SOSIALISASI PEMBENTUKAN Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2024
Urgen membentuk pemilu sampai tingkat TPS 5
DASAR HUKUM Undang Undang No.7 Tahun 2017 sebagaimana diubah UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2024 Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, Dan Pengawas TPS Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 498/HK.01.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas TPS dalam Pemilu 2024
PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PENGAWAS TPS ? PEMBENTUKAN - PEMBUBARAN "Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 ( dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambar 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara" (PASAL 90 AYAT 2 UU NOMOR 7 TAHUN 2017) Tanggal 22 Desember 2023 (Dibentuk/Pelantikan) Tanggal 21 Februari 2024 (Dibubarkan)
PERSYARATAN MENJADI PENGAWAS TPS 1. Warga Negara Indonesia; 2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; 5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu; 6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; 7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat; 8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; 9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS
......Lanjutan Persyaratan: 10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah saat, mendaftar sebagai calon; 11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan; 12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; 13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; 14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; 15. Sehat Jasamani dan Rohani saat mendaftar;
BERKAS PENDAFTARAN PTPS 1. Surat lamaran pendaftaran ditujukan ke Panwaslu Kecamatan (contoh formulir disediakan) 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) 3. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan pejabat yang berwenang atau menyerahkan Fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli; 5. Daftar Riwayat Hidup (contoh formulir disediakan)
......Lanjutan BERKAS PENDAFTARAN PTPS Surat pernyataan bermaterai (form disediakan) yang memuat: 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia). 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan penga- dilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
....Lanjutan BERKAS PENDAFTARAN PTPS 7) Bersedia bekerja penuh waktu; 8) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMDaerah/Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih 9) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; 10) Surat izin dari atasan langsung bagi PNS untuk mengikuti seleksi (ada Formulirnya); 11) Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah kelurahan/desa sesuai alamat domisili yang bersangkutan;
1 Pengumuman 10 Perpanjangan Khusus 2 Pendaftaran dan Perimaan Berkas 3 Pemeriksaan Berkas & Penetapan Lulus Administrasi 4 Perpanjangan Pendaftaran Mekanisme Rekrutmen Pengawas TPS 7 Penetapan Hasil & Pengumuman Pengawas TPS Terpilih 9 Pelantikan dan Bimtek 8 Penggantian Calon Terpilih 5 Tanggapan Masyarakat 6 Tes Wawancara
TIMELINE PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PENGAWAS TPS ? Kebutuhan Pengawas TPS
TERIMA KASIH
Sambutan Ketua Bawaslu Kab. Kulon Progo Pada Pelantikan dan Pembekalan Panwascam Pemilihan 2024 Assalamu'alaikum wr. Wb Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Salom, on swasti astu namo budaya salam kebaijkan rahayu... Yang Terhormat Penjabat Bupati Kulon Progo, beserta unsur Forkompimda Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Bawaslu DIY, yang dalam hal ini diwakili Ibu Umi Illiyina (Kordiv Pencegahan dan Parmas). Yang kami hormati Sekda Kabupaten Kulon Progo Yang kami hormati ketua KPU Kab. Kulon Progo Yang saya hormati anggota Bawaslu KP, Yang kami hormati segenap OPD terundang: Bakesbangpol KP, Sat Pol PP KP, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan KP, Bagian Pemerintahan Setda KP. Yang Kami hormati Panewu se- Kulon Progo beserta unsur Forkompimcam Yang saya hormati dan saya banggakan pejabat dan jajaran sekretariat di lingkungan Bawaslu Kulon Progo Yang saya banggakan sahabat Panwaslu Kecamatan Terlantik. bapak ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita telah dengan lancar dan kidmat melangsungkan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panwas Kecamatan se-Kab. KP. Pelantikan Panwascam bagi kami jajaran pengawas adalah momentum yang sangat penting, mengingat Panwascam adalah salah satu garda depan dari jajaran pengawas ad-hoc pemilihan (selain nanti akan dibentuk pengawas kalurahan dan pengawas TPS), sahabat Panwascam itulah yang akan berhadapan dengan tahapan pemilihan di tingkat kapanewon. Merekalah yang secara langsung akan bersinggungan dengan kejadian, fakta-fakta dan dinamika di lapangan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dan dalam rangka itulah Panwascam dibentuk, yakni untuk memastikan tahapan pemilihan di kecamatan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 33 (huruf a) UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walokota, tugas dan wewenang Panwas kecamatan di antaranya adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi: 1. Pemutakhiran data Pemilih; 2. Pelaksanaan Kampanye; 3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK;
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban itu semua, saya perlu mengingatkan pada sahabat Panwascam, dan juga kita semua jajaran pengawas, bahwa kita harus memegang teguh beberapa sikap dan prinsip. Pertama, netralitas. Sebagai penyelenggara (dalam hal ini pengawas) pemilihan, netralitas tidak bisa ditawar lagi. Memang, sebagai warga Kulon Progo mempunyai preferensi politik masing-masing terhadap pasangan calon yang nanti akan berkontestasi. Namun perlu kita sadari bersama, ketika sudah masuk ke jajaran penyelenggara pemilu, preferensi politik itu tidak boleh ditunjukkan apalagi ditonjolkan. Terlebih, preferensi politik tidak boleh memengaruhi kerja-kerja pengawasan. Netralitas inilah yang akan mendasari kerja-kerja pengawasan nantinya. Netralitas mestinya ada sejak dari dalam pikiran, untuk kemudian harus diwujudkan dalam tindakan. Jika kita dapat menginternalisasikan nilai netralitas ke dalam pikiran dan tindakan, maka akan membuat kerja pengawasan menjadi lebih ringan, kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk melihat, menilai, mencatat dan menindak sebuah pelanggaran. Kedua, penguasaan dan pemahaman terhadap aturan perundang- undangan tentang pemilihan. Kompetensi atas regulasi harus kalian kuasai, harus kalian pahami dengan baik, agar kerja-kerja pengawasan yang kita lakukan tidak saja terukur, namun juga dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaima kita ketahui, sejak dulu regulasi terkait pilkada atau pemilihan di negara kita itu sangat dinamis, sering berubah. Pembacaan terhadap regulasi yang berubah-ubah ini tentu membutuhkan upaya yang ekstra, agar kita paham atas regulasi pemilihan secara komprehensif. Ketiga, selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan stake-holder, bagi sahabat Panwascam tentu harus bisa bersinergi dengan stakeholder di kapanewon. Di samping itu, kalian perlu menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pengenalan yang baik dengan aktor-aktor lokal tersebut juga akan mambantu untuk mudah menempatkan diri di tengah-tengah perhelatan pemilihan. Bersinergilah dengan mereka, sambil tanamkan sikap untuk saling menghormati tupoksinya masing- masing. Keempat, selalu dalam sikap disiplin, teliti, tegas, serta totalitas dan tuntas. Disiplin, adalah patuh dan menaati serangkaian jadwal kegiatan pengawasan. Sebagai pengawas kita juga harus Teliti, tidak saja pada angka-angka, tapi juga dapat melihat secara jeli fenomena dan detil pernik- pernik peristiwa. Tak kalah pentingnya adalah Tegas, yakni sikap dan pendirian yang kuat, tanpa ragu-ragu jika memang harus mencatat dan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi. Dan akhirnya, totalitas dan tuntas, kita harus sadari bersama bahwa kerja-kerja pengawasan tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Menegakkan keadilan pemilu bukan perkerjaan sambil lalu. Sahabat panwascam yang saya banggakan, pekerjaan nyata telah menanti di depan mata. Selain dalam waktu dekat ada pengawasan tahapan
mutarlih, sahabat Panwascam harus segera melanjutkan pembentukan pengawas kalurahan yang di tahap awal pembentukan dihendel oleh Bawaslu kabupaten. Terhitung mulai besok Senin, kalian harus melakukan tes wawancara terhadap calon pengawas kalurahan/desa. Terkait hal ini, mohon izin kepada bapak-ibu panewu, barangkali ada Panwascam yang belum ready dalam hal kantor/sekretariat, mohon ruangan di kapanewon untuk berkenan menyediakan salah satu melangsungkan tes wawancara. Juga terkait rekan-rekan Panwascam yang belum bisa segera audiensi, baik pada Panewu, Kapolsek dan Danramil, namun di tanggal 1 atau 2 Juni sudah harus mengundang Forkompimcam untuk acara Pelantikan Pengawas Kalurahan. Akhirnya, kami ucapkan selamat atas dilantiknya kalian sebagai Panwascam. Selamat bergabung (Kembali) ke dalam keluarga besar pengawas pemilu di kabupaten Kulon Progo. Tugas besar menanti kalian. Terwujudnya Pemilihan 2024 di Kulon Progo yang luber jurdil demokratis, dan berkeadilan, harus semaksimal mungkin kita upayakan bersama. Kami paham, tugas dan amanah yang kalian emban tidaklah ringan. Namun kami yakin, dengan kesungguhan dan kemauan keras (untuk memahami aturan, untuk disiplin, untuk bersinergi) kalian pasti mampu mengemban tugas dan amanah yang tidak ringan tersebut. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami sampaikan pada semua pihak, terutama pada terhadap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas dukungannya penyelenggaraan pemilihan, terkhusus bagi kerja-kerja pengawasan, baik berupa anggaran yang mencukupi hingga dukungan personil bagi kesekretariatan di Panwascam. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamu'alaikum wr. Wb Kulon Progo, 24 Mei 2024 Ketua Bawaslu Kulon Progo Ttd Marwanto, S.Sos., M.Si
Amanat Pembina Apel HUT Bawaslu ke-16 16 TAHUN MENGAWASI INDONESIA Assalamu'alaikum wr. Wb Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati, anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Yang saya hormati, pejabat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Yang saya banggakan Ketua Panwascam se-Kabupaten Kulon Progo beserta rekan-rekan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Senin Pon tanggal 16 April 2024, bertepatan dengan hari masuk pertama setelah cuti Idulfitri, kita dapat bersama-sama menyelenggarakan upacara atau apel dalam rangka Hari Ulang Tahun ke- 16 Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu keberadaannya dijamin Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilu. Bawaslu juga berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebelum terbitnya dua undang-undang yang menjadi dasar hukum eksistensi Bawaslu tersebut, telah terjadi dinamika pengaturan tentang pengawas pemilu di Indonesia. Pengaturan tentang lembaga pengawas ini didasari atas argumentasi bahwa pengawas pemilu diperlukan kehadirannya untuk mengisi "ruang kosong" dalam praktik keadilan pemilu (electoral justice). Seperti dicatat dalam sejarah, praktik keadilan pemilu absen di semua pemilu era Orde Baru, hal ini karena tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap berlangsungnya pemilu. Sehingga, pemilu demokratis yang ditunjukkan dalam ungkapan predictable procedures but unpredictable results justru pada praktiknya sering terbalik menjadi predictable results but unpredictable procedures. Hal ini dibuktikan pada hasil pemilu Orde Baru
selalu menempatkan Golkar sebagai pemenang pertama, baru kemudian disusul PPP dan PDI. Memang di tahun 1982 sudah muncul gagasan membentuk lembaga pengawas pemilu, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Namun keberadaannya relatif tidak mandiri dan tidak punya dampak yang signifikan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, luber dan jurdil. Sebab regulasi menentukan bahwa ketua Panwaslak di setiap tingkatan harus berasal dari unsur pemerintah dan bertanggung jawab pada Panitia Pemilihan (lembaga penyelenggara pemilu yang ada waktu itu). Baru sejak terbitnya era reformasi, ada desakan yang demikian kuat untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, luber dan jurdil, yang salah satunya ditandai dengan adanya lembaga pengawas pemilu yang benar-benar mandiri. Di Pemilu 1999, untuk pertama kalinya pasca era Orde Baru lembaga pengawas yang bersifat relative mandiri terbentuk, yang secara unsur tidak lagi didominasi atau berasal dari pemerintah, namun dari unsur kehakiman, perguruan tinggi dan masyarakat. Baru lima tahun kemudian, di Pemilu 2004, seiring dibentuk KPU sebagai penyelenggara pemilu dari unsur independen, pengawas pemilu juga berasal dari unsur non-partisan. Sejak itulah pengawas pemilu (baik di tingkat pusat maupun daerah), meski belum bersifat tetap sebagai sebuah lembaga, namun latar belakang personilnya berasal dari unsur independent, dengan harapan dapat mengemban tugas mengawasi pemilu secara lebih optimal. Akhirnya, dengan terbitnya undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengamanatkan pembentukan lembaga tetap pengawas pemilu, lahirlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perjalanan panjang Bawaslu yang kini menapaki usia dua windu patut kita syukuri, bahwa hingga kini di negeri ini masih ada lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri mengawasi jalannya pemilu dan menjadi satu kesatuan penyelenggara pemilu di Indonesia sebagaimana termaktub pada Pasal Tema HUT Bawaslu kali ini, yakni 16 Tahun Mengawasi Indonesia harusnya juga menuntun kita untuk melakukan refleksi, seberapa besar peran yang telah dijalankan oleh Bawaslu berkontribusi nyata untuk mewujudkan pemilu yang luber jurdil dan berintegritas demi menjaga bahkan meningkatkan kualitas demokrasi electoral di Indonesia. Pimpinan Bawaslu RI, lewat Perbawaslu Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra Bawaslu telah menetapkan bahwa visi Bawaslu 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya". Di tahun ini,
yang merupakan tahun terakhir periode Renstra 2020-2024 dan bertepatan dengan usia Bawaslu yang memasuki dua windu, apakah visi tersebut telah tercapai? Tentu sangat tergantung kinerja kita semua ! Ya, kita semua, keluarga besar Bawaslu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kalurahan hingga pengawas TPS. Jika pada pengawasan Pemilu 2024 masih terdengar lontaran kritik, misalnya bahwa kita relatif pasif, ingat: kita masih punya satu event lagi di tahun ini untuk menunjukkan kinerja kita yang lebih bergigi, yakni dalam pengawasan pemilihan kepala daerah 2024. Sejumlah catatan dan evaluasi pengawasan Pemilu 2024, semoga dapat kita gunakan untuk bercermin memperbaiki diri, untuk mengawasi Pilkada 2024. Saatnya hajatan Pilkada 2024 kita gunakan sebagai ajang untuk menegaskan bahwa kita benar- benar sebagai lembaga pengawas yang terpercaya. Untuk itu mari bersama- sama kita jaga integritas dan disiplin, tingkatkan etos kerja, tetap solid dan menjaga marwah pengawas pemilu dan pemilihan. Demikian amanat Pembina apel yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terimakasih kepada semuanya, jajaran secretariat dan juga jajaran pengawas ad-hoc untuk sinerginya selama ini. Mengakhiri amanat kali ini, mari bersama-sama kita pekikkan salam awas: Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu. Wassalamu'alaikum wr. Wb Kulon Progo, 16 April 2024 Ketua Bawaslu Kulon Progo Ttd Marwanto, S.Sos., M.Si
Podcast Kemenag, 7 Februari 2024* 1. Apa yang dimaksud netralitas ( ASN ) dalam konteks pemilu? Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun (Perbawaslu No 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebut kewajiban dari PNS adalah menjunjung netralitas ASN, mencabut Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 2. Sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa? (1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang. (2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 3. Apa yang diawasi terhadap netralitas ASN ini? keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Kegiatan yang dimaksud di sini: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat
4. Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN?
identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas; identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri; koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN; dan kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi 5. Bagaimana mengoptimalkan pengawasan netralitas ASN ? Adanya SKB netralitas Pembentukan gugus tugas Intensifkan koordinasi 6. Apakah sudah ada kasus pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Bawaslu KP Sejauh ini belum ada. Namun ada beberapa kejadian menarik di salah satu kecamatan utara ... (sudah bisa kita cegah, kan yg utama dari kami adalah pencegahan, baru penindakan). 7. Apa pesan anda kepada para ASN dalam menghadapi Pemilu 2024? Beda dengan Polri dan TNI, yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, ASN bisa menggunakan hak pilih. Namun karena ASN .. gunakan dengan bijak dan cerdas, dan berintegritas sesuai fungsi ASN: pelaksana kebijakan public, pelayan public, perekat - pemersatu bangsa.
Sambutan Ketua Bawaslu Kab. Kulon Progo Pada Apel Siaga Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 "Memastikan Kemurnian Suara Rakyat" Assalamu'alaikum wr. Wb Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Saloom, om swastiastu namoo budaya salam kebajikan, rahayu... Yth Ketua Bawaslu DIY Yth Pj Bupati Kulon Progo beserta unsur Forkompimda Yang kami hormati, Bapak Sekda beserta bapak ibu OPD yang terundang Dan tak terlupa, rekan kami Ketua Bawaslu Kab. KP, Anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu Kab. KP. Yang kami banggakan sahabat ketua, anggota, Korsek dan jajaran sekretariat Panwaslu Kecamatan se-KP, sahabat-sahabat Panwaslu Desa, dan teristimewa ujung tombak pengawasan, 1.302 sahabat Pengawas TPS se-KP. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama pada acara Apel Siaga Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024. Pemungutan dan penghitungan suara yang tinggal tiga hari lagi merupakan tahapan yang paling krusial dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Sebab, di tahapan itulah rakyat yang akan menyalurkan suaranya untuk memilih atau menitipkan mandatnya pada para pemimpin mereka di eksekutif maupun legislative, wajib difasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Tentu akan menjadi sebuah pelanggaran hak konstitusional yang cukup serius jika ada warga negera yang telah memiliki hak pilih namun tidak difasilitasi penggunaan hak pilihnya di TPS saat pemungutan suara. Fasilitasi oleh penyelenggara pemilu terhadap warga negara yang menggunakan hak pilihnya tidak terbatas pada saat pemungutan suara, Hal ini juga harus dilakukan pada saat penghitungan suara. Karena di proses inilah kemurnian suara rakyat akan dipertaruhkan. Apakah suara rakyat akan dihitung dengan benar, untuk kemudian akan direkap secara benar pula. Sehingga suara yang terkumpul akan dapat dikonversi secara presisi ke dalam kursi di legislatif maupun eksekutif. Bapak ibu peserta apel yang kami hormati, sahabat pengawas yang kami banggakan...
Kita sebagai pengawas pemilu punya komitmen untuk mengawal pemilih agar dapat menyalurkan suaranya di TPS, kemudian menjaga dan memastikan kemurnian suara rakyat dapat dihitung dan direkap secara benar. Pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara umum menjadi tugas semua jajaran pengawas pemilu. Tapi sebagai pengawas TPS, sahabat PTPS adalah ujung tombak pengawasan hari pemungutan dan penghitungan suara. Sebagai ujung tombak, kalian harus tajam dan kuat. Sebab, ketajaman dan kekuatan akan menentukan keakuratan kalian dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk menjadi kuat dan tajam, kepada para sahabat Pengawas TPS (dan kita semua sebagai pengawas pemilu) setidaknya harus mempunyai tiga bekal. Tiga bekal itu adalah memegang teguh netralitas / independensi, kemampuan menguasai regulasi, dan menjaga stamina agar tetap bugar saat bertugas. Bagi pengawas, netralitas adalah pondasi dalam melakukan kerja- kerja pengawasan. Netralitas mestinya ada sejak dari dalam pikiran, untuk kemudian diwujudkan dalam tindakan.Jika kita dapat menginternalisasikan nilai netralitas ke dalam pikiran dan tindakan, maka akan membuat kerja pengawasan semakin tajam. Kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk melihat, menilai, mencatat dan menindak sebuah pelanggaran. Netralitas juga akan membuat kita dapat berjalan tegak saat di TPS. Selain itu, juga akan membuat pihak lain, kekuatan tertentu, menjadi segan untuk memengaruhi, apalagi mengintervnsi kita. Saya tegaskan, tidak boleh ada yang mengintervensi pengawas di KP, termasuk pengawas di TPS. (Catatan: bawaslu KP baru saja menemukan dugaan pelanggaran netralitas petugas KPPS, saya tidak mau mendengar terjadi di jajaran kita). Kita sepenuhnya sadar, penguasaan regulasi tak akan banyak artinya jika tidak didukung netralitas. Jika kita bersikap partisan, implementasi terhadap penguasaan regulasi mendadak bisa akan menjadi tumpul. Sikap partisan dan tidak netral bisa mengaburkan cara pandang kita atas fakta- fakta dan kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, netralitas/independensi yang tanpa didasari penguasaan regulasi akan menjadikan kerja-kerja pengawasan kita kurang terukur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Keduanya, netralitas dan penguasaan regulasi, tak akan maksimal sebagai senjata untuk melakukan pengawasan jika jiwa dan raga kita tidak dalam kondisi yang fit, bugar. Maka dari itu, pandai-pandailah kita mengatur waktu. Dalam tiga-empat hari ke depan, bagi pengawas pemilu jangan ada aktivitas begadang kecuali untuk melakukan pengawasan.
Ketiga bekal tersebut akan lebih maksimal jika ditunjang kemampuan komunikasi koordinasi dan sinergi, baik dengan sesama jajaran pengawas maupun dengan stakeholder sesuai tingkatan kita masing-masing. Regulasi memang telah menentukan bahwa bawaslu sebagai lembaga yang diberi amanat untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu. Namun, kita sadar, Bawaslu tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus bersinergi dengan lintas stake-holder sambil menanamkan sikap untuk saling memahami dan menghormati tupoksi masing-masing. Bapak ibu peserta apel yang kami hormati, sahabat pengawas yang kami banggakan... Di bagian akhir amanat apel kali ini, izinkan kami mengingatkan pada kita semua, terutama jajaran pengawas, untuk selalu disiplin, teliti, tegas, serta totalitas dan tuntas. Disiplin, tidak saja dimaknai komitmen kita untuk menaati serangkaian jadwal kegiatan pengawasan, tapi juga mematuhi regulasi yang telah disepakati. Teliti, tidak saja pada angka-angka, tapi juga melihat secara jeli dan detil seluruh pernik-pernik peristiwa. Tak kalah pentingnya adalah Tegas, yakni sikap dan pendirian yang kuat, tanpa ragu-ragu jika memang harus mencatat dan mengungkap pelanggaran yang terjadi. Dan akhirnya, totalitas dan tuntas, kerja-kerja pengawasan pemilu tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Menegakkan keadilan pemilu bukan perkerjaan sambil lalu. Setidaknya kita harus punya prinsip: pantang pulang sebelum sebelum form A ditulis atau dituangkan. Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah pertempuran kita paling puncak untuk menegakkan keadilan pemilu, untuk memastikan kemurnian suara rakyat. Untuk mewujudkannya bukanlah tugas ringan. Namun kita harus yakin, dengan kesungguhan dan kemauan keras kita pasti mampu mengemban tugas dan amanah yang tidak ringan tersebut. Demikian pesan amanat apel pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang dapat kami sampaikan. Terimakasih untuk semuanya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mengakhiri sambutan kali ini, mari bersama-sama kita pekikkan salam awas: Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu. Wassalamu'alaikum wr. Wb Kulon Progo, 11 Februari 2024 Ketua Bawaslu Kulon Progo Ttd Marwanto, S.Sos., M.Si
Amanat Pembina Upacara PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79 REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 17 Agustus 2024 Assalammu'alaikum wr. wb., Salam sejahtera bagi kita semua, Warga Yogyakarta yang patriotik, Merdeka!!! Hari ini, 17 Agustus 2024, kita memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Untuk itu, di hari bersejarah ini, marilah kita panjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah kemerdekaan yang telah kita terima. Tema, "Nusantara Baru, Indonesia Maju", jelas bukanlah sekadar slogan. Ia menyiratkan gema kebangsaan, yang menggema dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, merefleksikan tiga momen penting dalam sejarah bangsa: penyambutan Ibu Kota Nusantara (IKN), estafet kepemimpinan nasional, dan semangat menuju Indonesia Emas 2045. Ibu Kota Nusantara (IKN), bukanlah sebuah entitas wilayah geografis semata, tetapi mengisyaratkan panggilan kerja kolektif-nasional, melambangkan akselerasi pemerataan pembangunan. Kehadiran IKN merefleksikan, filsafat moral "Rukti setya Garba-rukmi", yang bermakna tekad menghimpun segala daya dan potensi, guna kemakmuran rakyat. Terkait estafet kepemimpinan nasional, diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengakselerasi pembangunan. Semua akan tercapai, apabila setiap rakyat juga berpartisipasi aktif, sesuai peran terbaiknya masing-masing. Harapannya, setiap pemimpin di Indonesia seyogyanya mengamalkan nilai "Smara-bhumi Adimanggala", sebuah tekad juang, untuk menjadi pelopor pemersatu pelbagai unsur yang berbeda-beda, dari waktu ke waktu, serta berperan dalam perdamaian dunia. Dan kesemua itu, harus dielaborasi dalam kesadaran sikap "Lir-gine]ar", sebuah patron kebijakan kepemimpinan, dalam nilai-nilai demokrasi, musyawarah mufakat, atas dasar partisipasi masyarakat.
Prinsip-prinsip itulah yang dapat menjadi pilar pilar kebangsaan. Kebhinekaan dan kekayaan potensi Indonesia, adalah modal pembangunan yang harus dikembangkan. Tentu agar menjadi kekuatan positif, menuju kehidupan berbangsa yang lebih sejahtera, berkeadilan, guyub-rukun, dan aman-damai, mencerminkan Indonesia Emas 2045. Peserta upacara sekalian, Dengan perenungan seperti itulah, mari perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan "kerja bersama", yang menandai peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, dengan penuh rasa syukur. Semoga Tuhan Yang Maha Mengetahui, senantiasa menunjukkan arah di jalan lurus-Nya, sehingga Jiwa Proklamasi, dapat menuntaskan misi membangun NKRI yang satu dan bersatu, dalam semangat Nusantara Baru, Indonesia Maju, "Lir Handaya Paseban Jati". Dirgahayulah yang ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali Merdeka Tetap Merdeka, menuju Indonesia Jaya! Wassalammu 'alaikum Wr. Wb. Yogyakarta, 17 Agustus 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO X