adalah kasus jual beli PSU (Pemilihan Suara Ulang) oleh Ketua MK, Akil Mochtar. Sebagai ketua MK dalam konteks pilkada, Akil memunyai kekuasaan untuk menentu- kan apakah suatu pemilihan perlu di- ulang atau tidak, maka melalui celah itulah Akil memperjualbelikan kua- sanya pada calon-calon kepala daerah yang kalah bersaing dalam Pilkada (hlm.127). Buku yang ditulis oleh Leo dan Indah juga tidak lepas dari beberapa keku- rangan. Seperti tidak menguraikan pelemahan atau kriminalisasi yang terjadi di lembaga anti-rasuah (KPK). Padahal elaborasi mengenai hal ini sa- ngat menarik. Sebab banyak elite yang berkepentingan berusaha mengecilkan KPK. Banyak intrik dan muslihat licik para aktor dari lembaga atau partai ter- tentu yang berusaha menghentikan ki- nerja KPK. Beberapa kasus yang terja- di kepada pegawainya pun seharusnya menjadi salah satu contoh pemberan- tasan korupsi di Indonesia yang masih setengah hati. Terkait KPK buku ini juga belum terlalu kritis, misalnya, ter- kait sejumlah putusan MK yang dinilai menghambat pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, beberapa putusan MK memutuskan pelarangan jaksa menga- jukan PK (peninjauan kembali) hing- ga memperluas ranah praperadilan, termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyi- taan. Akan tetapi secara keselurusan topik yang penulis angkat sangatlah bagus dan dapat menambah pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa sebagai bahan bacaan dan dapat di- jadikan referensi bagi guru maupun dosen sebagai bahan ajar. Dari buku ini dapatlah dipelajari, akar, aktor, dan lokus sangatlah variatif. SITI MUNTAMAH 44 45
FILM Film PREMAN PENSIUN Sutradara: Aris Nugraha Pemain: Epy Kusnandar, Tya Arifin, Soraya Rasyid, Andra Manihot, Dedi Moch Jamasari, Deny Firdaus, Ica Naga, Skenario: Aris Nugraha Produksi: MNC Pictures Tayang: 17 Januari 2018 Apa yang Dilakukan Preman Ketika Pensiun? Film Preman Pensiun bukanlah remake dari sinetron yang pernah tayang disalah satu stasiun tv swasta, melainkan lanjutan cerita dari sinetron itu sendiri yang diangkat kelayar lebar. Film yang diproduksi oleh MNC Pictures ini kembali menunjuk Aris Nugraha sebagai sutradara seperti di serialnya yang tayang pada 2015 lalu. Selain sebagai pengobat rindu untuk penggemarnya, film Preman Pensiun juga didedikasiakan untuk mengenang almarhum Didi Petet yang merupakan sentral dalam serial TV-nya. Berdasarkan penuturan Aris Nugraha, cerita preman pensiun memanglah telah usai pada season ketiga. Kemudian film yang diangkat kelayar lebar ini merupakan lanjutan cerita dari serial-tv preman pensiun, sehingga para pemain film Preman Pensiun tidaklah jauh berbeda dengan serial-tv-nya. Mulai dari Kang Mus, Kinanti (Tya Arifin), Imas (Soraya Rasyid), Gobang (Dedi Moch Jamasari), hingga duo preman seram tokoh nan menggemaskan, Murad (Deny Firdaus) dan Pipit (Ica Naga) (kincir. com). Penonton yang belum menyaksikan serial tv-nya, mungkin akan sedikit kebingung mengenai kelanjutan ini tetapi film ceritanya, akan sebuah kisah yang merupakan baru sehingga bagi yang tidak menyaksikan edisi serialnya di tv tetap dapat menikmati jalan cerita film tersebut. "Kita dipertemukan oleh bisnis. Bisnis yang oleh Kang Bahar disebut sebagai bisnis yang bagus, tapi bukan bisnis yang baik. Bisnis yang sudah lama ada, jauh sebelum Kang Bahar ada di dalamnya, dan masih tetap akan ada sampai jauh setelah kita meninggalkannya. Kita buktikan pada Kang Bahar yang sudah tenang di sana, di sini kita punya bisnis yang bagus dan juga bisnis yang baik." Kalimat diatas merupakan kalimat penutup pada eposede terakhir serial tv Preman Pensiun. Untuk membuktikan kepada Kang Bahar (Dedi Petet), para anak buah dapat dengan menjalani berbisnis bagus dan juga baik. Akhirnya Kang Mus mengajak anak buahnya untuk berhenti dari Profesinya sebagai Preman. kehidupan Pada awal filmnya, penonton disajikan dengan adegan flash back ketika Kang Bahar (Didi Petet) menyerahkan posisinya sebagai pemimpin preman kepada Kang Mus. Adegan tersebut tidak hanya menjelaskan plot kepada penonton juga membawa awam, namun memori tersendiri bagi penggemar setia serialnya di tv. Film tentang bagaimana kelanjutan kehidupan Kang Mus (Epy Kusnandar) dan kawan-kawan setelah berhenti dari dunia premanisme. Setelah tiga tahun, Kang Mus sendiri memulai bisnis kecimpringnya, dimana dalam bisnis perjalanannya yang digeluti oleh kang mus ini mengalami penurunan penjualan. Begitu pula dengan mantan anak buah kang mus yang lain menjalani kehidupannya masing-masing sebagai seorang mantan preman. ini mengisahkan Ada yang berjualan di pasar, menjadi satpam, pawang kuda lumping, hingga pulang kampung untuk membuka usaha. Seperti Gobang (Dedi Moch Jamasari), setelah pensiun sebagai preman, ia pulang ke kampungnya di Sukabumi berternak lele. Bisnis lele yang ia geluti pun akhirnya mengalami Ia pun kendala. kemudian kembali ke terminal, dan mengadakan reuni kecil- kecilan dengan kawan-kawannya, tanpa melibatkan Mus. Di sisi lain, Mus juga menghadapi situasi di mana anaknya Eneng (Safira Maharani) dikecewakan oleh kekasihnya. Dan khawatir dengan anaknya kondisi yang mulai tumbuh dewasa. Permasalahan tersebut dan banyak permasalahan lain harus dihadapi Mus ketika sudah pensiun dari premanismenya. Film ini mengambil latar tempat di Bandung yang khas dengan nuansa Sundanya. Penyajian filmnya juga seperti keadaan masyrakat pada umumnya disertai dengan adegan komedi yang khas dalam film Preman Pensiun. Candaan-candaan dalam film ini sangat mengocok perut berkat akting kocak dari para pemain. Terutama, duet maut tampang sekuriti tapi hati Hello Kitty, yaitu Murad dan Firmansyah Pitra alias Pipit, yang dinilai sukses mencuri perhatian penonton lewat aksi konyol mereka. Tidak Hanya komedi, film ini juga sarat akan nilai moral. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari film Preman Pensiun. Salah satunya adalah, seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan perintah, namun juga menanggung semua masalah dari orang-orang yang dipimpinnya. Ketika yang dipimpin mendapat masalah, sang pemimpin juga turut merasakan dampaknya. Film preman pensiun sekaligus stigma negatif menghilangkan preman yang identik dengan kekerasan dan hal negatif lainnya. Bagi para penonton, film juga berharga memberikan seperti perhatian yah kepada anaknya yang terimplementasi oleh Mus kepada Eneng, serta amanah, pentingnya menjaga dalam beberapa cerita yang diperankan Mus dengan para anak buahnya. pesan Film Preman Pensiun ini perdana tayang pada tanggal 17 Januari 2019. Dan dikategorikan sebagai film 13 tahun ke atas, yang mana film ini berjeniskan film keluarga dan dapat disaksikan bersama- sama dengan keluarga. SITI MUNTAMAH 46 47
Sastra PESUGIHAN SASTRA MEDIA BPP digerakkan sedikit demi sedikit. deruwo itu sedikit heran. Pesugihan Hari Taqwan Santoso Ada sebuah po- hon beringin besar berusia ratusan tahun puncak di bukit kecil, di perbatasan antara Kabupaten B dan Kabupaten G di Provinsi Y. Pagar setinggi pinggul orang dewasa dibangun menge- lilingi pohon itu dan diberi gerbang kecil, sebagai tanda bahwa ia bukan sembarang pohon yang tumbuh se- cara liar dan menjadi besar karena sudah berusia ratu- san tahun. Menurut cerita, pohon beringin itu adalah pesugihan, tempat meminta kekayaan pada setan dengan syarat harus menyerahkan nyawa seseorang sebagai tumbal. Di zaman modern, tempat itu sudah jarang di- datangi. Meski begitu, seka- rang aku merasa tak punya pilihan lain selain mememinta bantuan pada setan penunggu pohon beringin yang dulu sangat terkenal itu. Pada tengah malam aku sudah berada di depan pintu pa- garnya. Melangkah masuk, aku pun merasa gerah. Ada hawa panas yang tiba-tiba mengelilingiku. Terlebih lagi, aku tidak melihat apa-apa kecuali pepohonan di tengah kepekatan malam, dan terutama pohon beringin tua itu. Bulukudukku berdiri semua. Terkadang, ketakutan bisa merayap dari dalam diri kita sendiri bahkan ketika segala hal di sekeliling kita baik-baik saja. Di sekelilingku me- mang hanya ada pepohonan, tapi aku merasa diawasi oleh makhluk tertentu yang setiap saat bisa menampakkan diri dan mencelakaiku. Kekha- watiran inilah yang menjadi sumber ketakutanku. Tapi bagaimanapun juga aku su- dah sampai di sini. Aku ti- dak bisa mundur. Sebuah suara berbisik tepat di daun telinga kiriku, "Pe- jamkan matamu!" Seluruh bulu tengkukku semakin kaku, rasanya seperti ada jarum-jarum kecil yang tumbuh di tengkuk. Tubuh- ku gemetaran, jantung ber- debar tak menentu dan lutut- ku lemas sampai aku bahkan tidak bisa beranjak barang selangkah, jangankan lari. Sebenarnya aku bukan seo- rang penakut, reaksi seperti ini tidak pernah kualami se- belumnya, sama sekali. Namun suasana kali ini ber- beda, malam dan lingku- ngan sekitar memaksaku untuk mengalami apa yang dise- but sebagai ketakutan. Dan ia membuatku nyaris tidak tahu apa yang harus kulakukan. "Pejamkan matamu!" kata suara itu sekali lagi. Dalam ketakutan dan dengan tubuh gemetar aku merasa tidak punya pilihan selain menurutinya. Kupejamkan mataku. Tidak jelas apa mak- sud suara itu menyuruhku memejamkan mata, tapi de- ngan mata terpejam aku pun berusaha menenangkan diri. Kuyakinkan diriku bahwa apa yang ada di sekelilingku hanya pepohonan, mereka memang hidup tapi bisu dan hanya bisa berdiam di tempat. Sama sekali tidak akan membahayakan. Aku berhasil. Detak jantungku secara berangsur-angsur mulai teratur, dan lututku sudah bisa "Nah, sekarang, buka matamu!" bisik suara itu lagi. Dan ketika aku melakukannya pohon beringin yang semula berdiri di depanku sudah tidak ada, ia berubah menjadi sesosok genderuwo. Ini juga baru pertama kalinya dalam hidup, aku menyaksikan sesosok genderuwo tepat di ha- dapanku, dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan dalam keadaan duduk sekalipun, tingginya masih dua kali lebih tinggi daripada aku. Sekujur tubuhnya dipenuhi bulu abu- abu, matanya merah menyala di tengah gelap, telinganya runcing dan beranting tiga. Di belakang, ekor yang be- rukuran sebesar pohon kelapa bergerak-gerak seperti ekor kucing, seolah mempunyai kesadaran sendiri. Genderuwo ini persis seperti apa yang dikatakan orang-orang. "Saya bukan penakut..." "Kliwon, sebut saja aku Mbah Kliwon." "Baik, Mbah Kliwon." "Selamat! Kau orang pertama yang tidak ketakutan meli- hat wujud asliku." "Saya justru kagum, dengan keajaiban yang baru saja saya saksikan, barangkali Mbah Kliwon bisa mengabul- kan keinginan saya." "Langsung ke pokok permasalahannya, ya? Dasar manu- sia." Genderuwo itu tersenyum sinis. "Kau menginginkan sesuatu, tapi kenapa meminta padaku dan tidak pada Tuhan Yang Maha Kuasa?" Pada saat itu ketakutanku lenyap sama seka- li. Terbukti bahwa ketakutan senyatanya ha nya berasal dari kehawatiran. Aku sudah melihat sosok makhluk itu. Betapa pun dia menyeramkan, lebih seram lagi ketika dia tidak menampakkan diri dan pikiranku mereka-reka apa yang akan terja- di. Genderuwo itu menyeringai, dan kubalas dengan senyuman. "Itu sudah saya lakukan. Saya sudah rajin berdoa, tapi keinginan saya tak kunjung dikabulkan. Ada orang yang mengatakan bahwa saya kurang banyak berdoa. Tapi bagaimana mungkin berdoa se- tiap hari masih kurang banyak? Sudah menjadi ke nyataan bahwa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa manusia, meskipun doa itu demi kebaikan banyak orang. Seh- ingga pada akhirnya, saya pun lelah menaruh harapan pada Tuhan. Jadi saya bermaksud mengalihkan harapan TAPI BAGAIMANA MUNGKIN BERDOA SETIAP HARI MASIH KURANG BANYAK? SUDAH MENJADI KENYATAAN BAHWA TUHAN TIDAK SELALU MENGABULKAN DOA MANUSIA, MESKIPUN DOA ITU DEMI KEBAIKAN BANYAK ORANG Sejujurnya waktu itu aku justru sangat gembira. Pasalnya dengan mata kepalaku sendiri, sekali lagi dengan mata kepalaku sendiri, bukan dari cerita orang atau buku dongeng yang ditulis orang zaman dahulu, aku melihat se- batang pohon beringin tua berubah menjadi makh- luk bertangan dan berkaki. Perubahan yang terjadi seketi- ka itu bukan tipuan murahan atau trik kamera. Perubahan itu nyata adanya. Perubahan itu adalah keajaiban, dan jika makhluk di hadapanku ini bisa menyiptakan keajaiban yang nyata, dia mungkin bisa mengabulkan keinginanku yang sepertinya mustahil tanpa adanya keajaiban. itu pada kekuatan yang lain." "Aha! Zaman dahulu, kami susah sekali mengajak manusia untuk menaruh harapan pada kami, karena ada- nya nabi-nabi. Mereka selalu menghalangi upaya kami menyesatkan manusia. Tapi sekarang, nabi-nabi itu sudah tidak ada dan perkembangan zaman membuat manusia mengembangkan pikiran yang meragukan ajaran mereka. Di satu sisi, pekerjaan kami menjadi lebih ringan. Aku tak perlu membujukmu karena kau yang datang sendiri dan mengatakan sudah bosan berdoa pada Tuhan secara sadar." Aku terpesona dengan kenyataan itu. Tanpa sadar tangan kananku bergerak maju. Aku ingin menyentuh bulu-bulu cokelat yang berjarak tak lebih dari dua meter dariku itu. Aku ingin memastikan apakah apa yang kulihat ini nyata atau ilusi. Kalau makhluk di depanku ini semacam holo- gram belaka, mestinya aku tidak akan bisa menyentuh- nya. Tanganku hanya akan menggapai udara. Namun se- belum aku lebih dekat barang sejengkal, genderuwo itu mulai bersuara, dan tanganku terhenti. Genderuwo itu tersenyum. "Baiklah, aku sanggup meng- abulkan keinginanmu. Tapi biar kuperjelas, jika aku su- dah mengabulkan keinginanmu itu berarti kau sudah menjadi budakku. Kau bisa menikmati seluruh pembe- rianku semaumu sampai kau mati, dan kalau kau sudah mati, kau harus ikut ke alamku dan pada hari kiamat kau harus menjadi batu pijakan bagiku di neraka nanti..." "Kau sepertinya tidak takut melihat wujud asliku?" gen- 48 49
SASTRA PESUGIHAN Komik BANG PEPE "Saya siap!" "Ha ha ha! Manusia yang sangat menarik! Baiklah. Selain itu, kau juga harus mengorbankan satu nyawa manusia. Apa kau siap dengan korban itu?" "Saya akan menyerahkan nyawa saya sendiri sebagai kor- ban." "Heee?" Genderuwo itu mendadak keheranan. Dia kebi- ngungan. Dengan telunjuk, dia menggaruk kepalanya yang berrambut gimbal. "Kau menginginkan harta dan siap menyerahkan satu nyawa sebagai korban. Tapi kemu- dian kau menyerahkan nyawamu sendiri. Bagaimana kau akan menikmati harta itu kalau kau mati?" "Manusia!" potong genderuwo itu. "Permintaan macam apa itu!? Kau salah alamat. Aku bisa mengubah dedaunan menjadi uang kertas, bebatuan menjadi berbongkah emas. Supaya apa kaupikir? Supaya hati manusia semakin buta. Dengan begitu peperangan dan kekacauan akan tetap ada. Kau ingin aku mengendalikan seluruh dunia, terlebih agar supaya setiap makhluk berada dalam kedamaian? Yang benar saja! Sontoloyo benar kamu! Aku tidak punya kekuatan sebesar itu. Lagipula, kalau pun punya, tak akan kukabulkan keinginanmu. Bangsaku justru diciptakan un- tuk menebar benih-benih kebencian dalam hati manusia agar mereka saling bermusuhan dan menebar kekacau- an." Lalu dia menamparku keras-keras. Aku ingat aku ter- pental beberapa meter sebelum kesadaranku hilang. 2017 Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur... kalian WARAS??? 1 KOMIK BANG PEPE GANTIAN SHIFT o l a k D H A N I... A M P E ..... B O L HATI-HATI BRO... NGOMONGNYA.. PULANG SANA W O Y "Lho, lho, lho? Siapa yang menginginkan harta? Saya ti- dak pernah bilang ingin meminta harta." Mbah Kliwon si Genderuwo tampak semakin bingung. "Apa yang saya inginkan adalah perdamaian bagi seluruh makhluk di muka bumi, khususnya manusia. Saya bosan melihat pertumpahan darah di mana-mana karena pere- butan sumber daya alam. Saya bosan melihat kesenja- ngan kekayaan yang mengakibatkan orang-orang kaya semakin kaya dan orang-orang miskin semakin miskin. Ketika saya mencaritahu apa yang menyebabkan hal itu, saya menemukan bahwa sumber pokoknya adalah ke- serakahan sekelompok manusia yang kemudian mengor- ganisasi diri dan membentuk negara adikuasa sekaligus kekuatan global. Kekuatan inilah yang lalu menimbulkan kemiskinan bahkan penderitaan yang lebih kejam dari- pada kematian di sejumlah tempat. Seandainya kekua- tan ini melemah dan melepaskan cengkeramannya para orang-orang di dunia, betapa banyak nyawa yang akan terselamatkan? Bukankah hidup di dunia yang aman dan damai, di mana semua manusia rukun dan tidak sa- ling berselisih, adalah hidup yang indah? Sayangnya ke- hidupan seperti itu saat ini hanya mimpi belaka. Sekelom- pok manusia yang lain mungkin bisa mengorganisasi diri untuk melawan kekuatan global ini, tapi sejarah menutur- kan bahwa mereka tidak pernah cukup kuat. Di sisi lain, Tuhan sendiri mengklaim bahwa diri-Nya Mahakuasa atas segala sesuatu. Tentulah melemahkan kekuatan glo- bal tersebut hanya serupa meniup debu jika klaim itu be- nar. Tapi kenyataannya, meskipun aku tak putus-putusnya berdoa agar Tuhan melemahkan kekuatan global itu, tapi justru setiap hari ia semakin kuat, dunia semakin rusak, dan semakin banyak orang yang menderita karena kese- rakahan mereka." Aku terbangun dengan tergagap pagi harinya. Mataha- ri sudah meninggi. Tidak ada genderuwo atau pohon beringin di sampingku. Sejenak aku tidak tahu aku se- dang berada di mana, tapi setelah mengamati sekeliling aku mengenali daerah ini. Aku sedang berada di tepi jalan di dekat rumah. Jalan pulang yang akhirnya kutapaki de- ngan tangan kosong. Kalau dipikir-pikir, si genderuwo memang hanya setan, dan setan tidak pernah peduli pada masalah umat manu- sia. Yah, setidaknya perjanjianku dengannya batal dan karena itu aku masih bernyawa. Dan nyawa yang masih melekat ini, simpulku kemudian, akan kumanfaatkan se- baik mungkin untuk mewujudkan dunia yang kucita-cita- kan itu tanpa peduli apakah aku nanti gagal. Barangkali memang seharusnya manusia itu lebih percaya dengan dirinya sendiri dan mulai tidak menggantungkan hara- pan pada mereka yang senyatanya tidak peduli dan tidak benar-benar ingin membantu mewujudkan harapan itu, meskipun harapan itu baik. DI SISI LAIN, TUHAN SENDIRI MENGKLAIM BAHWA DIRI- NYA MAHAKUASA ATAS SEGALA SESUATU. TENTULAH MELEMAHKAN KEKUATAN GLO- BAL TERSEBUT HANYA SERUPA MENIUP DEBU JIKA KLAIM ITU BENAR. 3 Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya - ADP 2 saat ini saya sedang di Surabaya..... MUSISI AHMAD DHANI DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA PENCEMARAN NAMA BAIK POLISI MENETAPKAN 1,5 TAHUN PENJARA MASUK KELUAR DI LUAR BANYAK ORANG IDIOT YANG TERIAK-TERIAK MENOLAK KEDATANGAN SAYA IYA BRO.. DOAKAN AKU KELUAR DAPAT ISTERI BARU JUGA.... SELAMAT YA BRO... GANTIAN SHIFT LAH KITA.... SEMOGA BETAH.. 5 4 50 DESEMBER 2018 | MEDIA BPP 51
KILAS BERITA KILAS BERITA Mendagri Minta Humas Pemda se-Indonesia Sosialisasi Kinerja Pemerintah Realisasi Anggaran Kemendagri Naik 46 Peringkat JAKARTA - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tjahjo Kumolo me- ngumpulkan 514 humas Pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota se-Indonesia. Mendagri meminta hu- mas tak hanya menyiarkan kegiatan kepala daerah. "Tapi harus bisa jadi juru bicara, baik Pemerintah Pusat dan Daerah. Siapa- pun presidennya, siapapun gubernur- nya, wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," kata Tjahjo di sela-sela Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-In- donesia di kawasan Gatot Subroto, Ja- karta, Senin 11 Februari 2019. Tjahjo menambahkan, tugas humas lainnya mensosialisasikan agar warga memakai hak pilihnya di tempat pe- mungutan suara (TPS) pada Pemilu 2019, yang akan jatuh pada 17 April mendatang. "Tugas humas menyampaikan hak su- ara masyarakat terjaga, untuk bisa ha- dir di TPS. Tingkat partisipasi, sangat penting. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS," katanya. Ia mengakui, hal tersebut tidaklah mu- dah, karena masih terbatasnya sarana yang dimiliki beberapa Pemda, teru- tama yang berada di Indonesia timur. "Kalau humas tingkat dua yang di ba- gian timur website saja belum ada," katanya. Selain itu, Tjahjo mengingatkan Biro Hukum Pemda juga harus ikut proaktif memberikan masukan. Baik diminta maupun tidak diminta oleh kepala daerah. "Khususnya, yang terkait tentang pe- rencanaan anggaran dan lingkungan hidup. Jadi, siapapun wali kota, bupa- ti, gubernur harus diberikan masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib," katanya. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, men- dukung langkah Mendagri jelang pen- coblosan di Pemilu 2019. "Kewajiban pemerintah ingin menciptakan kondisi yang nyaman, aman, tertib, semuanya berjalan dengan baik," katanya. PUSPEN KEMENDAGRI JAKARTA - Dalam Rapat Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Ta- hun 2020 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan di The Media Hotel, Jakarta, Senin (4/2), Plt Kepala Biro Perencanaan Kemen- dagri Hani Syopiar Rustam menyam- paikan realisasi anggaran Kemendagri pada tahun lalu (2018) serta pagu alo- kasi anggaran Kemendagri pada 2019. Menurut Hani, realisasi anggaran Ke- mendagri pada 2018 mengalami pe- ningkatan jika dibanding 2017. Real- isasi anggaran Kemendagri pada 2018 berada pada peringkat 29 dari seluruh Kementerian/Lembaga. Realisasi ang- garan Kemendagri pada tahun lalu mencapai 94,91%, atau di atas rata-ra- ta nasional yang hanya 90,48%. "Pada 2018 peringkat realisasi Ke- mendagri naik 46 peringkat diban- ding realisasi 2017 yang berada pada peringkat 75. Dan pada 2017, realisasi anggaran Kemendagri hanya mencapai 82,77%," jelasnya. Selain itu, menurut Hani, anggaran Kemendagri pada 2019 mencapai Rp 3,172 triliun. Dana tersebut terbagi dalam beberapa alokasi seperti belanja barang, belanja pegawai, serta belanja modal. Dalam rapat tersebut Hani juga memetakan jumlah anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di Kemendagri. Sementara itu, Badan Pe- nelitian dan Pengembangan (BPP) Ke- mendagri mendapat alokasi sebesar Rp 44,36 miliar, sekaligus menjadi Kom- ponen dengan anggaran paling kecil di Kemendagri. Hani berharap anggaran besar tersebut bisa memberikan kontribusi yang nya- ta. Kinerja Kemendagri juga diharap- kan bisa terus membaik. Ia juga ber- harap agar pencapaian realisasi ang- garan tahun lalu bisa dipertahankan. "Realisasi anggaran tahun lalu, te- lah mematahkan asumsi yang kerap muncul tentang anggaran Kemendagri yang tidak pernah mencapai 90%. Kita berharap minimal realisasi angga- ran tahun ini tetap sama seperti tahun lalu," ujarnya. SAIDI RIFKY 52 53
Opini MEDIA BPP Sampah Laut dan Kisah Tragis Ikan Paus Joko Tri Haryanto Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Belum lama ini masyarakat dikejutkan dengan berita terdamparnya bangkai paus jenis sperma di Pulau Kapota, Kepulau- an Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tengga- ra. Yang lebih mengenaskan, di dalam isi perut bangkai paus sperma tersebut ditemukan sampah plastik hampir seberat 6 kg, dengan macam ragam jenis sampahnya: 3,2 kg talia rafia, 115 buah gelas plastik, beberapa kantong plastik, botol minu- man dan karung plastik. Miris memang mendengar berita tersebut meskipun sebetulnya bukan hal yang baru juga karena beberapa periode sebelumnya su- dah sering ditemukan satwa laut yang ditemukan mati terjerat sampah. Kondisi ini makin mempriha- tinkan jika merujuk 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan dan bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah laut terbanyak di dunia. Tak heran jika pemerintah dan seluruh pihak yang terkait, tak henti-hentinya terus menggelorakan semangat "hijrah" mem- buang sampah di laut. Termasuk dalam forum Our Ocean Conference (OOC) yang tahun lalu digelar. Dalam kesempa- tan tersebut, Presiden mengingatkan perlunya si nergitas ker- ja seluruh pemangku kepentingan di bidang kelautan. Hal ini didasari fakta bahwa Indonesia adalah negara bahari dengan luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Karenanya disepakati bahwa masa depan semua negara ter- masuk Indonesia adalah di bidang kelautan. Sayangnya, se- bagaimana disebutkan di awal bahwa tanta ngan di bidang kelautan tidak kalah besarnya dibanding daratan. Mungkin malah justru tantangan di lautan lebih susah penanganannya. Permasalahan tata kelola, rente ekonomi yang muncul, rantai distribusi serta persoalan teknis lainnya menyebabkan kon- tribusi kelautan di Indonesia masih terlam pau minim diban- dingkan potensi yang ada. Untungnya, di era pemerintahan saat ini sektor kelautan se- cara perlahan sudah ditata dengan pendekatan yang lebih mengedepankan aspek efisiensi dan efektivitas kebijakan. Tak mudah memang memperbaiki tata kelola sektor kelau- tan. Dibutuhkan keberanian, keuletan serta ketangguhan bi- rokrasi yang tak kenal kompromi dengan segala tantangan yang selalu menghadang termasuk di dalamnya permasalah- an sampah di laut. Menurut banyak pihak timbulan sampah di laut Indonesia sudah masuk kategori darurat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh pemerintah, Indonesia masuk ka- tegori produsen sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Yang mungkin perlu disadari, sifat sampah plastik tidak mu- dah terurai, proses pengolahannya menim- bulkan toksik dan bersifat karsinogenik (zat menyebabkan kanker). Jika sampah plastik tersebut dapat diolah kembali secara baik sebetulnya memiliki nilai ekonomi yang sig- nifikan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hi dup dan Kehutanan (KLHK), volume sampah di DKI Jakarta saja sekitar 8,700 ton per hari, di Medan 1,500 ton per hari, Bali se- besar 650 ton per hari, Surabaya sekitar 400 ton per hari dan Bandung 345 ton per hari. Secara keseluruhan, total jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia per harinya 175,000 ton atau 0,7 kg per orang dengan prediksi di tahun 2019 menjadi 67.1 juta ton per tahun. Dilihat dari komposisi sampah nasional tahun 2016-2017, yang terbanyak memang berasal dari sisa makanan sebesar 41,61% disusul kemudian oleh sampah plastik sebesar 15,75% dan kayu, ranting dan daun sebesar 15,32%. Sementara dari sumber sampahnya, terbesar adalah sampah rumah tangga (52,78%) disusul sampah pasar tradisional (12,32%) dan sampah pusat perni- agaan (9,06%). Untuk menyatukan segala langkah dan aksi nyata tersebut, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Regulasi tersebut sekaligus melengkapi beberapa ketentuan teknis yang sudah ada terlebih dahulu terkait percepatan upaya penanganan sampah baik Perpres Nomor 97 tahun 2017 ten- tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Kelengka- pan-kelengkapan regulasi tersebut menjadi bukti nyata kese- riusan pemerintah mengatasi permasalahan sampah nasional. Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut sendiri dimunculkan dengan mempertimbangkan fakta telah ditemukannya kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota dan sumber daya laut di perairan Indonesia. Dinyatakan juga bahwa sampah plastik merupakan kom- ponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Sampah laut itu sendiri didefinisikan sebagai sampah yang berasal dari daratan, badan air dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan laut. Pada tahun 2025, pemerintah berjanji untuk mengatasi sampah plastik di laut hingga 70%. Hal yang sama juga di- sampaikan di dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2017 sebesar 30% mengurangi jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan 70% penangana- nnya pada periode 2025. Mengingat urgensi hal-hal tersebut, maka sekiranya dibutuhkan adanya penguatan perencanaan, penganggaran dan pengorganisasi yang lebih terpadu. Diper- lukan juga sebuah langkah percepatan yang bersifat kompre- hensif dan terpadu melalui sebuah Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut. Tak ketinggalan pula masalah politik anggaran yang mendukung terlaksananya penanganan sampah laut. Politik anggaran Satu hal yang mengaitkan seluruh kebijakan terkait pena- nganan sampah tersebut adalah diperlukannya dukungan nyata pendanaan dari pemerintah baik melalui APBN mau- pun APBD. Mekanisme nya dapat melewati beberapa ske- ma sesuai dengan aturan yang berlaku. Dilihat dari aspek kewenangan misalnya, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kelautan termasuk di dalam urusan yang kewenangannya te- lah diserahkan ke provinsi. Kondisi ini mempertimbangkan aspek lokasi, manfaat atau dampak negatifnya serta peranan strategisnya berada di kewenangan provinsi. Di dalam APBD sendiri, urusan kelautan dan perikanan ma- suk ke dalam kategori urusan pilihan. Urusan pilihan ada- lah urusan wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Ada beberapa uru- san yang masuk kategori urusan pilihan daerah diantaranya kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, e nergi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Jika urusan wajib, layak disupport dengan alokasi belanja APBD, maka urusan kelautan dan perikanan justru menghendaki terbentuknya struktur pendanaan publik berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan utama lainnya. Karena kewenangannya berada di provinsi dan masuk di da- lam urusan pilihan di daerah, maka terkait pengelolaan poli- tik anggaran penanganan sampah di laut, sudah semestinya dijalankan melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga (K/L). Wajib dipilih K/L teknis mana yang menjadi ujung tombak utama apakah di Kementerian Kelautan dan Per- ikanan (KKP) selaras dengan tugas fungsi utamanya. Atau justru berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merujuk kepada penanganan masalah sampah secara umum atau ditarik di ranah Menteri Koordi- nator dalam hal ini Menko Maritim. Kejelasan PIC pengelo- la menjadi salah satu syarat utama tercapainya pengelolaan yang optimal ke depannya. Setelah disepakati, prioritas penanganan sampah di laut wa- jib dimasukkan ke dalam daftar prioritas penganggaran un- tuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa program dan kegiatan secara detail. Patut dijaga secara bersama konek- tivitas antara penyusunan daftar kegiatan program dengan kebutuhan anggarannya. Jika dirasa masih kurang, bentuk penguatan alokasi anggaran dapat dilewatkan skema belanja dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui anggaran K/L teknisnya (KKP/KLHK/Menko Maritim). Transfer ke Daerah juga dimungkinkan melakukan affir- macy policy melalui kebijakan anggaran yang bersifat tem- atik dan spesifik melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). Penanganan sampah secara umum sudah diakomo- dasi melalui DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika dikehendaki, menu di dalam alokasi DAK Kehutanan dan Lingkungan hidup dapat ditambah tugas menangani sampah di laut atau justru diletakkan di dalam komponen DAK Ke- lautan dan Perikanan. Bentuk affirmacy policy lainnya dapat diwujudkan dalam skema reward kepada daerah yang nan- tinya terbukti sukses menangani sampah di laut dalam ben- tuk skema Dana Insentif Daerah (DID). Dari sisi hulunya, pemerintah juga memungkinkan un- tuk mengenakan pungutan atau cukai terkait plastik sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Juga diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 ten- tang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Di da- lam lampiran Perpres Nomor 83 Tahun 2018 juga diamanat- kan kepada Kemenkeu untuk menyusun peraturan tentang cukai plastik dengan output utamanya Peraturan Pemerintah (PP). Pengenaan awal cukai plastik akan diarahkan kepada pengenana cukai kantong plastik terlebih dahulu. Sebagai penutup, tantangan penanganan sampah di laut memang makin berat ke depannya. Sampah sebagai sebuah akumulasi buangan dari aktivitas manusia tentu berkorelasi positif dengan peningkatan perekonomian. Ekonomi sema- kin berkembang, potensi sampah yang muncul juga semakin banyak. Karenanya komitmen nyata dari pemerintah ini se- harusnya dapat dijadikan momentum bersama seluruh pihak yang berkepentingan di dalam menyelamatkan Indonesia dari bahaya darurat sampah di laut. 54 55
Opini MEDIA BPP Capaian Kinerja Bu Risma Nico Andrianto Kepala Seksi Pemeriksaan Kinerja, Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan -RI Pada 9 Januari 2019, Kom- pas menobatkan Surabaya sebagai juara Kota Cerdas Indonesia untuk kategori Metropolitan. Enam dimen- si Boyd Cohen dijadikan parameter penilaian, yaitu lingkungan cerdas, mobilitas, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan kualitas hidup. Selain menyejahterakan masyarakat, Sang Walikota, Tri Risma Harini mengem- bangkan e-government Surabaya untuk memper singkat proses bisnis dengan tetap memenuhi unsur-unsur tata kelo- la yang baik. Berbagai layanan publik online bisa diakses melalui 203 e-kios yang tersebar di kantor pemerintah, puskesmas, rumah sakit, 44 broadband learning center (BLC). Pemko Surabaya berinteraksi dengan warganya melalui e-wadul, e-sapawarga, kanal twitter, facebook, youtube, dan call center/ SMS. Call center 112 membantu korban bencana; mulai keba- karan, pohon tumbang, angin puting beliung, kecelakaan, ke- jahatan, masalah sosial, penemuan jenazah, PLN/PJU padam, sampai permintaan ambulance ataupun mobil derek. Rata-rata terdapat 1.281 panggilan per hari, dengan waktu bicara 43 detik, dan respond time 7,4 menit. Untuk memastikan respon cepat ini, sistem terhubung de ngan gawai di tangan Risma dan command room yang terkoneksi dengan lima Posko bencana dan ratusan CCTV. Camat dan Lurah di Surabaya diperintahkan melaksanakan out- reach, di mana pada 2017 telah memberikan pekerjaan kepada 356 orang, serta menemukan solusi bagi berbagai permasalah- an. Command center menghubungkan berbagai instansi; Dinas, kecamatan, kelurahan, bahkan RT/RW, menciptakan atmosfer smart city. Pengelolaan kerumitan kota dipermudah e-SDM, e-permit, e-monitoring, e-office, pajak online, e-health, e-di- shub, Surabaya Intelligent Transport Sistem (SITS), dan SIM- PROLAMAS. E-education Surabaya melayanani penerimaan siswa baru, seleksi kepala sekolah, try out, dan rapor secara on- line, dan seluruh Ujian Nasional terkomputerisasi. Untuk perizinan, Surabaya Single Window memudahkan warga yang bahkan bisa diakses melalui smart phone. Versi offline-nya disediakan melalui mall perijinan Siola yang melayani 230 jenis layanan sekaligus. Demikian pula e-health yang telah dilengka- pi akses rekam medis dan pemberian resep secara online memu- dahkan pendaftaran pasien sehingga mengurangi antrean. Urusan pembuatan akta kelahiran di Kota Buaya bukan saja gratis, bahkan sertifikatnya bisa diantar ke rumah sakit/rumah, seperti halnya dokumen kependudukan atau perijinan lainnya. Layanan aplikasi e-lampid (kelahiran, kematian, dan kepindahan penduduk) disediakan melalui tiga bahasa; bahasa Indonesia, Jawa dan Madura. Dalam pengelolaan sampah, Pemkot Surabaya juga berhasil mewu- judkan monitoring TPA Benowo secara real time. Pengelolaan keuangan di Pemko Sura- baya telah didukung oleh e-planning; e-musrenbang, e-devplan, dan e-de- ployment. Untuk penganggaran sangat terbantu oleh e-budgetting, e-DPA, e-project, e-procurement, e-delivery, e-payment, e-accounting, e-inventory, e-simbada, e-controlling, e-performance, e-tax, e-audit, dan e-fasos fasum. Untuk mengejar kecepatan proses keuangan, bawahan walikota wanita Surabaya pertama ini bisa melakukan tandatangan elektronik kapanpun dan dimanapun menggunakan gawai. Capaian pembangunan November-Desember di penjuru kota Surabaya bermekaran bunga Tabebuya; merah, putih, kuning, merah muda, oranye dan magenta. Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertaman- an (2005) ini berhasil menyulap 372 taman kota, menghijaukan lingkungan, menginisiasi urban farming, menja dikan wajah Surabaya lebih manusiawi, hijau dan asri. Taman Bungkul bah- kan dinobatkan sebagai yang terbaik se-Asia. Sebagai paru-paru kota, tempat berinteraksi, refreshing, ber- olahraga, berkesenian, atau bahkan ber-selfie, taman-taman kota Surabaya menyediakan akses wifi gratis, seperti halnya di Ba- laikota, Puskesmas, BLC, sentra-sentra PKL, perpustakaan, dan sekolah-sekolah. Bu Risma berhasil merevitalisasi infrastruk- tur ibukota Jawa Timur agar setara dengan kota-kota di dunia; 1.600 kilometer jalan, 1.700 kilometer saluran air, serta pedes- trian dengan perencanaan holistik (menghindari gali-tutup) ter- masuk memperhatikan aspek aksesibilitas bagi kaum disable. Dalam hal penataan kampung, Risma menekankan penting- nya rembug warga dalam menentukan desain ataupun bantuan perbaikan rumah warga miskin. Terjaganya lingkungan hi dup, pe ngelolaan sampah, dan perbaikan infrastruktur menjadi prio- ritas. Bagi kalangan miskin kota, Risma menyediakan rumah-ru- mah susun dengan sewa mulai 10 ribu sampai 90 ribu rupiah per bulan. Fasilitasnya lengkap, termasuk Puskesmas Pembantu, PAUD, perpustakaan, BLC, bus sekolah, dan Sentra PKL yang telah mencapai 45 buah di penjuru kota. Pemko Surabaya juga membangun berbagai fasilitas olahraga standar internasional tersebar di pelosok kampung; 361 lapa- ngan di area seluas 259 hektar. Terdapat 104 lapangan futsal, 91 bola voli, 90 bola basket, 33 sepak bola, 17 bulu tangkis, dan 5 lapangan tenis. Juga 11 arena panjat tebing, lima jogging track, dua arena lompat jauh, sebuah lapangan hokey, sofball, serta sirkuit drag race dan balap motor di Benowo. Bukan hanya bangunan fisik, Surabaya mewujudkan pendidikan untuk semua, termasuk kaum disabilitas. Tersedia beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah, dimana SD dan SMP tak dipu- ngut biaya, lima persen kuota disediakan bagi anak keluarga mis kin-tanpa tes. Selain perpustakaan, tersedia taman bacaan dan mobil pintar di lebih 1.400 lokasi. Rumah-rumah mate- matika dan bahasa (12 bahasa) diwujudkan menggandeng para ekspatriat sebagai volunteer pengajarnya, sebuah paket hemat dalam membangun pengetahuan. Layanan kesehatan warga digratiskan melalui layanan 63 Pus- kesmas dan 31 rumah sakit. Saat warga memerlukan hemodia- lisa mingguan di mana dua kali ditangggung BPJS, dua sisanya dibiayai Pemko Surabaya. Mobil ambulan dan jenazah dise- diakan gratis 24 jam sahari, tujuh hari seminggu, dalam setahun melayani tak kurang 12.873 orang (Desember 2017). Lebih dari 29 ribu lansia, difabel dan yatim piatu diberikan makanan gratis. Selama dua periode kepemim pinan Risma, Indeks Pembangu- nan Manusia penduduk Surabaya meningkat dari angka 77,2 pada Tahun 2010 menjadi 81,07 pada tahun 2017. Risma mentransformasikan semangat kepahlawanan dalam akti- vitas kekinian warganya melalui program "pahlawan ekonomi" bagi 8.600 UKM. Disediakan display pameran produk UMKM di kantor pemerintah, Balaikota, Sentra UKM dan mall-mall. Pemko menciptakan kampung-kampung unggulan dengan pro- duk-produk khasnya, termasuk menyiapkan keterampilan bagi warga binaan bekas lokalisasi melalui wirausaha mandiri; pusat batik, sablon, udang kremes, atau telur "Dolly". Para "pejuang muda", wirausahawan baru terus dilahirkan lebih dari 600 jumlahnya. Di tengah dunia yang disruptif, diberikan pelatihan digital marketing, branding and packaging, ataupun workshop tata rupa, sehingga memungkinkan mereka bersaing di dunia maya dan bahkan global. Bagi para start up Suraba- ya juga disediakan co-working space Koridor di Siola yang didukung Youtube dan google gapura. Lew Kwan Yew - World City Price Forum pada 9 Juli 2018 menobatkan Surabaya sebagai Special Mention City 2018, me- ngalahkan Kota Hamburg dan Tokyo. Ini sebuah capaian besar karena dinilai oleh 69 profesor berbagai keilmuan dari seluruh dunia. New York Times menobatkan Risma walikota terbaik di dunia. Majalah Fortune menempatkannya pada urutan ke-24 (setingkat diatas Mark Zuckenberg) sebagai Worlds Greatest Leaders. Ia pernah semeja dengan Raja Salman atau Pangeran Charles. Pada 14 September 2018, Risma dipercaya memimpin Asia Pacific-United Cities Local Go verment. Efisiensi dan efektivitas manajemen Risma adalah satu dari sedikit Kepala Daerah yang menjalan- kan prinsip-prinsip public financial management de ngan baik. APBD Surabaya tidaklah terlalu besar, jika dibandingkan 3,3 juta jiwa penduduk yang tersebar di 334,51 kilometer persegi kota (terbesar kedua di Indonesia). Nilai nya pada tahun 2017 sebesar 8,5 Triliun dengan porsi alokasi terbesarnya 24 persen untuk pendidikan. Risma menghemat belanja barang dan jasa dengan e-procure- ment demi harga terendah. Banyak yang protes pada awalnya, bahkan mengancamnya, namun Risma siap mati meng-advokasi kebijakannya. Seperti seorang ibu yang harus cermat menga- tur keuangan keluarga, Risma melarang belanja kamera digi- tal, karena dianggapnya fungsinya telah ada pada smartphone. Printer-pun cukup digunakan secara sharing. Tentu marah-marah di depan publik bukanlah indikator ke- berhasilan manajemen, namun setidaknya mampu mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Setidaknya Risma efektif menyelesaikan bottlenecking permasalahan on the spot, seperti pada pelayanan e-KTP yang bertele-tele. Sebagai bentuk lea- ding by example, sering Risma tertangkap kamera warga mem- bersihkan sendiri kantor, saluran air, ruang publik dan bahkan menyelesaikan kemacetan lalu lintas. Namun di dunia ini tidak ada yang sempurna. Risma merasa gagal saat terjadi peristiwa tragis terorisme di Surabaya. Na- mun Risma tak mau berhenti belajar dari kemajuan kota-kota di dunia, termasuk merancang sistem yang bisa mengenali dan memantau pergerakan terduga teroris. Mengubah kebiasaan dan mindset warga adalah PR terbesarnya. Ia bermimpi suatu saat anak-anak Surabaya mampu bersaing di level dunia. Saat mengelola satuan-satuan kerja di bawahnya, walikota wanita pertama Surabaya ini memegang filosofi integrasi lintas sektoral, dan tidak boleh ada unit yang "menganggur". Karena capaian-capaian kinerja Kota Surabaya dalam pelayanan pub- lik di atas rata-rata kriteria yang bisa disusun, Pemko Surabaya jarang menjadi obyek pemeriksaan kinerja BPK. Surabaya da- lam banyak hal justru menjadi ukuran (benchmarking) tentang bagaimana seharusnya sebuah kota dikelola. 56 57
CATATAN Infografis Teknologi Informasi Korupsi sistemik sudah mengakar dalam tata- nan kerja birokrasi. Pemerintah mengupayakan perbaikan tata kelola dengan memanfaatkan te- knologi informasi. Tidak bisa dimungkiri, peng- gunaan teknologi informasi memang menjadi andalan dan tulang punggung pemerintah dalam upaya e-bud- e-planning memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Mu- geting lai dari perencanaan ( e-procurement e-catalog ), penganggaran ( dan ((Bhatnagar 2003a; Ndou 2004:1-2; An- dersen 2009, Shim & Eom 2008; Kim et al. 2009). Selain itu, pemerintah juga mendorong kebijakan satu peta dan satu data untuk mendukung perencanaan pembangunan. ), hingga pengadaan menggunakan database e-procurement pada jam-jam tertentu dengan durasi relatif singkat. Penyedia barang dan jasa yang server sudah dikondisikan untuk ikut serta akan memperoleh server dihidupkan. Setelah itu bocoran mengenai waktu kembali dimatikan, sehingga penyedia barang server dan jasa yang "tidak terkondisikan" gagal mengunggah admin server dokumen penawaran harga. Jika cara mematikan dianggap terlalu frontal, server an besaran width bandwidth server dapat menurunk- band- hingga taraf minimal. Jadi, tetap selalu aktif namun karena minimnya , dokumen penawaran dari penyedia yang "tidak terkondisikan" tetap tidak bisa masuk, karena umumnya ukuran byte dokumennya relatif besar. Implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan korupsi juga dilakukan dengan memperbaiki regulasi yang mengatur ihwal korupsi. Setidaknya, pemerintah sudah melahirkan tiga produk hukum untuk mempercepat pembe rantasan korupsi, yaitu: Inpres No 7 Tahun 2015, Inpres No 10 Tahun 2016, dan Perpres No 54 Tahun 2018. Dari tiga aturan hu- kum itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam aksi pencegah- an korupsi sangat terasa, mulai dari sekira 30 persen pada 2015 meningkat menjadi lebih dari 81 persen pada 2018. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui kewajiban pelaporan dan publikasi secara daring terhadap perkembangan kegiatan di Kementerian/Lembaga. Sebagian besar instruksinya adalah soal sistem, terutama penerapan teknologi informasi dan komu- nikasi demi transparansi. Secara teoretik, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa hingga penyusunan anggaran menjamin keterbukaan dan transparansi (Von Haldenwang, 2004:427). Pertanyannya, apakah peng- gunaan teknologi informasi itu serta-merta efektif me- ngurangi korupsi? Meski data di atas menunjukkan ada pun peningkatan, namun faktanya, proses tetap bisa "diakali" oleh oknum eksekutif dan legislatif. Buktinya, kehebohan proses pengadaan UPS di berbagai sekolah menengah negeri di Jakarta tempo hari membu- ka tabir koruptif yang terjadi. e-procurement Penggunaan teknologi informasi senyatanya masih bisa diakali oleh oknum-oknum yang memang sejak awal berniat korupsi. Ada beberapa upaya melakukan korup- server si melalui teknologi informasi. Salah satu modus yang sudah banyak dibincangkan adalah pengaktifan Lalu pertanyaan berikutnya, korupsi seperti apa yang bisa diselesaikan dengan pendekatan tekonologi infor- masi? Pertanyaan seperti itu sejatinya bukan untuk me- reduksi persoalan bahwa seolah-olah tidak ada banyak cara untuk meredam perilaku koruptif atau penggu- naan teknologi dianggap tidak mampu menurunkan tingkat korupsi secara sig- nifikan. Setidaknya, korupsi pada le vel tertentu seperti pengurusan layanan pen- catatan sipil, lalu lintas, dan jenis layanan sehari-hari lainnya, penggunaan teknolo- gi informasi cukup efektif. Tetapi, untuk jenis korupsi kebijakan seperti mafia pa- jak, pengadilan, mafia sumber daya alam, dan perbankan, teknologi informasi agak sukar menjangkaunya. pinterest Untuk kasus seperti itu, efektivitas pence- gahan korupsi hanya bisa dilakukan den- gan mensinergikan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yakni Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuan- gan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikutnya, perlu ada pelibatan peran ma syarakat, misalnya, melalui pero- rangan, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Maka perlu ada sosialisasi dan edukasi pe- jabat dan kurikulum pendidikan tentang pola hidup se- derhana, budaya malu, dan kebiasaan tidak korup. legal Efektivitas pemberantasan praktik korupsi juga perlu didukung oleh penerapan sejumlah mekanisme seperti penerapan pembuktian terbalik, pemiskinan koruptor, sanksi sosial seperti kerja sosial agar pelaku korupsi belajar bekerja secara bertanggung jawab bagi masyarakat dan bermanfaat bagi lingkungan, serta sank- Moh Ilham A Hamudy si pengembalian dana hasil korupsi. SUMBER: HARIAN KOMPAS INFOGRAFIS: ARDI 58