KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 KE KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023 TANGGAL 21 - 23 NOVEMBER 2023 I. PENDAHULUAN A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait kesiapan tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024, maka dalam persidangan II Tahun Sidang 2023- 2024 ini kembali Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilu serentak tahun 2024 itu dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Ditambah lagi waktu pemungutan suara (14 Februari 2024) yang semakin dekat, sehingga Komisi II DPR RI senantiasa memantau dan mengevaluasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 tersebut, dari pusat hingga ke daerah. Untuk itulah, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara terkait agenda tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun persiapan agenda tahapan yang akan datang seperti kampanye dan pengadaan logistik pemilu. Sebagai pelaksana undang-undang, baik KPU maupun Bawaslu di setiap tingkatan memiliki tahapan penyelenggaran pemilu dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. KPU dan Bawaslu memiliki peran yang terpisah namun saling mendukung untuk menjamin integritas dan keabsahan pemilu di Indonesia. Misalnya dalam tahapan kampanye, KPU bertugas menetapkan aturan dan jadwal kampanye, memastikan penyelenggaraan kampanye yang adil, serta meminta laporan dana kampanye. Sementara Bawaslu memantau dan mengawasi jalannya kampanye partai politik dan calon untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, serta menangani pelanggaran atau dugaan pelanggaran dalam proses kampanye pemilu tersebut. kewajiban untuk melaksanakan semua Pada intinya, kunjungan kerja spesifik dalam persidangan II Tahun Sidang 2023- 2024 ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Karo, Bawaslu Kabupaten Karo, dan termasuk dukungan atau fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. A. HASIL PENETAPAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO PEMILU 2024 KPU Kabupaten Karo melalui Pengumuman No. 2319/PL.01.4-PU/1206/2023 Тentang Daftar Calon Tetap Angoota DPRD Kabupaten Karo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan 457 calon legislatif (Caleg) yang kini tercatat di Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karo dalam Pemilu Tahun 2024 dari 18 partai politik (Parpol) peserta pemilu. Dari 457 caleg, tercatat ada 267 caleg lain, persentase keterwakilan perempuan dalam DCT sudah lebih dari 30 persen. Tabel berikut ini menggambarkan hasil rekapitulasi DCT Anggota DPRD Kabupaten Karo dalam Pemilu Tahun 2024. laki-laki dan 190 caleg perempuan. Dengan kata
REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN NO URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU AKRONIM TOTAL DAFTAR CALON TETAP L P %KETERWAKILAN PEREMPUAN 1 Partai Kebangkitan Bangsa PKB 24 16 40% 2 Partai Gerakan Indonesia Raya Partai GERINDRA 22 18 45% 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI PERJUANGAN 27 13 32.5% 4 5 6 7 8 Partai Golongan Karya Partai NasDem Partai Buruh Partai Gelombang Rakyat Indonesia Partai Keadilan Sejahtera Partai GOLKAR NasDem Partai Buruh GELORA INDONESIA PKS 25 26 6 13 13 15 14 4 8 14 37.5% 35% 40% 38.1% 51.85% 12 14 15 16 17 Partai Amanat Nasional Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia PARTAI PERINDO Partai Persatuan Pembangunan PAN PD PSI PERSATUAN INDONESIA PPP 20 21 11 19 0 18 18 8 12 1 47.37% 46.15% 42.11% 38.71% 100% 24 Partai Ummat Partai Ummat 2 1 33.33% 10 Partai Hati Nurani Rakyat HANURA 19 15 44.12%
Ke-457 caleg akan berkontestasi untuk memperebutkan 40 alokasi kursi Anggota DPRD di Kabupaten Karo dari 5 (lima) daerah pemilihan yaitu Karo I, Karo II, Karo III, Karo IV, dan Karo V berdasarkan peraturan KPU No.6 Tahun 2023, seperti tampak pada infografis di bawah ini. B. DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KARO KPU Kabupaten Karo telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 300.088 pemilih yang terdiri atas 145.938 orang berjenis kelamin perempuan dan 154.150 berjenis kelamin laki-laki. KPU Kabupaten Karo juga menetapkan jumlah TPS di Kabupaten Karo sebanyak 1.217 TPS, yang tersebar di 10 kelurahan, 259 desa, dan 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. C. LOGISTIK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, dimana pengadaan logistik pemilu 2024 tidak terpusat hanya di KPU RI saja. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pengadaan logistik pada pemilu 2024 dibagi pada tiga sekretariat. Mulai dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota. Untuk Sekretariat Jendral KPU mendapat bagian
Perlengkapan Pemungutan Suara, terdiri atas surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Surat suara Pemilu anggota DPR. Juga ada Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pada Sekertariat KPU provinsi mendapat Bagian untuk Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas, kotak suara, surat suara Pemilu anggota DPD, surat suara Pemilu anggota DPRD provinsi, surat suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, tinta, bilik pemungutan suara dan segel. Dukungan perlengkapan lainnya bagi provinsi terdiri atas sampul kertas, formulir untuk berita acara dan atau sertifikat pemilu presiden dan wakil presiden, formulir untuk berita acara dan atau sertifikat pemilu anggota DPR, formulir untuk berita acara dan atau sertifikat pemilu anggota DPD formulir untuk berita acara dan atau sertifikat pemilu anggota DPRD serta alat bantu tunanetra pemilu anggota DPD. Sedangkan untuk sekertariat KPU Kab/Kota mendapat bagian perlengkapan pemungutan suara terdiri atas, alat untuk mencoblos pilihan. Selain itu ada juga untuk dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi, karet pengikat surat suara kantong plastik, bolpoin, segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok, spidol. Sebagai tindak lanjut PKPU 14/2023 tersebut, secara teknis KPU RI melalui surat Sekretaris Jendral Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 menyebut bahwa rencana pengadaan logistik Pemilu dibagi dalam beberapa tahap, dimulai dari Tahap I dan seterusnya. Sampai saat ini KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan kebutuhan logistik Pemilu Tahap 1 dengan metode pengadaan Katalog Nasional berupa Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta dan Segel, sebagaimana tampak dalam tabel 2 berikut: Tabel 2 Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum 2024 Tahap I KPU Provinsi Sumatera Utara NO JENIS LOGISTIK 1 Kotak Suara JUMLAH KEBUTUHAN 230.285 INDEKS KEBUTUHAN LOGISTIK 5 Buah Per TPS + 2 Buah Per KPU untuk PPK 33 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara 2 3 4 Bilik Suara Tinta Segel Pemungutan 183.500 4 Buah Per TPS 91.750 2 Buah Per TPS 1.284.665 untuk Kab/Kota: 33 per TPS untuk PPK: 1 per TPS + 11 per 50.880 PPK 6.110 untuk PPS: 1 per PPS
3.073.625 untuk TPS : 67 per TPS Untuk pengadaan kebutuhan logistik Pemilu tahap selanjutnya akan dilaksanakan pengadaan misalnya seperti surat suara, formulir, alat coblos dan lainnya. Saat ini sedang proses pengadaan surat suara setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang akan dicetak sebanyak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan untuk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 10.853.940 ditambah 2 persen jumlah suara cadangan menjadi 11.092.623. Pembagian pengadaan kebutuhan logistik menjadi beberapa Tahap ini menjadi kebijakan untuk mempermudah pengelolaan logistik secara lebih baik dalam hal penampungan logistik di gudang, serta alur distribusi dari penyedia ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera dalam hal ini sudah siap dan saat ini tengah menyiapkan tempat penyimpanan/gudang untuk menampung logistik yang saat ini sedang masuk proses pengadaan. KPU Kabupaten Karo sendiri telah menerima logistik Pemilu 2024 Tahap 1, pada 26 Oktober 2024 lalu berupa 4.868 bilik suara yang akan disebar ke 1.217 TPS. Logistik sekarang ini disimpan di gudang yang dijamin keamanannya oleh kepolisian. Hal yang perlu diperhatikan tingkat kelembaban ruangan gudang karena bilik suara berbagan duplex. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa tahapan masa kampanye akan beririsan dengan tahapan pengadaan dan distribusi logistik sehingga dalam pengelolaan logistik diperlukan kualitas penyelenggara yang baik dan persiapan tahapan logistik agar logistik Pemilu 2024 sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya. D. NOTA PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) PILKADA 2024 Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri pada 11 Januari 2023 telah lalu, Mendagri menyampaikan bahwa Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaran tahan pemilu serentak tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaran Pemilu Tahun 2024. Hal itu ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaran Pemilu. Selain itu, Pemerintah Daerah juga mendukung secara pendanaan untuk kegiatan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Karo sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 900. 1.9. 1 /435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 terkait Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Berikut adalah rencana pembahasan anggaran sharing Dana Hibah tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 melalui APBD Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Sesuai SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal tersebut, khususnya huruf c poin kedua: pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40 persen dari nilai Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tahap kedua TA 2024 sebesar 60 persen dari nilai NPHD. Pada Senin, 13 November 2023 yang lalu, Bupati Kabupaten Karo Cory Sriwati Sebayang, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Karo sejumlah Rp50.562.321.650,-. NPHD yang diberikan ke KPU Kabupaten Karo sebesar Rp 32.568.561.650,- dan Bawaslu Kabupaten Karo sebesar Rp 12.545.466.000,-. Sementara biaya pengamanan untuk Polres Tanah Karo sebesar Rp 4.580.934.000,- dan TNI (Kodim 0205/TK) sebesar Rp 867.360.000,-. Seluruh dana ini diambil dari APBD Kabupaten Karo, di mana, nantinya 40 persen dari total dana ini akan diambil dari APBD Kabupaten Karo tahun 2023. Sementara sisanya, akan diambil dari APBD Kabupaten Karo tahun 2024 mendatang. E. TAHAPAN KAMPANYE DAN NETRALITAS ASN Tahapan dan jadwal kampanye peserta Pemilu 2024 baru dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kendati demikian banyak kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye telah dimulai dalam bentuk, pertemuan warga, penyebaran bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian hingga baliho dan papan reklame di jalan-jalan utama. Penyelenggara pemilu sejak awal telah mewanti-wanti hal ini, khususnya Bawaslu, terutama kepada parpol dan caleg yang ingin memasang alat peraga sosialisasi. Tak terkecuali Bawaslu Kabupaten Karo juga mengingatkan papol dan calon untuk memperhatikan ketentuan dan aturan terkait kampanye. Teutama agar tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti, coblos nomor urut, mencantumkan simbol atau gambar paku dan materi muatan unjur ajakan lainnya. Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan tersebut pasti akan ditindak sesuai dengan regulasi yang ada. Netralitas ASN sebenarnya mengacu pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, khusus tertuang pada Pasal 2 huruf f, dimana penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas, serta Pasal 9 Ayat (2) yang tegas menyebut bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Netralitas ASN juga tegas diatur dalam beberapa pasal UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) yang melarang pejabat daerah, pejabat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa/Lurah untuk mengeluarkan kebijakan atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Selain itu, pada Pasal 72 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juga melarang Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota untuk melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Petahana yang maju kemudian terbukti melakukan pelanggaran terkait abuse of power terhadap ASN, bisa dibatalkan oleh KPU sebagai calon peserta Pemilu. F. MAKSUD DAN TUJUAN ini secara khusus Untuk dimaksudkan untuk melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Karo dan dari instansi/stakeholders lainnya. itu, terkait kunjungan kerja spesifik Pertemuan ini dilaksanakan pada: Hari/tanggal Tempat : Rabu, 22 November 2023 : Kantor KPU Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke ke Kabupaten Bekasi, Sumatera Utara dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. Dolly Kurnia. Tandjung. Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.
V. PEMBAHASAN A. PENGANTAR PIMPINAN KOMISI II DPR RI Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karo, fungsi Provinsi Sumatera Utara, pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi II DPR RI akan menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan yaitu: ini dalam rangka melaksanakan 1) Evaluasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Karo, apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Karo terutama dalam tahapan pencalonan mulai dari verifikasi administrasi dokumen persyaratan hingga pencermatan rancangan DCT (keseuaian dengan nomor urut, nama, tanda gambar parpol, dan keterwakilan perempuan), guna memastikan proses pencalonan anggota DPRD berjalan secara adil dan transparan. 2) Validitas Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Karo. KPU Kabupaten Karo telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 300.088 pemilih yang terdiri atas 145.938 orang berjenis kelamin perempuan dan 154.150 berjenis kelamin laki-laki. KPU Kabupaten Karo juga menetapkan jumlah TPS di Kabupaten Karo sebanyak 1.217 TPS, yang tersebar di 10 kelurahan, 259 desa, dan 17 kecamatan yang ada di
Kabupaten Karo. Komisi II ingin mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait DPT Pemilu 2024 tersebut. 3) Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Karo untuk Kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024. Kemendagri telah meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota se-Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaran Pemilu Tahun 2024. Termasuk juga terkait dengan dukungan pendanaan untuk kegiatan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 900. 1.9. 1 /435/SJ. Sejauh mana fasilitasi dan dukungan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo untuk mendukung kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pilkada 2024? 4) Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Karo. KPU Kabupaten Karo sendiri telah menerima logistik Pemilu 2024 Tahap 1 pada 26 Oktober 2023 lalu berupa 4.868 bilik suara. Komisi II ingin mengetahui langkah-langkah KPU Kabupaten Karo menjaga tingkat kelembaban dan juga keamanan gudang KPU? Termasuk bagaimana antisipasi KPU terhadap tahapan masa kampanye yang bakal beririsan dengan tahapan pengadaan dan distribusi logistik? 5) Tahapan Kampanye dan Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Tahapan dan jadwal kampanye peserta Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bagaimana persiapan KPU Kabupaten Karo dalam mengatur jadwal pelaksanaan kampanye, masalah alat peraga kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Dana Kampanye, hingga bagaimana koordinasi dengan aparat keamanan langkah Pemerintah dan kandidat? Selain Kabupaten Karo untuk menjaga netralitas ASN pada masa kampanye? itu, seperti apa Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis dari masing-masing pihak terkait dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut. Bapak, ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh hasil dari pertemuan ini akan terekam dan terdokumentasi dengan baik serta akan menjadi catatan penting, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk nantinya ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya. Demikian pengantar singkat dari kami, terima kasih. . B. KPUD KABUPATEN KARO 1. Tidak ada kendala Setelah Penetapan DCT, adapun Evaluasi atas pelaksanaan tahapan pencalonan : b. Keputusan MA yang mendadak di hari terakhir (terkait kewajiban 30% perempuan pembulatan keatas) c. Surat Edaran yang tidak lugas sehingga menimbulkan persepsi/ pemahaman ganda (ambiguitas).
d. Responsifitas parpol terhadap ketentuan/ batas akhir waktu. Contoh : Partai PPP dan Partai Perindo 2. Tidak ada permohonan sengketa proses dari peserta pemilu pada saat penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023, Langkah antisipasi yang disiapkan KPU Kabupaten Karo dalam menghadapi sengketa proses khususnya penetapan DCT adalah dengan memitigasi permasalahan yang muncul pada saat penetapan DCT, yaitu menginventarisir dan menyelesaikan persoalan persolan yang muncul pada saat pengumuman DCS sebelum diadakannya penetapan DCT 3. KPU Kabupaten Karo telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 sebanyak 300.088 pemilih yang terdiri atas 145.938 Laki-laki dan 154.150 Perempuan. KPU Kabupaten Karo juga menetapkan jumlah TPS di Kabupaten Karo sebanyak 1217 TPS, yang tersebar di 10 Kelurahan, 259 Desa dan 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo a. Data pemilih berusia 17 Tahun pada saat 14 Februari 2024? Jawab : Pemilih baru yang berusia 17 tahun sampai saat 14 Februari 2024 di Kabupaten Karo adalah 8.239 pemilih, dengan rincian 4.235 pemilih laki-laki, dan 4.004 pemilih perempuan b. Data pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih tercantum? Jawab : Yang sudah meninggal dunia tapi masih tercantum, sampai dengan periode November 2023 adalah sebanyak 507 pemilih. c. Data pemilih yang tidak punya KTP elektronik? Atau jumlah pemilih KTP-Elektronik? Jawab : Pemilih yang tidak punya KTP elektronik adalah 0 (nol) pemilih dan Pemilih Potensial non KTP elektronik adalah 5.488 pemilih dengan rincian laki-laki 2.885 pemilih dan perempuan 2.603 pemilih. potensial non d. Data pemilih alih status dari sipil menjadi TNI/POLRI Jawab : Pemilih alih status dari Sipil menjadi TNI/ Polri adalah 109 pemilih terdiri dari: Pemilih alih status dari Sipil menjadi TNI 67 pemilih dengan rincian laki-laki 65 pemilih dan perempuan 2 pemilih. Pemilih alih status dari Sipil menjadi Polri 42 pemilih dengan rincian laki-laki 38 pemilih dan perempuan 4 pemilih. 4. Berapa jumlah TPS lokasi khusus yang telah ditetapkan? Serta
berapa jumlah DPT di masing-masing lokasi khusus tersebut? Rekapitulasi dilampirkan bisa Jawab : Jumlah TPS Loksus untuk Pemilu 2024 KPU Kab. Karo ada sebanyak 3 (tiga) TPS yang terdapat di Rutan Kelas IIB Kabanjahe, adapun rekapitulasi adalah sebagai berikut: TPS 901 : Jumlah pemilih sebanyak 226 pemilih dengan rincian laki-laki 217 pemilih dan perempuan 9 pemilih, TPS 902 : Jumlah pemilih sebanyak 232 pemilih dengan rincian laki-laki 228 pemilih dan perempuan 4 pemilih, TPS 903 : Jumlah pemilih sebanyak 244 pemilih dengan rincian laki- laki 235 pemilih dan perempuan 9 pemilih. 5. Seperti apa langkah koordinasi pihak terkait/pejabat yang berwenang di lain sebagainya? Jawab : Langkah koordinasi dengan pihak terkait/ pejabat berwenang di Lokasi Khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan adalah KPU Kabupaten Karo dengan Pihak Lembaga Pemasyarakatan selalu berkordinasi dengan baik terkait pemutakhiran data pemilih. Hal tersebut sudah dilakukan sejak tahap awal penyusunan daftar pemilih. Pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Karo begitu juga sebaliknya. Dalam hal koordinasi, rapat bersama dan sinkronisasi data dan penyempurnaan data pemilih selalu dilakukan komunikasi dengan baik. lokasi khusus seperti Rutan, Lapas dan 6. Terkait 1.217 TPS, seperti apa rencana pembentukan KPPS Pemilu 2024 di Kabupaten Karo? Terutama terkait kesiapan SDM di Kabupaten Karo yang kompeten sebagai penyelenggara adhoc di Tingkat TPS, berdasarkan evaluasi pemilu dan pilkada sebelumnya. terkait. Jawab Berdasarkan evaluasi dari pemilu dan pilkada sebelumnya, untuk KPU Karo membutuhkan penambahan Operator Siakba di tingkat KPU Kabupaten Karo sendiri, hal tersebut juga berlaku sampai tingkat Kelurahan/Desa se-Kabupaten Karo untuk mempercepat proses penginputan data KPPS ke aplikasi Siakba, diharapkan adanya tingkat rakor dan bimtek dari Kecamatan sampai kegiatan Kelurahan/Desa terkait mekanisme pembentukan KPPS tersebut. 7. Persiapan KPU di Kabupaten Karo Menghadapi Tahapan Kampanye juknis Pemilu: ➢ Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Kampanye dan Dana Kampanye ➢ Menghimbau Parpol untuk membuka RKDK dan : Untuk pembentukan KPPS menunggu menginventarisir pelaksanaan pembukaan RKDK. ➢ Meminta Rekomendasi dari penyelenggara Adhoc terkait titik lokasi APK. ➢ Memperkenalkan Aplikasi yang digunakan untuk kampanye dan Dana Kampanye yaitu SIKADEKA. ➢ Menginformasikan batas-batas akhir terkait pelaksanaan
Kampanye. ➢ Segera akan berkoordinasi dengan aparat terkait lokasi dan zona kampanye. 8. Sosialisasi terkait aturan Kampanye, KPU Kabupaten Karo telah melaksanakannya pada tanggal 15 November 2023 pada acara Rakoor Kampanye dan Dana Kampaye Serta Pengenalan Sistem Informasi Kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA), kedepannya KPU Kabupaten Karo akan mengoptimalkan pengguna media sosial untuk media sosialisasi aturan Kampanye. 9. Dalam Menfasilitasi pemasangan APK terutama titik lokasi KPU berkoordinasi dengan badan Adhoc untuk menentukan titik lokasi APK. Selanjutnya hasil dari badan Adhoc akan bawakan ke rapat koordinasi untuk mendapatkan kesepakatan. dengan Pemda Setempat 10. Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan pelaksana Kampanye Pemilu adalah dengan menyurati Partai Politik dan menegaskan batas akhir pendaftaran serta formulir yang digunakan. 11. Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo terhadap badan Adhoc khususnya terkait fasilitasi sekretariat, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Karo memberikan sarana seperti kantor untuk dipakai oleh PPK ditingkat Kecamatan tingkat Desa dan demikian pula untuk dan maupun PPS di sekretariatnya masing-masing. 12. Pada Sekretariat KPU Kabupaten Karo tidak terdapat permasalahan penarikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Daerah terhadap personil yang sudah bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten karo. Karena pada tahun 2021 PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang dipekerjakan di Sekretariat KPU Kabupaten Karo telah beralih status kepegawaian menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU RI. ▪ Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Karo Sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kasubbag, dan 7 (tujuh) orang Staf Pelaksana. ▪ Jumlah tenaga honorer atau tenaga non ASN yang bekerja di Sekretariat KPU kabupaten Karo sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 6 (enam) orang Tenaga Administrasi, 3 (tiga) orang Jagat Saksana, 2 (dua) orang Pramubakti, dan 1 (satu) orang supir. ▪ Seluruh tenaga non ASN yang bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten Karo telah mengikuti pendataan tenaga non ASN melalui SIMPEG.
13. Rencana dan Kesiapan KPU Kabupaten Karo : Pengadaan logistik pemilu dilaksanakan dengan beberapa metode ➢ Metode pengadaan E-Katalog nasional; ➢ Metode pengadaan E-Katalog; ➢ Metode pengadaan Non E-Katalog. 14. Pemetaan Pengelolaan Logistik di KPU Kabupaten Karo ➢ mempersiapkan sarana dan prasarana gudang yang memadai ➢ melaksanakan seluruh proses pengelolaan Logistik Pemilu dengan cara yang baik dan benar dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas secara efektif dan efisien; ➢ melaksanakan pemetaan kondisi di daerah terluar dan terjauh, moda digunakan, ketersediaan personil yang dibutuhkan, sehingga semua bisa diidentifikasikan kebutuhan anggarannya. transportasi yang bisa 15. Dalam Rangka meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula KPU Kabupaten Karo akan mendatangani sekolah SMA disetiap Kecamatan dan akan menggunakan waktu upacara hari senin untuk kegiatan sosialisi dan pendidikan pemilih pemula C. BAWASLU KABUPATEN KARO 1. Saat ini kantor Bawaslu Kabupaten Karo masih pinam pakai, kendala saat ini sudah terlalu sempit. 2. Selama tahapan pemilu berlangsung, belum ada sengketa 3. Bawaslu Kabupaten Karo terus melaksanakan pengawasan dalam tahapan pemilu yang berjalan. D. PEMDA KABUPATEN KARO 1. Bahwa Pemda Kabupaten Karo sangat mendukung pelaksanaan pemilu, adapun support yang sudah dilakukan yaitu : a. Tenaga PPK (seketariat) yang ditempatkan di KPUD untuk membantu administrasi kegiatan kepemiluan b. Pemda sudah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemuda, untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab c. Bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP, akan difasislitasi pembuatan KTP
D. KEMENDAGRI 1. Persiapan dan Kesiapan Kabupaten Karo sudah baik untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada 2. Mengapresiasi atas kerja kerja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo 3. Pemerintah Daerah perlu menjamin keamana pemilu, untuk itu perlu berkoordinasi dengan fokopinda 4. Menghimbau kepada Dukcapil untuk terus melakukan perekaman utamnaya bagi pemilih pemula 5. Kemedagri berharap agar tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu perlu terus melakukan sosialisasi dengan pemerintahan. VI. CATATAN Pada kunjungan spesifik ini, Ketua Komisi II DPR RI juga melakukan tinjauan langsung ke gudang logistik pemilu serentak 2024 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. VII. PENUTUP Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera pada tanggal 22 Desember 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 1 Desember 2023 KETUA TIM KUNJUNGAN KOMISI II DPR RI Dr. Dolly Kurnia. Tandjung, S.Si.M.T
Lampiran :