PROFESI GURU: 10 TAHUN SETELAH UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN DISAHKAN Ahmad Nurabadi Email: Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145 Abstract: Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers is felt not enough for some teachers. Because after this law was passed and government regulations are also published, its implementation has not been deemed effective. Because after this law was passed and government regulations are also published, its implementation has not been deemed effective. The law regulates the rights and obligation of teachers and lecturers. To that end, teachers and lecturers have to really understand the demands of the regulation. Do not let this law only serves as an entertainer hearts of the teachers who have been really struggling to have its own legal protection. To not only be a consolation heart, then the application must be in accordance with what was expected and certainly in accordance with the contents of the legislation. In order for this legislation is not to be a mosaic course, teachers must proactively participate in supervising implementation of this law in the field. Keywords: profesi, teacher and teachers obligation Abstrak: Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dirasakan belum cukup bagi sebagian guru. Sebab setelah undang-undang ini disahkan dan peraturan pemerintah juga diterbitkan, maka yang paling penting adalah pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Namun bagi para guru dan dosen hendaknya dapat menyikapi makna yang tersirat dan tersurat dari lahirnya undang-undang tersebut. Bagi para guru dan dosen, jelas sudah diatur hak dan kewajibannya dalam undang-undang tersebut. Untuk itu, para guru harus benar-benar mengerti bahwa undang-undang tersebut tidak saja mengatur hak, tetapi juga kewajiban. Jangan sampai undang-undang ini hanya berfungsi sebagai penghibur hati para guru yang selama ini memang berjuang keras agar memiliki payung hukum tersendiri. Agar tidak hanya menjadi penghibur hati, maka aplikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya sesuai dengan isi undang-undang tersebut. Agar undang-undang ini tidak sampai jadi mozaik saja, para guru harus proaktif ikut mengawasi pelaksanaan undang-undang ini di lapangan. Kata kunci: profesi, guru Dunia pendidikan nasional akhir-akhir ini menggunakan dua istilah penyebutan untuk guru, yaitu guru kontrak dan guru bantu. Adapun guru darurat merupakan istilah yang penulis pergunakan untuk menyatakan kedua istilah di atas. Karena persoalan kontrak-mengontrak dan bantu-membantu erat hubungannya dengan keadaan darurat, ketergesaan, atau sementara waktu. Seperti halnya yang dikenal selama ini, yaitu rumah kontrak atau pembantu rumah tangga. Maka, guru kontrak atau guru bantu bisa disebut dengan guru darurat. Bila direnungi 56
secara seksama dua istilah yang dipakai di atas, sebenarnya mengandung makna yang kurang etis. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena persoalan kontrak-mengontrak atau bantu- membantu yang ada hanyalah hubungan balas jasa. Sementara dunia pendidikan menuntut lebih dari itu, yaitu adanya hubungan emosional dan batin, serta terjalinnya dialektika demokratis secara sadar antara guru dan anak didik. Istilah guru bantu identik dengan makna kata pembantu, yang bisa pula berarti orang hebat yang kerjanya membantu. Bisa juga bermakna orang rendahan, karena kerjanya cuma bantu-bantu (suruhan). Maka menurut pandangan penulis, istilah bantu dipadankan setelah kata guru kurang tepat. Sebab istilah bantu, apalagi kontrak, maknanya lebih terpokus kepada kedaruratan atau ketergesaaan. Seperti halnya rumah kontrak atau puskesmas pembantu. Namun dalam proses pendidikan seorang guru dituntut mengajar penuh kesabaran, ketepatan, dan penuh perhitungan. Istilah guru honorer yang dipergunakan selama ini, menurut pandangan penulis lebih layak. Karena istilah honorer lebih terfokus kepada nilai pekerjaan guru itu sendiri, yang berarti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdiknas Balai Pustaka (2001) adalah kehormatan. Jadi, profesi guru adalah profesi terhormat yang berhak mendapat upah, gaji, atau honor yang layak. Pengadaan guru bantu, atau guru kontrak, terbukti berangkat dari makna dasar kata itu. Pengadaan guru bantu berangkat dari kondisi yang darurat dan suatu pilihan dari sebuah dilema. Yaitu jika diangkat calon guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka gaji untuk para pegawai tidak memadai dalam anggaran pendidikan. Bila tidak diadakan pengangkatan guru, sementara sekolah yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia banyak yang membutuhkan guru. Di samping itu, ribuan calon guru masih dalam keadaan menganggur dan menanti lowongan dari pemerintah. Untuk mengatasi persoalan ini, maka pengadaan guru bantu dianggap jalan alternatif. Namun solusi ini sekaligus bukti bahwa negara belum bersungguh-sungguh untuk memperhatikan dunia pendidikan nasional dan kesejahteraan para guru. Ada kesan yang timbul di tengah masyarakat, bahwa sekolah-sekolah swasta yang diurus oleh suatu yayasan atau lembaga tertentu, banyak yang lebih profesional, maju dan menjadi favorit ketimbang sekolah-sekolah yang didirikan oleh negara. Karena para guru swasta pengangkatannya dinilai lebih objektif, sesuai dengan kemampuannya, serta didukung dengan tunjangan hidup yang mencukupi. Tidak heran kemudian kinerja mereka lebih baik dan pendidikan yang diberikan terkesan profesional dan produktif. Bagaimanapun bentuk suatu kebijakan yang dibuat tidak akan luput dari baik-buruknya. Begitu jualah terhadap 57
kebijakan pengadaan guru darurat ini. Ada beberapa nilai positif yang menjadi penilaian saya. Pertama, terbukanya kesempatan kerja bagi calon guru. Kedua, terseleksinya guru yang berkualitas. Jadi, selama kontrakan berlangsung dapat dijadikan untuk menilai mana guru- guru yang memang memiliki dedikasi dan integritas tinggi bagi kemajuan pendidikan. Hal ini dilakukan bisa dengan melihat hasil karya yang bisa diperbuat oleh guru selama kontrak berlangsung. Ketiga, tertutupinya kekurangan guru di sekolah-sekolah yang selama ini kurang. Namun nilai negatifnya juga ada, bahkan lebih serius. Pertama, dikhawatirkan pengajaran yang diberikan tidak berkualitas dan mencapai sasaran. Dengan waktu sekitar setahun atau tiga tahun, apa yang dapat diperbuat banyak oleh guru? Bagi guru yang ditempatkan di daerah pedalaman, untuk memfokuskan diri dalam menjalani tugas tentu saja belum bisa. Karena harus berinteraksi dan beradabtasi dengan lingkungan masyarakatnya. Kedua, dikhawatirkan "guru darurat" mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan buat kehidupan mereka. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya jaminan masa depan yang lebih baik bagi mereka untuk diangkat menjadi PNS setelah kontrakan berakhir. Guru yang sudah sebagai PNS saja sudah begitu apalagi bagi "guru darurat". Ketiga, secara psikologis bisa saja "guru darurat" akan merasa minder terhadap guru lainnya yang merupakan PNS. Karena kebijakan pemerintah dinilai tidak adil dan diskriminatif dalam proses pengangkatan guru. Di sekolah-sekolah tempat meraka mengajar tidak jarang didapatkan "guru darurat" ini tidak memiliki meja tetap di kantor. Sehingga antara guru tetap dan "guru darurat" dalam pergaulan kurang. Keempat, menyebabkan pengajaran yang diberikan tidak ikhlas dan apa adanya. Menjadi "guru darurat" terkesan pilihan yang terpaksa untuk menutupi malu dalam masyarakat karena sudah sarjana dan bertitel tapi masih menganggur. Ketidakikhlasan itu bisa terjadi bila pemerintah juga tidak memberikan imbalan yang sepantasnya dan tidak pula tepat waktu. Berdasarkan beberapa kelebihan-kelemahan pengadaan "guru darurat" di atas, sedikit- banyaknya tentu akan memberi pengaruh baik-buruk terhadap anak didik. Dan persoalan anak didik adalah persoalan kemanusiaan. Oleh sebab itu, perlu adanya penangan serius dalam pengelolaan proses pendidikan di Indonesia. Bukankah selama ini, ada kesan yang timbul, bahwa dunia pendidikan seakan miliknya menteri pendidikan. Setiap menteri pendidikan berganti, maka kebijakan dalam dunia pendidikan juga berganti. 58
DISKRIMINASI TERHADAP GURU Pemerintah dianggap belum memberikan apresiasi yang baik kepada guru. Kontribusi penting bagi pendidikan nasional hanya dihargai dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa, yang kemudian malah membuat susah karena menjadi legitimasi bahwa guru tidak berhak mendapat penghargaan materi yang layak. Setidaknya ini tergambar dari pemberian tunjangan fungsional dalam bentuk subsidi yang jumlah dan waktunya tidak jelas. Selain itu, urusan penggajian masih didasari perjanjian kerja. Padahal peningkatan kesejahteraan guru memiliki peran penting dalam usaha memperbaiki pendidikan, yang sedang terpuruk. Bank Dunia memberikan rekomendasi bahwa apa pun usaha yang diluncurkan untuk meningkatkan mutu guru guna memacu mutu pendidikan tidak akan berpengaruh maksimal jika kesejahteraan tidak terpecahkan (Suroso, 2002). Selain itu, peningkatan kesejahteraan bisa berdampak positif pada usaha pemberantasan korupsi di sekolah. Sebab, korupsi yang dipraktikkan guru umumnya didorong faktor kebutuhan (corruption by need). Untuk menyiasati kecilnya gaji, mereka mengutip berbagai biaya ekstra dari murid, seperti menjual soal ujian atau mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Setidaknya ada tiga kondisi yang bisa menjelaskan hal itu. Pertama adalah kenyataan bahwa pendapatan yang diterima guru tidak lebih besar dibanding pengeluaran untuk mendukung proses pembelajaran. Kedua, guru bukan penentu kebijakan di sekolah. Umumnya guru diposisikan hanya sebagai pengajar yang bertugas mentransfer pengetahuan kepada murid, sedangkan dalam penentuan kebijakan akademis apalagi finansial sering diabaikan. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch pada beberapa kota di Indonesia secara umum menunjukkan bahwa guru tidak mengetahui kebijakan apa saja yang digulirkan sekolah. Bahkan banyak yang mengaku belum pernah melihat bentuk anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) di sekolahnya. Padahal keuangan sekolah, baik bersumber pada pemerintah, orang tua murid, maupun pihak lain, dicantumkan dalam APBS. Karena itu, agar bisa melakukan korupsi, terlebih dulu mesti mengetahui APBS. Dengan demikian, guru, yang umumnya tidak ikut merencanakan dan mengelola keuangan, kecil kemungkinan menjadi aktor di balik maraknya korupsi di sekolah. Ketiga, guru merupakan mata rantai terlemah di antara penyelenggara pendidikan lain sehingga selalu menjadi korban mata rantai yang lebih kuat, seperti kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan. Selain guru menjadi korban atasan, porsi anggaran atau pendapatan yang diperoleh pun biasanya kecil. Penelitian Indonesia Corruption Watch pada APBS beberapa sekolah di Jakarta dan Tangerang memperlihatkan bahwa alokasi anggaran untuk guru tidak mencapai setengah porsi untuk kepala sekolah. 59
GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL Berbicara tentang cita-cita anak-anak di masa sekarang tentu sudah akan berbeda dengan 20 bahkan 10 tahun yang lalu, dimana lebih banyak anak yang bercita-cita menjadi dokter, pengacara, maupun pilot. Kemudian dimana anak-anak memposisikan guru, apakah sebagai cita-cata atau hanya sebagai seseorang yang memberikan ilmu. Bukankah setiap hari mereka selalu berhadapan dengan guru mereka dan berinteraksi dengan mereka, sehingga akan mengakibatkan pandangan yang benar tentang profesi guru. Berbicara mengenai guru, tentu yang akan terlintas dalam pikiran orang adalah gaji yang sedikit serta kualitas mereka. Jika memperhatikan berita-berita yang ada di surat kabar, maka cerita tentang nasib guru bukanlah cerita yang menyenangkan, akan tetapi cerita yang suram dan menyedihkan. Misalnya nasib guru kontrak yang ada di wilayah-wilayah pelosok Indonesia atau guru honorer yang sudah bertahun-tahun hanya masuk Kategori 2 (K-2). Hal ini tentu dapat dijadikan refleksi bagi institusi penghasil guru serta pemerintah. Ketika kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan, dimana biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat menuntut kualitas pengajaran yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Freire (2002), pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang ajeg, yaitu pengajar, pelajar atau anak didik, serta realitas dunia, maka dengan demikian tidak dapat menyalahkan guru semata yang mungkin dinilai tidak qualified untuk mengajar, melainkan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang mendukung kondisi pendidikan. Peningkatan kualitas para guru memang masih dipertanyakan sampai sekarang ini. Fenomena yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa banyak para sarjana di bidang nonkependidikan mengambil alternatif program tambahan Akta IV atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna mendapat sertifikat supaya dapat menjadi guru. Umumnya mereka mengambil alternatif Akta IV sebagai alternatif terakhir mengingat pekerjaan yang lain sangat sulit diperoleh. Bagaimana dengan kualitas mereka, benarkah mereka mampu menjadi guru sebagai tenaga professional hanya dengan mengikuti pendidikan Akta IV atau PPG? Terkadang manusia melihat suatu jenis pekerjaan berdasarkan prestige-nya. Seperti menjadi dokter tentu masyakarat akan lebih menghargainya dibandingkan guru. Selain gaji yang berbeda, proses pembelajaran yang dijalani oleh calon dokter juga berbeda dengan calon guru. Sehingga sudah merupakan hal yang lumrah dimana gaji yang mereka peroleh di masa bekerjanya cukup besar yaitu seimbang dengan biaya yang dikeluarkan selama proses belajar untuk menjadi dokter. 60
Alangkah bahagianya para guru itu jika mendapatkan reward yang hampir sama dengan dokter. Mereka tidak harus terus mengemban label pahlawan tanpa tanda jasa. Sebaiknya institusi penghasil guru perlu mempertimbangkan hal-hal: (1) memperbaiki kurikulum perkuliahan dengan menekankan pada kompetensi guru yang berkualitas; dan (2) memasukkan program pembekalan lapangan dalam proses belajar-mengajar selama jangka waktu 1 tahun di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar sebagai wahana pembentukan tenaga guru yang profesional. Kemudian dari pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program penempatan guru di wilayah-wilayah pelosok Indonesia yang masih banyak mnembutuhkan guru dengan memberikan gaji yang sesuai. Oleh karena itu, anggaran pendidikan perlu ditingkatkan. Peningkatan anggaran ini tidak hanya untuk mensejahterakan guru sebagai tenaga pengajar, melainkan juga untuk mengembangkan program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semua usaha ini jika dapat dilaksanakan secara sinergis maka sedikit demi sedikit akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang selama ini masih merupakan suatu impian masyarakat Indonesia pada umumnya. GURU SEBAGAI PEKERJA BUDAYA Kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia, seperti ditunjukkan dalam berbagai survei internasional, misalnya TIMSS dan Indeks Pembangunan Manusia tidak lepas dari rendahnya mutu guru. Alasannya, guru mempunyai peran amat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Di tengah keprihatinan terhadap kemerosotan mutu dan status guru, undang-undang tentang guru diluncurkan dengan itikad baik, yakni mengatur dan memberi jaminan terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan profesionalisme guru. Berbagai dialog publik dan sosialisai digelar agar undang-undang tentang guru bisa terus berkembang menjadi undang-undang yang memungkinkan para guru meningkatkan profesionalisme dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berbagai tanggapan implementasi atas undang-undang tentang guru dan kode etik guru sudah muncul. Ini merupakan indikasi positif kepedulian masyarakat atas berbagai persoalan yang terkait profesi guru dan pendidikan. Persoalan fundamental dalam sistem pendidikan nasional adalah dehumanisasi pendidikan. Pendidikan seharusnya menghormati dan menghargai martabat manusia berikut segala hak asasinya. Peserta didik seharusnya tumbuh dalam kemanusiaannya sebagai subjek melalui proses pendidikan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam praktik di sekolah, banyak contoh menunjukkan betapa peserta didik diperlakukan sebagai objek demi kepentingan ideologi, politik, industri, dan bisnis. Sebagai pendidik, guru tidak mampu 61
mengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karena para guru sendiri merasa terjebak sebagai objek dalam sistem pendidikan nasional. Di berbagai daerah, masih banyak guru yang cerdas, cemerlang, dan bernurani. Para guru ini senantiasa bersinar di tengah kesuraman pendidikan. Undang-undang tentang guru disusun dan diimplementasikan dengan itikad baik guna memberi perlindungan hukum bagi guru dan profesi keguruan. Ada yang memosisikan guru sebagai pekerja budaya (cultural worker) yang harus mendapat perlindungan hukum atas hak- hak personal dan profesional. Memang selama ini, guru sering diperlakukan semena-mena oleh negara maupun sebagian pengelola sekolah swasta. Sebagai pekerja, guru berhak mendapat kebebasan akademis dan berserikat, rasa aman dan jaminan keselamatan, cuti, tunjangan kesehatan, dan gaji layak seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8 s.d. 12. Guru juga berhak memperoleh prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang layak (pasal 13 s.d. 16) serta pembinaan dan pengembangan (pasal 20 dan 21). Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap tidak memuat ketentuan yang mengatur guru, undang- undang tentang guru ini diharap bisa memberi perlindungan hukum agar mereka tidak di pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, dieksploitasi waktu dan tenaganya dengan upah amat tidak memadai serta tidak diberi kesempatan untuk berkembang sebagai seorang profesional. Namun pada sisi lain, guru bukan buruh. Menjadi guru (sejati) merupakan panggilan hati. Bagi seorang guru sejati, tugas utamanya membantu anak didik berkembang menjadi manusia yang lebih utuh (Driyarkara, 1980). Apa pun situasinya, guru pertama-tama tidak berpikir untuk diri sendiri tetapi untuk anak didiknya. Bagi guru yang digerakkan panggilan hati, layanan konseling bagi anak didik yang sedang depresi, di hari libur resmi pemerintah akan tetap dilakukan pembimbingan meski dia tahu sekolah tidak membayar uang lembur seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 27 ayat 2. Betapapun pergumulan guna memperjuangkan tingkat kesejahteraan yang layak bagi guru sebagai pekerja, yang membedakan guru yang sejati dengan yang tidak adalah bagaimana mereka masing-masing memaknai profesi keguruannya. Guru yang satu menjalani sebagai suatu panggilan hidup, sedangkan yang lain melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah. Di antara kedua model ini tentu ada gradasi dan dinamika pertumbuhan atau kemerosotan. Berbagai kebebasan dalam hak profesional guru seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 62
pasal 8, misalnya akan mudah dimanfaatkan guru yang tidak bertanggung jawab jika pelaksanaan undang-undang ini di tingkat sekolah tidak disertai mekanisme yang jelas. Intinya, jangan sampai undang-undang tentang guru bukannya melindungi para guru yang layak mendapat penghargaan malah menjadi alat bagi beberapa guru pandai memanfaatkan produk hukum untuk kepentingan pribadi. KESIMPULAN Guru dalam proses belajar-mengajar, menempati posisi penting dan penentu berhasil- tidaknya pencapaian tujuan suatu proses pembelajaran. Sekalipun proses pembelajaran telah menggunakan berbagai model pendekatan dan metode yang lebih memberi peluang siswa aktif, kedudukan, dan peran guru tetap penting dan menentukan. Materi, metode, media, dan sumber pembelajaran, semuanya menjadi tidak bermakna apabila guru tidak mampu memerankan tugasnya dengan baik. Guru merupakan ujung tombak sekaligus dirigen yang berperan memimpin pertunjukan orkestra pembelajaran. Oleh karena itu pula, pembinaan dan mempersiapkan calon guru yang profesional melalui berbagai pelatihan dan studi lanjutan sangat penting dan strategis. Dalam konteks ini, seorang mahaguru pernah bertutur, jadilah guru atau tidak sama sekali. Jadilah guru dengan berbekal kompetensi dan profesi sebagai guru, bila tidak, lebih baik tidak sama sekali. Peran dan profesi guru bukanlah permainan. Setiap orang bisa menjadi atau menempati posisi sebagai pendidik. Orang tua, disadari ataupun tidak, adalah pendidik bagi anak-anaknya. Para mubalig, tokoh masyarakat atau anutan umat adalah pendidik bagi masyarakatnya. Para pemimpin bangsa seharusnya juga menjadi pendidik bagi bangsa yang dipimpinnya. Bahkan, para selebriti pun menempati posisi sebagai pendidik, karena mereka menjadi anutan bagi yang mengidolakannya. Namun, tidak setiap pendidik adalah guru. Setiap guru adalah pendidik, tetapi tidak setiap pendidik adalah guru. Apa perbedaannya, karena guru adalah pendidik profesional. Guru, sebagai pendidik di sekolah, telah dipersiapkan secara formal dalam lembaga pendidikan guru. Guru juga telah dibina untuk memiliki kepribadian sebagai pendidik. Lebih dari itu, guru juga telah diangkat dan diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi guru, bukan sekadar oleh surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Beberapa kemampuan profesional yang harus dimiliki seorang guru, pada garis besarnya adalah: (1) kemampuan penguasaan materi atau bahan pelajaran; (2) kemampuan perencanaan program proses belajar-mengajar; (3) kemampuan pengelolaan program belajar- mengajar; (4) kemampuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran; (5) kemampuan 63
64 penggunaan media dan sumber pembelajaran; (6) kemampuan pelaksanaan evaluasi dan penilaian prestasi siswa; (7) kemampuan program bimbingan dan penyuluhan; (8) kemampuan dalam pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar siswa; dan (9) kemampuan pelaksanaan administrasi kurikulum atau administrasi guru. Seorang guru juga harus memiliki kemampuan sosial dan personal. Kemampuan sosial, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan lingkungan sekitar. Sementara kemampuan personal mencakup: (1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan; (2) pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dimiliki guru; dan (3) penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai anutan dan teladan para siswanya. Di samping itu, guru harus mampu memerankan fungsi sosial kultur guru, yaitu yang pertama guru sebagai komunikator. Menyediakan sumber informasi, menjaring informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada siswa sehingga mereka memahami isi dan maksud informasi tersebut. Kedua, guru sebagai inovator, yaitu melakukan seleksi informasi bukan saja didasarkan nilai informasi generasi yang lampau. Ketiga, guru sebagai emansipator, yaitu membantu membawa individu atau kelompok ke tingkat perkembangan kepribadian lebih tinggi, dalam hal sikap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka dapat berdiri sendiri dan membantu sesamanya. DAFTAR RUJUKAN Driyakarya. 1980. Tentang Pendidikan. Yogyakarta: Kanisius. Freire, P. 2002. Pendidikan yang Membebaskan. Yogyakarta: Kanisius. Suroso. 2002. Ensiklopedi Sains dan Kehidupan. Jakarta: Tarity Samudra Berlian. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (online), diakses 6 September 2015). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Online), diakses 6 September 2015).