Forum Komunitas Pe nyuluh Anti Korupsi (PAK) Jawa Tengah KomPAK Jateng I. PENDAHULUAN Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Jawa Tengah (KomPAK Jateng) adalah sebuah organisasi non Pemerintah yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai salah satu lembaga organisasi yang mewadahi para Penyuluh Anti Korupsi yang ada di Jawa Tengah. Hal ini akan mempermudah untuk bersama-sama dapat melakukan berbagai aktifitas kegiatan, antara lain penyuluhan antikorupsi, fasilitasi dan aktifitas-aktifitas lainnya dalam upaya- upaya pembangunan integritas untuk pencegahan korupsi. Sejarah Awal pembentukan KomPAK Jateng : 1. Berdasar musyawarah mufakat anggota PAK se Jawa tengah di Kampus BPSDMD tanggal 27 Februari 2019, bertepatan pada saat itu terselenggara kegiatan pembekalan dan penguatan kompetensi bagi Penyuluh Anti Korupsi (PAK) Propinsi Jawa Tengah oleh Dikyanmas dalam hal ini LSP- KPK RI menjadi awal terbentuknya Forum komunitas ini. 2. Di tetapkan dengan Keputusan Gubernur nomor 120.01.20 tahun 2019 tertanggal 30 april 2019. 3. Pengukuhan secara resmi segenap pengurus KomPAK Jateng oleh Gubernur Jawa tengah di saksikan oleh Pimpinan KPK di tanggal 2 Mei 2019 di gedung Gradhika Semarang,dengan dilandasi kesadaran bersama, semangat dan komitmen oleh seluruh peserta Penyuluh Anti Korupsi Jawa Tengah pada gerakan antikorupsi di Jawa Tengah, maka disepakati terbentuknya lembaga yang dinamakan Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KomPAK Jateng) II. RENCANA STRATEGIS KomPAK Jateng Visi : "Menjadi lembaga berintegritas menuju pembangunan Budaya Antikorupsi". Lembaga yang Berintegritas adalah: menjalankan lembaga secara kompeten dan pemanfaatan sumber daya pemangku kepentingan (stakeholders) secara transparan dan akuntabel, dengan sasaran dan tujuan pada berbagai kegiatan penyuluhan, fasilitasi dan aktifitas-aktifitas pada upaya-upaya pembangunan integritas dalam rangka penguatan gerakan Budaya Antikorupsi.
Misi KomPAK Jateng: A. Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang berintegritas dan sadar instansi yang antikorupsi dengan melakukan kerjasama bersama berwenang dan terkait (stakeholders) untuk pelaksanaan berbagai kegiatan kegiatan penyuluhan, fasilitasi dan aktifitas-aktifitas pada upaya-upaya pembangunan integritas dan pencegahan korupsi. B. Mewujudkan berbagai kegiatan kegiatan penyuluhan, fasilitasi dan aktifitas- aktifitas pada upaya-upaya pembangunan integritas dan pencegahan korupsi melalui kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan kepada elemen-elemen masyarakat. C. Mendorong terciptanya komitmen dan integritas dan sadar antikorupsi pada jajaran birokrasi di Jawa Tengah. Tagline : Tetap KomPAK merajut sinergi cegah korupsi. Makna Logo dan penjelasannya : 1. Lingkaran merah, melambangkan kekuatan dan kebulatan tekad 2. Kepalan tangan melambangkan dorongan semangat berani aksi 3. Banyaknya tangan tangan, melambangkan kebersamaan, kolaborasi dan sinergi aksi 4. Kata No Korupsi , melambangkan kita tolak korupsi 5. Strip hitam di lingkaran , melambangkan sadar adanya batas kewenangan PAK 6. Tulisan Jawa Tengah , melambangkan kedudukan komPAK di bentuk dan berada di provinsi jawa tengah. III. ANGGOTA FORUM Anggota organisasi Forum KomPAK Jateng adalah para Penyuluh Antikorupsi yang memilik sertifikat kompetensi Penyuluh dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi : LSP-KPK RI IV. KODE ETIK PENYULUH ANTI KORUPSI A. Religiusitas.
Religiusitas merupakan pelaksanaan keyakinan beragama atau nilai-nilai spiritualitas yang diyakini kebenarannya berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Unsur-unsur religiusitas meliputi ketakwaan kepada Tuhan YME, keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta, ketulusan/ keikhlasan dalam bekerja, mengembangkan sikap saling menghormati dan kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi penyuluhan yang kondusif. Kode Etik Religiusitas ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berperilaku santun dan saling menghormati. 3. Menjaga amanah dalam tugas kepenyuluhan. 4. Mampu mengendalikan diri dari perilaku tidak terpuji. 5. Mengajak pada kebaikan dan melarang pada kejahatan. 6. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. B. INTEGRITAS: Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Unsur- unsur antara lain taat pada peraturan perundang-undangan, konsisten pada nilai-nilai kebenaran, tidak berperilaku koruptif, kejujuran, berbudi luhur, kebaikan, bisa dipercaya, dan reputasi baik. Kode Etik Integritas ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut : 1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan peraturan Penyuluh Antikorupsi. 2. Memiliki serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/ golongan dalam pelaksanaan tugas. komitmen sebagai Penyuluh Antikorupsi 3. Melaporkan kepada komite etik LSP apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi penyuluh antikorupsi. 4. Menolak setiap pemberian gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung. 5. Wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada komite etik LSP, yaitu gratifikasi yang diterima secara tidak langsung atau tidak dapat ditolak, berhubungan dengan jabatan, dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban. 6. Berperilaku jujur. 7. Tidak melakukan proporsional). tindakan diluar batas kewenangan (secara
8. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan. 9. Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya termasuk menyalahgunakan sebagai Penyuluh Antikorupsi baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi. pengaruhnya 10. Tidak menyalahgunakan Surat Perintah Tugas, ataupun bukti lainnya sebagai Penyuluh Antikorupsi. 11. Jika mendapatkan penugasan penyuluhan dari KPK, penyuluh tidak boleh menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas, kecuali uang transport, uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/workshop, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai kode etik profesi penyuluh antikorupsi serta sepanjang tidak dibiayai oleh KPK. 12. Jika mendapatkan penugasan penyuluhan selain dari KPK, terkait dengan honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun mengikuti ketentuan dan kode etik organisasi masing-masing. 13. Tidak menggunakan aset penyuluhan antikorupsi untuk hal-hal diluar pelaksanaan tugas. 14. Dilarang menggunakan points atau manfaat dari frequent flyer, point rewards, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan/ kepentingan pribadi jika penugasan dari KPK 15. Dilarang mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan untuk penyuluhan. C. KEADILAN: Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu perinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hokum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Kode Etik Keadilan ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut : 1. Menghargai persamaan hak antar individu. 2. Menghargai perbedaan terhadap SARA, gender, dan status sosial ekonomi. D. PROFESIONALITAS Profesionalitas merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara benar sehingga dibutuhkan adanya kemampuan, keahlian,
dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya agar hasil kerjanya berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi. Unsur-unsur Profesionalitas meliputi memiliki kompetensi di bidangnya dan terus meningkatkan kompetensinya, bekerja sesuai aturan, objektif, indipenden, melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan terukur, bertanggung jawab, kerjakeras, produktif dan inovatif. Kode Etik Profesionalitas ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut : 1. Patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan Standar Operasi Baku. 2. Menghargai perbedaan pendapat, terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. 3. Independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyuluh antikorupsi. 4. Disiplin dalam bekerja. 5. Mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi. 6. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan. 7. Menjaga keamanan barang, dokumen, data, informasi dan perangkat penyuluhan antikorupsi. 8. Berpakaian rapi dan sopan dalam pelaksanaan penyuluhan. E. KEPEMIMPINAN Kepemimpinan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta berani mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur- unsur kesetaraan, keteladanan, kepeloporan dan penggerak perubahan, dan memiliki daya persuasi/ membimbing untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang dalam rangka mencapai tujuan. adalah kemampuan untuk menggerakkan kepemimpinan berorientasi pada Pelayanan, Kode Etik Kepemimpinan ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut : 1. Menunjukkan sikap terbuka, transparan , dan menjunjung kesetaraan (egaliterianisme) dalam penyuluhan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, gender dan golongan. 2. Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. 3. Menunjukkan komitmen, konsistensi dan disiplin sebagai penyuluh antikorupsi. F. ETIKA PERILAKU 1. Menjaga kehormatan diri dan menunjung tinggi etika. 2. Berpenampilan sederhana yang bisa diterima secara umum (berdasarkan kearifan lokal dan norma-norma yang berlaku).
3. Menunjukkan sikap antusias dalam melaksanakan gerakan antikorupsi. V. STRUKTUR ORGANISASI KomPAK Jateng A. Susunan Pengurus 1. Penasehat : Gubernur Jawa Tengah 2. Pembina : a. Drs. Kunto Nugroho HP, MSi b. Dr. Edi Santosa, SU c. PROF. DR. Hibnu Nugroho, SH, MH d. Drs. Eko Handoyo 3. Ketua I : Suharsi, SKM, M.Kes 4. Ketua II : Sudirman Mustafa, SH, M.Hum 5. Sekretaris : a. Sekretaris I : Agus Andriyanto, S.Sos, MM b. Sekretaris II : Edi Winarno ST, M.Kom 6. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) a. Pokja Sekolah : Intan Hestika Dhesi Ariani, M.Pd b. Pokja Kampus : Sugih Wijayanti, SKp.Ns, M.Kes c. Pokja Aparatur Sipil Negara : Dhoni Widianto, S.Sos, MSi d. Pokja Widyaiswara : Ir. Iman Kridarso, M.Si e. Pokja Perempuan : Wahyu Widiarso, ST, MPi f. Pokja Komunitas : Aista Wisnu Putra SH B. Tugas dan Wewenang Pengurus KomPAK Jateng : 1. Pembina : Pembina memiliki tugas dan wewenang membina dan membimbing pimpinan organisasi.
2. Penasehat : a. Membina dan membimbing pimpinan organisasi b. Memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan organisasi c. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sitem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan organisasi dan memberikan saran-saran perbaikannya. 3. Ketua I : Ketua memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab : a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan organisasi a. Memimpin rapat pengurus harian dan rapat pleno b. Menentukan dan memegang kebijakan umum oganisasi c. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat keputusan dan Peraturan Organisasi d. Selaku mandataris rapat anggota, ketua bertanggung jawab rapat anggota dan mempertanggung melaksanakan amanah jawabkannya di hadapan rapat anggota. 4. Ketua II : a. Membantu tugas-tugas Ketua b. Membantu tugas dan kedudukan Ketua apabila berhalanga c. Melakukan wewenang Ketua apabila berhalangan d. Bersama Sekretaris atau wakil sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkaitan dengan bidangnya e. Wakil ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada ketua 5. Sekretaris a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengendalikan kegiatan organisasi b. Bersama wakil sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara mengusahakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan organisasi c. Menyusun rumusan dan rancangan keputusan organisasi d. Bersama wakil sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara membuat rancangan anggaran pendapatan dan anggaran belanja rutin serta anggaran insidental organisasi e. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keputusan dan peraturan organisasi f. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keteraturan organisasi dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua 6. Wakil Sekretaris : a. Membantu tugas-tugas Sekretaris b. Mewakili tugas Sekretaris apabila berhalangan c. Melakukan wewenang sekretaris apabila berhalangan
d. Bertanggungjawab kepada pengurus harian 7. Ketua Kelompok Kerja a. Menangani masalah yang berhubungan dengan kegiatan penyuluhan, fasilitasi dan aktifitas-aktifitas pada upaya-upaya pembangunan integritas dan pencegahan korupsi b. Menyiapkan dan menyusun modul materi dan metode penyuluhan fasilitasi dan aktifitas-aktifitas pada upaya-upaya pembangunan integritas dan pencegahan korupsi C. Struktur Organisasi VI. RENCANA KEGIATAN FORUM KomPAK Jateng Saat ini, jumlah personil di KomPAK Jateng sejumlah 57 orang yang terdiri dari unsur Dosen, Guru, Widyaiswara, ASN, Pensiunan, dan Aktifis Penggiat Antikorupsi. Disamping ada Pembina dan Pengurus, juga dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) agar visi dan misi lembaga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tawaran kolaborasi dan kerjasama AKSI KomPAK Jateng di tahun 2021 : 1. Diklat Persiapan sertifikasi PAK dengan BPSDMD Jawatengah. 2. TOT untuk calon fasilitator diklat PAK 3. Workshop peningkatan kapasitas SDM Berintegritas (ASN / swasta) 4. Workshop Implementasi Sekolah / Kampus berintegritas. 5. Workshop membangun stabilitas jejaring forum PAK ( Sharing bestpractice) 6. Inservice training / WS aktualisasi pembangunan budaya integritas di jajaran organisasi /pemda /legislatif
POKJA (Kelompok Kerja) KomPAK Jateng sebagai berikut: A. Pokja Sekolah Mengingat begitu luas dan kompleksnya korupsi di Indonesia, maka dibutuhkan upaya untuk membentuk integritas bangsa. Pembentukan integritas bangsa dapat dimulai dari pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan target semua usia mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Pokja Sekolah adalah sebagai berikut: RENCANA AKSI POKJA SEKOLAH NO RENCANA AKSI INDIKATOR OUTPUT 1 2 3 4 5 6 Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menginsersi kurikulum antikorupsi dalam setiap jenjang pendidikan. Mengadakan TOT Guru / Tenaga Kependidikan dalam setiap jenjang pendidikan. Mendorong Guru untuk mengikuti sertifikasi PAK. Jambore siswa berintegritas. Temu Guru Antikorupsi dengan materi bestpractice antikorupsi. Pemilihan Duta Antikorupsi untuk Pelajar secara berkala tingkat provinsi. Meningkatkan dukungan pemerintah dalam program anti korupsi untuk pendidikan. Tersedianya TOT Guru Penggerak Integritas dalam setiap jenjang pendidikan. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PAK dari unsur guru. Penumbuhan Nilai Antikorupsi jenjang remaja (SMA,SMK dan MA) Pemberdayaan guru bersertifikasi PAK untuk share bestpractice . Menggalakkan Dukungan sekolah dan Madrasah untuk mengirim wakil dari sekolah dalam ajang Pemilihan Duta Antikorupsi dengan seleksi AKSI Nyata dan portofolio . PAK BerDAYA 16 sekolah dan Madrasah pilot project antikorupsi di JATENG. Jumlah komulatif 200 guru dan setiap jenjang @ 50 guru. 10 guru bersertifikasi PAK. 100 siswa berintegritas 50 an guru dalam Temu Guru Antikorupsi. 1 perwakilan setiap kabupaten/ kota. 7 PAK Goes To School Berkala setiap 3 bulan sekali. 8 Modifikasi kegiatan untuk penguatan nilai antikorupsi untuk masuk dalam pilihan ektra kurikuler di sekolah B. Pokja Perguruan Tinggi Perlu disadari bahwa pembentukan mental dan kepribadian seseorang dimulai sejak dini sehingga penyusunan kurikulum anti korupsi untuk dimasukkan di universitas/kampus di Indonesia. Kampanye dan kuliah dengan materi anti korupsi harus terus diupayakan. dalam kurikulum sekolah formal termasuk
RENCANA AKSI POKJA PERGURUAN TINGGI NO RENCANA KEGIATAN Identifikasi Kegiatan 1. antikorupsi pada Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah 2. Melakukan Persamaan Persepsi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi pada Pendidkan Tingkat Menengah dan Pendidikan Tinggi 3. Melakukan Sosialisasi Mata Kuliah Dan Pembelajaran Antikorupsi pada Pendidikan Menengah dan Tinggi 4. Penyetaraan Dosen Pendidikan Budaya Antikorupsi melalui Sertifikasi PAK baik Pada Pendidikan Menengah dan Tinggi TUJUAN Teridentifikasi bentuk Kegiatan antikorupsi di tingkat Pendidikan Menengah dan Tinggi di Jawa Tengah Terwujud Persamaan Persepsi Kurikulum Pendidikan pada Antikorupsi tingkat Menengah dan Tinggi Terwujud Sosialisasi Mata Kuliah Dan Pembelajaran Antikorupsi pada Pendidikan Menengah dan Tinggi Sosialisasi Mata Kuliah Dan Pembelajaran Antikorupsi pada Pendidikan Menengah dan Tinggi Para Guru dan Dosen Penyuluh Antikorupsi sudah tersertifikasi PAK SASARAN SMA,PT GURU,DOSEN SMA ,PT GURU,DOSEN SMA ,PT GURU,DOSEN SMA ,PT PENANGGUNGJWB KETUA FORUM SEKOLAH & KAMPUS KETUA FORUM SEKOLAH & KAMPUS KETUA FORUM SEKOLAH & KAMPUS KETUA FORUM SEKOLAH & KAMPUS 5. Melakukan Kegiatan Seminar,Workshop Terkait dengan Budaya Antikorupsi baik pada tingkat Pendidikan Menengah maupun Pendidikan Tinggi Terselenggara Kegiatan Seminar,Workshop Terkait dengan Budaya Antikorupsi baik pada tingkat Pendidikan Menengah maupun Pendidikan Tinggi GURU,DOSEN SMA ,PT KETUA FORUM SEKOLAH & KAMPUS C. Pokja ASN telah diberlakukannya sistem desentralisasi dalam Seiring dengan pemerintahan Indonesia, penerapan konsep dasar tata kelola pemerintahan yang baik, senantiasa diupayakan oleh Pemerintah kepada ASN. Lingkup perbaikan meliputi sistem administrasi keuangan, perbaikan layanan publik, penegakan hukum, dan memberi ruang partisipasi aktif dari masyarakat
dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, efisien, konsisten, partisipatif, dan responsif. Pada POKJA ASN akan bersama-sama dengan pemerintah Propinsi Jawa Tengah khususnya Inspektorat, untuk melakukan kegiatan bersama dalam rangka pendidikan dan pelatihan, seminar serta workshop Anti Korupsi bagi ASN di Jawa Tengah. D. Pokja Wilayah Begitu luas cakupan wilayah untuk melakukan gerakan sadar Budaya Antikorupsi maka perlu dilakukan kegiatan di beberapa daerah secara masif dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak (stakeholders). Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pokja Wilayah, yaitu: 1. Program Sosialisasi PAKSI melalui BAPERMADES Prov dan Kab./Kota; 2. Workshop Pencegahan Korupsi bersama APDESI DAN PAPDESI; 3. Seminar melawan Korupsi bersama Parade Nusantara. E. Pokja Widyaiswara Salah satu tugas dan fungsi Widyaiswara adalah melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan kepada PNS. Oleh karena itu keberadaan Widyaiswara perannya sangat strategis dalam mewujudkan gerakan anti korupsi, terutama kepada para PNS dan Calon PNS. Berikut beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Widyaiswara BPSDMD Propinsi Jawa Tengah yang juga sebagai Penyuluh Anti Korupsi. RENCANA AKSI POKJA WIDYAISWARA NO 1 2 BENTUK KEGIATAN Pelatihan Dasar CPNS dilingkungan Kab/Kota Wilayah Prov Jateng Pelatihan Dasar CPNS AKSI Melatih / mengajar materi Nilai nilai Dasar ASN ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi ) Pada CPNS yang dilaksanakan Kab/Kota Wilayah Prov Jateng Melatih / mengajar materi Nilai nilai Dasar ASN ANEKA (Akuntabilitas, KELOMPOK SASARAN CPNS kab/Kota di wilayah Prov Jateng CPNS di lingkungan Prov Jateng INDIKATOR Terlatihnya CPNS yang mampu : menginterna lisasi dan mengaktuali sasi nilai- nilai ANEKA dalam melaksanak an kegiatan sehari-hari sesuai tupoksi masing- masing Terlatihnya CPNS yang mampu :
di lingkungan Prov Jateng 3 Diklat Prajabatan CPNS K1/K2 bagi Gol II Kab/Kota Wilayah Prov Jateng 4 Diklat PIM III Prov Jateng dan kab. kota Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi ) Pada CPNS yang dilaksanakan BPSDMD Prov Jateng Melatih / mengajar materi Anti Korupsi pada CPNS K1/K2 yang dilaksanakan kab/kota di wilayah Prov Jateng Melatih / mengajar materi Integritas pada Pejabat Eselon III dilingkungan Prov Jateng dan Kab/Kota Wil Prov Jateng CPNS K1/K2 kab/Kota di wilayah Prov Jateng Pejabat es III di lingkungan Prov Jateng Pejabat es III Kab/Kota Wil Prov Jateng menginterna lisasi dan mengaktuali sasi nilai- nilai ANEKA dalam melaksanak an kegiatan sehari-hari sesuai tupoksi masing- masing Terlatihnya CPNS K1/K2 yang mampu : menginterna lisasi dan mengaktuali sasi nilai- nilai Anti Korupsi melaksanak an kegiatan sehari-hari sesuai tupoksi masing- masing Terlatihnya Pejabat es III yang mampu : • mengemb angkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan • Menjunjun g tinggi etika public, taat pada nilai- nilai,
5 Diklat PIM IV Prov Jateng dan Kab/Kota 6 Pelatihan Teknis bidang Melatih / mengajar materi Integritas pada Pejabat Eselon IV dilingkungan Prov Jateng dan Kab/Kota Wil Prov Jateng Melatih / mengajar materi Anti Korupsi pada Pejabat es IV di lingkungan Prov Jateng Pejabat es IV Kab/Kota Wil Prov Jateng Petugas Teknis tertentu di norma, moralitas • Bertanggu ngjawab dalam memimpin unit instansiny a masing- masing yang sesuai dengan tupoksi Terlatihnya Pejabat es IV yang mampu : • mengemb angkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan • Menjunjun g tinggi etika public, taat pada nilai- nilai, norma, moralitas • Bertanggu ngjawab dalam memimpin unit instansiny a masing- masing yang sesuai dengan tupoksi Terlatihnya petugas /pegawai
tertentu bagi petugas di Kab/Kota Wil Prov Jateng 7. Pelatihan Fungsional bidang tertentu bagi pegawai fungsional di Kab/Kota Wil Prov Jateng F. Pokja Perempuan Petugas Teknis tertentu Kab/Kota Wil Prov Jateng Melatih / mengajar materi Anti Korupsi pada Pegawai Fungsional tertentu Kab/Kota Wil Prov Jateng lingkungan Prov Jateng Petugas Teknis tertentu Kab/Kota di Wil Prov Jateng Pegawai fungsional tertentu di lingkungan Prov Jateng Pegawai fungsional tertentu Kab/Kota di Wil Prov Jateng teknis yang mampu : • Menginter nalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi • Mengaktu alisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam melaksana kan tugas sebagai petugas /pegawai teknis tertentu secara profesiona l Terlatihnya pegawai fungsional yang mampu • Menginter nalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi • Mengaktu alisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam melaksana kan tugas dalam Jabatan Fungsiona l tertentu secara profesiona l
Peran perempuan sangat strategis dalam ikut pencegahan korupsi terutama dalam membangun kesadaran keluarga. Pencegahan korupsi bisa dimulai dari rumah, karena peran seorang ibu dapat mempengaruhi keluarganya, suaminya, dan anak-anaknya. Penanaman nilai-nilai anti korupsi diharapkan bisa menjadi bagian dari sistem nilai yang berjalan di keluarga. Dengan Jatengdemikian pencegahan korupsi berbasis keluarga melalui peran ibu adalah sangat penting. Pokja Perempuan merencanakan beberapa program kegiatan sebagai berikut: 1. Sosialisasi pengetahuan anti korupsi kepada Ibu-Ibu PKK 2. Workshop tentang Peran Perempuan dalam Pencegahan Korupsi 3. Kerjasama pendidikan anti Korupsi dengan Gabungan Organisasi Wanita serta Organisasi yang konsern dalam Pemberdayaan Perempuan. G. POKJA KOMUNITAS Seiring dengan minat dan kepedulian masayarakat untuk ikut berperan serta dalam budaya Antikorupsi, maka perlu adanya keterlibatan peran Penyuluh Antikorupsi ikut mengawal pergerakannya, agar kegiatan aksi Komunitas selaras dengan elemen upaya pencegahan korupsi RENCANA AKSI POKJA KOMUNITAS NO RENCANA AKSI INDIKATOR OUTPUT 1 Identifikasi komunitas antikorupsi (Aksi) diJawa Tengah 2 Mengadakan TOT Penggiat Aksi di Komunitas 3 Mendorong Penggiat Aksi di Komunitas untuk mengikuti sertifikasi PAK. Terdatanya Komunitas Antikorupsi. Tersedianya Penggiat Aksi terpapar materi Aksi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Komunitas bersertifikat. 6 Wilayah di Jateng Minimal 2 orang disetiap Komunitas. 2 org setiap Wilayah Penggiat Aksi di Komunitas bersertifikasi PAK. 4 Jambore Komunitas Aksi. Penumbuhan Nilai Antikorupsi di Komunitas Aksi Komunitas Berintegritas di setiap Wilayah Komunitas 5 Temu Penggiat Komunitas Antikorupsi dengan materi bestpractice antikorupsi. Pemberdayaan Komunitas bersertifikasi PAK untuk share bestpractice . Temu Penggiat Komunitas Aksi seJateng.
6 Pemilihan Duta Antikorupsi Komunitas Jateng. Membangun dukungan untuk mengirim wakil dari Komunitas dalam ajang Pemilihan Duta Antikorupsi Jateng 1 perwakilan setiap wilayah Komunitas Aksi Jateng. VII. PENUTUP Dengan niat dan tekat ikut membangun Budaya Antikorupsi, maka Forum KomPAK terpanggil untuk ikut andil. Dalam profile KomPAK yang kami susun dengan sangat sederhana ini setidaknya kami harapkan mampu mencerminkan gambaran kesungguhan aksi nyata dalam mencegah korupsi melalui berbagai aksi Edukasi Antikorupsi di Jawa Tengah. Tiada gading yang tak retak, demikian pula upaya kami dalam menyusun profile KomPAK ini, segala kekurangan yang ada, mohon kiranya dimaafkan dan mohon saran masukan demi perbaikan kedepannya, untuk lebih mengenal segala giat dan aktivitas silahkan kunjungi media sosial dan IG KomPAK Jateng atau menghubungi narahubung Kami di nomor 089674481724 atas nama Intan Hestika Dhesi A. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan semoga gambaran KomPAK yang tertuang dalam profile ini bermanfaat bagi kita semua.