PELAKSANAAN DENDA KETERLAMBATAN NASABAH PADA PRODUK MURABAHAH DAN DAMPAKNYA PADA PENGELOLAAN DANA NON HALAL DI BANK MUAMALAT INDONESIA PADANGSIDIMPUAN SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Perbankan Syariah. Oleh RUKYAH INDRIYANI RITONGA NIM. 18 401 00060 PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM U N I V E R S I T A S I S L A M N E G E R I SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 2022
PELAKSANAAN DENDA KETERLAMBATAN NASABAH PADA PRODUK MURABAHAH DAN DAMPAKNYA PADA PENGELOLAAN DANA NON HALAL DI BANK MUAMALAT INDONESIA PADANGSIDIMPUAN SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Perbankan Syariah. Oleh RUKYAH INDRIYANI RITONGA NIM. 18 401 00060 PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PEMBIMBING I PEMBIMBING II Nofinawati, S.E.I., M.A NIP. 19821116 201101 2 003 M. Fauzan, M.E.I NIP. 1989040 42020121 009 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM U N I V E R S I T A S I S L A M N E G E R I SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 2022
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Hal Lampiran : Lampiran Skripsi a.n. Rukyah Indriyani Ritonga : 6 (Enam) Eksemplar Padangsidimpuan, Agustus 2022 KepadaYth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di- Padangsidimpuan Assalamu'alaikum Wr. Wb Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n RUKYAH INDRIYANI RITONGA yang berjudul "Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah Pada Produk Murabahah dan Dampaknya Pada Pengelolaan Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah. Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. PEMBIMBING I PEMBIMBING II NOFINAWATI, M.A NIP. 19821116 201101 2003 M. FAUZAN, M.E.I NIP. 19890404 202012 1009
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Rukyah Indriyani Ritonga NIM : 18 401 00060 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah Judul Skripsi : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah Pada Produk Murabahah dan Dampaknya Pada Pengelolaan Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Padangsidimpuan, Agustus 2022 Saya yang Menyatakan, Materai RUKYAH INDRIYANI RITONGA NIM. 18 401 00060
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama NIM Program Studi Fakultas Jenis Karya : Rukyah Indriyani Ritonga : 18 401 00060 : Perbankan Syariah : Ekonomi dan Bisnis Islam : Skripsi Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah Pada Produk Murabahah dan Dampaknya Pada Pengelolaan Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan". Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Padangsidimpuan Pada tanggal Agustus 2022 Yang menyatakan, Materai RUKYAH INDRIYANI RITONGA NIM. 18 401 00060
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan 22733 Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022 DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI Nama NIM Fakultas/Prodi Judul Skripsi : Rukyah Indriyani Ritonga : 18 401 00060 : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah pada Produk Murabahah dan Dampaknya pada Pengelolaan Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. Ketua, Sekretaris, Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. NIP. 197808182009011015 Ihdi Aini, M.E. NIP. 198912252019032010 Anggota Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. NIP. 197808182009011015 Ihdi Aini, M.E. NIP. 198912252019032010 Arti Damisa, S.H.I., M.E.I. NIDN. 2020128902 Damri Batubara, M.A. NIDN. 2019108602 Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Di Hari/Tanggal Pukul Hasil/Nilai Indeks Prestasi Kumulatif : 3,57 Predikat : Padangsidimpuan : Selasa, 06 Desember 2022 : 09.00 WIB s/d 12.30 WIB : Lulus/70,4 (B) : Pujian
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan 22733 Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022 PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KETERLAMBATAN NASABAH PADA PRODUK MURABAHAH DAN DAMPAKNYA PADA PENGELOLAAN DANA NON HALAL DI BANK MUAMALAT INDONESIA PADANGSIDIMPUAN. DENDA NAMA : RUKYAH INDRIYANI RITONGA NIM : 18 401 00060 Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Bidang Perbankan Syariah
ABSTRAK Nama NIM Judul Skripsi : Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah pada Produk Murabahah dan Dampaknya pada Pengelolaan Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. : Rukyah Indriyani Ritonga : 18 401 00060 Terlambatnya nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada produk murabahah yang menyebabkan adanya dampak terhadap pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, dan untuk mengetahui dampak denda terhadap pengelolaan dana non halal pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. Pembahasan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. Teori-teori yang mendukung penelitian ini terdiri dari murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat transaksi murabahah, manfaat murabahah, denda, denda ta'zir, denda ta'widh, dana non halal, kriteria dana non halal, sumber dana non halal dan bentuk penerimaan dana non halal. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitar, sumber datanya adalah data primer dan dan data sekunder, yang menggunakan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam pelaksanaan denda pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan dilakukan dengan menggunakan proses tiring atau range. Denda murabahah dilaksanakan ketika seorang nasabah tersebut melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam pembayaran angsuran sesuai dengan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah saat akad. Denda tersebut disebut dana non halal yang akan dimasukkan ke Baitulmal Muamalat, yang bukan merupakan margin atau keuntungan yang dimasukkan kedalam pendapatan Bank. Dampak denda murabahah terhadap dana non halal untuk menghindari dampak Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif yang besar. Setiap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, akan memaksa pihak bank melakukan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif yang di ambil dari margin bank tersebut untuk disetor kepada Bank Indonesia dan apabila tidak melakukan hal tersebut maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. Kata Kunci : Dana Non Halal, Denda, Murabahah. i
KATA PENGANTAR Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah pada Produk Murabahah dan Dampaknya pada Pengelolaan Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan". Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu: 1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, ii
dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dra, Replita M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah beserta bapak dan ibu dosen di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan. 4. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak M. Fauzan, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. 6. Pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini. iii
7. Teristimewa dengan rasa cinta dan sayang ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Ahmad Yani Ritonga, dan Ibunda tercinta Sri Gom-Gom Munthe yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Terimakasih juga untuk abang dan adik-adik saya yang sangat saya sayangi, Abang saya Ricky Andriyani Ritonga S.Hut, serta kedua adik saya, Rusdan Alfajriyani Ritonga dan Rahmad Sofwan Alfiyani Ritonga yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyusun skripsi. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. 8. Terimakasih kepada sahabat tercinta dan tersayang, sahabat seperjuangan Silvi Pradina Ritonga, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita sukses dalam meraih cita-cita. 9. Terimakasih kepada teman-teman satu kontrakan, Nurhamida Sipahutar, Asmaini, Nurapiah Simbolon, dan juga teman yang selalu hadir memberikan dukungan dan dorongan, Aqilah Rizkita Putri Siregar, Adewilda Sari Nasution, Octavia Marito, Syarifah Hafsa, Naduma Siregar. Rekan-rekan Perbankan Syariah (PS-2), Teman- Teman KKL Desa Pasar Singkuang II Angkatan 2018, teman-teman Magang di Panyabungan Angkatan 2018, serta seluruh Mahasiswa/i angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah berjuang iv
10. bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita. 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Padangsidimpuan, Agustus 2022 Peneliti RUKYAH INDRIYANI RITONGA NIM. 18 401 00060 i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 1. Konsonan Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin. Huruf Arab ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض NamaHuruf Latin Alif Ba Ta ̇a Jim ḥa Kha Dal ̇al Ra Zai Sin Syin ṣad ḍad Huruf Latin Tidak dilambangkan B T ̇ J ḥ Kh D ̇ R Z S Sy ṣ ḍ Nama Tidak dilambangkan Be Te es (dengan titik di atas) Je Ha (dengan titik di bawah) Ka dan ha De zet (dengan titik di atas) Er Zet Es Es es dan ye de (dengan titik di bawah) ط ظ ع غ ṭa ẓa "ain Gain ṭ ẓ .". G te (dengan titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) Koma terbalik di atas Ge ii
ف ق ك ل م ن و ه ء ي Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Wau Ha Hamzah Ya F Q K L M N W H ..".. Y Ef Ki Ka El Em En We Ha Apostrof Ye 2. Vokal Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: Tanda ْْٔ Nama Fatḥah Kasrah Dommah Huruf Latin A I U Nama A I U b. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. TandadanHuruf Nama Gabungan Nama ..... ْي fatḥah dan ya Ai a dan i ْو ...... fatḥah dan Au a dan u iii
wau c. Maddah Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Harkat dan Huruf .ا .... َ. .. ..َ..ى ٖ..ٍ... ُ....ٔ Nama fatḥah dan alif atau ya Kasrah dan ya ḍommah dan wau Huruf dan Tanda ̅ ̅ Nama a dan garis atas i dan garis di bawah u dan garis di atas 3. Ta Marbuta Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 4. Syaddah (Tsaydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini iv
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 5. Kata Sandang Kata sandang dalan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: لا .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu. b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 6. Hamzah Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. v
7. Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 8. Huruf Kapital Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 9. Tajwid Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. vi
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama. vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ABSTRAK ... i KATA PENGANTAR ... ii PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ... vi DAFTAR ISI ... xii DAFTAR TABEL ... xiv DAFTAR GAMBAR ... xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Batasan Masalah... 7 C. Batasan Istilah ... 7 D. Rumusan Masalah ... 9 E. Tujuan Penelitian ... 9 F. Manfaat Penelitian ... 9 G. Sistematika Pembahasan ... 10 BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka ... 12 1. Murabahah ... 12 a. Pengertian Murabahah ... 12 b. Dasar Hukum Murabahah... 14 c. Rukun dan Syarat Transaksi Murabahah ... 18 d. Manfaat Murabahah... 19 2. Denda ... 20 a. Pengertian Denda ... 20 1) Denda Ta'zir ... 21 2) Denda Ta'widh ... 22 b. Hukum Denda Dalam Islam ... 23 3. Dana Non Halal ... 26 a. Pengertian Dana Non Halal ... 26 b. Kriteria Dana Non Halal ... 29 c. Sumber Dana Non Halal ... 31 B. Penelitian Terdahulu ... 33 BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 39 B. Jenis Penelitian ... 39 C. Subjek Penelitian ... 39 D. Sumber Data Penelitian ... 40 E. Teknik Pengumpulan Data ... 40 viii
1. Wawancara ... 40 2. Observasi ... 41 3. Dokumentasi ... 41 F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data ... 41 1. Teknik Pengelolaan ... 41 2. Analisis Data ... 42 G. Teknik Keabsahan Data ... 41 1. Perpanjangan Keikutsertaan ... 42 2. Ketekunan Pengantaran ... 43 3. Triangulasi... 43 4. Referensial... 43 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Penelitian ... 44 1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ... 44 2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia ... 46 3. Tujuan Bank Muamalat Indonesia ... 46 4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia ... 47 5. Produk Dan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia ... 48 a. Pendanaan ... 48 b. Pembiayaan ... 48 c. Service (Jasa) ... 49 B. Pembahasan Hasil Penelitian ... 49 1. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ... 49 2. Dampak Keterlambatan Nasabah pada Produk Murabahah terhadap Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesi Padangsidimpuan... 57 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 59 B. Saran ... 60 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN ix
DAFTAR TABEL Tabel 1 Data Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Tabel 2 Data Jumlah Pembiayaan Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Tabel 3 Data Denda/Pendapatan Non halal Pada Produk Murabahah Di Tabel 4 Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah x
Gambar 1 Struktur Organisasi DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pentingnya peran perbankan karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna memajukan perekonomian negara, perbankan dianggap sebagai salah satu fondasi utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional karena berfungsi sebagai lembaga perantara atau lembaga Intermediasi (intermediary institution) antara pemilik uang dan yang membutuhkan uang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Perbankan.1 Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.2 Di Indonesia Bank Syariah didirikan pertama kali pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah.3 1Andika Persada Putera, Hukum Perbankan (Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan), (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 2. 2Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 1. 3Muhammad Kurniawan, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hlm. 29. 1
Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Angsuran tetap selama masa perjanjian. Para pihak wajib melaksanakan perikatan atau perjanjian yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut.4 Apabila hal tersebut terjadi kepada setiap bank syariah maka pihak bank akan mengalami dampak negatif yang sangat besar. Jika dilihat dari banyaknya jumlah nasabah, peneliti telah mengambil sampel data yang mungkin dapat memastikan jumlah nasabah yang menggunakan produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. Berikut data jumlah nasabah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, pada periode 2019 hingga 2021. Tabel 1 Jumlah Nasabah yang Menggunakan Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Keterangan Jumlah Nasabah Tahun 2019 286 NoA Tahun 2020 277 NoA Tahun 2021 195 NoA Sumber: Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan 4Firdaus Furywardhna, Akuntansi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Jawa Barat: Guepedia, 2016), hlm. 33. 2
Dari data di atas dapat dilihat bahwa tahun 2019 jumlah nasabah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan mencapai 286 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah nasabah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan mengalami penurunan mencapai 277 jiwa, dan pada tahun 2016 dari data yang telah diambil oleh peneliti masih mengalami penurunan yang mencapai 195 jiwa. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang menggunakan jasa pada Produk Murabahah Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan dapat mencapai hingga ratusan jiwa untuk tiap tahunnya. Pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan untuk merumuskan denda dalam pembiayaan murabahah tidak menggunakan hitungan percent (%), melainkan menggunakan proses tiring atau range. Tiring pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan adalah rentan atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang diinginkan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan murabahah yang diinginkan oleh nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Pada saat akad dan ijab qabul pembiayaan murabahah biaya denda telah diberitahukan kepada nasabah. Dimana biaya denda tidak dimasukkan menjadi margin bank melainkan ditujukan kepada Baitulmal Muamalat atau masuk ke dana non halal, yang mana biaya tersebut digunakan sebagai dana kebajikan yang bertujuan untuk kegiatan-kegiatan sosial.5 5Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Indonesia, Padangsidimpuan , 17 Maret 2022, Pukul 07:36 WIB. 3
Adanya penurunan jumlah nasabah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan juga memengaruhi dalam pembiayaannya yang juga mengalami penurunan tiap tahunnya. Adapun jumlah pembiayaan pada produk murabahah pada periode 2019-2021, yaitu : Tabel 2 Jumlah Pembiayaan Pada Produk Murabahah di Bank Mualamat Indonesia Padangsidimpuan Tahun Jumlah Pembiayaan 2019 Rp.26.020.791.200,00 2020 Rp.24.768.918.473,00 2021 Rp.17.562.741.350,00 Sumber: Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Dari data diatas dapat dilihat pada tabel jumlah pembiayaan pada tahun 2019 hinggga 2021 mengalami penurunan dari Rp.26.020.791.200,00 turun hingga mencapai Rp.17.562.741.350,00 Namun data diatas memastikan bahwa pembiayaan yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan memiliki jumlah pembiayaan nasabah mencapai total ratusan juta untuk tiap tahunnya. Dari penjelasan diatas jika setiap nasabah melakukan cidera janji dalam suatu pembiayaan dapat dipastikan pihak bank akan mengalami dampak negatif pada kualitas pembiayaannya. Ada dua kemungkinan sebab-sebab nasabah terkena denda, yaitu pertama tidak melaksanakan akad atau yang kedua alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya denda akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak 4
dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksankan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaanya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya.6 Berikut adalah jumlah denda atau data pendapatan non halal yang telah diambil oleh peneliti pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Periode 2019 hingga 2021. Tabel 3 Jumlah Data Denda/Pendapatan Non Halal Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Tahun 2019 2020 2021 Pendapatan Dana Non Halal Rp.760.150.500,00 Rp.741.250.000,00 Rp.641.050.000,00 Sumber: Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Dari penyajian laporan keuangan ini terlihat bahwa adanya penurunan yang signifikan pada pendapatan non halal antara tahun 2019 ke tahun 2020. Namun Pada Tahun 2021 pendapatan dana non halal menurun secara drastis. Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dana non halal juga sering disebut dengan dana atau pendapatan yang meragukan. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 6Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 27. 5
Keuangan (PSAK) 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.7 Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram karena dzatnya (haram li- zatihi) dan haram karena bukan dzatnya (haram al-gayrihi).8 Dalam Expiration Date (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, dana non halal hanya diungkapkan secara umum saja dan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendalami secara detail dampak denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah terhadap dana non halal. Sebagai perusahaan perbankan yang berbasis syariah, Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan seharusnya telah menerapkan pencatatan pendapatan dana non halal yang terdapat pada laporan keuangan yang dikeluarkan. Agar para pengguna dari laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang cukup dalam mengambil keputusan sebab pendapatan non halal dicatat dan dibuat akun secara terpisah bukan hanya sebagai sumber dananya saja, tetapi lembaga keuangan syariah juga mencatat dan melaporkan secara terpisah pula terhadap penggunaan pendapatan dana non halal tersebut pada sebuah laporan sumber dan penggunaan dana. Semakin banyaknya aktivitas Bank Syariah di Indonesia yang memperhatikan dana yang didapat, maka semakin banyak pula aktivitas intraksi antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Hal ini mengakibatkan dana non 7Ibid, hlm. 29. 8Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 47. 6 tidak
7 halal yang masuk kedalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan juga semakin meningkat. Akan tetapi realitanya walaupun populasi Bank Syariah semakin bertambah jumlahnya di Indonesia, namun hal itu tidak mengurangi jumlah pendapatan dana non halal dari Bank Syariah tersebut. Sehingga semakin banyaknya aktivitas Bank Syariah di Indonesia yang tidak memperhatikan dana yang didapat, maka semakin banyak pula aktivitas interaksi antara Bank Konvensional. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti perlu melakukan penelitian terhadap pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, dalam skripsi dengan judul "Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah pada Produk Murabahah dan Dampaknya pada Pengelolaan Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan". B. Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada serta keterbatasan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan denda pada produk murabahah dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan.
C. Batasan Istilah Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian maka dibuatlah batasan batasan istilah untuk menerangkan beberapa istilah: 1. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.9 2. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).10 3. Keterlambatan adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan.11 4. Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).12 9Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)", jurnal pada fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Padangsidimpuan, hlm. 224. 10Ibid, hlm, 257. 11Ibid, hlm, 259. 12Sri Redzeki Hartono, dkk, Kamus Hukum Ekonomi, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2010), hlm. 54. 8
5. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.13 6. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.14 7. Non Halal adalah penerimaan atau uang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal.15 D. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? 2. Bagaimana dampak denda keterlambatan produk murabahah pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? E. Tujuan Penelitian Ada beberapa tujuan sehingga peneliti melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. 13Ibid, hlm. 64. 14Ismail, perbankan syariah (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 83. 15Ibid, hlm. 112. 9
2. Untuk mengetahui dampak denda terhadap pengelolaan dana non halal pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. F. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Secara Teoritis Secara teoritis, penelitian yang peneliti lakukan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri, dan pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan khusunya mengenai perbankan syariah serta dapat pula memecahkan atau mencari solusi suatu permasalahan yang ada. 2. Manfaat Secara Praktis Secara praktis penelitian dapat bermanfaat untuk peneliti dan masyarakat, khususnya bagi peneliti akan lebih memudahkan jika suatu waktu berhadapan dengan persoalan yang menyangkut perbankan syariah, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi peneliti sebagai modal untuk bekerja dengan baik di masa mendatang. G. Sistematika Pembahasan BAB I Pendahuluan, berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan. BAB II Landasan Teori, Tinjauan Pustaka yang mencakup tentang, Murabahah, Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Transaksi Murabahah, Manfaat Murabahah, Denda, Pengertian Denda, Denda Ta'zir, Denda 10
Ta'widh, Hukum Denda Dalam Islam, Dana non halal,Pengertian Dana Non Halal, Kriteria Dana Non Halal, Sumber Dana Non Halal, dan Penelitian Terdahulu. BAB III Metode Penelitian, yang mencakup Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan dan Analisis Data, serta Teknik Keabsahan Data. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang mencakup tentang Deskripsi Hasil Penelitian, Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Visi dan Misi Bank Muamalat, Tujuan Bank Muamalat Indonesia, Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia, Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia, Pembahasan Hasil Penelitian Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan dan Dampak Denda Keterlambatan Nasabah pada Produk Murabahah Terhadap Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. BAB V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan, Saran serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran yang diutarakan pada akhir penulisan ini. 11
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Murabahah a. Pengertian Murabahah Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Secara istilah, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual beli.1 Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Pembiayaan murabahah ini lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil), dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli dimana harga jual bank adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang telah disepakati harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jangka waktu 1Nur Wahid, Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 83. 12
pembayarannya yang telah disepakati dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad.2 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah.3 Defenisi menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-bay' yaitu bentuk masdar dari ba'a yabi'u bay'an yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-syira' yaitu masdar dari kata syara yang artinya membeli. Dalam istilah fiqih jual beli disebut dengan al-bay yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.4 Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak murabahah, 2Abdul Nasser, dkk, Audit Bank Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 24. 3Nofinawati, "Akad Produk Perbankan Syariah", Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Volume 08, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 228. 4H. Idri, Hadis Ekonomi (Jakarta: Prenadameda Group, 2015), hlm. 155. 13 ini
penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.5 b. Dasar Hukum Murabahah Adapun dasar hukum murabaḥah dapat dilihat dalam Al-Qur"an surah An-Nisa ayat 29, yaitu: َّلَِاِْم ِطاَبْناِبْْىُكَُْيَبْْىُكَنا َٕ ْيَاْا ٰٓ ٰاللّْ ٌَِّاْْْۗىُكَسُفََْاْا ٰٓ اًًْي ِا َرْْىُكِبْ ٌَاَكْ َْ ًْة َراَجِحْ ٌَ ُْٕكَحْ ٌَْآْٰ ُْٕهُكْأَحْ َلَْا َُُْٕيٰاْ ٍَْيِذَّناْآَُّيَآٰ ٰي ُْٕهُخْقَحْ َلَ َْْْٔۗىُكُْ ِ ّيْ ٍضا َزَحْ ٍَْع Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa' [4]: 29).6 Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara' seperti yang dijelaskan Allah bahwa orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapat riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, "Jika kamu suka ambillah, jika kamu tidak suka kembalikanlah disertai satu dirham." Ibnu Abbas berkata "itulah praktik yang karenanya Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil." " Sehubungan dengan 5Windari & Sry Lestari, Akuntansi Bank Syariah, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 17. 6Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Lajnah Pentashih Mushaf, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2015), hlm. 83. 14
ayat itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Alqamah, dari Abdullah dia berkata, Ayat itu muhkam. Ia tidak dinasakh dan menasakh hingga hari kiamat. Allah SWT berfirman, "Kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka di antara kamu." Maksudnya, Janganlah kamu melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dengan pembeli. Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan.7 Adapun dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 hukum tentang Murabaḥah adalah sebagai berikut:8 Pertama: Ketentuan Umum Murabaḥah dalam Bank Syariah 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabaḥah yang bebas riba. 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 7Muhammad Nasib, Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu katsir, (Jakarta: GemaInsani Press, 1999), hlm. 693. 8Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 195. 15
ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabaḥah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Kedua: Ketentuan Murabaḥah kepada Nasabah 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 2) Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 4) Dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 16
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.9 Ketiga: Jaminan dalam Murabaḥah 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Keempat: Utang dalam Murabahah: 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. 9Ibid, Hlm. 196. 17
18 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Keenam: Bangkrut dalam Murabahah Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.10 c. Rukun dan Syarat Transaksi Murabahah Adapun rukun transaksi murabahah yaitu:11 1) Transaktor (pihak yang bertransaksi) yaitu penjual dan pembeli. 2) Objek murabahah sebagai barang dan harga barang yang diperjual- belikan. 10Ibid, hlm. 197. 11Windari & Sry Lestari, Akuntansi Bank Syariah, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 31.
3) Ijab dan Kabul merupakan pernyataan kehendak pihak-pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis atau secara diam-diam. Adapun syarat transaksi murabahah yaitu:12 1) Hak kepemilikan sudah berada ditangan penjual. 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui pembeli saat transaksi. 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli. d. Manfaat Murabahah Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah. Berikut kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:13 1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 2) Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. 12Ibid, Hlm. 32. 13Ibid, hlm. 36. 19
3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. 4) Dijual; karena murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak di tandatangani, barang itu milik nasabah. 2. Denda a. Pengertian Denda Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda dalam konteks akad disebut garamah atau ta'zir. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Menurut Ali Imran Sinaga denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mendidik. Disebutkan mencegah atau menolak karena ta'zir dapat mencegah atau menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya yang dapat menyakiti dan merusak harta benda orang lain. Kemudian, disebutkan mendidik karena mendidik pelaku kejahatan 20
supaya dapat menyadari dan merubah sikap dan perilaku buruknya sehingga ia tidak mengulanginya.14 Dalam syariah khususnya ekonomi syariah dikenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda ta'zir dan denda ta'widh. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggarannya terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui. Wanprestasi adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi bank baik dalam berupa penyusutan nilai modal maupun pengurangan dan nilai bagi hasil untuk bank. Jika wanprestasi terjadi akibat kelalaian nasabah yang mengakibatkan kerugian pihak bank, maka bank berhak mendapatkan ganti rugi (ta'widh). Berikut penjelasan ta'zir dan ta'widh: 1) Denda Ta'zir Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan- perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat.15 14Ali Imran Sinaga, Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah (Bandung, Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 113. 15Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Citra Media Pustaka utama, 2012), hlm. 436. 21
22 Secara garis besar hukuman ta'zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. a) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera). b) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. c) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. d) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum. 2) Denda Ta'widh Ta'widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan ta'widh sebagai penggantian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam proses memperoleh pembayaran dari nasabah akibat penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah (wanprestasi), termasuk namun tidak terbatas pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran. Perolehan ta'widh akan diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank. Begitu juga dengan denda ta'zir, denda ta'widh hanya boleh dikenakan bagi nasabah yang sengaja atau karena kelalaian menunda pembayaran kewajibannya.16 Pengenaan ta'widh didasarkan pada kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas yang dialami 16Ibid, hlm. 439.
oleh Lembaga Keuangan Syariah. Besar ganti rugi yang dapat dikenakan pada nasabah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialamai (fixed cost) berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak bank. Kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (potential loss) tidak dapat dimasukkan dalam besaran ganti rugi. b. Hukum Denda Dalam Islam Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi"i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....". (HR. an-Nasa"i). Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT. yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 188: 23
24 ْإُهُكْأَخِنْ ِواَّكُحْناَْٗنِإْآَِبْإُنْدُح َِْٔم ِطاَبْناِبْْىُكَُْيَبْْىُكَنا َٕ ْيَأْإُهُكْأَحْ َلَ َٔ ًٌََُْٕهْعَحْْىُخََْأ َْٔ ِىْث ِ ْلْاِبْ ِساَُّناِْلا َٕ ْيَأْ ٍْ ِيْاًقي ِزَف Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah : 188).17 Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk kategori riba. Selanjutnya ulama menyatakan bahwa dalam rentang sejarah Islam pun tidak pernah dijumpai qadhi (hakim) atau ahli fikih yang menjatuhkan hukuman denda atas keterlambatan dalam membayar hutang ini. Karena dalam akad hutang, pemberi pinjaman hanya berhak atas pokok pinjaman, tidak boleh ada tambahan/kelebihan.18 Campur tangan hakim dalam soal harta seorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'zir, termasuk ke dalam larangan Allah SWT. dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang 17Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: J-Art, 2004), hlm.4. 18Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Mazha: Fiqh Ibadah dan Muamalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 470.
pernah ada telah dihapus dengan hadits Rasulullah di atas. Jadi, jika denda karena keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan riba nasi'ah maka denda merupakan salah satu dana non halal yang juga mengandung unsur riba sebagaimana bunga. Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang mendepositokan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia juga harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.19 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN- MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, menentukan sebagai berikut: Pertama: Ketentuan Umum 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi 19Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 69. 25
3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.20 3. Dana Non Halal a. Pengertian Dana Non Halal Dana non halal merupakan setiap pendapatan bunga yang bersumber dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairu al-mayru). Dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang 20Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 195. 26
terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah.21 Pendapatan non halal adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi. Diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan shodaqoh, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat 21Syawal Harianto, Akuntansi Zakat, Infaq & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat, (Banda Aceh: Lembaga Kita, 2021), hlm. 10. 27
digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).22 Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dana non halal adalah dana yang berasal dari kegiatan atau transaksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dana non halal merupakan dana yang didapatkan dari bunga bank atau jasa giro oleh suatu lembaga konvensional yang di dalam pelaksaan setiap transaksi atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah Pendapatan non halal pada bank syariah di Indonesia umumnya bersumber dari pendapatan bunga. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 123/DSN-MUI/XI/2018 disebutkan bahwa pendapatan non halal tidak boleh dihitung dan dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Sementara Oleh mayoritas ulama juga mengatakan bahwa pendapatan non halal bukan merupakan keuntungan perusahaan dari aktivitas yang diperbolehkan, pendapatan non halal merupakan pelanggaran atas prinsip syariah.23 Pendapatan non halal, berdasarkan PSAK 101, jelas memisahkan antara pendapatan yang halal dengan non halal yang biasa terjadi pada kegiatan usaha suatu entitas syariah. Jelas bahwa entitas syariah bukan berarti diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan institusi konvensional. Pendapatan non halal yang didapatkan entitas syariah 22Ahmad Roziq & Widya Yanti, "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat", Jurnal Akuntani Universitas Jember No. 2/Maret 2015, hlm. 25. 23Mustakim Muchlis & Kartini, "Paradox Transaksi Non Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 4 Nomor 1, April 2021, hlm. 41. 28
29 adalah sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan untuk didapatkan, namun karena kondisi darurat maka mau tidak mau entitas syariah mendapatkannya.24 b. Kriteria Dana Non Halal Menurut Oni Sahroni, kriteria dana non halal dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Harta yang haram karena zatnya yang najis (haram lidzatihi), seperti minuman memabukkan, daging babi, dan lain-lain. 2) Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al- ghairi al-mayru'), usaha yang tidak halal seperti: pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dan lain-lain.25 Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram atau diharamkan, yang pertama karena zatnya, dan yang kedua karena bersumber dari usaha yang tidak halal. Dalam praktiknya, dana yang dimobilisasi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito, itu tidak mungkin berupa harta haram karena zatnya. Yang mungkin terjadi adalah dana tabungan atau deposito bersumber dari usaha yang tidak halal, misalnya pemilik deposito adalah bank konvensional yang menjadi pemodal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan diketahui bahwa yang di investasikan adalah pendapatannya berupa bunga atas pinjaman. 24Muhammad Rayhan Janitra, Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan, (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm. 355. 25Oni Sahroni, "Pemasukan Dana Non Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah", Muzarakah Cendikiawan Syariah Nusantara ke-8 MCSN8, 28-29 Mei 2014,Hlm. 2.
Hal yang banyak terjadi adalah penanaman modal di pasar modal, yaitu jual beli sukuk. Misalnya investor membeli saham atau sukuk, kegiatan utamanya adalah pinjaman berbunga sebagai bank konvensional, atau jual beli minuman keras, tetapi investor tersebut menyembunyikan, karena seluruh transaksi di bursa melalui pialang dan diketahui underlying asset- nya secara jelas. Oleh karena itu, dalam Standar Syariah Internasional (al- ma'ayirasy-syar'iyah) Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) , Fatwa Lembaga Fikih Organisasi Kerjasama Islam (OKI), menjelaksan sumber harta dalam konteks pasar modal (jual beli saham dan sukuk) tidak di perbolehkan. Oleh karenanya sangat penting untuk mengetahui kegiatan-kegiatan usaha yang tidak dibolehkan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu: 1) Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional. 2) Melakukan investasi emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. 3) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang, karena termasuk maisir/judi yang dilarang dalam Islam. 30
4) Produsen, distributor serta pedagang makanan atau minuman yang haram. 5) Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudharat.26 Jenis-jenis kegiatan usaha tersebut, dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang saham. Maksudnya, jenis-jenis kegiatan tersebut yang umumnya terjadi dalam transaksi bursa. Tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, suap dan lain-lain. c. Sumber Dana Non Halal Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Imam al-Syafi"i dengan al-Qaul al-Jadid, Iman Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad ibn Hasan al-Syaybani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di 26Ibid, Hlm. 3. 31
awal Islam telah di nasakhan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:27 ُْق َّزَفُحْ َلَْ, ٌٍُٕبَنْ ُجُِْبْ ٍَيِعَب ْرَأْيِفْ:ٍمِبِإِْتًَِئاَسِْ ّمُكْيِف ْ,آَِباَس ِاْ ٍَْعٌْمِبِإ ْ َزْطَش َْٔأَُْذ ِخآْاََِّئَفْآََعََُيْ ٍَْي َْٔ,ُِ ُز ْجَأَُّْهَفْآَِبْا ًز ِجَح ْؤُيْاَْاَطْعَأْ ٍَْي ّب َرِْثاَي َزَعْ ٍْ ِيًْتَي ْزَعْ,ِِّناَي اَُِ ْ Artinya: Pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahala. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya (sebagai denda) karena membayar zakat merupakan perintah yang keras dari Rabb kami." (HR. Abu Dawud). Di dalam pelaksanannya dana non halal didapatkan dari dua sumber yaitu denda dan bunga bank. Yang mana bunga maupun denda merupakan riba. Di mana riba di dalam Al-Qu"ran dan Hadist dilarang oleh Allah SWT. Tentang penyaluran dana non halal, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlalih alammah), seperti pembangunan jalan raya, sedangkan sebagian ulama, berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al- ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk juga program-program pemberdayaan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa dana non halal tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan harus disedekahkan kepada pihak lain. Maksudnya, 27Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia", Al-Manahij No. 2/Desember 2018, hlm. 322. 32
33 pendapatan non halal hukunya haram. Karena itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apa pun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak. Pendapatan non halal harus di berikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin dari pada membiarkannya berpindah ke kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang di haramkan Allah. Asset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariat. Dana non halal biasanya bisa di alokasikan pada masalah-masalah sosial misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan saluran air, dan lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat seperti mushollah dan masjid. B. Penelitian Terdahulu Untuk Menguatkan penelitian yang diteliti, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang pernah ada membahas Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah Pada Produk Murabahah dan Dampaknya Pada Pengelolaan Dana Non Halal Di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode/Analisis Data Hasil Penelitian 1. Andi Hotman Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Analisis Penerapan Denda Murabahah Fatwa Menurut Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus PT Bank Muamalat Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan sumber data yang digunakan data primer dan ini Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan dalam menerapkan
34 Padangsidim puan Tahun 2016 2. M. Rif"at Hanin Hidayat Dari Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 3. Fariz A Dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Skripsi, Universitas Negeri Indonesia Cabang Padangsidimpuan ) Penerapan Sanksi Denda pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Syariah Bank data sekunder. Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis denda pembiayaan murabahah dengan menggunakan proses tiring atau range. Semakin besar dana pembiayaan murabahah yang di inginkan nasabah, maka biaya denda yang akan dikenakan oleh pihak bank nasabah kepada akan semakin besar.28 Hasil ini menunjukkanDi Bank Mandiri hanya menerapkan sanksi denda berupa ta'zir bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda.29 Hasil penelitian ini adalah BSM menerapkan ta'zir berupa uang bagi nasabah yang tidak tertib, ta'zir pada prinsipnya dengan boleh pada penelitian Syariah sendiri 28Andi Hotman, Analisis Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan) 2019. 29M. Rif"at Hanin Hidayat, Penerapan Sanksi Denda pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Jakarta, 2017.
35 Semarang Tahun 2018 4. Sahnur Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019 5. Marta dewila Dari Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi Tahun 2020 Mandiri Semarang) Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal BPRS Pada Puduarta Insani Medan Tembung. Penerapan Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di Syariah Bank Mandiri KCP Lubuk Sikaping (Analisis Fatwa DSN MUI No 129 Tahun 2019) normatif dengan metode pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif. yang Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan skunder data yang bersumber dari laporan keuangan PT perusahaan BPRS Tbk, yakni laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Metode yang digunakan dalam ini penelitian adalah kualitatif dan deskriptif yang data digunakan adalah data primer dan data sekunder. ini . ini syarat dana denda tidak tersebut dimiliki oleh bank. Para ulama berbeda pendapat sanksi apakah ta'zir harus dengan uang atau tidak.30 penelitian Hasil ini adalah pemanfaatan dana non halal benar- benar diaplikasikan di perbankan ini syariah. Hal sejalan dengan sumber dana yang digunakan untuk dana kebajikan berasal dari dana non halal.31 Hasil menunjukkan bahwa penerapan denda pada pembiayaan murabahah di PT Syariah Bank KCP Mandiri Lubuk sikaping tidak menjalankan penerapan denda berdasarkan fatwa DSNMUI No 129 tahun 2019 melainkan berdasarkan fatwa penelitian 30Fariz A, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang), 2018. 31Sahnur, Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung, 2019.
36 6. Elsa Kirana Dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metron Tahun 2020 Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Krgiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum (Studi Islam Kasus Lembaga Zakat Amil Tauhid Daarut Peduli Metro) Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode induktif teknik DSN-MUI No 17 tahun 2000.32 Berdasarkan pengelolaan dan analisis data yang telah dilakukan hasilnya menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial di Daarut Peduli Tauhid dalam Metro Perspektif Hukum Islam adalah diperbolehkan.33 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti: 1. Persamaan penelitian yang dilakukan Andi Hotman (2016) dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Andi Hotman berfokus pada penerapan denda pada produk murabahah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam, sedangkan penelitian yang diteliti yaitu berfokus pada pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah, dan apa dampak yang akan terjadi pada pengelolaan dana non halal. 2. Persamaan penelitian yang dilakukan M. Rif"at Hanin Hidayat (2017) dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama meneliti denda pada akad 32Marta Dewila, Penerapan Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Sikaping (Analisis Fatwa DSN MUI No 129 Tahun 2019), 2020. 33Elsa Kirana, Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Krgiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro), 2020.
37 murabahah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah M. Rif"at Hanin Hidayat melakukan penelitian penerapan sanksi pada akad murabahah di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian yang diteliti merupakan pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah, dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. 3. Persamaan Penelitian yang dilakukan Fariz A (2017) dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang Denda Keterlambatan Murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah, Faris A melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Semarang, sedangkan peneliti melakukan penelitian berfokus pada pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. 4. Persamaan penelitian yang dilakukan Sahnur (2018) dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang dana non halal, sedangkan perbedaannya adalah Sahnur hanya berfokus meneliti pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal yang dilakukan penelitian di BPRS Puduarta Insani Medan Tembung. Sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan.
5. Persamaan penelitian yang dilakukan Marta Dewila (2020) dengan yang diteliti yaitu sama-sama meneliti pada denda akad murabahah, sedangkan perbedaannya adalah Marta Dewila berfokus meneliti pada penerapan akad denda pada pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Sikaping. Sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal, yang diteliti di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. 6. Persamaan penelitian yang dilakukan Elsa Kirana (2020) dengan yang diteliti adalah sama-sama meneliti tentang dana non halal, sedangkan perbedaannya yaitu Elsa Kirana berfokus meneliti pengelolaan dana non halal untuk kegiatan infrastruktur dalam perspektif hukum islam, yang melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro. Sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. 38
BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu Dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2022. Lokasi pada penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan, tepatnya di jalan Gatot Subroto No. 8 Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. B. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. C. Subjek Penelitian Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak- pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi terkait dengan Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah Pada Produk Murabahah dan Dampaknya Pada Pengelolaan Dana Non Halal. Adapun yang 39
40 menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yaitu Bapak Rusdi. D. Sumber Data Penelitian Sumber data penelitian ini merupakan data yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, dimana maksud dari kedua sumber data ini adalah: 1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan yaitu Bapak Rusdi. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder pada penelitian ini terdapat dua penelitian yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang diambil dari Bank Muamalat Padangsidimpuan, sedangkan Data eksternal merupakan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan data-data yang berhubungan dengan penelitian. E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 1. Wawancara Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face), antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee)
41 tentang masalah yang diteliti.1 Dimana dalam penelitian ini peneliti mempersiapkan pedoman wawancara secara tertulis. Disini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pegawai Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan yaitu Bapak Rusdi. 2. Observasi Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap Pelaksanaan Denda Pada Produk Murabahah dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. 3. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang penelitian yang akan diteliti. Dokumentasi dilakukan dalam bentuk gambar, video ataupun rekaman sebagai bukti dalam mendapatkan data yang akan diteliti. F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data 1. Teknik Pengelolaan Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpresentasikan objek sesuai 1Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), Hlm. 162.
42 dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan data adalah analasis data kualitatif dalam bentuk deskriptif karena ada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematik fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.2 2. Analisis Data Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.3 G. Teknik Keabsahan Data Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang dimiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah: 1. Perpanjangan Keikutsertaan Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 2Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158. 3Ibid, hlm. 159.
2. Ketekunan Pengamatan Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dari unsur unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada hal hal tersebut secara rinci. 3. Triangulasi Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 4. Kecukupan Referensial Kecukupan referensial digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran. 43 yang
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat Indonesia didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debet. Bank Mumalat Indonesia saat ini juga merupakan salah satu bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk share gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk 44
menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.1 Bank Muamalat Indonesia, membuka cabang di kota Padangsidimpuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepala cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 16 orang. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan terletak di Jalan Gatot Subroto No. 08. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan yang terletak pada jalan protokol di samping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan serta perkantoran lainnya. Jumlah karyawan pada Cabang Padangsidimpuan sebanyak 38 orang karyawan, sedangkan jumlah karyawan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) seluruhnya sebanyak 72 orang karyawan. Sedangkan jumlah ATM sebanyak 11 unit, diantaranya: 3 unit di cabang (1 unit di Goti, 1 unit di pesantren Al-Azhar Bi" Ibadillah, 1 unit di SPBU Padangmatinggi), 3 unit di Kantor Cabang Pembantu (Rantau Parapat), 2 unit di Panyabungan, 2 unit di Sibuhuan, dan 1 unit di Sibolga. 1Bank Indonesia" diakses 07 Juli 2022 Pukul 16.12 WIB. Muamalat Indonesia, "Profil Bank Muamalat 45
2. Visi Dan Misi Bank Muamalat Indonesia Adapun visi dan misi Bank Muamalat Indonesia, yaitu: Visi: "Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional". Misi: Membangun Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. 3. Tujuan Bank Muamalat Indonesia Adapun Tujuan Bank Muamalat Indonesia yaitu : a) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional. b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba. c) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan perbankan ke daerah-daerah terpencil. 46
d) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Adapun struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan (Sumber: Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan) 47
48 5. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Produk yang ada di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan yaitu : a. Produk Pendanaan 1) Giro: Giro Muamalat Attijary iB, Giro Muamalat Ultima iB (Perorangan dan Institusi). Produk giro Muamalat berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. 2) Tabungan: Tabungan Muamalat iB, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Muamalat iB Haji dan Umroh, Tabungan Muamalat Umrah iB, TabunganKu, Tabungan Muamalat Rencana iB, Tabungan Muamalat Prima iB dan Tabungan iB Muamalat Sahabat, Tabungan Simpel iB. 3) Deposito iB hijrah Muamalat (Personal dan Perusahaan): merupakan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman. 4) KPR iB Muamalat KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah tempat tinggal. b. Produk Pembiayaan 1) Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharpakn sesuai dengan jumlah tertentu. 2) Mudharabah merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta.
3) Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha kemitraan yang didalamnya terdapat bagi hasil dimana dua pihak atau menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. c. Service (jasa) 1) Memberi pelayananan yang baik dengan bersikap ramah kepada nasabah 2) Meningkatkan pelayanan sumber daya manusia, saran dan prasana dan kualitas produk yang disajikan seperti ragam produk yang dijual lengkap. 3) Sikap yang dapat dipercaya, sopan, menyenangkan, dan mampu berkomunikasi berbagai macam informasi terkait produk-produk yang dimiliki perusahaan. B. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Nasabah pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan a. Produk Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Pada praktiknya di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan produk murabahah menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Rusdi, yaitu: Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. 49 lebih
50 Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah, termasuk Padangsidimpuan, Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.2 di Bank Muamalat Indonesia b. Syarat-syarat dalam melakukan Pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan yaitu Bapak Rusdi, menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : Ketika Nasabah akan melakukan Pembiayaan dengan akad murabahah maka dia harus memenuhi syarat-syarat pembiayaan secara umum yang ditetapkan didalam Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, dimana data tersebut merupakan data pribadi, seperti data Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Pengenal (KTP) Suami/Istri, dan Surat Nikah. Kemudian pertama sekali hal yang harus dilakukan nasabah adalah mengajukan surat permohonan dan memberikan berkas-berkas jaminan nasabah, atau jaminan yang akan diberikan nasabah kepada pihak bank, dimana tujuan adanya jaminan tersebut akan menjadi pertimbangan pembiayaan yang akan diberikan.3 c. Proses Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan yaitu Bapak Rusdi, menjelaskan bahwa: Setelah syarat-syarat dipenuhi yakni selanjutnya pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan akan memproses seluruh berkas-berkas yang telah di lampirkan oleh nasabah. Tujuan dari penyerahan seluruh berkas berkas oleh nasabah ini agar pihak bank mengetahui secara menyeluruh data lengkap seorang nasabah baik data identitas diri dan 2Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB. 3Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB.
51 juga data perekonomiaan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah. Setelah penerimaan berkas maka pihak Bank akan melakukan BI Checking, untuk mengetahui catatan nasabah terkait informasi lancar atau tidaknya dalam pembayaran kredit dilembaga keuangan lainnya, setelah itu Tim Survey akan melakukan Survey ke lapangan untuk memastikan bagaimana perilaku nasabah terhadap lingkungan, juga melakukan survey ke tempat dimana nasabah melakukan transaksi pembelian barang usaha dan sebagainya, guna memastikamn ada atau tidaknya hambatan nasabah dalam melakukan transaksi, kemudian setelah semua syarat tidak menyalahi hal yang ditetapkan Bank Syariah, maka team Survey akan memberikan Laporan terkait nasabah, dan setelah itu maka pihak Bank akan memberikan pertimbangan berapa Pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, kemudian ketika pengajuan diterima, maka akan langsung melakukan akad antara pihak Bank dengan nasabah, dimana nantinya nasabah akan diberi tahu tentang bagaimana pembayaran angsuran dan denda yang akan dikenakan apabila telat melakukan pembayaran. Setelah sama- sama setuju, maka dana akan segera diproses, dan akan diberikan kepada nasabah.4 Proses pencairan pihak bank menghubungi debitur untuk hadir dalam proses pencairan yang dihadiri oleh suami istri dan tidak bisa dana dicairkan kalau salah satu dari suami istri tidak bisa hadir. Maka pihak bank akan memulai proses pencairan : 1) Operasional pembiayaan unit mengeluarkan semua berkas yang perlu ditanda tangani oleh debitur. 2) Semua berkas ditanda tangani dan tanda sidik jari oleh suami istri, manejer unit dan saksi-saksi pihak bank. 3) Jaminan asli serah terima di kantor unit. 4) Operasional dilakukan dengan sempurna. 5) Maka pihak cabang akan mengkirim dana pembiayaan ke rekening giro bank. 4Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB.
6) Kasir bank cek dana yang masuk dari pusat kerekening giro bank. Maka kalau sudah masuk konfirmasi akan diperoleh manejer bank. Setelah mendapat perintah dari menejer bank, kasir bank untuk transfer dana ke rekening debitur sekalian dikabari kepada debitur kalau dana sudah masuk. Biaya-biaya potongan yang dibayar di saat pencairan dana dilakukan nasabah : 1) Administrasi. 2) Provisi. 3) Notaris. 4) Asuransi. 5) Biaya lain-lain. 6) Materai. Biaya-biaya yang terjadi dapat dibayarkan secara tunai oleh debitur sebelum dilakukan pencairan atau dibebankan (dikurangkan) dari jumlah plafond pembiayaan yang akan diberikan. d. Perkembangan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pihak Bank Muamalat Indonesia, yaitu Bapak Rusdi menjelaskan bahwa : Pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia padangsidimpuan memiliki peminat yang sangat banyak di bandingkan dengan pembiayaan lainnya, karena pada sistem pembiayaan dengan akad murabahah dalam menentukan harga jual dan harga belinya sangatlah jelas, berapa keuntungan (margin) yang akan di terima oleh 52
53 pihak bank dan berapa harga jual yang akan di sampaikan kepada nasabah.5 Oleh karena itu, pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan dalam hal jumlah nasabah pembiayaan dengan akad murabahah dapat mencapai hingga ratusan nasabah, berikut sampel data pada pembiayaan murabahah : Tabel 4 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah No 1 Tahun 2019 Jumlah Nasabah Murabahah 286 NoA 2 2020 277 NoA 3 2021 195 NoA Sumber: Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Dari data di atas dapat di lihat perkembangan jumlah nasabah pembiayaan akad murabahah mencapai ratusan, pada tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan murabahah mencapai 286 jiwa angka yang cukup besar untuk sebuah pembiayaan murabahah dan pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu 277 jiwa, dan pada tahun 2021 juga terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu 195 jiwa. Dari data ini terlihat bahwa jumlah nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan mengalami fluktuasi dan melalui data ini dapat dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan memiliki peminat yang cukup besar hingga mencapai ratusan pada tiap tahunnya. 5Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB.
54 e. Pelaksanaan Denda Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan yaitu Bapak Rusdi, menjelaskan bahwa : Denda murabahah adalah suatu uang lebih yang harus dibayar oleh dikarenakan nasabah keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dana denda murabahah ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak nasabah dan telah disetujui pada saat melakukan akad pembiayaan murabahah. Dana denda ini disebut dana non halal yang nantinya denda nasabah tersebut akan di salurkan ke lembaga ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah) yang bernama Baitulmaal Muamalat. Dana non halal tersebut tidak dimasukkan dalam kategori margin atau keuntungan bank.6 dalam pembayaran angsurannya yang Pelaksanaan denda murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, telah sesuai berdasarkan Fatwa No: 17/DSNMUI/IX/2000 ayat 4 menjelaskan sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran, ayat 5, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani dan ayat 6, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Rusdi, dana denda murabahah telah diberitahukan sebelumnya kepada nasabah dan telah disetujui pada saat melakukan akad pembiayaan murabahah, kemudian dana yang disebut dana non halal yang diterima akan di salurkan 6Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB.
55 kepada lembaga Baitulmaal Muamalat, dimana lembaga ini akan menyalurkan dana non halal tersebut kepada penerima zakat, infaq, sadaqah ataupun korban bencana alam. f. Tujuan Pelaksanaan Denda Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rusdi, mengatakan bahwa : Tujuan dilaksanakannya denda pada pembiayaan dengan akad murabahah adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan. Dan bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sebab dengan menerapkan sejumlah uang lebih, dalam pembayaran angsuran akan membuat nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran. Di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan pengenaan sanksi denda murabahah di tentukan berdasarkan pada waktu yang telah di tetapkan oleh pihak bank.7 g. Teknis Perhitungan Denda Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan dalam menetapkan biaya denda kepada seorang nasabah dapat di lihat dari simulasi angsuran pembiayaan murabahah perbulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi menjelaskan bahwa : Teknis Pelaksanaan denda murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan dengan menggunakan proses tiring ataupun range. semakin besar biaya pinjaman murabahah seorang nasabah maka semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada pihak nasabah. Adapun contoh angsuran yang ada pada produk murabahah yaitu : 7Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB.
56 1) Angsuran yang dimulai dari Rp.0 Hingga Rp.2.500.000,00 maka setiap bulannya nasabah akan membayar angsuran sebesar Rp.50.000,00. 2) Angsuran dimulai dari Rp.2.500.000 Hingga Rp.3.500.000,00 maka setiap bulannya nasabah akan membayar angsuran sebesar Rp.100.000,00. 3) Angsuran dimulai sari Rp.3.500.000 Hingga Rp.7.500.000,00 maka setiap bulannya nasabah akan membayar angsuran sebesar Rp.150.000,00. 4) Angsuran dimulai dari Rp.7.500.000,00 Hingga pembiayaan Tertinggi, maka setiap bulannya nasabah akan membayar angsuran sebesar Rp.250.000,00. Dalam Pembiayaan ini ketika nasabah telat melakukan pembayaran angsuran pada saat jatuh tempo, maka denda akan otomatis masuk kedalam catatan rekening nasabah, tetapi apabila nasabah tetap membayar angsuran sebelum pergantian bulan berikutnya, atau membayar diakhir bulan pada saat jatuh tempo, maka denda otomatis akan terhapus. Tetapi apabila nasabah melakukan pembayarn lewat pada akhir bulan, maka denda akan dilaksanakan dan tercatat secara otomatis sehingga nasabah harus memenuhi pembayaran denda tersebut diakhir selesainya nasabah melakukan angsuran.
57 2. Dampak Denda Keterlambatan Nasabah pada Produk Murabahah terhadap Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rusdi, menjelaskan bahwa : Dana non halal disebut dengan dana atau pendapatan yang meragukan, yang merupakan denda dari pihak nasabah yang telat melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya. Keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan disalurkan kepada sebuah lembaga sosial yang bernama Baitulmaal Muamalat. Lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak di dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti menghimpun dana zakat, infaq, sadaqah (ZIS) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya dan juga sumbangan untuk korban bencana alam atau pun menyalurkan dana kepada pembangunan mesjid dan lainnya. Keterlambatan pihak nasabah dalam pembayaran angsurannnya akan berdampak pada Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang besar. Karena setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang di alami oleh nasabah pihak bank akan mencadangkan sejumlah uang yang di ambil dari keuntungan (margin) bank, untuk disalurkan kepada Bank Indonesia Padangsidimpuan tidak menyalurkan dana PPAP tersebut maka maka pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Maka dengan melaksanakan denda pada cara untuk pembiayaan murabahah merupakan menanggulangi kerugian yang berakibat kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan.8 Indonesia. Apabila pihak Bank Muamalat salah satu Untuk menyelesaikan kredit atau angsuran yang macet, dapat ditempuh usaha-usaha berikut: 8Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB.
a. Rescheduling (penjadwalan ulang). Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang serta perubahan besarnya angsuran kredit. b. Reconditioning (persyaratan ulang). Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan lainnya. c. Restructuring (penataan ulang). Yaitu perubahan kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru serta sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. 58
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan Pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, yaitu : 1. Pelaksanaan denda murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan, ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani, maka Denda akan terlaksana ketika nasabah tidak memenuhi perjanjian yang dilakukan saat akad. Denda murabahah merupakan suatu uang lebih yang harus di bayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank. Teknis perhitungan denda murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan menggunakan sistem tiring atau range. Dimana denda murabahah telah ditetapkan sesuai dengan dana pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. 2. Dampak yang terjadi terhadap Dana Non Halal atas Keterlambatan pihak nasabah dalam pembayaran angsurannnya akan berdampak pada Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang besar. Karena keterlambatan pembayaran angsuran yang di alami oleh nasabah pihak bank akan mencadangkan sejumlah uang yang di ambil dari keuntungan (margin) bank, untuk disalurkan kepada Bank Indonesia. Apabila pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan tidak menyalurkan dana PPAP tersebut maka 59 setiap
60 maka pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Dengan melaksanakan denda pada pembiayaan murabahah merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kerugian yang berakibat kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan. B. Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, untuk itu peneliti memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi : 1. Perusahaan Adapun sarannya kepada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan agar memberikan sedikit perubahan dalam proses pembiayaan murabahahnya guna meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan tersebut. Agar lebih menegaskan lagi dan memberi peringatan saat akad dilakukan, guna mengurangi terjadinya Denda yang akan berdampak pada pengelolaan dana non halal pada perusahaan tersebut. 2. Peneliti Selanjutnya Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel lain di luar variabel yang sudah ada dalam penelitian ini menjadi bahan referensi tambahan terutama bagi peneliti selanjutnya dengan menambahkan variabel-variabel lain. 3. Bagi Masyarakat Untuk mengurangi terjadinya pembiayaan-pembiayaan pendapatan non halal pada Bank Muamalat Indonesia, semoga penelitian ini bermanfaat bagi
masyarakat yang akan melakukan transaksi di perusahaan Bank Muamalat Indonesia, agar satu sama lain saling menjaga ketertiban serta peraturan yang telah ditetapkan dari perusahaan, dan untuk mendapatkan kesejahteraan satu sama lain. 61
DAFTAR PUSTAKA Abdul Nasser, dkk, 2020, Audit Bank Syariah, Jakarta: Kencana. Abdul Rahman Ghazali, dkk, 2010, Fiqih Muamalah, Jakarta: Prenada Media Grup Adiwarman Azwar Karim, 2010, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo. Ahmad Roziq & Widya Yanti, "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat", Jurnal Akuntani Universitas Jember No. 2/Maret 2015. Ali Imran Sinaga, 2011, Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah , Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. Andi Hotman, 2019, Analisis Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan) . Andika Persada Putera, 2019, Hukum Perbankan (Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan), Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Asmaji Muchtar, 2015, Dialog Lintas Mazha: Fiqh Ibadah dan Muamalah, Jakarta: Bumi Aksara. Bank Muamalat Indonesia", diakses 07 Juli 2022 Pukul 16.12 WIB. Indonesia, "Profil Bank Muamalat Departemen Agama RI, 2004, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: J-Art. Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI. Elsa Kirana, 2020, Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Krgiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro). Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Cabang DSN/MUI Padangsidimpuan)", jurnal pada fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Padangsidimpuan. (Studi Di PT. Bank Muamalat
Fariz A, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang). Fathul Aminudin Aziz, 2018, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia", Al-Manahij No. 2/Desember. Firdaus Furywardhana, 2016, Akuntansi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Jawa Barat: Guepedia. Idri H, 2015, Hadis Ekonomi, Jakarta: Prenadameda Group. Imam Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara. Ismail, 2011, perbankan syariah, Jakarta: Kencana. Kementerian Agama RI, 2009, Al-qur'an Dan Terjemah, Tangerang Selatan: PT. Kalim. Kementerian Agama RI, 2015, Al-Qur'an Dan Terjemah, Lajnah Pentashih Mushaf, Surabaya: CV Fajar Mulya. M. Rif"at Hanin Hidayat, 2017, Penerapan Sanksi Denda pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri. Marta Dewila, 2020, Penerapan Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Sikaping (Analisis Fatwa DSN MUI No 129 Tahun 2019). Muhammad Kurniawan, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jawa Barat: Penerbit Adab. Muhammad Nasib, 1999, Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu katsir, Jakarta: GemaInsani Press, 1999. Muhammad Rayhan Janitra, 2017, Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan, Depok: Raja Grafindo. Muhammad Syafii Antonio, 2011, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani. Mustakim Muchlis & Kartini, "Paradox Transaksi Non Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 4 Nomor 1, April 2021. Nofinawati, "Akad Produk Perbankan Syariah", Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Volume 08, No. 2, Juli-Desember 2014.
Nur Wahid, 2021, Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif, Jakarta: Kencana, 2021. Oni Sahroni, 2014, "Pemasukan Dana Non Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah", Muzarakah Cendikiawan Syariah Nusantara ke-8 MCSN8, 28-29 Mei. Sahnur, 2019, Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung. Sri Redzeki Hartono, dkk, 2010, Kamus Hukum Ekonomi, Bogor: Ghalia Indonesia. Sukardi, 2003, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), Syawal Harianto, 2021, Akuntansi Zakat, Infaq & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat, Banda Aceh: Lembaga Kita. Trisadani P dan Abd.Shomad, 2015, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara. Wangsawidjaja Z, 2012, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Citra Media Pustaka utama. Wawancara dengan Bapak Rusdi Karyawan Bank Muamalat Padangsidimpuan, Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB Indonesia Wawancara dengan karyawan PT. Bank Muamat Indonesia, Padangsidimpuan yaitu Bapak Rusdi, 17 Maret 2022, Pukul 07:36 WIB. Windari & Sry Lestari, 2021, Akuntansi Bank Syariah, Medan: Merdeka Kreasi Group.
I. II. III. DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS PRIBADI Nama : Rukyah Indriyani Ritonga Tempat Tanggal Lahir : Pematang Baru, 24 November 2000 Agama : Islam JenisKelamin : Perempuan Alamat : Pematang Baru Email : No. Handphone : 082167420865 RIWAYAT PENDIDIKAN Tahun 2006-2012 : MIN MHB Syukrina Pematang Baru Tahun 2012-2015 : MTS Negeri 1 Kampung Baru Rantau Prapat Tahun 2015-2018 : MAN Rantau Prapat Tahun 2018-2022 : UIN SYAHADA Padangsidimpuan IDENTITAS ORANG TUA Nama Ayah : Ahmad Yani Ritonga Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Pematang Baru, Labuhan Batu Utara Nama Ibu : Sri Gom-Gom Munthe Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Pematang Baru, Labuhan Batu Utara Motto Hidup Setiap kesabaran yang kamu lalui selalu membuahkan hasil, Berproseslah sesuai alur, tetap tingkatkan rasa syukur.
PEDOMAN WAWANCARA 1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? 2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? 3. Bagaimana proses pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? 4. Bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? 5. Bagaimana yang dimaksud dengan denda murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? 6. Bagaimana pelaksanaan denda murabahah tersebut dilakukan ? 7. Apakah Tujuan dilaksankannya denda murabahah ? 8. Bagaimana teknis perhitungan denda murabahah yang dikenakan pada nasabah ? 9. Apa itu Dana Non Halal di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? 10. Apakah dana denda murabahah akan dimasukkan kedalam pendapatan Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan ? 11. Bagaimana penyaluran Dana Non Halal yang telah terkumpul ? 12. Apa dampak yang terjadi terhadap Dana Non Halal apabila nasabah telat membayar denda ?
Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rusdi, di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan