PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK OLEH: PROF. DR.H.ABDUL MANAN,SH.S.IP.M.HUM. DR.H.M.RUM NESSA,SH,MH DR.H.A.MUKTI ARTO,SH.MH. DR.H.KOMARI,SH.MH. DR.H.BUNYAMIN ALAMSYAH,SH.MH. DR.AHMAD MUJAHIDIN,MH. DR.H.MARADAMAN HARAHAP,SH.,MH. DR.H. HAMDAN,SH,MH DR.H. RUSLAN HR PERADILAN AGAMA TEAM EDITOR CENDERAMATA DIKLAT CAKIM PPC TERPADU II 2013
DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK OLEH: PROF. DR.H.ABDUL MANAN,SH.S.IP.M.HUM. DR.H.M.RUM NESSA,SH,MH DR.H.A.MUKTI ARTO,SH.MH. DR.H.KOMARI,SH.MH. DR.H.BUNYAMIN ALAMSYAH,SH.MH. DR.AHMAD MUJAHIDIN,MH. DR.H.MARADAMAN HARAHAP,SH.,MH. DR.H. HAMDAN,SH,MH DR.H. RUSLAN HR dilengkapi: Wacana Aktual dari Cakim Peradilan Agama CENDRAMATA DIKLAT III CALON HAKIM ANGKATAN II PPC TERPADU SELURUH INDONESIA BOGOR, 27 MEI S.D. 31 JULI 2013 TEAM EDITOR 2
TEAM EDITOR Penanggungjawab Nur Moklis,S.H.I.,S.Pd. (Pengadilan Agama Kudus) Koordinator Iwin Indra,S.H.I. (Pengadilan Agama Cianjur) Ketua Team Teddy Lahati,S.H.I (Pengadilan Agama Makasar) Anggota Isyhad Wirabudiawan,S.H.I.(Pengadilan Agama Kepanjen) Ahmad Zainul Anam,S.H.I.,MSI.(Pengadilan Agama Kab. Kediri) Kusnoto,S.H.I.,M.H.(Pengadilan Agama Kudus) Muzakir,S.H.I. (Pengadilan Agama Medan) Rifqi Muhammad K.S.Sy.( Pengadilan Agama Cianjur) Agus Sanwani Arif,S.H.I.( Pengadilan Agama Cianjur) 3
KATA PENGANTAR EDITOR Bismillahirrahmanirrahim Segala puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan II berjalan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul pembawa pencerahan dalam peradaban manusia. Kegiatan Diklat III sebagai asisten hakim, merupakan salah satu agenda dari Program PPC Terpadu Angkatan II bagi Calon Hakim Angkatan VII. Kegiatan ini dilaksanakan selama lebih dari 2 (dua) bulan yaitu tanggal 27 mei s.d. 31 juli 2013 di Kampus Balitbang Diklat Kumdil MA RI. Waktu sekitar 2 (dua) bulan merupakan waktu yang relatif singkat bagi para mentee untuk menimba ilmu mengenai tugas-tugas sebagai asisten hakim yang nantinya akan diimplementasikan saat magang III, sebagai asisten hakim di satker magang masing-masing. Selama mengikuti perkuliahan, para cakim banyak mendapatkan pencerahan- pencerahan dari para dosen yang terdiri dari para Hakim Agung, Hakim Tinggi dan Para akademisi, serta Hakim Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI. Sebagai salah satu komitmen akademik maka didokumentasikanlah berbagai kuliah-kuliah tersebut dalam sebuah e-book yang diberi judul: ―PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK‖. Selama kegiatan Diklat III ini, banyak yang dipelajari dan digali oleh para mentee. Dari berbagai masalah dituangkan dalam persentasi kelompok yang menimbulkan pergulatan intelektual yang dinamis. Sehingga hal-hal positif yang lahir dari kemurnian berfikir dan idealisme, dipandang perlu untuk didokumentasikan agar sari-sari intelektual yang diperas tidak menguap begitu saja karena di saat usia yang terbilang produktif, ide- 4
ide segar nan liar muncul bertebaran selama proses diskusi berlangsung. Dalam kumpulan materi-materi yang didapat dan didiskusikan, pada akhirnya diformulasikan dalam bunga rampai berbagai materi dan hasil diskusi cakim peradilan agama. Maka hasil pembelajaran dan diskusi para mentee peradilan agama disatukan menjadi e-book sebagai upaya mengkristalkan kumpulan materi, hasil diskusi dan ide-ide kreatif pembaharu yang kelak dapat diaktualisasikan saat kembali bertugas di satker magang masing-masing maupun ketika ditugaskan ke daerah suatu hari nanti. Terlepas dari segala kekurangannya, semoga bunga rampai yang dihimpun dalam e-book ini dapat bermanfaat sebagai transfer of value dan transfer of experience bagi siapapun yang membacanya khususnya bagi para mentee. Bogor, Juli 2013 Iwin Indra, S.H.I. 5
DAFTAR ISI Kata Pengantar Editor ... Oleh: Iwin Indra,SHI Daftar Isi ... Bab 1 SEJARAH PERADILAN AGAMA ... 10 Peradilan dalam Islam ... 10 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Peradilan Agama di Indonesia ... 72 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Hakim Peradilan Agama ... 130 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Visi dan Misi Peradilan Agama ... 174 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Bab 2 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA ... 192 Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama ... 192 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Teknis Pemeriksaan Perkara ... 230 Oleh Dr.H.Komari,S.H.,M.Hum. Hukum Acara Peradilan Agama ... 243 Oleh: Drs.H.Maradaman Harahap,SH.,MH. Permasalahan Pembuktian ... 283 Oleh: Dr.H.Komari,SH.M.H Tatacara Persidangan (Tahapan-Tahapan Yang Harus Dilakukan Majelis ... 304 Oleh: Dr.H.Bunyamin Alamsyah,SH.,MH. Bab 3 KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA ... 313 Pengembangan Kopetensi Absolut Peradilan Agama Peluang Dan Tantangan Bagi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah... 313 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. 6 4 6
Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama (Sebuah Studi Pengantar) ... 328 Oleh: Dr.H. Mukti Arto,SH.,MH. Hukum Wakaf Dalam Paradigma Baru Di Indonesia ... 351 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat ... 492 Oleh : H. Hamdan,SH,MH. Kerangka Hukum Muamalah Bidang Ekonomi Syariah Studi Mengenai Prinsip Prinsip Dasar Untuk Menyelesaikan Kasus-Kasus Di Pengadilan Agama ... 421 Oleh: Dr.H. Mukti Arto,SH.,MH. Sistem Ekonomi Berdasarkan Syari'ah ... 451 Oleh : Prof. Dr. H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Hukum Perbankan Syariah ... 496 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Hukum Perseroan Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah ... 532 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah ... 562 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Bab 4 PSIKOLOGI PERSIDANGAN ... 600 Psikologi Pemeriksaan Hakim Di Persidangan Pengadilan Agama (Bagian Dari Psikologi Hukum) ... 600 Oleh: Dr.H.Komari,SH.M.H Psikologi Pemeriksaan Hakim Di Persidangan Pengadilan Agama... 611 Dari: Bahan Ajar Diklat III Cakim VI Bab 5 METODE PENERAPAN HUKUM ... 622 Metode Dan Teknik Penerapan Hukum Pengadilan Agama ... 622 Oleh: Dr.H.Taufiq,SH.MH. Penelitian Hukum Terapan Dalam Praktik Di Lingkungan Peradilan Agama ... 654 Oleh: Dr. Ahmad Mujahidin,MH. 7
Bab 6 PENALARAN HUKUM ... 660 Penalaran Hukum Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama .... 660 Oleh Dr.H.M.Rum Nessa,SH,MH. Penalaran Hukum (Legal Resoning) Argumentasi dan Perumusan Pertimbangan Hukum ... 671 Oleh: Dr.Komari,SH.MH. Bab 7 PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM ... 676 Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama ... 676 Oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Teknik Penemuan Hukum Dan Permasalahan Hukum Peradilan Agama ... 694 Oleh: Dr.H.Komari,SH.M.H Bab 8 MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM ... 703 Musyawarah Majelis Hakim dalam Kasus Mengenai Kasus Gugat Cerai yang Unik ... 703 Oleh: Dr.H. Mukti Arto,SH.,MH. Proses Musyawarah Majelis Hakim ... 705 Dari : Bahan ajar diklat Cakim PPC Terpadu I Bab 9 PENULISAN PUTUSAN MENURUT EYD ... 717 Penulisan Putusan Menurut EYD ... 717 Oleh: Dr.H. Ruslan HR. Bab 10 DAMPAK PUTUSAN ... 734 Dampak Sosial Putusan I ... 734 Dari : Bahan ajar diklat III Cakim PPC Terpadu I Dampak Sosial Putusan II ... 739 Dari : Bahan ajar diklat III Cakim PPC Terpadu I 8
LAMPIRAN 1. Wacana Aktual dari Calon Hakim Peradilan Agama ... 766 1) Peradilan Agama, Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani ... 766 Oleh: Nur Moklis,S.H.I.,S.Pd. 2) Penyampaian Salinan Putusan Terhadap Pihak Berperkara [Masih Dan Tetap] Wajib ... 777 Oleh: Ahmad Z. Anam,S.H.I.,M.S.I. 3) Saksi Keluarga Untuk Seluruh Perkara Perceraian, Cakapkah? ... 783 Oleh: Ahmad Z. Anam,S.H.I.,M.S.I. 4) Nikah Sirri Dalam Bingkai Hukum ... 789 Oleh: Teddy Lahati,S.H.I. 5) Asuransi Syari'ah ... 792 Oleh: Teddy Lahati,S.H.I. 6) Penalaran Hukum Oleh Hakim ... 798 Oleh: Mumu Mukmin Muktasidin,SHI. 7) Konstruksi Nalar Islam tentang Hukum dan Keadilan ... 814 Oleh: Rahmat Hidayat,SHI.,MH. 8) Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Tinjauan Tipologis Dalam Kerangka Ijtihad ... 822 Oleh : Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. 9) Dilema Dispensasi Kawin Pada Kawin Hamil (Sebuah Tinjauan Dari Dampak Sosial Putusan/Penetapan ... 828 Oleh: Kusnoto,SHI.,MH. 10) Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial ... 843 Oleh: Isyhad Wira Budiawan, S.H.I 11) Psikologi Hakim Dalam Persidangan di Pengadilan Agama ... 858 Ruhana Faried, S.H.I. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I 12) Musyawarah Majelis Hakim ... 867 Oleh: Azhar Arfiansyah Zein, S.H. 2. Lampiran 2: Risalah Umar ... 871 3. Lampiran 3: Format Putusan Oleh Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H.,M.H... 874 4. Daftar Nama Peserta Diklat III Cakim Agama ... 905 9
BAB 1: SEJARAH PERADILAN AGAMA PERADILAN DALAM ISLAM Oleh : Prof. DR. H. ABDUL MANAN, SH, S.IP, M.Hum. PENDAHULUAN Lembaga Peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Dengan adanya lembaga peradilan ini diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara main hakim sendiri, tetapi hendaknya segala persoalan hukum yang timbul akibat pergaulan masyarakat itu diselesaikan melalui lembaga peradilan itu berada. Suatu negara yang tidak mementingkan lembaga peradilan berada, atau mengecilkan peranannya, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pergaulan hidup masyarakat akan mengalami kekacauan dan tidak menentu, tidak ada keadilan dan kepastian hukum, ketertiban dan kedamaian tidak akan terwujud. Melalui lembaga peradilanlah hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak membeda-bedakan orang. Di manapun di dunia ini, lembaga peradilan dalam suatu negara diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum, sebab dengan tegaknya hukum dalam suatu negara maka keadilan akan terwujud Apabila hal yang terakhir ini dapat dilaksanakan dengan baik maka lembaga Peradilan itu pasti akan mempunyai wibawa dan disegani oleh masyarakat. Syari'at Islam memandang masalah peradilan itu merupakan tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjadi tempat memancarnya sinar keadilan kepada seluruh masyarakat. Keadilan itu sendiri diformulasikan oleh Allah dalam al-Quran dengan kata "adl‖ sebanyak 28 kali dan dengan kata "qisth" sebanyak 25 kali yang mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Keadilan itu berada dalam berbagai lapangan kehidupan 10
seperti dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya, politik, ideologi, akidah, dan lain-lain yang merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi ummat manusia. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dalam pergaulan hidup manusia dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Sehubungan dengan hal inilah Syari'at Islam menempatkan lembaga Peradilan ini di tempat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab lembaga Peradilan inilah diharapkan dapat dijadikan alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awal kedatangan Islam, masalah peradilan belum dipisahkan dengan lembaga pemerintahan yang lain. Pada waktu itu, Rasulullah di samping meneruskan dakwahnya menyampaikan ajaran Islam, beliau juga ditugaskan memutuskan hukum dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Ketika Rasulullah memegang kendali pemerintahan, sedikit sekali perkara yang diajukan kepadanya dan kebanyakan ummat Islam pada waktu itu hanya meminta fatwa saja terhadap suatu persoalan yang dihadapinya, selanjutnya menyelesaikan sendiri perkara dengan berpedoman kepada fatwa yang diberikan oleh Rasulullah tersebut. Demikian juga perkara yang langsung diputus oleh Rasulullah, mereka dengan cepat melaksanakan eksekusinya, tidak perlu lagi campur tangan Rasulullah dalam urusan tersebut, mereka sangat patuh dengan putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah itu karena putusan tersebut dijatuhkan berdasar keadilan yang selalu dibimbing oleh wahyu. Ketika Khalifah Umar Ibn Khattab menjadi amirul mukminin, pemerintahan Islam sudah mulai meluas ke berbagai daerah di luar kota Madinah. Pekerjaan pemerintahan sudah mulai banyak yang tidak terselesaikan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, demikian juga dengan tugas-tugas memutus perkara banyak yang terbengkalai. Mulai saat itu Khalifah Umar Ibn Khattab mengangkat pejabat-pejabat yang mengurusi urusan peradilan, di samping tugas pejabat umum (Gubernur) yang diangkat sebelumnya. Kondisi ini terus berlanjut sampai masa pemerintahan Islam berakhir dengan pengembangan sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam al-Qadha fil Islam. Setelah negara-negara Islam menyatakan kemerdekaannya dari kaum imperialis dan kolonialis, lembaga peradilan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan 11
hukum di negara tersebut. Pertumbuhan peradilan sejalan dengan pertumbuhan ilmu fiqih pada negara-negara Islam tersebut, meskipun pertumbuhan itu tidak selalu bergandengan dengan pertumbuhan ilmu fiqih karena mempunyai ciri-ciri khusus sebagai pembeda. Perkembangan lembaga peradilan di negara-negara Islam sulit menentukan batas-batas tertentu yang memisahkan antara periode yang satu dengan periode berikutnya. Hasbi Ash Shiddieqy1 membagi periode perkembangan peradilan Islam kepada tiga periode besar yakni pertama; dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah tahun 1 H/662 M yang berakhir pada tahun 150 H/767 M, yakni ketika hukum Islam sudah mulai dikumpulkan materinya dan dibukukan dalam berbagai kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para ahli ijtihad kenamaan, kedua; dimulai pada tahun 150 H/ 767 M setelah kota Baghdad dijadikan pusat pemerintahan Bani Abbas (Abbasyiyah), lalu berjalan melalui zaman kebesaran kekuasaan Bani Abbas sampai pada kejatuhannya dan datangnya zaman Turkiyah memerintah negara-negara Islam yang berakhir pada tahun 1255 H/1810 M, ketiga; dimulai dari tahun 1255 H/1810 M. Pada tahun 1255 H/1810 M Sultan Abdul Madjid al 'Utsmany, mengeluarkan dekrit kerajaan yang berisi perintah kepada petugas-petugas yang bekerja di lingkungan kehakiman supaya mengadakan perubahan dan perbaikan dalam lembaga sesuai dengan perkembangan lembaga peradilan di dunia barat. Sultan Abdul Madjid juga memerintahkan agar hukum yang berlaku di semua lembaga peradilan disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia Barat. Meskipun Sultan Abdul Madjid dari kerajaan Turkiyah mengistruksikan agar sistem Peradilan Islam dihapus dan dimasukan ke dalam sistem Peradilan Sekuler, tetapi banyak juga negara-negara Islam yang tetap berpedoman kepada sistem peradilan Islam, sebab masalah peradilan bagi ummat Islam merupakan fardhu kifayah yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian karena kuatnya pengaruh tradisi Common Law dan tradisi Civil Law dalam perkembangan hukum dunia, maka sistem peradilan Islam menjadi mundur perkembangannya. Selama ini hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga saja yang masih 1 Hasbi Ash Shiddieqy, Sedjarah Peradilan Islam, penerbit Bulan Bintang, Djakarta, 1970. 12
bertahan dalam sistem peradilan Islam, sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum pidana dan dagang diselesaikan dengan hukum sistem peradilan Barat. Kondisi seperti tersebut di atas juga berlaku di Indonesia, meskipun lembaga Peradilan Agama mempunyai kedudukan sama dengan lingkungan peradilan lain, tetapi wewenangnya terbatas pada hal-hal yang menyangkut perkawinan, kewarisan, perwakafan dan shadaqah bagi ummat Islam. Kecuali Mahkamah Syari'ah Nanggrau Aceh Darussalam yang mendapat perluasan wewenang dari Pengadilan Agama, inipun baru taraf permulaan dan masih perlu pengembangan lebih lanjut. II. KONSEP AL QADHA DALAM ISLAM 1. Pengertian al-Qadha Menurut Muhammad Salam Madkur2 arti al qadha menurut bahasa mempunyai beberapa arti, pertama, al qadha yang sepadan dengan kata al faraaqh yang berarti putus atau selesai, seperti yang disebut dalam surat al Ahzab ayat 37 "maka tatkala Zaid putuskan kehendak daripada Zainab itu, maka Kami kawinkan dia kepadamu", kedua: al qadha yang mempunyai arti yang sama dengan al adaa' yang bermakna menunaikan atau membayar, seperti Muhammad telah membayar hutangnya (qadha Muhammadun dainahu), ketiga; al qadha yang sama maknanya dengan al hukmu yang mempunyai arti mencegah atau menghalang-halangi. Sedangkan pengertian al qadha menurut ahli-ahli fiqih adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan. Hasbi Ash Shiddieqy3 mengemukakan bahwa al Qadha dalam pengertian istilah dipakai dalam berbagai arti, pertama; al Qadha diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara, kedua: al qadha diartikan sebagai tempat memutus perkara saja (al qadha-u alwilayatul ma'rufatu), atau diartikan juga al qadha ialah menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan perselisihan (gugat-menggugat), menyelesaikan segala sengketa dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari al Qur'an dan as Sunnah 2 Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha fil Islam, alih bahasa Imron AM dengan judul Peradilan Dalam Islam, penerbit PT Bina llmu, Surabaya, 1993, haL. 19-20 3 Hasbi Ash Shiddieqy,Op.Cit.Hal.7 13
(al qadha-u huwal faslu chusumati hasman littada'i wa qath'an linniza'i bil ahkamisysyar'iyati al mutalaqqati minal Kitabi was Sunnati), ketiga: al qadha adalah segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan yang umum (al Qadha qaulun mulzimun shadara'an dzi wilayatin ammatin). Sedangkan menurut Rifyal Ka'bah4 bahwa peradilan dalam Islam mempunyai arti ucapan mengikat yang keluar dari kekuasaan publik, atau kata putus dalam masyarakat berdasarkan kebenaran, atau diartikan juga dengan putusan yang sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan pemberitaan tentang ketentuan hukum syara' ( sah secara Islam ) yang bersifat mengikat. Menurut Nasr Farid Muhammad Wasil5 pengertian al Qadha dari segi bahasa mempunyai banyak makna, di antaranya menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, perintah dan memutus perselisihan. Muhammad Nairn Abdu! Salam6 para pakar hukum Islam memberikan ta'rif al Qadha kepada beberapa pengertian, yakni pertama; sifat kehakiman yang mewajibkan hukum syara' dilaksanakan, kedua; menyelesaikan kasus yang timbul dalam masyarakat dan memutuskan pertikaian itu dengan adil dan benar, ketiga: menyelesaikan segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam pergaulan masyarakat dengan hukum- hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sunnatur Rasulullah SAW. Sebagian para pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al Qadha adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya, menyampaikan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan al Qur'an dan al Hadist. Melalui pengertian ini timbul pengertian bahwa al Qadha itu adalah memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah satunya, menempatkan mereka sama di 4 Rifyal Ka'bah, Sejarah Ringkas Lembaga Peradilan Islam, makalah disampaikan pada seminar Nasional Mahkamah Syari'ah Dalam Perspektif Peradilan Nasional, Forum Studi Hukum Indonesia, Hotel Syahid Jaya, tanggal 18 Maret 2002, hal.1 5 Nasr Farid Muhammad Wasil, Al-Sultan ai-Qadaiyyah wa Nidzam al-Qadha fi al-lslam, Maktabah al-Amanah, Kaherah, 1983, hal 21-23. 6 Muhammad Nairn Abdul Salam al-Yasin, Nadzariah al-Da'wa, al-Madinah al Munawwarah, Arab Saudi, 1974, Jilid 11, hal. 41 14
hadapan hukum Allah tersebut.7 Berdasarkan ta'rif ini jelaslah bahwa al qadha merupakan proses untuk menyelesaikan tuntutan, mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketetapan yang bersumber dari al Qur'an, al Hadist dan ijtihad para Mujtahid. Keputusan itu diberikan oleh Hakim dan putusan hakim ini mengikat para pihak yang berperkara serta wajib dilaksanakan oleh hakim tersebut atau pejabat lain yang ditunjuk. Memperhatikan pengertian al Qadha sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa lembaga peradilan maupun pengadilan merupakan institusi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam institusi ini selalu terkait unsur-unsur seperti, pertama; hukum (hukum syara') yang dipergunakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara, kedua: orang yang bertugas untuk menjatuhkan hukum yakni al qadhi atau hakim, ketiga: kompetensi dan yurisdiksi lembaga peradilan yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan perkara, keempat; ada pihak penggugat dan tergugat, kelima; ada kasus yang diperselisihkan atau ada pihak yang dirugikan sehingga perlu diberikan hukuman/keputusan hakim, keenam; putusan hakim itu mengikat para pihak dan wajib dijalankan, ketujuh : tujuan akhir dari lembaga Peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi ummat manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al qadhi dapat berarti "Peradilan" dan dapat pula berarti "Pengadilan". Pengertian al qadha dalam pengertian peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh al Qur'an, al hadist dan ijtihad para mujtahid. Sedangkan pengertian al qadha dalam pengadilan adalah tempat proses mengadili dilaksanakan, bisa pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi atau pengadilan khusus yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan seperti yang berlaku di beberapa negara Islam. Meskipun lembaga peradilan Islam itu dibangun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh al Qur'an dan al Hadist, lembaga peradilan itu tetap lembaga peradilan biasa dan lembaga peradilan manusia yang tidak 7 Muhammad Salam Madkur,OpCit.Hal.20 15
luput dari salah dan benar. Oleh karena itu dalam menjalankan peradilan ini tetap diperlukan keimanan dan keyakinan akan keadilan llahi di akhirat kelak. 2. Dasar Hukum al-Qadha dalam Islam Tugas dalam bidang Peradilan dalam Islam merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Di lihat dari sudut Syari'ah sebagaimana yang dijelaskan dalam al Qur'an dan as Sunnah bahwa melaksanakan tugas-tugas peradilan adalah suatu kewajiban bagi hakim dan setiap manusia (orang) yang beriman. Adapun dasar hukum mendirikan al qadhi sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut : a. Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adi/. Sesungguhnya Allah member! pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat8. b. Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 135 "Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapa dan kaum kerabat. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan"9 c. Al Qur"an surat as-Sod ayat 26 "Wahai Daud ! sesungguhnya kami telah menjadi kamu Khalifah di bumi, maka jalankanlah Hukum di antara manusia dengan (Hukum Syariat Islam) yang benar (yang diwajibkan kepadamu) dan janganlah engkau 8 Khadam al-Haramain, AI-Qur'anul Karim Watarjamahu Ma'hini Ha Lughatil Indunisiati, Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syafi'l Madinah Munawarah, Saudi Arabia, hal. 128 9 Ibid.hal.123 16
menurut hawa nafsu karena yang demikian itu akan menyesatkanmu dari Allah, sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, akan memperoleh azab yang berat pada hari kiamat, disebabkan mereka melupakan Allah itu. d. Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 105 "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang- orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.10 e. Al Qur'an surat al-Maidah ayat 48 "Dan kami telah turunkan kepadamu al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu... ,".11 f. Al Qur'an surat al-Maidah ayat 47 "... barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik‖.12 g. Diriwayatkan oleh Buraidah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut "Hakim-hakim itu terbagi menjadi tiga golongan, yang dua golongan masuk neraka, dan yang satu golongan masuk surga. Yang masuk surga itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan menjatuhkan hukuman dengan adil. Yang satu golongan adalah hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyeleweng dengan sengaja dari kebenaran itu, maka ia masuk neraka, dan satu golongan lagi adalah hakim yang memutus perkara dengan 10 Ibid.hal.139 11 Ibid.hal168 12 Ibid.hal.167 17
kebodohannya (tanpa ilmu), mereka malu mengatakan aku tidak tahu, maka merekapun masuk ke dalam neraka"13 (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) h. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut: "Siapa saja yang dilantik sebagai hakim di antara manusia sesungguhnya ia disembelih (lehernya) tanpa pisau"14 (HR. Ahmad, Tarmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah) i. Diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut: "Siapa saja di antara manusia memohon atau meminta jabatan hakim, maka amanah itu tertanggung pada dirinya sendiri, tetapi siapa saja di antara manusia diangkat sebagai hakim tanpa ia mengajukan permohonan, maka Allah SWT akan menghantar malaikat untuk memberikannya kekuatan dalam melaksanakan tugas".15 (HR. Tarmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah) j. Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Amr dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut: "Apabila seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dengan cara berijtihad, dan ijtihadnya itu benar maka baginya dua pahala dan apabila ia berijtihad kemudian ijtihadnya itu salah, maka la dapat satu pahala".16 (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) Prosedur Pengangkatan Qadhi Melihat dasar hukum al qadha sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tugas-tugas peradilan merupakan perbuatan yang sangat agung nilainya dan mempunyai kekuasaan yang sangat luas jangkauannya menyangkut jiwa manusia, barang-barang dan harta benda yang dimiliki oleh mereka. Rasulullah sangat khawatir apabila jabatan qadhi dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai pengetahuan untuk menyelesaikan 13 Muhammad Salam Madkur,OpCit.hal.24 14 Hasbi Ash Shiddieqy,OpCit.ha.38 15 Ibid 16 Muhammad Salam Madkur,OpCit.hal.22 18
masalah hukum, atau manakala qadhi menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu Rasulullah SAW mensyaratkan dengan ketat dalam hal pengangkatan qadhi dalam suatu majelis pengadilan. Menurut Muhammad Salam Madkur17 faktor itulah yang menyebabkan banyak para ulama dan fuqaha berpaling menduduki jabatan di lingkungan peradilan, termasuk untuk menduduki jabatan qadhi. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu Hanifah pernah ditunjuk oleh Abu Hubairah, Gubernur Irak dari Bani Umayyah untuk menduduki jabatan qadhi di Kuffah. Abu Hanifah menolak jabatan tersebut sehingga ia dipenjara dan dicambuk serta dipukuli sampai kepalanya bengkak. Setiap hari ia dikeluarkan dari penjara, ia dipukul dengan cambuk sepuluh kali pukulan, sehingga jumlah pukulan yang mengenai diri sampai ia keluar dari penjara sebanyak 110 kali. Ketika ia dibebaskan dari penjara, ia lari ke Mekkah al Mukarramah dan berdiam di sana sampai tegaknya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Demikian juga pada masa pemerintahan Khalifah al Mansur dari Bani Abbasiyah, jabatan qadhi juga ditawarkan kepadanya, tetapi tetap ia menolaknya sampai ia bersumpah untuk tidak menduduki jabatan qadhi selama hidupnya karena ia merasa bahwa jabatan al qadhi itu tidak patut baginya, iapun selalu memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari jabatan hakim itu. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang para pakar hukum Islam dari kalangan mazhab Hanafi yang bernama Imam al Zufar telah ditunjuk oleh penguasa untuk menduduki jabatan qadhi di suatu tempat, tetapi jabatan tersebut ditolaknya. Ketika penguasa memaksanya, ia bersembunyi di suatu tempat sehingga penguasa itu memerintahkan agar rumah kediaman al Zufar dihancurkan sebagai hukuman baginya. Demikian juga terjadi pada diri Imam Ahmad bin Hambal ditawarkan untuk menjadi qadhi di Yaman, tetapi ia menolaknya. Ketika Imam Syafi'i (gurunya) menganjurkan agar jabatan qadhi itu diterimanya, ia tetap menolaknya. Pendirian Ahmad Ibn Hambal ini diikuti pula 17 Ibid 19
oleh murid-muridnya yang menolak menduduki jabatan qadhi. Barangkali inilah sebabnya mazhab ini tidak berkembang sebagaimana mazhab yang lain.18 Menurut ketentuan hukum Islam, seorang yang diangkat sebagai hakim (qadhi) mestilah orang yang benar-benar layak dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Tidak dibenarkan pengangkatan seorang hakim yang personalitinya lemah, intelektualitasnya kurang, profesionalisme menyakinkan dan akhlaknya buruk. Jika ia diangkat sebagai qadhi maka dikhawatirkan ia tidak dapat berlaku adil dan mampu dipengaruhi oleh tekanan situasi lingkungannya. Rasulullah SAW pernah menolak permohonan Abu Zar sebagai qadhi karena wataknya yang lemahnya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Zar sendiri bahwa beliau pernah meminta jabatan hakim kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menjawab; "Hai Abu Zar, engkau seorang yang lemah, mudah dipengaruhi orang, sedang tugas itu adalah suatu amanah dan di hari kiamat nanti akan mendatangkan penyesalan dan kehinaan, kecuali jika dapat dipenuhi haknya dengan sempurna dan dapat dijalankan kewajiban sebagaimana mestinya"19 Dalam sejarah perkembangan Peradilan Islam dapat diketahui bahwa uji kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan qadhi sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW melaksanakan dakwahnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah menguji Muadz saat beliau akan mengirimnya untuk menjadi qadhi di Yaman, beliau bertanya; Dengan apa engkau akan memutus hukum? la menjawab dengan Kitab Allah, Rasulullah SAW kembali bertanya, jika engkau tidak dapati dalam Kitab Allah, dengan landasan apa lagi engkau akan memutus hukum ? la menjawab, dengan as Sunnah. Rasulullah SAW bertanya lagi, jika engkau juga tidak mendapati masalah itu dalam as Sunnah Rasulullah, dengan landasan apa lagi engkau akan membuat suatu keputusan hukum ? la menjawab, aku akan berijtihad dengan pemikiranku. Rasulullah SAW bersabda; 18 Ibid.hal.26 19 Tan Sari Dato' Prof. Syed Agil Barakbah, Hakim dan Penghakiman, dalam jurnal Al-Ahkam, jilid 5, Dewan Bahasadan Pustaka, Kuala Lumpur, 1997, hal. 89 20 tidak itu
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan tuntunan utusan Rasulullah dengan apa yang membuat senang Rasul-Nya,20 Ujian kelayakan dan kepatutan dalam pengangkatan seorang hakim juga dilaksanakan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Pada masa itu Saidina Umar menitikberatkan calon qadhi kepada orang yang dihormati oleh masyarakat dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang memadai. Beliau sendiri yang mengadakan ujian kelayakan tentang kemampuan seorang calon qadhi dalam memutus suatu perkara. Diriwayatkan bahwa sebelum mengangkat Imam Syuraih sebagai qadhi di Kuffah beliau mengadakan uji kelayakan dan kepatutan dengan mengambil seekor kuda dari seorang laki-laki yang masih dalam tawar-menawar harganya lalu Umar meletakkan barang-barangnya di atas punggung kuda tersebut. Oleh karena barang-barang yang diletakkan oleh beliau sangat berat, maka cederalah kuda itu. Setelah kejadian itu, beliau meminta kepada pemilik kuda agar menunjuk seorang yang mampu menyelesaikan perkara yang sedang mereka alami. Pemilik kuda menjawab bahwa ia menunjuk Imam Syuraih untuk menyelesaikan perkara mereka. Ketika Iman Syuraih mengadili perkara mereka, Syuraih berkata "engkau telah mengambil kuda ini dalam keadaan baik, maka engkau harus mengembalikan kuda itu dalam keadaan baik pula". Sebahagian ulama seperti asy-Sya'bi mengemukakan bahwa boleh jadi peristiwa inilah yang menarik Khalifah Umar Ibn Khattab mengangkat Syuraih menjadi qadhi. Dalam sejarah Peradilan Islam, Imam Syuraih tercatat orang yang paling lama menjabat sebagai qadhi yakni selama 75 tahun.21 Betapa besar perhatian Khalifah Umar Ibn Khattab kepada lembaga peradilan ini. Kepada qadhi yang diangkat diberi gaji tetap yang lumayan besarnya, misalnya Qadhi Maslamah, Rabiah dan Syuraih diberi gaji sebanyak 500 dirham seorang perbulan yang boleh dikatakan lebih dari cukup pada zaman itu. Umar berpendapat bahwa qadhi itu sebaiknya diangkat dari orang yang mempunyai harta dan dihormati oleh masyarakat di sekelilingnya. Pendapat Umar 20 Imam al-Mawardi, AI-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayaatud-diniyah, terjemahan Abdul Hayyie al- Kattani dan Kamaluddin Nurdin dengan judul Hukum Tata Negara dan Kepimpinan Dalam Takaran Islam, Gema Insani, Jakarta, 2000, hal. 136 21 Hasbi Ash Shiddieqy,OpCit.hal.78 21
ini didasarkan bahwa orang yang kaya tentu tidak akan menerima suap dari orang yang berperkara, sedangkan orang kenamaan tentu tidak akan terpengaruh dengan personaliti para pihak dalam ia mengadili dan memutus perkara. Khalifah Umar Ibn Khattab telah banyak mengangkat hakim untuk ditempatkan ke berbagai daerah guna menyelesaikan perkara dengan cepat dan biaya ringan. Setiap hakim yang diangkat itu terlebih dahulu dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan, agar tidak keliru dalam pengangkatannya. Maulana Shibli Nu'mani dalam al-Farooque menceritakan sebagaimana yang dikutib oleh Syed Aqil Barakbah22 bahwa Khalifah Umar Ibn Khattab pernah terlibat dalam beberapa perkara pertikaian yang diselesaikan di Mahkamah Syari'ah pada waktu itu. Dalam suatu perkara Ubai bin Ka'ab menuntut Umar dalam suatu kasus di Mahkamah Syari'ah yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Ketika perkara itu disidangkan, Zaid bin Tsabit yang menjadi hakim dalam perkara itu memberikan salam kepada Khalifah Umar Ibn Khattab. Atas kejadian ini, Khalifah Umar berkata "iniiah kekhilafan pertama yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit yakni menentang prinsip-prinsip keadilan" dan kemudian Khalifah Umar duduk di sebelah Ubai. Dalam kasus ini Ubai Ibn Kaab tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendukung tuntutannya dan Khalifah Umar menolak segala tuntutan itu. Ubai Ibn Kaab meminta kepada hakim (Zaid) agar Khalifah Umar mau melaksanakan sumpah menurut hukum syara'. Permintaan Ubai ini ditolak oleh Zaid sambil ia meminta kepada Ubai Ibn Kaab agar melepas Khalifah Umar dari formaliti itu. Khalifah Umar Ibn Khattab betul-betul tidak setuju terhadap tindakan Zaid Ibn Tsabit tersebut dan beliau berkata "selagi seorang yang biasa dan Umar tidak dipandang sama rata oleh kamu, kau tidaklah pantas diangkat sebagai hakim". Terhadap tindakan ini menunjukkan bahwa bagaimana tegasnya Khalifah Umar Ibn Khattab berpegang kepada azas eguality before the law. Oleh karena itulah, Khalifah Umar Ibn Khattab telah memilih qadhi dengan begitu teliti dan cermat dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi pada masa itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika mengangkat dan melantik An-Nakhai' sebagai Gubernur di daerah Ustur Mesir di antaranya beliau berpesan sebagai 22 Syed Aqil Barakbah,OpCit.hal.91 22
berikut; "Hari ini engkau saya lantik untuk menjabat sebagai Gubernur di Ustur, oleh karena itu tetaplah engkau bertaqwa kepada Allah dalam engkau menjalankan jabatan ini, agar engkau mempunyai hati yang ikhlas dalam mencintai rakyat, bermusyawarahlah dengan pemuka masyarakat dalam mengambil keputusan pemerintahan, pilihlah penasehat-penasehat yang dapat membantu mensejahterakan rakyat dan transparasi dalam menjalankan roda pemerintahan agar manejemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik". Dalam hal urusan qadha, beliau berpesan "pilihlah untuk jabatan qadhi di antara rakyat- mu yang engkau pandang sebagai orang yang terhormat dan tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lain, anjurkan kepada qadhi-qadhi yang engkau angkat itu supaya bersabar dalam mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara yang sebenarnya. Pilihlah orang untuk menjadi qadhi dari orang yang tidak sombong lantaran pujian dan tidak condong lantaran hasutan, perbanyaklah pesan-pesan kepada qadhi agar ia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan berilah fasilitas yang diperlukan sehingga dapat meringankan beban tugasnya"23 Husain al Halimi dalam kitabnya Nihayatul Arab Juz VI mengemukakan bahwa dalam pengangkatan qadhi seyogiyanya Sultan tidak mengangkat qadhi, kecuali ia memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, tenang dan tabah dalam menghadapi berbagai persoalan, memiliki kefahaman terhadap suatu masalah yang dihadapinya, memiliki watak kesabaran dan kesantunan, adil dan dapat dipercaya, bersih dari pamrih yang rendah, jauh dari hasrat-hasrat yang hina, keras dan kuat dalam bertaqarrub kepada Allah, sangat menjaga diri dan takut terjatuh dalam murka-Nya, bukan penakut dan lemah karena orang yang demikian tidak berwibawa, tidak penyombong karena tidak dipatuhi, tetapi hendaknya dipilih dan diangkat dari orang yang sederhana dan betul-betul orang pilihan. Dalam hal ini hendaknya para Sultan tidak boleh mengabaikan riwayat hidup calon qadhi, harus dikenal betul hal ihwal dan perjalanan hidup calon qadhi itu. Apabila syarat- syarat ini sudah terpenuhi, barulah qadhi itu dapat diangkat dan setelah diangkat hendaknya diberi gaji yang layak oleh negara. Para Sultan harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada lembaga peradilan ini dan harus mencegah segala 23 Muhammad Salam Madkur, Opcit, hal. 42. Lihat juga Al Imam Burhanudin, Tabsiratul Hukmi, Darral limiyah, Bairut, Libanon, tt, hal. 12. 23
hal bentuk perlawanan kepada lembaga peradilan, kepada rakyat dianjurkan agar mematuhinya. Apabila ujian kelayakan dan kepatutan telah dilaksanakan untuk mengangkat seorang qadhi, barulah qadhi tersebut dilantik dan disahkan sebagai qadhi. Pada periode awal pengangkatan qadhi dilaksanakan dengan lisan, baru pada periode pertama pengangkatan qadhi dilaksanakan dengan surat pengangkatan. Apabila seorang qadhi diangkat untuk memangku jabatannya, dipanggillah ia ke Mesjid Jami'. Biasanya di Mesjid Jami' itu telah berkumpul tokoh masyarakat dan pemuka agama. Di hadapan tokoh masyarakat dan pemuka agama dibacakanlah surat pengangkatan qadhi tersebut. Apabila pembacaan surat pengangkatan sudah selesai dibacakan, barulah qadhi tersebut dinyatakan sah dalam memangku jabatannya. Pemerintah mempunyai hak untuk memecat qadhi apabila qadhi tersebut tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan tindakan pemecatan qadhi tanpa ada sebab hal ini dikaitkan dengan kemaslahatan umum dan hak ummat. Dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa qadhi dapat saja dipecat, meskipun tanpa ada kesalahan. Hal ini pernah terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mengangkat Abul Aswad sebagai qadhi, kemudian dipecatnya. Lalu Abul Aswad bertanya kepada Khalifah Ali, mengapa aku engkau pecat, padahal aku tidak berkhianat dan tidak melakukan tindakan kesalahan ? Khalifah Ali menjawab ; sesungguhnya aku melihat kamu tinggi ucapanmu terhadap pihak-pihak yang berperkara. Penguasa berhak memecat pejabat bawahannya, termasuk para qadhi jika ia tidak becus dalam melaksanakan tugasnya.24 Qadhi merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan hukum Islam. Qadhi merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan hukum Islam dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu Islam mensyaratkan dengan ketat untuk dapat diangkat sebagai qadhi. Tujuannya adalah untuk memastikan orang yang memegang jabatan qadhi ini benar-benar orang yang berwibawa, luas 24 Ibid,hal.63 24
pengetahuannya, dan bisa dipercaya. Agar tujuan ini dapat tercapai, Islam telah menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam mengangkat seorang qadhi. Para pakar hukum Islam berselisih pendapat tentang menentukan bilangan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang qadhi. Apabila dicermati, sebenarnya mereka saling melengkapi di antara yang satu dengan yang lain. Al Ramli25 menyebutnya ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang qadhi. Pendapat ini didasarkan kepada al-lmam al-Nawawi yakni Islam, mukallaf, merdeka, lelaki, mendengar, melihat, berkata-kata, berkemampuan dan mujtahid. Sedangkan al-Mawardi26 mensyaratkan tujuh ketentuan yang harus ada pada seorang qadhi yakni lelaki, berakal, merdeka, Islam, adil, sejahtera pendengaran dan penglihatan, menguasai bidang hukum syara'. Jika diteliti syarat-syarat yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum Islam ini, ternyata tidak mempunyai perbedaan yang berarti, bahkan saling melengkap satu sama yang lain, malah mempunyai azas dan tujuan yang sama. Orang yang hendak diangkat sebagai qadhi hendaklah orang yang beragama Islam, sebab semua kasus yang diperiksa adalah melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk dalam wilayah yang orang kafir tidak boleh dilaksanakan selain orang Islam sendiri. Hal ini disebutkan dalam al Qur'an surat an-Nisa ayat 141 yakni Allah sama sekali tidak memberikan jalan kepada orang kafir ke atas orang-orang yang beriman. Pendapat yang mengatakan orang kafir tidak boleh diangkat sebagai qadhi adalah pendapat kebanyakan para ahli hukum Islam. Menurut Ibnu Rusy27 mengatakan bahwa para ulama ahli hukum Islam sepakat bahwa orang kafir tidak boleh diangkat untuk menjadi qadhi untuk mengadili orang Islam berdasarkan surat an-Nisa' ayat 141 sebagaimana tersebut di atas. 25 Syamsuddin Muhammad bin Ali Abbas al Ramli, Nihayah al Muhtaj, penerbit al-lslamiyah al- Maktabah, Cairo, Mesir,tt,ji!.8, ha.21 lihat juga Mahmud Saedon A-Othrnan, Kadi, Perlantikan, Perlucutan dan Bidang Kuasa, Dewan Bahasa Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1990, hal.25 26 Imam al-Mawardi, Opcit, hal. 132-135 27 Muhammad bin Ahmad Ibn Rusy al Qurthubi, Bidayatul Mujtahid, Matbaah Musthafa al-Babi al- Halabi, Cairo Mesir, Jil. 2,tt, hal.46 25
Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi membenarkan pengangkatan qadhi non Muslim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Abidin bahwa diperkenankan melantik qadhi khusus bagi golongan dzimmah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mereka alami, sebab samalah halnya tidak mendatangkan mudharat dengan mengangkat orang Islam untuk menjadi qadhi bagi orang-orang Islam. Bagi para ahli hukum di kalangan mazhab Hanafi, hujjah yang mengharuskan mengangkat orang bukan Islam sebagai qadhi bagi orang Islam ialah berdasarkan prinsip bahwa orang- orang bukan Islam layak menjadi saksi sesama mereka, maka mereka juga layak menjadi qadhi sesama mereka.28 Muhammad Salam Madkur29 membenarkan dan memperbolehkan pengangkatan qadhi dari orang yang bukan Islam untuk mengadili perkara- perkara antara orang Islam. Hal ini didasarkan kepada kelayakan menjadi saksi di mana non Islam boleh menjadi saksi bagi orang Islam (kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan). Juga dari segi siasah syari'ah, dapat dikatakan bahwa suatu hal yang sangat menguntungkan apabila mengangkat orang non Islam untuk menjadi qadhi bagi orang-orang Islam terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam hukum sipil. Untuk menguatkan pendapatnya ini, Salam Madkur menyebutkan bahwa dalam Majjallah Ahkam Adilah tidak menyebutkan sama sekali persyaratan agama Islam sebagai salah satu syarat pengangkatan qadhi, juga dalam hal penerimaan saksi, tidak mensyaratkan harus beragama Islam. Salam Madkur juga mengemukakan bahwa Imam Hambali, Syuraih, Ibnu Mas'ud, al-'Auza'l, al-Nakha'l dan al-Imamiah adalah orang-orang yang mau menerima kesaksian (syahadah) dari orang-orang yang bukan beragama Islam dalam wasiat orang Islam dalam keadaan musafir. Abdul al Autwah30 tidak setuju dengan pendapat Muhammad Salam Madkuryang membenarkan pengangkatan qadhi yang bukan orang Islam untuk 28 Ibnu Abidin, Hashiah, Matbaah Musthafa al-Babi, al-Halabi, Cairo, Mesir, Jilid.4 hal.329 29 Mahmud Saedon A-Othman, Kadi, Perlantikan Perlucutan dan Bidang Kuasa, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1990,hal.27-28 30 Abdul al-Autwah, Nizamul Qadha fit Islam, Maktab al-Ahram, Kahirah, Mesir, 1969, hal.24. lihat juga Mahmud Saedon A-Othman.Opcit.hal.30 26
mengadili orang-orang Islam dalam keadaan normal dan biasa. Utwah mengemukakan bahwa kebolehan mengangkat qadhi non muslim hanya dalam keadaan darurat saja. Demikian juga pendapat yang mengatakan boleh diangkat qadhi dari orang non Muslim karena didasarkan kepada penyaksian dari orang non Islam kepada orang-orang Islam yang diperbolehkan oleh hukum syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, pendapat ini tidak kuat karena hal tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab pegangan mazhab Hanafi, kecuali tersebut sedikit dalam kitab Turaq al-Hukmiah, itupun pendapat yang lemah dan merupakan riwayat kedua yang masih diperselisihkan. Demikian juga alasan pengangkatan qadhi non Islam yang didasarkan kepada wilayah al-qadha yang disamakan dengan wilayah syahadah. Hal ini perlu didiskusikan lagi sebab wilayah al qadha itu bersifat umum, sedangkan wilayah syahadah bersifat khusus, tidak sama dalam pelaksanaannya. Oleh karena masalah peradilan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, karena melalui lembaga Peradilan hukum syara' dapat ditegakkan, maka syarat al qadhi dalam lembaga Peradilan Islam hendaknya beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Syafi'i yang dengan tegas menolak qadhi untuk menyelesaikan perkara orang-orang Islam dari kalangan non Muslim dan jika ini terjadi maka tidak sah dengan sendirinya. Menurut Jumhur ulama di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, laki-laki merupakan syarat untuk dapat diangkat sebagai Qadhi. Tidak sah wanita diangkat sebagai qadhi, apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai qadhi, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang mengatakan bahwa "kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahaglan yang lain (perempuan)". Pendapat ini juga didasarkan pada sebuah hadist dari Abi Barkah di mana Rasullah SAW, pernah bersabda bahwa suatu bangsa tidak akan jaya apabila pemerintahan dipegang oleh kaum wanita. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini ketika 27
mendengar Raja Persia perempuannya menjadi Ratu.31 telah mati dan rakyat Persia melantik anak Imam Abu Hanifah32 menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai qadhi untuk memutus perkara yang menerima persaksian wanita, dan tidak boleh memangku jabatan qadhi dalam masalah yang menerima persaksiannya. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya menanggung dosa. Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh qadhi wanita itu tetap dianggap sah, kecuali kasus- kasus hudud dan qisas. Hujjah golongan yang menyetujui pendapat mazhab Abu Hanifah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka wanita juga bisa menjabat sebagai qadhi dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang diharuskan wanita bisa menjadi saksi. Ibnu Jarir ath-Thabari33 mempunyai pendapat tersendiri dan berlainan dengan pendapat jumhur fuqaha sebagaimana telah diuraikan di atas. Thabari memperbolehkan wanita menjadi secara mutlak. Ini berarti Thabari memperbolehkan wanita memeriksa semua kasus, termasuk hudud dan qisas. Ath-Thabari mengemukakan bahwa tujuan diangkatnya qadhi itu adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu jabatan qadhi itu boleh diberikan kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) asalkan ia mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Sedangkan hadist dari Ali Bakrah yang menerangkan bahwa suatu kaum tidak akan berjaya apabila urusan negara diserahkan kepada wanita, hadist itu ditujukan untuk urusan pemerintahan sebagaimana yang tersebut dalam hadist itu sendiri dan tidak ada petunjuk sedikitpun bahwa hadist itu mempunyai kaitan dengan urusan peradilan. Indonesia menganut prinsip yang memperbolehkan wanita boleh diangkat menjadi qadhi (hakim wanita) yang diperkerjakan pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Nanggrou Aceh Darussalam. Bahkan ada di beberapa tempat, wanita juga menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama dan 31 Mahmud Saedon A-Othman,Ibid,hal.33-34 32 Imam al-Mawardi, Opcit, hal. 132, dan lihat juga Mahmod Saedon A-Othman, Ab/d.hal.35 33 Ibid 28
Mahkamah Syari'ah. Kebolehan mengangkat wanita dalam jabatan qadhi yang diperkerjakan di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah NAD itu hasil musyawarah ulama senior yang dipimpin oleh Hasbi Ash Shiddieqy pada tahun tujuh puluhan. Mungkin para ulama terbatas waktu itu mendasarkan kepada pendapat mazhab Abu Hanifah dalam mengambil keputusan tentang dibolehkannya mengangkat wanita sebagai qadhi. III. SYARAT-SYARAT UNTUK DIANGKAT SEBAGAI QADHI Qadhi merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan hukum syara' dan pentadbirannya. Qadhi merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan hukum syara34 dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu Islam mensyaratkan dengan ketat untuk dapat diangkat sebagai qadhi. Tujuannya adalah untuk memastikan orang yang memegang jabatan qadhi ini benar-benar orang yang berwibawa, luas pengetahuannya, dan bisa dipercaya. Agar tujuan ini dapat tercapai, Islam telah menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam mengangkat seorang qadhi. Para pakar hukum Islam berselisih pendapat tentang menentukan bilangan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang qadhi. Apabila dicermati, sebenarnya mereka saling melengkapi di antara yang satu dengan yang lain. Al Ramli35 menyebutnya ada sepuluh syarat yang hams dipenuhi oleh seorang qadhi. Pendapat ini didasarkan kepada al-Imam al-Nawawi yakni Islam, mukallaf, merdeka, lelaki, mendengar, melihat, berkata-kata, berkemampuan dan mujtahid. Sedangkan al- Mawardi36 mensyaratkan tujuh ketentuan yang harus ada pada seorang qadhi yakni lelaki, berakal, merdeka, Islam, adil, sejahtera pendengaran dan penglihatan, menguasai bidang hukum syara*. Jika diteliti syarat-syarat yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum Islam ini, ternyata tidak mempunyai perbedaan yang berarti, 34 Ibid, hal. 63 35 Syamsuddin Muhammad bin Ali Abbas aJ Ramli, Nihayah al Muhlaj, penerbit al-Islamiyah al- Maktabah, Cairo, Mesi^ttjil.S, ha.21 lihat juga Mahmud Saedon A-Othman, Kadi, Perlantikan, Perlucutan dan Bidang Kuasa, Dewan Bahasa Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1990, hal.25 36 Imam al-Mawardi, Opcit, hal. 132-135 29 rangka
bahkan saling melengkap satu sama yang lain, malah mempunyai azas dan tujuan yang sama. Di bawah ini akan dijelaskan tentang syarat-syarat qadhi yang ditentukan oleh hukum Islam secara lebih rinci, sebagai berikut : a. Beragama Islam Orang yang hendak diangkat sebagai qadhi hendaklah orang yang beragama Islam, sebab semua kasus yang diperiksa adalah melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk dalam wilayah yang orang kafir tidak boleh dilaksanakan selain orang Islam sendiri. Hal ini disebutkan dalam al Qur'an surat an-Nisa ayat 141 yakni Allah sama sekali tidak memberikan jalan kepada orang kafir ke atas orang-orang yang beriman. Pendapat yang mengatakan orang kafir tidak boleh diangkat sebagai qadhi adalah pendapat kebanyakan para ahli hukum Islam. Menunrt Ibnu Rusy37 mengatakan bahwa para ulama ahli hukum Islam sepakat bahwa orang kafir tidak boleh diangkat untuk menjadi qadhi untuk mengadili orang Islam berdasarkan surat an-Nisa' ayat 141 sebagaimana tersebut di atas. Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi membenarkan pengangkatan qadhi non Muslim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Abidin bahwa diperkenankan melantik qadhi khusus bagi golongan dzimmah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mereka alarni, sebab samalah halnya tidak mendatangkan mudharat dengan mengangkat orang Islam untuk menjadi qadhi bagi orang-orang Islam. Bagi para ahli hukum dikalangan mazhab Hanafi, hujjah yang mengharuskan mengangkat orang bukan Islam sebagai qadhi bagi orang Islam ialah berdasarkan prinsip bahwa orang-orang bukan Islam layak menjadi saksi sesama mereka, maka mereka juga layak menjadi qadhi sesama mereka.38 37 Muhammad bin Ahmad Ibn Rusy al Qurthubi, BidayatulMujtahid, Matbaah Musthafa al-Babi al- Ha!abi, Cairo Mesir, Jil. 2,tt, hal.46 38 Ibnu Abidin, Hashiah, Matbaah Musthafa ai-Babi, al-Halabi, Cairo, Mesir, Jilid.4 hal.329 30
Muhammad Salam Madkur39 membenarkan dan memperbolehkan pengangkatan qadhi dari orang yang bukan Islam untuk mengadili perkara-perkara antara orang Islam. Hal ini didasarkan kepada kelayakan menjadi saksi di mana non Islam boleh menjadi saksi bagi orang Islam (kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan). Juga dari segi siasah syari'ah, dapat dikatakan bahwa suatu hal yang sangat menguntungkan apabila mengangkat orang non Islam untuk menjadi qadhi bagi orang-orang Islam terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam hukum sipil. Untuk menguatkan pendapatnya ini, Salam Madkur menyebutkan bahwa Majjallah Ahkam Adliah tidak menyebutkan sama sekali persyaratan agama Islam sebagai salah satu syarat pengangkatan qadhi, juga dalam hal penerimaan saksi, tidak mensyaratkan harus beragama Islam. Salam Madkur juga mengemukakan pendapat bahwa mazhab Hambali, Syuraih, Ibnu Mas'ud, al-'Auza'i, al-Nakha'i dan al-Imamiah adalah orang- orang yang mau menerima kesaksian (syahadah) dari orang-orang yang bukan beragama Islam dalam wasiat orang Islam dalam keadaan musafir. Mungkin pendapat ini didasarkan karena keadaan darurat, maka tidak ada salahnya untuk mengangkat qadhi dari orang non Islam. Abdul al Autwah40 tidak setuju dengan pendapat Muhammad Salam Madkur yang membenarkan pengangkatan qadhi yang bukan orang Islam untuk mengadili orang-orang Islam. Autwah mengemukakan bahwa kebolehan mengangkat qadhi non muslim hanya dalam keadaan darurat saja. Demikian juga pendapat yang mengatakan boleh diangkat qadhi dari orang non Muslim karena didasarkan kepada penyaksian dari orang non Islam kepada orang-orang Islam yang diperbolehkan oleh hukum syara' sebagaimana yang dikemufcakan oleh Imam Ahmad, pendapat ini tidak kuat karena hal tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab pegangan mazhab Hanafi, kecuali tersebut sedikit dalam kitab Turaq al-Hukmiah, itupun pendapat yang lemah dan merupakan riwayat kedua yang masih diperselisihkan. Demikian juga alasan pengangkatan qadhi non Islam yang 39 Mahmud Saedon A-Othman, Kadi, Perlantikan Perlucutan dan Bidang Kuasa, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, I990.hal.27-28 40 Abdul aJ-Autwah, Nizamul Qadhafil Islam, Maktab al-Ahram, Kahirah, Mesir, 1969, hal.24. lihat juga Mahroud Saedon A-Othman, Opcit, hal, 30 31
didasarkan kepada wilayah al-qadha yang disamakan dengan wilayah syahadah. Hal ini perlu didiskusikan lagi sebab wilayah al qadha itu bersifat umum, sedangkan wilayah syahadah bersifat khusus, tidak sama dalam pelaksanaannya. Oleh karena masalah peradilan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, karena melalui lembaga Peradilan hukum syara' dapat ditegakkan, maka syarat al qadhi dalam lembaga Peradilan Islam hendaknya beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Syafi'i yang dengan tegas menoiak qadhi untuk menyelesaikan perkara orang-orang Islam dan kalangan non Muslim dan jika ini terjadi maka terpecal dengan sendirinya. b. Harus Lelaki Menurut Jumhur ulama di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, laki- laki merupakan syarat untuk dapat diangkat sebagai Qadhi. Tidak sah wanita diangkat sebagai qadhi, apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai qadhi, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang mengatakan bahwa "kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) alas sebahagian yang lain (perempuan)". Pendapat ini juga didasarkan pada sebuah hadist dari Abi Barkah di mana Rasullah SAW, pernah bersabda bahwa suatu bangsa tidak akan jaya apabila pemerintahan dipegang oleh kaum wanita. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini ketika mendengar Raja Persia telah mati dan rakyat Persia melantik anak perempuannya menjadi Ratu.41 Imam Abu Hanifah42 menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai qadhi untuk memutus perkara yang menerima persaksian wanita, dan tidak boleh memangku jabatan qadhi dalam masalah yang menerima persaksiannya. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya menanggung dosa. Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh qadhi wanita itu tetap dianggap sah, kecuali kasus- kasus hudud dan qisas. Hujjah golongan yang menyetujui pendapat mazhab Abu Hanifah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam 41 Mahmud Saedon A-Othman, Ibid, Hal.33-34 42 Imam al-Mawardi, Opcit, hal. 132, dan lihat juga Mahmod Saedon A-Othman, /£w/.hal.35 32
berbagai masalah, maka wanita juga bisa menjabat sebagai qadhi dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang dihaniskan wanita bisa menjadi saksi. Ibnu Jarir ath-Thabari43 mempunyai pendapat tersendiri dan berlainan dengan pendapat jumhur fuqaha sebagaimana telah diuraikan di atas. Thabari memperbolehkan wanita menjadi secara mutlak, Ini berarti Thabari memperbolehkan wanita memeriksa semua kasus, termasuk hudud dan qisas. Ath- Thabari mengemukakan bahwa tujuan diangkatnya qadhi itu adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu jabatan qadhi itu boleh diberikan kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) asalkan ia mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Sedangkan hadist dan Ali Bakrah yang menerangkan bahwa suatu kaum tidak akan berjaya apabila urusan negara diserahkan kepada wanita, hadist itu ditujukan untuk urusan pemerintahan sebagaimana yang tersebut dalam hadist itu sendiri dan tidak ada petunjuk sedikitpun bahwa hadist itu mempunyai kaitan dengan urusan peradilan. Indonesia menganut prinsip yang memperbolehkan wanita boleh diangkat menjadi qadhi (hakim wanita) yang diperkerjakan pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Nanggrou Aceh Darussalam. Bahkan ada di beberapa tempat, wanita juga menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah. Kebolehan mengangkat wanita dalam jabatan qadhi yang diperkerjakan di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah NAD itu hasil musyawarah ulama senior yang dipimpin oleh Hasbi Ash Shiddieqy pada tahun tujuh puluhan. Mungkin para ulama terbatas waktu itu mendasarkan kepada pendapat mazhab Abu Hanifah dalam mengambil keputusan tentang dibolehkannya mengangkat wanita sebagai qadhi. c. Baligh dan berakal Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasli berapa umur minimal seorang dapat diangkat sebagai qadhi. Islam hanya menentukan baligh sebagai syarat minimum untuk diangkat sebagai qadhi. Dengan demikian anak-anak tidak dibenarkan untuk menjadi qadhi, karena mereka belum dapat dipertanggung jawabkan pekerjaannya. Pada umumnya para ahli hukum Islam batas minimal 43 Ibid 33
untuk dapat diangkat sebagai qadhi adalah berusia 25 minimal. Dalam batas minimal usia 25 tahun dianggap seseorang sudah dapat bekerja dengan baik dan sudah dapat dipertanggung jawabkan pekerjaannya. Orang yang diangkat menjadi qadhi hendaklah orang yang berakal, dan tidak dibenarkan mengangkat orang gila meskipun kadang-kadang sembuh. Menurut Imam al-Mawardi44 kemampuan akal telah disepakati oleh seluruh ulama sebagai syarat mutlak bagi seorang untuk menduduki jabatan qadhi. Kemampuan akal ini tidak cukup hanya dengan kemampuan akal elementer, namun ia harus mempunyai pengetahuan yang baik, cerdas dan jauh dari sifat lalai. Dengan kecerdasannya, ia dapat menjelaskan apa yang sulit dan menuntaskan apa yang rumit. Syeikh Muhammad Isa45 menambahkan bahwa kecerdikan itu hendaklah sampai kepada peringkat dapat membedakan antara pengakuan dan penafian walaupun diucapkan kepadanya dengan kata-kata yang baik, dan hendaklah mempunyai kekuatan berfikir untuk memahami makna perkataan yang dilafazkan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang kebolehan mengangkat seorang yang buta huruf untuk menjadi qadhi, sedangkan ia mempunyai keahlian dalam memahami hukum syara'. Dalam masalah ini ada dua pendapat, sebahagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa mengangkat orang buta huruf menjadi qadhi adalah sah dan dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan kepada alasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ummi (buta huruf), tetapi beliau ahli hukum yang handal. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa pengangkatan qadhi dari orang yang buta huruf adalah tidak sah, meskipun dia mempunyai keahlian dalam bidang hukum Islam. Tetapi ada sebahagian pendapat dalam bidang hukum Islam. Tetapi ada sebahagian pendapat dalam kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa mengangkat qadhi dari orang yang buta huruf diperbolehkan asalkan orang itu mempunyai keahlian dalam hukum Islam. d. Kredibilitas Individu (al-'Adalah) Penentuan adil untuk diangkat sebagai qadhi merupakan persyaratan yang sangat menentukan benar atau tidaknya, sah atau batalnya suatu pelaksanaan 44 Imam Al-Mawardi, Opcit, hal. 133 45 Syeikh Muhammad Isa, Hamish, al-Sharh al-Kabir, Kaherah, Mesir, Jilid 4, tanpa tahun, hal. 126 34
hukum. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, walaupun pada diri sendiri. Di antaranya adalah perintah Allah kepada manusia agar berlaku adil dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela (QS 16:90), perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap orang yang tidak seagama (QS 42:15), apapun alasannya tidak dapat diterima untuk berlaku tidak adil, termasuk ketidaksenangan terhadap orang tertentu (QS 5:8). Sehubungan dengan hal ini Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang diangkat menjadi qadhi hendaknya orang yang mempunyai sifat adil. Menurut Imam al-Mawardi46 yang dimaksud dengan adil (kredibilitas pribadi) mempunyai arti bahwa orang itu jelas pembicaraannya, bersifat amanah, menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, menjauhi perbuatan tercela, jauh dari tuduhan yang buruk, terjamin penguasaan dirinya saat senang dan marah, menjaga muru'ah (harga diri) orang dengan status seperti dirinya dalam agama dan dunianya. Jika hal ini terpenuhi dalam dirinya, ia memiliki adalah (sifat adil) yang dengan hal itu persaksiannya menjadi boleh dan jabatan yang ia duduki menjadi sah. Jika ia tidak dapat memenuhi satu sifat tadi, ia tidak diperbolehkan untuk bersaksi dan tidak sah memangku jabatan qadhi. Perkataannya tidak didengar dan hukum yang ditetapkan tidak berlaku. Sebahagian para ahli hukum di lingkungan mazhab Hanafi mengemukakan bahwa sifat adil bukan merupakan syarat untuk mengangkat seorang qadhi, tetapi merupakan syarat kesempurnaan pengangkatannya saja. Dalam keadaan tertentu orang fasik dapat diangkat sebagai qadhi, putusan yang dijatuhkan oleh qadhi yang fasik itu apabila selaras dengan ketentuan hukum syara', maka putusan itu tetap sah, walaupun ada orang lain yang layak menjadi qadhi daripadanya. Meskipun demikian, ini bukan berarti, dalam kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang fasik wajar diangkat menjadi qadhi dan dapat diangkat dengan sewenang- wenang, melainkan mereka tetap berpedoman bahwa adil itu merupakan syarat sempurnanya pengangkatan, dan sah diangkat qadhi dari orang fasik apabila menetapkan hukum dengan hukum syara', penekanannya pada putusan dan hukumannya. 46 Imam Al-Mawardi, Opcit, hal. 134 35
Pada era globalisasi seperti sekarang ini, nampaknya sangat sulit untuk mendapatkan seorang yang benar-benar adil sebagaimana yang dituntut oleh hukum syara' untuk diangkat sebagai qadhi. Dalam hal ini Abdul 'Autwah47 mengemukakan bahwa keadaan seperti ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengangkat qadhi dari orang-orang yang terkenal fasik, tetapi hendaklah mengangkat qadhi dari orang yang paling layak di kalangan yang ada dan mengutamakan yang paling baik di kalangan mereka yang kurang layak. Dalam kaitan ini Mahmud Saedon A-Othman mengingatkan bahwa syarat ini sangat penting untuk dilaksanakan karena pribadi yang baik, akhlak yang mulia, keimanan dan kewibawaan seorang qadhi itu akan menyakinkan masyarakat tentang lembaga peradilan itu. e. Sempurna Panca Indra Orang yang akan diangkat sebagai qadhi hendaklah orang yang sempuma pancaindarnya, terutama ia dapat mendengar dan tidak bisu. Hal ini penting bagi seorang qadhi karena akan memberikan arahan dan menanyakan segala ikhwal kepada pihak-pihak yang berperkara. Jika ia tidak bisa mendengar dan bisu maka ia tidak akan dapat mencari fakta-fakta hukum dan mengetahui tentang pembuktian, sehingga putusan yang dijatuhkan akan menyimpang dari persoalan yang sebenarnya. Putusan yang disampaikan melalui isyarat tentu tidak akan difahami oleh orang lain. Imam Al-Mawardi48 mengemukakan bahwa seorang qadhi hendaknya orang yang bisa melihat dan mendengar. Dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna itu, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dengan baik, ia juga dapat membedakan antara pihak yang mengakui dan pihak yang mengingkari, sehingga ia dapat membedakan pihak yang benar dengan pihak yang salah dan orang yang berbuat benar dengan yang berbuat salah. Jika setelah diangkat menjadi qadhi ia menjadi buta, maka jabatan qadhi menjadi batal. Putusan yang dijatuhkan oleh qadhi yang buta dan tuli adalah tidak sah, sebab putusan itu tidak dapat dipahami 47 Abdul Autwah, OpCit,hal.8 48 Imam Al-Mawardi,OpCit,hal. 134-135 36
oleh semua orang dengan baik, bahkan mungkin putusan itu bisa diperselisihkan kembali karena menimbulkan syubhah. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa termasuk dalam pengertian buta adalah orang yang penglihatannya kabur, nampak bayangan saja dan tidak dapat mengenali sesuatu dengan tepat. Jika seorang hanya mengindap penyakit rabua dekat dan jauh atau rabun malam dan siang, maka qadhi yang demikian boleh menghukum apabila ia melihat saja. Jika ia menghukum dalam keadaan ia tidak melihat, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah, karena ia disifatkan dalam keadaan buta.49 Tetapi menurut al-Azra'i pengangkatan qadhi seperti keadaan seperti ini, pengangkatan qadhi itu adalah tidak sah, putusannya batal.50 Sedangkan pengangkatan qadhi yang buta sebelah matanya adalah sah karena ia bisa melihat dengan sebelah matanya yang tidak buta.51 Imam Malik dan sebahagian ahli hukum dikalangan mazhab Syafi'l membolehkan orang buta menjadi qadhi, hal ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang mengangkat Ummu Maktum (seorang buta) menjadi gubemur di Madinah. Pendapat Imam Malik ini ditolak oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Ummu Maktum dilantik oleh Rasulullah SAW itu hanya menjadi Imam Sembahyang dan urusan pemerintahan saja, tidak pemah diangkat sebagai qadhi.52 Jadi pengangkatan qadhi itu tidak boleh dari orang yang buta dan tuli. Sedangkan cacat tubuh yang lain seperti puntung tangannya, atau puntung kakinya tidak diperhitungkan menjadi syarat sah pengangkatan sebagai qadhi. Walaupun demikian, mengangkat orang yang sempurna anggota tubuhnya lebih utama dan lebih menampakkan kesempumaan bagi seorang qadhi. f. Berpengetahuan luas Para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i, Hambali dan sebahagian di kalangan mazhab Hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan qadhi hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum Islam dan kepandaiannya itu harus 49 Abdul Autwah, Opcit, hal.47 dan lihat juga Mahmud Saedon A-Othman, Opcit, hal.42 50 Al Ramli, Opcit, hal. 226 51 Mahmud Saedon A-Othman, Opcit, hal.42 52 Ibid 37
bertaraf mujtahid. Sehubungan dengan hal ini maka tidak sah pengangkatan qadhi itu dari kalangan orang yang jahil dan mukallid. Menurut Imam Al-Mawardi53 orang yang dianggap mengetahui hukum Islam secara luas adalah pertama, menguasai ilmu tentang Kitab Allah SWT dalam kadar yang dengannya ia dapat mengetahui kandungan hukum-hukum dalam al-Qur'an, seperti nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, umum dan khusus, mujmal dan mufassar, kedua; memiliki pengetahuan keilmuan tentang Sunah Rasulullah SAW yang stabil seperti sabda dan perbuatan beliau, serta jalur-jalur kedatangannya, seperti tawatir, ahad, sahih dan buruk serta tentang hadist yang datang berdasarkan adanya suatu sebab dan yang datang tanpa sebab, ketiga, menguasai pengetahuan tentang takwil kalangan salaf, apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihan sehingga ia dapat mengikuti bagian yang telah disepakati oleh mereka dan berijtihad dengan pemikirannya dalam masalah- masalah yang diperselisihkan oleh mereka, keempat, memiliki pengetahuan tentang qiyas yang dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam nash secara verbal kepada pokok-pokok hukum secara verbal dalam nash dan yang telah disepakati oleh ulama, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana menetapkan hukum-hukum atas kejadian yang timbul dan membedakan antara hak dengan yang batil. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi pada seseorang, maka ia tidak sah diangkat sebagai qadhi untuk memutus suatu perkara. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki tidak mensyaratkan pengangkatan qadhi harus orang yang sudah mujtahid. Jika tidak terdapat orang- orang yang tingkat pengetahuannya kepada tingkat mujtahid, maka boleh diangkat orang yang taraf mukallid asal sempuma ilmunya. Ketentuan ini adalah sama sebagaimana yang disarapaikan oleh Ibnu Arabi.54 Lain halnya para ahli hukum dalam mazhab Hanafi, dalam hal pengangkatan qadhi persyaratan keahlian sampai ke derajat ijtihad itu merupakan sebagai keutamaan pengangkatan saja, bukan keharusan yang mutlak. Oleh karena itu apabila tidak terdapat orang yang 53 Imam Al-Mawardi,OpCit,hal.135 54 Salleh Abdul Sarnie, Jawahir al-Khalu, Kaherah, Mesir, tt, hal.221. 38
berpengetahuan sampai kepada tingkat mujtahid, maka orang yang mujtahid boleh diangkat sebagai qadhi, karena tujuan dari peradilan itu adalah untuk menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya. Hal ini bisa terlaksana baik dengan cara ijtihad, bisa juga melalui taklid dan bisa juga melalui farwa orang lain.55 Dalam kaitan dengan orang yang buta huruf dan tidak pandai baca tulis untuk diangkat sebagai hakim, para ulama berbeda pendapat, sebahagian dari mereka mengatakan bahwa orang buta huruf atau tidak pandai baca tulis sah/boleh diangkat sebagai hakim, sebahagian lagi tidak memperbolehkannya. Bagi yang memperbolehkan mendasarkan pendapatnya pada suatu peristiwa di zaman Khalifah Ummayyah oleh Ala'eddin Kharafa56 dijelaskan : ―During this era something unusual had happened. A person by the name of A"abis B. Rabi"ah al- Murady was appointed as a judge in Egypt, while he did not know how to read nor how to write. History says that he was appointed for political reason. He stayed in his position until Marwan b.Abd.al-Hakam came to Egypt and asked for the judge to meet with him, so Eyptians brought Aabis to him. Marwa, the head of the state of Umayyed asked A"bis : Did you memorize the Holy Book"? "No" A"abis said. Did you study the knowledge of the inheritance ? Asked the Caliph further. "No" A"abis answered. So Marwan asked : How can you decide ? Aabis answered. "decide in a thing which I know and I will ask about the thing which I do not know". Marwan said "You are the judge". A"abis stayed until the year 68AH. Saat ini sulit ditemukan orang yang mempunyai keahlian sampai kepada taraf Mujtahid mutlak. Mencari orang yang mempunyai pengetahuan pada taraf mujtahid mazhab, mujtahid muqayyad atau mujtahid masail juga sulit sekali. Dalam hal ini Al- Sharbaini57 mengemukakan bahwa sekiranya orang yang mempunyai pengetahuan sampai pada taraf mujtahid sulit didapat, jabatan al qadhi tidak boleh lowong, melainkan tetap harus diisi. Oleh karena itu carilah orang yang diangkat sebagai qadhi itu adalah orang yang teralim dan terbaik di kalangan yang ada walaupun 55 Mahmud Saedon A-Othmaa, hal.40 lihat juga Muhammad Salam Madkur, Opcil, hal.42 56 Ala'eddin Kharafa, The Judicial System of Islam With Special Reference To Some Muslim Countries, Penerbit Institut Kefahman Islam Malaysia (IKIM),Tahun 2001,hal.130-131 57 Muhammad Khatib al-Sharbaini, Mughni Muhtaj, Cairo, Mesir, Jilid 4, tahun tahun, hal.377 39
yang ada hanya pada taraf mukallid. Inilah yang dikatakan oleh beberapa para ahli hukum dikalangan inazhab Syafi'i bahwa pengangkatan qadhi yang tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat saja. g. Bukan budak (merdeka) Para pakar hukum Islam dalam berbagai mazhab sepakat bahwa pengangkatan qadhi tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan karena seorang hamba dianggap tidak mampu untuk memiliki kemampuan dirinya sendiri. Juga karena statusnya sebagai budak maka ia tidak dapat memberikan kesaksian dalam berbagai kasus, oleh karenanya ia tidak dapat dijadikan sebagai qadhi. Jika ia sudah merdeka, ia boleh saja diangkat sebagai qadhi, meskipun ia tetap menanggung wala' (keterkaitan dengan bekas tuannya). Ada juga para pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa budak ini dapat diterima persaksiannya dalam berbagai kasus, oleh karena itu dapat juga diangkat sebagai qadhi. Pendapat ini juga telah banyak ditolak oleh para ahli hukum Islam dalam berbagai kalangan, dengan mengatakan bahwa budak adalah masa lalu dan sekarang perbudakan tidak ada lagi. Dalam keadaan bagaimanapun budak dilarang untuk menjadi qadhi, dan larangan ini terjadi dalam berbagai bentuk seperti budak yang dijanjikan akan dimerdekakan, budak yang akan menebus dirinya dan budak yang belum bebas sepenuhnya dari tuannya. IV. ADABUL QADHI (ETIKA HAKIM) Tugas qadhi adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu seorang qadhi harus menjaga segala tingkah-lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai qadhi. Qadhi tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapapun, ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam surat al-An'am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Dan dalam surat al-Maidah ayat 42 Allah SWT 40
memperingatkan bahwa jika engkau menghukum maka hukumlah di antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang qadhi harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam Mahkamah ataupun di luar Mahkamah. Itulah sebabnya jumhur fuqaha mensyaratkan seorang qadhi harus seorang yang adil yakni benar percakapannya, dhahir iman hatinya, selalu menjaga muru'ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram dan dapat dipercaya baik dikala gembira maupun dalam keadaan marah. Pribadi seorang qadhi harus selalu bersih lahir bathin dan mempunyai akhlak mulai sepanjang hidupnya. Adabul qadhi adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang qadhi dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa adabul qadhi adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang qadhi baik di dalam Mahkamah maupun di luar Mahkamah. Di luar Mahkamah seorang qadhi tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakatdi sekelilingnya, atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja. Seorang qadhi juga tidak dibenarkan bersenda gurau secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabat dan wibawanya sebagai qadhi.58 Seorang qadhi juga tidak dibenarkan berjalan-jalan di pasar sendirian, jika ia hendak membeli sesuatu yang diperlukannya, sebaiknya ia pergi bersama-sama dengan pembantu-pembantunya.59 Juga seorang qadhi tidak seharusnya membeli barang-barang dari kenalannya, karena dikhawatirkan hatinya akan cenderung terikat dengan kenalannya itu.60 Orang yang menjabat sebagai qadhi tidak boleh menerima hadiah dari pihak- pihak yang berperkara, juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat mengurus masalah hukum orang itu nantinya. Hal ini 58 Muhammad bin Ahmad al-Qarati, Qawanin al-Ahkam as-Syari'ah. Penerbit tidak terbaca, Beirut Lebanon, hal. 324 59 Abil walid Ibrahim Ibn Yaman, Lisan ai-Hukkam, Kaherah, Mesir, 1393 H, hal. 221 60 AI-Qarnati, Op.cit, hal. 324 41
didasarkan kepada sebuah hadist sahih bahwa Rasulullah pernah bersabda "hadayal umarai ghululun", hadiah-hadiah yang diterima para pejabat adalah suatu bentuk korupsi.61 Jika seorang qadhi menerima hadiah dari seseorang yang berperkara, maka hendaknya segera mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Jika ia tidak mengetahui lagi orang yang memberikannya, maka hadiah yang sudah diterima itu diserahkan kepada Baitul Mall, karena Baitul Mall lebih berhak darinya. Jika pemerintah yang memberikan hadiah kepada qadhi, menurut pendapat sebahagian para ahli hukum hadiah tersebut boleh diterima asalkan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang ditangani. Hukum Islam melarang pengangkatan qadhi dengan cara menyogok pejabat tertentu sehingga pejabat tersebut meluluskan pengangkatannya. Hukum Islam melarang keras perbuatan yang demikian itu dan tindakan penyuapan itu hukumnya haram. Dalam sebuah hadist sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, AI-Baihaqi dan Ibnu Amru, Tsabit dari Anas bahwa Rasulullah SAW melaknat sipemberi suap, menerima suap, dan yang menjadi perantara transaksi suap-menyuap itu, (La'anar Rasyi wal murtasyi war raisya). Jika seorang qadhi menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan putusannya itu didasarkan kepada ruswah (sogok), maka putusan itu tidak boleh dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran. Memutus suatu perkara itu adalah ibadah, jika putusan itu didorong karena sogok maka putusan itu tidak lagi didasarkan ibadah, tetapi karena kepentingan pribadinya. Menurut sebahagian para ahli hukum Islam, qadhi tidak dibenarkan memberi fatwa terhadap kasus-kasus yang sedang diperiksa dalam sidang Mahkamah, sebab dikhawatirkan fatwa-fatwa qadhi itu berbeda dengan putusan yang ditetapkan. Dalam kasus yang sedang diperiksanya, qadhi hendaklah tidak memberi komentar, sehingga tidak terjadi polemik dalam masyarakat. Dari segi hukum, hukum yang lahir dari fatwa selalu bersifat umum, sedangkan hukum yang lahir dari putusan qadhi selalu bersifat khusus dan konkrit. Jika masalah ini terjadi, maka akan menimbulkan sangka buruk kepada qadhi, dan citra dan martabat lembaga al-qadha menjadi turun di mata masyarakat. Agar hal ini tidak terjadi, maka qadhi harus menjaga muro'ahnya agar ia 61 Imam al-Mawardi, Op.cit, hal. 155 42
menjadi qadhi yang dihormati, menjaga kemulian akhlaknya dan menjauhkan diri dari segala prasangka yang tidak baik kepadanya. Di jelaskan oleh Muhammad Salam Madkur62 diterangkan bahwa apabila hakim duduk mengadili suatu perkara, maka ia haruslah bersikap tidak memihak, tidak ada perhatiannya kecuali memeriksa perkara itu, dengan sungguh-sungguh. Jika keadaan dirinya berubah karena marah, susah, gembira yang berlebih-lebihan, sakit atau jenuhjapar dan kantuk, maka hendaknya ia tinggalkan majelis persidangan itu sampai ia normal kembali, kemudian baru boleh ia melanjutkan persidangan. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak boleh mengadili suatu perkara, sedangkan ia (qadhi) dalam keadaan marah. Adil Mustafa Basyuri63 menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan Adabul qadhi dalam persidangan adalah sebagai berikut: 1. Hakim itu Mustaqillah bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa. 2. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum. 3. Hakim itu tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya. 4. Hakim harus bernasehat mendamaikan para pihak. 5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadNan kepadanya. 6. Setiap putusannya wajib bertawakkal. 7. Orang yang meminta keadilannya (Qadi) mempunyai hak ingkar. 8. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama. 9. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syari'at. 10. Melindungi pencari keadilan. 11. Memandang sama kepada para pihak. 12. Memulai persidangan ucapan yang sopan. Dalam melaksanakan persidangan, qadhi harus menyamakan kedudukan para pihak sama dalam majefis persidangan. Tidak diperkenankan melebihkan salah satu 62 Muhammad Salam Madkur, Opcit, hal. 65, lihat juga DR. Adil Mustafa Basyuri, AI-Alaqah Bainas Syaratil Islamiyah wal Qawamil Hurubah, Irbatul Rusriyah, 1987, hal.32 63 Adil Mustafa Basyuri, Ibid 43
dengan lainnya, baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan kepada para pihak, tempat duduk para pihak, dan mendengar keterangan para pihak, pelayanan ketika masuk, selama dalam persidangan dan ketika keluar persidangan. Konsep kehakiman dalam peradilan Islam sangat mengutamakan azas equality before the law dan azas audi et alteram partem. Kedudukan para pihak adalah sama di muka hukum dan memutuskan perkara hakim harus menghadirkan ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara dan qadhi dilarang memutus perkara sebelum mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang disidangkan itu. Qadhi dilarang berbicara dengan lembut dan bahasa yang hormat kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan satu pihak dan menolong pihak yang lain. Qadhi harus bersikap berimbang dalam memeriksa keterangan para pihak yang berperkara, ia harus bersikap adil. Asy-Syaukani64 menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang maksudnya; siapa saja yang mengadili suatu perkara di antara orang-orang Islam, maka hendaklah memeriksanya dengan adil, baik dalam percakapan, isyarat, duduknya, janganlah terlalu keras suaranya pada seseorang tapi lemah lembut kepada orang lain. Dalam melaksanakan perdamaian, tidak boleh pelaksanaan perdamaian itu dipaksakan kepada pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian baru dapat dilaksanakan kalau proses perdamaian itu terjadi dengan cara sukarela. Kalau nyata bahwa perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada hasrat bagi pihak yang berperkara untuk berdamai, maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Qahi tidak dibenarkan mengulur-ngulur proses pemeriksaan karena semata-mata bermaksud ingin mencapai perdamaian. Jika qadhi telah berketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan terhadap kasus yang disidangkannya, maka itu lebih baik daripada mengulurkan waktu persidangan. Memperlambat persidangan (menunda-nunda tanpa dasar hukum) akan dapat mendatangkan kemudharatan kepada pihak-pihak yang berperkara. Qadhi tidak boleh terpedaya dan tertipu dengan tindak tanduk pihak-pihak yang berperkara, misalnya ia menangis dalam persidangan dengan maksud meyakinkan qadhi bahwa ia benar-benar telah dizalimi dan dirampas haknya. Qadhi juga harus 64 Muhammad al-Shaukani, NaiturAutar, Cahirah, Mesir, Jilid.8, tanpa tahun, hal.282 44
membersihkan diri dari pengaruh orang-orang yang berada di sekelilingnya, jangan sekali-kali memberikan kelonggaran kepada mereka untuk mengintervensi dalam suatu perkara, sehingga menimbulkan hal yang buruk dalam qadhi memberikan suatu keputusan hukum. Islam menghendaki agar qadhi memutus perkara hendaknya ia seialu berada dalam keadaan tenang dan tenteram, baik jasmani dan rohani. Tidak boleh qadhi menyelesaikan perkara dalam keadaan resah gelisah, letih dan lesu sehingga tertekan jiwanya. Qadhi harus menjauhkan dirinya dari segala hal yang menyebabkan ia tidak adil dalam memutus perkara. Selain dari itu, qadhi dilarang memutus suatu perkara yang melibatkan dirinya sendiri atau kerabatnya seperti ayahnya sendiri, atau anaknya atau isterinya. Hal ini dilarang karena dikhawatirkan qadhi dalam memeriksa perkara itu cenderung untuk membela dan memutus hukum demi kemaslahatan mereka. Qadhi juga dilarang mengadili, dan memutuskan perkara terhadap suatu kasus di mana antara qadhi dan pihak yang berperkara ada saling bermusuhan. Jika qadhi memutus hukum terhadap keadaan yang seperti ini, maka putusannya itu batal dan tidak boleh dilaksanakan. Perkara tersebut wajib diperiksa dan diadili lagi oleh hakim yang lain. Qadhi juga dilarang menghukum suatu kasus yang mereka sendiri ada kepentingan dalam perkara itu, atau perkara-perkara yang memerlukan keizinan mereka seperti ia menjadi penguasa harta wakaf. Qadhi dalam menghadapi berbagai masalah hukum, hendaklah selalu berlapang dada dan sabar mendengar segala keluhan pihak-pihak yang berperkara. Janganlah menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan dari satu pihak saja, tetapi hendaknya mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara itu. V. WILAYAH KEKUASAAN AL QADHI Menurut Rifyal Ka'bah65 bahwa syari'at Islam tidak menentukan secara rinci kerangka organisasi al qadha. la hanya meletakkan kaedah umum, prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan murni peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang, tempat atau waktu, pengikut sertaan hakim yang lain di samping hakim utama dan lain-lain diserahkan kepada kebiasaan dan kebutuhan masyarakat, dengan syarat 65 Rifyal Ka'bah,OpCit.hal.8 45
bahwa semua itu harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sah. Syari'at Islam juga tidak menentukan secara baku tentang tingkatan peradilan seperti tingkat pertama, banding dan kasasi, tetapi dapat diatur berdasarkan undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya rasa keadilan. Juga dapat disimpulkan bahwa para hakim masalah pidana tidak berada di satu lembaga, tetapi terbagi di bawah wewenang beberapa jabatan seperti Khalifah, Wali al Muzhalim, al-Amin, Wali al- Harb, Sahib asy-Syurthah, al-Muhtasib, al-Hakim, atau al-qadhi dalam pengertian sempit. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Mahmud Saedan Awang Othman66 membagi wilayah kekuasaan al qadha menjadi delapan macam wilayah yurisdiksi, sebagai berikut : 1) Ikhtishah an-Nav'ie Yang dimaksud dengan konsep ini adalah seorang qadhi hanya diperbolehkan memutus suatu perkara tertentu menurut jenis perkara, misalnya perdata khusus menyangkut hukum keiuarga atau perdata khusus yang menyangkut bidang ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, seorang qadhi yang diangkat untuk menyelesaikan bidang yang telah ditetapkan, tidak dibenarkan memutus perkara selain yang telah ditetapakan itu. 2) Al-lkhtishash bi Miqdar Mu'ayyan Yurisdiksi konsep ini adalah seorang qadhi hanya dibenarkan memeriksa dan mengadili dengan ukuran tertentu, misalnya ia hanya boleh memutus dalam perkara yang mempunyai nilai di bawah 200 dirham dan 20 dinar, atau batas hukuman yang telah ditetapkan. Jika ia memutus perkara melebihi kadar yang telah ditetapkan, maka putusannya itu batal dengan sendirinya. 3) Al-lkhtishash bi Qadiyyah Muiayyanah Konsep ini bermakna bahwa seorang qadhi hanya diberi kuasa untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara tertentu saja. Ini berarti bidang kuasanya hanyalah untuk kasus tertentu saja, jika ia mengadili kasus selain yang telah ditetapkan kepadanya maka putusan terhadap kasus itu batal dengan sendirinya. 66 Mahmud Saedon A-Othman,OpCit.hal-91-105 46
4) Al-ltitsna' Ba'da al-Waqa'i wa al-Hawadist Konsep lembaga peradilan ini adalah seorang qadhi yang mempunyai wewenang semua perkara dengan mengecualikan hanya beberapa kasus saja. Perkara-perkara yang telah dikecualikan tidak boleh diadili oleh qadhi tersebut, apabila diadili juga maka putusannya batal dengan sendirinya. 5) Al-lkhtisan al-Makani Konsep lembaga peradilan ini ialah seorang qadhi hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus di tempat tertentu saja. Jika seorang qadhi mengadili dan memutus suatu perkara di luar tempat yang telah ditentukan, maka putusannya itu batal dengan sendirinya. 6) Ikhtisas al-Qadhi Inda Taaduddihim Yang dimaksud dengan konsep ini adalah apabila Khalifah mengangkat beberapa orang hakim dalam suatu tempat atau kawasan dan ia hanya mempunyai wewenang yurisdiksi di dalam kawasan itu, atau tempat itu. Jika Khalifah mengangkat dua orang qadhi atau lebih, tetapi menentukan bidang kuasa yang khusus bagi tiap-tiap qadhi yang diangkat itu, pengangkatan seperti itu adalah sah dan ia dapat memeriksa perkara hanya dalam kasus-kasus yang telah ditentukan kepadanya. Misalnya seorang dari qadhi yang diangkat itu ditugaskan hanya untuk memeriksa perkara muamalah, qadhi yang satu lagi dalam bidang hukum-hukum keluarga dan qadhi yang satu lagi hanya dalam bidang pertanahan serta yang satu lagi dalam bidang hukum pidana atau jinayah. Jika Khalifah mengangkat beberapa orang qadhi, tetapi mereka diberi tugas di tempat atau kawasan yang berlainan, maka pengangkatan itu adalah sah. Dengan demikian, para qadhi itu mempunyai wilayah yurisdiksi yang telah ditentukan masing-masing. Pengangkatan qadhi yang demikian tidak akan menimbulkan pertentangan dikalangan para qadhi yang diangkat atau para pihak yang berperkara atau berselisih. 7) Al-lkhtishash al-qadha bi Zaman Muniayyan Lembaga peradilan model ini adalah apabila ia seseorang qadhi diangkat hanya mempuyai tugas untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus hanya pada 47 ia
hari atau masa tertentu saja. Misalnya qadhi tersebut mempunyai wewenang memeriksa perkara pada hari Sabtu dan Ahad saja, ia tidak sah memeriksa perkara pada hari yang lain. 8) Ikhtisas al-Qadhi bi Madzhab Muiayyan Konsep ini adalah qadhi yang diangkat hendaklah menghukum berdasarkan mazhab tertentu. Dalam perkembangan sejarah peradilan, masalah ini masih diperselisihkan oleh para ahli hukum. Imam Abu Hanifah termasuk para ahli hukum Islam yang menghendaki agar qadhi menghukum tidak hanya pada mazhabnya, tetapi juga didasarkan pada mazhab yang lain. Di negara-negara Islam banyak qadhi dalam memeriksa dan memutus perkara terikat dengan qanun yang mengandung pandangan berbagai mazhab dan telah disepakati oleh negara untuk memakainya. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa para dalam negara-negara Islam menghukum tanpa terikat kepada suatu mazhab secara ketat. Jika terdapat undang-undang hukum syara' telah diqanunkan dan diberlakukan dalam seluruh negara, maka qadhi-qadhi tersebut terikat kepada qanun tersebut. Menurut Imam al Mawardi67 jabatan qadhi itu dapat berupa umum dan dapat berupa khusus. Jika jabatan yang diberikan itu bersifat umum, maka ia bebas untuk bertindak dalam seluruh bidang yang berada dalam lingkup wewenang jabatannya. Wewenangnya itu mencakup sepuluh macam, yakni: 1) Menyelesaikan sengketa dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan suka rela antara kedua belah pihak, sesuai dengan aturan yang diperbolehkan, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan. 2) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hak itu merupakan haknya, melalui dua jalan, pengakuan atau adanya bukti. 3) Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakannya perlu dibatasi, seperti karena kebodohannya, atau 67 Imam Al-Mawardi,OpCit.hal.144-148 48
tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu. 4) Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagi-bagikan hasilnya kepada yang berhak. 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syari'at dan tidak dilarang. 6) Melaksanakan pernikahan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya) jika mereka tidak memiliki wali nikah pada saat mereka akan menikah. Sementara ini, Imam Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini merupakan bagian dari tugas hakim (qadhi), karena dalam mazhab Hanafi wanita janda mempunyai wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri. 7) Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukuman itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan, jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti yang kuat. Jika masalah itu bagian dari masalah hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dan pengaduan dari yang berhak. 8) Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan pandang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keberadaannya. la boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. 9) Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil- wakilnya, serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, mengalihkan dan mengganti mereka jika mereka cacat dalam melaksanakan tugasnya atau berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. 10) Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan 49
keputusan antara pihak yang terhormat dan orang yang biasa, dan ia tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong kepada kebatilan. Melihat kepada wilayatul qadha dan tugas-tugas qadhi dalam peradilan Islam, maka dapat diketahui tugas-tugas yang dibebankan kepada qadhi itu mengenai urusan hukum saja, tidak termasuk urusan pemerintahan. Adapun kekuasaan menjalankan hukum, mentanfiedzkan hukum merupakan urusan di luar wewenang qadhi. Tugas para qadhi tidak dibatasi oleh hukum syara', hanya diserahkan kepada yang memberi tugas saja. Tugas-tugas itu boleh bersifat umum atau bersifat khusus atau tugas-tugas temporer, boleh juga terbatas pada wilayah hukumnya menurut masa, tempat dan kejadian. Apabila hal ini terjadi, maka para qadhi tidak boleh memutus suatu perkara melainkan apa yang telah ditentukan oleh Sulthan (penguasa) kepadanya. Apabila para qadhi memutus suatu perkara, sedangkan tauliyah tidak diberikan kepadanya, maka putusannya itu batal dengan sendirinya, dan tidak boleh dijalankan. VI. Perkembangan Al Qadhi Dalam Islam 1. Masa Rasulullah SAW Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang kapan dimulainya peradilan dalam Islam, apakah sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di Mekkah ataukah sejak beliau diangkat sebagai Rasul Madinah. Dalam beberapa literature disebutkan bahwa dimulainya peradilan dalam Islam adalah sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tepatnya ketika terbentuknya system pemerintahan di kota Madinah. Sejak itu banyak kegiatan peradiian dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, terutama hal-hal yang menyangkut penegakan hukum kepada se!uruh warga masyarakat. Pelaksanaan peradilan oleh Rasuluilah SAW didasarkan kepada surat An-Nisa' ayat 65 dan surat An-Nisa' ayat 51. Sejak turun perintah melalui ayat tersebut, mulai saat itulah Rasulullah melaksanakan tugasnya sebagai hakim, di samping tugas-tugas lain dalam bidang yudikatif dan dakwah Islamiyah. Pada awal pemerintahan kota Madinah, hanya Rasulullah SAW sendiri yang bertindak sebagai hakim. Ketika Islam sudah menyebar ke luar kota Madinah (luar jazirah Saudi Arabia), barulah Rasulullah SAW mendelegasikan tugas-tugas 50
peradilan kepada beberapa sahabat beliau. Pendelegasian tugas yudikatif dilaksanakan dalam tiga bentuk, pertama; Rasulullah SAW mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus memberi wewenang untuk bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat, kedua: Rasulullah SAW menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi dalam pergauian masyarakat, penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara tertentu saja, ketiga: Rasulullah SAW terkadang menugaskan seorang sahabat dengan didampingi oleh sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu dalam suatu daerah. Sebelum penugasan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, terlebih dahulu Rasulullah menguji kelayakan kepada orang (sahabat) yang ditugaskan itu.68 Dalam melaksanakan tugas-tugas kehakiman, Rasulullah SAW belum mempunyai gedung Pengadilan yang khusus dibangun untuk keperluan persidangan. Tugas-tugas untuk menyelesaikan sengketa dilaksanakan di Mesjid seperti sewaktu menyelesaikan kasus Muamalah dan kasus-kasus keluarga lainnya, atau di lapangan seperti ketika menghadapi perang Hunain. Rasulullah SAW juga pernah bersidang yang dilakukan dalam perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mar atas restu dari beliau dan juga pernah melakukan sidang di teras rumah sebagaimana yang dilakukan oleh Sya'biy atas perintah beliau.69 Meskipun pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al Qadha telah terpenuhi, yaitu Hakim, hukum, al- mahkum bih, ai-mahkum 'alaih dan al-mahkum lah (orang yang menggugat). Pada zaman Rasul, orang yang mempunyai masalah bisa datang bersama-sama atau sendirian kepada beliau untuk minta diadili atas sengketa yang mereka hadapi, kemudian Rasulullah SAW mengadili para pihak sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada umumnya putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu diterima dengan secara sukarela dan tidak memerlukan upaya 68 Al-Bukhairy al-Ja'fiy,Matan Bukhariy,Juz VII,Thaha Putra,Semarang,tt.hal107-109 69 Ibid 51
eksekusi.70 Orang yang datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajukan gugatan agar diselesaikan sengketa yang dihadapinya bukan saja dari kalangan kaum Muhajirin dan Anshor, tetapi juga dari kalangan kaum Yahudi dan Musyrik Mekkah. Rasulullah SAW menetapkan hukum berdasarkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah SWT dan jika belum ada wahyu beliau berijtihad sebagaimana mestinya. Kebanyakan kasus-kasus yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW bersifat ad hoc dan diselesaikan secara informal di dalam suatu acara yang bersifat ad hoc pula. Meskipun pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW terkesan tidak formal, tetapi putusan-putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu mengandung nilai-nilai keadilan sehingga putusan-putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Kesederhanaan al-Qadha pada masa ini terlihat paling tidak karena belum adanya gedung peradilan secera sendiri, belum adanya administrasi yang memadai, dan belum layak kasus-kasus yang muncul untuk diselesaikannya. Ada dua sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum, yaitu wahyu llahi (al-Qur'an) dan Ijtihad Rasulullah SAW sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, Rasulullah menetapkannya berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, Wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat. Jika suatu masalah belum ada hukumnya yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka Rasulullah berijtihad untuk menetapkan hukum dalam suatu masalah yang dihadapinya. Hasil ijtihad Rasulullah SAW itu menjadi hukum atau undang- undang yang wajib diikuti oleh warga masyarakat. Jika ijtihad Rasulullah SAW salah, biasanya Allah SWT langsung memberi petunjuk agar hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ijtihad itu supaya diperbaiki. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang pernah diangkat menjadi hakim adalah, perfama; Ali bin Abi Thalib, ditunjuk menjadi hakim (qadhi) ke Yaman untuk mengadili dan menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi. Rasulullah SAW berpesan bahwa jika ada dua orang yang bersengketa, janganlah engkau memutuskan perkaranya sebelum engkau mendengar penjelasan dari dua pihak 70 Fazlur Rahman, Islamic Metodelogi in History, terjemahan Anas Mahyudi, Pustaka Bandung,1984, hal. 15-16 52
orang yang berperkara itu, kedua; Muazd Ibn Jabal, ditunjuk menjadi hakim di Yaman. Sebelum Muazd Ibn Jabal melaksanakan tugasnya sebagai qadhi di Yaman, Rasulullah SAW bertanya; Bagaimana engkau menetapkan suatu hukum terhadap suatu masaiah yang engkau hadapi sedangkan hukumnya tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul ? Muazd Ibn Jabal menjawab "aku akan berijtihad sesuai dengan daya nalarku sendiri". Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW dengan apa yang diridhai oleh Rasulullah", ketiga; Huzaifah al- Yamani diutus oleh Rasulullah untuk menetapkan hukum terhadap dua orang yang bertetangga memperselisihkan tentang dinding tembok yang ada di antara rumah mereka, masing-masing mengaku bahwa dinding tembok itu adalah miliknya, keempat, Abi Burdah beliau diangkat sebagai qadhi untuk mendampingi Muazd Ibn Jabal bertugas sebagai qadhi di Yaman. Selain para sahabat sebagaimana tersebut di atas, tercatat beberapa sahabat yang lain pernah ditunjuk sebagai qadhi untuk menyelesaikan suatu perkara, diantaranya Umar Ibn Khattab, Khalid Ibn Walid, Yahya bin Ya'mar, Asy- Sya'bi dan Amru Ibn Ash. Ketika Rasulullah menunjuk Amru Ibn Ash untuk menyelesaikan suatu kasus, Rasulullah bersabda kepada Amru Ibn Ash "Hai Amr, putuskanlah permasalahan ini, Amr berkata apakah aku akan berijtihad, sedangkan baginda Rasul masih ada disini ? Rasulullah SAW menjawab "Ya, kalau ijtihadmu benar, maka engkau akan mendapat dua pahala dan kalau salah engkau akan mendapat satu pahala". 2. Masa Khulafaur Rasyidin Pada masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddieq tidak tampak adanya suatu perubahan dalam bidang peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukan beliau memerangi orang murtad dan pembangkang menunaikan zakat, juga kesibukan beliau menyelesaikan urusan politik kekuasaan karena meluasnya wilayah pemerintahan pada waktu itu. Hasbi Ash-Shiddieqy71 menjelaskan bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddieq urusan al-qadha diserahkan kepada Umar Ibn Khattab selama dua tahun lamanya. Tetapi selama dua tahun itu tidak satupun 71 Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukutn Acara Islam, PT. AI-Ma'arif, Semarang, tt. Hal.16. 53
yang masuk ke Mahkamah Syari'ah yang dipimpin oleh Umar Ibn Khattab ini, mungkin orang segar berurusan dengan pengadilan karena beliau dianggap keras. Boleh jadi juga karena faktor ummat Islam sendiri yang dikenal sangat shaleh dan penuh toleran sesama muslim, sehingga hal tersebut membantu tidak terwujudnya perselisihan di antara mereka, semuanya merasa senasib dan seperjuangan. Dalam memutus suatu perkara, Khalifah Abu Bakar Ash Shiddieq mengambil hukum dari al Qur'an, jika dalam a! Qur'an tidak terdapat hukum yang akan diterapkan, maka beliau memperhatikan Sunnatur Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dalam memutus suatu perkara. Jika dalam Sunnatur Rasul dan yurisprudensi tidak ada maka beliau bertanya kepada para sahabat, atau para ahli ilmu. Beliau berkata "saya menghadapi suatu perkara, apakah tuan-tuan mengetahui hukum yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW terhadap perkara itu ? "Maka masing-masing sahabat memberikan keterangan kepada Khalifah Abu Bakar Ash Shiddieq apabila mereka mengetahuinya. Jika Abu Bakar Ash Shiddieq memperoleh keterangan sesuai dengan yang dimintakannya, beliaupun memuji nama Allah dengan mengucapkan syukur kepada-Nya. Jika para sahabat dan para ahli ilmu tidak ada yang mengetahui hukum terhadap kasus yang diminta oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddieq tersebut, maka Khalifah Abu Bakar Ash Shiddieq mengumpulkan para pemimpin negara dan ahli ilmu pengetahuan untuk berembuk guna mencari hukum yang tepat dalam kasus tersebut. Hukum yang telah disepakati oleh para pemimpin negara dan para ahli ilmu pengetahuan itulah yang dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara, dan menetapkan suatu hukum. Lembaga a! Qadha pada masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddieq belum dipisah dengan lembaga pemerintahan. Pada tingkat pusat langsung dipegang oleh Khalifah sendiri, sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh pemangku wilayah 'ammah, belum diadakan pejabat yang khusus untuk mengurus urusan peradilan secara tersendiri. Urusan-urusan peradilan masih bersatu dengan kepala wilayah (gubernur), sehingga dalam pelaksanaannya masih tumpang tindih. Jadi, kepala negara pada masa Abu Bakar bertindak sebagai orang yang memutus perkara 54
(qadhi) dan sebagai orang yang melaksanakan putusan (munafidz) atau melaksanakan eksekusi. Ketika pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Umar Ibn Khattab kekuasaan pemerintahan Islam sudah bertambah luas, banyak kota sudah berada dalam wilayah kekuasaan Islam sehingga pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Khalifah Umar bertambah banyak, sulit bagi Khalifah Umar untuk menyelesaikan sendiri tugas-tugas tersebut sehingga perlu memisahkan tugas-tugas negara tersebut ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang peradilan. Tidak saja di kota Madinah sebagai pusat pemerintahan, Khalifah Umar mengangkat pejabat tinggi yang khusus untuk mengendalikan lembaga pemerintahan, bahkan di kota- kota tempat kediaman para gubernur pun beliau mengangkat pejabat peradilan (hakim) untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi orang yang pertama sekali memisahkan jabatan qadha dengan jabatan pemerintahan dalam Islam adalah Khalifah Umar Ibn Khattab. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy72 pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab, beliau sendiri yang mengangkat seseorang untuk menjabat sebagai qadhi guna ditempatkan di suatu daerah, atau Khalifah mengirim surat kepada para gubernur supaya mengangkat seorang qadhi untuk bertugas di daerahnya. Qadhi yang diangkat oleh Gubernur itu adakalanya ditunjuk oleh Khalifah Umar sendiri, adakalanya dipilih oleh Gubernur dan diangkat atas nama Khalifah. Demikian juga tentang pemberhentian seorang qadhi, sepenuhnya menjadi wewenang Khalifah Umar Ibn Khattab. Adapun qadhi yang diangkat oleh Khalifah Umar Ibn Khattab adalah pertamai Abu Darda' menjadi qadhi di kota Madinah, kedua\ Syura'ih menjadi qadhi di kota Basrah, /cetfga; Abu Musa al-'Asy'ary menjadi qadhi di kota Kuffah dan terkenal karena ada instruksi Khalifah Umar kepadanya dalam menjalankan lembaga kekuasaan kehakiman. Atas dasar instruksi ini oleh Abu Musalah ditulis risaiah qadha yang terkenal itu, dan dijadikan pedoman pokok para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Sejak Khalifah Umar Ibn Khattab memisahkan tugas-tugas kehakiman dengan tugas-tugas pemerintahan umum, banyak instruksi yang dibuatnya untuk 72 Hasbi Ash Shiddieqy, OpCit. Hal. 15-16 55
pegangan para qadhi. Di antaranya adalah instruksi Khalifah Umar Ibn Khattab kepada Abu Musa al-'Asy'ari qadhi di Kuffah yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang dan pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang sekarang dikenal dengan hukum Acara. Mengingat pentingnya isi instruksi tersebut, disini dikutip selengkapnya;73 Bismillahirrrahmanirrahim Dari Umar Amirul Mu'minin kepada Abdullah Ibn Qais (nama aslinya Abu Musa al-'Asy'ari), mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan-Nya atas engkau dan berkat dan rahmat-Nya. Adapun kemudian daripada itu, maka : Menyelesaikan perkara adalah suatu fardhu yang dikokohkan dan suatu sunnah yang harus diikuti. Fahamilah maksud pengaduan apabila dikemukakannya kepada engkau dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar kepada engkau, karena sesungguhnya tidak ada artinya membicarakan suatu kebenaran (keadilan) tanpa ada pelaksanaannya (tidak mendapat perhatian dan hakim). Samaratakanlah para pihak di dalam majelismu, dalam pandangan engkau dan dalam pandangan engkau, supaya orang yang mulia tidak mengharapkan penyelewangan engkau dan orang yang lemah tidak menjadi putus asa mendambakan keadilan engkau. Keterangan diminta kepada yang menggugat dan sumpah wajib atas pihak yang menolak gugatan atau tuduhan. Boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Barang siapa menyatakan sesuatu hak yang tidak ada ditempatnya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berilah haknya itu, tetapi apabila ia tidak mampu membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya, karena yang demikian itu mantap lagi keuzurannya dan lebih 73 Ibid hal.28-29 dan lihat juga Muhammad Salam Madkur, OpCit,hal.43-46 56
menampakkan barang yang tersembunyi. Janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu, suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu hams didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, sedang kembali kepada kebenaran itu lebih balk daripada terus- menerus bergelimang dalam kebatilan. Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al Qur'an dan tidak ada pula dalam as sunnah. Kemudian bandingkan perkara-perkara itu, dan perhatikanlah perkara yang serupa hukumnya dengan perkara-perkara itu. Kemudian pegangilah mana hukum yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran. Orang-orang Islam adalah adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah. Hindarkanlah diri engkau dari perbuatan marah, pikiran yang kacau (goyah), rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara, dan bersikap kasar pada waktu menghadapi mereka, karena memutus perkara ditempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah SWT dan membawa nama balk, maka barang siapa memurnikan niatnya demi mencari kebenaran, walau pun merugikan diri sendiri, maka Allah akan memberikannya kecukupannya, dan barang siapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak a/can menerima amal dari hamba-Nya, kecuali (amal) yang didasari dengan ikhlas. Maka bagaimana persangkaan engkau terhadap pahala yang ada di sisi Allah, balk yang segera diberikan maupun yang ada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya. Wassalamualaikum Warahmatullah Amirul Mukminin, Khalifah Umar Ibn Khattab 57
Khalifah Umar Ibn Khattab berpendapat bahwa tempat yang paling sesuai untuk melaksanakan persidangan pengadilan adalah di Mesjid, karena mesjid itu tempat yang mulia dan suci. Jadi tidak perlu dibangun perkantoran tersendiri sebagai gedung pengadilan. Pada masa ini orang yang bukan Islam masih dibenarkan oleh Khalifah Umar untuk menyelesaikan perselisihan mereka sesama mereka sendiri dengan hukum agama mereka asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan mengganggu ketertiban negara. Khalifah Umar Ibn Khattab juga telah membentuk Dewan Fatwa yang anggotanya dari golongan sahabat Rasulullah yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum syara' untuk memberi fatwa hukum Islam kepada yang memerlukannya. Pada mulanya para shahabat yang ditunjuk memberi fatwa adalah Saidini Ali Ibn Abi Thalib, Mu'azd Ibn Jabal, Abdurrahman Ibn 'Auf, Ubai Ibn Kaab, Zaid Ibn Tsabit, Abu Hurairah dan Abu Darda'. Selain dari sahabat ini, Khalifah Umar Ibn Khattab melarang untuk mengeluarkan fatwa hukum. Tujuan dibentuknya Dewan Fatwa ini adalah untuk memberikan fatwa kepada yang memerlukannya dan mencegah serta membetulkan fatwa-fatwa yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum syara'. Dalam praktek peradilan, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Fatwa ini dipergunakan oleh para qadhi dalam memutus perkara yang mereka hadapi sepanjang ketentuan hukum membenarkannya. Selain itu, Khalifah Umar Ibn Khattab juga telah membentuk lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung ditangani oleh qadhi. Lembaga ini disebut dengan "ahdath" yaitu pasukan polisi yang bertugas melindungi masyarakat dari segala hal yang mengganggu ketertiban. Polisi yang bertugas mencegah terjadi kerusuhan dan menangkap pelaku kriminal disebut dengan "sahibul ardath". Khalifah Umar Ibn Khattab telah mengangkat Qadamah bin Mazam dan Abu Hurairah sebagai pimpinan lembaga kepolisian di samping tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya.74 Dalam sejarah peradilan Islam, Khalifah Umar Ibn Khattab yang pertama sekali mengadakan system pemenjaraan bagi pelaku kriminal atau pelaku jinayah lainnya. Beliau telah membeli rumah Safwan Ibn Umayyah dan menjadikan rumah 74 Mahmud Saedon A-Othman,OpCit,hal.93 58
61. itu sebagai penjara. Penjara itu hanya diperuntukkan untuk pelaku kriminal saja, tetapi setelah Shuraih diangkat sebagai qadhi, beliau juga memasukkan pula orang yang dihukum karena tidak membayar hutang (Judgment debtor) ke dalam penjara. Juga telah memasukkan Abu Mahjan Thaqlijke dalam penjara karena beberapa kali dihukum karena meminum arak, tetapi ia tidak insaf.75 Jadi fungsi pejara pada waktu itu tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang terlibat kriminal (jinayah) saja, tetapi juga diperuntukkan untuk orang yang ingkar janji (wanprestasi) dan juga pembuat kekacauan dalam rangka ketertiban umum.Ketentuan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab ini juga dilaksanakan oleh para Gubernurdi daerah-daerah masing-masing. Ketika jabatan Khalifah dijabat oleh Usman Ibn Affan, system peradilan Islam yang telah dibangun oleh Umar Ibn Khattab terus disempurnakan. Menurut Abdul Karim Zaidan76 Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Usman Ibn Affan dalam bidang peradilan antara lain, pertama', membangun gedung peradilan baik di kota Madinah maupun di daerah Gubernuran, yang sebelumnya pelaksanaan persidangan dilaksanakan di Mesjid, kedua\ menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi peradilan, ketiga; memberi gaji kepada qadhi dan stafnya dengan dana yang diambil dari BaituI Mall, keempat, mengangkat naib qadhi, semacam Panitera yang membantu tugas-tugas qadhi. Pada periode Khalifah Ali Ibn Abi Thalib tidak banyak perubahan yang dilakukan dalam bidang peradilan, mungkin ini disebabkan karena situasi negara pada waktu itu tidak stabil karena ada pihak-pihak yang tidak mengakui ke- khalifahannya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh beliau hanya melanjutkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Usman Ibn Affan dengan sedikir perubahan misalnya dalam bidang pengangkatan qadhi, sebelumnya menjadi wewenang penuh pemerintah pusat (khalifah), sekarang diserahkan kepada Imam Burhanuddin77 Gubernur (pemerintah daerah) untuk mengangkatnya. 75 Ibid, hal. 94 76 Abdul Karim Zaidan, Nizhomul Qadha fi Syar'iyatil Islamiyah, Mathb'ah al-Any, Baghdad, tt. hal. 77 Al-lmam Burhanuddin, Op cit, hal, 12 59
menguraikan sebuah riwayat ketika Khalifah Ibn Abi Thalib melantik An-Nakha'l menjadi gubernur Mesir beliau berpesan dalam bidang peradilan sebagai berikut:"......... kemudian pilihlah untuk jabatan qadhi di antara rakyatmu yang engkau pandang sebagai orang yang terhormat dan tidak disibukkan dengan urusan-urusan lain, anjurkan agar mereka bersabar dalam usaha mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara yang sebenamya, pilihlah orang-orang yang tidak sombong lantaran pujian, tidak condong lantaran hasutan, kemudian perbanyaklah memberikan pesan-pesan kepadanya dan berilah fasilitas yang dapat meringankan bebannya........,". Melihat kepada perkembangan peradilan pada masa Khulafaurrasyidin dapat diketahui bahwa lembaga peradilan masih dalam taraf pembentukan, organisasinya belum sempurna. Kebanyakan para pencari keadilan mengadukan perkaranya dalam bentuk minta fatwa, apabila qadhi telah menetapkan suatu hukum maka para pencari keadilan segera menyelesaikan sendiri perkaranya dan pada umumnya mereka sangat patuh kepada putusan qadhi tersebut. Jabatan qadhi dalam periode Khulafaurrasyidin dianggapnya suatu jabatan yang amat terhormat dan mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada seluruh negara dan masyarakat. Qadhi dapat menyamaratakan antara rakyat biasa dengan pejabat negara dan pemerintahan, antara orang yang mulai dan hina dina dalam persidangan pengadilan. Qadhi pada zaman Khulafaurrasyidin semuanya orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ijtihad, bukan ahli taqlied kepada seorang imam dalam menetapkan hukum. Patut juga dicatat disini bahwa pada zaman Khulafaurrasyidin sudah mulai dikembangkan kearah yang lebih dari waktu sebelumnya, diantaranya pengangkatan qadhi langsung diangkat oleh Khalifah kecuali pada masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib, gedung Pengadilan sudah mulai dibangun sejak Khalifah Usman Ibn Affan, kekuasaan pemerintahan sudah dipisahkan sejak Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq dan hakim (qadhi) digaji oleh negara dengan dana Baitul Mall. 3. Masa setelah Khulafaurrasyidin Pada masa pemerintahan Bani Ummayyah pada pertengahan abad ke 1 H tidak banyak informasi tentang peradilan. Hal ini disebabkan karena pemerintah Bani Ummayyah banyak terlibat dalam politik kenegaraan. Hampir semua 60
kekuasaan negara pada waktu itu difokuskan pada pembasmian pemberontakan yang menentang kekuasaan Bani Muawwiyah dan tidak sempat memperbaiki struktur kelembagaan termasuk lembaga peradilan. Menurut hasbi Ash Shiddieqy78 informasi tentang peradilan pada masa pemerintahan Bani Ummayyah hanya sedikit, yaitu putusan hakim yang memutus suatu perkara sudah mulai dibukukan dan tempat persidangan sudah dilaksanakan pada gedung yang diperuntukan untuk itu. Dinasti Ummayyah sebenarnya tidak terlalu concern terhadap agama dan perangkat hukumnya, mereka lebih mengfokuskan pada administrasi bidang politik. Meskipun mereka juga bertanggung jawab terhadap perkembangan sejumlah upacara agama dan peribadatan yang sebelumnya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam pemerintahan Dinasti Ummayyah mulai diberlakukan hukum perang terhadap musuh-musuh mereka. Mereka juga mengambil langkah yang signifikan terhadap administrasi hukum dengan mengangkat hakim (qadhi) sebagai pembentuk hukum yang hanya berlaku terhadap orang Islam. Dalam mengambii keputusan yang nantinya menjadi dasar dari hukum Islam, para hakim yang diangkat menggunakan daya kreasi mereka dengan mengkombinasikan hukum setempat dengan semangat AI-Qur'an dan norma-norma hukum temporer di dalam masyarakat muslim pada waktu itu.79 Tidak ada ketentuan hukum khusus yang harus dilaksanakan oleh para hakim kecuali putusannya itu tidak boleh bertentangan dengan Al-qur'an, juga tidak boleh bertentangan dengan politik kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ala'eddin Kharafa'80 ada memberikan sedikit catatan tentang peradilan pada masa Khalifah Muawiyah sebagai berikut : " During the Umayyad era there were several improvements, among which was that the judges were using the mosques as courts of law, but in this era Uar b. Abd.Al-Aziz wrote to a judge, Najm b. Abd. Al-Rahman, not to use 78 107 hasbi Ash Shiddieqy, Opcit, hal 24. 79 Faisar Ananda Arfa, Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Study Kritis Tentang Hukum Islam di Barat, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, hal. 12-13 80 Ala'eddin Kharafa',OpCit, hal.35 61
the mosque out of respect since there was a possibility that some of litigants might raise their voices and this is against the dignity and the respect of mosque. The respect of the place of judgeship was very well known to the Greek society, that they sprayed the place of judgeship every day with pure water (perfume) and considered it as a holy place, and it was not allowed to the litigants to talk except descent words. Runtuhnya pemerintahan Daulah Ummayyah sekitar abad 2 H. menghembuskan angin baru dalam dunia peradilan dan fiqih. Setidak-tidaknya terlihat dari perhatian Khulafa Bani Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, serta memberikan tempat yang terhormat kepada para fuqaha. Kondisi seperti ini sama sekali tidak pernah diberikan oleh para Khalifah pada zaman dinasti Ummayah, malah memasung para fuqaha dan membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijakan negara. Para khulafa Bani Abbasiyah mendorang pada fuqaha (para ahli hukum Islam) untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh terhadap berbagai masalah hukum sehingga menghantarkan fiqih kepuncak keemasannya dalam sejarah perkembangannya. Era keemasan ini berlangsung sampai 250 tahun, yaitu kira-kira sampai pertengahan abad keempat Hijriyah.81 Selain perhatian besar dari Khulafa' Bani Abbasiyah terhadap hukum Islam (fiqih) dan pemberian kedudukan yang terhormat kepada para fuqaha, ada beberap faktor lain yang menyebabkan hukum Islam terus berkembang, diantaranya Pertama: tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah pada pemerintahan Al Mansur, Khalifah kedua bani Abbasiyah. Beiiau sangat menghargai dan memberi dukungan terhadap kajian ilmiah tersebut. Kedua: pemerintah Khulafa' Bani Abbasiyah sangat respek kepada hukum Islam yang menekankan kepada seluruh hakim agar mempergunakan hukum Islam dalam memutus suatu perkara dengan tanpa melihat kepada suatu mazhab tertentu. Ketiga: pada pemerintahan Daulah Abbasiyah muncul era baru dalam penulisan hukum Islam. Setiap fuqaha menulis sendiri pendapat dan fatwa mereka kemudian menganjurkannya kepada murid-muridnya. Dengan demikian intensitas pengajaran fiqih semakin berkembang dan hukum 81 Mun'in A. Sirry, Op cit, Hal. 61-62. 62
Islam mulai dipelajari oleh kalangan umum. Keempat: perhatian Khulafa bani Abbasiyah terhadap hukum Islam dan fuqaha juga tergambar dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulasi yang diberikan untuk membangkitkan keberanian untuk berijtihad bagi para Mujtahid. Sama sekali tidak ada batasan bagi mazhab tertentu yang mengikat para hakim untuk menentukan hukum sesuai dengan metodologi dan kedah-kaedah ijtihad yang mereka gunakan. Perbedaan pendapat tentang berbagai masalah hukum telah muncul sejak masa sahabat dan masa pemerintahan Bani Ummayyah. Pada mulanya perbedaan pendapat itu tidak luas sehingga kaum muslimin dapat mengatasinya dengan mudah. Akan tetapi perbedaan pendapat itu terus berlanjut sampai pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah yang dapat dilihat dari seringnya terjadi pertentangan antara hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para mufti dengan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para hakim melelui putusan pengadilan. Untuk mengatasai hal ini, Kalifah Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur berkehendak menjadikan kitab al-Muwatha' karya Imam malik sebagai mazhab resmi negara, yaitu dengan memaksakan rakyatnya untuk mengamalkannya. Tetapi Imam Malik sendiri menolaknya, karena menurutnya hadist-hadist Rasulullah SAW banyak tersebar di beberapa kota dan al Muwaha' belum memuat semua sunnah Rasulullah itu.82 Ibnu al-Muqaffa' telah menyampaikan usul kepada Khalifah al-Mansur tentang penyeragaman perbuatan di peradilan dan pedoman tentang penerapan hukum material dalam menerapkan hukum, sehingga perbedaan pendapat dan pertumpahan darah dapat dihindari dalam menghadapi suatu peristiwa yang terjadi. Ibnu al-Muqaffa' memohon kepada Amiril Mu.minin untuk memulis suatu kompilasi hukum Islam agar dijadika pedoman oleh hakim dalam memutus perkara. Nampaknya usul Ibnu al-Muqaffa' ini tidak begitu mendapat respon dari khalifah Al Mansur, sehingga perbedaan pendapat dalam suatu putusan hakim tetap terjadi. Dalam dekade selanjutnya, orang-orang Abbasiyah telah menyokong mazhab Abu 82 Umar Sulaiman al-Asyiqar, Fiqih Islam Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya, Akademika Presssindo, Jakarta, 2001, hal. 222-223. 63
Hanifah untuk dipergunakan dalam berbagai lapangan kehidupan, termasuk juga dalam bidang peradilan.83 Ibnul Hubairah Gubernur Iraq bermaksud mengangkat Abu Hanifah untuk menjadi hakim di Kuffah, tetapi Abu Hanifah menolaknya, kemudian ia didera 110 kali cambuk. Walaupun demikian ia tetap menolaknya sehingga ia dimasukan ke dalam penjara. Melihat keteguhan hati Abu Hanifah yang menolak jabatan hakim tersebut, talu Ibnu! Hubairah melepaskannya. Khalifah al-Mansur a!-Abbasiyah mendatangkan Abu Hanifah dari Kuffah ke Bagdad dengan maksud mengangkatnya menjadi hakim, tetapi jabatan itu ditolaknya. Abu Hanifah berkata "ya amirul mukminin, janganlah anda menyerahkan jabatan yang berat ini kepadaku, demi Allah saya merasa tidak mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Khalifah al-Mansur menjawab: engkau berdusta, engkau pantas memangku jabatan ini, lalu Abu Hanifah menjawab, sungguh engkau telah memutus tentang diriku, maka bagaimana anda dibolehkan mengangkat seorang hakim yang akan melaksanakan amanat anda, sedangkan ia sendiri adalah seorang pendusta?" Akhirnya Khalifah al-Mansur membebaskannya.84 Meskipun Imam Abu Hanifah menolak untuk diangkat sebagai hakim tetapi beliau merestui muridnya yang bernama Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari yang terkenal dengan Abu Yusuf diangkat sebagai hakim pada daulah Abbasiyah. Ketika ia diangkat sebagai Qadhi al-Qudhah (Ketua Mahkamah Agung) pada masa Abbasiyah itu, ia diberi wewenang untuk mengangkat hakim untuk ditetapkan diseluruh propinsi, dan kesempatan ini ia pergunaka untuk mengangkat hakim dari kalangan mazhab Hanafi. Menurut sebagian ahli hukum Islam, itulah sebabnya substansi fiqih berdasarkan mazhab hanafi cepat menyebar keberbagai negara di Timur Tengah. Abu Yusuf adalah orang pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung dalam Daulah Abbasiyah dan beliau mendampingi tiga Kahalifah yaitu AI- Mahdi, Al-Hadi dan Harus ar Rasyid. Beliau juga menetapkan agar hakim berpakaian khusus yang sebelumnya sama saja dengan pakaian orang biasa.85 83 Ibid, hal. 223-224. 84 Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 194. 85 Muhammad Al As-Sayis, Sejarah Fiqih Islam, Pustaka Al- Kautsar, Jakarta, 2003, hal. 140 64
Runtuhnya Daulah Abbasiyah tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan peradilan dan Hukum Islam, karena praktek peradilan masih terus dilaksanakan sesuai dengan konsep hukum Islam mazhab Hanafi. Ketika dinasti Utsmaniyah berkuasa, mereka juga menyokong mazhab Abu Hanifah dan bahkan menjadikan mazhab tersebut sebagai mazhab resmi negara. Pada permulaan abad 16 M, sultan Salim I mengeluarkan titah raja (Faramana) yang menyatakan bahwa seluruh wilayah kekuasaan Ustmaniyah harus mengikuti mazhab Abu Hanifah dalam berbagai kehidupan. Dengan demikian semua hakim dan mufti harus memutus perkara dan member! fatwa berdasarkan mazhab ini. Namun demikian masih banyak juga orang yang meninggalkan mazhab ini dalam bidang ibadah. Kondisi seperti ini juga diberlakukan di Mesir, Daulah Magribi al- Arabi, Suriyah, kekuasaannya.86 Iraq, Libanon dan yordania ketika daerah ini di bawah Pada akhir abad ke 13 H, di Turki dibentuk Nizhamiyah (Pengadilan Umum) dan dilimpahkan kepadanya sebagian perkara khusus Peradilan Agama. Praktek pengadilan ini mengalami kesulitan karena para hakim yang dipekerjakan di Peradilan Umum itu tidak mengetahui cara-cara mengambil hukum dari buku-buku fiqih, karena berbedanya ungkapan dan banyaknya pendapat. Sedangkan untuk memilih pendapat yang pada suatu kasus membutuhkan kecakapan dan latihan tersendiri. Situasi ini nampaknya sangat disadari oleh penguasa negara dengan mengajukan ide kepada Sultan untuk segera membuat kodifikasi hukum-hukum agar mudah dirujuk dan diambil hukumnya. Ide ini ditanggapi oleh Sultan dengan membentuk panitia yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman dengan anggota yang diambil dari para fuqaha. Panitia ini bekerja mulai tahun 1285 H / 1869 M sampai dengan tahun 1293 H / 1876 M. Kodifikasi hukum-hukum tersebut diambil dari fiqih Hanafi dan pembahasannya disusun berdasarkan bab-bab fiqih yang telah ada, dengan membuat pasal dan nomor urut seperti undang-undang agar mudah merujuknya. Kodifikasi ini terdiri dari 1875 pasal dan dibuat secara rinci.87 86 Umar Sulaiman al-Asyqar,OpCit,hal.225 87 Ibid,hal.227 65
Setelah terhentinya penyusunan Undang-undang di Turki dan negara-negara taklukannya, maka tidak ada lagi hukum Islam diterapkan di pengadilan negara- negara Islam selain hukum keluarga yang diberlakukan di beberapa negara Islam. Undang-undang pertama tentang hukum keluarga dikeluarkan di Turki tahun 1336 M dengan nama Undang-undang Hak Keluarga. Undang-undang ini sampai sekarang masih berlaku di Libanon. Dalam undang-undang ini, para ahli hukum Turki Ustmani tidak hanya mengambil substansinya dari mazhab Hanafi, tetapi diambil juga dari mazhab Sunni dengan memilih hal-hal yang sesuai dengan kondisi zaman. Metode inilah yang diikuti oleh negara-negara Islam lainnya, seperti Mesir, Sudan, Damaskus dan Pakistan. Cara seperti ini dalam ilmu fiqih disebut talfiq. Pemerintah Suriyah memberlakukan undang-undang keluarga Turki ini sampai tahun 1953 M dan pada tahun ini Suriyah mengeluarkan undang-undang Keluarga baru dengan nama Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari 6 Bab dan 308 pasal. Undang-undang ini lebih luas dari Undang-undang Hak Keluarga Turki karena dalam undang-undang yang baru ini sudah dimasukan hukum warist dan wasiat, perwalian dan pertanggung jawaban. Undang-undang ini tidak merujuk pada mazhab Hanafi saja tetapi juga merujuk pada mazhab yang lain sehingga hakim lebih mudah dalam melaksanakan penerapannya dalam kasus- kasus yang dihadapinya. Demikian juga di Mesir, Dewan kementrian menyetujui penyusunan undang-undang yang mengatur hukum keluarga tanpa terikat dengan mazhab tertentu. Sebagai hasilnya dikeluarkan tiga buah undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang kewarisan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 1946 tentang wakaf dan Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang wasiat. Undang-undang ini dilaksanakan oleh hakim dalam memutus perkara diseluruh Pengadilan Mesir. Ketika Napoleon Bonaparte menaklukan mesir pada tahun 1798 M, dengan sekuat tenaga ia berusaha agar hukum Perancis dapat diterapkan kepada seluruh masyarakat dan mengesampingkan hukum Islam yang telah berlaku. Akan tetapi usaha ini gagal karena ia ditarik kembali ke Perancis. Walaupun gagal, sejak tahun 1840 M hukum Perancis ini mulai dipakai dalam pemerintahan Khalifah Turki Usman meskipun masih bercampur dengan hukum Islam. Pada tahun 1924 M Turki 66
memberlakukan undang-undang yang menyatakan bahwa negara Turki adalah negara sekuler, bukan negara agama, maka sejak itu Lembaga Peradilan Agama dihapus dan hukum Islam tidak diberlakukan lagi. Tindakan ini diikuti oleh India pada tahun 1956 M. Di Mesir pada tahun 1883 M diberlakukan Hukum Perancis pada Pengadilan Campuran dan pada tahun 1955 M Pengadilan Agama dihapus.88 Mulai pertengahan abad ke 14 H hukum Perancis dan bangsa Eropa lainnya diberlakukan di negara-negara Islam, kecuali kerajaan Arab Saudi. Hal ini bersamaan dengan bangsa Eropa melaksanakan kolonialisme di negara-negara Islam. PERADILAN AGAMA ADALAH PERADILAN ISLAM Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa secara kelembagaan, subtansi dan kultural lembaga Peradilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran lembaga Peradilan Agama merupalam kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang dipatuhi (furidhah muhkamah wa sunnah muttaba'ah), lembaga Peradilan Agama dibentuk untuk memenuhi kebutuhan ummat Islam sebagai perintah agama yang harus ditaati untuk menegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dikalangan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewaristan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Islam yang bersumber pada Al Qur'an, al-Hadist, ijma' dan ar-Ra'yu yang sudah disistemasi oleh manusia melalui kekuasaan negara. Secara historis, Peradilan Agama merupakan satah satu mata rante Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasullulah, Khulafaurrasyidin, Khulafah Bani Ummayyah, Dinasti Abbasyiyah, Dinasti Turki Ustmani sampai sekarang oleh negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peradilan Islam ini mengalami perkembangan pasang surut, sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan negara. Sedangkan masyarakat Islam merupakan basis utama dalam melakukan artikulasi dan perumusan politik hukum di berbagai kawasan yang beraneka ragan struktur dan budayanya, sehingga pengorganisasian lembaga Peradilan Isiampun berbeda. Meskipun 88 Ibid,hal.220 67
demikian, lembaga peradilan Islam yang lahir itu tetap mengacu pada tatanan yang sama sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Peradilan Islam yang bersifat universal ini merupakan suatu tipe ideal yang dalam kenyataannya sangat berfariasi, tetapi mempunyai fungsi yang sama yaitu menegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-nya. Menurut Cik Hasan Bisri89 untuk menjawab apakah lembaga Peradilan Agama di Indonesia sama dengan lembaga Peradilan Islam (Al Qadha fil Islam) maka perlu dibutuhkan landasan yang logis dan ditunjang oleh data empiris, secara sederhana ada beberapa landasan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam, yaitu pertama; landasan teologis yang mengacu pada kekuasaan dan kehendak Allah berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan. Kedua; landasan historis yang menghubungkan mata rantai Peradilan Agama dengan Peradilan Islam, yang menurut pandangan fuqaha dan pakar hukum Islam, tumbuh dan berkembang sejak masa Rasullulah. Ketiga; landasan yuridis yang mengacu pada dan konsisten dengan konstitisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indoneasia. Keempat, landasan sosiologi yang menujukan bahwa peradilan Agama merupakan produk interakasi antara elite Islam (the strategic elite) dengan elite nasional lainnya, terutama penguasa (the ruling elite) Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama secara garis besar dapat diketahui persamaan Peradilan Agama dengan Peradilan Islam, antara lain pertama; Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Kedua; Peradilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Ketiga; hukum-hukum yang gunakan untuk mengadili dan memutuskan perkara adalah hukum Islam yang dibuat berdasarkan campur tangan negara. Keempat] putusan lembaga Peradilan Agama wajib mencantumkan "Bismillahirrahmanirrahim" dan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha 89 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hal. 40-43. lihat juga Abdul Hakim, Pengertian Agama dalam politik hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta,2000, Hal. 14-15 68 lafat
Esa". Kelima; Peradilan Agama dapat memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang masalah hukum Islam kepada lembaga negara atau pemerintah apabila diminta. Keenanr, hakim yang bekerja di lingkungan lembaga peradilan Agama harus beragama Islam dan diangkat oleh Kepala negara dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Ketujuh', hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Peradilan Agama yang lahir pada periode awal Islam dalam bentuk Tahkim, kemudian menjelma dalam bentuk ahlul hilli walaqdhi dan tauliyah dari Imam telah bergabung menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri sejajar dengan lembaga kehakiman yang lain. Salah satu unsur yang menentukan dalam proses bertahannya lembaga Peradilan Agama sampai saat ini adalah kemampuan dan peran para pendukungnya yaitu ulama dan anggota masyarakat Islam yang secara konsisten menerapkan hukum Islam dan merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang melibatkan kekuasaan negara. Proses ini berlangsung dalam proses yang panjang, sejak masyarakat Islam menjadi kekuatan politik pada masa kekuasaan kesultanan hingga sekarang. Jadi kemampuan dan peranan elite Islam dalam mengalokasikan hukum Islam dalam proses perundang-undangan yang dijadikan rujukan lembaga Peradilan Agama, menyebabkan lembaga PeradilanAgama tetap eksis sebagai Peradilan Islam. Meskipun lembaga Peradilan Agama tumbuh dan berkembang dengan nama yang berganti-ganti seperti Peradilan Agama Islam, Peradilan Islam, Islamic Judiciary, Badan Kehakiman, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Agama Islam, mahkamah Syari'ah, Karapatan Kadhi, Priesterraad Penghoeloe Erecht, Odsdientige Echtspraak, Aad Agama dan Sooryoohooin, tetapi substansi tetap sama yaitu secara strutural, substansi dan kultural ia adalah lembaga Peradilan Islam yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perselisihan antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewariaan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia. 69
DAFTAR PUSTAKA Abdul al-Autwah, Nizamul Qadha fit Islam, Maktab al-Ahram, Kahirah, Mesir, 1969. Abdul Hakim, Pengertian Agama dalam politik hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta,2000, Abdul Karim Zaidan, Nizhomul Qadha fi Syar'iyatil Islamiyah, Mathb'ah al-Any, Baghdad, tt. Abil Walid Ibrahim Ibn Yaman, Lisan ai-Hukkam, Kaherah, Mesir, 1393 H, Ala'eddin Kharafa, The Judicial System of Islam With Special Refernce To Some Muslim Countries, Al-Bukhairy al-Ja'fiy,Matan Bukhariy,Juz VII,Thaha Putra,Semarang,tt. Al Imam Burhanudin, Tabsiratul Hukmi, Darral limiyah, Bairut, Libanon, tt. Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, Faisar Ananda Arfa, Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Study Kritis Tentang Hukum Islam di Barat, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, Fazlur Rahman, Islamic Metodelogi in History, terjemahan Anas Mahyudi, Pustaka Bandung,1984, Hasbi Ash Shiddieqy, Sedjarah Peradilan Islam, penerbit Bulan Bintang, Djakarta, 1970, ------------------------, Peradilan dan Hukutn Acara Islam, PT. AI-Ma'arif, Semarang, tt. Ibnu Abidin, Hashiah, Matbaah Musthafa al-Babi, al-Halabi, Cairo, Mesir, Jilid.4 Imam al-Mawardi, AI-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayaatud-diniyah, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin dengan judul Hukum Tata Negara dan Kepimpinan Dalam Takaran Islam, Gema Insani, Jakarta, 2000. Khadam al-Haramain, AI-Qur'anul Karim Watarjamahu Ma'hini Ha Lughatil Indunisiati, Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syafi'l Madinah Munawarah, Saudi Arabia, Mahmud Saedon A-Othman, Kadi, Perlantikan Perlucutan dan Bidang Kuasa, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1990. Muhammad Al As-Sayis, Sejarah Fiqih Islam, Pustaka Al- Kautsar, Jakarta, 2003, Muhammad al-Shaukani, NaiturAutar, Cahirah, Mesir, Jilid.8, tanpa tahun. Muhammad bin Ahmad al-Qarati, Qwanir al-Ahkam as-Syari'ah. Penerbit tidak terbaca, Beirut Lebanon, 70
Muhammad bin Ahmad Ibn Rusy al Qurthubi, Bidayatul Mujtahid, Matbaah Musthafa al- Babi al-Halabi, Cairo Mesir, Jil. 2,tt. Muhammad Khatib al-Sharbaini, Mughni Muhtaj, Cairo, Mesir, Jilid 4, tahun tahun, Muhammad Nairn Abdul Salam al-Yasin, Nadzariah al-Da'wa, al-Madinah al Munawwarah, Arab Saudi, 1974, Jilid 11. Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha fil Islam, alih bahasa Imron AM dengan judul Peradilan Dalam Islam, penerbit PT Bina llmu, Surabaya, 1993. -----------------------------, Opcit, hal. 65, lihat juga DR. Adil Mustafa Basyuri, AI-Alaqah Bainas Syaratil Islamiyah wal Qawamil Hurubah, Irbatul Rusriyah, 1987. Nasr Farid Muhammad Wasil, Al-Sultan ai-Qadaiyyah wa Nidzam al-Qadha fi al-lslam, Maktabah al-Amanah, Kaherah, 1983. Rifyal Ka'bah, Sejarah Ringkas Lembaga Peradilan Islam, makalah disampaikan pada seminar Nasional Mahkamah Syari'ah Dalam Perspektif Peradilan Nasional, Forum Studi Hukum Indonesia, Hotel Syahid Jaya, tanggal 18 Maret 2002. Salleh Abdul Sarnie, Jawahir al-Khalu, Kaherah, Mesir, tt, Syamsuddin Muhammad bin Ali Abbas al Ramli, Nihayah al Muhtaj, penerbit al-lslamiyah al-Maktabah, Cairo, Mesir,tt,ji!.8, ha.21 lihat juga Mahmud Saedon A-Othrnan, Kadi, Perlantikan, Perlucutan dan Bidang Kuasa, Dewan Bahasa Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1990. Syeikh Muhammad Isa, Hamish, al-Sharh al-Kabir, Kaherah, Mesir, Jilid 4, tanpa tahun, Tan Sari Dato' Prof. Syed Agil Barakbah, Hakim dan Penghakiman, dalam jurnal Al- Ahkam, jilid 5, Dewan Bahasadan Pustaka, Kuala Lumpur, 1997. Umar Sulaiman al-Asyiqar, Fiqih Islam Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya, Akademika Presssindo, Jakarta, 2001. 71
PERADILAN AGAMA Dl INDONESIA Oleh PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH, S.IP, M.Hum. 1. Pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Peradilan Negara di samping Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai milik bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam sejak Islam berada di Bumi persada ini. Dalam pemerintahan Kerajaan Islam sebagai ciri tata pemerintahan nusantara pada periode berikutnya. Peradilan Agama memperoleh tempat yang lebih nyata sebagai Penasehat Raja di dalam bidang agama. Dengan dikeluarkannya Stbl.1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan dirubah dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 160 dan Stbl. 1937 No. 638 dan 639 Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negera, meskipun dibiarkan pertumbuhannya tanpa adanya pembinaan sama sekali. Kemudian pada zaman kemerdekaan, tercatat beberapa peraturan yang mengakui eksistensi Peradilan Agama, antara lain adalah UU Darurat No. 1 Tahun 1951 jo UU No. 1 Tahun 1961, PP No.45 Tahun 1957, UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977 dan terakhir adalah UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan tambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 72
Meskipun Peradilan Agama telah tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini, tetapi jarang sekali kita temukan tulisan-tulisan tentang Peradilan Agama di Indonesia secara utuh dan lengkap. Meskipun Peradilan Agama telah mempunyai sejarah yang panjang, tetapi dilewatkan saja oleh para cendikiawan dalam percaturan Ilmu Pengetahuan. Kondisi seperti ini mungkin disebabkan para ulama dan cendikiawan muslim selalu menganggap rendah terhadap Peradilan Agama ini. Mereka menganggap bahwa berbicara tentang Peradilan Agama berarti sama saja berbicara tentang kemunduran, juga berbicara tentang hal yang sia-sia dan tidak akan tertolong lagi dari masa kejayaan Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, diharapkan mulai babak baru dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. 2. Peradilan Agama Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Peradilan Agama dalam bentuk yang dikenal seperti sekarang ini sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Ketika Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Islam membentuk kelompok sendiri yang selanjutnya menjadi kerajaan Islam, kebanyakan berada dipesisir pulau Jawa.1 Dalam perkembangan selanjutnya mereka membutuhkan lembaga Peradilan yang dapat menyelesaikan segala persoalan dan persengketaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Peradilan Agama berkembang seiring dengan perkembangan kesadaran pada waktu itu, kemudian dalam perkembangan selanjutnya hukum memperoleh tempat dalam kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan di Aceh, Banten, mataram, Demak dan sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi karena jabatan Qodhi (hakim) menurut Syari'at Islam merupakan "fardhu Kifayah" dalam pelaksanaan syariat Islam. Dalam suatu kelompok masyarakat Islam, jabatan hakim dapat dilakukan dengan cara "tahkim" yaitu menunjuk seseorang hakim jika mereka berselisih pendapat untuk menyeselasaikan, bisa juga dilakukan dengan cara bai'at oleh "Ahlul 1 Ditbinbapera Islam Dep. Agama, Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama, Cet ke 1, Ade Cahaya, Jakarta, 1985, hal. 8. 73
hilli 'aqdr yaitu pengangkatan atas seseorang untuk menjadi hakim, pengangkatan tersebut dilakukan oleh majelis orang-orang terkemuka dalam masyarakat, dapat juga dilaksanakan dengan cara "tauliyah" yaitu pemberian kuasa dari Sultan atau kepala negara kepada seseorang untuk melaksanakan tugas sebagai hakim. Pada awalnya, pemerintah Belanda tidak begitu memperhatikan urusan penyelesaian sengketa antar penduduk pribumi di lembaga Peradilan Agama. Pada waktu itu VOC hanya mengurusi dirinya sendiri. Tetapi setelah pemerintahan penjajahan itu kuat, mereka mengadakan pemisahan antara peradilan keduniawian (wereldlijke rechtpraak) yang dilakukan oleh peradilan Gubernemen, sedangkan peradilan agama dibiarkan tumbuh dalam masyarakat tanpa ada pembinaan sama sekali, dan selanjutnya secara berangsur-angsur dikurangi wewenang dan kekuasaannya. Campur tangan pemerintah penjajahan Belanda pertama kali dilakukan dalam soal Peradilan Agama dimuiai tahun 18202 pada saat tu pemerintah penjajah Belanda menginstruksikan kepada seluruh Bupati di Jawa dan Madura agar perselisihan mengenai waris antar orang-orang Islam diserahkan kepada para ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam untuk menyelesaikannya. Instruksi ini dikenal dengan "Regenten Istructie".3 Kemudian dalam Stbl. 1835 Nomor 58 dinyatakan lebih tegas lagi tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu menyelesaikan segala perselisihan tentang perkawinan dan pembagian harta benda yang menurut pandangan masyarakat Islam harus diputus menurut hukum Islam. Tetapi jika terjadi persengketaan dari hasil sengketa pembagian harta benda tersebut atau pembayaran sejumlah uang yang terjadi karena putusan tersebut, maka perselisihan itu harus diselesaikan dengan memperhatikan putusan hakim Peradilan Agama. Putusan tersebut harus dijalankan oleh penguasa pada pengadilan biasa yang memutuskan perkara iiu. Baik dalam Regenten Instractie tahun 1820 maupun dalam Stbl 1835 Nomor 58 yang kemudian diubah dengan Stbl, 1884 dan 1885 kedua peraturan tersebut 2 H.Z.A. Noeh dan H.A. Basith Adrian, Sejarah Sngkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, PT. Bina Imu, Surabaya, 1983, hal. 31 3 Ibid.hal.32 74
hanya menyebutkan penyerahan penyelesaian tentang perkawinan dan sengketa harta benda pada orang yang ahli dalam bidang hukum Islam, yaitu para penghulu dan pejabat Agama Islam lainnya yang pada waktu itu menjadi pembantu Bupati. Jadi pada saat itu peradilan Agama belum diatur dalam peraturan sendiri, padahal kehadiran Peradilan Agama merupakan kebutuhan (fardhu kifayah) bagi ummat Islam dalam rangka melaksanakan syari'at agama mereka. Usaha raja Belanda untuk membentuk Peradilan Agama di daerah jajahannya baru dilaksanakan pada tahun 18824. Pada waktu itu Pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan Nomor 24 tanggal 29 Januari 1882, dimuat dalam Stbl. 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Peraturan itu dikenal dengan "Oepaling Beteffende de Priesterraden op Java en Madoera", untuk singkatnya disebut dengan Stbl. 1822 Nomor 152. keputusan raja ini resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 1852. Sejak dikeluarkannya keputusan ini maka secra resmi Pemerintah Belanda mengakui keberadaan Peradilan Agama di daerah jajahan, di pulau Jawa dan Madura. Keputusan Raja Belanda dalam Stbt. 1882 Nomor 152 tersebut terdiri dari tujuh poin5, pertama; pada daerah yang telah ada Landraad (Pengadilan Negeri) dibentuk pula peradilan Agama, yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan negeri. Kedua; majelis Hakim Peradilan Agama terdiri dari penghulu yang diperbantukan Landraad sebagai ketua, minimal tiga orang anggota, maksimal delapan orang anggota. Ketiga\ Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak memunuhi minimal tiga orang anggota termasuk ketua, jika terjadi perseiisihan pendapat di antara mereka, pendapat ketua yang menentukan. Keempat, setiap putusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam surat putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum sebagai dasar putusan tersebut. Putusan itu ditanda tangani oleh semua anggota yang hadir dalam majelis persidangan tersebut, harus pula dicatat dalam putusan tersebut tentang biaya perkara. kepada kedua belah pihak yang berperkara harus 4 Ibid, hal. 33 5 Dep. Agama Ri, Kebijakan Dep. Agama Dari Masa ke Masa Dalam Kurun Waktu Setengah Abad, Balitbang Agama Dep. Agama Jakarta, 1996, hal. 74. Periksa juga Sudirman Tebba, Perkembangan Muktakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Mizan, Bandung, hal. 30-31 75
diberi salinan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua Majelis yang menyidangkannya. Keenam; keputusan-keputusan Peradilan Agama harus dimuat dalam register dan register tersebut setiap tiga bulan sekali harus diserahkan kepada Kepala Daerah setempat untuk memperoleh penyaksian padanya. Ketujuh; keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam poin dua, tiga dan empat di atas maka keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Meskipun Pengadilan Agama telah dibentuk secara resmi sebagai lembaga pengadilan yang mempunyai kedudukan dan kewenangan seperti tersebut di atas, namun kenyataannya pemerintah Belanda tidak memperlakukan Peradilan Agama seperti lembaga peradilan yang lain. Pemerintah Belanda tidak menyediakan anggaran belanja dan gaji untuk aparat yang bertugas di Peradilan Agama, segala keperluan Peradilan Agama dicukupkan dari ongkos perkara saja. Pejabat yang diberi gaji hanya ketua Pengadilan Agama saja, itupun dalam kedudukannya sebagai "Advisuur bij de Landraad" atau sebagai penasehat Landraad. Dalam perkembangan selanjutnya Stbl. 1882 Nomor 152 yang disempurnakan dengan Stbl 1909 Nomor 182 dan Stbl 1926 Nomor 232 telah mengalami perubahan yang prinsipil terhadap peradilan agama, sehingga menimbulkan kekecewaan pada kalangan ahli hukum Islam dan juga di kalangan ummat Islam sendiri.6 Kekecewaan para ahli hukum Islam tersebut karena beberapa alasan, di antaranya pertama; Orang-oarang yang dipandang cakap dan alim dalam bidang hukum Islam tidak bersedia diangkat menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda sehingga anggota Pengadilan Agama banyak yang tidak cakap dalam bidangnya. Kecfwa; di antara Pengadilan Agama ada yang memungut biaya perkara sebesar 10% (dikenal dengan istilah 'unsyur) dari harta waris yang diselesaikannya dan sering kali taksiran mengenai 'unsyur itu terlalu tinggi. Terhadap masaiah ini sangat memberatkan ummat Islam itu sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Ketiga; Tidak ada instansi yan lebih tinggi untuk mengadakan banding (Appel) atas putusan yang dianggap salah dan keliru oleh para pihak. Selama ini cara yang ditempuh adalah memohon kepada 6 Op cit, hal 42. Periksa juga Steen Brik, Beberapa aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19 76
Gubernur Jendral tersebut. Keempat; Karena putusan Peradilan Agama harus dinyatakan "executor Verklaring" dan Landraad, maka berarti timbul proses Peradilan ganda yang mengakibatkan ongkos perkaranya menjadi bertambah mahal. Atas desakan masyarakat dan para ahli hukum Islam mengenai persoalan tersebut di atas maka dengan keputusan Raja Belanda tanggal 12 Januari 1922 Nomor 54 dibentuklah panitia yang diberi nama "Priesteraden Commissie" yang bertugas untuk menyelidiki keadaan Pengadilan Agama dan mengatasi ha-hal yang dianggap perlu, serta menyampaikan saran-saran kepada Pemerintah Belanda tentang peradilan Agama di masa yang akan datang. Setelah panitia ini bekerja selama empat tahun, pada tahun 1926 panitia ini menyampaikan hasil kerjanya kepada Pemerintah Belanda berupa laporan yang memuat usul-usul dan saran- saran tentang perbaikan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Berdasarkan usul-usul dan saran-saran dari Priesteraden Commissie tersebut maka pada tahun 1931 dengan Ordonantie tanggal 31 Januari 1931 Stbl. Nomor 5 pemerintah Belanda menetapkan peraturan baru tentang Peradilan Agama yang meliputi tiga pokok peraturan yaitu, Pertama; Bagian I tentang Peradilan Agama yang berisikan (a) Bentuk Peradilan Agama sebagai "Priesterraden" diubah menjadi "Penghoeloe Gerecht" yang terdiri atas seorang Penghulu sebagai Hakim, di samping dua penasehat dan seorang panitera, (b) kekuasaan Peradilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, Talak dan Ruju'. Sedangkan masalah waris, wakaf dan hadhanah dicabut dari kewenangan Peradilan Agama dan selanjutnya dilimpahkan kepada Landraad, (c) Diadakan beberapa tambahan tentang acara pada Pengadilan Agama, (d) Diadakan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Peradilan Tinggi banding terhadap putusan Pengadilan Agama. Kedua; Bagian II tentang campur tangan landraad di Jawa dan Madura terhadap pengangkatan wali atas harta benda orang-orang Indonesia. Ketiga; Bagian III tentang pembentukan wali peninggalan harta bagi bangsa Indonesia di bawah pengawasan Landraad (Pengadilan Negeri). 77
Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan keputusan Gubernur Jendral Nomor 9 Tanggal 19 februari 1937 Stbl. 1937 Nomor 116 dikeluarkan suatu peraturan yang mengubah kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama, karena selama ini dianggap kewenangan Pengadilan Agama terlalu luas. Pembatasaan wewenang ini akibat dari lahirnya teori receptie yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje, Van Vollen Hoven, Ter Haar dan pengikut-pengikutnya. Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan baru tersebut yaitu (1) memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam terutama hal-hal yang menyangkut tentang nikah, talak dan ruju', (2) memeriksa dan memutuskan perkara perceraiaan, menyatakan syarat ta'lik talak telah berlaku atau telah memenuhi syarat sehingga jatuh talak dapat ditetapkan, (3) memeriksa dan memutuskan perkara-perkara tentang gugatan nafkah, mas kawin yang belum dibayar oleh suami serta hak-hak bekas istri yang dicerai seperti nafkah iddah, uang Muth'ah dan nafkah yang masing terhutang. Di samping pembatasan wewenang Pengadilan Agama sebagai mana tersebut di atas, pemerintah Belanda juga menghapus kedudukan Pengadilan Agama sebagai penasehat Landraad yang ditetapkan berdasarkan Pasal 7 R.O. sebagai mana diketahui bahwa kedudukan ketua Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 R.O. sebagai penasehat Landraad merupakan kedudukan yang sangat penting karena dapat menjamin tercapainya putusan yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan lahirnya peraturan tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Agama itu maka kedudukan penghulu sabagai penasehat Landraad dihapus dan dianggap tidak perlu lagi karena sangat memalukan. Pada akhirnya kedudukan penghulu. Cq. Ketua/Hakim Pengadilan Agama hanya sebagai juru sumpah saja. Sebagai realisasi dari Stbl. 1931 Nomor 52 tanggal 31 januari1931 tentang penetapan peraturan atas dasar usul-usul, saran-saran Priesterraden Commisie, maka pada tahun 1939 berdasarkan Stbl. 1937 Nomor 610 bertepatan dengan tanggal 1 januari 1938 dibentuk Mahkamah Islam Tinggi untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan aturan pelaksanaannya berupa penambahan dari pada pasal 7 Stbl. 1882 Nomor 152. kekuasaan dari Mahkamah Islam Tinggi dbagi dua bidang 78
yaitu (1) memutuska perselisihan antar Peradilan Agama yang dimintakan banding oleh yang bersangkutan, (2) berkewajiban memberikan saran-saran pertimbangan masalah Agama Islam apabila diminta oleh Gubernur Jendral atau pembesar negara lainnya dikalangan pemerintah jajahan Belanda. Tujuan pembentukan mahkamah Islam Tinggi adalah untuk mengawasi pelaksanaan peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya, dengan demikian diharapkan akan membawa kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah NTR. Juga diharapkan oleh pemerintah Belanda agar Mahkamah Islam Tinggi dapat memberikan saran-saran dan pembuatan Undang-undang atau peraturan lainnya yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Jawa dan Madura. Tindakan pemerintah Belanda yang mengurangi kekuasaan Pengadilan Agama dalam masalah waris, wakaf, hadhanah dan sebagainya ternyata mendapat reaksi keras dari ummat Islam. Sedangkan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi pada umumnya dapat diterima dengan segala senang hati oleh ummat Islam. Reaksi keras datangnya dari kalangan penghulu dan pegawainya sebagai pihak yang langsung terkena akibat dari Stbl. 1937 Nomor 116 tersebut. Berdasarkan peraturan itu pula, para penghulu dan pegawainya membentuk PPDP (Perhimpunan Penghoeloe dan Pegawai). Dalam konggres pertamanya di Surakarta pada tangal 1 Mei 1937, diputuskan perlu adanya permohonan kepada Gubernur Jendral pemerintah Belanda di Jawa dan Madura agar Stbl. 1937 Nomor 116 supaya segera dicabut kembali dan diadakan peraturan baru tentang Pengadilan Agama yang kewenangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.7 Berdasarkan Stbl. 1937 Nomor 638 pemerintah Belanda membentuk pula Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur kecuali pulau Jawa, Tanah Bambu dan Pulau Sungai. Untuk tingkat pertama disebut Kerapatan Qodhi. Kekuasaan Pengadilan Agama tersebut meliputi Banjarmasin, Martapura, Plaihari, Rantau Kandangan, Negara Barabai, Amuntai dan Tanjung. Sedangkan kewenangan Kerapatan Qodhi Besar sama seperti kewenangan Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura. Pada prinsipnya Pengadilan Agama yang dibentuk 7 H.Z.A. Noen dan H.A. Basith Adrian, Op Cit, Hal. 39. 79
berdasarkan Stbl. 1937 Nomor 638 itu sama dengan Peradilan Agama yang ada di Jawa dan Madura. Letak bedanya hanya pada landasan hukum berdirinya saja. Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura tetap berlaku dan tetap dipertahankan berdasarkan peraturan peralihan pasal 3 Undang-undang Bala Tentara Jepang (Osamu Saaire) Nomor 1 Tanggai 7 Maret 1942. Pengadilan Agama dianggap sama seperti lembaga pengadilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasannya lembaga peradilan Agama ini dimasukan ke dalam urusan Gunseikanbu yang merupakan departemen kahakiman Jepang. Ketika Jepang berkuasa, penguasa Jepang secara menyeluruh mengubah politik yang merendahkan ummat Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Jepang memberikan penghargaan kepada ummat Islam dengan harapan ummat Islam bersedia mendukung perjuangan kemakmuran Asia Timur Raya. Sebagai tindak lanjut dari politik penguasa Jepang tersebut maka dibentuk kantor Agama pusat yang diberi nama "suumubu" dan untuk kantor Agama Daerah (tingkat Karsidenan) diberi nama "shuumuka". Sejalan dengan adanya usaha pemerintah Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air), maka kantor-kantor Agama ini merupakan tempat latihan militer dan persiapan diri penyelenggaraan birokrasi keagamaan dikemudian hari, di mana tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Abdul Hasyim dan K.H. Abdul Muzakkir banyak berperan. Kedua tokoh ini mewakili tugas K.H. hasyim Asy'ari yang disebut shuumubucho pada akhir pemerintahan Jepang8. Meskipun pemerintah Jepang secara lahir memberikan penghargaan kepada ummat Islam dibekas jajahan Belanda, tetapi khusus tentang kedudukan korp penghulu yang dibentuk pada jaman Belanda tetap tidak dianggap sebagai pegawai negeri oleh pemerintah Jepang dan tetap tidak diberi gaji, serta dibiarkan hidup tanpa ada pembinaan sama sekali. Jepang tetap menganggap penghulu sebagai lembaga bantuan dari Pengadilan Negeri. Sebenarnya anggapan itu sangatlah keliru sebab waktu itu penghulu sudah memiliki kedudukan sebagai Kepala 8 HZA. Noeh, Hakim Agama Dari Masa Ke Masa, Dalam Buku Kenangan IKHA, Panitia Munas IKAHA, LB, Jakarta, 1995, hal. 35. 80
Pencatat Nikah, Imam masjid, Penasehat Bupati, Ketua Pengadilan Agama yang seharusnya diberi gaji sebagaimana pegawai negeri lainnya. Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa Pengadilan Agama sebelum kemerdekaan, kekuasaannya kadang-kadang berbenturan dengan Pengadilan Umum. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah Belanda yang sejak semula sangat khawatir terhadap perkembangan hukum Islam, sebab selain agama Islam bertentangan dengan agama mereka, juga merupakan hukum yang sebagian besar dianut oleh bangsa Indonesia. Bagi pemerintah Belanda, memberikan hak hidup kepada hukum Islam berarti sama saja memberi peluang hidup bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sadar terhadap politik hukum kolonial Belanda yang anti kepada hukum Islam, tahap demi tahap politik hukum Belanda itu ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. 2. Pengadilan Agama Setelah Proklamasi Kemerdekaan a. Periode 1945-1950 Proklamasi kkemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang kehidupan kebangsaan dan bernegara. Dengan ditetapkannya Pacasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai realisasi dari Sila Ketuhanan Yang maha Esa, atas desakan Komite Nasional Indonesia Pusat dan atas dasar usul dan utusan Komite Nasional Indonesia daerah Banyumas, Jawa Tengah, pemerintah menyetujui dibentuknya Departemen Agama. Pembentukan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1/SD Tanggal 3 Januari 1946. Sewaktu berdirinya negara Indonesia, Pengadilan Agama dimasukan ke dalam Kementrian Kehakiman kemudian setelah pembentukan Departemen Agama, Pengadilan Agama dipindahkan ke Departemen Agama dengan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD Tanggal 25 Mei 1946. Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya juga berada di bawah Departemen Kehakiman Pemerintah dipindahkan ke Departemen Agama berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor 81
5/SD Tanggal 25 Maret 1946. Mulai saat itu pembinaan Pengadilan Agama menjadi tanggung Jawab Departemen Agama. Langkah-langkah yang diambil Departemen Agama sehubungan adanya penetepan pemerintah tersebut yaitu mengeluarkan Maklumat Menteri Agama II Tanggal 23 April 1946 yang isinya sebagai berikut; (1) Shuumuka yang ada pada zaman Jepang berada di Karsidenan dan saat ini menjadi Jabatan Agama Daerah, sekarang menjadi urusan Departemen Agama Pusat. (2) Hal untuk mengangkat penghulu Landraad, penghulu beserta dua anggotanya yang saat itu berada ditangan Residen, diserahkan kepada Departemen Agama Pusat. (3) Hak untuk mengangkat penghulu Masjid dan pegawainya yang sebelumnnya menjadi wewenang Bupati, saat setelah penyerahan itu diserahkan kepada Departemen Agama Pusat. (4) Ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang nikah, talak dan ruju' pada tanggal 22 November 1946 untuk mengganti Ordonantie Pencatat NTR sebelumnya. Untuk menindak lanjuti Undang-undang tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun1947 Tanggal 8 Desember 1947 tentang pemisahan tugas dan fungsi Penghulu Kabupaten sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan urusan kepenghuluan lainnya dengan penghulu hakim yaitu Ketua Pengadilan Agama sebagai Qodhi Hakim Syar'i. (5) berdasarkan ketetapan Menteri Agama Nomor 56 tahun 1998 maka dibentuk 11 Kantor Pengawas Pengadilan Agama yang kedudukannya berdampingan dengan Pengadilan Agama/ Mahkamag Syari'ah Propinsi luar Jawa, Madura, Jakarta, Semarang dan Surabaya. Selanjutnya dengan Peraturan menteri Agama Nomor 1 tahun 1963 jo. Nomor 47 Tahun 1963 lembaga pengawas Pengadilan Agama itu diubah menjadi Inspektorat Pengadilan Agama. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya lembaga Inspektorat inipun dihapus dan tugas-tugasnya dimasukan ke dalam kewenangan Pengadilan Agama Tingkat Banding. (6) Menunjuk 13 buah buku rujukan sebagai pedoman Hakim Agama dalam mengadili perkara, yaitu; Al-Bajuri, Fatkhu! Mu'in, Syarkawi Alattahrir, Qulyubi Mahalli, Fatkhul Wahab dengan Syarahnya Tuhfah, Tagribul Mustag, Qarwanin Syah'ah Lil-Sayyid bin Yahya, Qawaninus Syar'iyah Us Sayyid Sahdaqah Dahlan, Syamsuh Fil Fara'id, Bughyatul Murtasyidin, Al Figh 'Alaa Mazahibil Arba'ah dan Mughnil Muhtaj. 82
Di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dikena! berbagai macam lembaga Pengadilan Agama, tetapi lembaga tersebut merupakan bagian dari Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja9. Lembaga Peradilan Islam tersebut terlihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut (1) Di daerah negara bekas Sumatra Timur telah dikenal adanya Mejelis Agama Islam yang menyelesaikan perselisihan antara ummat Islam. Majelis ini dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara ST. Nomor 78 tahun1950. kemudian surat keputusan Wali Negara ini dikuatkan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 yang telah mengakui Majelis Agama itu sebagai Pengadilan Agama dan diberi wewenang selain NTR juga masalah kewarisan, wakaf dan hibah menurut hukum Islam. (2) Selain di Sumatera Timur, di bagian pulau Sumatera lainnya terdapat Mahkamah Syah'ah seperti di daerah Aceh, Tapanuli Selatan, Sumatra Tengan Riau, Jambi, Lampung, Palembang dan sekitarnya. Pembentukannya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1946, sesuai dengan pengakuan Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar melalui surat kawat tertanggal 13 Januari 1957. (3) Daerah Bengkulu, Pontianak dan sekitarnya dalam mengadili perselisihan antar ummat Islam telah ada Mahkamah Balai Agama. Demikian juga di daerah Sumbawa, Sulawesi dan sebagian Kalimantan Timur sudah ada Mahkamah penyelesaian sengketa Islam. Peradilan tersebut tetap diperkenankan menjalankan tugasnya dengan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 12 Stbl. 1932 Nomor 82. Usaha-usaha yang telah dilakukan Departemen Agama dalam rangka mendirikan Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan baru berhasil pada tahun 1950. Pada mulanya Departemen Agama mengajukan usulan untuk pembentukan Pengadilan Agama di Aceh, ternyata usul tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957. Melihat prospek baik ini, maka Departemen Agama mengajukan lagi usul pembentukan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang dianggap perlu. Dalam sidang kabinet tanggal 26 Agustus 1957 Pemerintah Pusat menyetujui usul tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerinah Nomor 9 Nawar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama, Armico, bandung, 1984, hal. 13. 83
45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957.10 Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yaitu; Pertama, Mengadili perkara dari suami istri yang beragama Islam apabila timbul sengketa dalam rumah tangganya. Kedua, menyelesaikan perkara dalam bidang Nikah, talak, ruju' fasakh dan syiqaq. Kefro/a Menetapkan syarat taklik talak yang diperjanjikan telah terwujud karena adanya gugatan pihak istri. Keempat, Mengadili gugatan nafkah dan mahar yang belum dibayar. Kelima, Mengadili perkara shadaqah serta perkara perselisihan dalam mengelola Baitu Mall. Ketentuan ini berlaku juga pada Pengadilan Tingkat Banding. Jika dibandingkan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, maka terlihat bahwa Pengadilan Agama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 lebih luas kewenangannya dibandingkan dengan Pengadilan Agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. b. Periode 1950-1974 Pada tahun 1948 setelah penyerahan kedaulatan dilaksanakan dankembali kepada negara kesatuan pada tahun 1950, pemerintah melakukan usaha kearah kesatuan dalam bidang hukum dan peradilan secara menyeluruh. Langkah awal dari usaha adalah dikeluarkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sumatera Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan dan Acara Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menyatakan bahwa Peradilan Agama yang ada dalam Peradilan Adat dan swapraja jika menurut hukum yang hidup dalam masyarakat masih diperiukan maka Peradilan Agama tersebut tidak perlu dihapus, tetap diperkenankan melakukan tugasnya dan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah secara tersendiri. Setiap rancangan yang memuat aturan-aturan hukum tentang Kekuasaan Kehakiman yang akan dibuat di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, selalu saja ada pendapat-pendapat 10 Dep. Agama Rl, Op cit, hal. 78 84
yang menghendaki agar Peradilan Agama dihapus seperti peradilan Adat atau Desa, atau dimasukkan dalam Pengadilan Negeri sehingga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri. Akan tetapi pendapat-pendapat tersebut selalu dapat terkalahkan dan muncul pikiran sehat yang menghendaki agar Pengadilan Agama tetap dipertahankan sebagai kekuasaan Kehakiman yang berdiri sendiri. Dalam rancangan Undang-undang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman tahun 1947 yang pembuatan rancangan tersebut dipimpin oleh Wirjono prodjodikoro telah ditentukan bahwa Pengadilan Agama harus ada sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di samping lembaga Kekuasaan Kehakiman yang lain, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa Pengadilan Agama tetap dipertahankan keberadaannya walau peran Peradilan Adat dan Desa dihapus secara bertahap. Kemudian ketika membicarakan tentang rencangan Undang-Undang tentang Perkawinan di Dewan Perwakilan Rakyat banyak pula pendapat yang bermaksud menghapus Peradilan Agama di Indonesia ini. Tetapi setelah rencnangan Undang-Undang tentang Perkawinan tersebit disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan Pengadilan Agama menjadi lebih kuat. Puncak kontroversi tentang Pengadilan Agama ini terjadi ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Agama dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.11 Untuk sampai pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi memerlukan jalan yang panjang untuk meraihnya yaitu dengan mempersiapkan kondisi-kondisi yang tepat untuk menghapus dampak negatif dari pandangan hukum Kolonial Belanda kepada Pengadilan Agama yang sudah sangat berakar di Indonesia. Tentang hal ini telah banyak dilakukan usaha-usaha yang positif oleh para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Agama (IKAHI). Ketika merumuskan konsep tentang Kekuasaan Kehakiman yang akan diajukan kepada konstituante untuk dijadikan dasar dalam pembuatan Undang-Undang, PP-IKAHI memasukkan juga lembaga Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga Kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping 11 Ibid. hal. 77. Periksa juga tulisan . Busthanul Arifin, Peradilan Agama Yang Kita Dambakan, Makalah Seminar di Yogyakarta tanggal 4 Desember 1993, hal. 3-4. 85
kekuasaan Kehakiman lainnya. Konsep tersebut diterima secara bulat oleh komisi yang menangani bagian hukum di Konstituante tersebut. Sebelum Undang-Undang Dasar selesai dibuat, Konstituante dububarkan dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Meskipun Konstituante dibubarkan, gagasan agar Pengadilan Agama tetap eksis dimunculkan lagi dalam bentuk yang lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam kedua Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa Pengadilan Agama tetap dipertahankan, kemudian Undang-Undang ini dihapus dan dibentuk Undang- Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. dalam peraturan perundang-undangan terakhir ini dikemukakan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha. Dengan demikian Lembaga Peradilan Agama tetap diakui keberadaannya di Indonesia. c. Periode 1974-1989 Mahkamah Islam Tinggi disebut " Hof Voor Islamietische Zaken" mulai diberlakukan di Jawa dan Madura pada tanggal 1 Januari 1938 dengang kedudukan di Jakarta (Batavia).12 Sejak tanggal 1 Januari 1946 dipindahkan ke Surakarta karena kondisi keamanan di Jakarta tidak mungkin lagi untuk melaksanakan kegiatan di mana kota Jakarta diduduki tentara sekutu. Perpindahan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pindahnya Ibukota Negara Rl ke Yogyakarta. Pindahnya Mahkamah Islam Tinggi dari Jakarta ke Surakarta dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 2 Januari 1946.13 Dalam perkembangan lebih lanjut, berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, Departemen Agama membentuk cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan bandung sehubungan dengan banyaknya perkara banding karena berlaku efektifnya Undang-undang Nomoe 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang 12 H. Note Soesanto, Organises! Pengadilan Agama, Penerbit tidak terbaca, 1986, hal. 48. 13 Ibid. hal. 49 86
menyebutkan Manhkamah Islam Tinggi cabang Bandung bertugas menyelesaikan perkara banding yang berasal dari Pengadilan Agama di Jawa Barat dan mahkamah Islam Tinggi cabang Surabaya mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara banding yang berasal dari Jawa Timur, Bali dan Nusatenggara. Pembentukan cabang mahkamah Islam Tinggi ini hanya bersifat sementara, karena untuk membentuk pengadilan tingkat banding yang difinitif harus dengan Undang- undang. Pada tahun 1985 Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 61 Tahun 1985 memindahkan kembali Mahkamah Islam Tinggi dari Surakarta ke Ibukota Jakarta. Selanjutnya membentuk satu buah lagi cabang Mahkamah Islam Tinggi di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 107 tanggal 12 uli 1986. dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut secara resmi dijadikan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan mempunyai kedudukan sama dengan Pengadilan Tingkat Banding dalam lingkungan Pengadilan yang lain. Dalam kurun waktu ini, Departeman Agama juga menyeragamkan sebutan nama lembaga Peradilan Agama dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980. Karena kebutuhan mendesak, tindakan Menteri Agama tersebut dapat dimaklumi dan dibenarkan. Mahkamah Agung memberikan pertimbnagan bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan disarankan kepada Menteri Agama agar dalam penyebutan nama tersebut mengacu pada apa yang telah berlaku untuk Pengadilan Umum. Sejak dikeluarkan keputusan ini, maka sebutan untuk PengadilanAgama adalam Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, yang sebelumnya mempunyai nama yang bervariasi yaitu Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura, Karapatan Qodhi untuk Kalimantan Selatan dan Mahkamah Syari'ah untuk Luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk Pengadilan tingkat banding diberi sebutan Pengadilan Tinggi Agama yang sebelumnya adalah Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa Madura, Karapatan Qodhi Besar untuk Kalimantan Selatan dan Mahkamah Syari'ah Propinsi untuk daerah lainnya. Setelah lahir Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan 87
Agama sebutan untuk tingkat pertama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding. Arah tujuan pembianaan Badan Peradilan Agama adalah untuk menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Selain itu badan Peradilan Agama diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan hukum di negara Republik Indonesia. Dalam perkembangan terakhir jumlah Pengadilan Agama sudah mencapai 305 buah dan 25 buah untuk Pengadilan Tinggi Agama. Dalam meningkatkan keterpaduan pembinaan dan penyelenggaraan Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dilakukan pada lingkungan Pengadilan lainnya, pembinaan diarahkan untuk meningkatkan Badan Peradilan Agama beserta aparatnya agar mempunyai kemampuan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagaimana yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepedulian terhadap konsistensi pembinaan yang demikian secara struktural menuntut keterpaduan sehingga diperlukan kerja sama antara Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Departemen Kehakiman. Kerjasama ini melahirkan strategi tentang pembinaan dan pengawasan Hakim Peradilan Agama Melalui 8KB tanggal 25 Februari 1988 Nomor KMA/010/SKB/II/1988, M-01 PR. 0802 tahun 1988 dan Nomor 30/1988. Menyusul kebijakan dari forum kerjasama Departemen Agama dengan Mahkama Agung Rl telah melahirkan langkah taktis usaha-usaha membantu memperlancar pengadaan hakim di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian diterbitkan pula SKB Nomor 1307/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 tentang usaha perumusan Kompilasi Hukum Islam sebagai pegangan bagi hakim Pengadilam Agama dalam memutuskan perkara yang diajukan. SKB yang terakhir ini bermuara kepada lahirnya instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya Menteri Agama memberikan langkah organik melalui Surat Keputusan Nomor 154 tahun 1991 yang menginstruksikan kepada seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, 88
Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama instruksi Presiden Rl Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan pleh Instansi Pemerintah dan Masyarakat dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya dalam bidang-bidang tersebut. d. Periode 1989-2004 Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan sepenuhnya oleh sebuah Mahkamah Agung Rl dan lain-lain badan kehakiman. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini ditegaskan oleh Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menetapkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara dari Badan-badan peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal ini, maka telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pertimbangan filosofis ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 adalah; Pertama, Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tentram dan tertib. Kedua, Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Ketiga, Bahwa salah satu upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah 89
melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Keempat, Bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada (1) peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. 1982 Nomor 152 dihubungkan dengan Stbl. 1937 Nomor 116 dan 610), (2) Peraturan tentang Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639) (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura (LN. 1957. 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum ynag mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan Tata Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kelima, Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa kedudukan Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Kedudukan Pengadilan Agama adalah sejajar dengan lembaga peradila lain yang ada di Indonesia, tempat kedudakan Pengadilan Agama adalah di koa Kabupaten atau Kotamadya dan tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Sedangkan kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di Ibukota Propinsi dan daerah hukumya meliputi wilayah Propinsi tersebut atau juga meliputi beberapa propinsi. Tentang kewenangan Pengadilan Agama dijelaskan dalam paal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan wasiat, shadaqah dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili perkara-perkara yang jadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga wewenang 90
menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama, juga mempunyai kedudukan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Rl dan Departemen Agama Rl dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Tentang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 ahun 1975 yaitu seperti disebut dalam penjelasan pasal 49 berupa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; (1) Izin beristri lebih dari seorang, (2) Izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, (3) Dispensasi kawin bagi yang umurnya kurang dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, (4) Pencegahan perkawinan, (5) Penolakan perkawinan oleh Pengawas Pencatat Nikah (6) Pembatalan Perkawinan, (7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, (8) Perceraian karena talak, (9) Perceraian karena gugatan, (10) Penyelesaiaan harta bersama, (11) Mengenai penguasa anak, (12) Ibu dapat biaya dan pemeliharaan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi, (13) Penentuan kewajiban member! biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri, (14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, (15) Pencabutan tentang kekuasaan orang tua (16) Pencabutan kekuasaan wali, (17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, (18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal ia tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, (19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, (20) Penetapan asal usul seorang anak, (21) Putusan tentang hal pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur dan (22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Bidang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian-bagian harta 91
yang berhak diterima oleh ahli warist, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tau harta warist. Di samping kewenangan dalam bidang kewarisan ini, Pengadilan Agama juga diberi kewenangan untuk membagi harta peninggalan atau harta warist berdasarkan hukum Islam secara damai tanpa sedngketasebagaimana tersebut dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Tentang masalah wakaf, tidak dijelaskan secara rinci, hal ini berarti masalah wakaf menuruti prinsip hukum Islam yang universal. Maksudnya dalam masalah wakaf tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja, seperti dalam hal wakaf tanah milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 LN. 1977-1938. masalah perwakafan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan atau sudah diwariskan baik yang menyangkut barang tetap maupun barang bergerak, jadi lebih luas lagi ruang lingkupnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Mengenai shadaqah diartikan benda tetap maupun bergerak yang segera habis dipergunakan atau tidak kepada orang lain tanpa imbalan dan tanpa syarat apapun melainkan semata-mata mengharap keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Karena shadaqah ini pemberiaan tanpa syarat kepada seseorang atau badan hukum maka terserah kepada orang atau badan hukum tersebut untuk untuk mempergunakannya, apakah mau dijual, dihibahkan atau dishadaqahkan lagi kepada orang lain.14 Pada umumnya shadaqah itu merupakan barang yang segera habis dipakai, kalau barang yang tahan lama orang lebih suka memberikannya dengan jalan wakaf. Sengketa masalah shadaqah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Perkembangan terakhir dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Agama, maka ditetapkan pula Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Kemudian diterbitkan pula Undang-undang Nomor 5 14 H. Roinah A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Penerbit tidak terbaca, 1990, hal. 39 92
Tahun 1995 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Kupang, Bengkulu, Palu dan Kendari. Dengan dikeluarkannya beberapa Undang-undang tentang Pengadilan Agama, maka saat ini Pengadilan Agama telah mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan Pengadilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan tugasnya, sejajar dengan lembaga peradilan lainnya sesuai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut maka Pengadilan agama semakin besar sebab undang-undang tersebut tidak saja mencantumkan eksistensi lembaga Pengadilan Agama tetapi juga menjamin kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk melaksanakan putusannya sendiri yang sebelumnya dilaksanakan oleh lembaga Peradilan Umum. Setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan, langkah pertama yang dilaksanakan oleh Menteri Agama Rl adalah mengubah citra Pengadilan Agama dari pikiran kolonial yang membuat Peradilan Agama menderita lebih dari 100 tahun lamanya. Dahulu pemerintah Kolonial Belanda menitik beratkan kata "AGAMA" dalam kata Pengadilan Agama, sekarang Mahkamah Agung menitik beratkan pada kata "PENGADILAN", pada Pengadilan Agama sebab Pengadilan Agama merupakan alat Kekuasaan Kehakiman yang sama Kedudukannya dengan lembaga lainnya, Peradilan Agama harus dibina secara "court of law" yaitu Pengadilan yang sebenarnya, bukan lagi Quasi Rechspraak sebagaimana terjadi sebelumnya. Langkah selanjutnya yang diambil Mahkamah Agung berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1990 tentang petunjuk yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengefuarkan surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, akta dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara yang diperiksa dan diputusanya. Tidak diperkenankan lagi menggunakan cap dinas yang berisi kata-kata Departemen Agama dan Nomor Induk Pegawa (NIP) di bawah nama terang Ketua, Hakim, Panetera, Panitera Pengganti, Jurusita atau Jurusita Pengganti. 93
Setelah itu Mahkamah Agung Rl aktif mengadakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama, terutama pembinaan para hakim dan pemahaman terhadap ilmu syari'ah agar mampu menjadi hakim dalam Peradilan yang sebelumnya. Konsolidasi yang dilakukan Mahkamah Agung adalah meluruskan kembali pemahaman Syari'ah dan Fiqh. Cara berfikir dan metodologi yang dipakai secara tradisional selama ini untuk memahami Syari'ah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak mampu lagi menjadikan Pengadilan Agama benar- benar berperan sebagai aparat Kekuasaan Kehakiman. Di sini diperlukan metodologi terbuka dalam pemahaman Syari'ah sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh pakar hukum Islam pada zaman keemasannya.15 Hal ini penting karena pemahaman secara ilmiah tentang Syari'ah tentunya dimulai dengan kuliah- kuliah pertama di kalangan Perguruan Tinggi. Hukum positif Islam yang akan dicapai pada masa sekarang dan akan dikembangkan untuk masa yang akan datang adalah sangat tergantung pada Pengadiian Agama. Hal-hal yang dapat diharapkan dengan lahirnya Undang-undang Nomr 7 tahun 1989 dapat dirinci sebagai berikut16 ; (1) Dengan adanya Peradilan Agama maka diharapkan dapat tercapainya perwujudan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib dalam rangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (2) Dengan Peradilan Agama akan terwujud jaminan perasaan kedudukan warga negara dalam hukum, di mana diperlukan upaya menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. (3) Melalui Peradilan Agama tercipta salah satu upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran dan kepastianhukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dengan pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. (4) Denganadanya Pengadiian Agama tercipta susunan kekuasaan dan hukum acara peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini berbeda-beda. (5) Dengan adanya Peradilan Agama, khususnya dalam hukum acara akan tercapai atas penyelenggaraan perkara yang tertib dan sewajarnya sehingga ada kepastian 15 Dirbinbaperais Dep. Agama Rl, Op cit, hal. 14. 16 H. Z. A. Noeh dan H. A. Basith Adnan, Op cit, hal. 34 94
hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. (6) Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7tahun 1989, maka akan lahir Pengadiian agama pada setiap kotamadya dan ibukota Kabupaten atau Pengadiian Tinggi Agama disetiap Propinsi di Indonesia. Pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung dan dan pembinaan organisasi dan keuangan oleh Departemen Agama. Pengadiian Agama dibentuk oleh keputusan Presiden dan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang- undang. (7) Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diharapkan syarat-syarat yang kongkrit untuk diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, di mana dikemukakan bahwa hakim Peradilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara. (8) Dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, negara memperoleh suatu badan pertimbangan yang dapatmemberikan keterangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (9) Dengan lahirnya Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 maka tugas-tugas Pengadilan Agama menjadi jelas, termasuk dalam memutuskan perkara-perkara perdata yang menjadi kewenangannya sekaligus dapat melaksanakan sendiri putusan yang telah dijatuhkan itu. Bidang pokok Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 selain tentang Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili dan meyelesaikan perkara bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah bagi orang Islam. Oleh karena itu Peradilan Agama sudah jelas eksistensinya dan kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang. 3. PERADILAN AGAMA PADA ERA REFORMASI Tap MPR Nomor XVII Tahun 1989 telah menentukan bahwa pembaharuan dalam bidang hukum akan terus dilaksanakan dengan memberikan landasan yang kuat terhadap kelembagaan kekuasaan kehakiman, menata kembali peraturan perundang-undangan guna menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar peraturan-peraturan itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam kaitan ini, langkah awal yang telah 95
dilaksanakan adalah melaksanakan amandemen terhadap Unang-undang Dasar 1945 khususnya Bab IX pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, telah dilaksanakan pula amandemen terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang mentukan agar semua lembaga peradilan segera bergabung menjadi satu atap di Mahkamah Agung Rl, tidak lagi menjadi bagian dari eksekutif sebagaimana sebelumnya. Dalam amandemen Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kedua ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor....tahun 2004 telah ditetapkan bahwa pemindahan lembaga Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April 2004 dan untuk lembaga Peradilan Agama dan mahkamah Militer selambat-lambatnya pada bulan Juni 2004. Berdasarkan ketentuantersebut di atas, posisi Peradilan Agama menjadi semakin kuat sebab telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar sejajar dengan lembaga peradilan yang lain. Kesejajaran dengan iingkungan peradilan lain dan perluasan kompetisi lembaga peradilan agama ini membawa berbagai konsekwensi baik dibidang pembinaan, kepengurusan, dan pelaksanaan tugas wewenangnya. Menurut Bagir Manan17 untuk mengejar ketertinggalan ini maka perlu diadakan strategi pengembangan dan pembinaan yang tepat dan cepat untuk mencapai hal-ha! pertama,pengembangan dan pembinaan organisasi baik organisasi yustisial dan non yustisial. Kedua, pengembangan dan pembinaan ketenagaan yang meliputi hakim dan non hakim, mulai dari sistem pendidikan, rekrutmen, promosi dan sebagainya. Ketiga, pengembangan dan pembinaan tata cara beracara, tata tertib persidangan dan sebagainya. Keempat, pengembangan dan pembinaan tata kerja pelayanan administrasi yang sefektif dan efisien. Kelima, pengembangan dan pembinaan satuan fasilitas seperti kantor, peralatan, kepustakaan dan sebagainya. Keenam, 17 Bagir Manan, Strategi Pengembangan Peradilan Agama, Makalah dalam seminar tentang Peradilan Agama, PPHIM & Departemen Agama, Jakarta, tanggal 8 Etesember 1989, hal. 4-5. 96
pengembangan dan pembinaan integritas serta disiplin seperti sistem pemindahan terhadap hakim-hakim yang tidak menunjukan integritas dan kecakapan melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai tempat mewujudkan keadiian dan kebenaran. Strategi pengembagan dan pembinaan lembaga Peradiian Agama dalam era reformasi seperti sekarang ini seperti apa yang telah dikemukakan di atas sebagian telah masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Peradilan Agama Jangka Panjang Pertama (RIPPA I) tahun 1996-2021 yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depertemen Agama Rl. Dalam RIPPA I tersebut telah disusun rencana pengambangan dan pembinaan Peradilan Agama secara terarah dan terencana, pengembangan dan pembinaan ketenagaan dalam meningkatkan kualitas terutama hakim dan pejabat Peradilan Agama lainnya. Selain dari itu, dalam RIPPA I ini juga telah ditetapkan kegiatan momitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas para hakim dan pejabat Peradilan Agama sebagai rangkaian tugas managemen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring ini diharapkan dapat mengetahui sedini mungkin segala bentuk penyimpangan prosedur, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan.18 Menurut Bagir Manan19 langkah utama yang harus dilakukan dalam angka pembinaan dan pengembangaan lembaga Peradilan Agama pada masa reformasi adalah, Pertama: usaha mewujudkan sistem peradilan yang terpandang, berwibawa, bermutu dan mampu berjalan seiring dengan lingkungan badan peradilan lain. Kedua: mewujudkan sistem Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran dan sekaligus menjadi salah satu wadah penting untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ketiga, usaha memperbesar peranan sistem Peradiian Agama, selain dibidang yustisial juga dibidang non yustisial dengan cara memberi pertimbangan, nasehat dan pendapat hukum kepada penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Usaha strategis sebagaimana tersebut di atas membutuhkan waktu lama untuk mewujudkannya. Salah satu kendalanya adalah pemahaman dan kesadaran diri para 18 Ditbinbaperais Departemen Agama, Rencana Induk Pengambangan Peradilan Agama, Dirjen Binbaga Islam Depag, Jakarta, Tahun 1995, hal. 25.19. Bagir Manan, Op cit, hal. 10 19 Bagir Manan, Op cit, hal. 10 97
hakim Peradilan Agama bahwa setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada dirinya melekat kedudukan sebagai organ court of law belum tumbuh secara utuh dan mantap. Hal ini dapat dipahami karena Hakim Peradilan Agama lama terpendang dalam pola pikir quasi peradilan, sehingga tidak mudah untuk mengubah secara seketika dan memperbaharuinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara cepat. Untuk mengubah pola pikir tersebut memerlikan proses pembinaan yang tertatur dan terencana secara berkesinambungan dan komperhensif. Dengan demikianakan terjadi erubahan pola pikir tersebut secara natural sesuai dengan perjalanan zaman dan waktu. Kendala lain yang dialami oleh Peradilan Agama dalam mewujudkan usaha sebagaimana tersebut di atas adalah warisan kondisi masa lalu yang dialami dan djalankan oleh lembaga Peradilan Agama yang tidak ubahnya seperti kerakap hidup dibatu hidup segan mati tak mau. Peradilan Agama sudah terlalu lama hidup dalam keterasingan dan keterbatasan sarana yang seharusnya dimiliki oleh suatu lembaga peradilan. Kondisi yang demikian ini sangat sulit bagi lembaga Peradilan Agama untuk mengfungsikan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri dan otonom sejajar dengan lingkungan peradilan lain. Kondisi peradilan Agama yang demikian ini hendaknya segera diakhiri dengan usaha-usaha sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Amandemen kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 maka peranan hakim Peradilan Agama semakin penting dan menentukan. Tanggung jawab hakim Peradilan Agama semakin berat dan komplek sehingga dituntut untuk terus belajar terutama hukum-hukum yang berkembang dewasa ini dan juga hukum-hukum yang diperkirakan akan timbul dimasa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan citra dan wibawa lembaga Peradilan Agama di mata masyarakat akan semakin meningkat, sebab dimasa yang akan datang lembaga Peradilan Agama harus didukung oleh Hakim-hakim yang berkualitas dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Hakim Peradilan Agama harus benar-benar siap menjawab tantangan zaman sebagaimana yang yang ditetapkan dalam Garis-garis besar Haluan negara (GBHN) 98
dan Pembangunan jangka Panjang (PJP) tahap kedua. Hakim Peradilan Agama harus tanggap terhadap perkembangan dunia yang ditandai dengan lahirnya organisasi- organisasi intenasional dan regional dan berbagai isu global lainnya. Terhadap hal ini semua harus memicu hakim Peradilan Agama untuk mencari jawabannya apabila berhadapan dengan kasus-kasus yang harus diselesaikan dalam sidang Peradilan Agama. 4. TEORI-TEORI HUKUM YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN PERADILAN AGAMA. 1. Teori receptie in complexu Sudah semenjak tahun 1800 diakui oleh ahli hukum dan kebudayaan Belanda sendiri bahwa di Indonesia, dalam kehidupan masyarakatnya berlaku hukum Islam. Oleh karena itu hukum yang berlaku untuk kepentingan penduduk asli Indonesia adalah hukum Islam. Masa ini dikenal dengan masa receptieo in complexu. Teori ini menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam walaupun dengan sedikit menyimpang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Van Den Berg (1845-1927) Sebelum Van Den Berg mengemukakan teori tersebut, banyak penulis Belanda yang lain mengemukakan pendapatnya tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tetapi tulian-tulisan itu belum membahas secara tegas dalam bentuk teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Den Berg. Penulis-penulis Belanda itu antara lain Caret Federik Winter (1799-1859) seorang Guru Besar dalam bidang Kebudayaan Jawa. Solomon Keyzer (1823-1868) Guru Besar llmu Bahasa dan Kebudayaan Hindia Belanda. Mereka banyak menulis tentang hukum Islam di Jawa dan juga menterjemahkan Al Qur'an ke dalam Bahasa Belanda. Van Den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang, jika ia beragama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya, masyarakat Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan merupakan kesatuan yang utuh. Beliaulah ahli ilmu pengetahuan Belanda yang paling tegas pengakuannya atas kenyataan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi orang Islam di Indonesia walaupun 99
dengan sedikit penyimpangan, bahkan pemikirannya ini lebih terlihat dalam praktek. Beliau juga mengusahakan agar hukum Islam dalam bidang perwarisan dan perkawinan dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan Qodhi Islam atau penghulu.20 Dalam rangka pembaharuan hukum yang akan dilaksanakan di Indonesia, pada tahun 1848 pemerintah Belanda mengangkat Hageman untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hukum mana yang tepat dimasukan dalam lingkungan asas persamaan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda bagi pendudukdi negarajajahan, khususnya di Indonesia. Setelah Hageman mengadakan penelitian beberapa tahun lamanya dibeberapa tempat di Indonesia, penelitiannya disusun dalam suatu karya ilmiah. Hageman berpendapat bahwa asas kesatuan hukum (Unificatie Baginsel) adalah asas yang baik dan cocok untuk ditetapkan di Indonesia baik untuk orang Belanda maupun untuk orang Indonesia asli. Namun hasil kerja Hageman dianggap kurang memadai dan diragukan keefektifitasnya. Kemudian pemerintah Belanda membentuk panitia ahli yang diketuai oleh Scholten Van Oud-Haarlem. Panitia ahli tersebut diberi tugas untuk mengadakan perencanaan dan penelitian tentang hukum-hukum baru yang akan ditetapkan di negeri Belanda yang pada gilirannya akan diberlakukan juga di Indonesia. Sejak semula Scholten Van Oud-Haarlem sudah mengkritik pendapat Hageman, dia mengemukakan bahwa pemerintah Belanda sebaiknya tidak menodai hukum perdata adat dan Hukum Agama yang sudah berlaku dalam masyarakat Indonesia dan jangan sekali-sekali memaksa berlakunya hukum Negeri Belanda pada orang Indonesia. Scholten Van Oud- Haarlem dengan tegas menolak penerapan asas hukum yang akan ditetapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia atas saran Hageman. Sesuai dengan pendapat Van Den Berg, panitia Scolten mengusulkan kepada pemerintah Belanda bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Eropa masing- masing akan diadili oleh Pengadilan yang berbeda dan jika timbul perselisihan di antara kedua bagsa tersebut maka hakim yang mengadili yaitu hakim bangsa yang dituntut. Kemudian pendapat Scolten itu diubah sendiri dengan mengatakan ada 20 Ibid, hal. 40. 100
pengecualian dari pendapatnya itu, yaitu terhadap orang-orang Indonesia dan orang-orang Eropa yang bertempat tinggal di Batavia, Semarang, Surabaya dan sekitarnya. Di daerah yang terakhir ini ditempatkan orang Indonesia sebagai orang yang dituntut dan orang Eropa sebagai penuntut. Hal yang sangat berkesan bagi Scholten Van Oud-Haarlem dalam melaksanakan tugasnya adalah pendapat dari Vandervinne yang tidak setuju sama sekali jika atas orang Indonesia diberlakukan hukum Eropa. Kiranya yang penting untuk dikutip di sini adalah nota Scholten Van Oud-Haarlem kepada pemerintah Belanda yang mengatakan bahwa "untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak menyenangkan hati, pemerintah Belanda jangan mengganggu orang Bum! Putera yang beragama Islam sebab apabila itu dilanggar bisa terjadi perlawanan dari orang Bumi Putera yang memeluk agama Islam terhadap Pemerintah Belanda. Seharusnya mereka tinggal tetap dalam lingkungan agama dan adat istiadat mereka". Dari nota tersebut jelaslah bagaimana sikap batin Scholten Van Oud- Haarlem bukan saja kepada hukum adat bangsa Indonesia tetapi juga kepada eksistensi hukum agama yang diperlukan.21 Catalan Scholten Van Oud-Haarlem tersebut rupanya sangat menyadarkan pemerintah Belanda akan arti pentingnya hukum Islam dalam kehidupan ummat Islam di Indonesia, sehingga menjadi faktor pengubah hukum sehingga pemerintah Belanda merumuskan dalam pasal 75 R.R. 1855, hal ini menjadi dasar bagi Bupati dan Pengadilan untuk menggunakan peraturan Agama dan kebiasaan-kebiasaan lama mereka kalau golongan Bumi Putera yang berperkara sejauh peraturan agama dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan asaa-asas kepatuhan dan keadilan yang berlaku umum. Oleh karena pengaruh Teori reception in complexu waktu itu sangat kuat dan cara berfikir ahli-ahli hukum Belanda dan didasarkan pula pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat Bumi Putera yang beragama Islam. Maka hal yang demikian itulah yang menjadi dasar pemerintah Belanda untuk mengeluarkan Stbl. 1882 Nomor 152 yang berisi tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. 21 Dirbinbaperasis Dep. Agama RI., Op cit, hal, 14 dan lihat H.2.A. Noeh, Loc cit. 101
2. Teori receptie Pelopor teori ini adalah Chritian Snouck Hurgronje (1857-1936), seorang penasehat pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang hukum Islam dan Negeri. Dia mendalami secara khusus agama Islam di Indonesia. Pada tahun 1884 menyamar sebagai dokter mata dengan nama Abdul Gafar dan menetap di Makkah Al Mukarranah. Kemudian pada tahun 1885 diketahui oleh pejabat pemerintahan Saudi Arabia bahwa dia adalah pendatang yang tidak beragama Islam yang diharamkan masuk ke dalam wilayah terlarang sehingga ia diusir dari negeri tersebut. Snouck Hurgronje menentang pendapat Van Den Berg dengan teorinya receptie in complexu. Beserta ahli hukum yang lain dan terkenal pada waktu itu, Snouck Hurgronje mulai dengan jalan pikiran baru yang berlawanan sengan pemikiran sebelumnya tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pendapat Snouck Hurgronje ini terkenal dengan u teori receptie". Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, dan di dalam hukum adat ini memang ada sedikit pengaruh hukum Islam. Lebih lanjut teori ini mengemukakan bahwa pengaruh hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat dan lahir sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Paham ini merupakan paham yang keliru karena Snouck Hurgronje tidak mengerti kaidah ushul fiqh yang berbunyi "al-adatu muhakkamah". Akan tetapi nampaknya kekeliruan itu memang disengaja dalam rangka usaha untuk melemahkan Islam. Di sinilah nampak kecurangan dan kelicikan Snouck Hurgronje dan pengikut-pengikutnya. Dalam salah satu bukunya yang berjudul "Nederland en de Islam" Snouck Hurgronje menyebut Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau tatanan rakyat yang dalam bahasa Belanda disebut "Muhammadaan Schevolk Sinseling". Snouck Hurgronje mengemukakan pula bahwa pembentukan Pengadilan Agama merupakan kesalahan yang patut disesali, sebab seharusnya Pengadilan Agama ini dibiarkan berjalan liar tanpa adanya bantuan dan campur tangan pemerintah, sehingga pembentukkannya tidak perlu memperoleh kekuatan Undang-undang.22 22 H.Z.A. Noeh, ibid, hal. 36. 102
Bahkan JJ. Van Velde mengemukakan bahwa dengan adanya Pengadilan Agama justru menambah kesulitan bagi pemerintah dalam mengatur tata hukum yang akan diberlakukan di Indonesia.23 Pemikiran strategis yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan teori receptie ini adalah untuk mendesak dan menghambat kemajuan Hukum Islam dengan dalih mempertahankan kemurnian hukum adat Indonesia. Dengan kata lain, hukum Islam harus dihilangkan keberlakuannya dari jangkauan sistem tata hukum masyarakat, sehingga hukum adat akan mendukung proses kolonialisme serta melunturkan nasionalisme masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya terjadilah perubahan-perubahan dalam peraturan-peraturan yang mengatur ummat Islam di Indonesia terutama pasal 77 RR. Pasal ini mengatur penggunaan godsdiedtige wetten yaitu Undang-undang bagi masyarakat Islam di indonesia. Perubahan ini berjalan sistematis, halus dan berangsur-angsur hingga tahun 1929. Semua perubahan ini ditujukan untuk melemahkan dan menghentikan agama Islam, khususnya hukum Islam. Perubahan ini juga antara lain atas anjuran Cornelis Van Volenhouven (1874-1933) yang mulai mengkritik dan menyerang pasal 77. RR karena dipandang menguntungkan ummat Islam dan menyerang teori receptie in complexu. Melalui tulisan-tulisannya dibeberapa surat kabar ia mulai memperkenalkan hukum tandingannya yaitu hukum adat. Jika sebelumnya pemerintah Belanda melancarkan politik hukum yang anti hukum adat , maka untuk selanjutnya karena terpengaruh teori receptie mereka mulai manjuruskan langkah-langkah pemerintahannya kearah penggunaan hukum adat yang dipandang mereka ketika itu sebagai sarana pegangan dan penopang kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Konsep hukum adat ini akhirnya mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Pada tahun 1906 pemerintah Belanda mengeluarkan Stbl. 1906 nomor 364 tanggal 31 Desember 1906 peraturan ini diberlakukan dengan Stbl. 1907 Nomor 204 yang isinya antara lain mengatur acara dengan tugas sehingga kata-kata 23 23Sukanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Penerbit tidak jelas, hal. 51 103
"memberlakukan godsdiedtige wetten atau Undang-undang agama" sengaja dihilangkan untuk selanjutnya diperlunak dan diganti dengan "Godsdientige en gewoonten samenharglen" (yang berkenan dengan agama dan kebiasaan mereka). Tahap ini adalah pelemahan hukum Islam yaitu masih "diikuti atau diperlakuakn peraturan-peraturan agama kebiasaan. Sejalan dengan itu peraturan-peraturan untuk Eropa diberlakukan kepada orang Indonesia dan Timur Asia masyarakatnya memerlukan. Usaha perubahan ini terus dilaksanakan sekalipun mendapat reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Para ahli hukum Islam memang masih cukup sulit untuk memperoleh kesempatan mengadakan reaksi secara langsung kepada pemerintah kolonial. Dengan membentengi diri dengan teori receptie setapak demi setapak pemerintah kolonial Belanda melakukan perubahan tata hukum Islam. Pada tanggal 6 januari 1919 Pasal 75 Regeeringe Reglement (RR) diubah lagi. Perubahan yang terjadi sekarang agaknya memperlunak ungkapan "memperhatikan peraturan yang berkenaan dengan agama itu" diperlunak menjadi " memperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan agama itu". Begitu pula pada pasal 75 huruf B dan 2 ditambah lagi suatu ketentuan baru berupa "di mana diperlukan pula atas mereka dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaan itu apabila penyimpangan itu menguntungkan kepentingan umum dan masyarakat". Dengan demikian terlihat bahwa akibat dari pengaruh teori receptie ini, dalam waktu yang tidak lama pemerintah kolonial Belanda telah dua kali dan dua macam bentuk penurunan dan penglemahan atas berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pertama, mengubah kata-kata "memperlakukan Undang-Undang Agama" menjadi sekarang hanya tinggal "memperhatikan". Kedua perubahan pada tahun 1919 disebut dimunculkan suatu ayat baru berupa ayat (6) yang berbunyi "bagi Inlander dan timur asing berlaku hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku sekarang di Indonesia". Kata-kata "berlaku sekarang ini" ditafsirkan oleh ahli hakim Belanda adalah hukum adat. Pada tahun 1925 diubah nama Regeerings Reglement menjadi "Indische Statsregeling" secara resmi. Perubahan ini menimbulkan banyak kesulitan karena 104 jika
penyusunannya yang rumit dan memusingkan untuk dibaca. Begitu juga dengan beberapa tambahan perubahan yang dituangkan lebih lanjut dalam Stbl. Hindia Belanda 1925: 416, yang justru dianggap oleh banyak ahli menambah keruwetan dan kesulitan memahaminya. Oleh karena itu disusunlah teks baru yang kemudian secara keseluruhan dituangkan dalam Stbl. Belanda Tahun 1925: 327 atau Stbl. Hindia Belanda Tahun 1925: 447. setelah perubahan ini pasal 75 RR menjadi pasal 131 IS, sedangkan 78 RR yang belum pernah mengalami perubahan sejak tahun 1855 menjadi pasal 134 IS. Perubahan baru dilaksanakan lagi pada tahun 1929. yang diubah sekarang adalah isi IS. 1925 itu, tepatnya mengenai soal yang sangat fundmental bagi hukum Islam. Perubahan ini bukan lagi melunakkan atas pemakaian Undang-Undang Agama Islam, tetapi mencabut hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat 2 yang masih murni sebagai bunyi asalnya dalam pasal 78 ayat 2 Stbl. 1855, diubah dengan Stbl. 1929 Nomor 221 dengan bunyi "dalam hal terjadi perkara perdata antar sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejumlah tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonatie" Dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sejak berlakunya Stbl. 1929 Nomor 221 di Indonesia, hukum Islam tidak berlaku lagi kecuali telah diterima oleh hukum adat, atau hukum Islam yang berlakunya hanyalah kalau telah diresapi hukum adat. Pasal 134 ayat 2 IS adalah sumber formal dari teori receptie, sekaligus hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan tersendiri. Pada saat ini dimulailah di mana masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan dengan soal-soal hukum merasakan pengaruh dari teori receptie ini sebagai suatu hal yang benar bahwa hukum Islam bukan hukum di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari usaha menghapus hukum Islam dari Indonesia, pemerintah kolonial Belanda mengaluarkan beberapa peraturan perundang- undangan yang menyangkut nama dan wewenang pengadilan agama. Peraturan tersebut antara lain Stbl. 1931 Nomor 35 tentang kewenangan mengadili hanya terbatas kepada masalah NTCR saja. Sedangkan masalah kewarisan, wakaf, 105
wasiat, hadhanah dan harta bersama dimasukan ke dalam wewenang Pengadilan Umum. Walaupun Stbl. 1931 Nomor 35 belum dapat dilaksanakan karena protes dari masyarakat, tetapi secara pelan-pelan dan pasti pemerintah kolonial Belanda melaksanakan teori receptie yang pada akhirnya dikeluarkan Stbl. 1937 Nomor 610, 116, 638 dan 639. semua Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur hanya diberi wewenang menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan perkawinan saja, sedangkan perkara warist, hibah, wasiat, hadhanah dan perkawinan harus diadili menurut hukum adat di Pengadilan Negeri. Atas dasar tersebut jelaslah bahwa teori receptie ini merupakan rekayasa pemerintah kolonial Belanda dalam rangka merintangi perkembangan hukum Islam di Indonesia. 3. Teori receptie exit Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori receptie pemerintah kolonial Belanda di Indonesia yang bersumber dari ajaran Snouck Hurgronje yang dukukuhkan dengan pasal 134 ayat 2 IS. Teori receptie exit pertama kali ditemukan oleh Hazairin pada tahun 1950 di Salatiga. Dalam konperensi departemen Kehakiman beliau mengemukakan suatu analisa dan pandangan agar hukum Islam itu diberlakukan kembali di Indonesia sebagai teori receptie in complexu, tidak berdasarkan pada hukum adat sebagaimana yang diatur berdasarkan teori receptie. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam untuk orang Indonesia supaya didasarkan kepada penunjukan peraturan perundang- undangan itu sendiri. Sama seperti hukum adat selama ini yang didasarkan pada sokongan peraturan perundang-undangan pemerintah Belanda yang sampai sekarang masih berlaku. Pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya buku Hazairin tentang hukum kekeluargaan nasional, pandangan Hazairin terhadap teori receptie Snouck Hurgronje itu dipertegas dan dipertajam dengan menyebut bahwa teori receptie adalah teori iblis. Ungkapan Hazairin ditunjukan pula kepada tidak sahnya pasal 134 ayat 2 IS.24 24 Sayuthi Thalib, Reception A Contrario, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1985, ha!. 59. 106
Penegasan Hazairin seperti tersebut dikarenakan ada sementara ahli hukum di Indonesia yang mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 134 ayat 2 IS, masih tetap berlaku, dengan demikian teori receptie masih berlaku juga. Hal ini didasarkan pada aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri yang menyatakan bahwa setiap ketentuan yang telah ada tetap berlaku sebelum diganti atau diubah secara nyata. Pengaruh teori receptie setelah kemerdekaan sangat berakar pada sebagian ahli hukum di Indonesia, terutama ahli hukum didikan Belanda. Pengaruh tersebut sampai melahirkan Undang-Undang yang menghapus Pengadilan Agama di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ini ditetapkan bahwa Pengadilan Agama tidak lagi merupakan susunan tersendiri, tetapi dimasukan ke dalam susunan Pengadilan Umum secara istimewa. Hanya saja Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu belum pernah dinyatakan berlaku, sehingga eksistensi Pengadilan Agama tetap bersandar pada aturan Peradilan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pengadilan Agama masih tetap ada dengan dasar hukumnya yaitu Stbl. 1982 Nomor 152 jo. Stbl. 1937 Nomor 116 dan Nomor 610 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 untuk Kalimantan selatan dan timur. Dengan lahirnya teori receptie ini maka gagalah rencana penghapusan Pengadilan Agama di Indonesia. Pada mulanya para ahli hukum tidak begitu tertarik terhadap teori receptie exit ini, tetapi karena konsep teori ini sesuai dengan cita-cita hukum yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia, maka pada akhirnya teori ini berpengaruh juga dalam perkembangan hukum di Indonesia bahkan konsep teori ini dikembangkan oleh murid-murid hazairin. Menurut teori receptie exit, Pancasilalah yang paling tepat untuk dijadikan rujukan bagi segala hukum di Indonesia karena Pancasila adalah dasar dan falsafah kenegaraan dari bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Hazairin juga menegaskan bahwa di atas Demokrasi Pancasila masih ada suatu kedaulatan yang harus diperhatikan, yaitu kedaulatan Allah SWT, yang disebut 107
Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama dari Pancasila. Kalai kita ingin membentuk hukum, maka kita harus berpegang teguh kepada ajaran kedaulatan Tuhan itu.25 Ajaran kedaulatan Tuhan yang dikemukakan oleh Hazairin ini diperkuat pula oleh Ismail Sunny. Beliau mengatakan bahwa ajaran kedaulatan Tuhan Negara Republik Indonesia pada hakekatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat di mana pelaksanaan perintah-perintah dari Tuhan Yang Maha Esa itu dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945 bertemulah ajaran Tuhan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan bersama-sama.26 Pengakuan serupa juga diberikan oleh Asikin Koesoemaatmaja.27 Beliau mengatakan bahwa semua lapangan kehidupan bernegara di Indonesia harus dapat dikembalikan kepada Pnacasila. Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa pancasila merupakan pokok pangkal dari aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan pandangan jurudis terhadap pandangan ini sejak dahulu sudah diterima dalam kerangka konstitusi negara. Dalam perkembangan lebih lanjut teori receptie ini dikembangkan oleh para ahli hukum Islam seperti Muhammad Daud Ali, Sajuti Thalib dan Bustanul Arifin, serta beberapa ahli hukum lainnya. Di samping itu para sarjana di luar kalangan hukum Islam ikut mengembangkan teori ini seperti Hasbi Ash Shiddieqy, Mukti AN Rasyidi, Munawir Syadzali dan beberapa cendekiawan muslim lainnya. Meskipin pada awal lahirnya teori ini tidak begitu menarik para ahli hukum Islam karena masih ingin mempertahankan teori receptie Snouck Hurgronje, teori receptie exit telah memberi andil yang cukup besar terhadap lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan 25 M. Idris Ramulyo, Beberapa Masaiah Tentang Hukum Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan, Penerbit Ind. Co. Jakarta, hal. 69. 26 Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Penerbit Aksara Baru, Jakarata, tanpa tahun, hal.8 27 Asikin Koesoemaatmaja, Politik Hukum Di Indonesia, Kuliah Pasca Sarjana Jurusan llmu Hukum,VI, Jakarta,hal.5 Asikin Koesoemaatmaja, Politik Hukum Di Indonesia, Kuliah Pasca Sarjana Jurusan llmu. 108
kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan Peradilan dan Peradilan Agama termasuk di dalamnya. Dalam undang-undang tersebut diakui kembali eksistensi Peradilan Agama yang nyaris terhapus berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1948. lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempertegas lagi kedudukan peradilan Agama sebagai lembaga Peradilan Negara, di mana disebutkan perselisihan sebagai akibat dari perkawinan bagi orang-orang Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama dan bagi non Islam harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipertegas lagi eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 1 huruf b dikemukakan Peradilan Agama adalah Pengadilan Bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Peradilan Agama sudah diakui sebagai Peradilan Negara dan kedudukannya sejajar dengan Peradilan yang lain. Dengan demikian maksud dan keinginan Snouck Hurgronje beserta pengikutnya untuk menghapus Pengadilan Agama dan menghambat lajunya Hukum Islam sudah tidak mempunyai arti lagi. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1948 tidak pernah dilaksanakan dan sudah tentu dicabut dengan undang-undang yang datang kemudian. 4. Teori receptie A Contrario Teori ini dikemukakan oleh H. Sayiti Thalib, pengajar luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, la menulis buku "Receptie A Contrario" yang berisi hubunganhukum adat dengan hukum Islam dan politik hukum penjajahan Belanda. Teori Receptie A Contrario adalah pengambangan dari teori receptie exit yang dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini adalah kebalikan dari teori receptie. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hal ini sesuai dengan cita-cita hukum dan cita- cita moral bagi pemeluknya.28 Lebih lanjut teori ini mengemukakan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semestinya orang-orang yang beragama Islam harus taat kepada 28 Ichtijianto SA, Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Penerbit Indonesia, hill. Co Jakarta,1990, hal.42 109
hukum agamanya. Tentang hukum adat, dikemukakan bahwa hukum itu baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti yang berlaku di Sumatera barat, Aceh dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. Di daerah tersebut hukum Islam sangat kuat dan hukum adat mereka laksanakan seiring dengan hukum agamanya.29 Teori receptie melihat kedudukan hukum Islam lebih rendah dari hukum Adat di mana hukum Adat didahulukan sebagai hukum yang berlaku, sedangkan teori receptie a contrario mendudukan hukum Adat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bagi orang Islam, berlaku hukum Islam sedangkan hukumAdat dapat diberlakukan sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan teori receptie a contrario hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam, dan juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Islam. Hukum Islam adalah pegangan ummat bagi masyarakat Islam. Kalau mereka sudah mengikuti Islam sebagai agama yang dipeluknya maka ia harus menerima pula otoritas dan kekuatan Islam untuk dilaksanakannya. 5. Teori eksistensi Teori ini dikemukakan oleh H. Ichtjanto SA. Beliau mengemukakan bahwa hukum Islam ada dalam hukum Nasional, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Nomor 32 Tahun 1954 dan ada dalam praktek hukum dan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.30 Wibawa hukum sebagai hukum nasional dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan dapat dilihat dalam praktek kenegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia, seperti adanya Departeman Agama dalam pemerintahan, sumpah jabatan, peringatan hah besar Islam di Istana Negara dan kantor-kantor pemerintah. 29 Ibid.hal.48 30 Ibid.hal.49 110
Dari gambaran tersebut di atas, jelaslah bahwa eksistensi hukum Islam diakui kebenarannya di dalam hukum Nasional Indonesia dan mempunyai wibawa seperti hukum lain yang berlaku di Indonesia. 6. Teori Eksistensi Teori ini dikembangkan oleh H. Ichtijanto S.A. Beliau mengemukakan bahwa hukum Islam ada dalam Hukum Nasional, yaitu terdapat dalam Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan ada dalam praktek hukum dan sosial di dalam kehidupan berbagsa dan bernegara. Wibawa hukum sebagai hukum nasional dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dalam praktek kenegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia, seperti adanya Departemen Agama dalam pemerintahan, sumpah jabatan, salam para pejabat negara, peringatan hari-hari besar Islam di Istana Negara dan kantor-kantor pemerintah. Dari gambaran tersebut di atas, maka jelaslah bahwa eksistensi hukum Islam diakui keberadaannya di dalam hukum nasional Indonesia dan mempunyai wibawa seperti hukum lain yang berlaku d Indonesia. Menurut teori eksistensi, dalam pembagunan hukum, Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu ajaran Islam mempunyai ajaran tersendiri, maka negara berkewajiban menciptakan hukum yang berasal dari hukum agama Islam dalam tatanan hukum nasional. Dalam hukum baru yang diciptakan itu, hendaknya teori receptie tidak boleh lagi dipergunakan dalam tata hukum nasional karena bertentangan dengan ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Dalam tata hukum nasional hendaknya moral agama masuk dan berada di dalamnya, bahkan mempunyai fungsi untuk mempengaruhi ajaran dan rumusan hukum. Oleh karena itu, teori receptie exit dan teori receptie a contrario hendaknya terus dikembangkan31. 31 Ichtijanto, Pembangunan Hukum Dalam Prespektif Moral, Da/am Kumpulan Karangan Politik Pembangunan Hukum nasional, UII Press, Yogyakarta, 1992, Hal. 75, 111
Meskipun dalam peraturan perundang-undangan nasional telah terdapat ajaran moral agama, khususnya ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 ahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional dan sebagainya, sehingga produk hukum nasonal itu selalu berada dalam bimbingan ajaran moral agama. Yang perlu saat ini diperjuangkan adalah terbitnya Peratura Perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum kewarisan sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam sistem hukum keluarga nasional. Demikian pula dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang, hendaknya perlu segera diganti dengan hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat yang beragama dan memperhatikan ajaran hukum agama tentang tidak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan akan menimbulkan rasa percaya dan hormat kepada hukum dan lembaga peradilan. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, kegiatan eksekutif dan yudikatif tunduk mengikuti hukum dan perundng-undangan. Kedudukan agama dalam negara Republik Indonesia sangat kuat, karena negara didasarkan atas hukum yang berfalsafah Pancasila. Ajaran Pancasila melindungi agama dan penganut agama, dan bahkan berusaha memasukan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menentukan dalam Ps. 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkaamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman (KK) untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam 112
di bidang perkawinan, wans, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tetang Perkawinan (UUP) dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah (MS) dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Dalam UU ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan UU ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA (UU PA No.7/89) yang menyatakan: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus. Dalam usaha memperkuat prinsip KK yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah diiakukan perubahan terhadap UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU K2PKK No.14/1970) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU K2PKK No.14/1970, sebagaimana terakhir telah diganti menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK No.4/2004). Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (UU MA No.14/1985) dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985 tentang MA. UU No. 4/2004 tentang KK menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan UU. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan PA perlu diatur pula dalam UU ini. Penggantian dan perubahan kedua UU tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dan semua lingkungan peradilan ke MA. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan PA yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama 113
berdasarkan UU PA No.7/1989 perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan UU KK No.4/2004, pengalihan ke MA telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas UU PA No.7/1989. 5. PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING DALAM UU NO. 3/ 2006 a. Ketentuan Ps. 2 diubah menjadi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (dalam UU No.7/1989 semula perkara perdata tertentu) sebagaimaria dimaksud dalam Undang-Undang ini. Penjelasan: Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan Indonesia. Catatan; Secara khusus alasan perubahan terhadap Ps. 2 UU No. 3/2006, antara lain: 1). Sanksi pidana pelanggaran terhadap Peraturan Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Ps. 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk jo Ps. 61 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ps. 45 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tidak berjalan dengan efektif. 2). Beberapa kasus pelanggaran terhadap Peraturan Perkawinan ditangani dengan menggunakan ketentuan Ps, 279 KUHP. 3). Berdasarkan hasil penelitian di beberapa daerah, kasus pelanggaran terhadap UU Perkawinan semakin meningkat dan sangat sedikit yang diajukan dan ditangani oleh Peradilan Umum. 4). Agar pelanggaran terhadap UU Perkawinan oleh orang Islam dapat diselesaikan oleh PA secara efektif, maka perlu payung dalam bentuk peraturan perundang-undangan bagi PA agar dapat menyelesaikannya secara yuridis. 5). Mahkamah Syari'ah di NAD yang mempunyai tugas dan wewenang bidang 114
jinayah, memerlukan landasan hukum yang diatur dalam undang-undang. b. Di antara Ps. 3 dan 4 disisipkan Ps. 3A yang menentukan: Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang. Penjelasan: Pengadilan Khusus dalam lingkungan PA adalah Pengadilan Syari'ah Islam yang diatur dengan UU. Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dibentuk berdasarkan UU No. 18 /2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD yang oleh UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Ps. 15 ayat (2) disebutkan bahwa: "Pengadilan Syari'ah Islam di Provinsi NAD merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum". Catatan : Selama ini telah berkembang wacana tentang kemungkinan diwujudkannya pengadilan keluarga (ahwalusy-syakhshiyah/family court) dalam lingkungan peradilan agama dan pengadilan muamalah syar'iyah (al-amwal asy~syar'iyyah yang menangani sengketa harta kekayaan yang berasal dari harta bersama, kewarisan, dan bisnis/ekonomi syari'ah). Wacana tersebut sudah pada saatnya mulai digulirkan untuk menjadi kenyataan dalam era reformasi hukum sekarang ini, mengantisipasi banyak ragamnya peradilan khusus yang berkembang. c. Ketentuan Ps. 5 diubah menjadi : 1) Pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. d. Ketentuan Ps. 18 diubah menjadi : 1). Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatahnya karena: a). Permintaan sendiri; 115
b). Sakit jasmani atau rohani terus menerus; c). Telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bag! ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau d). Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 2). Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Penjelasan "Ayat(1) Huruf b: Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus menerus, adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. ° Huruf d : Yang dimaksud dengan tidak cakap adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. 5. Ketentuan Ps. 19 diubah sehingga berbunyi sbb : a. Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: 1). dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 2). melakukan perbuatan tercela; 3). terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; 4). melanggar sumpah jabatan; atau 5). melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Ps.17. b. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim, c. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung, 116
Penjelasan: Ayat (1) Huruf a. Yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun. Huruf b Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim. Huruf c Yang dimaksud dengan tugas pekerjaannya adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Ayat (2) Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. 6. Ketentuan Ps. 20 diubah menjadi: Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. 7. Ketentuan Ps. 36 diubah menjadi : Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. 8. Ketentuan Pasal 40 diubah menjadi : a. Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan. b. Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangutan. 9. Ketentuan Ps. 44 diubah menjadi : Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan. Catatan: Alasan perubahan Ps. 44 UU No. 3/2006 antara lain: a. Menyesuaikan dengan UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung yang 117
memisahkan Panitera dengan Sekretaris. Setelah manajemen KK menyatu dalam satu atap MA, maka volume kerja Panitera semakin besar dengan semakin bertambahnya pengadilan khusus, dan tugas kesekretariatan semakin besar sebab semua manajemen organisasi, administrasi, dan finansial MA dan semua badan peradilan yang berada di bawahnya menjadi tanggung jawabnya. Kedua tugas teknis peradilan dan manajemen KK yang berbeda tersebut harus dipisahkan dengan tanggung jawab Panitera dan Sekretaris secara terpisah, walaupun harus tetap menyatu dalam tanggung jawab Ketua Mahkamah Agung selaku pimpinan tertinggi lembaga KK. b. Cakupan bidang tugas yang dihadapi di pengadilan tingkat banding dan di tingkat pertama, yaitu antara administrasi perkara yang banyak berkait dengan pola bindalmin dan manajemen administrasi umum (yang khusus menangani urusan organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga KK) perlu ditangani dengan spesifikasi masing-masing yang berbeda, walaupun harus menyatu terpadu dalam tanggung jawab ketua pengadilan. c. Kedua bidang tugas tersebut memerlukan spesifikasi pengetahuan dan keterampilan, sehingga pemisahan panitera dengan sekretaris memang diperlukan. d. Oleh karena dua cakupan tugas tersebut menuntut kemampuan yang tinggi dan tanggung jawab yang besar, maka setiap jabatan tersebut (panitera dan sekretaris) masing-masing mernerlukan jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris. 10. Ketentuan Ps. 45 diubah menjadi : Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasilan dan UUD NR1 Tahun 1945; e. berijazah paling rehdah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 118
f. berpengalaman di bidang administrasi peradilah; dan g. sehat jasmani dan rohani. 11. Ketentuan Pasal 47 diubah menjadi: Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Catatan : Ps. ini menegaskan diaturnya pemisahan jabatan kepaniteraan dengan kesekretariatan lingkungan PA di tingkat pertama dan banding seperti halnya di MA, tetapi di PA terdapat wakil panitera dan wakil sekretaris, karena beban kerja secara langsung kedua jabatan ini cukup besar setelah sistem satu atap kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung. 12. Ketentuan Ps. 49 diubah menjadi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b, waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Penjelasan: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam", adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. 119
° Huruf a Yang daimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah Islam, antara lain : a. izin beristri lebih dari seorang; b. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; c. dispensasi kawin; d. pencegahan perkawinan; e. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; f. pembatalan perkawinan; g. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri; h. perceraian karena talak; i. gugatan perceraian; j. penyelesaian harta bersama; k. penguasaan anak-anak; l. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya; m. penentuan kewajiban member! biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; n. putusan tentang sah tidaknya seorang anak; o. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; p. pencabutan kekuasaan wali; q. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; r. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; s. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; t. penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 120
berdasarkan hukum Islam; Catatan: Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan antara lain berdasar alasan : 1). Adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan hukum lainnya mengenai status anak angkat, dalam hubungannya dengan nasab, hak kewarisan, mahram dan lalnnya. 2). Keinginan yang sangat kuat di kalangan umat Islam dalam bidang pengangkatan anak mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. u. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; v. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. ° Huruf b Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Catatan: Penetapan Pengadilan Agama atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli wans, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris yang termuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf b sebenarnya hanya melanjutkan ketentuan yang sudah berlaku berdasar UU No. 7/1989. Pasa/ 107 ayat (2) UU No. 7/1989 yang berbunyi: Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharu (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Sejak akhir dasa warsa 1980-an Mahkamah Agung bersikap agar penyelesaian permohonan ini dicukupkan oleh Desa/Kelurahan dan Camat berdasar surat dari 121
Departemen Dalam Negeri, Penyelesaian dengan cara demikian banyak dikeluhkan oleh para notaries, sebab akta notaris yang dibuat berdasar surat Mendagri tersebut banyak menuai gugatan di pengadilan. Di Pengadilan Agama yang mengambil langkah dengan menyelesaikan lewat P3HP secara hati-hati lumayan baik, tetapi secara administrative kurang terkontrol, sebab diadministrasikan secara nasional, sehingga berdasar UU yang baru ini harus dilakukan perbaikan. Huruf c Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Huruf d Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiiiki. Huruf e Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Huruf f Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. ° Huruf g Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 122 tidak
―Huruf h Yang dimaksud dengan shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata. ° Huruf i Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi; a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e, reksadana syari'ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; . j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syri'ah. Catatan: a. Konsep ekonomi syari'ah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai- nilai ekonomi Islam dalam aktivitas yang nyata adalah mendirikan lembaga- lembaga perekonomian berdasarkan syari'at Islam. b. Dalam hal terjadi sengketa dalam ekonomi syari'ah tersebut, lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama, karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang menguasai prinsip-prinsip syari'ah. c. Memberikan landasan hukum, bagi realisasi kewenangan Mahkamah Syari'ah di Provinsi NAD dalam bidang mu'amalat yang sangat luas cakupannya. 123
13. Ketentuan Ps. 50 diubah menjadi : a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Penjelasan : ° Ayat (1) Cukup jelas. "Ayat(2) Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabiia subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya bila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subyek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal obyek sengketa lebih dari satu obyek dan yang tidak terkait dengan obyek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap obyek sengketa yang tidak terkait dimaksud. 124
Catatan: Secara faktual, banyak pihak yang sudah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan sudah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (di tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, bahkan sudah eksekusi), akan tetapi karena perkara tidak dimenangkannya, dalam kasus yang sama, pihak yang kalah itu memanfaatkan ketentuan opsi dengan mengajukan lagi ke Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri diperoleh putusan yang berbeda karena perbedaan sumber hukum yang menjadi acuannya, sejak di PN sampai MA. Hal yang sama dapat terjadi sebaliknya, dimulai lewat lingkungan PU, karena tak puas kemudian diajukan lewat lingkungan PA, Cara yang demikian akan memperkeruh keadaan dan akan menimbulkan ketidak pastian hukum di kalangan masyarakat pencari keadilan. Maka ketentuan opsi itu harus diakhiri dengan dihapus. 14.Di antara Ps. 52 dan Ps. 53 disisipkan Ps. 52 A yang menentukan; Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Penjelasan Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan atau bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. 15. Ketentuan Ps. 90 diubah menjadi : a. Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Ps. 89, meliputi: 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut; 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut; 3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan 125
tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. b. Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung. 16.Di antara Ps. 106 dan Bab VII disisipkan satu Ps. baru yakni PS.106A yang berbunyi sbb : Pada saat UU ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ini. 6. PENUTUP Dari paparan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. a. Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang PA adalah dalam rangka memantapkan dan menegaskan kedudukan PA sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan hukum nasional. b. Dengan lahirnya UU No. 3/2006 tersebut, kewenangan PA diperluas menjadi mempunyai kewenangan absolut menyelesaikan perkara tertentu antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. c. Bersamaan dengan kewenangan memutus penetapan asal-usul seorang anak, PA berwenang memutus , pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (penjelasan Ps. 49 UU No, 3/2006 huruf a butir 20), dengan tetap memperoleh hak waris dari orang tua nasabnya sesuai dengan bagian faraidlnya dan memperoleh hak waris/pemberian terbatas dari orang tua angkatnya. d. Ps. 50 UU No. 3/2006 member! wewenang kepada PA untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan kewenangan absolut PA (Ps. 49 UU No. 3/2006) apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, tanpa opsi seperti yang berlaku berdasar UU .No.7/1989. Berlaku opsi hanya dalam hal terjadi sengketa dengan subyek sengketa non muslim. 126
e. Struktur organisasi kepaniteraan di PTA dan PA dalam UU No. 3/2006 terpisah menjadi panitera dan sekretaris yang mempunyai bawahan masing-masing seperti di MA, bukan ditangan seorang panitera/ sekretaris seperti dalam UU No. 7/1969 tentang Peradilan Agama. f. Dengan tambahan wewenang bidang ekonomi syari'ah, aparat PA dituntut untuk meningkatkan wawasan, profesionalitas dan moralitas kerja dengan menitik beratkan pada kemampuan tehnik penyelesaian sengketa dengan melakukan kajian-kajian hukum materiil dan hukum formil yang diperlukan secara lebih aktif dan komunikatif dengan semua pihak yang diperlukan. 127
DAFTAR PUSTAKA A.M. Joh'a Sufisme as Sauthest In Indonesia Literature an Histori, 1961, 21 Sauthest Asean History, Asikin Koesoemaatmaja, Politik Hukum Di Indonesia, Kuliah Pasca Sarjana Jurusan llmu Hukum,VI, Jakarta, Bagir Manan, Strategi Pengembangan Peradilan Agama, Makalah dalam seminar tentang Peradilan Agama, PPHIM & Departemen Agama, Jakarta, tanggal 8 Desember 1989, Busthanul Arifin, Peradilan Agama Yang Kita Dambakan, Makalah Seminar di Yogyakarta tanggal 4 Desember 1993, Dep. Agama RI, Kebijakan Dep. Agama Dari Masa ke Masa Dalam Kurun Waktu Setengah Abad, Balitbang Agama Dep. Agama Jakarta, 1996, Ditbinbaperais Departemen Agama, Rencana Induk Pengambangan Peradilan Agama, Dirjen Binbaga Islam Depag, Jakarta, Tahun 1995, ----------------------------, Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama, Cet ke 1, Ade Cahaya, Jakarta, 1985, Gijdgren to The Tool Leder Valkenkunde Nalibari, Faat Bi Syaihk Zainuddin Bin Abdu Azir Al Malibari, Fat Bi Syarkh Quratul' in Repord, Al Ma'arif Bandung, GWJ. Grewer, New Higat On The Commingof Islam To Indonesia, 1968, H. Note Soesanto, Organises! Pengadilan Agama, Penerbit tidak terbaca, 1986, H. Roinah A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Penerbit tidak terbaca, 1990, H.Z.A. Noeh dan H.A. Basith Adrian, Sejarah Sngkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, PT. Bina Imu, Surabaya, 1983, H.ZA. Noeh, Hakim Agama Dari Masa Ke Masa, Dalam Buku Kenangan IKHA, Panitia Munas IKAHA, LB, Jakarta, 1995, Ichtijianto SA, Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Penerbit Indonesia, hill. Co Jakarta,1990, ---------------------, Pembangunan Hukum Dalam Prespektif Moral, Da/am Kumpulan Karangan Politik Pembangunan Hukum nasional, UII Press, Yogyakarta, 1992, Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Penerbit Aksara Baru, Jakarata, tanpa tahun, 128
M. Idris Ramulyo, Beberapa Masaiah Tentang Hukum Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan, Penerbit Ind. Co. Jakarta, Nawar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama, Armico, Bandung, 1984, Sayuthi Thalib, Reception A Contrario, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1985, Steen Brik, Beberapa aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19 Sudirman Tebba, Perkembangan Muktakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Mizan, Bandung, Sukanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Penerbit tidak jelas, 129
HAKIM PERADILAN AGAMA Oleh : Prof.DR. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum I. Masa Pra Islam di Indonesia Periode Tahkim Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan masuknya agarna Islam yang dibawa oleh para saudagar yang datang dari Pesisir, Gujarat dan Timur Tengah, Seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan tahun 1963 menyimpulkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad ke tujuh Miladiyah. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, hukum yang berlaku di kalangan masyarakat adalah hukum adat masing-masing yang sangat majemuk sifatnya, di samping pengaruh agama Hindu yang sangat kuat terutama di Jawa,1 Daerah yang pertama kali didatangi oleh para saudagar Muslim itu adalah pesisir Sumatera Utara dengan terbentuknya komunitas Muslim pertama di Peureulak Aceh Timur, dan kemudian terbentuk pula Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berpusat di Samudera Pasai Aceh Utara dengan Sultan yang terkenal Mafik AI-Zahir.2 Menurut keterangan Ibnu Batutah seorang pengembara dari Maroko, Sultan Malik Al. Zahir selain beliau menjabat sebagai Sultan di Samudera Pasai, juga ahli hukum Islam (Fuqaha) bermazhab Syafi'i yang amat disegani, Menurut HAMKA, bermula dari Pasai inilah Mazhab Syafi'i ini berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Fuqaha dari Kerajaan Malaka yang berdiri pada tahun 1400 - 1500 M sering datang ke Kerajaan Samudera Pasai untuk berdiskusi dalam segala hal yang menyangkut hukum Islam yang berkembang, yang kemudian hasil diskusi tersebut dijadikan pegangan dalam memutuskan segala persoalan yang timbul dalam masyarakat mereka.3 1 H. Taufiq Peradilan Agama di Indonesia,. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional SEASA ke IV langgal 21-22 Nopember 1986 di Kuala Lumpur Malaysia, hal. 3, Lihat juga HZA Noeh, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, disampaikan pada Simposium Sejarah Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, 1982, hal. 5 2 H.Taufiq,Ibid, Lihat juga Azhar Basyir, Peranan Hakim Agama Menyongsong UUPA, disampaikan pada Musyawarah Wilayah IKAHA Jateng dan D,I, Yogyakarla pada tangga] 13-14 Oktober 1989 di Yogyakarta. hal. 4. 3 A.AzharBasyir,Loc.Cit 130
Pada awal masa Islam datang ke Indonesia komunitas Islam sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan yang akan dijatuh oleh orang ditunjuk itu keduanya harus taat dan sepakat untuk mematuhinya, Cara seperti ini disebut dengan "tahkim". Bertahkim seperti ini dapat juga dilaksanakan dalam hal yang tidak mengenai sengketa, seperli penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali, Penyelesaian perkara dengan cara bertahkim tidak diperkenankan dalarn soal yang menyangkut pidana, Orang yang ditunjuk sebagai hakim itu disebut "muhakkam" yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di antara mereka. Pada awal Islam datang ke Indonesia muhakkam ini adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan Islam secara luas. Dalam kehidupan sehari-hari mereka disebut "ulama". Menurut Ensiklopedi Indonesia, yang dimaksud dengan ulama dalam tradisi Islam adalah pengemban tradisi agama dan seorang yang paham betul terhadap Syari'ah. Pada beberapa negara Islam disebut dengan Faqih dan dari kalangan mereka inilah yang biasanya ditunjuk sebagai qodhi atau hakim dan penasehat dalam ilmu hukum.4 Dalam kedudukan lain seorang ulama juga bertindak sebagai Mufti, yakni orang yang rnernberi fatwa agama Islam tentang suatu masalah hukum baik diminta atau tidak diminta oleh masyarakat. Sementara itu, Hassan al Turabi yang dikenal sebagai tokoh Ikhwanul Muslimin di Sudan memberi definisi yang menarik tentang ulama ini. Beliau mengemukakan bahwa ulama adalah tokoh masyarakat dan cendikiawan yang mempunyai kepakaran dalam ilmu agama. Di samping itu seorang ulama juga ahli dalam bidang-bidang ilmu sosial, ahli kimia, budaya, politik dan juga ahli kemasyarakatan lainnya. Dengan pengertian ini yang dimaksud dengan ulama adalah pemimpin umrnat dan harus rnencerahkan masyarakat di sekitarnya Tegasnya, ulama adalah seorang alim yang mempunyai bekal ilmu yang cukup untuk mencerahkan masyarakat agar menjadi mahir.5 Akan tetapi, akibat perkembangan 4 Insklopedi Indonesia,Jilid 6 Penerbit Ikhtiar Baru Van Hoeve,Jakarta.hal.368 5 John L.Esposito,Voice of Resurgent Islam,Edisi 3.Penerbit tidak terbaca,tahun 1983.hal.245 131
sejarah yang tidak selalu mulus. pengertian ulama menjadi sempit, yaitu menjadi Faqih saja seperti Majelis Ulama Indonesia (MUl) yang dapat dikatagorikan sebagai majelis fuqaha yang mempunyai tugas menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan ulama sangat menonjol. Mereka betindak sebagai guru, pengawal hukum Islam, contoh dapat dikemukakan, Nuruddin Ar-Raniri yang hidup pada abad ke 17 Masehi di Aceh menulis buku hukum Islam dengan judul "Shirathal Mustaqim" pada tahun 1628. Menurut Hamka, kitab yang ditulis oleh Ar-Raniri ini merupakan kitab hukum Islam yang pertama disebarkan keseluruh pelosok Nusantara, Kitab ini juga diperluas dan diperpanjang uraiannya oleh Syech Arsyad Banjairy Mufti di Banjarmasin untuk dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa ummat Islam di daerah Banjar, Palembang dan beberapa tempat di Jawa.6 Dengan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa hakim pada periode awal Islam di Nusantara ini adalah seorang ulama yang penyebar agama Islam, dipercaya dan ditunjuk oleh mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi, mereka sepakat bahwa putusan hakim yang ditunjuk oleh mereka itu akan taat dan patuh untuk mengakhiri persengketaan yang mereka hadapi. Kedudukan dan peranan ulama pada waktu itu adalah tokoh masyarakat yang ahli hukum Islam, ahli dalam pengetahuan Islam dan Mufti dalarn bidang agama Islam yang fatwa-fatwanya dipatuhi oleh masyarakat di sekitarnya. Periode ahlul hilli wal-'aqdi Setelah kelompok-ketompok masyarakat Islam berbentuk yang sanggup mengatur tata kehidupan sendiri sekalipun belum ada bentuk kekuasaan pemerintahan sebagai penguasa negara, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan jalan mengangkat ahlul hilli wal-'aqdi yaitu orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. Selanjutnya ahlul hilli wal-'aqdi mengangkat hakim untuk menyelesaikan segala 6 H. Taufiq, Op-Cit, dan lihat H. Muhammad Daud Ali, Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia. makalah disampaikan pada pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama. Angkatan ke 3 Tahun 1993 di Ciawi Bogor, hal. 3, Musyawarah Wilayah IKAHl Jateng dan D.I. Yogyakarta padatanggal 13 - 14 Oktober 1989, di Yogyakarta, hal, 4. 132
sengketa yang timbul dalam masyarakat penunjukan hakim oJeh mereka adalah secara kesepakatan, Biasanya orang yang ditunjuk sebagai hakim adalah orang- orang yang ahli hukum Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalamm kitab-kitab Fiqih yang muktabar. Al Muwardi dalam kitabnya AL-Ahkam-al-Sulthaniyah menerangkan sifat-sifat umum dari ahlul hilli wal-'aqdi yaitu adil dalam bersikap dan bertindak, mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang agama dan ilmu-ilmu lain yang dapat mendukung sehingga ia mampu berbuat banyak kepada masyarakat di sekitarnya, dan mempunyai pikiran dan kebijaksanaan yang dapat menguatkan pilihan siapakah yang lebih kokoh kepada masyarakat sehingga masyarakat patuh dan taat kepadanya,7 Para ulama ahli hadist menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri dalam AI-Qur'an ialah sekumpulan dari ahlul hilli wal-'aqdi dari kalangan kaum Muslimin. Mereka itu adalah penguasa negara dan pemerintahan, ahli-ahli hukum, ulama, panglima Militer, pemimpin dan pemuka masyarakat yang dapat dimintakan pendapatnya oleh orang banyak atau masyarakat tentang keperluan dan kepentingan masyarakat serta kepentingan umum lainnya.8 Dengan hal ini dapat dimaklumi bahwa ahlul hilli wal-'aqdi adalah pemimpin masyarakat yang diikuti dan dipercaya oleh ummat, dapat diterima oleh semua pihak dengan ikhlas hati, penuh istiqamah dan ketaqwaannya, adil dan bijaksana dan bersemangat untuk bekerja demi kepentingan umum dan masyarakat Para ulama dan cendikawan Muslim yang menduduki jabatan ahlul hilli wal- 'aqdi diangkat oleh kaum Muslimin dengan cara pemilihan. Mereka yang dipilih oleh masyarakat Islam untuk menduduki jabatan ahlul hili wal-'aqdi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan sebagai seorang pemimpin. Tidak diperkenankan mengangkat mereka hanya didasarkan kepercayaan semata, ini akan menimbulkan kekacauan dan kejahatan yang terselubung. Oleh sebab pengangkatan ahlul hilli wal-'aqdi harus dilaksanakan dengan seleksl yang ketat, 7 Abu Hasan Muhammad bin Habib Al Bishari Al Bagdadi,Al Ahkamus Sylthaniyah,Penerbit Al muhmuridiyah At Tijariyah, Mesir,tanpa tahun,hal.3-4 8 Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar Jilid V, Penerbit Al Mustafa Al Babi al Halabi Mesir, 1956 hal. 181 133 itu
terutama tentang kecerdasannya, ketaqwaannya dan kejujurannya atas dasar pertimbangan ditangan merekalah kelangsungan hidup terlaksana dengan baik, termasuk juga menunjuk hakim untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.9 Ahlul hilli wal-'aqdi dalam mengangkat seorang hakim untuk menyelesaikan sengketa di antara ummat Islam dilakukan dengan menunjuk seorang ulama yang ahli hukum Islam dalam kelompok ahlul hilli wal-'aqdi atau juga di luar kelompok ahlul hilli wal-'aqdi. Syarat-syarat untuk menunjuk hakim itu dipergunakan yang sudan muktabar dalam kitab-kitab Fiqih, Syarat-syarat untuk diangkat dan ditunjuk sebagai hakim adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid yaitu harus seorang yang merdeka (bukan budak), beragama Islam, baliqh, laki-laki, berakal dan bersikap adil,10 Syarat-syarat lain yang dikemukakan dalam kitab-kitab Fiqih adalah bahwa seorang hakim hendaklah ahli dalam masalah kesaksian, beragama Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, bersifat adil, mendengar, melihat, dapat berbicara dan menguasai masalah Peradilan, Dalam Islam tidak dibenarkan mengangkat orang kafir menjadi hakim, demikian juga dengan anak-anak, orang gila, hamba sahaya, perempuan, banci, orang fasikh orang tuli. orang buta, orang bisu walaupun isyaratnya dapat dipahami, orang yang pelupa. penipu, orang yang sakit-sakitan. dan hal-hal lain yang dapat menurunkan martabat sebagai hakim.11 Juga hakim itu orang yang ahli dalam herijtihad, yakni memahami dengan benar hukum-hukum yang ada dalam AI-Qur'an dan As Sunnah serta Qiyas. Tentang syarat-syarat untuk diangkat sebagai hakim, Ibnu Abdis Salam mengemukakan dua syarat yang utama. yaitu mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum, dan kemampuan untuk menghasilkan kemaslahatan dan meninggalkan kemafsadatan. Apabila tidak ada dua syarat ini, maka haram hukumnya menjadi hakim.12 Para Ulama Hukum Islam (Fuqaha) berpendapat bahwa setiap orang yang 9 Abdul Karim Zaidan, Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Islam, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun.hal. 34-35. 10Imam Bin Walid Muhammad bin Rusyd Al Qurthubi, Bidayatul Mujtahid, Juz II Penerbil Mustafa Al Babi Al Halabi, Cairo, Mesir tahun 1960,hal. 460 11 Abi Yahya Zakaria Azhari, Futhul Wahhab Bisyarhi Manhaj Thulab, Penerbit Syirkah Ash Staqafah al-Islamiyah, Sulaiman Amr*i-Singapore tanpa tahun, hal, 207, 12 Muhammad Syarbini Al-Khatib, Mughnil Muhtaj, Juz IV,Penerbit Mustafa Al Babi al Halabi,Cairo,Mesir,1958,hal.375 134
bukan ahli hukum tidak halal baginya menetapkan hokum. Apabila ia tetap menetapkan hukum, maka ia termasuk orang yang berdosa dan putusan tidak boleh dilaksanakan meskipun penetapan putusan itu benar. Putusan hukum yang ditetapkan oleh hakim yang demikian haruslah ditolak.13 Syarat umum itulah yang dijadikan patokan oleh ahlul hilli wal-'aqdi dalam mengangkat hakim untuk rnenyelesaikan dan mengadili suatu sengketa yang diajukan kepadanya pada awal perkembangan Islam di Indonesia. Karena jabatan hakim dan Islam merupakan jabatan yang sangat terhormat maka pengangkatan memerlukan persyaratan yang sangat selektif dan sangat ketat. Tentang kedudukan dan peranan para hakim pada masa ini adalah sama seperti pada massa periode tahkim yaitu di samping sebagai tokoh masyarakat juga sebagai penasehat agama Islam dan Imam Mesjid. Periode Tauliyah dari Imam Setelah terbentuknya Kerajaan-kerajan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari imam atau pelimpahan wewenang (delegation of authority) dari Sultan selaku kepala Negara. Kepala Negara selaku Wailul Amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh Kepala Negara atau Sultan tersebut Agarna Islam tidak mensyaratkan penguasa yang mengangkat hakim. Sekiranya yang megangkat hakim itu penguasa yang tidak adil dan menyimpang dari ketentuan hukum Islam dan mengarahkan hakim-hakim kepada jalan yang tidak benar, maka putusannya tetap dianggap sah sepanjang putusan-putusan itu memenuhi rasa keadilan dan untuk kemastahatan umum.14 Menurut Muhammad Salam Madkur barang siapa yang diangkat untuk menjadi hakim oleh penguasa yang menyimpang, yang mencampuri pulusan-putusan mereka dan mengarahkan hakim- hakim tersebut tetap sah Tetapi apabila sudah ada perubahan situasi sehingga pemerintahan negara telah diduduki oleh penguasa yang adil, maka boleh diadakan 13 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid III,Penerbit Darul Bayan,Kuwait,Cetakan V,Tahun 1971, hal.139 14 Ibid 135
peninjauan kembali putusan-putusan hukum yang telah dibuat oleh hakim tersebut yang menyalahi rasa keadilan dan merugikan masyarakat.15 Pada Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa terdapat perangkat hukum Syar'i yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin masjid dengan gelar "Imam" dan sering juga disebut ―Penghulu". Dalam perkembangan lebih lanjut, jabatan penghulu ini mempunyai kedudukan yang baik di Kerajaan Pajang, kemudian mempunyai bentuk yang mapan di Kerajaan Mataram, Yogyakarta dan Surakarta. Kedudukan penghufu di kedua Kerajaan ini adalah sebagai "Haratsah al~Din" dari fungsi negara.16 Menurut Abdul Gani Abdullah, pengertian penghulu pada Kerajaan-kerajaan mengandung pengertian yang agak melebar dari pengertian sebenarnya. Penghulu adalah orang yang ahli dalam urusan Agama Islam dan karenanya penghulu ini dipandang sebagai Lambang Agama Islam yang dibentuk para penguasa. Penghulu mempunyai kemampuan membaca kitab-kitab Fiqih tradisional dan karenanya dipandang cakap untuk duduk dalam lembaga hukum Pada masa pemermtahan Hindia Belanda ada penghulu yang digaji dan ada yang tidak digaji, sebahagian masyarakat memandang bahwa penghulu yang digaji itu adalah penghulu kafir, dan diragukan kredibilitasnya.17 Penghulu mempunyai kedudukan dan peran yang strategi dan penting dalam masyarakat Dia adalah Tritunggal yang sangat menentukan jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Hal ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam abad Diponegoro bahwa ketiga Priagung ini yaitu Raja, Patih dan Penghulu dalam mernimpin negara hanya ada suatu tekat yaitu mensejahterakan masyarakat, sehingga kesultanan Yogyakarta telah mengalami kemakmuran yang berlimpah ruah dan tenteram dalam bidang kehidupannya,18 Sebagai penanggung jawab dalam bidang Agama Islam dalam segala cabang- 15 Muhammad Salam Makdur,Al Qadha Fil Islam,terjemahan Imron,dengan Judul Peradilan Dalam Islam, Penerbit PT. Bina Ilmu,Jakarta,Cetakan ke IV tahun 1993,hal.62. 16 HZA.Noeh,Hakim Agama Dari Masa ke Masa,Opcit,hal.24 17 A.Gani Abdullah,Badan Hukum Syara" Kesultanan Bima,Disertasi Doktor pada IAIN Syarif Hidayatullah,Jakarta,tahun 1987,hal.50. 18 HZA. Noeh,Op.Cit, hal.29. 136
cabangnya yaitu sama keahliannya dengan para Kiyai yang memimpin Pondok Pesantren. Tetapi dalam kedudukannya sebagai pejabat negara, penghulu mempunyai predikat Priyai. Dengan demikian para penghulu adalah Kiayi di lingkungan Priyai tetapi juga Priayi di lingkungan Kiayi. Di Kerajaan Mataram Yogyakarta dan Surakarta, korp Penghulu disebut sebagai Kewedanan Yogaswara yang selalu berdampingan dengan Kadipaten Anom Suranata dalam rnengiring penghulu mengikuti upacara kenegaraan. Pada tingkat pusat diangkat Penghulu Ageng, di tingkat Kabupaten diangkat Penghulu, di tingkat Kecamatan diangkat Penghulu Naib, ditingkat Desa diangkat pejabat yang mengurusi bidang Agama Islam yang disebut dengan Kayim, Lebai, Modim, Amil atau Marbot.19 Hanya Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten saja yang diberi kedudukan sebagai hakim (Qadhi) yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang dijatuhkan kepada lembaga Peradilan Agarna Islam yang waktu itu disebut dengan Peradilan Serambi Di samping itu juga diberikan tugas-tugas negara lainnya sebagaimana yang dititahkan oleh Sultan sebagai penguasa negara/kerajaan, Tentang kedudukan dan peran serta tugas para Penghulu dirumuskan dalam "tetedhakan", yaitu Tauliyah yang diucapkan oleh Raja Mataram sewaktu mengangkat Penghulu atau dalam penerimaan pernyataan bai'at oleh Raja Baru, seperti yang dilakukan pada waktu penobatan kiyai Tafsir Anom oleh Srisusuhunan Paku Buana ke Vl,20 sebagai berikut: a. Aku mengangkatmu menjadi Penghulu. Aku izinkan hukum syara' yang termasuk jenis Bab Iddah, dan yang aku percayakan seperti Imam Shalat Jum'at dan Shalat betjamaah lainnya. b. Dan hukum-ku yang aku berikan dan Surambi-ku ujudnya seperti Talak, wans, Perselisihan Suami Isteri atau Gono-gini dan sebagainya.Selanjutnya pelaksanaan dan keputusan itu Aku percayakan kepadamu menurut apa yang sudah benar atau mufakat menurut ijtihad dan anak-buahku Ketib Ulama dan sebagainya, 19 Ibid 20 Ibid 137
c. Dan aku percayakan kepadamu tentang kehidupan Agama dan rakyat-ku di Surakarta semua, sekuat engkau dapat mengajarkan mereka. Begitu juga anak buahku para Pradikan dan Kaum yang termasuk dalam pegawai-Ku pemutihan, bagi semaraknya Agama Rasulullah, hendaknya engkau laksanakan secara benar menurut hukum, Aku percayakan kepadamu. d. Adapun tentang hak-ku sebagai Wali Hakim dan menikahkan rakyat-ku yang sudah jelas pemeriksaannya, pada hari ini Aku serahkan kepadamu, tentang izin pernikahannya dan seharusnya sampai terlaksana menurut apa yang sudah menjadi adat Kesemuanya itu dalam cara engkau melaksanakan apa yang sudah Aku perintahkan semuanya, hendaklah dengan teliti dan berhati-hati serta tabah dan berani menurut apa yang diputuskan secara benar oleh Pengadilan- ku atau Pengadilan Surambi. Dari uraian singkat di atas dapat diketahui bahwa tokoh Penghulu adalah seorang yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang Agama Islam, ia adalah pejabat yang patuh dan setia Kepada atasannya. Pijper, penasehat dalam urusan Agama Islam dan pribumi yang terakhir di Hindia Belanda mengemukakan,21 bahwa sosok Penghulu adalah pribadi yang sangat berwibawa dan anggun dalam sikapnya. kepribadian Penghulu adalah sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan dianggap keramat bagi masyarakat Islam pada umumnya, Penghulu yang terkenal alim dan mutasawif pada waktu itu antara lain adalah KRH Moh. Moesa dari Garut, KRHA Djuwaini dari Sukabumi, KRH Moh. Isa dari Serang, Kiyai Ichsan dari Temanggung, KRH Abdul Qadir dari Bandung, KRH Mohd. Adnan dari Surakarta, dan Ayahnya Penghulu Tafsir Anom ke V. Pada zaman kesultanan tidak ada pemisahan secara mutlak antara jabatan Penghulu dengan jabatan Qadhi sebagai orang yang mengadili dan memutus perkara. Jabatan Qadhi atau hakim dilaksanakan oleh Penghulu, di samping jabatan kemasyarakatan lainnya sebagai tokoh masyarakat Tentang status kepegawaian para Penghulu dan juga penghasilannya mengikuti ketentuan yang di atur oleh peraturan kerajaan yang berlaku sesuai dengan zamannya. Pada umumnya pejabat Penghulu mendapat hak untuk menguasai tanah (ambtelijk profitsrecht) seperti tanah pelungguh, karang kopek, gegaduhan dan bengkok yang diberikan menurut tingkat 21 Ibid,hal.27 138
dan kedudukannya. Ada Catatan dari Surakarta bahwa pada tahun 1919 tanah gegaduhan untuk Tafsir Anom V dicabut dan diganti gaji setiap bulan sebesar F.500,- (lima ratus gulden).22 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tugas Penghulu meliputi dua bidang, yaitu (1) Bidang pembinaan Agama yang disebut al- Da'wa wal Tasyri' baik dalam peribadatan maupun dalam bidang pendidikan serta bidang kehidupan masyarakat lainnya, (2) Bidang Peradilan Agama atau Qadhir yaitu tugas-Lugas yang diberikan penguasa negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan antara ummat Islam yang meliputi nikah, talak, rujuk, waris, gono-gini, hadhanah, wakaf dan sebagainya. Mengingat tugas-tugas yang dibebankan kepada Penghulu begitu luas di dalam pemerintahan Kerajaan, rnaka kedudukan dan peranan Penghulu sangatlah penting dalam sistim pemerintahan pribumi atau kesultanan pada waktu itu. Kondisi tersebut tetap bertahan rneskipun daerah Kerajaan telah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dan Inggris, juga pada masa pendudukan tentara Jepang. Baru pada zaman kemerdekaan kondisi tersebut secara berangsur-angsur diadakan perubahan dengan menempatkan posisi Penghulu pada posisi yang sesuai dengan tugasnya. II. Masa Sebelum Kemerdekaan Indonesia Masa kekuasaan VOC Sewaktu VOC berkuasa di Indonesia, sebutan Hakim Agama dan Peradilan Agama diambil dari peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda. Nama Hakim Agama disebut dengan "godsdieentege rechspraak". Dan nama Pengadilan Agama disebut dengan "Priesteraaad". Penyebutan nama tersebut untuk membedakan hakim agama dengan hakim pada Pengadilan biasa. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa VOC berkuasa, dibentuk pula lembaga peradilan baru yaitu Read van Justitie dan Landraad yang hakim-hakimnya semua orang Belanda. Peradilan yang dibentuk baru itu disebut dengan "degeweno rechtspraak''.23 Politik hukum penguasa VOC terhadap hakim dan Peradilan Agama tetap menjalankan kebijaksanaan yang ditempuh oleh para Sullan pada daerah-daerah yang 22 Ibid 23 Ibid 139
dikuasainya, di mana peranan Penghulu tetap menonjol sebagai hakim. Pada kerajaan Islam di luar Jawa yang dikuasai kolonial Belanda terdapat Peradilan Swapraja dan Desa. Di dalam kedua lembaga Peradilan itu terdapat Pengadilan Agama Islam yang berupa bentuknya berupa Balai Hukum Syara', Balai Musyawarah Hukum Islam, Lembaga Pengkajian Hukum Syara', Mahkamah Syari'ah dan sebagainya. Hakim Agama yang bertugas dalam lembaga Peradilan tersebut diberi nama "qadhi", penyebutan ini sesuai dengan sebutan asli dalam kitab-kitab Fiqih untuk jabatan hakim. Kebanyakan di Kerajaan Islam di luar Jawa itu telah memisahkan jabatan hakim qadhi) dengan jabatan mufti.24 Jabatan qadhi adalah untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan antara orang-orang Islam dalam suatu perkara, sedang jabatan mufti adalah sebagai pemberi fatwa agama Islam baik kepada masyarakat umumnya, maupun kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Di seluruhnya wilayah kekuasaan kolonial di Jawa dan beberapa tempat di luar Jawa, politik hukum yang diberlakukan kepada penduduk pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam. Sikap politik hukum yang demikian adalah akibat adanya pengkajian hukum yang melahirkan teori "receptio in complexu". Teori mengemukakan bahwa orang-orang Islam di tanah Hindia Belanda telah menjalankan hukum Islam keseluruhan dalam kesatuan yang utuh dari kehidupan mereka, oleh karena itu hukum mengikuti agama yang dianut oleh penduduk pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam. Teori pertama kali dikemukakan dari para ahli hukum Belanda (1845 - 1927) dan ini mendapat dukungan dari para ahli hukum Belanda antara lain Salomon Keyzer (1823-1868} dan Scholten Van Oud Haarlem, dan mereka tidak setuju sama sekali jika atas orang Indonesia diberlakukan Eropa. Politik hukum sebagaimana tersebut di atas didekritkan dalam "statuta batavia",25 dalam dekrit itu disebutkan bahwa perlunya VOC mendirikan badan-badan Peradilan baru di daerah yang dikuasainya. Sedangkan bagi penduduk yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam dalam bidang perkawinan dan kewarisan, untuk itu perlu disusun suatu kitab hukum untuk menjadi pegangan bagi para hakim agama dalam melaksanakan tugasnya. 24 Ibid.hal.23 25 Ibid,hal.24 dan lihat, juga M.Yahya Harahap,dalam Beberapa Masalah Hukum Acara Pada Peradilan Agama,Penerbit Yayasan Al Himah,Jakarta,1993.hal.56 140 ini
Langkah awal melaksanakan dekrit Statuta Batavia 1624, VOC rnelakukan hukum Perdata Islam di daerah Kesultanan Cirebon. Peraturan Hukum Islam (Civiele Wetender Mohammadanische) itu dimuat dalam Resulutie der indische Regeering tanggal 25 Mei 1760. Peraturan ini merupakan suatu kumpulan aturan tentang hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam untuk dipergunakan oleh Hakim Agama dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, juga dipergunakan oleh hakim Belanda pada Pengadilan VOC untuk mengadih orang-orang pribumi apabila dianggap perlu. Peraturan hukum ini lebih dikenal dengan "Compendium Freijer".26 Selain Compendium Freijer, masih banyak lagi kitab-kitab hukum Islam yang ditulis pada masa VOC ini antara lain (1) Kitab Al Muharrar (Compendium der Voomaamste Javaansche Wetten nauwkreurig getrokken uit het Mohammedaansche Wetboek Mogharrer) yang berarti "Kitab yang tersusun secara seksama. Kitab ini ditulis oleh Ar Rafi'i pada abad ke 13, tahun 1750 untuk keperluan Landraad Semarang. Kitab ini kemudian disadur kembali oleh An Nawawi dengan judul "MINHAJ AT TALIBIN‖ yang berarti jalan bagi pelajar (2) Kitab Pepakem Tjirebon (Cirbonsch Rechtboek), kitab ini ditulis oleh Mr. P.C. Hasselaer pada tahun 1757- 1758 yang berlaku untuk daerah Keresidenan Cirebon ini merupakan bukti bahwa di daerah Cirebon telah terdapat hukum yang mengatur berbagai aspek di bidang hukum publik. Kitab ini merupakan gabungan dari Perpakem Jayalongkara, Oendang- oendang Mataram, Pepakem Raja Niscaya dan Pepakem Kontara Manawa. (3) MUKHTASAR (Ringkasan) yang ditulis oleh Abu Suya' pada abad ke 12. Kitab in! melahirkan komentar-komentar lagi tentang Hukum yakni AL-IKNA' (Kepuasan) yang ditulis oleh Asj Syarbaini, FATHUL KARIB (Pertolongan dari beliau yang dekat) yang ditulis oleh Ibnu Qosim dan catatan-catatan dari fathul karib itu sendiri ditulis oleh Al Bajuri dalam bukunya yang berjudul HASYIYAH. Usaha VOC memperlakukan kttab-kitab Hukum tersebut rnenunjukkan bahwa VOC sangat menghormati Hukum-hukum penduduk bumi putra dan mereka menyangka bahwa hukum yang hidup pada penduduk bumi putra khususnya di Cirebon ini dapat terlihat dalam kitab-kitab hukum Islam dan kitab-kitab Jawa kuno, Sayang usaha VOC berakhir pada tanggal 1 Januari 1800 karena dibatalkan dan semua kekayaan diambil alih pemerintah Belanda dan Deandels diangkat sebagai Gubemur Jenderal di Indonesia. 26 Ibid,hal.25 dan lihat juga H.Muhammad Daud Ali,OPCit.hal.4-5 141
Suasana ketertiban hukum pada VOC cukup baik, peranan hakim agama baik berstatus Penghulu maupun sebagai Qadhi cukup menonjol, terutama dalam hal menyangkut bidang perkawinan dan kewarisan, Kebijaksanaan yang ditempuh oleh VOC dalam hal pelaksanaan hukum Islam pada daerah-daerah yang dikuasainya tetap meneruskan kebjjaksanaan yang telah ditetapkan oleh para Sultan sebelumnya. Kebijaksanaan ini berlangsung tanpa hambatan sesuatu yang berarti sampai tahun 1800, saat penyerahan kekuasaan VOC kepada Pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun pelaksanaan Hukum Islam pada zaman VOC dapat berjalan dengan baik sejalan dengan berkembangnya teori receptie in coplexu, tetapi kondisi Peradilan Agama masih cukup memperihatinkan. Hukum acara yang diatur secara resmi belum ada sebagaimana yang berlaku di Peradilan lainnya dan tidak ada gaji pegawai yang dibayar oleh penguasa VOC. Jalannya Peradilan Agama masih belum tertib dan hakim agama dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya masih sangat terkait dengan mazhab yang dianutnya. Akibat dari hal ini banyak putusan Pengadilan Agama tidak sama dalam suatu kasus yang dihadapinya, pada hal kasusnya adalah serupa, Memang ada usaha untuk melaksanakan apa yang tersurat dalam Compendium Freijer selain di daerah Cirebon, tetapi usaha ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, Hal ini karena ada pandangan dari sementara hakim agama bahwa peraturan itu berasal dari kaum kafir. Sehubungan dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa zaman VOC pada di Pengadilan Agama terdapat dua katagori hakim agama. Pertama, Hakim agama Jawa Madura yang berpredikat sebagai Penghulu yang merupakan bagian dari tata pemerintahan Kesultanan atau Pribumi. Kedudukan dan peranannya di samping sebagai Hakim Agama juga sebagai Imam Masjid, Mufti, Guru Agama, Juru Da'wah, dan berbagai macam jabatan keagamaan lainnya. Kedua, Hakim agarna di luar Jawa Madura yang berpredikat sebagai qodhi yang ditugaskan oleh penguasa kerajaan untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan akan tugas-tugas lain dalam bidang ilmu pengetahuan Islam yang dilaksanakan secara insidental. Masa Hindia Belanda Semula pemerintah Hindia Belanda rneneruskan kebijaksanaan VOC dalam penerapan politik hukum di daerah-daerah yang diserahkan oleh VOC kepada 142
pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya pemerintah Hindia Belanda tidak memperhatikan sama sekali urusan penyelesaian sengketa penduduk pribumi terutama yang beragama Islam di Pengadilan Agama Mereka hanya mementingkan urusannya sendin dan golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Setelah mereka kuat barulah mereka mendirikan Pengadilan Gubernemen pada daerah-daerah yang mereka kuasai, sedangkan Peradilan Agama dibiarkan berlaku dalam masyarakat dan pada gilirannya berangsur-angsur dikurangi kekuasaannya, Pertamakali pemerintah Hindia Befanda mencampuri urusan Peradilan Agama adalah pada tahun 1820. Pada tahun 1820 pemerintah Belanda menginstruksikan kepada Bupati-bupati agar memperhatikan soal-soal agama Islam dan para hakim agama agar melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, Di samping itu pemerintah Belanda menginstruksikan agar perselisihan mengenai pembahagian waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada para Alim Ulama Islam (maksudnya kepada Hakim Agama). Instruksi ini dikenal dengan "regenten intructie 1820". Kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan Stbl. 1835 Nomor 53 yang menugaskan kembali para Bupati untuk membatasi wewenang para Alim Ulama Islam (Hakim Agama) dalam menyelesaikan sengketa antara penduduk yang beragama Islam sebagaimana yang telah tercantum dalam Instruksi sebelumnya. Pembatasan wewenang hakim agama itu adalah tentang segala hal sejumlah yang terjadi karena adanya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agama apabila terjadi hal yang demikian maka diselesaikan di Landraad. Dalam Instruksi ini pernerintah Belanda yang memerintahkan para Bupati di daerah masing-masing supaya mengangkat para Penghulu untuk menjadi penasehat Landraad atau disebut "de penghoeloe bij de Landraad*. Penunjukan tersebut dimaksud agar putusan yang dijatuhkan itu tidak menyimpang kententuan yang telah digariskan oleh hukum Islam, mengingat masyarakat masih sangat terkait kesadarannya dengan pelaksanaan hukum Islam secara utuh.27 Baik dalam Regenten Instructie 1820 Nomor 20 maupun dalam Stbl. 1835 Nomor 58 yang kemudian mendapat perubahan tahun 1348 dan tahun 1854, hanya 27 HZA.Noeh,Hakim Agama Dari Masa Ke Masa,OpCit,hal.24 143 juga
disebut tentang penyerahan perkara perselisihan antara orang-orang Islam kepada Alim Ulama Islam, yakni penghulu atau pejabat lain yang pada waktu itu menjabat sebagai pembantu Bupati dalam bidang Agama Islam. Jadi dalam kedua aturan itu, pemerintah Belanda sama sekali belum mengatur Peradilan Agama secara tersendiri sebagaimana Peradilan lain yang ada pada waktu itu. Baru pada tahun 1882 atas saran Van Den Berg dengan teori receptie in complexu yang dikemukakannya berhasil menyakinkan pemerintah Belanda agar kepada masyarakat Islam di Indonesia diberlakukan hukum Islam dan untuk itu perlu segera dibentuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura atau di tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah Belanda mengeluarkan Stbl. 1882 Nomor 152 untuk membentuk lembaga Peradilan Agama sesuai dengan saran dari para ahli hukum Belanda tersebut dan diberi nama "Priesterraad‖28 Oleh karena penyebutan nama untuk Pengadilan Agama dengan sebutan Priesterraad yang berarti Peradilan Pendeta, maka di kalangan masyarakat menyebutnya dengan ―raad agama" Ketua Raad Agama ini dijabat oleh Penghulu Landraad, dibantu oleh minimal dua orang anggota sebagai Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di antara orang-orang Islam. Peraturan Raja Belanda yang membentuk lembaga Peradilan Agama ini diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1882 peraturan ini dikenal dengan "Befaling bereffende de priesterraden op Java en Madoera" dan biasa disebut dengan Stbl.1382 Nomor 152. Dalam berbagai peraturan, pemerintah Belanda selalu menyebut "Priestters" kepada Penghulu yang menjabat sebagai Hakim Agama. Sebutan tersebut dikritik secara keras oleh Snouck Hurgronje, la mengatakan bahwa Penghulu itu bukanlah pendeta sebagaimana yang terdapat dalam Agama NasranL Penghulu dalam pemerintahan pribumi disebut sebagai pejabat agama (Godsdientige beambte).29 Sebagai pejabat Agama para Penghulu mempunyai kedudukan dan peranan sebagai pejabat pencatatan segala hal yang berkenaan dengan keagamaan dalam pemerintahan pribumi, seperti Imam Masjid pemberi Nasehat Agama, kepada 28 Ibid.hal.25.Periksa juga A.Azhar Basyir,OP.Cit,hal.24 29 Departemen Agama RI, Kebijakan Hakim Agama Dari Masa KE Masa, Dalam Kurun Setengah Abad, Penerbit Pusat/Badan Penelitian dan Pengembangan Agama,Departemen Agama,Jakarta,tahun 1986,hal.71 144
masyarakat yang memerlukannya, Hakim Agama, tokoh masyarakat, pimpinan Majelis Keagamaan atau pondok pesantren, dan jabatan lain dalam kegiatan agama Islam. Dalam masyarakat pribumi, sosok Penghulu ini merupakan tokoh keteladanan dan panutan bagi masyarakat sekitarnya. Ketika pemerintah Inggris berkuasa di Jawa pada tahun 1811-1616, Gubernur Jendral Raffles menjumpai adanya jabatan "penghoeloe or high priest" (Penghulu atau Pendeta Tinggi). Kedudukan Penghulu pada zaman penjajahan Inggris sangat penting, di samping tugasnya sebagai hakim Agama juga sebagai imam Masjid serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan agama lsfam.30 Sampai akhir pemerintah Inggris di Jawa, jabatan Penghufu sebagai Hakim Agama tetap dipertahankan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, Hal ini sejalan dengan politik hukum pemerintah Inggris terhadap hukum Islam, di mana dikemukakan bahwa hukum Islam itu bukanlah ancaman yang perlu ditakuti sehingga perlu dihalangi pertumbuhannya sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Ketika pemerintah Inggris Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1816 kepada pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Konvensi London yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814, pemerintah Belanda segera membuat peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah jajahannya. Pada saat ini pergeseran hukum Islam mulai dilakukan, dengan cara operasi militer untuk melumpuhkan kekuasaan Kesultanan. Sejalan dengan itu pula pemerintah Belanda membuka politik westernisasi dengan memberatkan penduduk pribumi, terutama kaum bangsawan. Juga membuka pendidikan dengan nilai budaya Barat, menanamkan rasa benci terhadap Islam dan rasa superior dengan atas budaya Barat dan inpenor terhadap tradisi dan Islam, juga membuka lembar-lembar gerakan Kristenisasi Indonesia. Snouck Hurgronje (1857 - 1936) seorang penasehat pernerintah Belanda untuk urusan agama Islam di Hindia Belanda mengemukakan teori baru terhadap politik hukum Islam di Indonesia Dalam penelitian di beberapa daerah di Indonesia ini, Snouck Hurgronje menyimpulkan bahwa ummat Islam tidak menganut hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari tetapi mereka menganut Hukum Adat. Jika hukum Islam 30 HZA. Noeh,Op.Cit. hal.29 145
yang mereka laksanakan, maka hal ini adalah karena hukum Adat mereka telah menerimanya. Munculnya teori Snouck Hurgronje merubah politik hukum Islam pemerintah Belanda terhadap ummat Islam dewasa ini sebagaimana teori receptio in comptexu. Teori Snouck Hurgronje dikenal dengan "receptio". Teori ini didukung oleh para ahli hukum Belanda lainnya seperti Teer Haar, Van Vollenhoven dan juga kalangan ahli hukum Islam yang sampai saat ini masih banyak penganutnya.31 Sejak tahun 1929, teori receptie inilah yang diberlakukan dalam tata hukum Indische Staatsregelirig (JS) Hindia Belanda 1929P Pasal 134 ayat (2) Pemunculan hukum Adat sebagai rekayasa pemerintah kolonial Belanda itu menimbulkan reaksi keras dari kalangan ummat Islam, karena dipandang sebagai usaha untuk mematikan perkembangan hukum Islam dan sekaligus memadamkan semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda, Pemerintah Belanda sama sekali tidak memperdulikan reaksi ummat Islam itu, bahkan kemudian melanjutkan usahanya dengan melakukan pengejaran, penangkapan dan pembunuhan terhadap Ulama-ulama terkemuka di Indonesia. Selain dari itu pemerintah Belanda juga terus mengembangkan politik hukum Adat dengan mengadakan pengebirian terhadap wewenang Pengadilan Agama. Hasil kerja Komisi Teer Haar yang dibentuk sebelumnya. dijadikan dasar untuk menerbitkan StbL 1937 Nomor 116 tanggal 1 April 1937 yang mengurangi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang waris, hadhanah, wakaf dan wasiat, kesemuanya ini dimasukkan dalam kewenangan absolut Landraad dan sekaligus rnenempatkan Peradilan Agama di bawah pengawasan Landraad. Untuk mendinginkan kemarahan ummat Islam, pemerintah Belanda membentuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1937 Nomor 610 yang mulai berlaku 1 Januari 1938, Sedangkan aturan pelaksanaannya berupa penambahan pada Pasal 7 Stbl. 1882 Nomor 152 Susunan Organisasi Mahkamah Islam Tinggi ini adalah seorang Ketua dan dua orang Anggota dengan dibantu oleh Panitera, di samping itu diadakan anggota-anggota pengganti jumlahnya tidak ditentukan dan seorang Panitera Pengganti. Mereka ini semua berstatus pegawai negeri dengan gaji tetap, kecuali para anggota pengganti yang mendapat uang sidang saja, rnereka tidak digaji dengan uang negara. 31 Ibid,hal.23 146
Tindakan pemerintah Belanda mengurangi kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah waris, hadhanah, wakaf dan lain-lain itu sangat mengecewakan ummat Islam. Sedangkan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi pada urnumnya dapat diterima dengan baik, Reaksi keras ummat Islam terutarna datang dari kalangan Penghulu dan pegawainya sebagai pihak yang langsung merasakan akibat diterbitkannya StbL 1937 Nomor 116 tersebut. Para penghulu dan pegawainya membentuk perkumpulan "pernimpoenan penghoeloe dan pegawai: yang disingkat PPDP. Dalam kongres pertama yang diadakan di Surakarta tanggal 6 Mei 1937, salah satu keputusannya adalah menyampaikan permohonan agar StbL 1937 Nomor 116 dicabut kembali.32 Akibat dari pofitik hukum pemerintah Belanda sebagaimana tersebut di atas, suasana peran Pengadilan Agama menjadi peradilan semu, antara resmi dan tidak resmi, terbengkalai dan tidak menentu, Pengadilan Agama dibiarkan berjalan tanpa ada pembmaan sama sekali, hukum acara yang berlaku adalah acara yang ada dalam kftab-kitab Fiqih yang menerapkannya di Pengadilan Agama berbeda satu dengan lainnya. Demikian juga dalam hukum materi Pengadilan Agama tidak ada keseragaman penerapannya dalam kasus yang serupa, sebab kenyataan Hakim agama terkait dengan pandangan mazhab yang dipeganginya. Kedudukan dan peranan hakim Agama juga tidak jelas, bahkan atas usul Snouck Hurgronje kepada pemerintah Belanda jabatan Penghulu pada jabatan Landraad (pengholoe bij Landraad) supaya dicabut dan hal ini menurut Snouck Hurgronje sangat memalukan. Dalam salah satu bukunya yang berjudul: "Nederland En De Islam", Snouck Hurgronje menyebutkan bahwa seharusnya Pengadilan Agama itu dibiarkan berjalan liar tanpa bantuan dan campur tangan pemerintah, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agama itu tidak perlu mendapat pengakuan negara secara resmi,33 Bahkan J.J. Van Velde mengemukakan bahwa dengan adanya Pengadilan Agama ini malah menambah kesulitan bagi pemerintah Belanda dalam mengatur tata hukum yang akan diberlakukan di Indonesia.34 32 H.Agib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda,Penerbit LP3ES Jakarta,1984,hal.121-122.Lihat Juga Mohd.Idris Romulyo,Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum cara Peradilan Agama dan Zakat Menrut Hukum Islam,Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,1995,hal.123-124 33 HZA. Noeh. Op.Cit,hal.32 34 Ibid,hal.33, Periksa juga HZA.Noeh, Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia, OpCit,hal.34 147
Meskipun sikap politik pemerintah Belanda terhadap Pengadilan Agama dan hukum Islam sama sekali tidak menguntungkan ummat Islam, tetapi para Penghulu yang tergabung dalam PPDP yang berpusat di Surakarta telah berbuat banyak untuk kepentingan ummat Islam di Indonesia. Peran PPDP dalam rangka peningkatan tugas Penghulu dalam suasana mendapat tekanan dari pemerintah Belanda antara lain (1) Penetapan awal Ramadhan dan Syawal, (2) Memperkenalkan prosedur Syiqaq dalam sistem perceraian gugat, (3) Menetapkan Pulau Jawa terletak dalam satu mathla' dan sahnya pemberitaan khabar ru'yat melalui telpon serta keharusan menyiarkan dengan siaran media masa atau siaran radio,35 Melafuf PPDP ini pula Penghulu pernah menghadap Gubernur Jenderal Belanda di Bogor pada tahun 1983 untuk mengajukan usul agar kepada mereka diberi gaji tetap atau tractemen, tidak seperti selama ini hanya mendapat tunjangan atau toelage saja dalam keduduhannya sebagai Advisoer bij Landraad. Tetapi usul para Penghulu ini tidak diperdulikan sama sekali oleh pemenntah Belanda, bahkan yang terjadl sebaliknya yaitu menghapus kedudukan Penghulu sebagai penasehat Landraad sebagaimana yang telah diusulkan oleh Snouck Hurgronje beberapa waktu yang sebelumnya, di mana jabatan itu dianggap oleh Snouck Hurgronje sangat tidak pantas dan memalukan. Masa pendudukan Jepang Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, pemerintah Jepang merubah politik anti Islam sebagaimana yang telah dilakukan penguasa Belanda sebelumnya. Penjajah Jepang memberi dukungan dan motivasi serta penghargaan kepada ummat Islam dengan harapan ummat Islam bersedia mendukung perjuangan Bangsa Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, penguasa Jepang membentuk Kantor Agama Pusat (Shuumubu) dan Kantor Agama Daerah di wilayah Keresidenan (Shuumuka), persiapan penyelenggaraan birokrasi keagamaan dikemudian hari.36 Tetapi meskipun penguasa yang mana kantor-kantor tersebut merupakan 35 Sukarto, Meninjau Hukum Adat Indonesia,Penerbit tidak terbaca,tanpa tahun,hal.51 36 HZA. Noeh,OPCit,hal.32 148
Jepang berbaik hati dengan ummat Islam, terhadap Korp Penghulu yang sebelumnya tidak pernah diangkat sebagai pegawai negeri, pemerintah Jepang tidak merubahnya dan tidak diberi gaji dari kas negara. Kedudukan Penghulu tetap dianggap sebagai pegawai bantuan (ishokuin) bagi Pengadilan Negeri (Tihookoin). Meskipun tentara Jepang tidak menjalankan politik anti Islam, tetapi perhatiannya kepada Hakim Agama tidak ada sama sekali. Kedudukan dan peranan Hakim Agama masih tetap sebagaimana pada zaman Belanda dahulu, antara resmi dan tidak resmi, tidak rnenentu, keadaan ini terus berlangsung sampai diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. III. Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia Periode 1945-1970 Selelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 semua susunan Peradilan yang berlaku di masa sebelumnya tetap diakui. posisi Peradilan Agama pada masa sebelum proklamasi berada di bawah lingkungan Departemen Dalam Negeri, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman, setelah berdirinya Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tahun 1946 diserahkan kepada Departemen Agama. Untuk realisasi Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD 1946 tersebut, Departemen Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama II tanggal 23 April 1946 yang menentukan hal-hal antara lain (1) Shuumuka yang pada zaman Jepang dan kekuasaan Residen, dfmasukkan di dalam Jawatan Agarna Daerah dan rnenjadi Urusan Departemen Agama, (2) hak untuk mengangkat Penghulu Landraad, Penghulu dan anggota Pengadilan Agama yang sebelumnya menjadi wewenang Residen sekarang diserahkan pula kepada Departemen Agama, (3) hak untuk mengangkat Penghulu masjid dan pegawai-pegawainya yang belum menjadi Bupati, sekarang diserahkan kepada Departemen Agama, (4) Menteri Agama mengeluarkan ketetapan Nomor 6 Tahun 1947 tanggal 8 Desember 1947 tentang pemisahan fungsi dan tugas Penghulu Kabupaten sebagai Kepala Pegawai Pencatat Nikah dan urusan- urusan kepenghuluan lainnya dengan Penghulu hakim yakni Ketua Pengadilan Agama sebagai Oadhi dan Hakim Syar'i.37 37 Ibid. hal.24.Lihat juga Departemen Agama,OpCit.hal. 88 149
Oleh karena teori receptie yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje beserta pengikut-pengikutnya sangat berakar di Indonesia, maka banyak ahli hukum yang menghendaki agar Pengadilan Agarna dihapus dari tata hukum Indonesia Usaha pakar pro teori receptie ini akhimya melahirkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 di mana dikemukakan bahwa susunan Pengadilan Agama yang sekarang masih berlaku dihapus dan materi hukumnya menjadi wewenang Pengadilan Negeri secara istimewa, Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa persidangan Pengadilan Negeri yang menyangkut hukum Islam haruslah disidangkan oleh 2 orang hakim ahfi agama Islam yang bertindak sebagai anggota dan seorang Ketua Mejelis yang harus beragama Islam. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ini belum pernah dinyatakan berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 Pengadilan Agama masih tetap dinyatakan berlaku dengan berpedoman pada StbL 1882 Nomor 152 jo. StbL 1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Pada tahun 1949 pemerintah mengadakan usaha ke arah kesatuan dalam bidang Peradilan secara menyeluruh dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk myelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara pada Pengadilan Sipil. Dalam Pasal 1 ayat (20 dan 94) dinyatakan bahwa Peradilan Agama berada dalam lingkungan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, jika Peradilan Agama menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari kedua Peradilan tersebut maka tidak turut dihapus, dan kelanjutan dari Peradilan Agama ini akan diatur secara tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Darurat tersebut, secara berangsur-angsur Departemen Kehakiman menghapus Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja di seluruh wilayah Rl, sedangkan Peradilan Agama oleh pemerintah daerah setempat diserahKan pengurusnya kepada Departemen Agama. Berbagai usaha dilakukan oleh Departemen Agama untuk mempertahankan Peradilan Agama agar tetap eksis di negara Indonesia ini. Bagi Peradilan Agama di Jawa Madura dan Kalimantan Selatan tidak ada masalah karena dapat terus berjalan dengan dasar hukum aturan Peradilan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. tetapi Peradilan Agama di wilayah luar Jawa Madura dan Kalimantan Selalan belum ada 150
dasar hukum yang kuat, maka langka awal Departemen Agama mengajukan usul untuk pembentukan PengadJlan Agama di daerah Aceh dan ternyata disetujui oleh pemerintah dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tanggai 6 Agustus 1957. Usaha Departemen Agama sangat bijaksana ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Kemudian Departemen Agama rnengajukan lagi usulan untuk pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa Madura, Kalimantan Selatan dan Aceh, usulan tersebut dibahas dalam sidang Kabinet pada tanggal 29 Agustus 1957 dan mendapat persetujuan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama. Mahkamah Syari'ah di luar Jawa Madura. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah maka Peradilan Agama sudah berada di seiuruh wilayah Indonesia. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, LN 1964 - 107, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, LN 1970 - 71 Peradilan Agarna diakui sebagai salah satu dari empat lingkungan negara yang sah, Meskipun kepercayaan yang diberikan oleh negara dan rakyat pada Peradilan Agama sebagaimana telah diuraikan di atas begitu besar, tetapi pada periode ini Peradilan Agama dan hakim agama belum menampakkan suasana peran sebagai lembaga dan aparat kekuasaan yang rnandiri. Kondisinya tetap seperti suasana sebelum kemerdekaan, kabur wilayah yuridiksinya dan tidak tegas dalam menjalankan hukum. Kondisi gedung Peradilan Agama sangat menyedihkan, perangkat kerja tidak memadai, struktur organisasinya tidak seperti layaknya Peradilan kontenporer. Akibat dari kekaburan yuridiksi ini timbul singgung dengan Peradilan Umum. Pada periods ini Hakim Agama meskipun telah ada pemisahan tugas sebagaimana yang tercanturn dalam peraturan Menteri Agama Rl Nomor 6 Tahun 1947 tanggal 8 Desember 1947 antara Penghulu Kabupaten dengan Penghulu Hakirn/Qodhi tetapi tugas itu tetap kabur, namun kedudukan dan peran Hakim Agama juga merangkap sebagai Mufti, Juru Da'wah, Guru Agama dan jabatan keagamaan lainnya, yang sangat menggangu mekanisme jalannya Peradilan Agama. 151
Tugas Hakim Peradilan Agama pada periode ini cenderung tidak terarah sebagaimana yang telah digariskan oleh Biro Peradilan Agama Departernen Agama Jakarta. Dalam surat Biro Nomor 8/1/2385 tanggal 29 Juni 1957 dijelaskan bahwa atas dasar kedudukan hakim dan susunan kenegaraan, maka tugas hakim adaIah lebih bersifat 'represif' yaitu memberi penyelesaian secara hukum terhadap perkara- perkara yang disampaikan kepadanya. Tugas yang bersifat "informatif‖ tidak diberikan kepada hakim agama, yakni memberikan penerangan atau mubaligh, juga tugas- tugas yang bersifat "preventif" yakni pencegahan terhadap rnasalah munakahad dan sebagainya.38 Dengan demikian tugas-tugas hakim yang bersifat represif mendekati tugas hakim menerima, memeriksa, mengadili dan rnenyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Kenyataan menunjukkan bahwa tugas-tugas telah digariskan sebagaimana tersebut di atas tidak bisa dilepaskan secara tegas oleh aparat Hakim Agama, karena masyarakat memandang bahwa Penghulu adalah hakim dalam memutuskan hukum dan Ulama dalam masyarakat. Kondisi sepertl Ini sudah sangat berakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga kedudukan dan peranannya sebagai Hakim Agama kadang-kadang bersentuhan dengan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Hal ini tentu sangat memperoleh tugas-tugas pada Peradilan Agama, yang pada gilirannya mempengaruhi mekanisme kerja dan terbengkalainya tugas-tugas yuridis formalnya, Kondisi Badan Peradilan Agama yang demikian itu berlangsung terus sampai lahimya orde baru. Menurut Daniel S, Lev bahwa Pengadilan Agama adalah instansi yang rapuh dan kacau, sehingga kaum intelektual Muslim sendiri memandang rendah kepadanya. Pengadilan Agama hampir dilupakan oleh orang Islam sendiri dan juga Departemen Agama,39 Melalui GBHN Tahun 1988, pemenntah mulai mengadakan perbaikan terhadap lembaga Peradilan Agama ini dengan menyiapkan segala keperluan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak sehingga Peradilan Agama tetap eksis seperti sekarang ini. 38 Departemen Agama,Ibid,hal.89 39 A.Gani Abdullah,Op.Cit, hal.182 dan lihat juga.Daniel S. Lev Islamic Courts In Indonesia hal.13. Ed.Bahasa Indonesia HZA. Noeh, Sejarah Peradilan Agama di Indoensia,hal.146 152 itu
Periode 1970-1989 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung Rl dan lain-lain badan Peradilan menurut Undang-undang. Sebagai realisasi Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Di dalam Pasal 10 ditetapkan empat lingkungan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini telah menempatkan Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, secara konstitusional, Pengadilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan yang mandiri dan sederajat dengan lembaga Peradilan yang lain. Wewenang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu dan bagi kelompok tertentu, yaitu perselisihan di antara orang-orang yang beragama Islam. Ditetapkan pula bahwa pembinaan dan pengawasan fungsi Pengadilan Agama dllaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl, sedangkan organisasi, administrasi, finansial berada di bawah Departemen Agama RL Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pembinaan Peradilan Agama diarahkan untuk menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukurn dalam bidang kekeluargaan bagi masyarakat yang beragama Islam. Di samping itu pembinaan Peradilan Agama juga diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam pembinaan dan penyelenggaraan Peradflan Agama dengan ketiga badan Peradilan yang lain. Kemudian disisipkan pula hakim Peradilan Agama yang berkualitas dan propesional dalam penegakan hukum, kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Dalam semaraknya antipati pakar hukum Islam terhadap teori receptie dengan munculnya teori receptie exit yang dikemukakan Hazairin, maka lahir pula Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah 153
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan itu harus dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara orang-orang Islam dalam bidang perkawinan maka haruslah diselesaikan di Pengadilan Agama. Meskipun dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut secara jelas dikemukakan bahwa hal-hal yang menjadi wewenang Pengadilan Agarna, tetapi kenyataannya yuridiksi Peradilan Agarna masih dibatasi, belum meliputi seluruh bidang perkawinan dan masih tetap sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Suasana dan peran Pengadilan Agama pada pasca Stbl. 1937 Nomor 116, yuridiksinya tetap kabur baik dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Demikian juga dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih ada kesan melecehkan Pengadilan Agama, yaitu putusannya musti harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, seolah-olah Peradilan Agama bukan Peradilan yang mandiri.40 Pada rnasa ini juga Pengadilan Agama belum memiliki hukum acara, sehingga jalannya peradilan tidak tertib, apalagi hukum material sehingga sumber pengambilan hukumnya masih dari doktrin Fiqih, sehingga tidak jarang ditemukan putusan yang sebab disparitas. Meskipun kondisi Peradilan Agama masa ini seperti tersebut di atas, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beban kerja Pengadilan Agarna menjadi bertambah, Menurut sumber dari Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dalam priode tahun 1970 1989 baru ada 158 Pengadilan Agama dan 10 Pengadilan Tingkat Banding, hakim agama baru ada sebanyak 155 orang sehingga tugas-tugas dalam penyelesaian perkara dibantu oleh hakim Honorer dari para kiayi dan para tokoh masyarakat yang ahli dalam bidang nukum Islam. Hukum acara masih berserak dan terserak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditinggal pemerintah kolonial Belanda yang masih dinyatakan berlaku.41 Dengan diangkatnya Hakim Agama Honorer pada Pengadilan Agama, maka pada saat itu ada dua macam status Hakim pada Pengadilan Agama yaitu, (1) Hakiin 40 M.Yahya Harahap,OpCit,hal.57 41 Ibid,hal.58 154
Agama Tetap, yaitu hakim yang diangkat dari lulusan fakuttas Syari'ah, minimal lulusan PHIN yang diangkat langsung oleh Menteri Agama Rl, (2) Hakim Agama Honorer, yaitu hakim yang direkrut dari para Alim Ulama atau orang yang dipandang mampu dalam bidang hukum Isiam, yang mengangkatnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding atas nama Menteri Agama Rl Honorarium mereka dibayar oleh negara, di samping mendapat uang sidang seperlunya dari Pengadilan Agama tempat mereka bersidang. Sehubungan dengan tradisl majelis sidang yang ditetapkan dalam Stbl. 1957, Nomor 116 dan Nomor 610, juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, maka Menteri Agama Rl mengangkat Hakim Honorer agar sidang-sidang Pengadilan Agama memenuhi qorum mejelis. Jabatan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama belum terisi karena personilnya belum ada, maka wakil Ketua Honorer diangkat dengan tugas apabiia ketua berhalangan sidang, maka sidang-sidang Pengadilan Agama dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Honorer tersebut. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan lain yaitu, kesempatan mereka untuk menghadiri sidang Pengadilan Agama tidak bisa rutin, karena sibuk dengan urusannya sendiri di dalam masyarakat sehingga banyaknya sidang-sidang Pengadilan Agama menjadi tertunda, dan lambat penyelesaiannya. Antisipasi kelembagaan terhadap kondisi ini maka Mahkamah Agung Rl dengan suratnya Nomor 0/TUADA-AG/lll-Um/1987 tanggal 10 Januari 1987 mengizinkan untuk dilaksanakan sidang-sidang di Pengadilan Agarna dan Pengadilan Tinggi Agama dengan hakim tunggal. Sejak tahun 1975 Departernen Agama mulai merekrut para sarjana Syari'ah untuk diangkat sebagai hakim pada Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal ini banyak juga para sarjana wanita mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama. Terhadap hal ini timbul pro dan kontra, sehingga Menteri Agama Rl menyarankan untuk dibicarakan di dalam sidang Alim Ulama Terbatas pada tanggal 14-17 Juli 1975 di Jakarta. Dalam musyawarah tersebut disimpulkan antara lain: (1) hakim wanita dalam Pengadilan adalah masalah perselisihan kalangan mujtahidin; (2) ada wanita yang menjadi hakim pada Pengadi!an Agama yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu adalah sesuai dengan kemaslahatan umum; (3) oleh karena itu pengangkatan wanita pada jabatan hakirn Pengadilan Agama dapat dibenarkan. 155
Atas dasar keputusan Musyawarah Alim Ulama Terbatas itu Menteri Agama Rl mengangkat wanita menjadi hakim pada Pengadilan Agama. Bahkan sekarang ada wanita hakim Pengadilan Agama menjadi Ketua Pengadilan Agama. Sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh Menteri Agama Rl itu bukanlah hal yang baru, sebab jauh sebelumnya Departemen Agama telah melaksanakan Kursus Calon Hakim Agama Wanita berdasarkan Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 25/1956. Kursus itu dilaksanakan oleh Menteri Agama Rl atas desakan pihak Kongres Wanita Indonesia (KWI) kedua di Bandung pada tanggal 22-24 November 1956. Dalam merekrut hakim agama wanita pada waktu itu mata pelajaran yang diuji adalah Wanita Islam, Wanita Dalam Hukum Adat, Sistem Pengadilan di Indonesia dan Pengantar llmu Hukum.42 Pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya badan Peradilan Agama belum dilaksanakan sebagai aparat kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamnatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh karena itu pada tanggal 29 Mei 1981 berlangsung rapat kerja bersama antara Departemen Agama Rl dengan Mahkamah Agung Rl yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dan pejabat teras dari kedua instansi tersebut. Beberapa keputusan penting yang perlu dicatat dalam rapat kerja bersama itu antara lain (1) pelaksanaan kasasi akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Hakim Agung yang ahli dalam brdang hukum Islam, (2) perlu segera disusun Rancangan Undang- undang tentang kekuasaan dan acara Peradilan disusun Rancangan Undang-undang tentang kekuasaan dan acara Peradilan Agama, (3) pengawasan terhadap jalannya peradilan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama di daerah masing-masing, (4) dalam hal pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, masih memerlukan aturan lain lebih lanjut, perlu segera dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya; dan (5) diharapkan pula agar rapat kerja bersama antara Mahkamah Agung Rl dan Departemen Agama Rl diadakan secara periodik. Usaha kerjasama antara Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung Rl berpengaruh besar terhadap badan Pengadilan Agama. Pada tahap pertama ditunjuk beberapa Hakim Agung untuk memeriksa dan memutus perkara kasasi dari 42 Wawancara dengan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama tanggal 5 September 1996. Lihat pula H.Ichtijanto, SA. Ikatan Hakim Agama, Organisasi Perjuangan Di Bidang Hukum, Penerbit Panitia Munas Luar Biasa IKAHA,Jakarta,1995,hal. 43 156 telah
lingkungan Peradilan Agama yaitu Ny. Sri Widoyati Wiratmo Sukito, Z, Asikin Kusumaatmadja, Ronindyopuro, dan Busthanul Arifin. Setelah itu lahir Keputusan Presiden Nomor 33/M/1982 tangal 22 Februari 1982 tentang Pengangkatan Prof. H. Bustanul Aritln, SH sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Rl Urusan Ungkungan Peradilan Agama. Efektifitas pola strategi pembinaan tersebut mendorong diadakan rapat kerjasama antara Mahkamah Agung Rl dengan Departemen Agama Rl yang kedua. Beberapa haI yang perlu dicatat sebagai realisasi dan keputusan kerja tersebut adalah; (1) penandatangan empat buah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung Rl dan Menteri Agama Rl pada tanggal Januari 1983. Salah satu SKB tersebut adalah tentang pengawasan terhadap hakim Peradilan Agama dalam rangka meningkat disiplin dan wibawa hakim; (2) pembentukan team inti pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Acara Peradilan Agama, Pembentukan team ini dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor G. 164, PR. 0903 tahun 1982 tertanggal 1 Agustus 1982, kemudian dikuatkan dengan izin Sekretaris Negara Rl Nomor 736/-M,Sesneg/9/1983 tanggal 13 September 1983. Langkah strategis lain yang dirancang sebagai tindak lanjut hasil raker tadi adalah pembentukan hukum materil yang akan dijadikan pegangan bagi hakim PengadiJan Agama. Ide pembentukan hukum materil dalam wujud Kompilasi Hukum Islam (KHI) timbul setelah beberapa tahun setefah Mahkamah Agung Rl membina bidang tehnis yustisial Peradilan Agama. Di sana disarankan adanya beberapa kelemahan antara lain soal hukum Islam yang ditetapkan di lingkungan Peradilan Agama cenderung beragam disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk itu diperlukan satu buku yang menghimpun semua hukum yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan hukum. Langkah- langkah strategis itu diorganik dengan pembentukan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dengan Menteri Agama Rl Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 15 Maret 1985 tentang Penunjuhan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. 157
Setelah mengalami proses kerja yang seksama dan memakan waktu yang cukup panjang, maka rancangan Kompilasi Hukum Islam tersusun dan diterima baik dalam Loka Karya yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu buku pertama Hukum Perkawinan, kedua Hukum Kewarisan dan buku ketiga memuat Hukum Perwakafan. Presiden RI dengan Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan Menteri Agama untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam itu kepada seluruh instansi Pemerintah, dan masyarakat yang memerlukannya. Tentang kedudukan Hakim Peradilan Agama dalam kurun waktu dikemukakan oleh Purwo S, Gandasubrata, Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl dalam Simposium Sejarah Peradilan Agama tanggal 5 April 1982 di Jakarta bahwa Hakim Peradilan Agama sekarang bukan lagi "Penghulu Rechter" zaman dahulu. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 di mana dijelaskan bahwa Peradilan Agama termasuk salah satu Iingkungan Peradilan yang diakui negara maka hakim yang bekerja di Peradilan Agama adalah hakim negara dengan tugas mengadili perkara-perkara tertentu yang masuk kewenangannya.43 Lebih lanjut mengemukakan bahwa sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya maka hakim Peradilan Agama berkewajiban mengadili dan memutuskan perkara yang menjadi Islam dan peraturan yang berlaku44 Jadi wewenangnya berdasarkan hukum kedudukan hakim agama adalah hakim negara dan sama dengan hakim dalam lingkungan Peradilan lainnya, tidak ada perbedaan dan tidak ada diskriminasi. Keluarnya Instruksi Presiden RI Nomor 12 tahun 1970 tentang penegasan, kedudukan hakim maka ada sementara pihak yang mempertanyakan apakah hakim agama termasuk juga hakim negara? Sehubungan dengan hal ini Kepala Kantor Urusan Pegawai dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada bulan September 1970 di Jakarta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Hakim Pengadflan Agama termasuk juga dalam ketentuan instruksi tersebut, apabila berstatus sebagai pegawai negeri dan mendapat gaji dari kas negara. 43 A. Manan Chik Lamkuta, Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama, Artikel dalam Harian Pelita, terbitan hari Rabu tanggal 7 Maret 1984,hal.3 44 Ibid, hal.4 158 ini,
Kedudukan tadi dipertegas lagi oleh Ketua Mahkamah Agung Rl dengan Departemen Agama Rl dengan SKB Nomor KMA/00/l/1983 dan Nomor 4 Tahun 1983, di mana dikemukakan bahwa perlu adanya usaha membantu memperlancar rekrutmen hakim pada Pengadilan Agama, sehingga pengadaan eksistensi hakim Peradilan Agama sebagai hakim negara tidak perlu dipersoalkan lagi. Kedudukannya sama dengan hakim yang bekerja di lingkungan Peradilan yang lain. IV. Masa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menunjukkan banyak peran hakim Peradilan Agama yang harus dilaksanakan antara lain sebagai berikut; Sebagai penegak hukum Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Tugas tersebut dibebankan kepada hakim Peradilan Agama agar dapat rnemutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar. Mukti Ali, ketika menjabat Menteri Agama Rl pada penutupan latihan hakim agama mengemukakan bahwa hakim agama harus dapat menggali, memaharni dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Sangat besar bahayanya apabila hakim ilmu pengetahuan yang cukup.45 Dalam kaitan ini di mana Rasulullah SAW mengatakan tidak memiliki bahwa hakim itu ada tiga golongan, satu golongan dimasukkan ke dalam syurga, dua golongan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang memegang kebenaran itulah dimasukkan ke dalam syurga, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi berlaku curang dalam memberikan keputusan hukum terhadap suatu perkara, dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga apabila dalam ia mengambil keputusan lalu ia berijtihad, 45 Ibid,hal.5 159
137 kemudian ternyata ijtihadnya itu benar, maka ia berhak mendapat dua pahala, tetapi jika ia salah rnaka ia rnendapat satu pahala.46 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila; (1) memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya; (2) harus mengetahui dengan baik kitab AI-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' para Ulama, Qiyas, bahasa Arab dan tata aturan ijtihad yang telah diterapkan oleh Syari'at Islam; (3) mengetahui putusan yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini, Untuk itu harus dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya seseorang diangkat sebagai hakim. Dengan demikian haktm Peradflan Agama dalam menciptakan hukum-hukum baru tidak boleh lepas dari ijtihad sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum syara', sehingga putusan-putusan yang ditetapkan mempunyai bobot keadilan yang dapat diandalkan. Putusan yang ditetapkan oleh Hakim Peradilan Agama Itu dapat menentukan isi hukum yang hidup di Indonesia yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Sebagai pembentuk Undang-Undang atau penemu hukum Oleh karena undang-undang sering tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya dan menemukan makna normatif hukumnya, Penemuan hukum (rechtsvinding) lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkrit,47 Dalam penemuan hukum ini dikenal beberapa aliran yang masing-masing sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan ilmu hukum, antara lain; (1) Aliran 46 Sayyid Sabiq,OpCit,hal.399,periksa juga Yahya Zakaria Al Anshari, OpCit.hal297 47 Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum, Suara Pengantar. Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal.135- 160
legisme.48 Aliran ini disebut juga wetteiyk positivisme berpendapat bahwa satu- satunya hukum adalah Undang-Undang, dan di luar Undang-Undang tidak ada hukum. Disini hakim hanya merupakan sub sumtie authomaat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Karena itu aliran ini dianggap satu usaha yang baik dalam menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum oleh karena itu banyak yang mengikuti aliran ini. Ternyata setelah berjalan lebih kurang 40 50 tahun, aliran ini menunjukkan kekurangannya yaitu permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat djpecahkan oleh undang-undang saja, tetapi juga melibatkan hal-hal kenyataan yang hidup dalam rnasyarakat; (2) Aliran begriffsjurisprudent. Aliran ini rnenyatakan bahwa benar hakim terikat dengan undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan aliran legisme. Hakim juga mempunyai kebebasan, akan tetapi kebebasan itu tidaklah mutlak sehingga di dalarn melakukan tugasnya hakim mempunyai kebebasan yang terkait (gebonded vriheid) atau keterkaitan yang bebas (vrije gebonden heid). Oleh sebab itu maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan recthsvinding, artinya adalah menselaraskan undang-undang pada tuntutan zaman Aliran ini juga mengemukakan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, akan tetapi ia tetap dapat memenuhi kekurangan-kekurangannya sendiri oleh karena mempunyai daya yang luas. Cara memperluas hukum itu hendaknya normlogish dan hendaknya dipandang dan segi dokmatik sebab hukum itu adalah suatu kesatuan yang tertutup, Tugas hakim semata-mata pekerjaan itu adalah suatu kesatuan yang tertutup. Tugas hakim semata-mata pekerjaan intelek, hakim adalah otomat sesuban, hakim sama sekali tidak membentuk hukum tetapi hanya membuka tabir pikiran-pikiran yang terletak dalam Undang-Undang, inilah yang disebut dengan tugas geometris yuridisch ; (3) Aliran freirechtsschulle49 Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Lahir aliran ini justru karena melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang 48 Ibid.hal.138 dan lihat juga R. Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit PT.Sinar Grafika Jakarta,Cet.1993,hal.87 49 Sudarsono,Pengantar Ilmu Hukum,Penerbit Rineka Cipta,Jakarta,Cet.I,1991,hal.116-118 161 ia
ternyata tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru dalam bidang hukum. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh lembaga legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang Dalarn pandangan aliran ini, hakim bebas menentukan dan menciptakan hukum dengan cara rnelaksanakan undang-undang atau tidak dengan cara melaksanakan undang-undang atau tidak melaksanakannya. Hakim benar-benar menciptakan hukum karena putusannya hakim itu lebih dinamis dan up to date karena senantiasa harus mengikuti keadaan dan perkembangan yang hidup dalam masyarakat. Bagi hakim, undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam bentuk menciptakan dan menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkrit. Pandangan aliran ini bertitik berat pada kegunaan sosial (sosiale doelmatigheid), jadi tidak semata-mata sebagaimana yang tersebut dalam undang-undang. Sebagai penafsir Undang-Undang Interprestasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang terhadap undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat searah dengan peristiwa tertentu. Penafsiran hakim mengenai peraturan hukurn merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pemahaman terhadap peristiwa yang konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat Penggunaan penafsiran undang- undang ini dengan baik, mensyaratkan hakim dengan sungguh-sungguh memahami berbagai macam metode penafsiran hukum, alau undang-undang, antara lain metode gramatikal, teleologis, sistematis, historis, komperatif, faturistis, restriktif dan ekstensif serta metode contrario, Sebagai anggota masyarakat Hakim Pengadilan Agama dipandang oleh masyarakat bukan sebagai pegawai negeri dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai otoritas. Oleh karena itu, Hakim Peradilan Agama harus menjadi teladan dalam masyarakat sekitarnya. Hakim Peradilan Agama harus membawa diri dengan sebaik-baiknya, sehingga di dalam bekerja tidak direpotkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 162
Karena tingkah laku hakim itu dinilai langsung oleh masyarakat, martabat hakim itu harus dijunjung tinggi dalam segala prilaku, Kalau martabat seorang hakim sudah jatuh di mata masyarakat, maka sangat sulit diperbaiki kembali dan masyarakat akan selalu mencemooh hakim tersebut dan pada akhirnya akan berpengaruh pada putusan yang akan dijatuhkan, Masyarakat tidak akan percaya lagi pada hakim tersebut dan juga lembaga Peradilan tempat ia bekerja, Sehubungan dengan hal itu. Hakim Peradilan Agama terus berperan secara wajar menurut yang berlaku Di dalam masyarakat yang terus berkembang dan berubah, hakim selalu dihormati dan tingkah lakunya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. V. Masa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Setelah mengalami perjuangan yang panjang, akhirnya lahirlah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 yang mengatur kedudukan, susunan, kekuasaan dan hukum acara. Kelahiran Undang-Undang tentang Peradilan Agama ini merupakan tonggak pundamenlal sejarah Peradilan Agama dari keberadaannya di Indonesia lebih dari satu abad lamanya. Dengan itu pula kedudukan konstitusional Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Negen telah memiliki kepastian sebagaimana sumbernya telah ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu salah satu lingkungan Peradilan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan azas personalitas ke-lslaman Tingkat pertama disebut Pengadllan Agama dan tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung Rl Dengan demikian kedudukan Pengadilan Agama telah memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama secara limitatif meliputi ; (1) seluruh bidang perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) kewarisan yaitu tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian-bagian yang ditetapkan oleh para ahli 163
waris, penentuan tentang harta waris, penentuan tentang harta peninggalan si pewaris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, (3) berwenang memutuskan dan menyelesaikan perkara hibah, wasiat wakaf dan shadaqah bagi orang-orang Islam. Kewenangan ini tidak bersifat fersiar dan seluruhnya utuh tanpa terbagi kepada kewenangan lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian undang- undang ini melenyapkan titik singgung kewenangan dengan Peradilan Umum yang selama ini terjadi. Sejak berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang diberlakukan adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang itu. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum adalah HIR dan R.Bg sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 19/1964 dan dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 1965. Di samping itu hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum tersebut di Peradilan Agama juga diberlakukan hukum acara sebagaimana yang tersebut di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197S dan hal-hal yang lelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu sendiri. Tentang hakim Peradilan Agama ditegaskan bahwa hakim itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan syarat-syrat pengangkataa pembehentian dan sumpah jabatan yang harus diucapkan oleh hakim tersebut. Hakim agama harus beragama Islam, diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama RI berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung RL Prosedur pengangkatan hakim yang melibatkan beberapa instansi yang bewenang dan tiga unsur aparat negara mempelihatkan betapa terhomatnya jabatan hakim ini, Layaklah para hakim menjunjung tinggi kehorrnatan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sedapat mungkin menjauhkan dirinya dari berbagai hal yang bisa menurunkan kewibawaannya. Hakim adalah jabatan yang sangat terhormat. Oleh karena itu seorang hakim harus mempunyai integritas yang tinggi, juga harus mempunyai pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang ilmu hukum, maka hakim dilarang merangkap jabatan 164
dengan wali pengampu, penguasa, penasehat hukum dan pelaksana putusan Pengadilan, serta jabatan yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksanya. Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan syarat- syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi pengangkatan Hakim Peradilan Agama. Syarat-syarat tersebut yaitu (1) warga negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (4) bukan bekas anggota organisasi terlarang lainnya, (5) pegawai negeri; (6) Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam; (7) berumur serendah- rendahnya 25 tahun; (8) berwibawa, ju|ur, dan berkelakuan tidak tercela. Tentang persyaratan Islam bagi hakim Peradilan Agama adalah sangat erat kaitannya dengan faktor hukum yang dlterapkan yaitu hukum Islam. Faktor personalitas keislaman mutlak diperlukan dan syarat ini merupakan syarat yang sangat pentmg dan paling utama dalam mengangkat hakim Peradilan Agama. Syarat personalitas Ke Islaman ini merupakan ciri pembeda dengan hakim dalam Iingkungan Peradilan lain, di mana dalam lingkungan Peradilan lain ini agama tidak dijadikan sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim. Dari segi pendekatan kekuasaan yang dlletakkan kepacla Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1989 itu, maka sangat tetsp syarat agama Islam bagi hakim Peradilan Agama. Dari segi etis, janggal rasanya jika hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, sedang hakim yang menerapkan dan memutuskan perkara tersebut bukan agama Islam. Tentang persyaratan Hakim harus pegawai negeri, ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa kecuali Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl dan Hakim Agung, semuanya adalah Pegawai Negeri. Terhadap hal ini Ismael Saleh, ketika menjabat Menteri Kehakiman mengemukakan bahwa sebetulnya tugas hakim pada umumnya tidak ada beda dengan pegawai negeri Iainnya. Kedudukan hakim sebagai pegawai negeri dan penegak hukum memang dapat dibedakan tetapi tidak dipisahkan.50 Sebagai pegawai negeri sipil, hakim adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh setia pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai abdi negara seorang hakim mengutamakan kepentingan negara di atas 50 H.Ismail Saleh,Apa yang Saya Alami, Pembinaan,Penerbit PT. Intermas,Jakarta,1989,hal.46 165
kepentingan pribadi dan golongan, serta berkewajiban menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, Sedangkan abdi masyarakat, seorang hakim memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang memerlukannya, bukan sebaliknya minta dilayani.51 Tentang peran hakim Peradilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, M, Yahya Harahap, mengemukakan.52 Bahwa pada prinsipnya peran itu merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan yaitu fungsi dan kewenangan. Jadi peran hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan Peradilan, tidak lain dari pada melaksanakan fungsi Peradiian sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan oleh Undang-Undang. Pada umumnya dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Peradilan, lebih dititik beratkan pada tujuan dan tafsiran filosofis. Imam Anis, ketika menjabat sebagai Hakim Agung dalam ceramahnya yang disampaikan pada Pelatihan Tehnis Yustisial Hakim Peradilan Agarna di Banjarmasin mengemukakan.53 Bahwa fungsi Peradilan Agama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut; (1) mengadili (rechtsfrecande functie), dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970; (2) administrasi (administrative functie), termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1870 dan Pasal 52 Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1909; (3) pengawasan (toesinde functie), Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19S9 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; (4) pembinaan (fienende functie), terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; (5) member! nasehat (advisierende functie), terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; (6) pengaturan (regelende fuctie), diatur dalam Pasal 79 Nomor 14 Tahun 1985 yaitu few making dan rule making, (7) akademis (academicechs fungcie) termuat dalam Pasal 27 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970; (8) Fungsi menguji Undang-Undang (judical review) 51 Ibid,hal.47 52 M.Yahya Harahap,OpCit.hal.64 53 H. Imam Anis, Beberapa Fungsi Pengadilan dan Masalah Putusan Pengadilan Agama. Himpunan Makalah dalam Pelatihan Tehnis Yustisial Hakim, Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, di Banjarmasin tanggal 13-14 Juni 1993,hal.4 166
fungsi ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang, Berdasarkan fungsi-fungsi dan kewenangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka peran hakim Peradllan Agama pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat disampaikan sebagai berikut; 1. Menegakkan keadilan dan kebenaran (to enforce the truth and justice) Tujuan Peradilan adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Di sini tidak hanya berperan sebagai mulut undang-undang atau sebagai barang yang tidak bernyawa (antre aneimes). Hakim tidak boleh berperan dengan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal ini, maka peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan itu adalah menafsirkan Undang-Undang secara aktual, dengan tetap beranjak dari landasan cita-cita bangsa yang bersifat umum (common basic idie) yang terdapat dalam falsafah bangsa yaitu Pancasila dan tujuan peraturan undang- undang yang bersangkutan. Dengan demikian para hakim itu tidak reaktif terhadap pembaharuan dan perkembangan tata kemaslahatan masyarakat, Di samping hal tersebut di atas, hakim peradilan Agama harus berani menciptakan hukum baru, yang disesuaikan dengan kesadaran dan perkembangan kebutuhan masyarakat dari senyalemen ini hakim Peradilan Agama diharapkan menemukan dasar atau asas-asas hukum baru. Peran Hakim Peradilan Agama yang lain dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah berani berperan melakukan contra legem, rnenyingkirkan pasal-pasal undang-undang jika dianggap oleh hakim itu bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa melepaskan diri dari common basic idie.54 Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim Peradilan Agama mengadili secara kasuistik dan tidak dibenarkan mengikuti secara mutlak Yurisprudensi yang telah ada, sebab kenyatannya tidak ada perkara yang diperiksa itu persis mirip dengan perkara sebelumnya. Oleh karena itu keadaan khusus (particular reason) yang terkandung dalam perkara yang bersangkutan perlu dikembangkan lagi. 54 M. Yahya Harahap,OpCit,hal.64 167
2. Memberi edukasi, koreksi, prepensi dan represif Menurut M, Yahya Harahap55 peran hakim dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman adalah termasuk juga memberi edukasi melalui produk putusan yang dijatuhinya terhadap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan itu, anggota masyarakat dapat memetik pelajaran dan pengalaman, bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah atau keliru, Di samping itu juga hakim dapat memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu setiap putusan yang dilakukan oleh hakim akan mampu memberi pengertian kepada masyarakat rnana yang benar dan mana yang salah atau tegas membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Dalam kaitan hal tersebut di atas. peran Hakim Peradilan Agama baru dapat memberi makna apabila putusan-putusan yang dijatuhkan melalui proses persidangan didukung oleh integritas profesional yang solid. Oleh karena itu sifat disiplin, kualitas moral yang tinggi dan mantap, berwawasan luas, cakap terampil, menguasai sebaik-baiknya tehnis yustisial mampu memodifikasi nilai-nilai yang segar secara analitas dan konstruklif, pada diri Hakim Peradilan Agama itu harus terbentuk sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung nilai hukum yang matang (maturity of law), rasional praktis dan actual. Hakim Peradilan Agama adalah pejabat yang diserahi tugas untuk memimpin persidangan, oleh karena itu mutlak diperlakukan sikap arif, ia harus menjadi pelayan yang mengabdi kepada keadilan (agent of service} dan menjauhkan diri dari perilaku orogansi (arrogance of power} dan menghargai harta orang berperkara, dan mendapatkan mereka pada kedudukan yang sama di depan hukum. Peran lain yang dilaksanakan oleh Hakim Peradilan Agama dalam mewujudkan edukasi, koreksi, prevensi dan represif adalah menegakkan dengan sungguh- sungguh asas imparsialitas dan audi et alteran parten yaitu tidak berat sebelah dan memberi kesempatan yang sama/seimbang kepada para pihak yang berperkara dalam membela dan mempertahankan hak dan kepentingan rnereka. Selain dan itu para hakim Peradilan Agama berperan dalam menegakkan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Apabila hal ini tidak dilaksanakan maka akan 55 Ibid,hal.67 168
timbul kebingungan bagi pihak yang berperkara, yang pada akhirnya hilang kepercayaan masyarakat kepada Perigadilan Agama. Agar putusan Peradilan Agama dihormati dan dihargai oleh masyarakat maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang cukup, jelas dan mantap sehingga di dalamnya terkandung alasan-alasan penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kapatutan. Patokan ini harus dipegang teguh oleh para hakim Peradilan Agama. 3. Proyeksi tatanan masa depan Penegakan hukum melalui putusan Pengadilan Agama, bukan sekedar memberi kepastian hukum masa kini, tetapi sekaligus harus mampu merekayasa tatanan masyarakat di masa yang akan datang. Putusan Pengadilan Agama harus mampu memproyeksikan tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih lertib di masa yang akan datang dalam bidang kehldupan tertentu sesuai dengan tatanan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran Hakim Peradilan Agama dalam memproyeksikan tatanan masa depan, bukan sekedar menerapkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, harus lebih dari itu yaitu bermuatan rekayasa tatanan masyarakat Islam yang akan datang harus lebih baik dari saat ini.56 Peran Hakim Peradilan Agama melalui putusan yang berwawasan masa depan, harus dapat mengembangkan hukum Islam dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah Wasiat dan Wakaf agar tetap konsisten dengan common basic idie yang terkandunng dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam. 4. Ikut berperan membina law standard Penegakan hukum melalui Pengadilan dapat mewujudkan keseragaman landasan hukum (unified legal framework) dan keseragaman pandangan hukum (unified legal opinion) bagi Peradilan tersebut. Untuk itu Hakim Peradilan Agama harus ikut membina dan berperan dalam membentuk law standard ini, guna tidak terjadi putusan-putusan yang bercorak disparitas tinggi dan bersifat fluktuasis. Agar dapat terbina law standard ini, para Hakim Peradilan Agama meneliti 56 Ibid,hal.71 169
putusan-putusan yang mengandung nilai judge made law57 berupa putusan aktual yang berrnakna pembaharuan dan pembangunan, isinya mengandung perlindungan kepentingan umum, mashlahat umum atau putusan tersebut mengandung cammon basic idie untuk latanan hukum yang akan datang. Putusan yang telah terwujud yurisprudensi secara doktrin dinyatakan sebagai straredesesis, putusan tersebut selalu bersifat konstan yang terjadi dalam kasus yang sama jumlahnya sudah cukup banyak. Tentang pentingnya yurisprudensi sebagai sumber hukum dibahas dalam suatu Seminar Nasional ke VI pada tanggal 25 s/d 19 Juli 1994 di Jakarta, di antaranya ada 5 butir pokok pikiran yang diusulkan yaitu (1) yurisprudensi merupakan kebutuhan pokok yang fundamental melengkapi berbagai hukum, karena dalam sistem hukum nasional yurisprudensi memegang peranan sebagai sumber hukum, (2) tanpa yurisprudensi, fungsi dan kewenangan Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dapat mengalami kemandulan dan stajnasi, (3) yurisprudensi bertujuan agar Undang-Undang tetap aktual dan efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan Peradilan, karena mampu kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman, (4) diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum Nasional, dan (5) asas kebebasan hakirn jangan dipertentangkan dengan yurisprudensi NasionaL58 tetap sebagai sumber hukum Meskipun yurisprudensi dikehendaki oleh Mahkamah Agung Rl kepada hakim untuk dipergunakan sebagai sumber hukum sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 tahun 1972, tetapi sama sekali tidak boIeh mematikan otonomi kebebasan hakim dalam memuluskan perkara. Anjuran Mahkamah Agung Rl untuk mengikuti yurisprudensi haruslah bersifat dinamik dengan acuan bahwa hakim Peradilan Agama tetap bebas menjatuhkan putusan yang bersifat variabel dalam kasus yang sama, dan Hakim Peradilan Agama tetap bebas menciptakan putusan baru yang menyimpang dari yurisprudensi itu sudah tidak lagi bertentangan dengan ketertiban dan kemashlahatan umum. 57 Ibid.hal.72 58 Paulus Effendie Lotulung, Yurisprudensi Dalam Presfektif Pembangunan Hukum Administrasi Negara,Penerbit Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial, Mahkamah Agung RI,Jilid VIII,tahun 1995.hal.171 170
Agar law standard dapat terwujud dengan baik, diperlukan profesionalisasi para Hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini penting karena profesionalisasi merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu lapangan kerja tertentu, karena membutuhkan pengetahuan, keterampilan, wawasan yang kuat Sehubungan dengan hal ini, tanggung jawab hakim makin berat dan komplek dan harus tanggap terhadap perkembangan zaman yang ditandai oleh arus globalisasi dunia saat ini, Oleh karena Hakim Peradilan Agama harus terus belajar (life long learning) dan memicu diri untuk mendapat jawaban hukum yang terus berkembang, dengan ini merupakan kewajiban bagi Hakim Peradifan Agama. 171
DAFTAR PUSTAKA Abdul Karim Zaidan, Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Islam, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun. Abi Yahya Zakaria Azhari, Futhul Wahhab Bisyarhi Manhaj Thulab, Penerbit Syirkah Ash Staqafah al-Islamiyah, Sulaiman Amr*i-Singapore tanpa tahun, A. Manan Chik Lamkuta, Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama, Artikel dalam Harian Pelita, terbitan hari Rabu tanggal 7 Maret 1984, Abu Hasan Muhammad bin Habib Al Bishari Al Bagdadi,Al Ahkamus Sylthaniyah,Penerbit Al Muhmuridiyah At Tijariyah, Mesir,tanpa tahun, A. Gani Abdullah,Badan Hukum Syara" Kesultanan Bima,Disertasi Doktor pada IAIN Syarif Hidayatullah,Jakarta,tahun 1987, Daniel S. Lev Islamic Courts In Indonesia hal.13. Ed.Bahasa Indonesia HZA. Noeh, Sejarah Peradilan Agama di Indoensia, Departemen Agama RI, Kebijakan Hakim Agama Dari Masa KE Masa, Dalam Kurun Setengah Abad, Penerbit Pusat/Badan Penelitian dan Pengembangan Agama,Departemen Agama,Jakarta,tahun 1986, H. Agib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda,Penerbit LP3ES Jakarta,1984,hal.121- 122.Lihat Juga Mohd.Idris Romulyo,Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum cara Peradilan Agama dan Zakat Menrut Hukum Islam,Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,1995, H.Ismail Saleh,Apa yang Saya Alami, Pembinaan,Penerbit PT. Intermas, Jakarta,1989, H. Imam Anis, Beberapa Fungsi Pengadilan dan Masalah Putusan Pengadilan Agama. Himpunan Makalah dalam Pelatihan Tehnis Yustisial Hakim, Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, di Banjarmasin tanggal 13-14 Juni 1993, H. Taufiq, Peradilan Agama di Indonesia,. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional SEASA ke IV tanggal 21-22 Nopember 1986 di Kuala Lumpur Malaysia, Lihat juga HZA Noeh, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, disampaikan pada Simposium Sejarah Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, 1982, H.Taufiq,Ibid, Lihat juga Azhar Basyir, Peranan Hakim Agama Menyongsong UUPA, disampaikan pada Musyawarah Wilayah IKAHA Jateng dan D,I, Yogyakarla pada tangga] 13-14 Oktober 1989 di Yogyakarta. H. Muhammad Daud Ali, Sejarah Perkembangan Indonesia. makalah disampaikan pada pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama. Angkatan ke 3 Islam di 172
Tahun 1993 di Ciawi Bogor, Musyawarah Wilayah IKAHl Jateng dan D.I. Yogyakarta pada tanggal 13 - 14 Oktober 1989, di Yogyakarta, Imam Bin Walid Muhammad bin Rusyd Al Qurthubi, Bidayatul Mujtahid, Juz II Penerbil Mustafa Al Babi Al Halabi, Cairo, Mesir tahun 1960, Insklopedi Indonesia,Jilid 6 Penerbit Ikhtiar Baru Van Hoeve,Jakarta. John L.Esposito,Voice of Resurgent Islam,Edisi 3.Penerbit tidak terbaca,tahun 1983. Muhammad Syarbini Al-Khatib, Mughnil Muhtaj, Juz IV,Penerbit Mustafa Al Babi al Halabi,Cairo,Mesir,1958, Muhammad Salam Makdur,Al Qadha Fil Islam,terjemahan Imron,dengan Judul Peradilan Dalam Islam, Penerbit PT. Bina Ilmu,Jakarta,Cetakan ke IV tahun 1993, M.Yahya Harahap,dalam Beberapa Masalah Hukum Acara Pada Peradilan Agama,Penerbit Yayasan Al Himah,Jakarta,1993. Paulus Effendie Lotulung, Yurisprudensi Dalam Presfektif Pembangunan Hukum Administrasi Negara,Penerbit Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial, Mahkamah Agung RI,Jilid VIII,tahun 1995. Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar Jilid V, Penerbit Al Mustafa Al Babi al Halabi Mesir, 1956 R. Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit PT.Sinar Grafika Jakarta, Cet.1993, Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid III,Penerbit Darul Bayan,Kuwait,Cetakan V,Tahun 1971, Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum, Suara Pengantar. Penerbit Liberty, Yogyakarta, Sukarto, Meninjau Hukum Adat Indonesia,Penerbit tidak terbaca,tanpa tahun, Sudarsono,Pengantar Ilmu Hukum,Penerbit Rineka Cipta,Jakarta,Cet.I, 1991, Wawancara dengan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama tanggal 5 September 1996. Lihat pula H.Ichtijanto, SA. Ikatan Hakim Agama, Organisasi Perjuangan Di Bidang Hukum, Penerbit Panitia Munas Luar Biasa IKAHA,Jakarta,1995, 173
VISI DAN MISI HAKIM PERADILAN AGAMA Oleh: Prof. DR. H. ABDUL MANAN, SH, S.IP, M.Hum. I. PENDAHULUAN Dari uraian yang telah dikemukakan terdahulu dapat diketahui bahwa lembaga Peradilan Agama dengan namanya berubah-ubah telah tumbuh dan berkembang sejak masuknya agama Islam ke bumi Nusantara ini. Pada jaman kesultanan jabatan hakim di lingkungan Peradilan Agama diangkat oleh Sultan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari pemerintahan umum lainnya. Para penghululah yang menyelenggarakan Peradilan Agama pada waktu itu, sehingga pada zaman kolonia Belanda lembaga Peradilan Agama yang dibentuk oleh para Sultan itu diberi legalitas dengan istilah Raad Agama dan Penghulu berperan sebagai qadhi. Pada waktu itu peranan Penghulu sebagai qadhi adalah menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga, seperti gugat cerai, fasakh, syiqaq dan pelanggaran taklik talak. Hukum yang diterapkan adalah hukum Islam sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al Qur'an dan Hadits serta pendapat-pendapat para pakar hukum Islam yang tertuang dalam berbagai kitab Fiqih. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, peranan dan fungsi qadhi yang dilaksanakan oleh Penghulu itu ditransformasikan ke dalam tugas-tugas Departemen Agama melalui lembaga Peradilan Agama. Atas dasar ini diperlukan adanya kesinambungan dalam penerapan hukum Islam kepada keluarga umat Islam di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan, baik dari segi hukum maupun dari segi lembaga yang menanganinya. Ada dua hal yang menarik dalam kesinambungan sejarah ini, yaitu pertama, hukum Islam selalu terpelihara dan dilaksanakan dalam keluarga muslim, kedua yakni transformasi qadhi (hakim) ke dalam fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas itu, maka misi yang harus dilaksanakan oleh Peradilan Agama adalah melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara yang diajukan 174
kepadanya yang sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama harus melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara baik dan benar dengan mempergunakan hukum Islam sebagai patokan utama dan menerapkannya di tengah masyarakat yang selalu berubah. Di samping itu Hakim Peradilan Agama juga harus mengikuti perkembangan hukum umum yang selalu bergerak secara dinamis ditengah era globalisasi seperti sekarang ini, dan mempergunakan hukum tersebut tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditentukan. Berangkat dari ketentuan ini, maka hakim Peradilan Agama harus membawa missi ke depan dengan ketentuan (1) harus menempatkan diri sebagai hakim yang memutus perkara dalam tatanan sistem pemerintahan termasuk dalam kategori Umara dan birokrat, (2) harus memahami dengan benar hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan terutama terhadap hukum yang harus diterapkan dalam keputusan Pengadilan Agama dan hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan perkara yang diproses dalam persidangan, (3) Hakim Peradilan Agama memutuskan perkara dalam masyarakat yang selalu berubah, sehingga banyak kandungan hukum Islam dimungkinkan kehilangan konteks dengan masalah baru yang sekiranya memerlukan pemikiran yang akurat sehingga menuntut hukum Islam tetap eksis dan mampu memecahkan segala masalah yang dihadapinya untuk itu hakim Peradilan Agama dituntut tampil sebagai ulama yang berwawasan luas dan mampu untuk melaksanakan ijtihad, (4) Hakim Peradilan Agama harus memfungsikan dirinya sebagai seorang mujtahid yang berusaha memelihara dan melestarikan hukum Islam dalam masyarakat (khususnya muslim) dan dalam lembaga Peradilan Agama, (5) Hakim Peradilan Agama akan selalu berhadapan dengan perubahan hidup masyarakat, oleh arena itu harus memfungsikan dirinya sebagai perubahan cara berfikir umat dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan pemecahan syariat baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Dari rangkaian missi yang harus dilaksanakan oieh hakim Peradilan Agama sebagaimana tersebut di atas, maka profil hakim Peradilan Agama yang diharapkan adalah seorang yang mampu memfungsikan dirinya sebagai qadhi (ulama/birokrat), mujtahid, mujadid dan mujahid. Agar hal ini dapat terlaksanakan dengan baik, maka 175
seorang hakim Peradilan Agama harus melaksanakan peran yuridis formal secara baik tanpa meninggalkan sama sekali proses sosio yuridis dan peranan sosial lainnya dalam batas-batas yang tidak mengganggu tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Visi dan missi tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk diwujudkan dalam alam kenyataan. Salah satu kendalanya adalah kesadaran diri sementara hakim Peradilan Agama mengenai court of law dan kedudukannya sebagai organ court of law belum tentu tumbuh secara utuh dan mantap dalam diri hakim Peradilan Agama. Kebijakan yang telah melekat dalam pola pikir hakim Peradilan Agama yang menyelenggarakan kehakiman cukup lama terendam dalam quasi peradilan. Hal ini tidak mudah untuk merubah secara seketika dan memperbaharuinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara cepat. Malainkan memerlukan proses pembinaan yang teratur dan terencana secara berkesinambungan dan komprehensif. Dengan demikian akan terjadi perubahan secara natural sesuai dengan perjalanan zaman. Kendala lain mewujudkan visi dan missi adalah pewarisan kondisi masa lalu yang dialami dan dijalani Iembaga Peradilan Agama yang tidak ubahnya kerakap hidup di batu, mati segan hidup tak mau. Peradilan Agama mengalami keterasingan dan keterbatasan serta kekurangan sarana yang seharusnya dimiliki oleh suatu lembaga peradilan negara. Kondisi yang demikian ini mau tidak mau akan megalami kesulitan bagi lembaga Peradilan Agama disaat memfungsikan irinya sebagai lembaga kehakiman yang mandiri dan otonom sejajar lembaga peradilan yang lain. Apabila hal ini terlalu lama, maka akan terjadi hal yang tidak menguntungkan bagi lembaga Peradilan Agama dan bisa timbul hal yang kurang simpatik dan sinis dari pihak yang tidak suka kepada lembaga Peradilan Agama. Keadaan dan kondisi Peradilan Agama yang demikian itu tentunya segera mendapat penanganan yang serius secara terorganisir dan terencana di masa yang akan datang, sehingga visi dan missi yang diemban oleh Peradilan Agama dan hakim dapat terlaksana dengan baik. Dengan harapan di masa yang akan datang wajah lembaga Peradilan Agama secara materiel setara dan sejajar dengan lembaga peradilan yang lain dapat terwujud secara nyata. Agar hal ini dapat terlaksana maka mulai saat ini perlu diadakan perubahan baik secara internal maupun external dalam 176
membina lembaga Peradilan Agama. Memang sulit untuk mengadakan perubahan, apabila kalau di dalamnya terdapat kepentingan dan hak-hak istimewa orang yang terlibat dalam perubahan tersebut sehingga enggan melaksanakan perubahan. II. PROFIL HAKIM PERADILAN AGAMA Peningkatan keterampilan yang harus dilaksanakan oleh hakim Peradilan Agama mengharuskan untuk berperan secara yuridis dan sosio yuridis sekaligus. Segala daya dan upaya dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan harus menghasilkan peningkatan wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan hukum dan pembinaan hukum karier masing-masing hakim Peradilan Agama. Propil hakim Peradilan Agama yang diharapkan pada masa yang akan datang haruslah berorientasi kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Intelektualitas Seorang hakim Peradilan Agama haruslah mempunyai kadar pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalises! seperti sekarang ini. Pendek kata seorang hakim Peradilan Agama haruslah mempunyai wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademis untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini tidak ada satupun disiplin ilmu pengetahuan yang tidak mempunyai kaitan dengan hukum. Ilmu sejarah, politik, sosiologi, ekonomi dan sebagainya merupakan ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh sorang hakim, karena ilmu pengetahuan itu sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas praktisi hukum. dalam kaitan ini Arthur L. Corbin1 mengemukakan: "A judge who is ready to decide what is yustice and for the fublic weal without any knowledge of history and precedent is an egoist and ignoranmus". "Seorang hakim yang siap memutuskan atas nama keadilan dan kesejahteraan umum tanpa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan yurisprudensi adalah egois dan bersikap masa bodoh". 1 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofos dan Sosiologis, Penerbit Candra Pratama, Jakarta, hal.151 177 ilmu
Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Arthur Hendersen bahwa seorang ahli hukum yang tidak menguasai pengetahun tentang ekonomi, sosiologi, ahli hukum tersebut sangat cenderung akan menjadi musuh masyarakat (A lawyer has not studied economics and sociology is very apt to become a public enemy).2 Dengan hal ini adalah sangat keliru apabila seorang hakim Peradilan Agama beranggapan bila seorang telah lulus dalam test hakim dan berhasil mejadi hakim, berarti telah selesai keharusan untuk menuntut ilmu. Seorang hakim harus terus belajar, ia tidak boleh berhenti untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan terhadap issu global dalam bidang hukum guna menunjang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena peranan hakim Peradilan Agama dimasa yang akan datang semakin penting dan menentukan, maka tanggung jawab hakim Peradilan Agama melaksanakan tugasnya semakin berat dan komplek. Dengan hal tersebut, hakim Peradilan Agama dituntut untuk terus belajar (life long learning), terutama new emerging law yaitu hukum berkembang dewasa ini dan juga woul be coming law yaitu hukum-hukum yang diperkirakan dan timbul di masa yang akan datang. Dengan demikian citra dan wibawa Peradilan Agama di mata masyarakat akan semakin meningkat, sebab di masa yang akan datang lembaga Peradilan Agama harus didukung oleh hakim-hakim yang berkualitas dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Hakim Peradilan Agama harus benar-benar siap menjawab tantangan zaman sebagaimana yang ditetapkan oleh GBHN dan PJP terhadap kedua. Di samping itu hakim Peradilan Agama yang harus tanggap terhadap perkembangan dunia yang ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi reional seperti Asean Free Trade Area (AFTA), North American Fre Trade Area (NAFTA), Asia Pasifik Coorperation (APEC) dan berbagai issu global lainnya seperti Hak-hak Asasi Manusia, Hukum Lingkungan, Angkatan Kerja dan Demokrasi serta berbagai issu global lainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai hal ini harus memicu Hakim Peradilan Agama untuk mencari jawaban apabila berhadapan dengan kasus-kasus yang diselesaikan di dalam sidang Peradilan Agama. 2 Ibid,hal.152. 178
Hakim Peradilan Agama di masa yang akan datang tidak hanya berpendidikan strata 1 fakultas Syari'ah dan fakultas Hukum, tetapi juga harus berusaha semaksimal untuk mengikuti jenjang pendidikan pada strata 2 dan 3 dalam bidang ilmu Hukum. Di samping itu harus terus mengukuti pendidikan non formal dalam in training service seperti penataran, pendidikan dan latihan dalam bidang hukum tertentu, seminar, study banding ke instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengikuti kursus-kursus dan sebagainya. Dengan cara ini intelektualisme hakim Peradilan Agama dapat ditingkatkan. 2. Profesionalisme Menurut Magnis Suseno, yang dimaksud dengan profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus.3 Sedangkan profesionalisme merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu yang melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung (komitmen) sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.4 Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Untuk dapat digolongkan profesionalisme dalam suatu jabatan pekerjaan tertentu, maka harus mempunyai kreteria umum atau persyaratan sebagai berikut (1) mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, (2) mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, pengalaman yang memadai dan kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan terbaik. (3) mempunyai sikap berorientasi kehari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya, (4) punya sikap mandiri 3 F. Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafah Hukum, penerbit Kanisus Yogyakarta, Cetakan ke 3 Tahun 1991, hal. 21. 1 4 Pidato Ketua Mahkamah Agung Rl pada Pembukuan Rakernas Tahun 1996 179
berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namaun cermat dalam memiliki terbaik bagi perkembangan pribadinya.5 Keberhasilan seseorang pejabat Pengadilan sebagaimana halnya seseorang hakim Peradilan Agama terlihat diri profesionalismenya. Oleh itu seorang hakim Peradilan Agama yang ideal dalam skope mikro ia harus terus menerus menambah keahliannya dalam bidang i!mu hukum yang menjadi dasar praktek peradilan, dalam skope makro seorang hakim Peradilan Agama harus dapat menjawab tantangan zaman dalam era globalisasi seperti sekarang ini. la harus terus menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tidak berhenti untuk terus belajar segala ilmu hukum yang dapat mendukung tugas-tugasnya (/ear in book and learn in action). Seorang hakim Peradilan Agama harus mengoptimalkan penggunaan seluruh potensi yang ada, bekerja secara efektif dan efesien serta dapat menghasilkan pekerjaan yang menguntungkan organisasi. Di samping hal tersebut di atas, seorang hakim Peradilan Agama yang profesional harus mempunyai etika profesi dengan menetapkan pelayanan kepada pencari keadilan dan hendaknya mengacu kepada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama. Persaingan dalam melaksanakan profesi harus berlangsung secara sehat sehingga dapat terjamin mutu dari profesi yang diembannya. Oleh karena itu, dalam setiap gerak langkah hakim Peradilan Agama yang menuju kepada profesionalisme hendaknya harus berorientasi kepada kode etik hakim Indonesia. Suatu pekerjaan yang profesional memuat hal-hal yang ideal dan sesuatu yang selalu dicita-citakan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kehidupan dan pekerjaan seseorang yang memiliki profesi adalah mengejar cita-cita atau sesuatu yang dinilai tinggi dan bermanfaat untuk ummat manusia. Jika suatu pekerjaan yang profesional berhasil dilaksanakan oleh seseorang, maka hak itu merupakan kunci (key master) dalam meraih sukses selanjutnya. Dalam hal ini Ignatius Ridwan Widyadharma, mengemukakan bahwa seorang yang profesional akan berada dalam kondisi etika yang deskriptif dan normatif sebab ia berada dalam suatu status 5 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim, penerbit Sinar Grafika Jakarta, tanpa tahun, hal. 10-11, lihat juga Muhammad Imaduddin Abdurrahim dalam Jurnal Ulumul Qur'an No.2 Vol. IV tahun 1993. 180
yang terhormat. Etika yang deskriptif adalah berusaha melihat secara kritis dan rasional tentang perilaku manusia di mana yang dicari adalah sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan etika yang normatif adalah berusaha menetapkan sikap pola prilaku yang ideal bagi semua orang dalam menjalankan profesinya.6 Seorang hakim Peradilan Agama harus teguh melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang sesuai dengan etika profesi yang telah digariskan. Sebaliknya profesi yang lain dapat menurunkan profesionalisme sebagai hakim hendaklah ditinggalkan. Profesi hakim yang dijabat oleh seorang membutuhkan profesional yang tinggi dan tidak mungkin dilaksanakan secara bersama dengan profesi yang lain. Hal ini disebabkan karena seorang hakim yang melaksanakan profesinya secara baik dituntut bagaimana ia harus bersikap dan bertindak agar tugas pokok yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Seorang hakim Peradilan Agama harus teguh dalam melaksanakan profesinya sebagi hakim. Sebaiknya profesi lain yang dapat menurunkan profesionalisme sebagai hakim dalam melaksanakan tugasnya haruslah ditinggalkan. Profesi hakim yang dijabat oleh seorang membutuhkan profesionalisme yang tinggi, dan tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan dengan profesi lain. 3. Integritas moral Seorang hakim Peradilan Agama diwajibkan memiliki integritas moral yang solid. Integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan keperibadian yang baik. Bagi seorang hakim Peradilan Agama integritas dapat terpelihara dengan cara berpegang teguh pada jabatan Pegawai Negeri Sipil, sumpah jabatan sebagi hakim, kode etik hakim janji Tri Prastya Hakim Indonesia dan tetap berpegang kepada ajaran agama Islam sepanjang hidupnya. Sebelum melaksanakan tugas sebagai hakim Peradilan Agama, terlebih dahulu ia wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai seorang hakim yang intinya akan setia dan patuh kepada negara dan Undang-Undang serta menghormati semua peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. Dalam 6 Ignatius Ridwan Widhyadharma, Op.Cit hal.25, lihat juga Carles H. Lavine Managing Human Resources dimulai dalam Urbsan Affairs Animal Reviews, V. 13. London, 1987, hal. 37. 181
sumpah itu juga diperdengarkan ucapan bahwa ia akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi seorang hakim Peradilan Agama yang berbudi baik, jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan serta tidak membeda- bedakan orang (lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sumpah jabatan ini diawali dengan menyebut asma Allah dengan suatu maksud bahwa orang yang mengangkat sumpah itu tidak boleh main-main dengan sumpahnya itu, sebab apabila ia melanggar sumpahnya pasti Allah memberi hukuman baik di dunia maupun di akhirat nanti sebagaimana tersebut dalam surat Al Qashshas ayat 77. Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, seorang hakim Peradilan Agama harus tetap pada prinsip iman, Islam dan Ihsan, sebab ketiga hai ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dari sinilah lahir etika moral untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan yang dibebankan tugas- tugas kepadanya. Orang yang mempunyai iman yang kuat akan memiliki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, ia tidak akan guncang dalam menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya. Dengan prinsip ihsan yang tertanam dalam diri seorang hakim berarti ia akan merasa bahwa segala yang dilakukanya itu akan selalu diawasi oleh Allah SWT dan hal ini akan melahirkan dampak positif dalam kehidupannya terutama dalam melaksanakan tugas sebagai praktis hakim. Sebab dengan perasaan selalu diawasi itu, maka ia tidak pernah lepas dari kendali dan dengan sendirinya tingkah lakunya selalu baik, tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar etika, apalagi perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun hakim Peradilan Agama memiliki intelektualitas yang tinggi dan profesionalisme yang dapat diandalkan, tetapi jika hal tersebut tidak didukung oleh integritas moral yang solid, maka intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki itu tidak akan punya arti sama sekali. Oleh karena itu intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang hakim Peradilan Agama itu hendaknya wajib didukung oleh integritas moral yang prima, sebab ketiga hal ini merupakan suatu kesatuan yang manunggal. Dalam kaitan ini H.R Purwoto S. Gandasubrata, pernah mengemukakan bahwa etika profesi hakiki yang di dalamnya terdapat 182
integritas moral merupakan alat menegakkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia. Bahkan lebih dari itu, etika profesi hakim ini diharapkan agar para hakim akan menjadi sadar, tergugah kembali akan tugas suci (mission sacre) yang diembannya sebagai penegak hukum dan keadilan, pengayom hukum yang adil bagi warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.7 Sehubungan dengan integritas moral yang harus dimiliki oleh sorang hakim dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad Arba'ah dan disahkan oleh Ibnu Khusaimah dan Ibnu Hibban pernah memperingatkan bahwa hakim itu ada tiga golongan, yang satu golongan masuk syurga dan dua golongan lainnya akan masuk neraka. Golongan hakim yang masuk syurga adalah hakim yang memenuhi persyaratan intelektualitas, profesionalisme dan integritas moral yang baik serta memutus perkara dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Sedangkan satu golongan hakim yang masuk neraka adalah hakim yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ahli dalam profesi yang diembanya tetapi tidak memutus perkara dengan adil dan benar, ia memutus perkara dengan mengikut hawa nafsunya serta memiliki integritas moral yang buruk. Satu golongan lagi hakim yang masuk neraka yaitu hakim yang bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan tidak memiliki profesionalisme dalam bidang tugasnya serta memutus perkara dengan kebodohannya.8 Dalam Hadist yang lain dari Abi Hurairah Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa diangkat sebagai hakim berarti ia telah disembelih dengan tidak memakai pisau (HR. Ahmad dan Arba'ah).9 Ini menandakan bahwa jabatan hakim itu merupakan jabatan yang sangat mulia dan penuh risiko, oleh karena itu orang yang menjabatnya harus betul-betul profesional dan berwawasan luas. Oleh karena itu integritas moral seorang hakim Peradilan Agama harus tetap dipertahankan sepanjang jabatan itu melekat padanya. Seorang hakim Peradilan 7 Varia Peradilan TH ke III No.35-1988 8 Sayyid Iman Ibn Muhammad Ismail al Kahlani, Subulussalam, Juz 3 dan 4, penerbit Darul Fikri Bairut, tt, hal 115. 9 Ibid 183
Agama dituntut untuk bekerja berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keahliannya dengan ditompang oleh code of conduct, la tidak boleh cacat dalam melaksanakan tugasnya, karena apabila ia sudah cacat atau melakukan suatu kesalahan maka akan berhadapan dengan risiko yang harus dipertanggungjawabkannya. Integritas moral bagi seorang hakim merupakan suatu kerangka kerja dari tugas dari seorang profesional yang harus selalu melekat dalam tugas pekerjaannya. Oleh karena itulah profesi seorang hakim disebut dengan profesi yang terhormat (officum mobile), yang harus selalu dijaga dalam tingkah laku perbuatanya demi martabat seorang hakim Indonesia. 3. Berkemampuan Seorang hakim Peradilan Agama harus melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dengan baik. Agar mampu melaksanakan tugas dengan baik maka ia harus sehat jasmani dan rohani. Di samping itu, ia harus mempunyai keberanian dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak terpengaruh oleh pihak berpekara baik formii maupun pihak materil serta tidak takut kepada paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugasnya ia harus mampu menanggung penderitaan dan kesulitan serta tabah dalam menghadapi cobaan sebagai akibat dari resiko pekerjaanya. Dalam etika profesi hukum, para profesional hukum (termasuk hakim di dalamnya) diharapkan mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis yaitu (1) kemampuan untuk kesadaran etis yang merupakan landasan dasar watak, kepribadian dan tingkah laku para profesi hukum, (2) kemampuan untuk berpikir etis dalam hal yang berkaitan erat dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum, (3) kemampuan untuk bertindak secara etis yang merupakan manipestasi hati yang tulus dan (4) kemampuan untuk memimpin secara etis yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati dalam bertindak dan bertingkah laku.10 Kemampuan pribadi ini harus terus dikembangkan dengan cara suka mempelajari hal-hal baru dan mau mendengar masukan dari manapun juga serta cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan profesinya. 10 Suhrawardi K.Lubis,Op.Cit,hal.14. 184
Umar Ibn Abdul Aziz ketika masih menjabat kholifah pernah memperingatkan hakim yang bertugas di wilayah kesultanannya agar selalu mencapai kesempurnaan pribadi dan berkemampuan untuk melaksanakan tugas secara baik dengan berpedoman kepada (1) harus banyak mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hukum dan yurisprudensi serta pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, (2) harus bersih dari nafsu tamak dan serakah serta tidak boleh mempunyai kepentingan peribadi dalam memutus perkara, (3) harus bersikap belas kasihan dan tidak boleh mempunyai rasa dendam terhadap para pencari keadilan, (4) harus mencontoh prilaku dan mengikuti jejak para imam serta para pendahulunya, (5) harus dapat bergaul dengan para ilmu pengetahuan dan cerdik pandai lainnya, kalau perlu mengikut sertakan pendapat mereka dalam pertimbangan hukum terhadap perkara yang diadilinya.11 Selain dari itu dalam Gari-garis Besar Haluan Negara GBHN) 1993-1998 Pada bidang hukum dikemukakan bahwa pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur hukum yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan kepada pemanfaatan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya. Di samping itu, kualitas aparat hukum harus dikembangkan melalui kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesional maupun kesejahtraannya, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparatur hukum harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam prilaku keteladanan. Hakim salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan Peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Melihat kepada materi GBHN ini maka kepada hakim diharapkan punya kemampuan untuk menjadikan dirinya sebagai aparatur hukum yang mampu menjadikan lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwibawa dan berkualitas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hanya dengan mutu pribadi yang prima, seorang hakim akan mampu 11 H.Zaini Ahmad Noeh, Hakim Agama dari Masa ke Masa,Op.Cit,hal.40. 185
akan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan kemampuan yang dimiliki sebagaimana yang tersebut di atas, diharapkan hakim Peradilan Agama mampu untuk bertindak sesuai dengan asas hukum yang berlaku tanpa meminta petunjuk dari atasannya terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapinya. Di samping itu, dengan kemampuan yang dimiliki ia mampu menjaga kemandiriannya terhadap pengaruh dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekumendir dari dari pihak ectra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang Dasar. Keempat profil hakim Peradilan Agama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu intelektual, profesional, integritas moral dan berkemampuan hendaknya harus ada dalam diri hakim Peradilan Agama. Apabila empat ha! itu sudah ada pada hakim Peradilan Agama, maka citra dan wibawa hakim Peradilan Agama akan meningkat di mata masyarakat. Kalau lembaga Peradilan Agama sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan, maka dimasa yang akan datang Peradilan Agama akan menjadi lembaga yang berkualitas (quality yudiciary) dan akan selalu dipertahankan keberadaanya. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang dalam merekrut hakim Peradilan Agama empat hal tersebut hendaklah dijadikan faktor penentu dalam menetapkan kelulusannya sebagai hakim. III. ARAH PEMBINAAN HAKIM PERADILAN AGAMA Hakim Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman memiliki profesi yang sangat strategis dalam mewujudkan Peradilan Agama sebgai Court of Law. Untuk itu hakim Peradilan Agama harus selalu dibina, baik pra servive training agar mempunyai pengetahuan yang cukup, ahli dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai integritas moral yang solid dan tangguh dalam menghadapi berbagi cobaan dan tekanan pihak ektra yustisial. Menurut Lauwrence E. Sullivan, Direktur Hanvard University Center for the Study of World Relegions banyak alternatif yang dipergunakan dalam melaksanakan pembinaan hakim, diantaranya (1)motivasi yang tinggi atau well motivatif, (2) 186
pendidikan yang memadai atau well educated, (3) terlatih dengan baik atau well trained, (4) peralatan yang baik atau well aquiped, (5) kesejahteraan yang memadai atau, (6) mutasi yang teratur dan terencana atau tour of duty and tour of area.12 Berdasarkan pendapat Laurence E. Sullivan sebagaimana tersebut di atas, maka pembinaan hakim Peradilan Agama sebaiknya diarahkan kepada hal tersebut mengingat substansi yang dikemukakan itu cocok untuk dipergunakan dalam rangka pembinaan hakim Peradilan Agama di Indonesia. Hal yang dikemukakan oleh Lourence E. Sullivan tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 1. Motivasi yang tinggi (Well motivated) Pembinaan dalam rangka motivasi yang diharapkan dapat mempercepat hakim Peradilan Agama untuk bertingkah laku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Dengan motivasi yang dimiliki itu diharapkan sekurang-kurangnya cenderung hakim Peradilan Agama melakukan tingkah laku tertentu yang mendorong dirinya lebih baik maju dari masa yang telah lalu. Motivasi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, termasuk hakim Peradilan Agama karena hal ini mempengaruhi langsung terhadap produktivitas kerja. Kalau kerja sudah tertanam dengan baik dalam diri seseorang, maka hasil kerja juga menjadi baik, tetapi sebaliknya jika motivasi belum melekat betul dalam hati sanubari seseorang maka hasil kerjanya belum bisa untuk diandalkan. 2. Pendidikan yang memadai (Well educated) Intelektualitas seorang hakim ditandai dengan pendidikan yang mereka raih dan pendidikan ini berpengaruh langsung pada kinerja seorang hakim. Pendidikan yang cukup dalam bidang hukum merupakan modal dasar untuk mendukung tugas-tugas seorang hakim. Sehubungan dengan hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 13 huruf g telah menetapkan di mana salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim Peradilan Agama adalah berpendidikan Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam. Diharapkan dengan memiliki pendidikan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan hakim 12 Busthanul Arifin, Mantan Ketua Muda Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Pidato pada pertemuan Hakim Peradilan Agama se Jawa Tengah, November 1992. 187
yang telah diangkat itu dapat mengembangkan dirinya "learned in law and shilled in law" di dalam melaksanakan tugasnya di kemudian hari. 3. Harus terlatih dengan baik (Well trained) Supaya hakim Peradilan Agama memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, ia harus dilatih dengan bermacam pendidikan dan latihan dalam berbagai ilmu hukum dan administrasi peradilan. Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan ini sekaligus dalam pembinaan dan pengawasan terhadap hakim Peradilan Agama dan melaksanakan tugasnya. Pembinaan dan pengawasan seperti ini telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl sejak tahun 1989 dan hasilnya cukup menggembirakan. Di samping itu, Departemen Agama Rl dalam rangka peningkatan kualitas hakim Peradilan Agama telah merekrut sarjana Syari'ah dan Sarjana hukum yang menguasai hukum Islam untuk diangkat sebagai hakim Peradilan Agama. Sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai hakim Peradilan Agama, mereka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan awal selama satu tahun dan baik karyawan Peradilan Agama yang lulus hakim wajib mengikuti pendidikan seiama tiga bulan. Kemudian bagi Ketua Pengadilan Agama yang akan dipromosikan ke hakim Pengadilan Tinggi Agama diwajibkan mengikuti pendidikan hakim Senior selama tiga bulan lamanya. Pendidikan dan latihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Rl maupun Departemen Agama Rl hendaknya dilaksanakan secara kontiniu dan terpadu sebab hasil dari pendidikan dan latihan tersebut dirasakan sangat bermanfaat dalam rangka pembinaan Hakim Peradilan Agama saat ini dan pada masa yang akan datang. 4. Peralatan yang baik (Well equiped) Agar hakim dapat melaksanakan tugas dengan baik maka perlu didukung oleh peralatan yang baik pula. Peralatan yang sangat diperlukan adalah komputer, peralatan persidangan, buku-buku perpustakaan, gedung Pengadilan Agama yang standar dan peralatan lain yang dapat mendukung tugas. Sampai sekarang gedung Peradilan Agama belum ada yang standar yang baru ada hanya balai sidang yang sempit dan tidak mencerminkan sebagai sebuah gedung lembaga kekuasaan 188
kehakiman yang seharusnya berwibawa dan strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Islam. 5. Kesejahtraan yang memadai (Well paid) Kesejahtraan dimaksud disini adalah kesejahteraan lahir batin bagi diri hakim Peradilan Agama beserta keluarganya. Dengan gaji yang cukup diharapkan para hakim Peradilan Agama dapat bekerja dengan tenang, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang menyebabkan ia mencari penghasilan sampingan yang pada akhirnya menurunkan martabat sebagai hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem penggajian hakim sebagaimana yang berlaku saat ini supaya ditinjau kembali dan ditetapkan sistem penggajian yang baru yang sesuai dengan beban kerja dan risiko pekerjaan yang dipangkunya serta sesuai dengan kedudukannya sebagai pejabat negara. 6. Mutasi yang teratur dan terencana (Tour of duty an tour of area) Mutasi yang dilaksanakan hendaknya secara teratur dan berencana dengan suatu harapan agar hakim Peradilan Agama yang dimutasi tersebut dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak dibenarkan adanya pilih kasih dalam pelaksanaan mutasi tersebut, hendaknya diaksanakan secara bertanggung jawab. Apalila pola mutasi dapat dilaksanakan dengan berencana sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka hakim Peradilan Agama akan mendapat kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirdirinya untuk menjadi hakim yang profesional, produktif, berdaya guna dan berhasil guna. Sehubungan dengan ini maka perlu disusun pola mutasi hakim dan pimpinan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk menunjang peningkatan kualitas dan profesional hakim secara berjenjang dan berkala . Agar mutasi hakim ini dapat dilaksanakan sesuai dengan hal yang direncanakan, maka perlu tersedia alokasi anggaran yang memadai dan prosedur pencariannya tidak berbelit-belit. Di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, kariernya dalam rangka pembinaan hakim Peradilan Agama perlu dilaksanakan examinasi putusan hakim secara teratur secara herarchis. Dengan examinasi tersebut dapat diketahui tingkat kemampuan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang 189
disidangkannya. Dengan diketahui kelemahan dan kekurangan dari hakim tersebut maka kewajiban hakim Tinggi Pengawasan Daerah untuk memberi petunjuk dan pembinaan lebih lanjut kepada hakim tersebut. Peningkatan keterampilan teknis yustisial hakim Peradilan Agama hendaknya dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan secara teratur. Dalam latihan itu dibahas tentang berbagai masalah hukum, Dan pemecahan masalah hukum tersebut secara aplikatif yang langsung dapat dipraktekkan dalam pelaksanaan tugas. 190
DAFTAR PUSTAKA Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofos dan Sosiologis, Penerbit Candra Pratama, Jakarta, Busthanul Arifin, Mantan Ketua Muda Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Pidato pada pertemuan Hakim Peradilan Agama se Jawa Tengah, November 1992. F. Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafah Hukum, penerbit Kanisus Yogyakarta, Cetakan ke 3 Tahun 1991, hal. H.Zaini Ahmad Noeh, Hakim Agama dari Masa ke Masa, Ignatius Ridwan Widhyadharma, Op.Cit hal.25, lihat juga Carles H. Lavine Managing Human Resources dimulai dalam Urbsan Affairs Animal Reviews, V. 13. London, 1987, Muhammad Imaduddin Abdurrahim dalam Jurnal Ulumul Qur'an No.2 Vol. IV tahun 1993. Pidato Ketua Mahkamah Agung Rl pada Pembukuan Rakernas Tahun 1996 Sayyid Iman Ibn Muhammad Ismail al Kahlani, Subulussalam, Juz 3 dan 4, penerbit Darul Fikri Bairut, tt, Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim, penerbit Sinar Grafika Jakarta, tanpa tahun, Varia Peradilan TH ke III No.35-1988 191
BAB 2: HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA Oleh: DR. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum. PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Peradilan Negara di samping Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai milik bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam sejak Islam berada di bumi persada ini. Dalam pemerintahan Kerajaan Islam sebagai ciri tata pemerintahan nusantara pada periode berikutnya. Peradilan Agama memperoleh tempat yang lebih nyata sebagai Penasehat Raja di dalam bidang agama. Dengan dikeluarkannya Stbl.1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan dirubah dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 160 dan Stbl. 1937 No. 638 dan 639 Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negera, meskipun dibiarkan pertumbuhannya tanpa adanya pembinaan sama sekali. Kemudian pada zaman kemerdekaan, tercatat beberapa peraturan yang mengakui eksistensi Peradilan Agama, antara lain adalah UU Darurat No. 1 Tahun 1951 jo UU No. 1 Tahun 1961, PP No.45 Tahun 1957, UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977 dan terakhir adalah UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan tambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 192
Meskipun Peradilan Agama telah tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini, tetapi jarang sekali ditemukan tulisan-tulisan tentang Peradilan Agama di Indonesia secara utuh dan lengkap. Meskipun Peradilan Agama telah mempunyai sejarah yang panjang, tetapi dilewatkan saja oleh para cendikiawan dalam percaturan Ilmu Pengetahuan. Kondisi seperti ini mungkin disebabkan para ulama dan cendikiawan muslim selalu menganggap rendah terhadap Peradilan Agama ini. Mereka menganggap bahwa berbicara tentang Peradilan Agama berarti sama saja berbicara tentang kemunduran, juga berbicara tentang hal yang sia-sia dan percuma saja tidak akan tertolong lagi dari masa kejayaan Islam seperti pada abad-abad yang lalu. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, diharapkan mulai babak baru dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA 1. Kewenangan berdasarkan Stb. 1882 Nomor 152. Pemerintah Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 29 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 1882. Sejak dikeluarkan peraturan ini, maka secara resmi pemerintah Belanda mengakui keberadaan lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Kewenangan dan kekuasaan lembaga Peradilan Agama yakni meliputi semua hukum keluarga, kewarisan, wakaf, wasiat dan shadaqah. Agar kekuasaan lembaga Peradilan Agama dapat berjalan dengan baik maka VOC memberlakukan hukum Perdata Islam di Daerah Kesultanan Cirebon yang dikenal dengan Compendium Freijer sejak 25 Mei 1760. Kemudian VOC memberlakukan beberapa Kitab Hukum Islam seperti al Muharra yang diberlakukan di Daerah Karisedenan Semarang dan kitab Mihaj at Thalibin, Fathul Qarib, Al Ikna' pada daerah-daerah selain Karisedan Cirebon dan Semarang. 193
2. Kewenangan berdasarkan Stb. 1937 Nomor 116 dan 610. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 9 tanggal 19 Februari 1937 yang dimuat dalam Stb 1937 Nomor 116, kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dirobah sebab dianggap kekuasaan dan kewenangan selama ini dianggap sangat luas. Pembatasan Kewenangan Pengadilan Agama ini didasarkan atas hasil kerja Komisi Teer Haar yang didukung oleh Snouch Hurgronje berdasarkan teori receptie yang berkembang saat itu. Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan ini hanya berkisar pada masalah Hukum Keluarga yang meliputi (1) memeriksa perselisihan suami isteri yang beragama Islam terutama hal-hal yang menyangkut tentang nikah, talak dan rujuk, (2) Memeriksa dan memutuskan perkara perceraian, menyatakan syarat taklik talak sudah berlaku atau sudah memenuhi syarat sehingga perceraian dapat ditetapkan, (3) Memeriksa dan memutuskan perkara- perkara tentang gugatan nafkah, mas kawin yang belum dibayar oleh pihak suami, hak-hak bekas isteri setelah dicerai seperti nafkah iddah, uang muth'ah dan nafkah yang masih terhutang. Di samping pembatasan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai penasehat Landraad sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 7 RO, dianggap jabatan itu tidak perlu lagi. Bersamaan dengan pemberlakuan Stb. 1937 Nomor 116, diberlakukan juga Stb. 1937 Nomor 638 yang membentuk Pengadilan Agama (Qarapatan Qadhi dan Qarapatan Qadhi Besar) di daerah Kalimantan Selatan dan Timur dengan kekuasaan dan kewenangan seperti Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. 3. Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memantapkan tugas-tugas dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Adapun kewenangan dalam bidang perkawinan antara lain sebagai berikut : 194
1. Izin beristeri lebih dari seorang. 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal ini orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. 3. Dispensasi kawain. 4. Pencegahan Perkawinan. 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. 6. Pembatalan perkawinan. 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri. 8. Perceraian karena talak. 9. Gugatan perceraian. 10. Penyelesaian harta bersama. 11. Mengenai penguasaan anak-anak. 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. 16. Pencabutan kekuasaan wali. 17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. 18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya. 19. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. 20. Penetapan asal usul seorang anak. 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. 195
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 4. Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undnag-Undang ini Kekuasaan dan Kewenangan Lembaga Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shodaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan adalah apa yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bidang Kewarisan adalah (1) penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, (2) penentuan mengenai harta peninggalan, (3) penentuan bagian masing- masing ahli waris, (4) melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. 5. Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Huruf a Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariah Islam, sebagaimana yang tersebut dalam bidang Perkawinan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang ditambah pada point 20 yakni : Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Catatan : Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan antara lain berdasar alasan : 1). Adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan hukum lainnya mengenai status anak angkat, dalam hubungannya dengan nasab, hak kewarisan, mahram, dan lainnya. 2). Keinginan yang sangat kuat di kalangan ummat Islam dalam bidang pengangkatan anak mendaarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. 196
Huruf b Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Catatan: Penetapan Pengadilan Agama atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing- masing ahli waris yang termuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf b sebenarnya hanya melanjutkan ketentuan yang sudah berlaku berdasar UU No. 7/1989. Pasa/107 ayat (2) UU No. 7/1989 yang berbunyi: Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharu (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang- orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Sejak akhir dasa warsa 1980-an Mahkamah Agung bersikap agar penyelesaian permohonan ini dicukupkan oleh Desa/Kelurahan dan Camat berdasar surat dari Departemen Dalam Negeri, Penyelesaian dengan cara demikian banyak dikeluhkan oleh para notaries, sebab akta notaris yang dibuat berdasar surat Mendagri tersebut banyak menuai gugatan di pengadilan. Di Pengadilan Agama yang mengambil langkah dengan menyelesaikan lewat P3HP secara hati-hati lumayan baik, tetapi secara administrative kurang terkontrol, sebab tidak diadministrasikan secara nasional, sehingga berdasar UU yang baru ini harus dilakukan perbaikan. Huruf c Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. 197
Huruf d Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiiiki. Huruf e Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Penjelasan tentang wakaf ini lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Huruf f Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Penjelasan tentang zakat ini lihat Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Zakat.
Huruf g Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. Huruf h Yang dimaksud dengan shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.
Huruf i Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : 198
a. bank syari'ah. b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah. d. reasuransi syari'ah. e. reksadana syari'ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah. g. sekuritas syari'ah. h. pembiayaan syari'ah. i. pegadaian syari'ah. j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. Catatan : a. Konsep ekonomi syari'ah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas yang nyata adalah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian berdasarkan syari'at Islam. b. Dalam hal terjadi sengketa dalam ekonomi syari'ah tersebut, lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama, karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang menguasai prinsip-prinsip syari'ah. HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali hal-hal yang telah di atur secara khusus dalam peraturan tersebut. Hal-hal yang telah diatur khusus, antara lain : 1. Gugatan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon atau tergugat, kecuali apabila termohon atau tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 199
yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon atau penggugat, gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat (Pasal 73 & 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). 2. Pemanggilan bagi tergugat ghaib (tidak jelas alamatnya di Indonesia) maka pemanggilannya dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika tergugat tidak hadir gugatan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek). (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). 3. Pemeriksaan perkara perceraian (baik cerai gugat atau cerai talak) dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan putusan tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 33 & 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). 4. Perdamaian wajib dilaksanakan oleh hakim dalam perkara perceraian pada setiap saat sidang dilakukan sampai perkara diputus. Pada sidang pertama suami isteri harus dating secara pribadi dalam sidang perdamaian tersebut, kecuali salah satu pihak berada di luar negeri dapat diwakilkan oleh kuasanya yang secara khusus dilakukan untuk keperluan tersebut (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). 5. Gugatan dalam bidang perceraian wajib menghadirkan keluarga atau orang dekat masing-masing pihak untuk diminta keterangan dan sekaligus dijadikan saksi dalam perkara tersebut. (Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). 6. Gugatan LI'AN terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau mengingkarin tersebut. Tata caranya sebagai berikut : a. Suami bersumpah empat kali dengan tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata ―laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta‖. 200
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata ―tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar‖, diikuti sumpai kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila ―tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar‖. c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an. 7. Biaya perkara dalam sidang perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, bukan pada pihak yang kalah. IV. PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA 1. Persiapan Sidang a. Mengajukan Gugatan/Permohonan. 1) Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 2) Jenis-jenis perkara di Pengadilan Agama : a) Cerai talak yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak suami dengan maksud untuk mencerai isterinya dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana yang ditentukan UU/PP. b) Cerai gugat yaitu gugatan gugatan yang diajukan oleh seorang isteri untuk minta cerai denan alasan-alasan tertentu, gugatan ini dapat berupa karena pelanggaran Taklik Talak, Fasakh, Syiqoq, Zihar, Ila' dan Lian. c) Perkara-perkara yang berhubungan dengan Ekonomi Syari'ah. d) Perkara-perkara lain selain hal tersebut di atas seperti hal-hal yang berhubungan dengan wakaf, zakat, shodaqoh, harta bersama dan sebagainya. 3) Gugatan dapat diajukan secara tertulis dan lisan setiap gugatan harus ada dasar hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum, merupakan sengekta dibuat dengan cermat dan terang. 4) Setiap gugatan harus dibuat tertulis dengan memuat : 201
a) Identitas para pihak. Yang dimaksud dengan identitas adalah cirri-ciri daripada Penggugat dan Tergugat ialah nama, pekerjaan, tempat tinggal. b) Fundamentum Petendi. Fundamentum Petendi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan daripada tuntutan. (1) Fundamentum petendi ini terdiri dari dua bagian : (a) bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (fietljke gronden) dan (b) bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtsgronden) (2) Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. (3) Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar tuntutan itu. (4) Mengenai seberapa jauh harus dicantumkannya perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat : (a) Menurut Substantierringstheori, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya : bagi Penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal-usul pemilikan tersebut ; 202
(b) Menurut induvidualiseringtheori sudah cukup dengan disebutkannya kejadian-kejadian yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan , karena hal tersebut dapat dikemukakan di dalam sidiag-sidang yang akan datang dengan disertai pembuktian. (c) Menurut putusan Mahkamah Agung sudah cukup dengan disebutkannya perumusan kejadian materiil secara singkat (putusan MA tanggal 15 Maret 1972 No. 145 K/Sip/1971). c) Petitum atau tuntutan. (1) Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau dictum putusan. Oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (ps. 8 No. 3 Rv). (2) Tuntutan yang jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. (3) Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 (tiga) ialah : (a) Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. (b) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. (c) Tuntutan subsidiary atau pengganti. (4) Meskipun tidak selalu tapi seringkali di samping tuntutan pokok masih diajukan tuntutan tambahan yang merupakan pelengkap daripada tuntutan pokok. 203
(5) Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud : (a) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. (b) Tuntutan ―uitvoerbaar bij voorraad‖ yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Di dalam praktek permohonan uitvoerbaar bij voorraad sering dikabulkan. Namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah memberi putusan uitvoerbaar bij voorraad (Instruksi MA tangal 13 Februari 1958). (c) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu. (d) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan. (e) Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan nafkah bagi isteri (ps. 59 ayat 2, 62, 65 HOCI, ps. 213, 229 BW) atau pembagian harta (ps. 66 HOCI, 232 BW). (6) Mengenai tuntutan subsidiary selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Biasanya tuntutan subsidiary itu berbunyi ―Agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar‖ atau ―mohon putusan yang seadil-adilnya‖ (aequo et bono). (7) Di dalam berperkara di pengadilan kita mengenal gugatan biasa/pada umumnya dan gugatan yang bersifat referte. (8) Sebuah gugatan dapat dicabut selama putusan Pengadilan belum dijatuhkan dengan catatan : (a) Apabila gugatan belum sampai dijawab oleh Tergugat, maka Penggugat dapat langsung mengajukan pencabutan gugatan. 204
(b) Apabila pihak Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari Tergugat. b. Penetapan Majelis Hakim 1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan, petugas meja II menyampaikan berkas gugatan/ permohonan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera dengan dilampiri formulir Penetapan Majelis Hakim (PMH). 2) Majelis Hakim harus terdiri dari tiga orang hakim (kecuali undang-undang menemukan lain), dengan ketentuan : a) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama selalu menjadi Ketua Majelis. b) Ketua Majelis Hakim hendaknya Hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim, c) Tiga orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan. d) Susunan Majelis Hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. e) Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu, Ketua Pengadilan Agama dapat membentuk majelis khusus, f) Majelis Hakim dibantu oleh Panrtera Pengganti dan Jurusita. 3) Ketua Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara. 4) Apabila Ketua Pengadilan Agama karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka la dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagian kepada Wakil Ketua Pengadilan Agarna atau Hakim senior yang bertugas di Pengadilan Agama itu, 5) Penetapan Majelis Hakim dicatat oleh petugas meja II dalam buku register induk perkara. 205
b. Penunjukkan Panitera Pengganti. 1) Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara. 2) Panitera Pengganti membantu Majelis Hakirn dalam persidangan. 3) Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas meja II dalam buku register induk perkara. c. Penetapan Hari Sidang 1) Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan dilengkapi formulir Penetapan Hari Sidang (PHS), 2) Ketua Majelis Hakim setelah mempelajari berkas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. 3) Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. 4) Dalam menetapan hari sidang, dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim. 5) Setiap Hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing. 6) Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumunan Pengadilan Agama sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara, 7) Panitera Pengganti harus melaporkan hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasannya kepada petugas meja II dengan menggunakan isntrumen. 8) Petugas meja II harus mencatat laporan panitera pengganti tersebut dalam buku register perkara. 206
d. Pemanggilan para pihak 1) Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh Jurusita kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. 2) Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. 3) Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja 4) Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan, Jurusita harus memberitahukan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang. 5) Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan. 6) Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu: a) Perkara di bidang perkawinan, (1) Pemanggilan dilaksanakan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga. (3) Dalam hal pemanggilan sudah dilaksanakan sebagaimana tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 207
(4) Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus maka dalam persidangan berikutnya tergugat/ termohom tidak perlu dipanggil lagi (Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1 975 jo Pasal 139 KHI). (5) Apabila sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat/termohon hadir dan/atau diketahui tempat tinggalnya maka penggugat/pemohon harus memperbaiki surat gugatan/permohonan sesuai dengan tempat tinggal tergugat/termohon dan selanjutnya panggilan disampaikan ke tempat tinggalnya. b) Perkara yang berkenaan dengan harta kekayaaan. (I) Pemanggilan dalam perkara yang berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. (2) Surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan Agarna (Pasal 390 ayat (3) HlR/Pasal 718 ayat (3) RBG). (3) Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa/Lurah (Pasal 390 ayat (1) HlR/Pasal 718 ayat (2) RBG), 7) Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan. 8) Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 7 tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat KMA kepada Ketua 208
Pengadilan Negeri Batam Nomor 055/75/91/1/UMTU/Pdt./1991 tangga! 11 Mei 1991). 9) Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka 7 dan 8 sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan. 10) Terhadap perkara yang telah ditetapkan prodeo tidak dikenakan biaya apapun. 2. Pelaksanaan Persidangan. a, Ketentuan umum persidangan. 1) Perkara harus diperiksa dan diputus selambat-lambatnya dalarn waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan, Jika dalam waktu tersebut belum putus maka Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya, 2) Sidang Pengadilan Agama dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai beberapa saat kernudian pada hari yang sama, namun hal itu harus diumumkun terlebih dahulu. 3) Sidang Pengadilan harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan di tempat, sidang sedapat-dapatnya dibuka dan ditutup di Kantor Kelurahan/Kepala Desa atau ditempat lain yang memungkinkan. 4) Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan, Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 5) Apabila sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena semua Hakim berhalangan, maka sidang ditunda dan penundaan tersebut sesegera mungkin diumumkan. 6) Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBG jo. UU Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU. 3 Tahun 2006 jo. PERMA No. 2 Tahun 2003). 209
7) Apabila tercapai perdamaian maka perdamaian di bidang harta kekayaan dituangkan dalam putusan perdamaian. Sedangkan perdamaian dalam perkara perceraian tidak dibuatkan putusan perdamaian, tetapi perkara dicabut oleh para pihak dan dituangkan dalam penetapan pencabutan. 8) Dengan adanya upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, maka Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu perdamaian dengan hari persidangan berikutnya. 9) Sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 10) Apabila Ketua Majelis berhalangan, persidangan tetap dibuka oleh Hakim Anggota yang senior untuk menunda persidangan, Apabila salah seorang Hakim Anggota berhalangan, ia dapat digantikan oleh Hakim lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Penggantian Hakim Anggota harus dicatat dalam berita acara. 11) Dalam keadaan luar biasa di mana semua Hakim berhalangan, sidang ditunda dengan cara mengumumkan. 3. Jalannya Persidangan : a. Susunan Persidangan Terdiri Dari : 1) Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan. 2) Pihak Penggugat dan Tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi Tergugat disebelah kanan dan Penggugat disebelah kiri hakim. Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan Iebih kurang 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. b. Sidang Pertama. Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan "sidang dibuka untuk umum" dengan mengetuk palu hakim memulai dengan pertanyaan- pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat. 210
1) Identitas Penggugat. 2) Identitas Tergugat. 3) Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak, di muka sidang pengadilan. 4) Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian. Dalam hal ini meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin damai karena usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, hakim meminta agar dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan cecking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa rnereka dipanggil untuk menghadiri sidang. Sebagai bukti identitasnya para pihak menunjukkan KTP masing- masing. Apabila yang datang kuasa Penggugat dan Tergugat, maka hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti surat kuasa khusus pihak lawan. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan. Setelah para pihak dianggap sudah mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan. c. Sidang Kedua (Jawaban Tergugat) 1) Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan. a) Gugatan dicabut. b) Mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang, 2) Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang maka hakim tidak ikut campur. Kedua belah pihak berdamai sendiri. Ciri dari pada perdamaian di luar pengadilan ialah : a) Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya hakim. b) Apabila salah satu pihak ingkar janji permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan. 3) Apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, maka ciri-cirinya ialah : a) Kekuatan perdamaian sama dengan putusan pengadilan. b) Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tak dapat diajukan kembali. 211
4) Apabila tak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak Tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk Penggugat. Lembar kedua untuk Hakim, Lembar ke tiga untuk arsip Tergugat sendiri. Jawaban Tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan atau referte dan membenarkan diri Tergugat sendiri sudah barang tentu alasan penolakan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya. Biasanya isi jawaban itu terbagi 3 (tiga) yaitu : a) Dalam Eksepsi. b) Dalam Pokok Perkara c) Permohonan a) Jawaban Dalam Eksepsi. Jawaban Dalam Eksepsi ialah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosessuil gugatan tidak benar, atau ekspresi berdasarkan ketentuan materiil (ekspsi dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet Ontvenkelij verklaard). Dasar- dasar daripada eksepsi antara lain sebagai berikut : (1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang. Misalnya : Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan tetapi gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2) Gugatan salah alamat (tergugat tak ada hubungan hukum) Misalnya : A (Penggugat) mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan B. yang menghuni rumah tersebut adalah C bapaknya B. karena pembayaran sewa rumah tidak dipenuhi, maka A menggugat C, (salah alamat) seharusnya yang digugat adalah B. (3) Penggugat tak berkualitas (Penggugat tak mempunyai hubungan hukum). 212
Misalnya : Dalam kasus sewa menyewa rumah tersebut yang mengajukan gugatan bukan A tetapi D (anak A). Meskipun gugatannya sudah benar, artinya gugatan ditujukan kepada B, tetapi karena tanpa surat kuasa khusus dari A (pemilik rumah) maka D tidak berhak untuk menggugat B. (4) Tergugat tidak lengkap Misalnya : Dalam kasus jual beli tanah, A membeli tanah dari B, C menggugat A karena C merasa memiliki tanah tersebut, C menggugat A karena telah membeli tanah secara tidak sah, maka karena A membeli tanah tersebut dari B, maka ia menganggap tidak lengkap apabila B tidak digugat juga. (5) Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi dilatoir) Misalnya : A digugat B karena utangnya tidak dibayar, A menangkisnya dengan mengatakan bahwa B telah memberikan penundaan waktu pembayaran b) Dalam Pokok Perkara. Jawaban Dalam Pokok Perkara ini merupakan bantahan terhadap dalil-dalil/fundamentum petendi yang diajukan Penggugat. Misalnya : A (Penggugat) menuntut B (Tergugat) agar meninggalkan tanah yang dikerjakan B dengan dalih : Tanah tersebut adalah milik A sebagai ahli waris Bapaknya C pemilik asal yang sudah meninggal dunia. Adanya patok D dan letter C yang masih atas nama C. A tidak pernah melihat atau mengetahui adanya transaksi antara B dan C atas tanah tersebut. Dalam contoh tersebut, B dapat membantah dalih A dengan alasan : A diragukan sebagai ahli waris karena tidak ada fatwa waris. Petok D dan letter C bukan bukan kepemilikan. B mempunyai akte jual beli. Berdasarkan bantahan tersebut B dapat meminta kepada hakim agar gugatan ditolak. 213
c) Permohonan atau Petitum. (1) Sifat permohonan sudah barang tentu harus menguntungkan Tergugat sendiri. (2) Jadi jawaban tergugat pada prinsipnya menolak gugatan Pengugat dengan jalan menangkis dan membantah apa yang didalihkan oleh Penggugat. Untuk itu Tergugat harus jeli, menguasai permasalahan serta hukum-hukum yang terkait. Semua jawaban juga cukup beralasan artinya berdasarkan peristiwa yang didukung oleh hukum. d. Sidang Ketiga (Replik) Pada sidang ini Penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk Tergugat dan satu untuk simpanan Penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat. e. Sidang Keempat (Duplik) Dalam sidang Tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan Tergugat terhadap duplik Penggugat. f. Sidang kelima (Pembuktian dari Penggugat) Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh Penggugat. Disini penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil Penggugat sendiri dan yang melemahkan dalil-dalil Tergugat. Bukti-bukti surat (foto copy) harus di nazegelen lebih dulu dan pada waktu sidang dicocokan dengan aslinya oleh hakim maupun pihak Tergugat. Hakim mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dilanjutkan oleh Tergugat sedangkan pihak Penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terhadap saksi-saksi haki mempersilahkan Penggugat mengajukan pertanyaan lebih dahulu kemudian Hakim sendiri juga mengajukan pertanyaan- pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan. Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian ini ada tanya jawab dan perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian ini dapat cukup sehari, tetapi biasanya bisa dua tiga kali atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian. Perlu dicatat disini 214
bahwa sebelum ditanyakan serta memberikan keterangan saksi harus disumpah Iebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang bila belum dipanggil. g. Sidang Keenam (Pembuktian dari Tergugat) Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian Penggugat, maka sidang kaenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak Tergugat. Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti- bukti dan saksi-saksi adalah Tergugat. sedang tanya jawabnya kebalikan daripada sidang ke lima. h. Sidang Ketujuh. Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Di sini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri. i. Sidang Kedelapan Sidang kedelapan dinamakan sidang putusan hakim. Dalam sidang kedelapan ini hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetukan palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan. 4. Putusan Hakim a. Untuk memberi putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. b. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan 215
cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Di samping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi. c. Adapun susunan dan isi putusan hakim adalah berdasarkan (ps. 183, 184, 187 HIR, ps. 194, 195, 198 Rbg), (ps. 4 ayat (1) ps. 23 UU No. 4/1970, ps. 27 Ro dan 61 Rv), yang terdiri dari : 1) Kepala putusan. 2) Identitas para pihak. 3) Pertimbangan. 4) Amar. 5) Penanda-tanganan. 1) Kepala putusan Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas yang berbunyi ―Demi keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa‖ (ps. 435 Rv). Kepala putusan ini penting sekali karena memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Tanpa adanya kepala putusan tersebut, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (ps. 224 HIR, 258 Rbg). 2) Identitas Para pihak. Identitas perkara atau gugatan tentu mempunyai dua pihak atau lebih, maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari pada pihak seperti : nama, umur, alamat dan nama dari pengacaranya kalau ada. 3) Pertimbangan atau considerans a) Pertimbangan atau considerans adalah dasar daripada putusan Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh pihak sedangkan pertimbangan akan hukumnya adalah urusan hakim. b) Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (obyektif). c) Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam putusan (ps. 184 HIR, 195 Rbg, ps. 23 UU No. 14/1979). 216
d) Ps. 184 HIR, 195 Rbg, ps. 23 UU No. 14/1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar daripada putusan pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. Meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban menurut ps. 184 HIR (ps. 195 Rbg) cukup dimuat dalam putusan. 4) Amar atau dictum d) Pada hakikatnya amar atau dictum merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan. e) Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (ps. 178 ayat 2 dan 3 HIR, ps. 189 ayat 2 dan 3 Rbg). f) Amar atau dictum itu dapat bersifat deklaratif dan dispositif. Dikatakan deklaratif apabila amar itu merupakan penerapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa atau hukumnya mengabulkan atau menolak gugatan. 5) Penanda-tanganan. a) Setiap putusan harus ditanda tangani oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Panitera (ps. 184 ayat 3HIR, 195 ayat 3 Rbg, ps. 23 UU No. 17/1970). b) Apabila ketua sidang tidak dapat menandatangani putusan, maka penandatangan oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua (ps. 187 ayat I HIR, ps. 198 ayat I Rbg). c) Apabila panitera berhalangan untuk menandatangani putusan, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam Berita Acara (ps. 187 ayat 2 HIR, ps. 198 ayat 2 Rbg). 217
PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding : 1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu : a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. b. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara tingkat pertama (pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947). 2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989). 3. Panitera memeritahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947). 4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947). 5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947). 6. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding. 7. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah syari'ah Provinsi ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. 8. Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. 9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera : a. Untuk perkara cerai talak : 1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon. 218
2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. b. Untuk perkara cerai gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Proses Penyelesaian Perkara: 1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register. 2. Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas. 3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis. 4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis. 5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi. 6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding. 7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi : 1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). 2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). 3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar. 4. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). 219
5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). 6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). 7. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). 8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. 9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : a. Untuk perkara cerai talak : 1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon. 2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. b. Untuk perkara cerai gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Proses Penyelesaian Perkara : 1. Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi. 2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi. 3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi. 220
4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. 5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat. 6. Majelis Hakim Agung memutus perkara. 7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengaduan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI Langkah-langkah yang harus dilakukan Peninjaun Kembali : 1. Mengajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama. 2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berweang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). 3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989). 4. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memberi PK kepada pihak lawan dalam tengang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. 5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang wkatu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. 6. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat- lambatnya dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. 7. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama. 8. Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tengang waktu 30 (tiga puluh) hari. 221
9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : a. Untuk perkara cerai talak : 3) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon. 4) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. b. Untuk perkara cerai gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Proses Penyelesaian Perkara : 1. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK. 2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi. 3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK. 4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut. 5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat. 6. Majelis Hakim Agung memutus perkara. 7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengaduan tingkat pertama yang menerima permohonan PK. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak Tergugat, dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sedang bila pihak Penggugat yang kalah dalam perkara pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak 222
Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan. Pada asasnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum. Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela. Pengecualian terhadap asas ini di mana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-Undang adalah : 223
a. Pelaksanaan putusan lebih dahulu (Putusan serta merta). Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperatif. Syarat-syarat itu berupa : 1) Adanya akta otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti. 2) Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti. 3) Ada gugatan provisi yang dikabulkan. 4) Sengketa yang ada sekarang mengenai bexitsrecht. b. Pelaksanaan putusan provisi. Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului). c. Akta Perdamaian. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa. d. Eksekusi terhadap Grosse Akta. Sesuai Pasal 4 HIR eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi 224
terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial. 1. Putusan tidak dijalankan sukarela. Dua cara menjalankan isi putusan yaitu : a) Secara sukarela. Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi). Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka hendakya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh Jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim. Keuntungan menjalankan amar putusan sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral. b) Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi Terjadi bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehinga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengutus Jurusita Pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relative mahal, di samping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit. 225
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir. Maksud putusan yang bersifat kondemnatoir adalah putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (Noeksekutable). Menurut sifatnya amar atau dictum putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu : a) Putusan Condemnatoir, yaitu yang amar putusannya berbunyi ―Menghukum dan seterusnya‖. b) Putusan Declaratoir, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, dan c) Putusan yang Konstitutif, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Putusan yang bersifat kondemnator biasanya terwujud dalam perkara yang berbentuk Contentiosa (kontentiosa) dengan ciri-ciri : 1) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai. 2) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan Proses pemeriksaannya berlangsung secara Contradictoir, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah. 4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR yaitu jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Agama yang bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan Perintah Ketua Pengadilan Agama yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakkan dan kepastian huikum serta pertanggung jawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan maka akan tampak jelasdan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh Jurusita dan panitera, di samping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut. 226
5. Macam-macam eksekusi a. Eksekusi yang diatur dalam Pasal196 HIR dan seterusnya di mana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilajutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial. b. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, di mana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya maka hakim tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Agama mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua 227
Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak di dalam sidang terbuka. c. Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR. Perihal ini tidak diatur dalam HIR Pasal 200 ayat (11) yang mengatur lelang menyebut eksekusi riil. ―Jika perlu dengan pertolongan Polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya‖. Pasal ini memberi petunjuk sedikit tentang bagaimana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan dilakukan oleh Jurusita apabila perlu diantu oleh beberapa angota Polisi atau anggota Polisi Militer, apabila yang dihukum untuk melakukan pengosongan rumah itu anggota ABRI misalnya. Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara baik dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktek sangat diperlukan. PENUTUP Demikianlah secara ringkas Hukum Acara Perdata yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena terbatasnya waktu penulisan sudah barang tentu makalah ini jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap dengan uraian ringkas ini para peserta penataran dapat menambah wawasan dalam menerapkan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. 228
DAFTAR PUSTAKA DR. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Abdurrahman, HM, SH., Hukum Acara Perdata, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 1994. Prof. DR. Sudikno Mertokusno, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1988. M. Yahya Harahap, SH. Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, materi Kuliah Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu Bogor 1990. Prof. DR. MR. Wiryono Projodikuro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, 1992. Yoni Agus, S. SH. MH., Hukum Acara Perdata Dalam Praktek, makalah pada Pendidikan Advokat Angkatan II Fakultas Hukum Uiversitas Indonesia, Jakarta, 2005. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH. MH., Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan, makalah pada Pendidikan Profesi Advokat Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2005. 229
TEKNIS PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA1 Oleh: Dr.H.Komari,SH.,MH. 1. PENDAHULUAN Tehnis pemeriksaan dalam persidangan pada pengadilan khususnya di peradilan tingkat pertama sesungguhnya sangat penting, selain menyangkut kelengkapan para pihak yang berperkara juga ketelitian majlis hakim dalam memeriksa yang menjadi obyek pemeriksaan itu sendiri. Dalam diklat PPC Terpadu Cakim III ini diberikan pembelajaran tehnis pemeriksaan perkara secara teoritis, dimaksudkan agar para perserta Diklat PPC Terpadu dapat memperoleh gambaran sekilas yang dapat dijadikan bekal guna mempelajari cara-cara pemeriksaan perkara di pengadilan. Di samping itu mereka setelah pendidikan dan pelatian secara teori di Badan Litbang Diklat Kumdil MA ini, selanjutnya para peserta Cakim III ini langsung magang sebagai asisten hakim di Pengadilan Agama, dengan harapan akan mendapat pembelajaran yang sempurna, dan nantinya dapat mengaktualisasikan dengan baik.. Pemeriksaan perkara oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama atau hakim Pengadilan Agama adalah untuk menyelesaikan persoalan/diajukan oleh penggugat yang merasa haknya dilanggar orang lain atau tergugat. Proses pemeriksaan perkara perdata adalah untuk mencari kebenaran materiil, maka uapaya hukum untuk mencari kebenaran tersebut seperti mengajukan gugatan, jawaban dan saksi-saksi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, hakim pada dasarnya bersifat pasif dan dapat aktif dalam hal-hal tertentu. Dalam pemeriksaan suatu perkara, sebetulnya/tidak perlu atau bukan banyaknya pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak, tetapi yang baku sesuai dengan hukum acara perdata serta sistematik dan rasional dan berdasarkan hukum yang jelas, sehingga hasil pemeriksaan itu akan menjadikan putusan yang dapat 1 Dr. Komari SH. M Hum, Tehnis Pemerisaan Perkara di Pengadilan Agama, di sampaikan kepada para Cakim PPC Terpadu di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Bogor Jakarta. 230
dipertanggungjawabkan kepada para pihak khususnya, serta mempunyai nilai ilmiah karena putusan tersebut memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan philosifis. 2. Persiapan Persidangan Surat gugatan dari pihak penggugat setelah diproses di kepaniteraan perkara dan oleh Ketua Pengadilan Agama menugaskan kepada hakim dengan surat Penetapan Majlis Hakim (PMH), pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim satu seorang ketua ketua dan dua orang anggota. Setelah majlis hakim menerima Penetapan Majlis Hakim (PMH) dari ketua pengadilaan, kemudian membuat Penetapan Hari Sidang (PHS), dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti yang mendapingi untuk membuat instrumen rellas penggilan untuk diserahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti, agar jurusita atau jurusita pengganti tersebut memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat dilampiri salinan surat gugatan. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak ketemu dengan pihak tergugat di tempat kediamannya, relaas panggilan tersebut harus disampaikan kepada kepala desa atau lurah agar diteruskaan/disampaikan kepada yang bersamgkutan, (pasal 390 ayat (1) HIR/pasal 789 ayat (1) Rbg). Dan apabila tergugat ternyata telah meninggal dunia maka rellas panggilan tersebut disampaikan kepada ahli warisnya, sedangkan bila ahli warisnya tidak diketahui tempat timnggalnya, maka rellas panggilan disampaikan kepada kepala desa/lurat ditempat tinggal terakhir. Kemudian apabila tempat tinggal atau alamat tergugat tidak diketahui, maka relaas panggilan tersebut disampaikan kepada Bupati atau Walikota dan untuk selanjutnya relaas panggilan tersebut ditempelkaan di papan pengumuman Pengadilan Agama yang bersangkutan. Perlu juga diperhatikan Majlis Hakim dalam musyawarah untuk menentapkan hari sidang, perlu diperhatikan pertama apakah tergugat mempunyai alamat yang jelas atau tidak atau mungkin tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Kedua mungkin tempat tinggal tergugat berada di luar negeri. Hal ini untuk memperhitumgkan ―kepatutan" dari kehadiran tergugat di persidangan, sebab kepatutan kehadiran tergugat di persidangan itu adalah 3 (tiga) hari sebelum hari 231
sidang, kalau tergugat menerima rellas panggilan kurang tiga hari maka surat arellas panggilan tersebut dinilai tidak patut dan tergugat berhak mengeksepsinya, akibtanya rellas panggilan tersebut ―tidak syah". Dengan demikian tentang rellas panggilan ini dapat disimpulkan bahwa yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut : a. Majlis dalam menetapkan haris sidang (PHS) harus memperhatikan lokasi domisili pihak-pihak yang akan dipanggil, relaas panggilan harus sudah sampai ditangan pihak-pihak yang bersangkutan 3 (tiga) hari sebelum hari sidang termasuk di dalamnya hari libur atau hari besar. b. Rellas panggilan harus dilakukan secara resmi dan formal disertai dengan tanda tangan pada rellas panggilan tersebut. c. Relaas panggilan harus langsung disampaikan kepada kepada pihak-pihak yang berperkara, apabila tidak ketemu disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dan beliaulah menanda tanganinya dengan diserati cap Desa/Lurah d. Pengertian Kepala Desa atau Lurah disini adalah apatarur pemerintah yang terendah, sehingga tidak boleh disampaikan pada Rw atau Rt. Pihak-Penggugat maupun pihak Tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan menurut hukum acara perdata baik Herzien indonesche Reglement (HIR) maupun Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) tidak mewajibkan mewakilkan kepada seorang yang ahli dalam hukum acara atau memberi kuasa hukum kepada pihak lain, berbeda dengan hukum acara yang diatur dalam Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) yang berlaku bagi golongan Eropa. Sehingga dalam hukum acara perdata yang berlaku pada Laandrad dahulu, sekarang Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang dapat beracara adalah seorang yang memenuhi syarat kecakapan dalam hukum dapat bertindah untuk dan atas namanya sendiri di pengadilan. Oleh karen itu yang mewakili atau yang dapat diberi kuasa hukum : pertama apa yang disebut ―kuasa insidentil" artinya kuasa hukum ini yang ada hubungannya dengan keluarga dan bukat advokat, pada umumnya setiap tahun oleh Pengadilan Agama hanya dibolehkan sekali, hal ni untuk menghindari terjadi bisnis seorang kuasa hukum yang tidak mempunyai anggota advokat yang telah resmi. Kedua adalah advokat yang telah mendapatkan izin praktik 232
dari organisasi profesi advokat dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hak untuk menggunkan Kuasa Hukum sebagaimana disebut di atas, bahwa bagi HIR/Rbg tidak wajib, namun bagi yang diberi kuasa oleh pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat harus surat kuasa khusus atau istimewa, yang artinya bahwa surat kuasa khusus tentang subyeknya, obyeknya, materi perkaranya, pengadilannya (SEMA. No.2/1994, tanggal 14 Oktober 2004), namun untk pengadilan boleh diberikan pertingkat pengadilan dan diperbolehkan untuk tingkat pertama sampai tingkat kasasi. 3. Jalannya Persidangan Dalam tehnik pemeriksaan perkara perlu diperhatikan pertama rellas panggilan baik pada penggugat maupun tergugat sudah disampaikaan secara sah dan patut atau belum, bila ternyata belum, maka persidangan perkara tersebut belum adapat dilaksanakan, maka majlis hakim menentapkan untuk memerintahkan kepaada jurusit/juru sita pengganti untuk memanggil pihak yang belum dipanggil secara syah dan patut tersebut. Akan tetapi apabila majlis telah menilai bahwa rellas panggilan telah syah dan patut, maka majlis hakim mengadakaan pemeriksaaan perkara dengan tahapan-tahapan kronologis pemeriksaan. Tahapan-tahapan tersebut harus dilalui, namun tahapan-tahapan tersebut tidak identik dengan hari persidangan, oleh karena itu dua atau tiga tahapan dapat tersebut di atas, dapat dilaksnakan dalam sekali persidangan, begitu pula sebailiknya satu tahapan sama dengan satu kali persidangan. Adapun tahapan-tahapan persidangan tersebut yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut : a. Upaya Mediasi atau perdamaian b. Pembacaan gugatan c. Jawaban d. Replik e. Duplik f. Pembuktian Penggagat g. PembuktianTergugat 233
h. Kesimpulan i. Putusan 4. Pesidangan Pertama Pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, para pihak baik penggugat maupun tergugat yang telah dipanggil secara syah dan patut untuk hadir dipersidangan, dapat terjadi beberapa kemungkinan, Umpamaya pertama kemungkinan Peggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir dalam persidangan. Bila terjadi seperti ini biasanya sidang ditunda dan para pihak dipanggil sekalai lagi, dan bila kemungkinan tergugat tidak hadir lagi dapat diputus dengan verstek, sedangkan bila yang tidak hadir penggugat dapat diputus gugur, dan bila biaya telah habis perkara dapat dicoret. Kemungkinan kedua dalam sidang pertama penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang syah. Dalam keadaan seperti ini majlis hakim menjatuhkan putusan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 1225 HIR. Pasal 149 Rbg, atau memanggil tergugat sekali lagi sebagaimana diatur dalam pasal 126 HIR/150 Rbg. Putusan verstek dapat dikabulkan apabila memeenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Tergugat telah dipanggil secara syah dan patut b. Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum c. Tergugat tidak mengirim iksepsi tentang kewenangan relatif d. Penggugat hadir dan memohon putusan. e. Gugatan telah beralasan dan tidak melawan hukum Kemudian dalam praktik di Pengadilan Agama khususnya perkara perkawinan dalam bidang perceraian pihak penggugat tetap dibebankan pembuktian, meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Hal ini dikarenakan umumnya dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kedua belah pihak 234
diwajibkan untuk menghadirkan keterangan keluarga dekat, dan keterangan ini dapat diinterprestasikan sebagai alat bukti saksi. Akan tetapi berdasarkan Surat Ketua Mahkmah Agung Urusan Perdata Tertulis tanggal 18 Januari 1992, yang menyatakan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian dan sama dengan putusan verstek non perceraian, maka sebenarnya dalam perkara perceraianpun putusan verstek tidak perlu pembuktian.Putusan verstek bukan karena terbukti tetapi berdasarkan pasal 149 Rbg, sedangkan menurut pasal 125 HIR bahwa putusan verstek apabila gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hak, dan menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan beralasan tanpa melawan hak. Kemungkinan ketiga adalah Penggugat hadir, tergugat tidak hadir, dan ketidak hadirannya karena adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, namun meskipun tidak hadir tetapi mengirimkan jawaban, bila terjadi seperti ini harus diperhatikan jawaban dari tergugat tersebut. Apabila jawaban tersebut yang berkaitaan dengan pokok perkara, maka jawaban tersebut tidak perlu diperhatikan, dan dianggap tidak pernah ada meskipun dalam pertimbangan juga dicamtukan. Tetapi apabila jawaban tersebut menyangkup kewenanangan relatif bahwa Pengadilan Agama tidak berwenangan mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini Majlis Hakim harus memeriksa dan apabila ternyata Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksanya ternyata benar bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut, maka majlis hakim harus menjatuhkan putusan negatif yaitu menyatakan bahwa ia tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tetaapi apabila sebaliknya berdasarkaan alat bukti dari pihak penggugat ternyata berwenang mengadili perkara tersebut, maka majlis hakim menolaknya eksepsi tergugat dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan verstek. Kemungkinan keempat adalah dalam sidang pertama Penggugat tidak hadir dan telah dipanggil dengan syah patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadiri sebgai kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan tergugat hadir dipersidangan, majlis hakim dapat mengambil langkah dua kemungkinan pertama dapat menjatuhkan putusan gugur 235
seseuai dengan pasal 124 HIR/pasal 148 Rbg, atau memanggil sekali lagi penggugat (pasal 126 HIR/150Rbg.) Akan tetapi apabila penggugat lebih dari 1 (satu) orang maka ketidakhadirannya salah satu tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menjaatuhkan putusan gugur perkara tersebut, Dengan kata lain selama masih ada penggugat yang hadir, maka putusan gugur tidak bisa dijatuhkan. Gugatan dapat dinyatakan gugur bila terjadi : a. Peanggugat telah dipanggil secara syah dan patut b. Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh oleh lain sebagai kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadirannya itu tanpa alasan yaangs yah yang dibenarkan oleh hukum. c. Tergugata hadir dan mohon putusan. 5. Upaya Mediasi dan Perubahan Gugatan Dalam sidang pertama apabila pihak penggugat dan pihak tergugat hadir dipersidangan majlis hakim mempunyai kewajiban mendorong kedua belah pihak prinsipal atau materiil untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkmah Agung Nomor 1 Tahun 2008, serta memberikan petunjuk tentang proses maupun mediator yang besertifikasi, baik dari lingkungan Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar Pengadilan dan Mediator tersebut telah ditulis pada Papan Nama Mediator di Pengadilan Agama. Proses mediasi oleh mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut selama 40 hari kerja dan dapat ditambah 14 kerja atas kesepakatan kedua belah pihak. Kemudiaan apabila mediator berhasil mengadakan mediasi tersebut selanjutnya kedua belah pihak membuat akte perdamaian yang selanjutnya diserahkan kepada majlis hakim dan perkara tersebut dapat diputus dengan putusan perdamaian (Acte van dading). Tetapi apabila mediator gagal melaksnakan mediasi kedua belah pihak, maka mediator wajib membuat laporan kegagalan tersebut dan menyampaikan ke majlis hakim. Kemudian majlis hakim akan melanjutkan pemerikasaan perkara. 236
Sebelum pemeriksaan persidangan dilanjutkan penggugat mempunyai hak untuk mengadakan perubahan surat gugatannya dan atau mencabut gugatan baik sebagian maupun seluruhnya, tetapi apabila telah ada jawaban dari tergugat perubahan atau pencabutan tersebut tidak boleh melebihi pokok gugatannya 6. Pemeriksaan Pertama Apabila mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa upaya mediasi telah gagal, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Ketua Majlis. Kemudian apabila isi gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat dan tergugat telah memahami maksud dan tujuan dari pada gugatan penggugat tersebut, maka tahab berikutnya adalah meemberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan penggugat tersebut baik dengan secara tertulis maupun dengan secara lesan. Dalam dialog antara majlis hakim dengan para pihak baik penggugat maupun tergugat, Panitera/Panitera Pengganti wajib mencatat dalam berita acara, dialog mengenai pertanyaan-pertanyaan majlis hakim yang berkaitan dengan ada tidaknya perubahan gugatan, serta kefahaman dan kejelasan maksud dan tjuan gugatan penggugat kepada tergugat Kemudian dalam hal jawaban tergugat atas gugatan penggugat kemungkinan timbul jawaban yang berisi : a. Eksepasi Eksepsi adalah tangkisan terhadap suatu gugatan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang. Eksepsi ini terdapat 2 macam pertama eksepsi prosessuil (formil) yang meliputi 1) eksepsi kewenangan abosut yaitu atas Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili yang menjadi gugatan, tetapi perkara pengadilan lain. 2) Eksepsi relatif yaitu kewenangan Pengadilan Agama yang digugat tidak berwenang tetapi kewenangan Pengadilan Agama lain 3) Eksepsi Nebis in idem yaitu atas perkara yang telah diputus 4) Eksepsi Gemis aan Hoedanigheid yaitu bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan pada tergugat. 237
Dan kedua eksepsi materiil yaitu yang diajukan dengan tujuan agar pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan karena dalil gugatanya bertentangan dengan hukum materiil (perdata). Eksepsi tersebut adalah: 1) Dilatoir eksepsi artinya yang menyatakan gugatan belum bisa dikabulkan karena perssyaratan belum terpenuhi, seperti gugatan taklik talak peggugat baru tidak memberi nafkah dua bulan taklik talaknya 3 bulan 2) Peremtoir eksepsi artinya eksepsi yang menghalanya dikabulkannya gugatan, seperti alasan gugatan melanggar sihgot taklik talak, eksepsinya karena telah penggugat nuzuz b. Tuntutan Provisi Tuntutan provisi ini adalah tuntutan sementara selama pemeriksaan perkara masih berlangsung, daan tuntutan ini sifatnya sangat mendesak demi kebaikan kedua belah pihak, seperti tuntutan pisah rumah sebelum terjadinya perceraian. c. Jawabab Pokok Perkara Dalam jawaban pokok perkara ini terdapat 4 macam yaitu : 1). Membantah dedngan tegas dalil gugatan yang diajukan peggugat 2). Kedua mengakui secara bulat, bentuk pengakuan ini terdapat 3 cara (1). Pengakuan dengan tegas, (2) Pengakuaan dengan diam, dan (3) membantah tanpa adanya alasan. 3). Ketiga mengakui dengan klausula adalah pengaakuan yang dibarengi dengan pembebanan dari apa yang digugat. 4). Mengakui gugatan dengan berkualifikasi artinya pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan penggugat. d.Tututan Rekonvensi Gugatan Rekonvensi adalah tuntutan balik dari tergugat kepada penggugat yang merupakan assesor terhadap ggatan konvensi, sehingga rekonvensi ini dapat difahami dari keebolehannya yaitu (1) menegakaan asas cepat sederhana dan biaya ringan dan(2) menghindari putusan yang saling bertentangan. Kemudian Yahyaa Harahab mengatakan dalam praktik terdapat ssyarat dibolehkannya diajukan rekonvensi, yaitu (1). Terdapat faktor pertautan 238
mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevaan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, (2). Hubungan pertautan antara konvensi dengan rekonvensi harus sangat erat sehingga penyelesaianya dapaat dilakukan secara efektif dalam satu putusan. 7. Replik Replik adalah tanggapann penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat. Replik harusessuai dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Oleh karena itu replik itu merupakan respons penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan replik ini bisa dimungkinkan ada replik 1 dan 2 atau seterusnya. Subtansi replik bisa terjadi membenaran dari jawaban tergugat atau boleh jadi berisi penjelesan atau dalil penggugat atas gugatan yang telah diajukannya. 8. Duplik Duplik adalah jawaban atas replik yang diajukan oleh penggugat. Isi dulik dapat membenarkan dalil yang diajukan penggugat dalam replik atau juga bisa terjadi membantahnya atau menjelaskan dalil yang telah disampaikan dalam jawaban atau mungkin juga mengemukakan dalil baru yang menguatkan sanggahanya atas replik yang telah diajukan oleh penggugat. Tahapan replik dan duplik dapat diulangi sampai pada titik temu antara penggugat dan tergugat, bahkan ntidak tertutup kemungkinan hakimlah yang menutup, karena bisa terjadi replik dan duplik tersebut hanya mengulang-ulang dalil yang pernah disampaikan sebelumnya. 9. Pembuktian Tahap selanjutnya adalah pembuktian, dan pembuktian dapat diartikan bahwa sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya hanya terbatas kepada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Pembuktian ini pada fasarkan diajukan oleh pihak yang mendalilkan, sedangkan bagi yang membatahnya dengan sendirinya ia wajib untuk membuktikan bantahanya itu. Dengan demikian biasanya pembuktian ini kedua belah pihak masing-masing dibebankannya pembuktian untk menguatkan dalil- 239
dalilnya. Atas dasar kedua dalil pihak tersebut, maka hakimlah yang mengkonstattir peristiwa hukum tersebut dengan putusannya. Dalam hukum acara perdata macam alat bukti tersebut adalah terdiri dari : a. Alat bukti tertulis b. Alat bukti saksi-saksi c. Alat bukti pengakuan d. Alat bukti persangkaan, dan e. Alat bukti sumpah. Dalam pemeriksaan alat bukti biasanya pertama adalah alat bukti tertulis dan selanjutnya alat bukti saksi-saksi, sedangkan alat bukti lainya umumnya apabila kedua alat bukti tersebut belum menyelesaikan atau menemukan hukumnya. Pada waktu para pihak menyampaikan bukti tulisan sebelum disampaikan ke majlis hakim alat bukti itu biasanya berupa foto kopi, kecuali petikan akte nekah, diharuskan untuk dilegalisasi kepada Panitera/Sekretaris (Pansek). Kemudian baru dsampaikan kepada majlis hakim. Oleh majlis hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut dicocokan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P-1, P-2 dan seterusnya apabila bukti tersebut dari pihat penggugat. Demikian sebaliknya bukti dari tergugat juga dicocokan dengan aslinya, tetapi untuk bukti dari i pihak tergugat diberi tanda T-1, T-2 daan seterusnya. Kemudian bukti saksi-saksi setelah disumpah, baik saksi dari pihak penggugat dan tergugat dalam pemeriksaannya para pihak melalui majlis hakim dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, demikian juga majlis hakim juga dapat mengajukan prtanyaan tentang peristiwa yang telah dilihat dan didengarnya, sebagaimana diatur dalam pasal 150 HIR/ pasal 178 Rbg. 10. Kesimpulan Pada tahap akhir pemeriksaan adalah tahap kesimpulan, dalam tahap ini pihak penggugat dan pihak tergugat diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan kesimpulan yang merupakan pendapat akhir selama pemeriksaan perkaraa dalam persidangan. Dalam kesimpulan ini pihak-pihak sama-sama diperbolehkan saling membantah alasan-alasan dan pembuktian pihak lawan, 240
yang selanjutnya mereka memberi kesipulan dan pendapatnya atas gugatan maupun jawaban yang telah disampaikan kepada penagdilan. 11. Musyawarah Hakim. Dalam musyawarah majlis hakim harus berpedoman pada pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang -Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Taun 2009.yaitu bahwa yang pertama menyampaikan pendapat adalah hakim yang termuda atau yunior, selanjutnya hakim yang tua atau senior kemudian yang terakhir menyampaikan pendpata adalah hakim ketua majlis. Dalam musyawarah majlis Panitera /panitera penggnati tidak wajib mengikutinya, tetapi atas izin dari majlis dia dapat mengikuti masyawarah majlis tersebut. Dalam musyawarah majlis apabila terjadi tidak sepakat secara bulat diantara majlis hakim, ataus alahs atu diantara majlis hakim berbeda dengan dua hakimlainnya, maka salah satu hakim tertsebut diharuskan membuat disseting opinium (DO). Tetapi bila tidak bersedia membuat disseting opinium berarti secara tidak langsung dia juga sependapat. 12. Putusan Putusan ada dua macam putusan sela dan aputusan akhir. Putusan sela putusan pengadilan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, seperti putusan atas eksepsi kewenangan Pengadilan Agama, putusan provisi dan lain sebagainya. Sedangkan putusan akhir adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majlis hakim yang diberi wewenang untuk itu, dalam menyelesaikan perkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan akhir tersebut dengan susunan isinya adalah sebagai berikut : a. Kepala Putusan yang terdiri dari judul, Nomor putusan, Kalimat Bismillahhirahmanirrahim, dan Demi Keadilan Bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Identitas para pihak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat. 241
c. Tenang Duduk Perkaranya d. Tentang Pertimbangan hukum e. Amar/Diktum 13. Penutup Dalam bagian ini menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut dibacakan dalam terbuka untuk umum serta lengkap dengan hari, tanggal, bulan dan tahun termasuk tahun hijriah dan tahun masehi termasuk dibacakan /disebutkan nama-nama-nama majlis hakim yang memeriksa perkara dan panitera/panitera pengganti yang membantu persidangan serta pihak-yang berperkara hadir atau tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut. 242
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Oleh: Drs. H. Maradaman Harahap, SH. MH. I. PENDAHULUAN Sebelum membicarakan pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, perlu diketahui bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 disebutkan: (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkmah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 dalam pasal 2 disebutkan : ―Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini‖. Kemudian dalam konstitusi Negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali secara eksplisit disebutkan dalam Bab IX pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman Dengan demikian badan peradilan agama adalah peradilan negara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia karena telah diakuai secara tegas dan diatur secara jelas dalam undang-undang bidang kekuasaan kehakiman dan konstitusi negara oleh karena itu pula hakim di lingkungan peradilan agama sama kedudukannya dengan hakim di lingkungan peradilan lainnya 243
baik dari segi kepangkatan maupun sistem penggajiannya serta hak-hak lainnya terlebih lagi saat ini semua lingkungan peradilan sudah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung R.I. II. Pengertian Hukum Acara. Hukum acara sering disebut hukum formil, sedang tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil. Prof. DR. Wiryono Prodjodikoro, SH. mengemukakan Hukum Acara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. mengatakan : ―Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materril. Lebih konkrit lagi dapatlah diakatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya memajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.‖ (Sudikno : 1998 : 2) Menurut Dr. H. Abdul Manan SH, SIP., M.Hum. ―Hukum acara disebut juga Hukum Formil karena ia mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan secara formal‖. (Abdul Manan : 2000 : 2) Dari tiga pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Hukum Acara Peradilan Agama ialah Peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana mentaati dan melaksanakan hukum perdata materil dengan perantaraan Peradilan Agama termasuk bagaimana cara bertindak mengajukan tuntutan dan bagaimana cara Hakim bertindak agar hukum perdata materil yang menjadi kewenangan Peradilan Agama berjalan sebagaimana mestinya. 244
Adapaun hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus. (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989). Oleh karena itu membicarakan hukum acara peradilan agama pada dasarnya sama dengan pembicaraan dan pembahasan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum. III. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama. Adapun sumber utama hukum acara peradilan agama adalah: 1. HIR/RBg (Hukum acara perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum) 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan UU No. 4/2004 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 4. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004. 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. 7. PP Nomor 9 Tahun 1975 8. RV (Reglement op de Burgerlijke Rechsvordering) 9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung. 11. Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum/Kitab-kitab Fiqih. 12. Dan lain-lain. IV. Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama. Sumber utama Hukum Materil Peradilan Agama ialah : 1. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI. 245
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 TAhun 1987. 8. Yuriprudensi. 9. Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih. 10. Hukum pasitif l yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama. V. Tempat dan kedudukan: Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/kota, daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedang Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tingkat Banding dan berkedudukan di Ibukota Propinsi, wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. (Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 2006). Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden ( Pasal 7 UU No.7/1989) Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-Undang (Psl. 8 UU No.7/1989) Tetapi ada juga sejumlah Pengadilan Agama yang daerah hukumnya hanya meliputi beberapa kecamatan seperti di daerah Sumatera Barat dan di Kalimantan Selatan. Ini terjadi karena sejak jaman penjajahan pengadilan agama tersebut sudah eksis dan hingga saat ini tidak dihapus/tidak digabung dengan pengadilan agama yang ada di ibu kota kabupaten tersebut. VI. Azas-Azas Hukum Acara Peradilan Agama: a. Peradilan/hakim bersipat pasif. b. Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan. c. Peradilan Agama memutus perkara berdasarkan hukum Islam. (Pasal 2 dan 49 UU No.3 Tahun 2006) d. Peradilan Agama dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat ―Bismillahirrahmanir rahim‖ dan diikuti dengan ―Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‖. (Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.7/1989) e. Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989). 246
f. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 58 ayat (1) UU No. 7/1989) g. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan Majelis sekurang-kurangnya tiga orang Hakim (salah satunya Menjadi Ketua Majelis) dan dibantu Panitera sidang. (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UU No.4/2004) h. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Psl. 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004) i. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup. (Pasal 67 hurup b dan pasal 80 hurup b UU No.7/1989) akan tetapi pada saat pembacaan putusan atau penetapan dilakukan dengan terbuka untuk umum (Pasal 60 UU No.7/1989 jo. Psl. 20 UU No.4/2004) j. Peradilan Agama dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar.(Psl.5 ayat (2) UU. No. 3/2006 jo. Psl. 4 ayat (3) UU. No. 4/2004) k. Dan lain-lain . (Selanjutnya lihat Mukti Arto : 1995 : 10) VII. Kewenangan Mengadili Peradilan Agama Adapun kewenangan mengadili badan Peradilan Agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu : 1. Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut "Atribut Van Rechsmacht". Contoh perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.. 2. Kewenangan Relatif (Relative Competensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain 247
kewenangan relatif ini disebut "Distribute van Rechtsmacht". Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah "Actor Sequitur Forum Rei". VIII. Tugas Pokok Badan Peradilan Agama Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqoh; dan i. Ekonomi Syari'ah. (Dasar Hukum: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). IX. Tugas lain dari badan Peradilan Agama Selain dari tugas pokok sebagaimana diuraikan di atas, Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya yaitu : 1. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989) 2. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunteer. 248
3. Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006) 4. Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan tugas-tugas lainnya. X. Jenis Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Ditinjau dari sifat perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepada badan Peradilan Agama terdapat 2 (dua) macam perkara yaitu : 1. Perkara Kontensius Perkara Kontensius adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih dan merupakan tuntutan hak serta adanya kepentingan hukum. Contoh perkara sengketa harta waris, perkara perceraian dan lain-lain. 2. Perkara Volunter Perkara Volunter adalah perkara yang tidak mengandung sengketa tetapi ada kepentingan hukum serta diatur dalam Undang-undang. Contoh perkara penetapan wali, penetapan wali adlol dan lain-lain. XI. Proses Berperkara di Pengadilan Agama Seseorang yang akan berperkara di Pengadilan Agama datang secara pribadi atau melalui kuasannya yang sah (dengan Surat Kuasa) mengajukan surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dan mendaftarkannya kepada petugas yang ditunjuk menerima surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian petugas yang menerima surat gugatan atau permohonan tersebut menaksir uang muka/panjar biaya perkara yang harus dibayar dengan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) lalu penggugat atau pemohon membayar uang muka/panjar biaya perkara ke kasir. Selanjutnya petugas kasir memberi nomor perkara pada surat gugatan atau permohonan tersebut dan menyerahkan satu eksemplar salinan surat gugatan atau permohonan dan lembar pertama (asli) SKUM kepada yang mengajukan perkara. Setelah itu perkara tersebut didaftarkan ke dalam buku induk perkara oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan jenis perkaranya, dengan demikian perkara tersebut telah 249
didaftar secara resmi dan akan ditentukan Majelis Hakim yang akan memerikasanya oleh Ketua Pengadilan. XII. Surat Gugatan dan Permohonan Pengertian surat gugatan Surat gugatan ialah surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang memuat tuntutan hak dan adanya kepentingan hukum serta mengandung sengketa. Yang mengajukan disebut Penggugat sedang pihak yang digugat disebut Tergugat. Dalam praktek sering ditemukan Penggugat tidak hanya satu orang tetapi bisa lebih, demikian juga Tegugat bahkan kemungkinan terdapat orang lain atau pihak ketiga yang tidak masuk kepada kelompok Penggugat maupun Tergugat tetapi mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perkara yang diajukan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mau bergabung dengan pengugat maupun dengan Tergugat oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus dilibatkan dalam perkara dan dalam surat gugatan disebut sebagai Turut Tergugat. 1. Bentuk dan Kelengkapan Gugatan/Permohonan Adapun bentuk gugatan atau permohonan dapat dibagi 2 (dua) yaitu : a. Bentuk Tertulis Gugatan atau permohonan bentuk tertulis harus memenuhi syarat formil, dibuat dengan jelas dan terang serta ditanda tangani oleh yang mengajukan (Penggugat/Pemohon) atau kuasanya yang telah mendapat surat kuasa khusus. b. Bentuk Lisan Gugatan atau permohonan bentuk lisan ialah gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan oleh mereka yang buta huruf dan Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan, kemudian catatan tersebut diformulasikan menjadi surat gugatan atau permohonan. (Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat (1) RBg.) 250
2. Syarat-syarat Gugatan a. BerupaTuntutan Yaitu merupakan suatu aksi atau tindakan hukum yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan dan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. b. Ada Kepentingan Hukum Maksudnya yaitu setiap gugatan harus merupakan tuntutan hak dan mempunyai kepentingan hukum yang cukup. c. Sengketa Yaitu tuntutan hak tersebut harus merupakan sengketa. Tidak ada sengketa maka tidak ada perkara (geen belang, geen actie) d. Dibuat dengan Cermat dan Terang Yaitu dengan alasan atau dasar hukumnya harus jelas dan dapat dibuktikan apabila disangkal, pihak-pihaknya juga harus jelas demikian juga obyeknya. Jika tidak jelas maka surat gugatan tersebut akan dinyatakan gugatan kabur (Obscure Libel). 3. Unsur-unsur Surat Gugatan Unsur-unsur surat gugatan ada 3 (tiga) yaitu : a. Identitas dan kedudukan para pihak Menurut ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Identitas seseorang adalah nama lengkap, umur dan tempat tinggal, tetapi untuk lebih lengkapnya identitas seseorang sebaiknya ditulis juga jenis kelamin, agama dan pekerjaan. Kebiasaan di Peradilan Agama jenis kelamin seseorang dapat diketahui dari nama yang bersangkutan diiringi dengan kata Bin berarti anak laki-laki dari .... dan kata Binti artinya anak perempuan dari ...... b. Posita Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari gugatan tersebut serta dibuat dengan jelas dan terang. Dalam bahasa lain posita disebut "Fundamentum Fetendi". Jadi suatu surat gugatan harus memuat peristiwa hukum dan dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan. 251
c. Petitum Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh Penggugat supaya dikabulkan oleh Hakim. Suatu petitum harus didukung dengan posita dan suatu petitum yang tidak didasarkan pada posita maka petitum tidak akan dikabulkan oleh hakim. 4. Penggabungan (kumulasi) gugatan/permohonan. Ada beberapa macam penggabungan (kumulasi) yaitu : a. Kumulasi Subjektif yaitu jika dalam surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang penggugat atau Tergugat. b. Kumulasi Obyektif yaitu Penggugat mengajukan beberapa tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat. c. Intervensi yaitu ikut sertanya pihak ketiga ke dalam suatu proses perkara karena ada kepentingan hukum atau ditarik sebagai pihak. Kumulasi atau Penggabungan gugatan/permohonan dalam satu surat gugatan/ permohonan berarti terdapat beberapa tuntutan/permohonan. Intervensi diatur dalam pasal 279 -282 R.V. dan ada 3 (tiga) macam bentuk intervensi yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu : a. Tussenkomst. b. Voeging. c. Vrijwaring. Adapun yang dimaksud dengan ―Tussenkomst" ialah masuknya pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri, oleh karena itu ia melawan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang sedang berperkara. Voeging adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan memihak kepada penggugat atau tergugat. Vrijwaring adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berlangsung guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan Penggugat. 252
5. Gugatan Rekonvensi Yang dimaksud dengan gugatan rekonpensi ialah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tentang sengketa antara mereka menyangkut hukum kebendaan. Dasar hukum Pasal 132 a dan 132 b HIR/Pasal 157 dan 158 RBg. Syarat-syarat gugatan rekonvensi : 1. Diajukan bersama-sama jawaban, tetapi ada yang berpendapat selama dalam tahap jawab menjawab dan belum sampai ke pembuktian bisa diajukan gugatan rekonpensi. 2. Diajukan terhadap Penggugat inpersona tidak kepada kuasa Penggugat. 3. Menyangkut hukum kebendaan, dalam hal ini sepanjang masih dalam kewenangan Pengadilan Agama. 4. Bukan mengenai pelaksanaan putusan. 6. Surat Permohonan Surat permohonan ialah surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang memuat tuntutan hak perdata yang diajukan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa dan diatur dalam Undang-undang atau ada aturan hukumnya. Contoh perwalian, pengangkatan anak dan lain-lain. Ciri-ciri Surat Permohonan yaitu : 1. Ada kepentingan hukum. 2. Tidak mengandung sengketa 3. Diatur dalam Undang-undang atau Peraturan XIII. Tata Cara Pemerikasaan Perkara Persiapan Persidangan: Setelah surat gugatan atau permohonan didaftar atau dicatat dalam register induk perkara, maka Panitera Pengadlan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus sudah menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama, lalu Ketua Pengadilan memeriksa kelengakapan berkas perkara tersebut, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut 253
dengan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). Kemudian perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim melalui Panitera, lalu Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan menetapkan Hari Sidang dan memerintahkan Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak- pihak yang berperkara. Tenggang waktu pemanggilan pihak-pihak berperkara tersebut, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari antara hari pemanggilan dan hari sidang yang telah ditentukan, artinya panggilan sidang harus sudah diterimakan kepada pihak-pihak berperkara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, apabila panggilan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara kurang dari 3 (tiga) hari, misalnya 2 (dua) hari sebelum hari sidang, maka panggilan tersebut harus dinyatakan tidak patut/tidak sah. Perkara yang telah resmi terdaftar harus sudah disidangkan selambat- lambatnya 1 (satu) bulan dari pendaftaran perkara, kecuali ada alasan hukum yang membenarkan, misalnya pihak Tergugat berada di luar Negeri. XIV. Tata Cara Pemanggilan Pihak-pihak Berperkara Untuk menghadirkan pihak-pihak berperkara di muka persidangan, harus dilakukan dengan surat panggilan resmi (relaas panggilan) dengan cara sebagai berikut : 1. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. 2. Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya. 3. Jika yang dipanggil tidak ditemui di tempat tinggalnya panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah setempat. 4. Panggilan sudah disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. 5. Panggilan pertama kepada Tergugat harus dilampirkan salinan surat gugatan. Dasar hukumnya Pasal 145 dan pasal 718 RBg, Pasal 121 dan Pasal 390 HIR, pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 254
XV. Tahap-Tahap Pemerikasaan Sebelum memeriksa perkara, Majelis Hakim harus membaca dan mepelajari berkas perkara, dan dalam persidangan Ketua Majelis berada di tengah/diantara dua hakim anggota lalu membuka sidang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim diiringi dengan mengetukkan palu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, jika diwakili oleh kuasanya, maka penerima kuasa tersebut harus diperiksa identitasnya dan juga surat kuasanya. Secara teoritis pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Sidang Pertama usaha perdamaian. 2. Sidang kedua Pembacaan surat gugatan. 3. Sidang ketiga jawaban Tergugat. 4. Sidang keempat Replik Penggugat. 5. Sidang kelima Duplik Tergugat. 6. Sidang keenam pembuktian dari Penggugat. 7. Sidang ketujuh pembuktian dari Tergugat. 8. Sidang kedelapan kesimpulan pihak-pihak berperkara. 9. Sidang kesembilan pembacaan putusan. Tahapan-tahapan seperti diuraikan di atas (1 s/d 9 ) tidak bersifat baku, bisa lebih singkat dan bisa juga lebih lama, cepat dan lamanya penyelesaian suatu perkara sangat tergantung dari kehadiran dan kesiapan pihak-pihak berperkara karena pada dasarnya dalam perkara perdata hakim bersifat pasif, akan tetapi harus diingat bahwa suatu perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak didaftarkan. (SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992, terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 1998) Catatan : Pada sidang pertama sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara. Jika perdamaian tersebut berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta van vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian. Akan tetapi dalam perkara perceraian tidak dibuatkan akta perdamaian melainkan perkara dicabut. 255
Dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak mempunyai hak ingkar yang dalam istilah hukum disebut ―wraking". Wraking atau hak ingkar ialah hak seseorang yang sedang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya. Hakim tanpa diminta oleh pihak berperkarapun sebenarnya harus mengundurkan diri dari perkara apabila: 1. Ia secara pribadi mempunyai kepentingan baik langsung atau tidak langsung dalam perkara itu. 2. Suami/Isteri, keluarga atau keluarga semendanya dalam garis keturunan lurus, atau sampai derajat ke empat ke samping tersangkut dalam perkara itu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin peradilan yang obyektif dan tidak memihak. (Pasal 374 HIR/702 RBg. XVI. Eksepsi Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan agar Hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. (Eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg Pasal 356 R.V. Pada dasarnya eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu : 1. Eksepsi Formil (Prosesual Eksepsi) yaitu eksepsi berdasarkan hukum formil atau hukum acara. Eksepsi formil ini terbagi 5 macam yaitu : a. Eksepsi tentang kewenangan absolute b. Eksepsi tentang kewenangan relative. c. Eksepsi tentang nebis is idem (eksepsi van gewisde zaak) d. Eksepsi diskwalifikator. e. Eksepsi gugatan kabur (obscure libel) 2. Eksepsi Materil yaitu eksepsi berdasarkan hukum materil yang meliputi : a. Dilatoir eksepsi. (Belum waktunya diajukan) b. Prematoir eksepsi. (Terlambat mengajukan). 256
Eksepsi tidak berwenang secara absolute. Eksepsi ini menyangkut kewenangan mutlak yaitu sanggahan tentang kewenangan absolute pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut melainkan menjadi wewenang Pengadilan lain, misalnya seseorang mengajukan gugatan tentang hutang piutang atau yang menyangkut sengketa hak milik ke Pengadilan Agama, Tergugat mengajukan ekspsi bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Eksepsi kewenangan relative Yaitu eksepsi mengenai kewenangan relative suatu pengadilan misalnya permohonan cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama Bogor padahal Termohon bertempat tinggal di Pengadilan Agama Tangerang. Eksepsi Nebis in idem Yaitu suatu perkara tidak dapat diputus dua kali sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama dan di pengadilan yang sama pula. Eksepsi diskwalifikator Yaitu eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan/hak untuk mengajukan gugatan atau Pengugat salah menentukan Tergugat baik mengenai orangnya maupun identitasnya Eksepsi gugatan obscure libel Yaitu karena surat gugatan kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan sama sekali. Eksepsi dilatoir Adalah eksepsi yang menyatakan bahwa perkara tersebut bersifat premature, belum waktunya diajukan, misalnya mengenai perjanjian belum habis waktunya. Eksepsi prematoir adalah eksepsi yang menyatakan gugatan terlambat diajukan karena sudah kadaluwarsa. 257
XVII. Sita dan Permohonan Sita Jaminan Pengertian Sita : Sita atau beslaag adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersipat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani suatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang tersebut, untuk menjamin agar putusan Hakim nantinya tidak illusoir. Ada beberapa macam sita yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu : 1. Sita Jaminan atau Conservatoir beslaag 2. Sita Revindikator. 3. Sita Marital Pengertian sita jaminan ialah sita terhadap barang barang milik Tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita Jaminan diatur dalam pasal 227 HIR/261RBg. Sita Revindikator ialah sita terhadap barang-barang milik Penggugat (kreditur) yang dikuasai oleh Tergugat. Sita Revindikator diatur dalam pasal 226 HIR/260 RBg. Sita marital ialah sita yang diletakkan atas harta perkawinan. Dasar hukum sita marital Pasal 78 hurup c UU No. 7/1989 jo pasal 24 PP no. 9/1975, pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan Sita Jaminan Bermaksud menjamin gugatan penggugat agar tidak illusoir (hampa) pada saat putusan nanti memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian harta yang dipersengketakan atau harta kekayaan Tergugat yang disita tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya perkara dieksekusi (dilaksanakan) (Yahya Harahap; 1987 : 11) Adapun prosedur atau tata cara pengajuan sita jaminan adalah sebagai berikut : 1. Permohonan diajukan dalam surat gugatan.. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atau conservatoir beslag secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan 258
pokok. Pengajuan permohonan sita jaminan dalam bentuk ini, tidak dipisahkan dengan dalil gugatan atau gugatan pokok. Jika mengikuti pola ini biasanya rumusannya adalah sebagai berikut : Dirumuskan setelah uraian posita atau dalil gugatan Permintaan sah dan berharga biasanya diajukan pada petitum kedua. Hal ini dipertegas lagi dalam petitum gugatan yang berisi permintaan kepada pengadilan supaya sita jaminan yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dinyatakan sah dan berharga. 2. Permohonan diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Bentuk pengajuan permohonan sita yang kedua ini dilakukan penggugat dalam bentuk permohonan tersendiri terpisah dari pokok perkara dan berada dalam surat yang lain. Adapun tenggang waktu pengajuan sita jaminan menurut ketentuan undang- undang pengajuan permohonan sita jaminan dapat dilakukan : 1. Selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum berkekuatan tetap. (Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg. 2. Sejak mulai berlangsung pemeriksaan perkara di sidang pengadilan sampai putusan dijatuhkan. 3. Atau selama putusan belum dapat dieksekusi. Selain sita tersebut di atas masih ada lagi satu jenis sita yaitu sita persaman. Sita persamaan yang dalam istilah bahasa Belanda disebut "vergelind beslaag", ada yang memakai istilah sita perbandingan ada pula yang memakai sita persamaan. Mahkamah Agung RI memakai istilah sita persamaan. Sita persamaan ini diatur dalam pasal 463 Rv. Tata cara sita persamaan: Apabila Juru Sita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang- barang yang akan disita itu sebelumnya sudah dista terlebih dahulu, maka Juru Sita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu dengan berita acara penyitaan, yang untuk itu oleh pihak tersita harus diperlihatkan kepada Juru Sita tersebut. 259
Juru Sita kemudian akan dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam berita acara penyitaan itu dan memerintahkan kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 466 R.V. Berita Acara Sita Persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama. XVIII. Tahapan Pelaksanaan Sidang Untuk melaksanakan pemeriksaan suatu perkara harus diperhatikan ketentuan atau prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum Menurut ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang- undang menentukan lain. Pemeriksaan perkara perceraian termasuk yang dikecualikan dan persidangannya harus dinyatakan tertutup untuk umum, karena telah diatur dalam Undang-undang yaitu pasal 68 dan 80 ayat 2 (dua) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu setelah Ketua Majelis membuka sidang pemeriksaan perkara perceraian dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan apabila tidak berhasil, maka persidangan harus dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan acara sidang. 2. Mengusahakan Perdamaian Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemerikasaan pokok perkara, hakim wajib mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, tidak boleh langsung memeriksa pokok perkara. (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg) 260
3. Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Persidangan Pengadilan harus mengadili menurut hukum tidak boleh membeda-bedakan orang yang sedang berperkara artinya hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara tersebut. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989) 4. Persidangan Harus dengan Majelis Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali apabila Undang-undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagi Ketua Majelis dan lainnya sebagai Hakim Anggota. Dalam memeriksa perkara Majelis Hakim tersebut dibantu oleh seorang panitera atau seseorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera yang dikenal dengan istilah Panitera Pengganti.(Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UU No.4/2004). Tugas Panitera dan Panitera Pengganti tersebut adalah mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan berita acara persidangan tersebut harus sudah selesai diketik dan ditanda tangani oleh ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti sebelum persidangan berikutnya dimulai. Tugas Hakim Ketua adalah memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan agar pemeriksaan perkara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan tugas Hakim Anggota adalah membantu Ketua Majelis menyelesaikan perkara dengan memberikan petanyaan kepada para pihak yang berperkara dan memberikan pendapat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan setiap akan memutus perkara Majelis Hakim berkewajiban untuk bermusyawarah bagaimana suatu perkara diselesaikan. 5. Putusan Harus diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Pasal 20 UU. No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 60 UU No. 7 tahun 1989 menyebutkan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu apapun jenis perkara yang diperiksa maka ketika membacakan putusan perkara 261
tersebut sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian asli putusan suatu perkara harus ditanda tangani oleh Majelis Hakim termasuk Panitera atau Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara tersebut. Apabila ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi maka putusan suatu perkara berakibat menjadi "Batal Demi Hukum". (Pasal 19 ayat (2) UU No.4/2004 dan Pasal 59 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989) XIX. Berita Acara Persidangan Berita Acara Persidangan atau Berita Acara Sidang adalah suatu akta authentic yang dibuat oleh Panitera yang ikut sidang memuat keterangan-keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan. Pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan : Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Penjelasan resmi pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan : ―Berdasarkan catatan Panitera disusun berita acara persidangan‖ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami hal-hal berikut : a. Istilah yang dipakai adalah Berita Acara Persidangan. b. Berita Acara Persidangan (BAP) harus dibuat sesudah sidang berdasarkan catatan sidang dari Panitera sidang. Dalam buku II Edisi Revisi juga dipakai istilah Berita Acara Persidangan dan disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut : 1. Hakim/Ketua Majelis bertangung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya. 2. Panitera Pengganti yang ikut bersidang wajib membuat BAP yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu memuat susunan persidangan, siapa- siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. 3. Pada waktu musyawarah semua berita acara harus sudah selesai dibuat dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. 262
4. Perkembangan suatu perkara harus dilaporkan oleh Panitera sidang kepada petugas register untuk dicatat dalam buku register. Kedudukan BAP ditinjau dari segi hukum, BAP adalah akta autentik, adapun nilai otentiknya terletak pada : a. Dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang untuk itu yaitu Panitera/Panitera Pengganti. b. Ditandatangani oleh Panitera sidang bersama Ketua sidang yang bersangkutan. c. Dibuat berdasarkan sumpah jabatan. Sebagai akta otenik/resmi maka semua yang tertulis dalam berita acara adalah sah dan resmi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (misalnya dipalsukan). Keabsahan dan keresmian yang melekat pada BAP ini diperlukan bagi kepastian hukum, sebab jika tidak maka tidak dapat dijadikan sumber rujukan bagi Hakim dalam mengambil keputusan dan akan berkait hancurnya seluruh hasil pemerksaan perkara. Karena itu BAP harus dibuat, disusun dan diketik secara hati-hati, teliti dan cermat serta jujur, di samping tepat waktu. Berita acara Persidangan berfungsi sebagai sumber landasan fakta dan data dalam pengambilan keputusan oleh Hakim karena dalam BAP dicatat semua kejadian dalam persidangan termasuk di dalamnya keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan segala sesuatu tentang alat bukti. Pertimbangan hukum oleh Hakim akan selalu mengacu kepada fakta-fakta yang tercatat dalam BAP. Susunan Berita Acara Persidangan Untuk mudahnya susunan dan berntuk BAP dapat kita bagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Pendahuluan, Isi dan Penutup. Bagian Pendahuluan BAP berisi : o Judul (Berita Acara Persidangan) o Nomor Perkara yang disidangkan o Sidang ke berapa o Nama Pengadilan yang menyidangkan, jenis perkara yang disidangkan, hari dan tanggal sidang serta tempat dilangsungkannya sidang. o Nama, identitas dan kedudukan pihak-pihak berperkara. 263
o Jika pihak prinsifal diwakili oleh kuasanya, maka lebih dahulu disebut prinsifalnya baru kemudian kuasa hukumnya (pada sidang pertama sebaiknya tanggal surat kuasa juga disebutkan) o Susunan Majelis Hakim dan Panitera dan Panitera sidang. Catatan : Pada Berita Acara Persidangan Pertama nama dan kedudukan serta identitas lengkap Hakim dan Panitera serta para pihak ditulis dengan lengkap, sedang pada sidang-sidang berikutnya cukup ditulis : Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu dan pihak-pihak cukup ditulis nama dan kedudukannya. Jika terjadi perubahan susunan Majelis Hakim misalnya Hakim Anggota berganti harus dicatat dalam BAP dengan menyebut nama Hakim pengganti dan sebab- sebabnya, sedang apabila Ketua Majelis yang diganti harus dibuatkan PMH yang baru oleh Ketua Pengadilan Agama. Bagian isi BAP : Bagian isi ini merupakan yang terpenting dari BAP, bagian ini dimulai dari pernyataan Hakim tentang sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atau tertutup untuk umum, diakhiri dengan pernyataan penundaan atau penutupan sidang. Dalam bagian ini semua jalannya pemeriksaan dibuat dalam bentuk tanya jawab. Selain itu perlu diperhatikan hal-hal berikut: o Hadir tidaknya para pihak. o Panggilan kepada pihak-pihak sudah patut atau belum, jika belum patut sidang tidak dapat dilanjutkan. o Upaya perdamaian harus tergambar dalam BAP (Pasal 154 HIR/130 RBg., SEMA No. 2 Tahun 2003,) kecuali perkara volunteer. o Pembacaan surat gugatan/permohonan. o Jawaban, replik dan duplik yang diajukan dengan tertulis, dapat dijadikan menjadi bagian dari BAP dengan teknik tertentu. o Bukti tertulis berupa potocopy harus dijelaskan dibubuhi meterai cukup atau tidak, dicocokkan atau tidak dengan aslinya, lalu diminta tanggapan pihak lawan. o Bukti tertulis diberi kode untuk Penggugat diberi tanda P.1. hitam, dst. Untuk Tergugat diberi tanda T.1. biru, dst. o Keterangan saksi harus dimuat secara lengkap, disumpah atau tidak, hubungan dengan pihak-piak berperkara dan keterangan saksi tersebut harus dimintai tanggapan pihak-pihak berperkara. 264
Bagian Penutup BAP Bagian penutup ini berisi : o Pernyataan Ketua Majelis bahwa persidangan telah selesai dan ditutup. o Nama dan tanda tangan Ketua Majelis dan Panitera sidang. Pedoman untuk menggali fakta secara lengkap kepada pihak-pihak yang dimintai keterangan di persidangan baik Pengugat, Tergugat maupun saksi-saksi sebaiknya mengacu kepada statemen Rudyat Kipling : I have six honest friends, who taught me all I knew: what, who, when, where, why an how. Oleh karena itu untuk membuat berita acara persidangan yang baik dan mengadakan tanya jawab dengan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan perlu dipedomani 6 (enam) hal yaitu : 1. What. (Apa peristiwa/akibat) 2. Who. (Siapa pelaku/penderita) 3. When. (Kapan/waktu terjadi peristiwa). 4. Where. (Di mana tempat kejadian/peristiwa). 5. Why. (Mengapa/sebab terjadi peristiwa) 6. How. (Bagaimana/cara terjadinya peristiwa). Selain itu perlu mengguganakan bahasa Indonesia yang baik, sederhana, cermat dan mudah dimengerti, hindari istilah bahasa daerah yang membingungkan, serta dengan kalimat yang sempurna (ada pokok kalimat dan ada sebutan). Penulisannya berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan tidak boleh menggunakan tip ex, jika terdapat kesalahan diperbaiki dan direnvoi (bagi pengetikan manual/mesin tik) XX. Pembuktian Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Dalam sengketa antara pihak-pihak berperkara tersebut dan sedang diperiksa dimuka persidangan, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dalil-dalil mana yang benar dan tidak benar. Sedang tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa atau hak yang 265
diajukan kepada hakim. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim dilarang dan tidak boleh menjatuhkan putusan suatu perkara sebelum fakta/peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi yaitu dibuktikan kebenarannya. Secara teori dalam hukum perdata, Hakim yang memeriksa perkara perdata berpedoman kepada kebenaran formil sedangkan dalam hukum pidana, Hakim berpedoman kepada kebenaran materil. ―Dalam praktek peradilan sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian itu adalah untu meyakinkan Hakim atau memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga Hakim dalam mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh Hakim dalam arti Hakim tidak boleh melampaui batas batas yang diajukan oleh pihak berperkara. Jadi baik kebenaran formil maupun kebenaran materil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.‖ (Manan : 2000 : 129) Teori Pembuktian. Ada 3 (tiga) teori pembuktian yaitu : 1. Teori pembuktian bebas. Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat Hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepada Hakim. 2. Teori pembuktian negative. Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negative sehinga membatasi Hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh undang-undang. 3. Teori pembuktian positif. Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada Hakim dan diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. 266 logis
Menurut ketentuan pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang berkepentingan di dalam suatu perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak Penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah pihak pengugat atau sebaliknya yaitu Tergugat. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, Hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya. (Retnowulan 1989 :51) Ketentuan pembuktian sebagaimana tersebut di atas diatur dalam pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg dan dalam ketentuan tersebut terdapat azas tiga azas yaitu : 1. ―siapa yang mempunyai hak‖ 2. ―membantah hak orang lain‖ 3. ―orang itu harus membuktikannya‖ Berdasarkan ketiga azas tersebut maka yang wajib membuktikan adalah orang yang mempunyai hak atau orang yang mendalilkan mempunyai hak tetapi hak tersebut dibantah orang lain dalam hal ini tergugat sementara orang yang membantah hak orang lain juga harus membuktikan bantahannya tersebut, jika hak atau dalil tersebut tidak dibantah maka hak dan atau dalil tersebut dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.. Jelasnya apabila terhadap suatu sengketa baik Penggugat maupun Tergugat saling membantah maka kepada keduanya harus diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya masing-masing secara berimbang. Terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal tidak perlu dibuktikan, selain itu masih ada satu hal lagi yang tidak harus dibuktikan, yaitu berupa hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (umum) yang dalam istilah hukum disebut fakta notoir. 267
A l a t B u k t i Dalam hukum perdata ada 5 (lima macam) alat bukti yaitu : 1. S u r a t 2. S a k s i 3. Persangkaan 4. Pengakuan. 5. S u m p a h Dasar Hukum : Pasal 164 HI/Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 BW Pengertian Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Sudikno 1998:116) Surat sebagai alat bukti dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta yaitu : Akta yang bersifat authentic dan akta di bawah tangan. Akta ialah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (Pasal 1868 BW). Syarat-syarat akta otentik ada 3 (tiga) yaitu: 1. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. 2. Dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk itu. 3. Dibuat di tempat di mana pejabat itu berwenang untuk menjalankan tugasnya. Pejabat yang dimaksudkan itu antara lain ialah Notaris, Hakim, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Pegawai Pencatat Nikah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya. Akta otentik ada 2 (dua) macam yaitu: a. Akta yang dibuat oleh pejabat (acta ambleijk, process verbal acte) ialah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur 268
tangan pihak lain, dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukannya. b. Akta yang dibuat di hadapan pejabat (partij acte) ialah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu atas kehendak para pihak, dengan mana pejabat tersebut menerangkan juga yang dilihat dan dilakukannya. Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seseorang pejabat. Pengertian Saksi Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami. Syarat-syarat formil seorang saksi: 1. Dewasa. 2. Berakal sehat. 3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak, kecuali undang-undang menentukan lain. 4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai (Pasal 145 HIR/Pasal 172RBg.). 5. Tidak ada hubungan kerja kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 145 HIR) 6. Saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (Pasal 169 HIR) 7. Menghadap di persidangan. 8. Memberikan keterangan secara lisan. Syarat-syarat materil seorang saksi : 1. Menerangkan apa yang dilihat, dengar dan alami sendiri. 2. Mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa yang diterangkan. 3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan. 4. Saling bersesuaian satu sama lain. 269
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Apabila syarat-syarat formil dan materil tersebut telah dipenuhi oleh seorang saksi, Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nalurinya dan Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi tetapi harus dipertimbangkan dengan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup; seorang saksi bukan saksi, dalam bahasa lain disebut ―unus testis nullus testis‖. (Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg, Pasal 1905 BW) Keterangan seorang saksi yang diperoleh secara tidak langsung, dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain disebut ―Testimonium de auditu" (Pasal 171 HIR). Pada dasarnya tidak ada larangan untuk mendengar kesaksian seperti itu namun nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Persangkaan Persangkan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang- undang atau kesimpulan yang ditarik oleh Hakim. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidak hadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang lain. Dengan deimkian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan Hakim dapat menggunakan peristiwa prosesuail maupun notoir sebagai persangkaan. (Sudikno 1998 :145-146) Pengakuan Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang sesuatu peristiwa atau kejadian bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain dan dapat dilakukan di muka Hakim dalam persidangan maupun di luar persidangan. Pengakuan di muka Hakim di persidangan (gerechtelijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau 270
sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi. Ada tiga macam pengakuan yaitu : 1. Pengakuan murni. 2. Pengakuan dengan kualifikasi. 3. Pengakuan dengan klausula. Yang dimaksud dengan Pengakuan murni (aveu pur et simple) ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Misalnya Penggungat menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan minta supaya dibayar oleh Tergugat lalu Tergugat mengakui sepenuhnya hutang tersebut, jadi dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat. Yang dimaksud Pengakuan kualifikasi (gequalificeerde bekentenis, ave qualifie) ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah membeli rumah dari Penggugat seharga Rp.350.000.000,- Tergugat mengakui telah membeli rumah Penggugat tersebut tetapi harganya adalah Rp.300.000.000,- Sedang yang dimaksud pengakuan dengan kalusula ( geclausuleerde bekentenis, aveu complekse) adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersipat membebaskan misalnya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah membeli rumah Penggugat seharga Rp. 200.000.000,-, Tergugat mengaku telah mengadakan perjanjian jual beli rumah milik Penggugat seharga Rp.200.000.000,- tetapi ditambahkan bahwa harga rumah telah dibayar lunas. Pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula harus diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pengakuan semacam itulah yang disebut sebagai "Pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan" (onsplitbare aveu) yang diatur dalam pasal 176 HIR?Pasal 313 RBg/Pasal 1924 BW) Catatan : Pengakuan dalam perkara perdata merupakan bukti yang lengkap/sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUHPerdata, tetapi dalam perkara perceraian pengakuan bukan merupakan bukti yang menentukan 271
tetapi baru bukti permulaan, karena jika pengakuan dianggap sebagai bukti yang lengkap/sempurna akan terjadi penyelundupan hukum. Sumpah : Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Sumpah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1. Sumpah atau berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut sumpah prommisior. 2. Sumpah atau janji untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut sumpah assertoir atau compirmatoir. Sumpah prommisioner adalah sumpah saksi dan sumpah saksi ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, sedangkan sumpah confirmatoir tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (comfirm) suatu peristiwa. (Sudikno : 1998 : 158) HIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti yaitu : 1. Sumpah pelengkap (supletoir) 2. Sumpah pemutus (decicoir) 3. Sumpah penaksir (aestimator, schatingseed) Sumpah supletoir diatur dalam pasal 155 HIR, 182 RBg dan 1940 BW yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Untuk dapat diperintahkan sumpah supletoir kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir pemeriksan perkaranya menjadi selesai sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila 272
hanya ada seorang saksi saja. Pihak yang diperintahkan untuk melakukan sumpah suplatoir tidak boleh mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan, ia hanya dapat menolak atau menjalankannya. (Pasal 1943 BW) Sumpah penaksir. Di dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti kerugian ini harus dipastikan dengan pembuktian. Sumpah penaksir ini barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada Penggugat apabila Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersbut kecuali dengan taksiran. Hakim tidak wajib untuk membebani sumpah penaksir ini kepada Penggugat. Kekuatan pembuktian sumpah aestimatoir ini sama dengan sumpah supletoir; bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan. Sumpah Decisoir Sumpah decisoir atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 156 HIR/Pasal 183 RBg/Pasal 1930 BW} Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut deferent, sedang pihak yang harus bersumpah disebut delaat. Sumpah decisoir dapat diperintahkan atau dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali sehingga pembebanan sumpah decesoir ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. (Pasal 156, 183 RBg, 190 BW) Inisiatif untuk membebani sumpah decisoir ini datang dari salah satu pihak. Pemeriksaan setempat (descente) Ketentuan pasal 164 HIR (Pasal 284 RBg, 1866 BW sepertinya bersifat limitative akan tetapi selain 5 (lima) macam alat bukti tersebut masih ada alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa yaitu descente atau pemeriksaan setempat. Apabila dalam satu perkara terdapat barang tetap yang dipersengketakan tentu tidak mungkin membawa barang tersebut ke muka persidangan oleh karena itu hukum mengatur dibolehkannya pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg dan Pasal 211 RV) 273
Yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa XXI. P u t u s a n Putusan adalah produk Hakim dari hasil pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan. Ada 3 (tiga) macam produk Hakim yaitu : 1. Putusan. 2. Penetapan. 3. Akta Perdamaian. Putusan ialah pernyatan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius) Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (volunteer) Akta Perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim berisi hasil musyawarah/ kesepakatan antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Macam dan Jenis Putusan Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam putusan yaitu: 1. Putusan Akhir Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan baik melalui semua tahapan pemerikasaan maupun yang belum melalui semua tahapan pemeriksaan. 2. Putusan sela Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan pada saat masih dalam proses pemerikasaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela tidak mengakhiri pemerikasaan tetapi akan berpengaruh terhadap 274
arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini dibuat seperti putusan biasa lengkap dengan identitas pihak-pihak, duduk perkara dan pertimbangan hkum tetapi tidak terpisah dari berita acara persidangan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera sidang. Dilihat dari hadir tidaknya para pihak berperkara pada saat putusan dijatuhkan/diucapkan maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : 1. Putusan Gugur Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir dalam sidang dan telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidak hadirannya itu bukan karena halangan yang sah. (Pasal 148 RBg dan Pasal 124 HIR) 2. Putusan Verstek Putusan Verstek ialah putusan yang dijatuhan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidak hadirannya bukan karena halangan yang sah dan juga tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan. (Pasal 148 RBg/Pasal 125 HIR) 3. Putusan Kontradiktoir Putusan Kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau para pihak akan tetapi dalam pemeriksaan penggugat dan tergugat pernah hadir. Dilihat dari segi Sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam putusan yaitu : 1. Putusan Diklatoir Putusan diklatoir ialah putusan yang menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu yang resmi menurut hukum. Misalnya putusan tentang gugatan cerai dengan alasan ta'lik talak. 275
2. Putusan Konstitutif Putusan konstitutif ialah putusan yang menciptakan atau menimbulkan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya menetapkan sahnya pernikahan (isbat nikah) 3. Putusan Kondemnatoir Putusan kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Misalnya Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama kepada Penggugat. Dilihat dari Isinya terhadap gugatan putusan terbagi kepada 3 macam yaitu : 2. Putusan negatif yaitu menolak atau tidak menerima gugatan. 3. Putusan Positif yaitu mengabulkan atau menerima seluruh isi gugatan. 4. Putusan Positif-negatif yaitu menerima atau mengabulkan sebagian dan tidak menerima atau menolak sebagian. Susunan dan Isi Putusan Putusan Hakim harus dibuat dengan tertulis dan harus ditanda tangani oleh Hakim/Majelis Hakim termasuk Panitera/Panitera Pengganti sebagi dokumen resmi. Suatu putusan hakim terdiri dari : a. Kepala Putusan b. Identitas Para Pihak c. Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang Duduk Perkaranya dan Pertimbangan Hukum d. Amar atau dictum putusan Secara detail suatu putusan harus memuat hal-hal berikut : 1. Judul dan Nomor Putusan (Nomor Putusan sama dengan Nomor perkara) 2. Khusus putusan/penetapan Pengadilan Agama diawali dengan kalimat : BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIEM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 3. Nama dan tingkat pengadilan yang memutus. 276
4. Identitas dan kedudukan pihak-pihak berperkara.(termasuk nama kuasa hukum apabila ada) 5. Tentang duduk perkara yaitu memuat kronlogis duduk perkara mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil penggugat, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi serta kesimpulan para pihak. 6. Tentang hukumnya yaitu memuat bagaimana Hakim mengkwalifisir fakta atau kejadian dan mempertimbangkanya secara baik dan dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai fakta dan memutus perkara. 7. Amar putusan yaitu merupakan kesimpulan akhir oleh hakim atas perkara yang diperiksanya, dalam amar putusan memuat juga pembebanan biaya perkara. 8. Tanggal putusan yaitu memuat hari dan tanggal pengucapan putusan dalam sidang yang dinyatakan dalam akhir putusan. 9. Hadir tidaknya para pihak ketika putusan dibacakan. 10. Nama Hakim/Majelis Hakim yang memutus perkara termasuk Panitera/PP. 11. Rincian biaya perkara. XXII. Pelaksanaan Putusan Pelaksanaan putusan atau yang lebih dikenal dengan eksekusi ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara apabila pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan secara sukarela sedang putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan telah ditegur atau dianmaning untuk melaksanakan secara sukarela. Putusan yang dapat dieksekusi ialah putusan yang bersifat komdemnatoir yaitu: 1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. (Pasal 196HIR/208 RBg) 2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. (Pasal 225 HIR/259 RBg) 3. Putusan yang menghukum salah satu pihak mengosongkan suatu benda tetap. (Pasal 1033 RV) 4. Eksekusi riil dalam bentuk lelang. (Pasal 200 ayat (1) HIR/218 RBg.) Adapun tatacara eksekusi ialah : 277
1. Adanya permohonan eksekusi dari pihak yang bersangkutan. 2. Eksekusi atas dasar perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah ini dikekluarkan setelah Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan (anmaning) tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak mau melaksanakan amar putusan selama masa peringatan. 3. Dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita dengan dibantu 2 (dua) orang saksi 4. Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek sengketa. 5. Membuat berita acara sita eksekusi. XXIII. Upaya Hukum Apabila pihak-pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat menerima putusan pengadilan, maka ia dapat menempuh upaya hukum agar putusan pengadilan tersebut dibatalkan dengan cara sebagai berikut : 1. Mengajukan verzet yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan verstek. Dasar Hukum Verstek : Pasal 149 ayat (1) RBg, pasal 125 ayat (1) HIR Dasar Hukum Verzet : Pasal 153 ayat (1) RBg, Pasal 129 ayat (1) HIR 2. Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan yang memutus perkara tersebut, yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan secara kontradiktur. 3. Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan yang memutus perkara yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) apabila tidak dapat menerima putusan banding. 4. Mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan yang memutus perkara tersebut yaitu upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Dasar Hukum PK : Pasal 23 UU No.4 Tahun 2004, Pasal 77 UU No.14 Tahun 1985. 278
Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan suatu perkara diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum (inkrach) 2. Harus ada bukti baru (novum) 3. Tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah Novum ditemukan. 4. Pemohon PK harus disumpah atas penemuan novum tersebut. Catatan : Upaya hukum perkara volunteer adalah kasasi dengan perkataan lain apabila pemohon tidak dapat menerima penetapan yang dijatuhkan hakim, maka ia dapat mengajukan kasasi tanpa melalui proses banding terlebih dahulu. Putusan Sela tidak dapat diajukan banding kecuali sekaligus diajukan bersama dengan putusan akhir. Pengajuan Banding Pengertian banding ialah permohonan pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama) terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atau tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut . 1. Permohonan banding diajukan kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum meliputi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. 2. Permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut. Syarat-syarat banding; 1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara. 2. Diajukan masih dalam tenggang waktu banding. 3. Putusan tersebut menurut hukum diperbolehkan banding. 4. Membayar panjar biaya banding. 5. Membuat akta permohonan banding dengan menghadap pejabat kepaniteraan pengadilan. 279
Masa Pengajuan banding : 1. Bagi pihak berperkara yang berada dalam wilayah hukum pengadilan yang memutus perkara adalah selama 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada yang bersangkutan. 2. Bagi pihak yang berada di luar wilayah pengadilan agama yang memutus perkara tersebut, masa bandingnya selama 30 hari terhitung hari berikutnya isi putusan disampaikan kepada yang bersangkutan. (Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU No.20/1947) Pengajuan Kasasi Pengertian Kasasi ialah pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah (pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama) karena kesalahan dalam penerapan hukum. Pihak yang tidak menerima atau tidak puas atas putusan pengadilan tinggi agama atau pengadilan agama (dalam perkara volunteer) dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat kasasi 1. Diajukan oleh yang berhak. 2. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. 3. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding menurut hukum dapat dimintakan kasasi. 4. Membuat memori kasasi. 5. Membayar panjar biaya kasasi. 6. Membuat akta permohonan kasasi di kepaniteraan pengadilan agama yang bersangkutan Adapun tenggang waktu pengajuan kasasi sama dengan pengajuan banding. Apabila syarat-syarat kasasi tersebut tidak terpenuhi, maka berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut membuat keterangan bahwa permohonan kasasi atas perkara tersbut tidak memenuhi syarat formal. Ketua PA melaporkan ke Mahkamah Agung bahwa permohonan kasasi tidak diteruskan ke MA (Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2001) 280
Peninjauan Kembali. Pengertian Peninjauan Kembali ialah meninjau kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketemukan hal-hal atau bukti baru yang pada pemeriksaan terdahulu tidak diketahui oleh Hakim. Peninjaun Kembali hanya dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung. Syarat-syarat permohonan PK 1. Diajukan oleh pihak yang berperkara. 2. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya. 4. Diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang. 5. Membayar panjar biaya peninjauan kembali. 6. Membuat akta permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Agama. 7. Ada bukti baru yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan terdahulu. Masa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 hari terhitung mulai ditemukannya novum atau bukti baru dan sebelum berkas permohoan Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung, Pemohon harus disumpah oleh Ketua Pengadilan tentang penemuan novum tersebut. XXIV. Penutup Demikian secara singkat uraian Penulis tentang hukum acara pengadilan agama yang tentu saja makalah ini tidak cukup memadai karena masih sangat banyak kekuarangan dan masih banyak yang belum dibicarakan mengingat tebatasnya waktu yang diberikan kepada Penulis, namun dari makalah singkat ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dikalangan teman sejawat calon Hakim peradilan agama sekaligus untuk menggugah belajar lebih lanjut mengenai hukum acara yang referensinya cukup banyak yaitu berupa buku yang ditulis oleh para pakar. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran yang konstruktif diterima dengan lapang dada dan diucapkan terimakasih. 281
DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, H. Drs. SH., SIP., MHum., Penerapan Hukum Perdada Di Lingkungan Peradilan Agam, Yayasan Al-Hidayah Jakarta, 2000. A. Mukti Arto, H. Drs., SH. Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. Departemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001. Mahkamah Agung RI., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Edisi Revisi, 1997. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989. Sudikno Mertokusumo, Prof. DR., SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit LIBERTY, Yogyakarta, 1998. Yahya Harahap, M., SH. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, 1990. ______________, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990. ______________, Ruang Lingkup Permaslahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 1989. 282
PERMASALAHAN PEMBUKTIAN1 Oleh: Dr.H.Komari,SH.,MH. A. PENDAHULUAN Gugatan adalah suatu upaya untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajiban guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan Pengadilan. Di samping itu bahwa gugatan adalah tindakan oleh pengadilan untuk melindungi penggugat agar tidak main hakim sendiri (eigen righting), oleh karena itu gugatan pasti bersifat sengketa. Dalam proses gugatan diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran, dan untuk mencapai kebenaran tesebut diperlukan pembuktian agar hakim yang memeriksa persengketaan itu menjadi yakin atas kebenaran dalil yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tesrebut. Hukum acara perdata telah mengatur hukum pembuktian (HIR, Rbg dan BW serta yurisprudensi) yang syah), serta tata cara mengaajukan alat- alat bukti dalam persidangan di pengadilan serta bagaimana cara hakim menilai alat- alat bukti tersebut untuk dipergunakan sebagai dasar memutus dan mengadili perkara. Dalam praktik di pengadilan khususnya Pengadilan Agama, alat-alat bukti meskipun telah diatur sebagaimana tersebut di atas, masih perlu pendalaman agar dalam penerapannya tepat dan benar, sebab masih terdapat kendala tehnis yang memerlukan perhatikan para hakim dalam melaksanakan pembuktian tersebut dalam memutus perkara. B. PENGERTIAN Pembuktian merupakan bentuk kerpercayaan atas berita atau informasi kebenaran dari seseorang, sehingga agar berita atau informasi tersebut dianggap benar harus dibuktikan. Cara pembuktian itu dan siapa yang harus membuktikan dalam perkembangan budaya dari budaya dahulu dengan sekarang berbeda. Dalam masyarakat zaman dahulu (primitif) kepercayaan ghoib masik kuat sekali, sehingga masyarakat pada umumnya selalu mengakui perbuataannya, sebab 1 Dr. Komari, SH. M Hum, Disampaikan pada Pelatihan Hakim Berkelanjutan seluruh Indonesia Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012 283
takut terkena kutuk dan menambah dosa yang bersangkutan. Dengan demikian pengakuanlah yang menjadi alat bukti yang sempurna, meskipun dengan cara itmidasi atau dengan cara lain yang tidak wajar. Keadaan seperti itu kadang-kadang masih terjadi sampai sekarang, seperti diantara aparat penegak hukum kita menganiaya dengan cara bermacam-macam para terdakwa agar mengaku atas yang didakwakannya atau dituduhknya. Dalam hukum acara perdata pembuktian menurut Yahya Harahab2 dalam penegrtian yang luas pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan atau yang dibatah dalam hubungan hukum dalam perkara. Sedangkan dalam arti sempit bahwa pembuktian hanya dieprlukan sepaanjang menganai hal hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan atau yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara. Soebekti memberikan pengertian bahwa pembuktian upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan dalam suatu perkara yang sedang disengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa hakim3. Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa hukum atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat- alat bukti yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuktian tersebut mempunyai tujuan bahwa untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepadfa pengadilan atau hakim. Dalam hukum perdata dan hukum pidana maslah pembuktian tersebut berbeda. Dalam hukum perdata pembuktian kebenaran yang dicari hakim adalah "kebenaran formil‖, artinya tidak bileh melampaui batas-batas yang diajukan noleh para phak yang berperkara. sedangkan dalam hukum pidana pembyuktian kebenaran yang dicari hakim adalah "kebenaran materiil‖. Dalam praktik di pengadilan pembuktian adalah seorang hakim dituntut mencari kebenaran terhadap perkara yang sedanga diperiksanya. 2 Yahya Harahab, M. Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika 2002, hlm 26 3 Soebekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Pradnya paramita, 1989, hlm 5 284
Karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkaan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya perestiwa hukum yang sedang dipersengketakan. Dengan demikian hakim dalam mencarai kebenaran dengan cara mmengkostatir mengkualifisir dan mengkonstitusir serta dalam mengambik keputusan (vinnis) bedasarkan pembuktian tersebut. C. URGENSI PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN PERDATA. Sistem pembuktian dalam pemeriksaan pemeriksaan perkara perdata mempunyai peran yang sangat penting, sebab hakim akan mendapat gambaran yang jelas suatu persitiwa hukum yang sedang menjadi sengketa Oleh sebab itu perlu pembahasan tentang pembuktian, siapa yang harus membuktikan dan hal-hal yang perlu atau yang tidak perlu dibuktikan dalam mengadili perkara. 1. Yang Perlu Dibuktikan Yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang telah dikonstatir dan dikualifisir, sedangkan tentang hukumnya tidak perlu, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sebab masalah hukumnya peristiwa yang disengketakan para pihak hakimlah yang memutuskan atau menetapkan, karena hakim dianggap lebih tahu (ius curia vovit) di samping itu hakim juga dianggap dan harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum yang cukup, (pasal 179 ayat (1) HIR dan pasal 189 (1) Rbg). Dalam perkembangan ilmu hukum banyak hal yang tidak dapat dilihat dengan pancaidera, tetapi hanya ada dalam ingatan saja, oleh karena itu suatu peristiwa, baik peristiwa hukum maupun yang bukan hukum perlu ditulis, sehingga dapat dijadikan alat bukti, seperti peristiwa perkawinan zaman dahulu tidak perlu ditulis dalam bentuk suatu akte, dan pada zaman sekarang bila tidak ditulis, bagaimana bila diingkari oleh salah satu pihak dan mereka tidak bertempat tinggal di tempat peristiwa tersebut, apalagi tempat peristiwa yang baru tersebut jauh bahkan mungkin di luar negeri. Menurut Abdul Manan peristiwa yang harus dibuktikan dimuka persidangan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu 285
a. Peristiwa atau kejadian tersebut merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, sedangkan peristiwa atau kejadian yang tidak disengketakan tidak perlu dibuktikan seperti pengakuan salah satu pihak dalam perkara perdata tidak perlu dibuktikan, bahkan pengakuan itu menjadi bukti yang sempurna. b. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur artinya terikat pada ruang dan waktu. Hal ini logis karena peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diukur tidak dapat dibuktikan c. Peristiwa dan kejadian tersebut harus berlaitan dengan yang menjadi persengketakan d. Peristewa dan kejadian itu harus satu mata rangkaian beberapa peristiwa atau kejadian e. Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan. Semua peristiwa atau kejadian tersebut oleh hakim harus dikonstatir oleh hakim kemudian hakim mengkualifisir peristiwa-peristiwa atau keajadian tersebut harus disaring dan mana yang harus dibuktikan sebagai dasar pertimbangan putusannya. Dalam perkara perdata (HIR/Rbg) yang harus dibuktikan hanya terhadap perkara-perkara yang kontensius (sengketa) sedangkan voluntair (tidak sengketa) tidak mengaturnya. Namun dalam perkara perrdata di Pengadilan Agama dalam praktik meskipun perkara voluntair (tidak sengketa) tetap dibebani pembuktian, seperti perkara isbat nikah, penetapan asal usul anak, permohonan wali adhol dan lain sebagainya. 2. Siapa Yang Dibebani Pembuktian Dalam pasal 163 HIR bahwa siapa yang mengakui haknya, yang menguatkan haknya dan membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikannya adanya hak atau adanya kejadian tersebut. Demikian pasal 283 Rbg bahwa yang beranggapan mempunyai hak atau yang menguatkan haknya dan yang menyangkal hak orang lain ia harus membutikannya. Demikian juga 286
pasal 1865 BW mempunyai pengertian yang sama dengan kedua pasal HIR dan Rbg tersebut. Dengan demikian berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hakim tidak wajib membuktikan peristiwa atau kejadian dan fakta yang menjadi sengketa, tetapi yang wajib membuktikan adalah para pihak yang berperkara, sehingga bila pihak penggugat tidak dapat membuktikan perristiwa atau kejadian yang menjadi gugatannya dialah yang kalah, demikian juga biloa tergugat tidak bisa membuktkan bantahannya dia yang kalah. Namun demikian siapa yang menyatakan bahwa peristiwa , kejadian atau fakta itu terbukti atau tidak terbukti adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut. Soedikno Mertokusumo mengatakan bahwa hakim untuk beban pembukian yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memeriksa perkara, dalam ilmu pengetahuan hukum terdapat beberapa teori yaitu : a. Teori Subyektif. Teori ini bertujuan untuk mempertahankan hukum subyektif artinya siapa yang mengatakan atau yang mengaku mempunyai hak ia harus membukikannya b. Teori obyektif. Teori ini hakim yang diminta untuk menenrapkan undang- undang hukum obyektif kepada peristiwa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Artinya penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran yang peristiwa yang diajukannya. c. Teori hukum publik. Teori ini kebenaran yang dicari oleh para pihak atas dasar kepentingan publik. Jaadi hakim diberi kewenangan yang besar untuk mencari kebenaran di dalam kepentingan pembuktian dari suatu perkara. Pihak yang berperkara berkewajiban dengan pembuktian hukum publik, dengan disertai hukum pidana. d. Teori hukum acara. Teori ini didasarkan prosesuil artinya antara penggugatn dan tergugat mempunyai kedudukan yang sama dalam hal pembuktian (audi et alteram partem) dalam Hukum Islam dikenal asas ― ahsin nasa fi majlisika wa qadhaika‖ . Teori dipergunakan para praktisi pada saat ini, dianggap yang lebih mendekati kebenaran dan keadilan. Dengan demikian mekanisme pembuktian ini adalah sebagai berikut : 287
1). Beban pembuktian dibebankan kepada penggugat. 2). Beban pembuktian ditemukan senddiri oleh undang-undang 3). Beban pembuktian dibagi dalam hal tertentu4. Dalam praktik beban pembuktian dibebankan pada penggugat untuk membktikan dalil gugatannya. dan tergugat untuk membuktikan bantahannya. 3. Yang Tidak Perlu Dibuktikan. a. Apabila tergugat tidak pernah hadir dipersidangn, kemudian dengan putusan verstek, maka perkara seperti ini tidak perlu dibutikan b. Pengakuan atas gugatan penggugat oleh tergugat dan pengakuan atas bantahanu tergughat oleh peggugat c. Sumpah decesoir, Sumpah ini adalah sumpah yang menentukan dan bila dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan pihak lawan tidak perlu membuktikan lagi, dan perkara tersebut dianggap telah terbukti. d. Dalam hal tergugat reperte, artinya tergugat pasrah bongkoan ia tidak membantah, tidak mengakui, menyanggah juga tidak atau dengan mengtakan ― terserah pak hakim sajalah―, maka bila terjadi seperti ini tidak diperlukan pembuktian. Selain itu Hakim secara ex offocio telah dianggap telah mengetahui dan mengenak peristiwa hukum, sehingga peristiwa dan kejadian-kejadian perlu dibuktikan lebih lanjut misalnya : a. Peristiwa notoir faiten. Perstiwa ini biasanya juga disebut ―pengetahuan umum‖, Sehingga peristiwa seperti ini tidak memelukan pembuktian, Bentuk notoir faiten ini diantaranya bersumber dari alam seperti es itu dingin, kemarau panjang menjadikan kekeringan atau dari pengamatan sosiologos atau psykhologis seperti ketagian khamer dan penjudi umumnya kurang memperhatikan keluarganya.5 b. Pengetahuan hakim sendiri. Maslah ini sebenarnya hampir dengan nomor 1 tersebut di atas, namun pengetahuan hakim ini sifatnya kasuistis seperti kelaziman seorang wanita bekerja bangunan. 4 Abdul Manan, Penarapan HukumHukum acara Perdata di Lingkunag Peradilan Agama, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah 2000, hlm 134-134 5 Yahya Harahab, Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan !, di Cisarua Bogor, 1991. 288
1. Pernyataan yang sifatnya negatif atau perestiwa yang sifatnya negatif, umumnya tidak mungkin dibuktikan yaitu pembuktian yang serba tidak, misalnya, tidak berutang, tidak meminjam tidak menerima uang dan lain sebagainya. D. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat bukti dalam hukum perdata (acara) telah diatur peraturan perundang- undangan, yaitu dalam pasal 164 HIR, 284 Rbg dan pasal 1866 BW. Adapn alat bukti tersebut adalah sebagai berikut : 1. Alat bukti surat atau tertulis. Dasar pnggunaan alat bukti ini adalah pasal 164 HIR/pasal 284, 293,294 (2), 164 (7) dan (8) dan pasal 1867, 1889 BW. Bukti-bukti surat tersebut hjarus ditanda tangani sebagaimana ketentuan pasal 165 dan 167 HIR serta pasal 138 dan 147 Rbg. Pegertian alat bukti tersebut menurut Soedikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan dengan maksud untuk mencurahkan isi hatinya atau menyampaikan buah pikian seseorang yang digunakan untuk pembuktian6. Sehingga meskipun hasil buah pikiran tetapi bila tidak digunakans sebagai pembuktian tidak termasuk sebagai alat bukti seperti foto atau gambar. Alat bukti surat/tertulis terdapat 3 (tiga) macam yaitu (1) akte otentik (2) akte di bawah tangan dan (3) surat bukan akte dengan istil;ah surat sepihak seperti surat-surat biasa.Dalam hukum perdata bukti ini mmerupkana bukti utama atau bukti nomor satu jika dibandingkan dengan bukti lainnya. a. Alat Bukti Akte Otentik. Mmenurut pasal 165 HIR, 285 Rbg, dan 1868 BW. Disebutkan bahwa akte otentik adalah akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya, dan mereka mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya. Jadi akte otentik mempunyai unsur-unsur, yaitu : (1) Dibuat olehaatau di hadapan pejabat yang berwenang (2) Akte tersebut di buat sengaja dibuat untuk alat bukti (3) Bersifat partai 6 Ibid 289
(4) Atas permintaan partai (5) Mmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Dalam hukum acara perdata akte otentik tersebut dapat dijadikan bukti suatu perkara apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil, adapun adalah sebagai berikut : (1) Syarat-syarat formil akte otentik : (a). Bersifat partai (b) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang ©. Memuat tanggal, hari dan tahun (d). Ditanda tangani oleh pejabat yangberwenang (2). Sedangkan syarat-syarat aktematerila tersebut adalah : (a) Isi dalam akte tersebut berhubungan dengan yang disengketakan di pengadilan (b). Isi akte tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan,kesopanan, agama dan ketertipan umum (c) Akte tersebut dibuat sengaja untuk alat pembuktian. Akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian, dalam hukum acara kekuatan pembuktian akte otentian tersebut adalah (1) kekuata pembuktian formal artinya pembuktian antara pihak bahwa`mereka sudah melaksanakan apa yang ditulis dalam akta tersebut, (2) Kekuatan pembuktian materiil yaitu pembuktian antara pihak bahwa peristiwa yang ditulis dalam akte tersebut telah terjadi, (3) kekuata pembuktian mengikat yaitu pembuktian antara para pihak ketiga; bahwa pada tanggal dan waktu tersebut dalam akte yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang telah ditulis di dalam akte tersebut. b. Akte di bawah tangan HIR sebagai hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura mengatur, namun dijumpai dalam Staatsblad 1867 Nomor29, sedangkan untuk luar Jawa diatur dalam pasal 289 da 305 Rbg, Dalam BW juga mengatur dengan pasal 1874 dan 1880. Bahwa yang dimaksud akte di bawah tangan tersebut adalah surat-surat, regester atau daftar catatan tentang rumah tangga dan surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Debgan demikian perbedaan antara akte otentik dengan akte di bawah tangan adanya terlibatnya penjabat yang berwenang. 290
Agar akte di bawah tanga dapat dijadikan alat bukti juga harusn memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Adapun syarat formil akte di bawah tangan adalah : 1). Bersifat partai 2) dibuat atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang 3). Bermaterai 4) ditanda tangani oleh pihak-pihak. Bila tidak bisa tanda tangan dan dengan cap jempol harus disahkan oleh natoris atau pejabat, yang bertanggal serta subtansi surat tesebut dibacakan di hadapan notaris tersebut, dan selanjutnya surat du bawah tangan tersebut dibukukan oleh pejabat atau notaris tersebut. Adapun syarat materiil akte di bawah adalah : 1). Isi dari pada akte di bawah tangan tersebut berkaitan dengan perkara di pengadilan 2). Isi akte di bawah tanagn itu tidak bertentangan dengan agama, hukum kesusilaan, dan ketertipan umum. 3) Ate di bawah tanagn tersebut sengaj dibuat untuk alat bukti. Kemudian kekuatan pembuktian akte di bawah tangan tersebut sama dengan akte otentik apabila diakui oleh pihak lawan dan dapat disingkirkan kalau bertentangan dengan hukum, agama dan lain-lain. Sedangkan apabila ada bantahan dari lawan bahwa akte tersebut palsu, maka dapat dimintakan pada laboratorium kriminolgi Mabes Polri atau ke DAKTILOSKOPI untik tes tanda tangan yang mennada tangani. Dan bila ternyata palsu pembuat akte tersebut dapat dipidanakan. Namun hakim atau yang menyidangkan tidak terikat pada hasil tes tersebut bila terjadi perlawanan atau keyakinannya. Demikian sebaliknya bila pihak lawan tidak menyangkal dan mengakui secara tegas akan kebenarannya, maka akte di abawh tangan tersebut dianggap benar dan pigak yang bersangkutan dianggap telah mengakuinya. c. Surat Secara sepihak Surat sepihak ini diatur dalam pasal 291 Rbg dan pasal 1877 BW, bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat, bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu kepada s eseorang. 291
Adapun syarat formil akte seihak tersebut adalah : 1). Ditulis sendiriseluruhnya oleh yang membuat atau yang menanda tanganinya 2). Atai setidak-tidaknya penanda tangan akte sepihak itu sendiri dengan huruf bukan dengan angka tentang jumlah atau sesuatu yang akan diberikan, diserahkan atau yang dilakukan. 3). Sengaja dibuat untuk alat bukti. c. Surat lain yang bukan Akte Alat bukti yang berupa surat yang bukan akte dapat berupa surat biasa, koresponden, catatan harian dan lain sebagainya. Bukti surat ini dibuat bukan sengaja untuk pembuktian/alat bukti. Nilai pembuktiannya tergantung kepada hakim yang memerisanya, namun jika isinya mengandung fakta dapat dipergunakan sebagai alat bukti permulaan atau bukti permulaan atau surat keterangan yangmemerlukan dukungan alat bukti lain. Dalam realita praktik di pengadilan alat bukti berupa surat sebagaimana dijelaskan di atas, terletak kepada kasliannya, buka salinan atau copinya. Sedangkan apabila salinan atau foto kopi harus dilegalisasi, Sealin itu hakim memeriksanya perkara tersebut dengan meminta kepada yang mengajukan bukti-bukti surat tersebut aslinya untk dicocokan dengan foto kopinya tersebut. Kemudian hakim memberi catatan pada bukti surat tersebut ―telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya― dan di paraf oleh Ketua majlis hakim tersebut. 2. Alat Bukti Saksi. Alat bukti ini diaturdalam pasal 168 - 172 HIR dan pasal 306 - 309 Rbg. Pada dasarnya pembuktian ini dalam segala hal dibolehkan, kecuali undang-undang menentukan lain, seperti menurut pasal 150 BW dala harta perkawinan (harta campur) diharuskan adanya perjanjian perkawinan , asuransi ataupertanggungan diharuskan dengan polis sesuai dengan pasal 258 BW dan lain sebagainya. Keterangan saksi yang dapat dijadikan pembuktian di pengadilan hanya terbatas kejadian-kejadian/fakta-fakta yang dialami dilihat, didengar sendiri, serta harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya, sedangkan kesimpulan atau 292
pendapat yang diperoleh berdasarkan akal pikiran bukan buktisaksi (lihat pasal 171 HIR/pasal 308 Rbg) Kesaksian yang merupakan kejadian atau peristiwa ini harus langsung disampaikan sendiri dan secara lesan langsung ke pengadilan, oleh karena itu saksi harus menghadap di persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Bahkan saksi bila telah dipanggil degan sah dan patut tidak bersedia datang dipersidangan dapat dihukum denda dengan mmembayar biaya pemanggilan saksi, daan hakim dapat menghadirkan secara paksa terhadap saksi yang membangkang kehadirannya di pengadilan. Dengan demikian saksi-saksi yang dipanggil di pengadilan tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum,adapun kewajiban saksi tersebut adalah sebagai berikut : a. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan b. Bersumpah c. Memberikan keterangan yang benar Saksi-saksi yang menjadi alat bukti tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materiil, adapun syarat formil adalah : 1. Memberikan keterangan di depan persidangan 2. Bagi kelompok yang mengundurkan diri, menyatakan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi 3. Mengangkat sumpah Adapun syarat-syarat materiil adalah : 1. Keteranganya atas peristiwa yang didengar, dilihat sendiri bukan kesimpulan, pengamatan, pengetahuan atas dasar pengalaman (testimonium de auditu) 2. Keterangan tersebut harus bersumber pengetahuan yang jelas 3. Keterangannya harus saling beresuaian saatu dengan yang lain atau bukti yang sah (lihat pasal 172 HIR/pasal 309 RBg). Bagi saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dengan disebabakan sakit, cacat, Ketua majlis dapat memerintahkan pada anggota majlis untuk datang memeriksa di tempat saksi. Dan tentang nilai pembuktiannya tersebut diserahkan kepada majlis 293
hakim, sebab saksi tersebut tanpa disumpah, ketentuan ini di luar HIR/BW, dan tidak bertentangan dengan praktik di pengadilan agama. Dan bila saksi bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa, pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada hakim pegadilan yang mewilayahinya. Bagi saksi non muslim dapat diterima di PengadilanAgama sepanjang menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas tentang duduk perkara dan saksi tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.. 4. Bukti Pengakuan Dasar hukum ukti pengakuan ini adalah pasal 174 HIR, pasal 311 RBg dan pasal 1923 sampai dengan pasal 1828 BW. Bukti pengakuan ini menurt A. Pitlo adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara, di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan7 . Dalam hukum acara perdata ternyata masih diperdebatkan oleh para ahli, satu pihak Prof Schoeten dan Load Enggens ,engatakan bahwa pengakuan sebagai alat bukti yang tepat, karena pengakuan di muka hakim itu suatu pernyataan oleh satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Soebekti mengatakan bahwa tidak tepat memasukan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang disampaikan oleh salah satu [ihak diakui kebenaran oleh pihak lain, maka yang mengemukakan dalil itu dibebaskan dari pembuktia. Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli tersebut, namun dalam hukum acara yang berlaku pengakuan telah ditetapkan sebagai alat bukti.yangs ah menurut hukum. Bahkan dalam pasal 1926 BW pengakuan bila disampaikan di muka persidangan tidak bisa ditarik kembali, keculai bila terdapat kekhilapan dan inipun harus dibuktikannya. Bentuk pengakuan sebagai bukti di persidangan dapat disampaikan dengan lesan dan tertulis, termasuk diwakilkan kepada orang lain, dengan surat kuasa khusus. Namun dalam undang-undang pengakuan secara tertulis di luar persidangan tidak disebutkan. Hal ini mungkin pengakuan tertulis di luar sidang danggap sebagai alaat bukti tertulsi atau surat. 7 Pitlo. A. Hukum Pembuktian dalam Perdata, Jakarta, 294
Pengakuan permulaan pihak yang berperkara dalam persidangan dapat dijadikan sebagai bukti, namun harus memenuhi syarat-syrat formil dan materiil. Adapun syarat formil pengakuan adalah : a. Disampaikn dalam proses pemeriksaan dalam persidangan b. Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara pihak materiil atau pihak formil (kuasa hukunya lesan atau tertulis. Sedangkan syarat materiil adalah :; 1).Pengakuan yang diberikan dipersidangan langsung berhubungandengan pokok perkara 2). Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang 3). Tidak bertentangan dengan hukum,agama, moral, kesusilaan dan ketertipan umum Menurut Soedikno Mertokusumo dalam ilmu pengetahuan hukum pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu : Pettama Pengakuan ‗murni" dan "bulat". Pengakuan ini yang berupa pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil yang diajukan oleh penggugat. Istilah "murni‖ berarti sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan ―bulat‖ berarti tidak terdapat keterangan tambahan. Kedua pengakuan berkualifikasi (gequalificeerde bekentenis aveu qualifie). Maksud pengakuan ini ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadaps ebagian dari tuntutan penggugat. Sebenarnya pengakuan ini adalah jawaban tergugat yang sebagiannya terdiri dari sanggahan atau bantahan. Dan ketiga pengakuan berklausal artinya pemgaakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Umpamanya tergugat telah mengakui membeli rumah, tetapi mengatakan bahwa pembelian tersebut telah dibayar lunas . Berarti pengakuan disertai dengan adanya penyangkalan. Menurut hukum acara perdata (psl 176 HIR,psl 313 RBg dan 1924 BW) ketiga bentuk pengakuan itu harus diterima secara bulat (onspits bereoveu) Hakim tidak boleh menerima pengakuan secara sebagian-sebagian yang mengakibatkan kerugian adanya pengakuan tersebut dengan alasan dalam perundangan agar memberatkan salah satu pihak yang mengakui akibat pemisahan pengakuan- pengakuan itu. Dalam hal pengakuan yang teripsah-pisah itu hakim bebas menentukan 295 tidak
kepada siapa dibebankan Disampaing kewajiban pembuktian sesuai dengan Keputusn Mahkamah Agung No 117/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957. Kemudian menurut Abdul kadir Muhammad ada dua cara untuk menyelesaikan pengakuan dengan keterangan tambahan yaitu : pertma Penggugat menolak sama sekali pengkuan tergugat dengan tambahannya itu, dan memberikan pembuktian sendiri, karena pengakuan itu dipandang sebagai penyangkalan, sehingga pembuktian menjadi beban tergugat sesuai pasal 163 HIR. Kedua penggugat dapat menerima pengakuan tambahan itu, dan memberikan pembuktian bahwa keterangan tambahan itu tidak benar. Bila penggugat berhasil membuktikannya ia dapat memintak kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tergugat dengan tambahan yang tidak benar igtu. Sehingga dengan pemisahan ini pengakuan tergugat menjadi pengakuan murni dan bulat dan mempunyai pembuktian yang sempurna. 5. Bukti Persangkaan Bukti sumpah ini diatur dalam pasal 182-185 dan 314 HIR, pasal 155- 158 dan 177 Rbg dan pasal 1929 -1945 BW. Soedikno Mertokusuma memberikan pengertia bahwa sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Yang Maha Kuasa dari pada Tuhan Allah SWT. Dan akan dihukum oleh-Nya bila dilanggarnya. Jadi sumpah dalam persidangan merupakan tindakan agama (religius) dalam pemeriksaan perkara oleh Majlis Hakim. Jadi sumpah itu selain dipertanggung jawabkan kepada sesama manusi juga kepada Tuhan Allah swt. Sedangkan sumpah sbagai bukti dipersidangan berbeda dengan di luar persidangan. Sumpah dipersidangan sebagai bukti terhadap yang akan diterangkan, sedangkan keterangan bukan merupakan bukti, tetapi bila di terangkan dipersidangan keternagannya juga sebagai bukti. Dan sumpah sebagai alat bukti isinya kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah. Sumpah sebagai bukti ada dua macam yaitu pertama Sumpah promissoir yaitu sumpah untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu, dan kedua sumpah assertoir atau comfirmatoir yaitu sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak.yang kedua ini adalah sumpah sebagai alat bukti karena fungsinya meneguhkan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang menjadi sengketa. Dalam praktik di Pengadilan Agama terdapat beberapa macam sumpah, yaitu : 296
1. Sumpah Pelengkap (suppletoireed). Sumpah pelengkap atau tambahan diatur dalam pasal 155 HIR, pasal 182 Rbg dan pasal 1945 BW. Dalam ketentuan tersebut hakim karenma jabatannya dapat memerintahkan kepada salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada agar perkara dapat diselesaikan, akan tetapi pihak yang kan disumpah harus ada bukti permulaan lebh dahulu. Sehingga alat bukti tersebut menjadi sempurna. Hakim kaena jabatannya dapat memerintahkan sala satu pihak untuk mengangkat sumpah pelengkap, (psl 1943 BW) tetapi bukan suatu kewajiban pembenan, dan bila dilaksanakan sumpah ini, dan sumpah ini tidak boleh dikembaalikan kepada lawanya, sehingga pemeriksaan selesai dan yang mengangkat sumpah pelengkap harus dimenangkan. Namun berdasarkan pasal 155 HIR dan pasal 1941 BW bila alat bukti telah lengkap, maka pembebanan sumpah pelengkap ini itidak diperlukan lagi. Dan agar sumpah ini menjadi alat bukti, harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, Adapun syarat tesrebut sebagai berikut : Syarat formil sumpa pelengkap (suppletoir) 1. Sumpaah tersebut untuk melengkapi/menguatkan bukti yang sudah ada, tapi belun mencapai minimal pembuktian. 2. Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan 3. Pihak yang berperkara tidak mampun lagi menaambah alat bukti yang lain 4. Sumpag dibebankan atas perintah hakim dan diucapkan di depan persidangan secara in person,bila kuasanya harus kuasa istimewa Syarat materiil sumpah suppletoir atau pelengkap 1. Isi lafat sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpat tersebut 2. Isi sumpah harus langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan agama, moral, kesusulaan dan ketertipan umum. Menurut Keeputusan Mahkamah Agung No. 180 K/Sip/ 1954 tanggal 1 Februari 1956 bahwa sumpah ini pelengkap dalam tingkat kasasi tidak perlu dicantumkan dalam berita acara tetap dianggap sah, bial dilakukan ditempat ibadah, dan sesuai dengan agama yang bersangkutan. Sedaangkan menurut pasal 1944 BW pelaksanaan sumpah 297
suppletoir di luar gedung pengadilan harus dihadiri oleh hakim yang memeriksan perkara tersebut, tetapi Putusan mahkamah Agung No. 271 K/Sip/1956, Sumpah pelengkap ini boleh di masjid, bila dihadiri panitera, dan hakim boleh tidak hadir karena sedang berhalangan. 2. Sumpah Pemutus ( decessoireed) Sumpah ini diatur dalam pasal 156 HIR, 183 Rbg dan 1930 BW, Ketiga pasal itu menerangkan bahwa apabila tidak ada sesuatu keteangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban para pihak penggugat dan tergugat, maka salah satu pihak dapat meminta kepada hakim pihak lain bersumpah di muka hakim, Jadi sumpah pemutus ini dibebankan pada salsh satu pihak, meskipun sama sekali tidak ada bukti dan pembebanan itu atas permintaan pihak yang erperkara. Sumpah ini harus mengenai perbuatan yang disuruh bersumpah, bila perbuatan itu suatu perbuatan kedua pihak yang berperkara dan pihak yang disuruh tidak bersdia disumpah maka sumpah tersebut boleh mengembalikan kepada pihak lawannya atau lawanya juga tidak bersedia yang dikembalikan kepadanya maka perkaranya akan dikalahkan. Sumpat ini dapat diperintahkan pada segala perselisihan apa saja, kecuali hal-hal oleh para pihak tidak berkuasa mengadakan perdamaian, atau masa pengakuan mereka tidak akan diperhatikan. Sumpah pemutus (decissoirred) seperti sumpah yang lain bila dijadikan alat bukti juga harus memenuhi syarat-syarat formil dan meteriil, yaitu Syarat formil 1. Sumpah pemutus baru menjadi keharusan apabuila sama sekali tidak ada alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. 2. Pembenan sumpah ini harus ada permintaan dari salah satu pihak yang berperkara 3. Sumpah ini harus perintah hakim atas permintaan tersebut, dengan tehnik penerapan (1) bila yang dilafalkan mengenai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah, sumpag tersebut tidak dapat dibalikan kepada pihak lawan, (2). Bila hal yang akan dilafalkan dalam sumpag tentang perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak, pihak yang diminta sumpah dapat mengembalikan kepada pihak lawan. 298
4. Sumpah pemutus diucapkan di depan Majlis hakim secara ini person atau oleh kuasa hukumnya dengan kuasa istimewa. Syarat materiil 1. Isi lafal harus mengenai perbuatan yang dilakukansendiri atau yang dilakuakn bersama-sama oleh kedua belah pihak yang berperkara 2. Isi sumpah harus mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yangs edang diperselisihkan. Sumpah pemutus ini harus ―litis deccisoir‖ artinya harus bersifat memutus dengan maksud perselisihan itu harus bersifat pasti (litis desiisoir) , bila menolak sumpah ini mengakibatkan ia dikalahkan oleh pihak yang mengucapkan sumpat tserebut, sebaliknya bila pihak yang dibebani sumpah itu mengembalikan pada pihak lawan maka ia harus dikalahkan (lihat pasal 156 HIR, 183 Rbg dan 1932 BW. Tujuan sumpahn ini adalah untuk menyelesaikan perkara oleh karena itu bagi pihak yang mengucapkan sumpah ini tidak boleh mengajukan alat bukti lagi untukmembenarkan yang dinyatakan dalam sumpahnya, dan sumpah ini harus dilakukan dalam persidangan, kecuali dengan alasan- alasan yang syah dan harus di hadapan lawan. Bentuk sumpah ini dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar dan sumpah klenteng. Sumpah deccisoir ini bila pihal lawan mengatakan sumpah palsu sanggahan ini tidak mempeengaruhi kekuatan pembuktian sumpah pemutus yang dilakukan, tetapi yang mengatakan palsu tersebut harus melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan pidana dengan dakwaan tentang sumpah palsu. 3. Sumpah Penaksir ( aestimatoir, schattingseed) Sumpah Penaksir ini diatur dalam pasal 155 HIR, 182 Rbg dan 1940 BW adalah sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya pada pihak penggugat untuk menentukan sejumlah uang ganti kurugian Sumpah penaksir ini dilakukan dalam praktik bahwa jumlah uang ganti rugi yang diajukan pihak sering terjadi simpang siur8, maka ganti rugi harus dipastikan dalam pembuktian 8 Soedikno Mertokusumo, Ibid. hlm. 149 299
Sumpah penaksit ini hanya dibebankan dalam perkara gugatan ganti rugi saja. Dalam prosesnya sebelum hakim membebankaan sumpah penaksir penggugat harus terlebih dahulu telah membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas kerugian dari yang dituntut, dan hakim memerintahkan sumpah ini bila tidak ada jalan lain baginya untuk menetapkan harga kerugian tersebut. Dan hakim hanya mempunyai kewenangan tetapi bukan suatu kewajiban Kalau sumpah ini dilaksankan nilainya sama dengan sumpah decissisoir (pemutus) dan sumpah penambah, berarti nilainya sangat kuat dan sempurna, mengikat serta menentukan, hanya dengan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sumpah ini dapat dilumpuhkan atas dasar sumpah yang diucapkan tersebut adalah palsu 4. Sumpah Li'an. Sumpah lian ini merupakan hukum acara khusus di Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 87 dan 88 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. Sumpah ini dilaksanakan apabila yang dituduh zina dan diingikarinya oleh termohon atau tergugat, sedangkan pemohon/penggugat tidak dapat membutikan dengan alat bukti. Dalam keadaan seperti ini hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon/penggugat untuk melakukan acara sumpah li'an, dengan 3 X (tiga kali) yang ketiga dengan kata-kata laknat Allah. Demikian juga pihak termohon atau tergugat juga dibebankan sumpah li'an ini dengan acara yang sama seperti penggugat atau pemohon. Ketentuan sumpah ini dirumuskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3, 6 dan 7, bahwa apabila suami menuduh istrinya berbuat zina, dan istrinya menyangkal tuduhan itu, suami wajib membuktikan dengan 4 (empat) orang saksi daan ia akan dihukum dengan hukuman dera (qadzaf) 80 X (delapan puluh kali) karena menuduh istrinya berzina tanpa ada alat bukti. Untuk menghindari hukum dera tersebut Al- qur'am memberi jalan keluar dengan uopaya sumpah li'an sebagai pengganti dera (qadzaf), demikian sebaliknya istri juga sama. Terdapat perbedaan antara sumpah li'an dengan sumpah deccisior (pemutus) dan sumpah pelengkap, diantaranya teks sumpah li'an tertentu dan khusus permohonan talak atau gugatam cerai dengan alasan zina, sedangkan sumpah 300
pemutus dan pelengkap tehadap semua perkara perdata. Sebagaiman yang lain bahwa sumpah li'an juga terdapat syarat-syarat formil dan meteriil syarat tersebut adalah sebagai berikut : Syarat-syarat formill adalah 1. Tuduhan berbuat zina tercantum atau dimuat secara kronologis dalaam surat permohonan/gugatan. 2. Istri/suami menyanggah tuduan bahwa dirinya berbuat zina dengan laki-laki atau perempuan lain 3. Sumpah li'an dilaksnakan atas perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut Syarat-syarat sumpah li'an materiil : 1. Suami istri tidak dapat melengkapi bukti- bukti tuduhan zina tersebut Sumpah diucapkan dalam sidaang majlis hakim yang dihadiri oleh istri atau suami sebagai pemohon/penggugat 3. Sumpah dibalas oleh pihak yang menuduh dengan cara yang sama 4. Sumpah mula'anah (saling melaknat) menurut teks sumpah yang telah ditentukan Bentuk sumpah li'an ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 127 yaitu : 1. Suami bersumpah 4 X (empat kali) dengan kata tuduhan zina atau mengingkari anak yang dilahirkan istrinya diikuti sumpah yang ke 5 (lima) dengan kata ―laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran itu dusta‖, 2. Istri menolak tuduhan dan atau mengingkaran tersebut tidak benar diikuti sumpah yang ke 5 (lima) dengan kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan tersebut benar. 3. tata cara pada nomor 1 dan 2 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, nomor 3 apabila tersebut nomor 1 tidak diikuti dengan tata cara nomor 2 maka dianggap tidak terjadi li'an. Li'an hanya sah bila dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan jika sumpah li'an telah dilaksanakan akibat hukumnya putuslah hubungan perkawinan antara suami-istri untuk selama-lamanya dan tidak boleh ruju maupun kawin lagi. 4. Keterangan Ahli Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan seorang ahli dalam bidangnya dapat memberikan keterangan atas keahliannya yang berhubungan dengan perkara yang 301
sedang diadili oleh peradilan. Keterangan ini dapat dimintakan oleh para pihak maupun oleh hakim karena jabatannya Dan seorang ahli yang memberikan keterangan tersebut juga disumpah dengan sumpah promissoir secara lesan atau secara tertulis yang diserahkan langsung kepada majlis hakim. Hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak terikat oleh keterangan ahli, apabila keterangan ahli tersebut berlawanan dengan keyakinannya Bahkan Abdul Kadir Muhammad membedakan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Dapat tidaknya diganti. Seorang ahli dapat diganti ahli yang lain dalam bidang yang sama, Keteranagan yang diberikan di pengadilan berdasarkan bidanh ilmu keahlian yang dimilikinya , sedangkan keteranga saksi tidak dapat diganti sebab bukaan menyangkut keahlian khusus tetapi tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri 2. Keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan dalam hal-hal yang diawasi dilihatnya dalam persidangan saja, sedangkan saksi tentang peristiwa yang terjadi sebelum perkara disidangkan 3. Alat yang dipergunakan seorang ahli dalam keterangannya tentang kebenarang sesuatu hal atas dasar ilmu pengetahuan dan pikirannya, sedangkan saksi memberik keterangan berdasarkan pancaindranya 4. Tujuan prossesuil, Kebenarang pandangan seorang ahli masalah yang tidak mungkin diketahui oleh hakim, sedaangkan seorang saksi memberikan keterangan guna memperjelas dan melengkapi kejadian atau peristiwa yang sudah ada. Dalam prakti di peradilan keterangan seorang ahli ini sama dengan keteranganseorang saksi, sehingga keterangan ahli kedudukannya sama dengan bukti, implementasinya adalah : Pertama Pengadilan Agama membuka sidang khusus dengan acara pemeriksaan keterangan ahli. Kedua Keterangan ahli tersebut dicatat dalam berita acara persidangan, Ketiga pemeriksaan keternagan ahli dapat diperisa dditempat/domisili seorang ahli tersebut. Keempat keternagan ahli apabila yang lalai dapat dituntut ganti rugi oleh pengadilan yang memeriksanya, dan kelima bila pendapat dari seorang ahli sama dengan hakim, maka keternagan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat hakim yang memeriks perkara tersebut. 302
Bila dilihat dalam pasal 154 HIR keahlian seorang untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan secara tegas tidak ditentukan keahlian yang sebenarnya berdasarkan ilmu pengetahuannya dan keahliannya, tetapi yang menentukan adalah pengangkatan berdasarkan penetapan oleh hakim atau majlis hakim tersebut. Pihak- pihak yang berperkara dapat menunjuk sebagai keterfangan ahli atau sedcara ex officio hakim dapat menunjuk seorang ahli. 5. Pemeriksaan Setempat (descente) Dalam pemeriksaan perkara bila hakim menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang hakim dengan bantuan panitera untuk mengadakan pemeriksaan setempat yang dapat memberikan keterangan pada hakim (majlis), namun dalam praaktik umumnya hakim melaksanakan pemeriksaan setempat sendiri Ketentuan hukum acara ini dapat dilihat dalam pasal 1153 HIR, 180 Rbg, dan 211 Rv. Pelaksanaan setempat ini hakim karena jabatan bukan karena pribadinya, dan pada hakekatnya pemeriksaan setempat ini sama dengan pemeriksaan di gedung pengadilan. Oleh karena itu pemeriksaan setempat ini harus ada berita acara pemeriksaan, dan kewajiban hakim memakai toga, namun dlam praktik hakim biasanya tidak menggunakan toga. Dan pemeriksaan harus dilaksanakan di wilayah hukum penagdilan, bila ternyata yang akan diperiksa din luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa, harus meminta bantuan hakim di wialyah hukum yang mewilayahinya. Dan berita acaranya harus dikirim kepada pengadilan agama yang memintanya atau yang memeriksanya. Umumnya mayoritas dalam pemeriksaan setempat ini berkaitan dengan tanah, gedung/bangunan yang menjadi sengketa, barang-barang betgerak seperti alat perabot, dan lain sebagainya. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat itu diserahkan kepada hakim yang memeriksanya, dan status hukum pemeriksaan setempat sama dengan alat bukti lainnya, karena harus dibuat berita acara pemeriksaan setempat dan berita acara tersebut merupakan bukti otentik. 303
TATACARA PERSIDANGAN (Tahapan-Tahapan Yang Harus Dilakukan Majelis) Oleh: Dr.H.Bunyamin Alamsyah,SH.,MH. A. Sidang Pertama: 1) Majelis Hakim berdoa sebelum membuka Persidangan; 2) Ketua Majelis membuka Persidangan; 3) Ketua Majelis melalui panitera pengganti memanggil para pihak untuk memasuki Persidangan; 4) Ketua majelis memeriksa identitas para pihak (Ketua meneliti identitas advokat dan surat kuasa tersebut memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku). 5) Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak bahwa mereka berkewajiban untuk melakukan mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008. 6) Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang disepakati dari daftar mediator (mediator bersertifikat atau mediator hakim); 7) Majelis membuat penetapan penunjukan mediator yang disepakati para pihak atau membuat penetapan mediator yang ditunjuk majelis jika para pihak tidak dapat bersepakat mengenai pemilihan mediator; 8) Majelis menunda Persidangan untuk pelaksanaan mediasi paling lama 40 hari (dalam penundaan sidang tersebut, majelis dapat menetapkan hari, tanggal dan jam sidang berikutnya serta memberitahukan kepada para pihak untuk datang dalam sidang yang telah ditentukan tersebut); 9) Majelis menunda Persidangan dengan mengetuk palu satu kali. 10) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; B. Sidang lanjutan: 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 3) Majelis hakim menanyakan hasil mediasi kepada para pihak; 304
4) Majelis menerima hasil mediasi dari para pihak; Jika mediasi berhasil: a) Majelis membuat Akta Perdamaian, jika para pihak menghendaki kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian; b) Majelis membacakan Akta Perdamaian; c) Jika para pihak tidak menginginkan kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian maka majelis memerintahkan kepada penggugat untuk memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai; d) Majelis menutup Persidangan; Jika mediasi gagal atau tidak layak: a) Majelis melanjutkan Persidangan; b) Jika para pihak berkeinginan kembali untuk berdamai Majelis menunda Persidangan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi melalui mediator yang dipilih oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 hari; c) Majelis membacakan gugatan (jika para pihak tidak meminta untuk melanjutkan mediasi); d) Majelis memerintahkan panitera pengganti untuk mencatat perubahan gugatan jika penggugat mengajukan perubahan gugatan; e) Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban; f) Majelis menunda Persidangan pada hari, tanggal dan jam tertentu serta memberitahukan kepada para pihak untuk datang dalam Persidangan yang telah ditentukan tersebut; g) Mejelis menunda Persidangan; h) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; C. Sidang lanjutan: 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 305
3) Majelis hakim menanyakan kepada tergugat tentang jawaban gugatan; 4) Majelis membacakan jawaban tergugat; 5) Majelis memerintahkan panitera pengganti untuk mencatat perubahan jawaban tergugat; 6) Majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan replik; 7) Majelis menunda Persidangan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan serta memberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam Persidangan yang telah ditentukan; 8) Majelis menunda Persidangan; 9) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; D. Sidang lanjutan: 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 3) Majelis hakim menanyakan kepada penggugat tentang replik yang akan diajukan; 4) Majelis membacakan replik penggugat ; 5) Jika penggugat mengajukan perubahan replik Majelis memerintahkan panitera pengganti untuk mencatat perubahan replik penggugat ; 6) Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan duplik; 7) Majelis menunda persidangan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan serta memberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam Persidangan yang telah ditentukan; 8) Mejelis menunda Persidangan; 9) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; E. Sidang lanjutan: 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 3) Majelis hakim menanyakan kepada tergugat tentang duplik yang akan diajukan; 306
4) Majelis membacakan duplik tergugat; 5) Majelis menjelaskan bahwa sidang yang akan datang untuk pemeriksaan setempat guna mengetahui spesifikasi objek sengketa; 6) Majelis menunda Persidangan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan untuk pemeriksaan setempat serta memberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam Persidangan tersebut dan memerintahkan juru sita untuk melakukan pemberitahuan kepada kepala desa/lurah setempat bahwa pengadilan akan melakukan Persidangan setempat terhadap objek sengketa yang berada di wilayah pemerintahannya; 7) Mejelis menunda Persidangan; 8) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; F. Sidang lanjutan: 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 3) Majelis hakim menjelaskan bahwa pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan setempat; 4) Majelis melaksanakan pemeriksaan setempat; 5) Jika dalam pemeriksaan setempat diperlukan pengukuran tanah objek sengketa sebaiknya dibantu oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional atau orang lain yang ahli dalam pengukuran dengan menjelaskan ukuran luas dan batas-batasnya. Selanjutnya, Majelis memberitahukan kepada para pihak bahwa dalam sidang yang akan datang untuk pembuktian dari penggugat ; 6) Majelis menunda Persidangan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan untuk pembuktian penggugat serta memberitahukan kepada para pihak agar hadir dalam Persidangan yang telah ditentukan; 7) Mejelis menunda Persidangan; 8) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; 307
G. Sidang lanjutan : 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 3) Majelis hakim menanyakan kepada penggugat tentang alat bukti yang akan diajukan; 4) Pemeriksaan bukti tertulis: a) Majelis mempersilahkan penggugat menyerahkan alat bukti tertulis; b) Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi alat bukti tertulis dengan aslinya; c) Majelis mencatat pada pojok kanan atas fotokopi alat bukti tertulis mengenai: Memberi kode alat bukti tertulis (Bukti P-1 dst); ―Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok‖ atau ―Alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata tidak cocok‖ dan memberi tanggal serta paraf di bawah catatan tersebut; ―Alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena penggugat tidak dapat mengajukan aslinya‖ dan memberi tanggal serta memberikan paraf di bawah catatan tersebut; d) Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melihat alat bukti tersebut dan memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap alat bukti tertulis tersebut; e) Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk melumpuhkan alat bukti lawan tersebut; 5) Pemeriksaan saksi penggugat : a) Majelis memanggil saksi melalui panitera pengganti seorang demi seorang; b) Majelis memeriksa identitas saksi penggugat ; c) Majelis memerintahkan saksi untuk mengangkat sumpah; d) Majelis menanyakan hubungan darah dan hubungan pekerjaan antara saksi dengan penggugat . e) Majelis mengajukan pertanyaan mengenai apakah saksi pernah melihat, mendengar atau mengalami fakta-fakta yang diuraikan dalam dali-dalil penggugat yang harus dibuktikan; 308
f) Majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui ketua majelis; g) Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui ketua majelis; 6) Majelis menunda persidangan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti serta memberitahukan kepada para pihak agar hadir dalam Persidangan yang telah ditentukan; 7) Majelis menunda Persidangan; 8) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; H. Sidang lanjutan 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 3) Majelis hakim menanyakan kepada tergugat tentang alat bukti yang akan diajukan; 4) Pemeriksaan alat bukti tertulis tergugat: a) Majelis mempersilahkan tergugat menyerahkan alat bukti tertulis untuk melumpuhkan alat bukti lawan; b) Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi alat bukti tertulis dengan aslinya; c) Majelis mencatat pada pojok kanan atas fotokopi alat bukti tertulis mengenai: ―Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok‖ atau ―Alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak cocok‖ dan memberi tanggal serta paraf di bawah catatan tersebut; ―Alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena penggugat tidak dapat mengajukan aslinya‖ dan memberi tanggal serta paraf di bawah catatan tersebut; 5) Pemeriksaan saksi tergugat: a) Majelis memanggil saksi tergugat melalui panitera pengganti seorang demi seorang; b) Majelis memeriksa identitas saksi tergugat; 309
c) Majelis memerintahkan saksi untuk mengangkat sumpah; d) Majelis menanyakan hubungan darah saksi dengan tergugat, dan hubungan pekerjaan dengan tergugat; e) Majelis menayakan apakah saksi melihat, mendengar, mengalami fakta peristiwa yang didalilkan tergugat yang menunjukkan fakta sebaliknya dari fakta-fakta yang dijelaskan oleh saksi penggugat ; f) Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pertanyaan melalui majelis mengenai fakta-fakta yang didengar, dilihat, dialami saksi yang menunjukkan fakta sebaliknya dari fakta-fakta yang dijelaskan oleh saksi penggugat ; g) Majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tergugat; 6) Majelis menunda persidangan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan kesimpulan dan memberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam Persidangan yang telah ditentukan; 7) Mejelis menunda Persidangan; 8) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; I. Sidang lanjutan: 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 3) Majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing; 4) Majelis mempersilahkan para pihak keluar Persidangan untuk musyawarah majelis hakim; 5) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 6) Majelis memberitahukan kepada para pihak bahwa sidang akan ditunda untuk pembacaan putusan; 310
7) Majelis menunda persidangan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan untuk pembacaan putusan serta memberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam Persidangan yang telah ditentukan; 8) Mejelis menunda Persidangan; 9) Ketua Majelis dan Panitera Pengganti menandatangani Berita Acara Persidangan; J. Sidang lanjutan 1) Majelis membuka sidang; 2) Majelis memanggil para pihak melalui panitera pengganti untuk masuk Persidangan; 3) Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa pada sidang hari ini akan dibacakan putusan; 4) Majelis membacakan putusan; 5) Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum; 6) Majelis menyatakan sidang selesai; 7) Majelis menutup Persidangan; CATATAN: a. Setiap kali pembukaan Persidangan diawali dengan pembacaan do'a; b. Majelis dalam setiap Persidangan perkara perceraian dan pembatalan perkawinan harus menyatakan sidang tertutup untuk umum kecuali dalam sidang pembacaan putusan; c. Jumlah Persidangan tersebut bukan ukuran baku bisa bertambah atau berkurang tergantung kebutuhan; d. Setiap ada pergantian majelis harus ada penetapan majelis baru dan dilampirkan dalam BAP/BAS. Dan berita acara persidangan yang lalu dibacakan dan dinyatakan sebagai hasil pemeriksaan Majelis Hakim yang baru (SEMA No. 2 Tahun 1961) e. Jika Majelis hakim membuat putusan sela dibuat dalam berita acara; 311
f. Pernyataan sita sah dan berharga dilakukan pada sidang berikutnya setelah penyitaan dilakukan, dan harus dimuat dalam Berita Acara Persidangan; g. Pemeriksaan setempat merupakan rangkaian dari pembuktian sehingga dapat dilakukan setelah sidang duplik atau sidang pembuktian; 312
BAB 3: KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN AGAMA PENGEMBANGAN KOPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA PELUANG DAN TANTANGAN BAGI JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH1 Oleh: Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum. PENDAHULUAN Seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 telah mengambil beberapa kesimpulan, antara lain disimpulkan bahwa menurut sumber-sumber yang diketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh/kedelapan Masehi secara langsung di Arab. Adapun daerah yang pertama didatangani oleh Islam ialah pesisir Sumatera yang meliputi kerajaan-kerajaan Perlak, Lamuri dan Samudera Pasai. Penyiaran Islam tersebut dilakukan oleh muballigh-muballigh Islam yang juga sebagai saudagar dengan cara damai dan dengan cara hikmah kebijaksanaan. Ketentuan ini diperkuat pula dengan hasil seminar masuknya Islam ke Nusantara yang diselenggarakan di Banda Aceh pada tahun 1978. Ketika kerajaan Islam berkuasa di daerah pesisir tersebut, hukum diberlakukan di dalam penyelenggaraan negara. Sewaktu VOC datang ke Indonesia, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan tetap dipertahankan pada daerah- daerah yang dikuasainya. Bahkan dalam banyak hal, VOC memberikan kemudahan agar hukum Islam dapat terus berkembang karena mereka mengetahui bahwa kebutuhan hukum Islam haruslah ditegakkan secara kaffah dalam kehidupan muslim dan muslimah. Bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadikan pegangan para hakim agama dalam memutus suatu perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan adalah al Muharrar, Shiratal Mustaqim dan Compedium Freijer yang diberlakukan di daerah Karesidenan Cirebon. Kondisi ini terus berlangsung sampai jatuhnya VOC dan kekuasaan diserahkan kepada pemerintah 1 Disampaikan pada Seminar Pengembangan Kompetensi Absolut Peradilan Agama, Peluang dan Tantangan Bagi Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 13 September 2012 di Surabaya. 313 Islam terakhir
Belanda. Pada mulanya pemerintah Belanda meneruskan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh VOC terhadap pengembangan Hukum Islam di daerah yang dikuasainya. Pada waktu itu pemerintah Belanda tidak menganggap bahwa hukum Islam adalah sesuatu ancaman yang harus ditakuti. Pada waktu itu berkembang teori receptie in complexu yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama yang dianut oleh masyarakat dan kebetulan di daerah Sumatera, Jawa dan Madura penduduknya bergagama Islam, maka Hukum Islamlah yang harus diberlakukan kepada masyarakat. Atas saran dari Van der Berg, Salman Keyzer dan Winter kepada pemerintah Belanda agar di daerah jajahan dibentuk Peradilan Agama guna menyelesaikan sengketa antara orang-orang Islam. Saran ini ditanggapi positif oleh pemerintah Belanda dengan mengeluarkan Stbl. 1882 No. 152 yang isinya membentuk Pengadilan Agama di daerah Jawa dan Madura. Hakim yang bekerja di Peradilan Agama direkrut dari penghulu yang sekaligus sebagai penasehat Landraad dalam menyelesaikan suatu perkara di Landraad itu. Kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, karena pemerintah Belanda merubah pendiriannya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Perubahan pendirian pemerintah Belanda ini disebabkan karena ada usul dari Snouck Hurgronje kepada pemerintah Belanda agar tidak memberlakukan hukum Islam secara kaffah di daerah jajahan. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa Teori Receptie in Complexu adalah tidak benar, yang benar adalah ―Teori Receptie‖ yaitu hukum Islam boleh diberlakukan asalkan sudah beradaptasi dengan hukum adat. Teori ini didukung oleh Van Vollen Hoven, Ter Haar dan beberapa muridnya yang lain. Akibat dari teori ini, perkembangan hukum Islam menjadi terhambat, sebab pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan baru terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dengan menerbitkan Stbl. 1937 No. 116 dan 610. Dalam peraturan ini ditetapkan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya cukup luas, dipangkas hanya boleh menyelesaikan perkara gugat cerai (fasakh) dan Ruju' saja, selebihnya dimasukkan ke dalam kopentensi peradialn umum (Landraad). Kedudukan Penghulu sebagai penasehat Landraad dicabut karena menurut mereka hal itu sangat memalukan. Kondisi seperti ini masih terasa sampai saat ini. 314 tentang
Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, ummat Islam gagal memasukkan nilai-nilai yang ada dalam piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945. Akibat dari kegagalan ini hukum Islam mengalami kesulitan dalam perkembangan selanjutnya dan selalu berhadapan dengan politik hukum negara. Pada zaman Orde Lama perkembangan hukum Islam jalan di tempat, politik hukum pemerintah tidak memihak kepada Islam, banyak tokoh-tokoh Islam ditangkap dan dipenjara tanpa diadili. Ketika Orde Baru berkuasa sikap politik kepada Islam mengalami tiga fase, yaitu pertama: fase antagonistik (1966-1981), kedua: fase resiprokal kritis (1981-1985), ketiga: fase akomodatif (1985- 1999). Pada fase terakhir ini politik hukum pemerintah semakin membaik ditandai dengan akomodatif dalam bidang struktural yaitu dibentuknya ICMI yang banyak para anggotanya menduduki jabatan-jabatan penting dalam kekuasaan negara, juga akomodatif dalam bidang legislatif yaitu dengan banyaknya Undang-Undang yang dibuat oleh DPR bernuansa Islam dan akomodatif dalam bidang kultur yakni banyak lahir simbol-simbol Islam yang sebelumya tidak diperkenankan sama sekali. Di samping itu juga akomodatif dalam bidang infra struktur yakni dibangunnya masjid muslim Pancasila di seluruh pelosok nusantara. Pada era reformasi, perkembangan Hukum Islam dan kedudukan Peradilan Agama semakin baik. Pada waktu perubahan UUD 1945 yang lalu Pengadilan Agama sudah dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang sama kedudukannya dengan lembaga peradilan lain, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 59 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah menambah kewenangan Peradilan Agama tidak hanya masalah NTR saja tetapi juga masalahkeperdataan lainnya seperti wakaf, zakat dan Ekonomi Syariah. KEWENANGAN PERADILAN AGAMA Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa kewenangan absolut lembaga Peradilan Agama meliputi hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan (ada 22 item), Kewarisan (ada 6 item), zakat, shadaqoh dan wakif. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama di tambah lagi yakni masalah Ekonomi Syariah yang meliputi Perbankan Syairah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Sekuritas Syariah, Surat-surat Berharga Syariah, Dana Pensiun Syariah dan Bisnis Syariah. Dengan 315
berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syariah Aceh diberi kewenangan baru dalam bidang Jinayat yakni hal-hal yang berhubungan dengan khalwat, maisir dan khamar. Bertambahnya kewenangan tersebut bertambah pula beban kerja yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Agar tugas-tugas yang dibebankan oleh negara kepada Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama itu dapat berjalan lancar maka perlu ditopang oleh tenaga-tenaga yang profesional, intelek dan berkemampuan yang didukung oleh integritas moral yang solid. Untuk itu IAIN/UIN diharapkan dapat mencetak kader-kader yang berkualitas sebab alumnus IAIN/UIN-lah asset terbesar lembaga Peradilan Agama saat ini. Hampir semua jabatan yang tersedia di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seperti Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, jurusita, tenaga kesektariatan di jabat oleh alumnus Fakultas Syariah UIN/IAIN. PERAN FAKULTAS SYARIAH IAIN/UIN Sehubungan dengan hal tersebut di atas sudah saatnya UIN/IAIN meriview kurikulum yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Penyusunan kurikulum peluang UIN/IAIN khususnya pada fakultas Syariah diarahkan kepada pengembangan berbagai ilmu baik yang tergolong parenial knowledge maupun acquired knowledge. Penekanan tetap pada parenial knowledge dengan tidak mengabaikan mata kuliah yang tergolong pada ilmu acquired knowledge yang relevan dengan Fakultas Syariah itu sendiri. Di samping itu mata kuliah yang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini supaya ditiadakan dan diganti dengan mata kuliah baru yang relevan dengan perkembangan Hukum Islam saat ini. Mata kuliah yang harus segera diajarkan secara intensif di Fakultas Syariah, di samping yang sudah ada sesuai dengan kurikulum, maka perlu ditambah dikembang lagi beberapa mata kuliah seperti: Pengantar Hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia. Asas-asas Hukum Islam. Peradilan Islam. Peradilan Agama di Indonesia I dan II. 316
Hukum Acara Peradilan Agama I, II dan III. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pengantar Ilmu Politik. Asas-asas Ilmu Poltik. Etika Politik Islam. Pengantar Ekonomi Syariah. Asas-asas Ekonomi Syariah. Lembaga Keuangan Syariah. Bisnis Syariah di Indonesia. Praktek Sidang Peradilan Agama. Kepemimpinan Dalam Islam. Hukum Kebijakan Publik. Hukum Acara Peradilan Militer. Metodologi Ijtihad. Dan lain-lain. Mata kuliah tersebut sangat penting untuk diajarkan kepada alumnus dengan forsi yang agak luas dengan pertimbangan begitu selesai mengikuti pendidikan di Fakultas Syariah mereka dihadapkan seleksi menjadi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita di Pengadilan Agama dengan materi sebagaimana tersebut di atas, demikian juga pada profesi lain, sebagian besar mata kuliah itu dijadikan sebagai bahan seleksi/ujian advokat, KPU/Panwaslu dan lain-lain. PELUANG DAN TANTANGAN BAGI ALUMNUS AHWAL AL SYAKHSIYYAH IAIN/UIN telah tumbuh dan berkembang sejak beberapa dasa warsa yang lalu, dan telah menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Hasilnya telah banyak alumninya yang berkiprah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Pelayanan kehidupan seperti dai', guru/dosen, pegawai negeri, pemikir, hakim/panitera Pengadilan Agama, pengacara dan lain-lain merupakan output dari produk IAIN/UIN yang tidak boleh dipandang enteng. IAIN/UIN sudah berbuat banyak untuk kepentingan bangsa dan negara serta pengembangan agama Islam di Indonesia. 317
Peluang Tentu saja kondisi seperti tersebut di atas harus tetap dipertahankan. Dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa pejabat-pejabat di lingkungan Peradilan Agama seperti hakim, panitera, jurusita dan pejabat kesektariatan lainnya adalah Sarjana Syariah, atau sarjana lain yang menguasai Hukum Islam. Peluang yang dikemukakan oleh Undang-Undang ini tentu saja harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup untuk masuk ke sistem Peradilan Indonesia. Para alumnus harus cukup bekal untuk berpatisipasi sesuai dengan profesi masing-masing yang ada di Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama. Selain dari itu, dalam era globalisasi saat ini, alumnus Fakultas Syariah berpeluang juga untuk menduduki jabatan dalam bidang-bidang profesi lain seperti Pengacara sebagaiamana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat dan juga berpeluang untuk berkifrah dalam bidang politik seperti Anggota DPR/DPRD, anggota KPU/PANWASLU dan juga di kantor-kantor Lembaga Syariah serta di lembaga pemerintah yang lain. Jabatan tersebut terbuka lebar bagi alumnus Fakultas Syariah (Ahwal Al- Syakhsiyyah), untuk itu para mahasiswa Fakultas Syariah harus benar-benar mempersiapkan diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan yang tersedia itu. Peluang ini harus didukung oleh Fakultas Syariah IAIN/UIN, khususnya jurusan ahwal al-syahsiyyah selaku pihak yang berwenang mencetak kader-kader pemimpin Islam di masa yang akan datang. Tantangan Ada beberapa pekerjaan rumah alumnus IAIN/UIN khususnya Fakultas Syariah yang menjadi tantangan di mananpun ia berada disaat ini, tantangan ini juga menjadi pekerjaan rumah para intelektual Muslim agar Hukum Islam tetap eksis di negeri ini, tantangan tersebut antara lain: Pengaruh Teori Receptie Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa teori receptie pertama kali dicetuskan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1875-1936). Dia adalah penasehat pemerintah Belanda tentang urusan Islam dan luar negeri yang berhubungan dengan negara-negara di Timur jauh. Dia mendalami secara khusus tentang hukum dan 318
agama Islam yang berlaku di Indonesia. Dia pernah menyamar sebagai dokter mata dengan nama Abdul Gaffur pada tahun 1884 dalam rangka penyamarannya masuk ke Mekkah al Mukarramah. Kemudian pada tahun 1885 penyamarannya itu diketahui oleh pemerintah Saudi Arabia dan oleh karena ia bukan orang Islam, maka ia diusir dari negara tersebut. Snouck Hurgronje menentang keras teori Receptio in Complexu yang dikemukakan oleh Van der Berg dan kawan-kawannya. Bersama dengan para ahli hukum Belanda yang lain, Snouck Hurgronje mulai dengan pikiran baru tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pendapat Snouck Hurgronje ini dikenal dengan ‖teori receptie‖. Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli dan di dalam hukum adat itu memang masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. Lebih lanjut penganut teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat, jika hukum Islam diberlakukan maka hukum tersebut tidak dinamakan hukum Islam tetapi disebut sebagai hukum adat. Paham ini sebenarnya sangat keliru tetapi nampaknya kekeliruan itu memang disengaja dalam rangka usaha sistematis melemahkan hukum Islam di Indonesia. Disinilah letak kecurangan dan kelicikan Snouck Hurgronje dan pengikut-pengikutnya dalam menghambat lajunya perkembangan hukum Islam pada waktu itu. Belanda dalam menjalankan misinya juga menampilkan citra buruk kepada hukum Islam dengan menyatakan Hukum Islam barbarisme, kejam, menghambat kemajuan dan lai-lain yang bersifat negatif. Pemikiran strategis yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan teori receptie ini mempunyai tujuan utama untuk mendesak dan menghambat kemajuan hukum Islam dengan dalih mempertahankan kemurnian hukum Adat di Indonesia. Dengan kata lain, hukum Islam harus dihilangkan dalam tatanan hukum Indonesia dan hukum adat didukung penuh pemberlakuannya karena dapat mendukung proses kolonialisme yang digalakkan oleh pemerintah Belanda di daerah jajahannya. Pasal 134 (2) IS merupakan sumber formal berlakunya teori receptie dan sekaligus pernyataan bahwa hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan tersendiri di daerah Hindia Belanda. 319
Pada saat itu, mulailah suatu masa di mana masyarakat Indonesia hidup dalam suasana teori receptie ini, hukum Islam benar-benar termajinalkan. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Laiden diajarkan teori receptie ini dalam pemberlakuan hukum di Indonesia, hal yang sama juga di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Alumni dari Perguruan Tinggi ini banyak yang menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia, teori ini juga yang diajarkan kepada para mahasiswa dan demikian seterusnya yang terjadi, sehingga sebahagian sarjana hukum di Indonesia mengikuti pemahaman teori receptie ini. Akibatnya setiap pembicaraan yang menyangkut kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan nasional masih saja ada pihak-pihak yang menggagalkannya. Setelah setengah abad lebih proklamsi kemerdekaan di laksanakan sudah saatnya teori receptie dihilangkan dalam pengembangan hukum di Indonesia. Para mahasiswa fakultas syariah IAIN/UIN harus diberi motivasi agar menyatukan kekuatan supaya pemikiran teori receptie ini dapat dilenyapkan di bumi Indonesia ini. Dalam kurikulum yang akan diperbaiki/dikembangkan harus ada muatan mata kuliah yang dapat memberi pengertian kepada mahasiswa tentang bahayanya teori receptie dalam perkembangan hukum Islam sekarang dan pada masa yang akan datang, mahasiswa harus diberi wawasan baru dengan suatu keyakinan bahwa hukum Islam mampu menjawab semua tantangan zaman. Dengan demikian hukum Islam dapat eksis kembali seperti ketika berlakunya teori receptie in complexu. Tentang Kerancuan Pengertian Hukum Islam Sejak ratusan tahun yang lalu di kalangan ummat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia mengalami ketidak jelasan persepsi tentang Syari'ah, fiqih dan hukum Islam. Kekacauan persepsi ini meliputi arti dan ruang lingkup pengertian syari'ah Islam yang kadang-kadang diartikan sama dengan fiqih, bahkan adakalanya disamakan dengan ad-Din. Oleh karena adanya kekacauan dalam mengartikan syari'at Islam ini, maka terjadilah berbagai masalah dalam penerapannya dan timbulnya saling menyalahkan dalam melaksanakan kehidupan dalam berbagai bidang, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bernegara dan 320
bermasyarakat. Di samping itu, dengan tidak jelasnya persepsi tentang syari'ah Islam maka timbul ketidak seragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam dan bagaimana melaksanakan syari'at Islam itu. Bahwa Hukum Islam di Indonesia kebanyakan diambil dari kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh para sarjana hukum Islam tempo dulu, tiap-tiap karangan diwarnai dengan pendapat dan pendirian masing-masing pengarangnya dan sangat tergantung kepada orang yang meminta fatwa tersebut kepada pengarang kitab tersebut. Akibat hal demikian, timbul masalah khilafiah karena antara satu ulama dengan ulama yang lain mempunyai persepsi yang berbeda dalam menilai suatu masalah hukum yang tersebut dalam fiqih tersebut. Dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara keadaan seperti ini hendaknya harus segera diakhiri, hendaknya harus diberi batasan-batasan tertentu dalam perkara secara konkrit, sehingga perbedaan pendapat dalam suatu masalah harus ada suatu kesatuan hukum. Kesatuan penafsiran tentang suatu aturan hukum hendaknya sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kekacauan persepsi antara syari'ah, fiqih dan hukum Islam hendaknya harus segera diluruskan, sehingga perbenturan paham antara ummat Islam sendiri tidak terjadi lagi, atau setidak-tidaknya dapat dikurangi. Keadaan seperti tersebut di atas, dikemukakan juga oleh Yahya Harahap2 bahwa kerancuan pemahaman dan penghayatan masyarakat Islam selama ini tidak terbatas pada masyarakat awam saja, tetapi meliputi kalangan ulama dan lingkungan pendidikan serta perguruan-perguruan tinggi Islam. Mereka selalu menidentikkan fiqih dengan syari'at, atau syari'ah dengan hukum Islam. Pengidentikan fiqih dengan hukum Islam ini telah melahirkan kekeliruan penerapan yang sangat membahayakan. Demikian juga dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus di lingkungan Peradilan Agama, para hakim Peradilan Agama telah mempergunakan hukum Islam yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih sebagai rujukan utama dalam memutus perkara. Oleh karena ketidakjelasan dalam mempergunakan konsep syari'ah dan fiqih, maka sering menimbulkan kekeliruan dalam menginstinbatkan hukum. Muhammad Daud 2 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih, Jilid II, Bogor: Kencana, 2003, hal.3. 321
Ali3 membenarkan ketentuan ini dan sangat menghendaki agar ketentuan yang tumpah tindih dalam mengartikan syari'ah dan fiqih agar segera di akhiri, perlu ada konsep yang jelas tentang pengertian kedua konsep ini dan perlu ada gagasan untuk menjernihkan lebih dahulu tentang pengertian yang jelas tentang konsep syari'ah dan fiqih. Sehingga penerapannya mudah untuk dilaksanakan, legalisasi dalam produk negera tidak mengalami kesulitan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sudah tiba saatnya bagi fakultas syariah IAIN/UIN untuk mereview kembali tentang pengertian hukum Islam itu, menempatkannya pada posisi yang tepat masing-masing istilah tersebut, memasukkan hukum Islam dengan formasi yang banyak sesuai dengan perkembangan masa kini. Bagi jurusan ahwal al-syakhshiyyah, tantangan seperti ini bukanlah hal yang berat, tinggal melaksanakan saja dengan menghilangkan sisi-sisi perbedaan dari ketiga istilah itu dengan mewujudkan pengertian hukum Islam dengan konsep yang benar. Tentang Pembaharuan Hukum Islam Pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan oleh karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang pada masa kitab-kitab fiqih itu ditulis oleh para fuqaha, masalah baru itu belum terjadi. Sebagai contoh antara lain adalah perkawinan yang ijab qabulnya dilakukan dengan pesawat telpon, pemberian harta waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian harta waris kepada anak angkat dengan cara wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk yang tunai dan sebagainya. Terhadap hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, Pertama: untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab 3 Muhammad Daud Ali, Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, makalah dalam diklat Hakim Senior, 1993, Ciawi, Bogor, hal. 2. 322
fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan, Kedua: pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya, Ketiga: pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum Nasional, Keempat: pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat Internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi. Pembaharuan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i4 bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqashidus syari'ah. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin, maka ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup, dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini. Dalam kaitan pembaharuan hukum Islam, Ahmad Mustafa al-Maraghi5 mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan 4 Zaenuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi"i, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 243 -246, lihat juga Ahmad Nakhrowi Abdul Salam, Imam Syafi'I Mazhab Qadim Wal Jadid, Desertasi pada Universitas Al Azhar Cairo, tidak dipublikasikan, 1994, hal. 30-32 5 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Bab I al Halabi, Juz I, Cairo: Tanpa Tahun hal. 187 323
hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan nada yang hampir sama Muhammad Rasyid Ridha6 mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbaharui dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu. Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial ummat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan oleh ummat Islam. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan yang apabila dibiarkan akan menjauhkan ummat Islam dari norma-norma agama. Hukum Islam mampu menghadapi segala persoalan zaman dan masih relevan untuk diberlakukan. Untuk mencapai hal itu perlu dilaksanakan ijtihad baik secara individual maupun kolektif secara terus menerus. Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu dan tempat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas, telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, sedangkan metode ijtihad yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab berbagai masalah tersebut belum memuaskan. Dalam hal ini JND Anderson7 telah membuat kritik dengan mengatakan bahwa ahli hukum Islam dalam menghadapi masalah kontemporer berkecenderungan mengadakan 6 Muhammad Rasyida Ridha, Tafsir al-Manar, Dar al-Firk al-Arabi, Juz I, Cairo: 1987, hal. 414 7 JND Anderson, Law Reform in The Moeslem World, London: Universitas of London, 1976, hal. 42 324 Islam
kajian hukum Islam yang bersifat parsial, metode yang digunakan masih bertumpu pada pendekatan yang ad hoc dan terpilah-pilah dengan menggunakan prinsip takhayyur dan talfiq, sehingga tidak mampu menghasilkan hukum Islam yang komperhensif. Terhadap hal ini Joseph Schact8 mengemukakan bahwa hukum Islam kontemporer membutuhkan basis teori baru yang lebih tegas dan menyeluruh dalam berbagai masalah hukum. Terlepas dari kritik yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, sudah masanya para pakar hukum Islam Indonesia memerlukan basis teori hukum baru yang lebih menyentuh semangat perubahan zaman. Amir Mu'alim dan Yusdani9 mengemukakan bahwa hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh pakar hukum Islam saat ini adalah agar menghasilkan hukum Islam yang koperhensif dan merumuskan suatu metodelogi sistematis yang mempunyai akar yang kukuh. Menurut Nur Cahaya10 disinilah letak pentingnya rumusan-rumusan metodelogi hukum Islam kontemporer, yang harus disusun kembali baik yang ideal-moral maupun yang formal. Kerangka metodelogi yang ideal moral dan formal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan norma-norma keilahian, kemanusiaan dan kemaslahatan yang memberikan arah yang benar bagi perkembangan kehidupan. Cita-cita ini akan terwujud apabila para ahli hukum Islam berani meninjau kembali sejarah perkembangan hukum Islam di masa silam dan mengkaji sumber-sumber hukum Islam itu untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul kini dan esok. Metode maslahah adalah metode yang masih relevan dalam rangka menemukan hukum guna menjawab segala permasalahan sosial dewasa ini. Untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, Pertama: mengadakan kajian secara komprehensif terhadap seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat fenonema tradisional maupun Islam medernis dalam berbagai aspek. Kedua: 8 Joseph Schacht, Problem of Modern Islamic Legislation, dalam Studia Islamica, vol. 12. 1960, hal. 120 9 Amir Mu'alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: VII Press, 1999, hal. 78 10 Nur Cahaya, Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodelogi, dalam kumpulan karangan syari"at Islam di Indonesia, Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU dan Misaka Galiza, 2004, hal. 320 325
menggunakan kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khasanah intelektual Islam klasik. Ketiga: memasukan masalah kekinian ke dalam pertimbangan pada saat menginterpretasikan al-Qur'an dan al-Sunnah. Keempat: mengembangkan fiqih Islam dengan cara memfungsikan kembali ijtihad baik individual maupun kolektif sehingga dapat menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan modernisasi yang sekarang sedang berjalan dalam masyarakat Islam. Kelima: menyatukan pendapat di antara mazhab-mazhab tentang berbagi masalah hukum yang serupa dan sama demi kepastian hukum dan ini dapat dilaksanakan jika semua pihak memandang bahwa fiqih sebagai suatu kesatuan yang utuh. Keenam: zaman moderen dikenal dengan zaman spesialisasi dan zaman pembidangan secara kritis, sebab tidak mungkin para fuqaha dapat berbicara tentang segala bidang pada zaman sekarang ini. Tentang hal ini hendaknya dipahami sebagai hikmah tersembunyi (blessing in disquise) yang memungkinkan para ahli hukum Islam untuk duduk bersama memecahkan berbagai masalah hukum yang lebih menyentuh akar permasalahan. PENUTUP Demikianlah beberapa hal tentang Pengembangan Kopetensi Absolut Peradilan Agama, Peluang dan Tantangan Bagi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Hukum Islam Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa. Oleh karena terbatasnya waktu dan kurangnya literatur, tentu saja makalah ini tidak luput dari kekurangannya. Namun demikian penulis berharap semoga ada manfaatnya. 326
DAFTAR PUSTAKA Amir Mu'alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: VII Press, 1999. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Bab I al Halabi, Juz I, Cairo: Tanpa Tahun. Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih, Jilid II, Bogor: Kencana, 2003. Muhammad Daud Ali, Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, makalah dalam diklat Hakim Senior, Ciawi, Bogor, 1993. Muhammad Rasyida Ridha, Tafsir al-Manar, Dar al-Firk al-Arabi, Juz I, Cairo, 1987. Nur Cahaya, Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodelogi, dalam kumpulan karangan syari"at Islam di Indonesia, Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU dan Misaka Galiza, 2004. JND Anderson, Law Reform in The Moeslem World, London: Universitas of London, 1976. Joseph Schacht, Problem of Modern Islamic Legislation, dalam Studia Islamica, vol. 12, 1960. Surijo Wignyodopuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1973. Zaenuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi"i, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 243 -246, lihat juga Ahmad Nakhrowi Abdul Salam, Imam Syafi'I Mazhab Qadim Wal Jadid, Desertasi pada Universitas Al Azhar, Cairo, tidak dipublikasikan, 1994. 327
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA1 (Sebuah Studi Pengantar) Oleh: A. Mukti Arto ِميِحَرّلا ِنمْحَرّلا ِللها ِمْسِب I. PENDAHULUAN Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Dari aspek ekonomi, zakat merupakan bagian dari sistem ekonomi masyarakat karena ia memiliki potensi yang menunjang kegiatan ekonomi yang menopang kesejahteraan masyarakat. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, di mana zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka zakat merupakan aktifitas beragama yang memliki aspek sosial ekonomi secara langsung. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Umat Islam Indonesia, atas dasar keimanan dan ketqwaannya kepada Allah, berlomba-lomba mengeluarkan zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Apalagi saat ini, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru. Zakat sebagai sebuah aktifitas sosial ekonomi, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa dan/atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Pengadilan agama sebagai pengadilan syariah Islam tentu diharapkan dapat ambil bagian dalam menyelesaikannya dengan prosedur yang telah diatur dalam hukum acara pengadilan agama. 1 Bahan Diklat II Program PPC Terpadu Angkatan VII Peradilan Agama seluruh Indonesia Tanggal 24 September sd 28 November 2012 Pudiklat Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI di Mega Mendung, Bogor. 328
II. PERMASALAHAN Dari uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana regulasi zakat dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana kompetensi pengadilan agama dalam perkara zakat? 3. Bagaimana acara penyelesaian perkara zakat di pengadilan agama? III. REGULASI ZAKAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Zakat merupakan kewajiban keagamaan atas setiap muslim yang pelaksanaannya sangat tergantung pada kesadaran dan ketaatan masing-masing individu dalam mengamalkan syariah Islam. Sampai dengan saat ini, Negara Indonesia baru mengatur tentang sistem pengelolaan zakat yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU-PZ), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255. Menurut Pasal 4 ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri Agama (PMA). Namun demikian, PMA dimaksud sampai saat ini belum pernah ada. Regulasi pengelolaan zakat ini dimaksudkan untuk: pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan kedua, meningkatkan manfaat zakat yang sebesar-besarnya bagi mustahik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pada BAB I KETENTUAN UMUM, diatur tentang pengertian umum sebagai panduan dalam penataan pengelolaan zakat, sebagai berikut: 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 329
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. 6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. 12. Menteri adalah adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yakni Menteri Agama. Selanjutnya pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan: a. syariat Islam; b. amanah, yakni dapat dipercaya; c. kemanfaatan, yakni memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi mustahik; d. keadilan, artinya pendistribusiannya dilakukan secara adil; e. kepastian hukum, yakni terdapat kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki; f. terintegrasi, yakni dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan g. akuntabilitas, yakni dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Mengenai tujuan pengelolaan zakat ditegaskan pada Pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat ini menurut Pasal 4 adalah: (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. (2) Zakat mal meliputi: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. 330
pendapatan dan jasa; dan i. rikaz, yakni harta temuan. (3) Zakat mal tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, yakni badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas; (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri Agama. Mengenai Badan Amil Zakat diatur pada BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL yang pada Bagian Kesatu diatur Ketentuan Umum. Pada Pasal 5 ditetapkan: (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS; (2) BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara; (3) BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Menurut Pasal 6, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 683 ayat (1) KHES yang menyatakan bahwa yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada delapan mustahik zakat. Mengenai tugas BAZNAS diatur pada Pasal 7 ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Menurut Pasal 7 ayat (2), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait, yakni antara lain kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), atau lembaga luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Mengenai keanggotaan BAZNAS diatur pada Bagian Kedua tentang Keanggotaan. Menurut Pasal 8, bahwa (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. (2) Keanggotaan BAZNAS tersebut terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. (3) Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, 331
tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (4) Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Mengenai masa kerja anggota Baznas diatur pada Pasal 9, bahwa masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 10 ayat (1), Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Persyaratan menjadi anggota BAZNAS diatur dalam Pasal 11 bahwa persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertakwa kepada Allah SWT; d. berakhlak mulia; e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak menjadi anggota partai politik; h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Pasal 12 mengatur pemberhentian anggota BAZNAS. Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. habis masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Pasal 13 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada Bagian Ketiga diatur mengenai BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 15 (1), dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal. (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. (3) BAZNAS 332
kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Pasal 16 (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Yang dimaksud dengan tempat lainnya antara lain masjid dan majelis taklim. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat diatur Lembaga Amil Zakat. Pasal 17 menetapkan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Menurut Pasal 18 (1), pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. (2) Izin dimaksud hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. memiliki pengawas syariat; e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. bersifat nirlaba; g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. 333
Pasal 19 menetapkan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Menurut Pasal 20, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada BAB III diatur tentang PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN. Bagian Kesatu Pengumpulan. Pasal 21 (1) menetapkan dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Menurut Pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal 23 (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Menurut Pasal 24, lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada Bagian Kedua diatur Pendistribusian. Pasal 25 menetepkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 Pendistribusian zakat tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pelanggaran terhadap Pasal 25 tersebut merupakan tindak pidana kejahatan. Menurut Pasal 683 ayat (2) KHES, zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat. Pada Bagian Ketiga diatur pendayagunaan zakat. Menurut Pasal 27 (1), Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang dimaksud usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumberdaya manusia. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, yakni meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Agama. 334
Pada Bagian Keempat diatur Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Menurut Pasal 28 (1), selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Pada Bagian Kelima diatur Pelaporan. Pasal 29 (1) menetapkan BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri Agama secara berkala. (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada BAB diatur IV PEMBIAYAAN. Pasal 30 menetapkan untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Pasal 32 ditetapkan LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional. Pasal 33 (1) menetapkan pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 335
(3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 34 (1), Menteri Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Pada BAB tentang VI PERAN SERTA MASYARAKAT. Menurut Pasal 35 (1), masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. (2) Pembinaan dimaksud dilakukan dalam rangka: a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Pada BAB VII tentang SANKSI ADMINISTRATIF. Pasal 36 (1) menetapkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada BAB VIII tentang LARANGAN. Pasal 37 menetapkan setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Kemudian Pasal 38 menetapkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 tersebut merupakan tindak pidana kejahatan. Sedang pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 merupakan tindak pidana pelanggaran. BAB IX mengatur KETENTUAN PIDANA. Pasal 39 menetapkan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan 336
ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). Pada Pasal 40 ditetapkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 41 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 42 (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran. BAB X mengatur KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 43 (1) menetapkan Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini. (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang- Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang- Undang ini. (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini. (4) LAZ tersebut wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. BAB XI sebagai KETENTUAN PENUTUP. Pasal 44 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal 45, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) 337
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46 Peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 47 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dari penelusuran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana terurai di atas, ada beberapa ketentuan hukum yang perlu dikemukakan sebagai bentuk pembaharuan dan penegasan hukum pengelolaan zakat. Beberapa ketentuan hukum baru dimaksud, antara lain, adalah: 1. UU-PZ mengatur sebatas pengelolaan zakat yang dikumpulkan/diterima dari wajib zakat. UU-PZ belum mengatur mekanisme tentang pemungutan zakat dari wajib zakat dan kewajiban wajib zakat untuk membayar zakat dengan memberi sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran, yakni tidak membayar zakat. 2. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal. 3. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Pasal 5). 4. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pemungutan/penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat menjadi kewenangan dan tanggung jawab BAZNAS yang bersifat monopoli. (Pasal 6). Ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 683 ayat (1) KHES yang menyatakan bahwa yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada delapan mustahik zakat. 5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait, yakni antara lain kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), atau lembaga luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Pasal 7). 7. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17). Dahulu ada 338
dua lembaga amil zakat, yaitu BAZ dan LAZ. BAZ dibentuk oleh Pemerintah, sedang LAZ dibentuk oleh masyarakat. BAZ dan LAZ masing-masing bersifat mandiri. Sekarang BAZNAS menjadi amil zakat tunggal yang bersifat nasional. Sedang LAZ berkedudukan sebagai lembaga yang membantu BAZNAS. 8. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Izin dimaksud hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan (Pasal 18). 9. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini. LAZ tersebut wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 43). 10. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (Pasal 19). 11. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 38). 12. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yakni dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah). Demikian Pasal 41. Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 42). 13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, yakni dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan, dan Pasal 40, yakni melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya, merupakan kejahatan. 14. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.(Pasal 46). 339
15. UU-PZ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 25 November 2011 (Pasal 47). 16. UU-PZ tidak mengatur hukum materil zakat. Menurut Pasal 4 (5), ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri Agama. IV. KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA ZAKAT Untuk menegakkan Undang-Undang Pengelolaan zakat tersebut dapat dilakukan melalui proses peradilan, baik peradilan administrasi, peradilan perdata, maupun peradilan pidana. Pasal 36 (1) menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin. Pelanggaran administrasi tersebut meliputi: 1. Kewajiban LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (Pasal 19). 2. Kewajiban BAZNAS atau LAZ memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (Pasal 23 (1)). 3. Tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, atau dilakukan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam dan/atau dilakukan tidak sesuai sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi (Pasal 28 (2)) 4. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak dicatat dalam pembukuan tersendiri (Pasal 28 (3)) 5. Kewajiban LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala (Pasal (3)) Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin. Apabila terjadi sengketa mengenai sanksi administrasi tersebut, maka hal ini menjadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara. 340
Selanjutnya Pasal 39 dan 40 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 dan 37 merupakan tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan ini meliputi: 1. Kewajiban mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam (Pasal 25). 2. Larangan melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya (Pasal 37). Kemudian Pasal 41 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 38, yakni dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, merupakan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran tersebut di atas menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri sebagai peradilan umum yang mengadili perkara perdata dan pidana pada umumnya. Selain pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana tersebut di atas, dapat juga terjadi perkara pelanggaran atau sengketa keperdataan permohnan yang, antara lain, dapat diprediksikan meliputi: 1. Permohonan bantuan penghitungan zakat dari wajib zakat (analog dengan Pasal 107 UU-PA). 2. Sengketa mengenai status hukum lembaga-lembaga amil pengelola zakat; 3. Sengketa mengenai obyek harta yang harus dizakati dan penghitungan besarnya zakat yang harus dibayar; 4. Sengketa mengenai pengelolaan zakat; 5. Sengketa harta milik yang diperoleh dari zakat; dan 6. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban mukallaf yang berkaitan dengan zakat menurut syariah Islam yang antara lain sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ketentuan tentang zakat ini diatur dalam Pasal 668 s.d Pasal 684 KHES. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf f. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sengketa zakat ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, pengadilan mengadili menurut hukum dengan 341
tidak membeda-bedakan orang. Sistem hukum yang penegakannya menjadi tugas pengadilan agama adalah hukum syariah Islam. Oleh sebab itu berdasarkan prinsip syariah, pengadilan agama sebagai pengadilan syariah Islam wajib mengadili perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam dan harus diadili berdasarkan hukum syariah Islam tanpa membeda-bedakan orang yang berperkara. Pasal 684 KHES menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut: a. Barangsiapa yang tidak memnunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan. b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan. c. Barang siapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20) % dari besarnya zakat yang harus dibayarkan. d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota. Kewajiban memungut zakat dari wajib zakat ini didasarkan atas ketentuan dalam Alquran Surat Al-Taubah ayat (103) yang memerintahkan: ُهّللاَو ْمُهَل ٌنَكَس َكَتَلاَص َنِّإ ْمِهْيَلَع ِلَّصَو اَهِب مِهيِكَّزُتَو ْمُهُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِهِلاَىْمَأ ْنِم ْذُخ ﴿ ٌميِلَع ٌعيِمَس itu kamu ةبىتلا "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat ﴾ ٔٓ٣ : Artinya: membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Kewajiban memungut zakat ini menjadi tanggung jawab Negara yang dalam hal ini adalah BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) sebagai Lembaga Resmi Pemerintah. Namun demikian oleh sebab hal ini belum diatur dalam hukum posisitf, maka wajib zakat tidak dapat digugat di pengadilan untuk membayar zakat manakala tidak memenuhi kewajiban membayar zakat. Selain itu, kemungkinan terjadi sengketa antara mustahik dengan seseorang mengenai suatu benda yang dimiliki oleh mustahik. Menurut Pasal 682 KHES, mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan 342
dalam Alquran yang terdiri dari: fakir, miskin, muallaf, hamba sahaya, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil. V. PENYELESAIAN SENGKETA ZAKAT DI PENGADILAN AGAMA Sengketa zakat di pengadilan agama diselesaikan melalui hukum acara perdata sebagaimana sengketa perdata pada ummnya. Ada tujuh belas langkah pemeriksaan perkara zakat yang secara runtut dapat diurutkan sebagaimana di bawah ini, guna menjadi panduan bagi hakim pemeriksa perkara (judex factie) di persidangan, yaitu: 1. Memeriksa identitas para pihak 2. Merumuskan jenis dan pokok perkara. 3. Memeriksa petitum sebagai rumusan masalah. 4. Memeriksa administrasi berkas perkara. 5. Melaksanakan upaya damai dan mediasi. 6. Memeriksa syarat formil perkara. 7. Menyeleksi hal-hal yang bersifat eksepsional. 8. Menginventarisir dalil-dalil gugat. 9. Menginventarisir jawaban. 10. Menyeleksi dalil-dalil gugat dan jawaban. 11. Membuktikan fakta-fakta yang masih disengketakan. 12. Melaksanakan pemeriksaan setempat. 13. Memilih dan menentukan sistem hukum. 14. Menemukan hukumnya. 15. Menerapkan hukum. 16. Menyusun surat putusan. 17. Melaksanakan eksekusi. Berikut ini penjelasan singkat masing-masing langkah dalam praktik pemeriksaan perkara zakat: Langkah 1. Memeriksa identitas para pihak Dalam pemeriksaan perkara perdata selalu diawali dengan memeriksa identitas para pihak yang berperkara. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa para 343
pihak yang disebutkan dalam surat gugatan adalah benar orangnya, bukan orang lain. Hal ini berkaitan dengan legal standing pihak-pihak dalam perkara. Langkah 2. Merumuskan jenis dan pokok perkara Merumuskan jenis perkara guna menentukan kewenangan absolut pengadilan agama, yakni perkara zakat. Rumusan jenis perkara ini nanti ditempatkan pada kalimat awal surat putusan setelah nama pengadilan agama pemeriksa perkara. Demikian pula hakim juga merumuskan pokok perkara, misalnya gugatan distribusi zakat, guna menetapkan ruang lingkup hukum sebagai sebuah sistem yang berlaku atas perkara tersebut. Dalam hal ini adalah hukum zakat dengan segala cabang-cabangnya. Rumusan pokok perkara ini dituliskan pada bagian awal pertimbangan hukum ketika hakim menyatakan bahwa pokok perkara antara para pihak adalah gugatan distribusi zakat. Langkah 3. Memeriksa petitum sebagai rumusan masalah Petitum merupakan rumusan masalah. Pemeriksaan perkara merupakan penelitian ilmiah di lapangan untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya agar dapat menjawab rumusan masalah. Pemeriksaan harus mengacu pada petitum secara berurutan dan berkesinambungan. Jawaban akhir atas rumusan masalah dituangkan dalam amar putusan. Amar putusan harus menjawab semua petitum. Langkah 4. Memeriksa administrasi berkas perkara Pada tahap awal ini, hakim wajib memeriksa: SKUM, panjar biaya perkara, dan tanda telah terdaftar. Pemeriksaan tidak dapat dimulai apabila perkara belum didaftar (Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989). PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Juru sita Pengganti. Majelis hakim, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti merupakan sebuah tim kerja (tim work) yang harus saling mendukung untuk bersama-sama secara proporsional menyelesaikan perkara. Apa ada permohonan prodeo. Permohonan beracara secara prodeo wajib dilayani dengan sebaik-baiknya. Untuk itu harus diperiksa terlebih dahulu secara insidentil, apakah penggugat diizinkan beracara secara cuam-cuma. Dalam acara perdata selalu dipegang teguh adagium ―tiada biaya tiada perkara‖. 344
Apa ada permohonan sita. Apabila ada permohonan sita, maka harus diperiksa lebih dahulu dalam pemeriksaan insidentil. Hakim pemeriksa perkara, dalam PHS- nya, memiliki beberapa pilihan, yaitu: menetapkan hari sidang dengan menangguhkan sita, menetapkan hari sidang dan memerintahkan sita, atau memerintahkan sita dengan menangguhkan hari sidang. PHS dan relaas panggilan. Pemeriksaan belum dapat dimulai apabila para pihak belum dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (Pasal 55 UU No.7 Tahun 1989). Apa ada surat kuasa khusus yang sah, sudah terdaftar dan memenuhi syarat. Tidak setiap orang boleh beracara di muka hakim, kecuali jika ia memiliki legal standing yang sah. Legal standing para pihak dalam perkara harus jelas dan memenuhi syarat. Kartu advokat yang masih berlaku. Kartu advokat menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai advokat dan diberi izin untuk praktik beracara dengan batasan waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi apabila advokat yang bersangkutan memenuhi syarat. Jika kartu advokat sudah habis masa berlakunya, maka tidak memenuhi syarat sebagai advokat dan oleh karenanya tidak beracara. Tanpa kartu advokat berlaku, maka tidak diketahui dengan pasti apakah yang berangkutan masih memenuhi syarat sebagai advokat dan masih mendapat izin praktik beracara. Lakukan minutasi sejak dini secara kronologis. Minutasi merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh panitera pengganti. Minutasi sejak dini akan meringankan pekerjaan, membuat tertib pekerjaan dan merupakan alat kontrol secara dini kinerja majelis hakim dan panitera penggantinya. Langkah 5. Melakukan upaya damai dan mediasi Pada sidang pertama di mana para pihak hadir, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung maupun dengan bantuan mediator. Upaya damai secara langsung oleh hakim pemeriksa perkara merupakan perintah hukum acara (Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR). Apabila upaya damai ini tidak berhasil, maka hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008. Proses mediasi merupakan optimalisasi upaya damai 345
dalam perkara perdata. Atas pilihan para pihak atau atas keputusan hakim karena tidak ada kesepakatan para pihak, majelis hakim menunjuk mediator. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka perkara dicabut atau dibuat akta perdamaian, sesuai kesepakatan para pihak. Mediasi merupakan bagian dari acara upaya damai. Jika upaya damai lewat mediasi gagal atau tidak layak mediasi, maka pemeriksaan secara litigasi dilanjutkan. Langkah 6. Memeriksa syarat formil perkara Setelah judex factie memeriksa administrasi perkara dan berkesimpulan bahwa administrasi berkas perkara telah lengkap sehingga pemeriksaan atas perkara dapat diteruskan, maka hakim memeriksa lebih dahulu syarat formil perkara yang meliputi: Apakah pengadilan agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara zakat ini. Yang menjadi patokan kewenangan absolut pengadilan agama atas perkara adalah jika perkara itu tidak berkaitan dengan administrasi pembentukan BAZNAS atau LAZ sebagai badan hukum, atau berkitan dengan perkara pidananya. Aspek-aspek keperdataan zakat yang menjadi komptensi absolut pengadilan agama. Apakah penggugat dan tergugat memenuhi syarat untuk menjadi pihak. Yakni apakah para pihak adalah termasuk orang-orang yang cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara zakat ini. Apakah perkara ini tidak kurang pihak. Yang mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan lawan yang tidak mau diajak berdamai dalam perkara zakat. Apakah surat gugatan tidak obscuur. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan masih ada ahli waris selain yang disebutkan sebagai pihak dalam surat gugatan, maka hal ini tidak dapat dijadikan untuk menyatakan gugatan NO karena ini sudah masuk di ranah obyek perkara. Pendapat hakim tersebut dituangkan dalam putusan. Apakah perkara ini tidak prematur, tidak kedaluwarsa, dan tidak nebis in idem. Apakah majelis hakim/panitera tidak ada yang wajib undur diri karena ada konflik kepentingan atau alasan lain. 346
Langkah 7. Menyeleksi lebih dahulu hal-hal yang bersifat eksepsional Apabila ada pihak yang mengajukan permohonan sita, maka harus diperiksa lebih dahulu untuk menjawab permohonan tersebut. Apabila dalam jawaban terdapat eksepsi kewenangan, maka harus diperiksa dan diputus lebih dahulu. Apabila eksepsi dikabulkan, maka diputus dengan putusan akhir. Apabila eksepsi ditolak, maka diputus dengan putusan sela dan pemeriksaan dilanjutkan. Apabila ada gugatan provisionil, maka harus diperiksa dan diputus lebih dahulu. Gugatan provisionil dapat dikabulkan jika gugatan tersebut beralasan, bukan mengenai pokok perkara, berdasarkan bukti yang secara hukum tak terbantahkan lagi, penggugat memiliki hak atas obyek tersebut, dapat menunjang pokok perkara. Jika gugat provisionil tidak cukup syarat, maka harus ditolak. Langkah 8. Menginventarisir dalil-dalil gugat Hakim menginventarisir dalil-dalil gugat secara rinci dan kronologis guna menemukan fakta hukum yang urut dan sistematis. Dalil-dalil gugat dipilah dan dipilih mana yang relevan dengan pokok perkara dan berpengaruh terhadap putusan akhir. Dalil- dalil gugat yang urgen merupakan fakta yang harus dibuktikan guna mejawab petitum penggugat. Langkah 9. Menginventarisir jawaban Apabila jawaban disampaikan secara lisan, maka hakim menanyakan kebenaran dalil-dalil gugat kepada tergugat. Apabila disampaikan secara tertulis, maka hakim menanyakan dalil gugat yang belum dijawab secara tertulis. Hal ini juga dilakukan pada tahap replik dan duplik. Langkah 10. Menyeleksi dalil-dalil gugat dan jawaban Dalil-dali gugat diseleksi, mana yang diakui dan yang dibantah oleh tergugat. Dalil gugat yang diakui secara murni dinilai telah terbukti. Dalil gugat yang diakui dengan klausula atau dengan syarat, harus dibuktikan klausul atau syarat tersebut. Dalil gugat yang dibantah harus pula dibuktikan dalil gugat maupun bantahannya. Dalil gugat yang tidak dibantah atau dibantah tetapi bantahannya tidak punya alasan yang cukup, maka dianggap telah terbukti, kecuali jika hakim berpendapat perlu dikonstatir lebih lanjut untuk mendapat kejelasan. Jawaban tergugat yang mendalilkan adanya obyek harta waris lainnya harus pula dikonstatir sepertihalnya dalil gugat. Jika masih dipandang perlu, pemeriksaan dapat dilanjutkan replik, rereplik dan duplik serta reduplik. 347
Langkah 11. Membuktikan fakta-fakta yang masih disengketakan Fakta yang masih disengketakan dan relevan dengan pokok perkara harus dibuktikan. Fakta yang meskipun tidak disengketakan tetapi untuk menghindari putusan yang non eksekutabel, harus pula dibuktikan. Pembuktian dilakukan sesuai hukum pembuktian. Pihak yang mendalilkan suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa yang menjadi dasar adanya hak, harus membuktikan. Pihak yang membantah hak pihak lawan harus pula membuktikan bantahannya itu. Langkah 12. Melaksanakan pemeriksaan setempat. Apabila obyek perkara berupa benda tetap, maka untuk mencocokkan antara data yuridis di berkas perkara dan data riil di lapngan, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari tugas hakim dalam memeriksa perkara, sehingga hakim bersikap aktif. Pemeriksaan setempat dimaksudkan untuk menghindari putusan yang non eksekutabel. Langkah 13. Memilih dan menentukan sistem hukum Hakim harus memilih sistem hukum waris yang cocok bagi masyarakat muslim setempat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang diberlakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, merupakan acuan hukum nasional dalam mengadili perkara ekonomi syariah, di samping peraturan perundang-undangan yang ada. Jika ada hal-hal yang tidak diatur dalam KHES ataupun peraturan perundang- undangan yang ada tidak sesuai dengan kasus yang dihadapi, kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat, maka hakim harus berijtihad untuk menemukan hukum yang cocok bagi kasus yang ditangani itu. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim itu ibarat dokter, sedang peraturan perundang-undangan dan KHES ibarat obat paten. Manakala dokter berpendapat bahwa berdasarkan hasil diagnose, obat paten yang ada tidak cocok diberikan kepada pasien untuk mengobati penyakitnya, maka dokter tentu membuat resep sendiri dengan meramu obat yang menurutnya dinilai cocok untuk sang pasien. Demikian pula bagi hakim. Manakala hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, peraturan perundang-undangan dan KHES yang ada tidak cocok untuk menyelesaikan perkara waris ini, maka hakim harus merumuskan hukumnya sendiri 348
dengan metode ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan yang menurutnya dinilai cocok untuk menyelesaikan kasusnya itu. Hakim wajib berijtihad. Langkah 14. Menemukan hukumnya Dengan berpedoman pada sistem hukum yang tepat, hakim akan dapat menemukan hukum yang tepat bagi kasus waris yang ditanganinya itu. Dalam membuat pertimbangan, harus dijelaskan tentang alasan (illat) hukum, dasar hukumnya, dan sumber hukumnya (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Hakim berpedoman pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terkait. Langkah 15. Menerapkan hukum Hakim menerapkan hukum pada kasus yang diperiksa dan dimuat dalam amar putusan. Penerapan hukum dilakukan secara sillogisme. Amar putusan hakim harus mengadili seluruh petitum, tidak lebih dari petitum kecuali undang-undang menentukan lain, dapat dieksekusi, dan menetapkan biaya perkara. Setiap amar harus ada pertimbangan hukumnya, setiap pertimbangan harus ada fakta yang dipertimbangkan. Langkah 16. Menyusun surat putusan Surat putusan yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat legalitas, yakni yang menentukan sah atau tidaknya putusan sehingga mengikat dan berkekuatan hukum untuk dieksekusi. Syarat idealitas, yakni syarat yang berkaitan dengan argumen dan kelengkapan putusan dari berbagai aspek tinjauan Syarat etika dan estetika, yakni berkaitan susunan, tatabahasa dan rasa bahasa, keindahan dan kesantunan tatabahasa serta format dan penulisannya. Syarat integritas, yakni berkaitan perilaku hakim pemeriksa perkara yang mampu menjaga diri sehingga tidak menimbulkan kesan memihak dengan menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Langkah 17. Melaksanakan eksekusi Putusan hakim yang baik adalah putusan yang secara yuridis dapat dieksekusi. Putusan yang non eksekutabel menjadi tanggung jawab hakim, kecuali jika disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar jangkauan hakim ketika melakukan pemeriksaan. Dengan adanya eksekusi, maka perkara selesai secara tuntas. 349
VI. PENUTUP Demikian kajian singkat tentang hukum zakat dalam perspektif hukum posisitf dan penyelesainnya di pengadilan agama. Mengenai bagaimana regulasi zakat dalam hukum positif di Indonesia, ternyata telah diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU-PZ). UU- PZ tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan zakat, sedang meneganai hukum materiil zakat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun demikikian, sekarang sudah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008. Di dalam KHES tersebut diatur pula mengenai hukum-hukum zakat. Menganai bagaimana kompetensi pengadilan agama dalam perkara zakat, maka kompetensi absolut pengadilan agama adalah meliputi seluruh aspek perdata dalam hukum zakat. Aspek perdata dalam bidang zakat ini dapat terjadi dalam perkara pelanggaran atau sengketa keperdataan permohonan yang, antara lain, dapat diprediksikan meliputi: 1. Permohonan bantuan penghitungan zakat dari wajib zakat (analog dengan Pasal 107 UU-PA). 2. Sengketa mengenai status hukum lembaga-lembaga amil pengelola zakat, baik berbentuk BAZNAS maupun LAZ; 3. Sengketa mengenai obyek harta yang harus dizakati dan penghitungan besarnya zakat yang harus dibayar; 4. Sengketa mengenai pengelolaan zakat; 5. Sengketa harta milik yang diperoleh dari zakat; dan 6. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban mukallaf yang berkaitan dengan zakat menurut syariah Islam yang antara lain sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ketentuan tentang zakat ini diatur dalam Pasal 668 s.d Pasal 684 KHES. Mengenai bagaimana acara penyelesaian perkara zakat di pengadilan agama, maka dalam proses penyelesaiannya melalui hukum acara perdata dengan spesifikasi khusus yang berkaitan dengan pokok perkara zakat. Demikian semoga bermanfaat dan kepada Allah SWT kami selalu memohon taufiq dan hidayah-Nya. Amin! 350
HUKUM WAKAF DALAM PARADIGMA BARU DI INDONESIA Oleh: PROF. DR. H.ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum. I. PENDAHULUAN Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktekan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktek perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal sudah tidak memadai lagi. Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktek perwakafan dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Praktek wakaf yang dilaksanakan di Indoensia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruh kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang keadaan ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh ummat Islam di Indonesia. Namun peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai dalam mengahadapi arus globalisasi saat ini, maka diperlukan peraturan baru tentang wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang menglola benda-benda wakaf. Di samping itu, peraturan ini diharapkan 351
dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf (maukuf 'alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih jauh dalam undang- undang ini digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi penglolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syari'ah yang sedang digalakkan saat ini. Diharapkan asset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat. Dibandingkan dengan pelaksanaan wakaf di negara-negara Islam, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih jauh ketinggalan. Selama ini pelaksanaan wakaf di Indonesia masih berorientasi kepada sarana peribadatan seperti mesjid, sekolah, kuburan dan sarana keagamaan lainnya. Pengelolaan wakaf di bebrapa negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki sudah dilakukan dengan manajemen yang baik, wakaf tidak lagi terfocus kepada sarana peribadatan, tetapi ruang lingkupnya sudah diperluas yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud dan tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan tranportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai dan sejenisnya. Negara-negara Islam telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada para penglola wakaf dengan pengawasan yang cukup ketat. Menurut data yang ada di Departemen Agama-RI sampai bulan September 2002 menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 M2, 75% diantaranya sudah bersertifikat. Sedangkan jumlah asset yang sebenarnya belum dapat diketahui secara pasti, hal ini disebabkan karena asset wakaf di Indonesia belum terkordinir dengan baik dan masih banyak berpusat pada instansi-instansi yang menglola wakaf secara mandiri. Di samping itu, dalam kenyataannya banyak asset wakaf tidak dikelola secara produktif, sehingga asset wakaf itu menjadi instrumen yang kontributif bagi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Islam khususnya dan ummat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini diharapkan kepada semua pihak agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek pemikiran, tetapi juga berusaha membuat inovasi dan langkah terobosan dalam menglola harta wakaf agar wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan dan keterlibatan pemerintah (d/i 352
Departemen Agama RI) dalam melaksanakan penglolaan wakaf di Indonesia sangat strategis dan menentukan. Hal ini karena prospek perwakafan di Indonesia memiliki peluang yang sangat positif, baik dari segi kualitas maupun dari segi manfaatnya. Wakaf tidak hanya memiliki nilai ibadah saja tetapi diharapkan dapat menjadi wakaf produktif yang harus dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dapat tumbuh menjadi sektor riel dalam perekonomian negara. Apabila wakaf produktif dapat dikelola dengan baik, maka wakaf produktif tersebut dapat berperan dalam rangka memajukan kesejahteraan ummat sebagaimana yang telah berjalan di beberapa negara Islam saat ini. II. WAKAF DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM. Menurut pengertian bahasa, perkataan ―waqf‖ berasal dari kata bahasa Arab ―waqofa-yaqifu-waqfa‖ yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah, menahan dan tetap berdiri1. Kata ―al-waqf‖ adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai' yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan ―tahbisul ashli‖ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan dagadaikan kepada orang lain. Pengertian ―cara pemanfaatannya‖ adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan2. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam memberi definisi wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefiniskan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan faham mazhab yang mereka ikuti, mereka juga berbeda persepsi di dalam menafsirkan tata cara pelaksanaan wakaf ditempat mereka berada. Al-Minawi3 yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan 1 Farida Prihartin dkk, Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Diterbitkan atas kejasama penerbit Papas Sinar Sinanti dengan Badan, Jakarta: Fak.Hukum UI, 2005, hal.108-109. 2 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Dirt.Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta: Depag-RI, 2005, hal.1-2. 3 Al Minawai, At Tauqif ala Muhimat Ta"arif, Cairo: Alamul Qutub, 1990, hal. 340. 353
keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan Al Kabisi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Definisi yang terakhir ini merupakan tambahan saja dari definisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif dan yang disedekahkannya adalah manfaatnya saja. Imam Malik mengemukakan bahwa wakaf itu adalah menjadikan manfaat benda yagn dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Pendapat Imam Malik ini wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu tertentu saja (misalnya untuk satu tahun), sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Pendapat ini dinilai cukup relevan dengan kondisi hukum positif di Inonesia saat ini yang mengenal dengan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dengan system kontrak. Jika pendapat Imam Malik ini yang diterapkan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanent yang ingin diwakafkan tetapi memiliki benda yang berstatus temporer. Selain membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal. Dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan ummat manusia. Di antara ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan adalah surat Al-Rajj ayat 77 yang memerintahkan agar manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia. Kemudian dalam surat al Baqarah ayat 267 Allah SWT memerintahkan ―belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik‖. Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah SWT mengajarkan ―Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi‖. Dalam surat al Maidah ayat 2 Allah SWT memerintahkan agar manusia suka tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan 354
dan jangan sekali-kali bertolong menolong dalam hal mengerjakan keburukan. Selain dari firman Allah yang tersebut di atas, dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata bahwa Umar Ibn Khattab mendapat bagian tanah di Khaiban, lalu ia pergi kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata: saya mendapat bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi dari padanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan kepada saya ? Nabi Muhammad SAW menjawab: bila engkau mau, tahanlah dzat bendanya dan sedekahkanlah hasil dari padanya. Kemudian Umar Ibn Khattab menyedekahkannya dan meyuruh supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Sedangkan manfaat benda itu diberikan kepada fuqara, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusi harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya4. Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf5 rukun wakaf ada empat macam yaitu: 1. Orang yang berwakaf (wakif) Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan hukum. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan ―tabarru‖ yakni melepas hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiel. Oleh karena itu seorang wakif haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, baligh dan rasyid serta betul-betul memiliki harta benda. Wakaf harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. para ahli hukum Islam sudah sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa adalah tidak sah hukumnya, bagitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. 4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, PT. Al Ma'arif, Bandung, cet ke 2, 1987, hal.6 dan lihat juga Muhammad bin Ismail al Kahlani, Subulussalam, Jilid 3, Kairo: Darul Fikri, tt, hal. 87. 5 Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam al-Waqf, Kairo, Mesir: Matba'ah al Misr, 1951, hal. 24. 355
2. Harta yang diwakafkan (mauqul bih) Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus pertama: mutaqawwin (mal mutaqawwin) yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, kedua: benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas- batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, ketiga: benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Namun demikian menurut Imam Malik dan golongan Syiah Imamiyah wakaf dan dapat atau boleh dibatasi waktunya. 3. Tujuan wakaf (mauquf alaih) Yang dimaksud dengan mauquf adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf hendaknya benda- benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri (qurbat) kepada Allah SWT. Tidak dibenarakan pelaksanaan wakaf itu didasarkan kepada tujuan yang tidak baik dan mendatangkan kemudharatan kepada masyarakat. Wakaf hendaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan sesama manusia dengan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT, misalnya untuk pelaksanaan pendidikan dan untuk kepentingan umum lainnya seperti mendirikan rumah sakit dan sebagainya. 4. Ikrar wakaf (Sighat wakaf) Tentang sighat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh Jumhur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf. Ikrar wakaf yang diucapkan pemberi wakaf pada umumnya sebagai berikut ―saya wakafkan harta saya ini kepada Madrasah Fulan untuk dipakai pembelanjaan dan penyelenggaraannya‖ atau ―saya wakafkan kebun kelapa ini untuk dipergunakan hasilnya bagi penyelenggaraan yayasan yatim piatu fulan‖ dan sebagainya. 356
Pada umumnya, lafaz qabul hanya diperuntukkan hanya kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz qabul, cukup dengan ikrar penyerahan saja. Ahmad Azhar Basyir6 membagi wakaf menjadi dua macam, yaitu pertama: wakaf ahli atau juga disebut wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan keluarga siwakif, misalnya seseorang menyatakan mewakafkan buku-bukunya untuk anak- anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian kepada cucunya dan seterusnya, kedua: wakaf khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam hukum Islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan wakaf itu telah meninggal dunia asalkan benda wakaf itu terus dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang social, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Tentang kedudukan harta wakaf, para ahli hukum Islam berbeda pendapat, Golongan Hanafiah berpendapat bahwa harta wakaf tetap milik si wakif (orang yang memberi wakaf), hal ini didasarkan kepada hadis dari Ibnu Abbas ra di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada wakaf setelah turunnya surat an Nisa' (ayat tentang al faraidl). Demikian juga pendapat dari golongan Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si wakif dalam waktu tertentu, atau waktu yang ditentukan sebagaimana yang diikrarkan oleh si wakif. Sedangkan golongan Syafi'iyah dan Hanabillah mengatakan bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik siwakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum7. Para ahli hukum Islam juga berbeda pendapat tentang boleh tidaknya harta wakaf itu ditukar karena tidak bermanfaat lagi. Para fuqaha dikalangan Maliki 6 Ahmad Azhar Basyir, Opcit, hal.12-15. 7 Faishal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, cet ke 2, Pasuruan Jatim: Penerbit PT. Garoeda Buana Indah, 1994, hal.37-38. 357
berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar (terutama benda yang tidak bergerak), walaupun barang tersebut sudah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi sebagian para fuqaha dari golongan Malikiyah ada yang berpendapat bahwa menukar harta wakaf dengan yang lain diperbolehkan, asal diganti dengan barang tidak bergerak lainnya, jika dipandang barang itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk barang yang bergerak, para fuqaha golongan Maliki memperbolehkannya, sebab dengan adanya penukaran maka barang wakaf tidak menjadi sia-sia. Para fuqaha dikalangan asy Syafi'iyah dalam hal penukaran benda wakaf hampir sama dengan pendapat dari para fuqaha dari golongan Malikiyah, yakni barang tetap tidak boleh ditukar agar harta wakaf dapat lebih bermanfaat8. Para ahli hukum dikalangan mazhab Hambali mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan. Kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap wakaf itu dapat diadakan perubahan baik peruntukan maupun statusnya. Demikian juga tentang perdebatan tentang boleh tidaknya menjual mesjid, dalam hal ini sebahagian para fuqaha dikalangan mazhab Hambali memperbolehkan menjual mesjid bila mesjid itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti mesjid yang sudah tidak dapat menampung jamaah lagi dan tidak mungkin lagi diperluas, atau sebahagian mesjid roboh, maka dalam keadaan seperti itu mesjid boleh dijual kemudian uangnya dipergunakan untuk membangun mesjid lain. Sedangkan pendapat dikalangan para fuqaha golongan Hanafiyah bahwa dalam hal penukaran tanah wakaf itu sangat tergantung pada ikrar yang dilakkan oleh si wakif, apabila pada waktu ikrar ada disebutkan boleh ditukar, maka penukaran itu sah dilaksanakan. Boleh menukarkan barang wakaf dalam keadaan darurat atau memang ada izin atau syarat yang diikrarkan oleh wakif ketika wakaf dilaksanakan atau diserahkan9. Agar wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan nazhir 8 Ibid, hal.39, lihat juga Muhammad Abu Zahrah, Muhadlaratun al waqfi, Cairo, Mesir: Darul Fikri Arabi, 1977, hal.163. 9 Ibid, hal. 40. 358
untuk menglolanya. Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh si wakif dan sebagai seorang nazhir memiliki tanggung jawab bila sengaja merusak benda wakaf atau lalai mengurusnya. Oleh karena itu para fuqaha memberlakukan syarat-syarat bagi seorang nazhir yakni berakal sehat, telah baligh, dapat dipercaya dan mampu menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hakim dapat menunjuk orang lain untuk menjadi nazhir, diutamakan orang yang ada hubungannya dengan siwakif sebab siwakif inilah yang mempunyai hak untuk mengawasi pekerjaan si nazhir. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif tidak ada, maka baru ditunjuk orang lain untuk menjadi nazhir. III. WAKAF DALAM KONSEP BARAT DAN DI BEBERAPA NEGARA ISLAM Di Negara-negara Barat juga dikenal dengan wakaf atau habas, benda-benda wakaf di Negara-negara Barat dengan sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan foundation (yayasan), trust (persekutuan wakaf), persekutuan wakaf social (charitable trusts) dan yayasan social (endowment). Persekutuan ini merupakan badan hukum yang tidak berorientasi pada laba (non profit corporation) yang kebanyakan mempunyai harta wakaf konsumtif dan produktif, sekalipun banyak juga yang meminta subsidi dari masyarakat, terutama yayasan yang berorientasi kepada keagamaan, social dan budaya. Badan hukum ini cara penglolaannya banyak tergantung pada pendirinya dan juga pada anggota, sehingga system kepengurusannya diproses melalui pemilihan secara demokratis. Menurut kamus The New Palgrave Dictionary of Money and Finance sebagaimana yang dikutip oleh Mundzir Qahaf10 menyatakan bahwa yang membedakan antara persekutuan wakaf (charitable trust) dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit (non profit corporation) dari yayasan profit adalah tidak adanya hak hukum bagi siapapun atas keuntungan yayasan. Sebenarnya perbedaaan ini muncul dari ketidak telitian, karena orang-orang miskin atau orang yang menerima wakaf berhak untuk menuntut hak-haknya 10 Mundzir Qahaf, Al Waqf al Islami, Tathawwuruhu, Idaaratuhu wa Tanmiyyatuhu, Dar al Fikr, Damaskus, Syiria, terjemahan Muhyidin Mas Ridha, dengan judul Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2005, hal. 50. 359
yang ada pada hasil pengembangan harta wakaf, dan pengelola yayasan tidak boleh melarang mereka meminta haknya. Sementara itu dalam kamus Stroud Judical Dictionary11 disebutkan bahwa tujuan wakaf (charitable purpose) adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan social dan agama. Dalam kamus ini juga tidak dinyatakan bahwa seseorang berhak atas wakaf itu, sekalipun tidak termasuk yang mendermakan seperti penjaga gereja. Menurut konsep perundang-undangan Negara Barat, istilah ―endowment‖ berbeda dengan istilah ―foundation‖ (yayasan), perbedaan pengertian ini sangat tipis sehingga sulit membedakannya. Istilah ―endowment‖ sebenarnya dipergunakan untuk menunjukkan setiap harta yang diberikan kepada yayasan social. Pemberian harta ini adakalanya digunakan sesuai keperluan yayasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, ataupun penggunaannya mengakibatkan habisnya harta itu atau dengan tetap menjaga keutuhan barangnya sehingga dapat dipergunakan lagi secara berulang-ulang pada waktu yang lain. Dengan pengertian ini dapat diketahui bahwa endowment terdiri dari sebagian pemberian wakaf social dan subsidi biasa yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan ―foundation‖ merupakan badan atau organisasi non pemerintah yang dikelola oleh beberapa dewan pengurus, atau orang yang diberi wasiat, dan biasa tidak meminta subsidi dari masyarakat, akan tetapi pendanaannya banyak disubsidi oleh para pendirinya yang berasal dari harta pribadi dan ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara umum12. Negara Barat yang pertama kali mengatur tentang Wakaf adalah Negara Perancis, kemudian diikuti oleh Negara Eropa lainya yang memberlakukan berbagai aturan tentang wakaf di daerah jajahannya. Dalam rangka pengaturan harta wakaf di Aljazair, pemerintah Perancis memberlakukan Undang-undang Wakaf pertama kali pada tanggal 26 Juli 1873 yang sepenuhnya dijalankan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Negara Perancis. Undang-undang yang diberlakukan ini sangat ditentang oleh kaum Muslimin Aljazair, sebab dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Keberatan- keberatan yang dilakukan oleh kaum Muslimin Perancis ini tidak dihiraukan oleh pemerintah Perancis, sebab tuntutan itu dianggap bertentangan dengan kepentingan 11 Ibid. 12 Ibid, hal. 51-52. 360
pemerintah Perancis dalam melaksanakan politik hukum keagrariaan. Mulai saat itulah di Aljazair banyak benda wakaf yang disewakan kepada pihak pihak tertentu, dan memperbolehkan memindahkan hak wakaf kepada orang lain yang menguntungkan orang-orang Perancis yang ada di Aljazair. Perlakuan yang sama juga diberlakukan oleh pemerintah Perancis di Negara Tunisia. Menurut Naziroeddin Rachmat13 perjanjian sewa menyewa tanah wakaf telah disahkan berlaku dengan suatu dekrit (putusan pemerintah) yang dikeluarkan oleh pemerintah Perancis pada tanggal 22 Juni 1888, dan beberapa putusan yang dikeluarkan kemudian secara berturut-turut telah memberikan kelonggaran untuk memindahkan hak- hak wakaf kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian mulai tahun 1908 telah dibentuk sebuah dewan yang diberi nama ―Conseil Superieur des Habous‖ dengan tugas mengontrol pengurusan dan administrasi harta wakaf, terutama harta wakaf yang bersifat kekeluargaan. Dewan yang dibentuk ini diharapkan dapat berjalan dengan lembaga wakaf yang telah dibentuk pada tahun 1874 oleh tokoh ulama Tunisia yang bernama Chairuddin untuk mengurus dan menyelenggarakan tata usaha wakaf umum di Tunisia. Di Maroko pemerintah Perancis membentuk sebuah dewan yang diberi nama Direction des Habous pada tahun 1912. Dewan ini dibentuk untuk mengawasi wakaf- wakaf keluarga. Selanjutnya pada tahun 1913 pemerintah Perancis mengeluarkan beberapa peraturan lagi untuk mengatur tentang wakaf ini, terutama tentang penyewaan wakaf keluarga kepada pihak-pihak tertentu. Peraturan-peraturan itu tidak menghiraukan apakah hukum wakaf itu sesuai dengan hukum Islam yang menjadi dasar adanya institusi harta wakaf itu. Protes-protes yang dilakukan oleh ummat Islam Maroko tidak pernah digubris oleh pemerintah Perancis. Akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Perancis ini, banyak harta wakaf keluarga yang pada mulanya disewa oleh orang tertentu, kemudian berobah statusnya dari tanah wakaf mejadi tanah perorangan.14 Pengaturan wakaf di Negara Turki sudah dilaksanakan sejak permulaan abad ke XIX. Pada tahun 1840 dibentuk sebuah kementerian khusus yang bernama ―Wazarati Ewkaf‖. Di Turki dibedakan tiga macam wakaf, yakni pertama: ewqafi mazhbutha yaitu 13 Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, Jakarta: Bulan Bintang, 1964, hal. 69-71. 14 Ibid, hal. 70. 361
wakaf yang dimiliki dan diurus oleh kementerian wakaf sendiri, kedua: ewqafi mulhaqa yaitu wakaf yang seluruhnya bebas dari campur tangan kementerian wakaf, tetapi pengawasan tetap berada di bawah kementerian wakaf, ketiga: ewqafi mustethna yaitu wakaf yagn seluruhnya bebas dari campur tangan kementerian wakaf, termasuk pengawasan misalnya dana-dana milik agama Kristen dan milik yayasan (foundation) untuk kepentingan umum. Ketika Kemal Attaturk berkuasa kementierian wakaf dihapus dan dikeluarkan Undang-undang Nomor 429 tanggal 3 Maret 1924 yang bersifat sekuler. Semua benda-benda wakaf yang begitu besar dan luas diserahkan kepada sebuah dewan Komisaris Umum (Gerral Directory) yang langsung berada di bawah Perdana Menteri. Dewan Komisaris ini diberi tugas untuk melikwidir harta-harta wakaf, yang berupa tanah- tanah perkebunan boleh dijual kepada masyarakat umum dan ada yang dijadikan untuk keperluan public tanpa imbalan.15 Di Mesir pada mulanya penyelenggaraan wakaf dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam. Ketika Muhammad Ali berhasil menguasai Mesir dan mendirikan dinasti Chudaiwi (Kediv) dan Mulukiyah semua harta wakaf yang berupa tanah (disebut Rizqa) semua disita dan dikuasainya, hanya harta wakaf yang berupa rumah dan gedung yang dibiarkan berjalan terus. Setelah mengalami berbagai perubahan, pada tahun 1913 didirikan kementerian khusus untuk mengurus harta wakaf dan kementerian ini diberi nama dengan ―Wazaratul Auqaf‖. Sejak tanggal 13 Juli 1895 seluruh wakaf untuk kebaikan umum dimasukkan dalam pengawasan dan pemilikan kementerian tersebut. Demikian juga wakaf keluarga semua harus didaftar kembali dan peñata usahanya berada di bawah kementerian tersebut agar mendapat perlindungan yang sah. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam menyusun dan memperbaharui organisasi perwakafan di Mesir, baru pada tahun 1936 pada waktu Raja Fuad I berkuasa berhasil dibentuk sebuah Lajnah (semacam Komite) yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan tentang pelaksanaan wakaf di negara Mesir. Rencana Undang- undang wakaf yang disusun oleh Lajnah ini berhasil disahkan menjadi Undang-undang pada tahun 1946 dengan beberapa perobahan, diantaranya tentang wakaf keluarga tidak boleh bersifat terus menerus, tetapi hanya bersifat sementara, kecuali untuk keperluan 15 Ibid, hal. 71. 362
Mesjid dan Kepentingan umum16. Dalam perkembangan lebih lanjut penyelenggaraan harta wakaf diatur oleh kementerian sendiri yang disebut dengan ―wizaratul Auqaf‖ yang bertugas untuk mengembangkan harta wakaf sehingga bermanfaat untuk keperluan social dan membantu rakyat fakir miskin misalnya Universitas Al Azhar yang telah berusia lebih dari seribu tahun, telah memberi bea siswa kepada mahasiswa dalam maupun luar negeri, mencetak al Qur'an untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat dan membangun Rumah Sakit dengan biaya pengobatan cuma-cuma17. Di negara-negara Islam lainnya seperti Pakistan, Syria, Irak dan Palestina harta wakaf telah diurus oleh suatu badan yang khusus dibentuk untuk itu atas mandat dari pemerintah. Di Irak segala urusan wakaf berada di bawah Kementerian Wakaf (Ministry of Wakfs) yang ditetapkan dalam Konstitusi Negara tahun 1924. Di Palestina segala persoalan wakaf ditempatkan di bawah ―Supreme Shari"a Council‖. Di Syria wakaf-wakaf yang bersifat kekeluargaan dilarang dengan Undang-undang Wakaf tahun 1949. Demikian juga di Lebanon, wakaf kekeluargaan dirombak dan diselaraskan dengan Undang-undang Perwakafan Mesir tahun 1946. IV. PENGATURAN WAKAF DI INDONESIA Pengaturan wakaf sebelum kedatangan kaum penjajah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitab fiqih bermazhab Syafi'i. Oleh karena masalah wakaf ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf itu disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri. Penglolaan wakaf waktu itu terfocus kepada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan sangat sedikit yang berhubungan dengan masalah sosial lainnya, belum dikelola dengan manajemen yang baik. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, pengaturan wakaf telah dilaksanakan dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang wakaf, antara lain18: 1. Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad 1905 Nomor: 6196 tentang Toezicht op den 16 Ibid, hal. 71-72. 17 Ahmad Azhar Basyir, Opcit, hal.21-22 18 Departemen Agama RI, Perkembangan Penglolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005, hal.13-15. 363
bouw van Muhammadaansche Bedehuizen. Dalam surat edaran ini, meskipun tidak secara khusus disebutkan tentang wakaf, tetapi pemerintah kolonial Belanda tidak bermaksud melarang dan menghalang-halangi penglolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan asalkan betul-betul untuk kepentingan umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Surat Edaran ini ditujukan untuk semua Kepala Daerah di Jawa dan Madura, kecuali daerah Swapraja. 2. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Januari 1931 Nomor: 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor: 125/A tentang Toezich van Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakafs. Dalam Surat Edaran ini dimuat yang pada garis besarnya agar Bijblad tahun 1905 Nomor: 6169 supaya diperhatikan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, maka izin dari Bupati tetap diperlukan dan Bupatilah yang menilai apakah wakaf yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan maksud dari pemberi wakaf dan bermanfaat untuk umum. Dalam surat Edaran ini juga ditentukan bahwa apabila Bupati memberi izin atas permohonan wakaf, maka wakaf tersebut harus didaftar dan untuk selanjutnya dipelihara oleh Pengadilan Agama setempat dan pendaftaran ini harus diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk menjadi bahan pembuatan laporan kepada kantor Landrente. 3. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor: 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 Nomor: 13390 tentang Teozicht van de Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdagdiesten en wakafs. Surat Edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah wakaf tersebut. 4. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor: 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 Nomor: 13480. Surat Edaran inipun bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yakni berkenaan dengan tata cara pelaksanaan wakaf sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad Nomor: 364
6169/1905 yang menghendaki registrasi dari tanah wakaf di daerah jajahan, khususnya di Jawa dan Madura. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peraturan wakaf sebagaimana tersebut di atas masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Sejak terbentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, urusan tanah wakaf menjadi urusan Kementerian Agama bagian D (ibadah Sosial). Selanjutnya Kementerian Agama pada tanggal 8 Oktober 1956 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini mempertegas dan menindak lanjuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa kolonial Belanda yang dirasakan belum memberi kepastian hukum tentang tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Agraria telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk memberi kejelasan hukum tentang wakaf dan sebagai realisasi dari Undang-undang ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Peraturan Pemerintah ini dikemukakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi ummat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini disebabkan karena peraturan yang lama tentang pengaturan wakaf dianggap belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan tentang tata cara pengaturan wakaf di Indonesia. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing. Langkah-langkah yang telah diambil oleh 365
Departemen Agama RI sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 ini antara lain, pertama: mendata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air guna menentukan tolak ukur penglolaan, pemberdayaan dan pembinaannya, kedua: memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, berturut-turut diterbitkan beberapa peraturan tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, diantaranya, pertama: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, kedua: Peraturan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, ketiga: Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, keempat: Peraturan Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama Nomor: Kep/D/75/D/1978 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan tentang perwakafan tanah milik, kelima: Keputusan Menteri Agama Nomor: 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, keenam: Instruksi Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 73 Tahun 1978, ketujuh: Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor: D.Ii/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya pendaftaran. Eksistensi perwakafan di Indonesia diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa perselisihan wakaf menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yang memutusnya, dengan demikian juga tentang sah atau tidaknya wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya, sebagai hukum materiel untuk menjadi pegangan Hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa wakaf ini, pemerintah telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam 366
yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum perkawinan, hukum Waris dan hukum wakaf. Kompilasi Hukum Islam ini sudah diterima baik oleh para ulama dan para cendekiawan Muslim seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 s/d 5 Februari 1988. Kemudian melalui Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tanggal Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi diantara bidang hukum tersebut. Intruksi Presiden tersebut ditindak lanjuti oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusannya Nomor: 154 Tahun 1992 tanggal 22 Juli 1991, yang meminta seluruh Instansi Departemen Agama RI dan instansi terkait lainnya untuk menyebar luaskan isi Kompilasi Hukum Islam tersebut. Menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama RI, pelaksanaan wakaf di Indonesia sampai tahun 1989 masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti mesjid, pondok pesantren, mushalla dan keperluan ibadah lainnya. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim, bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan kesejahteraan ummat. Menyadari tentang kekurangan ini, Departemen Agama RI beserta Majelis Ulama, dan pihak terkait lainnya telah berupaya memperdayaan tanah-tanah tersebut dari penglolaan tradisional konsumtif menjadi professional produktif dengan cara penyuluhan hukum wakaf kepada masyarakat, menyusun RUU tentang Wakaf yang sesuai dengan perkembangan masa kini dan mewujudkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang menglola wakaf secara nasional. Setelah sekian lama menungu, pada tanggal 27 Oktober 2004 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mensahkan Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 159. Dalam Undang-undang diatur tentang berbagai hal penting tentang pengembangan wakaf, terutama tentang masalah nazdir, harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), peruntukan harta wakaf (mauquf alaih), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia dan juga tentang wakaf tunai dan produktif. Dalam Undang-undang ini, benda wakaf tidak hanya benda tidak bergerak saja, tetapi juga termasuk benda bergerak seperti uang, logam muiia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 367
V. WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004. 1. Pendahuluan Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama melembaga dan dipraktekkan dalam kehidupan ummat Islam di Indoensia. Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. Tentang wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991. Beberapa peraturan perundang-undangan ini dirasakan masih belum memadai karena masalah wakaf selama ini terus berkembang. Di samping itu, masyarakat memerlukan pengaturan yang komprehensif tentang wakaf yakni meliputi wakaf uang, wakaf benda-benda bergerak dan wakaf produktif lainnya, selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejalan dengan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/199 tentang GBHN yang antara lain menetapkan bahwa perlunya arah dan kebijakan dibidang hukum, maka lahirnya Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini merupakan inheren dengan penataan system hukum nasional yang berlaku saat ini. Dalam PROPENAS 2000-2004 ditentukan bahwa system hukum nasional yang akan dibangun adalah bersifat menyeluruh dan terpadu dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan lahirnya Undang- undang Nomor: 41 Tahun 2004, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada nazdir, wakif dan peruntukkan wakaf. Presiden Megawati Sukarnoputeri ketika memberi penjelasan pemerintah dalam mengantar draf RUU wakaf ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengemukakan bahwa tujuan dari penyusunan Undang-undang Wakaf ini adalah, pertama: mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf yang saat ini bertebaran dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua: 368
menjamin adanya kepastian hukum bidang wakaf, ketiga: menjamin rasa aman dan melindungi para wakif, nazdir baik yang bersifat kelompok, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum, termasuk juga peruntukan wakaf itu sendiri, keempat: sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan untuk menglola wakaf, kelima: sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara wakaf, keenam: mendorong optimalisasi penglolaan dan pemberdayaan wakaf, dan ketujuh: memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Beberapa pengertian dasar dalam Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2004 antara lain disebutkan pertama: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah, kedua: wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, ketiga: ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazdir untuk mewakafkan harta benda miliknya, keempat: nazdir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, kelima: harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif, keenam: pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf, ketujuh: Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independent untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, kedelapan: pemerintah adalah perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri, dan kesembilan: Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. Undnag-undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri dari sebelas Bab, tujuh puluh satu pasal yang terdiri sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentang dasar-dasar wakaf, Bab III tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, Bab IV tentang perubahan status harta benda 369
wakaf, Bab V tentang penglolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Bab VI tentang badan wakaf Indonesia, Bab VII tentang penyelesaian sengketa, Bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, Bab IX tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, Bab X tentang ketentuan peralihan dan Bab XI tentang ketentuan penutup. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Melihat kepada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini, maka lebih koprehensip apabila dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang- undangan yang berlaku sebelumnya dalam bidang wakaf. 2. Pengaturan Hal-hal Yang Baru Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nazdir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangaunan hukum nasional, maka perlu dibentuk undang- undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syari'ah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru, antara lain: 370
a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang penglolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut udang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebahagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui lembaga keuangan syari'ah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-udnagan yang berlaku, yang bergerak dibidang keuangan syari'ah misalnya badan hukum di bidang perbankkan syari'ah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah dimaksudkan agar memudahkan wakif mewakafkan uang miliknya. c. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan penglolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang penglolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah. 371
d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, maka perlu meningkatkan kemampuan professional nazdir. e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan ini merupakan lembaga independent yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazdir, melakukan penglolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Di samping itu, oleh karena banyak terjadi berbagai masalah dalam pelaksanaan wakaf, dalam undang-undang ini juga ditampung berbagai usulan dari masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan wakaf, antara lain perlunya pengawasan wakaf secara effektif agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, juga perlunya pengawasan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif agar tidak bertentangan dengan syari'ah Islam dan perlunya perlindungan terhadap para mustahiq dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan penglolaan dan pemeliharaan serta pelaksanaan dimasa yang akan datang lebih baik dan tertib administrasinya dan manajemennya. 3. Azas-Azas Perwakafan a. Azas manfaat Selama ini pemahaman tentang wakaf oleh masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Imam Mazhab yang menjadi panutannya. Di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah sangat menekankan pada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan benda yang lain walaupun benda akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu19. Ada 19 Departemen Agama Ri, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta, 2005, hal. 67-69. 372
20 Ibid. sebahagian para ahli hukum dikalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal pergantian itu dengan benda yang lebih bermanfaat, sebab dengan adanya pergantian itu, maka benda wakaf tidak akan sia-sia20. Terhadap pendapat yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh diganti atau ditukar dengan benda yang lain, menyebabkan banyak benda wakaf tidak dapat dikelola dengan baik, banyak benda wakaf tidak berfungsi karena sudah usang dimakan usia, atau tidak strategis lagi karena terletak di lingkungan yang kumuh dan tidak ada manfaat apapun kepada masyarakat. Bahkan banyak sekali benda wakaf justru membebani masyarakat disekitarnya. Padahal tujuan perwakafan itu sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW adalah harus memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Pendapat yang mengatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar atau diganti dengan benda lain tanpa sentuhan penglolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat sudah semestinya harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini. Tanpa mengurangi arti dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, sudah sewajarkah masyarakat Islam di Indonesia memilih pendapat lain yang lebih relevan dan luwes yang bisa dipraktekkan saat ini. Dalam kaitan ini Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan bahwa benda wakaf boleh saja ditukar atau dijual karena sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum. Pendapat kedua Imam Mazhab tersebut di atas cukup relevan dengan kondisi dan tuntutuan zaman saat ini, pendapat tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru bahwa wakaf itu seharusnya lebih tepat disandarkan pada aspek manfaatnya untuk kepentingan dan kebajikan umum, tidak hanya untuk menjaga benda wakaf tersebut tanpa memiliki manfaat yang nyata. Sebagai contoh adalah mesjid di Madinah, pada mulanya dibangun dalam bentuk yang sangat sederhana, lantainya terbuat 373
dari kerikil dan pasir, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan tiang-tiangnya terbuat dari batang kurma. Tetapi beberapa tahun dan abad kemudian mesjid tersebut direhab oleh pemerintah kota Madinah sehingga nampak megah seperti sekarang ini. Upaya perombakan ini dilaksanakan karena mesjid Nabawi tersebut yang dijadikan tonggak perjuangan Rasulullah SAW dinilai sudah kurang relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat saat ini, perombakan ini didasari oleh azas kemanfaatan yang lebih besar bagi ummat Islam. Menurut Hasballah Thaib21 bahwa penggantian benda wakaf yang lebih baik dan bermanfaat dari sebelumnya dapat dibenarkan karena dua hal, pertama: penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka benda wakaf itu boleh dijual dan harganya dibelikan benda yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, bila sudah tidak dapat lagi dipergunakan untuk berperang, maka dapat dijual dan dibeli kuda yang lebih bagus untuk dimanfaatkan dalam peperangan. Kedua: penggantian karena kepentingan yang lebih kuat dan manfaatnya sudah berkurang karena manfaatnya sudah menurun. Misalnya mesjid yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada waktu mesjid itu dibangun, maka boleh mesjid itu diganti dengan mesjid yang baru, Tentang hal yang terakhir ini Umar Ibn Khattab r.a pernah memindahkan mesjid Kuffah yang lama ke tempat yang baru, karena tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi pedagang tamar. Azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikatagorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikatagorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal yang harus ada antara lain, pertama: benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan sekolah dan masyarakat umum dapat mengambil 21 Hasballah Thaib, Perbandingan Mazhab Dalam Ilmu Hukum Islam, Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1999, hal.118-20. 374
alih manfaatnya dengan kehadiran sekolah tersebut, kedua: benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif tentu akan puas secara batin, ketiga: manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materielnya, keempat: benda wakaf itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri. b. Azas pertanggungjawaban Wakaf yang merupakan ibadah yang memiliki dimensi Ilahiyyah dan Insaniyah, maka perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini merupakan paradigma baru yang dianut dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik secara transparansi dengan mempertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial kemasyarakatan dan hukum. Pertanggungjawaban kepada Allah SWT meliputi keseluruhan tanggung jawab, baik ia selaku orang yang memberi benda wakaf (wakif) yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah SWT, selaku nazdir apa yang menjadi tanggung jawabnya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, profesional berkualitas dan dengan didasari dengan penuh kejujuran dan niat yang tulus. Tentang ini tidak selalu harus dipahami bahwa apa yang dilaksanakan itu hanya demi amal sosial yang tidak perlu diberi imbalan secara pantas, melainkan harus dipikirkan tentang usaha niatan baik itu dengan imbalan yang pantas dalam porsi yang seimbang. Pertanggungjawaban kepada Allah SWT didasarkan kepada Al Qur'an surat al Ankabut ayat 13 dan surat al Nahl ayat 93 yang menyatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan diminta pertanggungjawabanya. Tentang tanggungjawab kelembangan dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana yang berlaku dalam sebuah organisasi. Organisasi wakaf ini meliputi kenazdiran selaku pelaksana dan pihak yang menglola benda wakaf, wakif selaku pemberi wakaf ada tujuan yang harus dicapai dengan harta 375
benda wakaf itu. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan fungsi kontrol terhadap organisasi pelaksana ini agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Pertanggungjawaban kelembagaan ini diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap benda-benda wakaf. Pengalaman menunjukan bahwa karena lemahnya pelaksanaan kontrol pada kelembagaan organisasi wakaf, banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan penglolaan wakaf sehingga hilangnya eksistensi benda wakaf dan banyaknya persengketaan dengan pihak ketiga. Pertanggungjawaban sosial sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tindakan nazdir dalam mengelola benda wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya adalah aman yakni tidak merusak norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Sikap dan tindak tanduknya sehari-hari harus menjadi contoh tauladan bagi masyarakat disekitarnya. Tidak boleh benda wakaf itu dipergunakan untuk kepentingan maksiat dan perbuatan jahat lainnya, yang merugikan kehidupan masyarakat. Pertanggungjawaban sosial adalah identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, yaitu membudayakan rasa malu. Pertanggungjawaban secara hukum memiliki aspek yang sangat luas, tidak hanya menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam hukum positif saja, tetapi menyangkut segala hal yang telah diatur secara ekplisit dalam syari'at Islam tentang wakaf. Oleh karena itu. Pelaksanaan wakaf tidak boleh menyimpang dari segala ketentuan yang telah diatur itu. Di samping segala hal yang telah diatur berdasarkan syari'at Islam, lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Wakaf merupakan payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses penglolaan wakaf yang tidak boleh lagi disimpangi. Orang yang diberi wewenang menglola wakaf (nadzir) harus mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatanya sesuai dengan hukum yang berlaku dan secara hukum pula ia harus siap diajukan ke 376
Pengadilan apabila ia melanggar hukum dalam menglola wakaf yang diamanahkan kepadanya. c. Azas profesionalitas manajemen Segala perbuatan apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan outpun yang baik pula. Demikian pula dalam pelaksanaan wakaf, apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam penglolaannya. Prinsip transparansi dalam manajemen modern merupakan prinsip yang harus dilaksanakan oleh seorang pimpinan. Jika prinsip transparansi dan akuntabilitas ditinggalkan, maka akan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang menyimpang dari tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam lembaga kenadziran penglolaan wakaf haruslah dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan mengetahui prinsip-prinsip manajemen modern, minimal prinsip manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry bahwa dalam pelaksanaan program organisasi maka diperlukan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), menggerakkkan seluruh potensi (actuating) dan pengawasan (control). Dengan prinsip kebersamaan dan tolong menolong serta nasehat menasehati dalam kebaikan akan menghilangkan segala tindakan ketidakjujuran, manipulasi dan sebagainya. Oleh karena dalam pelaksanaan wakaf mengandung nuansa ibadah kepada Allah SWT, maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntutan yang digariskan oleh Rasulullah SAW yakni menciptakan manajemen yang baik agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, para pakar hukum Islam menganjurkan agar dalam menglola manajemen wakaf supaya berpedoman kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu pertama: amanah 377
(dapat dipercaya) manajemen dapat dipercaya kalau seluruh system berjalan menurut saluran hukum yang berlaku, kedua: shiddiq (jujur) yakni sifat yang mendasar baik yang terkait dengan kepribadian SDM maupun bentuk program-program yang ditawarkan, ketiga: fathanah (cerdas), kecerdasaran yang selalu dapat mengembangkan harta wakaf dan keempat: tabliq yakni menyampaikan informasi yang benar dan transparan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rekrutmen aparat pelaksanaan dan penglola wakaf (nadzir) hendaknya harus memiliki pendidikan yang memadai dan standar moralitas yang bagus, sehingga seluruh proses yang dilaksanakannya dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Di samping itu, seorang penglola wakaf (khususnya nazdir) harus mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga dengan demikian ia akan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat mengopersionalkan segala kebijakan dengan standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak terjadi kepincangan dalam manajemen. d. Azas keadilan sosial Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana. Allah SWT mengemukakan bahwa harta itu adalah milik-Nya dan diberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya pula untuk dibelanjakan kepada jalan Allah. Manusia diberi hak oleh Allah SWT hanya untuk menguasai saja, bukan sebagai pemiliknya. Hal ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 7 yakni ―dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah berikan kepadamu untuk menguasainya‖ dan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 33 yakni ―dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu‖. Menurut Muhammad Mahmud Bably22 harta dalam konsep Islam adalah harta Allah yang telah dikuasakan kepada manusia. Artinya bahwa harta itu adalah harta Allah sedangkan manusia itu terikat dalam 22 Muhammad Mahmud Bably, Al-Maal Fil Islam, terjemahan Drs.Abdul Fatah Idris, Jakarta: Kalam Mulia, 1999, hal. 35. 378
membelanjakan hartanya dengan ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Manusia wajib memelihara harta yang dimiliki itu dengan penuh tanggungjawab baik di dunia maupun di akherat kelak. Untuk memperoleh harta benda manusia tidak dilarang untuk memperolehnya dengan usaha yang sungguh-sungguh dan dengan kuat tenaga. Ajaran Islam juga memperbolehkan seseorang membelanjakan hasil usahanya kepentingan dirinya, keluarganya dan masyarakat sekitarnya sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dan hukum positif yang berlaku. Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunanaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melakat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan yakni melalui infaq, shadaqah, wasiat, hibah dan wakaf. Hal ini adalah sesuai dengan firman Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang mengatakan ―dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang meminta (fakir miskin) dan bagi orang-orang yang terlantar atau orang yang tidak punya‖. Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Konsepsi Islam tentang keadilan sosial hendaknya dilandasi kepada keimanan kepada Allah SWT. Ajaran Islam melarang seseorang menimbun harta untuk kepentingan dirinya sendiri, sedang masyarakat disekitarnya hidup berada dalam kesusahan dan kemelaratan. Islam selalu memberi petunjuk agar manusia selalu berada dalam kebersamaan dan bertolong- tolongan dalam kebaikan selaku makhluk sosial yang saling kasih mengasihi. Sikap yang dituntut dari seseorang yang memiliki harta adalah sikap 379 itu
muderat, dan tidak menghambur-hamburkan harta kekayaannya kepada hal- hal yang tidak bermanfaat. Sikap yang baik adalah mendermakan sebahagian hartanya secara ikhlas untuk kebajikan kaum fakir miskin sehingga terwujud kemakmuran secara adil. Apabila ibadah wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Ibadah wakaf dapat membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat yang sedang berada dalam kesempitan yakni memudahkan jalan dalam beribadah kepada Allah SWT, menyediakan dan untuk mengobati mereka yang sedang sakit dan menyediakan sarana untuk dapat belajar dengan baik dan segala keperluan lagi untuk kepentingan umum. VI. PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN WAKAF 1. Badan Wakaf Indonesia Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memuat berbagai aturan formal yang menjadi landasan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Di samping itu juga telah ditetapkan suatu badan yang menjadi naungan semua lembaga kenadziran yang ada di tanah air. Lembaga wakaf yang beroperasi secara nasional ini disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan merupakan lembaga independent yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia ini berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat dibentuk perwakilan di propinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indoesia (BWI) ini beranggota paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari masyarakat. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia untuk tingkat nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan selama tiga tahun. Tugas utama Badan Wakaf Nasional ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi ummat. Di samping itu, tugas Badan Wakaf Indonesia ini adalah melakukan pembinaan 380
terhadap nadzir dalam menglola harta benda dan pengembangan harta benda wakaf, melakukan penglolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberi persetujuan dan atau perizinan atas perubahan dan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazdir, memberi persetujuan atas penukaran harta wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dibidang perwakafan. Melihat kepada tugas-tugas yang dibebankan kepada Badan Wakaf Nasional, badan ini mempunyai fungsi sangat strategis terutama dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap para nazdir untuk dapat melakukan penglolaan wakaf secara produktif. Oleh karena itu, keberadaan Badan Wakaf Nasional ini harus profesional dalam melaksanakan tugasnya dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilisator, motivator dan regulator. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf diharapkan dapat merespon semua persoalan yang dihadapai oleh masyarakat, terutama masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan hal-hal lain dalam meningkatkan taraf hidup ummat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Supaya hal-hal tersebut di atas dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang menglola harta wakaf diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam menglola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki kometmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, organisasi Badan Wakaf Nasional ini tidak terlalu besar, sebaiknya ramping dan solid dengan anggota-anggotanya terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif seperti ahli hukum pidana dan perdata baik skala nasional maupun internasional, ulama hukum Islam (baik ahli fiqih, ushul fiqih, ilmu tafsir), ahli ekonomi (baik teoritis maupun prkatisi bisnis), penyandang dana, sosial, ahli perbankan syari'ah dan cendikiawan lainnya yang memiliki perhatian kepada perkembangan wakaf. 381
Departemen Agama cq Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf23 mengelompokkan lingkup tugas Badan Wakaf Nasional menjadi tiga bagian, yakni pertama: tugas-tugas administrative yang meliputi investarisasi seluruh tanah wakaf yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, mengorganisir dan mengembangkan lembaga-lembaga nazdir tanah wakaf yang sudah ada untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan dalam penglolaan wakaf, disini BWI lebih menempati dirinya sebagai motivator, fasilisator, regulator, koordinator, dan pemberi edukasi, kedua: tugas penglolaan tugas mandiri, yakni tugas dalam bentuk lain selain wakaf tunai (uang) seperti menglola tanah atau bangunan yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam posisi ini BWI dapat langsung memegang peranan agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan secara terus menerus. Disini BWI mempunyai kewajiban menjaga, memelihara dan mengembangkan sesuai dengan tugas-tugas sebagai nadzir pada umumnya, ketiga: tugas promosi program, yakni tugas mensosialisasi program agar masyarakat semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak hanya langsung berhubungan dengan Allah SWT tetapi juga menyangkut aspek untuk mensejahterakan masyarakat, dan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan masalah perwakafan. Agar tugas-tugas tersebut di atas dapat berjalan dengan baik maka biaya operasionalnya dibantu oleh pemerintah dan pada akhir masa tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban yang diaudit oleh lembaga audit independent dan disampaikan kepada Menteri yang terkait. Laporan tahunan ini kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk diketahuinya. Dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia ini diharapkan penglolaan dan pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan menjadi labih baik dari sekarang, sebab badan inilah yang secara langsung mengurus tentang wakaf di tanah air saat ini. 23 Departemen Agama RI, Perkembangan Penglolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Jakarta, 2005, hal.121-127. 382
2. Manajemen kenazdiran Para fuqaha tidak mencantumkan nazdir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf itu merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah saja). Padahal dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di mana saja, kedudukan nazdir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nazdir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nazdir inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan. Sudah terlalu banyak penglolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazdir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena nazdir yang tidak dapat menglola harta wakaf itu secara profesional. Untuk itulah diperlukan profesionalisme nazdir yang handal dan mempunyai keahlian dalam memenej benda wakaf itu secara baik dan benar. Syarat-syarat nazdir yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih kiranya perlu dipertahankan yakni beragama Islam, baligh (dewasa), aqil (beraqal), memiliki kemampuan dalam menglola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur, tabliq dan fathanah serta adil. Syarat-syarat ini perlu ditingkatkan kemampuannya agar terwujud manajemen yang baik dalam penglolaan wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menetapkan bahwa nazdir itu adalah penglola harta wakaf yang berupa perseorangan, organisasi dan atau badan hukum yang diberi tugas menglola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Jika nazdir perseorangan harus memenuhi syarat sebagai berikut yakni warga negara Republik Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, amanah, mampu secara jasmaniah dan rohaniah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di Kecamatan tempat tanah yang diwakafkan berada. Jika nazdir itu berbentuk organisasi, maka harus memenuhi syarat yakni pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 383
persyaratan nazdir perseorangan, organisasi itu harus bergerak dibidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Jika nazdir berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam perorangan, berkedudukan di Indonesia, juga harus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam dan mempunyai perwakilan di Kecamatan tepat tanah yang diwakafkan. Melihat kepada persyaratan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditingkatkan kemampuan nazdir dalam system manajemen sumber daya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pada semua tingkatan dalam menglola dan mengembangkan harta wakaf. Di samping itu perlu dibentuk sikap dan prilaku nazdir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat ummat Islam yang mempercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik bertanggungjawab di hadapan Allah. Perlu diajak para nazdir untuk memahami tata cara dan pola penglolaan yang lebih baik berorientasi pada kepentingan pelaksanaan Syari'at Islam secara luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan system ekonomi syari'ah secara terpadu. Oleh karena tugas dan tanggungjawab seorang nazdir cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan berhasil tidaknya wakaf dikembangkan, maka rekrutmen berhasil tidaknya wakaf dikembangkan, maka rekrutmen nazdir itu perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya nazdir mudah untuk dibina, maka perlu diambil dari lulusan pendidikan formal, misalnya jurusan pertanian yang diharapkan dapat menglola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang-ladang pembibitan dan sebagainya atau jurusan tehnik seperti tehnik industri, arsitektur, metalurgi dan pemasaran industri yang kelak dapat menglola berbagai potensi benda wakaf secara produktif dan sebagainya. Setelah itu perlu diadakan pendidikan tambahan berupa kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kenazdiran baik yang berhubungan dengan manajerial organisasi maupun yang berhubungan dengan profesi seperti administrasi, tehnik penglolaan keparawisatawan, perdagangan, pemasaran dan sebagainya. Tentu saja pendidikan dan latihan ini dilaksanakan 384
dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Departemen Agama dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Nazdir berhak menerima penghasilan dari jerih payahnya menglola wakaf dan dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan mempergunakan fasilitas perwakafan sepanjang diperlukan secara wajar. Besarnya penghasilan ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % dari hasil bersih penglolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan. 3. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nukud) Selama ini pemahaman wakaf lebih dititik beratkan pada properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakat tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat disekitar tanah dan bangunan itu berada, sementara rakyat miskin sudah semakin banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Atas dasar inilah timbul pikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Tentang wakaf uang ini sudah lama dikenal dalam Islam, Negara Turki memiliki suatu sejarah yang panjang dalam menglola wakaf uang ini. Para ahli hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Sebahagian dari mereka tidak memperbolehkan berwakaf dengan uang, karena uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannnya sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Benda yang diwakafkan adalah benda yang tahan lama. Di samping itu, dirham dan dinar itu diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dengan uang sebagai asset wakaf, maka pendayagunaannya dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba. 385 itu
Di kalangan Malikiyah berwakaf dengan uang diperbolehkan sebagaimana yang tersebut dalam al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. Demikian juga yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa, yang meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabillah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Sahabat Abu Hanafiah yang bernama Abu Muhammad bin Abdullah al-Anshori ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, beliau menjelaskan bahwa berwakaf dengan uang dibenarkan dengan cara menginvestasikan dana itu dalam bentuk mudharabah dan labanya disedaqahkan. Kalau benda itu dijadikan makanan, harganya diputar dalam bentuk usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedaqahkan24. Imam al- Zuhri25 mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar atau dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian untungnya disalurkan kepada mauquf ‗alaih. Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa telah menetapkan bahwa wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nukud) dapat dibenarkan dan yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'iy. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena beberapa pertimbangan, antara lain perlunya pemahaman tentang wakaf diperluas yang selama ini hanya terbatas pada tanah hak milik, perlu diperluas dalam bentuk uang karena wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemashlatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. 24 Mustafa Edwin Nasution Cs, Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam. Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerjasama dengan Bank Indonesia, Jakarta, 98-100. 25 Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi al-Nuqud, Dar Ibn Hazm Bairud, 1977, hal.20-21 386
Dari berbagai pandangan para ahli Islam tentang wakaf uang menunjukkan bahwa mereka sangat hati-hati dalam memberikan fatwa tentang sah atau tidaknya praktek wakaf tunai yang akhir ini sangat digalakkan. Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menganut pendapat yang memperbolehkan wakaf dengan benda-benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, wakaf sebagai harta amanah maka nazdir harus melaksanakan tugasnya sebagai penglola wakaf tunai ini dengan cermat dan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu perlu diantisipasi terhadap resiko kerugian yang mungkin akan mengancam terhadap eksistensi dan kesinambungan asset wakaf ini. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak yang berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang agama. Wakaf benda bergerak ini dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh wakif, maka kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nazdir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syari'ah atas nama nazdir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Menurut Abdul Ghafur Anshori26 manfaat wakaf uang jika dibanding dengan wakaf yang lain yakni pertama: wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul terlebih dahulu, kedua: melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian, ketiga: dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas ala kadarnya, keempat: pada gilirannya, ummat Islam dapat lebih mandiri dalam 26 Abdul Ghofur Anshori, opcit, hal. 97-98. 387 ini
mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan segera yang memang semakin lama semakin terbatas. Apabila wakaf tunai dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terbuka peluang bagi pencitaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan hasil dari penglolaan wakaf tunai itu dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran- pengeluaran lainnya. Dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) akan membuka peluang untuk penggalangan dana menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Di samping itu Sertifikat Wakat Tunai (SWT) dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat muslim yang ingin melaksanakan wakaf tunai. Wakaf tunai diharapkan dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggungjawab sesial mereka terhadap masyarakat di sekitarnya. 4. Pemberdayaan dan Pengembangan Wakaf Salah satu pertimbangan dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perlu ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomis yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Supaya hal ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan maka perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif merupakan hal yang baru dalam perkembangan wakaf di Idonesia. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan organisaasi penglola wakaf yang mampu menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang peduli terhadap dunia wakaf. Selama ini terlihat pemberdayaan dan pengembangan wakaf mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama dalam hal penglolaan wakaf yang tidak produktif sehingga 388
kurang dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu pemberdayaan dan pengembangan wakaf harus diarahkan kepada wakaf produktif melalui manajemen yang sesuai dengan syari'at Islam dengan menggerakkan seluruh potensi yang terkait. Organisasi wakaf yang dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini harus merespon segala persoalan yang dihadapi masyarakat pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Persoalan masyarakat yang paling mendasar adalah kemiskinan, yang mempunyai dampak kepada masalah lain seperti kesehatan, pendidikan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu merobah pola pikir masyarakat tentang pemahaman wakaf yang saat ini lebih terfokus kepada hal yang konsumtif seperti untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana ibadah, misalnya mesjid, mushalla, madrasah, mejelis taklim, yayasan yatim piatu, kuburan dan sebagainya. Pemahaman wakaf saat ini harus berorientasi kepada wakaf produktif, tidak hanya untuk kepentingan peribadatan tetapi ditekankan kepada kepentingan masyarakat seperti pembangunan perumahan, perkantoran, pasar swalayan, industri, penanaman bibit unggul, perikanan dan sebagainya yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dalam mentuntas kemiskinan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah mengakomodir segala hal yang berhubungan tentang wakaf menuju kepada wakaf produktif. Peraturan perundang-undangan ini telah mempersiapkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan lajunya perubahan struktur masyarakat modern yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri. Wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan penglolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Langkah awal dalam melaksanakan wakaf produktif ini adalah dengan menghilangkan segala kendala yang dihadapi selama ini dalam menglola wakaf terutama tidak produktifnya harta benda wakaf nazdir yang kurang profesional dan adminstrasi penglola wakaf yang tidak tertib. Semua harta wakaf yang mempunyai nilai 389 lebih
komersial yang tinggi harus ditata kembali dan hasilnya disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila konsep perwakafan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dana wakaf yang diinvestasikan melalui Bank Syari'ah akan membangkitkan aktifitas ekonomi masyarakat lokal secara manusiawi, mengurangi imigrasi penduduk dan mencegah petani dari kehilangan garapannya serta menyebarkan manfaat pembangunan secara lebih luas. Untuk itu perlu dilengkapi standar-standar operasional yang mampu menciptakan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa wakaf bisa mejadi salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi bangsa. VII. PENUTUP Demikianlah beberapa hal tentang Hukum Wakaf Dalam Paradigma baru di Indonesia. Mengingat kurangnya literatur dan terbatasnya waktu penulisan, sudah tentu makalah yang sederhana ini tidak luput dari kekurangan. Oleh kaena itu kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun tentu sangat penulis harapkan demi sempurnya makalah ini. Harapan penulis, semoga bermanfaat untuk para pembaca. Billahi taufiqy wal hidayah. 390
DAFTAR PUSTAKA Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi al-Nuqud, Dar Ibn Hazm Bairud, 1977. Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam al-Waqf, Matba'ah al Misr, Kairo, Mesir, 1951, Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, cet ke 2, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987. Al Minawai, At Tauqif ala Muhimat Ta"arif, Cairo: Alamul Qutub, 1990. Departemen Agama RI, Perkembangan Penglolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Jakarta, 2005. ______, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta, 2005. Faishal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, Penerbit PT. Garoeda Buana Indah, Pasuruan Jatim, cet ke 2, 1994. Farida Prihartin dkk, Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Diterbitkan atas kejasama penerbit Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fak.Hukum UI, Jakarta, 2005. Hasballah Thaib, Perbandingan Mazhab Dalam Ilmu Hukum Islam, Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1999. Muhammad Abu Zahrah, Muhadlaratun al waqfi, Cairo, Mesir: Darul Fikri Arabi, 1977. Muhammad bin Ismail al Kahlani, Subulussalam, Jilid 3, Kairo: Darul Fikri, tt. Muhammad Mahmud Bably, Al-Maal Fil Islam, terjemahan Drs.Abdul Fatah Idris, Jakarta: Kalam Mulia, 1999. Mustafa Edwin Nasution Cs, Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam. Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerjasama dengan Bank Indonesia, Jakarta. Mundzir Qahaf, Al Waqf al Islami, Tathawwuruhu, Idaaratuhu wa Tanmiyyatuhu, Dar al Fikr, Damaskus, Syiria, terjemahan Muhyidin Mas Ridha, dengan judul Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2005. Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, 391
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT Oleh: DR.H. HAMDAN, SH, MH. ZAKAT. Kata dasar(masdar)nya zakii yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dalam istilah "fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkanAllah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahak). Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firrnan Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, ... "Selain hati danjiwanya bersih, kekayaanya akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki akan dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Kata zakat banyak disebut dalam AI-Qur'an dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata salat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Zakat, ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu, telah tua umurnya dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu (QS.21:73). Namun kewajiban zakat itu bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Kewajiban zakat kemudian diperkuat oleh sunah Nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam, dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkret. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah meskipun kepastian tentang tahun ini diperselisihkan. Syarat-Syarat Zakat. Harta yang wajib dizakati adalah: 1. Milik penuh, yaitu kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain; 2. Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan; 392
3. Ckup satu nisab, yaitu jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu; 4. Lebih dari kebutuhan biasa (kebutuhan rutin). Yang dimaksud dengan kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, peru mahan, dan alat-alat kerja; 5. Bebas dari utang (pemilikan sempurna). Bila mempunyai utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nisab, maka pemilik tidak wajib mengeluarkan zakat; 6. BerIaku satu tahun (haul). Persyaratan satu tahun hanya untuk ternak, uang, dan harta perdagangan. Zakat dari jenis harta seperti ini disebut dengan istilah zakat modal, sedangkan dari hasil pertanian (seperti buah-buahan dan madu), logam mulia, harta temuan, dan lain-lainnya yang sejenis, disebut dengan istilah zakat pendapatan. Macam-Macam Zakat. Zakat ada dua macam. 1. Zakat maal (harta), yaitu salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemanusiaan. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang- orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula; 2. Zakat fitrah (zakat badan), yaitu zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Zakat fitrah bertujuan menyucikan orang yang ber puasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan pada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada bari raya Idul Fitri. Zakat fitrah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah dari Abdullah bin Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak satu sha' (ukuran takaran = 2, 304 kg) kurma atau satu sha gandum bagi hamba sahaya dan orang merdeka, baik bagi laki-laki maupun perempuan dan baik bagi anak kecil maupun orang dewasa. Zakat fitrah harus diberikan kepada "fakir miskin sebelum salat Idul Fitri (Salat id). Hal ini diriwayatkan oleh Jamaah, 393
kecuali "Ibnu Majab dari Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitrah itu supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju tempat salat. Namun demikian ada hadis lain yang mengatakan: " ... biasanya pula orang (para sahabat) membayarkannya (zakat fitrah) itu satu atau dua hari sebelum Idul Fitri" (HR. Bukhari dari Abdullah bin Urnar bin Khattab). Bahkan Imam "Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayar sejak awal bulan Ramadan. satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Sumber Zakat. Memrrut Al-Qur'an, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta benda atau kekayaan (OS.9:103). Jenis-jenis kekayaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Emas dan Perak. Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya (OS.9:34). Mengenai nisab emas, ada tiga pendapat ulama. Pertama, umumnya ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan para pengikutnya, berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar atau kurang lebih sarna dengan 96 gram emas; Kedua, ulama lain, termasuk Hasan bin Abu Hasan al-Basari dan sebagian pengikut Dawud bin Khalaf al-Isfahani, berpendapat bahwa pada emas dikenakan zakatjika sudah men capai jumlah 40 dinar. Ketiga, ulama yang lainnya lagi berpendapat bahwa nisab emas sama dengan nilai tukar atau harga 200 dirham, baik jika emas itu telah mencapai jumlah 20 dinar maupun jika kurang dari 20 dinar. Akan tetapi, jika emas itu telah mencapai jumlah 40 dinar, maka yang dijadikan pegangan adalah jumlah dinarnya. Dalam hal ini mirip dengan pendapat kedua. Adapun kadar zakat ernas adalah 2, 5% dan haulnya satu tahun. Mengenai perak, para ulama sependapat bahwa nisabnya 200 dirham atau sekitar 672 gram. Kadar zakat dan haulnya sarna dengan ernas, Hewan Ternak. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, lembu/sapi/kerbau, dan kambing. Nisab dan kadar zakat unta, sapi, dan kambing adalah sebagai berikut (lihat tabel 1, 2, dan 3). Zakat dari kuda yang dipelihara untuk piaraan, pengangkutan, dan perang tidak wajib dikeluarkan, tetapi zakat dari kuda yang diperda gangkan dan diternakkan wajib 394
dikeluarkan karena mempunyai sifat berkembang. Hewan ternak lainnya yang juga wajib dikeluarkan zakatnya adalah ayam, unggas, bebek, dan binatang sejenisnya. Haul dari hewan ternak tersebut adalah satu tahun. Mengenai nisab unta yang jumlahnya lebih dari 120 ekor, ada dua pendapat. Pertama, setiap bertambah 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor binti labiin (unta betina yang berumur 2 tahun lebih), dan setiap bertambah 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor hiqqah (unta betina yang berumur 3 tahun lebih). Maka apabila seseorang memiliki 130 ekor unta, ia dikenakan zakat sebanyak 1 ekor hiqqah dan 2 ekor binti labiui. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para pengikut mereka. Dasar hukum yang digunakan ialah risalah zakat diperintahkan RasululIah SAW dan dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan "Umar bin Khattab. Hadis ini menjelaskan sabda Nabi SAW yang artinya: "Adapun jika lebih dari 120 ekor, maka pada tiap-tiap 40 ekor dikenakan seekor unta binti labun, dan pad a tiap-tiap 50 ekor dikenakan seekor unta hiqqah" Kedua, fuqaha (ahli fikih) Kufah, yaitu Abu Hanifah dan para pengikutnya serta as- Sauri, berpendapat bahwa apabila jumlah unta lebih dari 120 ekor, maka ketentuannya kembali kepada semula, yaitu pada tiap-tiap 5 ekor unta dikenakan zakat seekor kambing. Maka apabila seseorang memiliki unta sebanyak 125 ekor, zakatnya ialah 2 ekor liq-qali dan seekor kambing. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Amr bin Hazm, yang artinya: "Jika unta lebih dari 120 ekor, maka zakatnya dimulai dengan memakai ketentuan semula." Jumhur (mayoritas) fuqaha lebih menguatkan pendapat pertama karena hadisnya lebih sahih. Adapun tentang jenis kambing yang dikeluarkan untuk zakat, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa jenis kambing yang dizakatkan adalah jenis kambing yang terbanyak bilangannya. Jika sarna banyaknya, petugas zakat boleh memilih. Hal ini sarna dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa petugas zakat mengambil yang pertengahan dan bermacam-macam jenis. Namun ada ulama yang menetapkan untuk tidak mengambil kambing jantan, kambing yang buta sebelah, dan kambing tua sebagai zakat. Harta Perdagangan. Para ulama sepakat bahwa harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Hal ini didasarkan pada firrnan Allah SWT yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 395 lain
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS.2:267). Nisab harta perdagangan sarna dengan nisab emas dan perak. Adapun haulnya adalah satu tahun dan kadar zakatnya 2, 5% atau 1/40 dari harga barang dagangannya. Hasil tanaman dan buah-buahan, gandum, padi, kurma, dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya pada aktu memanen. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya: "Bahwa RasululIah SAW mengutus mereka ke Yaman untuk mengajari manusia tentang agama. Maka mereka dipersilakan untuk tidak memungut zakat kecuali dari yang empat macam ini: gandum, sya'ir (gandum), kurma dan anggur kering" (HR. Daruqutni, aI-Hakim, at-Tabrani, dan al-Baihaki yang mengatakan bahwa periwayatnya dapat dipercaya dan hadis ini hadis muttasih. Adapun nisab hasil tanaman adalah lima wasaq (652, 8/653 kg), sedangkan kadar pungutan zakatnya adalah 10% apabila tanaman itu disiram air hujan dan 5% jika tanaman itu disiram dengan mempergunakan alat. Zakat dari tanaman yang kadang- kadang disiram dengan menggunakan alat dan kadang-kadang disiram air hujan dengan perbandingan yang sarna berjumlah 7, 5%. Mengenai hasil pertanian ini, zakatnya dikeluarkan di saat memanen hasil tanaman atau buah-buahan. Di Indonesia, disepakati bahwa semua hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil tanaman dan buah- buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah: 1. Biji-bijian, seperti padi, jagung, jelai, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai; 2. Umbi-umbian dan sayur-sayuran, seperti ubi, kentang, ubi kayu, ubi jalar, bangkuang, bawang, cabe, petai, kol, dan bayam; 3. Buah-buahan, seperti kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, alpukat, mentimun, pala, lada, dan pinang; 4. Tanaman hias, seperti anggrek dan segala jenis bunga; 5. Tanaman keras, seperti karet, kelapa sawit, cengkih, kopi, kayu cendana, kayu jati, dan kayu manis; 6. Rumput-rumputan, seperti serai (minyak serai) dan bambu; dan 7. Daun-daunan, seperti teh dan tembakau. 396
Harta Rikaz dan Ma'din. Harta rikaz adalah harta-harta yang terpendam atau tersimpan. Termasuk ke dalam harta rikaz ini antara lain berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang terdahulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, dan pundi-pundi berharga. Adapun ma'din adalah pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga, seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, batu bara, dan minyak bumi. Orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1/5 bagian. Zakat rikaz wajib tanpa syarat nisab (ukuran jumlah) dan tanpa haul (ukuran waktu). Dalam harta ma'din, meskipun waktu satu tahun penuh (haul) tidak diperhitungkan, tetapi zakatnya wajib dikeluarkan pada saat barang- barang/benda-benda itu ditemukan. Nilai barang tambang tersebut harus mencapai satu nisab uang, yaitu 20 misqiil (96 gram) untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Adapun kadar zakatnya 2, 5%. Sementara itu dijelaskan bahwa harta ma'din tidak ada nisabnya dan kadar zakatnya 1/5. Hasil Laut. Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, marjan (manik-manik), zabarjad (kristal untuk batu permata) maupun ikan, ikan paus, dan lain-Iainnya, tidak wajib dizakati. Namun Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali) berpendapat bahwa hasillaut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab. Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak). Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di an tara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Namun jika dilihat dari surah al-Baqarah ayat 267, jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sarna seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu diperoleh. Harta Profesi. Zakat harta profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu almal al-mustafad (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). Adapun profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur, dan pengacara. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab, Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, dengan kadar zakat 2, 5%. 397
Mengenai harta profesi ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal hasil pendapatan. Abu Hanifah mengatakan, harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya apabila mencapai masa setahun penuh, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis. Untuk itu harta penghasilan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai batas nisab. Imam Malik berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan tidak dikeluarkan sampai satu tahun penuh, baik harta tersebut sejenis dengan harta pemiliknya atau tidak sejenis. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan itu dikeluarkan bila mencapai waktu satu tahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Investasi. Para ulama yang berpandangan luas berpendapat bahwa hasil investasi, seperti hasil sewa gedung, pabrik, taksi, dan bus, wajib dikeluarkan zakatnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai cara memandang kekayaan itu, yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang harus dihitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar 2, 5% dari keseluruhan atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nisab. Pendapat pertama menyatakan bahwa pemilik benda-benda yang diinvestasikan, seperti gedung, kapal terbang, kapal laut, taksi, bus, dan sejenisnya, diperlakukan sama seperti pemilik barang dagang. Dengan demikian gedung itu harus dinilai harganya setiap tahun, lalu ditambahkan keuntungannya yang ada, dan kemudian dikeluarkan zakatnya 2, 5%. Menurut pendapat kedua, zakat tidak dipungut dari keseluruhan harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi. Kadar zakatnya adalah sebanyak 2, 5% tanpa mempersyaratkan satu tahun. Menurut pendapat ketiga, zakat dikenakan berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan modalnya, dengan kadar zakat 10% dari hasil bersih apabila hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui. Tetapi apabila hasil bersih tidak bisa diketahui, maka zakat dikenakan berdasarkan seluruh hasil dengan kadar zakat sebesar 5%. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, yakni 96 gram emas. Penerima Zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahak) disebutkan sangat jelas dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 398
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. "Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut juga ashnaf. Dalam ayat tersebut, penerima zakat terdiri dari delapan golongan/kelompok (al- Ashnaf as-Samaniah). Fakir (Al-faqr, jamaknya: al-fuqara') dan Miskin (Ar: al-miskin, jamaknya: almasakin). Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian fakir dan miskin. Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Adapun pengertian miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali, yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta at au penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan san dang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya, seseorang memerlukan uang Rp. 10.000 untuk kehidupannya dalam satu hari, tetapi ia hanya memiliki Rp 1.000 atau Rp. 2.000, - saja. Adapun yang dimaksud dengan miskin oleh ketiga imam tersebut adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang lain yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, seseorang memerlukan Rp 10.000 tetapi hanya memiliki Rp. 7.000 atau Rp. 8.000 saja. Amil Zakat. Orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan zakat, seperti pengumpul zakat, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan pembagi harta zakat. Allah SWT memberi imbalan kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat itu. Syarat-syarat amil zakat antara lain adalah: (1) muslim; (2) mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya; (3) jujur (dapat dipercaya); (4) dapat memahami hukum-hukum zakat; (5) sanggup memikul tugas sebagai amil; (6) menurut sebagian ulama, amil zakat harus laki-laki; (7) sebagian ulama juga mengharuskan amil zakat itu orang merdeka, bukan hamba sahaya. Muallaf . Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslim, atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh. 399
Para fuqaha membedakan muallaf ke dalam dua golongan, yaitu muallaf muslim dan muallaf kafir. Menurut fuqaha, muallaf muslim ada lima macam, yaitu: (1) golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin muslim. Dengan pemberian zakat, diharapkan tandingannya, yaitu orang kafir, akan masuk Islam; (2) para pemuka muslim yang Iemah iman, tetapi ditaati oleh pengikutnya. Dengan pern- berian zakat, diharapkan bertambah ketetapan hati dan kekuatan iman mereka agar mereka rela berjihad; (3) kelompok kaum muslim yang berada di benteng-benteng dan di daerah-daerah perbatasan dengan musuh. Mereka memperoleh bagian zakat dengan harapan agar mereka dapat mernpertahankan diri dan membela kaum muslim lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh; (4) golongan kaum muslim yang diperlukan untuk memungut pajak serta zakat dan menariknya dari orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakatnya, kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka; dan (5) orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah keyakinannya terhadap Islam. Az-Zuhri (ahli usul dan fikih) pernah ditanya tentang siapa yang masuk golongan muallaf ini. Dia menjawab, "Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam." Ia ditanya lagi: "Walau mereka tergolong kaya?" Ia menjawab, "Ya, walaupun mereka tergolong orang-orang berada." Adapun muallaf kafir ada dua golongan, yaitu (1) golongan yang diharapkan keislamannya, baik dari keluarga maupun kelompoknya dan (2) golongan yang dikhawatirkan kejahatannya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahak dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW mernberikan unta kepada Abu Sufyan, Safwan bin Umayyah, dan Uyainah; Nabi SAW juga pernah memberikan sebagian harta rampasan Hunain (Perang *Hunain) kepada Alqamah. Para ulama, terutama ulama mazhab yang empat, berbeda pendapat mengenai pemberian zakat kepada muallaf kafir. Ulama Mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat, mereka boleh diberi zakat agar mereka tertarik kepada Islam. Dalam sejarah Islam, Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada muallaf muslim dan muallaf musyrik/kafir. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i, zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir, baik untuk membujuk hatinya agar tertarik kepada Islam maupun untuk alasan lainnya. Pemberian zakat kepada mereka pada masa awal Islam disebabkan umat Islam sangat sedikit sementara yang memusuhi Islam sangat banyak. Setelah Islam dan 400
umatnya dimuliakan oleh Allah SWT maka tidak perlu lagi membujuk hati orang-orang kafir. Sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada lagi khahifah yang memberikan zakat kepada mereka. Mengenai hal ini, Khalifah Umar bin Khattab berkata: "Kita tidak perlu lagi memberi sesuatu untuk menarik orang masuk Islam, barangsiapa yang ingin beriman, berimanlah, dan barangsiapa yang ingin kafir, kafirlah." Para ulama juga berbeda pendapat mengenai eksistensi (keberadaan) muallaf sepeninggal Rasulullah SAW. Ulama Mazhab Hanafi dan Imam "Malik berpendapat bahwa hak muallaf telah gugur setelah Islam tersebar luas dan kuat. Sementara jumhur ulama, termasuk sebagian ulama Mazhab Maliki, berpendapat bahwa hukum muallaf itu tidak gugur; para muallaf tetap boleh diberi zakat bila keadaan menghendaki. Budak. Golongan ini mencakup budak mukattab dan budak biasa. Budak Mukattab adalah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Dengan harta zakat, budak mukattab dibantu membebaskan diri dari belenggu perbudakan. Adapun budak biasa, dengan harta zakat dibebaskan dengan membeli budak itu dari tuannya. AI-Gharim. Orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya. Al-Gharimin antara lain adalah orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain, sehingga harus membayarnya sampai hartanya habis, dan orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperiuan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Mereka boleh menerima zakat yang eukup untuk melunasinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal usaha dari rentenir. Orang-orang semacam ini dapat diberi zakat untuk mengembalikan seluruh utangnya dan untuk modal usaha selanjutnya agar ia bebas dari lintah darat dan mempunyai pekerjaan baru. Sabilillah. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah berperang. Adapun orang yang memperoleh bagian sabilillah adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapat gaji dari pemerintah, meskipun mereka orang kaya. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan ibadah haji termasuk golongan sabilillah dan ada pula yang mengatakan bahwa para pelajar dan santri termasuk ke dalam golongan ini. Sabilillah adalah semua pendekatan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu setiap orang yang berusaha taat kepada Allah SWT dan menjalankan kebajikan dapat 401
dirnasukkan dalam sabilillah. Bagian zakat yang diperoleh sabilillah diharapkan dapat dipergunakan untuk (1) peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah; (2) peningkatan pengetahuan kader-kader Islam; (3) peningkatan bangunan-bangunan fisik keagamaan, seperti masjid dan madrasah; (4) penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas agama, seperti kiai, guru agama, dan mubalig, yang belum mendapatkannya dari lembaga resmi maupun swasta; (5) penyelenggaraan kursus keterampilan dan kewiraswastaan; (6) penyediaan biaya untuk lembaga penelitian ilmu keagarnaan; dan (7) pusat- pusat rehabilitasi. Ibnu Sabil. Para ulama membagi ibnu sabil ke dalam dua golongan, yaitu orang yang mengadakan perjalanan di tanah airnya sendiri dan orang yang mengadakan perjalanan di negeri orang. Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan bekal di jalan boleh diberi sebagian dari zakat sekedar dapat meneukupi keperiuannya selama perjalanan kembali, sekalipun musafir itu adalah orang kaya di negerinya. Dalam hal ini, para ulama mensyaratkan perjalanan itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Mengenai "perjalanan mubah" (perjalanan yang tidak bersifat wajib), mereka berbeda pendapat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, yaitu bahwa orang yang melakukan perjalanan mubah pun boleh menerima zakat. Bahkan menurut ulama Mazhab Syafi'i, orang yang bertamasya atau melaneong pun boleh menerima zakat. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang berhak menerima za kat hanyalah musafir yang berada di negeri orang. Jika ia berada di negerinya sendiri, ia tidak boleh menerima zakat. Apabila ibnu sabil dengan kriteria seperti tersebut di atas sekarang sudah tidak ada lagi, maka bagiannya menurut ijtihad para ulama dapat dimanfaatkan untuk (1) mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, (2) ekspedisi ilmiah, (3) mengirimkan utusan ke konferensi, (4) menyediakan pondokan, (5) memperbaiki jalan umum atau kelancaran lalu lintas, dan (6) membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak yatim. Masalah-Masalah dalam Zakat. Pendistribusian dana zakat kepada delapan golongan tersebut di atas masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Permasalahan ini timbul karena di satu pihak zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi golongan yang kekurangan dan di pihak lain, zakat itu harus dibagi kepada delapan golongan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa harta zakat 402
itu tidak harus dibagi delapan bagian, bahkan penguasa atau imam dapat menyerahkan harta zakat itu untuk satu atau dua golongan saja meskipun golongan lain masih ada. Berbeda dengan pendapat ketiga imam tersebut, Imam Syafi'i berpendirian bahwa dana zakat harus diserahkan kepada delapan golongan yang disebutkan Al-Qur'an karena Al- Qur'an memang menyebutkannya secara terperinci, kecuali jika golongan itu memang tidak ada pada waktu zakat dibagikan. Ada pula satu golongan yang mengatakan bahwa bila dana zakat itu banyak dan dapat dibagi secara merata untuk semua golongan yang ada, maka harus didistribusikan untuk semua golongan. Namun bila jumlah zakat itu sedikit, sehingga kurang bisa dimanfaatkan jika dibagi-bagi, maka pembagiannya diserahkan pada kebijaksanaan imam atau penguasa. Mereka boleh memberikannya hanya kepada satu golongan saja. Mengenai urutan prioritas golongan yang berhak menerima zakat juga tidak disebutkan dengan tegas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Akan tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa urutannya adalah sebagaimana yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60, walaupun kata penghubung yang terdapat dalam ayat itu bukan untuk "tertib". Para ulama memahami bahwa urutan dalam Al-Qur'an menunjukkan urutan prioritas. Hal ini dapat dimengerti karena yang disebutkan dalam ayat itu lebih dahulu memang golongan yang sangat memerlukan dibandingkan dengan golongan yang disebut kemudian. Namun tidak berarti urutan yang lebih dahulu menutupi urutan yang datang kemudian, baik menutupi secara penuh maupun hanya sebagian, seperti sistem hijab (penghalang) yang berlaku dalam hal waris. Yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin itu tidak hanya kebutuhan makan dan minum saja, tetapi mencakup segala macam kebutuhan, seperti tempat tinggal, pakaian, dan pendidikan. Untuk sernua itu perlu ada skala prioritas. Memprioritaskan fakir dan miskin seperti ini juga pernah dilakukan oleh Khalifah "Umar bin Abdul Aziz. Dia mengangkat seorang amil zakat yang kemudian ditempatkan di Afrika Umar memerintahkan amil zakat itu agar memprioritaskan pembagian zakat untuk para fakir dan miskin. Tetapi setelah semua fakir dan miskin menerima bagian, ternyata harta zakat masih banyak dan petugas itu pun lalu berkirim surat kepada Khalifah untuk meminta petunjuk bagaimana membagikan zakat yang masih ada. Khalifah memberi petunjuk agar harta zakat yang tersisa itu diberikan kepada kaum al-gharimin, Kemudian apabila sisanya masih ada, supaya diberikan kepada hamba sahaya yang ingin 403
memerdekakan dirinya. Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik- baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah atau pengeloia zakat. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Di samping ada hadis yang mengisyaratkan agar membagi harta zakat itu secepat mungkin, ada pula hadis yang memberi petunjuk untuk mengeluarkan zakat dari jenis yang sama dengan barang yang harus dizakati itu, sebagairnana terdapat dalam riwayat dari Mu'az bin Jabal yang mengatakan bahwa sewaktu Nabi SAW mengutusnya ke Yaman sebagai penguasa atau wali, Nabi SAW berkata: "Pungutlah (zakat) biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta, dan sapi dari sapi" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini mengisyaratkan bahwa zakat tidak dapat diganti dengan barang lain, walaupun sesuai dengan harga barang itu sendiri. Oleh sebagian besar ulama hadis ini dijadikan alasan bahwa zakat harus diberikan apa adanya untuk digunakan secara konsumtif. Adapun ulama lain, termasuk Imam Abu Hanifah, memperbolehkan mengganti zakat dengan harganya (uang tunai). Pemberian zakat kepada para mustahak dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendayagunaannya adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Namun apabila berdasarkan pendapat Mazhab Syati'i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan harta zakat itu sampai batas diperkirakan mereka tidak akan terlantar lagi di hari depannya, maka pemberian zakat secara konsumtif kurang menjamin masa depan para mustahak. Karena bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keterampilan dan kemauan bekerja, harta zakat itu akan cepat habis. Padahal harta atau dana tersebut diperlukan untuk membuka lapangan kerja baru yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang diberikan harus berbeda-beda sesuai dengan ternpat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Apabila fakir dan miskin itu tidak mempunyai keterampilan apa pun, mereka diberi zakat yang dapat mencukupi biaya hidup selama satu tahun atau selama hidupnya. Oleh karena itu, untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakat yang terkumpul dengan sebaik- baiknya diperlukan kebijaksanaan amil zakat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surah at-Taubali ayat 60. 404
Bagaimana cara seorang muslim membayar zakat gaji, penghasilan profesi, hibah atau pendapatan lainnya? Kekayaan seperti itu dianggap sebagai penghasilan dari potensi manusia yang dipergunakan untuk suatu pekerjaan yang bermanfaat, seperti upah buruh, gaji pegawai, pendapatan dokter, insinyur dan sebagainya. Sama juga dengan penghasilan lain yang diperoleh dari bonus-bonus kerja yang tidak berasal dari pengeksplotasian barang tertentu. Mayoritas peserta muktamar berpendapat bahwa harta tidak wajib dizakati ketika diterima akan tetapi harus terlebih dahulu disatukan dengan kekayaan lain yang wajib dizakati dalam penghitungan nisab dan haulnya kemudian baru dibayar zakat keseluruhannya berikut pendapatan lain yang diperoleh di tengah-tengah haul. Penjelasan Undang-Undang Zakat; Bagaimana cara seorang muslim membayar zakat gaji, penghasilan profesi, hibah atau pendapatan lainnya? Kekayaan seperti itu dianggap sebagai penghasilan dari potensi manusia yang dipergunakan untuk suatu pekerjaan yang bermanfaat, seperti upah buruh, gaji pegawai, pendapatan dokter, insinyur dan sebagainya. Sama juga dengan penghasilan lain yang diperoleh dari bonus-bonus kerja yang tidak berasal dari pengeksplotasian barang tertentu. Mayoritas peserta muktamar berpendapat bahwa harta tidak wajib dizakati ketika diterima akan tetapi harus terlebih dahulu disatukan dengan kekayaan lain yang wajib dizakati dalam penghitungan nisab dan haulnya kemudian baru dibayar zakat keseluruhannya berikut pendapatan lain yang diperoleh di tengah-tengah haul. Penjelasan Undang-Undang Zakat; Sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah kewajiban yang pasti (qath'i) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Namun dalam pelaksanaannnya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah (Qaradhawi, 1995: 113). Dengan demikian, pelaksanaan zakat sesungguhnya bergantung pada dua faktor. Pertama, faktor ekstern, yaitu pengawasan pemerintah (dan juga masyarakat Islam). Kedua, faktor intern, yaitu dorongan hati nurani setiap muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap Islam (Qaradhawi, 1995: 114). Zakat dan Pemerintah Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diringkas dalam 2 (dua) peran. Pertama, pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam 405
pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah berperan sebagai pemberi sanksi (‗uqubat) terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat. 1. Pemerintah Pengelola Zakat Dalil-dalil al-Qur`an dan al-Sunnah menunjukkan bahwa pihak yang mengelola zakat adalah pemerintah, yakni seorang Imam (Khalifah) atau orang-orang yang mewakilinya (Zallum, 1983:148; Jalaluddin, 1991:73; Suharto, 2004:197; Azmi, 2002: 68). Dalil-dalil al-Qur`an tersebut adalah QS At-Taubah: 60 dan juga QS At-Taubah: 103. Firman Allah SWT:―Ambillah zakat dari sebagian harta . dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...‖ (QS At-Taubah [9]: 103). Dalam hubungannya dengan dua ayat tersebut, Imam al-Kasani dalam Bada`iush Shana`i' II/883 menyatakan bahwa seorang Imam (Khalifah) mempunyai hak untuk untuk menuntut dan memungut zakat. Kalau tidak demikian, maka apa artinya disebutkan ―‗amilin‖ dalam ayat QS at-Taubah: 60. Imam al-Jashash dalam kitab tafsirnya Ahkamul Qur`an III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah) Sedangkan dalil as-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW kepada Muaz bin Jabal RA: ―...Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.‖ (HR. Bukhari) (Lihat Imam asy-Syaukani, Nailul Authar, hal. 792); Berdasarkan hadits tersebut, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari IV/102 mengatakan, bahwa Imam (Khalifah) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa yang membangkang, maka zakat diambil dengan paksa. Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak (al-amwal azh-zhahirah), yakni zakat binatang 406
ternak (zakat al-mawasyi), dan zakat pertanian dan buah-buahan (zakat al-zuru' wa ats-tsimar), maka wajib diserahkan kepada khalifah. Sedangkan jika harta zakat itu berupa harta tersembunyi (al-amwal ash-shamitah/al-amwal al-bathinah), yaitu yang berupa uang (al-nuquud) maka boleh dibagi sendiri oleh muzakki. Beberapa riwayat dari shahabat dan tabi'in telah menunjukkan bolehnya membagi sendiri zakat mal yang berupa uang (al-nuqud) (Zallum, 1983:188; Suharto, 2004:196). Diriwayatkan bahwa Kaysan datang kepada Khalifah Umar bin Khaththab RA membawa uang zakat sebanyak 200 dirham. Kaysan berkata kepada Umar, ‖Wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku...‖ Maka Umar menjawab, ‖ Bawalah oleh kamu uang itu dan bagikanlah sendiri.‖ (Zallum, 1983:188). Adapun yang dimaksud dengan pemerintah di sini, adalah pemerintah yang menerapkan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah tersebut dalam fiqih siyasah dikenal dengan istilah Imamah (Khilafah) yang dipimpin seorang Khalifah. Abdul Qadim Zallum menegaskan dalam al-Amwal fi Daulah al- Khilafah hal. 187, ‖Zakat dibayarkan kepada khalifah, atau orang-orang yang diangkat oleh khalifah...selama hukum Islam adalah yang diterapkan (maa daama hukmul islam huwa al-muthabbaq).‖ 2. Pemerintah dan Sanksi Zakat Pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib Tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada orang yang menolak membayar zakat bergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut: Pertama, jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu akan kewajibannya (li-jahlihi li wujubiha), maka ia tidak dikafirkan dan tidak dijatuhi sanksi ta'zir. Pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya. Kedua, jika orang tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya dalam agama, maka ia dianggap murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam). Jika tidak mau bertaubat, maka pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepadanya, dan hartanya menjadi hak Baitul Mal (Kas Negara). 407 zakat.
Ketiga, jika orang tidak membayar zakat tapi masih mengimani akan kewajibannya dalam agama, maka zakat akan diambil secara paksa oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi pemerintah dan diperlakukan sebagai bughat (pemberontak). sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat (Zallum, 1983:189). Zakat dan Pemerintah Sekarang. Pemerintah RI telah mempunyai UU Zakat yaitu UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu, Prof. B.J. Habibie. Dengan mengkaji UU 38/1999 tersebut dan membandingkannya dengan ketentuan syariah yang telah dijelaskan di atas (mengenai dua peran pemerintah dalam pengelolaan zakat), maka akan terlihat bahwa UU tersebut belum ideal, yakni belum mencerminkan ketentuan yang seharusnya yang diamanahkan oleh Syariah Islam. Hal itu terbukti dengan adanya dualisme pengelola zakat, yaitu pemerintah (BAZ), dan masyarakat (LAZ) (Lihat pasal 6 dan pasal 7 UU 38/1999). Seharusnya, zakat mal dikelola secara sentral oleh pemerintah. Jadi pemerintah adalah pengelola tunggal terhadap zakat. Masyarakat seharusnya tidak diperbolehkan mengelola zakat, kecuali zakat yang memang boleh dibagi sendiri oleh muzakki, yaitu zakat fitrah dan zakat uang (nuqud) seperti telah dijelaskan di atas. Selain itu, UU 38/1999 lebih merupakan himbauan moral, bukan ketentuan legal-formal yang mengikat warga negara. Buktinya, tidak ada pasal-pasal mengenai sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ada hanyalah pasal 21 yang menjelaskan sanksi untuk pengelola zakat yang tidak profesional, bukan sanksi untuk muzakki yang enggan membayar zakat padahal sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Maka dari itu, dapat dikatakan, keberadaan UU 38/1999 ini sama saja dengan ketiadaannya (wujuuduhu ka'adamihi). UU ini adalah macan ompong alias macan kertas. Sebab tidak ada sanksi apa pun bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Maksimal yang dihasilkan dari UU ini adalah legalisasi keberadaan lembaga pengelola zakat baik oleh pemerintah atau masyarakat. Inilah kiranya kelemahan mendasar UU 38/1999 ini. 408 Ini
Zakat dan Penerapan Islam Kaffah Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan hal. 172-173 menegaskan hal penting. Zakat sebagai salah satu cara penting untuk menghapus kemiskinan, mempunyai syarat tertentu, agar berhasil dipraktikkan, yaitu penerapan Islam yang kaffah (menyeluruh) pada segala aspek kehidupan. Yusuf al- Qaradhawi menegaskan, ‖Ia (zakat) hanya mungkin berhasil jika dipraktikkan dalam masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik.‖ (Qaradhawi, 1995: 172). Dengan demikian, jika Islam dengan zakatnya diminta menyelesaikan kemiskinan dalam masyarakat yang menganut konsep non-Islam, atau masyarakat yang memberlakukan sistem asing, zakat tidak mungkin efektif. Tidak mungkin suatu ketentuan Islam diberlakukan sedangkan sebagian yang lain ditinggalkan. Sebab sistem Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara bersifat integral dan saling melengkapi. Sistem itu wajib diamalkan seluruhnya dan tidak boleh dipilah-pilah dengan cara mengambil sebagian dan membuang sebagian lainnya (Qaradhawi, 1995: 172). Demikianlah pesan Yusuf al-Qaradhawi yang patut untuk kita renungkan bersama dengan penuh kearifan dan keinsafan. Penutup Peran pemerintah dalam mengelola zakat menurut perspektif normatif Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak membayar zakat. Peran pemerintah saat ini tidak efektif mengelola zakat dikarenakan dua sebab utama, yaitu kurang idealnya UU Zakat yang ada, dan penerapan sistem Islam di masyarakat yang tidak menyeluruh (kaffah). 409
INFAQ INFAK (Ar.: infaq). Sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya; mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasar- kan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata. Menurut Ragib al-Isfahani (w. 502 H/ll08 M), ahli leksikografi, kata infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan harta atau lainnya, dan terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunah. Di dalam Al-Qur'an, kata infaq hanya disebut satu kali, yaitu dalam surah el-lsre' (17) ayat 100.Adapun kata lain yang seakar dengan kata tersebut, seperti anfaqa, yunfiqu, dan nafaqatan disebut sebanyak 73 kali. Dalam pandangan syariat Islam, orang yang berinfak akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinfak dijamin tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah dan jalan usahanya semakin berkembang. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pad a tiap bulir (tumbuh) seratus. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki ... " Selain itu, orang yang berinfak juga akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti (QS.2:262), dan apa yang diinfakkan itu balasannya hanya untuk yang berinfak (QS.2:272). Persoalan infak dibahas lebih mendalam di dalam kitab-kitab fikih. *Sayid Sabiq, ahli fikih kontemporer Mesir, misalnya, membagi infak pada perbuatan yang wajib dan yang sunah. Infak yang wajib dimasukkan sebagai kajian bidang zakat, sedangkan infak yang sunah selanjutnya disebut infak saja, atau *sedekah sunah. Muhammad Mustafa al-Maragi (1881-1945), mufasir dari Mesir, misalnya, mengartikan kata yunfiq sebagai sedekah pad a bagian ayat 215 dari surah al-Baqarah 410
(2) yang berbunyi: "yasalunaka maza yunfiqun? (Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan) ..." Oleh al-Maragi, sedekah diartikan sama dengan infak. Dalam kajian fikih Islam, infak dibedakan dari zakat dan sedekah. Zakat merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaannya. Infak lebih luas dan umum. Dalam infak, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infak itu harus diberikan. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaan dari harta yang akan diinfakkan itu. Yang terpenting infak itu dilakukan dengan ikhlas. Sementara itu, terdapat persamaan antara infak dan sedekah dari segi pengertiannya, yaitu sama-sama memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Namun dari segi waktunya, terdapat perbedaan an tara keduanya. Waktu untuk mengeluarkan infak adalah pada saat mendapat rezeki dari Allah SWT tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkannya. Adapun pada sedekah, tidak ada ketentuan waktunya, demikian pula tidak ada ketentuan mengenai jumlahnya maupun peruntukannya. Hukum Infak. Berinfak amat dianjurkan dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat lima kali perintah berinfak, di antaranya dalam surah almu'minun (63) ayat 10 yang artinya: "Dan berlanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian ... " dan surah at- Teqebun (64) ayat 16 yang artinya: "... dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu ... " Sebelum itu, dalam surah al-Baqarah (2) ayat 2-3 dinyatakan bahwa orang yang berinfak itu termasuk orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sementara itu, dalam surah et-Teleq (65) ayat 7, Allah SWT berfirman: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... " Dalam hadis, Rasulullah SAW antara lain bersabda bahwa infak yang paling baik adalah mengenyangkan perut orang yang lapar (HR. al-Baihaki dari Anas bin Malik); dan di antara amalan yang utama adalah menyambung tali silaturahmi, memberi sesuatu kepada orang yang tak pernah memberikan (bakhil) dan memaafkan orang yang pernah menyakiti (HR. at-Tabrani dari Mu'az bin Jabal). Dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, ulama sepakat mengatakan bahwa infak termasuk amal yang sangat dianjurkan dan sunah hukumnya. 411
Ketentuan Infak. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfak, di antaranya berinfak itu harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang terdekat dengan orang yang berinfak. Misalnya, berinfak kepada kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya. Setelah itu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (QS.2:215). Ayat tersebut ditafsirkan oleh al-Maragi dengan penjelasan, "Katakanlah kepada orang- orang yang berinfak, hendaknya infak itu didahulukan kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua itu telah merawatnya di waktu kecil serta amat lelah dalam membesarkannya. Setelah itu dilanjutkan kepada anak-anaknya dan saudara-saudaranya, karena mereka itu orang yang lebih utama harus disantuni dan dijaga. Jika mereka dibiarkan, maka mereka akan meminta-minta pada orang lain, dan hal ini akan memalukannya. Setelah itu dilanjutkan kepada anak-anak yatim, karena anak yatim ini tidak ada yang menanggung biaya hidupnya, karena masih amat kecil dan muda usianya, dan setelah itu yang diberikan infak adalah orang-orang miskin serta ibnu sabil (orang yang terlantar dalam perjalanan); Dalam hadis, Rasulullah SAW menjelaskan mengenai ketentuan orang yang menerima infak. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam "Muslim dijelaskan bahwa satu dinar (uang emas) yang diinfakkan kcpada keluarganya yang terdekat adalah lebih besar pahalanya daripada satu dinar yang diinfakkan untuk jalan Allah SWT dan kerabatnya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baiknya uang yang diinfakkan itu adalah yang diinfakkan kepada keluarganya, kepada kendaraan yang akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah SWT, dan kepada sahabat yang berjuang di jalan Allah SWT (HR. Muslim). Fuqaha berbeda pendapat mengenai ketentuan siapa yang menerima infak. Mazhab Maliki berpendapat bahwa infak hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, sedangkan kakek, cucu, dan lainnya tidak termasuk yang wajib hukumnya menerima infak. Menurut Mazhab Syafi'i, infak hanya diberikan kepada orang- orang yang hidupnya susah, baik muslim maupun nonmuslim. Selain itu, ada yang tergolong harus mendapat prioritas utama, yakni ibu dan bapak, serta ada yang tergolong nonprioritas, yakni anak-anak yang bersangkutan, keponakan, dan seterusnya. Mazhab Hanbali sependapat dengan Mazhab Syafi'i bahwa infak itu hanya diberikan kepada 412
kerabat yang susah saja, atau kepada orang yang apabila ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan. Adapun menurut Mazhab "Hanafi, infak diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan oranq miskin (QS.2:215 dan QS.65:6-7), atau orang yang pad a umumnya mengalami kesulitan ekonomi. Selain ketentuan di atas, ketentuan lainnya adalah mengenai orang yang memberi infak. Orang yang berinfak hendaknya tidak merasa dirinya lebih tinggi dari orang yang diberi infak. Ia tidak boleh menyakiti perasaan orang yang diberi infak, misalnya, dengan menyebut-nyebut pemberiannya itu di depan orang lain (QS.2:262). Orang yang berinfak juga hendaknya tidak berlebih-lebihan dalam infaknya dan tidak pula terlalu kikir, jika memang ia mampu memberi infak yang lebih banyak lagi (QS.25:67). Selain itu, seseorang yang berinfak hendaknya hanya mengharapkan keridaan Allah SWT (QS.2:272) dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya (QS.9:99). Harta benda yang diinfakkan hendaknya harta milik sendiri, bukan harta titipan atau milik orang lain (QS.65:7). Dalam pada itu, harta yang diinfakkan itu hendaknya harta yang tayibah (yang baik) dari segi mutu, bentuk, dan cara memberikannya (QS.2:267), - sertajuga sesuatu yang masih disukai atau disenangi oleh orang yang memberikan infak itu (QS.3:92); Di samping itu, syariat Islam juga menetapkan etika atau akhlak bagi orang yang diberi infak. Etika tersebut antara lain bahwa orang yang diberi infak itu harus menggunakan pemberian terse but untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya, agamanya, dan masyarakatnya, bukan dipergunakan untuk maksiat atau perbuatan mubazir, boros, dan sebagainya (QS.17:27). Orang yang menerima infak ini juga harus menunjukkan rasa terima kasih di hadapan orang yang memberikan sesuatu kepadanya dan pernyataan perlu akan pemberian itu. Dengan cara demikian, maka orang yang memberikan sesuatu kepadanya akan merasa puas dan senang, karena apa yang diberikannya itu berguna bagi yang bersangkutan; Infak (Ar. Nafaqa = menafkahkan dan membelanjakan harta) orang yang memberi keluarganya belanja sama artinya dengan memberikan nafkah dan hal memberikan belanja itu disebut menginfakkan; Dalam al-Qur'an, banyak ditemui ayat yang menggunakan kata nafaqa, baik dalam bentuk fi'I al-madl (masa lampau), fi'l al-muddri' (masa kini), fi'l al-amr (perintah), maupun 413
dalam bentuk masdar. Allah SWT memerintahkan manusia agar menginfakkan harta di jalan yang benar, an tara lain terlihat dalam surah al-Baqarah ayat 195, 254, dan 267. Kata infak juga dipergunakan untuk menyebutkan hal penggunaan harta di jalan yang tidak terpuji, seperti dalam surah at-Taubah ayat 34. Karena penggunaan harta di jalan yang tidak terpuji tidak dibenarkan oleh agama, maka para ulama sepakat bahwa kata infak berarti hal penggunaan harta di jalan yang diridai Allah SWT. Menurut Al-Our'an, menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketakwaan manusia kepada Allah SWT, seperti tersebut dalam surah al-Baqarah ayat 2-3 dan AIi 'Imran ayat 133-134. Orang yang menginfakkan hartanya secara baik berarti ia telah menanam investasi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu agama menganjurkan manusia agar menginfakkan hartanya secara terang-terangan atau diam-diam dan pada saat susah atau senang. Berkaitan dengan masalah ini, agama juga menasihatkan manusia supaya dalam menginfakkan hartanya tidak terdorong oleh rasa ria, tidak mengharapkan pujian, atau motivasi keduniaan lainnya. Pelaksanaan infak yang diinginkan agama adalah yang dilakukan secara tulus ikhlas karena mengharapkan keridaan Allah swt. Dalam surah at-Baqarah ayat 261, Allah swt berfirman: "Perurnpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki .... " Lapangan berinfak itu luas jangkauannya. Karena berinfak berarti membelanjakan harta sesuai dengan tuntutan agama, maka bersedekah kepada kaum fakir miskin dan membayar zakat juga disebut berinfak. Demikian pula dengan penggunaan harta untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Telah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia bahwa infak mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya, membangun masjid dan musala, mendirikan rumah sakit Islam, mendirikan madrasah, dan sejenisnya yang dikelola oleh lembaga-Iembaga yang bergerak di bidang agama; 414
SEDEKAH SEDEKAH (Ar.: as-sadaqah = benar). Pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa diba tasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah swt dan pahala semata. AI-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku at-Ta'deat (Definisi- Definisi), mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah swt. Berdasarkan pengertian ini, maka infak (pemberian/sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimujika kamu mengetahui" dan hadis: "Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api" (HR. Ibnu al-Mubarak). Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun nonfisik. Bentuk-bentuk sedekah dalam ajaran Islam dapat dilihat pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. a. Rasulullah SAW bersabda: "Kepada setiap muslim dianjurkan bersedekah." Para sahabat bertanya: "Hai Nabi, bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkannya?" Rasulullah SAW menjawab: "Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah (dengannya)." Mereka bertanya lagi: "Jika ia tidak memperoleh sesuatu?" Jawab Rasulullah SAW: "Hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan yang mengharapkan bantuannya." Dan jika hal itu tidak juga dapat dilaksanakannya?" 415
Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah ia melakukan kebaikan dan me nahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya" (HR. Ahmad bin Hanbal). b. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal: "Setiap diri dianjurkan bersedekah pada tiap hari. Sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara adil adalah sedekah; menolong sese orang untuk menaiki binatang tunggangannya adalah sedekah; mengangkat barang- barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah; menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah; dan setiap langkah yang dilangkahkan sese orang untuk mengerjakan salat adalah sedekah." c. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muslim dari Abu Zarr al-Giffari; "Pada setiap hari diwajibkan bagi setiap orang bersedekah untuk dirinya sendiri". Lalu Abu Zarr bertanya: "Di mana saya peroleh yang akan saya sedekahkan, padahal kami tidak mempunyai harta?" Jawab Rasulullah SAW: "Di antara pintu-pintu sedekah itu ialah membaca takbir, tasbih, tahmid, tahlil, dan istigfar. Demikian juga menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran, membuang duri, tulang dan batu dari tengah jalan, menuntun orang buta, memperdengarkan orang tuli dan bisu hingga ia mengerti, menunjuki orang yang menanyakan sesuatu yang diperlukannya, dengan kekuatan betis membantu orang yang malang, dan dengan kekuatan tangan membantu mengangkat barang orang yang lemah." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa senyum itu adalah sedekah (HR. al-Baihaki). Dari hadis-hadis di atas para ahli fikih membagi sedekah menjadi: 1) memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin; 2) berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan; 3) berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa; 4) membantu sese orang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya; 5) membantu orang mengangkat/memuat barang-barangnya ke dalam kendaraannya; 6) menyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan, seperti duri, batu, kayu, dan lain- lain yang dapat mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas; 7) melangkahkan kaki ke jalan Allah SWT; 8) membacakan/mengucapkan zikir kepada Allah SWT, seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar; 9) menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran; 10) membimbing orang yang buta, tuli, bisu serta 416
menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti tentang alamat rumah dan lain-lain; dan 11) memberi senyuman kepada orang lain. Perbedaan Sedekah dan Zakat. Menurut fuqaha, perbedaan sedekah dan *zakat dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut: a. Dari segi subjek (orang yang bersedekah). Sedekah dianjurkan (disunahkan) kepada setiap orang yang beriman, baik miskin maupun kaya, dan kuat atau lemah, sebagaimana dalam keterangan hadis di atas. Adapun zakat diwajibkan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang kaya yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat. Hal ini diterangkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis: "Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yaitu dari harta benda yang mereka miliki, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir (miskin) di antara mereka." (HR. al-Bukhari dan Muslim). b. Dari segi yang disedekahkan. Sedekah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, melainkan mencakup semua kebaikan. Pada zakat yang dikeluarkan terbatas pada harta kekayaan secara fisik, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya. c. Dari segi penerima (objeknya). Zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, yaitu kepada golongan yang delapan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat berikut: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdeka- kan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan AIIah ... " (QS.9:60). Adapun sedekah sunah, selain kepada yang delapan golongan tersebut, boleh diberikan kepada yang lain seperti kepada istri, anak, pelayan, dan lain-lain, sebagaimana hal ini diterangkan dalam hadis, RasuluIlah SAW bersabda: "Bersedekahlah kamu." Lalu seorang laki-Iaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar uang." RasuluIlah SAW bersabda: "Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri." Laki-laki itu berkata lagi: "Ada lagi satu dinar yang lain ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sedekahkan untuk istrimu." Kemudian ia berkata lagi: "Masih ada satu dinar lagi ya Rasulullah." Beliau 417
bersabda: "Sedekahkanlah untuk anakmu." Kata laki-Iaki itu: "Masih ada satu dinar lagi." Rasulullah SAW bersabda: "Sedekahkanlah kepada pelayanmu." Ia berkata lagi: "Ada satu dinar lagi." RasuluIlah SAW bersabda: "Terserah padamu, engkau lebih mengetahui ke mana yang lebih baik." (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, dan al- Hakim). Bahkan pada salah satu riwayat dijelaskan bahwa membiarkan burung memakan buah-buahan dari tanaman adalah sedekah (HR. al-Bukhari). Artinya sedekah sunah boleh diberikan kepada hewan. Benda yang Disedekahkan. Pada dasarnya sedekah itu hanya dibolehkan apabila benda yang disedekahkan itu milik sendiri. Tidak sah menyedekahkan sesuatu yang menjadi milik bersama atau milik orang lain. Oleh sebab itu, seorang istri tidak dibolehkan menyedekahkan harta suaminya tanpa lebih dahulu mendapat izin dari suami terse but. Hal ini didasarkan pad a hadis dari Abi Umamah: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khotbahnya ketika haji wadak: 'Janganlah seorang istri menyedekahkan sesuatu yang ada di rumah suaminya, kecuali ada izin dari suami tersebut. '" (HR at- Tirmizi). Tetapi jika telah berlaku kebiasaan dalam satu rumah tangga bahwa istri boleh menyedekahkan harta-harta tertentu, seperti makanan, maka ia boleh menyedekahkannya meskipun tidak meminta izin lebih dahulu kepada suaminya. Dalam hal ini, di sam ping istri, suami pun mendapat pahala atas usahanya (HR. al-Bukhari). Adapun hukum menyedekahkan harta yang haram adalah haram. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama fikih, baik benda yang haram dari segi zatnya, seperti daging babi, anjing, dan lain-lain atau haram dari segi mendapatkannya, seperti harta yang diperoleh dari hasil judi, merampok, korupsi, dan sebagainya, karena harta tersebut bukanlah miliknya yang sah. Allah SWT tidak akan menerima sedekah dari yang haram, sebagaimana hal itu dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang meneranqkan bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik (HR. Muslim). Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul-Nya. Allah SWT berfirrnan: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS.23:51) dan "Hai orang-orang yang beriman, 418
makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu ... " (QS.2:172). Kemudian Rasulullah SAW berkata: "Seorang laki-laki yang lama berkelana dengan rambutnya yang kusut dan pakaiannya yang berdebu menadahkan tangannya ke langit seraya berkata: 'Ya Tuhanku, ya Tuhanku.' Padahal, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dari yang haram. Maka, bagaimana doanya dapat dikabulkan?" (HR. Muslim). Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa doa orang yang makanan dan minumannya atau pakaiannya dari yang haram tidak dikabulkan Allah SWT. Sebagaimana doa, sedekah juga adalah ibadah yang dapat diterima jika berasal dari yang baik, bukan dari yang haram. Namun demikian, "Ibnu Qayyim al-Jauziah memberikan jalan keluar terhadap hasil uang haram ini. Menurutnya, uang haram tida jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkannya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Sementara itu, Rasulullah SAW melarang sese orang membuang-buang harta (HR. Ahmad bin Hanbal). Jalan kompromi dari kedua hadis di atas menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah adalah dibolehkan memanfaatkan uang yang diperoleh melalui cara yang haram itu untuk kemaslahatan umum yang bukan bersifat konsumtif. Yang Membatalkan Sedekah. Al-Qur'an memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah SWT. a. AI-mann (membangkit-bangkitkan). Artinya, seseorang yang bersedekah kemudian terus mengingat dan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain sehingga orang banyak mengetahui bahwa ia telah bersedekah. b. AI-aza (menyakiti). Artinya, sese orang yang telah bersedekah, kemudian dengan sedekah itu ia menyakiti hati orang yang menerimanya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya. c. Ria (memperlihatkan). Artinya, seseorang menunjukkan atau memamerkan kepada orang lain bahwa ia bersedekah. Misalnya, bersedekah di hadapan orang banyak, padahal ketika dalam keadaan sepi ia tidak mau bersedekah; at 419
au mempublikasikannya dengan maksud agar orang tahu dan kemudian memuji dan menyanjungnya sebagai seorang dermawan. Pahala sedekah yang demikian batal. Ketiga hal itu oleh Allah SWT disebut sebagai perbuatan yang dapat membatalkan atau merusak sedekah. Orang yang bersedekah seperti itu tidak memperoleh sedikit pun pahala dari sedekahnya, sebagaimana hal itu dijelaskan Allah SWT dalam ayat: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerirna), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpa- maan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir" (QS.2:264). Allah SWT menjanjikan pahala yang besar dan berlipat ganda bagi yang bersedekah karena hanya menuntut keridaan-Nya, tidak mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sedekah tersebut, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam ayat: " Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka" (QS.2:262); dan "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat-gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki ... " (QS.2:261); 420
KERANGKA HUKUM MUAMALAH BIDANG EKONOMI SYARIAH STUDI MENGENAI PRINSIP-PRINSIP DASAR UNTUK MENYELESAIKAN KASUS-KASUS DI PENGADILAN AGAMA1 Oleh: Dr.H. A. Mukti Arto, SH., MH. ِميِحَرّلا ِنمْحَرّلا ِللها ِمْسِب Mukadimah Dunia hukum dan peradilan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Demikian pula di Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia mengalami perkembangan kebutuhan hukum di berbagai bidang sesuai dengan tuntunan syariah Islam, termasuk di sini di bidang ekonomi syariah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bergama dan bernegara. Dalam kehidupan beragama, maka Nergara telah memberikan berbagai regulasi hukum di bidang ekonomi yang diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah Islam. Demikian pula di bidang penyelesaian sengketa telah pula disediakan lembaga penyelesaiannya, baik secara mediasi melalui arbitrase syariah maupun secara litigasi melalui pengadilan agama. Namun demikian, sesbagai suatu upaya yang sedang berkembang, maka tentu banyak hal yang perlu dikaji ulang karena disadari ataupun tidak pasti ada kekurangan dan/atau kerancuan dalam pengaturannya. Hal inilah yang hendak menjadi fokus dalam kajian singkat ini. Asas Personalitas Ke-islam-an Di Indonesia pernah berkembang berbagai teori tentang pemberlakuan hukum syariah Islam yang salah satunya adalah teori asas personalitas keislaman yang sekarang dianut oleh para ahli. Asas personalitas keislaman merupakan prinsip dasar pemberlakuan hukum Islam kepada setiap person yang beragama Islam. Asas ini dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Pengadilan 1 Bahan Diklat II Program PPC Terpadu Angkatan VII Peradilan Agama seluruh Indonesia Tanggal 24 September sd 28 November 2012 Pudiklat Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI di Mega Mendung, Bogor. 421
Agama, namun sayangnya Yahya Harahap tidak menjelaskan lebih lanjut tentang asas ini.2 Menurut penulis, selengkapnya asas personalitas keislaman ini mengajarkan bahwa: 1. Terhadap setiap muslim, badan hukum Islam, dan badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam. 2. Terhadap non muslim tidak berlaku dan tidak tunduk pada hukum syariah Islam, kecuali jika terjadi penundukan diri pada hukum syariah Islam baik atas kehendak subyek hukum, hukum maupun atas kehendak undang-undang. 3. Penundukan diri atas kehendak subyek hukum dapat terjadi dalam bidang hukum muamalah, ekonomi syariah, dan jinayah. Dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah, subyek hukum non muslim dapat menundukkan diri pada hukum syariah Islam ketika membuat perjanjian dengan orang Islam dan/atau badan hukum syariah Islam berdasarkan prinsip syariah. Dalam bidang jinayah, orang non muslim yang melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam 2 (dua) peraturan hukum, yaitu qanun jinayah dan undang-undang hukum pidana umum, maka ia dapat memilih untuk diadili menurut hukum jinayah atau hukum pidana. 4. Penundukan diri atas kehendak hukum terjadi dalam perkara waris yang pewarisnya beragama Islam. Dalam perkara waris yang pewarisnya beragama Islam, maka mutlak berlaku hukum waris Islam. Ahli waris yang non muslim harus tunduk pada hukum waris Islam karena perkara waris tersebut tunduk hukum syariah Islam. Ia tidak berhak menolak pemberlakuan hukum waris Islam atas perkara waris tersebut dan juga tidak boleh mencari alternatif dengan memilih hukum waris lain untuk penyelesaian perkara waris yang pewarisnya beragama Islam. 5. Penundukan diri atas kehendak undang-undang terjadi dalam hukum jinayah, yakni bagi non muslim yang melakukan tindak pidana jinayah yang tidak diatur dalam 2 Yahya a Harahap, op., cit., hlm. 55. Asas ini pertama kali diperkenalkan pada Tahun 1990 oleh Yahya Harahap dalam bukunya tersebut. Kemudian menjadi istilah resmi dalam Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagai dasar pemberlakuan hukum syariah Islam bagi penduduk Aceh yang beragama Islam dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum syariah Islam baik atas kehendak subyek hukum maupun atas kehendak hukum. 422
undang-undang hukum pidana, maka undang-undang mengharuskan pelakunya diadili menurut qanun jinayah. 6. Dalam bidang hukum ibadah dan akad nikah tidak dikenal adanya penundukan diri pada hukum syariah Islam karena ibadah dan akad nikah menurut syariah Islam hanya sah jika dilakukan oleh orang Islam. Terhadap subyek hukum Islam dan juga subyek hukum non Islam yang menundukkan diri pada hukum syariah Islam sebagaimana tersebut di atas berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam. Asas ini menjadi dasar pemberlakuan hukum Islam terhadap orang Islam, badan hukum Islam, dan badan hukum yang dimiliki orang Islam. Berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim dan pembentuk hukum (peraturan perundang-undangan) terikat dengan asas ini. Prinsip syariah Sebagai Dasar Kompetensi Pengadilan Agama Pasal 58 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Jika Pasal ini diperjelas dan dipertegas berdasarkan prinsip syariah, maka Pasal memberi pengertian bahwa pengadilan agama mengadili perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam berdasarkan hukum syariah Islam dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara. Prinsip syariah ini menjadi dasar penentuan kompetensi peradilan syariah Islam di manapun. Di Indonesia, peradilan syariah Islam ini dilakukan oleh Peradilan Agama. Oleh kerana itu, prinsip syariah inilah yang menjadi dasar pengaturan kompetensi pengadilan agama melalui Pasal 49 UU Peradilan Agama. Prinsip syariah ini mengajarkan bahwa: 1. Setiap muslim dan badan hukum dalam Islam wajib menjalankan syariah Islam secara utuh (kaaffah). 2. Terhadap setiap sengketa dan/atau pelanggaran yang terhadapnya berlaku hukum syariah Islam harus diselesaikan menurut hukum syariah Islam. 3. Setiap muslim wajib bertahkim kepada dan tunduk pada putusan lembaga syariah, yakni mediator dan/atau pengadilan syariah Islam. 4. Setiap perkara yang terhadapnya tunduk pada hukum syariah Islam menjadi kompetensi absolut peradilan syariah Islam. 423
5. Dalam menyelesaikan perkara syariah Islam tidak dikenal adanya pilihan hukum dan pengadilan selain hukum dan pengadilan syariah Islam, berdasarkan ketentuan Alquran Surat Al-Nisa' ayat 56).3 Kompetensi Peradilam Agama Menurut Syariah Islam Penulis berpendapat bahwa sejalan dengan tujuan dibentuk dan diselenggrakannya peradilan agama, maka kompetensi Peradilan Agama didasarkan atas 7 (tujuh) prinsip dasar secara kumulatif, yaitu: 1. Kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam diperoleh dari syariah Islam itu sendiri; 2. Kompetensi peradilan syariah Islam adalah seluas syariah Islam; 3. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan agar setiap pemeluk agama percaya dan bertaqwa kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran agamanya (include hukum- hukumnya) masing-masing sebagaimana mestinya; 4. Asas personalitas keislaman merupakan prinsip dasar pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap setiap muslim dan badan hukum dalam Islam; 5. Prinsip-prinsip dasar kekuasaan mengadili merupakan prinsip dasar kekuasaan absolut Peradilan Agama; 6. Prinsip-prinsip peradilan syariah Islam merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Peradilan Agama; 7. Prinsip dasar kekuasaan absolut peradilan syariah Islam merupakan prinsip dasar kekuasaan Peradilan Agama. Berdasarkan tujuh prinsip dasar tersebut, maka seharusnya kompetensi Peradilan Agama adalah seluas syariah Islam, yaitu bahwa Peradilan Agama sebagai peradilaan syariah Islam pada prinsipnya berkuasa menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara syariah Islam berdasarkan hukum syariah Islam tanpa membeda- bedakan orang yang berperkara.4 3 Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. 4 Muhammad Al Zuhaili, loc., cit. Prinsip dasar ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang. 424
Ruang Lingkup Kompetensi Peradilan Agama Ruang lingkup kompetensi pengadilan agama sebagai peradilan syariah Islam adalah meliputi semua ‗perkara' yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam sehingga dikatagorikan sebagai perkara syariah Islam. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, maka perkara syariah Islam ini meliputi semua perkara yang berkenaan dengan: 1. Status hukum orang Islam dan/atau badan hukum dalam Islam; 2. Tindakan hukum orang Islam dan/atau badan hukum dalam Islam; 3. Peristiwa hukum yg dialami orang Islam dan/atau badan hukum dalam Islam; 4. Hubungan hukum & akibat hukum yang timbul akibat dari status hukum, tindakan hukum, dan peristiwa hukum orang Islam tersebut di atas; dan 5. Hak dan kebendaan yang dimiliki orang Islam dan/atau lembaga/badan hukum dalam Islam. Cakupan Status Hukum Orang Muslim Cakupan status hukum orang muslim meliputi status hukum keperdataan seseorang muslim yang, antara lain, meliputi dan tidak terbatas pada aspek jenis kelamin, agama, status dalam keluarga, sebagai suami istri, kematian, dan statusnya sebagai subyek hukum syariah Islam (mukallaf). Manusia adalah subyek hukum.5 Status hukum ini menjadi penting dalam rangka pemberian perlindungan hukum bagi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi keragu-raguan atau ketidakpastian hukum, maka dapat dimintakan itsbat (kepastian hukum) ke pengadilan agama. Cakupan Tindakan Hukum Orang Islam Cakupan tindakan hukum orang Islam (mukallaf) adalah meliputi tindakan orang Islam yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum.6 Penulis berpendapaat bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, maka terhadap semua tindakan (perbuatan) orang Islam (mukallaf) berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, baik di bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum pidana, maupun bidang- bidang hukum lainnya. Dalam kajian ini, tindakan hukum orang Islam (mukallaf) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bidang, yaitu: (1) Bidang hukum keluarga syariah, yakni 5 Chainur Arrasyid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120. 6 Ibid., hlm. 25. 425
meliputi bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Termasuk di dalamnya hukum hibah, wasiat, dan ahli waris pengganti dalam lingkungan keluarga; (2) Bidang hukum keperdataan syariah lainnya, yakni meliputi dan tidak terbatas pada bidang wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan lain-lain; (3) Bidang hukum ekonomi syariah, yakni kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan orang Islam dan/atau badan hukum Islam yang diatur dalam syariah Islam. Hal ini, antara lain, meliputi dan tidak terbatas pada bidang-bidang hukum yang diatur dalam kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan perundang-undangan; dan (4) Bidang hukum pidana syariah (jinayat), yakni tindak pidana yang diatur dalam atau berdasarkan hukum syariah Islam. Hukum Keluarga Hukum keluarga (hukum perkawinan dan hukum waris) di Indonesia, berkaitan dengan kompetensi pengadilan, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu hukum perkawinan dan hukum waris. Hukum perkawinan ini, antara lain, yang diatur dalam UU Perkawinan dan hukum munakahat, maka bagi mereka yang beragama Islam menjadi kompetensi pengadilan agama, sedang bagi lainnya menjadi kompetensi pengadilan negeri.7 Hukum waris yang pewarisnya muslim, berlaku dan tunduk pada hukum waris Islam, antara lain yang diatur dalam KHI dan fikih mawaris, maka menjadi kompetensi absolut pengadilan agama; sedang perkara waris yang pewarisnya non muslim tidak tunduk pada hukum waris Islam dan ini menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri.8 Hukum Keperdataan Hukum keperdataan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada bidang wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: hukum keperdataan syariah yang diatur dalam hukum syariah Islam serta peraturan perundang- undangan dan hukum keperdataan umum (non syariah) yang diatur dalam KUH Perdata dan peraturan-peraturan lainnya. Hukum keperdataan syariah adalah berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan ini menjadi kompetensi pengadilan agama; sedang hukum 7 Pasal 63 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 8 Keputusan Hasil Rapat Kerja Teknis Gabungan (Rakernisgab) Mahkamah Agung dengan Empat Lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) Tanggal 23 s/d 25 Maret 1985 Di Hotel Ambarukmo Yogyakarta. 426
keperdataan non syariah adalah berlaku bagi non muslim dan ini menjadi kompetensi pengadilan negeri. Kegiatan Atau Usaha Ekonomi Kegiatan atau usaha ekonomi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: ekonomi syariah dan ekonomi non syariah (konvensional). 1. Ekonomi syariah adalah kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan asas personalitas keislaman, terhadap kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam dan badan hukum Islam adalah berlaku dan tunduk pada hukum ekonomi syariah Islam. Terhadap kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh non muslim yang menundukkan diri pada hukum syariah Islam juga tunduk pada hukum syariah Islam. Hal ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Termasuk ke dalam kegiatan atau usaha ekonomi syariah ini adalah kegiatan dan usaha ekonomi yang diatur dalam, tetapi tidak terbatas pada, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 2. Ekonomi konvensional adalah kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan secara konvensional di luar prinsip-prinsip syariah; dan ini menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri sebagai peradilan umum. Enam Prinsip Dasar Kekuasaan Mengadili Penulis berpendapat bahwa kekuasaan setiap pengadilan untuk mengadili perkara senantiasa didasarkan atas 6 (enam) prinsip dasar, 9 yaitu: 1. Kompetensi absolut didasarkan atas tujuan dibentuk dan diselenggarakan pengadilan. 2. Kompetensi absolut didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dengan spesialisasi perkaranya. 3. Kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli. 4. Kompetensi absolut atas suatu perkara bersifat utuh (holistic/kaaffah). 5. Kompetensi absolut diatur dalam undang-undang. 6. Dalam hal terjadi kekosongan undang-undang yang mengaturnya maka penetapan kompetensi absolut dikembalikan kepada prinsip dasar semula. 9 Prinsip dasar adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berfikir, bertindak, dan sebagainya. 427
Pengadilan Agama Mengadili Perkara Syariah Proses persidangan perkara perdata pada pengadilan agama yang selalu ada 6 (enam) unsur sebagai berikut: 2. Pengadilan Agama Materiil Islam 5. Hukum 3. PERKARA 6. Keputusan Formil/Acara 1. Penggugat 4. Tergugat 1) Penggugat atau Pemohon, yakni pihak yang mengajukan perkara syariah ke pengadilan agama berdasarkan adanya suatu kepentingan hukum. Penggugat tidak disyaratkan harus beragama Islam; 2) Pengadilan agama, yakni lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang diminta oleh Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukannya untuk diadili menurut hukum syariah Islam; 3) Perkara, yakni perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam sebagai obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama. 4) Tergugat, yakni pihak yang ditarik oleh Penggugat guna menyelesaikan perkara syariah yang menjadi sengketa bersama Penggugat; 5) Hukum, yakni peraturan hukum syariah Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara, baik hukum materiil maupun hukum formil; 6) Keputusan, yakni hasil akhir proses persidangan. Yang menjadi kompetensi pengadilan agama untuk diperiksa dan diadili adalah "perkara" yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Penggugat maupun tergugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas perkara yang diajukan di muka pengadilan agama tidak disyaratkan harus muslim. Yang diadili oleh pengadilan agama adalah perkaranya bukan orang yang berkara. Pengadilan agama tidak boleh membeda-bedakan orang yang berperkara. Apapun suku, agama, ras, keturunan, kewarganegaraan dan lain sebagainya 428
harus diperlakukan sama, tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Semua perbedaan tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keberlakuan hukum syariah Islam terhadap perkara yang hendak diperiksa dan diadili. Ruang Lingkup Perkara Ekonomi Syariah Penjelasan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ―ekonomi syariah‖ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain, meliputi: (1) bank syariah; (2) lembaga keuangan mikro syariah; (3) asuransi syariah; (4) reasuransi syariah; (5) reksa dana syariah; (6) obligasi syariah dan surat berharga menengah syariah; (7) sekuritas syariah; (8) pembiayaan syariah; (9) pegadaian syariah; (10) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (11) bisnis syariah. Menurut Pasal 1 ayat (1) KHES, hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal memberi isyarat bahwa sesunggyhnya ruang lingkup perkara ekonomi syariah sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam KHES tersebut. Siapakah Subyek Hukum Ekonomi Syariah? Penulis berpendapat bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, setiap muslim dan badan hukum Islam (includ badan hukum ekonomi syariah) adalah subyek hukum ekonomi syariah. Terhadap mereka ini sepenuhnya berlaku dan tunduk pada hukum ekonomi syariah. Oleh sebab itu, dalam melakukan kegiatan, perjanjian dan/atau transaksi ekonomi secara hukum dianggap dilakukan menurut prinsip syariah; dan karenanya jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum ekonomi syariah melalui lembaga syariah. Sebagai subyek hukum ekonomi syariah, mereka tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah, terhadap mereka ini tidak ada pilihan hukum dan pengadilan selain hukum ekonomi syariah dan pengadilaan syariah (Peradilan Agama). Prinsip dasar ini sama dengan bidang wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah. Orang non muslim dan badan hukum non Islam bukan subyek hukum ekonomi syariah dan karenanya terhadap mereka tidak berlaku dan tidak tunduk pada hukum ekonomi syariah, kecuali jika ia menundukkan diri pada hukum ekonomi syariah. 429
Asas Personalitas Keislaman Dan Kebebasan Berkontrak Penulis berpendapat bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman dan asas kebebasan berkontrak, 10 maka hukum ekonomi syariah berlaku terhadap: 1. Perbuatan dan/atau kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum ekonomi syariah. Hal ini sepenuhnya tunduk pada sistem hukum ekonomi syariah karena ia adalah subyek hukum ekonomi syariah sehingga tidak ada pilihan lain selain sistem hukum ekonomi syariah. 2. Perjanjian dan/atau transaksi yang dilakukan oleh sesama subyek hukum ekonomi syariah, yakni antara orang Islam dengan orang Islam, antara orang Islam dengan badan hukum ekonomi syariah dan sebaliknya, dan antara sesama badan hukum ekonomi syariah. Hal ini sepenuhnya tunduk pada hukum ekonomi syariah karena mereka adalah sama-sama subyek hukum ekonomi syariah sehingga dalam melakukan kontrak tidak ada kebebasan dan tidak ada pilihan selain tunduk pada sistem hukum ekonomi syariah. 3. Perjanjian dan/atau transaksi ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum ekonomi syariah dengan orang non muslim, maka secara hukum tunduk pada sistem hukum ekonomi syariah karena badan hukum ekonomi syariah hanya hanya tunduk pada hukum ekonomi syariah dan tidak pilihan hukum baginya selain hukum ekonomi syariah sehingga bagi non muslim dianggap telah menundukkan diri pada hukum ekonomi syariah karena ia memiliki hak kebebasan berkontrak. 4. Perjanjian dan/atau transaknsi yang dilakukan oleh orang Islam dengan orang non muslim, maka terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: 4.1. Hukum yang berlaku ditentukan oleh akadnya karena mereka tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda sehingga mereka harus menentukan di dalam akadnya itu mengenai sistem hukum dan pengadilan yang mereka pilih. 10 Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak di sini adalah kebebasan memilih sistem hukum ekonomi tertentu dan peradilan tertentu dalam membuat kontrak, misalnya sistem hukum ekonomi syariah dan peradilan syariah atau sistem hukum ekonomi konvensional dan peradilan umum. Setiap badan hukum hanya tunduk pada satu sistem hukum yang menjadi dasar operasionalnya. Badan hukum ekonomi syariah hanya tunduk pada sistem hukum ekonomi syariah. Badan hukum ekonomi non syariah hanya tunduk pada sistem hukumnya sendiri. 430
4.2. Apabila mereka memilih sistem hukum Islam maka tunduk pada hukum ekonomi syariah, dan apabila memilih sistem hukum lain maka tunduk pada sistem hukum ekonomi non syariah (konvensional). 4.3. Apabila mereka tidak menentukan di dalam akadnya, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum terapan pengadilan di mana perkara itu diajukan. 4.4. Apabila terjadi dualisme pengadilan, maka Mahkamah Agung yang menentukan mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadlinya. 5. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku terhadap perjanjian dan/atau transaksi yang dilakukan antara badan hukum ekonomi syariah dengan badan hukum ekonomi non syariah. 6. Perjanjian dan/atau transaksi yang dilakukan oleh orang Islam dengan badan hukum ekonomi non Islam, maka tunduk pada hukum ekonomi konvensional karena badan hukum non Islam merupakan subyek hukum yang hanya tunduk pada hukum ekonomi konvensional. PA Sebagai Pengadilan Ekonomi Syariah Dahulu, sengketa ekonomi syariah ini belum pernah diatur pengadilan mana yang berkompeten memeriksa dan mengadilinya. Kemudian sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditetapkan menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Pengaturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam dan prinsip-prinsip dasar kekuasaan mengadili dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jangkauan kompetensi pengadilan agama di bidang ekonomi syariah meliputi seluruh aktifitas ekonomi orang Islam dan badan hukum Islam selaku subyek hukum ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas. Aktifitas ekonomi syariah dimaksud antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang KHES). Perma No. 2 Tahun 2008 tentang KHES ini merupakan sebuah terobosan kebutuhan hukum dan perundang-undangan di era reformasi. Dari sudut pandang kebutuhan hukum, KHES tersebut dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di bidang ekonomi syariah sebagaimana dikehendaki UU Peradilan Agama.11 Dari sudut pandang perundang-undangan, maka: 11 Baca Konsideran UU No. 3 Tahun 2006 huruf c. 431
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, Perma ini termasuk jenis Perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dieperintahkan oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. 2. Dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh .... Mahkamah Agung, .... 3. Perma ini merupakan realisasi dari politik hukum yang tertuang pada Konsideran huruf c UU No. 3 Tahun 2006 yang menghendaki agar Peradilan Agama dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 memberikan tugas kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, namun Pembentuk UU-PA tersebut tidak menyediakan hukum terapan yang diperlukan. Untuk itulah maka Mahkamah Agung mengambil inisiatif dengan membuat terobosan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 79 UU No.14 Tahun 985 Tentang Mahkamah Agung, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES. Kekosongan hukum terapan tertulis telah mendorong dibentuknya KHES. Hal ini sama dengan ketika dibentuknya KHI. Dengan demikian, meskipun Perma No. 2 Tahun 2008 tentang KHES itu bukan merupakan undang-undang, tetapi termasuk jenis lain dalam peraturan perundang-undangan. KHES akan mempunyai kekuatan hukum manakala telah diterima oleh masyarakat dan menjadi putusan pengadilan. Jangkauan Aktifitas Ekonomi Syariah Jangkauan aktifitas ekonomi syariah dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut di atas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah "perbuatan" atau "kegiatan usaha" yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Di dalam ekonomi syariah ini terdapat 2 (dua) jenis aktifitas, yaitu (1) "perbuatan" dalam ekonomi syariah dan (2) "kegiatan usaha" dalam ekonomi syariah. Jadi, jangkauan aktifitas ekonomi syariah ini meliputi: 432
a. Perbuatan dalam ekonomi syariah, yaitu aktifitas yang dilakukan dalam mengatur perekonomian meskipun tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan (keuntungan) dari perbuatan tersebut (non provit). b. Kegiatan usaha dalam ekonomi syariah, yaitu aktifitas yang dilakukan dengan maksud mendapat penghasilan (keuntungan) materi dari kegiatan usaha tersebut. Dua aktifitas ekonomi syariah tersebut tunduk kepada hukum syariah Islam dan karenanya menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Sedang kegiatan ekonomi non syariah menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri. Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Non Muslim Penerapan prinsip syariah terhadap non muslim diatur dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: .... yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Pasal ini mengatur tentang kemungkinan terjadinya kegiatan ekonomi syariah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang salah satu pihaknya adalah non muslim sehingga meskipun menurut hukum obyektif pihak yang non muslim tidak tunduk pada hukum syariah Islam, namun menurut hukum subyektif ia menundukkan diri kepada hukum syariah Islam. Problema Hukum Transaksi Ekonomi Syariah Problema hukum transaksi ekonomi syariah akan muncul manakala perjanjian atau transaksi syariah ini akan dilakukan dengan pihak lain yang menurut hukum obyektif tidak tunduk pada hukum syariah Islam, padahal perjanjian dan/atau transaksi tersebut hanya sah apabila dilakukan bedasarkan hukum syariah Islam. Dalam keadaan demikian, maka satu-satunya jalan hukum yang ada adalah pihak yang non muslim tersebut menundukkan diri kepada hukum syariah Islam, yakni melakukan perjanjian dan/atau transaksi sesuai hukum syariah Islam namun tidak harus masuk Islam ataupun meninggalkan agama yang dianutnya itu. Inilah arti menundukkan diri secara suka rela kepada hukum syariah Islam dan oleh sebab itu perkaranya masuk menjadi kompetensi pengadilan agama. 433
Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip syariah terhadap non muslim melalui kompetensi Peradilan Agama, yaitu bahwa semua perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk kepada hukum syariah Islam menjadi kompetensi absolut Pengadilan agama. Hal ini merupakan bukti perluasan penerapan prinsip syariah dalam hukum dan peradilan di Indonesia bagi semua penduduknya yang non muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, penerapan prinsip syariah terhadap selain orang Islam atau badan hukum Islam ini tidak boleh mengganggu dan bahkan harus tetap menghormati hak asasi mereka dalam beragama sesuai keyakinan agama yang dianutnya. Di sinilah bukti berlakunya asas rahmatan lil "alamin, yakni bahwa syariah Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh umat. Perkara Surat Berharga Syariah Negara Perkara surat berharga syariah negara diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pertimbangan penting diundangkannya UU ini, antara lain, adalah untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Dengan diundangkannya UU ini telah pula memperkuat kompetensi Pengadilan agama di bidang ekonomi syariah dan sekaligus juga mensyariah kan ekonomi rakyat di samping dimaksudkan pula guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hukum masyarakat. Perkembangan penting dari UU ini adalah peningkatan peran Peradilan Agama. Secara yuridis dan sosiologis, kompetensi lembaga Peradilan Agama sebagai peradilan syariah sangat diperlukan dalam menegakkan hukum surat berharga syariah yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pertimbangan Penting Pembentukan UU Perbankan syariah Perkara perbankan syariah diatur kemudian dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertimbangan penting pembentukan UU ini adalah; (1) dalam mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur bedasarkaan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang semakin meningkat; dan (3) perbankan syariah memiliki kekhususan 434
dibandingkan dengan perbankan konvensional. Di sinilah letak diterapkannya teori maslahah dalam bidang ekonomi. Perkembangan penting berkaitan dengan kompetensi pengadilan agama dalam UU ini diatur dalam Pasal 55 yang menetapkan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesainan sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) ditetapkan bahwa: Yang dimaksud dengan ‖penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad‖ adalah upaya sebagai berikut: 1. musyawarah; 2. mediasi perbankan; 3. melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau 4. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kompetensi PA Terhadap Perkara Ekonomi Syariah Bersifat Absolut Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut, maka secara tegas dinyatakan bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Ketentuan dalam Pasal ini merupakan kunci pokok dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan agama mengenai perbankan syariah. Dengan demikian, maka pengadilan lain (pengadilan negeri) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Ketentuan ini sejalan dengan dan merupakan realisasi lebih lanjut dari apa yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tidak Harus Lewat Litigasi Namun demikian, UU ini juga memberikan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih media alternatif lain di luar pengadilan agama yang bersifat non litigasi berdasarkan kesepakatan, yakni menyelesaikan sengketa lewat: (1) musyawarah, (2) mediasi perbankan, (3) melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau (4) lembaga arbitrase lain sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mereka inginkan berdasarkan kesepakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008. 435
Ketentuan ini ditetapkan demi menghargai hak keperdataan para pihak dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa: 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak harus diselesaikan secara litigasi di pengadilan, melainkan dapat diselesaikan melalui alternatif lain. 2) Pihak-pihak yang bersengketa bebas memilih media penyelesaian sengketa yang mereka inginkan, yakni memilih antara penyelesaian sengketa secara litigasi lewat pengadilan agama atau melalui alternatif lain non litigasi, yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain. 3) Namun jika terjadi sengketa dan mereka akan menyelesaikannya secara litigasi, baik sejak semula atau karena penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka hal ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Terikat Pada Prinsip Syariah Dalam hal para pihak yang bersengketa memilih media penyelesaian sengketa alternatif melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase syariah lainnya, maka tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah sehingga harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Pemilihan media penyelesaian sengketa alternatif non litigasi di luar pengadilan agama tersebut harus berdasarkan kesepakatan para pihak; 2) Kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis di dalam akad pada saat mereka membuat perjanjian; 3) Media alternatif tersebut harus merupakan lembaga syariah; 4) Tidak dibenarkan memilih media alternatif di luar lembaga syariah; 5) Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah Islam. Prinsip Syariah Mencakup Kelembagaan Maupun Hukum Terapan Prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini adalah meliputi baik kelembagaan maupun hukum terapannya. Secara kelembagaan, media alternatif tersebut haruslah media yang dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah dan dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Jika media yang berbentuk perorangan 436
harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Apabila para pihak di dalam akadnya menyatakan memilih penyelesaian sengketa alternatif melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah atau lembaga syariah lainnya, maka secara yuridis pengadilan agama tidak boleh memeriksa dan mengadilinya. Tetapi apabila para pihak tidak menentukan di dalam akadnya untuk menyelesaikan sengketanya itu melalui arbitrase, atau penyelesaian sengketa alternatif tersebut mengalami kebuntuan, maka pengadilan agama berwenang (boleh) memeriksa dan mengadilinya.12 Hal ini berarti bahwa jika tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak, atau seandainya ada kesepakatan tetapi tidak dibuat secara tertulis di dalam akad, atau para pihak memilih alternatif penyelesaian sengketa yang non syariah sehingga bertentangan dengan prinsip syariah, maka pemilihan alternatif tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak dapat diberi kekuatan hukum. Apabila ketentuan di atas tersebut diabaikan, maka akan berakibat hukum bahwa hasil atau kesepakatan yang diperoleh tidak dapat diberi kekuatan hukum oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat yang berupa prinsip syariah dan hasil kesepakatan tersebut tidak dapat dieksekusi. Apabila para pihak di dalam akadnya tidak menentukan pilihan mengenai alternatif penyelesaian sengketa, maka hal ini mutatis mutandis menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Ruang Lingkup Perkara Ekonomi Syariah Dalam hal ini, kompetensi absolut pengadilan agama meliputi beberapa aspek perbankan syariah dan kegiatannya dalam menjalankan ekonomi syariah yang, antara lain, meliputi: 1. Kelembagaan (perorangan dan/atau badan hukum) dalam perbankan syariah; 2. Akad (perjanjian) yang dibuat dalam perbankan syariah; 3. Kegiatan (operasionalisasi) perbankan syariah; 4. Sengketa tentang status hukum kelembagaan perbankan syariah; 5. Sengketa tentang akad (perjanjian) dalam perbankan syariah; 6. Sengketa tentang prestasi dan wanprestasi; 7. Sengketa tentang arbitrase syariah; 12 Ketentuan ini berdasarkan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa apabila para telah menetapkan di dalam akadnya bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka para pihak tidak boleh mengajukannya ke pengadilan dan pengadilan pun wajib menolaknya. Lihat Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Jakarta, Yogyakarta, 2006, hlm.19. 437
8. Sengketa tentang kepailitan syariah; 9. Sengketa tentang perlindungan nasabah dalam perbankan syariah; 10. Sengketa tentang pengingkaran terhadap arbiter pada arbitrase syariah; 11. Penunjukan arbiter ketiga pada arbitrase syariah; 12. Penilaian secara formal terhadap putusan arbitrase syariah; 13. Penetapan penolakan/perintah eksekusi putusan arbitrase syariah; 14. Tindak lanjut penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada badan arbitrase syariah (UU No.30 Th 1999); 15. Menyelesaikan sengketa kepailitan (UU No.37 Tahun 2004); 16. Menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada umumnya; 17. Melaksanakan putusan sengketa ekonomi syariah (putusan PA, basyarnas, dan gross akte); 18. Menunjuk arbiter pada basyar yang disengketakan; 19. Menyelesaikan sengketa tentang putusan basyarnas; 20. Mendaftar (mendeponir) putusan basyarnas; 21. Mengeksekusi putusan basyarnas; 22. Menetapkan kepailitan debitur; 23. Menetapkan pengampu (curator); 24. Menetapkan hakim pengawas; 25. Menyelesaikan sengketa kepailitan dalam kegiatan ekonomi syariah Litigasi Sebagai Solusi Terakhir Lembaga-lembaga musyawarah, mediasi perbankan, badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain tersebut merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litgasi. Apabila suatu sengketa telah diusahakan penyelesaiannya melalui lembaga alternatif tersebut namun ternyata juga belum dapat menyelesaikan sengketa maka penyelesaian akhirnya kembali kepada lembaga pokok (induknya), yaitu melalui proses litigasi oleh Pengadilan agama sebagai Pengadilan Negara pelaku kekuasaan kehakiman yang telah diberi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya. Selanjutnya Bagaimana Dengan Pengadilan Negeri? 438
Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d. UU No. 21 Tahun 2008 tersebut dikatakan bahwa penyelesaian sengketa sesuai isi akad adalah upaya ..... ―melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum‖, yaitu Pengadilan negeri. Secara harfiah, Penjelasan ini memberi pengertian bahwa: 1) selain kekuasaan mengadili sengketa perbankan syari'ah dilimpahkan menjadi kewenangan absolut Pengadilan agama sebagai lembaga pokok (induk) sebagimana ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1), pembentuk Undang-undang juga memberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan negeri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersengketa yang dinyatakan di dalam akad sebagai lembaga alternarif di luar lembaga pokoknya, yaitu Pengadilan agama; 2) pembentuk Undang-undang telah menempatkan Pengadilan negeri sebagai lembaga alternatif sejajar dengan lembaga musyawarah, mediasi perbankan, badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain yang bersifat non litigasi, bukan lagi sebagai sebagai lembaga pokok (induk) yang bersifat litigasi; 3) akibatnya, jika penyelesaian sengketa tidak terselesaikan di Pengadilan negeri sebagai lembaga alternatif, maka harus kembali kepada Pengadilan agama sebagai lembaga pokok (induk) yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kerancuan Legislasi Dalam Pasal 55 UU Perbankan Syariah Bukankah aturan ini merupakan suatu keganjilan dan kesimpangsiuran hukum? Oleh sebab itu jika kita cermati, ternyata secara yuridis ketentuan pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d tersebut merupakan sebuah keganjilan dan kesimpangsiuran hukum yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut: Pertama: Pemberian kewenangan kepada Pengadilan negeri sebagai pilihan alternatif untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah ini bertentangan dengan asas pelimpahan kekuasaan absolut kepada Pengadilan agama yang harus bersifat tunggal dan menutup kewenagngan bagi Pengadilan lain untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sama. 439
Kedua: Ketentuan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d ini merupakan sebuah keganjilan dan kesemrawutan hukum yang dibuat oleh pembentuk Undang- undang karena ketentuan tersebut: 1. Bertentangan dengan induknya, yaitu Pasal 55 dalam batang tubuh Undang-undang yang dijelasakannya di mana Pasal 55 sebgai batang tubuh memberikan kewenangan absolut hanya kepada Pengadilan agama sebagai satu-satunya Pengadilan Negara yang berwenang, sedang penjelasannya juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan negeri sebagai alternatif. 2. Bertentangan dengan asas umum kekuasaan kehakiman yang menempatkan Pengadilan sebagai lambang kekuasaan Negara dalam organisasi Negara. Penjelasan Pasal 55 tersebut telah menempatkan: 1) Pengadilan negeri bukan lagi sebagai Pengadilan Negara pelaku kekuasaan kehakiman karena ditempatkan sejajar dengan lembaga alternatif non litigasi, 2) Pengadilan negeri sebagai lembaga litigasi didudukkan sebagai reserve di tempat lain sebagai lembaga alternatif non litigasi. 3. Bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004, karena menimbulkan dualisme pengadilan dan mengaburkan arti kewenangan absolut pengadilan agama; 4. Bertentangan dengan kedudukan dan fungsi pengadilan negeri sebagai lembaga litigasi pelaku kekuasaan kehakiman yang hanya ditempatkan sebagai lembaga alternatif dan disejajarkan dengan lembaga non litigasi. 5. Bertentangan dengan fungsi penjelasan karena seharusnya penjelasan hanyalah sekedar menjelaskan arti dan maksud batang tubuh yang dijelaskan, bukan memuat norma dan/atau ketentuan baru di luar batang tubuh yang dijelaskan. 6. Bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf d UU No. 10 Tahun 200413 karena ketentuan ini mempertimbangkan efektifitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis dengan adanya dualisme pengadilan. 13 Ketika UU Perbankan Syariah ini dibuat, berlaku UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU Perbankan Syariah tunduk pada UU No. 10 Tahun 2004 tersebut. Sekarang UU No. 10 Tahun 2004 ini telah diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 440 tidak
7. Bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (3) UU tersebut karena menyalurkan sengketa syariah melalui lembaga non syariah bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut prinsip peradilan syariah Islam, semua perkara yang terhadapnya berlaku/tunduk pada hukum syariah Islam harus diselesaikan menurut hukum syariah Islam melalui peradilan syariah Islam. 8. Bertentangan dengan asas kompetensi absolut bersifat monopoli. Prinsip dasar kekuasaan mengadili didasarkan atas asas spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara yang merupakan realisasi dari asas tujuan dibentuk dan diselenggarakannya peradilan. Peradilan Agama dibentuk dan diselenggarakan guna memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara syariah yang merupakan spesialisasinya. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila perkara ekonomi syariah (in clude eksekusi putusan BASYARNAS) menjadi kompetensi absolut pengadilan agama dan bersifat monopoli sesuai spesialisasinya. Ketiga: Menurut ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2004, yakni dalam Lampiran Pasal 44 ayat (2) pada lampiran butir 149 dan 150 dikatakan bahwa: 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh; 2. Penjelasan hanya memuat uraian atau jabatan lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh; 3. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan; 4. Penjelasan undang-undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan. Keempat: Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf i UU No.7 Tahun 1989 sebaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang telah melimpahkan kompetensi absolut mengadili sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan agama. Kelima: Dalam pelaksanaannya nanti, sudah barang tentu akan menimbulkan kekacauan hukum karena adanya 'dualisme' Pengadilan yang diciptakan oleh pembentuk 441
Undang-undang akibat dikaburkannnya kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Peradilan Agama. Solusi Yuridis Atas Pasal 55 Bagaimanakah selanjutnya dengan penerapan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d tersebut? Untuk mengantispasi timbulnya keganjilan dan kesimpangsiuran hukum, maka berdasarkan atas asas lex superior derogat legi inferior, maka penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d tersebut harus diyatakan secara hukum tidak berlaku dan tidak mengikat karena bertentangan dengan ketentuan induknya yang derajatnya lebih tinggi, yaitu batang tubuh Undang-undang yang ditetapkan olehnya. Dengan kata lain, ketentuan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d tersebut tidak dapat dijalankan. Hal ini sesuai prinsip-prinsip peradilan syariah Islam, yaitu bahwa peradilan syari'ah diselenggarakan guna menegakkan syariah Islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, setiap perkara yang terhadapnya berlaku ketentuan syariah Islam wajib diselesaikan menurut hukum syariah Islam lewat peradilan syariah Islam serta setiap muslim wajib bertahkim kepada peradilan syariah Islam dan tidak ada pilihan lain bagi orang Islam selain hukum dan pengadilan syariah Islam. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama diselesaikan melalui hukum acara perdata sebagaimana sengketa perdata pada ummnya. Ada tujuh belas langkah pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang secara runtut dapat diurutkan sebagaimana di bawah ini, guna menjadi panduan bagi hakim pemeriksa perkara (judex factie) di persidangan, yaitu: 1. Memeriksa identitas para pihak 2. Merumuskan jenis dan pokok perkara. 3. Memeriksa petitum sebagai rumusan masalah. 4. Memeriksa administrasi berkas perkara. 5. Melaksanakan upaya damai dan mediasi. 6. Memeriksa syarat formil perkara. 7. Menyeleksi hal-hal yang bersifat eksepsional. 8. Menginventarisir dalil-dalil gugat. 9. Menginventarisir jawaban. 442 Islam
10. Menyeleksi dalil-dalil gugat dan jawaban. 11. Membuktikan fakta-fakta yang masih disengketakan. 12. Melaksanakan pemeriksaan setempat. 13. Memilih dan menentukan sistem hukum. 14. Menemukan hukumnya. 15. Menerapkan hukum. 16. Menyusun surat putusan. 17. Melaksanakan eksekusi. Berikut ini penjelasan singkat masing-masing langkah dalam praktik pemeriksaan perkara ekonomi syariah: Langkah 1. Memeriksa identitas para pihak Dalam pemeriksaan perkara perdata selalu diawali dengan memeriksa identitas para pihak yang berperkara. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa para pihak yang disebutkan dalam surat gugatan adalah benar orangnya, bukan orang lain. Hal ini berkaitan dengan legal standing pihak-pihak dalam perkara. Langkah 2. Merumuskan jenis dan pokok perkara Merumuskan jenis perkara guna menentukan kewenangan absolut pengadilan agama, yakni perkara ekonomi syariah. Rumusan jenis perkara ini nanti ditempatkan pada kalimat awal surat putusan setelah nama pengadilan agama pemeriksa perkara. Demikian pula hakim juga merumuskan pokok perkara, misalnya gugatan perjanjian murabahah, guna menetapkan ruang lingkup hukum sebagai sebuah sistem yang berlaku atas perkara tersebut. Dalam hal ini adalah hukum murabahah dengan segala cabang-cabangnya. Rumusan pokok perkara ini dituliskan pada bagian awal pertimbangan hukum ketika hakim menyatakan bahwa pokok perkara antara para pihak adalah gugatan perjanjiann murabahah. Langkah 3. Memeriksa petitum sebagai rumusan masalah Petitum merupakan rumusan masalah. Pemeriksaan perkara merupakan penelitian ilmiah di lapangan untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya agar dapat menjawab rumusan masalah. Pemeriksaan harus mengacu pada petitum secara berurutan dan berkesinambungan. Jawaban akhir atas rumusan masalah dituangkan dalam amar putusan. Amar putusan harus menjawab semua petitum. 443
Langkah 4. Memeriksa administrasi berkas perkara Pada tahap awal ini, hakim wajib memeriksa: SKUM, panjar biaya perkara, dan tanda telah terdaftar. Pemeriksaan tidak dapat dimulai apabila perkara belum didaftar (Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989). PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Juru sita Pengganti. Majelis hakim, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti merupakan sebuah tim kerja (tim work) yang harus saling mendukung untuk bersama-sama secara proporsional menyelesaikan perkara. Apa ada permohonan prodeo. Permohonan beracara secara prodeo wajib dilayani dengan sebaik-baiknya. Untuk itu harus diperiksa terlebih dahulu secara insidentil, apakah penggugat diizinkan beracara secara cuam-cuma. Dalam acara perdata selalu dipegang teguh adagium ―tiada biaya tiada perkara‖. Apa ada permohonan sita. Apabila ada permohonan sita, maka harus diperiksa lebih dahulu dalam pemeriksaan insidentil. Hakim pemeriksa perkara, dalam PHS- nya, memiliki beberapa pilihan, yaitu: menetapkan hari sidang dengan menangguhkan sita, menetapkan hari sidang dan memerintahkan sita, atau memerintahkan sita dengan menangguhkan hari sidang. PHS dan relaas panggilan. Pemeriksaan belum dapat dimulai apabila para pihak belum dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (Pasal 55 UU No.7 Tahun 1989). Apa ada surat kuasa khusus yang sah, sudah terdaftar dan memenuhi syarat. Tidak setiap orang boleh beracara di muka hakim, kecuali jika ia memiliki legal standing yang sah. Legal standing para pihak dalam perkara harus jelas dan memenuhi syarat. Kartu advokat yang masih berlaku. Kartu advokat menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai advokat dan diberi izin untuk praktik beracara dengan batasan waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi apabila advokat yang bersangkutan memenuhi syarat. Jika kartu advokat sudah habis masa berlakunya, maka tidak memenuhi syarat sebagai advokat dan oleh karenanya tidak beracara. Tanpa kartu advokat berlaku, maka tidak diketahui dengan pasti apakah yang berangkutan masih memenuhi syarat sebagai advokat dan masih mendapat izin praktik beracara. 444
Lakukan minutasi sejak dini secara kronologis. Minutasi merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh panitera pengganti. Minutasi sejak dini akan meringankan pekerjaan, membuat tertib pekerjaan dan merupakan alat kontrol secara dini kinerja majelis hakim dan panitera penggantinya. Langkah 5. Melakukan upaya damai dan mediasi Pada sidang pertama di mana para pihak hadir, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung maupun dengan bantuan mediator. Upaya damai secara langsung oleh hakim pemeriksa perkara merupakan perintah hukum acara (Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR). Apabila upaya damai ini tidak berhasil, maka hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008. Proses mediasi merupakan optimalisasi upaya damai dalam perkara perdata. Atas pilihan para pihak atau atas keputusan hakim karena tidak ada kesepakatan para pihak, majelis hakim menunjuk mediator. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka perkara dicabut atau dibuat akta perdamaian, sesuai kesepakatan para pihak. Mediasi merupakan bagian dari acara upaya damai. Jika upaya damai lewat mediasi gagal atau tidak layak mediasi, maka pemeriksaan secara litigasi dilanjutkan. Langkah 6. Memeriksa syarat formil perkara Setelah judex factie memeriksa administrasi perkara dan berkesimpulan bahwa administrasi berkas perkara telah lengkap sehingga pemeriksaan atas perkara dapat diteruskan, maka hakim memeriksa lebih dahulu syarat formil perkara yang meliputi: Apakah pengadilan agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ekonomi syariah ini. Yang menjadi patokan kewenangan absolut pengadilan agama atas perkara ekonomi syariah adalah jika perkara itu tidak berkaitan dengan administrasi pembentukan lembaga ekonomi syariah sebagai sebuah badan hukum, atau berkitan dengan perkara pidananya. Aspek-aspek keperdataan ekonomi syariah sebagimana diatur dalam KHES menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Berdasarkan asas personalitas keislaman, akad dan transaksi antara sesama subyek hukum Islam terikat dengan prinsip syariah. Demikian pula akad dan 445
transaksi antara subyek hukum Islam dengan non muslim yang menundukkan diri pada hukum Islam terikat dengan prinsip syariah. Akad dan transaksi sebagaimana diatur dalam KHES menjadi komptensi pengadilan agama. Apakah para pihak dalam akad (perjanjian) tidak ada klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan lewat badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sah di luar pengadilan agama. Asas non-retroactive. Pengadilan agama berkuasa mengadili perkara ekonomi syariah terhitung sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahunu 2006 Tanggal 28 Februari 2006. Apabila perkara diajukan ke pengadilan agama setelah tanggal tersebut, maka menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, meskipun akadnya dibuat sebelum tanggal tersebut. Apakah penggugat dan tergugat memenuhi syarat untuk menjadi pihak. Yakni apakah para pihak adalah termasuk orang-orang yang cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara ekonomi syariah ini. Apakah perkara ini tidak kurang pihak. Yang mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan lawan yang wanprestasi tetapi tidak mau diajak berdamai dalam perkara ekonomi syariah. Apakah surat gugatan tidak obscuur. Obscuur berarti tidak jelas (kabur), yakni tidak jelas siapa yang menggugat, siapa yang digugat, dan apa yang digugat, baik secara yuridis maupun materi (substansi) sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Obscuur secara yuridis, artinya tidak memenuhi syarat hukum sebagai pihak dalam perkara. Obscuur secara substansial, artinya tidak jelas mengenai identitas pihak sehingga tidak menunjuk pada orang tertentu atau spesifikasi barang obyek sengketa sehingga tidak menunjuk pada obyek tertentu. Apakah perkara ini tidak prematur, tidak kedaluwarsa, dan tidak nebis in idem. Apakah majelis hakim/panitera tidak ada yang wajib undur diri karena ada konflik kepentingan atau karena alasan lain. Langkah 7. Menyeleksi lebih dahulu hal-hal yang bersifat eksepsional Apabila ada pihak yang mengajukan permohonan sita, maka harus diperiksa lebih dahulu untuk menjawab permohonan tersebut. Apabila dalam jawaban terdapat eksepsi 446
kewenangan, maka harus diperiksa dan diputus lebih dahulu. Apabila eksepsi dikabulkan, maka diputus dengan putusan akhir. Apabila eksepsi ditolak, maka diputus dengan putusan sela dan pemeriksaan dilanjutkan. Apabila ada gugatan provisionil, maka harus diperiksa dan diputus lebih dahulu. Gugatan provisionil dapat dikabulkan jika gugatan tersebut beralasan, bukan mengenai pokok perkara, berdasarkan bukti yang secara hukum tak terbantahkan lagi, penggugat memiliki hak atas obyek tersebut, dapat menunjang pokok perkara. Jika gugat provisionil tidak cukup syarat, maka harus ditolak. Langkah 8. Menginventarisir dalil-dalil gugat Hakim menginventarisir dalil-dalil gugat secara rinci dan kronologis guna menemukan fakta hukum yang urut dan sistematis. Dalil-dalil gugat dipilah dan dipilih mana yang relevan dengan pokok perkara dan berpengaruh terhadap putusan akhir. Dalil- dalil gugat yang urgen merupakan fakta yang harus dibuktikan guna mejawab petitum penggugat. Langkah 9. Menginventarisir jawaban Apabila jawaban disampaikan secara lisan, maka hakim menanyakan kebenaran dalil-dalil gugat kepada tergugat. Apabila disampaikan secara tertulis, maka hakim menanyakan dalil gugat yang belum dijawab secara tertulis. Hal ini juga dilakukan pada tahap replik dan duplik. Langkah 10. Menyeleksi dalil-dalil gugat dan jawaban Dalil-dali gugat diseleksi, mana yang diakui dan yang dibantah oleh tergugat. Dalil gugat yang diakui secara murni dinilai telah terbukti. Dalil gugat yang diakui dengan klausula atau dengan syarat, harus dibuktikan klausul atau syarat tersebut. Dalil gugat yang dibantah harus pula dibuktikan dalil gugat maupun bantahannya. Dalil gugat yang tidak dibantah atau dibantah tetapi bantahannya tidak punya alasan yang cukup, maka dianggap telah terbukti, kecuali jika hakim berpendapat perlu dikonstatir lebih lanjut untuk mendapat kejelasan. Jika masih dipandang perlu, pemeriksaan dapat dilanjutkan replik, rereplik dan duplik serta reduplik. Langkah 11. Membuktikan fakta-fakta yang masih disengketakan Fakta yang masih disengketakan dan relevan dengan pokok perkara harus dibuktikan. Fakta yang meskipun tidak disengketakan tetapi untuk menghindari putusan 447
yang non eksekutabel, harus pula dibuktikan. Pembuktian dilakukan sesuai hukum pembuktian. Pihak yang mendalilkan suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa yang menjadi dasar adanya hak, harus membuktikan. Pihak yang membantah hak pihak lawan harus pula membuktikan bantahannya itu. Alat bukti elektronik yang telah lazim dipakai dalam aktifitas ekonomi dan/atau perbankan menjadi alat bukti yang sah dalam sengketa ekonomi syariah. Langkah 12. Melaksanakan pemeriksaan setempat. Apabila obyek perkara berupa benda tetap, maka untuk mencocokkan antara data yuridis di berkas perkara dan data riil di lapangan, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Hasil pemeriksaan setempat menjadi bukti kebenaran obyek perkara. Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari tugas hakim yang harus aktif dalam memeriksa perkara, sehingga hakim bersikap aktif. Pemeriksaan setempat dimaksudkan untuk memberi putusan yang benar dan menghindari putusan yang non eksekutabel. Langkah 13. Memilih dan menentukan sistem hukum Hakim harus memilih sistem hukum yang cocok bagi masyarakat muslim setempat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang diberlakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, merupakan acuan hukum nasional dalam mengadili perkara ekonomi syariah, di samping peraturan perundang-undangan yang ada. Jika ada hal-hal yang tidak diatur dalam KHES ataupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan kasus yang dihadapi, kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat, maka hakim harus berijtihad untuk menemukan hukum yang cocok bagi kasus yang ditangani itu. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim itu ibarat dokter, sedang peraturan perundang-undangan dan KHES ibarat obat paten. Manakala dokter berpendapat bahwa berdasarkan hasil diagnose, obat paten yang ada tidak cocok diberikan kepada pasien untuk mengobati penyakitnya, maka dokter tentu membuat resep sendiri dengan meramu obat yang menurutnya dinilai cocok untuk sang pasien. Demikian pula bagi hakim. Manakala hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata peraturan perundang-undangan dan KHES yang ada tidak cocok untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka hakim harus merumuskan hukumnya sendiri 448
dengan metode ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan yang menurutnya dinilai cocok untuk menyelesaikan kasusnya itu. Hakim wajib berijtihad (Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2008). Sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa kebendaan, maka hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan material dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Cacat formal dalam akad dan transaksi ekonomi syariah tidak menutup kewajiban hakim untuk memberi keadilan. Hakim dapat memberi keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang benar dan menyatakan akad yang cacat karena bertentangan dengan hukum tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mengikat. Selanjutnya hakim wajib mengadili sesuai hukum yang benar dan adil. Langkah 14. Menemukan hukumnya Dengan berpedoman pada sistem hukum yang tepat, hakim akan dapat menemukan hukum yang tepat bagi kasus ekonomi syariah yang ditanganinya itu. Dalam membuat pertimbangan, harus dijelaskan tentang alasan (illat) hukum, dasar hukumnya, dan sumber hukumnya (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Hakim berpedoman pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terkait serta hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat setempat. Langkah 15. Menerapkan hukum Hakim menerapkan hukum pada kasus yang diperiksa dan dimuat dalam amar putusan. Penerapan hukum dilakukan secara sillogisme. Hukum wadl'i14 diterapkan secara imperatif demi kepastian hukum, sedang hukum taklifi15 dterapkan secara fakultatif berdasarkan illat (alasan) hukumnya demi terwujudnya keadilan. Amar putusan hakim harus mengadili seluruh petitum, tidak lebih dari petitum kecuali undang-undang menentukan lain, dapat dieksekusi, dan menetapkan biaya perkara. Setiap amar harus ada pertimbangan hukumnya, setiap pertimbangan harus ada fakta yang dipertimbangkan. 14 Yang dimaksud dengan hukum wadl'i adalah hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, rukun, sah dan batalnya suatu perbuatan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum. 15 Yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar subyek hukum (mukallaf) baik berdasarkan akad atau atas aturan hukum dan/atau perundang- undangan. 449
Apabila dalam petitum terdapat kekurangan yang bersifat assesoris, bukan subtansial, maka hakim dengan pertimbangannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU-PA wajib menyempurnakan sehingga amar putusan dapat dieksekusi. Langkah 16. Menyusun surat putusan Surat putusan yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat legalitas, yakni yang menentukan sah atau tidaknya putusan sehingga mengikat dan berkekuatan hukum untuk dieksekusi. Syarat idealitas, yakni syarat yang berkaitan dengan argumen dan kelengkapan putusan dari berbagai aspek tinjauan dari multi disiplin ilmu secara terpadu. Syarat etika dan estetika, yakni berkaitan susunan, tatabahasa dan rasa bahasa, keindahan dan kesantunan tatabahasa serta format dan penulisannya. Syarat integritas, yakni berkaitan perilaku hakim pemeriksa perkara yang mampu menjaga diri di mata publik pada umumnya dan pada khususnya di mata pihak- pihak yang berperkara sehingga menimbulkan kesan arif, terpercaya, dan bijaksana serta tidak menimbulkan kesan memihak, dengan menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Langkah 17. Melaksanakan eksekusi Putusan hakim yang baik adalah putusan yang secara yuridis dapat dieksekusi. Putusan yang non eksekutabel menjadi tanggung jawab hakim, kecuali jika disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar jangkauan hakim ketika melakukan pemeriksaan. Dengan adanya eksekusi, maka perkara selesai secara tuntas. Penutup Demikian semoga bermanfaat dan kepada Allah SWT kami selalu memohon taufiq dan hidayah-Nya. Amin! 450
SISTEM EKONOMI BERDASARKAN SYARI'AH Oleh: PROF. DR. H.ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum. I. PENDAHULUAN Ekonomi berdasarkan syari'ah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilaksanakan sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih dipusatkan kepada ketauhidan, beliau lebih dikenal sebagai penganjur agama baru yang mendapat tantangan yang luar biasa dari kaum quresy dan penduduk Mekkah lainnya. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau diangkat sebagai pemimpin bangsa Madinah, dalam tempo yang sangat singkat beliau mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik, membentuk institusi negara yang diperlukan, mengatur politik dalam negeri dan luar negeri dengan prinsip kebersamaan dan persaudaran, membangun konstitusi negara Madinah dan meletakkan dasar-dasar system keuangan negara. Ketika negara Madinah diproklamirkan, tidak ada dana yang dapat dipergunakan sebagai sumber keuangan negara. Negara yang dibentuk itu sama sekali tidak mewariskan harta dan keuangan sama sekali, aparat negara yang bekerja atas dasar suka rela, demikian juga dengan prajurit yang bertempur dalam peperangan sama sekali tidak digaji, kecuali mendapat ghanimah sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah. Disaat sulit inilah, Rasulullah SAW mulai menggali sumber keuangan negara untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan Negara. Dalam al Qur'an sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT yang tentunya dapat diambil sebagai pedoman untuk semua urusan manusia, termasuk dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan syari'ah. Apabila prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan mendatangkan kemakmuran bagi ummat manusia. Kemakmuran di dunia merupakan pemberian Allah SWT dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran itu dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain. Kegiatan ekonomi dalam pandangan syrai'at Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang memiliki dimensi ibadah 451
kepada Allah SWT. Motif ekonomi menurut pandangan Islam dapat dilihat dalam surat al- Qashas ayat 77 yang menjelaskan ―carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagian-mu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan‖. Kemudian dalam surat al A'raf ayat 10 Allah memperingatkan ―sesungguhnya Kami menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan Kami adakan bagimu dimuka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikit kamu bersyukur‖. Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia diakhiri sebagaimana tersebut dalam surat al-Jum'ah ayat 10 yakni ―apabila kamu telah menunaikan sholat, bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah .......‖ Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kekayaan materi (harta) dalam Islam merupakan bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Islam tidak menghendaki ummatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi dan juga tidak menghendaki ummat Islam menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Islam memberi pedoman dalam kehidupan agar menganut prinsip keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara spiritual dengan materialisme, antara individu dan sosial, antara duniawi dan ukhrawi. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur hal-hal yang pokok saja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada para pakar hukum ekonomi Islam untuk melaksanakan ijtihad sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Islam mengakui kepemilikan pribadi. Mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan kewajiban dasar dalam Islam. Kewajiban tersebut tidak membatasi jumlah kepemilikan swasta, produksi barang dagang atau suatu perdagangan, tetapi hanya melarang pencarian kekayaan melalui cara-cara yang illegal atau tidak bermoral. Islam juga tidak menyukai perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Dalam peraturan hukum yang berlaku, usaha-usaha selisih keuntungan, skala gaji, pembayaran upah, keuntungan investasi selalu lebih rendah, oleh karena itu tidak memungkinkan bagi seseorang untuk menjadi kaya dalam waktu yang amat singkat. 452 telah
Sementara disisi lain, melakukan perbuatan berjudi, menimbun kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, bunga, riba dan sejenisnya bukan tidak sesuai dengan hukum dan dilarang, tetapi juga akan mendapat balasan hukuman di akherat kelak.1 Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa aktivitas ekonomi dalam pandangan syari'at Islam mempunyai tujuan antara lain, pertama: memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, kedua: memenuhi kebutuhan keluarga baik yang dharuri, dhanni, maupun yang taksini, ketiga: memenuhi kebutuhan jangka panjang, keempat: menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan dan kelima: memberi bantuan sosial dan sumbangan bagi yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, keenam: menerapkan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat dan pengusaha dalam mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan syari'at Islam. II. PENGERTIAN EKONOMI SYARI'AH Studi tentang ekonomi syari'ah sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebahagian besar issu tentang ekonomi syari'ah tersimpan dalam literatur Islam seperti tafsir al-qur'an, syarah al-Hadist dan kitab-kitab fiqih yang ditulis cendekiawan Muslim terkenal seperti Abu Yusuf, Abu Hanifah, Yahya Ibnu Adam, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Ada juga makalah yang ditulis oleh para orientalis, tetapi inipun hanya sedikit sekali yang bisa ditemukan. Belum ada buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi syari'ah yang mengkaji secara lebih mendalam, sistimatis dan konprehensif tentang ekonomi syari'ah ini. Kajian tentang ekonomi syari'ah baru dilaksanakan secara intensif sejak tiga puluh tahun yang lalu, sebagai alternatif mencari sistem ekonomi terbaik setelah gagalnya berbagai sistem ekonomi besar dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Selama ini pengertian ekonomi disamakan artinya dengan kata ―iqtishad‖ dalam bahasa Arab yang artinya hemat dan penuh perhitungan. Menurut Bagir al-Hasani sebagaimana yang dikutip oleh Agustianto2 bahwa istilah ekonomi dan 1 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Ekonomi Islam, International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), Jakarta, 2001, hal.23 2 Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Forum Kajian Ekonomi dan Kajian Perbankan Islam (FKEBI) bekerjasama dengan penerbit Citapustaka Media, Bandung, 2002, hal.4 453 rangka iqtishad
merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun banyak ulama yang mengartikan sama antara keduanya. Kata Iqtishad merupakan derivasi dari kata qash yang mempunyai arti equilibrium (keseimbangan atau pertengahan) atau the state of being even, equal balanced, or everly in between sehingga kata iqtishad berarti ―that which evenly in between two extremes‖. Lebih harmonisnya lagi apabila diambil hadist Nabi SAW Alaikum Hadyan Qashidan (follow the middle of the road), maksudnya diwajibkan atas kamu menempuh jalan tengah. Sehubungan hal tersebut di atas, Agustianto3 mengemukakan bahwa pendapat Bagir al-Hasani atas tampaknya terpaku pada makna qash yang artinya pertengahan, jalan tengah, suka hemat, penuh pertimbangan dan pilihan-pilihan. Dengan demikian, apabila mengacu kepada pengertian ini, maka kata iqtishad masih relevan dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Perlu dicatat bahwa yang berbeda bukanlah antara pengertian ekonomi dan iqtishad, tetapi antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional berorientasi kepada hal-hal yang bersifat dunia, sedangkan ekonom Islam berorientasi tidak hanya dunia saja tetapi juga kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi sebagai ibadah kepada Allah SWT. Menurut M. Ahram Khan4 yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ―Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation‖ (Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagian hidup manusia (human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Menurut definisi ini M. Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni human falah (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Definisi ini juga bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktifitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia ini tetapi juga akherat kelak. Selanjutnya definisi ini secara implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerja sama (ta"awun) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik. 3 Ibid. 4 Akram Khan, Economic Message of The Qur"an, Islamic Book Publisher, Kuwait, 1996, hal.43 454
Selain pengertian yang dikemukakan di atas, M. Umer Chappra5 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ―Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamics teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic an ecological imbalances‖ (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kabahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (leissez faire) atau tanpa prilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan). Muhammad Abdul Mannan6 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah ―Islamics economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam" (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat relegius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun dalam ekonomi Islam. Perbedaannnya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu. Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain adalah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekuarangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh ummat manusia. Dari tiga definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang 5 Agustianto, Opcit, hal. 7-8, lihat juga M. Umer Chappra, The Future of Economics An Islamic Perspektive, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, SEBI, Jakarta, 2000 6 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice, Terjemahan Drs.M.Nastangin dengan judul Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hal.20-22 455
bersumber al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagian dunia dan akherat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam Ekonomi Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan ummat. Perlu diingat bahwa konsep kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis, selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syari'ah harus sejalan dengan prinsip- prinsip universal Islam yang tetap dipandang sahih sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketika para pakar Ekonomi Islam membicarakan tentang ekonomi syari'ah (ekonomi Islam), selalu berhadapan kepada dua persoalan pokok, apakah ekonomi syari'ah ini merupakan suatu sistem atau suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebahagian dari mereka mengatakan bahwa ekonomi syari'ah (ekonomi Islam) merupakan suatu sistem karena ia merupakan suatu keseluruhan yang komplek dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebahagian yang lain mengatakan bahwa ekonomi syari'ah itu merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri karena ia dirumuskan secara sistimatis, logis dan filosofis sebagai ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Muhammad Abdul Mannan7 dan Agustinato8 mengatakan bahwa semestinya kedua hal tersebut tidaklah dipertentangkan, sebab keduanya adalah benar. Jika ekonomi Islam disebutkan sebagai sistem, karena ia merupakan bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap. Dalam konsep ekonomi Islam 7 Ibid, hal. 15-16 8 Agustianto, Opcit, hal. 13-14 456
dikenal adanya konsep moneter, kebijakan fiscal, produksi, distribusi dan sebagainya. Di samping itu ia mempunyai empat bagian yang nyata dari pengetahuan yakni pengetahuan yang diwahyukan, as-Sunnah, ijtihad dan ijma' para ulama yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Apabila ekonomi Islam disebut sebagai ilmu, karena ia dirumuskan secara sistimatis, logis dan filosofis, rasional empiris dan sesuai dengan kaedah-kaedah penelitian ilmiah. Dengan kata lain, ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu, ia memiliki paradigma yang tanggung karena konstruksi keilmuannya berdasarkan pada wahyu Allah SWT. Di samping itu, ekonomi Islam sebagai ilmu karena ia merupakan suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi mengenai dunia phisik, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Konstruksinya sangat lengkap yang mencakup sikap dan metode yang melaluinyalah wadah pengetahuan itu terbentuk. Atas dasar pemikiran tersebut maka dapat diketahui bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi Islam memiliki akar syariat yang membentuk pandangan dunia, strategi dan sasaran yang berbeda dengan system sekuler yang menguasai dunia saat ini. Konsep ekonomi Islam sasarannya tidak hanya didasarkan kepada materiel saja, tetapi mencakup juga hal-hal yang immaterial, seperti kebahagian manusia (al-falah), kehidupan yang baik (hayatan thayyibah), aspek persaudaraan (ukhuwwah), keadilan sosioekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual ummat manusia lainnya. III. KONSEP EKONOMI SYARI'AH Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic) baik sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlatarkan apologetic, dalam artian bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara taken for granted. Kehadiran ekonomi syari'ah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan penjabarannya melalui as-Sunnah Rasulullah SAW. Apabila tidak ada hal yang tersebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka para ulama dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan 457
persoalan yang mereka hadapi. Dalam kaitan tersebut, Said Sa'ad Marthon9 mengemukakan bahwa pada mulanya masyarakat dunia meyakini sistem kapitalis merupakan pemikiran ekonomi yang signifikan dalam menjawab segala problematika kehidupan. Akan tetapi dengan adanya perubahan zaman konsep tersebut didegradasi oleh sistem ekonomi sosialisme yang diusung oleh Karl Marx. Dalam realita terdapat pertentangan yang sangat bertolak belakang antara keduanya, sehingga sulit untuk dioperasionalkan secara baik. Sepanjang abad ke 20, kedua sistem ekonomi ini dianggap kurang valid dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dunia, sehingga diharapkan adanya sebuah sistem ekonomi alternatif yang dianggap lebih capable dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi syari'ah yang juga disebut dengan ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, jadi bukan merupakan sistem ekonomi liberal, komunis maupun sistem ekonomi campuran. Pada awal kehadirannya ekonomi syari'ah, termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkannya oleh sebahagian masyarakat disambut dengan sikap a priori dan pesimis, bahkan dalam beberapa hal ditangani dengan sikap sinis. Sebenarnya sikap-sikap tersebut lahir karena mereka belum memahami dan kurangnya pengetahuan serta sifat kakunya kerangka berfikir yang dipergunakan dalam memahami ekonomi syari'ah. Oleh karena ekonomi syari'ah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan bersifat unik, dan karena lembaganya juga konpetitif dengan lembaga ekonomi konvensional yang sejenis, maka para ilmuwan dan para pemerhati masalah kemanusiaan, baik muslim maupun non muslim tertarik untuk melakukan kajian-kajian serius terhadapnya. Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Islam saja, tetapi juga di negara- negara Eropa dan Amerikat Serikat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pusat-pusat pendidikan bergengsi di negara-negara tersebut mengajarkan materi ekonomi syari'ah mulai dari srata 1 sampai dengan srata 3. Di Inggris seperti Durham University telah membuka kajian ini sejak tahun 1987, demikian juga dengan Harvard School of Law di Amerika Serikat telah akrab dengan disiplin ilmu Ekonomi Syari'ah ini. 9 Said Sa'ad Marthon, Al-Madkhal Li al-fikri al-Iqtishaadfi al-Islam, terjemahan Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin dengan judul Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, penerbit Zikrul Hakim, Jakarta, 2004, hal xi 458
Said Sa'ad Marthon10 mengemukakan bahwa selain sistem bagi hasil (profil and loss sharing), ekonomi syariah dibangun atas empat karistik, yakni pertama: dialektika nilai-nilai spritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan utility saja, hanya terfokus kepada nilai materialize saja, sedangkan ekonomi syari'ah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat, kedua: kebebasan berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syari'ah, ketiga: dualisme kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Kepemilikan oleh manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki (istikhlaf), oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah SWT, keempat: menjaga kemashlahatan individu dan masyarakat. Terhadap dua hal ini tidak boleh dikhotomi antara yang satu dengan yang lain, dalam pengertian bahwa kemashlahatan individu tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, atau sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan ini, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemashlahatan itu. Agak mirip dengan uraian di atas, M. Yasir Nasution11 mengemukakan bahwa ekonomi syari'ah mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional (sebutan yang lazim dipergunakan untuk ekonomi sekuler). Perbedaan yang paling mendasar adalah pada landasan filosofisnya dan asumsi-asumsinya tentang manusia. Ekonomi syari'ah dibangun atas empat landasan filosofisnya, yakni, pertama: Ketauhidan, dengan pengertian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah SWT dan hanya Allah-lah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, cara memperoleh rezki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya, kedua: keadilan dan keseimbangan, dalam pengertian kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraaan ummat manusia. Oleh sebab itu 10 Ibid, hal. xv-xvi 11 M. Yasir Nasution, Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syari"ah Pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan, Editor Azhari Akmal Tarigan, IAIN SUMUT bekerjasama dengan FKBEBI Medan dan BI Medan, 2002, hal.5-6 459
seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kepada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT. ketiga: kebebasan, dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreatifitas dalam ekonomi syari'ah adalah suatu keharusan, keempat: pertanggungjawaban, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggungjawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, diantaranya Allah mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang disiapkan untuk mengembankan amanah Allah (QS Al-Ahzab:72) untuk memakmurkan kehidupan dibumi (QS Al Hud: 61) dan kepadanya diberi kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah di bumi (QS Al-Baqarah: 30). Kemudian Allah SWT juga mengajarkan bahwa bumi seisinya diciptakan oleh Allah untuk melayani kepentingan-kepentingan hidup manusia (QS Al-Baqarah: 29), segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi diperuntukkan kepada manusia, sebagai suatu rahmat Allah kepada ummat manusia (QS Al-Jasiyah: 13). Supaya dapat memanfaatkan langit dan bumi seisinya bagi kepentingan hidup manusia, maka manusia harus bekerja dan berusaha dengan sekuat tenaga secara baik. Sehabis menunaikan sholat jum"at orang mukmin harus bertebaran di muka bumi untuk memperoleh anugerah Allah, mendapat rezki bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya (QS Al-Jumah: 10). Bekerja mencari nafkah dengan jalan yang halal sangat dianjurkan dan dilarang bekerja mencari nafkah dengan jalan yang bathil dilarang, demikian juga dalam hal mencari harta dengan jalan bathil sangat dilarang, hendaklah mencarinya dengan jalan yang sah seperti berdagang atas dasar sukarela dan tanpa paksaan (QS An-Nisa": 29). Melaksanakan bisnis harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, memenuhi takaran dan timbangan, jangan mengurangi hak orang lain (QS Al-"Araf: 85). Pada harta orang kaya terdapat hak tertentu bagi kaum fakir miskin (QS Al-Ma"rij: 24-25)), harta jangan dihambur- hamburkan (QS Al-Isra": 26) dan memenuhi kebutuhan jangan pula berlebih-lebihan, tetapi cukup dengan cara berimbang (QS Al-Furqa: 67). Kekayaan yang digunakan untuk menyengsarakan orang lain, mengeksploitasi kaum lemah dengan jalan pemerasan lintah darat (QS Al-Baqarah: 275-279). 460
Dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut di atas, Ahmad Azhar Basyir12 menarik beberapa prinsip ekonomi syari'ah yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, antara lain pertama: manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmuran kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya, kedua: bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah. Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya, ketiga: manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia ini. Keempat: kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi), kelima: Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang baik saja yang dipandang sah. Keenam: hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya, ketujuh: hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan sosial, kedelapan: harta jangan sampai beredar dikalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam shadaqah, kesembilan: harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal, kesepuluh: harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas- batas yang dibenarkan syara'. Di samping itu, sebahagian pakar hukum ekonomi Islam menambahkan beberapa prinsip lain yakni pertama: manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan dan mubazir, harus dilaksanakan secara berimbang, kedua: dalam mencapai kebahagiaan di dunia ini mansia hendaknya melaksanakan tolong menolong dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan atas perbuatan yang tidak baik, ketiga: dalam segala kerjasama nilai-nilai keadilan haruslah ditegakkan, keempat: nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dalam usaha meperoleh kecukupan kebutuhan hidup, kelima: campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi dalam mencapai keadilan sosial masyarakat. Pendekatan Islam terhadap ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk 12 Ahmad Azhar Basyir, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Dalam Beberapa Aspek Ekonomi Islam, P3EI FE-UII bekerjasama dengan penerbit Tiara Wacana Yogyakarta, 1992, hal.13-14 461
dilaksanakan dalam rangka membangaun suatu sistem ekonomi alternatif guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada ummat manusia. Landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan ekonomi Islam adalah sesuai dengan fitrah asal manusia yang progresif dan dinamis dan relevan sepanjang masa. Ekonomi Islam juga menawarkan metodelogi yang layak untuk dijadikan pedoman dalam pembanguan ekonomi secara makro. IV. SUMBER-SUMBER EKONOMI SYARI'AH (ECONOMIC SYARI"AH RESOURCES) 1. Sumber Daya Alam (Natural Resources). Bumi yang telah dihamparkan oleh Allah SWT sebagai salah satu unsur dari susunan sistem tata surya mempunyai luas 510 juta Km2 yang terdiri seluas 148, 5 juta Km2 dataran (29.12 %) dan seluas 361, 5 juta Km2 berupa lautan (70.82%). Allah SWT juga telah memberikan pasak bumi berupa gunung berikut padang gembala preiri serta padang pasir seluas 62, 1 juta Km2. Di samping itu masih terdapat pula cadangan lahan yang belum didiami manusia yang berupa pulau- pulau terpencil dan juga sumber alam yang belum digali di daerah kutub utara dan selatan seluas 12, 5 juta Km2. Unsur sunatullah yang terdapat pada gunung- gunung dan kedua kutub ini adalah untuk menyimpan dan mendistribusikan air ke segala penjuru dunia, serta sebagai perbekalan mineral yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan rotasi bumi dalam garis edar tata surya. Sebahagian besar sumber daya alam ini belum banyak dijamah manusia hingga dewasa ini.13 Manusia diciptakan oleh Allah SWT selain untuk berbakti kepadan-Nya juga berfungsi sebagai khalifatullah (wakil Allah di bumi), di mana selain dapat memanfaatkan bumi seisinya untuk kepentingannya, juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestariannya, sehingga tidak terjadi kerusakan dibumi ini karena ulahnya. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk hidup secara materialis dan budaya konsumerisme yang hanya berlandaskan atas income yang ada tanpa memikirkan sifat boros (israf) haruslah dihilangkan. Demikian juga dengan krisis moral yang telah meracuni jiwa warga dunia dengan adanya kecenderungan pihak 13 Suroso Imam Zadjuli, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Opcit, hal.43-44 462
penguasa ekonomi kuat untuk mengekploitasi negara-negara miskin, dan juga adanya keengganan negara surplus ekonomi membantu negara miskin hendaknya harus diakhiri dengan jalan menghidupkan kembali pemanfaatan sumber daya alam ini dengan cara yang Islami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip dasar tentang sumber daya alam telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 32-34 "Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia juga telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai (untuk sumber penghidupan). Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya), dan telah menundukkan pula bagimu siang dan malam (untuk bekerja dan istirahat). Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluan) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah yang diberikan itu‖. Selain dari itu, dalam surat Al-Hasyr ayat 19-20 Allah berfirman ―Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan Kami ciptakan pula makhluk- makhluk yang kami sekali-kali bukan pemberi rezki kepada-Nya‖. Firman Allah tersebut di atas mengisyaratkan bahwa nikmat Allah yang diturunkan kepada hamba-Nya sangat beragam dan tidak mungkin dapat dihitungnya secara pasti. Sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar ataupun disekitar bumi yang menjadi sumber ekonomi seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya. Bumi sebagai sumber daya alam dapat diberdayakan untuk pertanian, peternakan, mendirikan kawasan industri, melaksanakan perdagangan, sarana tranportasi ataupun pertambangan. Agar semua ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan manusia, maka ummat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan bumi dengan 463
sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. 2. Sumber Daya Manusia (Human Resources) Berkaitan dengan sumber daya manusia, Allah SWT telah memberikan jaminan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dan Allah merelakan bahwa agama Islam dipakai sebagai fondasi kehidupan manusia di dunia dan di akherat bagi pemeluknya. Allah SWT telah menetapkan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna dengan bekal akal dan fikiran yang diberikan, diperintahkan untuk menjadi insan yang berakhlak dan bertaqwa, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Manusia yang seperti inilah yang akan memperoleh keberuntungan baik di dunia dan akherat kelak dikemudian hari. Konsepsi Islam tentang sumber daya manusia adalah tidak membedakan tinggi rendahnya manusia, sama sekali Allah tidak melihat tentang pangkat dan martabat serta harta yang dimiliki, melainkan dilihat kadar imannya dan amal ibadahnya terhadap Allah yang menciptakannya. Dalam surat an-Nur ayat 55 Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan akan dijadikan khalifah-Nya dibumi ini, sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah dijadikan khalifah-Nya. Dalam surat An-Nur ayat 56 Allah berfirman ―dirikan shalat dan keluarkan zakat, ikutilah Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat‖. Mengingat penting dan strateginya posisi manusia di dunia ini, maka manusia harus menggunakan kesempatan di dunia ini untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk semua manusia, mencari nafkah dan mengeluarkan zakat, bekerja untuk kepentingan dirinya, keluarganya dan masyarakat, serta menegakkan keadilan dan kebenaran di manapun ia berada. Untuk itu diperlukan beberapa prinsip ekonomi yang harus dilaksanakan, antara lain bekerja, bisnis (berniaga) dan kepemilikan. a. Kerja dan amal (Labor) Bekerja merupakan ini kegiatan ekonomi, tanpa adanya aktivitas kerja maka roda kegiatan ekonomi tidak akan pernah dapat berjalan. Bekerja merupakan kewajiban bagi setiap individu dan masyarakat, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dan bergantung kepada pihak lain demi tegaknya 464
sebuah kehidupan masyarakat. Menurut Said Saad Marthon14 bekerja merupakan fardhu kifayah jika bekerja itu dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dapat menghadirkan barang dan jasa yang sangat diperlukan untuk keperluan masyarakat. Seluruh individu masyarakat akan berdosa apabila tidak ada seorangpun yang mau melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan. Selain dari itu, terdapat beberapa nilai syari'ah atau konsep dasar dalam bekerja yakni kesungguhan dan kejujuran (siddiq), keadilan, kepercayaan (amanah) dan keikhlasan. Menurut Ruqaiyah Waris Masqood15 bekerja dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk meraih tujuan-tujuan antara lain, pertama: bekerja sebagai bagian dari kewajiban yang diperintahkan. Islam menciptakan hubungan langsung antara bekerja dan perwujudan ketaatan seseorang terhadap Allah SWT. Keduanya sama sama perlu dan penting, kedua: bekerja sebagai dasar martabat manusia. Agama Islam menekankan kebutuhan akan martabat, nilai pribadi dan harga diri setiap muslim. Semua ini hanya dapat diraih jika setiap orang dapat memperoleh penghasilan sendiri, setidak-tidaknya untuk kebutuhannya sendiri, ketiga: bekerja merupakan sebagai sumber penghasilan yang baik. Agama Islam tidak hanya menyuruh bekerja, tetapi juga memerintahkan untuk memanfaatkan hasil kerja itu kepada hal-hal yang baik dan halal, keempat: bekerja sebagai sarana untuk melayani kebutuhan sehari- hari masyarakat, kelima: bekerja sebagai sarana untuk mencapai perkembangan dan kemajuan, bekerja tidak hanya sekedar standar ekonomi dan sosial secara individu, tetapi juga untuk kemajuan seluruh masyarakat dan keenam: bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan pembendaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh ummatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Agama Islam sangat menekankan kepada ummatnya agar tekun dan bekerja keras untuk 14 Said Sa'ad Marthon, Opcit, hal. 48-49 15 Ruqaiyah Waris Masqood, Harta Dalam Islam, Lintas Pustaka Publisher, Jakrta, 2003, hal. 61-66 465
mendapatkan kekayaan materi di siang hari, akan tetapi juga untuk mendapatkan keselamatan spritualnya di malam hari (lihat QS surat al- Qashshas ayat 73). Salah satu tipe pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim adalah melaksanakan perniagaan (bisnis). Meskipun perniagaan itu menawarkan keuntungan (profit), maka harus diperolehnya dengan bekerja keras dan bijaksana. Agama Islam memandang bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan dengan baik, ikhlas dan jujur adalah suatu perbuatan yang sama baiknya dengan keshalehannya kepada Allah SWT dan kepada orang-orang seperti ini Allah menjanjikan bahwa ia termasuk orang-orang mendapat derajat yang tinggi dan ia tidak merugi. Dalam kaitan dengan kerja sebagai kegiatan ekonomi, Suroso Imam Zadjuli16 mengemukakan bahwa Islam mempunyai etos kerja tersendiri yang berbeda dengan konsep kerja menurut system liberal, diantaranya pertama: niat bekerja adalah karena Allah semata, kedua: dalam hal bekerja harus memberlakukan kaidah dan norma yang telah ditetapkan oleh nash secara totalitas, ketiga: motivasinya adalah mencari keuntungan di dunia dan akherat. Keberuntungan disini artinya setelah manusia bekerja dan berusaha, yang menentukan berhasil tidaknya pekerjaan itu Allah-lah yang menentukannya sedangkan hasil pekerjaan orang kafir, hanya dapat dinikmati di dunia saja, keempat: dalam bekerja dituntut untuk menerapkan azas effesiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam, kelima: menjaga keseimbangan antara mencari harta dengan ibadah yang dilaksanakannya (Rasulullah SAW memberi petunjuk dengan mengatakan bahwa carilah harta seolah-olah kamu hidup seribu tahun lagi, dan beribadahlah kamu sekalian seolah-olah kamu akan mati besok pagi), keenam: setelah berhasil dalam bekerja dan mendapat hasil yang diharapkan, maka segeralah bersyukur kepada Allah atas rizki yang diperolehnya itu. Membelanjakan hasil kerjanya itu dengan tidak boros dan mubazir, mengeluarkan zakat, sedeqah dan infaq sesuai yang telah ditetapkan. 16 Suroso Imam Zadjuli, Opcit, hal. 46 466
Agar dalam mencari kerja tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, maka negara mempunyai peran untuk mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan mencari pekerjaan ini sehingga tidak merusak tatanan ekonomi yang sedang berjalan. Akan tetapi, peran yang dijalankan negara itu hendaknya tidak berupa intervensi atas kebebasan individu untuk memilih jenis pekerjaan yang diminati, Dalam hal ini peran negara sangat diharapkan dalam upaya menyediakan lapangan kerja dalam mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat yang memerlukannya, mendorong para investor untuk memanfaatkan tenaga kerja dalam rangka investasi kegiatan ekonomi demi tercapainya kemashlahatan bersama. Di samping itu, negara sangat diharapkan melaksanakan pengawasan kepada investor agar dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak memanfaatkan tenaga kerja manusia untuk kepentingan yang tidak dibenarkan oleh hukum positif dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam rangka kegiatan ekonomi yang melibatkan manusia sebagai pekerja, diharapkan dapat diciptakan suasana kondusif antara pelaku ekonomi dengan para pekerja, terutama dalam menentukan tingkat upah dan juga waktu pembayarannya. Al-Qur'an sangat menentang tindakan malas dan menyia-nyiakan waktu, baik dengan cara berpangku tangan, tinggal diam atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Al-Qur'an selalu menyerukan manusia untuk mempergunakan waktu dengan cara menginvestasikannya dalam hal-hal yang akan menguntungkan dengan selalu mempergunakan dalam tindakan-tindakan yang positif dan bekerja. Orang-orang yang tidak mempergunakan waktunya untuk bekerja sehingga waktunya hilang percuma, maka ia termasuk orang yang sangat merugi. Dalam kaitan ini Ath-Thahawi17 mengemukakan adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal bahwasanya semua bentuk hasil produksi adalah hasil daripada sebuah kerja dan setiap perkembangan dalam hal kualitas dan kuantitas produksi juga sangat ditentukan oleh kerja. Oleh karena itu, agama Islam selalu menyerukan pada setiap orang Islam untuk selalu bekerja dan melarang segala praktek bermalas-malasan dan berpangku tangan. 17 Ibrahim Ath-Thahawi, Al-Iqtishad al-Islami, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, Cairo, Vol. I, hal.246 467
Menurut Mustaq Ahmad18, hampir di setiap halaman al-Qur'an terdapat referensi tentang ―kerja‖, ada 360 ayat yang membicarakan tentang amal dan 109 ayat yang membicarakan tentang fi'il. Antara kata ―kerja‖ dan ―fi"il‖ adalah dua kata yang sama-sama mempunyai makna kerja dan aksi. Frekwensi penyebutan tentang kerja yang demikian banyak ini menunjukkan betapa pentingnya segala bentuk kerja produktif dan aktivitas dalam kegiatan ekonomi dalam mencapai kemakmuran. Kerja manusia adalah sumber nilai yang riel, jika tidak bekrja maka ia tidak akan berguna dan tidak mempunyai nilai. Ungkapan ini telah diproklamirkan oleh Islam sejak lebih dari satu milinium yang lalu, sebelum para ahli ekonomi klasik menemukan fakta-fakta yang ada. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa Islam sangat menghormati segala bentuk pekerjaan untuk menghasilkan sarana hidup, sepanjang pekerjaan yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan ketetapan yang telah difirmankan oleh Allah SWT dan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Dalam al- Qur'an selalu didapatkan ajaran agar manusia selalu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan ajakan itu selalu dibarengi dengan sifat yang saleh dan baik. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia baik yang berguna maupun yang tidak berguna pasti akan diminta pertanggung jawabannya di hari akherat kelak, sebagaimana yang tersebut dalam surat az Zalzalah ayat 6-8. Dalam ilmu manajemen sering disebutkan bahwa ―The quality worker begins with the right attitude‖ (kualitas pekerja dimulai dengan perilaku yang baik). Ungkapan ini menegaskan bahwa sikap yang mulia perlu dibangun dalam aktivitas kerja. Sikap mulia merupakan dorongan internal yang seyogianya internalized dalam setiap pribadi. Di sinilah dibutuhkan ketajaman motivasi kerja yang tangguh dan kokoh, maka produktivitas kerja akan semakin meningkat. Dan, agama secara nyata telah membuktikan kehandalannya sebagai sumber motivasi terpenting dalam kehidupan. 18 Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam, terjemahan Samson Rahman dengan judul Etika Bisnis Dalam Islam, Pustaka Al-Kausar Jakarta Timur, 2005, hal. 11-13 468
b. Berniaga dan Wirausaha (Bisnis and Entrepeneurship) Bisnis dan wirausaha dengan segala bentuknya terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari, sejak bangun tidur sampai manusia itu tidur kembali. Setiap kebutuhan rumah tangga yang dipergunakan dan alat-alat produksi yang dipergunakan adalah produk hasil yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan wirausaha. Uang dibelikan atau dipergunakan oleh manusia untuk melaksanakan kegiatannya yang juga diperoleh dari usaha dan bekerja pada suatu bisnis dan wirausaha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis dan wirausaha mencakup jangkauan yang sangat luas sebab ia selalu dilakukan oleh manusia. Menurut Shinner sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ismail Yusanto at al19 mendefinisikan bisnis dan wirausaha sebagai pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut Anoraga dan Soegiastuti20 bahwa bisnis itu memiliki makna dasar sebagai ―the buying and selling of goods and service‖. Adapun dalam pandangan Straul dan Attner21 bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya. Dari beberapa definisi ini dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dan wirausaha dalam bentuk memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa, mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen. 19 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal.15 20 Anaraga P dan J Soegiastuti, Pengantar Bisnis Modern, Kajian Dasar Manajemen Perusahaan, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal.12 21 Straul JT & RF Attner, Introduction to Business, Wodsworth Publishing, California USA, 1994 hal.151 469
Secara umum terdapat empat input yang selalu dipergunakan oleh pelaku bisnis dan wirausaha dalam melaksanakan kegiatannya yakni pertama: sumber daya manusia, yang sekaligus berperan sebagai operator dan pengendali organisasi bisnis, kedua: sumber daya alam, termasuk tanah dengan segala yang dihasilkannya, ketiga: modal, meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan, masin serta bangunan dan tentu saja dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, keempat: entrepreneurship yang mencakup segala aspek ketrampilan dan keberanian untuk mengkombinasikan ketiga faktor sebelumnya untuk mewujudkan suatu bisnis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan aktivitas yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dan wirausaha adalah memproduksi suatu barang dan jasa, memasarkan produk tersebut kepada konsumen, mempertanggungjawabkan transaksi keuangan, mengrekrut/ mempekerjakan/melatih dan mengevaluasi kerja karyawan, menglola dana dan memproses informasi. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bahagian yang terdahulu bahwa Islam mewajibkan kepada setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja dan dengan kerja ini merupakan salah satu sebab pokok sehingga manusia memperoleh harta kekayaan. Agar manusia dapat berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi seisinya dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah/rezki yang diperlukan. (surat ibrahim ayat 32-34). Selain dari itu Allah SWT juga menyediakan sumber daya yang lain untuk dimanfaatkan oleh manusia seperti hewan (An-Nahl ayat 5, 66 dan 68-69), tumbuh-tumbuhan (An-Nahl ayat 67), kekayaan laut (An-Nahl ayat 14), kekayaan bahan tambang (Al-Hadiiid ayat 35 dan Al Kahfi ayat 96-97). Dalam menglola pemberian Allah SWT, Islam sangat menekankan kepada aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun dari sisi pendayagunaannya. Konsep al-Qur'an tentang bisnis dan wirausaha yang sebenarnya, serta yang disebut untung dan rugi hendaknya dilihat dari seluruh perjalanan manusia. Tidak ada satu bisinis dan wirausahapun yang dianggap berhasil, jika 470
pada akhirnya pelaku bisnis dan wirausaha itu menderita rugi. Sebuah bisnis dan wirausaha dianggap berhasil dan menguntungkan jika apa yang didapat oleh seorang pelaku bisnis dan wirausaha melebihi ongkos yang dipergunakan atau melampaui kerugian yang ia derita. Menurut Mustaq Ahmad22 bisnis dan wirausaha yang menguntungkan itu harus mengandung tiga elemen dasar yakni, pertama: mengetahui investasi modal yang paling baik, dengan pengertian jika ia melakukannya dengan baik dan penuh keikhlasan, maka pahala dari investasi itu akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. kedua: membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dengan pengertian apabila putusan diambil tidak menyimpang dari ketentuan Allah SWT, maka hasil bisnis dan wirausahanya akan tahan lama dan bukan hanya merupakan bayang- bayang dan tidak kekal, ketiga: mengikuti perilaku yang benar, sebab apabila hal ini dilakukan akan ada jaminan bahwa investasi yang dilakukan itu akan mendapat untung sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, perilaku orang-orang yang beriman itu adalah perilaku yang selalu diselaraskan dengan perilaku Rasulullah SAW. Islam melarang praktek bisnis dan wirausaha yang dilakukan dengan cara tipu daya dan curang, mengkonsumsi milik orang lain dengan cara batil, tidak menghargai prestasi, partnership yang invalid, pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang, penimbunan harga, proteksionisme, melakukan hal yang melambungkan harga, praktek monopoli, tindakan yang menimbulkan kerusakan, melakukan pemaksaan dan melakukan riba. Agar praktek bisnis terlarang ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka diperlakukan campur tangan negara dalam menegakkan hukum, pentingnya hisbah untuk memerintahkan yang baik dan adil jika keadilan sedang dilanggar atau tidak dihormati dan diperlukan kesadaran masyarakat muslim untuk menggerakkan proses implementasi melaksanakan aturan-aturan al-Qur'an dan al-Hadis. 22 Mustaq Ahmad, Opcit, hal.38-43 471
c. Kepemilikan Salah satu komponen yang sangat hubungannya dengan sumber daya manusia (SDM) adalah kepemilikan terhadap benda, baik benda bergerak atau tidak bergarak, benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pemilikan terhadap suatu benda merupakan kegiatan ekonomi, sebab dengan asset kepemilikan ini roda ekonomi dapat dijalankan dan sudah menjadi tabiat manusia dengan kepemilikannya ia selalu berusaha untuk mendapat untung (profit) dari harta yang menjadi miliknya. Menurut Ahmad Azhar Basyir23 yang dimaksud dengan milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat dilakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat dinikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa orang yang menjadi pengampu orang sakit gila dan pemboros, wali anak di bawah umur tidak dipandang sebagai pemilik atas benda-benda yang mereka berkuasa melakukan tindakan-tindakan hukum terhadapnya dalam kedudukannya sebagai pengampu atau wali itu sebab mereka hanya dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap benda-benda di bawah kekuasaannya selama masih berkedudukan sebagai pengampu atau wali. Kecuali itu, pengampu atau wali tidak berhak mengambil manfaat benda-benda di bawah kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri. Orang sakit ingatan, pemboros dan anak yang ditaruh di bawah pengampuan atau perwalian, mereka adalah pemilik atas benda yang sedang di bawah kekuasaan para pengampu tersebut. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy24 Milik menurut bahasa (luhah) adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah (definisi) adalah suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Kata penghalang disini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang 23 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (hukum Perdata Islam), UII Pres, Yogyakarta, 2000, hal.45-46. 24 Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hal.8-9 472
untuk mempergunakan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Pada dasarnya manusia bukanlah pemilik mutlak atas suatu benda, ia hanya memanfaatkan atau menafkahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, sebab pemilik absolute terhadap suatu benda adalah Allah SWT. Pada hakekatnya hak kepemilikan itu berada di tangan Allah. Para pakar hukum Islam membagi atau membedakan hak milik menjadi dua bagian, yakni pertama: milik yang sempurna (milkut tam), yaitu hak milik yang meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasl) benda secara keseluruhan. Pembatasan terhadap penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada pembatasan yang ditentukan oleh syara' dan pembatasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara (seperti hak-hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang- undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria), kedua: milik yang kurang sempurna (milkun naqish), karena kepemilikan tersebut hanya meliputi bendanya saja atau manfaatnya saja. Adapun ciri-ciri milik sempurna adalah tidak dibatasi dengan waktu tertentu dan pemiliknya mempunyai kebebasan mempergunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap miliknya sesuai dengan keinginannya. Sedangkan ciri-ciri milik tidak sempurna yakni hanya milik atas zat benda saja (raqabah) tanpa manfaatnya, atau milik atas manfaat benda dalam sifat perorangan dan hak-hak kebendaan tanpa memperhatikan faktor orangnya, siapapun orangnya ia memiliki hak tersebut selagi ada hubungan kepentingan dengan benda yang bersangkutan. Kepemilikan sesuatu benda menurut konsep hukum Islam dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain pertama: dengan cara ihrazul mubahat yakni memiliki sesuatu benda yang memang dapat dan boleh dijadikan sebagai obyek kepemilikan, seperti berburu, membuka tanah baru yang belum ada pemiliknya, mengusahakan pertambangan, mendapat rampasan perang dan mempergunakan air sungai/laut, kedua: disebabkan adanya akad, yakni dengan cara mengadakan perjanjian dengan seseorang atau lebih untuk mengikat diri terhadap sesuatu yang diperjanjikan, ketiga: disebabkan 473
khalafiyah yakni bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak (ada dalam bentuk khalafiyah syakhsy dan ada pula yang berbentuk khalafiyah syai'an syai'in), keempat: disebabkan attawalludu minal mamluk, yakni pemilikan atau hak yang tidak dapat digugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. (seperti susu lembu merupakan hak bagi pemilik lembu). Dari uraian tentang kepemilikan ini dapat diketahui bahwa Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan kemudian dipergunakan untuk kesejahteraan manusia. Kekayaan adalah alat pendukung hidup manusia, oleh sebab itu setiap manusia memiliki bagian dan hak untuk memilikinya. Kepemilikan itu dianggap baik dan diberkati oleh Allah SWT manakala batas akuisisi, akumulasi dan disposisinya tidak melanggar aturan yang telah dittapkan oleh Allah SWT dan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. 3. Modal (Capital) Pada mulanya modal (capital) dianggap oleh para pakar ekonomi Islam bukan merupakan faktor produksi yang independent sebab modal itu bukan faktor produksi yang independent dan bukan faktor dasar. Akan tetapi dewasa ini modal sudah dianggap sebagai faktor independent dalam kegiatan ekonomi Islam, ia sudah mempunyai peran tersendiri dalam proses produksi barang dan jasa. Para pakar ekonomi Islam sudah mengakui bahwa modal mempunyai kontribusi yang cukup besar dan sangat berarti dalam menghasilkan barang dan jasa ketika bergabung dengan faktor produksi yang lainnya. Selain dari itu, dengan adanya modal, maka barang dan jasa yang dihasilkan mempunyai utility lebih dari yang lain. Menurut Said Sa'ad Marthon25 yang dimaksud dengan modal (capital) bukanlah yang semata, sebab uang itu hanya merupakan medium of exchange (alat pembayaran) yang akan merubah menjadi modal setelah uang tersebut diinvestasikan. Dalam pemahaman ekonomi, modal adalah semua infrastruktur yang berfungsi untuk mejaga eksistensi sebuah lembaga ekonomi atau 25 Said Sa'ad Marthon, Opcit, hal.46-47 474
perusahaan, misalnya mesin, alat-alat produksi, transportasi dan sebagainya. Atas kontribusinya dalam meningkatkan nilai suatu barang dan jasa, modal berhak mendapatkan kompensasi. Return yang diberikan tidak harus berupa harga yang fixed (pre-determined), akan tetapi bisa diwujudkan dengan uang sewa ataupun prosentase bagi hasil atas profit yang didapatkan atau yang diperoleh. Para ekonom muslim bersepakat tentang konsep modal (Capital) yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mereka menetapkan bahwa modal adalah bagian dari harta kekayaan yang dimaksudkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Akan tetapi fokus dari pembahasan tentang modal ini terletak pada konsep harta yang bersifat umum, yakni segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan, serta diwajibkan bagi yang merusaknya untuk mengganti. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa pengertian harta yang dikemukakan oleh para ekonom muslim ini sangat luas, bisa mencakup modal di dalamnya. Sehubungan ini para ekonom Muslim membedakan penggunaan modal ini menjadi dua macam yakni fixed asset- capital yang digunakan untuk beberapa proses produksi dan tidak terjadi perubahan dan variable asset yang digunakan untuk satu proses produksi dan akan mengalami perubahan seiring dengan berobahnya proses produksi yang dilakukan seperti labor, sumber energi dan sebagainya. Theodore W. Schultz26 menjelaskan bahwa modal mempunyaii peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sebab modal merupakan sesuatu yang lazim bagi perkembangan kegiatan produksi dalam Islam. Dalam kegiatan ekonomi tidak akan mampu mengasilkan barang dan jasa tanpa adanya modal ini. Modal merupakan faktor komplemen bagi produksi lainnya. Modal sama-sama penting dengan eksistensi tenaga kerja dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kesehatan yang cukup dalam mengimbangi mesin dan peralatan produksi, diperlukan modal untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan (training center) dan juga fasilitas 26 Theodore W. Schulta, Invesment in Human Capital, American Econ, Review-Maret, 1961, hal.12 475
kesehatan. Modal merupakan salah satu hal yang harus dimiliki untuk menopang kehidupan, tanpa modal segala kegiatan akan menjadi mandul. Modal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, tanpa modal maka segala roda ekonomi akan berhenti. Syari'at Islam memberikan beberapa petunjuk dalam mempergunakan modal dengan berpegang teguh kepada prinsip keadilan, keseimbangan dan menginvestasikan modal kepada jalan yang baik dengan tanpa merugikan orang lain. Dalam surat al-Furqan ayat 67 Allah berfirman ―dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta/modal), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, hendaknya membelanjakan-nya ditengah-tengah antara yang demikian‖. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 34 ―Hai orang- orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi, dan Rahib-rahib Nashrani benar-benar memakan harta orang (mempergunakan modal) dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang amat pedih‖. Melihat kedua firman Allah tersebut (dalam bentuk terjemahannya), ada perbedaan terminologi antara menyimpan dan menimbun harta/modal. Menurut Said Sa'ad Marthon27 penyimpanan (iddikhar) adalah kegiatan menahan sebagian income dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk investasi dan pre- coution (dana talangan untuk jaga-jaga). Sedangkan penimbunan (iktinaz) adalah kegiatan menahan harta/modal tanpa adanya transaksi atas harta/modal tersebut. Dalam kedua kegiatan tersebut, harta/modal dibiarkan tersimpan tanpa adanya pembelanjaan dan investasi. Dengan adanya kegiatan ini, current money (peredaran uang) yang ada di dalam pasar akan berkurang, sehingga pasar tidak dapat berjalan dengan normal. Kondisi ini tentu akan mengakibatkan mismatch antara money supply dengan money demand dalam mekanisme pasar. Dalam kegiatan ekonomi Islam kegiatan ini tentu tidak dibenarkan, sebab akan mengacaukan kehidupan masyarakat. Perputaran akan terhenti, zakat 27 Said Sa'ad Marthon, Opcit, hal.53-54 476
tidak bisa dikeluarkan karena sulit untuk menghitungnya, sehingga antara pendapatan dan kesejahteraan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam sistem ekonomi Islam memperdayaan dan pemanfaatan harta kekayaan (termasuk modal) merupakan sebuah tuntutan yang harus dilakukan, sebab hal tersebut sangat erat kaitannya dengan eksistensi kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam memperdayaan dan pemanfaatan harta/modal itu tidak boleh melakukan secara sekehendak hatinya, sebab ia terikat dengan kewajiban, di mana terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi dengan membayar zakat, infaq dan shadaqah kepada orang yang memerlukannya. 4. Manajemen (Management) Para ekonom masih berselisih pendapat tentang manajemen, apakah termasuk sebagai sumber ekonomi sebagaimana Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Modal. Sebagian mereka mengatakan bahwa manajemen itu bukan sumber ekonomi sebab ia hanya metode yang harus dipergunakan oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Sebahagiannya lagi mengatakan bahwa manajemen merupakan sumber ekonomi yagn sama kedudukannya dengan sumber-sumber yang lain. Menurut mereka manajemen merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan dalam kegiatan ekonomi dan organisasi perusahaan. Manajemen diperlukan untuk menglola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana, prasarana, waktu, sumber daya, metode dan sebagainya. Manajemen juga diperlukan untuk mengetahui cara-cara yang lebih efektif dan efesien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Terlepas dari perbedaan pendapat sebagaimana tersebut di atas secara realita dapat diketahui bahwa manajemen merupakan sumber dari kegiatan ekonomi. Manajemen telah memungkinkan para pelaku ekonomi mengurangi segala hambatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebab manajemen dapat mengantisipasi segala perubahan yang begitu cepat dalam perkembangan ekonomi. Manajemen dalam kegiatan ekonomi dimaksudkan sebagai proses penentuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar 477
16 sebagaimana yang dikemukakan oleh George R Terry28 yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan) dan controlling (pengawasan dan pengendalian). Oleh karena itu, aplikasi manajemen dalam kegiatan sumber daya manusia (SDM) yang telibat dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mencari keuntungan (profit) sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal ini, Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma29 mengemukakan bahwa Islam telah menggariskan bahwa hakekat amal perbuatan manusia itu harus berorientasi kepada usaha untuk mencapai ridha Allah SWT. Oleh karena itu, keberadaan manajemen dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi nilai- nilai Islam dalam kegiatan ekonomi tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya ajaran Islam sebagai kaedah berfikir dan kaedah amal dalam seluruh kegiatan ekonomi. Nilai-nilai Islam inilah yang sesungguhnya paling utama dalam organisasi yang mejadi payung strategis dan taktis dari seluruh kegiatan. Oleh karena itu dalam seluruh kegiatan manajemen, mulai dari manajemen organisasi, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran harus dikelola dengan nilai-nilai ajaran Islam. Semua manajemen sebagaimana tersebut di atas sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi Islam. Dalam kegiatan manajemen ini agama Islam sangat menekankan kepada sistem pencatatan semua kegiatan perekonomian, terutama masalah yang berhubungan dengan masalah muamalat pada umumnya, keuangan pada khsusunya. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman yang terjemahannya ―Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis itu enggan menulisnya sebagaimana Allah telah 28 Solly Lubis, Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan, CV Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 29 Muhammad Ismail Yusanto, Opcit, hal.118-119 478
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hedaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah rabb-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya......... Persaksikanlah jika kamu melaksanakan transaksi perdagangan (jual beli), dan jangan penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Taqwalah kepada Allah mengajarnya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pencatatan ini sangat penting untuk dilaksanakan agar transaksi dapat dilakukan dengan baik dan benar. Dalam kaitan ini Widodo et. al30 menjelaskan bahwa pencatatan itu sangat diperlukan karena pertama: setiap transaksi harus didukung oleh bukti dan hasil pencatatan itu dapat dijadikan alat bukti apabila timbul sengketa dikemudian hari, kedua: dapat dijadikan bahan untuk internal control dalam kegiatan organisasi, ketiga: agar terwujudnya keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi, keempat: bagi orang yang telah mampu membayar zakat, maka diperlukan akuntasi agar perhitungannya tepat dan akurat dan kelima: Islam sangat menekankan agar segala perbuatan yang dilakukan itu selalu baik dan profesional, termasuk dalam hal pencatatan atau akuntasi. Inti dari kegiatan manajemen adalah kepemimpinan (leaderchip) yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Dalam Islam manusia mempunyai fungsi sebagai pemimpin baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kerabat, tetangga, masyarakat dan bangsa. Sebagai seorang pimpinan yang bijaksana dan ia sebagai seorang Muslim, maka kepemimpinan yang harus diperankan dalam kegiatan manajemen adalah bercorak ke Islaman. Dalam bidang keluarga, seorang pemimpin harus mencari nafkah secara halal dan membelanjakannya dijalan Allah, pengeluaran konsumsi tidak boros dan mubazir, menjauhkan perilaku yang bersifat pamer sehingga menimbulkan kecemburuan masyarakat disekitarnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam Islam, setiap pemimpin akan 30 Widodo et.al, Pedoman Akuntasi Syari"ah, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Mizan, Bandung, 1999, hal.179 479
diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebuah hadis ―KULLUKUM RO"IN, KULLUN RO"IN MASULUN ANRAIYATIH‖, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. 5. Tehnologi Tepat Guna Para ekonom Islam berselisih pendapat tentang kedudukan tehnologi sebagai sumber ekonomi dalam Islam. Sebahagian dari mereka mengatakan bahwa tehnologi itu bukan sumber ekonomi Islam, tanpa tehnologipun ekonomi dapat berjalan, yang penting bagaimana caranya melaksanakan manajemen penglolaan secara profesional. Sebahagian yang lain mengatakan bahwa tehnologi tepat guna merupakan sumber dari kegiatan ekonomi Islam, sebab tehnologi itu mengandung dua dimensi yakni science dan engineering yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kedua elemen ini akan membentuk suatu peradaban yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia. Menurut Capra sebagaimana yang dikutip oleh Aji Dedi Mulawarman31 kata tehnologi sudah mengalami perubahan sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Tehnologi berasal dari literatur Yunani, yaitu ―technologia‖ yang diperoleh dari asal kata techne yang bermakna wacana seni. Ketika isitilah itu pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris di abad ke tujuhbelas, maknanya adalah pembahasan sistematis atas ―seni terapan‖ atau ―pertukangan‖, dan berangsur-angsur artinya merujuk pada pertukangan itu sendiri. Pada abad ke 20 maknanya diperluas mencakup tidak hanya alat-alat dan mesin-mesin, tetapi juga metode dan tehnik non materiel. Dengan kata lain tehnologi itu merupakan suatu aplikasi sistematis pada tehnik maupun metodelogi. Sekarang sebahagian besar definisi tehnologi sudah diartikan sebagai kumpulan alat, aturan dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan. 31 Aji Dedi Mulawarman, Menyibak Akuntasi Syari"ah, Rekonstruksi Tehnologi Akuntasi Syari"ah dari Wacana ke Aksi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006, hal.94-95 480
Menurut Mahzan32, tehnologi itu bukanlah sekedar perangkat peralatan seperti yang dibayangkan oleh orang awam jika ia mendengar kata tehnologi, dan bukan juga sebagai ilmu untuk membuat dan memanfaatkan peralatan tersebut, melainkan sebagai bagian dari peradaban dan bersifat integral yang disebut ―tehnosistem‖, meliputi sub sistem - sub sistem yang bersifat struktural, dinamis, fungsional dan normatif. Sub sistem - sub sistem teknosistem itu adalah teknofera yang bersifat materiel, teknostruktur yang bersifat sosial energetic, teknologi yang berisfat informatik dan teknosofi yang bersifat normatif. Dengan nada yang hampir sama Mumford33 mengemukakan bahwa tehnologi itu bukanlah sekedar pabrik, perkakas, penemuan materiel dan proses industrial saja, tetapi lebih dari itu termasuk bahasa, ritual dan bagian-bagian lain dari organisasi manusia dalam melaksanakan kehidupannya. Pandangan yang sempit dan parsial tentang teknologi seperti yang dipahamkan selama ini, telah membutakan manusia akan hakekat dari teknologi itu sendiri, akibatnya banyak manusia terkejut ketika berhadapan dengan paradoks teknologi yang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, diperlukan pandangan yang lebih integral dalam memahami teknologi yang berkembang dalam kehidupan manusia sekarang secara komprehensif dan utuh. Tehnologi tidak hanya dipahami sebagai susunan pengetahuan untuk mencapai tujuan praktis, atau sebagai suatu yang dibuat atau diimplementasikan, atau suatu metode untuk membuat dan untuk mengimplementasikannya. Saat pengertian tehnologi hendaknya lebih diartikan dengan pengertian yang lebih luas dan menyeluruh, yakni tehnologi sebagai alat yang dipergunakan untuk pengendali lingkungan dan peradaban manusia, terutama dalam bidang ekonomi dalam rangka memakmuran masyarakat yang hidup didunia ini. Sehubungan dengan hal ini, maka penggunaan tehnologi dalam bidang ekonomi mutlak diperlukan, sebab dengan mempergunakan tehnologi kegiatan ekonomi dapat dikendalikan dengan benar, effektif dan effesien. 32 Armahedi Mahzar, Revolusi Integralisme Islam, Merumuskan Paradigma Sains dan Tehnologi Islami, penerbit Midan, Bandung, 2004, hal.163 33 Aji Dedi Mulawarman, Opcit, hal.109-110 481 ini
Tehnologi menurut Gorokhov sebagaimana yang dikutip oleh Aji Dedi Mulawarman34 secara konsepsional memiliki tiga makna prinsip, yakni pertama: tehnologi (secara tehnis) sebagai agrerat dari semua artifak-artifak mausia yang dipergunakan, mulai dari perkakas sampai dengan sistem tehnologi kompleks yang berskala besar, kedua: tehnologi sebagai agrerat dari seluruh aktivitas tehnis, penemuan yang bersifat invention (penciptaan) dan discovery (penemuan), riset dan pengembangan, dan tahapan-tahapan dalam penciptaan tehnologi yang berhasil, serta penyebarannya ke masyarakat secara luas, ketiga: tehnologi sebagai agrerat dari seluruhan pengetahuan tehnis, mulai dari tehnik yang sangat khusus dan praktek-prakteknya sampai pada sistem tehnologis-saintifik teoritis termasuk pengetahuan mengenai perekayasaan (engeneering knowledge) dan know-how-nya. Dengan demikian, tehnologi dapat diartikan sebagai studi mengenai hubungan antara ummat manusia dan dunia yang dimanifestasikan dalam pandangan tehnologi dunia, studi mengani fenomena tehnologis sebagai keseluruhan, menempatkan tehnologi dalam perkembangan masyarakat sebagai keseluruhan, dan dalam dimensi historis, antara restrospektif dan prospektif. Islam tidak apriori terhadap kehadiran tehnologi asalkan dipergunakan untuk kemakmuran manusia. Islam sangat menentang apabila tehnologi tersebut dipergunakan untuk mendatangkan kemudharatan bagi ummat manusia. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah meninjau lokasi pembibitan korma dengan sistem kawin silang yang atas rekayasa dari penelitian itu telah menghasilkan buah kurma jenis unggul dan menghasilkan panen yang melimpah ruah. Atas hasil rekayasa tehnologi yang dilakukan oleh para ahli waktu itu sangat menyenangkan hati Rasulullah SAW dan ketika ditanya sikap beliau tentang pelaksanaan tehnologi semacam itu, beliau memberi komentar ―Antum "Alamu bi umuriddunyakum‖, engkau lebih mengerti tentang urusan-urusan duniamu. Dengan kata lain pelaksanaan tehnologi kawin silang bibit korma dapat dibenarkan, sebab dengan kehadiran 34 Ibid, hal.96-97 482
tehnologi itu dapat menghasilkan buah kurma unggul dan hasilnya berlimpah, sehingga dapat mendatangkan kemakmuran kepada seluruh masyarakat. V. EKONOMI ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF Sekitar 30 tahun yang lalu, kajian tentang ekonomi Islam modern mulai tumbuh di berbagai Negara, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara Barat. Di Universitas Loughborough, Universitas Wales, Universitas Lampeter yang semua di Inggris, Universitas Durhem dan Universitas Wolongong Australia, Harvard School of Lawa USA dan Lembaga ISNA (Islamic Society of North America) telah mengadakan kajian yang mendalam tentang ekonomi Islam. Dalam kajian itu, wacana ekonomi Islam kembali digali untuk dikembangkan dan diterapkan dalam era globalisasi seperti saat ini. Seminar, konferensi dan workshop tentang ekonomi Islam berkali-kali digelar untuk membicarakan pelaksanaan ekonoi Islam sebagai alternatif terbaik dalam pencaturan ekonomi dewasa ini. Kajian tentang ekonomi Islam terus berlanjut yang dilakukan oleh para ahli ekonomi dunia dalam rangka mencari jalan keluar terhadap kemelut ekonomi dunia. Pertemuan pertama dilaksanakan pada bulan April 1984 yang dihadiri oleh antara lain Willis Clark (Wakil Presiden Bank Dunia) dan H. Hellberg (Wakil dari WHO) dan beberapa tokoh ekonomi lainnya. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa perlunya mencari era kebijaksanaan baru (New Economic Policy) dalam menata ekonomi dunia. Pertemuan ini dilanjutkan pada tahun 1985 yang dihadiri oleh 150 orang ahli ekonomi dunia, diantaranya Hazel Hunderson (Direktur Pusat Studi Alternatif Ekonomi masa depan dari Florida State University USA) yang mengatakan bahwa munculnya Sistem Ekonomi Islam sebagai kebijaksanaan alternatif dalam mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dewasa ini35. Paling tidak ada tiga system ekonomi yang pernah berlaku di dunia ini. Namun ketiga sistem ekonomi ini telah gagal untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai masalah pokok dalam ilmu ekonomi, lebih-lebih dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi dewasa ini. Ketiga sistem ekonomi besar ini sebagai berikut: 35 Suroso Imam Zadjuli, Opcit, hal, hal.31 483
1. Sistem ekonomi kapitalis Sistem ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis secara jelas ditandai berkuasanya capital dalam seluruh kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis mengandung unsur pokok yang merupakan semangat dalam seluruh konsep ekonomi berupa tujuan, motif dan prinsip. Motif dan prinsip ini dinominasi oleh tiga gagasan yakni perolehan, persaingan dan rasionalitas. Dalam operasionalnya, sistem ekonomi kapitalis lebih mengandalkan pada investasi dan pemilikan faktor produksi lainnya oleh swasta dan individu dalam persaingan bebas. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat merupakan pelopor dari sistem ekonomi kapitalis ini. Menurut Umar Chapra36 Ekonomi Kapitalis dapat dikatakan memiliki lima ciri menonjol sebagai berikut, pertama: ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan ―keinginan" (want) menurut preperensi individu sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia, kedua: ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tidak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau penglolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu, ketiga: ia berasumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efesiensi optimum dalam alokasi sumber daya, keempat: ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efesiensi alokatif maupun pemerataan distribusi, kelima: ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (self interest) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif. Melihat kepada ciri-ciri pokok ekonomi kapitalis sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang bersandar atas kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi kebebasan dalam melakukan kepemilikan, transaksi, produksi, penentuan upah dan harga, konsumsi serta kebebasan untuk mentasarrufkan income dan kekayaan. Semua kesepakatan yang ada berdasarkan atas mekanisme pasar bebas yang membentuknya, dengan tujuan meraih keuntungan materi bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Langkah yang menonjol ditempuh kapitalisme dalam menghadapi revolusi industri adalah menciptakan 36 Umar Chapra, Opcit, hal.18 484
kondusivitas dalam perkembangan sektor industri, kawasan industri dan kongsi dagang serta lembaga keuangan dan perbank-kan. Menurut Said Sa'ad Marthon37 seiring dengan perubahan zaman dan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak revolusi industri, membuat sistem ekonomi kapitalis semakin dihadapkan oleh berbagai kelemahan dalam sistem operasional sehingga tidak mampu menjawab semua tantangan ekonomi yang terjadi saat ini. Sistem ekonomi kapitalisme tidak mampu menanggulangi ekses revolusi industri terhadap aspek ekonomi, sosial dan kemasyarakatan tanpa adanya intervensi pemerintah. Dalam kondisi seperti inilah, kapitalisme membutuhkan peran pemerintah sebagai intermediasi roda perekonomian. Bahkan hal tersebut merupakan faktor utama dari eksistensi kapitalisme hingga saat ini. Bahkan perkembangan ekonomi dan politik yang terjadi di Eropa setelah perang masa Perang Dunia I dan II, menyebabkan ekonomi kapitalis kehilangan kendali dalam merealisasikan kesejahteran masyarakat. Amerika Serikat selaku pelopor dari sistem ekonomi kapitalis telah menjadi korban dari sistem yang dibuatnya sendiri. Separo dari kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan industri telah dikuasai oleh hanya 102 unit perusahaan industri raksasa saja (kekayaan rata-rata tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dollar US). Distribusi kemakmuran antar negara bagian juga tidak dapat merata, Negara disebelah timur jauh lebih kaya bila dibandingkan dengan negara bagian barat dan kepulauan. Akibat dari semua itu, neraca pembayaran Amerika Serikat menjadi terganggu dan terpaksa melepaskan perdagangan bebasnya dengan cara mengadakan quota dan tarif terhadap perdagangan luar negerinya. Secara normatif obyektif untuk menilai kegagalan sistem ekonomi kapitalis sangat sulit untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan sebab jangkauan sangat luas dan operasional sangat komplek dan komprehensif. Namun demikian, menurut Prof. Halm sebagaimana yang dikutip Muhammad Abdul Mannan38 sedikitnya ada empat indikator penting yang sering dipergunakan untuk melakukan serangan terhadap ekonomi kapitalis, yakni pertama: distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata, ketidak merataan yang demikian menyebabkan ketidakmerataan dalam kekuasaan ekonomi maupun juga 37 Said Sa'ad Marthon, Opcit, hal.101-11 38 Muhammad Abdul Mannan, Opcit, hal.315-317 485
dalam politik, kedua: sistem ini dianggap kurang produktif dibandingkan dengan sistem kolektif yang dapat merencanakan pembangunan dengan cermat, ketiga: sistem kapitalis tidak cukup kompetitif. Motif mencari laba dan perjuangan yang kompetitif bersama dengan tehnologi modern, menyebabkan kecenderungan monopoli yang tampaknya melanggar filsafat ekonomi kapitalis yang sesungguhnya, keempat: sistem kapitalis tidak selalu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Dalam keadaan depresi, sumber daya produksi diboroskan dan pendapat nasional ditahan di bawah kemungkinan maksimum. Selain dari itu masalah pengangguran besar-besaran dan berkepanjangan merupakan salah satu penyakit sosial yang terjadi pada seluruh sistem ekonomi, tapi sistem ini tidak mampu mengatasinya. Sebahagian pakar ekonomi menambah hal-hal tersebut di atas dengan mengemukakan bahwa ekonomi kapitalis sangat berorientasi kepada pasar, kapitalis juga telah membuktikan ketidaksesuaiannya dengan demokrasi politik, sebab sejauh ini yang terjadi sangat terpusat dan totaliter. Oleh karena itu sangat sulit mencapai kemakmuran rakyat dengan mempergunakan sistem ekonomi kapitalis sebagai alat yang akan dipergunakan dalam melakukan seluruh kegiatan bisnis yang ada di dunia. Sejak akhir abad ke 20, para ahli ekonomi sudah mencari alternatif lain yang paling cocok untuk dipergunakan dalam seluruh kegiatan dan transaksi ekonomi yang sedang berlangsung pada era globalisasi saat ini. 2. Sistem ekonomi sosialis Sistem ekonomi sosialis lahir akibat dari koreksi terhadap ekonomi kapitalis yang dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada ummat manusia. sistem ekonomi sosialis pertama kali digagas oleh Partai Sosialis Demokrat di Inggris dan mendapat sambutan baik di negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Hongaria dan Yugoslavia. Menurut sebagian ahli ekonomi, sistem ekonomi sosialis telah mengilhami lahirnya sistem ekonomi komunis yang mulai dipraktekkan setelah revolusi Rusia pada tahun 1917. Namun sistem ekonomi komunis ini tidak dapat bertahan lama di negara tempat kelahiran Karl Marx itu, sebab ketika Alexander Kerensky berkuasa, sistem ekonomi komunis itu diganti dengan sistem ekonomi sosialis demokrat karena dianggap tidak efektif dan sangat sulit dalam aplikasinya. 486
Dalam Encyclopedia Britannica disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi sosialis adalahkebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat, kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik dari pada yang sekarang berlaku sebagaimana mestinya diarahkan. Sedangkan menurut Sa'ad Marthon39 yang dimaksud dengan system ekonomi sosialis adalah kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum dari pada kesejahteraan pribadi. Sistem ekonomi sosialis berprinsip tentang urgensi pemerintah dalam dunia perekonomian, di mana tidak diakui adanya kepemilikan individu. Resources dan semua faktor produksi seperti tanah, industri dan infrastruktur yang ada merupakan hak kepemilikan negara. Bahkan segala kebijakan dan perencanaan tentang stabilitas perekonomian ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Sejalan dengan definesi tersebut di atas, dengan sedikit penambahan Joad mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Abdul Mannan40 bahwa inti pokok ekonomi sosialis terdapat dalam beberapa hal, yakni pertama: penghapusan milik pribadi atas alat produksi, dan hal ini akan diganti oleh pemerintah atau negara dalam hal pengawasan atas industri dan pelayanan utama, kedua: sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdi kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba, ketiga: dalam kapitalisme daya penggerak adalah laba pribadi, sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis motif bukan pada laba pribadi tetapi lebih ditekankan kepada motif pelayanan sosial. Dalam kaitan ini Muhammad Abdul Mannan41 sendiri mengemukakan bahwa kebanyakan orang sosialis mengharapkan gaji yang berbeda-beda menurut produktivitas pekerja, sehingga ada selisih gaji yang dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan ketrampilannya dan berusaha untuk bekerja lebih tekun demi kepentingan bersama. Kaum ekonomi sosialis yakin dalam sistem ekonomi sosialis akan terdapat semangat kerja sama dan pelayanan yang sangat baik untuk mencapai kemakmuran bersama, sebab tidak ada lagi persaingan sebagaimana yang terdapat pada ekonomi kapitalis, yang ada adalah norma moralitas dan etika yang baru. 39 Said Sa'ad Marthon, Opcit, hal 11 40 Muhammad Abdul Mannan, Opcit, hal 317-318 41 Ibid, hal.318 487
Sistem ekonomi sosialis dibangun atas tiga pilar utama yaitu Marxis, Market dan democratic. Masih ada aliran lain dalam sistem ekonomi sosialis seperti utopina, Fabian, syndicalist dan guild. Tetapi aliran-aliran ini merupakan varian dari tiga pilar utama tadi dan dalam operasionalnya tidak memperoleh dominasi politik seperti halnya tiga pilar utama tersebut. Hampir semua tokoh pendiri ekonomi sosialis mempunyai kritik yang sama terhadap ekonomi kapitalis, mereka mengatakan bahwa pasar bebas yang diagung- agungkan oleh ekonomi kapitalis dalam pelaksanaannya tidak dapat dikontrol dengan baik, sehingga menyebabkan alokasi sumberdaya akan selalu memihak kepada golongan kaya dan memperpanjang ketidakadilan, timbulnya kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan. Sistem ekonomi sosialis memimpikan suatu masa depan yang sebagian besar rakyat biasa akan mengambil kendali kekuasaan baik secara paksa maupun demokratis dari tangan kaum kapitalis. Mereka ingin menciptakan suatu masyarakat demokratis dan egaliter, bebas dari konflik kelas dan didasarkan pada perencanaan komprehensif dan kontrol publik terhadap sarana-sarana produksi. Kritik kepada agama adalah fondasi dari semua kritik yang dilakukannya, mereka membangun ideologi yang berbau sekuler dan anti agama serta atheis. Tesis-tesis pokok sistem ekonomi sosialis dalam sejarah perjalanannya tidak berhasil sepenunya sebagaimana yang diciptakan. Sistem ekonomi sosialis tidak dapat bertahan lama dalam suatu negara, karena sering terjadi pemogokan serikat pekerja baik karena tuntutan kenaikan gaji maupun tuntutan kebebasan terhadap tekanan dari pihak penguasa (majikan) dari sebuah perusahaan dan juga dari negara. Masalah yang selalu menghantui sistem ekonomi sosialis adalah tentang peningkatan produktivitas, neraca pembayaran Internasional serta nilai inflasi yang sampai sekarang belum pernah terselesaikan. Oleh karena sistem ekonomi sosialis yang dibangun oleh Karl Marx beserta rekan-rekannya banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya, maka Lenin ketika berkuasa mengambil kebijaksanaan yang berbau kapitalis yang sering disebut dengan ―step backward in order to take two steps ahead‖. Kebijaksanaan ekonomi kapitalis yang diambil diantaranya memperluas lembaga perbank-kan dan kebijaksanaan dalam bidang moneter sehingga modal asing dapat masuk, dan tenaga ahli dari negara kapitalis diminta bantuannya untuk menangani industri berat sehingga pasar yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu. 488
Impian kaum sosialis untuk menciptakan sebuah masyarakat egalitarian yang penuh persaudaraan tanpa ada upah, tanpa kelas sosial dan akhirnya tanpa negara tetap tidak terwujud. Kaum buruh masih saja tetap sebagai penerima upah dengan kebebasan bergerak yang sempit. Kelas sosial juga masih tetap ada tanpa perubahan yang signifikan. Diktator proletar tidak dapat diwujudkan dan lenyapnya negara juga belum dapat dilihat, malah kekuasaan negara semakin kuat dan penuh kuasa. Dengan kata lain, ekonomi sosialis yang dibangun atas dasar ketidak puasan dengan praktek ekonomi kapitalis juga tidak dapat diharapkan sebagai sistem ekonomi yang baik masa kini. Hal ini disebabkan karena bekerjanya sistem ini tidak seirama dengan falsafah yang mendasarinya, dan sasaran yang dipakai saling bertentangan satu sama lain, bahkan condong pada lahirnya dialektika kebencian, konflik dan eliminasi yang mendorong semua hasil produksi kepada segelintir orang. Sistem ekonomi sosialis sebenarnya tidak memiliki ketauladanan sejak awal berdirinya sebagaimana yang dituduhkan oleh kebanyakan orang. 3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ini merupakan campuran antara sebagian sub sistem kapitalis sub sistem sosialis dengan sub sistem negara setempat. Dalam percampuran sistem ini akan muncul berbagai kemungkinan, yaitu akan timbul kelompok kapitalis birokrat ataupun sosialis birokrat serta dapat juga muncul socio kapitalis birokrat. Dalam praktek sistem ekonomi ini menambah tidak efisien dan semakin merosotnya kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah. Pada umumnya yang menganut sistem ekonomi campuran adalah negara-negara berkembang yang tidak bersedia menganut secara total sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Dalam perjalanan sejarahnya, sistem ekonomi campuran ini tidak bisa bertahan lama pada negara yang menganutnya, sebab sistem ini tidak dibangun atas dasar prinsip- prinsip ekonomi yang kuat, dalam prakteknya selalu berubah-rubah mengikuti fluktuisasi perkembangan sistem ekonomi yang lain. Inflasi yang berkepanjangan yang melanda negara-negara berkembang mengakibatkan biaya hidup menjadi tinggi dan mengakibatkan banyak timbul pergolakan dan pemogokan kaum buruh, belum ditemukan solusi terbaik oleh sistem ekonomi campuran ini. Sistem ekonomi campuran ini dalam kegiatannya cenderung kepada arah sekuler dan mencari profit semata tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual sama sekali. 489
Oleh karena sistem ekonomi campuran juga tidak dapat memberikan jalan keluar atas kemelut ekonomi dunia, beberapa negara telah mengambil jalan keluar sendiri yang berbeda-beda dengan mengadakan kerjasama ekonomi regional. Misalnya negara-negara Indochina yang meliputi Kamboja, Laos, dan Vietnam menjurus kearah perilaku ―Ekonomi Ke Budhaan‖ yang lebih bersifat sederhana. Negara-negara Eropah telah menjurus pada satu kesatuan kebijaksanaan dan bahkan telah mulai mengarah pada kesatuan mata uang. Negara Jepang, Korea dan Taiwan telah muncul sebagai negara Industri baru dari Asia Timur Jauh. Ketiga negara ini lebih mengandalkan pada kualitas tenaga kerja yang ahli dan terampil dalam membangun ekonominya. Negara Iran, Pakistan dan Malaysia lebih mengarah ke sistem ekonomi Islam untuk keluar dari segala masalah ekonomi yang dihadapinya. Menurut Suroso Imam Zadjuli42 faktor-faktor penyebab kegagalan dari ketiga sistem ekonomi tersebut antara lain, pertama: terdapatnya perang tarif, proteksi maupun quota antar negara, kedua: kebebasan penanaman modal tidak terdapat lagi, sebab mobilisasi dana antar negara selalu terkait dengan sistem ekonomi maupun politik dari negara pemilik dana, ketiga: cepatnya keausan tehnologi ataupun semakin pendeknya umur tehnis dari suatu peralatan sebab telah terjadi out of date serta tersisih oleh tehnologi yang lebih canggih, keempat: pengangguran struktural yang akibatnya sulit untuk di atasi dengan segera, kelima: ketidakmampuan pemerintah atau para teknokrat ekonomi dalam menguasai ekonomi makro secara terintegrasi sehingga banyak sasaran yang tidak dapat dicapai sehingga banyak pemborosan, keenam: perubahan nilai tukar antar negara atau perbedaan kurs antar mata uang, menimbulkan permasalahan sendiri dalam hubungan ekonomi internasional, ketujuh: banyak negara yang ingkar janji dalam membayar hutangnya, terutama negara-negara di Amerika Latin seperti Meksiko, Argentina, Panama. Bahkan Amerika Serikat dan Perancis membekukan asset dari Iran, Irak dan Libya tanpa alasan yang jelas. Kedelapan: semakin bergesernya tata nilai untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara yang meliputi Gross National Product (GNP), Measures of Economic Welfare (MEW), Net Natural Welfare (NNW), Physical Quality of Life Indicator (POLI), Basic Human Need (BHN) dan Zero Environmental Impact (ZAI), 42 Suroso Imam Zadjuli, Opcit, hal.35-36 490
Kegagalan ketiga sistem ekonomi sebagaimana tersebut di atas membawa angin baru dalam pembangunan ekonomi yang bernuansa Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri, bukan diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan baik di dunia dan di akherat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Sistem ekonomi Islam cukup berjaya dalam menyelesaikan segala masalah ekonomi dunia pada abad pertengahan, kini potensi yang hilang ini mulai dibangun kembali. VI. KESIMPULAN 1. Ekonomi Islam adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperatif wahyu Allah SWT untuk keselamatan dan kesejahteraan ummat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial ia memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang datang. Meskipun demikian dalam pelaksanaan ekonomi Islam banyak tantangan yang dihadapi, maka sudah semestinya dalam menghadapi tantangan tersebut semua lembaga yang bertanggung jawab atas pemberlakuan ekonomi Islam itu harus terus menerus melakukan kajian-kajian, penelitian, publikasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang dianggap perlu. 2. Konsep ekonomi Islam didasarkan kepada Tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Dalam konsep tauhid berarti semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah dan hanya Allah SWT yang mengatur segalanya, termasuk sebagai pelaku ekonomi yang berkedudukan sebagai pemegang amanah (trustee). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi yang tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat etis dan moralitas. Konsep keadilan dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan dan keseimbangan. Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi secara keseluruhan sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Sedangkan pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggungjawab atas segala putusan-putusan yang ditetapkannya. 491
3. Dalam perkembanganya telah banyak memberikan kontribusi kepada perkembangan ekonomi dunia. Banyak konsep-konsep ekonomi Islam ditiru oleh Barat diantaranya tentang Syirkah (lost profit sharing), Suftaja (bills of exchange), hiwalah (letters of Credit), funduq (specialized large scale commercial institutions and market wich developed in to virtual stock exchange) yakni lembaga bisnis khusus yang memiliki skala yang besar dan pasar yang dikembangkan dalam pertukaran stok yang nyata. Demikian juga tentang harga pasar yang menurut sistem ekonomi kapitalis tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah atau dicampuri oleh pihak-pihak tertentu, sebenarnya ketentuan ini sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu, di mana dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa harga pasar tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah atau ditentukan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi harus berlaku sesuai dengan sunnatullah yang istilah dalam ekonomi konvensional adalah supply and demand. 4. Sumber-sumber ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam berbagai ayat al Qur'an yakni berupa sumber daya alam yang melimpah ruah, sumber daya manusia yang diharapkan selalu profesional dan tidak boleh berpangku tanggan menanti karunia Tuhan, ditunjukkan oleh Allah SWT tentang tata cara bisnis dan wirausaha yang benar dan halal serta tidak merugikan orang lain, ditunjukkan pula tentang tata cara penglolaan ekonomi Islam dengan cara manajemen yang baik serta pandai- pandailah memanfaatkan lahirnya tehnologi dengan prinsip taqwa kepada Allah SWT. 5. Ekonomi Islam nampaknya masih terus dalam proses membentuk diri secara mandiri sebagai disiplin ilmu. Meskipun demikian ia telah berhasil melahirkan sistem operasi lembaga ekonomi modern seperti bank dan asuransi. Dalam praktek, sistem operasional Bank dan asuransi Islam dapat bersaing dengan lembaga yang serupa menurut sistem konvensional. Hal ini dapat dilihat dari gagasan ekonomi Islam yang dikembangkan saat ini mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat muslim sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dalam menghilangkan persoalan keterbelakangan yang terjadi pada masyarakat. Ekonomi Islam diarapkan dapat menciptakan tata dunia baru yang adil dan tidak bersifat hegemonistik. Juga dapat membuat sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata pada setiap tingkatan. 492
6. Akhirnya, marilah selalu merenungkan peringatan Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya ―......... Jika kamu mensyukuri nikmat-Ku, pasti akan kutambah untukmu, dan jika kamu mengingkarinya, kamu akan menerima siksaan-Ku yang sangat pedih‖. Keimanan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah nikmat yang paling berharga yang harus dipelihara selamanya. Siksa kehidupan yang paling pedih adalah keterbelakangan, ketidak berdayaan, kemiskinan sehingga dalam segala aspek kehidupan haruslah saling tolong menolong untuk memperbaikinya dan tidak boleh bertolong-tolongan dalam hal-hal yang merusak kehidupan manusia. 493
DAFTAR PUSTAKA Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Ekonomi Islam, International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), Jakarta, 2001. Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Forum Kajian Ekonomi dan Kajian Perbankan Islam (FKEBI) bekerjasama dengan penerbit Citapustaka Media, Bandung, 2002 Ahmad Azhar Basyir, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Dalam Beberapa Aspek Ekonomi Islam, P3EI FE-UII bekerjasama dengan penerbit Tiara Wacana Yogyakarta, 1992 ---------------, Asas-Asas Hukum Muamalah (hukum Perdata Islam), UII Pres, Yogyakarta, 2000 Aji Dedi Mulawarman, Menyibak Akuntasi Syari"ah, Rekonstruksi Tehnologi Akuntasi Syari"ah dari Wacana ke Aksi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006 Akram Khan, Economic Message of The Qur"an, Islamic Book Publisher, Kuwait, 1996, Anaraga P dan J Soegiastuti, Pengantar Bisnis Modern, Kajian Dasar Manajemen Perusahaan, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1996 Armahedi Mahzar, Revolusi Integralisme Islam, Merumuskan Paradigma Sains dan Tehnologi Islami, penerbit Midan, Bandung, 2004 Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1989 Ibrahim Ath-Thahawi, Al-Iqtishad al-Islami, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, Cairo, Vol. I Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice, Terjemahan Nastangin, M. Drs. dengan judul Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, Gema Insani, Jakarta, 2002 Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam, terjemahan Samson Rahman dengan judul Etika Bisnis Dalam Islam, Pustaka Al-Kausar Jakarta Timur, 2005 Ruqaiyah Waris Masqood, Harta Dalam Islam, Lintas Pustaka Publisher, Jakarta, 2003. Said Sa'ad Marthon, Al-Madkhal Li al-fikri al-Iqtishaadfi al-Islam, terjemahan Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin dengan judul Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, penerbit Zikrul Hakim, Jakarta, 2004. 494
Solly Lubis, Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan, CV Mandar Maju, Bandung, 1996. Straul JT & RF Attner, Introduction to Business, Wodsworth Publishing, California USA, 1994. Suroso Imam Zadjuli, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Artikel Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam, diterbitkan oleh P3EI-FE UII bekerja sama dengan Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992. Theodore W. Schulta, Invesment in Human Capital, American Econ, Review-Maret, 1961. Umer Chappra, M. The Future of Economics An Islamic Perspektive, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, SEBI, Jakarta, 2000. Widodo et.al, Pedoman Akuntasi Syari"ah, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Mizan, Bandung, 1999. Yasir Nasution, M. Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syari"ah Pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan, Editor Azhari Akmal Tarigan, IAIN SUMUT bekerjasama dengan FKBEBI Medan dan BI Medan, 2002. 495
HUKUM PERBANKAN SYARIAH OLEH: PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.HUM. I. PENDAHULUAN Istilah Bank pada mulanya tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, yang ada dalam literatur Islam adalah istilah "JIHBIZ" yang berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah Jihbiz mulai dikenal pada zaman Mu'awwiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah milik masyarakat. Pada zaman Bani Abbasiyah, di samping berfungsi sebagaimana tersebut, juga popular sebagai profesi penukaran uang, sebab pada zaman tersebut mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut dengan "fulus" yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang dipergunakan adalah dinar yang terbuat dari mas dan dirham terbuat dari perak. Munculnya fulus dalam dunia perdagangan pada waktu itu, timbul kecenderungan para Gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak fulus yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yang disebut jihbiz (penukaran uang). Dalam perkembangan lebih lanjut, jihbiz ini tidak saja melakukan penukaran uang, namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Pada zaman Bani Abbasiyyah fungsi utama Bank dilakukan oleh satu individu jihbiz yang sangat mirip dengan praktek Bank yang dilakukan saat ini. Praktek jihbiz pada waktu itu sangat sederhana, banyak dilakukan secara tradisional dan belum ada sistem dan prosedur seperti sekarang ini. Pada zaman Rasulullah SAW praktek jihbiz dilakukan secara individu, pada umumnya dilakukan oleh para sahabat. Dalam praktek jihbiz ini, kebanyakan para sahabat tidak bersedia menerima titipan harta sebab barang titipan itu tidak bisa dimanfaatkan. Sahabat Zubair bin al Awwam selaku pelaku jihbiz lebih suka menerima titipan dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda yakni pertama: dengan mengambil uang ini sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya, kedua: karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban 496
mengembalikannya secara utuh. Praktek jihbiz model ini juga sangat mirip dengan praktek perbankan kovensional saat ini.1 Praktek jihbiz semakin berkembang dengan berkembangnya praktek ekonomi antar negara. Menurut Sudin Haron2 dalam khazanah Islam tercatat ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang melakukan pengiriman uang dengan mempergunakan cek, diantaranya Ibnu Abbas melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zuber melakukan pengiriman uang kepada adiknya yang bernama Misab bin Zuber yang tinggal di Irak. Penggunaan cek dikenal luas sejalan meningkatnya perdagangan antara Syam dan Yaman. Menurut Kadin Sadr3 Khalifah Umar Ibn Khattab RA sudah mempergunakan cek untuk membayar gaji dan tunjangan kepada yang berhak. Dengan cek yang diberikan ini, para karyawan menukarkannya dengan gandum di Baitiul Maal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Beberapa istilah perbankan modern saat ini banyak yang berasal dari khazanah Islam (ilmu fiqh) seperti istilah kredit (English: Credit, Romawi: Kredo) yang diambil dari istilah ―Qard‖. Kredit dalam bahasa Inggris yang berarti meminjamkan uang. Credo berarti kepercayaan, sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (English: chech, France: Cheque) yang diambil dari istilah ―Saq‖ (Suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasanya dipergunakan di pasar4. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada awal Islam sudah ada praktek perbankan, meskipun dalam bentuk yang sederhana seperti ada individu yang membuka usaha dengan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melakukan fungsi pengiriman uang dan ada pula yang memberikan modal kerja. Praktek perbankan sebagaimana tersebut di atas tidak dilarang dalam agama Islam. Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Demikian juga praktek perbankan seperti jihbiz di atas, boleh dilakukan 1 Sudin Haron, Prinsip Operasi Perbankan Islam, Berita Publishing Sdr Bhd, Kuala Lumpur, 1996 hal. 24. 2 Ibid. 3 Kadin Sadr, Money and Monetary Polities in Early Islam, Essay on Iqtishad, Nur Copr, Silver Spring, 1989 hal 42. 4 Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Buku Saku Perbankan Syariah, GD Arthaloka GF-05, Jakarta, 2005, 497
kecuali dalam melaksanakan fungsi jihbiz itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Bank konvensional dalam praktek perbankan saat ini melakukan praktek hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti melakukan transaksi ribawi, melakukan praktek yang tidak menentu dan melakukan prinsip-prinsip untung-untungan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, dalam hukum Islam praktek semacam ini dapat digolongkan kepada riba fadl yang dilarang, demikian juga melakukan praktek-praktek ribawi lainnya seperti riba nasiah yang dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan bunga tabungan dan deposito. Riba jahiliyah juga dapat ditemui dalam praktek bank konvensional seperti transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Oleh karena Bank konvensional dalam melaksanakan bebarapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, maka perlu diupayakan agar Bank Syariah dapat dipergunakan oleh masyarakat Islam dalam melakukan transaksi dengan Bank di Indonesia ini. Ada beberapa transaksi yang lazim dipergunakan oleh Bank Syariah, diantaranya pertama: transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba, kedua: transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan cara murabahah, ketiga: transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan cara ijarah (sewa), keempat: transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dilaksanakan dengan cara mudharabah (bagi hasil) dan kelima: transkasi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah mudharabah (bagi hasil) dan transaksi wadiah (berupa titipan). II. SEJARAH LAHIRNYA BANK SYARIAH Pemikiran untuk mendirikan Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul dalam waktu yang cukup lama. Hal ini ditandai dengan munculnya pemikir muslim yang menulis tentang perlunya dibangun Bank Islam dengan prinsip bagi hasil, antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian pada tahun 1960-an Al Maududi menulis secara rinci tentang perlunya dibangun Bank Islam untuk mengimbangi praktek-praktek Bank Konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip- prinsip Islam. Pemikiran beliau ini ditindak lanjuti oleh Muhammad Hamidullah dengan menulis beberapa buku berturut-turut pada tahun 1944, 1955, 1957 dan tahun 1962 yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai penggagas awal tentang perbankan Islam. 498
Upaya awal penerapan sistem profil dan less sharing dalam bentuk bank syariah modern tercatat di Pakistan dan di Malaysia sekitar tahun 1940 yaitu adanya upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional.5 Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir yang dibangun oleh Dr. Ahmad El Najar. Permodalan Bank ini dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank ini beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam ini sangat popular dan pada mulanya tumbuh dengan baik. Oleh karena ada persoalan politik di Mesir, bank ini ditutup dan diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt yang dioperasikan berdasarkan prinsip ribawi. Pada tahun 1972 sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi di Mesir dengan ditandai berdirinya Nasser Social Bank. Berdirinya bank ini lebih bersifat sosial dari pada komersial.6 Kesuksesan Mit Ghamr mengelola bank dengan sistem bagi hasil, memberi inspirasi bagi ummat Islam di seluruh dunia untuk membentuk bank Islam dengan sistem bagi hasil. Secara kolektif gagasan berdirinya Bank Syariah di tingkat Internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 s/d 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Salah satu keputusan dalam konferensi ini adalah perlu segera dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba.7 Kemudian pada bulan Desember 1970 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syairah. Proposal tentang berdirinya Bank Islam ini kemudian dikaji dengan seksama oleh para ahli dari delapan belas Negara Islam yang semuanya menyetujui dibentuk Bank Islam.8 Selanjutnya pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi Libya pada bulan Maret 1973 usulan tentang perlunya didirikan bank syariah diagendakan lagi. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus yang menangani tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan 5 Muh. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal.18. 6 Heri Sudarsono, Bank dan Lemaga Keuangan Syariah, Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007, hal 28. 7 Ibid, hal 29 8 Ibid, dan lihat juga Ediwarman A. Karim, Bank Islam, AnalisaFiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 23 499
keuangan. Bulan Juli 1973 komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah Arab Saudi untuk membicarakan berdirinya pendirian bank syariah, sekaligus dibahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 1974 diadakan pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara OKI di Jeddah dan dalam pertemuan ini disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) dengan modal awal dua milyar dinar.9 Setelah Islamic Development Bank (IDB) didirikan pada bulan Oktober 1975 yang beranggota 22 negara Islam sebagai pendiri. Tujuan dibentuk bank ini adalah untuk membantu financial dalam pembangunan negara anggotanya, usaha untuk mendirikan bank Islam menyebar ke banyak negara. Beberapa negara Islam seperti Pakistan, Sudan dan Iran mengubah seluruh sistem keuangan yang ada di negara tersebut menjadi bebas bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga sama sekali. Sedangkan di negara Malaysia dan Indonesia, bank tanpa bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Sekarang perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar keseluruh dunia. Di Eropa tercatat The Islamic Bank Internasional of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank ini mulai beroperasi pada tahun 1983 di Denmark.10 Sekarang bank-bank besar di negara-negara Eropa seperti Citi Bank, ANZ Bank, Chase Mahattam Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. III. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan dalam seminar Internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Study Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tungal Ika pada tahun 1976. Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mendirikan bank syariah sedikit ada kendala yaitu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bank 9 Hero Sudarsono, Op.Cit, hal 29 10 Ediwarman A. Karim, Opcit.hal 24. 500
yang operasionalnya memakai prinsip bagi hasil. Kalau tetap dioperasionalkan bank syariah itu maka tidak sejalan dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang berlaku pada waktu itu. Selain hambatan ini lahirnya bank syariah ini dianggap oleh sementara pihak ada keterkaitan dengan factor idiologi yang dianggapnya bagian dari konsep Negara Islam. Pada tahun 1988 gagasan mengenai bank syariah muncul lagi dan gagasan ini muncul karena pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan di Indonesia. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 19 - 22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22 - 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas MUI ini dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hasil kerja dari kelompok ini adalah dibentuknya PT. Bank Muamalah Indonesia dengan ditandatangani akte pendiriannya pada tanggal 1 November 1991 dengan total modal awal sebesar Rp.106.126.382.000, - Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, juga dari 10 Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, PT. PAL dan PT. Pindad. Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.11 Pada awal berdirinya, keberadaan PT. Bank Muamalah Indonesia belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Lahirnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan dan diakui keberadaannya, maka perkembangan bank syariah mulai menunjukkan prospeknya yang sangat bagus. Dalam menanggapi beberapa pasal yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada tanggal 30 Oktober 1992 dan diundangkan pada tanggal 30 Okotber 1992, LN RI Nomor 119 Tahun 1992. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa Bank Umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan 11 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal. 58-59. 501
prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, demikian juga sebaliknya. Oleh karena Bank Muamalat dan bank-bank perkreditan rakyat tidak menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT). Kemudian Bank Muamalat juga mensponsori berdirinya syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada tahun 1977, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management. Kemudian juga lahirnya pasar modal syariah, obligasi syariah membuat perkembangan lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang cepat dengan hasil yang sangat menggembirakan. Menurut riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting12 pada tahun 2005 yang lalu menunjukkan bahwa total asset bank syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar daripada apa yang diperkirakan oleh Bank Indonesia. Total asset bank syariah diperkirakan akan mencapai antara 1, 92 % sampai 2, 31 % dari industri perbankan nasional. Pertumbuhan yang cukup signifikan ini disebabkan karena semakin baiknya kepastian disisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini telah memberi kesempatan untuk mengembangkan bank syariah dengan cara mempermudah memberi izin usaha dan memperumudah pembukaan kantor cabang serta diperkenankan bank umum dapat mejalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank syariah sejak tahun 1990 dapat diuraikan dalam skema berikut ini.13 12 Ediwarman A. Karim, Opcit.hal. 26. 13 Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, hal. 14-15. 502
1990 1992 1998 1999 2000 2001 2003 Lokakarya MUI Pengenalan Dual Banking Syariah Diperboleh- kannya bank beroperasi secara dual Kebijakan moneter berprinsip Keluarnya reg. Operasi dan kelembagaan BPS lahir Fatwa Riba Komisi Fatwa MUI syariah Peserta sepakat untuk segera mendirikan bank syariah UU No. 10/1998 BI mengakui keberadaan bank syariah. Bank Konvensional diperkenankan membuka KC syariah BI membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah Pengembangan PUAS & SWBI Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan tahunan MUI Agustus 1990 UU No. 28/1999 - BI bertanggung jawab terhadap pengaturan & pengawasan perbankan syariah Keputusan Komisi fatwa MUI menetapkan bunga bank & lembaga keuangan sebagai riba BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah - Berdirinya BUS - Dibukanya kantor cabang syariah untuk pertama kalinya - BI punya Tim peneliti & pengaturan perbankan syariah Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari peraturan perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan dual banking sistem, mobilitas dana masyarakat dapat diserap secara luas, terutama daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional. Di samping itu, dengan dibukanya izin operasional bank syariah maka membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, bukan hubungan formal antara debitur dengan kreditur sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional. Selain tujuan dibentuknya bank syariah sebagaimana tersebut di atas, juga diharapkan melalui bank syariah dapat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan industri perbankan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang masih enggan berhubungan dengan bank, sebab 503
bank dianggap mempraktekkan riba dalam transaksi yang dilakukannya, padahal riba itu haram hukumnya dalam syariat Islam. Diharapkan, dengan lahirnya bank syariah ini, masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank syariah. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidupnya. IV. CIRI-CIRI BANK SYARIAH DAN PERBEDAANNYA DENGAN BANK KONVENSIONAL Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah adalah14: Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu aqad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian sudah berakhir. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayainya bank hanya Allah semata. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al Wadiah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank syariah harus mengetahui dasar- dasar muamalah Islam. 14 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 13. 504
Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya. Adapun perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:15 1. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada bank syariah penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Pada bank konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank Islam (syariah) besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Pada bank konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada bank syariah bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 4. Pada bank konvensional, jumlah pembiayaan bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming, sedangkan pada bank syariah, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan. 5. Pada bank konvensional eksistensi bunga diragukan dan dikecam oleh semua agama, termasuk agama Islam. Sedangkan pada bank syariah tidak ada yang diragukan keabsahan keuntungan bagi hasil. Di samping perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sebagaimana tersebut di atas, Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio16 menambah beberapa perbedaan lain sebagai berikut: 15 Rachmadi Usman, Opcit, hal. 14-15. 16 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hal. 53. 505
1. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memakai perangkat bunga. 2. Bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga pada al falah oriented. Sedangkan pada bank konvensional semata-mata profit oriented. 3. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Sedangkan bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur saja. 4. Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riel (users of real funds). Sedangkan bank konvensional sebagai creator of money supply. 5. Bank syariah melakukan investasi dalam bidang yang halal saja. Sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram. 6. Bank syariah dalam melakukan pergerakan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis yang mengawasi bank tersebut. Dari ciri dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, maka dapat diketahui bahwa bank syariah dibangun atas prinsip-prinsip yang pertama: al Ta'awun (tolong menolong) sebagaimana tersebut dalam surat al Maidah ayat 2, kedua: al ikthifna sebagaimana yang tersebut dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 29, di mana dikatakan bahwa jangan dibiarkan uang menganggur, tetapi hendaknya diinvestasikan secara baik guna mendapat keuntungan, ketiga: prinsip al halal (terlepas dari hal-hal yang telah dilarang oleh syariat Islam) dan ini meliputi halal dalam memperolehnya, halal dalam mengkonsumsinya dan halal dalam memanfaatkannya. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini: No. Uraian Bank Konvensional Bank Syariah 1. Landasan Prinsip materialisme Prinsip Syariah (tidak Operasional (bebas nilai) bebas nilai) Komoditi yang Uang hanya sebagai alat diperdagangkan tukar Instrumen imbalan Dilarang 506
2. 3. Peran dan fungsi bank Resiko usaha terhadap pemilik uang ditetapkan di muka menggunakan bunga Sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga Sebagai penyedia jasa pembayaran Menerapkan hubungan debitur kreditur antara bank dan nasabah Resiko bank tidak ada kaitannya dengan resiko debitur dan sebaliknya Antara pendapatan bunga dengan beban bunga dimungkinkan tidak terjadi selisih negatif 507 menggunakan sistem bunga Memakai cara bagi hasil dan keuntungan jasa atas transaksi riil Sebagai penerima dana titipan nasabah Sebagai manager investasi Sebagai investor Sebagai penyedia jasa pembayaran selama tidak bertentanag dengan syariah Sebagai pengelola dana kebajkan zis Menerapkan hubungan kemitraan (investor timbal balik pengelola investasi) Dihadapi bersama antara bank dan nasabah Tidak mengenai negative spread (selisih negatif)
4. Sistem Tidak adanya nilai-nilai Ada Dewan Pengawas pengawasan religius yang mendasari Syariah, sehinga operasional sehingga operasional bank aspek moralitas sering kali syariah tidak dilanggar menyimpang dari syariah V. BENTUK-BENTUK KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH Menghimpun Dana Masyarakat. Menghimpun dana masyarakat oleh bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah dengan mempergunakan prinsip al Wadiah dan Mudharabah. Prinsip al Wadiah Menurut Sayyid Sabiq17 yang dimaksud dengan al Wadiah dalam tradisi fiqih adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika orang yang menitipkan itu menarik kembali kapan ia menghendakinya. Para ahli hukum Islam membedakan al Wadiah dalam tataran aplikasinya yaitu al Wadiah yad al Amanah dan al Wadiah yad al Dhamanah. Karakteristik al Wadiah yad al Dhamanah adalah harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau dipergunakan oleh penerima titipan. Disini penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya. Sebagai konpensasinya, penerima titipan dibenarkan untuk membebankan fee kepada yang menitipkan. Sedangkan karakteristik dari Wadiah yad al Dhamanah adalah harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan 17 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Kitab al Arabi, Bairut, 1987, hal. 3. 508
itu, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik barang atau harta. Oleh karena al Wadiah yang diterapkan dalam produk giro bank syariah adalah Wadiah yad al Dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qard, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan oleh Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang dari sahabat yang lain pada zaman Rasulullah SAW. Ketentuan umum dari produk wadiah yang diluncurkan oleh Bank Syariah sebagai berikut: 1). Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebanyak suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka. 2). Bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan pensyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip yang telah diatur oleh syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit card. 3). Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. 4). Keberatan-keberatan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Mudharabah Aplikasi dari prinsip mudharabah adalah penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut dipergunaan oleh bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat pula dana tersebut 509
dipergunakan oleh bank untuk melaukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank mempergunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi dengan sempurna jika terpenuhi unsur-unsur ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah dan ada ijab kabul. Biasanya prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Jika dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah ini dibagi tiga sebagai berikut: 1) Mudharabah Muthlaqah (General invesment). Bentuk mudharabah ini, hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya. Ketentuan umum dari produk mudharabah muthlaqah dapat dijelaskan sebagai berikut: a). Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembahagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam aqad. b). Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. c). Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. d). Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah 510
dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. e). Ketentuan-ketentuan yang lain yang ada kaitannya dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2) Mudharabah Muqayyadah (Restricted invesment) Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik modal (shahibul maal) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Jadi mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan watu tertentu saja, . Aplikasinya dalam perbankan adalah special investment based on restricted mudharabah. Karakteristik jenis simpanan mudharabah Muqayyadah ini sebagai berikut: a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembahagian keuntungan secara resiko yang dapat menimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan (penyimpan). 3) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan usaha. Pemilik dana dapat menetapkan waktu syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. 511
Karakteristik dari jenis simpanan mudharabah ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Produk Penyaluran Dana a. Akad bagi hasil 1). Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation) Al Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.18 Musyarakah ada dua jenis yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.19 Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka juga sepakat berbagi keuntungan dan kerugian dari musyarakah tersebut. Musyarakah ini dapat berbentuk al ‗Inan, al muwafadhah, al a'maal, al wujuh dan al mudharabah.20 Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang musyarakah al mudharabah 18 Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, Babi Al Halabi, Cairo, tanpa tahun, jilid II, hal 253-257. 19 Muh. Syafi'i Antonio, Opcit, hal. 91-92. 20 Ibid, hal. 93 512 ini,
sebahagian mereka mengatakan musyarakah tersebut tidak termasuk dalam musyarakah aqad, sedangkan sebagian para hukum yang lain mengatakan bahwa musyarakah aqad ini tidak termasuk dalam al musyarakah. Transaksi musyarakah pada bank syariah dilandasi oleh keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Secara spesifik bentuk kontruksi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa uang/dana barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), intangible asset seperti hak paten, kepercayaa/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Aplikasi dalam perbankan biasanya dilaksanakan pada pertama: pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank, kedua: modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al musyarakah diterapkan dalam proyek usaha, jika mendapat untung, keuntungan itu dibagi sesuai porsi kontribusi modal (nisbah). Penanaman modal dilakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio21 terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya: (a). Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 21 Ibid, hal. 97 513
(b). Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. (c). Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. (d). Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. (e). Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Di samping manfaat sebagaimana tersebut di atas, al musyarakah ada resiko yang harus diwaspadai dalam penerapan pembiayaan, diantaranya side streaming yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam akad. Atau lalai dan kesalahan yang disengaja. Dapat juga dengan cara penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur. 2). Al Mudharabah (Trust Financing & Trust Investment) Al Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Dalam hal ini shahibul maal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal, kecuali apabila kerugian penyelewengan atau penyalahgunaan oleh mudharib.22 tersebut terjadi karena 22 Heri Sudarsono, Opcit, hal. 59. Lihat juga Sholahuddin, Opcit, hal. 30-31, dan Lihat juga Ahmad asy Syarbasyi, al Mu"jam al Iqtishad al Islami, Dar Alamil Kutub, Beirut, 1887, hal.212 514
Secara umum, aplikasi perbankan dalam al mudharabah dapat digambarkan dalam skema di bawah ini: Perjanjian bagi hasil Nasabah Bank Proyek/Usaha Pembagian Keuntungan Modal Perbedaan yang esensial dari musyarakah dengan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingi prinsip keadilan. Oleh karena itu masing- masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidak adilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. Ketentuan dari produk penyaluran dana dengan sistem mudharabah (biaya hasil) ini sebagai berikut: 515
(a). Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. (b). Hasil dan penglolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) dan perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing). (c). Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. (d). Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi. b. Prinsip jual beli 1). Murabahah (bagi hasil) Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat dirubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan (bitsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsur setiap bulan sebagaimana diperjanjikan. 516
Sehubungan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa akad murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam akad murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada akad murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark up. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukanatas dasar cost plus profit. Ketentuan umum tehnis perbankan dalam bidang murabahah dapat diaplikasan sebagai berikut: (a). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark up). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. (b). Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil). (c). Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. 517
Skema jual beli dengan prinsip murabahah ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Negoisasi Akad Jual Beli Akad Jual Beli Bank Nasabahh 6. Bayar 5. Terima Barang & dokumen 3. Beli barang 4. Kirim Produsen Murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Murabahah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai (naqdan) atau cicilan (bi staman ajil atau muajjal). Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad murabah yang melibatkan tiga pihak. Murabahah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan menjual barang. Murabahah kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank. 2). Salam (Pemesanan) Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. 518
Dalam praktek perbankan, ketika barang sudah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pada umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Ketentuan umum jual beli dalam sistem salam ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 23 (a). Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp. 5000, -/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang. (b). Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. (c). Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan pararel salam. 3). Istishna (Pemesanan Barang/Proyek dengan Termiyn) Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termiyn) 23 Nadratuzzaman Hosen dan Sarrawi Kartika Sari, Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, PKES, Jakarta, 2007, hal. 34 519
pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi proyek pembangunan berdasarkan prinsip bai' al isttishna. Di dalam perjanjian, nasabah produk istishna selaku pembeli atau pemesan memesan barang kepada bank selaku penjual. Bank akan menjanjikan akan mengirim pesanan pada waktu dan tempat yang ditentukan di masa yang akan datang. Kemudian bank akan memberikan pesanan tersebut (re order) kepada pihak lain/kontraktor atau manufacture. Bank akan mengambil keuntungan dari selisih antara harga bank kepada nasabah dengan harga penjual murni dari kontraktor. Produk pembiayaan investasi istishna ini dapat juga diberikan kepada nasabah yang memenangkan proyek pembangunan kontruksi, sehinga spesifikasi bangunan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK), yaitu sesuai dengan keinginan pemilik proyek. Agar proses pembangunan proyek tidak terganggu yang diakibatkan oleh tersendatnya dana proyek (invoice) yang dibayarkan pertermin, maka nasabah atau pemenang proyek dapat mengajukan pembiayaan istishna ke Bank Syariah. Akad istishna dapat menjadi dasar pembiayaan investasi untuk keperluan pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi mesin dan lain- lain. Ketentuan umum, pembiayaan istishna dapat dijelaskan sebagai berikut:24 (a). Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam ukuran dan jumlah. (b). Harga jual telah disepakati tercantum dalam akad istishna, tidak boleh berubah selama berlakunya akad. (c). Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. 24 Ibid, hal. 35 520
Adapun proses transaksi istishna pada bank syariah sebagai berikut:25 (a). Tahap 1, Nasabah yang memerlukan pembiayaan atas suatu pekerjaan kontruksi memesan bangunan atau pekerjaan konstruksi lainnya kepada bank dengan spesifikasi terntentu dalam nilai pembiayaan tertentu. (b). Tahap 2, Setelah lulus dalam analisis kelayakan pembiayaan hak dan pihak konstruktor menyepakati perjanjian dengan spesifikasi bangunan, lama waktu pekerjaan dilakukan dan jumlah biaya yang diperlukan. Kesanggupan dari pihak kontraktor dinyatakan dalam surat pernyataan sanggup mengerjakan proyek. (c). Tahap 3, Bank dan pemesan bangunan menyepakati perjanjian yang mencakup spesifikasi bangunan, jangka waktu mengerjakan proyek sejak akan pembuatan proyek (antara bank dengan kontraktor), dan biaya pembangunan, serta margin keuntungan untuk pihak bank, jangka waktu angsuran, besar angsuran perbulan dan biaya administrasi. 4). Ijarah (Sewa) Al Ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al ‗Iwahu (ganti). Dalam pengertian istilah yang dimaksud dengan ijarah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyyah) atas barang itu sendiri.26 Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).27 25 Ibid. 26 Heri Sudarsono, Opcit, hal. 66. 27 Ibid. 521
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi leasing sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli asset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal dengan ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian. Menurut Nadratuzzaman Hosen dan Sunarwir Kartika Setiati28 Ijarah yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi ijarah yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Ijarah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (naqdan) atau angsur (bi tsaman ajil atau majjal). Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad ijarah yang melibatkan tiga pihak. Ijarah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. Ijarah yang kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi ijarah ini. Rukun ijarah pertama terpenuhi (ada penyewa, ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada ijab qabul), demikian pula ijarah yang kedua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua akad ijarah ini sah hukumnya. Secara umum, proses ijarah yang dilaksanakan oleh bank syariah mencakup langkah sebagai berikut:29 (a). Tahap 1, Bank dan nasabah bersepakat atas syarat-syarat penyewaan yang dibuat bersama. (b). Tahap 2, Bank membeli asset dari penjual. (c). Tahap 3, Nasabah menyewa asset dari bank dengan membayar. (d). Tahap 4, Nasabah membeli asset dari bank di akhir periode sewa. 28 Nadratuzzaman, Opcit, hal 36-37 29 Ibid. 522
Prinsip Jasa Perbankan a. Wakalah (Perwakilan) Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Menurut istilah yang dimaksud dengan wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.30 Rukun wakalah yakni pihak pemberi kuasa (muwakkil), pihak penerima kuasa (wakil), obyek yang dikuasakan (taukil) dan ijab qabul (sighat). Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memerikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbittan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga ditetapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Bank diberi mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandate) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. b. Kafalah (Guaranty) Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam syariat Islam dibenarkan dengan berpedoman kepada al Qur'an surat Yusuf ayat 72. 30 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta Timur, 2003, hal 32. 523
Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjamin nasabah, di mana bank bertindak sebagai penjamin (kafil), sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (makfullah). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukanya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan jasa yang diberikan. Biasanya penerbitan bank garansi (surat jaminan bank), yang terdiri dari jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan diberikan oleh bank dengan setoran minimal sebesar 10 % dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Dalam praktek perbankan syariah, kafalah dapat dibagi dalam beberapa jenis yakni pertama: kafalah bin nafs yaitu akad memberikan jaminan atas diri sipenjamin (personal guarantec), kedua: kafalah bil maal yakni jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya diperbankan syariah dapat berbentuk jaminan uang muka (advance payment bond) atau jaminan pembayaran (payment bond), ketiga: kafalah mulaqah dan munjazah yakni jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk pelaksanaan suatu pryoyek (reformance bond) atau jaminan penawaran (bid bond), keempat: kafalah bit taslim, yakni penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.31 Aplikasi dan teknis penerapan wakalah di bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:32 1). Wakalah dalam implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. 2). Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukuan L/C, apabila dana nasabah 31 Gemala Dewi, Opcit, hal. 93 32 Heru Sudarsono, Opcit, hal. 76-77 524
ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah atau musyarakah. 3). Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah. 4). Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seijin nasabah. 5). Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. 6). Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank. c. Qard (Pinjaman) Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Dasar hukum dari qard ini adalah firman Allah dalam al Qur'an surat al Hadid ayat 57. terhadap qard ini bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam atau nasabah. Aplikasi qardh dalam perbankan syariah biasanya dalam empat hal, sebagai berikut:33 1). Pinjaman talangan haji, merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah calon haji khusus untuk menutupi kekurangan dana memperoleh kursi/siet haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggara 33 Nadratuzzaman Hosen, Opcit, hal. 51-52. 525
Ibahadah Haji). BPIH ini sebagai syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan nasabah biasanya melunasinya sebelum keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Manfaat produk ini yaitu dapat terpenuhi kebutuhan dana yang mendadak, dengan proses layanan yang begitu mudah dan cepat. Qardh diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dan jangka waktu hingga tiga bulan. Dalam aplikasi perbankan, produk ini menggunakan landasan syariah qardh (pinjaman) wal ijarah (sewa cicil). Qardh wal ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan muslim. Sebagai persyaratan seorang calon nasabah harus memiliki rekening tabungan haji di bank syariah tersebut, dan memiliki formulir SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) yang telah dilegalisir oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten setempat. 2). Pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. 3). Pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memperberatkan para pengusaha jika diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah (sewa cicil) atau bagi hasil. 4). Pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gaji. d. Rahn (Gadai) Menurut bahasa rahn adalah tetap dan lestari, sering juga disebut dengan al halsu yang berarti penahan, orang sering mengatakan ―ni"matun rahinah‖, artinya karunia yang tetap dan lestari.34 Dalam konteks perbankan syariah rahn adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan dari aqad ini adalah 34 Heri Sudarsono, Opcit, hal. 72. 526
untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akan pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan itu. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri, memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya, harus jelas ukurannya, sifat dan nilainya. Ketentuan ini ditentukan berdasarkan nilai riel pasar, dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu, misalnya kendaraan, yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Jika hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Jika hasil penjualan tersebut kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya. Atas transaksi ini bank mendapat imbalan. Sehubungan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa akad rahn merupakan akad pergadaian barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Produk Rahn juga dapat dipergunakan untuk kebutuhan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan kebutuhan lain yang sesuai dengan syariah. e. Hiwalah (Alih Piutang atau Anjak Piutang) Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang sepadan dengan kata intiqal yang berarti perpindahan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi 527
tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal alaih).35 Dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa dengan lembaga pengambil alihan utang (shuldoverneming), atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (debt sale), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor.36 Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Misalnya, seorang supplier bahan bangunan menjual barangya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. f. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) Secara harfiah, sharf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Menurut istilah, yang dimaksud dengan sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya mata uang rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar US atau sebaliknya.37 Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. PENGEMBANGAN BANK SYARIAH Adapun strategi yang diperlukan untuk mengantisipasi kendala-kendala pengembangan bank syariah, antara lain sebagai berikut38: 35 Ibid, hal. 71 36 Ibid 37 Ibid, hal. 78 38 Heri Sudarsono, Opcit hal 50 528
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah. Hal ini diperlukan untuk memicu pengembangan bank syariah. Usaha untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek perbankan syariah diperlukan dalam upaya meningkatkan integritas bank syariah ditengah-tengah masyrakat akademik dan non akademik. Perlu upaya-upaya yang lebih progresif bukan saja dari praktisi, tetapi juga dari pemerintah dan ulama untuk menodorong pemenuhan legalitas instrumen syariah guna memberi ruang yang lebih lebar bagi tumbuhnya bank syraiah. Pengembangan legalisasi bank syariah dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bank syariah. Usaha yang dilakukan untuk mengembangkan aspek legalisasi harus didahului dengan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan sistem bank syariah. Pengembangan kualitas bank syariah perlu dukungan akademisi, keterlibatan akademisi akan membangun konstruksi lembaga keuangan syariah lebih masuk akal dan bisa diterima oleh banyak pihak. Oleh karena itu, hubungan di antara praktisi dengan akademisi bank syariah tidak bisa dipisahkan dalam meningkatkan keterlibatan bank syariah dalam membentuk sistem ekonomi masyarakat. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih ageresif mengenai bank syariah. Sosialisasi itu bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah (KCS), atau semua pihak yang mampu secara legalitas atau materi untuk mendirikan bank umum syariah di seluruh pelosok negeri. Selain sebagai sarana untuk mensosialisasikan bank syariah, langkah ini juga diperlukan untuk mengurangi perilaku ekonomi masyarakat yang mengandung unsur riba, masyir dan ghara. KENDALA DAN MASALAH-MASALAH DALAM PENGEMBANGAN BANK SYARIAH. Dalam perkembangannya bank syariah menghadapi berbagai kendala, kendala tersebut diantaranya sebagai berikut: Sumber daya manusia, maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuwan bidang perbankan syariah. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah terutama bank konvensional yang membuka Islamic Windows berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat 529 ini
diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat. Belum sepenuhnya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai. Walaupun pasca krisis berlangsung pembahasan Undang-undang (UU) bank dan lembaga keuangan syariah terndnya meningkat dari BI dan pemerintah. Namun upaya untuk merealisasi Undang-undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai. Maka setidaknya Undang-undang mampu menginterpretasikan perkembangan bank syariah di masa depan di mana perkembangan bank syariah membutuhkan proses perbankan secara bertahap. Kurangnya akademisi perbankan syariah. Hal ini diakibatkan lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Kondisi ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita lebih familiar dengan literatur-literatur ekonomi konvensional dibanding literatur ekonomi Islam/syariah. Sehingga kajian-kajian ilmiah mengenai keberadaan bank syariah dan instrumen- instrumen keuangan syariah kurang mendapat perhatian. Hal ini yang mengakibatkan keberadaan bank syariah kurang mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat. PENUTUP Demikianlah beberapa hal tentang Hukum Perbankan Syariah. Mengingat kurangnya literatur dan terbatasnya waktu penulisan, sudah tentu makalah yang sederhana ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun tentu sangat penulis harapkan demi sempurnanya makalah ini. 530
DAFTAR PUSTAKA Ahmad asy Syarbasyi, al Mu"jam al Iqtishad al Islami, Dar Alamil Kutub, Beirut, 1887. Ediwarman A. Karim, Bank Islam, AnalisaFiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004. Heri Sudarsono, Bank dan Lemaga Keuangan Syariah, Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007. Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, Babi Al Halabi, Cairo, tanpa tahun, jilid II, Kadin Sadr, Money and Monetary Polities in Early Islam, Essay on Iqtishad, Nur Copr, Silver Spring, 1989 . Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992. Muh. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001. Nadratuzzaman Hosen dan Sarrawi Kartika Sari, Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, PKES, Jakarta, 2007. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Buku Saku Perbankan Syariah, GD Arthaloka GF-05, Jakarta, 2005. Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Kitab al Arabi, Bairut, 1987. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006. Sudin Haron, Prinsip Operasi Perbankan Islam, Berita Publishing Sdr Bhd, Kuala Lumpur, 1996. Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta Timur, 2003. 531
HUKUM PERSEROAN DALAM SISTEM EKONOMI SYARI'AH Oleh: PROF. DR. H.ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum. I. PENDAHULUAN Manusia segala makhluk sosial mempunyai konsekwensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan keperluan orang yang mengadakan hubungan itu, misalnya kerja sama dalam bidang perdagangan, pertanian, pertukangan, tenaga kerja dan sebagainya. Pada umumnya kerjasama yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di antara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya, sehingga memerlukan bantuan orang lain yang ahli untuk mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan. Demikian juga dengan seseorang yang memiliki sawah pertanian, agar tanah pertanian itu dapat menghasilkan, maka diperlukan tenaga orang lain untuk menggarap tanah sawah tersebut supaya menghasilkan sebagaimana yang diharapkan. Sistem ekonomi konvensional mempergunakan berbagai istilah yang serupa pengertiannya dengan istilah perseroan, antara lain perkongsian, persekutuan, kemitraan, wirausaha dan sebagainya. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, istilah perseroan diartikan sama dengan ―syarikat‖ atau ―syirkah‖. Di dalam dunia perdagangan Internasional, istilah perseroan dikenal dengan ―company‖ dan ―Maatschap‖, kedua istilah terakhir ini banyak dipergunakan oleh Amrika Serikat, Kanada dan beberapa Negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Perancis dan Jerman. Sedangkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari segi bahasa, perseroan diartikan sama dengan syirkah dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah Syara' ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi perdagangan dan pada harta benda untuk memperoleh 532
keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam versi yang lain, Taqyuddin An Nabhani1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua- duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya ijab qabul sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Sedangkan Syafi'i Anwar2 mengemukakan bahwa perseroan itu adalah identik dengan syarikat yang mempunyai arti adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Resiko rugi dan laba dibagi secara seimbang dengan penyertaan modal. Sistem ekonomi konvensional mempergunakan istilah Company ketika menyebut perseroan dalam berbagai kegiatan perdagangan. Menurut Peter H. Collin3 yang dimaksud dengan Company adalah ―group of people organized to buy, sell or provide a service, group of people organized to buy or provide a service wich has been legality in corporated, and so is a legal entity separate from its individual members‖. Dalam literature ekonomi konvensional lama kata perseroan diindetikkan dengan Maatschap yang menurut Martias4 mempunyai pengertian sama dengan perserikatan dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti adalah satu perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk bersama-sama mencari keuntungan di mana masing-masing perserta diwajibkan memasukkan dalam perserikatan itu berupa uang, barang dan tenaga kerja. Tentang keuntungan dan kerugian diatur sendiri oleh mereka yang mengadakan perserikatan itu, dan jika tidak diatur dan tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pembahagian itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, biasanya dalam peraturan itu memakai asas keseimbangan dan kesetaraan. Syarat sahnya suatu perseroan sangat tergantung kepada sesuatu yang diperjanjikan. Pada umumnya segala sesuatu yang bisa dikelola dan dapat 1 Taqyuddin An Nabhani, An Nidlam al Iqtishadi Fil Islam, terjemahan Drs.Moh.Maghfur Wachid dengan judul Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hal.153 2 Syafi'i Anwar, Ulumul Qur"an, Vol. II, Tahun 1991 M/1411 H. Nomor 9 hal.13 3 Peter H.Collin, Dictionary of law, Peter Collin Publishing London, Third Edition, 2000, p.70-71 4 Martias Gelar Imam Radjo Mulono, S.H, Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta, 1982, hal.137 533
menguntungkan bagi mereka yang melakukan perseroan. Tidak dibenarkan oleh hukum Islam melakukan perseroan terhadap sesuatu yang telah dilarang oleh syara', misalnya perseroan dalam bidang produksi minuman keras atau peternakan babi dan sejenisnya. Hukum perseroan dalam Islam adalah mubah, sebab ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, banyak orang yang telah mempraktekkan perseroan ini dalam berbagai kegiatan ekonomi dan terhadap hal ini Rasulullah SAW mengakui dan mendiamkan praktek perseroan tersebut. Terhadap sikap Rasulullah SAW yang mendiamkan tindakan perseroan itu, penduduk Kota Madinah menjadikan dasar pembenaran terhadap praktek perseroan tersebut. Di samping itu, hukum perseroan dalam syari'at Islam didasarkan kepada al Qur'an surat Shad ayat 24 yang artinya ― ....... sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh....................‖ Dan surat An-Nisa' ayat 12 dikemukakan ―mereka bersekutu dalam yang sepertiganya‖. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al Hakim bahwa Nabi Muhammad SAW mengemukakan bahwa Allah SWT telah berfirman: Saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah seorang di antaranya tiada mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya. Para pakar hukum Islam sepakat bahwa melakukan perseroan antara orang Islam dengan orang Yahudi, Nasrani dan kafir Zimmi hukumnya mubah. Perseroan antara orang Islam dengan mereka dibenarkan oleh hukum Islam sepanjang perseroan itu tidak dilakukan hal-hal yang telah dilarang oleh syari'at Islam. Orang Islam dilarang melakukan kontrak perseroan dengan orang-orang non Muslim dalam hal investasi pembangunan yang membawa negatif dalam kehidupan masyarakat, seperti investasi perseroan berternak babi, memproduksi minuman keras dan membungakan uang. Perseroan antara orang Islam dengan non Muslim hanya dibenarkan dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama tanpa merugikan orang lain dan dibenarkan oleh syari'at Islam. Di samping itu, para ahli hukum Islam juga sepakat bahwa perseroan yang dilakukan oleh yang dikendalikan oleh orang lain (mahjur "alaih) dan perseroan yang dilakukan oleh orang yang tidak boleh menglola harta, hukumnya tidak sah dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum. 534
II. KONSEP PERSEROAN DALAM HUKUM ISLAM Hukum Islam menganut prinsip bahwa suatu perseroan dianggap sah kalau perseroan tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Menurut Sulaiman Rasyid5 rukun perseroan dalam syari'at Islam ada tiga macam yakni pertama: adanya sighat ijab qabul (lafaz akad) apabila sudah terjadi kesepakatan terhadap sesuatu hal yang diperjanjikan, kedua: pihak-pihak yang melakukan perseroan (orang-orang yang dibenarkan oleh syari"at Islam untuk melakukan perseroan), ketiga: pokok pekerjaan yakni bidang usaha yang akan dijalankan. Di samping itu, diperlukan syarat yang harus ada dalam suatu perseroan, antara lain, pertama: orang yang melaksanakan perseroan itu harus sehat akalnya, oleh karena itu tidak sah suatu perseroan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan berada di bawah pengampuan dan perwalian, kedua: dengan kehendaknya sendiri, tidak dibenarkan perseroan dilakukan di bawah tekanan, paksaan dan ancaman, ketiga: barang modal yang diperjanjikan harus bernilai dan halal. Apabila rukun dan syarat itu sudah terpenuhi, maka terjadilah hal-hal yang telah diperjanjikan. Semuanya sudah terjadi dan menjadi satu, tidak lagi dipersoalkan asal usul barang yang diperjanjikan itu. Para ahli hukum Islam membagi perseroan menjadi dua bentuk pertama: syirkatul amlak (syirkah hak milik) yaitu perseroan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli dan warisan, kedua: syirkah transaksional (syirkatul uqud) yakni perseroan antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, dan para ahli hukum Islam membagi lagi syirkah ini menjadi beberapa bentuk yaitu syirkatul ‗Inan, syirkatul abdan (syirkah usaha), syirkatul wujuh, syirkatul mufawadah dan sebagainya. Syirkatul Milk (perseroan dalam pemilikan harta) mempunyai sifat yang berbeda antara ―pilihan‖ dan ―kewajiban‖. Syirkah pilihan (sukarela) adalah perseroan di mana dua orang melakukan usaha gabungan pada satu barang tertentu, atau barang itu ditinggalkan kepada mereka, secara bersama-sama dari warisan dan mereka menerimanya, atau di mana mereka berdua memperoleh pemilikan atas suatu barang tertentu, atau di mana mereka menggabungkan harta yang dimilikinya dengan sedemikian rupa sehingga sulit dipisahkan satu sama lain. Sedangkan syirkah wajib/keharusan adalah perseroan di mana 5 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal.278 535
harta dua orang digabung menjadi satu, tanpa ada lagi bagian-bagian mereka, dengan keadaan demikian menjadikan harta tersebut sulit atau tidak mungkin lagi dapat dibedakan. Oleh karena itu, pada jenis kemitraan ini, tidak boleh seorang mitra lain melakukan suatu tindakan, tanpa seijin mitra lain itu. Namun demikian, diperbolehkan bagi seornag mitra untuk menjual bagiannya kepada yang lain, semuanya dalam bentuk pernyataan. Menurut Sunarto Zulkifli6 secara garis besar, terdapat dua jenis akad di dalam transaksi (perseroan) yang sering terjadi dan diakui oleh syari'ah Islam, yakni pertama: perseroan yang didasarkan akad tabarru' (kebaikan), kedua: perseroan yang didasarkan kepada akad tijarah (perdagangan). Perseroan yang didasarkan akad Tabarru' merupakan jenis perseroan dalam transaksi antara dua orang atau lebih yang tidak beroreintasi kepada profit (keuntungan) dan bisnis (perdagangan), dalam pelaksanaannya non profit oriented. Perseroan yang bersifat tabarru' digunakan untuk tujuan saling tolong menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT. Sedangkan perseroan yang didasarkan kepada akad tijarah merupakan jenis perseroan antara dua orang atau lebih yang berorientasi kepada profit atau bisnis (profit oriented). Perseroan dalam akad tijarah dapat berbentuk Natural Certainty Contract (memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah maupun dari segi penyerahannya) dan ada yang berbentuk Natural Uncertainty Contract, yakni (perseroan dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun penyerahannya). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perseroan berdasarkan syariat terjadi karena adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka menyetor sejumlah hartanya (biasanya berbentuk uang) kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan mereka bagi sesuai yang diperjanjikan. Ada juga keuntungan dibagi sama rata walaupun jumlah harta yang disetor tidak sama, hal ini dapat dibenarkan asalkan mereka saling ridha dan kerelaan hati. Prinsip perseroan dalam syariat Islam adalah kejujuran, keadilan, kerelaan dan tidak saling merugikan sesama anggota perseroan. 6 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, Zikrul Hakim, Jakarta Timur, 2003, hal.13-15 536
III. BENTUK-BENTUK PERSEROAN 1. Perseroan ‗Inan (Syarikat "Inan) Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang penyebutan perseroan (aliansi) ini sebagai syirkatul ‗Inan. Sebahagian mereka mengatakan bahwa kata ―'Inan‖ itu diambil dari kata‖"Inan Dabah‖ yang artinya tali kekang. Maksudnya masing-masing di antara orang yang melakukan perseroan (aliansi) memegang tali kekang bisnis patnernya sehingga mereka hanya melakukan pekerjaan dengan izinnya. Masing-masing menjadikan patnernya terkekang melakukan sebagian aktivitasnya dalam menglola modalnya, atau membolehkannya modal dan keuntungan mereka berdua berpaut seperti tali kekang di tangan seorang kesatria berkuda secara melintang dan mendatar dalam dua kondisi, senang dan sebaliknya, semuanya ini ada dalam kemungkinan. Dengan hal ini berdasarkan ijma' para ahli hukum Islam di berbagai negeri diperbolehkan, karena ummat Islam sudah terbiasa melakukan transaksi semacam ini dan tidak ada para ulama yang melarang, dan menyalahkannya.7 Mayoritas ulama fiqih mendefinisikan perseroan ‗Inan (syirkatul "Inan) adalah persekutuan dalam beNtuk modal, usaha dan keuntungan. Maksudnya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu membagi keuntungan yang mereka peroleh secara bersama dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. Perseroan ‗Inan adalah bentuk persekutuan dalam modal, usaha dan membagi keuntungan. Modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan oleh mereka bersama dan apabila mendapat untung mereka bagi bersama. Perseroan ‗Inan dibenarkan oleh hukum Islam atas dasar ijma' para ulama, meskipun ada perbedaaan dalam pelaksanaan dan satuannya. Menurut Moch Faisal Salam8 dalam perseroan ‗Inan yang menjadi investasi adalah uang. Sebab uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitung nilainya pada saat melakukan transaksi, dan nilai 7 Adiwarman A.Karim, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hal.149. 8 Moch.Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari"ah, penerbit Pustaka, Bandung, 1427 M /2006 M, hal.55 537
tersebut akan dijadikan sebagai investasi pada saat transaksi. Syaratnya investaasi harus jelas, sehingga langsung bisa dikelola, sebab perseroan dengan investasi yang tidak jelas, tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Oleh sebab itu, tidak boleh mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang, sebab ketika secara tiba-tiba terjadi pembubaran harus dikembalikan kepada investasi awal. Di samping itu, karena hutang tidak mungkin langsung dikelola, pada hal tujuan dilakukan perseroan adalah untuk menglola sebuah usaha untuk mendapat keuntungan yang diharapkan. Perseroan ‗Inan pada dasarnya adalah perseroan dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota perseroan harus menyetor modal yang sama besar, demikian pula dalam hal wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dalam perseroan ‗Inan dapat saja para pihak menyertakan modalnya lebih besar dari pada modal yang disertakan oleh pihak yang lain, dan juga boleh dilakukan salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha (pesero pengurus), sedangkan yang lain tidak (hanya sebagai pesero komanditer). Di samping tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, juga tidak harus berupa satu macam. Hanya saja kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan nilai (standar) yang sama, sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu. Sehingga boleh saja, terjadi perseroan antara dua pihak dengan menggunakan uang Mesir dan uang Syiria, namun keduanya harus dinilai dengan (standar) yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak agar bisa melebur menjadi satu. Sebab disyaratkan investasi perseroan tersebut harus berupa kekayaan yang satu setelah terjadi peleburan, hingga bisa berlaku untuk semua pihak, sehingga masing-masing pihak tidak bisa lagi memilah-milah kekayaan satu pihak dengan pihak yang lain. Perseroan model ini dibangun dengan prinsip perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah). Sebab masing-masing pihak, dengan memberikan kekayaannya kepada peseronya berarti telah memberikan kepercayaan kepada peseronya serta dengan izinnya untuk menglola kekayaan tersebut, maka masing- masing pihak telah mewakilkan kepada peseronya. Apabila perseroan tersebut 538
telah sempurna, maka ia telah menjadi satu dan para pesero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroannya terjadi pada badan (diri) mereka. Dengan demikian, tidak diperbolehkan seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan diri orang lain dalam menjalankan perseroannya. Namun diperbolehkan menggaji siapa saja yang dikehendaki dan memanfaatkan seseorang untuk dijadikan sebagai ajiir perseroannya, bukan sebagai ajiir salah seorang pesero. Menurut Taqyuddin An Nabhani9 dalam perseroan ‗Inan ini masing-masing pesero boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya merupakan maslahat bagi perseroannya. Masing- masing juga berhak melepaskan harga dan barang yang dijual, dan berhak tidak sepakat dalam masalah hutang, serta berhak menuntut hutang, juga berhak memindahkan dan dipindahkan hutangnya, dan berhak pula mengembalikan cacat tertentu, di samping berhak mengontrak dengan investasi perseroan, dan dikontrak, sebab manfaat-manfaat trersebut berlaku untuk barang, sehingga statusnya sama dengan jual beli. Masing-masing juga berhak menjual barang (misalnya jual mobil). Dan berhak mengontrakannya sebagai barang dagangan, karena manfaatnya dalam perseroan tersebut sama dengan zat barang itu sendiri, sehingga hal itu juga berlaku bagi perseroan tersebut. Beban tanggungan dalam perseroan ‗Inan, hanya ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugiannya harus ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata. Apabila nilai kekayaan tersebut tiga dibanding satu, maka kerugian yang ada juga dihitung, dengan perbandingan tiga banding satu. Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka kesepakatan itu tidak ada nilainya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing pihak disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh pesero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembahagian keuntungan. 9 Taqyuddin An Nabhani, Opcit, hal.157-158 539
Pembagian keuntungan dalam perseroan ‗Inan adalah sesuai dengna apa yang telah diperjanjikan atau kesepakatan. Pada umumnya dilakukan dengan membagi sama besar berdasarkan perbandingan modal yang disetorkan. Bisa juga pembagian keuntungan itu tidak sama besarnya sebab pekerjaan yang lebih besar dan orang yang melakukan pekerjaan itu bisa berbeda-beda dan pekerjaan yang dilakukan itu juga berbeda-beda, sehingga masing-masing pihak dapat meraih keuntungan yang berbeda pula. Tetapi hal yang terakhir ini sangat tergantung kepada perjanjian (aqad) yang telah disetujui bersama sebelum perseroan dilaksanakan. Jika seorang pesero melakukan pekerjaan dalam perseroan ini, sedangkan anggota pesero lainnya tidak melakukan pekerjaan dalam perseroan tersebut, maka hasil kerja itu tetap berlaku bagi mereka, sebab pada hakekatnya pekerjaan itu mereka pikul bersama-sama, sehingga adanya saling tanggung menanggung di antara mereka untuk melakukan pekerjaan itu, maka ia wajib diberi keuntungan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa perseroan ‗Inan adalah perseroan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan obyek transaksi meliputi modal yang harus diketahui dengan jelas, harus riel dan tidak merupakan hutang pada orang lain. Sedangkan obyek transaksi yang berbentuk usaha, masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Yang menyangkut keuntungan, hendaknya harus diketahui jumlahnya, merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentasi tertentu. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal yang disetor, karena keuntungan itu tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga ditentukan oleh usaha yang dilakukan dalam perseroan tersebut. Kadang-kadang seseorang memiliki keahlian yang lebih dari mitra yang lain, sehingga tidak adil kalau keuntungan dibagi rata sesama mereka. Syirkah ―inan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan aliansi (mitra), atau karena gila salah satu pihak, sakit ayan dan idiot serta hal-hal lain yang dilarang oleh syari'at Islam. Oleh karena bentuk kerja sama dalam perseroan ini adalah mubah (diperbolehkan), maka masing-masing pihak 540
yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja mereka kehendaki. Namun para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Maliki berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka menyatakan bahwa kerjasama itu terlaksana dengan adanya perjanjian (aqad) yang mereka sepakati, oleh karena itu tidak begitu saja mereka mengakhiri perjanjian itu secara sepihak. Jika mereka ingin membatalkan perjanjian yang telah disepakati itu, maka pengembalian harta dalam perseroan yang telah mereka sepakati harus dengan putusan hakim. Kalau hakim melihat kemitraan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka barulah sahamnya dapat dijual. Jika hakim melihat sebaliknya, maka harus ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya.10 Apabila salah satu pihak yang beraliansi (mitra) dagang habis sebelum dicampurkan, maka secara hukum syirkat semacam itu batal dengan sendirinya. Namun jika modal itu habis sudah bercampur (sudah menjadi modal bersama milik perseroan), maka hal itu harus ditanggung bersama sebagai konsekwensi gagalnya perseroan. Dalam keadaan ini perseroan mereka tidak langsung terhenti operasionalnya, perseroan itu tetap menjalankan aktivitasnya sehingga sedikit demi sedikit perseroan dapat bangkit kembali. Praktek perseroan ‗Inan dalam ekonomi Islam, dapat dipersamakan dengan Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi dan sebagainya yang berlaku di Indonesia. 2. Perseroan Abdan (Syirkatul Abdan). Perseroan Abdan adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapatkan upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan, misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi berserikat untuk melakukan suatu pekerjaan membangun sebuah gedung, mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai, kemudian hasilnya mereka bagi bersama. Perseroan Abdan juga dikenal dengan berbagai perseroan seperti perseroan pertukangan (syirkatul al Sanayi"), perseroan menerima kerja (syirkah 10 Edi Warman A.Karim, Opcit, hal.153-154 541
al a"mal), perseroan perbengkelan, perseroan pengangkutan, perseroan pengeboran minyak dan sebagainya. Para ahli hukum Islam berselisih pendapat tentang diperbolehkan perseroan abdan ini. Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali memperbolehkan dilaksanakan perseroan Abdan. Sedangkan para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Syafi'i tidak membenarkan (melarang) dilaksanakan perseroan ini. Para ahli hukum Islam yang memperbolehkan diberlakukan perseroan ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah Ibnu Abdillah, dari ayahnya Abdullah bin Ma'sud, diriwayatkan bahwa ia menceritakan ―saya dan Sa"ad serta Ammar melakukan kerjasama pada hari perang Badar. Namun saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa, sementara Sa"ad memperoleh dua orang tawanan‖. Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang mereka lakukan. Dalam kaitan ini Imam Ahmad berkata ―Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengesahkan kerjasama (perseroan) yang mereka lakukan ini‖.11 Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa perseroan semacam ini adalah batil (tidak sah), sebab yang dimaksud dengan perseroan adalah persekutuan dalam modal yang berbentuk uang dan kerja, setiap perseroan yang tidak didasarkan kepada uang dan kerja, maka perseroan itu batil. Namun pendapat Imam Syafi'i ini dibantah oleh ahli hukum Islam yang lain dengan alasan bahwa tujuan dari suatu perseroan (Syirkah) itu adalah memperoleh keuntungan yang tidak hanya didasarkan kepada modal harta saja, tetapi juga didasarkan kepada modal kerja dalam bidang kegiatan tertentu sesuai dengan kesepakatan, bisa juga dilakukan dengan sistem penjaminan yakni masing-masing pihak menjadi penjamin bagi yang lain untuk menerima usaha pasangan bisnisnya seperti menerima usahanya sendiri. Sehingga terealisir perseroan dari keuntungan yang dihasilkan usaha penjaminan tersebut. Antar persero tidak harus ada kesamaan dalam masalah keahlian dan tidak harus semua pesero yang terlibat dalam perseroan itu terdiri dari para pengrajin. Oleh karena itu, apabila para pengrajin dengan beragam keahliannya telah 11 Ibid, hal.160 542
melakukan perseroan, maka perseroan tersebut hukumnya mubah. Apabila mereka melakukan perseroan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya yang satu memimpin perseroan, lalu yang lain mengeluarkan biayanya, sementara yang lain lagi mengerjakan dengan tangannya, maka perseroan tersebut hukumnya sah. Jadi, apabila para pekerja dalam suatu perusahaan melakukan perseroan, baik semua peseronya mengerti tentang industri, atau yang mengerti hanya sebagian saja, sementara yang lain tidak, kemudian semuanya melakukan perseroan dengan pengrajin, pekerja, juru tulis dan penjaga yang semuanya menjadi pesero dalam perusahaan tersebut, maka itupun hukumnya mubah. Hanya saja pekerjaan yang dilakukan itu dengan tujuan mencari keuntungan dan dibenarkan oleh syari'at Islam.12 Asas kerjasama antar sesama dalam perseroan ini adalah jaminan dan garansi. Setiap usaha yang diterima masing-masing pihak dalam perseroan ini berada dalam jaminan semua pihak berdasarkan kejujuran dan keridhaan. Oleh karena itu, setiap personil yang berada dalam perseroan itu bisa menuntut dan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapat keuntungan yang diharapkan, sebab hal itu bisa dicapai kalau ada jaminan dan garansi. Kalau mereka sudah bersepakat untuk bersekutu dalam jaminan dan garansi maka mereka juga harus berserikat dalam keuntungan. Mereka berhak mendapat keuntungan sebagaimana mereka memikul jaminan dan garansi secara bersama- sama. Kalau mereka mensyaratkan usaha dibagi dua (1-1) dalam perseroannya, hal ini dapat dibenarkan karena modal itu usaha dan keuntungan adalah modal. Usaha dapat dihargai dengan penilaian kualitas, sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kalau salah seorang di antara mereka dalam perseroan berusaha sendirian, maka usaha itu menjadi milik bersama anggota peseronya, asalkan pihak yang tidak ikut berusaha dalam perseroan itu bukan karena menolak melakukan usaha, tetapi karena pembagian tugas saja. Jika ia menolak melakukan usaha (bekerja), maka mitra peseronya berhak membatalkan perjanjian kerjasama dalam perseroan tersebut. Bahkan 12 Moch Faisal Salam, Opcit, hal.57-58 543
pendapat dikalangan para ahli hukum mazhab Hambaliyah, kalau keadaan seperti itu, maka salah satu pihak (yang bekerja) berhak mengambil untung semuanya dari hasil yang dikerjakannya dan mitra pesero yang tidak mau kerja itu tidak perlu diberi keuntungan yang diperolehnya, karena itu tidak berhak atas keuntungan sebagai imbalan yang mestinya dapat diterima. Orang yang tidak mau bekerja dalam perseroan ini, pada hal ia sudah mengikat diri dalam suatu mitra kerja, maka ia tidak berhak atas segala keuntungan yang diperolehnya, kecuali kalau ia tidak bekerja karena ada alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Perseroan Abdan berakhir dengan berakhirnya kerjasama dengan berdasarkan kriterianya secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau karena kematian salah satu dari pihak yang mengadakan perseroan abdan, atau karena salah satu pihak menjadi gila, atau karena jatuh failet atau bangkrut sebab terlalu banyak hutang dan sejenisnya. Perseroan Abdan juga dapat berakhir karena berakhirnya perjanjian yang telah disepakati, dan atau salah satu pihak menyimpang dari perjanjian yang disepakati, atau juga karena ada bukti pengkhianatan dari salah satu pihak yang melakukan perseroan. 3. Perseroan Wujuh (Syirkatul Wujuh). Perseroan wujuh adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai mudharib. Ibnu Qudamah13 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan syirkatul wujuh adalah kerjasama yang dilakukan dua pihak dengan cara mereka berdua membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian 1-2, 1-3 atau 1-4, lalu setelah dijual, keuntungan yang diberikan Allah SWT kepada mereka dibagi bersama, jual beli semacam ini dibenarkan oleh hukum Islam. Perseroan modal ini mengikat dua orang pelaku atau lebih yang tidak memiliki modal uang, tetapi mereka memiliki prestige atau nama baik ditengah masyarakat sehingga membuka kesempatan kepada mereka untuk bisa membeli 13 Ibnu Qudamah, al Mugni, Dar al Fikr, Cairo, Jilid V, tanpa tahun, hal.14 544
sesuatu secara berhutang. Mereka bersepakat untuk membeli barang secara berhutang dengan tujuan untuk dijual, lalu keuntungan jual beli itu mereka bagi bersama. Perseroan semacam ini, di Indonesia dapat dipersamakan dengan komisioner, keagenan, perantara dan sebangsanya. Perseroan wujuh ini berbeda dengan perseroan yang lain. Letak perbedaannya adalah modal dan tanggung jawab. Perseroan wujuh bentuk kerjasama yang dibangun bukan modal berupa uang atau keahlian (skill), tetapi pada prestige (nama baik) dan kehormatan (Jah) dalam masyarakat sehingga ia dipercaya untuk mengadakan jual beli sehingga menghasilkan uang. Sedangkan pada perseroan lainnya bentuk kerjasama didasarkan pada modal uang dan keahlian sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dibagi kepada anggota dari perseroannya. Bentuk kerjasama dalam perseroan wujuh misalnya dua orang atau lebih membeli sesuatu tanda modal (biasanya dengan hutang atas dasar kepercayaan), mereka mengadakan jual beli itu atas dasar nama baik dan kepercayaan para pedagang kepada mereka. Apabila mendapat untung dari hasil jual beli tanpa modal itu, maka keuntungan dibagi kepada mereka yang mengadakan kerjasama dalam perseroan wujuh ini. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang perseroan wujuh ini. Para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki perseroan wujuh ini batil dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam sebab unsur modal dan keahlian (kerja) tidak ada di dalamnya. Sedangkan para ahli hukum dikalangan mazhab Hanafi dan Hambali mengemukakan bahwa perseroan wujuh ini dibolehkan dalam praktek jual beli berdasarkan hukum Islam, meskipun tidak ada modal berupa uang tetapi sudah ada pekerjaan yang dilakukan yaitu dalam bentuk mempertemukan pihak produsen atau penjual dengan pihak pembeli (baik secara phisik maupun tidak), dan terjadinya jual beli banyak sedikitnya dipengaruhi oleh peran yang mereka lakukan. Pada umumnya kaum muslimin telah terbiasa melakukan perseroan wujuh ini tanpa ulama yang menyalahkannya. 4. Perseroan Mufawadhah (Syirkatul Mufawadhah). Menurut bahasa, kata al Mufawadhah mempunyai arti syirkah atau perseroan dalam segala hal. Sedangkan secara terminology, al Mufawadhah 545
adalah setiap perseroan (syirkah) di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas dan hutang piutang, dari mulai berdirinya perseroan (syirkah) hingga akhir dari perseroan (syirkah). Masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Dalam perseroan ini mitra kerja bebas mengoperasikan berbagai akitivitas keuangan (finansial) dan aktivitas kerja yang menjadi tuntutan semua bentuk kerja sama, namun dengan syarat tidak termasuk di dalamnya usaha- usaha yang fenomenal atau berbagai macam denda.14 Taqyuddin An Nabhani15 menjelaskan bahwa perseroan mufawadlah adalah perseroan antara dua pesero sebagai gabungan bentuk semua perseroan yang telah diuraikan di atas, yakni dua pesero menggabungkan diri dengan perseroan modal ‗Inan, abdan, wujuh dan mudharabah. Misalnya adalah, seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan membangun beberapa rumah untuk dijual dan diperdagangkan. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan barang tanpa harus membayar harganya secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari pedagang. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa perseroan kedua insinyur itu secara bersama- sama membangun rumah adalah perseroan abdan. Sedangkan apabila dilihat dari segi harta yang sama-sama mereka keluarkan, maka usaha yang mereka lakukan disebut perseroan ‗Inan. Sementara itu apabila dilihat dari segi sama-sama mendapatkan modal dari pihak lain untuk dikelola, kemitraan mereka disebut dengan perseroan mudharabah. Sedangkan kerjasama mereka menglola barang yang menjadi hasil pembelian mereka, melalui kepercayaan pedagang kepada mereka, maka usaha mereka disebut dengan perseroan wujuh. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa perseroan mufawadhah merupakan pesero atas dasar kemitraan universal di dalam semua transaksi, di mana setiap mitra secara timbal balik melakukan mitra bisnis dengan yang lain, tanpa batasan dan ketentuan. Hanya saja para ahli 14 Adiwarman A Kari, Opcit, hal.166-167 15 Taqyuddin An Nabhani, Opcit, hal.165-166 546 tujuan
hukum Islam menetapkan empat syarat utama dalam kemitraan ini, yakni pertama: modal, harus ada persamaan modal antar mitra. Oleh karena itu tidak dapat dielakkan bahwa kesamaan yang sempurna dapat dicapai melalui persamaan dalam harta, yaitu dalam bentuk kemitraan modal seperti dalam bentuk mata uang dirham atau dinar, kedua: dalam hal hak dan tanggung jawab. Tentang ini harus sama dalam kemitra, sebab jika salah satu mitra mendapat hak yang berlebih, sedangkan mitra yang lain hanya sedikit, maka persamaan dalam perseroan menjadi tidak sempurna, ketiga: mempunyai agama yang sama. Hal ini diperlukan untuk membantu di dalam bisnis kemitraan normal. Keempat: timbal balik dan hal ini harus dicantumkan dalam kontrak, apabila hal ini tidak dicantumkan maka perseroan menjadi tidak sah.16 Suatu kontrak timbal balik dapat dilakukan antara dua orang dewasa baik yang menyangkut perwakilan dan uang jaminan. Maksud pokoknya yaitu pertama: kemitraan ini tidak dapat dilakukan kecuali dalam bentuk tunai (uang standar mas atau perak). Tetapi dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa kemitraan semacam ini sah dilakukan dalam bentuk barang yang dapat diukur beratnya dan barang-barang tersebut dapat disamakan dengan uang, kedua: apapun perdagangan yang dilakukan oleh kedua mitra dalam bentuk kontrak timbal balik, keduanya saling berpartisipasi kecuali dalam hal makan dan pakaian, perdagangan yang dilakukan mitra untuk dirinya sendiri. Oleh karena kontrak timbal balik ini menuntut kedua mitra untuk berpartisipasi sewajar dan bersama- sama, maka perdagangan akuivalen dengan perdagangan mitranya sangat diharapkan, dan harus saling mengetahuinya, ketiga: hutang yang dilakukan oleh salah satu mitra menjadi kewajiban bagi mitra lainnya pula. Asalkan hutang yang dibuat itu ada hubungannya dengan kemitraan, maka mitra yang lain mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap hutang itu. Apabila salah seorang pesero menuntut pembubaran perseroan yang telah mereka bentuk dengan kesepakatan bersama, maka anggota pesero yang lain harus memenuhi tuntutan itu. Jika mereka terdiri dari beberapa pesero, kalau salah seorang di antara mereka menunut pembubaran perseroan, sementara 16 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Terjemahan Soeroyo dan Nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hal.367-368 547
anggota pesero yang lain tetap bertahan dalam perseroan itu, maka ia statusnya tetap sebagai anggota pesero. Oleh karena perseroan yang telah dibuat sebelumnya sudah rusak karena ada anggota pesero yang keluar, maka akta pedirian pesero itu perlu diperbaharui sesama anggota pesero yang masih tetap bersedia melanjutkan perseroan itu. tersebut di atas, Taqyuddin An Nabhani menjelaskan17 bahwa perlu dibedakan antara pembubaran dalam perseroan Sehubungan dengan hal mudlarabah dengan pembubaran pada perseroan yang lain. Dalam perseroan mudlarabah, apabila seorang penglola perseroan menuntut dilakukan penjualan harta kekayaan perseroan, sedangkan anggota pesero menuntut bagian keuntungan yang telah didapat oleh perseroan, maka tuntutan dari penglola haruslah diperhatikan dan dipenuhi, sebab keuntungan yang diperoleh selama usaha yang dijalankan dalam perseroan adalah haknya dan dapat diketahui dengan penjualan asset perseroan itu. Adapun dalam bentuk perseroan yang lain apabila salah seorang di antara mereka menunut bagian keuntungannya, sementara anggota pesero yang lain menuntut dilakukan penjualan asset, maka tuntutan bagian keuntungan harus dipenuhi, sedangkan tuntutan penjualan asset tidak harus dipenuhi. Tentang pembahagian keuntungan dalam perseroan mufawadhah sangat tergantung kepada kesepakatan sewaktu perseroan itu dibuat dan dalam akta pendirian perseroan itu sudah dicantumkan dengan detail keuntungan yang diharapkan beserta pembahagiannya kepada semua para anggota pesero. Dalam praktek sering ditemukan tentang pembahagian keuntungan peseroan dengan cara fifty-fifty walaupun investasinya tidak sama antar para anggota pesero, ada pula pembagian keuntungan itu dilakukan secara berbeda walaupun investasinya sama. Semuanya sangat tergantung kepada situasi dan kondisi perseroan itu dijalankan, dan juga keridhaan para anggota pesero dalam membuat aqad kerjasama tersebut. 17 Taqyuddin An Nabhani, Opcit, hal.167 548
5. Perseroan Mudharabah (Syirkatul Mudharabah) Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqh Islam disebut dengan mudharabah, yang oleh ulama fiqh Hijaz disebut dengan ―qiradh‖. Secara terminology, para ahli hukum Islam mendefinisikan perseroan mudharabah atau qiradh adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuatnya. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa yang diserahkan kepada pekerja (pakar dagang) itu adalah sesuatu yang berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.18 Perseroan mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama supplier atau pemilik modal disebut mudharib, dan pihak kedua disebut ―dharib‖. Dengan demikian perseroan mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada satu pihak, dan pemakai modal dipihak yang lain, pihak pemilik menyumbang modalnya dan pihak menerima mengelola modal tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kontrak yang telah disepakatinya. Pembahagian keuntungan bagi keduanya (mudharib) menerima 60 % dan penglola (dharib) 40 % atau dengan presentasi yang mereka sepakati bersama. Jika mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh mudharib, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada dharib. Bentuk perseroan mudharabah adalah sama dengan perseroan muqadaradhah, yang keduanya mempunyai arti peminjaman uang untuk keperluan bisnis. Orang Irak menyebut jenis perseroan ini dengan mudharabah, yang berasal dari bahasa Arab ―dardh‖ yang berarti berjalan di atas atau berjalan 18 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hal.175-176 549 untuk
di muka bumi. Dinamakan demikian sebab dharib berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Pada zaman dahulu dharib ini harus berpergian jauh di muka bumi untuk melakukan kegiatan bisnis dengan maksud mencari keuntungan. Oleh karena itulah ia berhak untuk mendapat keuntungan atas pekerjaannya sebagai keuntungan dari hasil kerjasama dengan mitranya. Orang Madinah menyebut perseroan ini dengan istilah ―muqaradhah‖ yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian hak dari mudharib kepada dharib untuk menggunakan modalnya dalam bisnis agar memperoleh keuntungan dan keuntungan itu dibagi sebagaimana yang telah disepakati. Perseroan mudharabah dibenarkan dalam hukum Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam menglola dan menjalankan modal itu untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena banyak pemilik modal tidak pakar dalam menglola bisnis, sementara banyak pula orang yang tidak punya modal tapi pakar dalam menglola bisnis, maka Islam memberi kesempatan untuk saling kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam menglola dan memproduktifkan modal itu. Dasar hukum diperbolehkan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah SWT dalam surat al Muzammil ayat 20 yang berbunyi ― .......... dan sebagian mereka berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah .........‖ dan surat al Baqarah ayat 198 yang berbunyi ―tidak ada dosa bagian untuk mencari karunia (rezki hasil berdagang) dari Tuhanmu ........‖ Alasan lain diperbolehkan praktek perseroan mudharabah dalam hukum Islam adalah didasarkan kepada contoh yang ada pada Nabi Muhammad SAW sendiri yang bekerja sebagai dharib pada Siti Khodijah sebelum beliau diangkat secara resmi sebagai Nabi. Para ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan perseroan muqaradhah sebagai suatu bentuk transaksi bisnis yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hal ini juga didasarkan kepada banyaknya para sahabat Rasul melakukan perseroan semacam ini dan Nabi Muhammad SAW mengetahui akan praktek perseroan ini dan beliau menyetujui dan tidak melarangnya. Atas dasar persetujuan dari Nabi Muhammad SAW terhadap praktek perseroan mudharabah ini, dijadikan dasar oleh para pelaku bisnis untuk 550
melakukan kontrak mudharabah atau muqaradhah ini. Menurut Nasrun Haroen19 terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur Ulama dalam menetapkan aqad mudharabah. Para ahli hukum Islam dikalangan Hanafiah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam aqad mudharabah hanyalah ijab dari orang yang menyerahkan modal dan qabul dari orang yang menglola modal. JIka pemilik modal dengan penglola modal telah melafazkan ijab dan qabul, maka aqad itu telah memenuhi rukunnya dan sahnya perseroan tersebut. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain ijab qabul sebagai syarat akad mudharabah tersebut. Adapun syarat-syarat perseroan mudharabah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah pertama: yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang dapat bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan menglola modal adalah wakil dari pemilik modal, kedua: yang terkait dengan modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penglola modal (dharib). Tidak dibenarkan modal itu berbentuk barang dan hutang, karena sulit menentukan keuntungannya kecuali modal yang berbentuk wadi'ah (titipan) boleh dijadikan modal transaksi perseroan mudharabah asalkan jelas tempo titipannya, ketiga: yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembahagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembahagian keuntungan itu tidak jelas, maka menurut para ahli hukum mazhab Hanafi transaksi itu tidak sah dan dianggap batal.20 Ketentuan-ketentuan pokok perseroan mudharabah yakni pertama: modal harus standar uang yang berada (sebaiknya emas atau perak sebagai standar) 19 Ibid, hal.177-178 20 Ibid, hal.178 551
dan bukan berupa komaditi karena ketidak stabilan harganya, kedua: modal dipercayakan kepada dharib (pemilik modal), ketiga: keuntungan harus tidak terbatas, maksudnya keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara adil, tidak boleh merugikan salah satu pihak, keempat: tidak ada keuntungan yang tidak pasti, tidak boleh ada persyaratan tertentu dalamnya yang dapat menimbulkan ketidak pastian atas keuntungan, karena persyaratan yang demikian dapat membatalkan kontrak, karena merusak tujuan kemitraan, kelima: modal harus dijelaskan, ditentukan dan diketahui pada saat dilakukan kontrak dan harus menjadi milik pemodal sehingga dapat dialihkan kepada penglola modal (dharib). Suatu kontrak mudharabah dapat dibubarkan apabila salah satu pihak (mitra) meninggal dunia, sudah pindah agama selain Islam (murtad) atau melepaskan hak sebagai dharib. Selain dari itu, para ahli hukum Islam juga menetapkan bahwa suatu kontrak mudharabah menjadi tidak sah kalau persyaratan manajemen yang diajukan oleh pemilik modal tidak dilaksanakan, karena apabila persyaratan itu ada, maka modal tidak pernah dimiliki manajer (dharib) secara mutlak, sehingga ia tidak dapat bertindak secara leluasa dalam menglola modal sehingga dengan begitu tujuan diadakan kontrak mudharabah itu yaitu untuk memperoleh keuntungan tidak tercapai. Kontrak juga tidak sah kalau pemilik modal memaksa kehendaknya kepada dharib agar melakukan bisnis di kota tertentu sesuai dengan keinginan pemilik modal. Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perseroan mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyawarah di mana pihak yang bersero adalah pemilik dana (shahibul maal) dan pemilik tenaga (mudharib). Perseroan mudharabah terjadi apabila ada pemilik modal (shahibul maal), pemilik usaha (mudharib), ada usaha atau proyek (amal), ada modal (ra"sul maal), ada ijab qabul (sighat) dan ada mufakat nisbah bagi hasil. Dalam hukum Islam dikenal dua macam mudharabah yakni, pertama: mudharabah muthlaqah yakni mudharabah yang salah satu pihak (mudharib) diberi hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh shahibul maal, kedua: mudharabah muqayyadah yakni mudharabah yang salah satu pihak (shahibul maal), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha dan lain-lain. 552
6. Perseroan Muzara'ah Secara etimologi, al-muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam. Menurut Abdul Azhim bin Badawi al Khalafi21 mendefiniskan muzara'ah adalah memberikan tanah kepada orang yang menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh dari hasilnya atau yang sejenisnya. Penduduk Irak menyebutnya dengan ―al mukhabarah" dengan pengertian sama dengan definisi tersebut, hanya saja dalam al mukhabarah bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah penggarap hanya menggarap saja. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang diperbolehkan perseroan muzara'ah dalam Islam. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail22 perseroan muzara'ah dan mudharabah dilarang dalam hukum Islam dan perseroan semacam ini hukumnya batal. Pelarangan ini didasarkan kepada hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah yang mana Rasulullah SAW melarang melakukan al mukhabarah dan al muzara'ah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sabit Ibn Adh Dhahhak di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa perseroan al muzara'ah dilarang dalam syari'at Islam. Mesekipun dalam akad perseroan al mukhabarah bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah. Adapun alasan bagi mereka yang tidak memperbolehkan perseroan al muzara'ah dan al mukhabarah karena dalam kedua perseroan ini belum ada dan tidak jelas kadarnya. Dalam kedua perseroan ini yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (al ma"dum) dan tidak jelas (al jahalah) ukurannya, sehingga keuntungannyapun tidak jelas yang akan dibagi. Boleh jadi usaha pertanian yang dikelola itu tidak menghasilkan, sehingga si petani tidak menghasilkan apa-apa dari hasil kerjanya. Obyek akad yang berbentuk al ma'dum (yang belum ada) dan al jahalah (tidak jelas ukurannya) 21 Abdul ‗Azhim bin Badawi al Khalafi, Al Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil "Aziiz, Kitaab al Buyu" Khaatimah, terjemahan Tiem Tashfiyah LIPIA Jakarta dengan judul Panduan Fiqih Lengkap, JIlid 3, Pustaka Ibnu Kasir, Bogor, 2006, hal.29 22 Kamal Ibn al Humman, Fath al Qadir Syark al Hidayah, Jilid VIII, Dar al Fikr, Kairo, tanpa tahun, hal.32 553
inilah yang dilarang dan tidak sah dalam hukum Islam. Menurut Nasrun Haroen23 ulama Malikiyah, Hanabillah, Abu Yusuf, Muhammad Ibn al Hasan asy Syaibani dan ahli hukum dikalangan az Zahiriyah berpendapat bahwa perseroan yang didasarkan pada akad muzara'ah hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai perseroan dalam penggarapan sawah atau kebun. Kebolehan pelaksanaan perseroan al muzara'ah didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari, Muslim, Abu Daud, an Nasa'I, Ibnu Majah, at Tirmizi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dari Abdullah Ibn Umar di mana Rasulullah SAW melakukan akad al muzara'ah dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja. Akad seperti ini juga relevan dengan firman Allah SWT surat al Ma'idah ayat 2 yang berbunyi ―bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan ............‖ Para ahli hukum Islam yang memboleh dilaksanakan perseroan al muzara'ah mengemukakan bahwa pelaksanaan perseroan al muzara'ah harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Adapun rukun al muzara'ah menurut mereka adalah pertama: pemilik tanah, kedua: petani penggarap, ketiga: obyek al muzara'ah yaitu antara manfa'at tanah dengan hasil kerja petani dan keempat: ijab yaitu ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah dan qabul yakni pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani. Jika keempat rukun al muzara'ah ini sudah terwujud, maka aqad perseroan al muzara'ah sudah sah dan mengikat. Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanabillah mengatakan bahwa qabul dalam aqad al muzara'ah tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan yaitu petani langsung menggarap tanah itu. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perseroan al muzara'ah meliputi orang-orang yang beraqad, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan hal yang menyangkut waktu berlakunya aqad. Tentang orang yang melaksanakan para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal itu haruslah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya sehingga cakap dalam bertindak hukum, boleh dilakukan dengan orang-orang non 23 Nasrun Haroen, Opcit, hal.277 554
muslim. Sedangkan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam terserah menurut kebiasaan setempat, yang penting dapat menghasilkan. Adapun hal yang menyangkut tanah pertanian, para pakar hukum Islam mengatakan apabila tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka aqad al muzara'ah tidak sah dan batal demi hukum. Jika tanah tersebut dapat dipastikan menghasilkan, maka aqadnya sah asalkan jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk dikelola dengan baik. Tentang hasil panen harus dilaksanakan sebagaimana yang disepakati dalam aqad, apakah setengah, sepertiga atau seperempat, jadi harus jelas ketika aqad dilaksanakan. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al Hasan asy Syaibani24 menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya aqad perseroan al muzara'ah, maka ada empat bentuk al muzara'ah yang dapat dilaksanakan yaitu pertama: apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek al muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah, kedua: apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi obyek al muzara'ah adalah manfa'at tanah, maka aqad al muzara'ah juga sah, ketiga: apabila tanah, alat dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek al muzara'ah adalah jasa petani, maka aqad perseroan al muzara'ah macam ini juga sah, keempat: apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka aqad al muzara'ah ini tidak sah, sebab alat pertanian tidak boleh mengikuti pada tanah, manfa'at alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, sebab tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap sawah. Alat pertanian harus mengikuti kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah atau pemilik lahan. Kalau syarat dan rukun al muzara'ah telah terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah pertama: petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu, kedua: segala biaya pertanian seperti 24 Al Bahuti, Kasysyaf al Qina, Jilid VI, hal.176 dan lihat juga Nasrun Haroen, Opcit, hal.2787. 555
pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing, ketiga: hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, keempat: pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan apabila tidak ada kesepakatan, maka berlaku ketentuan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, kelima: apabila salah satu pihak meninggal dunia lebih dahulu, maka aqad tetap berlaku sampai panen tiba dan pihak yang meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya sebab kematian salah satu pihak tidak membatalkan aqad. Tentang kapan berakhirnya aqad al muzara'ah, Wahbah al Zuhaili25 menjelaskan bahwa berakhirnya aqad ini apabila, pertama: jangka waktu yang disepakati berakhir, tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan masa panen belum tiba, maka aqad tetap diteruskan sampai masa panen tiba dan setelah hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan, kedua: para ahli hukum dikalangan Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila salah seorang yang beraqad meninggal dunia, maka aqad al muzara'ah itu berakhir dengan sendirinya, akan tetapi para ahli hukum dikalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa aqad ini belum berakhir sebab aqad ini dapat diwariskan kepada ahli waris, ketiga: apabila salah satu pihak uzur tidak mampu lagi melaksanakan aqad al muzara'ah yang telah disepakati. Yang dimaksud uzur disini adalah adakalanya pemilik tanah terlilit hutang sehingga tanah harus dijual atau salah satu pihak (biasanya penggarap) merantau ketempat lain sehingga tidak dapat lagi mengerjakan aqad yang disepakatinya. Ketentuan bagi hasil taah pertanian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di Jawa Tengah disebut dengan maro, mertelu, di Jawa Barat disebut dengan nengah atau jejuron, di Lombok disebut dengan nyakap, sedangkan di Sumatera Barat disebut dengan memperduai dan di Minahasa disebut dengan toyo dan di Sulawesi Selatan disebut dengan teseng. Oleh karena ketentuan ini sudah membudaya dalam masyarakat, maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang diberlakukan mulai tanggal 7 Januari 1960. Adapaun 25 Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid V, Dan El Fikr Saadullah al Jabiri Street, Damascus, Syria, 1995, hal.626-627. 556
yang menjadi tujuan diberlakukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk melindungi golongan ekonomi lemah terhadap praktek-praktek yang merugikan dari golongan ekonomi kuat, agar pembahagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan tercipta kedudukan hukum yang layak bagi penggarap yang biasanya berada dalam kedudukan yang lemah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut, dalam rangka terciptanya perimbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing- masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Kpts/Um/ 9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara penggarap dan pemilik tanah. 7. Perseroan al Musaqah Secara etimologi, al Musaqah berarti transaksi dalam pengairan yang juga disebut dengan al Mu'amalah. Menurut Abdul ‗Azhim bin Badawi al Khalafi26 yang dimaksud dengan al Musaqah yaitu menyerahkan pohon tertentu (seperti kurma) kepada orang yang akan mengurusinya (dengan imbalan) ia mendapat bagian tertentu (pula) dari buahnya, seperti setengah atau seperempat dan sebagainya. Musaqakh merupakan bentuk lain dari Muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Musaqah termasuk dalam kategori perseroan yang diperbolehkan dalam syari'at Islam. Adapun alasan diperbolehkan perseroan Musaqah ini adalah dari Abdullah Ibn Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR al Jama"ah mayoritas ahli hadis). Alasan lain diperbolehkan perseroan Musaqah ini adalah kesepakatan para ulama fiqih, karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh ummat/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perseroan Musaqah ini hanya berlaku pada pohon yang bisa berbuah, sedangkan untuk pohon yang tidak 26 Abdul ‗Azhim bin Badawi al Khalafi, Opcit, hal.31 557
berbuah seperti pohon shafshaf atau pohon shinwir yang mempunyai buah tapi tidak ada manfaatnya, maka terhadap pohon semacam ini dilarang dilakukan perseroan Musaqah. Ada perbedaan yang mendasar antara al Musaqah dengan al Muzara'ah diantaranya, pertama: dalam perseroan al Musaqah ada unsur paksaan. Maksudnya jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Dalam perseroan Muzara'ah, jika pemilik benih tidak mau melanjutkan kerjasama sebelum benih disemai, maka ia tidak boleh dipaksa, kedua: penentuan tenggang waktu pada perseroan al musawah sebagai salah satu syarat yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip al istihsan dan sesuai dengan ketentuan adat setempat, sedangkan dalam perseroan al Muzara'ah ada dua ketentuan, yang pertama harus terikat dengan ketentuan waktu dan yang kedua tidak disyaratkan dengan ketentuan waktu tetapi disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, ketiga: dalam perseroan al Musaqah jika tenggang waktu yang disetujui berakhir, kebun belum berbuah maka petani penggarap dapat melanjut tanpa imbalan sampai pohon yang ditanam berbuah, sedangkan dalam perseroan al Muzara'ah bila tenggang waktu berakhir, pohon belum berbuah, maka petani penggarap boleh melanjutkan aqad perjanjian sampai pohon berbuah dan ia berhak menerima upah dari hasil bumi yang akan dipetik sesuai aqad yang diperjanjikan. Ibnu Rusy27 mengemukakan bahwa rukun al Musaqah ada empat macam yaitu pertama: tempat yang khusus untuk bagi hasil, sebahagian pakar hukum Islam bahwa bagi hasil hanya terdapat pada pohon kurma saja (kalangan mazhab zahiri), sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa bagi hasil dibolehkan pada setiap pohon yang berumur panjang seperti delima, zaitun, korma dan sebagainya. Semua fuqaha berpendapat bahwa bagi hasil tidak boleh pada sayuran, kedua: rukun yang berupa pekerjaan, maka secara garis para pakar hukum Islam sepakat bahwa kewajiban penggarap adalah menyirami dan membuahkan atau sesuai dengan aqad, ketiga: waktu dalam aqad Musaqah, 27 Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, terjemahan MA Abdurahman dan A.Haris Abdullah, jilid III, Asy Syifa Semarang, 1990, hal.252-259. 558
bahwa aqad Musaqah boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang, tapi mereka berselisih tentang kebolehan aqad sebelum buah terlihat matang, pengikut mazhab Maliki berpendapat hal demikian itu tidak ada halangannya. Tentang waktu masa aqad Musaqah hendaklah waktu yang tertentu dan jelas masanya, tidak boleh samar-samar. Jika syarat rukun sebagaimana tersebut di atas sudah terpenuhi, maka sahlah aqad perseroan al Musaqah tersebut. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu menjadi tanggung jawab petani penggarap. Seluruh panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani penggarap) dan jika kebun tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa. Masing-masing pihak tidak boleh membatalkan aqad yang telah disepakati secara sepihak, kecuali ada uzur yang membuat tidak mungkin aqad itu dilaksanakan. Petani penggarap juga dilarang untuk membuat perjanjian lagi dengan pihak lain (pihak ketiga), kecuali atas izin dari pemilik tanah atau pemilik perkebunan. Jika petani penggarap kabur sebelum selesai pekerjaan yang diperjanjikan, hakim atas laporan pemilik kebun dapat mengupahkan penggarapannya kepada orang lain. Jika aqad perseroan al Musaqah menjadi fasid (rusak) karena tidak terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, maka petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja dikebun tersebut, hasil panen seluruhnya menjadi pemilik kebun sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun tadi, ia hanya berhak atas upah saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di daerah itu (ajru al mitsil). Tentang berakhirnya perseroan al masaqah para ahli hukum Islam sepakat apabila jangka waktu yang diperjanjikan sudah habis, salah satu pihak meninggal dunia dan ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh lagi melanjutkan perjajian yang telah dibuatnya. Tentang pengertian uzur, sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa uzur itu jika petani penggarap menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan seperti lumpuh, gila dan sebangsanya. Ada juga yang berpendapat bahwa uzur apabila petani penggarap suka mencuri hasil tanaman dari kebun yang digarapnya tanpa setahu pemilik kebun al musawah. 559
Berakhirnya perseroan ini juga bisa terjadi salah satu pihak meninggal dunia atau keduanya-duanya telah meninggal dunia sedangkan ahli waris tidak bersedia melanjutkan perseroan itu lagi. V. PENUTUP Demikianlah beberapa hal tentang Hukum Perseroan Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. Mengingat kurangnya literatur dan terbatasnya waktu penulisan, sudah tentu makalah yang sederhana ini tidak luput dari kekurangan. Oleh kaena itu kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun tentu sangat penulis harapkan demi sempurnya makalah ini. Harapan penulis, semoga bermanfaat untuk para pembaca Billahi taufiqy wal hidayah. 560
DAFTAR PUSTAKA Abdul ‗Azhim bin Badawi al Khalafi, Al Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil "Aziiz, Kitaab al Buyu" Khaatimah, terjemahan Tiem Tashfiyah LIPIA Jakarta dengan judul Panduan Fiqih Lengkap, JIlid 3, Pustaka Ibnu Kasir, Bogor, 2006. Adiwarman A.Karim, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004. Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Terjemahan Soeroyo dan Nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, Al Bahuti, Kasysyaf al Qina, Jilid VI. Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, terjemahan MA Abdurahman dan A.Haris Abdullah, jilid III, Asy Syifa Semarang, 1990. Ibnu Qudamah, al Mugni, Dar al Fikr, Cairo, Jilid V, tanpa tahun. Kamal Ibn al Humman, Fath al Qadir Syark al Hidayah, Jilid VIII, Dar al Fikr, Kairo, tanpa tahun. Martias Gelar Imam Radjo Mulono, S.H, Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta, 1982. Moch.Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari"ah, penerbit Pustaka, Bandung, 1427 M /2006 M. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000. Peter H.Collin, Dictionary of law, Peter Collin Publishing London, Third Edition, 2000. Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990. Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, Zikrul Hakim, Jakarta Timur, 2003. Syafi'i Anwar, Ulumul Qur"an, Vol. II, Tahun 1991 M/1411 H. Nomor 9. Taqyuddin An Nabhani, An Nidlam al Iqtishadi Fil Islam, terjemahan Drs.Moh.Maghfur Wachid dengan judul Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Risalah Gusti, Surabaya, 1996. Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid V, Dan El Fikr Saadullah al Jabiri Street, Damascus, Syria, 1995. 561
HUKUM KONTRAK DALAM SISTEM EKONOMI SYARI'AH Oleh: PROF. DR. H.ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum. I. PENDAHULUAN Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, hukum pidana, peradilan dan sebagainya. Muamalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan ―al-mufa"alah‖ yang artinya saling berbuat. Kata muamalat menggambarkan suatu akitivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan yang disebut dengan Fiqh Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan/ perkongsian, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan sebagainya1. Kontrak yang yang dibahas disini adalah merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat tijarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan). Dalam kegiatan muamalah, kontrak juga dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti aqad, perjanjian, perikatan, transaksi, 1 Abdullah as Sattar Fatullah Sa'id, Al Mu"amalat fi al Islam, Rabithal al Islami, Idarah al Kitab al Islami, Mekkah, Saudi Arabia, 1402 H.hal.12 562
kesemuanya itu mempunyai arti yang sama yakni perikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Hukum kontrak dalam Islam disebut dengan ―Akad‖ yang berasal dari bahasa Arab ―al Aqd‖ yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (al ittifaq), dan transaksi. Menurut Wahbah al Zuhaili2 dan Ibnu Abidin3 yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam kaitan terminologi ini Nasrun Haroen4 menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syari'at dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syari'at Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan dan sebagainya. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul). Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Hukum Islam membedakan antara ―janji‖ dengan ―perjanjian‖ atau ―kontrak‖. Istilah janji terkadang memiliki maksud yang sama dengan istilah perjanjian atau kontrak. Dalam tulisan ini istilah ―perjanjian‖ dipandang sama dengan ―kontrak‖. Kedua istilah ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan ―janji‖. Dalam kontrak terdapat pernyataan atas sesuatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian, serta hak dan kewajiban atas masing-masing. Sedangkan janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Perbedaan lainnya adalah terletak pada konsekuensi 2 Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Dar al Fikr al Mu"ashir, Damaskus, Jilid 4, 1997, hal.2918 3 Ibnu Abidin, Radd al Muhtar "Ala ad Dur al Mukhtar, Al Amiriyah, Cairo Mesir, Jilid II, tanpa tahun, hal.255 4 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hal.97 563
hukum dari keduanya, yakni pada kontrak bersifat mengikat (mulzim) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum (legal formal/qadhaan) maupun dari sudut pandang agama (diyanatan) ketika semua persyaratan perjanjian/kontrak itu terpenuhi. Sementara janji hanya mengikat para pihak yang menyatakannya saja atau yang berjanji saja, sedangkan dari segi hukum (legal formal/gadhaan) hanya hakim yang dapat memaksakan orang yang berjanji itu untuk melaksanakan janjinya. Kontrak dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak yang berlaku dalam hukum perdata umum yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan istilah yang berbagai macam. Para pakar hukum Perdata mempergunakan istilah kontrak atau akad dengan istilah yang berbeda. Sebagian dari mereka menyebutkan dengan istilah perikatan, sebagian lagi mengatakan dengan perjanjian, perkongsian, transaksi dan kontrak. Menurut Gemala Dewi5 perbedaan yang terjadi dalam perikatan (kontrak) antara hukum Islam dengan dan Hukum Perdata Umum adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan (kontrak) Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan (kontrak). Sedangkan menurut hukum perdata (KUHPerdata), perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Dalam hukum perikatan (konrak) Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya ijab qabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakannya, kalau ini sudah terjadi maka terjadilah perikatan atau kontrak. Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak menurut Hukum Islam adalah adanya pertalian ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. Ijab dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama. Selanjutnya, kontrak yang dilakukan itu harus dibenarkan oleh syari'at Islam dan tidak boleh dilakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Di samping itu setiap kontrak yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan harus memberikan konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. 5 Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta, dengan Prenada Media Jakarta, 2005, hal.47 564
II. ASAS-ASAS KONTRAK Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Menurut Fathurrahman Djamil6 setidak-tidaknya ada 6 (enam) macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, sebagai berikut: 1. Kebebasan (Al Hurriyyah). Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat- syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (ikrah), tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah. Landasan asas ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 256 yang artinya ―Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaqhut (Thaqhut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". Juga dalam surat al Maidah ayat 1 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhi aqad-aqad mereka itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 6 Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari"ah, dalam Mariam Darus Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Adtya Bakhti Bandung, 2001, hal.249-251 565
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehdaki-Nya‖. 2. Persamaan dan Kesetaraan (Al Musawah) Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya. Landasan dari asas ini didasarkan kepada al Qur'an surat al Hujarat ayat 13 yang artinya ―Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal". Asas ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu kontrak. Dalam melakukan kontrak ini, para pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan kepada asas persamaan dan kesetaraan ini dan tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak dalam pembuatan kontrak tersebut. Asas ini tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan item-item kesempatan dalam suatu kontrak, namun rumusan kontrak itu hendaknya bukan merupakan rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak yang lain. Pihak lain ini perlu diberi cukup waktu untuk mempertimbangkan dan melakukan negosiasi (jika perlu) terhadap rumusan itu sebelum disepakati. Dengan kata lain, salah satu pihak menyiapkan draf kontrak yang sifatnya hanya merupakan usulan (‗ardh al syuruth) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi oleh pihak lain yang terkait dengan kontrak itu 566
(fard al syuruth), kemudian dimusyawarahkan dan apabila sudah ada kecocokan barulah kontrak itu disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak itu. 3. Keadilan (Al "Adalah) Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Pengertian adil di dalam al Qur'an memang diekpresikan dalam beberapa kata, selain ‗adl dan qisth, diantaranya ahkam, qawam, amstsal, iqtashada, shadaqa, shiddiq dan barr. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil (Al Qur'an Surat Hud ayat 45). Al Qur'an sendiri sangat memperhatikan tentang keadilan ini, kata "adl disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata qisth yang berasal dari akar kata q-s-th diulang sebanyak 15 kali sebagai kata benda. Jadi syari'ah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang dilakukannya. Dalam Al Qur'an Surat Hud ayat 84 Allah berfirman yang artinya ―Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu"ayb. Dia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu curangi takaran dan timbangan, (padahal) sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu dan kaya) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan (kiamat)‖. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa misi Nabi Syu'ayb a.s adalah menegakkan keadilan ekonomi, Ia melihat bahwa keadaan ekonomi kaumnya baik-baik saja, tetapi mengapa mereka harus berdagang secara curang, dengan memalsukan takaran dan timbangan?. Oleh karena itu Nabi Syu'ayb a.s berseru kepada kaumnya agar menertibkan cara menakar dan menimbang karena pada waktu itu kecurangan telah merajalela. Perdagangan tidak ubahnya telah menjadi arena tipu menipu, 567
dan perbuatan ini seolah-olah telah menjadi cara yang legal untuk mendapatkan untung. Hal ini tentu saja yang dirugikan adalah rakyat banyak karena tidak ada keadilan dalam melaksanakan kontrak. Seruan Nabi Syu'ayb r.a tersebut mendapat tantangan keras dari kaumnya, mereka mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan yang lumrah dan sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi tradisi. Seruan Nabi Syu'ayb itu dianggap merombak sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan hal itu tidak perlu dilakukannya. Oleh karena Nabi Syu'ayb r.a bermaksud ingin merombak sistem ekonomi kearah yang lebih etis dan berkeadilan, maka usaha itu tetap dilakukannya, tetapi tantangan dari kaumnya sangat keras dan membahayakan. Dalam keadaan yang hampir putus asa itu, Nabi Syu'ayb r.a berdoa kepada Allah sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surat al ―Araf ayat 89 yang artinya ―Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil (haqq) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya‖. Doa seperti ini pula yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat al Anbiya ayat 112 yang artinya ―Ya Tuhanku, berilah aku keputusan dengan adil (haqq)‖. Dawam Rahardjo7 mengemukakan bahwa berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidak-tidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri. Berbarengan dengan itu, orang juga harus mampu menghindarkan diri dari berbagai perilaku keji, munkar dan permusuhan dengan sesama manusia. Perbuatan-perbuatan seperti yang terakhir ini dilarang karena berakibat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dengan demikian adil adalah nilai nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidak seimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab, suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan, akan keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Jika sistem sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan 7 Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al Qur"an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina bekerjasama dengan Jurnal Ulumul Qur'an, Jakarta, 2002, hal.369-388 568 tetapi
yang dampaknya akan menimpa semua orang. Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multi dimensional yang berintikan kebenaran. Di samping itu kebenaran mengandung arti keseimbangan dan keseimbangan ini merupakan syarat agar orang tidak jatuh, baik dalam berdiri, lebih-lebih ketika sedang bergerak. Oleh sebab itulah maka keseimbangan itu menimbulkan keteguhan dan kekokohan. Orang yang seimbang adalah orang yang tidak berat sebelah dan tidak pilih kasih atas pertimbangan subyektif. Melalui keseimbangan orang mampu bersikap adil dalam segala tindakannya. 4. Kerelaan (Al Ridha) Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (al akl bil bathil). Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan. Kerelaan (ridha al taradhi) adalah sikap batin yang abstrak (amr khafiy). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (shigot) ijab qabul. Oleh karena itu, formulasi ijab qabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan dalam membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak 569
memperhatikan nilai-nilai agama. Sedangkan dalam hukum Islam, nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang dalam membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. 5. Tertulis (Al Kitabah) Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283 yang artinya ―Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkanNya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki diantaramu. Jika tak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali muamalah itu dilaksanakan secara ...............dst‖. Ayat tersebut di atas mengisyaratkan agar semua kontrak yang dilakukan 570 tunai
oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih kalau kontrak yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar kontrak itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik maka dalam kontrak itu harus ditulis secara rinci terhadap apa saja yang menjadi perikatan diantara mereka. Dalam kontrak perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakannya. Di samping asas-asas tersebut di atas, Gemala Dewi et.al8 menambah dua asas lagi yaitu asas Ilahiyah dan kejujuran (ash shiddiq). Asas Ilahiyah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat al Hadid ayat 4 yang artinya ―Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan‖. Kegiatan muamalat termasuk dalam perbuatan perikatan (kontrak) tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, sehingga manusia dalam setiap perbuatannya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. Dengan hal tersebut manusia tidak dibenarkan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT. Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan kontrak yang dibuatnya. Jika kejujuran dan kebenaran tidak dilaksanannya, maka akan merusak legalitas dari perbuatan kontrak yang dibuatnya. Jika tidak ada kejujuran dan kebenaran dalam melakukan kontrak, maka akan menimbulkan perselisihan di antara mereka dikemudian hari, sebab kebohongan dan ketidak jujuran pasti akan timbul pada saat yang lain. Dalam surat al Ahzab ayat 70 Allah berfirman yang artinya ―Hai orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar‖. III. RUKUN DAN SYARAT KONTRAK Suatu kontrak harus memenu hi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang dibuatnya, maka 8 Gemala Dewi, Opcit, hal.30-37 571
kontrak tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan syarat adalah sesuatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Seperti syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun tidak termasuk dalam pembentukan kontrak. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagian mereka mengatakan rukun kontrak adalah al "aqidain, mahallul "aqad dan al "aqad. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun kontrak dengan tujuannya (maudhu"ul "aqd). Menurut Gemala Dewi9 dikalangan mazhab Hanafi rukun kontrak hanya satu saja yaitu shigat al aqd, yakni ijab dan qabul, sedangkan syarat kontrak adalah al ‗aqidain (subyek akad) dan mahallul ‗aqad (obyek "aqad). Alasannya adalah karena al ‗aqidain dan mahallul ‗aqd bukan merupakan bagian dari tasyarruf aqad (perbuatan hukum kontrak), kedua hal ini berada di luar perbuatan kontrak (akad). Dikalangan mazhab Syafi'i, al ‗aqidain dan mahallul ‗aqd termasuk rukun kontrak karena kedua hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam terjadinya kontrak. Dalam kaitan ini, Hasbi Ash Shiddieqy10 mengatakan bahwa suatu kontrak harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu al "aqidaian, mahallul "aqd, sighat al "aqd dan muqawimat "aqd, komponen-komponen ini harus terpenuhi dalam pembentukan suatu kontrak (akad). 1. Ijab qabul (shigat kontrak) Formulasi ijab qabul dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi"li) yang menunjukkkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan al mu"athah. Tidak ada petunjuk baik dalam al Qur'an dan al Hadist yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan ("urf) sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. 9 Ibid, hal.253 10 Hasbi Ash Shiddieqy, Memahami Syari"at Islam, cet.1, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hal.23 572
Menurut Wahbah Zuhaili11 ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandag sah serta memiliki akibat hukum yakni pertama: jala'ul ma'na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki, kedua: tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, dan ketiga: jazmul iradataini yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Sehubungan dengan ijab qabul ini, Mustafa Ahmad Az Zarqa12 mengemukakan bahwa suatu kontrak telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan qabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi ada juga beberapa kontrak yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima obyek kontrak yaitu tidak cukup dengan ijab qabul saja. Kontrak seperti ini disebut dengan al ‗uqud al ‗ainiyyah dan ada lima macam yakni al Hibah, al ‗Ariyah (pinjam meminjam), al Wadi'ah (penitipan barang), al Qiradh (pemberian modal) dan ar Tahn (jaminan hutang). Untuk akad-akad seperti ini, menurut para ahli hukum Islam (jumhur Ulama) disyaratkan bahwa barang itu harus diserahkan kepada pihak yang berhak dan dikuasai sepenuhnya. Jika hanya didasarkan kepada ijab qabul saja, maka kontrak yang dilaksanakan itu belum menimbulkan akibat hukum apapun. Pelaku kontrak disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal sehat, dewasa (bukan mumayyid) dan cakap hukum). Jadi tidak sah kontrak apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku kontrak diserahkan kepada ‗urf (Adat) setempat dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. 2. Mahal al ‗aqd (Obyek kontrak) Obyek kontrak dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknyapun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam kontrak jual beli, obyeknya adalah 11 Wahbah Zuhaili, Opcit, hal 104106 12 Mustafa Ahmad Az Zarqa, al Madkhal al Fiqhi al "Amal Islami fi Tsaubihi al Jadid, Dar al Fikr, Beirut, Jilid 1, 1968 hal.329, lihat juga Fathurrahman Djamil.Opcit, hal.254 573
barang yang diperjual-belikan dan termasuk harganya. Dalam kontrak gadai, obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam kontrak sewa menyewa, obyek kontraknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam kontrak bagi hasil, obyeknya adalah kerja petani/pedagang/ pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya. Para ahli hukum Islam (para Fuqaha) sepakat bahwa sesuatu obyek kontrak harus memenuhi empat syarat yakni pertama: kontrak harus sudah ada secara konkrit ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang. Dalam kontrak-kontrak tertentu ketentuan ini dapat dibenarkan seperti kontrak salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dahulu), kontrak ijarah/leasing (sewa menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (mudharabah), di mana obyek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang, kedua: dibenarkan oleh syara', jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum kontrak tidak dapat menjadi obyek kontrak, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (mutaqawwam) adalah sah pula dijadikan obyek kontrak, ketiga: kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak, keempat: kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (mu"ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Disini peranan adat (‗Uruf) sangat diperlukan. Keempat hal tersebut di atas harus menjadi pegangan bagi para pihak yang melakukan kontrak. Kontrak yang dilaksanakan secara tersembunyi hal-hal yang dilarang oleh syara' sangat tidak disukai dan dilarang oleh ajaran Islam. Demikian juga kontrak jual beli barang-barang haram, juga tidak disukai oleh syara' seperti jual beli khamar (minuman keras), bagi hasl terhadap kontrak dagang dan bisnis dengan praktek bunga dan sebagainya. 3. Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (al "Aqidain) Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan 574
hukum. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir seketika yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dlaam kandungan ibunya menurut hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap sebagai telah lahir kepentingannya memerlukan, terutama masalah waris. Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan ―Mahjur "Alaih‖ sebagaimana tersebut dalam al Qur'an Surat An Nisa' ayat 5 yang artinya ―janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan‖. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan ‖as- syuf"ah‖. Menurut Muhammad Ali As Sayis sebagaimana yang dikutip oleh Hasbalah Thaib13 yang dimaksud dengan As Shufaha ialah orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasharruf padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis14 orang yang termasuk mahjur ‗alaih (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat akalnya dan orang yang boros yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Orang-orang sebagaimana tersebut di atas tidak dibenarkan melakukan kontrak secara sendiri, melainkan mereka itu harus diwakili oleh orang lain yang berwenang. Menurut Ahmad Azhar Basyir15 orang-orang yang boleh bertindak sebagai wali untuk orang lain (wilayah niyabiyah) adalah pertama: ayah atau kakek dalam hal ayah tidak ada, kedua: orang yang ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan, ketiga: orang yang menerima wasiat perwalian dari ayah atau atas penunjukkan pengadilan, keempat: wakil yang mendapat kuasa dari orang yang 13 Hasballah Thaib, Hukum Benda Menurut Islam, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1992, hal.9 14 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.10 15 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, UII Press Yogyakarta, 2004, hal.83-84 575 jika
kecakapannya baik dan sempurna untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis16 bahwa semua orang tersebut bila melakukan tindakan- tindakan hukum dalam kedudukannya sebagai wali, harus ada pernyataan ketidakcakapan orang yang diwakili oleh hakim yang diajukan oleh keluarganya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu kontrak dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka kontrak tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Jika orang tersebut masih anak-anak di bawah umur, atau orang tersebut lemah akalnya, atau orang tersebut pemboros yang dapat merugikan orang lain, terutama keluarganya, maka mereka harus diletakkan di bawah perwalian (pengampuan). Jika syarat-syarat untuk bertindak sebagai wali tidak terpenuhi sebagimana yang ditetapkan oleh syara', maka segala tindakan hukum si wali tersebut tidak sah dan ia dianggap sebagai orang lancang (fudhuli). Segala perbuatan orang fudhuli ini tidak membawa effek hukum apa-apa terhadap kontrak yang dibuatnya. Selain orang sebagai subyek kontrak, sebagaimana tersebut di atas, badan hukum juga dapat bertindak sebagai subyek kontrak. Menurut Chidir Ali17 yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (rechsbetrekking), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban dan dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (perkongsian), yayasan dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolekannya membentuk badan hukum dengan istilah ―al syirkah‖. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang bentuk kerjasama al Syirkah itu asalkan dapat mendatangkan kemashlahatan buat 16 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Opcit, hal.12 17 Chidir Ali, Badan Hukum, PT Alumni, Bandung, 2005, hal.21 576
manusia, dan dapat mendatangkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan badan hukum itu merupakan salah satu cara bekerja sama untuk mengembangkan usaha dan harta dalam mencari kehidupan di dunia. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim ―Antum "alamu bi umurid dunyakum" (kamu lebih mengetahui dengan urusan- urusan dunia kamu). Tentang kapan suatu badan hukum mulai diakui keberadaannya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hukum Islam membicarakannya secara rinci. Oleh karena salah satu asas hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, maka pengaturannya secara rinci diserahkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara, sebab ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara juga bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat. Badan hukum yang berkembang saat ini dapat diklasifikasi kepada tiga jenis yakni badan hukum yang diadakan oleh pemerintah, badan hukum yang diakui oleh pemerintah dan badan hukum dengan konstruksi keperdataan. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa subyek hukum dalam suatu kontrak dapat timbul dari manusia, dan dapat juga lahir dari badan hukum. Dalam hal al ‗aqidain (subyek hukum kontrak) maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan (wilayah) dan perwakilan (wakalah) dari subyek kontrak tersebut. Apabila hal ini terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara'. 4. Maudhu'ul ‗Aqd (Tujuan kontrak dan akibatnya) Tujuan kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan maudhu'ul ‗Aqd (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan (al maqshad al ashli alladzi syariah al "aqd min ajlih) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah al musyarri' (yang menetapkan syari"at) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar ini, semua 577 tidak
kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya menjual barang haram (minuman khamar), jika ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapai dan tidak mempunyai effek hukum. Tujuan kontrak sebagaimana tersebut di atas, selain disebut dengan maudhu'ul al aqd, disebut juga dengan ―al hukm al ashliy li al "aqd‖ yang lazim disebut dengan akibat hukum kontrak, atau disebut juga dengan atsar al "aqd al khas yang disingkat dengan al atsar al khas. Di samping itu, menurut hukum Islam, terdapat pula akibat hukum umum kontrak (atsar al "aqd al "amm) yang disingkat dengan al atsar al ‗amm pada setiap jenis bentuk kontrak. Artinya pada setiap kontrak yang sah terdapat akibat hukum yang bersifat umum dan sama, walaupun bentuk atau jenis kontraknya berbeda-beda. Akibat hukum tersebut adalah nafadz dan ilzam wa luzum. Menurut Wahbah Zuhaili18 tujuan setiap kontrak menurut para ahli hukum Islam hanya dapat diketahui melalui syara' dan harus sejalan degan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh kontrak yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah, seperti berbagai kontrak yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba, seperti bai al ‗ainah (salah satu bentuk akad semu yang diciptakan untuk menghalalkan riba), menjual yang diharamkan syara' seperti khamar (bai" al "nab li"ashiril khamri) atau zawajul muhallil (perkawinan muhallil) dan sebagainya. Apabila para pihak melakukan kontrak dengan tujuan yang berbeda namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui oleh pihak lainnya, maka perikatan (kontrak) tersebut juga haram hukumnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ahmad Azhar Basyir19 menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut yaitu pertama: tujuan kontrak tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada pada saat akad diadakan, 18 Wahbah Zuhaili, Opcit, hal.3084-3085 19 Ahmad Azhar Basyir, Opcit, hal.99-101 578
misalnya kontrak ijarah (perjanjian kerja) yang diadakan antara suami isteri untuk melakukan pekerjaan dalam rumah tangga. Kontrak ini tidak sah sebab tujuan kontrak telah menjadi kewajiban isteri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan agama, meskipun tanpa adanya kontrak tersebut, kedua: tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak, misalnya dalam kontrak sewa menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun, tujuannya untuk mengambil manfaat dari kontrak tersebut. Jika manfaat tidak tercapai maka kontrak menjadi rusak sejak tujuannya hilang, ketiga: tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tidak sah, seperti kontrak riba dan sebagainya. Para ahli hukum Islam (para Fuqaha) menetapkan bahwa kontrak yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan kontrak. Setiap manusia memiiki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu kontrak yang dibuatnya dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditumbuhkan kontrak tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat al Ma'idah ayat 1 yang berbunyi ― Ya aiyyuhallazina amanu ufu bil "uqud" (Hai orang yang beriman, penuhilah janji- janji kalian). Ajaran Islam melarang melakukan kecurangan dalam melakukan suatu kontrak yang dibuatnya. Setiap kontrak yang dibuatnya harus dilakukan dengan jujur dan benar sesuai dengan yang sudah disepakati. IV. HAL-HAL YANG DAPAT MERUSAK KONTRAK Suatu kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela antara pihak- pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat merusak suatu kontrak adalah paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat. Ketentuan ini sama seperti yang tersebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu persetujuan yang diangap sah mesti memenuhi empat syarat yakni pertama: adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (toestemming), kedua: kecakapan atau kedewasaan (behwaamheid) pada diri yang membuat persetujuan, ketiga: harus 579
mengenai pokok atau objek yang tertentu (bepaalde onderwerp), keempat: dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (geoorloofdeoorzaak). Menurut Yahya Harahap20 keempat syarat sebagaimana tersebut di atas merupakan ―essensilia‖ setiap persetujuan. Tanpa keempat syarat itu persetujuan (kontrak) dianggap tidak pernah ada. Untuk mengetahui kapan suatu kontrak sudah terjadi, harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa tidak dianggap sah suatu kontrak (perjanjian/toestemming) jika kontrak itu dibuat karena pertama: salah pengertian (dwaling) atau kekeliruan, kedua: pemerasan atau dipaksakan (dwang) dan kertiga: adanya penipuan (bedrog). Jika ketiga hal ini terdapat dalam suatu kontrak, maka kontrak tersebut dianggap cacat hukum (wilsgebrek). Terhadap kontrak yang demikian itu dapat dilakukan pembatalan (vernietigbaar), bukan batal dengan sendirinya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa setiap kontrak yang dilakukan dengan dwaling, dwang dan bedrog maka kontrak tersebut dianggap batal dengan sendirinya (van rechts wege nietig). Para pakar hukum Islam sepakat bahwa suatu kontrak dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti tersebut di bawah ini: 1. Keterpaksaan (al Ikrah) Salah satu asas kontrak menurut hukum Islam adalah kerelaan (al Ridha) para pihak yang melakukan kontrak. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk ijab qabul yang merupakan unsur terpenting dalam kontrak. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Musthafa Ahmad al Zarqa21 mengemukakan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada kontrak adalah pemaksaan yang tidak disyari'atkan (tidak dibenarkan secara hukum). Namun jika pemaksaan itu dikehendaki secara hukum, maka pemaksaan itu tidak berpengaruh 20 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal.24-25 21 Mustafa Ahmad al Zarqa, Opcit.hal.366-374 580
kepada batalnya suatu kontrak. Misalnya pemaksaan seorang hakim terhadap seseorang yang berhutang untuk menjual kelebihan hartanya (dari kebutuhan) untuk membayar hutang kepada orang lain atau orang yang memberi hutang. Dalam hukum perdata umum, menurut Yahya Harahap22 yang dimaksud dengan paksaan yang melenyapkan suatu kontrak adalah paksaan phisik yang bersifat ―vis absoluta‖. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya mutlak atau absolut yang menyebabkan seseorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya. Berbeda dengan paksaan phisik atau disebut dengan paksaan ―compulsiva‖. Disini sifat paksaan relatif, yang masih memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan pilihan kehendak. Misalnya yang bersangkutan diancam harus menandatangani penyerahan rumah, jika tidak mau menyerahkan akan dibuka rahasianya bermain serong. Dalam hal ini jelas ada pilihan kehendak. Dia dapat mengelak menanda tanganinya serta membiarkan orang itu membuka rahasia dimaksud. Para ahli hukum Islam (fuqaha) membedakan dua macam paksaan yaitu paksaan yang sempurna dan paksaan yang tidak sempurna. Paksaan dikatakan sempurna apabila hal yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu oleh pihak yang memaksa dengan disertai ancaman yang mengancam jiwa (hilangnya nyawa) atau hilangnya sebahagian anggota badan. Jika paksaan yang dilakukan oleh seseorang tidak sampai mengancam jiwa, maka paksaan tersebut dikatakan paksaan yang tidak sempurna atau paksaan yang absolut. Jadi hampir sama dengan paksaan yang berlaku dalam hukum perdata umum sebagaimana tersebut di atas. Ahmad Azhar Basyir23 memberi contoh terhadap paksaan yang sempurna adalah apabila seorang suami dipaksa mencerai isterinya dengan ancaman apabila ia tidak menceraikannya, maka ia akan dibunuh atau akan disakiti (dipukul) sampai ia meninggal dunia atau cidera sebagian badannya. Apabila dengan ancaman itu betul-betul seorang suami menceraikan isterinya, maka perceraian itu tidak sah 22 Yahya Harahap, Opcit, hal.25-26 23 Ahmad Azhar Basyir, Opcit, hal.101-102 581
menurut hukum. Jika paksaan itu hanya menyangkut selain jiwa dan hilangnya anggota badan, misalnya seorang pegawai negeri sipil diancam tidak akan dinaikkan pangkatnya jika tidak melakukan sesuatu, maka paksaan itu dikatakan paksaan yang tidak sempurna dan dapat meminta pembatalan kontrak itu kepada pejabat yang berwenang. 2. Kekeliruan pada obyek kontrak (Ghalath) Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan kontrak tentang obyak kontrak, baik dari segi jenisnya (zatnya) maupun dari segi sifatnya. Misalnya seseorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, pada kenyataannya barang yang dibeli itu adalah tembaga. Kontrak seperti ini sama dengan kontrak pada sesuatu yang tidak ada obyeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut batal karena obyek kontrak yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada. Hukum perdata umum juga menganut asas bahwa kontrak yang didasarkan pada kekeliruan atau salah duga atas obyek kontrak dapat dibatalkan dan ini harus mengenai inti sari dari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai obyek atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan (kontrak) dapat dibatakan. Hanya salah pengertian dan keliru terhadap obyeknya saja yang dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1322 KUHPerdata. Dengan demikian kekeliruan (dwaling) yang menyebabkan lenyapnya persetujuan (kontrak) harus mengenai pokok atau maksud obyek persetujuan (zeisfstanding heid van de zaak), kedudukan hukum subyek yang membuat kontrak dan subyek hukum yang bersangkutan. Unsur sukarela dalam sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting sahnya suatu kontrak. Apabila terjadi kekeliruan pada sebuah kontrak, maka akan menghilangkan unsur kesukarelaan tersebut. Namun, para fuqaha membedakan antara kekeliruan pada jenis obyek kontrak dengan kekeliruan pada sifat kontrak, sebab kekeliruan pada obyek kontrak dipandang sangat berat yang mengancam akan sahnya kontrak tersebut. Sedangkan kekeliruan pada sifatnya masih dipandang agak ringan sebab kekeliruan pada bagian ini tidak sampai merusak akad, karena akad dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan 582
adanya kontrak itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan. Kontrak yang keliru pada obyek kontrak, maka kontrak itu tidak sah dan sejak awal batal demi hukum. 3. Penipuan (Tadlis) dan Tipu Muslihat (Taghir) Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly24 yang dimaksud dengan penipuan (tadlis) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada obyek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Lebih lanjut al Ba'ly25 menjelaskan bahwa penipuan (tadlis) ada tiga macam yakni, pertama: penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek kontrak, kedua: penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan, ketiga: penipu dengan menyembunyikan cacat pada obyek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia juga melarang kontrak yang dilakukan dengan penipuan dan tipu muslihat. Semua kontrak yang dilakukan dengan penipuan dan tipu muslihat, maka kontrak tersebut dianggap tidak ada. Penipuan itu harus berupa ―muslihat licik‖ (kunstgrypen), sehingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan yang sesungguhnya pada obyek kontrak yang dilakukan. Sesuatu penipuan dan tipu muslihat apabila hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi dan harus dilihat dari orang yang ditipu, kalau yang ditipu itu orang yang berpendidikan, hanya dengan tipuan yang sangat rendah orang tersebut langsung percaya, maka penipuan yang demikian itu bukanlah penipuan dan tipu muslihat. Jadi harus dilihat segala aspek timbulnya penipuan dan tipu muslihat itu. 24 Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, Al Istitsmar wa al Riqabah al Syar"iyyah fi al Bunuk wa al Mu" assasah al Maliyyah al Islamiyyah, Maktabah Wahbah al Qahirah, kairo Mesir, 1991, hal.30 25 Ibid 583
Sehubugnan dengan hal tersebut di atas Yahya Harahap26 mengatakan bahwa antara salah sangka (dwaling) dengan penipuan (bedrog) hampir bersamaan dalam perwujudannya. Sangat sulit untuk membedakan keduanya. Perbedaan keduanya hanya dapat diketahui pada unsur ―kesengajaan‖. Pada penipuan, pada diri yang melakukan penipuan terdapat unsur ―sengaja‖ yaitu sengaja mengatur kebohongan yang teraratur rapi, sehingga memberi kesan yang benar bagi pihak lain. Sedangkan pada salah sangka (dwaling) tidak ada unsur kesengajaan untuk memberi tanggapan salah sangka pada pihak lain. Dalam kaitan ini, para hakim harus berhati-hati dalam menentukan tentang penipuan dan tipu muslihat ini, sebab apabila salah dalam menilai tentang wujud dari penipuan ini, maka salah pula dalam menetapkan hukum. Kontrak yang mengandung tipuan (tadlis) dilarang dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, seandainya dalam kontrak itu terdapat tipuan yang besar, maka pihak yang kena tipu itu berhak membatalkan kontrak itu kepada pihak yang berwenang atau pengadilan. Sebagai pihak yang ditipu, ia berhak untuk membatalkan kontrak (jual beli) yang dibuatnya. Dengan demikian kontrak yang dibuatnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebab ia sebagai pihak yang ditipu sudah menderita rugi dengan adanya kontrak tersebut. Dalam praktek muamalat dalam masyarakat sering ditemukan tipu muslihat terutama dalam kontrak bisnis, terutama pada barang-barang yang dijual di pasar. Penipuan atau tipu muslihat yang terjadi dalam masyarakat itu, betapapun bentuknya merupakan tindakan yang diharamkan oleh syari'at Islam. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pihak yang ditipu berhak membatalkan kontrak yang telah dibuatnya. Menurut Ahmad Azhar Basyir27 ada tiga pendapat para ahli hukum Islam dalam masalah tipu muslihat ini, yakni pertama: pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak memfasakh kontrak yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena tipuan itu, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam kontrak yang dibuatnya, kedua: pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak 26 Yahya Harahap, Opcit, hal.26 27 Ahmad Azhar Basyir, Opcit, hal.105-106 584
berhak membatalkan kontrak yang telah dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai kontrak tersebut. Kontrak semacam ini dipandang sah sebab merupakan suatu kebaikan apabila stabilitas muamalat dapat terpelihara, oleh karena itu mereka yang akan mengadakan kontrak diperingatkan supaya berhati-hati dan waspada, ketiga: pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan kontrak yang dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datangnya dari partner yang melakukan kontrak dengannya. Pendapat yang ketiga ini nampaknya lebih mendekati prinsip-prinsip keadilan dalam melakukan muamalat. Pendapat ini berpegang atas prinsip bahwa tipuan yang terjadi dalam kontrak itu tidak terpengaruh terhadap kontrak yang dibuatnya sebab dalam muamalat Islam menganut prinsip adalah sukarela antara dua pihak yang melakukan kontrak tersebut. Pendapat yang memberi hak pembatalan kepada orang yang merasa tertipu hanya terhadap tipuan yang berat saja. Jika tipu muslihat dipandang ringan, maka hal tersebut tidak berpengaruh pada kontrak yang telah dibuatnya. Oleh karena itu untuk menentukan besar kecilnya tipuan atau tipu muslihat itu diperlukan pendapat para ahli yang ada kaitan dengan kontrak tersebut. Tetapi ada juga kontrak yang dapat dibatalkan meskipun bentuk penipuan dan tipu muslihat sangat kecil, misalnya orang yang dalam keadaan sakit yang membawa kematiannya, ia menjual sebagian harta bendanya dengan harga lebih rendah dari harga yang semestinya, padahal ia mempunyai hutang yang menghabiskan harta peninggalannya. Dalam hal semacam ini, meskipun penipuan dan tipu muslihat dalam harga barang itu amat kecil, untuk memelihara kepentingan kreditur sepeninggal orang tersebut, para kreditur berhak menggugat atas kontrrak jual beli yang telah dilakukan semasa hidupnya. Atau dengan alternatif lain, para pembeli barang milik orang yang telah meninggal itu supaya menambah kekurangan harganya yang wajar menurut umum untuk diserahkan kepada para kreditur. Di samping hal tersebut di atas, kontrak dalam Islam juga dikenal dengan ketidak seimbangan obyek kontrak (ghaban) yang disertai dengan tipuan (taghir). Ghaban menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara obyek kontrak (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah 585
atau lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya. Sedangkan taghrir (penipuan) adalah menyebutkan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Terhadap ghaban yang sedikit (yasir) tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika ghaban sangat menyolok (fahisy) biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam kontrak tersebut. Tentang hal yang terakhir ini dikalangan para ahli hukum Islam berbeda pendapat, tetapi sebahagian dari mereka membenarkan bahwa pihak yang tertipu berhak membatalkan kontraknya. V. HAK MENENTUKAN PILIHAN DALAM KONTRAK (KHIYAR) Khiyar menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Secara terminologis al Zuhaily mendefinisikan28 khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir29 Khiyar berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak khiyar ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak. Dalam kaitan dengan Khiyar ini, Muhammad Yusuf Musa30 mengemukakan bahwa kontrak dalam syari'at Islam bersifat mengikat (lazim) dan tidak mengandung hak pilihan (khiyar). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam berkontrak. Oleh karena dalam setiap kontrak disyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka syari'at Islam menetapkan hak pilihan (khiyar) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan khiyar dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang 28 Al Zuhaili, Opcit, hal.3086-3095 29 Ahmad Azhar Basyir, Opcit, hal.125 30 Muhammad Yusuf Musa, Al Fiqh al Islami Madkhal li Dirasatihi, Nidham al Mu"amalat fih, Dar al Kutub al Haditsah, Cairo Mesir, 1954, hal.458 586
melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Para ahli hukum Islam membedakan khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti khiyar syarath dan khiyar ta'yin, dan khiyar yang bersumber dari syara' itu sendiri seperti khiyar ‗aib, khiyar ru'yah dan khiyar majlis. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing khiyar tersebut. 1. Khiyar syarath Khiyar syarath adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Misalnya pembeli mengatakan ―saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut selama satu minggu‖. Ahmad Azhar Basyir31 menjelaskan bahwa Imam Hambali tidak membatasi berapa hari lamanya, panjang pendek dibolehkan asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membatasi syarat tersebut tidak boleh lebih dari tiga hari. Imam Maliki berpendapat lama khiyar itu tergantung kepada barang yang diperjualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa khiyar syarat ini dibenarkan dalam suatu kontrak dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. Khiyar syarath hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, jaminan hutang dan sebagainya. Transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (wakalah) dan wasiat tidak diperbolehkan atau tidak berlaku. Demikian juga dengan transaksi jual beli dengan pesanan (bai" as salam) dan jual beli mata uang (ash Sharf), khiyar syarat ini tidak berlaku sekalipun kedua kontrak ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak. Hal ini disebabkan karena dalam kontrak jual beli yang bersifat pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika kontrak disetujui, dan dalam kontrak ash sharf disyaratkan nilai tukar 31 Ahmad Azhar Basyir, Opcit, hal.127 587
uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat diserah terimakan setelah persetujuan dicapai dalam kontrak yang dibuatnya. Khiyar asy Syarath menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah masa waktu khiyar yang disepakati itu selesai. Jadi dalam khiyar syarath masalah tenggang waktu merupakan hal yang sangat penting dan tenggang waktu ini amat tergantung pada obyek yang diperjual belikan. Tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan boleh berbeda untuk setiap obyek kontrak. Misalnya untuk buah- buahan, khiyar diperlukan waktu yang singkat, karena kalau lama akan terancam busuk. Sedangkan untuk obyek lain seperti tanah atau rumah diperlukan waktu yang lebih lama sesuai dengan waktu yang pantas diperjanjikan. Menurut Gemala Dewi et.al32 khiyar syarath berakhir dengan salah satu dari sebab berikut, pertama: terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya, kedua: berakhir batas waktu khiyar, ketiga: terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad, keempat: terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang, kelima: wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul khiyar telah meninggal dunia. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masa waktu khiyar itu harus jelas, kalau tidak jelas maka khiyar itu tidak sah. As Syarakhsi33 menjelaskan bahwa para ulama Malikiyyah menentukan bahwa jangka waktu dalam menetapkan khiyar boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus seperti ini, menurut mereka, hakim berhak menentukan jangka waktu secara pasti atau diserahkan kepada kebiasaan (urf) setempat. Dengan demikian dalam hal ini adalah waktunya 32 Gemala Dewi et.al, Opcit, hal.83 33 As Syarakhsi, Al Mabsuth, jilid XII, Dar al Fikr, Beirut, tanpa tahun, hal.40. 588
diserahkan kepada kehendak dari para pihak yang melakukan kontrak. Dengan adanya kejelasan waktu tersebut dapat ditentukan masa yang dibolehkan untuk pembatalan (fasakh) suatu kontrak, artinya jika telah lewat waktu yang ditentukan, kontrak tidak boleh dibatalkan. Pembatalan juga harus diketahui oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang melakukan kontrak sehingga tidak ada yang dirugikan. 2. KhiyarTa'yin Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi obyek kontrak. Khiyar at ta'yin berlaku apabila obyek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. Khiyar ta'yin dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi obyek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, khiyar at ta'yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul). Menurut Ali Haidar34 para ulama Hanafiyah memperbolehkan dilakukan khiyar at ta'yin dalam suatu kontrak dan untuk pelaksanaan khiyar at ta'yin ini diperlukan tiga syarat, yakni pertama: pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas, kedua: barang itu berbeda harganya, dan ketiga: tenggang waktu untuk khiyar at ta'yin itu harus ditentukan. Khiyar at ta'yin menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa benda dan mengikat bagi kedua belah pihak, misalnya jual beli. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir35 menetapkan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam khiyar at ta'yin ini yakni, pertama: pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak- banyaknya tiga barang saja, kedua: barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganyapun harus diketahui dengan pasti, ketiga: waktu khiyar supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual. 34 Ali Haidar, Ad Durar al Hukkam Syarh Majallah al Ahkam al "Adliyyah, Dar al Kutub al ―Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun, hal.256-260 35 Ahmad Azhar Basyir, Opcit, hal.126 589
Khiyar at ta'yin dipandang telah batal bila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjual belikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa khiyar, hak khiyar itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak khiyar at ta'yin dapat diwariskan. 3. Khiyar ‗Aib Khiyar ‗aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, apabila terdapat suatu cacat pada obyek kontrak dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya seseorang membeli satu kilogram kurma, tetapi sebahagian dari kurma itu sudah busuk dan tidak diketahui oleh sipembli kurma itu sebelumnya. Dalam kasus ini, para ahli hukum Islam sepakat untuk ditetapkan khiyar bagi pembeli. Dasar hukumnya adalah Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Uqabah Ibn Amir, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seseorang menjual barangnya kepada muslim lainnya, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib) yang tersembunyi. Menurut Ibnu Abidin36 ada empat syarat berlakunya khiyar al ‗aib ini, yakni pertama: cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama, kedua: pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung, ketiga: ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan, keempat: cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Khiyar ‗Aib, menurut pendapat jumhur fuqaha berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dibelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Lebih lanjut Ibnu Abidin37 menjelaskan bahwa pengembalian barang yang ada cacatnya yang didasarkan kepada khiyar ‗aib dapat terhalang oleh beberapa sebab, diantaranya pertama: pemilik hak khiyar rela dengan cacat yang ada pada 36 Ibnu Abidin, Opcit, hal.74 37 Ibid, dan lihat juga Nasrun Harun, Opcit, hal.137 590
barang yang dibeli itu, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan, kedua: hak khiyar itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan, ketiga: benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar, atau barang itu telah berubah total ditangannya dan, keempat: terjadi penambahan materi barang itu di tangan pemilik hak khiyar, seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik khiyar. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang mejadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijual belikan, maka tidak menghalangi hak khiyar. Berlakunya khiyar Aib ini adalah sejak diketaui adanya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemiik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya. 4. Khiyar ar Ru'yah Khiyar ar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terahadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung. Dasar hukum dari khiyar ar Ru'yah ini adalah Hadist Riwayat al Daruqutni dari Abu Hurairah r.a ―Manisytara Syaian lam yarahu fahua bil khiyari iza ra-ahu" (siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu). Akad seperti ini menurut ulama Hanafiah, Malikiyyah dan Zahiriyah terjadi karena obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya kontrak, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. Khiyar ar Ru'yah ini mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli38. 38 Nasrun Haroen, Ibid, hal.137 591
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para ahli hukum dikalangan Syafi'yyah dalam qaul jadid mengatakan bahwa jual beli yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu kontrak dilaksanakan ataupun disebutkan. Oleh karena itu, menurut mereka khiyar ar Ru'yah tidak berlaku, karena kontrak itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan. Tetapi sebagian para ahli hukum Islam menyatakan bahwa hadist ini adalah lemah (dhaif) dan tidak boleh dijadikan pedoman dalam suatu kontrak39. Menurut al Sarakhsi40 bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya khiyar ru'yah, antara lain pertama: obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika kontrak berlangsung, kedua: obyek kontrak itu berupa materi seperti tanah, rumah dan kendaraan, ketiga: kontrak itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka khiyar al ru'yah tidak berlaku. Apabila kontrak itu dibatalkan berdasarkan khiyar ar ru'yah, menurut jumhur ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat yakni hak khiyar masih berlaku bagi pembeli dan pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian obyek yang dijual belikan, serta pembatalan itu diketahui pihak penjual. Imam al Kasani41 mejelaskan bahwa para pakar hukum Islam (jumhur fuqaha) menetapkan bahwa berakhirnya khiyar ‗aib apabila, pertama: pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan, kedua: obyek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berkontrak, orang lain dan oleh sebab alam, ketiga: terjadinya penambahan materi obyek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, keempat: orang yang memiliki hak 39 Ibid, hal.137-138 40 Al Sarakhsi, al Mabsuth, Jilid XII, Dar al Fikr, Beirut, 1980, hal.72 41 Imam al Kasani, al Bad"iu ash Shana"iu, Jilid V, Dar al Fikr, Beirut, tanpa tahun, hal.138 592 tidak
khiyar meninggal dunia, baik sebelum melihat obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli dari padanya. Para ahli hukum dikalangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa khiyar ru'yah ini tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut para ahli hukum dikalangan mazhab Malikiyyah khiyar ru'yah ini dapat diwariskan, dan oleh karenanya hak khiyar belum langsung gugur dengan wafatnya pemilikhak itu. Tetapi hal ini diserahkan kepada ahli warisnya, apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat obyek yang diperjual belikan atau akan dibatalkan. 5. Khiyar Majelis Khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam majelis akad dan belum berpisah. Khiyar Majelis hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila suatu kontrak telah dilangsungkan dan sudah terpenuhi segala rukun dan syarat untuk melaksanakan kontrak, maka kontrak tersebut sudah sah dan tidak ada alasan lagi untuk membatalkannya. Khiyar Majelis hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya adalah Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan apabila dua orang melakukan kontrak jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan.......... (HR Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Umar r.a). Asy Syarbaini al Khatib42 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ―berpisah badan‖ dalam hadist tersebut di atas adalah setelah melakukan kontrak jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual, lalu mereka berpisah dari majelis tersebut. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i seperti Imam an Nawawi mengatakan bahwa untuk mengatakan mereka sudah berpisah badan sebagaimana tersebut dalam hadist tersebut, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan setempat, di mana jual beli itu berlangsung. 42 Asy Syarbaini al Khatib, Mughni al Muhtaj, jilid II, Dar al Fikr, Beirut, 1978, hal.43, lihat juga Nasrun Haroen, Opcit, hal.130 593
Terhadap khiyar majlis ini, para pakar hukum Islam berbeda pendapat. Para fuqaha dikalangan Syafi'iyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan kontrak berhak mempunyai khiyar al majelis selama mereka masih dalam satu majelis kontrak, masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu karena kontraknya ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila kontrak mereka tidak mempergunakan hak khiyar, dan setelah jual beli itu mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya mengikat, kecuali masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkannya. VI. BERAKHIRNYA SUATU KONTRAK (INTIHA" AL "AQD) Menurut hukum Islam, kontrak berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan kontrak (tahqiq gharadh al "aqd), pembatalan (fasakh), putus demi hukum (infisakh), kematian dan ketidak izinan ("adal al ijazah) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus kontrak mauquf (kontrak yang keabsahannya bergantung pada pihak lain). 1. Terpenuhinya tujuan kontrak Suatu kontrak dipandang berakhir apabila tujuan kontrak sudah tercapai. Dalam kontrak jual beli misalnya, kontrak dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam kontrak gadai (rahn) dan pertanggungan (kafalah), kontrak dipandang telah berakhir apabila hutang telah terbayar. Kontrak bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa kontrak, misalnya kontrak sewa menyewa sudah habis, kontak menjadi berakhir dengan sendirinya. 2. Berakhir karena pembatalan (fasakh) Kontrak dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara', seperti yang disebutkan dalam kontrak yang rusak karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kontrak semacam ini harus difasakh, baik oleh para pihak itu sendiri maupun oleh hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan fasakh tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli sudah menjual barang yang dibelinya. Dalam kasus yang terakhir ini, pembeli wajib mengembalikan nilai barang yang 594
dijualnya itu dengan nilai pada saat ia menerima barang, dan bukan mengembalikan harga yang disepakati. Pembatalan kontrak juga dapat dilakukan dengan khiyar. Pihak yang melakukan kontrak dapat memilih salah satu khiyar yang dibenarkan oleh syara' untuk melakukan pembatalan kontrak yang telah dilakukannya. Pembatalan (fasakh) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam khiyar ‗aib (khiyar yang disebabkan karena kerusakan pada obyek kontrak) setelah obyek kontrak diterima. Menurut sebahagian para ahli hukum Islam, fasakh (pembatalan) hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain atau dengan putusan hakim. Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap kontrak berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. Pembatalan model ini dalam hukum Islam disebut dengan ―iqalah‖ dan dianjurkan dalam kontrak bisnis oleh Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah. 3. Putus Demi Hukum (Infisakh) Berakhirnya kontrak karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi kontrak tidak mungkin untuk dilaksanakan (istihalah al tanfidz), misalnya adanya bencana alam (force majeure), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kontrak kalau dilaksanakan ia akan menderita rugi. 4. Karena Kematian (wafat) Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebahagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua kontrak otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan kontrak. Sebahagian lagi menyatakan bahwa kontrak dapat berakhir dengan meinggalnya orang yang melaksanakan kontrak, diantaranya kontrak sewa menyewa, gadai (rahn), al hafalah, asy syirkah, al wakalah dan al muzara'ah. Kontrak juga dapat berakhir dalam kontrak bai' al fudhul yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal. 595
Pada umumnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak perorangan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya kontrak seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Sedangkan dalam hal hukum kebendaan, terdapat berbagai ketentuan dan ini sangat tergantung kepada bentuk dan sifat kontrak yang diadakan. Hal ini dapat diketahui dengan pembahasan yang mendalam, misalnya dalam kontrak sewa menyewa (ijarah), menurut Imam Hanafi kontrak ini berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, tetapi menurut mazhab yang lain dengan meninggalnya orang yang berkontrak ijarah itu, kontraknya tidak berakhir. 5. Tidak ada persetujuan ("Adam al ijazah) Kontrak dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan kontrak yang telah dibuatnya. Pada umumnya para pihak yang berwenang tidak memberikan persetujuannya karena kontrak tersebut pembuatannya menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh hukum syara', atau tidak memenuhi syarat dan rukun kontrak yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhiantan terhadap kontrak yang telah dibuatnya. Hal ini diketahui oleh pejabat yang berwenang disertai bukti-bukti yang kuat bahwa mereka (salah satu pihak) telah melakukan hal- hal yang dilarang oleh syari'at dalam melakukan kontrak satu dengan yang lain. Jika hal ini terjadi maka kontrak tersebut harus diakhiri dan pihak yang berwenang tidak memberikan legalisasi atas kontrak yang dibuatnya. VII. PENUTUP Demikianlah beberapa hal tentang hukum kontrak dalam sistem ekonomi syariah yang berlaku hingga saat ini. Kontrak merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan kontrak hubungan antara manusia dalam mencari kehidupan akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hukum kontrak dalam Islam telah diatur secara rinci dengan prinsip bahwa kontrak itu adalah pertalian antara ijab qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadapnya. Ada tiga unsur dalam suatu 596
kontrak yang dibuat oleh para pihak yakni, adanya pertalian ijab qabul, dibenarkan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Para ahli hukum Islam telah menetapkan bahwa rukun kontrak adalah al ‗aqidain, mahallul ‗aqad, sighat ijab qabul dan maudhu'ul ‗aqad (tujuan kontrak). Keempat hal ini merupakan hal yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu kontrak. Subyek kontrak adalah manusia dan badan hukum. Manusia adalah pihak yang sudah mukallaf dan sudah dapat dibebani hukum, yakni orang-orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT, baik yang terkait dengan perintah maupun larangan. Sedangkan badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam Islam badan hukum ini dikenal dengan istilah al syirkah. Para ahli hukum Islam juga sepakat bahwa obyek kontrak adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek kontrak dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Obyek kontrak ini dapat berbentuk benda berwujud seperti tanah atau rumah dan dapat berbentuk benda yang tidak berwujud seperti manfaat dari suatu benda. Setiap kontrak harus mempunyai tujuan yang jelas sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan oleh syara'. Agar kontrak dapat terlaksana dengan baik, maka diperbolehkan para pihak untuk melakukan khiyar dan fasakh. Dilarang dalam kontrak itu dilaksanakan dengan cara- cara yang curang, penipuan, paksaan, dan hal-hal lain yang dilarang oleh hukum Islam. Prinsip-prinsip kontrak sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat cocok dilaksanakan dalam pergaulan bisnis yang terjadi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Kontrak yang dilakukan dengan prinsip syari'ah akan membawa kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian. Billahi taufiqy wal hidayah. 597
DAFTAR PUSTAKA Abdullah as Sattar Fatullah Sa'id, Al Mu"amalat fi al Islam, Rabithal al Islami, Idarah al Kitab al Islami, Mekkah, Saudi Arabia, 1402 H. Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, Al Istitsmar wa al Riqabah al Syar"iyyah fi al Bunuk wa al Mu" assasah al Maliyyah al Islamiyyah, Maktabah Wahbah al Qahirah, kairo Mesir, 1991. Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, UII Press Yogyakarta, 2004. Ali Haidar, Ad Durar al Hukkam Syarh Majallah al Ahkam al "Adliyyah, Dar al Kutub al ―Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun. Al Sarakhsi, al Mabsuth, Dar al Fikr, Beirut, 1980. Asy Syarbaini al Khatib, Mughni al Muhtaj, jilid II, penerbit tidak terbaca, tanpa tahun. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Chidir Ali, Badan Hukum, PT Alumni, Bandung, 2005. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al Qur"an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina bekerjasama dengan Jurnal Ulumul Qur'an, Jakarta, 2002. Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari"ah, dalam Mariam Darus Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Adtya Bakhti Bandung, 2001. Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta, dengan Prenada Media Jakarta, 2005. Hasballah Thaib, Hukum Benda Menurut Islam, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1992. Hasbi Ash Shiddieqy, Memahami Syari"at Islam, cet.1, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000. Ibnu Abidin, Radd al Muhtar "Ala ad Dur al Mukhtar, Al Amiriyah, Cairo Mesir, Jilid II, tanpa tahun. Imam al Kasasni, al Bad"iu ash Shana"iu, Jilid V tanpa penerbit, tanpa tahun. Muhammad Yusuf Musa, Al Fiqh al Islami Madkhal li Dirasatihi, Nidham al Mu"amalat fih, Dar al Kutub al Haditsah, Cairo Mesir, 1954. 598
Mustafa Ahmad Az Zarqa, al Madkhal al Fiqhi al "Amal Islami fi Tsaubihi al Jadid, Dar al Fikr, Beirut, Jilid 1, 1968 hal.329, lihat juga Fathurrahman Djamil.Opcit. Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000. Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Dar al Fikr al Mu"ashir, Damaskus, Jilid 4, 1997. Yahya Harahap, M Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. 599
BAB 4: PSIKOLOGI PERSIDANGAN PSIKOLOGI PEMERIKSAAN HAKIM DI PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA (Bagian dari Psikologi Hukum)1 Oleh: Dr.H.Komari,SH.,MH. 1. Pendahuluan Pemeriksaan perkara adalah merupakan mencari fakta dan data hakim dalam menemukan hukum. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memeriksa berdasarkan fakta hukum, namun selain pembuktian yang merupakan data dan fakta hukum perlu dengan pendekatan ilmu lain untuk membantu dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, diantaranya adalah dengan pendekatan (ilmu) psikologi hukum. Dalam proses gugatan diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran, dan untuk mencapai kebenaran tesebut diperlukan pembuktian agar hakim yang memeriksa persengketaan itu menjadi yakin atas kebenaran dalil yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Selain dengan pembuktian sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, psikologi hukum sangat membantu untuk menemukan kebenaran dan keadilan hakim dalam mengadilinya. Karena dengan pendekatan sistem psikologi hukum yang merupakan prilaku-prilaku dan sikap para pihak yang berperkara akan sangat membantu hakim dalam menemukan hukum yang disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam praktik pemeriksaan di pengadilan khususnya Pengadilan Agama, selain memeriksa alat-alat bukti sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, hakim diharapkan mempelajari dan mendalami ilmu psikologi hukum. Hal ini dikarenakan bahwa penyelesaian pelanggaran hukum oloeh hakim tidak terlepas dari prilaku para pihak yang berperkara di pengadilan. Di samping itu dengan pendekatan psikologi 1 Dr. KOMARI, SH. M Hum. Disaampaikan kepada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) Angkatan ke IV Tahun 20012 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor 600
hukum putusan hakim akan memberikan rasa aman dan rasa damai serta pihak- pihak yang berperkara akan menjadi merasa puas. 2. TEORI PSIKOLOGI Hakim dalam pemeriksaan dan mengadikli perkara di persidangan harus melakukan beberpa macam pendekatan pertimbangan, yaitu dengan pendekatan pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Khusus dalam pemeriksaan di persidangan selain ketiga pendekatan pertimbangan tersebut sangat diperlukan dengan pendekatan psikologis. Pertimbangan aspek yuridis berpatokan kepada undang-undang yang berlaku, hakim sebagai aplikator undang-undang wajib memahami undang-undang dengan jalan mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan harus dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau menjadukan kepastian hukum, sebab tujuan hukum tersebut adalah keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum. Tentang pertimbangan aspek filosofis merupakan aspeh yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan agama dan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalamaan dan pengetahuan yang sangat luas serta kebijakan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan, meskipun penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat asas legalitas bahkan dapat tidak terikaat kepada sistem. Kemudian tidak kalah pentingnya dalam pemeriksaan perkara dipersidangan diperlukan aspek pertimbangan psikologis, sebab obyek utama psikologis manusia dan obyek yang diperiksa hakim dalam persidaangan adalah juga manusia dan kegiatannya dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut Kuypers dalam bukunya "Inleiding in de zielkunde‖ bahwa kegiatan manusia secara hakiki digolongkan menjadi tiga kegiatan utama, yaitu kegiatan yang bersifat ketuhanan, bersifat individual, dan bersifat sosial, meskipun menurut Aristoteles yang memandang manusia hanya insan sosial semata. 601 adalah
Kegiatan manusia yang bersifat ketuhanan, ini percaya atau tidak menusia sadar atau tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahkan memperlaakukan sesuatu sebagai ―Tuhan‖ seperti animisme, dinamisme. Sedangkan manusia seagai mahluk individu meruujuk kepada bahwa manusia kepada konstruksi jiwa dan raga2 Oleh karen itu manusia harus difahami manusia tidak dilakukan secara parsial, meskipun secara tampak pisik merupakaan secara ekspresi dari apa yang berlangsung secara psikis. Dalam pengertian psikis terdiri dari unsur-unsur mental, sikap, persepsi meupun rohani spiritual. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial artinya sebagai mahluk Allah SWT, diciptakan untuk senantiasa untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal ini memang manusia tidak memiliki fasilitas fisik untuk ―self supported survival, dengan kata lain secara pribadi manusia tidak akan sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan serta psikis rahaniyah, meskipun secara bio- fisiologisnya mungkin dapat mempertahankan dirinya pada tingkat kehidupan vegetatif. Diantara manusia sebagai obyek hakim yang diperiksa baik sebagai penggugat maupun tergugat sebagai, dilihat dari teori psikologi terdapat dua kelompok pertama psikologi umum yaitu bertujuan penelitian untuk menemukan huum-hukum psikologi yang berlaku bagi semua manusia. Dan kedua teori psikologi diferensial yang bertujuan penelitian untuk menemukan hukum-hukum psikologi yang menyangkut perbedaan manusia yang satu dengaan manusia yang lain. Dalam pandangan aliran psikologi terdapat aliran psikologi terapan yang mempelajari aspek kejiwaan manusia dalam kaitannya kepentingan praktis, misalnya seperti psikodiagnostis menganalisa aspek kejiwaan kaitannya kepentingan manusia sebagai pihak-pihak yang berperkara. Selain itu terdapat aliran psikologi perkembangan manusia dilihat dari perkembangan psikologi anak sampai psikologi orang tua serta psikologi kepribadian dan tipologi yang memperhatikan kepada struktur dan tipe-tipe kepribadian manusia. Dengan demikian ilmu psikologi sebagaimana dalam teori psikologi yang dijelaskan di atas, sangat berguna dan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, khususnya hakim dalam rangka penerapan norma-norma hukum, sehingga dapat 2 Hendra Akhdhiyat, Rosleny Marliany, Psikhologi Hukum , Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm.32 602
berfungsi optimal dan dapat mencapai tujuan secara optimal pula dalam menerapkan hukum terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga putusan hakim tersebut akan mendapatkan kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang berperkara pada khususnya serta juga akan mencapai kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.pada umumnya 3. PRILAKU HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN Prilaku atau tingkah laku adalah gejala-gejala kongkrit dari proses psikis, proses psikis tersebut dapat diketahui dengan melakukan introspeksi serta obsevasi psikologis. Suatu tingkah laku kongkret dan teramati tidak akan terlepas dari kehidupan batin atau kehidupan psikis seseorang. Sebagai ekspresi batin tingkah laku manusia itu diumpamakan sebagai endaapan-endapan yang dapat diamati, diuraikan, dan selanjutnya diatur dalam pengertian-pengertian, sehingga dapat dirumuskan sebagai dalil-dalil hubungan antara dunia batin dan dunia luar artinya tindakan manusia dengan lingkungannya. Peristiwa tingkah laku merupakan abstraksi suatu kesatuan kejadian, kemudian yang menimbulkan tingkah laku tersebut terdapat dua faktor dasar, yaitu : a Organisme yang mengambil bagian dalam situasi sebagai totalitas terintergrasi. b. Obyek kegiatan organisme yang mengandung arti bagi organisme atas`pengalamannya yang berhubungan dengan obyek, seperti obyek benda, peristiwa dan lainya yang memberikan arti bagi individu serta menimbulkan kegiatan tertentu yang dinamakan ― stimulus obyek". Suatu peristiwa tingkah laku adalah suatu proses yang terjadi di dalam tataran tertentu dengan melibatkan kegiatan koordinatif antara organisme dengan stimulus obyek. Dengan kata lain tingkah laku seseorang secara subtansial sebenarnya merupakan respon atau reaksi terhadap rangsangan dari lingkungannya yang oleh individu barsangkutan dipandang perlu untuk ditanggapi. Jadi tingkah laku seseorang merupakan hasil dari proses interaksional dari kedua fungsi yang telah dikemukakan dalam suatu hubungan yang sangat erat, selain itu terdapat rumusan yangsederhana bahwa tingkah laku merupakan hasil dari hubungan fungsional antara kepribadian dengan situasi tertentu. 603
Ketepatan dalam memahami tingkah laku diperlukan ketelitian dalam aktifitas pengendaliannya dan sangat tergantung kepada metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisa berbagai faktor yang berpernagruh pada tingkah laku tersebut. Selanjutnya apabila mepertanyakan bagaimana tingkah laku para hakim dalam memeriksa perkara ?. Hal ini tergantung pada cara tingkah laku seorang hakim dalam melaksanakan pembelajaran pemeriksaan perkara. Dalam pemahaman umum pembelajaran sering dikaitkan dengan kegiatan formal individu di pengadilan, Umpamanya mengadakan dialog dengan para pihak yang berperkara, hasilnya disebut ―prestasi dialog‖ yang diberi bobot kualitas setelah diadakan evaluasi. Di samping itu dialog para hakim dengan para pihak-pihak yang berperkara perlu dievaluasi setelah selesai baik di kantor maupun dirumah ataupun di luar gedung pengadilan, apalagi para pihak yang berperkara mempunyai karakter yang berbeda-beda dan hakim wajib memahami bermacam-macam karakter para pihak tersebut. Meskipun pembelajaran ini pada umumnya sebagai kegiatan sekolah, tetapi semua kegiatan apapun termasuk pemeriksaan perkara di pengadilan selalu melaui proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam pemerisaan perkara oleh hakim di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama hakim harus dapat mengadakan perubahan-perubahan pada setiap pemeriksaan tentunya yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Perubahan- perubahan itu terjadi karena adanya faktor-faktor yangsangat menentukan proses pemeriksaan dari hasil belajar pengalaman-pengalaman, yaitu : a. Arousal artinya perhatian yang sungguh-sungguh dan terfokus sebagai hasil dari perumusan senergi psikis (pikiran dan perasaan) terhadap suatu obyek,semakin terpusat perhatian pada pemeriksaan, semakin baik proses pemeriksaan dan hasilnya. b. Motivasi sebagai motor penggerak bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Motivasi ini sangat penting karena merupakan suatu ―hasrat‖ individu untuk melakukan tingkah laku pemeriksaan. Seorang hakim akan menikmati hasil pemeriksaannya dengan baik, kalau selaku belajar-belajar dari pengalamannya. Motivasi pemeriksaan ini dapat datang dari dalam individu dan dapat juga datang 604
dari luar dirinya. Umpamanya motivasi dari dirinyan sendiri yaitu seorang hakim membaca buku tentang teori hukum karena keingintahuannya terhadap masalah yang dihadapnya. Sedangkan motivasi dari luar seorang hakim membaca buku tentang teori tersebut karena ada pertanyaan dari temannya. c. Reinforcement atau penguat adalah stimulus yang memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang dikehendaki, sifat penguat ini ada dua macam yaitu : 1). Penguat positif yaitu memperkuat agar tingkah laku itu tetap dilaksanakan 2). Penguat negatif yaitu memperkuat agar tingkah laku itu tidak dilaksanakan lagi. d. Assosiasi adalah hubungan antara dua kejadian dalam ruang dan waktu, baiasanya hubungan ini timbul karena dua subyek yang dijadikan satu atau diassosiasikan, dan pembentukannya tingkah laku ini melalui fungsi akal, umpamanya Ikatan Hakim Indonesia yang disingkat IKAHI, Persatuan Advokat Indonesia disingkat PERADI, dan lain sebagainya. Dari keempat faktor ini dapat dilihat bahwa tingkah laku dapat berubah sesuai dengan kepentingannya melalui proses pembelajaran atau pengalamanya. Perubahan tingkah laku dalam diri manusia (hakim) tergantung pada pengaruh luar atau dalam dirinya yang dapat membentuk suatu keajegan tingkah laku dalam kurun waktu tertentu. 4. PENDEKATAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PERSIDANGAN Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia3. Bahkan menurut Sorjono Soekamto bahwa termasuk ilmu tentang yang mempelajari hukum sebagai prilaku atau sikap manusia4. Sedangkan Satjipto Raharja mengatakan bahwa psikologi hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum yang dikehendaki.5 Dengan demikian hakim dalam memeriksaan perkara di pengadilan, 3 Drever J.A., Dictionary of psychology Penguin Books, 1976 4 Soerjono Soekamto, Soesiologi Hukum, Jakarta, Liberty, 1989 5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000. 605
guna untuk mendapatkan fakta dan data yang akurat tidak terlepas dari ilmu psikologi hukum. Sehingga pemeriksaan perkara dengan melalui ilmu psikologi hukum tersebut dalam penegakan hukum oleh hakim di pengadilan termasuk Pengadilan Agama akan menemukan hukum yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan termasuk akan mendapatkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dikarenakan dengan pemeriksaan pendekatan psikologi hukum akan mendapatkan realita atau kenyataan perkara yang sebenarnya terjadi, sebab psikologi hukum meliputi kenyataan sosial, kultur dan prilaku yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu psikologi hukum salah satu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Bahkan Soerjono Soekamto mengatakan bahwa ilmu psikologi hukum ini merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari prilaku atau sikab tindakan manusia.6 Hakim dalam memeriksa perkara terhadap pihak-pihak yang berperkara harus betul-betul memahami kenapa para pihak tersebut melakukan keinkaran terhadap hak-hak seseorang, sehingga oleh hukum dianggap merupakan pelanggaran hukum. Untuk itu hakim wajib memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab keinkaran hak-hak atau yang dianggap pelanggaran hukum tersebut. Oleh karena itu hakim sebelum memeriksa dan mengadili perkara wajib mengetahui kondisi-kondisi yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa dengan beraneka ragam budaya. Dengan pemahaman ini sehingga hakim dapat memahami permasalahan- permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Di samping itu terdapat beberapa macam faktor perilaku yang berbeda-beda demikian juga para pihak yang berperkara, apakah prilaku ini merupakan dianggap menimbulkan perbuatan keinkaran atau pelanggaran hukum atau bukan, khususnya yang berkaitan dengan norma-norma yang belum diatur dalam peraturan perundang- undangan. Terlepas dari yang telah diuraikan tersebut di atas, hakim sebagai penegah hukum juga harus memahami interaksi sosial sebagai gejala sosial yang disebabkan oleh karena hubungan (kontak) antar individu, antar invidu dengan kelompok sosial 6 Ibid 606
antar kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini diharapkam akan berjalan sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum yang berlaku, akan tetapi dalam interaksi tersebut tidak jarang baik dan kemungkinan terjadi konplik. Komplik dapat terrjadi apabila pada saat bersamaan individu satu dengan individu lainnya mempunyai kemauan dan kebutuhan yang sama. Ketentuan tingkah laku manusia itu berbagai macam coraknya, tergantung pada berat ringannya reaksi tingkah laku manusia dalam menilainya. Oleh karena itu hakim sebagai penilai tingkah laku yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat harus sopan dan santun (kesopanan) dan ada pula yang berkenaan dengan kesusilaan yang berhubungan dengan moral maupun dengan hukum. Hakim bila dilihat sebagai fungsinya bertujuan menjaga tata tertib dan jenis ketentuan yang berupa larangan atau keharusan bagi manusia dalam bertingkah laku. Dengan demikian berdasarkan jenisnya norma di dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi sebagai berikut : a. Norma kesopanan artinya ketentuan tentang tingkah laku munsia supaya dalam berinteraksi terjadi tindakan yang sopan-santun, misalnya menghormati seseorang yang lebih tuan, termasuk hakim juga melaksanakan sopan-santun dalam memeriksa perkara. Meskipun pelanggaran sanksi norma kesopanan sangat ringan hanya berupa ―celaan‖ dari orang lain misalnya karena tidak menghormati orang dinilai tidak sopan. b. Norma Kesusilaan artinya ketentuan tingkah laku manusia dalaam melaksanakan tindakan agar supaya batinnya (moral) sesuai dengan kehendak baik masyarakat, seperti memarjinalkan orang-orang yaang rendah strukturnya. Demikian juga pelanggran atas sanksi norma kesusilaan yang berupa ―kutukan‖ dari orang lain, Misalnya seorang menggunakan pakaian mini (porno) oleh masyarakat dianggap ―amoral‖ c. Norma hukum adalah ketentuan mengenai tingkah laku manusia agar tindakannya mengganggu ketentraman, dan keamanan orang lain, umpamanya mengambil hak milik orang lain tanpa seizin yang mempunyainya. Norma hukum bertujuan tata tertib dalam pergaulan hidup, dengan sanksi berupa hukuman oleh lembaga yang berwenang. 607
Ketiga jenis norma (kesopanan, kesusilaan dan hukum) tersebut memiliki sanksi yang berbeda-beda sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam menjalankan fungsinya masing-masing dalam mengatur tingkah laku, yaitu membatasi kebebasan manusia dalam berinteraksi sesama manusia baik secara individu maupun berkelompok. Dengan batasan-batasan interaksi dari ketiga jenis norma tersebut, melalui kesadaran masing-masing individu diharapkan menjaga agar kelangsungan hidup manusia di dunia ini menjadi harmonis. Kemudian hakim sebagai bagian dari manusia yang mempunyai fungsi menjalankan dan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak terlepas dan harus memperhatikan dan wajib melaksanakan ―ketiga jenis norma" tersebut di atas, apalagi ketiga jenis norma tersebut menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan manusia pada pergaulan hidup di dunia, baik secara individu, bermasyarakat mapun bernegara, termasuk hakim itu sendiri sebagai pelaksana yudikatif dalam sistem negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping ketiga norma tersebut, yang perlu dipahami oleh para hakim harus memahami psikologi hukum, pertama sebagai kajian atau penelitian prilaku manusia pada umumnya dan khususnya prilaku para pihak-pihak yang berperkara dalam proses hukum seperti ingatan para saksi, pengambilan keputusan oleh hakim dan lain sebagainya. Kedua perkembangan profesi psikologi hukum seperti di Amerika bahwa ahli psikologi mendirikan klinik-klinik psikologi yang dijadikan konsultan ahli hukum diantaranya kepolisian. Bahkan John Stap seorang psikiater seorang psikologi sosial sering diminta oleh hakim perdata Gray untuk melaksanakan mediasi. Dari pengamatan tersebut di atas, betapa pentingnya peran psikologi, namun karena luasnya bidang kajian psikologi hukum maka (Blackburn 1994) membagi bidang teresbut menjaadi tiga bidang, pertama psyckology in law, yaitu merupakan psikologi aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum seperti psikologi keterangan saksi ahli dalam persidangaan di pengadilan. Kedua psyckology and law, yaitu meliputi bidang psycho- legal researcht yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengaan hukum seperti hakim, penggugat, tergugat pengacara, jaksa dan lain-lain, dan ketiga psyckology of law dalam hal ini lebih abstrak, hukum 608
sebagai penentu prilaku manusia, isu yang dikaji antara lain bagaimana masyaraakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Pemeriksaan perkara di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama hakim mencari informasi kejadian dan fakta, diantaranya dengan alat bukti yang telah ditentukan hukum acara perdata. Dengan adanya alat bukti tersebut hakim mempunyai dasar yang kuat untuk memutuskan dikabulkan atau ditolak gugatan yang diajukan kepadanya. Salah satu alat bukti tersebut adalah ―saksi‖, dan saksi itu adalah manusia biasa, sehingga terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kesesuaian keterangannya dam fakta yang sebenarnya. Terdapat tiga hal yang tidak kesesuaian keterangan saksi tersebut, yaitu (1) keterbatasan otak saksi dalam mengolah, merekam dan mengingat informasi, (2). Bias yang terjadi dalam persepsi hakim di dalam menilai kebenaran kesaksian , dan (3). Cara penggalian informasi di pegadilan. Di samping itu terdapat beberapa hal yang ikut memperhatikan kejadian secara penuh terhadap saksi : a. Primary and recency adalah rekaman ingatan yang kuat oleh saksi terhadap sesuatu kejadian di awal dan di akhir, sedangkan di tengah-tengah kurang mendapat perhatian memory b. Faktor Stres terjadinya kejadian yang mengerikan yang dilihat oleh saksi, sehingga menimbulkan permasalahan terhadap saksi itu sendiri c. Faktor emosi yaitu terdapat kebencian atau ketakuan yang amat kuat terhadap pihak, seperti pemerkosaan, kesombongan,keangkuhan dan lain- lain d. Bias hakim di dalam menilai kesaksian, Hal ini bisa terjadi adanya pengaruh hakim terhadap etnik, suku atau ras dan lain sebagainya. e. Status sosial, dan stutus ekonomi status ini juga kadang-kadang juga bisa mempengaruhi bias pemeriskaan oleh hakim sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa hakim memeriksa bupati dengan tukang baso akan berbeda, demikian juga terhadap status sosial tersebut terhadap para saksi. 609
DAFTAR PUSTAKA Atkinson, Pengantar Psikologi, Jakarta, Erlangga, 1999 Bertens, Etika, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994 Blau, Theodore, H. Psychology Service for Law Enforment, New York, 1994. Drever J.A., Dictionary of psychology, Penguin Books, 1976 Fatuhrahman, Tri Hayuning Tyas, Wenty Marina Minza, Galang Lufityanto, Peyunting, Psikologi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2011 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1996 _______, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Adytia Bakti, 2006 Lili Rasyidi, Lili & Ira Rasydi, Pengantar Filsafat dan teori Hukum, Bandung,Citra Adytia Bakti, 2001 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta, Raja Grafindo, 2001 Soedjono,D. Pengantar Tentang psikologi Hukum, Bandung, Alumni, 1983 Muhibbin Syah, Psikologi Perkembangan dengan pendekatan Baru, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008 Hendra Akhihiyat, Rosleny Marliani, Psikologi Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2011. Soejono Suekamto, Aliran Pemikiran Sosiologi Hukum, Bandung Raja Grafindo Persada, 2006 _______, Sosiologi Hukum, Jakarta, Bina Cipa, 1985. Gerungan, WA, Psikologi Sosial, Bandung, Refika Aditama, 2004. 610
PSIKOLOGI PEMERIKSAAN HAKIM DI PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA1 I. PENDAHULUAN Pemeriksaan perkara adalah merupakan mencari fakta dan data hakim dalam menemukan hukum. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memeriksa berdasarkan fakta hukum, namun selain pembuktian yang merupakan data dan fakta hukum perlu dengan pendekatan ilmu lain untuk membantu dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, diantaranya adalah dengan pendekatan (ilmu) psikologi hukum. Dalam proses gugatan diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran, dan untuk mencapai kebenaran tesebut diperlukan pembuktian agar hakim yang memeriksa persengketaan itu menjadi yakin atas kebenaran dalil yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Selain dengan pembuktian sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, psikologi hukum sangat membantu untuk menemukan kebenaran dan keadilan hakim dalam mengadilinya. Karena dengan pendekatan sistem psikologi hukum yang merupakan prilaku-prilaku dan sikap para pihak yang berperkara akan sangat membantu hakim dalam menemukan hukum yang disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam praktik pemeriksaan di pengadilan khususnya Pengadilan Agama, selain memeriksa alat-alat bukti sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, hakim diharapkan mempelajari dan mendalami ilmu psikologi hukum. Hal ini dikarenakan bahwa penyelesaian pelanggaran hukum oloeh hakim tidak terlepas dari prilaku para pihak yang berperkara di pengadilan. Di samping itu dengan pendekatan psikologi hukum putusan hakim akan memberikan rasa aman dan rasa damai serta pihak- pihak yang berperkara akan menjadi merasa puas. II. TEORI PSIKOLOGI Hakim dalam pemeriksaan dan mengadikli perkara di persidangan harus melakukan beberapa macam pendekatan pertimbangan, yaitu dengan pendekatan 1 Naskah Ini Diambil Dari Buku Diklat Calon Hakim III PPC Terpadu Angkatan I Tahun 2012 Hal. 114-150 611
pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Khusus dalam pemeriksaan di persidangan selain ketiga pendekatan pertimbangan tersebut sangat diperlukan dengan pendekatan psikologis. Pertimbangan aspek yuridisberpatokan kepadaundang-undang yang berlaku, hakim sebagai aplikatorundang-undang wajib memahami undang-undang dengan jalan mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan harus dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil,ada kemanfaatannya atau menjadikan kepastian hukum, sebab tujuan hukum tersebut adalah keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum. Tentang pertimbangan aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis adalah mempertimbangkan agama dan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas serta kebijakan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan, meskipun penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat asas legalitas bahkan dapat tidak terikat kepada sistem. Kemudian tidak kalah pentingnya dalam pemeriksaan perkara dipersidangan diperlukan aspek pertimbangan psikologis, sebab obyek utama psikologis manusia dan obyek yang diperiksa hakim dalam persidaangan adalah juga manusia dan kegiatannya dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut Kuypers dalam bukunya "Inleiding in de zielkunde‖ bahwa kegiatan manusia secara hakiki digolongkan menjadi tiga kegiatan utama, yaitu kegiatan yang bersifat ketuhanan, bersifat individual, dan bersifat sosial, meskipun menurut Aristoteles yang memandang manusia hanya insan sosial semata. Kegiatan manusia yang bersifat ketuhanan, ini percaya atau tidak manusia sadar atau tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahkan memperlakukan sesuatu sebagai ―Tuhan‖ seperti animisme, dinamisme. Sedangkan manusia seagai mahluk individu merujuk kepada bahwa manusia kepada konstruksi jiwa dan raga2 Oleh karena itu manusia harus dipahami manusia tidak dilakukan secara parsial, 2 Hendra Akhdhiyat, Rosleny Marliany, Psikhologi Hukum , Bandung, Pustaka Setia, 2011, Hlm.32 612
meskipun secara tampak pisik merupakaan secara ekspresi dari apa yang berlangsung secara psikis. Dalam pengertian psikis terdiri dari unsur-unsur mental, sikap, persepsi maupun rohani spiritual. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial artinya sebagai mahluk Allah SWT, diciptakan untuk senantiasa untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal ini memang manusia tidak memiliki fasilitas fisik untuk ―self supported survival, dengan kata lain secara pribadi manusia tidak akan sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan serta psikis rahaniyah, meskipun secara bio- fisiologisnya mungkin dapat mempertahankan dirinya pada tingkat kehidupan vegetatif. Diantara manusia sebagai obyek hakim yang diperiksa baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dilihat dari teori psikologi terdapat dua kelompok pertama psikologi umum yaitu bertujuan penelitian untuk menemukan hukum-hukum psikologi yang berlaku bagi semua manusia. Dan kedua teori psikologi diferensial yang bertujuan penelitian untuk menemukan hukum-hukum psikologi yang menyangkut perbedaan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam pandangan aliran psikologi terdapat aliran psikologi terapan yang mempelajari aspek kejiwaan manusia dalam kaitannya dengan kepentingan praktis, misalnya seperti psikodiagnostis menganalisa aspek kejiwaan kaitannya dengan kepentingan manusia sebagai pihak-pihak yang berperkara. Selain itu terdapat aliran psikologi perkembangan manusia dilihat dari perkembangan psikologi anak sampai psikologi orang tua serta psikologi kepribadian dan tipologi yang memperhatikan kepada struktur dan tipe-tipe kepribadian manusia. Dengan demikian ilmu psikologi sebagaimana dalam teori psikologi yang dijelaskan di atas, sangat berguna dan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, khususnya hakim dalam rangka penerapan norma-norma hukum, sehingga dapat berfungsi optimal dan dapat mencapai tujuan secara optimal pula dalam menerapkan hukum terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga putusan hakim tersebut akan mendapatkan kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang berperkara pada khususnya serta juga akan mencapai kebenaran dan keadilan bagi masyarakatpada umumnya. 613
III. PERILAKU HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN Prilaku atau tingkah laku adalah gejala-gejala kongkrit dari proses psikis, proses psikis tersebut dapat diketahui dengan mealkukan introspeksi serta obsevasi psikologis. Suatu tingkah laku kongkret dan teramati tidak akan terlepas dari kehiduoan batin atau kehidupan psikis seseorang. Sebagai ekspresi batin tingkah laku manusia itu diumpamakan sebagai endaapan-endapan yang adapat diamati, diuraikan, dan selanjutnya diatur dalam pengertian-pengertian, sehingga dapat dirumuskan sebagai dalil-dalil hubungan antara dunia batin dan dunia luar artinya tindakan manusia dengan lingkungannya. Peristiwa tingkah laku menurut merupakan abstraksi suatu kesatuan kejadian, kemudian yang menimbulkan tingkah laku tersebut terdapat dua faktor dasar, yaitu: a. Organisme yang mengambil bagian dalam situasi sebagai totalitas terintergrasi. b. Obyek kegiatan organisme yang mengandung arti bagi organisme atas`pengalamannya yang berhubungan dengan obyek, seperti obyek benda, peristiwa dan lainya yang memberikan arti bagi individu serta menimbulkan kegiatan tertentu yang dinamakan ― stimulus obyek". Suatu peristiwa tingkah laku adalah suatu proses yang terjadi di dalam tataran tertentudengan melibatkan kegiatan koordinatif antara organisme dengan stimulus obyek.Dengan kata lain tingkah laku seseorang secara subtansial sebenarnya merupakan respon atau reaksi terhadap rangsangan dari lingkungannya yang oleh individu barsangkutan dipandang perlu untuk ditanggapi. Jadi tingkah laku seseorang merupakan hasil dari proses interaksional dari kedua fungsi yang telah dikemukakan dalam suatu hubungan yangsangat erat, selain itu terdapat rumusan yangsederhana bahwa tingkah laku meruapakan hasil dari hubungan fungsional antara kepribadian dengansituasi tertentu. Ketepatan dalam memahami tingkah laku diperlukan ketelitian dalam aktifitas pengendaliannya dan sangat tergantung kepada metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisa berbagai faktor yang berpernagruh pada tingkah laku tersebut. Selanjutnya apabila mepertanyakan bagaimana tingkah laku para hakim dalam memeriksa perkara ?. Hal ini tergantung pada cara tingkah laku seorang hakim dalam melaksanakan pembelajaran pemeriksaan perkara. Dalam pemahaman umum 614
pembelajaran sering dikaitkan dengan kegiatan formal individu di pengadilan, Umpamanya mengadakan dialog dengan para pihak yang berperkara, hasilnya disebut ―prestasi dialog‖ yang diberi bobot kualitas setelah diadakan evaluasi. Di samping itu dialog para hakim dengan para pihak-pihak yang berperkara perlu dievaluasi setelah selesai baik di kantor maupun dirumah ataupun di luar gedung pengadilan, apalagi para pihak yang berperkara mempunyai karakter yang berbeda- beda dan hakim wajib memahami bermacam-macam karakter para pihak tersebut. Meskipun pembelajaran ini pada umumnya sebagai kegiatan sekolah, tetapi semua kegiatan apapun termasuk pemeriksaan perkara di pengadilan selalu melaui proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam pemerisaan perkara oleh hakim di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama hakim harus dapat mengadakan perubahan-perubahan pada setiap pemeriksaan tentunya yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena adanya faktor-faktor yangsangat menentukan proses pemeriksaan dari hasil belajar pengalaman-pengalaman, yaitu: a. Arousal artinya perhatian yang sungguh-sungguh dan terfokus sebagai hasil dari perumusan senergi psikis (pikiran dan perasaan) terhadapsuatu obyek,semakin terpusat perhatian pada pemeriksaan, semakin baik proses pemeriksaan dan hasilnya. b. Motivasi sebagai motor penggerak bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Mativasi ini sangat penting karena merupakan suatu ―hasrat‖ individu untuk melakukan tingkah laku pemeriksaan. Seorang hakim akan menikmati hasil pemeriksaannya dengan baik, kalau selaku belajar-belajar dari pengalamannya. Motivasi pemeriksaan ini dapat datang dari dalam individu dan dapat juga datang dari luar dirinya. Umpamanya motivasi dari dirinyan sendiri yaitu seorang hakim membaca buku tentang teori hukum karena keingintahuannya terhadap masalah yang dihadapnya. Sedangkan motivasi dari luar seorang hakim membaca buku tentang teori tersebut karena ada pertanyaan dari temannya. c. Reinforcementataupenguat adalah stimulus yang memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang dikehendaki, sifat penguat ini ada dua macam yaitu: 615
1) Penguat positif yaitu memperkuat agar tingkah laku itu tetap dilaksanakan 2) Penguat negatif yaitu memperkuat agar tingkah laku itu tidak dilaksanakan lagi. d. Assosiasi adalah hubungan antara dua kejadian dalam ruang dan waktu, baiasanya hubungan ini timbul karena dua subyek yang dijadikan satu atau diassosiasikan, dan pembentukannya tingkah laku ini melalui fungsi akal, umpamanya Ikatan Hakim Indonesia yang disingkat IKAHI, Persatuan Advokat Indonesia disingkat PERADI, dan lain sebagainya. Dari keempat faktor ini dapat dilihat bahwa tingkah laku dapat berubah sesuai dengan kepentingannya melalui proses pembelajaran atau pengalamanya. Perubahan tingkah laku dalam diri manusia (hakim) tergantung pada pengaruh luar atau dalam dirinya yang dapat membentuk suatu keajegan tingkah laku dalam kurun waktu tertentu. IV. PENDEKATAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PERSIDANGAN Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia3. Bahkan menurut Sorjono Soekamto bahwa termasuk ilmu tentang yang mempelajari hukum sebagai prilaku atau sikap manusia4. Sedangkan Satjipto Raharja mengatakan bahwa psikologi hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum yang dikehendaki.5 Dengan demikian hakim dalam memeriksaan perkara di pengadilan, guna untuk mendapatkan fakta dan data yang akurat tidak terlepas dari ilmu psikologi hukum. Sehingga pemeriksaan perkara dengan melalui ilmu psikologi hukum tersebut dalam penegakan hukum oleh hakim di pengadilan termasuk Pengadilan Agama akan menemukan hukum yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan termasuk akan mendapatkan kebenaran dan keadilan. 3 Drever J.A., Dictionary Of Psychology Penguin Books, 1976 4 Soerjono Soekamto, Soesiologi Hukum, Jakarta, Liberty, 1989 5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000. 616
Hal ini dikarenakan dengan pemeriksaan pendekatan psikologi hukum akan mendapatkan realita atau kenyataan perkara yang sebenarnya terjadi, sebab psikologi hukum meliputi kenyataan sosial, kultur dan prilaku yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu psikologi hukum salah satu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Bahkan Soerjono Soekamto mengatakan bahwa ilmu psikologi hukum ini merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari prilaku atau sikab tindakan manusia.6 Hakim dalam memeriksa perkara terhadap pihak-pihak yang berperkara harus betul-betul memahami kenapa para pihak tersebut melakukan keinkaran terhadap hak-hak seseorang, sehingga oleh hukum dianggap merupakan pelanggaran hukum. Untuk itu hakim wajib memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab keinkaran hak-hak atau yang dianggap pelanggaran hukum tersebut. Oleh karena itu hakim sebelum memerika dan mengadili perkara wajib mengetahui kondisi-kondisi yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa dengan beraneka ragam budaya. Dengan pemahaman ini sehingga hakim dapat memahami permasalahan- permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Di samping itu terdapat beberapa macam faktor perilaku yang berbeda-beda demikian juga para pihak yang berperkara, apakah prilaku ini merupakan dianggap menimbulkan perbuatan keinkaran atau pelanggaran hukum atau bukan, khususnya yang berkaitan dengan borma-norma yang belum diatur dalam peraturan perundang- undangan. Terlepas dari yang telah diuraikan tersebut di atas, hakim sebagai penegah hukum juga harus memahami isnteraksi sosial sebagai gejala sosial yang disebabkan oleh karena hubungan (kontak) antar individu, antar invidu dengan kelompok sosial antar kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini diharapkam akan berjalan sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum yang berlaku, akan tetapi dalam interaksi tersebut tidak jarang baik dan kemungkinan terjadi konplik. Komplik dapat terrjadi apabila pada saat bersamaan 6 Ibid 617
individu satu dengan individu lainnya mempunyai kemauan dan kebutuhan yang sama. Ketentuan tingkah laku manusia itu berbagaimacam coraknya, tergantung pada berat ringannya reaksi tingkah laku manusia dalam menilainya. Oleh karena itu hakim sebagai penilai tingkah laku yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat harus sopan dan santun (kesopanan) dan ada pula yang berkenaan dengan kesusilaan yang berhubungan dengan moral maupun dengan hukum. Hakim bila dilihat sebagai fungsinya bertujuan menjaga tata tertib dan jenis ketentuan yang berupa larangan atau keharusan bagi manusia dalam bertingkah laku. Dengan demikian berdasarkan jenisnya norma di dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: a. Norma kesopanan artinya ketentuan temtang tingkah laku munsia supaya dalam berinteraksi terjadi tindakan yang sopan-santun, misalnya menghormati seseorang yang lebih tuan, termasuk hakim juga melaksanakan sopan-santun dalam memeriksa perkara. Meskipun pelanggaran sanksi norma kesopanan sangat ringan hanya berupa ―celaan‖ dari orang lain misalnya karena tidak menghormati orang dinilai tidak sopan. b. Norma Kesusilaan artinya ketentuan tingkah laku manusia dalaam melaksanakan tindakan agar supaya batinnya (moral) sesuai dengan kehendak baik masyarakat, seperti memarjinalkan orang-orang yaang rendah strukturnya. Demikian juga pelanggran atas sanksi norma kesusilaan yang berupa ―kutukan‖ dari orang lain, Misalnya seorang menggunakan pakaian mini (porno) oleh masyarakat dianggap ―amoral‖ c. Norma hukum adalah ketentuan mengenai tingkah laku manusia agar tindakannya mengganggu ketentraman, dan keamanan orang lain, umpamanya mengambil hak milik orang lain tanpa seizin yang mempunyainya. Norma hukum bertujuan tata tertib dalam pergaulan hidup, dengan sanksi berupa hukuman oleh lembaga yang berwenang. Ketiga jenis norma (kesopanan, kesusilaan dan hukum) tersebut memiliki sanksi yang berbeda-beda sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam menjalankan fungsinya masing-masing dalam mengatur tingkah laku, yaitu 618
membatasi kebebasan manusia dalam berinteraksi sesama manusia baik secara individu maupun berkelompok. Dengan batasan-batasan interaksi dari ketiga jenis norma tersebut, melalui kesadaran masing-masing individu diharapkan menjaga agar kelangsungan hidup manusia di dunia ini menjadi harmonis. Kemudian hakim sebagai bagian dari manusia yang mempunyai fungsi menjalankan dan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak terlepas dan harus memperhatikan dan wajib melaksanakan ―ketiga jenis norma" tersebut di atas, apalagi ketiga jenis norma tersebut menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan manusia pada pergaulan hidup di dunia, baik secara individu, bermasyarakat mapun bernegara, termasuk hakim itu sendiri sebagai pelaksana yudikatif dalam sistem negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping ketiga norma tersebut, yang perlu dipahami oleh para hakim harus memahami psikologi hukum, pertama sebagai kajian atau penelitian prilaku manusia pada umumnya dan khususnya prilaku para pihak-pihak yang berperkara dalam proses hukum seperti ingatan para saksi, pengambilan keputusan oleh hakim dan lain sebagainya. Kedua perkembangan profesi psikologi hukum seperti di Amerika bahwa ahli psikologi mendirikan klinik-klinik psikologi yang dijadikan konsultan ahli hukum diantaranya kepolisian. Bahkan John Stap seorang psikiater seorang psikologi sosial sering diminta oleh hakim perdata Gray untuk melaksanakan mediasi. Dari pengamatan tersebut di atas, betapa pentingnya peran psikologi, namun karena luasnya bidanng kajian psikologi hukum maka (Blackburn 1994) membagi bidang teresbut menjaadi tiga bidang, pertama psyckology in law, yaitu merupakan psikologi aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum seperti psikologi keterangan saksi ahli dalam persidangaan di pengadilan. Kedua psyckology and law, yaitu meliputi bidang psycho- legal researcht yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengaan hukum seperti hakim, penggugat, tergugta pengacara, jaksa dan lain-lain, dan ketiga psyckology of law dalam hal ini lebih abstrak, hukum sebagai penentu prilaku manusia, isu yang dikaji antara lain bagaimana masyaraakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. 619
Pemeriksaan perkara di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama hakim mencari informasi kejadian dan fakta, diantaranya dengan alat bukti yang telah ditentukan hukum acara perdata. Dengan adanya alat bukti tersebut hakim mempunyai dasar yang kuat untuk memutuskan dikabulkan atau ditolak gugatan yang diajukan kepadanya. Salah satu alat bukti tersebut adalah ―saksi‖, dan saksi itu adalah manusia biasa, sehingga terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kesesuaian keterangannya dam fakta yang sebenarnya. Terdapat tiga hal yang tidak kesesuaian keterangan saksi tersebut, yaitu (1) keterbatasan otak saksi dalam mengolah, merekam dan mengingat informasi, (2). Bias yang terjadi dalam persepsi hakim di dalam menilai kebenaran kesaksian , dam (3). Cara penggalian informasi di pegadilan. Di samping itu terdapat beberapa hal yang ikut memperhatikan kejadian secara penuh terhadap saksi: a. Primary and recency adalah rekaman ingatan yang kuat oleh saksiterhadap sesuatu kejadian di awal dan di akhir, sedangkan di tengah-tengah kurang mendapat perhatian memory. b. Faktor Stres terjadinya kejadian yang mengerikan yang dilihat oleh sakasi, sehingga menimbulkan permasalahan terhadap saksi itu sendiri c. Faktor emosi yaitu terdapat kebencian atau ketakuan yang amat kuat terhadap pihak, seperti pemerkosaan, kesombongan,keangkuhan dan lain-lain d. Bias hakim di dalam menilai kesaksian, Hal ini bisa terjadi adanya pengaruh hakim terhadap etnik, suku atau ras dan lain sebagainya. e. Status sosial, dan stutus ekonomi status ini juga kadang-kadang juga bisa mempengaruhi bias pemeriskaan oleh hakim sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa hakim memeriksa bupati dengan tukang baso akan berbeda, demikian juga terhadap status sosial tersebut terhadap para saksi. 620
DAFTAR PUSTAKA Atkinson, Pengantar Psikologi, Jakarta, Erlangga, 1999 Bertens, Etika, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994 Blau, Theodore, H. Psychology Service for Law Enforment, New York, 1994. Drever J.A., Dictionary of psychology, Penguin Books, 1976 Fatuhrahman, Tri Hayuning Tyas, Wenty Marina Minza, Galang Lufityanto, Peyunting, Psikologi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2011 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1996 _______, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Adytia Bakti, 2006 Lili Rasyidi, Lili & Ira Rasydi, Pengantar Filsafat dan teori Hukum,Bandung,Citra Adytia Bakti, 2001 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta, Raja Grafindo, 2001 Soedjono,D. Pengantar Tentang psikologi Hukum, Bandung, Alumni, 1983 Muhibbin Syah, Psikologi Perkembangan dengan pendekatan Baru, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008 Hendra Akhihiyat, Rosleny Marliani, Psikologi Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2011. Soejono Suekamto, Aliran Pemikiran Sosiologi Hukum, Bandung Raja Grafindo Persada, 2006 _______, Sosiologi Hukum, Jakarta,Bina Cipa, 1985. Gerungan, WA, Psikologi Sosial, Bandung, Refika Aditama, 2004. 621
BAB 5: METODE PENERAPAN HUKUM METODE DAN TEKNIK PENERAPAN HUKUM PENGADILAN AGAMA Oleh: Dr.H.Taufiq,SH.,MH. A. Pendahuluan Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelsaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, shadaqah, wakaf, dan ekonomi syari'ah. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan pengertian masing-masing kewenangan tersebut beserta rinciannya. Berdasar penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan ―ekonomi Syari'ah‖ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksadana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka rnenengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembeyaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. Menurut ilmu fikih dan ilmu hukum kewenagna tersebut dapat diklompokkan menjadi dua kelompok besar, kelompok al-ahwal syakhshiyyah dan al-amwal syar'iyyah. Peristiwa hukum dalam bidang al-ahwal syar'iyyah lahir dari akad yang sarat dengan nilai-nilai. Sedang kegiatan-kegiatan dalam bidang al-amwal syar'iyyah pada dasarnya lahir dari akad syari'ah yang berkaitan dengan al-amwal. Hal mi berarti bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelsaikan 622
sengketa peristiwa-peristiwa yang erat kaitannya dengan kemanusiaan dan akad pada ekonomi syari'ah. Menurut Pasal 25 (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, setiap putusan pengadilan harus memuat dasar putusan tersebut dan pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Maka putusan pengadilan harus memuat fakta, dan norma hukum yang dijadikan dasar putusan tersebut serta akibat hukumnya. Putusan tersebut harus memanifestasikan algoritma penalaran hukumnya hingga sampai kepada akibat hukumnya (diktum putusan). Kalau putusan pengadilan tidak demikian maka putusan tersebut batal demi hukum. Dengan demikan putusan pengadilan Agama atas sengketa akad pada lembaga perkawinan ekonomi syari'ah, merupakan manifestasi dan penyelsaian sengketa tersebut. Maka proses pengambilan putusan pengadilan dalam menyelsaikan sengketa hukum tersebut ialah sebagai berikut: 1. Menemukan fakta hukum (istbat al-waqi"ah) 2. Menemukan hukumnya, yang terdiri dan mencari sumber hukumnya dan menemukan norma hukumnya (idhharu al-hukmi) 3. Mentrapkan norma hukum tersebut atas fakta tersebut yang terdiri dan menafsir norma hukum tersebut dan mentrapkannya dengan menggunakan penalaran hukum (tathbiqu al-hukmi ala al-waqi"ah). Algoritma tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut: F x R = C F : Fakta hukum. R : Norma Hukum. C : Kesimpulan atau Keputusan. X : Penalaran hukum. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya lahir dan akad syari'ah. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelsaikan sengketa akad pada perkawinan dan ekonomi syari'ah. 623
Dalam tulisan ini akan dititik beratkan pada sengketa kewarisan dan sengketa ekonomi syari'ah, mengingat kedua wewenag tersebut menjadi tolok ukur keefektifan Undan-undang Nomor 3 tersebut. B. Penemuan fakta. Proses peenemuan fakta merupakan proses yang pertama dan utama dalam proses pradilan, terutama dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Proses ini dilakukan dalam tahap pemeriksaan perkara. Proses mi dimulai dan gugatan, dan jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dan disusul dengan proses pembuktian. Dalam proses mi akan ditemukan fakta-fakta yang diakui baik oleh penggugat maupun tergugat. Di samping itu dalam proses mi juga mungkin akan ditemukan fakta disengketakan oleh mereka. Versi fakta yang dikemukakan oleh penggugat berbeda dan bahkan mungkin bertentangan dengan versi fakta yang dikemukakan oleh tergugat. Kalau yang terakhir mi terjadi maka peradilan akan memasuki babak pembuktian. Sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu diadakan pemilahan fakta-fakta tersebut. Fakta tersebut dibedakan mana yang merupakan fakta huku serta yang erat kaitannya dengan fakta hukum dari faakta di luar fakta hukum. Kemudian dirumuskan pokok sengketanya. Maka pengadilan setelah mendengar gugatan, serta jawab menjawab penggugat dan tergugat, akan memilah-milah fakta-fakta tersebut menjadi fakta yang disengketakan dan fakta yang tidak disengketakan (diakui). Pengadilan selanjutnya akan menganalisa fakta-fakta yang dikemukakan baik oleh penggugat maupun tergugat dan alat-alat bukti. Dari analisa ini akan dihasilkan fakta yang terbukti (dikonstatir). Ada tiga metoda dalam pengumpulan fakta dalam rangka penyelsaian sengketa di pengadilan, yaitu 1. Metoda advesarial yaitu metoda pengumpulan fakta yang memberikan kewenangan penuh kepada pihak-pihak untuk mengumpulkan fakta serta mempresentasikannya. Sementara itu hakim hanya sebagai penjaga jalannya perentasi tersebut. 2. Metoda inquisitorial, yaitu metoda pengumpulan fakta yang memberikan kewenagan luas kepada hakim untuk mengendalikannya. 624
3. Metoda non peradilan yaitu metoda yang dikenal dengan metoda A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), yang antara lain dengan menggunakan teknik- teknik shulh.1 Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah digunakan metoda pertama dan ketiga. Sedang untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang al-ahwal al- syahshiyyah digunakan metoda ketiga dan kesatu. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa kegiatan ekonomi syari'ah pada hakekatnya merupakan kegiatan akad syar'i atau penjanjian. Berdasarkan pengalaman sebagian besar sengketa dalam bidang hukum perjanjian ialah mengenai cidera janji dan resiko. Cidera janji atau wanprestasi dan debitur dapat berupa: a. tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan; b. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Maka sengketa pada lembaga ekonomi syari'ah dapat diperkirakan pada umumnya mengenai cidera janji dan resiko. Tipe-tipenya kemungkinan adalah sebagai berikut: 1. Tergugat tidak mengakui sama sekali adanya akad 2. Tergugat mengakui adanya akad, dengan catatan: 2.1.1. tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan 2.1.2. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.; 2.1.3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat Dalam kasus tipe pertama penggugat harus membuktikan adanya akad tersebut dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum pembuktian. Dalam kasus tipe kedua pada umumnya tergugat akan membela din bahwa Ia tidak dapat melakukan sebagaimana yang disanggupi, atau tidak melakukan sebagaimana yang dijanjikan, atau melakukan tetapi waktunya terlambat, karena adanya keadaan yang memaksa atau diarurat, keadaan di luar kehendaknya, sehingga ia terpaksa tidak dapat rnelaksanakan janjinya sama sekali, atau dapat melaksanakannya tetapi akan mengalami kerugian yang tidak patut. Dalam kasus tipe kedua mi, penggugat harus 1 Jhon H.Farrar dan Anthony M.Dugdale, Introduction to Legal Methode, (London : Sweet & Maxwel, 1990), hal. 62 - 71. 625
membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi, atau tidak melakukannya sebagaimana yang dijanjikan, atau tidak tepat waktunya. Sedang tergugat harus membuktikan adanya keadaan memaksa (dlarurat) tersebut. Sengketa kewarisan pada umumnya mengenai kedudukan hak dari harta warisan, dan perolehan masing-masing ahli waris. C. Penemuan Hukum Setelah melalui analisa, pengadilan menemukan fakta hukum yang disengketakan tersebut. Maka langkah selanjutnya pengadilan mencari hukumnya dan sumber hukurn yang sah. Menurut Ilmu hukum, sumber hukum itu dapat dibedakan antara: 1. Sumber hukum materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. 2. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dan mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.2 Mengenai sumber hukum materiil (al-mashadir al-maudlu "iyyah), para pakar hukum terbagi menjadi beberapa aliran, antara lain: 1. aliran hukum alam, berpendapat bahwa sumber hukum materiil adalah hukum alam, yang dapat diketahui melalui akal atau melalui wahyu; 2. aliran hukum positif, berpendapat bahwa sumber hukum materiil ialah kenyataan yang dapat disaksikan dan dialami. Sumber tersebut antara lain sejarah. 3. Aliran Geny, yang merupakan sintesa antara aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan hukum bukan semata-mata menetapkan kenyataan, tetapi pembentukan hukum itu kegiatan penilaian atau pengkritisan terhadap kenyataan.3 Sumber hukum formil menurut ilmu hukum ialah: a. Peraturan Perundang-undangan; b. Kebiasaan; c. Traktat; d. Yurisprudensi; 2 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 118 3 Hammam Muhammad Mahmud, al-Madhkal ilal Qanun, (Iskandariyyah: Munsyaah al-Ma'arif, 2001), hal. 124-153, 626
e. Doktrin.4 Pengadilan dalam mengadili sengketa pada umumnya akan menemukan hukumnya dan sumber hukum formil tersebut di atas dengan memperhatikan urutan peringkat di atas. Tetapi urutan peringkat di atas tidak berlaku dalam sengketa perikatan yang bersumber dan perjanjian. Sebab menurut Pasal 1338 KUHPer, perjanjian itu beriaku sebagai undang undang bagi yang melakukannya. Sementara itu norma hukum yang diatur oleh undang-undang itu, merupakan hukum pelengkap, bukan hukum yang memaksa.4 Maka sumber hukum untuk perkara sengketa yang bersumber dan perjanjian, urut-urutannya adalah sebagai berikut: a. Perjanjian/Traktat;Peraturan b. Perundang - undangan c. Kebiasaan d. Yurisprudensi e. Doktrin. Sedang sumber hukum untuk mengadili perkara - perkara tersebut di atas yaitu sengketa akad pada perkawinan dan ekonomi syari'ah, ialah hukum Islam, yang sumber hukumnya dapat dibedakan antara: 1. Sumber hukum materiil hukum Islam ialah: 1.1. sumber hukum primer (al-mashadir al-ashliyyah) terdiri dari : 1.2. Alquran, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad saw yang tertulis dalam mushhaf yang sampai kepada ummatnya secara mutawatir. Hukum-hukum yang dijelaskan oleh al-Quran dapat dibagi menjadi tiga: 1.2.1.1. Berupa sas-asas hukum seperti perintah bermusyawarah, perintah berbuat adil serta penintah menegakkannya, wajib menunaikan perjanjian, dharurat menghalalkan yang baram dan lain-lain. 1.2.1.2. Hukum secara garis besar seperti wajibnya shalat, wajibnya haji, wajibnya diterapakannya hukum qisas, dan dibolehkannya jual beli serta dilarangnya riba. 4 R.Soeroso, Op.cit. hal.121. 627
1.2.1.3. Hukum secara terinci, seperti bagian ahli waris, tata cara menjatuhkan thalaq, dan perempuan-perempuan yangdilarang dinikahi. 1.3. Sunnah yaitu yang bersumber dan Rasul saw selain al-Quran, yang berupa sabda nabi, perbuatan nabi, dan apa yang ditetapkan. Hukum yang bersumber dan sunnah dapat dibedakan menjadi: 1.3.1. hukum-hukum yang menguatkan hukum-hukum al-Quran; 1.3.2. hukum-hukum yang menjelaskan serta memerinci hukum-hukum al-Quran; 1.3.3. hukum-hukum yang baru sama sekali. 2. Sumber hukum sekunder (almashadir al-taba"iyyah) yaitu: a.al-ijma"; b. Qiyas; c. A1- istihsan; d. A1-mashalih al-mursalah; e. Saddu at-dzarai"; f. "uruf atau kebiasaan. Sumber hukum formil hukum Islam, berdasarkan pendapat Prof. Hazairin, bahwa mengikatnya hukum dalam sistem negara modern harus ditetapkan oleh Undang- undang seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah: a. Peraturan perundang-undangan; b. Kebiasaan c. Yurisprudensi; d. Perjanjian; dan e. Fiqih Islam. Sementara itu sumber pokok dari hubungan hukum ekonomi syari'ah ialah perjanjian yang termasuk bidang mu'amalah murni. Menurut kaidah fikih, hukum dasar dari perbuatan hukum di bidang mu'amalah adalah mubah,5 dan firman 3) Hukum secara terinci, seperti bagian ahli waris, tata cara menjatuhkan thalaq, dan perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi. b) Sunnah yaitu yang bersumber dan Rasul saw selain al-quran, yang berupa sabda nabi, perbuatan nabi, dan apa yang ditetapkan. Hukum yang bersumber dan sunnah dapat dibedakan menjadi: 5 Kaidah mi bersumber dan dna hadits sebagai berikut: a.Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal,.Apa-apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram.Apa-apa yang didiamkan dirnaafkan.Maka terimalah dan Allah pemaafan-Nya. Sungguh Allah tidak melupakan kasih-Nya kepadamu, maka janganlah kamu perbincangkan, (HR. Daruquthni dan dinyatakan sebagai hadist hasan oleh An-Nawawi) sesuatupun. (HR al-Bazar dan at-Thabrani) b. Sesungguhnya Allah telah niewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia- siakan dia.Allah telah memberikan batas, maka jangalah kaniu langgar dia. Demikian juga Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah membiarkan beberapa ha! sebagai tanda 628
1) hukum-hukum yang menguatkan hukum-hukum al-Quran; 2) hukum-hukum yang menjelaskan serta memerinci hukum-hukum al-Quran; 3) hukum-hukumyang baru sama sekali. b. Sumber hukum sekunder (almashadir al-taba ‗iyyah) yaitu: a. al-ijma'; Qiyas; c. A1-istihsan; d. A1-mashalih al-mursalah; e. Saddu at-dzarai'; f. ‗uruf atau kebiasaan6 2. Sumber hukum formil hukum Islam, berdasarkan pendapat Prof. Hazairin, bahwamengikatnya hukum dalam sistem negara moderen harus ditetapkan oleh Undang-undang seperti Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, 7ialah: a. Peraturan perundang-undangan; b. Kebiasaan c. Yurisprudensi; d. Perjanjian; dan e. Fiqih Islam. Sementara itu sumber pokok dan hubungan hukum ekonomi syari'ah ialah perjanjian yang termasuk bidang mu'amalah mumi. Menurut kaidah fikih, hukum asal dan perbuatan hukum di bidang mu'amalah adalah mubah, ~ dan firma Allah dalam surah al-Maidah: 1 yang artinya, ―hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu ―, dan sabda Rasul dalam hadits shahih yang artinya, ―kaum muslimin terikat oleh persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ―,maka urut-urutan sumber hukum ekonomi syariah ialah sebagai berikut: a. Perjanjian; b. Peraturan Perundang-undangan; c. Kebiasaan; d. Yurisprudensi; e. Fatwa Ulama atau Dewan Syari'ah Nasional (DSN) 6 Abdul Karim Zaidaan al-Madkhal li Dirasatil Syar"iyyah Islamiyyah. 7 Prof. Hazairin, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 629 b.
f. Fikih Islam. Maka Pengadilan Agama dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah, sumber hukum utamanya ialah perjanjian, dan sumber hukum pelengkapnya ialah, Peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, fatwa ulama, dan fikih Islam. Sebagaimana diuraikan di atas sumber hukum utama Pengadilan Agama untuk menyelesaikan segketa ekonomi syari'ah ialah perjanjian yang telah dibentuk oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Para pihak dapat menyimpangi norma-norma hukum dan sumber hukum formil hukum Islam lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan asas- asas ekononai syari'ah, khususnya asas-asas aqad syari'ah. Apabila hakim menganggap bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang disengketakan, tidak lengkap, maka ia baru mencarinya dalam sumber hukum formil hukum Islam lainnya tersebut. Asas-asas akad syari'ah menurut Fathurrahman Jamil ada enam yaitu asas kebabasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Oleh karena itu dalam akad syari'ah tidak boleh mengandung: I. Unsur riba dalam segala bentuknya; 2. Unsur gharar atau tipu daya; 3. Unsur maisir atau spekulatif; 4. Unsur zhulm atau ketidakadilan. Jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim dapat menyimpang dan isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidak seimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam akad atau kontrak. Norma-norma hukum dan sumber hukum formil hukum Islam selain perjanjian, bersifat fakultatif. Lain halnya dengan norma hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam yang menghimpun hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf, merupakan norma hukum yang bersifat imperatif, maka tidak boleh disimpangi. Hukuman atau akibat yang dirasakan tidak enak oleh debitur ingkar janji yaitu: 1. mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau membayar ganti rugi; 630
2. pembatalan perjanjian; 3. peralihan resiko; dan 4. membayar beaya perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan. Maka perkara sengketa ekonomi Syari'ah tersebut dapat diperkirakan merupakan perkara mengenai wanprestasi dan akibatnya. Untuk mengadili perkara sengketa wan prestasi, hakim terlebih dahulu harus menetapkan adanya wanprestasi tersebut, Kalau debitur menyangkal adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur harus membuktikannya. Hakim harus menemukan apa yang dijanjikan dan kapan harus dipenuhi. Apabila dalam perjanjian tersebut ketentuan waktu pemenuhan prestasi tidak ditentukan dengan tegas, maka debitur terlebih dahulu harus mendapatkan perintab (somasi) dan pengadilan untuk memenuhi prestasi tersebut. Apabila pada waktu yang telah ditentukan debitur tidak memenuhinya maka ia dianggap wanprestasi. Apabila wanprestasi tersebut terbukti maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mengganti kerugian (ta"widh). Ta'widl tersebut dapat berupa penggantian pengeluaran beaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh kreditur, atau penggantian kerusakan yang menjadi akibat langsung dan wanprestasi rsebut. Ketentuan mi diambil dan kaidah ―La diarara wa la dhirara‖ , dilarang merugikan orang lain atau dirinya sendiri, sebab merugikan orang lain dan diri sendiri itu merupakan perbuatan zhulm. Menurut, ahli fikih dharar itu tidak boleh dibalas dengan dhirar. Dhirar tersebut harus dihilangkan dengan ta"widl. Menurut syari'ah menghukum debitur yang cidra janji, untuk membayar bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, tidak dibenarkan. Tetapi pengadilan dapat menghukumnya dengan rnernbayar denda yang merupakan salah satu klausul dalam perjanjian yang telah disepakati. Analisanya adalah sebagai berikut: Syarat tambahan dalam akad itu dapat dibedakan menjadi syarat sah, dan syarat fasad. Syarat yang dibenarkan dan syarat yang tidak dibenarkan. Syarat yang dibenarka terdiri dan syarat yang menjadi tujuan akad, seperti syarat harus di bayar tunai, syarat yang bermanfaat bagi akad seperti adanya jaminan, dan syarat yang bermanfaat serta dikenal, seperti syarat untuk dapat menempati sementara rumah yang telah dijual. Sementara itu syarat yang tidak dibenarkan (fasid) terdiri dan syarat yang menentukan bahwa pihak kedua akan melakukan akad lain dengan pihak kesatu, syarat yang bertentangan dengan 631
tujuan akad seperti barang yang telah dibeli tidak boleh dijual kembali, dan syarat yang menggantung akad tersebut seperti syarat jual bell dengan digantungkan dengan kedatangan seorang. Sementara itu klausu! adanya denda apabila pelaksanaan prestasi terlambat, berguna dan bermanfaat bagi tujuan akad. Oleh karena itu kalausul tersebut dapat dibenarkan. Kesimpulan mi diperkuat dengan dalil al-Quran dan hadits, Di samping itu debitur yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi hukuman untuk menanggung resiko yang bukan menjadi tanggungannya. Dengan ungkapan lain akad tersebut berubah\ dan ãkad amanah menjadi akad diamani. Terahir debitur tersebut dapat dihukum membayar beaya perkara mengenai sengketa tersebut. setelah diketernukan sumber hukumnya, Iangkah selanjutnya ialah menemukan nonnanya, menemukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah terakhir dan peroses penemuan hukum ialah menafsirkan norma hukum tersebut. Penafsiran dilakukan terhadap perjanjian yang merupakan sumber hukum utama dalam mengadili sengketa kontrak, karena perjanjian itu terdiri serangkaian kalimat. Untuk menetapkaan isi perjanjian sehingga jelas diketahui maksud setiap pihak ketika mengadakan perjanjian. Karena teknik penafsiran bersifat netral, maka dapat dipergunakan teknik-teknik ahli hukum perdata pada umumnya. Menurut ilmu hukurn perdata ada tiga metoda penafsiran yaitu: 1. Metoda penafsiran subjektif yaitu penafsiran kontrak dilakukan dengan berpegang seoptimal mungkin pada maksud yang sebenarnya dan para pihak, tanpa berpegang kepada kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut. 2. Metoda penafsiran objektif yaitu metoda penafsiran yang menekankan pada apa yang tertulis dalam suatu kontarak, daripada melihat kepada maksud dan para pihak. 3. Metoda penafsiran objektif dan subjektif yaitu metoda penafsiran yang bergerak antara metoda penafsiran objektf dengan metoda penafsiran subjektif. Dalam menafsirkan kontrak, perlu diperhatikan prinsip-prinsip antara lain: 1. Pandangan utama dalam menafsirkan kontrak adalah adanya asumsi bahwa para pihak menggunakan bahasa dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang menggunakannya. 632
2. klausula yang dinegosiasikan secara khusus lebih diperhatikan daripada klausula baku. 3. klausula khusus lebih diperhatikan daripada klausula umum. 4. Maksud utama dan para pihak lebih diutamakan. 5. Penafsiran dilakukan untuk keuntungan pihak yang beriktikad baik daripada pihak yang tidak beriktikad baik. 6. Klausula yang ditulis tangan lebih diperhatikan danipada klausula yang dicetak. 7. Klausula yang diketik lebih diperhatikan daripada klausula yang dicetak. 8. Jika dalam kontrak ada dua klausula yang bertentangan, maka klausula yang lebih banyak dibicarakan lebih dimenangkan daripada klausula yang kurang dibicarakan. 9. Penafsiran dilakukan untuk keuntungan pihak yang tidak memakai pengacara atau penasehat hukum atau tenaga ahli dalam proses drafting atau pembahasan kontrak, daripada yang menggunakan mereka. 10. Dalam hal penafsiran kontrak, yang dimaksudkan adalah bahwa penafsiran kontrak dilakukan untuk kerugian pihak yang menyusun kontrak tersebut. 11. Menyatakan sesuatu berarti tidak untuk memasukkan yang lain. Dalam hal mi dimaksudkan bahwa para pihak telah dengan khusus membuat daftar dan sesuatu, maka berarti tidak akan termasuk dalam daftar tersebut, kecuali ada kata-kata yang bersifat inklusif dalam daftar tersebut, sepert kata-kata ―dan lain- lain‖ misalnya. 12. Jika para pihak telah membuat daf'tar sesuatu dengan kata-kata inklusif seperti ―dan lain-lain' maka barang-barang lain lain yang sejenis dianggap termasuk barang yang didaftar. 13. Arti dan satu kata dapat difahami dengan kata-kata lain yang menyertainya. 14. Jika kebiasaan hukum atau kebijaksanaan pengadilan pada umumnya lebih menghendaki keabsahan kontrak, maka penafsiran harus untuk mengesahkan baerlakunya kontrak daripada membatalkan kontrak. 15. Dalam menafsirkan kontrak, kebiasaan dalam perdagangan mengikat para pihak, meskipun salah satu pihak dalarn kontrak tersebut tidak mengetahui adanya kebiasaan tersebut. 633
16. Suatu kontrak tertulis harus ditafsirkan secara keseluruhan, tidak bisa sepotong- potong. 17. Istilah-istilab teknis harus ditafsirkan sesuai dengan pengertiannya secara teknis dalam bidang yang bersangkutan, tidak ditafsirkan dalam pengertiannya yang umum. 18. Istilah khusus harus diartikan secara khusus darpada memakai arti yang berasal dan bahasa yang umum. 19. Jika kata-kata perjanjian jelas, maka tidak diperbolehkan untuk menyimpang. 20. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkandirinya untuk itu. Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya mengikuti hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak.‖ Berbeda dengan BW, fikih muamalat tidak membahas secara khusus mengenai metoda dan pninsip-prinsip penafsiran. Meskipun demikian dalam kitab fikih terdapat pembahasan-pembahasan kaidah-kaidah umum fikih yang dapat dijadikan pedoman dalam menafsi akad. Kaidah tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Sesuatu perkara ditentukan oleh maksud mengerjakannya, dengan kata lain, dampak dan suatu transaksi harus sesuai dengan tujuan dan transaksi tersbut. 2. Hasil akhir dan suatu akad harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, dan bukari dengan kata-kata atau kalimat.Konskwensinya, suatu akad penjualan yang bergantung pada hak untuk membelinya kembali, mempunyai kekuatan sebagai barang gadaian. 3. Suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. 4. Sebagai prinsip dasar, sesuatu itu harus tetap sesuai dengan hukum asalnya. 5. Sesuatu yang sudah ada sejak dahulu, harus dibiarkan sebagaimana adanya. 6. Mengumpulkan atau melaksanakan suatu kalimat lebih utama daripada menyi- nyiakannya. 7. Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna tersirat. 8. Jika suatu kalimat tidak mempunyai arti apa-apa, abaikanlah semuanya. 634
9. Lafadh yang mutlak diterapkan dalam kemutlakannya, sepanjang tidak ada bukti yang membatasi makna tersebut, baik dan nash hukum maupun hasil pemahaman yang mendalam. 10. Tidak bisa diterima bagi sesuatu yang samar-samar yang sudab tercemar oleh 11. kekeliruan yang jelas. Sebelum hukum tertulis tersebut diterapkan, terlebih dahulu harus difaharni maksudnya, ditafsirkan. Ada beberapa aliran penafsiran tersebut menurut ahli hukum, yaitu: 1. Aliran Tekstual yaitu aliran yang berpendapat bahwa menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah memahami maksud pembuatnya ketika membuatnya, oleh karena itu untuk menafsirkannya digunakan teknik penafsiran gramatikal, historis, sosiologis dan lain-lain teknik penafsiran untuk mengetahi pembuat peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kekosongan hukum, maka hakim meneliti kemungkinan pemecahan problem hukum oleh pembuatnya seandainya diajukan kepada mereka. 2. Aliran kontekstual, yaitu aliran yang berpendirian bahwa untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan penafsir harus memahami peraturan tersebut diterapkan bukan ketika peraturan tersebut dibentuk. Maka hasilnya dapat bertentangan dengan teksnya (kontra legem). Kalau terjadi kekosongan hukum, maka hakim membentuknya sendiri berdasarkan konteks sosial, politik dan ekonomi ketika pembentukaimya. 3. Aliran ilmiyyah yaitu aliran yang berpendirian bahwa menafsirkan peraturan pertama- tama menggunakan teknik yang digunakan oleh aliran pertama ters~u,. Apabila terjadi kekosongan hukum maka hakim mencarinya dan sumber-sumber hukum yang sah menurut hukum yang berlaku. Apabila cara yang kedua ini dapat menghasilkan atau tidak memuaskan, maka hakim menempuh cara pembentukan hukum berdasarkan jiwa peraturan tersebut dengan memperhatikan sistem sosial, politik dan ekonomi yang berlaku. 635
Pengadilan dalam keempat lingkungan peradilan di Indonesia menganut aliran yang ketiga. Teknik penafsiran yang dipergunakan antara lain: 1. Teknik penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa atau katá-kata, Temk mi digunakan sebab pembuat undang-undang menyatakan kehendaknya dengan kata-kata dan bahasa yang berlaku. 2. Teknik penafsiran histons atau sejarah yaitu dengan meneliti sejarah dan undang- undang yang bersangkuta, sebab setiap peraturan perundang-undangan mempunyai sejarah dan dan sejarah peraturan perundang-undangan mi hakim mengetahui maksud dan pembuatnya. 3. Teknik penafsiran sistematis yaitu suatu penafsiran yang menhubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dan peraturan perundang-undangan yang lain. 4. Teknik penafsiran sosiologis atau teleologis yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran mi dilakukan agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasar asas keadilan. 5. Teknik penafsiran otentik yaitu penafsiran secara resmi, penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri dan tidak yang lain. 6. Teknik penafsiran perbandingan yaitu suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum yang lama dengan hukum positif yang berlaku saat mi, antarahukum nasinal dengan hukum asing dan hukum kolonial. 7. Teknik penafsiran futuristik yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Hakim Pengadilan Agama dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum yang menjadi kewenangannya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ha! terjadi kekosongan hukum, hakim Pengadilan Agama membentuk hukum dengan menggunakan metoda dan teknik pembentukan hukum Islam menurut teori hukum Islam dan teknik yang dipergunakan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara lain: 636
1. Teknik takhyir yaitu dengan memilih pendapat-pendapat para ulama mazhab yang dominan di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i; 2. Teknil talfiq yaitu dengan mencangkok pendapat mazhab-mazhab lain di luar mazhab Syafi'i, meskipun di luar mazhab empat; 3. Ijtihad baru atau reinterpretasi, dengan menggunakan teknik-teknik ijtihad menurut teori ilmu fiqh,, antara lain qias, istishlah, istihsan, dan mencangkok adat yang tidakbertentangan dengan syariah. Sementara itu sekarang sedang dintrodosir teknik nasikh-mansukh, yaitu penundaan berlakunya suatu hukum berhubung kondisinya belum matang untuk mi. Sebagai contoh untuk teknik yang pertama tersebut yaitu mengenai kasus gugatan gantirugi hubungan suami isteri yang tidak dipenuhi oleh suarninya. Hal mi tidak diatur dalam KHI. Maka hakim memilih pendapat ulama syafiyyah. Dalam fikih syafiyyah diatur tentang kewajiban suami memben nafakah dan tempat tinggal. Hanya saja ada perbedaan antaranhak maskan dengan hak maskan. Apabila hak nafakah apabila tidak dipenuhi, maka ia merupakan hutang suami sebab nafakah untuk tamlik, isteri berhak memiliknya.. Sedang apabila hak maskan tidak dipenuhi, maka tidak merupakan hutang, sebab isteri hanya berhak mengambil manfaat maskan tersebut. Hubungan suami isten juga hanya mengambil manfaatnya saja, karena itu isteri tidak berhak meminta ganti rugi.Untuk teknik ketiga dapat dikemukakan contoh tuntutan persamaan bagian warisan anak perempuan dengan anak laki-laki, sehubungan dengan sosial, seuai dengan Pasal 176 jo Pasal 229. Untuk kasus mi dapat digunakan teknik nasikh dan mansukh dan Prof.Ahmad Hasan Mahmud. Untuk memahami suatu ayat ahkam dengan tepat, digunakan metode memahaminya berdasarkan latar belakang sosial yang menyertainya, dan metoda nasikh dan mansukh. Mengawali pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengeai kedudukan perempuan path umumnya di thiam Al-Quran. Untuk ini akan dikemukakan beberapa ayat al-quran yang menggambarkannya. Allah berfirman antara lam dalam surah al-Nisa' ayat 1 sebagai benkut: ―Wahai manusia ! Bertakwalah kepath Tuhanmu yang telah menciptakan dan din yang satu (Adam) ― 637
Dalam ayat mi dijelaskan bahwa asal kejadian orang laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu dan ―nafsun wahidah‖ atau satu mahiuk hidup. Oleh karena itu kedudukan dasamya adalah sama, balk dalam kehidupan sosial, hukum, politik, budaya dan hukum. Penafsiran ini diperkuat oleh Ayat 70 dan surah al-Isra' Sebagai berikut: ―Dan sungguh kami telah memulyakan anak cucu Adam‖ Dalam ayat ini Allah dengan tegas menyatakan bahwa orang laki-laki dan perempuan sama-sama dianugrahi kedudukan yang sama. Dalam surah al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman: ―Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka‖ Ayat tersebut secara metafora menyatakan bahwa hak dan kewajiban antara orang laki-laki adalah sama. Di samping ayat-ayat tersebut ada ayat yang dengan tegas bahwa kedudukan orang laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu ayat 228 dan surah Al-Baqarah sebagai berikut:―Dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewaibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka‖. Dan ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kedudukan antara orang laki-dan perempuan adalah sama, tetapi dalam beberapa masalah orang laki- laki dibenkan kedudukan berbeda dengan orang perempuan, karena sebab-sebab di luar masalah gender' Menurut J.Rawls dalam prinsip yang kedua mengenai equality mengajarka, bahwa prinsip equality tersebut terpasa dapat disimpangi dalam menata sosial dan ekonomi asal memenhi dua persyaratan sebagai berikut: 1. prisip equality dapat disimpangi apababila anggauta-anggauta masyarakat yangpaling tidak sukses dalam penataan ekonomi, mendapatkan keuntungan yang paling besar. 2. Prinsip equality dapat disimpangi dalam penataan sosial dan politik, apabilapenataan tersebut membenkan kesempatan dan peluang yang sama bagi setiapanggauta masyarakat. Maka berdasarkan ajaran keadilan J. Rawls, ayat yang memberikan ketidak samaan antara orang laki-laki dan perempuan tersebut dalam rumah tangga, dalan bagian anak lalaki-laki dua kali bagian anak perempuan dalam konteks kondisi masyarakat Arab pada masa pra Islam, tidak melanggar prinsip keadilan. Di samping 638
ayat-ayat tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat yang memberikan prinsip kesetaraan gender, anatara lain surah 33 :35, 43 : 70, 16 : 97, 4 : 19. dan lain-lain. Teon-teori dalam paragraf im dan paragrap sebelumnya, akan penulis pergunakan dalam menganalisa ayat-ayat hukum kewarisan,dalam paragrap berikut. Ayat-ayat yang mengatur kewarisan dalam Al-quran adalah sebagai berikut: 1. Surat Al-Nisa' ayat 7 ―Bagi laki-laki ada hak bagian dan harta peninggalan kedua orang tua dankerabatnya, dan bagi perempuan ada hak dan kedua ada hak bagian dan harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatanya, baik sedikit aua banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan‖ 2. Ayat 11 ayat tersebut ―Allah berwasiat kepadamu tentang pembagian warisan anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya dua atau lebih, maka bagian mereka dua pertiga, dan harta harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi yang dibuatnya dan atau telah dibayar hutangnya.Tentang orangtUamu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya baginu. mi adalah ketepan Allah. Sunggah Allah Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana.‖ Di samping dua ayat tersebut masih ada dua ayat lagi yang mengatur tentang kewarisan yaitu ayat 12, 19, danl76 dan surat al-Nisa'. Ayat 7 tersebut mereformasi, bahkan membalik hukum kewarisan Arab pra Islam sesuai dengan sistem sosialnya, merupakan hukum kewansan dengan sistem unilateral menjadi sstem kewarisan bilateraL Sedang ayat 176 mereformasi sistem kewarisan Arab yang menganut sistem ‗ashabah menjadi sistem bahwa ahli waris utama ialah janda, duda, kedua orang tua, keturunan ahli waris, selama mereka masih ada maka kerabat yang lain tidak berhak bagian dan harta peninggalan, kecuali ada wasiat. Oleh karena fokus tulisan mi adalah masalah kedudukan perempuan hususnya anak perempuan dalam hukum kewarisan syariat Islam, maka ketiga ayat yang lain tidak dicantumkan dalam tulisan im secara lengkap, karena sempitnya waktu, olah karena itu para peserta untuk menelaahnya dalam buku-buku tafsir al-Quran. Penulis akan fokus kepada ayat 11 639
tersebut. Masalah pokok yang hams dijawab adalah pengertian ayat mi, statis (qath ‗iyyatu al-wurud wa al-dalalah) atau dinamis (dhanny). Pertama tama perlu diingat bahwa ayat ini dimulai denga kata ―yushikumu Allahu‖ dan sebelum penghujung ayat mi dicantumkan kalimat ―mimba'di‖ washijyatin tushina biha au dam‖ berarti ayat mi tidak bermaksud menghapus lembaga wasiat dan hutang. Hal mi berarti masih memberi ruang gerak kepada kemauan manusia hususnya pewaris. Penggunaan frasa ―yushikum‖ tidak digunakan kata ―kutiba‖ memberikan ruang gerak pilihan manusia, sesuai dengan ayat im sebagai jawaban atas permintaan nasehat seoarang kepada Rasulallah saw path masa itu, dan latar belakang sistem hukum kewarisan Arab pra Islam yang bertolak belakang dengan ketentuan ayat mi. Ketentuan ayat 11 berbenturan dengan hukum kwarisan adat Arab. Agar ketentuan ayat mi dapat ditenma digunaka kata ―yushikum‖ yang artinya diminta untuk dipertimbangkan, dan ayat mi memberikan bagian warisan kepada anak laki-laki separo bagian anak laki- laki, belum penuh. Kalau seandainya anak perempuan diberikan sama dengan bagian anak laki-laki, mereka akan berontak. Hal mi dapat didiperkirakan berdasar reaksi keras setelah turunnya ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan Imam al-Thabari bahwa setelah ayat tersebut turun memberikan bagian warisan kepada anak perempuan dan kedua orang tua, mereka menunjukkan rasa ketithk senangan mereka terhathp ketentuan barn tersebut serta menggrutu dan menyatakan: orang perempuan diberikan bagian warisan seperempat dan seperdelapan, anak perempuan separo bagian, sedang mereka tithk thpat ikut serta berperang dan mengumpulkan haiti rampasan.Karena itu jangan membicarakamiya, mudah-mudahan Rasulallah saw lupa atau kita akan mengusulkan perubahan.Artinya hukum ayat mi tidak statis, masih membuka kemungkinan untuk perubahan seirama dengan perubahan kedudukan perempuan dalam sosial, termasuk perkawinan, sehubungan dengan perubahan sistem perekonomian, pendidikan, teknologi dan lain-lain. Ketentuan ayat mi merupakan lompatan besar bagi kedudukan perempuan thiam hukum kewarisan path masa ita, path medio pertengahan abad ketujuh Masehi. Pada masa itumasih berlaku pandangan bahwa materi bahan kejadian laki-laki Iebih unggul daripada bahan kejadian orang perempuan, Mereka diperlakukan sebagai objek pemenuhan kebutuhan orang laki-laki. Karena itu pihak-pihak yang mengkritik habis-habisan ayat 640
tersebut bahkan mereka mengkritik kepada Islam dengan ukuran perkembangan sekarang, adalah tidak adil.. Sebenarnya ayat tersebut masih membuka kemungkinan untuk memberikan bagian warisan kepada anak perempuan, sama dengan bagian warisan anak perempuan. Demikian juga pihak yang konserfatif bahwa ayat tersebut bersifat statis, juga tidak tepat. Sebab ketentuan azazi tentang persamaan kedudukan hukum anak perempuan dengan kedudukan hukum anak laki-lakii sebagaimana diuraikan di muka, tidak dihapus tetapi hanya pelaksanaannya saja, yang ditunda (dinasakh) karena sistem soslal menuntutnya, demi keadilan pada masa itu. Sekarang mi terbuka kemungkinan rnemperlakukan persamaan hak kewarisan antara anak perempuan dengan anak laki-laki (mendapat bagian yang sama dan harta peninggalan). D. Penerapan Hukum. Setelah fakta tersebut ditemukan, maka ia dipevah-pecah menjadi unsur-unsur dandisusun secara sistematis, sehingga membentuk satu pengertian yang utuh. Demikian juga dilakukan terhadap norma hukum yang ditemukan. Kemudian disusun tabulasi sebagai berikut: Norma Hukum Fakta-fakta Alat Bukti Unsur 1 Fakta 1 Alat bukti 1 Unsur 2 Fakta 2 Alat bukti 2 Unsur n Fakta n Alat bukti n Akibat-hukum Model dasar penyelsaian suatu sengketa dalam proses peradilan dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: Norma Fakta-fakta Alat-alat Bukti hukum Unsur 1 Fakta 1 Alat bukti 1 Unsur 1 M 1 Fakta 1 M 1 Alat bukti 1 M 1 Unsur 1 M 2 Fakta 1 M 2 Alat bukti 1 M 2 641
Unsur 2 Fakta 2 Alat bukti 2 Unsur 2 Fakta 2 P Alat bukti 2 P Alat bukti 2 P C Non unsur 2 Fakta 2 D Alat bukti 2 D Alat bukti 2 D C Unsur 3 Fakta 3 Alat Bukti 3 Unsur 3 Fakta 3 Dan tabulasi di atas dapat diketahui beberapa kemunkinan kasus dalam suatu sengketa: 1. Salah satu unsur hukumnya tidak jelas, karena itu mungkin ditafsirkan dengan makna M 1 dan makna M 2, maka masing-masing makna memerlukan fakta Ml dan fakta M2 yang masing-masing harus dibuktikan dengan alat bukti M 1 dan alat bukti M2. 2, Salah satu unsur norma yang dijadikan dasar hukum penggugat dibantah oleh tergugat. Unsur hukum yang dijadikan dasar fakta penggugat adalah fakta 2P dengan alat bukti 2P, dan diperkuat dengan alat bukti 2CP. Sedang tergugat membantah dasar hukum unsur 2 P (non unsur hukum) dengan alat bukti 2D dan memperkuatnyadengan alat bukti 2 C D. Setelah melalui analisa tersebut di atas, selanjutnya pengadilan akan memberikan akibat hukum kepada peristiwa hukum tersebut dengan menggunakan penalaran ilmu logika melalui metoda silogisma. Norma hukum sebagai premis mayomya, fakta sebagai premis minornya, dan akibat hukumnya sebagai kesimpulannya. Untuk mi Pengadilan akan mempertimbangkan apakan fakta-fakta tersebut dapat dikwalifikasi ke dalam unsur- unsur norma hukum. Kalau semua fakta-fakta tersebut (Fakta 1 sampai dengan n) dapat dikwalifi sir ke dalam unsur-unsur norma hukum (Unsur I sampai dengan n), maka akibat hukum tersebut dapat diterapkan kepada Fakta-fakta hukum tersebut. 642
Setelah pengadilan menyimpulkan dengan menggunakan silogisma tersebut, pengadila akan melakukan finishing kesimpu tan tersebut dengan mempertimbangkan dan segi keadilan. Putusan pengadilan terakhir adalah kesimpulan dan penggunaafl metoda silogisma setelah dipertimbangkan dari rasa keadilan. Algonitma proses dimuka dan penemuan fakta sampai dengan penerapan hukum, dituangkan dengan lugas dalam putusan pengadilan dalam pertimbangan hukum, duduknya perkara dan hukumnya. Untuk menggambarkan algoritma penerapan hukum tersebut secara konkrit dalam paragrap ini akan dicontohkan algoritma penerapan pasal 187 ke 3 KUHP, yaitu sebagai berikut : Ad. II. Unsur ―untuk melakukan salali satu kejahatan dalam pasal 187 ke-3 KUHP yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain danmengakibatkan orang mati; Menimbang, bahwa pasal 187 ke-3 KUHP menurut hemat majelis hakim mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Dengan sengaja; b. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir; c. Membahayakan nyawa orang lain; d. Mengakibatkan orang mali; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 187 ke-3 KUHP tersebut di atas, Pengadilan Negeri mengambil pertimbangan sebagai berikut: Ad,a. Unsur ―Dengan Sengaja‖. Menimbang, bahwa menurut Memonie Van Tacichting (MVT) dengan sengaja atau opzet adalah ―menghendaki atau menginsyafi terjadinya Menimbang, bahwa dalarn ilmu hukum pidana para sarjana telah menerirna adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu: a. Kesengajaan sebagai rnaksud; b. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan; c. Kesengajaan dengan rnenyadari kernungkinan; Menimbang, bahwa menurut Mr. R. Tresna dalam bukunya ―Azas- azas Hukurn Pidana‖, mengatakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ialah 643
perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi orang harus berminat untuk melakukan perbuatan itu dan ia hams tahu apa yang dilakukan. Atau dengan kata lain akibat yang teijadi atau yang timbul adalah tujuan yang dikehendaki oleh sipelaku. Dalarn hubungan dengan dakwaan tersebut berarti ―timbulnya suasana terror atas r~sa takut terhadap orang orang secara meluas dan seterusnya. Adalah tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku in casuterdakwa; Menimbang, dalarn peledakan born di Bali, benar terdakwa tidak ikut melakukan secara langsung peledakan born tersebut, narnun dengan adanya kata- kata dan terdakwa yang dapat diartikan memberi persetujuan kepada Amrozi dan kawan-kawan untuk melakukan acaranya tersebut, dengan kata-katanya yaitu ―terserah kalian yang tahu situasi dilapangan‖. Dengan kata-katanya tersebut semestinya terdakwa menyadari kernungkinan yang akan terjadi serta akibatnya, karena ia sebagai seorang ustadz akan didengar kata-katanya oleh pengikut- pengikutnya. Selain dan itu terdakwa juga patut rnengetahui bahwa mereka yang terlibat born Bali adalah orang-orang yang telah mendapat pendidikan/pelatihan tentang pembuatan dan peledakan born di Pakistan/Afghanistan, rnisalnya All Imron dan Mukhlas sempat berternu Menimbang, bahwa apabila pertimbangan di atas dihubungkan dengan penjelasan MVT dan pendapat para sarjana tentang kesengajaan, maka perbuatan terdakwa sekalipun tidak ikut langsung dalam peledakan, akan tetapi memenuhi maksud penjelasan MUT tentangkesengajaan dan memenuhi pula rnaksud kesengajaan dengan menyadari kemungkinan sebagaimana pendapat para ahli hukum tentang teori Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri berpendapat unsure dengan sengaja mi telah terpenuhi; Ad. b. tJnsur ―Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir‖. Menimbang, bahwa selanjutnya adalah suatu kenyataan dengan meledaknya born di Bali yang dilakukan orang-orang tersebut di atas pada tanggal 12 Oktober 2002, akibat ledakan tersebut telah mengakibatkan kebakaran pada bangunan Sari Club dan Puddy's Pub dan sekitar Konsulat Amerika di Bali serta banyaknya korban jiwa yang rneninggal serta rusak/hancurnya harta benda; seperti 644
diterangkan oleh saksi I Putu Eka Mertawan (petugas Satlak Peledakan) bahwa yang ia catat dalam peristiwa peledakan tersebut terdapat korban jiwa meninggal 202 (dua ratus dua) orang, 3 (tiga) orang hilang, 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang luka-luka terdiri dan 37 (tiga puluh tujuh) orang asing dan 165 (seratus enam puluh lima) orang Indonesia. Dan selain itu kendaraan yang rusak ; roda dua 24 (dua puluh empat) unit, roda empat 22 (dua puluh dua) unit dan kerugian secara fisik setelah dihitung sekitar 5,9 milyar; Menimbang, bahwa dan fakta hukum dari pertimbangan di atas dengan rnudah dapat dipahami bahwa unsur menimbulkan ledakan dan kebakaran telah terpenuhi, sedangkan unsur menimbulkan banjir tidak perlu dipertimbangkan lagi karena unsur ini hersifat alternatif. Dengan terpenuhinya unsur ledakan dan kebakaran sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua mi telah terpenuhi; Ad. c. Unsur ―Membahayakan nyawa orang lain‖. Menimbang, bahwa sudah menjadi kenyataan (notoire feiten) pula bahwa peledakan born di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 membahayakan nyawa orang lain sebagaimana diterangkan sâksi I Putu Eka Mertawan bahwa dalarn peledakan born di Bali itu tercatat 3 (tiga) orang hilang, 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang luka-luka. Data mi rnenunjukkan begitu banyak orang yang merasakan langsung sakit raga dan terancam jiwa/nyawa akibat dan ledakan dan kebakaran yang ditimbulkan oleh born dimaksud; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut hernat majelis hakim unsur ketiga rnembahayakan nyawa orang lain mi,telah terpenuhi; Ad. d. Unsur ―Mengaklbatkan orang mati‖. Menimbang, bahwa juga sudah menjadi kenyataan yang diketahuiumum (Notoire feiten) bahwa peledakan born di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 mengakibatkan 202 (dua ratus dua) orang meninggal dunia dengan perincian 37 (tiga puluh tujuh) warga negara asing dan 165 (seratus enam puluh lima) warga negara Indonesia, sebagaimana diterangkan saksi I Putu Eka Mertawan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut rnajelis hakim unsur keempat mengakibatkan orang mati telah terpenuhi, dengan demikian 645
seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 187 ke-3 KUHP telah terpenuhi dengan seutuhnya; Menimbang baahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata semua unsur yang tekandung dalam pasal 187 ter jo Pasal 187 ke-3 KUHP telah terpenuhi dengan seutuhnya. Di mana selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar baik dalam diri terdakwa (factor internal) maupun di luardiri terdakwa (factor eksternal) yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa. Oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Abu telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah inelakukan tindak pidana. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua lebih subsidair, melanggar pasal 187 terjo pasal 187 ke-3 KUHP; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim telah tidak sependapat baik dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maupun dengan nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa dan pembelaan dan terdakwa secara pribadi; Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan segenapnya dan pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa dipenintahkan tetap berada dalam tahanan; E. Penutup Untuk memperjelas uraian di muka, dalam paragrap mi akan dianalisa kasus antara PT Alam Subur Qurnia Alam Semesta (ASQAR) dan sudut hukum Ekonomi Syari'ah. ASQAR menawarkan kepada investor untuk menyediakan modal bagi kegiatan dibidang agnibisnis yang dikelola oleh Asqar, menggunakan istilah perjanjian Pengelolaan Proyek Kerja sama Agnibisnis, namun dan isi peijanjian tersebut dengan jelas terlihat mekanisme hasil pembagian penjualan produk- produk antara investor dengan Asqar. Tetapi akhirnya terjadi sengketa antara investor dengan Asqar. Menurut pengadilan Negeri kasus ml dikategorikan sebagai kasus ingkar janji dalam bidang hutang piutang, dan diberikan akibat hukum sesuai hukum hutang piutang. 646
Kalau ditinjau dan segi hukum bisnis Syari'ah, apakah benar ml merupakan kasus hutang piutang menurut hukum bisnis Syari'ah atau tidak. Untuk mi akan dianalisa dan segi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Menurut Pasal 3 dan perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Perjanjian Pengelolaan Proyek Kerja sama Agrobisnis ialah: 1. Menyediakan lahan atau lokasi beserta fasilitas pendukungnya antara lain peralatan pertanian. 2. Menyediakan tenaga kerja; 3. Mengatur lahan, tenaga kerja, tanaman sampai panen; 4. Memasarkan hasil panen untuk konsumsi pasar lokal maupun ekspor; 5. Menyusun dan mengatur jadwal pelaksanaan pengelolaan lahan dan saat pembersihan lahan, masa pembibitan, masa tanam, masa pemupukan, sampai dengan masa panen; 6. Melakukan pemeliharaan tanaman sejak proses pembibitan sampai masa panen berakhir; 7. Melakukan pekerjaan segera paling lambat 7 (tujuh) han setelah Pihak Kedua menyetorkan modalnya kepada Pihak pertama (Pengelola). Kewajiban investor selaku pihak kedua diatur dalam Pasal 4, sebagai berikut: 1. Memberikan permodalan sesuai biaya investasi dan proposal; 2. Modal disetor ke pihak pertama paling lambat 7 (tujuh) han setelah peijanjian ditandatangani kedua belah pihak; 3. Menunjukkan atau mem fax bukti transfer kepada pihak pengelola; 4. Mengadakan kujungan kekebun terhadap proses pekerjaan yang dilakukan pihak pertama minimal dua kali dalam sebulan untuk mengetahui perkembangan kebun; Pembagian keuntungan antara investor dengan Aqram diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan diberikan dan basil bersih penjualan dengan ketentuan sebagai berikut: 2. Pihak pertama 40 % dan basil bersih penjualan dan pihak kedua 60 % ditambah dengan pengembalian modal; 647
3. Pembagian keuntungan tersebut merupakan sisa hasil penjualan setelah lebib dahulu ikurangi modal pihak kedua; 4. Penjualan hasil panen akan dilakukan oleh Pihak pertama yang telah disetujui oleh pihak kedua dan hasil penjualaimya akan ditransfer ke rekening pihak pertama dan pihak kedua setelah diadakan perhitungan pembagian hash; 5. Pihak Pertama/Pengelola bersedia dikurangi pembagian hasil menjadi 30 % dan penjualan bersih jika tidak memenuhi target produksi seperti pada Proposal. Mengenai jangka waktu diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut: 1. Dan pengelolaan lahan sampai masa tanam adalah 25 (dua puluh Jima) han kavling; 2. Masa tanam sampai dengan masa panen untuk misalnya: CABE TM- 999 adalah 90 han; 3. Pihak Pertama melaksanakan tugasnya segera atau selambat- lambatnya 7 (tujuh) han setelah pihak kedua membenikan permodalan. Mengenai resiko diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut : 1. Segala resiko yang timbul dalam pembiayaan antara lain kenaikan biaya proses tanam menjadi tanggung jawab penuh pihak pertama dan pihak pertama berhak mensubsidi biaya tanam sampai panen; 2. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung seperti serangan hama, penjarahan, kesalahan manajemen, kerugian oleh pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengembalikan modal yang telah diterima dan pihak kedua tanpa potongan apapun secara tunai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadi kegagalan atau kerugian; 3. Sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat 2di atas, pihak pertama memberikan garansi kepada pihak kedua berupa Tanda Bukti Penerimaan Titipan Modal dan pihak kedua yang diterima pihak pertama, yang dapat diambil pada saat yang ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak, seperti tercantum pada Pasal 7 ayat 2; 4. Pihak pertama menyetujui untuk tidak memperoleh hasil jika hasil penjualan tidak memenuhi pengembalian modal. Kalau terjadi sengketa anatara Aqram dengan investor atau terjadi ingkar janji, maka Pengadilan akan mengadilinya. Pengadilan setelah menemukan 648
peristiwanya, kemudian mencari hukuninya, maka langkah pertama akan mencari sumber hukumnya. Karena masalah mi masalah akad, maka hakim akan mencari hukumnya dan isi perjanjian itu sendiri, kemudian memberikan aki bat hukumnya. Pertama-tama akan dianalisa lebih dahulu akad tersebut dapat dikualifikasi atau kategorikan sebagai akad apa?. Ditinjau dan segi hak dan kewajiban dan masing- masing pihak, serta pembagian keuntungan, maka akad tersebut dapat dikategorikan sebagai akad mudlarabah. Adapun adanya ketentuan Pasal 7 tentang resiko kerugian yang ditanggung oleh Aqram saja meskipun kerugian tersebut bukan kesalahan Aqram, maka syarat mi batal demi hukum (fasid), tetapi akad mudharabahnya sendiri tetap sah serta mempunayai akibat hukumakad mudlarabah. Hal mi berdasarkan pendapat ahli fikih dalam kitab a!-fiqhu al-Islamy wa Addilatuhu jilid IV hal. 848. Tetapi pengadilan Negeri berpendapat bahwa dengan adanya pasal 7 akad tersebut tidak dapat dikategorikan sebagal akad investasi dan tidak juga dikategorikan sebagai akad pinjam meminjam uang. Setelah hakim Agama menemukan bahwa akad tersebut adalah akad mudlarabah, langkah selanjutnya mencari akibat hukumnya. Kasus antara Aqram dan investomya ialah Aqram tidak dapat menanamkan sebagian besar modal yang dikelolanya pada sektor usaha agribisnis, karena melimpahnya modal yang diinvestasikan, tetapi menanamnya di sektor perhubungan. Oleh karena itu ia telah ingkarjanji. Oleh karena akad mudharabah merupakanjenis akad amanah, maka apabila usaha terakhir tersebut untung maka keuntungannya menjadi hak penuh dan investor, tetapi kalau rugi, maka kerugian tersebut harus ditanggung sendiri o!eh AQRAM sepenuhnya. Maka hakim dapat menghukum dengan perintah mengembalikan modal penuh ditambah dengan keuntungan usahanya yang kedua serta biaya administrasi, dan denda yang disyaratkan dalam akad. Kalau usahanya yang kedua berhasil, maka hakim dapat menetapkan bahwa investor berhak untuk menerima ujrah misil.(Pelajari A1-Fiqhi al-Islami waAddilatu IV hal. 857-86 1) 649
650
KALKULASI LEGAL REASONING F X R = C F : Pakta hukum R : Norma Hukum C : Kesimpulan X : Penaalaran hukum F R C B S S S B S B B B S S S B : Benar S : Salah Norma Hukum Fakta-fakta Alat Bukti Unsur 1 Fakta 1 Alat bukti 1 Unsur 2 Fakta 2 Alat bukti 2 Unsur n Fakta n Alat bukti n Akibat-hukum Norma Fakta-fakta Alat-alat Bukti hukum Unsur 1 Fakta 1 Alat bukti 1 Unsur 1 M 1 Fakta 1 M 1 Alat bukti 1 M 1 Unsur 1 M 2 Fakta 1 M 2 Alat bukti 1 M 2 Unsur 2 Fakta 2 Alat bukti 2 Unsur 2 Fakta 2 P Alat bukti 2 P Alat bukti 2 P C Non unsur 2 Fakta 2 D Alat bukti 2 D Alat bukti 2 D C Unsur 3 Fakta 3 Alat Bukti 3 Unsur 3 Fakta 3 651
BAHAN BACAAN Abduh Isa, DR. Al- "Uqud wa asy-Syar"iyyah. (Kairo : Dar al-I'tisham, 1977) Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari"ah. (Jakarta: Gema Insani, 1977) Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukwn,(Jakarta : Chandra Pratama, 1996) Asyhadi,Zaini, SH, M.Hum. Hukum Bisnis. (Jakarta : Raja Grafindo, 2005) Badruzzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. (Bandung : Alumni, 1994) -----------------Perjanjian Kredit Bank. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991) Dewi, Gemala. Wiryaningsih. Yeni Salma Barlinti. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. (Jakarta :Prenada Media Group, 2006) Djazuli, H.A. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam. (Bandung Kiblat Ummat Press, 2002) Enright, Christopher. Legal Technique (Sydney : The Fedration Press, 2002). Fuadi, Munir, SH, MH, LL.M.Hukum Bisnis. (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002) ---------------------Hukum Kontrak (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003) Imam, Muhammad Kamaluddin. Nadhariyyatul Fiqhi al-Islami. (Beirut : al-Muassah llilJami'ah wa Nasyr wa Tauzi', 1998) Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) ---------------Undang-undang Peradilan Agama. Jakarta : (Indonesia Legal Center Publishing, 2006) Mahmud, Hammam Muhammad. Al-Madkhal ilal Qanun ("Nadhariyyah al- Qanun).(Iskandaria: Mansyaah al-Ma'arif, 2001) Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawl. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. (Jakarta: Darul Haq, 2004) Sa'ad, Nabil Ibrahim dan Hammam Muhammad Mahmud. al-Mabadik al-A sasasiyyahfi al-Qanun. (Iskandariyyah : Mansyaah al-Ma'arif, 2001) 652
Salam, Moch Faisal.. Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari "at di Indonesia (Bandung Penerbit Pustaka, 2006) Soemardi, Dedi. Sumber-sumber Hukum Positif (Bandung : Alumn, 1986) Soeroso, Pengantar ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) Subekti. Hukum Perfanjian. (Jakarta: Intermasa, 2005) Suharnoko. Hukum Perjanjian. (Jakarta : Prenada Media, 2005) Zaidan, ‗Abdul Karim. Al-Madkhal Lidirasati asy-Syari ‗ah al-Islamiyyah. Az-Zuhali, Wahbah, DR. Al-Fiqhu al-Islam wa Addilatuhu IV dan V. (Beirut Dar al-Fikri, 1989) 653
PENELITIAN HUKUM TERAPAN DALAM PRAKTIK DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA1 Oleh Dr. Ahmad Mujahidin, MH. Hakim Yustisial Pada Balitbang Diklat Kumdil MA-RI I. PENDAHULUAN 1. Asas Logika Hukum dalam ranah penelitian hukum terapan bersifat aplikabel terhadap norma-norma hukum dan menjadi jelas dengan sendirinya (self evident), Contoh : Anak yang lahir dari rahim ibunya adalah sah sebagai anaknya. Hal ini valid dan harus ditaati, sehingga tidak ada alasan hukum dan logika hukum seorang ibu yang mengingkari anak yang lahir dari rahimnya. 2. Asas logika hukum dalam ranah penelitian hukum terapan tidak bersifat aplikabel terhadap pernyataan-pernyataan yang melingkupi suatu tindakan yang bisa jadi benar atau salah. Contoh : Cintailah istri yang memusihimu, atau istri yang memusuhimu harus kamu ceraikan. Dua pernyataan ini bersifat tentatif antara benar dan salah. 3. Pekerjaan hakim lekat dengan penelitian terapan melalui logikanya, dengan penalaran model silogistik. Dengan logika akan dapat menderivasi putusannya dari undang- undang. Silogisme selalu menghubungkan antara premis dan kesimpulan, sehingga bila premisnya benar maka akan menghasilkan kesimpulan yang benar juga. Contoh : aturan/premis mayor : ―Suami berkewajiban memberikan nafkah batin kepada wanita yang dinikahinya‖. Pemaparan fakta sebagai premis minor : ― Syahwaturrijal adalah seorang suami‖, maka konklusinya : ―Syahwaturrijal berkewajiban menafkahi batin kepada wanita yang dinikahinya‖. II. LOGIKA MAQASID MASHLAHAT AL-SYAR'IYAH Hifdlu Al-din 1. Peringkat Daruriyat : dalam peringkat primer bersifat conditio sine quanon, seperti melaksanakan sholat lima waktu kalau diabaikan akan terancam eksistensi agama. 1 Disarikan Dari Kuliah Dr. Ahmad Mujahidin,MH. Pada Diklat Calon Hakim III Angkatan II PPC Terpadu Di Mega Mendung Bogor Jawa Barat Tahun 2013 654
2. Peringkat Hajjiyat : Untuk menghindari kesulitan, seperti shalat jama' qashar bagi orang bepergian, bila tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit. 3. Peringkat Tahsiniyat : mengikjuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia. Seperti menutup aurat baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hifdlu Al-Nafsi 1. Peringkat Daruriyat : Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, bila diabaikan berakibat terancamnya eksistensi manusia. 2. Peringjkat Hajjiyat : bekerja keras diimbangi dengan makan bergizi dan halal, kalau diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia tapi akan mempersulit hidupnya. 3. Peringkat Tahsiniyat : ketetapan tatacara makan dan minum, hal ini berhubungan dengan kesopanan dan etika, bila diabaikan akan mencela dirinya. Hifdlu Al-'aqli 1. Peringkat Daruriyat : Diharamkan Minuman keras, bila tidak diindahkan akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 2. Peringkat Hajjiyat : Dianjurkan menuntut ilmu, bila tidak diabaikan tidak akan merusak akal, tetapi akan menjadi katrok. 3. Peringkat Tahsiniyat : menghindarkan menghayal atau mendengarkan saesuatu yang tidak faidah, erat kaitanya dengan etika. Bila diabaikan akan linglung. Hifdlu Al-Nasl 1. Peringkat Daruriyat : Disyariatkannya menikah dan dilarang berzina, kalau diabaikan akan terancam eksistensi keturunan. 2. Pertingkat Hajjiyat : Ditetapkannya menyebut mahar bagi calon suami pada waktu akad. Bila tidak disebutkan akan akan mengalami kesulitan karena harus membayar mahar mitsil bila terjadi perceraian. 3. Peringkat Tahsiniyat : Disyariatkannya walimah, bila tidak dilakukan akan menimbulkan sakwa sangka buruk terhadap anak yang dilahirkannya. 655
III. Hifdlu Al-Mal 1. Peringkat Daruriyat : Disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan korupsi. Apabila aturan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi harta. 2. Peringkat Hajjiyat : disyari'atkannya jual beli dengan cara akad yang terbuka, apabila cara ini tidak dilaksanakan akan mempersulit bagi kedua belah bihak dikemudian hari, karena dimugkinkan ada unsur penipuan. 3. Peringkat Tahsiniyat : Menghindarjkan diri dari penipuan, hal ini erat dengan etika bisnis. Hal ini merupakan syarat yang harus dilakukan. Ranah Penelitian Hukum Terapan Hasrat Ingin Tahu Hakim secara alamiah manusia mempunyai hasrat ingin tahu, dan bertolak dari hasrat ingin tahu ini manusia berusaha mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai berbagai hal yang dihadapinya. Hakim senantiasa mempertimbangkan psiko-sosial masyarakat pencari keadilan. Sehingga hukum yang berlaku dalam situasi normal adalah berbeda dengan situasi yang tidak normal. Contoh : 1. Suami berkewajiban membrikan nafkah madliyah, nafkah idah, dan mut'ah, apabila dia ingin menceraikan istrinya. Sementara istrinya seorang hakim sedangkan suaminya masih pengangguran, maka suami kemugkinan dapat dibebaskan dari beban nafkah yang harus dibayar. 2. Calon suami paling sedikit berusia 19 tahun, dan calon istri paling sedikit berusia 16 tahun. Ternyata calon suami baru berusia 18 tahun sementara istrinya sudah 17 tahun. Karena sudah terjadi hubungan pacaran yang sangat intens dan dikhawatirkan terjadi hubungan badan yang tidak diperbolehkan, maka majelis hakim memberikan ijin berupa dispensasi nikah. 3. Pada dasarnya suami hanya boleh beristri satu, namun karena istri tidak dapat memberikan keturunan atau istri tidak dapat melayani hubungan batin suaminya karena sakit, maka agar terhindar dari perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh suami terhadap wanita lain, maka hakim mengabulkan permohonan poligami suami dengan syarat-syarat yang ditentukan. 4. Dll. 656
IV. V. PENDEKATAN UMUM UNTUK MEMPEROLEH SUATU KEBENARAN 1. Pendekatan Non Ilmiah Akal sehat ( Common Sense) Prasangka Pendekatan intuitif Trial and Error (Penm dg cr Coba-coba) 2. Pendekatan Ilmiah Dengan pendekatan ilmiah orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang berkehendak untuk menguji Tugas Penelitian Hukum Terapan a. Mencandra/memerikan : Penelitian bertugas menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkannya; b. Eksplanasi/menerangkan : Penelitian bertugas menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa; c. Menyusuri teori : Penelitian bertugas mencari dan merumuskan suatu hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain; d. Tugas Prediksi : Penelitian bertugas membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa yang akan terjadi atau gejala yang akan muncul. e. Tugas pengendalian : Penelitian bertugas melakukan tindakan untuk mengendalikan peristiwa atau gejala. INTERPRETASI HUKUM Metode Interpretasi Subsumtif 1. Hakim menerapkan suatu teks UU terhadap kasus in konkrito. 2. Pendekatan yang digunakan bersifat deduktif 3. Memaksakan peristiwanya ke dalam peraturan perundang-undangan. Metode Interpretasi Gramatikal 1. Penafsiran kata-kata dalam UU menurut kaidah hukum bahasa. 657
2. Sebagaimana Pasasl 165 HIR/285 R.Bg/1868 KUH Perdata; Yakni Syarat formil akta otenttik bersifat partai. 3. Akta otentik dibuat atas kehendak dan kesepakatan sekurang-kurangnya dua pihak, tapi ada juga sepihak seperti KTP, IMB, SIUP. Metode Interpretasi Sistimatikal, yaitu ;Metode penafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan Metode Interpretasi Historis a. Menafsirkan menurut sejarah UU : menafsirkan menurut kehendak pembuat undang-undang dapat diperoleh melalui naskah akademis dalam forum legislasi. b. Menafsirkan menurut sejarah hukum : Metode yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Interpretasi Teleologikal Menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan, yakni suatu UU masih berlaku tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, kemudian secara teleologikal diterapkan terhadap peristiwa karena ada hubungannya dengan masa kini. Interoretasi Komparatif Membandingkan antara berbagai sistem hukum terutama dalam hal hukum pwrjanjian. Interpretasi Futuristik Menjelaskan UU yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada UU yang belum mempunyai kekuatan hukum. Misalnya : suatu RUU yang masih dalam proses legislasi tetapi pasti akan diundangkan Interpretasi Restriktif Penafsiran yang bersifat membatasi. Seperti istilah tetangga dalam pasal 666 BW adalah setiap tertanggan termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga adalah penyewa. 658
Interpretasi Ekstensif Penafsiran dengan melebihi batas-batas dari hasil penafsiran gramatikal, seperti perkarataan menjual dalam pasal 1576 BW ditafsirkan lebih kuas bukan semata-mata jual beli, melainkan juga peralihan hak. VI. KONSTRUKSI HUKUM Argumen Paranalogian Penemuan hukum di mana hakim mencari esensi tyang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh UU terhadap persoalan spisifik yanfg sedang dihadapi oleh hakim Argumentum a Contrario Menggunakan penalaran bahwa jika UU menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturab itu tervatas pada peristiwa tertentu itu, dan bagi poeristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Pengkonkritan Hukum Bertujuan untuk mengkonkritkan suatu aturan hukum yang terlalu luas atau terlalu abstrak. Fiksi Hukum Metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kiita. Penelitian hukum terapan dalam praktik peradilan agama ini disarikan dari kuliah penelitian hukum terapan dalam diklat III Calon Hakim angkatan II PPC Terpadu di Megamendung Bogor jawa barat tahun 2013, oleh Dr. Ahmad Mujahidin,SH.MH. (editor) 659
BAB 6: PENALARAN HUKUM PENALARAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA1 Oleh: Dr.H.M.Rum Nessa,SH,MH. A. Pengertian : a. Penalaran Hukum (Legal Reasoning) adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian ―Reason‖ tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara / kasus hukum; b. Penalaran hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, Transaksi, dll) ataupun merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada; c. Penalaran hukum adalah suatu aktivitas intelektual yang memungkinkan seseorang untuk berpikir logis berkaitan dengan hukum, kekuatan berpikir, cara / hal menggunakan nalar, pemikiran dengan cara berpikir logis (Prof. Dr. Khudzaiyah Dianyati, S.H., M.Hum.) B. Tujuan : a. Hakim, penalaran hukum berguna dalam membuat pertimbanan hukum dalam memutuskan suatu perkara; b. Praktisi hukum, penalaran hukum berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum dikemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum; c. Pelaksana, berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu Undang - Undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki. 1 Disarikan Dari Kuliah Dr.H.Rum Nessa, KPTA Surabaya Dalam Acara Diklat Calon Hakim III Angkatan II PPC Terpadu Di Megemendung Bogor Jawa Barat., Tahun 2013. 660
Hakim dalam mengkaji peristiwa atau perbuatan hukum, proses penalaran hukum (legal reasoning) diperlukan untuk menjaga agar peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tetap dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula, untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi, proses penalaran hukum (legal reasoning) sangat diperlukan untuk mendapatkan esensi dari sengketa agar dapat menyelesaikan dengan sebaik - baiknya dalam lingkup hukum yang berlaku. C. Model - Model Penalaran Hukum : 1. Aliran Hukum Kodrat : Hakikat hukum di maknai sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan; 2. Positivisme Hukum : dimaknai sebagai norma-norma positif dalam perundang - undangan. Positivisme hukum terletak pada aplikasi struktur norma positif ke dalam kasus-kasus konkret. 3. Utilitarianisme Hukum : a. Model penalaran hukum utilitarianisme berangkat dari titik tolak yang sama dengan positivisme hukum yang memakai hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. b. Jika model penalaran ini dituangkan dalam putusan Hakim, maka putusan tersebut tidak sekedar mengacu pada kepastian dan keadilan semata, melainkan juga kemanfaatan bagi pihak-pihak terkait dalam arti luas. 4. Mazhab Sejarah: Pola penalaran yang dikembangkan oleh mazhab sejarah bahwa hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. 5. Sociological Jurisprudence: a. Merupakan model penalaran yang lahir dalam hukum Anglo - Amerika; b. Pola penalaran yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus secara bersamaan yaitu pola bottom up yang nondoktrinal - induktif dan pola top down yang doktrinal - deduktif. 661
6. Realisme Hukum: Realisme hukum mengartikan hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial. PENGERTIAN PENEMUAN HUKUM Banyak pendapat mengenai pengertian ataupun batasan penemuan hukum, yang bila disarikan hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Pendapat tersebut antara lain : 1. Utrecht : apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang- undangan tidak dapat membantunya. Tindakan Hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum. (Ardhiwisastra, 2000). 2. Van Eikema Hommes : penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit (Mertokusumo D Pitlo, 1993). 3. Soedikno Mertokusumo : penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Dengan kata lain merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu. (Sutiyoso, 2006) 4. Muhammad Busro Muqodas : penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim ada dua macam yaitu : pertama, penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan pada suatu peristiwa konkrit, untuk peristiwa mana telah tersedia peraturan secara jelas. Hal ini menunjukkan suatu metode yang lebih bersifat sederhana, dalam arti bahwa Hakim hanya terbatas pada menerapkan suatu aturan hukum (undang-undang) yang sesuai dengan faktanya atau peristiwa konkritnya. Kedua, penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, di mana untuk suatu peristiwa konkrit tidak tersedia suatu peraturannya yang jelas/lengkap untuk 662
diterapkan. Dalam hal ini Hakim tidak menemukan aturan hukumnya (undang- undangnya) yang sesuai dengan fakta atau peristiwa konkritnya, sehingga ia harus membentuknya melalui suatu metode tertentu. (Sutiyoso, 2006). 5. Bambang Sutiyoso, SH., M. Hum. : penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah- kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (redenering), eksposisi (konstruksi hukum) dan lain- lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. (Sutiyoso, 2006). PENEMUAN HUKUM Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan hukum yang berlaku dan memperhatikan nilai - nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum. Putusan hakim merupakan cermin kemampuan seorang hakim dalam memutus perkara. Putusan yang baik adalah yang disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan bahasa yang baik. Putusan yang baik harus disusun dari fakta peristiwa dan fakta hukum yang lengkap, rinci, jelas dan akurat yang diperoleh dalam persidangan. Putusan hakim acapkali dipersoalkan atas dasar pertimbangan - pertimbangan hukumnya tidak memadai. TEKNIK PENEMUAN HUKUM Penggugat mengajukan gugatan; Tergugat mengajukan jawaban : Mengakui 663
Membantah Mengakui sebagai Jawab menjawab tersebut adalah untuk menentukan pokok sengketa; Peristiwa yang disengketakan harus dibuktikan; Menemukan hukumnya : Hukum Positif Yurisprudensi Hukum tidak tertulis
Ilmu Pengetahuan Putusan, harus memutus berdasarkan petitum yang diajukan penggugat dengan memperhatikan tujuan hukum : Kepastian; Keadilan; Kemanfaatan. METODE PENEMUAN HUKUM 1. Interprestasi / Penafsiran a. Sarana atau alat untuk mengetahui makna undang - undang; b. Menemukan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya; c. Interprestasi terdiri dari: 1. Interprestasi Gramatikal : penafsiran menurut bahasa sehari - hari atau menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah hukum tata bahasa; 2. Interprestasi Historis : penafsiran berdasarkan sejarah hukum atau menafsirkan makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. 3. Interprestasi Sistematis : penafsiran undang - undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang - undangan atau menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan 664
peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sitem hukum. 4. Interprestasi Teleologis / Sosiologis: penafsiran menurut makna / tujuan kemasyarakatan atau menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. 5. Interprestasi Perbandingan Hukum : penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum ditempat lain; 6. Interprestasi Antisipatif / Futuristis : penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang - undang yang belum mempunyai kekuatan hukum atau menafsirkan dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku (masih dalam bentuk rancangan undang-undang). 7. Interpretasi Subsumtif : penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus in concreto dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit. 8. Interpretasi komparatif : menafsirkan dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. 9. Interpretasi restriktif : menafsirkar ketentuan undang-undang dengan membatasi artinya menurut hukum. 10. Interpretasi ekstentif : menafsirkan ketentuan undang-undang dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal 11. Interpretasi otentik atau secara resmi : menafsirkan undang undang berdasarkan arti beberapa kata yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat pembuat undang- undang sendiri. 12. Interpretasi interdisipliner : menafsirkan ketentuan undang-undang berdasarkan berbagai disiplin ilmu hukum. 13. Interpretasi multidisipliner : menafsirkan ketentuan undang-undang dengan berdasarkan/membandingkan dengan berbagai disiplin ilmu lain selain ilmu hukum. 665
14. Interpretasi dalam kontrak/perjanjian : menafsirkan persetujuan dengan mencari kehendak para pihak yang membuat persetujuan berupa pernyataan secara tegas atau diam-diam. 15. Interpretasi dalam perjanjian internasional : menafsirkan perjanjian internasional berdasarkan konvensi, pendapat para ahli atau putusan pengadilan nasional ataupun internasional. 2. Kontruksi Hukum a. Digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi; b. Kontruksi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara: 1. Argumentum per Analogian atau sering disebut ―analogi‖ : pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang - undang diperlakukan sama; 2. Penyempitan Hukum : peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri - ciri; 3. Argumentum a contrario atau sering disebut ―a contrario‖: penafsiran atau menjelaskan undang - undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang - undang. 3. Hakim dalam melakukan penafsiran hukum hendaknya mengikuti prinsip - prinsip : a. Prinsip Objektifitas : penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya; b. Prinsip Kesatuan : setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah; c. Prinsip Penafsiran Genetis : selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek 666
objektifitas, tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut; d. Prinsip Perbandingan : prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama disuatu waktu KEGUNAAN Untuk mencari dan menemukan kaedah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. 667
PETUNJUK PEMBUATAN PUTUSAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM SURAT EDARAN Nomor : W13-A/3804/OT.01.3/X/2012 TENTANG PETUNJUK PEMBUATAN PUTUSAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa "segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peratutan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Sehubungan dengan itu, dalam rangka pembinaan tehnis dan sesuai dengan arahan Yang Mulia Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Agama), maka setiap pembuatan putusan dalam pertimbangan hukum, Pengadilan Tinggi Agama memberikan petunjuk sebagai berikut : 1. Demi keseragaman pola pertimbangan hukum pada tingkat pertama, hendaknya mengikuti pola seperti tersebut di bawah ini : TENTANG HUKUMNYA Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa ... Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawabab Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut : 1... 2... 668
3... Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1... 2... 3... 4... Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut : 1. Bukti surat (P1); 2. Bukti surat (P2); 3. Saksi A; 4. Saksi B dan seterusnya (termasuk semua alat - alat bukti yang diajukan) (majelis akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu, dalam penilaian tersebut apakah Penggugat mampu membuktikan gugatannya atau tidak) Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : 1. Bukti surat (T1); 2. Bukti surat (T2); 3. Bukti saksi A.; 4. Bukti saksi B dan seterusnya (termasuk semua alat - alat bukti yang diajukan). (ada kesimpulan pertimbangan majelis terhadap bukti-bukti tersebut, apakah Tergugat mampu membuktikan sangkalannya atau tidak) Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Dengan memperhatikan : 1. Bukti-bukti diajukan baik Penggugat maupun tergugat. 669
2. Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. 3. Tujuan hukum yaitu: Keadilan Kepastian hukum. Kemanfaatan 1. Dalil-dalil Nakli : Al Quran Hadist Dalil-dalil Fikh yang tidak bertentangan dengan KHI 2. Untuk tertibnya minutasi dan penyampaian salinan putusan sesuai yang dikehendaki Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi : ―Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan‖, maka hendaknya hakim tingkat pertama sebelum membacakan putusan, harus terlebih dahulu menyiapkan putusan yang akan dibacakan tersebut. 3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 670
PENALARAN HUKUM (LEGAL RESONING) (Argumentasi dan Perumusan Pertimbangan Hukum) Oleh: Dr.Komari,SH.MH. Tugas hakim pada dasarnya adalah : 1. Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatut peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebanarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Dan peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu "mengkwalifisir" nya. 2. Mengkwalifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Umpamanya hakim telah mengkwalifisir bahwa peristiwa hukum atau kejadian hukum dalam gugatan perceraian dengan alasan "pelanggaran taklik-talak‖, dan selanjutnya hakim harus mencari apa hukumnya pelanggran taklik talak tersebut. Dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya, (peristiwa pelanggran taklik-talak). Hakim setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim tersebut mempunyai "solving legal problems‖ dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk mendapat jawabanya. Hal ini karenakan dalam kehidupan di masyarakat terdapat maslah-masalah kehidupan, baik yang berkaitan agama , sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi hakim sebagai seorang yang mempunyai kopentesi memberikan jawabannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu 671
hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah itu baru ia menemukan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (legal problems solving). Seperti umpamanya hakim telah mengetahui taklik talak, maka ia harus memecahkan kapan pelanggaran talil talak itu dilakukan oleh trrgugat dan bagaimana hukum pelanggaran taklik-talak tersebut. Hakim Pengadilan Agama sesuai profesinya dan bertanggung jawab secara horisontal dan vertikal dalam memutus perkara selain sebagaimana yang disebutkan di atas, harus tanggap terhadap masalah-masalah ushul fiqh, dan kondisi masyarakat serta mengikuti perkembangan masyarakat di mana Pengadilan Agama bertugas. Jangan bersikaf konsevatif dan a priori menutup mata atas masalah-masalah tersebut di atas. Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan pengertian ―argument" adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, Sedangkan agumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat1. Setiap orang dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan argumen yang bahasa sehari-hari disebut ―alasan". Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumen, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistimatik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumen-argumen tersebut dalam putusan hakim disebut ―pertimbangan hukum‖, dan argumentasi atau argumen hukum itu dapat juga disebut "ijtihad hakim". Dalam hukum Islam maupun ilmu hukum pada umumnya metode penemuan hukum atau ijtihad tidak jauh berbeda, hanya berbeda istilah. Istilah metode penemuan hukum ini dalam hukum Islam diantaranya seperti qiyas atau analogi, maslahah al- uruf atau dalam kaidah ushul al ‗adat al-mukhakamah dan lain sebagainya. 1 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Media Pustaka Phonix, 2009 672
Argumentasi yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya senantiasa akan menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor2. Selain menarik fakta atau peristiwa hukum hakim harus mensinerjikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan dan norma- norma hukum lainnya. Sehingga putusan tersebut akan terjadi sistimatis dan logis dan apabila di baca dapat diketahui atau difahami dengan jelas argumen-argumen atau alasan-alasannya. Dengan demikian bagi pihak yang membaca putusan tersebut akan mengerti dan memahami bahwa putusan itu mempunyai kepastian hukum, kemanfatan, seni bahasa (keindahan) dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan tersebut adalah terdiri dari : a. Agumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam (KHI) b. Argumentasi Yurisprodensi c. Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat,Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidah ushul fiqh dan lain-lain), d. Argumentasi Moral, e. Argumentasi Sosiologis (argumentasi Nomor 4 dan Nomor 5 ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan) f. Argumentasi Penafsiran atau Interprestasi hukum. Adapun macam interprestasi atau penafsiran tersebut adalah : a. Interprestasi Gramatikal (Bahasa). b. Interprestasi Sistimatis c. Interprestasi Historis, dan d. Sosiologis atau Teleologis 2 N.E. Algra, K. van Duyvendijk, terjemah J.C.T. Simorangkir. Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantaru Ilmu Hukum, Jakarta, Bina Cipta, 1983 673
e. Interprestasi Komparatif f. Interprestasi Antisipatif atau Futuristis g. Interprestasi Restriktif h. Interprestasi Ekstensif i. Interprestasi a Contrario 3. Mengkonstitusir Hakim setelah melaksanakan tugas pembuat putusan tahap terakhir setelah mengkontatir, dan mengkwalisir peristwa harus mengkonstitusir atau menetapkan hukumnya dan penetapkan hukum itu merupakan jawaban dari pada petitum yang dimohon ole Penggugat. Selamjutnya maslah ini tidak dibahas lembih lanjut, karena di luar pembahasan pokok Penalaran hukum 4. Perumusan dan Penyusunan Pertimbangan Hukum. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum.harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik, meskipun Pengadilan Agama tempo dulu putusannya terdapat yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa daerah (bahasa Jawa, bahasa Banjar dan lain sebagainya), tetapi sekarang wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprodensi serta teori-teori hukum dan lai-lain, yang dipergunakan sebagi argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Pertimbanga dengan disusun sistimatik artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan Agama sampai dengan biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut : a. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut b. Pertimbangan hukum legal standimg c. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat d. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan rekonvensi 674
e. Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan f. Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan g. Pertimbnagan alat-alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak h. Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan i. Perimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan j. Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti k. Pertimbnagan argumentasi-argumenasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hdup dalam masyarakat l. Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara m. Pertimbangan atau jadgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana pertimbangan hukum yang baik dan benar dapat dilhat dalam makalah anda. 675
BAB 7: PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA OLEH: Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. Pendahuluan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan Hukum Tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan ―bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya‖. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa ―Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat‖. Kata ―menggali‖ biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar- samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta 676
menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Jazim Hamidi (2005:51) mengatakan bahwa penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris dan lain-lain. Akan tetapi menurut Sudikno Mertokusumo (2007:5) profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum adalah para hakim, karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Penemuan hukum oleh hakim dianggap suatu hal yang mempunyai wibawa sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena hasil penemuan hukum itu di tuangkan dalam bentuk putusan. Berangkat dari hal tersebut di atas, penulis merasa terpanggil untuk menulis tentang penemuan hukum oleh Hakim, sebab berdasarkan hasil monitoring kedaerah- daerah dalam rangka Bintek Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama, banyak putusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang seharusnya harus ada dalam putusan tersebut. Hal ini disebabkan para hakim masih banyak yang belum memahami tentang cara menemukan hukum untuk diterapkan dalam peristiwa konkrit yang sedang diadilinya. 677
Metode Penemuan Hukum Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (ius curianovit), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/ melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg). Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan 678
yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu, Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mernpergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem (Achmad Ali, SH., MH, 1996: 167). Dahulu dikenal dengan doktrin Sens clair yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin Sens clair ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis dan lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan zaman. Penemuan hukum dengan metode interpretasi. Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut: Metode penafsiran substantif. Metode penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkreto dengan belum memasuki 679
rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme. Metode penafsiran gramatikal Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain. Metode penafsiran sistematis atau logis Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem. Metode penafsiran histories Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wetshistorisch) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang- undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang- undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum (rechtshistorisch) adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang- undangan, tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang- 680
undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya (Ibid.: 179). Metode penafsiran sosiologis atau teleologis Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakirn menafsirkan undang- undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata- katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru. Metode penafsiran komperatif Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran undang- undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasionaI. Di luar hukum internasional, penafsiran komperatif sangat jarang dipakai. Metode penafsiran restriktif Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang- undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Metode penafsiran ekstensif Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata; ditafsirkan bukan hanya jualbeli semata-rnata, tetapi juga "peralihan hak". Metode penafsiran futuristis. Interprestasi futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum). 681
Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan. Penemuan hukum dengan metode konstruksi Pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas an tara metode penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Sebaliknya para praktisi hukum di kalangan Anglo Saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum dengan metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. LB Curzon sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali, SH., MH. (1996 : 167) mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda, interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya. Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1) konstruksi harus mampu meliput semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstniksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan- peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan (Achmad Ali, SH., MH., 1996: 192). Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut: 682 dalam itu
Argumen peranalogian Konstruksi ini juga disebut dengan "analohi" yang dalam hukum Islam dikenal dengan "qiyas". Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Di sini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapi kekosongan itu dengan peraturan-peraturan yang serupa dengan mencari unsur-unsur. Persamaannya dengan menggunakan penalaran pikiran secara analogi. Jika pemakaian analogi dilaksanakan secara baik, maka akan memecahkan problem yang dihadapi itu dengan menemukan hukum yang baru pula dengan tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada dalam peraturan yang dijadikan persamaan itu. Misalnya dalam hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 56 KUH Perdata yang mengatur tentang mata uang (goldspecie). Apakah uang kertas termasuk dalam hal yang diatur dalam peraturan tersebut? Dengan jalan argumentum peranalogian atau analogi, mata uang tersebut ditafsirkan termasuk juga uang kertas. Di Indonesia, penggunaan metode argumentum peranalogian, atau analogi baru terbatas dalam bidang hukum perdata, belum disepakati oleh pakar hukum untuk dipergunakan dalam bidang hukum pidana. Metode argumentum a'contrario Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya ( Achmad Ali, SH, MH, 1996: 197). Sedangkan Sudikno Mertokusumo (1996: 69) mengemukakan bahwa argumentum a'contrario titik beratnya diletakkan pada ketidakpastian peristiwanya. Di sini diperlakukan segi negatif dari 683
undang-undang, Hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip, di sini hakim mengatakan "peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya". Dalam hal ketidaksamaan ada unsur kemiripan. Misalnya seorang duda yang hendak kawin lagi tidak tersedia peraturan yang khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak sama tetapi mirip, ialah bagi janda yaitu Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi janda yang hendak kawin lagi harus menunggu masa iddah. Maka Pasal itu juga diberlakukan untuk duda secara argumentum a'contrario, sehingga duda kalau hendak kawin lagi tidak perlu menunggu. Tujuan argumentum a'contrario ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang, Jadi, arguinentum a'contrario bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu. Pengkonkretan hukum (Rechtsvervijnings) Kontruksi model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan hukum, penyempitan hukurn, dan ada pengkonkretan hukum. Dalam tulisan ini dipergunakan istilah pengkonkretan hukum yang merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit. Dalam pengkonkretan hukum ini, dibentuk pengecualian- pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan- peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Misalnya pengertian melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang luas ruang lingkupnya karena dalam peraturan itu tidak dijelaskan tentang apakah kerugian harus diganti juga oleh yang dirugikan, yang ikut bersalah menyebabkan kerugian. Tetapi dalam yurisprudensi ditentukan bahwa kalau 684
ada kesalahan pada yang dirugikan, ini hanya dapat menuntut sebagian dari kerugian yang diakibatkan olehnya. Jadi di sini ada pengkonkretan ruang lingkup tentang pengertian perbuatan melawan hukum (Sudikno Mertokusumo, 1996: 69). Fiksi hukum Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan asas "in dubio pro reo" yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata (Achmad Ali, SH, MH, 1996: 200). Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta- fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita (Satjipto Rahardjo, 1982: 136). Ada pun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Menurut Achmad AIi, SH., MH. (1996 :200) harus dibedakan antara fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim, bukan lagi fiksi melainkan telah menjadi judge made law, telah menjadi kenyataan. Dalam kaitan ini Scholten berpendapat bahwa fiksi itu hanya berfungsi pada saat-saat peralihan, dan manakala peralihan usai. berakhir pula fungsi fiksi itu. Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan-hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada. Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkrit yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya. untuk memilih, metode penemuan mana yang paling cocok dan relevan Untuk diterapkan dalam suatu perkara. Hakim harus jeli dan memiliki profesionalisme tinggi dalam menerapkan metode penemuan hukum sebagaimana tersebut di atas. Apabila 685
seorang hakim dapat rnempergunakan metode hukum yang relevan dan sesuai dengan yang diharapkan dalam kasus yang sedang diperiksanya, maka putusan yang dilahirkan akan mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. 3. Metode Hermeneutika Hukum. Metode penemuan Hukum oleh Hakim berupa interpretasi Hukum dan kontruksi Hukum sebagaimana yang telah di urakan di atas masih relevan dipergunakan oleh Hakim hingga saat ini, akan tetapi pada abad ke 19 dan permulaan abad 20 sudah ditemukan metode penemuan hukum lain yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara yaitu metode Hermeneutika Hukum. Menurut Gadamer sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai (2010:87) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hermeneutika Hukum adalah Legal hermeneutics is then, in reality no special case but is, on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutical problem and so to restrieve the former unity of hermeneutics, in which jurist and theologian meet the student of the humanities. (Terjemahan bebas: Hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali keastuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hokum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora). Fungsi dan tujuan Hermeneutika Hukum adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas (bringing the unclear in to clarity), sedangkan tujuan yang lain dari Hermeneutika Hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer hukum dalam kerangka Hermeneutika pada umumnya. Upaya mengkontekstualisasi teori hukum dengan cara ini serta mengasumsikan bahwa Hermeneutika memiliki korelasi pemikiran dengan ilmu hukum dan Yurisprudensi. Hermeneutika Hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antara kaedah- kaedah dan fakta-fakta. Dalil Hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaedah-kaedah dan mengintepretasi 686
kaedah-kaedah dalam cahaya fakta-fakta termasuk paradikma dari teori penemuan hukum modern saat ini. Jadi Hermeneutika Hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi tek hukum atau metode memahami terhaap suatu naskah normatif. Penggunaan dan penerapan Hermeneutika Hukum sebagai teori dan meode penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang diadilinya. Kelebihan metode Hermeneutika Hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam dan Halistik dalam bingkai keastuan antara teks, kontek dan kontektualisasinya. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi politik (atau intervensi lainnya) yang melahirkan dikeluarkan suatu putusan, serta tindakkan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari (idem Hal 88,89). Dalam praktek peradilan tampaknya metode Hermeneutika Hukum ini tidak banyak atau jarang sekali di pergunakan sebagai metode penemuan hukum. Hal ini disebabkan karena dominannya metode interptestasi dan Hantruksi Hukum yang sudah sangat mengakar dalam praktek di Peradilan Indonesia. Mungkin juga para hakim belum begitu familiar dengan metode Hermeneutika ini sehingga tidak menggunakannya dalam penemuan hukum. Padahal metode ini dianggap paling baik sebab ia merupakan sutau metode menginterpretasikan tek hukum yang tidak semata-mata melihat teknya saja, tetapi juga kontek-kontek hukum itu dilahirkan serta bagaimana kontektualisasi atau penerapan hukumnya dimasa kini dan masa mendatang. III. Tehnik Pengambilan Putusan Acara Bimbingan Tehnis (BINTEK) tahun 2010 ini yang diselenggarakan di Banjarmasin, Manado, Makassar dan Palembang untuk sebahagian Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia telah dilaksanakan pelatihan tentang peningkatan mutu putusan Hakim dengan cara meningkatkan ketrampilan dalam 687
metode dan tekhnik pengambilan putusan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara. Bintek Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Dilaksanakan sehubungan dengan pengamatan selama ini bahwa putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama masih sangat lemah dalam pertimbangan hukumnya. Menurut H. Taufiq, S.H. (1995: 19) kelemahan putusan Pengadilan Agama di samping terletak pada kekurangan fakta, juga kurangnya penganalisaan dan penilaian terhadap fakta. Penganalisaan mereka terhadap fakta untuk disimpulkan kepada fakta yang benar (dikonstatir) tidak tajam. Hal ini karena kurang tajamnya penggunaan metode induksinya, proses pikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum juga masih sangat kurang. Mereka juga sangat kurang dalam hal menggunakan metode generalisasi, analogi induktif dan kausal. Data yang diproses oleh mereka .sangat minim karena mereka kurang memahami tentang konsep fakta dan konsep hukum yang harus mereka pergunakan. Penganalisaan terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti juga tidak tajam bahkan sering tidak dianalisis sebagaimana mestinya. Di samping itu, metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan dalam menemukan fakta umumnya tidak jelas, status pencantuman pendapat para ahli hukum Islam (fuqaha) juga tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum atau sebagai sarana untuk menafsir belaka. Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas maka sebagian besar putusan Pengadilan Agama pertimbangannya (pertimbangan hukumnya) tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan. Di samping itu, bunyi amar putusan juga belum baku, masih beragam, padahal kasus yang diperiksanya masih ada kesamaan antara satu dengan yang lain. Putusan tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum formal dan materiil. Diharapkan pada masa yang akan datang, setiap putusan hasil produk Pengadilan Agama hendaknya haruslah lebih berbobot dan ilmiah. Sehubungan dengan hal ini, diharapkan kepada hakim di lingkungan Peradilan Agama agar dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan dengan saksama tentang tahapan-tahapan yang harus diambil dan dilalui sebelum putusan itu dijatuhkan. Dengan demikian, putusan 688
tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara, masyarakat, dan juga ilmu pengetahuan hukum. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dapat memilih 3 (tiga) tehnis pengambilan putusan dan penerapan hukum yaitu: Tehnik Analitik. Metode ini juga disebut dengan yuridis giometris. Kalau para Hakim mempergunakan metode ini maka ia harus menguasai Hukum Acara secara lengkap. Tehnik Analitik paling cocok di pergunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebendaan (Zaken Rech). Metode ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal umum (kesimpulan deduktif). Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat, lalu disusunlah pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tersebut, misalnya dalam bidang kewarisan, hakim harus memulai dengan pernyataan siapa pewaris, lalu siapa ahli warisnya, barang-barang waris apa saja, berapa bagianmasing- masing, dan bagaimana pelaksanaannya. Tentu saja analisa dari pertanyaan tersebut sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan menjawab petitum dari gugatan. Jika penjelasan tentang Hukum Acara belum begitu lengkap, sebaiknya jangan pakai metode ini, sebab sangat sulit dalam hal analisa masalah dan pengambilan keputusan. Tehnik Equatable. Tehnik ini harus dilihat dari segi kosmistis yang dikembanangkan dari prinsip keadilan. Isu pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkrit, yang kemudian di cari rule nya (hukumnya). Tehnik Silogisme. Tehnik ini paling banyak dipakai oleh Hakim karena ia sederhana dan dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Tehnis ini disebut juga dengan metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat ini umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 689
Penggunaan hukum logika yang dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini, dan hakim mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor, yaitu peraturan hukumnya, dan primesse minor, yaitu peristiwanya. Sebagai contoh, siapa mencuri dihukum. A terbukti mencuri, maka A harus dihukum. Jadi rasio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio. Kritik terhadap aliran ini, terutama berpendapat bahwa hukum bukan sekedar persoalan logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal budi manusia, yang kadang-kadang bersifat irrasional. Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: Perumusan masalah atau pokok sengketa Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara. Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses tersebut. Kalau pokok masalah sudah salah rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah. Pengumpulan data dalam proses pembuktian. Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna rnenemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang 690
dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya. Analisa data untuk menemukan fakta. Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Menurut Black's Law Dictionary sebagaimana yang ditulis oleh H. Taufiq, SH. (1995: 8) ―fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan, atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang benar-benar telah terwujud, atau kejadian yang telah terwujud dalam waktu, dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah menjelma dalam ruang". Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi suatu benda, atau kejadian yang benar-benar wujud dalam kenyataan, ruang, dan waktu. Fakta berbeda dengan angan-angan, fiksi dan pendapat seseorang. Fakta ditentukan berdasarkan pembuktian. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. akta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, ada yang ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi, tetapi ada juga yang harus ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta (H.Taufik S.H., 1995: 9). 691
Penentuan hukum dan penerapannya. Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekadar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang- undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pengambilan keputusan. Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Hasil proses sebagaimana yang telah diuraikan di atas, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut. IV. Penutup. Demikianlah beberapa hal tentang Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama. Mengingat kurangnya literatur dan terbatasnya waktu penulisan, sudah tentu makalah yang sederhana ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun tentu sangat penulis harapkan demi sempurnanya makalah ini. Harapan penulis, semoga bermanfaat untuk para pembaca Billahi taufiqy wal hidayah. 692
DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, Cet ke 5, 2008. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Cet I, 2010, Jakarta. Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005. Ahmad Ali, Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, Cet. I, 1996. M. Taufiq, Tehnik Membuat Putusan, Makalah Pada Temu Karya Hukum Hakim PTA se Jawa PPHIM, Jakarta, 1988. Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. J.A. Pontier, Penemuan Hukum, penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008. Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No. 297 Agustus 2010, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010. Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 2009. 693
TEKNIK PENEMUAN HUKUM DAN PERMASALAHAN HUKUM PERADILAN AGAMA 1 Oleh: Dr.Komari,SH.,MH. A. PENDAHULUAN Tugas hakim pada hakekatnya adalah memecahkan dan menyelesaikan kasus atau konplik dan untuk itu ia harus tahu, dan mencari atau menemukan hukumnya untuk ditetapkan kasusnya. Sebagai prototype penemuan hukum terdapat dua type penemuan hukum yaitu pertama penemuan hukum "otonom‖ atau ― materiil yuridis‖ yaitu dalam perkaara sejenis hakim memutus perkara terikat pada pada putusan hakim lain. Sistem ini dianut oleh peradilan anglo sakson, seperti di Inggris, AS dll. Sedangkan yang kedua peneluan hukum ― heteronom‖ yaitu hakim bebas tidak terikat oleh putusan hakim lain, sistem ini dianut peradilan continental, seperti Perancis, Belanda termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya dua sistem penemuan hukum tersebut satu sama lain saling mempengaruhi, Dengan demikian penemuan hukum adalah proses mencari norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Apalagi undang-undang sebagai norma hukum positif yang harus dilaksanakan tidak jelas, bahkan tidak lengkap, sehingga hakim sebagai pelaksanan undang-undang, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali selain terhadap hukum yang belum ada, juga hukum dalam perundangan yang masih samar (tak jelas) sulit untuk diterapkandalam perkara kongkrit. Dengan demikian putusan hakim mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkrit atas kasus hukum, dan memperoleh kekuatan yang berlaku umum. Sehingga putusan hakim dapat mengandung dua unsur yaitu merupakan pemecahan dan penyelesaian suatu kasus hukum, dan dapat menjadi peraturan hukum dalam waktu mendatang. 1 Dr. KOMARI, SH, M Hum, Bahan Ajar ini disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan C J I pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2013, di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor. 694
Penemuan hukum, selain hakim termasuk pembuat undang-undang, baik lembaga legeslatif bersama-sama lembaga eksekutif berupa interprestasi otentik yang pada umumnya dituangkan dalam bab-bab tentang ketentuan umum dan pasal-pasal. Demikian juga termasuk Dosen serta Peneliti Hukum di dalam penulisan dan pembahasan melakukan penemuan hukum, tetapi sifatnya teoritis, sehingga hasil penemuan hukumnya bukan merupakan hukum, karena tidak mempunyai kekuatan mengikat, melainkan merupakan sumber hukum atau doktrin. B. TEKNIK PENEMUAN HUKUM HAKIM Dalam praktik di pengadilan tentang penemuan hukum terdapat 3 macam istilah yang dipergunakan, yaitu (1) Penemuan hukum dan (2) penerapan hukum, kedua istilah ini serimg digunakan oleh hakim. Sedang yang (3) Pembentukan hukum yang digunakan oleh pembuat undang-undang. Dalam perkembangannya ketiga istilah tersebut bercampur, tetapi ketiganya berujung pada pemahaman perundangan yang belum jelas, sehingga diperlukan penemuan hukum dan pembentukan hukum oleh dalam menyelesaikan dan memutus perkara. Hakim dalam memutus perkara harus`mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa dalam perkara tersebut. Oleh karena itu ia harus sebelum memutus perkara harus menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara Sehingga hakim sebelum menemukan hukum terhadap peristiwa hukum yang merupakan gugatan atau tuntutan pihak-pihak yang berperkara, pertama harus mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebanarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Dan peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu "mengkwalifisir" nya. 695
Mengkwalifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Umpamanya hakim telah mengkwalifisir bahwa peristiwa hukum atau kejadian hukum dalam gugatan perceraian dengan alasan "pelanggaran taklik-talak‖, dan selanjutnya hakim harus mencari apa hukumnya pelanggran taklik talak tersebut. Dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya, (peristiwa pelanggran taklik-talak). Hakim setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim tersebut mempunyai "solving legal problems‖ dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk mendapat jawabanya. Hal ini karenakan dalam kehidupan di masyarakat terdapat masalah-masalah kehidupan yang beragam, baik yang berkaitan agama , sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi hakim sebagai seorang yang mempunyai kopentesi memberikan jawabannya untuk menyelesaikan gugatannya atau tuntutannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya, setelah itu baru ia menemukan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (legal problems solving). Seperti umpamanya hakim telah mengetahui taklik talak, maka ia harus memecahkan kapan pelanggaran talil talak itu dilakukan oleh tergugat dan bagaimana hukum pelanggaran taklik-talak tersebut. Hakim Pengadilan Agama sesuai profesinya dan bertanggung jawab secara horisontal dan vertikal dalam memutus perkara selain sebagaimana yang disebutkan di atas, harus tanggap terhadap masalah-masalah ushul fiqh, dan kondisi masyarakat serta mengikuti perkembangan masyarakat di mana Pengadilan Agama bertugas. Jangan bersikaf konsevatif dan a priori menutup mata atas masalah-masalah tersebut di atas. Hakim sebelum memutus perkara harus menemukan hukum dengan "argument‖ atau "alasan‖. Sedangkan pengertian ―argument" adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, Sedangkan agumentasi adalah 696
pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat2. Setiap orang dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan argumen yang bahasa sehari-hari disebut ―alasan". Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumen atau alasan, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistimatik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumen-argumen tersebut dalam putusan hakim disebut ―pertimbangan hukum‖, dan argumentasi atau argumen hukum itu dapat juga disebut "ijtihad hakim". Dalam hukum Islam maupun ilmu hukum pada umumnya metode penemuan hukum atau ijtihad tidak jauh berbeda, hanya berbeda istilah. Istilah metode penemuan hukum ini dalam hukum Islam diantaranya seperti qiyas atau analogi, maslahah al- uruf atau dalam kaidah ushul al ‗adat al-mukhakamah dan lain sebagainya. Argumentasi yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya senantiasa akan menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor3. Selain menarik fakta atau peristiwa hukum hakim harus mensinerjikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan dan norma-norma hukum lainnya. Sehingga putusan tersebut akan terjadi sistimatis dan logis dan apabila dibaca dapat diketahui atau difahami dengan jelas argumen-argumen atau alasan-alasannya. Dengan demikian bagi pihak yang membaca putusan tersebut akan mengerti dan memahami bahwa putusan mempunyai kepastian hukum (legal jastice), kemanfatan, seni bahasa (keindahan) (sosiologis jastice) dan keadilan (psychologis jastice) bagi para pihak pencari keadilan. Macam argument dalam penemuan hukum tersebut dengan teknik metode4 : 2 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Media Pustaka Phonix, 2009 3 N.E. Algra, K. van Duyvendijk, terjemah J.C.T. Simorangkir. Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantaru Ilmu Hukum, Jakarta, Bina Cipta, 1983 4 Abdul Manan, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, 697 itu
1. Metode interprestasi atau penafsiran , di Indonesia metode interprestasi dapat dibedakan jenisnya adalah : g. Metode interprestasi substanssif h. Metode interprestasi gramatikal i. Metide interprestasi sosiologis j. Metode penafsiran sistimatis atau logis k. Metode penafsiran historis l. Metode penafsiran komperatif m. Metode penafsiran restriktif n. Metode penafsiran ekstensif 2. Penemuan hukum dengan metode Konstroktif. a. Qiyas b. a cobtrario c. Rechtvervijnings atau pengkongkritan d. Fiksi hukum 3. Penemuan hukum dengan metode hermeneutika hukum Kemudian setelah hakim menemukan hukum dalam peristiwa hukum yang telah diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, selanjutnya harus di uraikan dalam pertimbangan dan diktum (amar) putusan, selanjutnya ia harus mengkonstitusir Hakim dalam melaksanakan tugas pembuat putusan tahap terakhir setelah mengkontatir, dan mengkwalisir peristiwa hukum tersebut, harus mengkonstitusir atau menetapkan hukumnya dan penetapkan hukum itu merupakan jawaban dari pada petitum yang dimohon ole Penggugat. Selamjutnya masalah ini tidak dibahas lembih lanjut, karena di luar pembahasan pokok Penalaran hukum. C. TEHNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN Mmenurut Bapak M. Taufik mantan Hakim Agung RI bahwa putusan Pengaddilan Agama selain miskin fakta juga kekurangan analisa serta penilaian atas fakta dari persidangan. Akibat dari kelemahan tersebut sebagian besar putusan-putusan Pengadilan Agama pertimbangan hukumnya tidak sistimatik, tidak lengkap dan kurang meyakinkan 698
(absuur leble) . selain itu bunyi dictum putusan masih beagam padahal kasusnya sama. Sejhingga putusan tersebut belan dapat dipertanggung jawabkan secara formiil dan materiil Sehubungan dengan hal-hal itu dengan adanya Pendidikan dan pelatihan Hakim Berkelanjutan (CJI) ini hasil putusan Pengadilan Agama hendaknya harus berbobot dan ilmiah dapat dipertanggung jawabkan baik secara formiil maupun materiil. Dengan demikian khususnya peserta CJI ini dapat memutus perkara wajib memperhatikan dengan sesakmaa tahapan-tahapan yang harus diambil dan dilalui sebelum menjatuhkan putusan, sehingga putusan tsb dapat dipertanggung jawabkan secara formil dan materiil serta kepada pihak-pihak yang berperkara, masyarakat termasuk ilmu pengetahuan secara ilmiah. Hakim dalam mengambil putusan atas perkara yang diperiksanya dapat memilih 3 (tiga) tehnis pengambilan putusan dan penerapan hukum yaitu : 1. Tehnik analitik Tehnik ini juga diesbut yuridis giometris. Cara seperti ini hakim harus menguasai betul hukum acara secara lengkap dan tehnik ini tepat untuk dipergunakan perkara-perkara tentang kebendaan atau zaken recht. Metode ini dimulai dengan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hal- halm yang umum (diduktif). Dalam pertimbangan hukum hakim wajib menguasai pokok permasalahannya secara riil dan akurat, kemudian disusun pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tsb. Umpamanya dalam perkara kewarisan, dimulai dengan pertanyaan, siapa pewaarisnya, siapa-siapa ahli warisnya, apa harta kewarisannya, bagaimanan bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana pelaksanaannya. Selain itu tentu pertanyaan sekaligus mempertimbangkan alat bukti serta menjawab petitum dari gugatan. Tetapi apabila hukum acara belum begitu lengkap, sebaiknya jangan menggunkan etode ini, karena sangat sulit dalam hal menganalisa masalah dan pengambilan keputusan. 2. Tehnik Equatable Tehnik ini harus dilihat dari segi kosmistis yang dikembangkan dari prisip-prinsip keadilan. Isu pokok dahulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-lat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat. Kemudian alat bukti tersebut telah diuji kebenarannya, 699
maka hakim menetapkan alat bukti itu dalam peristiwa kongkrit, kemudian mencari rulenya atau hukumnya. 3. Tehnik silogisme. Metode ini juga disebut metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang berifat umum kepada yang bersifat khusus. Hukum logika menjadi dasar utama. Hakim mengambil kesimpulan dari premise mayor yaitu peraturan hukumnya, dan primise minor yaitu peristiwanya. Contok semua Pencuri dihukum. A mencuri, maka ia harus dihukum.Rasionya logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika, sehingga memperluas pengertian undang-undangberdasarkan rasio. Kelemahan metode ini hukum bukan sekedar logika dan rasio, tetapi merupakan persoalan hati nurani, mmaupun pertimbangan akal budi manusia, yang kadang-kadang bersifat irrasional. Dari segi metodologi secara sederhana hakim dalam mengambil keputusan atas perkara yang diadili hendaknya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Perumusan masalah atau pokok sengketa Perumusan masalah suatu perkara dapat disimpulkan dari jawab-menjawab para pihak yang berupa gugatan, replik,kesimpulan dan jawaban, duplik dan kesimpun para pihak Perumusan masalah ini jangan sampai salah, bila akibatnya proses selanjutnya juga salah b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian Setelah perumusan masalah proses selanjutnya bebban pembuktian, dengan pembuktian ini hakim dapat menemukan fakta yang dianggap benar atau salah c. Analisa data untuk menemukan fakta Data yang telah diolah akan menemukan fakta yang diproses lebih lanjut, sehingga melahirkan suatu putusan yang akurat dan benar. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas,dan harus dihayati sedangkan fakta adalah kejadian atau sesuatu yang wujud. Dan fakta itu merupakan kejadian yang sesua degan hukum atau bertentangan dengan hukum. Fakta dapat ditemukan dari alat bukti, tretapi ada juga yang ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta. 700
d. Penentuan hukum dan penerapannya. Setelah fakta ditemukan hakim harus menemukan dan menerapkan hukumnya, menemukna dan menerapkan hukum tidak hanya mencari dalam undang-undang, tetapi yang dicari hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa yang kongkrit. Jika tidak ditemukan hukumnya, maka hakim wajib mengadakan interprestasi terhadap peraturan perundang-undangan. Bila tidak dapat dengan interprestasi harus mengadakan konstruksi hukum atau dengen hermeneutika sebagaimana telah dijelaskan di atas. e. Pengambilan keputusan Apabila penemuan hukum dan penerapan hukum telah telah dilaksanakan, maka hakim harus menuangkan dalam bentuk tertulis yang disebut putusan. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadilinya. D. PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN HUKUM. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum.harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik, meskipun Pengadilan Agama tempo dulu putusannya terdapat yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa daerah (bahasa Jawa, bahasa Banjar dan lain sebagainya), tetapi sekarang wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprodensi serta teori-teori hukum dan lai-lain, yang dipergunakan sebagi argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Pertimbangan dengan disusun sistimatik artinya runtut mulai dari kewenangan Peradilan Agama sampai dengan biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut : n. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut o. Pertimbangan hukum legal standimg p. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat 701
q. Pertimbangan dalil jawaban pkok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan rekonvensi r. Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan s. Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan t. Pertimbnagan alat-alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut diterima atau ditolak u. Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan v. Perimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan w. Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti x. Pertimbnagan argumentasi-argumenasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hdup dalam masyarakat y. Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara z. Pertimbangan atau jadgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima. aa. Amar atau diktum putusan E. PENUTUP Demikian beberapa hal tentang penemuan hukum dalam praktik hukum acara di Pengadilan Agama, mengingat singkatnya waktu dan terbatasnya literatur dalam menyusun makalah ini, sehingga makalah ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karen aitu kritik dan saran sangat kami harapkan demi sempurnakan tulisan ini. Trim's 702
BAB 8: MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM MENGENAI KASUS GUGAT CERAI YANG UNIK Oleh: Dr.H.Mukti Arto,SH.MH. Adalah Renata Palupi binti Batubara, seorang istri berusia 28 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai penyanyi, bertempat tinggal di Jln Merdeka No 45, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Mega Mendung, Kab. Bogor, yang menikah dengan suaminya bernama Johan Arwana bin Latuconsina, berusia 35 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Anggota Legislatif, bertempat tinggal di Jln Merdeka No 45, Kelurahan Sukamaju, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor. Setelah menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2006 yang tercatat di KUA Kec. Mega Mendung dengan Akta Nikah No 019/I/2006, Renata tidak boleh lagi berprofesi sebagai penyanyi, ia harus menjadi ibu rumah tangga yang baik dan melayani suami dengan baik Dalam keluarga asalnya, Renata menjadi tulang punggung yang harus membiayai kehidupan ayah dan ibunya yang sudah renta dan tiga orang adiknya yang masih sekolah Kini Renata tidak lagi punya penghasilan seperti dulu Sekarang penghidupan Renata sangat tergantung pada suaminya yang ternyata kemudian karena berbagai alasan, suami tidak lagi memberi nafkah secara layak seperti tahun pertama perkawinan sehingga Renata sangat sedih Renata berniat untuk naik panggung lagi untuk memenuhi tuntutan nuraninya dan mencari penghasilan seperti dulu lagi Namun hal ini tidak direstui suaminya yang merasa malu jika sang istri naik panggung lagi sehingga hal ini memicu perselisihan dan pertengkaran antara mereka Celakanya jika terjadi perselisihan, seringkali suami emosi dan memukuli istrinya sehingga kesakitan dan pernah menimbulkan luka yang harus dirawat di rumah sakit. Kekerasan fisik seperti ini terjadi berulang kali 703
Akhir-akhir ini sang suami terjerat kasus korupsi yang akhirnya divonis hakim dengan hukuman penjara lima tahun dan sejak bulan Maret 2013 lalu mendekam di LP Sukamiskin Selama suami dipenjara, Renata sebagai istri juga menjenguknya beberapa kali Karena sudah tidak ada lagi harapan terhadap suaminya, Renata pun mengajukan perceraian pada tanggal 1 Mei 2013 Di persidangan, meskipun semua dalil gugat penggugat tersebut telah terbukti, namun tergugat menolak gugatan penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat masih rukun karena penggugat masih mau melayani suami berhubungan badan ketika menjenguk di penjara Penggugat pun ngotot minta cerai, kalaupun ia melayani suami itu karena ia sebagai istri yang belum cerai merasa masih punya kewajiban untuk itu Permasalahan Musykil Yang Dimusyawarahkan 1. Apakah penggugat yang menjalankan kewajiban terhadap suaminya (mau diajak melakukan hubungan badan) tersebut menggugurkan haknya untuk mengajukan gugatan cerai? 2. Apakah perbuatan penggugat tersebut dapat menjadi bukti bahwa mereka masih rukun dan tidak ada pertengkaran dan perselisihan, sementara penggugat masih ngotot untuk bercerai karena sudah tidak tahan lagi mengalami penderitaan ini? 3. Apakah gugatan cerai tersebut menurut hukum dapat diterima? 4. Dari fakta hukum yg terbukti, apakah gugatan tsb dapat dikabulkan dan apa alasannya? 5. Jika dikabulkan, apakah dengan khuluk, talak bain atau fasakh dan apa dasar hukumnya? 6. Apakah perbuatan tergugat tsb bukan merupakan kezaliman/kemungkaran yang merugikan penggugat? 7. Adilkah jika hakim membiarkan hak-hak penggugat dirampas oleh tergugat seperti itu? 8. Jika anda menjadi Renata, apa yang anda harapkan dari sang hakim yang katanya sangat bijaksana? 9. Jika anda menjadi Johan, apakah anda merasa bangga dengan perbuatan seperti itu? 10. Demi tegaknya hukum dan keadilan, apa yang seharusnya dilakukan oleh majelis hakim ketika bermusyawarah untuk menyelesaikan kasus ini secara adil? Selamat bermusyawarah untuk memutuskan kasus yang unik ini! 704
I. PROSES MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM1 PENDAHULUAN Naskah ini merupakan bahan ajar untuk materi ―Musyawarah Majelis Hakim‖ yang dipergunakan pada Diklat III pada Program Pendidikan Calon Hakim Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Materi ――Musyawarah Mejelis Hakim‖‖ dalam naskah ini terdiri atas 6 (enam) sub pokok bahasan meliputi: 1. Proses musyawarah majelis hakim. 2. Fakta-fakta hukum 3. Issu hukum 4. Tehnik penyampaian argumentasi hukum 5. Solusi/mufakat 6. Dissensing opinion 7. Studi kasus dan pertanyaan Bahan ajar pokok bahasan ini disusun untuk memudahkan peserta Diklat II dalam memahami secara lebih mendalam mengenai profil hakim. Untuk memudahkan para peserta memahami bahan ajar ini, terdapat 5(lima) bagian dari bahan ajar ini yaitu: 1. Tujuan Hasil Belajar, yang menguraikan tujuan-tujuan pembelajaran pokok- pokok bahasan tersebut. 2. Uraian materi, yang berisi materi-materi pokok terkait dengan pokok-pokok bahasan. 3. Sumber-sumber, yang memberikan referensi atau bahan bacaan lanjutan terhadap materi-materi yang diuraikan. 4. Aktivitas, yang menggambarkan kegiatan/aktivitas peserta selama mengikuti sesi pokok bahasan yang bersangkutan. 5. Alokasi Waktu, yang menggambarkan lamanya total waktu pembelajaran untuk pokok bahasan ini. 1 Naskah Ini Diambil Dari Materi Diklat Cakim PPC Terpadu II Tahun 2012 Hal.441-450 705
Peserta Diklat III diharapkan dapat mengikuti rangkaian pendidikan dengan baik dan tertib dengan berpedoman pada bahan ajar serta mengikuti panduan pemberi materi ini. II. PROSES MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa dan akan diambil putusan terhadap perkara tersebut. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia artinya apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut hanya diketahui oleh anggota majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketua majelis memimpin rapat permusyawaratan tersebut yang memberikan kesempatan pertama berbicara kepada anggota majelis yang junior untuk mengemukakan pendapatnya kemudian baru hakim yang senior dan terakhir baru ketua majelis hakim (Abdul Manan,2005:275). Dalam permusyawaratan majelis hakim itu setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam hal: 1. Mengkonstatir peristiwa hukum. 2. Mengkualifisir dari peristiwa yang telah di konstatir yang ada hubungan hukumnya 3. Mengkonstituir yaitu memberikan hukum nya (Sudikno Mertokusumo,1988:87-89) Jika dua orang hakim anggota majelis berpendapat sama, maka hakim yang satu termasuk ketua majelis harus menerima pendapat dua orang hakim yang smaa tersebut. Hakim yang kalah pendapatnya menuliskan pendapatnya dalam buku catatan hakim yang khusus disediakan untuk itu. Jika terjadi masing-masing berbeda pendapat dan mempunyai alasan yang sama kuat dan akurat analisis yuridisnya maka dapat diselesaikan dengan cara: 1. Dibawa kerapat pleno hakim yang dipimpin oleh ketua pengadilan 706
2. Ketua majelis hakim karena jabatannya dapat menentukan sendiri dengan catatan pendapat hakim lainnya diacatat dalam buku catatan hakim. ( Abdul Manan. 2005 : 276) menurut buku II jika terdapat perbedaan, maka yang pendapatnya berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion) III. FAKTA - FAKTA HUKUM Fakta adalah sesuatu yang telah dikerjakan, kegiatan yang telah dilaksanakan, peristiwa yang sedang berlangsung, kejadian yang telah wujud dalam ruang atau waktu, kejadian fisik atau mental yang telah menempati ruang. Fakta hukum ialah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian oleh sebab itu hakim dalam menemukan fakta harus melakukan langkah-langkah sbb: 1. Mendengar informasi dari pihak-pihak. 2. Memihak informasi yang sama dengan yang bertentangan. 3. Menentukan pokok sengketa. 4. Menerima alat-alat bukti. 5. Menguji dalil-dalil penggugat dan tergugat. 6. Menyimpulkan fakta-fakta yang dianggap benar berdasarkan proses tersebut. Fakta-fakta tersebut haruslah dianalisa dan dinilai mana fakta yang benar tentunya dengan cara dilakukan konstatering dan kualifisiring terhadap fakta-fakta yang ada. Disinilah seorang hakim dinilai tentang kemampuan dan ketajaman penalaran hukum mereka. Jadi hakim tidak boleh meneliti fakta apa adanya saja. Setelah itu hakim akan menentukan isu hukum yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum tersebut. IV. ISU HUKUM Isu hukum pada hakikatnya adalah pertanyaan hukum yang akan dijawab untuk dipecahkan atau diselesaikan berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan fakta hukum. (M Syamsudin, 2007:20). 707
Isu hukum dapat timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu dengan lainya. Pada satu sisi berupa fakta hukum disatu sisi lain nya bisa berupa norma hukum atau peraturan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa fakta hukum dapat berupa perbuatan,peristiwa atau keadaan seperti pencurian sebagai sebab maka akan mengakibatkan norma hukum yang terkait dengan perbuatan itu yaitu pasal 362 KUHP. Sehingga jika terpenuhi unsur-unsur maka pasal tersebut dapat diterapkan untuk perbuatan itu. Seorang hakim harus jeli mengidentifikasi isu hukum atau bukan sebab hal tersebut akan menimbulkan implikasi terhadap rasa keadilan secara yuridis atau berkurangnya kepastian hukum (Marzuki 2005). Setelah itu mampu merumuskan isu hukum secara tajam dan jelas. Untuk mempertajam dan memperjelas isu hukumnya perlu dirumuskan dengan bentuk kalimat pertanyaan seperti: 1. Apakah alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan putrinya dapat dibenarkan berdasarkan hukum 2. Dapatkah Intan melangsungkan pernikahan dengan Indra tanpa ada wali nasab sebab walinya telah adhol 3. Upaya hukum apa yang harus ditempuh Intan Berdasarkan isu hukum tersebut dilakukan analisia terhadap fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan untuk dicari pemecahan atau penyelesaiannya dari segi hukum. Langkah awal dalam proses analisis hukum adalah mengemukakan fakta-fakta hukum yang relevan dengan norma-norma hukum, langkah selanjutnya menemukan konsep-konsep hukumnya boleh jadi lewat interpretasi, atau konstruksi hukum yang kemudian diterapkan pada fakta hukum terkait. Menurut P.M. Hadjon langkah-langkah analisis hukum: 1. Pengumpulan fakta. 2. Klasifikasi hakekat permasalahan hukum. 3. Identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan. 4. Penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. 5. Penerapan hukum. 708
Dari 5 langkah tersebut yang perlu mendapat perhatian utama adalah identifikasi isu hukum sebab hal tersebut berkaitan dengan konsep hukum, selanjutnya masing-masing isu tersebut dibahas dengan mendasarkan pada fakta dikaitkan dengan hukum serta teori dan asas hukum yang berlalu. Pada akhirnya ditarik simpulan (opini) terhadap isu tersebut untuk ditentukan hukumnya. Contoh : Intan hendak menikah dengan Indra tetapi ayah Intan enggan menikahkan anaknya tersebut. Dari fakta tersebut dicari hakekat permasalahanya yaitu : apakah Intan dapat menikah tanpa wali nasab yang menolak menikahkanya Lalu di identifikasi isu hukum apa alasan wali enggan menikahkan Intan, dapatkah Intan menikah tanpa wali nasab, upaya hukum apa yang harus ditempuh. Hukum yang berkaitan dengan isu hukum: Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No 1 tahun 1991 Setelah itu dilakukan penemuan hukum dan penerapan hukum atas isu tersebut. V. TEKNIK PENYAMPAIAN ARGUMENTASI DAN BERDEBAT Aristoteles mengembangkan dasar-dasar dialektika dalam berdebat. Dari berdebat menuju ke retorika yaitu tehnik untuk meyakinkan. Sesuatu yang didiskusikan akan terlihat rasionalitasnya jika didasarkan pada argumentasi jadi tanpa argumentasi tidak akan ada rasionalitas, tetapi bukan berarti pula setiap argumentasi itu rasional. Oleh sebab itu dalam uraian ini dijelaskan pendekatan fungsional sehingga dapat dirumuskan syarat-syarat argumentasi yang rasional. Kriteria argumentasi rasional dengan bentuk: 1. Bentuk argumentasi : yaitu apakah bentuknya deduksi atau induksi 2. Bentuk substansi : isi dari argumentasi itu sendiri 3. Bentuk prosedur : prosedur argumentasi dalam hal ini hukum acara seperti beban pembuktian. 709
Dalam hal memecahkan masalah hukum peran sentral argumentasi haruslah memperhatikan prinsip-prinsip logika yang diterapkan dalam dunia hukum dan peradilan. Terdapat beberapa tahapan argumentasi dialektika dan retorika seperti gambar di bawah ini: Dialektika Retorika a. Pemaparan pokok sengketa a. usaha menarik simpatik b. Paparan pemecahanmasalah hukum b. paparan dan argumentasi (opening fase) c. berusaha meyakinkanatau menolak c. mempertahankanargumentasi argumentasi lawan. (argumentasi fase) d. kesimpulan atas dasarfakta d. Ada 3 lapisan argumentasi hukum yang rasional: 1. Lapisan logika Dalam mengemukakan isu hukum didasarkan pada langkah penalaran deduksi,analogi dsb. 2. Lapisan dialektika Proses adu argumentasi, menguji kekuatan nalar suatu argumentasi itu logis atau tidak 3. Lapisan Prosedur Hukum acara merupakan aturan main dalam proses argumentasi ketika menangani perkara di Pengadilan. 710
VI. SOLUSI/ MUFAKAT Apabila telah dilakukan musyawarah dengan mengemukakan tentang fakta- fakta hukum, isu hukum lalu didiskusikan dengan tehnik argumentasi dalam berdebat maka harus diambil kesimpulan sebagai solusi dengan cara: 1. Menentukan putusan dengan penuh hati-hati serta memikirkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan, alangkah sempurnanya jika ketiga asas tersebut dapat diterapkan sekaligus, juga memikirkan dampak yang timbul dari putusan tersebut baik dari para pihak, dari pihak ketiga yang berkepentingan 2. Kesimpulan dari musyawarah tersebut berdasarkan alasan-alasan hukum yang rasional dan argumentatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada para pencari keadilan maupun kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menghindari pengambilan putusan yang tidak jelas dan tidak tegas (ambigu) VII. DISENTING OPINION Dissenting opinion pada mulanya dianut oleh common law system terutama dinegara-negara Anglo Saxon, sedangkan di Indonesia yang masih menganut civil law system pada awalnya tidak mengenal dissenting opinion. Praktek Peradilan di Indonesia apabila terjadi perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam musyawarah majelis hakim maka pendapat yang bebeda dari salah satu anggota majelis tersebut dicatat dalam sebuah buku yang disimpan oleh ketua Pengadilan dan catatan tersebut bersifat rahasia. Lembaga dissenting opinion (perbedaan pendapat) dalam putusan pengadilan baru dikenal pertama kali dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2000. Dissenting opinion dalam putusan kepailitan diperbolehkan dan dicantum beserta putusan dalam bentuk lampiran serta dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan. Perkembangan selanjutnya dissenting opinion diadopsi dan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan pada pasal 14 ayat (3) pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan praktek Peradilan Agama buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama halaman 31 angka 6 mengatur tentang hal ini. 711
Hanya saja pada prakteknya dissenting opinion dalam putusan ada dua model yaitu: 1. Dimuat sebagai suplemen dalam putusan 2. Dimuat putusan itu sendiri Dan kemudian jika diadopsi lembaga dissenting opinion ini maka sebenarnya musyawarah menjadi hakim bersifat rahasia bagi sudah sedikit berkurang kecuali yang tidak ada perbedaan untuk putusan akhir. Apabila hasil musyawarah majelis hakim diperoleh secara bulat (mufakat) maka dituangkanlah dalam bentuk putusan dan hasil musyawarah tersebut baru akan diketahui para pihak setelah dibacakan di muka umum. Sedangkan jika ada perbedaan pendapat maka tentu dirumuskan melalui lembaga disenting opinion. 712
STUDI KASUS KASUS 1 Seorang wanita bernama Juwita telah menikah secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama junaidi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga teryata Juwita tidak bersungguh-sungguh memeluk Islam. Bahkan secara diam-diam Juwita menikah lagi secara Agama Kong Hu Cu dengan seorang laki-laki bernama Koh Chong. Junaidi tidak terima kelakuan isterinya dengan laki-laki yang bernama Kho Chong tersebut, memang Junaidi sebagai seorang pelaut sering meninggalkan isterinya dalam waktu 2 s/d 3 bulan tetapi hal tersebut sebenarnya telah diketahui oleh Juwita sebelum menikah. Pertanyaan : 1. Tentukan fakta hukumnya. 2. Isu hukum apa saja dari kasus di atas. 3. Bagaimana solusi menurut saudara jika perkara tersebut dibawa ke Pengadilan. 4. Jika seluruh fakta tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama, apakah mungkin ada dissenting opinion dalam kasus tersebut. 5. Jika ada dissenting opinion tentang masalah apa jelaskan pendapat saudara. KASUS 2 Seorang anak perempuan berumur 21 tahun bernama Regina hendak menikah dengan seorang laki-laki teman kuliahnya bernama Unang. Orang tua Regina tidak setuju dengan keinginan anaknya tersebut karena Unang tidak memenuhi kriteriannya dari segi bobot,bibit dan bebet. Apalagi ayah Regina hendak menikahkannya dengan seorang Perwira Muda TNI AD anak teman sekantor ayah Regina. 713
Regina tetap juga pada keinginannya dan melarikan diri dari rumah tinggal dikota Purworejo, dan dikota tersebut Regina mendatangi Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan untuk dapat ia dengan Unang di nikahkan walaupun ayahnya tidak bersedia menikahkannya. Pertanyaan : 1. Analisis isu hukum yang terkait dengan kasus tersebut. 2. Apa saja fakta-fakta hukumnya. 3. Jika kasus tersebut dihadapkan kepada saudara apa solusi yang saudara berikan. 4. Selesaikan dengan tehnik argumentasi hukum hingga tuntas dan mereka dapat memihak. 5. Coba saudara paparkan tahapan argumentasi terhadap kasus di atas. KASUS 3 Zulkifli dan Yusnida anak dari almarhum Ridwan yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 januari 1996 isteri almarhum bernama Hindun menikah lagi dengan seorang pengusaha di kota Medan pada tanggal 20 februari 1998. Pada saat Ridwan meninggal, ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 20X30 meter yang terletak dijalan Sumatera Medan. Juga satu unit mobil Truk Fuso tahun 1997 dan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- serta sebuah rumah toko dengan usaha dengan modal + Rp 200.000.000,- Pada tahun 2011 usaha tersebut berkembang dan secara bersama-sama dilakukan oleh Hindun dan suaminya tersebut sehingga mempunyai Truk Fuso 4 buah masing-masing tahun 1997 3 buah tahun 2000 serta modal usaha total menjadi + Rp 500.000.000,- Dalam perjalanan kehidupan berkeluarga suami Hindun memonopoli harta tersebut dan kepentingan Zulkipli dan Yusnida tidak diperhatikan lagi. Apalagi Zulkipli khawatir dengan suami ibunya tersebut karena untuk pengembangan usaha harta peninggalan ayahnya dijadikan agunan pinjaman ke BANK BNI Syariah dengan akad rahn. 714
Pertanyaan : 1. Jelaskan fakta-fakta hukum dari kasus di atas. 2. Analisis isu hukumnya. 3. Selesaikan dengan tehnik argumentasi hukum hingga tuntas dan anak-anak memperoleh harta waris. 4. Coba saudara paparkan tahapan argumentasinya. Apakah mungkin terjadi disenting opinion dan jelaskan pendapat saudara. KASUS 4 Fikri meninggal dunia karena kecelakaan kapal di selat sabang, Fikri memperoleh asuransi dari Jasa Raharja juga Jamsostek dari perusahaan tempat dia bekerja masing-masing 50.000.000 dan 200.000.000, Fikri juga mempunyai hutang di Bank BNI Syariah untuk mengangsur rumah yang jumlah seluruhnya 300.000.000 dan sisa yang harus diangsur 140.000.000 lagi. Fikri menginggalkan seorang istri yang dinikahinya 10 Tahun silam tetapi tidak mempunyai anak, saudara kandung Fikri masing-masing bernama Trisno dan Adnan menuntut pembagian warisan dari almarhum Fikri baik dari asuransi maupun rumah tempat tinggal almarhum. Tetapi istri almarhum bernama Hindun tidak bersedia membagi waris karena sudah menjadi haknya sebaga istri almarhum. Lalu Trisno dan Adnan menggugat Hindun ke Mahkamah Syariah Banda Aceh. Pertanyaan: 1. Jelaskan fakta-fakta hukum dari kasus di atas 2. Selesaikan dengan teknik argumentasi hukum dalam musyawarah hakim 3. Paparkan tahapan argumentasinya sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan sebuah putusan. 715
DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peardilan Agama, MA-RI 2011 Prof. Dr. Abdul Manan SH.,SIP.,M.Hum. Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, Penerbit Kencana Jakarta 2005 Dr. Tata Wijayanto SH.,M.Hum dan Hery Firmansyah SH.,M.Hum.,MPA. Perbedaan pendapat dalam putusan Pengadilan, Pustaka Yusticia Yogyakarta 2011 Philips M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiatsi, Argumentasi hukum, Gajah Mada University press 2008 Irham Fahmi, Manejemen pengambilan keputusan teori dan aplikasinya, Alpha beta Bandung 2011 Philipus M Hadjon, Pengkajian ilmu hukum dokmatik (normatif,majalah yuridika no.6 tahun 1994 fakultas hukun UNAIR) M Syamsudin Mahir menulis legal memorandum, Kencana Jakarta 2007 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, Penemuan hukum sebuah pengantar, liberty Jakarta 1996 _______, Bab-Bab tentang penemuan hukum Citra Aditya Bhakti Bandung 1993 _______, Bunga Rampai Ilmu Hukum Liberty Yogyakarta 2010 _______, Teori hukum Univ, Atmajaya Yogyakarta 2011 Ahmad Rivai SH.,MH Penemuan hukum oleh hakim sinar Grafika Jakarta 2010. Drs Taufiq SH.,MH, Tehnik pengambilan keputusan yusticial makalah 1997. 716
BAB 9: PENULISAN PUTUSAN MENURUT EYD PENULISAN PUTUSAN MENURUT EYD Oleh: H. Ruslan HR.1 A. PENDAHULUAN Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) pada dasarnya merupakan ejaan bahasa Indonesia hasil dari penyempurnaan terakhir atas ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Sebelum EYD diberlakukan di Indonesia pernah berlaku ejaan Ch. A. Van Ophuysen, ejaan Republik (ejaan Soewandi) dan ejaan Malindo. Adapun yang disempurnakan itu bukan bahasa Indonesianya, melainkan ejannya yakni tata cara penulisan yang baku. Selama ini belum semua orang mematuhi kaidah yang tercantum dalam EYD, baik karena belum tahu, enggan mematuhi atau karena ada pedoman yang mereka pegang selama ini yang mereka anggap pedoman itu sudah tepat. Tindakan seperti ini jelas dapat mengacaukan perkembangan bahasa Indonesia. Padahal dengan diberlakukannya EYD, seharusnya setiap warga negara Indonesia, termasuk warga pengadilan sebagai pemakai bahasa Indonesia wajib mengikuti dan mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum di dalamnya; --- Khusus kaitannya dengan teknik penulisan putusan nampaknya referensinya masih belum memadai, sehingga hakim cenderung membuat putusan seperti apa adanya tanpa menghiraukan etika penulisan yang baik dan benar sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Dalam rangka menyebarluaskan dan memasyarakatkan EYD itulah dalam kaitan dengan teknik penulisan putusan, tulisan ini terbit. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat dan petunjuk praktis bagi para hakim di semua lingkungan pengadilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja tulisan ini tidak luput dari kekurangan dan diperlukan sumbangan pemikiran dari para pembaca. 1 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 717
B. MATERI PEMBAHASAN Penulis akan membahas secara berturut-turut tehnik penulisan/pengetikan yang terdiri dari : I. Judul dan Nomor Perkara
Judul putusan ditulis dengan huruf kapital semua. Contoh : P U T U S A N Tidak perlu menggunakan titik dua (:) setelah kata Nomor Contoh : Nomor : 02/Pdt.G/2011/PA JS. Catatan : Kaidah EYD hanya membolehkan menggunakan titik dua (:) dalam enam hal, yaitu;2 1. Pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh : Kita sekarang memerlukan alat-alat kantor : Laptop, buku-buku perpustakaan dan lemari Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian Contoh : Ketua Majelis : Drs.H.Mukti Arto, S.H.M.H. - Hakim Anggota : Dra.Hj.Durrah Baraja,S.H.,M.H. - Hakim Anggota : Drs. H. Ruslan HR,S.H.,M.H. 3. Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan Contoh :
Ibu : ―jangan lupa. Letakkan baik-baik kopor ini― (duduk di kursi besar) 4. Di antara jilid atau nomor dan halaman Contoh : Tempo, 1 (1971), 34 : 7 Di antara bab dan ayat dalam kitab suci 2 Dikbud, EYD Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan, Jogjakarta, Pustaka Widyatama, 2007, hal 43. 718
Contoh : Surah Yasin : 9 5. Di antara judul dan anak judul suatu karangan Contoh : Karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup : Sebuah studi, sudah terbit 6. Nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan Contoh : Durrah Baraja, Inner Beauty, Jakarta, Balqis Queen : 1968 Nomor perkara tidak perlu diawali dengan angka ―0‖ Contoh : Nomor 02/Pdt.G/2011/PA JS. Catatan : Kaidah EYD mengenal kata bilangan dalam 2 (dua) bentuk; 1. Kata bilangan takrif yang terdiri dari ; a. Kata bilangan penuh Kata bilangan yang menyatakan jumlah tertentu dan berdiri sendiri secara penuh (tanpa angka nol) Contoh : 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 dan seterusnya b. Kata bilangan pecahan Kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut yang dibubuhi partikel per Contoh : 1/2 = satu perdua (boleh dibaca setengah) 2/3 = (dua pertiga) 1/6 = satu perenam (boleh dibaca seperenam) 1/4 = satu perempat (boleh dibaca seperempat) 1/8 = satu perdelapan (boleh dibaca seperdelapan) c. Kata bilangan tingkat Kata bilangan yang melambangkan urutan dalam jumlah. Struktur kata bilangan tingkat adalah ke + kata bilangan. 719
Contoh : kesatu, kedua, ketiga, keseratus 2. Kata bilangan tidak takrif Kata bilangan tidak takrif ialah kata bilangan yang menyatakan jumlah tidak tentu Contoh : beberapa, berbagai, sebagian, seluruh, banyak. 3 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian Menolak selebihnya
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian (kurang tepat)
Menolak selain dan selebihnya (kurang tepat)
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Setelah angka Nomor perkara ditulis dengan garis miring, setelah jenis perkara G atau P ditulis dengan garis miring dan setelah tahun takwin ditulis dengan garis miring Catatan : Kaidah EYD menggunakan garis miring dalam 5 (lima) bentuk ; 1. Dipakai di dalam nomor surat ( nomor perkara ) Contoh : Nomor 2/Pdt.G/2011/PA JS. 2. Dipakai di dalam alamat Contoh : Jalan Raden Intan II/3, Duren Sawit, Jakarta Timur 3. Dipakai di dalam masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwin Contoh : DIPA, PTA Jakarta tahun anggaran 2008/2009 4. Dipakai sebagai pengganti kata ― atau ― Contoh : dikirim lewat darat/laut 5. Dipakai sebagai pengganti kata ― tiap ― Contoh : harganya Rp. 100/lembar Setelah singkatan kata Pdt ( Perdata ) ditulis titik Contoh : Pdt. G/2011 3 Ibid, halaman 21 720
Catatan : Kaidah E Y D menggunakan tanda titik dalam bentuk, antara lain ; 1. Dipakai pada singkatan kata atau uangkapan yang sudah sangat umum dan pada singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih Contoh : Pdt . G = Perdata Gugatan Tgl. = Tanggal dkk. = dan kawan - kawan dsb. = dan sebagainya 2. Di pakai pada akhir singkatan nama orang Contoh : R.A Kartini Muh. Bisri A . R. Hartono 3. Di pakai untuk memisahkan angka jenis, menit, dan detik untuk menunjukkan waktu Contoh : Pukul 07.34.15 (pukul 7 lewat 34 menit 15 detik) >Setelah tahun perkara ditulis Pengadilan Agama dengan menggunakan singkatan Contoh : Nomor 2/Pdt.G/2011/PA JT Penulisan singkatan PA JT, tidak perlu memakai tanda titik antara PA dan JT PA JT. (tepat) PA.JT. (salah) Catatan : Kaidah EYD tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya atau yang terdapat di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat Contoh : 1. MA = Mahkamah Agung 2. PTA = Pengadilan Tinggi Agama 3. PA JT = Pengadilan Agama Jakarta Timur 4. RT = Rukun Tetangga 5. RW = Rukun Warga 721
II. Kepala Putusan Kepala putusan khusus Pengadilan Agama diawali dengan kata ―Basmalah‖ dilanjutkan dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Cara penulisannya : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (benar) BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM (salah) HURUF ARAB (tidak tepat) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Dasar hukumnya : Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.4 III. Identitas Para Pihak Identitas para pihak baik penggugat/pemohon, tergugat/termohon, turut tergugat hanya meliputi : nama, umur, dan tempat kediaman. Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak menyebutkan pekerjaan dan pendidikan. Penulisan nama para pihak menurut kaidah EYD tidak perlu menggunakan huruf kapital semua, tetapi cukup pada awal nama seseorang, untuk memperjelas nama orang cukup ditebalkan ketikannya. Catatan : Penulisan huruf kapital pada awal kalimat hanya dipakai dalam 15 hal, antara lain; 1. Pada huruf pertama kata awal kalimat Contoh : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan seterusnya,..... 2. Pada petikan langsung Contoh : Hakim memberi nasihat, ―Upayakan perdamaian melalui proses mediasi‖ 3. Dalam ungkapan yang berhubungan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan Contoh :
Allah, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih.
Alkitab, Al Quran, Islam, Kristen, Weda 4 H. Zainal Abidin, S.H., Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1992, hal 261. 722
Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat 4. Nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh : Maha putra Yamin Sultan Hasanuddin Haji Sidqi Gazali
Imam Syafii Nabi Ibrahim Catatan : Bila tidak diikuti nama orang, nama gelar tidak perlu huruf kapital Contoh : Dia baru saja diangkat menjadi sultan Tahun ini ia pergi haji 5. Nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat Contoh : 1. Wakil Presiden Budiono 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 3. Gubernur DKI Jakarta 6. Nama orang Contoh : Haripin Tuppa (menopang) Abd. Kadir Mappong (menyatu) Ahmad Kamil (menyempurnakan) Rum Nessa (memperjelas) 7. Nama bangsa Contoh : bangsa Indonesia suku Jawa bahasa Inggris 723
8. Nama tahun, bulan, hari, hari raya dan peristiwa sejarah Contoh :
tahun Hijrah bulan Agustus hari Jumat hari Lebaran, hari Natal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 9. Nama geografi Contoh : Asia Tenggara, Cirebon, Danau Toba, Jalan Dipenogoro, Selat Sunda, Kali Malang Catatan : Huruf kapital tidak dipakai untuk sesuatu jenis benda (barang) Contoh : garam inggris, gula jawa, kue bugis, kacang bogor, pisang ambon. 10. Nama negara, lembaga pemerintah, ketatanegaraan dan dokumen resmi Contoh : Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57, Tahun 1972 atau Kepres R.I No. 57 Tahun 1972 Berita Acara Sidang 11. Nama badan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan Contoh : Perserikatan Bangsa-Bangsa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 12. Nama buku, majalah, surat kabar dan judul karangan Contoh : Hukum Acara Perdata Baca majalah Tempo Baca surat kabar Kompas 724
13. Singkatan nama gelar, sapaan dan pangkat. 5 Contoh : S.H., M.H., M.B.A. Sdr. Ny Tn 14. Hubungan kekerabatan Contoh : Besok Ayah datang Silahkan duduk, Dik Para ibu mengunjungi Ibu Mukti Arto 15. Kata ganti Anda Contoh : Sudahkah Anda tahu? Apakah Saudara lihat? Apakah Saudara pernah mendengar? Catatan : Kata ganti ketiga (dia) Contoh : ―penggugat ― atau ―tergugat‖ tidak diatur dalam EYD dalam menggunakan huruf kapital tetapi dalam kaidah bahasa arab dikenal dengan istilah ma'rifah dan nakirah. > Penulisan kata ―melawan‖ tidak ditulis dengan huruf kapital, karena ―melawan‖ bukan merupakan sub judul tetapi satu rangkaian kata dengan kalimat sebelumnya, yaitu yang selanjutnya disebut Penggugat. Kata ―lawan‖ lebih bermakna ke arah, ada benturan pisik, sedangkan kata ―melawan‖ tidak ada benturan pisik, akan tetapi hanya dalam makna berhadapan dalam sengketa Contoh kata ―lawan‖, PSM lawan PSP, Moh. Ali lawan Joes Freizer 5 Opcit, halaman 15 725
IV. Duduk Perkara Penulisan duduk perkara dalam putusan ada 3 (tiga) model, yaitu; 1. TENTANG DUDUK PERKARA 2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA 3. TENTANG DUDUK PERKARANYA Kata ―NYA‖ bukan dimaksudkan kedudukan para pihak, tetapi yang dimaksudkan adalah perkaranya sehingga yang tepat penulisannya adalah : TENTANG DUDUK PERKARANYA atau tidak menggunakan ―NYA‖, cukup ditulis ; TENTANG DUDUK PERKARA Penulisan TENTANG DUDUK PERKARA ditulis semua dengan huruf kapital, karena merupakan sub judul. V. Pertimbangan Hukum Penulisan pertimbangan hukum dalam putusan ada 3 (tiga) model, yaitu; 1. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 3. TENTANG HUKUMNYA Kata ―NYA‖, yang dimaksudkan adalah hukumnya perkara yang disidangkan. Sehingga penulisan yang tepat apabila menggunakan kata ganti ―NYA‖ adalah poin 2 dan 3. Akan tetapi jika tidak menggunakan kata ganti ―NYA‖, maka cukup ditulis seperti pada poin 1. Penulisan TENTANG HUKUMNYA ditulis dengan huruf kapital, karena merupakan sub judul. VI. Amar Putusan Amar putusan diawali dengan kata M E N G A D I L I ditulis dengan huruf kapital tanpa garis bawah, karena kata M E N G A D I L I adalah merupakan sub judul. Di bawah kata M E N G A D I L I ditulis secara berturut-turut isi amar putusan yang diawali dengan kalimat; Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya Atau Mengabulkan gugatan penggugat sebagian Menolak selebihnya atau 726
Tidak menerima selebihnya VII. Penutup Putusan Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ... .tanggal ... Kalimat ini tidak tepat, karena kata ―dijatuhkan‖ bermakna diputuskan. Kalau digabung dengan kata sebelumnya ―putusan‖ ini, berarti putusan diputuskan. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari ... .. tanggal ... .. 2009 M., bertepatan dengan tanggal ... 1430 H., oleh Drs. Mukti Arto, S.H., M. Hum., sebagai ketua majelis, Drs.Syarif Mappiasse, S.H.,M.H., dan Drs. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Fahruddin, S.H., selaku panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. VIII. Teknis Pengetikan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengetikan putusan sebagai berikut ; 1. Pengetikan putusan, sedapat mungkin menggunakan huruf ‖arial‖ dangan angka 12 2. Ukuran kertas Custom Size 3. Ketikan putusan maksimal 30 bait 4. Ketikan dimulai dari margin kiri dengan jarak ukuran 5 cm 5. Ketikan sampai ke margin kanan dengan jarak ukuran 2 cm 6. Ketikan dimulai dari atas dengan jarak ukuran 3 cm 7. Ketikan akhir dari bawah dengan jarak ukuran 3 cm. IX. Susunan majelis Hakim Anggota, Ketua Majelis, Drs. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Drs.. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H. Fakhruddin, S.H. 727
X. Glosarium kata baku6 Baku Tidak baku Akidah Aqidah Akta Akte Aktivitas Aktifitas Aliah Aliyah Amin Amien Assalamualaikum Assalamu'alaikum Autentik Otentik Advokat Adpokat Batil bathil Berahi birahi Baliq baligh Cenderamata cinderamata Cengkerama cengkrama Daripada dari pada Eks ex Fikhi fiqhi Fardu fardhu Februari Pebruari Finansial finansiil Fondasi pondasi Formal formil Fotokopi foto copy / photo copy Fukaha fuqaha Hadis hadist Hafiz hafidz Hakikat hakekat Halalbihalal Halal bi halal 6 Perpustakaan Nasional, EYD Plus, Jakarta, Limas 2007 728
Harfiah Hipotek
Idah Ideal
Ihwal Ijmak
Ijtihad Insaf
Istikamah Istri
Iuran Jurisdiksi
jurisprudensi Jamaah
Juri Kaidah
Kalaupun Kalbu
Kamariah Karier
Karunia Kiai
Kias Konklusi
Kualitas Kualitatif
Lahiriah Maaf
Magrib Majelis
Harfiyah hipotik
iddah idial
ikhwal ijma'
ijetihad insyaf
istiqamah isteri
iyuran yurisdiksi
yurisprudensi jemaah
yuri kaedah
kalau pun qalbu
qamariah karir
kurnia kyai
qiyas kongklusi
kwalitas kwalitatif
lahiriyah ma'af maghrib
majlis 729
Maskawin Meterei Napas Narasumber Nasihat Nonpribumi nonpemerintah Primer Pasfoto Periode Personal pertanggungjawaban Pikir Prasyarat Provinsi Putra Putri Quran Ramadan Rasional Referensi Rekonvensi Ruhani Restoran Sahdu Salat Safar Sekunder Setan Silakan mas kawin materei nafas nara sumber nasehat non pribumi non pemerintah primair pas foto priode personil pertanggungan jawab fikir pra syarat propinsi putera puteri qur'an Ramadhan rasionil refrensi rekonpensi rohani restauran syahdu shalat Shafar sekundiair syetan Silahkan 730
Silaturahmi Sistem Subsider Syahwat Surga Takabur Takhyul Talak Tawakal Temperamen Tipe tobat Tradisional Urine Ustaz Uzur Verset Wakaf Zulkaidah Zulhijah jumadilawal jumadilakhir Rabiulawal Rabiulakhir Syakban Konvensi silaturrahmi Sistim subsidiair Sahwat Syurga Takabbur Tahyul Talaq Tawakkal tempramen Type Taubat tradisionil Urin Ustadz udzur verzet waqaf Zulqaiddah Zulhijjah jumadil Awal jumadil Akhir Rabiul Awal Rabiul Akhir Sya'ban konpensi 731
KESIMPULAN Sudah saatnya semua orang harus mematuhi kaidah yang tercantum dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) termasuk aparat pengadilan, khususnya hakim dan panitera/panitera pengganti yang mengikuti proses persidangan di pengadilan, terutama dalam pembuatan berita acara persidangan dan pembuatan putusan hakim. Pedoman yang ada selama ini yang menyimpang dari kaidah EYD harus ditinggalkan karena pedoman seperti itu hanya mengacaukan, bahkan merusak perkembangan bahasa Indonesia di tanah air. Pedoman ataupun petunjuk teknis dalam penulisan berita acara persidangan ataupun pembuatan putusan dapat dipergunakan sepanjang pedoman tersebut disepakati oleh berbagai pihak yang tentu saja diharapkan melibatkan sebagian kalangan ahli bahasa Indonesia dan yang tidak kalah penting bagi mereka yang memahami bahasa hukum. Menarik apa yang dilakukan selama ini oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam setiap menyusun format pembuatan Akta dengan segala perkembangannya, mereka selalu duduk bersama dalam kongres dan membuat kesepakatan-kesepakatan, terutama dalam teknis penulisan dan penyusunan Akta-akta yang mereka buat sebagai bagian dari tugas pokok mereka. Apa salahnya Mahkamah Agung RI, sebagai puncak di semua lingkungan pengadilan melakukan hal yang sama untuk dibicarakan pada tingkat nasional. Apakah itu melalui Rakernas, Munas dan semacamnya, agar pada saatnya akan tercipta bentuk dan format yang sama dalam penyusunan/penulisan, baik relaas panggilan, berita acara persidangan, maupun putusan-putusan pengadilan. 732
DAFTAR PUSTAKA Anton M. Moeliono, Asas dan Kaidah Umum Bahasa Indonesia dan Penulisan Bahasa Hukum dalam Symposium Bahasa dan Hukum, di Medan/Prapat, BPHN, 1972. Dikbud, EYD Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan, Jogyakarta, Pustaka Widyatama, 2007 BPHN, Symposium Bahasa dan Hukum, di Medan/Prapat, 1974. Hadikusuma Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung, Alumni, 1992 Perpustakaan Nasional, EYD plus, Jakarta, Limas, 2007. Pusat bahasa Dep. Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001 Soerjono Soekanto, Tata cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Bidang Hukum), Ghalia Indonesia, 1982. Zainal Abidin, S.H., Peraturan perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1992 733
BAB 10: DAMPAK SOSIAL PUTUSAN I1 I. PENDAHULUAN Ketidakpuasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini hakikatnya bertitik tolak dari ketidaksesuaian antara rasa keadilan masyarakat dengan keadilan masyarakat dengan keadilan yang diberikan oleh hakim.2 Keadilan yang dijatuhkan pengadilan bukan sekedar resultante dari cara berpikir sillogisme tetapi juga konklusi dari pertimbangan yang luas sebagai penerjemahan dari paradigma keadilan substansif. Tugas pengadilan menegakkan keadilan yang diputus tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural) tetapi juga berdimensi justice,moral justice dan social justice karena keadilan yang menjadi tujuan utama dari penyelesaian sengketa di pengadilan. Respon dan sikap pencari keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim ada yang merasa puas tapi ada juga yang tidak puas.Berbagai alasan dari masyarakat tentang responya terhadap putusan pengadilan. Jika tidak puas karena tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat maka tugas hakim menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.3 II. AKIBAT HUKUM PUTUSAN TERHADAP PARA PIHAK Ada 3 (tiga) kekuatan yang melekat pada putusan pengadilan yakni kekuatan mengikat,kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi.4 Putusan pengadilan menjadikan hubungan para pihak berpekara ditetapkan yang apabila tidak ditaati secara sukarela,maka dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.5 1 Dikutip Dari Bahan Ajar Diklat III PPC I Tahun 2012 Hal. 512-517. 2 Bambang Suliyono SH.,M.Hum Reformasi Keadilan dan Penegak Hukum di Indonesia, UII Pres Yogyakarta Halaman VII 3 Lihat pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004. 4 Djauli Bachar SH, Eksekusi putusan perkara perdata akademika pressindo, jakarta 1995 hal 21 5 Ibid hal 125. 734 legal telah
Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa sedangkan suatu penetapan diambil berhubung dengan suatu permohonan.6 Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.7 Ada beberapa teori yang memberi dasar tentang kekuatan mengikat yaitu: 1) Teori hukum material : putusan menjadi sumber hukum materiel 2) Teori hukum acara : putusan menjadi sumber wewenang profesional 3) Teori hukum pembuktian : putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya. 4) Terikatnya para pihak pada putusan : terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif. 5) Kekuatan hukum yang pasti : jika tidak ada lagi upaya hukum bisa tersedia.8 Jadi putusan pengadilan berakibat mengikat kepada kedua belah pihak dan jika tidak dilakukan secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan cara eksekusi.9 III. PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN DALAM MASYARAKAT Untuk mengetahui pengaruh putusan pengadilan dalam masyarakat maka terlebih dahulu memperhatikan tujuan hukum menurut Van Apeldorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Kalau vankan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.10Pengaruh putusan terhadap kehidupan masyarakat dilihat dari sitem sosial masyarakat. 6 R. Subekti, hukum acara perdata, bina cipta bandung 1989, hal 124. 7 Prof Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta 1988 hal 167 8 Sudikno mertokusumo, loecit hal 171-173. 9 Abdulkadir Muhammad SH, Hukum acara perdata indonesia, alumni bandung 1986 hal 177. 10 E. Utrecht / M. Saleh Djindang, pengantar dalam hukum indonesia, sinar harapan jakarta 1989 hal 13. 735
1. Kesadaran hukum masyarakat 2. Pendidikan hukum 3. Pengendalian sosial 4. Hukum dan kepribadian11 Putusan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima baik oleh para pihak yang berpekara maupun masyarakat. Hal ini memberi pengaruh kepada masyarakat dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Purwoto S. Gandasubrata mengatakan bahwa putusan hakim yang baik harus memenuhi 2 persyaratan yakni memenuhi kebutuhan. 1) Kebutuhan teoritis yakni putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum dan bahkan terkadang dapat menjadi sumber hukum (yurisprudensi) 2) Kebutuhan praktis yakni dengan putusan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum (dapat diterima secara sosiologis)12 Putusan hakim harus memberi konstribusi kepada budaya hukum (legal culture) yang menjadi motor penggerak bagi sebuah sistem hukum sehingga putusan hakim hendaknya memenuhi rasa keadilan masyarakat baik secara sosiologis,filosofis, dan yuridis karenanya untuk menjadikan hukum sebagai salah satu fenomena sosial haruskah memiliki integritas dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan 8 syarat yang mewarnai proses yang kemudian membantunya meraih tujuan sebagai berikut: 1. Terdapatnya aturan-aturan umum yang dibentuk untuk membimbing tindakan- tindakan tertentu Aturan-aturan tersebut haruslah tersedia secara publik: 1. Aturan-aturan haruslah berlaku kedepan 2. Bersifat jelas dan menyeluruh 11 Soerjono Soekarno, Pokok-pokok sosiologi hukum,rajawali press 2006 hal 163-170 12 Dr Lilik Mulyadi SH.,MH, putusan hakim dalam hukum Acara Perdata indonesia, Citra Aditya bakti Bandung, 2009 hal 151 736
3. Konsisten 4. Realistis 5. Jangan terlalu sering diubah-ubah 6. Haruslah ada kesamaan antara apa yang di ucapkan dengan yang dilaksanakan.13 Oleh sebab itu hakim dalam memutus perkara hendaknya diupayakan mengandung nilai-nilai sebagai cita hukum (Rechtsidee) sebagai mana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan.14 Namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiga nilai tersebut mempunyai potensi yang saling bertentangan karena: a) Hukum adalah hukum b) Hukum adalah yang bermanfaat bagi rakyat c) Hukum adalah kehendak untuk keadilan d) Hukum bertujuan memberi kemanfaatan bagi publik bersama dengan keadilan.15 Memang didasari ketiga nilai tersebut tidak pernah serasi sehingga suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti karena sukar untuk dipertemukan sekaligus dalam sebuah putusan, namun menurut Jacquas Derrinda dalam tulisan- tulisanya ‖Force Of Law the mystical : Foundation Of Authority‖ bahwa nilai keadilan harus selalu berada di depan melampaui hukum itu sendiri.16 Karenanya pula hakim harus terus menerus dan tidak pernah berakhir mencari dan menegakkan keadilan dalam setiap putusannya sehingga putusannya memberi pengaruh bagi tatanan kehidupan masyarakat. 13 Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, Memahami Hukum Di Indonesia, Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat Dan Globalisasi Imr Press, Jakarta 2011, hal. 40. 14 Widodo dwi putro, kritik terhadap paradigma positive hukum, genta Publishing Yogyakarta 2011 hal 246 15 Ibid hal 247 16 Ibid hal 249 737
IV. AKIBAT PUTUSAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN Putusan hakim mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana pula akte mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga. Seberapa jauh kekuatan bukti itu adalah terserah kepada kebijaksanaan hakim, sehingga putusan itu terhadap pihak ketiga mempunyai arti sebagai persangkaan.17 Hal itu menjadikan putusan hakim memiliki nilai keadilan dan nilai hukum. Kedua nilai tersebut sama pentingnya, ibarat dua sisi mata uang sehingga pihak- pihak yang berkepentingan dalam terlindungi haknya dengan adanya putusan tersebut.18 Tugas dan fungsi hakim yakni yang dijabarkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009 yang mengatur tugas pokok hakim yakni mengadili.19 Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti karena putusan itu sifatnya akte outentik sehingga memberikan kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga, walaupun putusan tersebut sebenarnya hanya mengikat para pihak terlibat dalam perkara. 17 Martiman Prodjohamidjojo SH, Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia Jakarta 1983 hal 23 18 Dr. Harifin A Tumpa SH.,MH Menguak Roh Keadilan dalam putusan Hakim Perdata, Pengadilan tanjung agung jakarta 2012 hal 89 19 Ibid hal 89 738
I. 35. DAMPAK SOSIAL PUTUSAN II1 PENDAHULUAN Penegakan hukum dan keadilan merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan masalah penegakan hukum maka secara jelas arah yang dituju dan dampak sosialnya adalah persoalan rasa keadilan. Penegakan hukum tidak cukup hanya didiskusikan saja akan tetapi harus dipraktikkan sebagai bagian dari ekspressi cita-cita masyarakat sebagai makhluk sosial. Pada sisi lain, dibuatnya hukum sebagai salah satu sarana menuju keadilan bukan semata-mata dilihat dan dimaknai secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melainkan secara substantif yang melandasi cara kerja penegak hukum dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja untuk mengekspressikan keadilan secara penuh dan berdampak sosial yang positif konstruktif. Penegakan hukum merupakan suatu proses berdasar aturan hukum dengan itikad untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah hingar bingarnya hidup dan kehidupan sosial masyarakat, untuk itu menurut International Commission of Jurists perlu diberi dukungan yang memadai untuk memajukan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar dari aturan hukum itu.2 Meski demikian, keadilan tidak mutlak bersumber pada peraturan hukum tertulis, kalau kenyataannya hukum tertulis itu daya tariknya sebagai institusi pemberi jaminan atas keadilan sudah lenyap sama sekali dalam alam kesadaran manusia dewasa ini. Masalah adil dan keadilan dalam kontek Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat tempat yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila yang pada sila keduanya secara jelas menyebutkan ―Kemanusiaan yang Adil dan Beradab‖, serta dalam sila kelimanya menyebutkan ―Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia‖. Untuk itu, nilai-nilai luhur yang 1 Dikutip Dari Bahan Ajar Diklat Cakim III PPC I Tahun 2012. Hal. 519-538. 2 Morris Ginsberg, Keadilan dalam Masyarakat, Pondok Idukasi, Bantul Yogyakarta, 2003, halaman 739
terdapat dalam Pancasila itu perlu dan harus dijadikan landasan teori bagi para penegak hukum untuk mewujudkan rasa keadilan, meskipun rasa keadilan itu berlawanan dengan sumber dari peraturan hukum tertulis, karena hukum tertulis itu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang bersumber pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika bicara masalah hukum dan keadilan, faktor yang paling penting dan menentukan adalah persoalan proses dan kualitas serta integritas para penegak hukum. Sebab proses dan kualitas serta integritas penegak hukum yang baik dan adil menjadi tumpuan harapan terciptanya kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun apabila sebaliknya, maka paradigma yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah hukum dan keadilan hanya milik orang-orang kuat dan kaya saja, karena lembaga penegak hukum telah melembaga sebagai lembaga lelang perkara. Ketidakpuasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini hakikatnya bertitik tolak dari ketidaksesuaian antara rasa keadilan masyarakat dengan keadilan masyarakat dengan keadilan yang diberikan oleh hakim.3 Keadilan yang dijatuhkan pengadilan bukan sekedar resultante dari cara berpikir sillogisme tetapi juga konklusi dari pertimbangan yang luas sebagai penerjemahan dari paradigma keadilan substansif. Tugas pengadilan menegakkan keadilan yang diputus tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural) tetapi juga berdimensi legal justice,moral justice dan social justice karena keadilan yang menjadi tujuan utama dari penyelesaian sengketa di pengadilan. Respon dan sikap pencari keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim ada yang merasa puas tapi ada juga yang tidak puas. Berbagai alasan dari masyarakat tentang responya terhadap putusan pengadilan. Jika tidak puas karena tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat maka masyarakat.4 tugas hakim menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 3 Bambang Suliyono SH.,M.Hum Reformasi Keadilan dan Penegak Hukum di Indonesia, UII Pres Yogyakarta Halaman VII 4 Lihat pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004. 740
II. AKIBAT HUKUM PUTUSAN TERHADAP PARA PIHAK Menurut Djauli Bachar, bahwa kekuatan yang melekat pada putusan pengadilan paling tidak terdapat 3 (tiga) kekuatan, yakni : 1).Kekuatan mengikat, 2). Kekuatan pembuktian, dan 3).Kekuatan eksekusi.5 Putusan pengadilan menjadikan hubungan para pihak berpekara telah ditetapkan yang apabila tidak ditaati secara sukarela,maka dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.6 Produk yang dihasilkan dalam proses persidangan Majelis Hakim dalam persidangan pengadilan dibedakan antara : 1).Berupa putusan, dan 2). Berupa penetapa. Adapun perbedaan pengertiannya adalah :Putusan diambil untuk memutus suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan Penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan.7Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu. diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.8 Ada beberapa teori yang memberi dasar tentang kekuatan mengikat yaitu: 1) Teori hukum material : putusan menjadi sumber hukum materiel 2) Teori hukum acara : putusan menjadi sumber wewenang profesional 3) Teori hukum pembuktian : putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya. 4) Terikatnya para pihak pada putusan : terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif. 5) Kekuatan hukum yang pasti : jika tidak ada lagi upaya hukum bisa tersedia.9 5 Djauli Bachar SH, Eksekusi putusan perkara perdata akademika pressindo, jakarta 1995 hal 21. 6 Ibid hal 125. 7 R. Subekti, hukum acara perdata, bina cipta bandung 1989, hal 124. 8 Prof Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta 1988 hal 167 9 Sudikno mertokusumo, loecit hal 171-173 741
Jadi putusan pengadilan berakibat mengikat kepada kedua belah pihak dan jika tidak dilakukan secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan cara eksekusi.10 Aktivitas penegakan hukum dan keadilan adalah fenomena kemanusiaan dengan segala predikatnya. Apabila fenomena hukum dan keadilan itu sudah tidak berpihak lagi pada nilai-nilai kemanusiaan, maka yang muncul adalah fenomena ketidakadilan hukum bagi manusia. Fenomena ketidakadilan yang demikian ini akan terus berlanjut bila aktivitas penegakan hukum tidak disertai dengan pemahaman bahwa manusia merupakan pelaku utama dalam mewujudkan keadilan. Sementara di sisi lain manusia (penegak hukum) yang diharapkan mampu menjadi agen perwujudan keadilan dalam segala aktivitasnya sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Pada sisi lain, apabila yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu belum merupakan konstruksi yang mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang, maka rasanya sulit diterima sebagai keadilan yang sebenarnya. Demikian pula, kebebasan, kesetaraan, dan kesamaan dalam memperoleh kesempatan sebagaimana yang dijanjikan oleh hukum itu hanya benar dalam norma- norma yang abstrak, dan dalam retorika-retorikanya belaka. Kenyataan itu telah mengakibatkan in concreto para pelaku dalam kehidupan hukum itu tidak memperoleh kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh akses keadilan.11 Oleh sebab itu, pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi hukum tidak sekedar sebuah aturan seperti dipahami kaum legalis. Tidak juga sekedar suatu kenyataan yang bebas nilai seperti konsepsi kaum reine rechtslehre. Sebaliknya, dalam hukum sebagai hukum, terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Dengan lain perkataan, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan, 10 Abdulkadir Muhammad SH, Hukum acara perdata indonesia, alumni bandung 1986 hal 177 11 Soetandyo Wignyosoebroto, Pembaharuan Hukum, Untuk Menggalang Kehidupan Masyarakat Indonesia Baru Yang Berperikemanusiaan, Bahan Kuliah Teori-Teori Sosial, PDIH UNDIP Semarang, 2002. 742
menyebabkan muncul sifat mewajibkan dari peraturan tersebut. Tanpa sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum.12 Karenanya menurut Luypen, apa yang disebut tata hukum belum tentu dapat disebut hukum. Sebab bisa terjadi, terdapat tata hukum yang tidak mewajibkan, yakni kalau tata hukum itu tidak menurut norma-norma keadilan. Hanya hukum yang menurut norma-norma keadilan sajalah yang sungguh-sungguh mewajibkan. Maka salah besar para penganut positivisme yuridis yang menganggap hukum hanya sekedar kenyataan legal belaka. Mereka telah melalaikan sesuatu yang hakiki dalam hukum, yakni keinsyafan keadilan yang hidup dalam hati manusia. Untuk itu, menjadi keharusan supaya norma-norma keadilan selalu menyatu untuk menyertai dalam pembentukan hukum, bila tidak, maka hukum yang sebenarnya tidak ada.13 Lebih lanjut menurut W.A.M. Luypen, apa yang menggelisahkan hati manusia dalam zaman sekarang, setelah perang dunia kedua, ialah kekurangan akan suatu dasar dan norma kritis bagi pengaturan hidup bersama. Memang ada tata hukum tetapi adanya tata hukum tidak mencukupi untuk menjamin suatu aturan hidup bersama yang baik. Sebagai contoh pada pengalaman di bawah rezim Nazi, yakni segala penyelewengan dibenarkan dalam rezim ini, karena dasar dan norma kritis bagi tata hukum negara tidak diterima. Seluruh tata hukum dianggap sah, tanpa diindahkan isinya apakah adil atau tidak.14 Padahal menurut W.A.M. Luypen, sudah sejak dulu kala norma keadilan diakui sebagai bagian inherent dalam hukum. Hukum alam yang ditemukan pada filsuf- filsuf zaman Yunani, abab Pertengahan, dan zaman Modern, tidak lain dari pada suatu ide yang menyatakan bahwa manusia dalam tindakannya harus memperhatikan norma-norma keadilan. Hukum alam mengakui adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari tiap individu manusia yang tidak dapat ditiadakan atau 12 W.A.M. Luypen dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, 1982, dan baca Benard L. Tannya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV Kita, Surabaya, 2006, halaman 159. 13 Ibid. 14 Ibid. 743
diubah. Bila hukum yang disusun tidak sesuai dengan hukum dasar ini, maka hukum itu tidak adil dan tidak berlaku sebagai hukum.15 Meskipun norma-norma perikemanusiaan menjadi patokan dasar setiap tata hukum, namun isi norma-norma itu sendiri bersifat kontekstual menurut ruang dan waktu. Wujudnya adalah rasa keadilan di dalamnya termasuk perikemanusiaan. Karena berupa rasa yang sifatnya substantif, maka untuk berlaku sebagai norma positif, ia perlu diintegrasikan dalam tata hukum. Tanpa diakomodasikan dalam tata hukum, maka norma-norma perikemanusiaan tidak akan efektif, dan karenanya tidak berlaku sebagai hukum. Sebaliknya juga, suatu tata hukum yang tidak menurut norma keadilan dan norma perikemanusiaan, juga tidak berlaku sebagai hukum, sebab kekuarangan unsur yang esensial, yakni unsur keadilan. Oleg karena itu, tata hukum dan keadilan, dibutuhkan untuk terciptanya hukum yang sebenarnya.16 Sejalan dengan pemikiran W.A.M. Luypen adalah Kohler, ia mengaitkan antara kontekstualitas isi hukum dengan perkembangan peradaban. Yang dimaksud peradaban di sini adalah perkembangan sosial dan pencapaian-pencapaian manusia dalam bidang kebudayaan. Tugas hukum adalah menyokong peradaban, baik dalam fungsi mempertahankan nilai-nilai yang ada, maupun menciptakan nilai-nilai baru untuk perkembangan lebih lanjut dan membuka jalan bagi realisasi potentsi-potensi manusia sebagai pelaku peradaban. Penyesuaian dua fungsi itu, ditentukan sesuai ruang dan waktu. Lebih lanjut menurut Kohler, setiap peradaban mempunyai dalil- dalil hukum tertentu, yaitu gagasan-gagasan mengenai apa yang benar untuk dibuat efektif oleh lembaga-lembaga hukum. Materi-materi hukum harus dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat member pengaruh pada dalil-dalil dimaksud. Masyarakat industry dan masyarakat non-industri pasti memiliki cirri peradaban yang berbeda. Oleh karena itu, isi hubungan antara hukum dan peradaban dari dua masyarakat tersebut, pasti pula berbeda sesuai kondisi-kondisi perkembangan manusianya.17 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Wolfang Friedmann, Legal Theory, dalam Bernard L. Tannya, op.cit., halaman 163. 744
Menurut Eduardo Garcia-Meynez, bahwa nilai-nilai hukum itu mempunyai bermacam-macam bentuk relativitas yang dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yakni : 1). Relativitas pada orang; 2). Relativitas pada situasi-situasi konkrit; dan 3). Relativitas pada ruang dan waktu.18 Sejalan dengan pemikiran Eduardo ini, adalah Adolf Reinach, bahwa isi hukum positif pada tiap masyarakat bisa berbeda-beda , dan isi hukum zaman sekarang adalah lain dari pada isi hukum zaman dulu. Adapun factor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu antara lain adalah pandangan etis manusia dan situasi ekonomi suatu masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Dua factor inilah yang menentukan warna dan logika isi hukum suatu Negara atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum merupakan jawaban strategis sebuah masyarakat atas realitas pandangan etis dan realitas ekonomi masyarakat tersebut, kini dan di sini. Karenanya, perbedaan isi hukum pada setiap masyarakat tidak bisa dinilai menurut ukuran benar-salah. Tidak ada hukum yang lebih benar. Yang ada ialah hukum yang tepat, dalam arti, bahwa hukum itu cocok untuk system situasi kontemporer sebuah masyarakat.19 Lebih lanjut menurut Adolf Reinach, hukum bukan suatu khayalan subyektif belaka, hukum memiliki suatu realitas obyektif. Dari segi empiris, ia harus dibentuk berdasarkan pandangan etis dan situasi ekonomi masyarakat, kini dan di sini. Sedangkan dari sisi tujuan, hukum dibangun untuk menjamin rasa aman dan keadilan. Dua segi itulah yang harus menjadi pedoman perumusan hukum dalam bentuk undang-undang.20 Meskipun bidang hukum begitu dekat dengan bidang etis, namun keduanya tetap berbeda dalam beberapa aspek, yakni : 1). Norma hukum berasal dari suatu perjanjian, sedangkan norma etis melekat pada manusia sebagai pribadi; 2). Hak-hak yuridis dapat diserahkan kepada orang lain, sedangkan hak-hak etis tidak dapat berpindah; 3). Hak-hak yuridis dapat hilang kalau tidak digunakan, sedangkan hak-hak etis tidak pernah dapat dihilangkan karena melekat pada pribadi 18 Ibid. 19 Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, 1982, dan baca Bernard L. Tannya, op.cit. halaman 163. 20 Ibid. 745
manusia; dan 4). Bidang hukum itu hanya meliputi bidang kehidupan ekstern, sedangkan bidang etis meliputi juga kehidupan batin manusia.21 Walaupun antara bidang hukum dan etis memiliki perbedaan, akan tetapi antara bidang hukum dan etis selalu saling berhubungan juga, sebab hukum harus dibuat menurut prinsip-prinsip yang diambil dari etika. Apabila suatu aturan hukum yang dibuat bertentangan dengan prinsip-prinsip etis, maka aturan hukum yang dibuat itu pasti dimaksudkan untuk sesuatu yang jahat. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan yang mengesahkan terhadap pembasmian pada ras tertentu, hal ini harus dianggap jahat oleh karena bertentangan dengan dengan asumsi dasar positif dalam etika, yakni hidup dan martabat manusia sebagai ciptaan Ilahi adalah mulia dan suci.22 Menurut Adji Samekto FX., Tidak diperolehnya akses keadilan itu disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya karena banyak persoalan hukum yang tidak mencerminkan keadilan itu telah melahirkan pikiran bahwa ada sesuatu yang dianggap tidak adil terjadi, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini mungkin sebagai akibat dari pemberlakuan hukum yang lahir dari tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law) yang mulai berlaku sejak jaman Belanda. Pengaruh positivisme saat itu yang mengembangkan faham empiric dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains, yaitu ilmu- ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat.23 Munculnya paradigma positivisme di dalam epistimologi ilmu pengetahuan juga ditandai dengan adanya saintifikasi hukum modern,24 yang modern mengedepankan pemikiran rasional dengan menghilangkan pengaruh tradisi kuno dan teologi yang dianggap tidak rasional. Hukum yang lahir dan berkembang dengan tradisi Eropa saat itu dalam merumuskan keadilanpun tidak sama dengan konsepsi yang ada dan berkembang di Indonesia saat itu maupun saat ini. Kebanggaan akan 21 Ibid. 22 Ibid. 23 Adji Samekto FX., Studi Hukum Kritis : Kritik terhadap Hukum Modern, Badan Penerbit Undip Semarang, 2003, halaman 7. 24 Boaventura De Sousa Santos, Toward a New Common Sense, Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transtition, Routledge, New York, 1995, halaman 71. 746
system liberal yang membuahkan arogansi independensi tersebut merupakan suatu kemewahan dan tidak akan membawa bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan dibidang penegakan hukum.25 Kesulitan untuk menegakkan keadilan yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya disebabkan karena hukum yang diterapkan bukan yang dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia. Hal ini terjadi lebih disebabkan oleh penjajahan Belanda yang berlangsung selama ratusan tahun, dan telah mengakibatkan rasa dan kesadaran hukum Belanda lebih mewarnai kehidupan hukum di Indonesia sampai dengan sekarang. Apalagi sejak dibukanya pendidikan tinggi hukum di Indonesia pada tahun 1922 sampai sekarang, sistem liberal inilah yang dikembangkan dengan sistematis dan ditanamkan kepada praktisi hukum seperti Jaksa, Advokat, dan Hakim.26 Bahkan di dalam pola Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim maupun para Hakim senior justru saat ini secara total mengadopsi pola Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dan Hakim di negara Belanda. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila para praktisi hukum itu menganggap bahwa sistem tersebut sebagai sesuatu yang absolute. Padahal harus disadari sungguh-sungguh bahwa hukum modern yang dipakai di mana-mana di dunia ini, termasuk Indonesia, pada intinya adalah untuk mengabdi dan melayani kepentingan masyarakat industri kapitalis.27 III. PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN DALAM MASYARAKAT Pengaruh putusan pengadilan terhadap kehidupan sosial masyarakat dapat diketahui dengan terlebih dahulu secara teoritik dengan memperhatikan tujuan hukum. Untuk itu, menurut Van Apeldorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Sedangkan tujuan hukum menurut Vankan 25 Sartjipto Rahardjo, Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Lembar Opini Surat Kabar Harian Kompas 27 Juli 2002. 26 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, halaman 30. 27 Ibid, halaman 24. 747
adalah bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.28 Menurut Soerjono Soekanto, pengaruh putusan pengadilan terhadap kehidupan sosial masyarakat dilihat dari aspek sitem sosial masyarakat terdapat 4 (empat) jenis karakter, yakni: 1. Kesadaran hukum masyarakat 2. Pendidikan hukum 3. Pengendalian sosial 4. Hukum dan kepribadian29 Putusan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima baik oleh para pihak yang berpekara maupun masyarakat. Hal ini memberi pengaruh kepada masyarakat dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Purwoto S. Gandasubrata mengatakan bahwa putusan hakim yang baik harus memenuhi 2 persyaratan yakni memenuhi kebutuhan: 1) Kebutuhan teoritis yakni putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum dan bahkan terkadang dapat menjadi sumber hukum (yurisprudensi) 2) Kebutuhan praktis yakni dengan putusan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum (dapat diterima secara sosiologis)30 Putusan hakim harus memberi konstribusi kepada budaya hukum (legal culture) yang menjadi motor penggerak bagi sebuah sistem hukum sehingga putusan hakim hendaknya memenuhi rasa keadilan masyarakat baik secara sosiologis,filosofis, dan yuridis karenanya untuk menjadikan hukum sebagai salah satu fenomena sosial 28 E. Utrecht / M. Saleh Djindang, pengantar dalam hukum indonesia, sinar harapan jakarta 1989 hal 13 29 Soerjono Soekarno, Pokok-pokok sosiologi hukum,rajawali press 2006 hal 163-170. 30Dr Lilik Mulyadi SH.,MH, putusan hakim dalam hukum Acara Perdata indonesia, Citra Aditya bakti Bandung, 2009 hal 151 748
haruskah memiliki integritas dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan 8 syarat yang mewarnai proses yang kemudian membantunya meraih tujuan sebagai berikut: 1. Terdapatnya aturan-aturan umum yang dibentuk untuk membimbing tindakan- tindakan tertentu. Aturan-aturan tersebut haruslah tersedia secara publik 2. Aturan-aturan haruslah berlaku kedepan 3. Bersifat jelas dan menyeluruh 4. Konsisten 5. Realistis 6. Jangan terlalu sering diubah-ubah 7. Haruslah ada kesamaan antara apa yang di ucapkan dengan yang dilaksanakan.31 Oleh sebab itu hakim dalam memutus perkara hendaknya diupayakan mengandung nilai-nilai sebagai cita hukum (Rechtsidee) sebagai mana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan.32 Namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiga nilai tersebut mempunyai potensi yang saling bertentangan karena: a) Hukum adalah hukum b) Hukum adalah yang bermanfaat bagi rakyat c) Hukum adalah kehendak untuk keadilan d) Hukum bertujuan memberi kemanfaatan bagi publik bersama dengan keadilan.33 Berdasar uraian di atas, bahwa putusan pengadilan yang membawa dampak positif di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat adalah putusan yang sarat dengan nilai-nilai keadilan masyarakat berdasar hukum yang berlaku. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan keadilan itu, menurut Majjid Khadduri, dalam bukunya berjudul "The Islamic Conception of Justice, menyebutkan 31 Pranoto iskandar dan yudi junadi, memahami hukum di indonesia, sebuah korelasi antara politik,filsafat dan globalisasi imr press jakarta 2011 hal 40. 32 Widodo dwi putro, kritik terhadap paradigma positive hukum, genta Publishing Yogyakarta 2011 hal 246. 33 Ibid hal 247 749
bahwa ―Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif‖.34 Pada sisi lain menurut Prof. Dr. Mahmutarom, HS., SH., MH., keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.35 Menurut etimologis kebahasaan, kata adil dari Bahasa Arabadalayang mengandung arti tengah atau pertengahan. Dari arti ini, kata adala kemudian disinonimkan dengan kata wasth yang menurunkan kata wasith yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil. Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan kata inshaf yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa a priori memihak. Orang yang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itupun menjadi tepat dan benar.36 Dalam kajian hukum Islam, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat diterima. Keadilan menurut konsepsi W.A.M. Luypen, adalah sebuah sikap, yaitu sikap keadilan. Karena itu, keadilan sebagai sebuah sikap memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan memperkembangkan perikemanusiaan. Tanpa sikap ini, hidup bersama antar manusia tidak mungkin terbangun dengan baik. Apa yang memajukan perikemanusiaan adalah adil, dan apa yang menentangnya adalah tidak adil. Namun harus diingat, isi perikemanusiaan itu sendiri tidak pernah dapat ditetapkan sebagai sesuatu yang kekal. Sebab kebenaran tentang hidup bersama dalam ko-eksistensi tidak pernah lengkap, tetapi berkembang dalam sejarah. Maka tidak terdapat norma-nomra hukum alam yang tetap. Yang penting 34 Majjid Khadduri, ―The Islamic Conception of Justice‖, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, halaman 1. 35 Prof. Dr. Mahmutarom, HS., SH., MH., Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional), Badan Penerbit Undip Semarang, 2009, halaman 31. 36 Nurcholis Madjid, Islam Kemanusiaan dan Kemodernan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Yayasan Wakaf Paramadina, Cet. II, Jakarta, 1992, halaman 512-513. 750
adalah adanya sikap keadilan. Hanya dengan adanya sikap keadilan dalam hidup bersama, maka dimungkinkan terciptanya perikemanusiaan.37 Adil dalam Bahasa Arab adalah berasal dari kata benda ―adala‖ yang mempunyai arti : 38 1. Tegak lurus atau meluruskan; 2. Untuk duduk lurus atau langsung; 3. Untuk menjadi sama atau menyamakan, dan/atau 4. Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang. Keberadaan keadilan bukan berada pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih, dan dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, artinya tidak hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri, dan kesedian untuk berkorban, serta adanya kesadaran bahwa apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya. Adak hak-hak orang lain di dalamnya, penggunaan terhadap apapun yang dianggap miliknya atau sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dengan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Untuk dapat berlaku adil, orang harus mempunyai kemampuan berfikir dan bersikap dengan menempatkan diri seolah sebagai pihak yang berada di luar dirinya sendiri, sehingga akan empati yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan makna keadilan. Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga apabila keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tanpa tubuh, kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring dan seimbang, maka akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, tapi jika terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. Hal ini bisa berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan. 37 W.A.M. Luypen, op. cit. halaman 159. 38 Madjid Khodduri, op.cit., halaman 6. 751
IV. DAMPAK PUTUSAN TERHADAP PIHAK KETIGA Putusan hakim mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana pula akte mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga. Seberapa jauh kekuatan bukti itu adalah terserah kepada kebijaksanaan hakim, sehingga putusan itu terhadap pihak ketiga mempunyai arti sebagai persangkaan. Hal itu menjadikan putusan hakim memiliki nilai keadilan dan nilai hukum. Kedua nilai tersebut sama pentingnya, ibarat dua sisi mata uang, sehingga pihak- pihak yang berkepentingan dalam terlindungi haknya dengan adanya putusan tersebut. Tugas dan fungsi hakim yakni yang dijabarkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009 yang mengatur tugas pokok hakim yakni tugas mengadili suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti karena sukar untuk dipertemukan sekaligus dalam sebuah putusan, namun menurut Jacquas Derrinda dalam tulisan-tulisanya ‖Force Of Law the mystical : Foundation Of Authority‖ bahwa nilai keadilan harus selalu berada di depan melampaui hukum itu sendiri.39 Karenanya pula hakim harus terus menerus dan tidak pernah berakhir mencari dan menegakkan keadilan dalam setiap putusannya sehingga putusannya memberi pengaruh bagi tatanan kehidupan masyarakat. Putusan hakim mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana pula akte mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga. Seberapa jauh kekuatan bukti itu adalah terserah kepada kebijaksanaan hakim, sehingga putusan itu terhadap pihak ketiga mempunyai arti sebagai persangkaan.40 Hal itu menjadikan putusan hakim memiliki nilai keadilan dan nilai hukum. Kedua nilai tersebut sama pentingnya, ibarat dua sisi mata uang sehingga pihak- 39 Ibid hal 249 40 Martiman Prodjohamidjojo SH, Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia Jakarta 1983 hal 23. 752
pihak yang berkepentingan dalam terlindungi haknya dengan adanya putusan tersebut.41 Tugas dan fungsi hakim yakni yang dijabarkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009 yang mengatur tugas pokok hakim yakni mengadili.42 Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti karena putusan itu sifatnya akte outentik sehingga memberikan kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga, walaupun putusan tersebut sebenarnya hanya mengikat para pihak terlibat dalam perkara. Persoalan putusan pengadilan yang memenuhi unsur keadilan yang di dalamnya juga akan mengikat kepada pihak ketiga memang tidak akan pernah selesai dibicarakan, bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda, bahkan kadang berlawanan.43 Permasalahan keadilan yang terjadi dalam masyarakat modern dan industri akan berbeda dengan masyarakat tradisional dan agraris, karena masing-masing memiliki tolok ukur yang berbeda sehingga dirasakan sulit menemukan rumusan keadilan dalam norma hukum yang dapat dilaksanakan secara universal. Pembahasan mengenai keadilan tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum dan persoalan kemanusiaan dan nilai-nilai keyakinan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.44 Manusia memiliki kesadaran akan adil dan tidak adil, sebagaimana ia juga mempunyai kesadaran akan baik dan jahat, suci dan kotor, hak dan batil, indah dan buruk.45 Hukum tidak hanya mengatur persoalan boleh dan tidak boleh, tetapi juga menyangkut etika dan moral, yaitu yang pantas dan yang tidak pantas. Keasadaran akan keadilan biasanya hidup terpendam dan akan timbul dari alam 41 Dr. Harifin A Tumpa SH.,MH Menguak Roh Keadilan dalam putusan Hakim Perdata, Pengadilan tanjung agung jakarta 2012 hal 89 42 Ibid hal 89. 43 Prof. Dr. Mahmuhtaram, SH., MH., Op. Cit. halaman 34. 44 Theo Hoijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1991, halaman 63. 45 Notohamidjojo, Masalah : Keadilan, Hakekat dan Pengenaannya dalam Bidang Masyarakat, Kebudayaan, Negara dan Antar Negara, Tirta Amerta, Cet. I, Semarang, 1971, halaman 1. 753
ketidaksadaran kea lam kesadaran dalam situasi social dan politik tertentu, di mana ada penderitaan dan kekacauan, khususnya bila terjadi gangguan dalam tata masyarakat. Oleh karena itu kesadaran keadilan berarti kesadaran akan suatu tatanan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perhubungan manusia dan manusia, manusia dan golongan, serta golongan dan golongan. Di samping oleh adanya kekacauan dan penderitaan, kesadaran yaitu kesadaran manusia akan diri pribadi dan itu akan berimplikasi pada adanya kemampuan untuk membedakan diri pribadi dengan pribadi manusia yang lain.46 Pemikiran tentang keadilan tidak dapat dipisahkan dengan pandangan tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai contoh masa lalu, yakni sejak awal abad ke XVII, di Perancis dibangun monarchi absolute, khususnya di bawah kepemimpinan raja Louis XIII ( 1610-1643) yang memerintah menurut kehendak dan kebijaksanaannya sendiri tanpa pembatasan kekuasaan maupun peran serta rakyat yang diperintahnya. Semua dilakukan atas dasar hak yang dianggap diperolehnya langsung dan turun temurun dari Tuhan.47 Atas dasar pemahaman yang demikian, di Perancis Etats Generaux48 dibubarkan dan Raja memerintah secara absolute tanpa Dewan Perwakilan Lapisan. Bertolak dari penderitaan tersebut, maka manusia secara pribadi mulai sadar akan penderitaannya dan sadar akan adanya kekacauan dalam masyarakat, dalam arti mulai sadar akan kepentingan keadilan sosial atau masyarakat. Menurut Aristoteles,49 yang dikenal dengan paradigm telelogik-finalistik yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh kenyataan alam semesta ini pada hakekatnya adalah satu totalitas kodrati yang telah tercipta secara final dalam bentuknya yang 46 Ibid. 47 Prof. Dr. Mahmuhtaram, SH., MH. Op.cit. halaman 35. 48 Etats Generaux ialah Dewan Perwakilan Ketiga lapisan Masyarakat Perancis yang pada waktu terdiri dari Clerge (kaum rohaniwan), Noblesse (Kaum bangsawan), dan Tiers Etat (lapisan ketiga). Golongan Clerge dan Noblesse yang hanya berjumlah 2 % menduduki semua pangkat kenegaraan di semua lini dengan banyak fasilitas (hak istimewa seperti kebebasan pajak, hak akan pangkat dan hak lainnya), sementara lapisan ketiga yang berjumlah 98 % harus memikul semua kewajiban masyarakat dan negara seperti pajak, wajib militer, kerja rodi, dan lainnya. ( Notohamidjojo, op. cit. halaman 2). 49 Lahir 384-322 SM di Stageira Yunani Utara yang merupakan murid Plato dan Guru Aleksander Agung (Hawasi, Pemikiran Aristoteles, Poliyama Widyapustaka, Jakarta, 2003, halaman 1-2. 754
sempurna sejak awal mulanya.50 Gagasan dasar dari paradigm Aristotelian yang demikian merupakan sesuatu yang berlangsung di dunia keharusan (sollen) yang hanya dapat dibayangkan dan dipikirkan dengan menggunakan kemampuan intuisi manusia. Adanya dunia sollen yang selaras dan tercipta secara final itu hanya ada dalam fikiran manusia, karena akal atau fikiran itu pada dasarnya merupakan organ pengenalan metafisika,51 sehingga apapun ilmu yang dikembangkan harus selaras dengan nilai-nilai, keduanya harus menyatu satu dengan yang lain. Pemikiran Aristoteles ini dalam perkembangannya telah banyak mempengaruhi alam pemikiran semua bidang keilmuan termasuk bidang hukum. Di bidang hukum yang berkaitan dengan keadilan substansial, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan umum dan keadilan khusus dalam satu keadilan total. Keadilan umum itu adalah kebijakan yang menyeluruh dan sempurna yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan Negara dan disamakan dengan keadilan legal. Keadilan legal menuntut perbuatan yang sesuai dengan undang- undang atau hukum Negara yang menuju kepada kesejahteraan umum dan merupakan pelaksanaan semua kebijakan terhadap sesame. Oleh sebab itu, diidentikkan dengan semua undang-undang dan moralita. Sedangkan keadilan khusus dibedakan dalam keadilan kommutatif distributive dan keadilan vindicatif atau pembalasan.52 Apabila keadilan kommutatif diterapkan dalam hubungan perdata yang pada umumnya prestasi senilai dengan kontra prestasi, maka keadilan distributif berlaku untuk hubungan antara masyarakat dan Negara, khususnya untuk membagi kewajiban atau beban sosial dengan penekanan pada aspek proporsionalitas. Sedangkan keadilan vindikatif atau pembalasan diterapkan dalam bidang hukum pidana dengan ukuran yang proporsional (seimbang) antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dikenakan.53 50 Joko Siswanto, Sistem Metafisika Barat : Dari Aristoteles sampai Derida, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, halaman 1-18. 51 Ibid. 52 Notohamidjojo dalam Prof. Dr. Mahmuhtaram, SH., MH., 0p.cit., halaman 37-38. 53 Notohamidjojo, op.cit., halaman 7 755
Atas dasar uraian di atas, maka keadilan substantif adalah kebajikan yang sempurna, karena ia melaksanakan kebajikan yang sempurna. Akan tetapi keadilan bersifat sempurna dengan cara yang khusus, karena orang yang memiliki keadilan itu mampu untuk menerapkannya terhadap pihak lain dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya sendiri. Menurut Prof. Dr. Soetandyo Wignyosoebroto, SH., keadilan memiliki ragam makna dan keragaman makna keadilan menjadikan definisi keadilan beragam pula. Pemikiran Aristoteles sebagaimana diuraikan di atas pada akhirnya mulai tergeser dengan munculnya paradigm Galilean atau paradigma mekanistik kausal yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakekatnya merupakan himpunan fragmen yang berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti di tengah alam obyektif. Kecuali obyektif, hubungan antar fragmen (sebut vareabel) itu berlangsung di ranah inderawi dank arena itu pula dapat disimak sebagai sesuatu yang faktual dan actual. Hubungan kaisal antara vareabel itu berlangsung secara mekanistik dapat diproduksi. Oleh sebab itu, setiap kejadian atau terjadinya peristiwa selalu dapat saja diperkirakan atau bahkan diramalkan.54 Apabila seseorang melakukan tindak pidana, kemudian oeh hakim dijatuhi hukuman pidanapenjara merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan hukum tanpa harus mengaitkan dengan dengan nilai-nilai dan hal-hal lain yang dianggap irrasional, sehingga dapat dikatakan hukum yang lahir dari paham positivistik ini tidak lagi dari pengaruh ketuhanan. Pemikiran tentang hukum dan keadilan, dimotori oleh John Rawls yang mengatakan bahwa sebuah masyarakat dikatakan baik bila didasarkan pada dua prinsip, yaitu : Pertama, fairness (kepatutan), yang menjamin bagi semua anggota apapun kepercayaan dan nilai-nilainya. Fairness dalam konsep Rawls lebih dimaksudkan sebagai penekan asas resiproritas (saling menguntungkan), tetapi tidak dalam arti simple reciprority di mana distribusi kekayaan dilakukan tanpa 54 Prof. Dr. Soetandyo Wignyosoebroto, SH., Dua Paradigma Klasik dalam Percaturan Filsafat Hukum dan Filsafat Sosial Untuk Menjelaskan dan Memahami Hakekat Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia, Bahan Tutorial Pelatihan Penyusunan Proposal Disertasi, Yayasan Dewi Sartika, 2005, Halaman 5; 756
melihat perbedaan-perbedaan obyektif di antara anggota masyarakat. Keadilan dalam arti fairness tidak hanya memberikan peluang yang lebih banyak kepada orang-orang yang memiliki talenta atau kemampuan yang lebih baik untuk menikmati pelbagai manfaat sosial, melainkan keuntungan tersebut sekaligus juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung. Kedua, Veil Ignorance, hanya memberikan ketidaksamaan sosial dan ekonomis apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.55 Menurut pandangan ini, seakan disetuji sebuah tatanan masyarajkat jangka panjang yang netral yang tidak mendahulukan nilai-nilai dan harapan-harapan tertentu terhadap nilai-nilai dan harapan-harapan lain yang barangkali ada di dalam masyarakat.56 John Rawls, dalam pengantar buku A Theory of Justice dikemukakan bahwa secara khusus teorinya merupakan kritik terhadap teori teori keadilan sebelumnya yang secara substansial sangat dipengaruhi antara teori utilitarisme dan/atau intuisionisme. Utilitarisme telah menjadi pandangan moral yang sangat dominan pada seluruh pereode filsafat moral modern.57 Paham utilitiarisme mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian, baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan manusia tersebut. Lebih jelasnya adalah apabila akibatnya baik, maka sebuah peraturan atau tindakan dengan sendirinya akan menjadi baik. Demikian sebaliknya, apabila akibat yang ditimbulkan buruk, maka sebuah peraturan atau tindakan menjadi buruk pula. 58 rawls juga mengkritik intuisionisme, karena tidak memberikan tempat memadai pada rasio atau akal. Akan tetapi lebih mengandalkan kemampuan intuisi manusia, 55 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971, halaman 11. 56 Prof. Dr. Mahmuhtaram, SH., MH., op.cit., halaman 42. 57 John Rawls, op. cit., halaman 11-12. 58 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001, halaman 206. 757
sehingga tidak memadai apabila dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan terutama pada waktu terjadi konflik di antara norma-norma moral.59 Teori keadilan yang dibangun Rawls adalah keadilan yang mampu menegakkan keadilan sosial dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dalam perspektif demokrasi. Teori keadilan dianggap memadai apabila dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat yang disebut Rawls sebagai Justice as Fairness. Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai ―kebajikan utama‖ yang harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar suatu masyarakat.60 Rawls juga sebagai pendukung keadilan formal, karena konsistensinya dalam menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial dapat menjadi sinyal untuk itu, yakni berupa keadilan berbasis peraturan. Bahkan yang sifatnya administratif formal sekalipun tetaplah penting, karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama diberlakukan secara sama.61 Keadilan formal menurut Rawls menempati posisi yang sangat penting di samping konsistensi dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun peraturan hukumnya dianggap tidak adil, penerapan secara konsisten paling tidak dapat membantu anggota masyarakat untuk belajar melindungi diri dari pelbagi kemungkinan buruk yang diakibatkan oleh hukum yang tidak adil tersebut. Dengan demikian, sekalipun diperlukan keadilan formal tidak dapat sepenuhnya mendukung terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Menurut Rawls, suatu konsep keadilan hanya efektif mengatur masyarakat apabila konsep keadilan tersebut dapat diterima secara umum, sedangkan keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itulah, teori keadilan yang 59 Ibid. 60 Andre Ata Ulan, op. cit., halaman 23. 61 Ibid. 758
baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair. Menurut Thomas Aquinas, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat saja tidak adil jika bertentangan dengan kesejahteraan manusia, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni : Pertama, penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum tetapi semata-mata karena keinginan penguasa itu sendiri. Kedua, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimiliki. Ketiga, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan hukum yang berkeadilan hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat. Menurut Boaventura De Sousa Santos, dalam bidang hukum harus dipahami beberapa hal sebagai berikut: 1) Bagaimana posisi suatu negara dalam hirarki sistem dunia; 2) Bagaimana jalur historis suatu negara menuju modernisasi; dan 3) Bagaimana kedekatan budaya hukum suatu negara dengan budaya hukum yang lebih dominan. Berdasar tiga hal tersebut di atas, Santos hendak mengatakan bahwa posisi suatu negara dalam sistem dunia, substansi regulasi hukum suatu negara sangat menentukan, sementara untuk menata tuntutan dinamika global menjadi suatu keharusan dengan tanpa harus mengorbankan jati diri dari sebuah nation state, yakni dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan internal suatu bangsa dan kepentingan masyarakat dunia.62 Lebih lanjut Santos mengemukakan 4 (empat) paham yang mendasari managemen global yang dielaborasikan berdasarkan kecenderungan yang melekat pada sifat transglobal kontemporer dalam kompleksitas proses transnasionalisasi, yakni : globalized localism yang berhadapan dengan localized globalism, dan cosmopolitanism yang berhadapan dengan common heritage of humarkind, masing- masing dengan penekanan dan dasar pembenarannya. Apabila globalized localism bertumpu pada penekanan bagaimana menggelobalisir nilai-nilai lokal, maka 62 Muladi, Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi, Makalah, 1995, halaman 6. 759
localized globalized bertumpu pada penekanan bagaimana nilai-nilai glonal dilokalisir atau di manage sesuai dengan nilai, kepentingan serta kebutuhan yang bersifat lokal. Sedangkan cosmopolitanism dan common heritage of humankind bertumpu pada bagaimana menjadi manusia yang merupakan bagian dari paham kemanusiaan sedunia dan/atau warga masyarakat dunia yang terwadai secara total.63 Keadilan dalam perspektif hukum Islam, menempatkan manusia tidak bersifat individu dan tidak pula masyarakat yang diutamakan atau dinomorsatukan, akan tetapi keseimbangan antara individu dan masyarakat. Sebab manusia adalah makhluk misteri yang tidak habis dibicarakan, sebagaimana dapat kita abaca dalam hadits qudsi, ―manusia adalah rahasia-Ku dan Aku-lah yang menjadi rahasianya‖.64 Orang yang menuntut haknya sesuai kadar ketertindasannya bukanlah orang dlalim. Dia bersikap benar jika tidak melampaui kadar ketertindasannya dan penganiayaannya, bahkan Allah akan membelanya, sebagaimana firman-Nya : "Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dlalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada dosa bagi mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dlalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi dengan tidak benar. Meraka itu mendapat adzab yang pedih. Dan orangyang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan". (QS. Asy-Syura : 40-43). Mencermati dan meyakini akan kebenaran ayat tersebut di atas, bahwa balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, ―itulah keadilan‖. Meski demikian, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Inilah nilai-nilai dan bimbingan untuk berbuat baik dan memberi maaf. Berlaku adil dan berbuat kebajikan adalah dua hal yang diperintahkan Allah melalui firman-Nya : "Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan 63 Boaventura De Sousa Santos, Toward a New Cammon Sense : Law, Science and Pollitics in the Paradigmatic Transtition, Routledge, New York, 1995, hal. 269. 64 Ahmad Luqman, Hakekat Manusia, TP., Kota Baru Kalimantan Selatan, 1985, halaman 9. 760
(ihsan)".(QS. An-Nahl : 90). Ihsan yang dimaksud disini menurut pendapat banyak ulama adalah memberi maaf. Keadilan menurut konsep hukum Islam adalah lebih jelas dan tegas dengan prinsip berimbang dan/atau tidak sama sekali, artinya berbuat ihsan (memberi maaf), sebagaimana firman Allah : "Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat), bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan setiap luka ada qishasnya (balasan yang setimpal)".(QS. Al-Maidah : 45). Pada sisi lain, Allah Maha Pemberi maaf dan Maha Pengampun : "Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pemberi Maaf dan Maha Pengampun ".(QS. Al-Hajj : 60). Kalau Allah yang Maha Kuasa atas segala- galanya saja benar-benar Maha Pemberi maaf dan Maha Pengampun, maka alangkah mulianya bagi manusia yang teraniaya oleh manusia lainnya atas dirinya mau memberi maaf, firman Allah : "Barangsiapa merelakannya (hak membalas) maka itu (menjadi) penebus dosa baginya".(QS. Al-Maidah : 45). Membela diri adalah hak bagi setiap orang apabila dia diperlakukan dzalim oleh sesamanya, firman Allah : "Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan dzalim, mereka boleh membela diri".(QS. Asy-Syura : 39). Bahkan apabila penganiayaan fisik yang mengakibatkan kematian bagi pihak yang dianiaya, maka keluarganya berhak menuntutnya secara hukum secara setimpal, firman Allah : Barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah member wewenang kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampau batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia akan ditolong". (QS. Al-Isra' : 33). Emosional dan amarah itu manusiawi, sedangkan penganiayaan adalah haram. Untuk itu, tidak selamanya orang yang dianiaya sanggup bersabar dan orang yang menganiaya bisa dimaafkan. Oleh karena itulah ditetapkan hukum qishas di dunia, firman Allah : ―Di dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa". (QS. Al-Baqarah :179). Dewasa ini, banyak penindas yang jika dibiarkan, dia akan terus menindas dengan jahat dan merusak. Maka sifat memaafkan tidak selamanya aplikabel, sebab kadangkala sifat memaafkan dipahami oleh sebagian orang sebagai sikap ketidakberdayaan. Bahkan, memaafkan dipahami sebagai sikap pasrah dan 761
menyerah diri kepada penindasan. Oleh karena itu, para penindas akan terus menindas dan sewenang-wenang, maka untuk menegakkan keadilan yang berdampak positif untuk kelangsungan hidup secara damai dan menimbulkan efek jera bagi orang yang berbuat dzalim terhadap sesama, maka Allah berfirman : Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah). Damaikanlah keduanya dengan adil. Berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".(QS. Al-Hujurat: 9). Keadilan tidak selalu selesai dengan ihsan (memberi maaf), sebab banyak orang yang salah dalam memahami sifat pemaaf (biasanya rakyat jelata) dan menyatakan bahwa mereka memiliki sifat mulia, yaitu rela mendahulukan kepentingan umum. Seolah mereka menindas masyarakat secara kontinyu, sambil meminta masyarakat untuk sabar menghadapi penindasan mereka : sabarlah kalian menerima penindasan ini, sabarlah kalian menerima kedzaliman ini, sabarlah kalian menghadapi musibah ini, sabarlah kalian menghadapi ketidakamanan ini, sabarlah kalian menghadapi kemacetan jalan ini, sabarlah kalian menghadapi kerusakan jalan ini yang telah menelan korban kematian, dan sabar-sabar lainnya... walau harga diri orang lemah direndahkan. Hal ini sungguh jauh perbedaan antara sifat pemaaf dengan sifat lemah, pengecut dan menyerah. V. PENUTUP Penegakan hukum merupakan suatu proses berdasar aturan hukum dengan itikad untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah hingar bingarnya hidup dan kehidupan sosial masyarakat, untuk itu menurut International Commission of Jurists perlu diberi dukungan yang memadai untuk memajukan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar dari aturan hukum itu.65 Meski demikian, keadilan tidak mutlak bersumber pada peraturan hukum tertulis, kalau kenyataannya hukum tertulis itu 65 Morris Ginsberg, Keadilan dalam Masyarakat, Pondok Idukasi, Bantul Yogyakarta, 2003, halaman 35. 762
daya tariknya sebagai institusi pemberi jaminan atas keadilan sudah lenyap sama sekali dalam alam kesadaran manusia dewasa ini. Keadilan yang membumi dan berdampak sosial kemasyarakatan tidak selalu selesai dengan ihsan (memberi maaf), sebab banyak orang yang salah dalam memahami sifat pemaaf (biasanya rakyat jelata) dan menyatakan bahwa mereka memiliki sifat mulia, yaitu rela mendahulukan kepentingan umum. Seolah mereka menindas masyarakat secara kontinyu, sambil meminta masyarakat untuk sabar menghadapi penindasan mereka : sabarlah kalian menerima penindasan ini, sabarlah kalian menerima kedzaliman ini, sabarlah kalian menghadapi musibah ini, sabarlah kalian menghadapi ketidakamanan ini, sabarlah kalian menghadapi kemacetan jalan ini, sabarlah kalian menghadapi kerusakan jalan ini yang telah menelan korban kematian, dan sabar-sabar lainnya walau harga diri orang lemah direndahkan. Hal ini sungguh jauh perbedaan antara sifat pemaaf dengan sifat lemah, pengecut dan menyerah. Keadilan menurut konsepsi W.A.M. Luypen, adalah sebuah sikap, yaitu sikap keadilan. Karena itu, keadilan sebagai sebuah sikap memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan memperkembangkan perikemanusiaan. Tanpa sikap ini, hidup bersama antar manusia tidak mungkin terbangun dengan baik. Apa yang memajukan perikemanusiaan adalah adil, dan apa yang menentangnya adalah tidak adil. Namun harus diingat, isi perikemanusiaan itu sendiri tidak pernah dapat ditetapkan sebagai sesuatu yang kekal. Sebab kebenaran tentang hidup bersama dalam ko-eksistensi tidak pernah lengkap, tetapi berkembang dalam sejarah. Maka tidak terdapat norma-nomra hukum alam yang tetap. Yang penting adalah adanya sikap keadilan. Hanya dengan adanya sikap keadilan dalam hidup bersama, maka dimungkinkan terciptanya perikemanusiaan. 763
DAFTAR PUSTAKA UU Kekuasaan Kehakiman UU Peradilan Umum Buku II MA RI Buku-buku tentang sosiologi dan antropologi hukum Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni Bandung 1986 E. Utrecht/M.saleh Djindang, pengantar dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan Jakarta 1989 Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press 2006 Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Akademika Presindo Jakarta 1995 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta Bandung 1989 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung 2009 Harifin A Tumpa, Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata, Tanjung Agung Jakarta 2012 Marsiman Prodjohamidjojo,putusan Pengadilan, Ghalia indonesia jakarta 1983 Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, memahami Hukum di Indonesia IMR Press jakarta 2011 Bambang Sutiyono, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII press Yogyakarta 2011 Widodo Dwi Putro, Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Genta Publishing Yogyakarta 2011 764
Lampiran: 1 PERADILAN AGAMA, SUPREMASI HUKUM DAN MASYARAKAT MADANI OLEH Nur Moklis,SHI.,S.Pd1. I. PENDAHULUAN Sebagaian Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa Pengadilan agama adalah "Pengadilan Second Line", yaitu lembaga peradilan yang dianggap tidak mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum di Indonesia. Namun demikian hal tersebut telah terbantahkan, Peradilan Agama mengalami perubahan yang sangat pesat seiring perubahan waktu dan setelah penyatuan atap lembaga- lembaga peradilan di Indonesia yang terdiri empat lingkungan peradilan, yaitu: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Agama mulai berbenah untuk mereformasi diri untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nilai pengabdian dan tanggungjawab sebagai bagian dari warga peradilan untuk mewujudkan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta upaya mencapai visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu mewujudkan "Peradilan Yang Agung". Menjadi sebuah keniscayaan bagi seluruh aparat peradilan Agama untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan supremasi hukum yang menjadi amanat Undang-Undang. Perlu diketahui bahwa jumlah Aparat Peradilan agama sekitar 11.579 pada periode akhir desemder 2012. Aparat Peradilan Agama yang terdiri 8.363 orang tenaga teknis dan 3.216 tenaga non teknis. Adapun tenaga teknis terdiri 3.670 hakim, 3.276 panitera, 1.419 tenaga kejurusiataan. Dari jumlah 11.579 orang tersebut, 1.512 orang bertugas di PTA/MSA dan 10.067 bertugas di PA/MS2. Dengan jumlah aparat yang cukup terbatas, karena jumlah tersebut harus dibagi pada 359 satuan kerja Pengadilan tingkat pertama dan 29 satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama. Rasio aparat peradilan Agama akan tidak seimbang jika dilihat jumlah perkara yang dihadapi setiap tahunnya, pada tahun 2011 perkara yang masuk di pengadilan agama sejumlah 363.448 perkara, pada tahun 2012 mengalami peningkatan 404.857 perkara, sangat dimungkinkan pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan jumlah perkara jika dilihat dari grafik peningkatan perkara dalam lima tahun terakhir dan juga masih tambahan dengan jumlah perkara yang tersisa dari tahun sebelumnya yang rata-rata 72.000-an perkara. 1 Cakim Angkatan VII PPC Terpadu, bertugas di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus. 2 Majalah Peradilan Agama Edisi Mei 2012 hal. 61-62. 765
Meskipun ratio jumlah aparat peradilan agama dengan jumlah perkara yang diterima masih tidak seimbang namun dengan kemajuan teknologi ―sistim informasi administrasi perkara peradilan agama" (SIADPA) dan komitmen untuk menggenjot reformasi birokrasi yang merupakan suatu keniscayaan lembaga peradilan, Badan peradilan Agama mencanangkan program prioritas yang merupakan tindak lanjut dari Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010-2035, adapun 7 program prioritas tersebut adalah: penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengelolaan website, pelayanan publik dan meja informasi, implementasi SIADPA, pengawasan dan "justice for all" yang terdiri dari fasilitas prodeo, sidang keliling dan posbakum. II. PERMASALAHAN BANGSA DAN MELEMAHNYA SUPREMASI HUKUM Permasalahan berbangsa dan bernegara semakin lama semakin komplek, baik dalam ranah politik, hukum, ekonomi dan dimensi kemasyarakatan yang lain. Masyarakat dipertontonkan dengan berbagai ―perseturuan" politik oleh elit-elit partai dinegeri ini, baik yang duduk di pemerintahan maupun di DPR. sebagian masyarakat menganggap sebagai hiburan, karena para elit tersebut mengatasnamankan membela kepentingan masyarakat, tapi tidak sedikit yang merasa bosan dengan pertunjukan dagelan politik oleh para elit partai tersebut. Sebagian Masyarakat mengatakan kualitas penegakan hukum yang ada sekarang terus menurun karena pemerintah kurang peduli dalam penegakan hukum. Imbasnya, kasus-kasus besar tidak terselesaikan. Disisi lain para penegak hukum selalu dicerca, dihujat, dicai-maki oleh sebagian masyarakat, baik itu polisi, jaksa, hakim secara individu penegak hukum itu sendiri bahkan mengarah pada lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga peradilan itu sendiri. Salah satu contoh seperti yang dilontarkan oleh advokat seneor OC Kaligis dalam acara Indonesia lawer club yang disiarkan secara nasional oleh TVone, ketika membahas perkara Macica Mukhtar bertema "Perjuangan Machicha Mukhtar Berujung Duka" Senin malam (29/4). Tentu banyak hal yang menyebabkan sebagian masyarakat melakukan tindakan tersebut, antara lain karena dari aspek prilaku para penegak hukum yang tidak mencerminkan prilaku ideal, karena masyarakat sudah tidak percaya pada aparat penegak hukum karena sistim yang dianggap korup atau beribu alasan yang dari masing-masing individu tersebut yang belum terungkap dengan uraian kata, bahkan ada yang menggunakan bahasa "pokoke", pokoke ora percoyo (pokoknya tidak percaya) meskipun tanpa ada alasan yang mendasarinya. Memang banyak hal yang harus diperbaiki diberbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara baik dari sisi politik, hukum, ekonomi dan lainnya. Hal tersebut tentu membutuhkan peranan maksimal dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif baik dari tingkat pusat sampai daerah, DPR sebagai lembaga legislatife yang berperan merumuskan undang-undang bersama pemerintah, Mahkamah Agung 766
dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang merupakan tempat terakhir masyarakat menemukan keadilan, serta lembaga-lembaga Negara lainya. Kemudian pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: 1. Bagaimana peranan Peradilan Agama dan/ Mahkamah syar"iyah untuk memecahkan permasalahan bangsa dan/ memenuhi kebutuhan masyarat Indonesia?. 2. Mengapa sebagaian masyarakat masih menganggap peradilan agama sebagai peradilan "Second Line"?. Dua pertanyaan ini akan makin actual jika dihadapkan dengan berbagai perkembangan politik hukum di Indonesia yang makin progresif setelah bergulirnya era reformasi saat ini. Peradilan Agama didukung dengan sumberdaya manusia yang handal, hal ini diketahui dengan indicator pendidikan formal aparat peradilannya yaitu: 26 orang berpendidikan Doktor (S3), 1.814 orang berpendidikan Magister (S2), 5.393 orang berpendidikan Sarjana (S1), 248 berpendidikan DIII dan SLTA 880 orang3, diharapkan menjadi asset bangsa yang sangat berharga untuk menjadi salah satu alat pengurai benang kusut yang dihadapai masyarakat dan bangsa Indonesia. Disisi lain kompetensi absolute Peradilan Agama sesuai dengan Undang- Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:A. Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah. Pada penjelasan pasal di atas yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 1. Izin beristri lebih dari seorang; 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. Dispensasi kawin; 4. Pencegahan perkawinan; 5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah; 6. Pembatalan perkawinan; 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 8. Perceraian karena talak; 9. Gugatan perceraian; 3 Ibid. 767
10. Penyelesaian harta bersama; 11. Penguasaan anak-anak; 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17. Penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wall dicabut; 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam; 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalap tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. 768
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pembegan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Yang dimaksud dengan "wakaf' adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harts benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. Yang dimaksud dengan "shadagah" adalah perbuatar; seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata. Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. Bank syari'ah; b. Lembaga keuangan mikro syari'ah. c. Asuransi syari'ah; d. Reasuransi syari'ah; e. Reksa dana syari'ah; f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. Sekuritas syari'ah; h. Pembiayaan syari'ah; i. Pegadaian syari'ah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. Bisnis syari'ah. 769
Menurut Dr Mukti Arto,SH.,MH.4 Ruang Lingkup Perkara Ekonomi Syariah, dalam hal ini, kompetensi absolut pengadilan agama meliputi beberapa aspek perbankan syariah dan kegiatannya dalam menjalankan ekonomi syariah yang, antara lain, meliputi: 1. Kelembagaan (perorangan dan/atau badan hukum) dalam perbankan syariah; 2. Akad (perjanjian) yang dibuat dalam perbankan syariah; 3. Kegiatan (operasionalisasi) perbankan syariah; 4. Sengketa tentang status hukum kelembagaan perbankan syariah; 5. Sengketa tentang akad (perjanjian) dalam perbankan syariah; 6. Sengketa tentang prestasi dan wanprestasi; 7. Sengketa tentang arbitrase syariah; 8. Sengketa tentang kepailitan syariah; 9. Sengketa tentang perlindungan nasabah dalam perbankan syariah; 10. Sengketa tentang pengingkaran terhadap arbiter pada arbitrase syariah; 11. Penunjukan arbiter ketiga pada arbitrase syariah; 12. Penilaian secara formal terhadap putusan arbitrase syariah; 13. Penetapan penolakan/perintah eksekusi putusan arbitrase syariah; 14. Tindak lanjut penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada badan arbitrase syariah (UU No.30 Th 1999); 15. Menyelesaikan sengketa kepailitan (UU No.37 Tahun 2004); 16. Menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada umumnya; 17. Melaksanakan putusan sengketa ekonomi syariah (putusan PA, basyarnas, dan gross akte); 18. Menunjuk arbiter pada basyar yang disengketakan; 19. Menyelesaikan sengketa tentang putusan basyarnas; 20. Mendaftar (mendeponir) putusan basyarnas; 21. Mengeksekusi putusan basyarnas; 22. Menetapkan kepailitan debitur; 4 Disarikan dari Makalah Dr.H.A. Mukti Arto, Kerangka Hukum Muamalah Bidang Ekonomi Syariah Studi Mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Menyelesaikan Kasus-Kasus di Pengadilan Agama, Bahan Diklat II Program PPC Terpadu Angkatan VII Peradilan Agama seluruh Indonesia Tanggal 24 September sd 28 November 2012 Pudiklat Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI di Mega Mendung, Bogor. Hal.17-18. 770
23. Menetapkan pengampu (curator); 24. Menetapkan hakim pengawas; 25. Menyelesaikan sengketa kepailitan dalam kegiatan ekonomi syariah Sementara untuk Mahkamah Syar'iyah aceh mendapatkan perluasan kompetensi absolute berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 pasal 128 ayat 3-4 yang berbunyi: (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukumperdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al- syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh. Jika dalam hukum keluarga Mahkamah syar'iyah memiliki kompetensi absolute yang sama dengan peradilan Agama, maka dalam bidang muamalah berdasarkan Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan syari'at islam mahkamah syar'iayah Aceh berwenang mengadili perkara-perkara yang meliputi: 1. Jual beli 2. Hutang piutang 3. Qiradh (Permodalan) 4. Musaqah, muzara`ah, mukharabah (bagi hasil pertanian) 5. Wakilah (Perwakilan) 6. Syirkah (Perkongsian) 7. `Ariyah (Pinjam-meminjam) 8. Hajru (Penyitaan harta) 9. Syuf`ah (Hak lang-geh) 10. Rahnun (Gadai) 11. Ihya`ul mawat (Pembukaan la-han) 12. Ma`din (Tambang) 13. Luqathah (Barang temuan) 14. Perbankan 15. Ijarah (Sewa me-nyewa) 16. Takaful 17. Perburuhan 771
18. Wakaf 19. Hibah 20. Shadaqah 21. Hadiah Kemudian timbul satu pertanyaan apakah mahkamah syar`iyah dengan kekhususannya hanya berwenang mengadili bidang muamalat versi qanun no.10 tahun 2002 dan tidak berwenang mengadili ekonomi syariah versi uu no. 3 tahun 2006 ? menurut Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH, dalam disertasinya yang berjudul Mahkamah Syar`iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional (2009 :369) berpendapat bahwa perkara-perkara ekonomi syariah juga merupakan kewenangan Mahkamah Syar`iyah dalam bidang muamalah , karena dalam konteks ini Pengadilan Agama perlu dibaca sebagai Mahkamah Syar`iyah. Dengan demikian Mahkamah syar'iyah juga berwenang mengadili ―ekonomi syari'ah‖ yang meliputi : 1. Bank syari'ah; 2. Lembaga keuangan mikro syari'ah; 3. Asuransi syari'ah; 4. Reasuransi syari'ah; 5. Reksa dana syari'ah; 6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 7. Sekuritas syari'ah; 8. Pembiayaan syari'ah; 9. Pegadaian syari'ah; 10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan 11. Bisnis syari'ah. Dalam bidang Jinayah mahkamah syar'iyah berwenang mengadili perkaraperkara yang meliputi: hudud, Qishas/diyat dan ta'zir, secara rinci sebagai berikut: Perkara Hudud, yang meliputi : 1) Zina 2) Qadzaf (Menu-duh berzina) 3) Mencuri 772
4) Merampok 5) Minuman ke-ras dan Nafza 6) Murtad 7) Pemberontakan Perkara Qishash/Diyat, meliputi : 1) Pembunuhan 2) Penganiayaan Perkara Ta'zir, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash, meliputi : 1) Judi 2) Penipuan 3) Pemalsuan 4) Khalwat 5) Meninggalkan shalat fardhu 6) Meninggalkan puasa Ramadhan. Dalam perkembangan berikutnya lahirlah Qanun-Qanun yang mengatur secara teknis tentang hukum jinayat/ Pidana syariah meskipun belum mencakup tentang keseluruhan seperti ketentuan Undang-Undang No.11 pemerintahan aceh dan Qanun nomor 02 tahun 2002 tentang peradilan syariat islam di aceh. Qanun yang dilahirkan antara lain Qanun no. 11 tahun 2002 tentang aqidah, ibadah dan syiar islam, Qanun no. 12 tahun 2002 tentang minuman Khamer dan sejenisnya, Qanun no.13 tahun 2002 tentang maisir (perjudian), Qanun no.14 tahun 2002 tentang khalwal (mesum). tahun 2006 Dari beberapa indicator di atas, pertama terkait mempuninya sumberdaya manusia aparat Peradilan Agama saat ini. Kedua kewenangan absolute peradilan agama dan/Mahkamh syar'iyah yang telah dimilikya. Ketiga Progaram prioritas Badan Peradilan Agama yang telah dan sedang dijalankan. penulis berpendapat lembaga Peradilan Agama saat ini pantas mendapatkan dukungan dari masyarakat dan bangsa reformasi diri serta memaksimalkan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia untuk semakin meningkatkan Disisi lain apatisme sebagian masyarakat tentang kemampuan yudisial Peradilan Agama dan/Mahkamah Syar'iyah akan terbantahkan dengan sendirinya seiring dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum oleh masyarakat Indonesia. Betapa terperangahnya kita ketika melihat fenomena yang sangat tidak seperti yang diopinikan sebagian kontras. Peradilan Agama ternyata 773
masyarakat, sebagai peradilan perceraian semata, namun juga semakin komplek dengan perkembangan politik hukum di Indonesia. Kompleksitas perkara-perkara yang diterima, diperiksa dan diadili Peradilan Agama dan/ Mahkamah Syar'iyah dalam jumlah yang begitu besar, tentunya memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam menegakkan hukum dalam bingkai sistem peradilan nasional. III. PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA Seperti telah penulis jelaskan di atas, Peradilan Agama dengan jumlah satuan kerja yang menjangkau seluruh pelosok indonesia, didukung dengan sumber daya manusia yang sedemian handal, kompetensi absolute yang sedemikian luas serta dengan komitmen transparansi dan pengabdian terhadap masyarakat dan bansa Indonesia guna menegakkan supremasi hukum, adalah merupakan salah satu indicator bahwa Peradilan Agama bukan hanya salah satu lembaga penegak hukum namun juga lembaga yang mampu memecahkan problematika para pencari keadilan dan serta salah satu alat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketika sebagian masyarakat menyatakan ketidak percayaanya kepada lembaga-lemabaga penegak hukum ditanah air, Peradilan agama tidak menjawabnya dengan membela diri secara membabi buta atau dengan cara mengambing hitamkan pihak lain, namun selalu menginstropeksi diri dengan sikap dewasanya dan berusaha menjawab dengan tindakan-tindakan positif, seperti transparansi birokrasi sehingga semua elemen masyarakat dapat memantau seluruh tahapan atau prosedur beracara dipersidangan, biaya perkara, jadwal sidang, pengambilan sisa panjar biaya perkara dan hak-hak lainnya dengan lelusa melelui Website Peradilan Agama yang telah disediakan oleh masing-masing satuan kerja serta bisa mendatangi langsung meminta informasi dari meja informasi yang telah tersedia. Dengan pemanfaatan teknologi informasi serta sumberdaya manusia yang ada Peradilan Agama muncul dan tampil sebagai lembaga peradilan modern yang ideal, telah mengilangkan kesan atau legitimasi sebagian masyarakat Indonesia 774
bahwa Peradilan Agama itu ―endeso‖. Hal tersebut bukanlah pencapaian instan melainkan melalui tahapan yang panjang dengan menkombinasikan antara pengabdian terhadap masyarakat dan bangsa indonesia serta mencontoh budi pekerti suri tauladan yang tak terbantahkan sepanjang masa yaitu Nabi Muhammad SAW. Disisi lain terbentuknya masyarakat yang ideal, taat hukum, menjunjung tinggi keberadaban adalah dambaan setiap individu, tatanan sedemikian itu sebagian pakar menyebutnya sebagai sivil society atau masyarakat madani. Nur Cholish Majid mendefinisikan Masyarakat madani adalah suatu tatanan kemasyarakatan yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan). Sementara A.S. Hikam mendefinisikan pengertian masyarakat madani berdasarkan istilah civil society. Menurutnya, civil society didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan: a. Kesukarelaan (voluntary), artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. b. Keswasembadaan (self generating), artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi. c. Keswadayaan (self supporting), artinya kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain. d. Kemandirian yang tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara. e. Keterkaitan dengan norma-norma hukum, yang artinya terkait pada nilai- nilai hukum yang disepakati bersama. Dalam bahasa sederhana masyarakat madani adalah tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan public serta mentaati aturan hukum dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan saling menghormati satu dengan lainnya. Peradilan Agama dan atau Mahkamah syar'iyah sampai saat ini mayoritas perkara yang diterima, diperiksa dan diadili adalah hukum keluarga dalam berbagai bentuk derivasinya, selebihnya adalah perkara sengketa ekonomi syari'ah dan pidana/ jinayah khusus untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh. Jika dilihat dari fenomene tersebut 775
peranan Peradilan Agama sangat menentukan dalam mengawal tegaknya supremasi hukum, perlindungan hak-hak kaum wanita dan anak-anak. Disisi lain kuatnya sistem kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara adalah jika individu, satu satuan keluarga dalam masyarakat dalam kondisi ideal sehingga tercipta komunitas ideal dan dalam sekala besar menjadi sebuah tatanan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang ideal pula. Dari berbagai korelasi fakta tersebut tidak berlebihan jika keberadaan Peradilan Agama dan atau Mahkamah Sar'iyah bukan lagi dianggap sebagai penghalang modernitas ummat, namun menjadi salah satu suplemen dalam mewujudkan tatanan masyarakaat ideal yang sangat diharapkan masyarakat dan bangsa Indonesia, yang sebagian kalangan menyebutnya sebagai civil society atau masyarakat madani. IV. PENUTUP Telah dan sedang terjadi perubahan paradigma berpikir dikalangan aparat disetiap lembaga Negara, termasuk di dalamnya aparat Peradilan Agama dari paradigma feodal keparadigma pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengedepankan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan kerja keras, keunggulan sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan dukungan berbagai elemen masyarakat Indonesia, Peradilan agama telah berhasil mereformasi diri menjadi lembaga peradilan modern yang pantas dibanggakan. Tentu hal tersebut tidak boleh berhenti, namun harus dipertahankan dan selalu ditingkatkan, baik pada aspek kinerja masing-masing aparat peradilan agama dan selalu memperbaiki sistem pelayanan terhadap masyarakat. 776
PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN TERHADAP PIHAK BERPERKARA [MASIH DAN TETAP] WAJIB Oleh: Ahmad Z. Anam, M.S.I.1 Mayoritas institusi Pengadilan Agama tampaknya beramai-ramai meng-contra legem Pasal 52 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 64 A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama. Secara de jure, kedua pasal tersebut tegas menyatakan bahwa pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Namun secara de facto, hanya beberapa pengadilan saja yang memenuhi amanat hukum tertulis tersebut. Jamaknya, pengadilan hanya akan memberikan salinan putusan jika ada permintaan dari pihak. Namun, pengadilan tidak serta merta menjadi objek yang dipersalahkan dalam problematika ini. Tidak disampaikannya salinan putusan tersebut tidaklah lahir dalam ruang kosong; ia merupakan anak dari dinamika faktual yang terjadi di lingkungan peradilan agama, yang akan penulis jabarkan dalam artikel ini. Terlepas dari realitas di atas, putusan pengadilan tetaplah akta otentik,2 karya ilmiah,3 mahkota hakim,4 dan bahkan ada yang menyetarakannya dengan keputusan Tuhan (judicium dei)5 yang wajib disampaiakan kepada yang berhak: pihak berperkara. Penafian penyampaian salinan putusan merupakan penyimpangan amanat pasal 27 ayat 1 Calon Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dan Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) Angkatan II MA-RI. 2 Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut kektentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, dikutip dari Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi 2010. 3 A. Mukti Arto, Kapita Selekta Hukum Acara Pengadilan Agama Tata Urutan Pemeriksaan Perkara Di Persidangan Melalui Pendekatan Yuridis Akademis, Bahan Diklat II Program PPC Terpadu Angkatan VII Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tanggal 24 September sd 28 November 2012, Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI di Mega Mendung, Bogor. 4 Trubus Wahyudi, dalam artikel ―independensi hakim, kode etik dan pedoman perilaku hakim, penegakan hukum dan keadilan, serta pengawasan masyarakat‖ 5 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. Ke-10, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010) hlm. 872 777
(1) Undang-undang Dasar 1945 , pasal 52 Ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 dan pasal 64 A ayat (2) UU No. 50 tahun 2009. Bertolak dari kesenjangan antara das sollen dan das sein tersebut, lahirlah pertanyaan mendasar: sejatinya, bagaimana kedudukan putusan dalam konstelasi hukum nasional? Apa kendala inti atas tersendatnya penyampaian salinan putusan? Bagaimana sikap Mahkamah Agung dalam persoalan tersebut? Lantas, bagaiamana tawaran solusinya? Putusan : Akta Otentik, Karya Ilmiah dan Mahkota Hakim Putusan adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota serta panitera pengganti dan diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaiakan perkara pihak.6 Tiap putusan pengadilan merupakan akta otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang.7 Berpijak dari sinilah kemudian putusan pengadilan disebut sebagai entitas yang memiliki kekuatan pembuktian.8 Untuk dapat dijadikan alat bukti, putusan haruslah tertulis, tidak cukup dengan pengucapan di persidangan. Oleh sebab itu, putusan sebagai akta otentik harus dimiliki dan disampaikan kepada yang berhak. Selain akta otentik, menurut A. Mukti Arto, putusan juga merupakan sebuah karya ilmiah. Pemeriksaan perkara di persidangan secara akademik merupakan penelitian ilmiah: penelitian untuk memperoleh data obyektif dan konkrit.9 Ia dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena bersifat logis sistematis dan metodis. Pemeriksaan tersebut kemudian dianalisa, disimpulkan dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang bernama putusan. Tentunya akan sangat disayangkan, jika sebuah karya ilmiah hanya tersimpan rapi di rak berkas perkara berdebu, tanpa pernah terbaca, minimal oleh pihak yang berkepentingan: pihak berperkara. 6 Definisi ini penulis sarikan dari berbagai pendapat ahli hukum dan undang-undang yang ada. 7 Pasal 62 Undang-undang No. 7 tahun 1989, lihat juga Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-6 (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 242. 8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-6 (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 310. 9 A. Mukti Arto, Kapita Selekta...hlm. 1. 778
Kredibilitas hakim dipertaruhkan dalam putusan. Oleh sebab itulah putusan disebut- sebut sebagai mahkota hakim. Bagaimana mungkin pihak mengetahui kualitas mahkota hakim jika ia hanya diucapkan secara lisan saja, itu pun biasanya sebatas kepala dan amar putusan semata. Untuk menguji kualitas mahkota hakim, pihak harus membaca, mencermati, kemudian menilai putusan. Dengan alasan ini, penyampaian salinan putusan merupakan wasilah tak tertawar. Kendala Teknis Kendala teknis penyampaian salinan putusan, diakui maupun tidak menjadi momok besar untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut. Kendala itu memang nyata adanya, bukan alasan yang mengada-ada: mulai dari kendala membludaknya perkara, kurang pegawai, dominasi perkara perceraian - yang menurut sebagian orang hal terpenting adalah akta cerainya, bukan putusannya, juga kendala pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta biaya penyampaian salinan putusan. Namun, apapun kendalanya, amanat undang-undang tetaplah amanat undang-undang. Terlebih lagi, amanat tersebut demi kemashlahatan. Tidak ada alasan untuk mengesampingkan ketentuan itu. Penafian penyampaian salinan putusan, justru akan semakin mengerdilkan eksistensi Pengadilan Agama di mata publik. Stigma ―Pengadilan Agama adalah tukang menceraikan dan membuat surat cerai‖ tentunya akan semakin kentara, jika produk pengadilan yang diterima pihak berperkara (khususnya dalam perkara perceraian) hanyalah akta cerai semata. Dengan adanya penyampaian seluruh jenis salinan putusan, opini publik terhadap Pengadilan Agama tentunya akan berubah ke arah positif. Dinamika Kebijakan Mahkamah Agung Minimal ada tiga kebijakan Mahkamah Agung menyikapi kewajiban penyampaian salinan putusan ini: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2010, tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011, tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dan terakhir Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan. 779
Dalam SEMA No. 2 tahun 2010, demi amanat undang-undang dan demi peningkatan pelayanan peradilan, Mahkamah Agung tegas menyatakan pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada pihak berperkara minimal 14 (empat belas hari) setelah putusan diucapkan. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut, Ketua Pengadilan akan dikenai sanksi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang terkait. Namun, pada tahun 2011, dilatari dengan beberapa pengaduan tentang sulitnya penyampaian salinan putusan, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 tahun 2011 yang mencabut SEMA No.2 tahun 2010. Ketentuan kewajiban ―menyampaiakan‖ salinan putusan dirubah menjadi kewajiban ―menyediakan‖ salinan putusan dalam tempo paling lambat 14 hari. SEMA inilah yang kemudian banyak dipedomani pengadilan untuk tidak menyampaiakan salinan putusan. Kebijakan terakhir lahir saat diterbitkannya SK KMA 026/KMA/SK/II/2012. Dalam angka IV huruf E keputusan ini, pengadilan diperintahakan mengirimkan salinan putusan, termasuk kepada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan. Kebijakan terakhir ini, menurut hemat penulis adalah qaul jadid-nya Mahkamah Agung. Inilah yang paling bersinergi dengan amanat undang-undang dan semangat peningkatan pelayanan peradilan. Konklusi dan Tawaran Solusi Benang merah yang dapat ditarik dari artikel ini adalah: penyampaian salinan putusan terhadap pihak berperkara, ditinjau dari amanat peraturan perundang-undang, kebijakan Mahkamah Agung serta spirit peningkatan pelayanan peradilan adalah wajib dilaksanakan. Terkait tawaran solusi, penulis sangat sadar atas keterbatasan pengalaman administrasi peradilan. Namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menawarkan teknis penyampaian yang sederhana, tidak ribet, juga tidak memberatkan. Dari sekian alternatif yang ada, penulis mengajukan satu alternatif terbaik: penyampaian salinan putusan kepada pihak berperkara dilakukan sesaat setelah putusan diucapkan. Khusus dalam perkara verstek, bagi pihak tergugat/termohon, salinan putusan disampaiakan bersamaan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti 780
Pengadilan Agama. Mengenai pemungutan PNBP atas salinan putusan, sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2008, dapat ditaksir dan dibayarkan dalam panjar biaya perkara. Alternatif ini tentunya hanya dapat dilaksanakan jika saat pengucapan putusan, putusan tertulis (putusan versi cetak) telah benar-benar siap.10 Untuk mendukung hal ini, tentunya hakim dituntut untuk mengubah ―adat‖ persidangan yang ada. Jika biasanya putusan diucapkan tanpa menunggu selesaianya putusan tertulis, maka demi ―proyek luhur‖ ini, agenda persidangan diubah menjadi: pasca agenda kesimpulan para pihak, majelis menunda sidang untuk musyawarah majelis. Kesempatan inilah yang digunakan untuk musyawarah dan penyelesaian putusan tertulis. Sehingga pada sidang pengucapan putusan, putusan tertulis benar-benar siap dan matang, salinannya pun sudah siap disampaikan. Hemat penulis, inilah idealitas persidangan. Upaya menuju idealitas persidangan tersebut mungkin akan terasa berat, jika sebatas diangan-angan. Namun sejatinya, jika dilakoni dengan dasar pengilhaman atas tugas dan tanggungjawab hakim, tentunya tidak akan menjadi persoalan berarti. Terlebih, jika tuntutan idealitas ini dikaitkan dengan kenaikan tunjangan hakim sebagaimana diatur dalam PP No. 94 tahun 2012, tentunya akan linear. Wallahu a'lam.(*) 10 Sesuai instruksi SK KMA No. 5 tahun 1959 dan No. 1 tahun 1962. 781
DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke- 6, Kencana: Jakarta, 2012. Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir berperkara, Ghalia Indonesia: Bogor, 2012. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. ke-10, Sinar Grafika: Jakarta, 2010. Undang-undang No.50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama. Undang-undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2010, tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011, tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan. 782
SAKSI KELUARGA UNTUK SELURUH JENIS PERKARA PERCERAIAN, CAKAPKAH? Oleh: Ahmad Z. Anam, M.S.I.1 Kegelisahan akademik penulis untuk mengkaji persoalan saksi keluarga ini terinspirasi dari perdebatan panjang terkait cakap atau tidaknya saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan selain syiqaq.2 Dalam ketentuan umum hukum acara perdata, salah satu syarat formil saksi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 145 H.I.R., 172 ayat (1) R.Bg, dan 1910 KUH Perdata adalah bahwasannya saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perdata tertentu yang telah dikecualikan oleh undang-undang tersebut. Sayangnya, ketentuan tentang sengketa perceraian tidak dapat ditemukan dalam pengecualian tersebut. Selain pengecualian tersebut, juga terdapat lex specialis dalam konteks saksi keluarga ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, dalam perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq3, saksi keluarga juga cakap (bahkan wajib) didengar keterangannya. Sayangnya juga, ketentuan ini hanya berlaku pada perkara syiqaq, bukan yang lain. Realitasnya, dalam pemeriksaan perceraian, jamak kita temui meskipun alasan perceraian bukanlah syiqaq (misal: perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi, atau perceraian dengan alasan salah satu pihak pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan 1 Penulis adalah Calon Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dan Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) Angkatan II MA-RI. 2 Diskursus ini berawal dari diskusi kelas pada Diklat PPC Terpadu angkatan II MA-RI dalam materi perceraian dengan alasan syiqaq, pemateri Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., di kampus Badan Litbang Diklat Hukum dan Teknis Peradilan MA-RI, tanggal 27 Juni 2013. 3 Menurut penjelasan Pasal 76 (1) UU No. 7 tahun 1989, yang isinya tidak dirubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, syiqaq adalah adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antarasuami dan istri. Adapaun menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum, syiqaq adalah perselisihan suami-isteri disebabkan karena isteri nuzyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada isterinya. Dalam praktik Peradilan Agama, alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975 tidak bisa selalu disebut syiqaq. Kategori Syiqaq yaitu jika sudah terjadi pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami isteri. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-6 (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 385-287. 783
tanpa alasan yang sah) namun Majelis Hakim tetap menganggap cakap keterangan saksi keluarga dalam pertimbangan putusannya. Bertolak dari isu inilah kemudian muncul pertanyaan mendasar: Apakah saksi keluarga hanya cakap bersaksi dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq? Ataukah mereka juga cakap bersaksi dalam semua jenis perkara perceraian? Jika dapat, apa landasan hukumnya? Syarat Formil Saksi dalam Hukum Acara Perdata Syarat formil saksi dalam hukum acara perdata - menurut hemat penulis - dapat disederhanakan menjadi dua kategori: pertama terkait siapa yang cakap dan tidak cakap untuk menjadi saksi dan kedua terkait tatacara dan prosedur (ubo rampe) pemberian kesaksian4. Pertama, terkait siapa yang cakap dan tidak cakap menjadi saksi, pada prinsipnya, setiap orang cakap menjadi saksi kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 145 H.I.R., Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah sebagai berikut: a. Pasal 145 H.I.R. menyatakan saksi yang tidak dapat didengar yaitu: 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, 2) Suami atau Isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian, 3) Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umur lima belas tahun, dan 4) Orang gila meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang; b. Pasal 172 R.Bg. ayat (1) menerangkan mereka yang tidak boleh menjadi saksi adalah: 1) Mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, 2) Saudara- saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjaang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu, 3) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai, 4) Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun, 5) Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik. 44 Ini merupakan bentuk penyederhanaan dari kategorisasi syarat formil saksi oleh Dr. Ahmad Mujahidin, M.H., dalam bukunya, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir berperkara (Ghalia Indonesia: Bogor, 2012) hlm. 190-191. 784
c. Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah: 1) Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan 2) Suami ataupun isteri, meskipun telah bercerai; Adapun kelompok saksi yang memiliki hak pengunduran diri (verschoningrecht) sebagai saksi, tetapi mereka menyatakan kesiapannya untuk bersaksi, tetap dapat didengar keterangannya.5 Kelompok orang yang memiliki hak pengunduran diri diatur dalam Pasal 146 H.I.R dan 174 R.Bg., mereka adalah: 1) Saudara laki dan saudara perempuan serta ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak, 2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak, 3) Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya. Kedua, tentang tatacara dan prosedur pemberian kesaksian, ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh saksi agar cakap didengar kesaksiannya: 1) Saksi harus memberikan kesaksian di depan persidangan (Pasal 144 H.I.R. dan 171 R.Bg.), 2) Saksi harus disumpah (Pasal 147 H.I.R, 175 R.Bg. dan 1911 KUH Perdata) dan 3) Saksi harus diperiksa satu-persatu (seorang demi seorang) (Pasal 144 H.I.R. dan 171 R.Bg.).6 Beberapa Pengecualian tentang Kecakapan Saksi Keluarga Dalam perkara-perkara tertentu, terdapat pengecualian atas larangan keluarga sedarah dan semenda menjadi saksi. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 145 H.I.R ayat (2) yang berbunyi: "Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.‖ Juga dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg. yang berbunyi: "Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi." Serta diatur dalam Pasal 1910 KUH Perdata berbunyi: 5 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. Ke-10, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010) hlm. 639. 6Ibid, hlm. 637-642, lihat juga Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al- Qadha (Rajawali Pers: Jakarta, 2012) hlm. 58-62. 785
"...Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi: 1 dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak; 2 dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa; 3 dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian; 4 dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 nomor 1° dan 2°, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian. Selain pengecualian tersebut di atas, juga terdapat ketentuan lex specialis terkait kecakapan keluarga sedarah dan semenda untuk menjadi saksi, yakni dalam perkara gugat cerai dengan alasan syiqaq. Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang isinya tidak dirubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri‖. Tentu ada landasan filosofis mengapa saksi keluarga diperbolehkan dalam perkara- perkara tersebut. Menurut hemat penulis, rasionalisasi kecakapan saksi keluarga memberikan kesaksian dalam perkara tertentu tersebut adalah karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang ―kondisi keperdataan tertentu‖ yang cenderung privat tersebut. Dalam konteks kajian ini - karena saksi keluarga untuk perkara percerain non- syiqaq belum mempunyai dasar hukum yang sharih - pasal yang paling menarik untuk dikaji adalah ketentuan pasal tentang kebolehan keluarga sedarah dan semenda untuk memberikan kesaksian, yang berbunyi: ―dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata‖ (versi H.I.R.), ―dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak‖ (versi R.Bg.) dan ―dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak‖ versi KUH Perdata. 786
Bagaimana sejatinya tafsir dari ―dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum‖? Apakah perkara perceraian dapat dikategorikan sebagai perselisihan menurut pasal di atas? Merujuk Tafsir Resmi Penjelasan atas pasal dalam sebuah undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 149 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- undangan, merupakan tafsir resmi terhadap pasal dalam undang-undang sendiri. Artinya, penjelasan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam memaknai sebuah pasal. Dalam penjelasan Pasal 145 H.I.R, ditemukan redaksi sebagai berikut: Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Penjelasan pasal tersebut secara tegas menyatakan saksi keluarga cakap didengar kesaksiannya dalam ―seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya". Bertolak dari redaksi penjelasan pasal tersebut, dapat ditarik benang merah: maksud dari ―perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata‖ dalam Pasal 145 H.I.R. tersebut adalah perkara perkawinan, perceraian, keturunan dan lain-lain. Konklusi Prinsip umum dalam hukum acara perdata menggariskan bahwa saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak cakap didengar kesaksiannya. Namun, dalam perkara-perkara tertentu (pengecualian), saksi tersebut dianggap cakap memberikan kesaksian. Sengketa perceraian, meskipun tidak disebut secara tegas dalam pasal pengecualian tersebut, namun sebagaimana penjelasan Pasal 145 H.I.R, perkara perceraian mutlak merupakan bagian dari perkara pengecualian itu. Konsekuensinya: setiap perkara perceraian, baik dengan alasan syiqaq ataupun alasan-alasan lainnya, saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda tetap cakap untuk didengar kesaksiannya. Wallahu a'lam.* 787
DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke- 6, Kencana: Jakarta, 2012. Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir berperkara, Ghalia Indonesia: Bogor, 2012. Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Rajawali Pers: Jakarta, 2012. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. ke-10, Sinar Grafika: Jakarta, 2010. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.). Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.bg.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Undang-undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Undang-undang No.3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama. Undang-undang No.50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama. Undang-undang No.10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. 788
NIKAH SIRRI DALAM BINGKAI HUKUM Oleh: Teddy Lahati,S.H.I.1 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU. No. 1 Tahun 1974). Hal yang menarik saat ini, nikah sirri menjadi pilihan untuk memudahkan pernikahan tanpa ada proses perceraian ataupun izin kawin secara sah di mata hukum. Ada beberapa paradigm yang berkembang saat ini yang menyatakan bahwa : nikah sirri dipandang adalah hal yang darurat untuk menjaga kehormatan seseorang di mata Islam dengan mengabaikan hokum positif di Negara Indonesia. Adapula dengan pertimbangan situasi dan kondisi makah nika sirri dianggap sah-sah saja di mata hokum. Definisi nikah sirri adalah Nikah berdua saja , yaitu tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah. Nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh KUA, yang dianggap sah secara agama dan tidah sah secara hokum positif. Menurut syariat, istri dan anak itu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Permasalahan yang muncul kalau nikahnya tidak dicatat, maka kemudian dia tidak mempunyai dasar untuk meminta haknya itu. Artinya kalau si suami memenuhi haknya, itu sesuatu yang menjadi kepatuhan suami saja. Tetapi kalau si suami menelantarkan, maka si anak dan istri itu tidak punya dasar untuk mengklaim haknya. Jadi tidak terlindungi hak-haknya kalau melakukan nikah sirri. Kerugian lain yang muncul antara lain tidak diberikan haknya, tidak dinafkahi dan tidak bisa menggugat. Artinya ketika dia dicerai, dia tidak bisa menuntut apa-apa karena tidak punya surat nikah, dan ketika suaminya meninggal dia juga tidak bisa mengklaim untuk memperoleh haknya itu. Artinya tergantung kebaikan suami dan keluarganya. Jadi tidak memiliki hak apa-apa, Nah inilah yang menjadi persoalan terhadap nikah sirri. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan : Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- 1 Oleh Teddy Lahati,SHI. Cakim Angkatan VII PPC Terpadu Dari Pengadilan Agama Makasar. 789
undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Proses pencatatan merupakan hal penting untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam yang dilakukan oleh Petugas PPN (Pasal 5 ayat 1 dan 2, sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954). Dalam Pasal 6 ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keragaman tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; Menurut Para pakar Hukum pada tanggal 1 agustus 2009 di Hotel Red Top Jakarta diadakan seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) diperoleh pernyataan para pakar yang amat mengejutkan : Prof. Bagir Manan, menyimpulkan bahwa ―Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan pernikahan itu sendiri. Prof. Mahfud MD, juga demikian, perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah yang dilindungi oleh Undang-undang dasar 1945. Dr. Harifin Tumpa, SH, MH, Berpandangan bahwa kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas i'tikad baik atau ada factor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan. Menurut Mahkamah Agung dalam perkara Istbat Nikah, hendaknya hakim lebih berhati-hati, oleh lingkungan militer dinyatakan sebagai berikut : ―Pertimbangkan situasi dan kondisi social setempat, lihat keadaan daerah-daerah tertentu sebelum menyatakan 790
suatu perkawinan sirri sah menurut hukum, mengingat masih adanya penafsiran yang berbeda dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974. Misalnya contoh kasus yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 bahwa ―perkawinan Tjia Mei joeng dengan Liong Tjung Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah dan penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjung Tjen Nikah sirri menjadi hal yang dianggap berbeda dalam eksistensinya di mata hukum. Asas lex specialis derogat lex generalis mungkinkah diberlakukan untuk mendudukkan status hokum yang jelas pada persoalan nikah sirri tersebut? Hal ini masih perlu dikaji lebih dalam dengan berbagai macam teori pendekatan. Secara realitas masyarakat Islam pada umumnya lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh agama. 791
ASURANSI SYARI'AH Oleh : Teddy Lahati, SHI1 Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (al birri wat taqwa). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takafuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai sharing of risk, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk taawun (tolong menolong) yang berbentuk al birri wat taqwa (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang taawun dalam bentuk al itsmi wal udwan (dosa dan permusuhan). Firman Allah dalam surat al-Baqarah 188, 'Dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu." Hadist Nabi Muhammad SAW, "Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti suatu bangunan memperkuat satu sama lain," Dan "Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya. Dalam asuransi konvensional, asuransi merupakan transfer of risk yaitu pemindahan risiko dari peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung sehingga terjadi pula transfer of fund yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan ausransi. Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di antaranya adalah sebagai berikut: Akad (Perjanjian) Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad dalam praktek muamalah menjadi dasar 1 Cakim Angkatan VII PPC Terpadu bertugas di Pengadilan Agama Makasar. 792
yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful). Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi utnuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggunggan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (gharar) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk non-saving). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya "Majmu Fatwa" menyatakan bahwa akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Harta seorang muslim yang lain tidak halal, kecuali dipindahkan haknya kepada yang disukainya. Keadilan dapat diketahui dengan akalnya, seperti pembeli wajib menyatakan harganya dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Dilarang menipu, berkhianat, dan jika berhutang harus dilunasi. Jika kita mengadakan suatu perjanjian dalam suatu transaksi bisnis secara tidak tunai maka kita wajib melakukan hal-hal berikut: I% Menuliskan bentuk perjanjian (seperti adanya SP dan polis). I% Bentuk perjanjian harus jelas dimengerti oleh pihak-pihak yang bertransaksi (akad tadabuli atau akad takafuli). I% Adanya saksi dari kedua belah pihak. I% Para saksi harus cakap dan bersedia secara hukum jika suatu saat diminta kewajibannya. (Penulis simpulkan dari firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 282). 793
Gharar (Ketidakjelasan) Definisi gharar menurut Madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan Yang Mahakuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing- masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad tadabuli tersebut cacat secara hukum. Pada asuransi syariah akad tadabuli diganti dengan akad takafuli, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar. Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi (transfer of fund). Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (shahibul mal) dan perusahaan asuransi syariah (mudharib) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan. Tabarru dan Tabungan Tabarru berasal dari kata tabarraa-yatabarra-tabarrawan, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri (dermawan). Niat bertabbaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong. 794
Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadist Nabi SAW,"Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya."(HR Bukhari Muslim dan Abu Daud). Untuk produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur saving maka dana yang dititipkan oleh peserta (premi) selain terdiri dari unsur dana tabarru terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan sebagai dana investasi oleh perusahaan. Sementara investasi pada asuransi kerugian syariah menggunakan dana tabarru karena tidak ada unsur saving. Hasil dari investasi akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad awal. Jika peserta mengundurkan diri maka dana tabungan beserta hasilnya akan dikembalikan kepada peserta secara penuh. Maisir (Judi) Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90,"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan al qimar sama dengan al maisir. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahliwaris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polistidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak /sedikitnya klaim yang dibayarkannya. 795
Riba Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga. Asuransi syariah menyimpan dananya di bnak yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat 130,"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Hadist, "Rasulullah mengutuk pemakaian riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama."(HR Muslim) Dana Hangus Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa reversing period. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan. Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita saling menzalimi, laa dharaa wala dhirara ( tidak ada yang merugikan dan dirugikan). 796
Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang dniatkan sebagai dana tabarru (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat tergantung dari hasil investasinya. Konsep Taawun Dalam Asuransi Syariah Sebagian para ahli syariah meyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem aqilah pada zaman Rasulullah SAW. Dr. Satria Effendi M.Zein dalam makalahnya mendefinisikan takaful dengan at takmin, at taawun atau at takaful (asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi kesepakatan dari anggota untuk bersama -sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu masing-masing anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul akan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi syariah). Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Disini sifat yang paling menonjol adalah tolong- menolong seperti yang diajarkan Islam. Dewan Pengawas Syariah Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operational perusahaan, investasi maupun SDM. Kedudukan DPS dalam Struktur oraganisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris. Itulah beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Apabila dilihat dari sisi perbedaannya, baik dari sisi ekonomi, kemanuasiaan atau syariahnya, maka sistem asuransi syariah adalah yang terbaik dari seluruh sistem asuransi yang ada. 797
PENALARAN HUKUM OLEH HAKIM Oleh: Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.1 1. Pengertian a. Ilmu Penalaran (logika) Ilmu penalaran atau logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat (science and art of correct thinking). Dengan kata lain ditunjuk sasaran atau bidang logika, yaitu kegiatan pikiran atau akal budi manusia. dengan berpikir dimaksudkan kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah kita terima melalui panca indera, dan ditunjukan untuk mencapai suatu kebenaran. Berpikir adalah bicara dengan dirinya sendiri di dalam batin ―(Plato, Aristoteles): mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, membuktikan sesuatu, menunjukan alasan-alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikiran, mencari berbagai hal yang berhubungan satu sama lain, mengapa atau untuk apa sesuatu terjadi, serta membahas suatu realitas.‖ Pengetahuan manusia bermula dari pengalaman-pengalaman konkret, pengalaman sensitivo-rasional: fakta, objek-objek, kejadian-kejadian atau peristiwa- peristiwa yang dilihat atau dialami. Tetapi akal manusia tidak puas hanya dengan mengetahui fakta saja. Akal manusia ingin mengerti mengapa sesuatu itu demikian adanya. Maka manusia bertanya terus dan mencari bagaimana hal-hal yang diketahui itu saling berhubungan satu dan lainnya, hubungan apa yang terdapat antara gejala-gejala yang kita alami, bagaimana kejadian yang satu mempengaruhi, menyebabkan atau ditentukan oleh kejadian yang lain. Mengerti sungguh-sungguh berarti mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu itu demikian. Kalau kita bertanya: apa yang kita lihat, maka jawabannya ialah: objek-objek, barang-barang, fakta: pohon yang tumbang, awan yang tebal, puncak gunung api, dan sebagainya. Sekarang kita tanya lebih lanjut: apa arti dari fakta yang kita lihat itu? Mengapa keadaan itu demikian? Apa yang terjadi di sana? Apakah ada hubungan tertentu antara fakta yang dilihat itu? Ini jelas merupakan pertanyaan lain. Sekarang kita tanyakan penjelasan dari fakta, yaitu apa sebab-sebab terjadinya fakta tersebut. Disini baru mulai dibutuhkan pemikiran dalam arti 1 Cakim Pengadilan Agama Cianjur 798
sebenarnya dan dengan segala lika-likunya. Sebab, sangat mungkin kita sependapat tentang fakta itu sendiri (bahwa memang ada pohon-pohon yang tumbang, dan sebagainya), tetapi bisa tidak sependapat tentang penjelasan fakta itu, yaitu mengapa terjadi demikian. Suatu penjelasan yang menunjukan kaitan atau hubungan antara dua hal atau lebih, yang atas dasar alasan-alasan tertentu dan dengan langkah-langkah tertentu sampai pada suatu kesimpulan kita sebut sebagai suatu b. Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Pengertian sederhana Legal Reasoning adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian ―reason‖ tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara meng- argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Namun pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana apabila pertanyaan dilanjutkan kepada: apakah yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana sebenarnya atau seharusnya seorang hakim memutuskan suatu perkara/ kasus hukum dan bagaimana seorang pengacara meng-argumentasi-kan hukum? Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada Legal Reasoning adalah: suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi para praktisi hukum legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaksana, legal reasoning ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki. 799
Bagi beberapa ahli hukum formulasi tentang legal reasoning sebagaimana disebutkan di atas mengandung pengertian yang ambigu mengenai apakah legal reasoning adalah reasoning tentang hukum, yaitu apakah reasoning tersebut mengenai: (i) reasoning untuk mencari dasar tentang substansi hukum yang ada saat ini, atau (ii) reasoning yang diambil dari substansi hukum yang ada itu yang harus diterapkan pada putusan yang harus diambil terhadap perkara yang dihadapkan kepada hakim saat ini. Para ahli juga berbeda pandangan mengenai formulasi tentang bagaimana hakim memutuskan perkara, yang menurut mereka mengandung juga ambigu, yaitu apakah dalam memutus perkara, hakim harus mencari reasoning dari substansi hukum positif yang ada mengenai kasus tersebut ataukah hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang ada termasuk isu mengenai moral dan lain- lain? Dengan perbedaan ini para ahli teori hukum mengambil tiga pengertian tentang legal reasoning yaitu: Reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi. Reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi. Reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara, dengan mempertimbangkan semua aspek. 2. Tujuan Tujuan pemikiran manusia adalah mencapai pengetahuan yang benar dan sedapat mungkin pasti. Tetapi dalam kenyataannya hasil pemikiran (=kesimpulan) maupun alasan-alasan yang diajukan belum tentu selalu benar, benar artinya sesuai dengan kenyataan. Jadi, apabila yang dipikirkan itu betul-betul demikian, cocok dengan realitas. Salah artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, apabila apa yang dipikirkan atau dikatakan itu tidak cocok dengan realitas yang sebenarnya. Jadi, ukuran untuk menentukan apakah suatu pemikiran atau ucapan itu benar atau tidak benar, bukanlah rasa senang atau tidak senang, enak didengar atau tidak enak didengar, melainkan cocok atau tidak dengan realitas atau fakta; suatu hal atau 800
peristiwa dibahas dengan semestinya atau tidak. Misalnya, bila dikatakan : ―ini terjadi karena tanah longsor‖, padahal dalam kenyataannya tidak terjadi tanah longsor, maka ucapan atau penjelasan tersebut tidak benar, alias salah (betapapun saya merasa yakin atas ucapan tersebut, atau biarpun dikemukakan dengan penuh keyakinan, dengan suara keras, dan sebagainya). Sebab, faktanya atau kenyataannya tidak ada tanah longsor ditempat itu. Begitu pentingnya berpikir Rane Discrates sampai pada pernyataan, "cogito ergo sum", aku berpikir maka aku ada. Berpikir merupakan sifat manusia, berpikir yang benar-benar berpikir esensi dari realitas yang ada. Oleh karenanya penalaran merupakan kegiatan setiap manusia, Dalam rangka memecahkan masalah hukum dengan cepat, tepat, dan benar, diperlukan bantuan ilmu pendukung/penunjang yang disebut Penalaran Hukum. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai proses berfikir secara logis dan analitik pada bidang hokum. Hakim memiliki peran yang sangat vital dalam menerapkan penalaran hukum, hakim sebagai ―wakil tuhan‖ dalam penjatuhan hukuman, yang harus memutus berdasarkan hasil pikiran logis ataupun penalarannya. Tugas hakim menurut Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., bahwa memutus bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makana yang sangat luas ―... the life of the law has not been logic; it is has been expperience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avomed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow...‖ Holmes juga mengatakan, ―The law embodies the story of a nation"s development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics‖. Dengan demikian, putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, serta penalaran. Sumaryono mendefinisikan penalaran sebagai sebuah proses mental di mana kita (melalui akal budi) bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru (hal yang belum kita kita ketahui). Atau, kita bergerak dari pengetahuan yang telah kita miliki ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Semua bentuk penalaran selalu bertolak dari sesuatu yang sudah ada atau sudah kita ketahui. Kita tidak mungkin 801
menalar bertolak dari ketidaktahuan. Selalu ada sesuatu yang yang tersedia yang kita pergunakan sebagai suatu titik tolak untuk menalar. Titik tolak tersebut kita namakan ―yang telah diketahui‖, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan sebagai suatu premis, evidensi, bukti, dasar, bahkan alasan-alasan darimana hal ―yang belum diketahui‖, dapat disimpulkan. Hal yang dapat disimpulkan itulah yang disebut konklusi. Inilah kiranya yang merupakan alasan mengapa penalaran dapat juga didefinisikan sebagai ―berpikir konklusif‖, ―berpikir untuk menarik kesimpulan‖. Jadi, penyimpulan dapat dimengerti sebagai sebuah proses mental di mana kita bergerak dari satu proposisi atau lebih menuju ke proposisi lain yang mempunyai hubungan dengan proposisi yang sebelumnya. Ini merupakan proses penggabungan sejumlah proposisi baru, yaitu konklusi, dapat diturunkan darinya, dengan kata lain, inilah yang merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan dari sebuah premis atau kombinasi sejumlah premis. J.A. Pontier dalam bukunya rechtvinding berpendapat bahwa penalaran merupakan bagian dari penemuan hukum, Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan - pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian - kejadian konkret. Undang - undang yang berasal dari organ (badan, lembaga) otoritas publik yang berwenang melakukan pembentukan aturan, hukum yang tertulis, adalah bukan satu - satunya hukum yang mempunyai arti sebagai sumber hukum. Juga pada hukum yang tidak tertulis dapat diberikan arti. Yang dipandang sebagai aturan - aturan hukum tidak tertulis adalah aturan - aturan yang disimpulkan dari kecermatan kemasyarakatan, pandangan tentang pergaulan antara sesama warga masyarakat, pandangan - pandangan tentang moral dan kesopanan dan pandangan - pandangan tentang kewajaran dan kelayakan. Penemuan hukum merupakan keharusan oleh hakim, dalam penemun hukum ini penalaran merupakan proses yang harus dilakukan, penalaran hukum adalh kegiatan hakim dalam penemuan hukum, bagaimana menerapkan hukum pada kejadian-kejadian konkret, guna mencapai suatu kebenaran. Kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh putusan yang dibuatnya, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya. Kewibawaan hakim akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 802
Berkenaan dengan sebuah sengketa tertentu, hakim dapat melihat (membayangkan) suatu penyelesaian yang tidak bertumpu pada penerapan aturan yang sederhana. Dapat saja terjadi bahwa hakim pada pandangan pertama mengenali keadaan fakta-fakta (feitenbestand) seperti fakta-fakta yang diuraikan dalam sebuah aturan undang-undang. Kejadian konkret itu memperlihatkan kesamaan dengan kejadian yang diuraikan dalam aturan undang-undang itu. Namun pada penelaahan lebih jauh tampak adanya sejumlah unsur yang ternyata tidak sama. Kejadian konkret itu juga tidak diuraikan dalam aturan-aturan yang lain. Dengan demikian, maka hakim dapat saja berpendapat bahwa kejadian konkret itu jelas-jelas tidak memerlukan pengaturan yuridik atau bahwa undang-undang menunjukan adanya kekosongan (leemte). Jika sekarang hakim meletakkan titik berat pada unsur-unsur yang sama dan dari dalamnya menyimpulkan bahwa akibat-akibat hukum dari aturan itu juga harus terjadi dalam kejadian yang terhadapnya harus diberikan putusan, maka orang mengatakan bahwa hakim itu melakukan suatu penerapan analogikal (argumentum per analogiam) atas aturan tersebut. Di dalam peradilan, bentuk penalaran ini biasanya tidak dipaparkan secara utuh, melainkan secara singkat saja ditetapkan bahwa disitu telah terjadi penerapan analogikal. 3. Kerangka Analitis tentang Legal Reasoning a. Reasoning melalui contoh Pola dasar legal reasoning adalah reasoning melalui contoh. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan di antara pada ahli hukum terutama di negara yang menganut case law (common law). Pembatasan terhadap kebebasan para Hakim untuk tidak keluar dari contoh legal reasoning yang di peroleh dari pengadilan terdahulu. Hal ini oleh para ahli hukum di Amerika Serikat sebagai membatasi kebebasan para hakim untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat kasus yang di adilinya. Akibat doktrin yang kaku ini para hakim seakan kehilangan kebebasannya untuk mencari perbedaan di dalam suatu kasus dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan terdahulu. Dalam perkembangan teori hukum para ahli mengharapkan bahwa hakim tidak hanya berupaya melihat kasus melalui ―mata‖ para 803
pendahulunya, akan tetapi juga harus dapat melihat kasus yang diadilinya melalui matanya sendiri. Di negara yang yang menganut sistem hukum common law seperti Amerika Serikat dan Inggris juga terjadi perdebatan mengenai penerapan legal reasoning yang didasarkan pada doktrin ―stare decisis‖ yang mewajibkan para hakim untuk tetap mengacu kepada preseden dari kasus terdahulu. Di Inggris, Prof. Montrose misalnya telah menyatakan secara explisit bahwa dalam kerangka analitis reasoning melalui contoh, pandangan kebanyakan hakim di Inggris, terutama pada dekade akhir-akhir ini, adalah bahwa praktek peradilan Inggris modern membatasi kebebasan hakim Inggris untuk mengesampingkan reasoning yang diajukan oleh pengadilan terdahulu. Sementara Mr. Cross menyatakan keberatannya bahwa akibat dari penerapan doktrin preseden tersebut secara kaku adalah bahwa hakim-hakim sering harus melihat hukum melalui mata para pendahulunya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ia tidak sepakat bahwa tugas hakim di Amerika hanya untuk melihat hukum sebagai suatu yang tetap secara keseluruhan, dan menurutnya melihat hukum melalui matanya sendiri dan bukan melalui mata para pendahulunya tidak akan membawa kepada pola yang secara dominan merupakan penolakan dari reasoning yang diajukan oleh hakim terdahulu atau membuat perbedaan apabila tidak terdapat alasan untuk membedakan peristiwa yang terjadi. b. Reasoning Kasus per Kasus Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali- kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu. 4. Legal Reasoning Dalam Penyusunan Konsep Hukum Ada berbagai pihak yang menyatakan keberatannya bahwa analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus yang lainnya dan sedikit sekali penekanan kepada penciptaan 804
konsep-konsep hukum (legal concepts). Memang benar bahwa persamaan antara suatu kasus dengan kasus lain adalah terlihat dalam susunan kata-kata, dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan kesamaan atau perbedaan akan menghambat perubahan hukum. Kata-kata yang ditemukan di dalam suatu putusan kasus di masa lalu mempunyai ketetapannya sendiri dan mengendalikan keputusan yang telah diambil itu. Sebagaimana diutarakan oleh Judge Cardozo dalam membicarakan suatu metofora, bahwa: ―suatu perkataan dimulai dengan kebebasan dalam berpikir dan berakhir dengan memperbudaknya‖. Pergerakan dari suatu konsep ke dalam dan keluar bidang hukum harus menjadi perhatian. Jika suatu masyarakat yang telah memulai untuk memperhatikan pentingnya kesamaan atau perbedaan, maka perbandingan akan timbul dengan kata- kata. Apabila kata-kata itu akhirnya diterima, maka ia akan menjadi konsep hukum. Dalam penyusunan konsep hukum berdasarkan legal reasoning ini terjadi lingkaran konsepsi hukum sebagai berikut: Tahap yang pertama adalah penciptaan konsep hukum yang sebagaimana diutarakan di atas yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain, kemudian tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut. Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut, apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami reasoning kembali, demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus. 5. Sifat Induktif dan Deduktif Dalam Legal Reasoning Adalah telah menjadi pendapat yang umum bahwa proses reasoning dengan berdasarkan case law adalah cara berpikir induktif dan bahwa reasoing dengan menggunakan undang-undang adalah cara berpikir deduktif. Namun pendapat ini tidak 805 terjadi
sepenuhnya benar. Dengan menggunakan case law konsep yang tercipta di dapat dari contoh-contoh yang tertentu. Hal ini tidak mencerminkan induktif sepenuhnya, tetapi arahnya memang dari khusus ke umum. Telah dibuktikan bahwa ketentuan umum mendapatkan artinya dalam hubungan-hubungan yang terjadi pada kasus- kasus khusus. Akan tetapi ia juga mempunyai kemampuan untuk mendorong implikasi dari kasus yang menjadi hipotesis yang dibawanya dan bahkan dengan kemampuan untuk mendorong kategori yang lain yang mempunyai kesamaan. Kata-kata ―bahaya yang ada‖ misalnya mengandung arti ―dekat‖, ―terkait‖ dan juga ―jelas‖. Dengan demikian kata-kata ini mendorong suatu contoh kasus yang terjadi untuk dimasukkan ke dalam kategori yang sama, dan jika itu terjadi maka akan merupakan cara reasoning yang deduktif. Sedangkan dalam penerapan reasoning melalui undang-undang adalah datang dari arah yang berlawanan. Suatu kata-kata telah disusun di dalam undang-undang, hal ini tidak dapat dipandang ringan karena kata-kata tersebut merupakan kemauan pembuat undang-undang (legislatif). Pihak legislatif mungkin saja menyimpan suatu kasus tertentu di dalam pikirannya, tetapi yang dikeluarkan adalah kata-kata yang berbentuk terminologi umum. Jadi dalam pelaksanaan undang-undang, keinginan legislatif adalah penting, tetapi kata-kata yang digunakan tidaklah cukup jelas untuk dimengerti. Laporan- laporan dan catatan dalam penyusunan undang-undang mungkin dapat menolong. Rancangan-rancangan undang-undang terdahulu akan menunjukkan perubahan yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga akan sulit untuk menemukan keinginan yang pasti dari pihak legislatif, untuk itu diperlukan keahlian dalam menafsirkan undang-undang untuk menyusun legal reasoning melalui undang-undang. Dengan demikian dipandang bahwa penyusunan legal reasoning berdasarkan penafsiran undang-undang adalah melibatkan cara berpikir yang deduktif. Karena ketetapan yang diambil dari kata-kata yang ada di dalam undang-undang yang sifatnya umum ditarik ke dalam suatu kasus tertentu secara khusus. Dalam mengkaji suatu peristiwa dan/ atau perbuatan hukum, proses legal reasoning diperlukan untuk menjaga agar peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tetap berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penyusunan 806
undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dalam penyusunan peraturan internal di perusahaan atau instansi, legal reasoning ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi pertentangan antara suatu peraturan dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Demikian pula, untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi, proses legal reasoning sangat diperlukan, untuk mendapatkan esensi dari sengketa agar dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dalam lingkup hukum yang berlaku. 6. Peranan Interpretasi dalam Legal Reasoning Pentingnya peranan interpretasi ini timbul dari berbagai dasar di antaranya, bahwa interpretasi merupakan suatu sarana yang harus digunakan untuk mencari penyelesaian, atau setidaknya untuk mencari jawaban yang dapat disampaikan terhadap suatu problem ketidakpastian bahasa dalam menentukan pengertian perundang-undangan. Jika suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat dan karena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum melalui proses legal reasoning, maka haruslah ada pihak yang menjadi penafsirnya yang memberi arti melalui proses interpretasi. Peranan pandangan ahli filsafat hukum (di antaranya Ronald Dworkin) sangat membantu dalam memperkenalkan teori hukum sebagai ―interpretative concept‖ yang membawa pengaruh terhadap kegiatan hakim dan para ahli teori hukum dalam memberi kontribusi terhadap peranan interpretasi dalam legal reasoning. Interpretasi merupakan suatu konsep Janus-faced, yaitu yang harus mempertimbangkan dua arah, backward dan forward looking, yaitu: mencari dasar ke belakang (konsep hukum yang sudah ada) dan merancang ke depan (menyusun konsep baru), dengan kata lain interpretasi tentang sesuatu adalah interpretasi tentang ―sesuatu―, haruslah terlebih dahulu dianggap bahwa ada sesuatu, yang original, yang akan ditafsirkan dan terhadap apa penafsiran yang absah itu dilaksanakan, jadi harus dibedakan antara interpretasi dengan penciptaan murni, akan tetapi interpretasi juga bukan hanya merupakan upaya untuk melakukan reproduksi tetapi juga untuk membuat sesuatu atau mengambil sesuatu keluar dari yang aslinya. 807
Dari pengertian yang dualistis tersebut dapat dikatakan bahwa interpretasi mempunyai peranan yang penting pada dua hal dalam legal reasoning, yaitu: (i) dalam reasoning untuk menyusun substansi hukum yang ada pada masalah/ kasus yang terjadi, dan (ii) dalam menyusun reasoning dari substansi hukum yang ada untuk mendapatkan keputusan dalam masalah/ kasus yang sedang dihadapi. Di Amerika Serikat terdapat pendapat yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan konstitusi, hakim harus berupaya untuk menelusuri bagaimana ketentuan-ketentuan dalam konstitusi itu dari semula diartikan oleh pihak yang mengesahkannya. Pendekatan ini menyatakan semakin dekat dengan pengertian aslinya maka semakin ―benar‖ penafsiran tersebut (dikemukakan oleh Bork, 1990). Pendekatan ini menekankan pentingkan konsep backward-looking. Sedangkan Levinson (1982) menekankan pentingnya inovasi dan menolak originalisme yang diajukan Bork. Levinson berpendapat bahwa konstitusi perlu ditafsirkan secara kreatif karena adanya ketidakpastian bahasa dalam undang-undang (konstitusi). Seberapa besar peranan persyaratan bahwa hakim harus yakin terhadap sesuatu yang harus ditafsirkan menjadi hambatan dalam penafsiran hukum, dan adakah hambatan lainnya bagi hakim dalam penafsiran hukum? Menurut Owen Fiss (1982) aturan disiplin dalam bentuk standar yang diterapkan bagi profesi hakim menjadi penghambat terhadap penafsiran yuridis yang akan dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara, demikian pula peraturan tentang penggunaan bahasa yang dari semula sudah merupakan hambatan para pengguna untuk mendapatkan arti yang sebenarnya dari teks undang-undang. Raz (1996) menolak dua jenis teori umum tentang interpretasi, yaitu teori ―operasional‖ (recipe-like theories) yang dirancang untuk menjadi panduan bagi hakim untuk mendapatkan putusan yang tepat bagi kasus yang diadilinya, dan teori yang meskipun tidak ditujukan sebagai panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang tepat akan tetapi dirancang untuk memberikan kriteria untuk membedakan interpretasi yang baik dengan interpretasi yang tidak baik. Akan tetapi Ronald Dworkin mendukung adanya teori umum tentang interpretasi yang dapat digunakan kegiatan penafsiran hukum. Bagi Dworkin, adalah merupakan tujuan semua interpretasi hukum untuk secara konstruktif menafsirkan praktek hukum di dalam masyarakat, dengan 808
menekankan tujuannya berupa: membuat suatu kemungkinan adanya contoh terbaik yang dapat diambil dari interpretasi, akan tetapi menurut Dworkin hal itu bukan berarti memberikan panduan yang recipe-like yang memandu hakim langkah demi langkah yang terancang untuk memberikan keputusan yang terbaik. Teori tentang penafsiran yang lazim dianut di Indonesia berlatarbelakang dari ilmu hukum dogmatis yang bertolak dari tata hukum yang ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka memberi arti agar dapat dimengerti secara umum melalui interpretasi yang bertujuan memberi makna terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang. Interpretasi merupakan metode yang khas bagi ilmu hukum. Namun, di Indonesia telah ada pendapat yang berpengaruh bahwa adakalanya penafsiran undang-undang tidak diperlukan, sebab teks undang-undang itu sudah terang dengan sendirinya, mengerti kalimat atau kata dalam undang-undang berarti sudah menafsirkannya. Ada beberapa jenis penafsiran yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu: a. Penafsiran penambah Akan tetapi terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap undang-undang diperlukan, yaitu apabila teks undang-undang mengandung arti yang samar-samar, penafsiran yang utama ada di dalam penjelasan undang-undang itu sendiri. b. Penafsiran pelengkap Memahami klausula dalam undang-undang dengan melakukan interpretasi penambah, ternyata belum lengkap, karena kelengkapan yang dituju di bidang hukum tidak mungkin keseluruhannya ditentukan oleh undang-undang, hanya sebagian yang sesuai dengan rasa keadilan yang muncul dari teks undang-undang, sedangkan sebagian lagi tetap membisu di dalam teks itu. Untuk itu diperlukan pencapaian untuk sampai kepada pengertian undang-undang yang sesungguhnya sehingga benar-benar dimengerti bagaimana undang-undang tersebut berfungsi dalam kehidupan. Ilmu hukum bukan suatu sistem yang tertutup melainkan merupakan sistem yang terbuka bagi pertimbangan-pertimbangan baru. Suatu penafsiran pelengkap didapatkan melalui suatu penelitian di lapangan, untuk 809
mendapat informasi tambahan bagi suatu penafsiran yang tepat, karena mustahil bagi pembuat undang-undang untuk memikirkan semua situasi yang dapat muncul. c. Penafsiran budaya Di samping kedua penafsiran tersebut di atas masih terdapat suatu penafsiran yang bersifat total, yang disebut dengan penafsiran budaya, yaitu penafsiran perkara/ kasus di bawah pengaruh keyakinan suatu masyarakat tertentu yang bukan bersifat politis akan tetapi bersifat sosial etis, yang menentukan apakah suatu perkara/ kasus atau masalah merupakan hal yang layak di masyarakat tertentu. Keberatan terhadap teori ini adalah bahwa keyakinan sosial etis sudah ada sebelum adanya ketentuan hukum atau argumen-argumen yuridis yang cocok. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan sosial etis itu harus digabungkan dengan argumen yuridis murni, agar dapat menjadi argumen yang meyakinkan, dengan demikian argumen tersebut tidak subjektif lagi, dan menjadi penafsiran yuridis yang layak. 7. Peranan Koherensi dalam Legal Reasoning Beberapa ahli berpendapat (Kress, 1984; Marmor, 1992; Raz, 1994) bahwa teori koherensi yang mempunyai hubungan sejak dulu dengan filsafat, akhir-akhir ini mendapatkan tempatnya di dalam filsafat hukum. Teori koherensi dalam hukum juga mempunyai pengaruh dalam konteks teori koherensi tentang kebenaran, kepercayaan yang sah, etika dan keadilan. Teori Dworkin tentang hukum sebagai integritas sebagai pendukung teori koherensi tempaknya menjawab pertanyaan ini secara lengkap: koherensi, dalam penafsiran hukum sebagaimana berbicara dengan satu suara dengan integritas mengharuskan adanya nilai yang ditengarai mempunyai hubungan yang relevan dengan kenyataan hukum, dalam arti bahwa ia mempunyai peranan dalam memandu hakim untuk mencapai suatu keputusan yang adil. Harus diperhatikan pula bahwa ketentuan-ketentuan hukum seperti doktrin preseden, argumen dari analogi, dan keharusan memperlakukan suatu kasus sama seperti kasus sebelumnya tampaknya diperkuat melalui beberapa penjelasan tentang koherensi. Mac Cormick (1984) memandang koherensi dalam bentuk kesatuan azas-azas pada sistem hukum, dan menyatakan bahwa koherensi dari satu kesatuan norma 810
hukum terdiri dari keterhubungan mereka baik dalam bentuk realisasi suatu nilai atau nilai-nilai yang sama, atau dalam bentuk pemenuhan suatu prinsip atau prinsip-prinsip yang sama. Raz (1994) juga memandang koherensi dalam hukum dalam bentuk kesatuan prinsip. Semakin menyatu prinsip-prinsip yang mendasari putusan hakim dan tindakan legislatif dalam menyusun undang-undang, semakin koheren hukum yang dicapai. Menurut Raz (1994) teori koherensi apabila diterapkan dalam hukum, mengharuskan adanya ―dasar‖atau sesuatu yang harus dibuat koheren, yang membedakan dalam karakternya secara krusial dari dasar-dasar lain yang ada dalam ranah koherensi di wilayah filsafat lainnya. Raz berpendapat bahwa putusan yang terbaik adalah putusan atas suatu kasus yang secara moral didasarkan kepada putusan yang koheren dengan hukum yang berlaku, hakim harus menanamkan di dalam pikirannya bahwa jika mereka memilih suatu jalan/ cara terdahulu, dan muncul beberapa masalah seperti terbenturnya mereka pada perselisihan hukum yang mencerminkan perselisihan tujuan sosial dan ekonomi terhadap hukum dan karena itu menciptakan ketidakseimbangan dengan doktrin hukum yang berlaku, maka hal ini tidak berarti bahwa legislator harus menyusun hukum yang bertentangan dengan doktrin yang telah diterima di masa lalu, karena legislator mempunyai kewenangan untuk mengabaikan doktrin yang lalu dalam memperkenalkan peraturan yang baru, dan untuk itu dapat mereformasi seluruh area hukum terkait. Sebaliknya hakim hanya dapat mengambil putusan mengenai masalah yang timbul dalam suatu kasus hukum yang dibawa ke depannya, dan tidak berwenang untuk melakukan reformasi hukum secara radikal. Hal ini menjadi alasan bahwa hakim harus memberi bobot yang lebih bagi koherensi dengan hukum yang berlaku dalam memutuskan kasus yang dibawa kehadapannya. Namun, Dworkin mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ini, baginya baik hakim maupun hali hukum teoretis harus memberi penjelasan bagaimana mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang menciptakan hukum. Dworkin menyatakan bahwa hukum adalah suara yang tersusun dan koheren sebagaimana suatu kumpulan prinsip-prinsip yang berhubungan di mana setiap anggotanya menerima kenyataan 811
bahwa mereka terhubung dengan kenyataan bahwa hak-hak dan tanggungjawab mereka diatur dengan prinsip yang umum. Dworkin mendukung pandangan koherensi global, ia menyatakan bahwa keputusan pengadilan yang tepat adalah yang didasarkan kepada koherensi yang baik dengan hukum secara keseluruhan. Sedangkan Lavenbook (1984) mendukung pendapat tentang koherensi global, ia mengkritik pandangan koherensi global, ia menyatakan bahwa keunggulan koherensi global mengabaikan fakta bahwa adakalanya putusan yang sah secara hukum didukung oleh, dalam hubungannya yang koheren dengan prinsip-prinsip yang merupakan wilayah suatu bidang hukum tertentu, akan tetapi prinsip tersebut berbeda secara substansial dengan, dan oleh karena itu tidak koheren dengan prinsip dari bidang hukum lain. Dalam pandangan ini, suatu putusan pengadilan yang sangat koheren dengan prinsip hukum di bidang tertentu dapat saja tidak menghasilkan koherensi dengan keseluruhan sistem hukum. 8. Preseden dan Analogi dalam Legal Reasoning Argumen dari preseden dan analogi merupakan hal pokok dalam legal reasoning, legal reasoning ini berbeda dalam beberapa hal dari reasoning yang umum dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Preseden merupakan contoh yang baik dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, orang pada umumnya tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa ia telah memutuskan sesuatu pada masa lalu dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya dan yang akan diputuskannya di masa depan. Berbeda dengan preseden di bidang hukum, meski hukum bukan satu-satunya bidang di mana orang akan mempertimbangkan keputusan terdahulu dalama mengambil putusan terhadap masalah yang dihadapi, berbagai praktek lembaga juga memberi bobot yang cukup signifikan terhadap pertimbangan putusan masa lalu dalam mengambil putusan selanjutnya. Dalam suatu lembaga biasanya pengambil keputusan akan selalu mengacu kepada apa yang diputuskan sebelumnya sebagai pertimbangan mengenai apa yang harus mereka lakukan saat ini, tanpa memandang apakah keputusan yang diambil di masa lalu sudah benar atau tidak. 812
Demikian pula pengambil keputusan di suatu lembaga mempertimbangkan keputusan sebagai suatu kejadian yang relevan meskipun masalah yang dihadapi adalah berbeda dari masa lalu, yaitu dengan mengutipnya sebagai suatu analogi. Mereka beralasan bahwa karena keputusan yang lalu dibuat dalam suatu peristiwa, maka akan tidak konsisten apabila sekarang diambil keputusan yang berbeda. Dengan Legal reasoning kita dapat memberi pertimbangan terhadap apa yang telah diputuskan di masa lalu tanpa memandang kehadiran para pembuat keputusan secara personal waktu itu. Dengan legal reasoning kita dapat mempertimbangkan apakah putusan masa lalu telah diambil secara tepat, akan tetapi fokus utama adalah bahwa keputusan yang diambil saat ini haruslah tepat dan tidak dihambat oleh pandangan tentang masalah terdahulu. Analogi sebagai argumen dalam legal reasoning adalah bahwa suatu kasus harus diperlakukan dengan suatu cara tertentu karena dengan cara itu pula kasus yang serupa telah diperlakukan. Argumen dengan analogi ini menjadi tambahan bagi doktrin preseden dalam dua hal yaitu: (i) analogi digunakan apabila fakta-fakta dalam suatu kasus tidak masuk dalam ratio suatu preseden, untuk dapat digabungkan hasilnya dalam kasus yang sama, (ii) analogi digunakan apabila fakta-fakta dalam suatu kasus masuk ke dalam ratio suatu preseden, sebagai dasar untuk membedakan kasus yang sedang ditangani dari preseden yang ada. Analogi sebagaimana preseden muncul dalam konteks doktinal. Kasus yang sedang ditangani memunculkan masalah hukum, misalnya mengenai apakah persetujuan pihak korban meniadakan tuntutan hukum mengenai perkosaan, atau apakah pembakaran bendera merupakan bentuk penghinaan terhadap negara? Suatu analogi dapat mengenai suatu kasus atau pula mengenai suatu doktrin hukum dan analogi tergantung kepada karakter yang sama pada dua kasus yang terjadi atau dua doktrin hukum yang ada yang releven terhadap masalah yang terjadi. 813 selalu
KONSTRUKSI NALAR ISLAM TENTANG HUKUM DAN KEADILAN Oleh : Rahmat Hidayat,SHI.,MH1. A. Pendahuluan Keadilan selalu dijadikan sebuah nilai ideal dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum, meskipun sebagai konsep yang abstrak keadilan seringkali dipahami tanpa batasan yang jelas. Perkembangan pemikiran hukum Islam pun tidak dapat dilepaskan dari konsepsi keadilan. Diskursus mengenai keadilan dapat dilacak pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Alquran dan hadis. Alquran dalam beberapa bagiannya memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil. Surat an-Nisa ayat 58 menyatakan bahwa dalam mengadili dua orang yang bersengketa harus dilakukan secara adil. Surat al-Maidah ayat 6 memerintahkan orang-orang mukmin berbuat adil karena adil lebih dekat pada ketaqwaan. Kutipan ayat Alquran tersebut memberikan penerangan bahwa keadilan menjadi sebuah nilai yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, pemahaman mengenai keadilan adalah sebuah persoalan tersendiri bagi para pemikir muslim. Sebagian pemikir muslim mendefinisikan keadilan dalam kerangka filsafat Aristotelian. Keadilan dipahami sebagai pengejawantahan keutamaan yang tertinggi. Keadilan adalah keutamaan yang ada dalam jiwa manusia setelah kualitas-kualitas utama lain, yaitu hikmah (kebijaksanaan), iffah (kesucian diri), dan syaja"ah (keberanian) terpenuhi. Kualitas-kualitas hikmah, iffah, dan syaja"ah terwujud melalui penyeimbangan dua titik ekstrim kualitas manusia. Syaja"ah, misalnya, adalah jalan tengah dari kualitas pengecut dan kemarahan yang tidak terkendali.2 Perumusan mengenai keadilan dalam kerangka hukum sangat diperlukan karena keadilan dalam hukum seringkali dipahami dalam kerangka kepentingan. Orang yang kalah di pengadilan akan berpikir bahwa keputusan hakim salah atau meragukan, sementara pihak yang menang akan memandang bahwa putusan hakim sangatlah adil. 1 Calon Hakim Pengadilan Agama Serang. 2 Ibnu Maskawaih, 1329 H., Tahdhib al-Akhlaq wa Tathhir al-"Araq, Mesir: Matba"ah Husayniyyah, Hal. 10-24. 814
Jebakan kepentingan sering mengaburkan arti keadilan. Orang yang selalu ditimpa musibah akan berpikir bahwa Tuhan tidak bersiap adil kepadanya, tetapi ketika ia mendapatkan pertolongan baru ia berpikir bahwa Tuhan benar-benar adil. Dengan demikian, pemaknaan keadilan sangat rawan dari kepentingan pribadi. Wajar ketika sebagian ahli hukum berpendapat bahwa hukumlah, dan bukan keadilan, yang patut diperhitungkan karena konsepsi keadilan hanya mungkin didefinisikan dalam kerangka hukum. Pendapat demikian cukup realistis, meskipun kenyataannya banyak aturan yang dipandang tidak adil, sehingga rasa keadilan justru mengoreksi hukum. B. Makna Keadilan Pemaknaan terhadap istilah keadilan telah dilakukan sejak lama. Plato memaknai keadilan sebagai kebajikan tertinggi yang tidak dapat dijelaskan melalui alasan rasional, melainkan terdiri atas pelaksanaan individu masing-masing terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka. Individu harus melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh posisi dia dalam konteks sosial. Keadilan Plato menekankan kepada moralitas.3 Berbeda halnya dengan Aristoteles yang memberikan definisi keadilan dalam perspektif yang berbeda. Aristoteles menekankan kepada arti penting hukum. Aristoteles melihat keadilan dari sudut pandang hukum dan keperluan terhadap prinsip kebaikan. Konsepsi keadilan Aristoteles berkaitan dengan pandangannya mengenai manusia sebagai zoon politicon (makhluk polis). Keadilan hukum dalam pandangan Aristoteles terkait dengan keadilan umum.4 John Rawls memberikan definisi keadilan sebagai fairness. Definisi keadilan versi Rawls menekankan kepada keadilan dalam ranah politik, khususnya hak-hak sipil. Asas fairness menjadi titik pijak dalam memberikan kesempatan kepada semua individu untuk dapat berperan secara adil dalam ranah publik.5 3 Theo Huijbers, 1993, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 28. 4 Ibid. 5 John Rawls, 2001, Justice as Fairness: A Restatment, London: Harvard University Press. Hal. 43. 815
Berbagai pembacaan terhadap pengertian keadilan menunjukkan bahwa ada tiga cara pandang terhadap keadilan:6 1. Pandangan yang menekankan kepada kemerdekaan manusia sebagai bagian mutlak kehidupan manusia. Dengan demikian, keadilan adalah suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk berkembang secara seksama. 2. Pandangan yang menekankan keadilan sebagai keadaan jiwa atau sikap. Menurut pandangan tersebut orang hanya bisa bertindak adil manakala ia memiliki suatu sikap atau mental tertentu. Keadilan bukanlah sebuah argumentasi yang perlu dinalar lebih jauh dengan logika, melainkan representasi keseluruhan jiwa manusia. 3. Pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Bertindak adil adalah bertindak secara benar. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. Jadi, konsepsi keadilan tidak dapat dilepaskan dari konsepsi dasar mengenai manusia yang menjadi titik tolaknya. C. Konstruksi Nalar Islam tentang Hukum dan Keadilan Konstruksi nalar Islam tentang hukum dan keadilan dapat dijumpai dalam Alquran dan hadis. Alquran mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan, yaitu al-qisth, al-adl, dan mizan. Kata adl merujuk kepada keadilan dalam pengertian balasan atau retribusi yang sama. Dimisalkan, jika ada orang yang tidak melaksanakan puasa, maka ia harus mengganti pada hari lain. Semantara itu, kata qisth merujuk kepada kesamaan dalam pengertian pemberlakuan aturan kepada orang-orang yang bukan warga negara. Pengertian keadilan dalam kata qisth mengandung konflik kepentingan, sementara adl mengandung keseimbangan antara kepentingan antar kelompok. Mengenai kata mizan dalam Alquran merujuk kepada pengertian keseimbangan (balance).7 Muhammad Thahir Azary menjabarkan pengertian keadilan dalam Alquran pada ranah politik. Penjelasannya mengenai ayat-ayat keadilan dalam Alquran didasarkan 6 Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, Hal. 51-52. 7 Quraish Shihab, 1996, Wawasan Alquran, Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, Hal. 112. 816
kerangka bahwa keadilan menjadi prinsip ketiga dalam nomokrasi.8 Keadilan dalam Islam menurut Azhary identik dengan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ajaran Islam dihubungkan dengan Allah sebagai sumber kebenaran, yang dalam Alquran disebut dengan al-haqq. Kata adl dalam Alquran menurut Azhary secara bahasa berarti sama. Kata adl menunjukan keseimbangan atau posisi tengah.9 Quraish Shihab memetakan pengertian keadilan yang dipahami oleh para ulama dengan empat pengertian. Pertama, keadilan yang berarti sama yang didasarkan atas surat an-Nisa ayat 4. Kata adil dalam keadilan dalam pengertian pertama tersebut berkenaan dengan sikap hakim dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, keadilan berarti seimbang, yang identik dengan proporsional dalam segala hal. Ketiga, adil juga berarti memberikan perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Keadilan dalam pengertian ketiga itu berkaitan dengan konteks sosial. Adil dalam pengertian keempat dinisbatkan kepada Allah. Keadilan dalam pengertian keempat berarti memelihara kewajaran dan kelangsungan eksistensi.10 Keadilan dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan aspek Ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia dalam perspektif wahyu. Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah maslahah. Istilah maslahah dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu maslahah mursalah dan maslahah sebagai maqasid syari"ah. Maslahah menurut pengertian pertama (maslahah mursalah) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. Maslahah mursalah sebagai sebuah metode penggalian hukum mula-mula diasosiasikan dengan mazhab Maliki, namun dalam perkembangannya metode maslahah digunakan secara luas untuk 8 Nomokrasi adalah istilah yang digunakan oleh Azhary untuk menyebutkan pemerintahan Islam. Istilah tersebut diajukan karena ketidakmadanian istilah-istilah politik yang ada untuk menggambarkan pemerintahan Islam. Nomokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan yang didasarkan atas asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam. Lihat Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, Hal. 66. 9 Ibid. 10 Quraish Shihab, Op. Cit., Hal. 114-116. 817
memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk ekplisitnya dari Alquran dan hadis. Pengertian maslahah sebagai maqasid syari"ah dikembangkan oleh al-Juwayni11 yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali dan mencapai puncaknya dalam pemikiran as-Syathibi. Maslahah dalam pengertian maqasid syari"ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat primer (dharury), sekunder (hajjy) dan suplementer (tahsiny). Kepentingan manusia yang bersifat primer tercakup dalam al-kulliyah al-khamsah, yaitu memelihara agama (hifdzud diin), memelihara jiwa (hifdzun nafs), memelihara akal (hifdzul "aql), memelihara keturunan/kehormatan (hifdzun nasl) dan memelihara harta (hifdzul mal). Rumusan tersebut dipandang berasal dari nilai-nilai ajaran hukum Islam.12 Hubungan antara maslahah dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila hal tersebut tidak dihubungankan melalui aspek teologis yang membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu'tazilah mengajukan kebaikan umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan maslahah sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang dikandung hukum Islam, keadilan sebagai sebuah pembahasan hukum akan sulit dijumpai kitab-kitab ushul fiqh. Ushul fiqh (yurisprudensi Islam) memberikan petunjuk mengenai hubungan Tuhan dengan manusia, posisi Tuhan sebagai pemberi hukum dan berbagai kaedah yang menjabarkan bagaimana kehendak Tuhan dalam Alquran dan penjelasan Nabi dipahami. Keadilan dalam penjelasan tersebut masuk dalam kategori hukum substantif. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih mengetahui kebenaran dan keadilan hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang 11 Al-Juwayni membagi maslahah menjadi lima tingkatan. Pertama, dharury, yaitu kebutuhan- kebutuhan mendasar bagi manusia. Kedua, al-hajat al-ammah (kebutuhan umum), yang sebenanya hampir sama dengan dharury tetapi dari tingkat kebutuhan masih di bawah dharury. Ketiga, mukarromah, yaitu hal- hal yang terkait dengan keutamaan, seperti kebersihan. Keempat, hampir sama dengan yang ketiga dengan prioritas lebih rendah dari yang ketiga. Tingkatan keempat mencakup hal-hal yang patut dipuji/dihargai, seperti mencatat kontrak dan pembebasan budak. Kelima, tingkatan yang sebenarnya kurang jelas dan hanya didefinisikan sebagai hal-hal yang tidak termasuk dalam empat tingkatan sebelumnya. Contohnya adalah ibadah fisik murni. Lihat dalam Muhammad Khalid Masud, 1997, Shatibi"s Philoshopy of Islamic Law, Delhi: Adam Publisher, Hal. 138. 12 Ibid., Hal. 152. 818
dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk membuat perbandingan antara satu kasus yang tidak diterangkan oleh Firman Tuhan atau sabda Nabi dengan kasus lain yang telah memiliki legitimasi hukum. Dengan cara itu, hukum Islam berkembang dan menjangkau kasus-kasus hukum yang lebih luas berdasarkan prinsip persamaan. Teori-teori hukum Islam memang tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan moralitas.13 Konstruksi nalar Islam tentang hukum dan keadilan merepresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Bertindak adil adalah bertindak secara benar. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. Kebenaran adalah representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia yang dijabarkan melalui al-ahkam al- khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Keadilan substansif dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan kehendak pembuat syara" (Allah) terhadap manusia, baik kehendak tersebut dipahami melalui deduksi logis (kaedah lughawiyyah), deduksi analogis (qiyas), atau deduksi dari kaedah-kaedah umum syariah (maqasid syari"ah).14 Pada akhirnya, keadilan mengacu pada upaya hakim untuk menemukan kebenaran dan memberikan hukum jika ada pelanggaran yang tidak ada aturan tegasnya secara formal. Hal tersebut adalah bentuk dari keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah aspek ekternal hukum, tempat keadilan substantif direalisasikan. Tanpa adanya keadilan secara prosedural, keadilan substantif hanya akan menjadi teori-teori yang tidak menyentuh realitas masyarakat. Meskipun demikian, selain keadilan, nilai kepastian dan kemanfaatan hukum juga penting untuk dipertimbangkan dalam penegakkan hukum.15 13 Keadilan sebagai sebuah nilai moral memiliki ciri khas karena watak tuntutan moralnya yang berbeda dengan tuntutan moral lain. Moralitas keadilan selalu terkait dengan manusia satu dengan manusia lain berdasarkan ukuran perbandingan dalam pemberian perlakuan oleh otoritas publik. Lihat Manzoor Ahmad, 1986, Morality and Law, Karachi: Asia Publshers, Hal. 119. 14 Abdul Wahhab Khallaf, 1978, Ushul Fiqh. Beirut: Dar al-Qalam, Hal. 105-112. 15 Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhaltnis). Lihat Theo Huijbers, 1993, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 161. 819
D. Penutup Keadilan adalah sebuah konsep abstrak yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara pandang. Keadilan memiliki cakupan makna yang luas dan memasuki berbagai bidang: ekonomi, politik, hukum, dan teologi. Islam pun sangat peduli dengan masalah keadilan. Konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Pemaknaan terhadap keadilan menjadi bagian dari arus budaya dan dinamika sosial, sehingga pemaknaannya akan selalu baru dengan tanpa meninggalkan pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan oleh para generasi terdahulu. Konstruksi hukum dan keadilan dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan antara moralitas dan kepercayaan transcendental, disebabkan aspek-aspek tersebut saling bertautan. Wallahu"alam bishowab 820
DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Manzoor, 1986, Morality and Law, Karachi: Asia Publshers. Aidit bin Hj. Ghazali (ed.), 1993, Islam and Justice, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam. Azhary, Muhammad Tahir, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang Huijbers, Theo, 1993, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius. Ibnu Maskawaih, 1329 H., Tahdhib al-Akhlaq wa Tathhir al-"Araq, Mesir: Matba"ah Husayniyyah. Khallaf, Abdul Wahhab, 1978, Ushul Fiqh. Beirut: Dar al-Qalam. Masud, Muhammad Khalid, 1997, Shatibi"s Philoshopy of Islamic Law, Delhi: Adam Publisher. Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Rawls, John, 2001, Justice as Fairness: A Restatment, London: Harvard University Press. Shihab, Quraish, 1996, Wawasan Alquran, Tafsir Maudlui atas berbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan. 821
REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, TINJAUAN TIPOLOGIS DALAM KERANGKA IJTIHAD Oleh : Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.1 Nothing endures but change (Tidak ada yang bertahan kecuali perubahan) (Heraclitus) Secara umum tujuan pemberlakuan Hukum Islam (Maqashidus Syari"ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Islam sebagai agama rahmatan lil "alamin senantiasa menawarkan solusi bagi umat manusia. Di antaranya dengan mengakomodir problematika yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Di sisi lain, muncul banyak persoalan baru menyangkut hukum yang belum ditegaskan dalam Al-qur'an dan Sunnah maupun kitab-kitab dalam pemikiran fiqih klasik. Ahli hukum menyebut kondisi ini sebagai kehampaan hukum (vacuum of law). Mereka juga berpendapat harus (segera) diadakan pembaruan. Dalam literatur Islam kontemporer, kata ―pembaruan‖ silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi. Namun yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi dari bahasa Inggris (reformation) yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Sebenarnya, ide Pembaruan Hukum Islam (baca : Reformasi Hukum Islam) bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tahun 1986 misalnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) melegitimasi (meskipun prosesnya memakan waktu tiga tahun) pernikahan beda agama (interfaith marriage) antara Adrianus Petrus Hendrik (Kristen) dengan Andy Voni Gani Parengi (seorang Muslimah) yang sebelumnya ditolak oleh KUA dan Kantor Catatan Sipil (Ratno Lukito : 2008). Pada pertengahan 1990-an MA-RI juga memberi jatah warisan kepada ahli waris non muslim melalui sarana wasiat wajibah yang sebelumnya tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqih manapun. Baca juga putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1751/Pdt.P/1989 tentang perkawinan melalui telepon (Abdul Manan : 2013, 59-60). Globalisasi sebagai faktor paling dominan menuntut reformasi hukum islam dalam 1 Calon Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri 822
tiga aspek, yaitu kelembagaan (institutional reform), perundang-undangan (instrumental reform) dan budaya hukum (culture reform). Indonesia sendiri sebagai penganut sistem hukum campuran (anglo saxon dan eropa kontinental) memungkinkan pembaruan- pembaruan dalam tiga aspek tersebut. Peranan Ijtihad dalam Reformasi Hukum Islam Dalam Lisan al Arab kata ijtihad diambil dari kata al-Jahd dan al-Juhd yang secara etimologi berarti tenaga, kuasa dan daya. Menurut arti harfiah, ijtihad berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha dengan sungguh-sungguh (maksimal) untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah upaya maksimal dari seorang ahli fiqih dalam memperoleh ketentuan hukum yang bersifat dhanny. Menurut Al- Ghazaly (1324:35) melaksakan ijtihad merupakan perbuatan berat dan sulit yang hasilnya wajib diyakini oleh mujtahid dan para pengikutnya. Paling tidak ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam reformasi Hukum Islam. Pertama, pelaku adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai mujtahid. Kedua, ijtihad harus dilakukan pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh syara'. Seberapa jauh seorang mujtahid berperan dalam reformasi Hukum Islam sangat tergantung pada seberapa besar ia memaksimalkan kemampuan untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al-qur'an dan Hadish. Peran ijtihad sangat besar dalam reformasi Hukum Islam. Reformasi tidak mungkin dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat. Mengutip pendapat Abdul Manan (2006: 185), peran ijtihad dalam reformasi Hukum Islam terbagi atas beberapa tipologi, di antaranya : Penyusunan Ensiklopedi Fiqih Embrio penyusunan ensiklopedi fiqih lahir pada Konferensi Fiqih Islam Internasional di Paris pada tahun 1951 M/1370 H. Konferensi ini merupakan momentum untuk menjadikan fiqih sebagai ilmu Hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Jauh dari pada itu, orang pertama yang menyusun ensiklopedi fiqih sebenarnya adalah Ibnu Hazm (384 H - 456 H) dalam Al-Ismal. Sayang buku itu tidak diketahui lagi kebaradaannya. Imam Nawawi berusaha menyusun materi serupa dalam Al-Majmu" dan 823
tidak selesai. Pada tahun 1956 M/1375 H Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus merintis penerbitan buku-buku ensiklopedi fiqih dalam sistem modern seperti fiqih Ibnu Hazm dan petunjuk-petunjuk istilah fiqih. Usaha ini diharapkan dapat membangun kembali pemikiran tentang Hukum Islam yang telah lama berhenti akibat pemahaman pintu ijtihad telah tertutup. Di indonesia sendiri, saat ini telah banyak ditemukan buku ensiklopedi fiqih yang merupakan terjemahan buku ensiklopedi dari luar, seperti buku Ensiklopedi Fiqih Wanita karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dari Mesir dan Ensiklopedi Fiqih Praktis karya Syeikh Husain Bin Audah Alawaysyah. Pembentukan Undang-undang Reformasi hukum islam melalui pembentukan undang-undang (UU) memiliki peran sangat penting. Karena melalui pendekatan ini hukum islam ditransformasikan secara formal menjadi sebuah regulasi. Hukum yang bersumber dari agama islam diangkat menjadi sebuah hukum nasional. Dengan demikian, eksistensi hukum islam menjadi semakin diakui. Sejarah mencatat, para pendahulu kita telah berhasil memperjuangkan UU Perkawinan (Nomor 1 Tahun 1974), UU Pengelolaan zakat (Nomor 38 Tahun 1999) dan UU Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). Fatwa Di Indonesia, fatwa-fatwa Hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pedomannya ditetapkan dalam keputusan MUI Nomor U 596/MUI/X/1997. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan Forum Bahstul Masa'il Pondok Pesantren (FBMPP) pada tingkat kabupaten/kota dan Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) pada tingkat propinsi. Muhammadiyah mempercayakan fatwa Hukum Islam pada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) Muhammadiyah. Persatuan Islam (Persis) juga mempunyai Dewan Hisbah untuk penerbitan fatwa. Selain tersebut di atas, di beberapa negara ada juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh perorangan yang kapasitasnya sangat dihormati oleh umat Islam, sebut saja Mahmud Syaltut, Hasanuddin Makluf dan Yusuf al-Qardhawi. 824
Kajian Ilmiah dan Penelitian Reformasi Hukum Islam dengan proyeksi ini dilaksanakan melalui karya-karya ilmiah orisinal seorang ulama yang memiliki spesialisasi ilmu dan penelitian serta kajian serius yang diajukan dalam program untuk mencapai gelar master dan doktor. Ada juga hasil penelitian ilmiah yang diajukan seorang profesor dari perguruan tinggi untuk kenaikan jenjang dalam bidang ilmiah yang disebarkan melalui majalah-majalah ilmiah secara rutin. Sebagai contoh, beberapa dekade terakhir ini banyak lahir profesor dan doktor dalam bidang hukum islam. Mereka di antaranya melakukan kajian terhadap perkawinan, ekonomi syari'ah, waris islam, dan lain-lain. Putusan Pengadilan Agama Di beberapa negara seperti Pakistan dan India, Reformasi Hukum Islam telah dilakukan sejak abad pertengahan. Bahkan sejak Islam tersebar di Spanyol. Pengadilan di beberapa negara tersebut telah memutus perkara dengan metode ijtihad. Sedangkan di Indonesia reformasi Hukum Islam dilaksanakan sejak tahun 1974, ketika diberlakukan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Peratuaran-peraturan tersebut (di antaranya) telah digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama sehingga muncullah putusan-putusan tentang wasiat wajibah, ahli wari pengganti, ahli waris beda agama dan seterusnya. Kesemuanya itu merupakan hal baru sama sekali dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Bahkan munculnya para hakim progresif menjadi isu tak terbantahkan beberapa tahun terakhir (hukumonline: 22/12/2011). Literature-literatur kitab kuning (al-kutub al-salafiyyah) tidak bisa hanya dijadikan doktrin yang jumud, melainkan lebih sebagai data yurisprudensi, data sejarah dan data pemikiran yang membutuhkan kontekstualisasi dan penyesuaian-penyesuaian (baca: reformasi). Tapi dengan syarat: pertama, tetap mempertahankan al-turats al-salafiy 825
(khazanah klasik) tetapi tidak meninggalkan khazanah modern. Kedua, perangkat metodologi penelitian dan pemikiran yang tidak sembarangan. Sebab metodologi merupakan kunci reformasi dan inovasi. Ketiga, perlu digunakan pendekatan transformatik-emansipatoris (yang membebaskan dan merubah). Dengan pembebasanlah spirit perubahan tercipta. Terakhir, penulis mengutib adagium Al-Muhafadhotu "ala al-qadim as-shalih wa al- akhdzu bi al-jadid al-aslah (menjaga pedoman lama yang baik dan mengambil pedoman baru yang lebih baik). Dengan pelbagai fenomena Hukum Islam di atas, tidak berlebihan kiranya muncul adagium Al-Muhafadhotu "ala al-qadim as-shalih wa al-ijadu bi al-jadid al- aslah (menjaga pedoman lama yang baik dan menemukan pedoman baru yang lebih baik). Wallahu "alam 826
DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, Aspek - Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, Cet. 4 2013. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, 2005. Amrullah Ahmad,dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Menjelang 65 Tahun Prof. H. Bustanul Arifin, SH, Gema Insani Press, Jakarta, 1996. Malufatul Afifah, Skripsi : Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Kewarisan, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM, Malang, 2011. Ratno Lukito, Hukum sakral dan hukum sekuler, pustaka Alvabet, Jakarta, 2008. Suhadak, Makalah :Prospek Pembaharuan Hukum Terapan Peradilan Agama di Bidang Waris, badilag.net, 11 Maret 2010. 827
DILEMA DISPENSASI KAWIN PADA KAWIN HAMIL (Sebuah Tinjauan Dari Dampak Sosial Putusan/Penetapan) Oleh: Kusnoto, SHI, MH1 I. Permasalahan Kegelisahan akademik penulis untuk mengkaji persoalan dispensasi kawin pada kasus kawin hamil ini terinspirasi dari perdebatan panjang terkait bagaimana sikap terbaik hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin pada kasus kawin hamil yang dimohonkan oleh Pemohon2. Dalam ketentuan umum tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat3. Sedangkan Pasal 15 KHI menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yag telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan terkait kawin hamil Pasal 53 KHI juga menegaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam praktiknya, beberapa hakim pada Pengadilan Agama seringkali mengabulkan pemohonan Pemohon (orangtua calon pengantin) tanpa syarat apapun dengan beberapa pertimbangannya. Salah satu pertimbangan hukum yang kerap digunakan oleh majelis hakim adalah bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suami/isterinya telah sedemikian eratnya dan keduanya 1 Penulis adalah Calon Hakim Pengadilan Agama Kudus dan Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) Angkatan II MA-RI. 2 Diskursus ini berawal dari diskusi kelas pada Diklat PPC Terpadu angkatan II MA-RI dalam materi dampak sosial putusan, pemateri Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H, di kampus Badan Litbang Diklat Hukum dan Teknis Pengadilan MA-RI, tanggal 28 Juni 2013. 3 Lihat Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 828 telah
berpacaran selama ... tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil ... bulan, maka sangat beralasan tentang keinginan Pemohon segera menikahkan anaknya, terutama untuk menghindari kekhawatiran terulangnya perbuatan yang melanggar syariat tersebut (perzinahan) serta berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang masih berada dalam kandungan anak Pemohon serta pertalian nasab kepada ayah kandungnya. Semacam itulah putusan yang arif bijaksana dan tentunya dinilai sangat adil dan bermanfaat oleh para Pemohon atau kelompok yang sefaham dengan para Pemohon tersebut. Sayangnya, kondisi semacam ini justru disalahfahami oleh sebagian masyarakat. Mereka menganggap bahwa ternyata hakim Pengadilan Agama cukup mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada kawin hamil, sehingga orangtua tidak resah (tidak mempermasalahkan) jika anak-anak remaja mereka (muda-mudi belum usia dewasa) bergaul secara bebas (semacam khalwat), karena jika seandainya nanti terjadi kehamilan sebelum pernikahan, tentulah besar peluang untuk dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya. Bertolak dari kegelisahan inilah; tanpa bermaksud mengintervensi independesi hakim, penulis kemudian merenung dan memunculkan pertanyaan mendasar: Dari sudut pandang dampak sosial suatu putusan atau penetapan, apakah pertimbangan semacam tersebut sudah cukup adil dan bermanfaat bagi masyarakat umum ? II. Pembahasan A. Usia diperbolehkan menikah menurut hukum Islam Dalam kajian fikih islam, tidak disebutkan secara jelas mengenai usia seseorang diperbolehkannya menikah. Dalam berbagai dalil, hanya menyebutkan istilah baligh, yaitu seseorang remaja yang pernah bermimpi basah serta seseorang wanita yang telah haid. Dalam beberapa dalil memuat anjuran kepada muslimin khususnya orangtua remaja untuk bersegera menikahkan anaknya. Begitu juga kepada para remaja yang telah mampu (istita"atul ba"ah) dan siap bekal dianjurkan untuk bersegera menikah. Diantaranya adalah dalil al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 dijelaskan bahwa: 829
Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). Dalam hadis nabi SAW juga diserukan kepada para remaja yang telah mampu (istita"atul ba"ah) untuk segera menikah, karena dengan menikah akan lebih dapat memelihara kehormatan dan menjaga pandangan. Dalam kajian hukum perkawinan di Indonesia, ketentuan umum tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan diantaranya diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud 830
secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat. Sedangkan Pasal 15 KHI menegaskan bahwa: (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yag telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) UU No.1 tahun 1974. B. Kawin Hamil dalam hukum perkawinan Islam Dalam kajian fikih islam serta peraturan hukum pada negara-negara Islam, menegaskan bahwa hukum pidana dan hukum perdata terkait dengan perkawinan merupakan suatu kesatuan yang padu. Dengan demikian, kasus perzinahan dihukumi dengan hukum Islam, serta kasus kawin hamil juga dihukumi dengan hukum Islam. Dalam berbagai dalil disebutkan diantaranya adalah surat an-Nur ayat 2 : Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kaum muslimin (Negara islam) diperintahkan untuk memberikan sanksi pidana atas pelaku (laki-laki pezina muhson maupun perempuan pezina muhsonat). Diperintahkan pula untuk menegakkan hukum Allah (pidana) dengan cara tidak memberi ro'fah (belas kasihan) kepada pelaku perzinahan untuk menciptakan efek jera khusus bagi 831
pelaku. Selanjutnya diperintahkan pula kepada kaum muslimin (negara) untuk meng-eksekusi-nya di depan khalayak umum dengan tujuan untuk menciptakan efek jera umumnya bagi masyarakat luas yakni masyarakat calon pelaku perzinahan di masa-masa mendatang pada lingkungan sekitar. Adapun setelah dijalani sanksi hukum pidananya, maka selanjutnya ditekankan untuk menjalani konsekwensi perdatanya, yaitu mengikatkan pelaku perzinahan tersebut dalam perkawinan. Dalam Surat an-Nur ayat 3 ditegaskan: Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kaum muslimin (Negara Islam) diperintahkan untuk memberikan konsekwensi perdata atas pelaku (laki-laki pezina maupun perempuan pezina), yakni dengan cara mengawinkan pelaku perzinahan dengan pasangannya tersebut, hal itu untuk melindungi kepentingan hukum anak (janin) dan terpeliharanya pertalian nasab. Dalam konteks hukum Indonesia (Negara berdasarkan pancasila) terkait hal ini, hingga kini masih terdapat pemisahan wilayah hukum. Ketentuan hukum pidana terkait dengan perzinahan, perkosaan, tindakan pornoaksi dan pornografi, pelecehan seksual, dan lain sebainya diatur dalam KUHP dan undang-undang terkait hal itu. Bahkan pasal 252 KUHP tentang dikategorikan sebagai delik aduan. Kewenangan memeriksa dan mengadili diberikan kepada lingkungan Pengadilan umum. Sedangkan ketentuan hukum perdata diatur dalam KUHPerd, UU perkawinan, KHI serta perturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Kewenangan memeriksa dan mengadili diberikan kepada lingkungan Pengadilan Agama bagi umat Islam, dan lingkungan Pengadilan umum bagi selain islam. Terkait dengan kawin hamil, peraturan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Pengadilan Agama, Pasal 53 KHI juga menegaskan bahwa: 832
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dari pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kaum muslimin (di negara Pancasila) khususnya orangtua pelaku dapat menikahkan pelaku perzinahan dengan pasangannya meskipun tanpa menjalani sanksi pidana terlebih dahulu maupun denda/ta'zir. Umumnya kata ―dapat‖ diartikan dengan ―boleh‖ sehingga upaya melindungi kepentingan anak (janin) untuk terlahirkan dalam ikatan pernikahan kedua orangtua biologis-nyapun juga amat tergantung dari kerelaan hati kedua pelaku perzinahan itu. Jika salah satunya menolak untuk menikahi atau dinikahkan, maka pernikahan tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, seringkali masyarakat mengganggap hal itu sebagai nasib sialnya si anak (janin). C. Terbentur dengan larangan ultra petita dan pemisahan wilayah perdata- pidana Dalam pemeriksaan perkara perdata ternasuk perkara permohonan, hakim memperhatikan prinsip hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup pokok perkara ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Artinya kalau tidak ada tuntutan hak maka tidak ada hakim (nemo yudex sine actore). Dalam kaitanya dengan pemeriksaan pokok perkara permohonan dispensasi kawin pada kawin hamil ini, kebanyakan surat permohonan memuat petitum yang hanya mengajukan permohonan dikabulkannya dan diijinkannya dispensasi kawin. Selajutnya banyak hakim yang berpendapat bahwa hakim hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak, tidak dari selebihnya. Jarang hakim yang berijtihad lain sehingga memadukan unsur menciptakan efek jera bagi pelaku, unsur perlindungan hukum bagi anak (janin), serta kaitannya dengan dampak sosial suatu putusan (atau 833
penetapan) yakni unsur pendidikan di mana dalam diri masyarakat sekitar di masa-masa mendatang muncul rasa takut/enggan meniru kawin hamil seperti yang telah terlanjur dilakukan oleh para pelaku. Banyak hakim yang berpendapat bahwa keterbatasan kesempatan untuk berijtihad tersebut karena terbentur dengan hukum acara yakni larangan ultra petita. dan serta terbentur dengan pemisahaan wilayah perdata dengan pidana. Sebagian hakim berpendapat bahwa urusan pelaku kawin hamil akan menjadi sadar/insaf/bertaubat serta efek bagi masyarakat sekitar itu adalah tugas pokok dan fungsi dari ulama dan lembaga eksekutif. Para hakim tersebut kurang menyadari bahwa sebenarnya putusannya (penetapannya) mempunyai dampak sosial bagi masyarakat lain di masa-masa mendatang. Menurut pengamatan penulis pada beberapa perkara dispensasi kawin hamil di beberapa Pengadilan Agama, banyak permohonan yang dikabulkan tanpa pembebanan atau sanksi apapun semisal denda. Bahkan tanpa nasehat kepada pemohon (orangtua calon pengantin) maupun pelaku untuk bertaubat serta berupaya di masa-masa mendatang agar dirinya atau keluarganya atau tetangga dan masyarakat sekitar agar tidak meniru kasusnya. Sekedar nasehat pun tidak ada, apalagi hingga anjuran bahkan hingga sanksi perdata. Akibat dari kondisi ini, banyak masyarakat yang salah memahami sehingga menganggap bahwa urusan kurang usia bukanlah suatu masalah (menjadi penghalang) untuk menikah. Sebab jika diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama maka sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan. Bahkan kondisi ini juga sering difahami oleh masyarakat bahwa pergaulan bebas para ABG (remaja belum cukup umur untuk menikah) bukanlah suatu hal yang perlu dirisaukan, sebab seandainya nanti jika terjadi kehamilan maka cukup saja diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama pasti sangat besar kemungkinan akan dikabulkan. D. Dampak sosial suatu putusan dispensasi kawin pada kawin hamil Untuk mengetahui pengaruh putusan/penetapan pengadilan dalam masyarakat maka terlebih dahulu memperhatikan tujuan hukum. Menurut Van 834
hal 13 hal 246 Apeldorn tujuan hukum mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.4 Putusan hakim harus memberi konstribusi kepada budaya hukum (legal culture) yang menjadi motor penggerak sistem hukum sehingga putusan hakim hendaknya memenuhi rasa keadilan masyarakat secara sosiologis,filosofis, dan yuridis. Hakim dalam memutus perkara hendaknya diupayakan mengandung nilai-nilai sebagai cita hukum (Rechtsidee) sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan.5 Namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiga nilai tersebut mempunyai potensi yang saling bertentangan. Memang didasari ketiga nilai tersebut tidak pernah serasi sehingga sukar untuk dipertemukan sekaligus dalam sebuah putusan, namun menurut Jacquas Derrinda dalam tulisan-tulisanya ‖Force Of Law the mystical : Foundation Of Authority‖ bahwa nilai keadilan harus selalu berada di depan melampaui hukum itu sendiri.6 Karenanya pula hakim harus terus menerus mencari dan menegakkan keadilan dalam setiap putusannya sehingga putusannya memberi pengaruh bagi tatanan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan nilai-nilai keadilan maka hakim dalam memutus perkara hendaknya memprioritaskan keadilan moral (moral justice) atau keadilan substansif (substantive justice) tidak semata-mata hanya mempertimbangkan keadilan hukum (legal justice).7 Oleh karena itu hakim dituntut untuk memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tools of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, hakim harus berani melakukan pembaruan hukum atas suatu kasus (in concreto) yang dihadapkan kepadanya. Ada beberapa teori yang 4 E. Utrecht / M. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan Jakarta 1989 5 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positive Hukum, Genta Publishing Yogyakarta 2011 6 Ibid hal 249 7 Agus Sulistiyono, SH, Sos, MHum, Muatan Keadilan dalam putusan hakim, PN Sleman.go.id. 835
berkaitan dengan pemikiran pembaruan hukum antara lain teori keadilan, teori kebebasan hakim, teori sosiologi hukum, teori kemanfaatan (al-mashlahah). Dalam kaitanya dengan dispensasi kawin pada kawin hamil , seorang hakim Pengadilan Agama melalui penetapannya sebetulnya mempunyai peran yang besar untuk memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tools of social engineering), yakni dengan menciptakan efek jera bagi masyarakat luas yakni masyarakat calon pelaku perzinahan di masa-masa mendatang pada lingkungan sekitar. Hakim dapat berijtihad untuk memadukan unsur menciptakan efek jera bagi pelaku, unsur perlindungan hukum bagi anak (janin), serta unsur pendidikan di mana dalam diri masyarakat sekitar di masa- masa mendatang muncul rasa takut/enggan meniru kawin hamil seperti yang telah terlanjur dilakukan oleh para pelaku. Namun hakim tidak perlu menempuh ultra petita karena hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melakukan sesuatu pertaubatan atau membayar semacam denda. Hakim cukup memberikan penjelasan bahwa kesadaraan Pemohon secara sukarela untuk melakukan sesuatu pertaubatan atau membayar semacam denda akan turut menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menetapkan penetapannya. Hakim Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara dispensasi kawin hamil dapat memberikan nasehat kepada pemohon (orangtua calon pengantin) maupun pelaku untuk bertaubat serta berupaya di masa-masa mendatang agar dirinya atau keluarganya atau tetangga dan masyarakat sekitar agar tidak meniru kasusnya. Dengan demikian, melalui ucapan hakim ia telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya hakim harusmemeriksa dengan sangat teliti dan seksama mengenai kematangan fisik dan psikis calon pengantin. Apabila memang dinilai cukup matang fisik dan pskis maka permohonan dapat dikabulkan. Sebaliknya jika memang dinilai belum matang fisik dan psikis maka permohonan dapat ditolak. Dengan demikian anggapan masyarakat bahwa Pengadilan Agama pasti mengabulkan dispensasi kawin pada kawin hamil kian lama kian menghilang. Dengan demikina pula masyarakat akan memahami 836
bahwa pergaulan para ABG (remaja belum cukup umur untuk menikah) perlu dibina dan diawasi agar terhindar dari kehamilan sebelum pernikahan. Seandainya penetapan akhirnya menyatakan menolak permohonan, maka sudah sepatutnya hakim pemeriksa menjelaskan kepada para Pemohon agar nantinya tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya (yang telah menghamili) tercatat di KUA ketika telah cukup umur. Terkait dengan kekhawatiran Pemohon akan berlanjutnya perbuatan yang dilarang syariat (hubungan seksual anak Pemohon dengan calon suaminya) maka dapat dijembatani dengan cara nikah sirri. Adapun terkait dengan status anak (janin) yang diperkiraan akan lahir dalam ikatan nikah sirri, terutama untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran dapat disiasati dengan cara menunda. Penundaan disini maksudnya yakni mengajukannya nanti setelah resmi menikah di KUA. Jika ternyata terungkap ketidaklogisan mengenai hal itu, yakni adalah hal tidak logis ada anak yang lahir mendahului dari waktu pernikahan kedua orangtuanya, maka dapat disisati pula dengan cara usia si anak dimudakan (ditulis tanggal dan bulan kekinian, yakni dibuat setelah pernikahan kedua orangtuanya) sehingga tidak ditolak oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya jika ―pemudaan‖ usia anak terlalu jauh, sehingga terungkap pula ketidaklogisan kedua yakni adalah hal tidak logis ada anak yang lahir satu bulan atau dua bulan setelah orangtuanya menikah, adakah janin yang dalam rahim hanya satu bulan atu dua bulan?? maka itu harus disikapi oleh Pemohon dan anak Pemohon (pelaku perzinahan) dengan tenang meskipun bercampur dengan malu karena terungkap aib. Menurut penulis, hal itu adalah resiko dari perbuatan " mencuri start" maka adalah wajar jika menerima balasan berupa " menanggung malu" di masyarakatnya. Bukankah wajar bagi sekelompok orang yang ―mencuri start‖ tersebut menerima perlakuan yang beda dibanding daripada sekolompok orang yang tidak melakukan perbuatan mencuri start?? Tentu jawabnya adalah wajar saja, anggap saja hal itu sebagai bentuk mewujudkan efek jera bagi diri pelakunya, maupun bagi diri masyarakat di sekitarnya agar tidak meniru perbuatan tercela tersebut. 837
III. Kesimpulan Jika saat memeriksa dan hendak menjatuhkan penetapan terkait dispensasi kawin pada kawin hamil ternyata hakim menilai bahwa permohonan itu patut ditolak, maka tetapkanlah penolakan itu. Namun jika menilai bahwa permohonan itu patut dikabulkan, maka ada baiknya bagi hakim untuk menjelaskan kepada Pemohon dan anak Pemohon (calon pengantin) akan pentingnya mensucikan diri sebelum melaksanakan pernikahan. Diantaranya dengan cara bertaubat dan memberikan semacam ta'zir/denda sejumlah uang untuk diberikan kepada lembaga sosial semacam yatim piatu. Nasehat/penjelasan itu tidak perlu dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan maupun penetapan, namun hanya disinggung sedikit sebagai bahan yang mempengaruhi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkannya. Dengan demikian hakim tetap patuh kepada asas bersifat pasif tanpa melanggar ultra petita dan tanpa mencampurkan urusan perdata dengan pidana. Dengan demikian pula, melalui penetapannya hakim telah berupaya menciptakan efek jera bagi pelaku, unsur perlindungan hukum bagi anak (janin), serta efek jera bagi masyarakat umum (khususnya generasi muda). Dengan bahasa lain, melalui cara itu hakim Pengadilan Agama telah berupaya memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tools of social engineering) dan amar ma"ruf nahi mungkar sesuai kemampuannya sebagai hakim perdata Islam di negara hukum Pancasila ini. (wallahu a"lam bis sawab) IV. Penutup Sebagai penutup, berikut ini penulis coba untuk menyampaikan contoh pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dispensasi kawin pada kawin hamil. Pertimbangan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk upaya penyempurnaan selanjutnya, atau dapat dijadikan sebagai pengayaan perbendaharaan pertimbangan hukum terkait dispensasi kawin kasus kawin hamil. Semoga bermanfaat. JIKA PERMOHONAN DITOLAK Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa 838
raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat; Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti kondisi fisik seseorang, kandungan gizi makanan, dan olahraga; Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ...ternyata memiliki fisik yang cukup besar dan sehat, hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki kematangan fisik dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan; Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwanya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, pelatihan, pendidikan keterampilan, pergaulan, keadaan ekonomi, keluarga, komunitas sekitar dan budaya setempat; Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ...ternyata belum memiliki kematangan jiwa (emosi dan psikis), terbukti : a. bahwa anak Pemohon tidak mampu menjaga kehormatannya (mengendalikan kemaluannya) sehingga dia mau melayani hubungan seksual dengan pacarnya tersebut tanpa didahului ikatan pernikahan; b. bahwa anak Pemohon setelah terjadinya hubungan seksual itu tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, terbukti bahwa inisiatif untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut datang dari masyarakat sekitar setelah anak pemohon ketahuan hamil dan dipergoki warga masyarakat, yakni dalam hal ini anak pemohon tidak berterus terang kepada Pemohon (orangtuanya), dan baru terpaksa berinisiatif untuk menikahi/dinikahkan setelah adanya tekanan dari warga setempat; c. bahwa anak Pemohon hingga sekarang belum lulus SLTA sehingga belum cukup pendidikan di era sekarang, dapat dikatakan bahwa anak Pemohon hanya baru lulus wajib belajar 9 tahun ; d. bahwa anak Pemohon hingga sekarang belum pernah mengikuti pelatihan kerja/keterampilan serta belum mmpunyai keterampilan untuk membantu suaminya nanti; 839
e. bahwa anak Pemohon belum mempunyai pengalaman kemasyarakatan, seperti kegiatan warga tingkat RT, RW maupun desa; maka hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut belum memiliki kematangan secara psikis untuk melangsungkan pernikahan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi : Artinya : Kondisi darurat harus dihindarkan sebisa mungkin; Menimbang, bahwa berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang masih berada dalam kandungan anak Pemohon serta pertalian nasab kepada ayah kandungnya, maka anak Pemohon dapat dinikahkan dengan pacarnya yang telah menghamilinya. Sebagaimana diamanatkan al-Qur'an surah an-Nur ayat 3 dan pasal ...KHI, Pernikahan tersebut dapat dilaksanakan setelah anak pemohon mencapai usia sekurang-kurangnya 16 tahun; Menimbang bahwa, majelis hakim mengemukakan dalil al-Qur'an surat an-Nur terkait dengan psikis, maka hendaknya diupayakan hingga calon pengantin benar- benar sudah matang jiwa raga untuk menikah. Sebagaimana firman Allah.. Artinya : Dan orang-orang yang belum mampu kawin hendaklah menjaga diri, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar psikologi remaja , Prof. Dr... dalam buku berjudul ... hal ... yang berbunyi ... : Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas dan menimbang maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak; 840
JIKA PERMOHONAN DIKABULKAN Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat; Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti kondisi fisik seseorang, kandungan gizi makanan, dan olahraga; Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ...ternyata memiliki fisik yang cukup besar dan sehat, hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki kematangan fisik dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan; Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwanya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, pelatihan, pendidikan keterampilan, pergaulan, keadaan ekonomi, keluarga, komunitas sekitar dan budaya setempat; Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ... ternyata telah memiliki kematangan jiwa (emosi dan psikis), terbukti : a. bahwa anak Pemohon telah sadar dan menyesali perbuatannya yaitu melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi; b. bahwa anak Pemohon telah sukarela dan beritikad baik membayar denda adat melalui pemerintah desa sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang akan digunakan untuk kemasalahatan desa; c. bahwa anak Pemohon setelah terjadinya hubungan seksual itu mempunyai inisiatif sendiri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, tanpa tekanan dari pihak manapun; d. bahwa anak Pemohon meskipun sekarang belum lulus SLTA namun ia berjanji akan menempuh pelatihan kerja/keterampilan untuk meningkatkan keterampilan memcari nafkah keluarga; 841
e. bahwa anak Pemohon telah mempunyai pengalaman kemasyarakatan, seperti kegiatan warga tingkat RT, RW maupun desa sehingga telah siap menjaga warga masyarakat yang baik; Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya dan keduanya telah berpacaran selama ... tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil ... bulan, serta menunjukkan tanggungjawabnya terkait perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang masih berada dalam kandungan anak Pemohon serta pertalian nasab, hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut secara psikis telah cukup matang serta siap untuk melangsungkan pernikahan; Menimbang, bahwa untuk menghindari kekhawatiran sekiranya anak Pemohon mengulangi perbuatannya (hubungan kelamin dengan pacarnya) serta berlarut- larutnya ketidakpastian hukum ikatan perkawinan, maka sangat beralasan tentang keinginan Pemohon segera menikahkan anaknya; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; 842
PEMBARUAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial Oleh: ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I.,M.S.I.1 1. Pendahuluan Berkaitan dengan banyak hal, era modern saat ini telah mengantarkan fiqih (hukum Islam) pada posisi problematis dan dilematis. Fiqih bukan hanya kesulitan menuntaskan berbagai masalah dan isu sosial yang dihadapi tapi juga masih gagap mendefinisikan kediriannya, terutama dalam konteks merumuskan metode hukum yang mampu dipergunakan untuk menuntaskan berbagai masalah. Untuk menjawab permasalahan di atas, dalam tulisan ini akan dipaparkan sebuah alternatif pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial yang dikenal dengan istilah a unified to shari"ah and social inference.2 Pendekatan yang digunakan tidak lain adalah untuk menjelaskan fenomena sosial dengan berangkat dari ajaran Islam, yaitu Islam dipahami sebagai sistem penjelasan atas kenyataan sosial, Islam sebagai sistem teori keilmuan untuk menjelaskan semua realitas kehidupan umat. 2. Perubahan Sosial Dalam lapangan sosiologi dan antropologi, perubahan sosial adalah wacana inti di mana penelitian dan perbedaan pendapat para ahli terjadi. Sejauh manusia sebagai pendukung kehidupan sosial dan budaya masih hidup, selama itu pula perubahan akan terjadi. Kontak dengan budaya lain yang melahirkan kesatuan, utamanya penemuan- penemuan baru, perluasan yang cepat pada mekanisme pendidikan formal, intensitas konflik terhadap nilai-nilai yang ada akibat sistem sosial yang terbuka dan terbukanya antisipasi masa depan merupakan daya dorong utama terjadinya perubahan. Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa 1 Penulis adalah Calin Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen) 2 Lihat, Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, (Yogyakarta: LKiS, 2005), cet. 1. Lihat juga Louay Safi, Ancangan Metodologi Alternatif: sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat, Alih Bahasa, Imam Khoiri, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001) 843
pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.3 Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber itu, menuntut para Ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan ‗social engineering'. Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya. Istilah adaptabilitas, berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial disini jelas bukan merupakan istilah teknis yang ―tranformasi sosial‖ istilah ini lebih dipergunakan dalam pengertian umum untuk menandai bahwa perubahan dalam persoalan itu telah terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial.4 Kebutuhan-kebutuhan sosial yang berhubungan dengan hukum misalnya, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial: 1. Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya. 2. Hukum sebagai sarana kontrol engineering: penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.5 Suatu perubahan dapat diketahui jika ada sebuah penelitian dari susunan kehidupan masyarakat pada suatu waktu dengan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat dsb. 3 Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 45 4 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 44. 5 Sodjono Dirdjosiswono, Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 76-77. 844
Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Dapat dikatakan kalau konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan, (2) pada waktu berbeda, dan (3) diantara keadaan system sosial yang sama.6 Sebagai suatu pedoman, maka dapat dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.7 3. Perubahan Dalam Hukum Islam Hubungan teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum- hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi dirinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga- lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam. Argumen bahwa konsep hukum Islam adalah absolute dan otoriter yang karenanya abadi, dikembangkan dari dua sudut pandang. Pertama mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan, yang mutlak dan tidak bisa berubah. Jadi hal ini pendekatan ini lebih mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Yaitu: (1) hukum dan teologi, (2) hukum dan epistemology. Sudut pandang kedua berasal dari difinisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidintifikasi sebagai system aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi hal ini membicarakan kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas. Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pendukung keabadian Islam diringkaskan dalam tiga pernyataan umum: 6 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 3. 7 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.100-101. 845
1. Hukum Islam adalah abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi dan absolute dalam Islam tidak memperoleh perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Sebagai konsekuwensi logis dari konsep ini, maka sanksi yang diberikannya bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah. 2. Hukum Islam adalah abadi karena sifat asal dan perkembangannya dalam priode pembentukannya menjauhkannya dari institusi-institusi hukum dan perubahan sosial, pengadilan-pengadilan dan Negara. 3. Hukum Islam adalah abadi karena ia tidak mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai.8 Dalam literature hukum Islam kontemporer, kata ―pembaruan‖ silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekontruksi, rekontruksi, tarjid, islah dan tajdid. Diantara kata-kata itu yang paling banyak digunakan adalah kata-kata islah, reformasi, dan tajdid. Islah dapat diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali, tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyususn kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.9 Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, social ekonomi dan lainnya. Menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan sehingga diperlukan usaha atau ijtihad. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun, ini berarti bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum islam yaitu al-Quran dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa.10 4. Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial. Metodologi hukum Islam secara garis besar terdiri dari: (1) Pola Bayani (kajian semantik), pola ini lebih menitikberatkan pada kajian bahasa dalam bentuk penafsiran 8 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam ..., hlm. 27. 9 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 218. 10 Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm. 139-140. 846
gramatikal, seperti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau majazi. Bagaimana cara memilih salah satu arti kata musytarak, mana yang qath'i serta mana ayat yang zanni dan sebagainya. (2) Pola Ta'lili (penentuan illat atau faktor hukum), pola kedua ini lebih menitikberatkan pada kajian penentuan illat (penentuan faktor hukum yang menjadi hambatan hukum) yang secara prosedural dibahas cara-cara menentukan illat. Syarat- syarat illat, penggunaan illat dalam qiyas serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan illat yang baru. (3) Pola Istilahi (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat), bagian ketiga ini lebih menitikberatkan pada kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.11 Dari kontruksi hukum Islam di atas kemudian para ahli hukum melakukan penggalian dan penemuan hukum. Namun dalam penerapannya tidak sesederhana itu perlu pemahaman dan keberanian para mujtahid, karena persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat sangat kompleks. Padahal teks-teks nas itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, hal ini disebabkan oleh perubahan sosial budaya yang terus bergerak karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya hukum Islam harus senantiasa mampu mengikuti dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi melalui pengembangan dan pembaharuan metodologi hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki fungsi; Pertama, sebagai kontrol sosial. Kedua sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Hukum lebih merupakan produk sejarah sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karenanya dalam konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, sebab kalau tidak, maka hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi bagi kepentingan umat. Karena apabila para mujtahid/para pemikir hukum tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk mereformulasi dan mengantisifasi setiap persoalan dalam masyarakat dan menyelesaikan hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya.12 11 Sidik Tono, Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial: Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam, dalam Jurnal Al-Mawarid, Edisi VII, Februari 1999, hlm. 59. 12 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyajarta: Gama Media, 2001), hlm. 98- 99. 847
Dalam konteks ini para sarjana-sarjana muslim sudah banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk pembaharuan hukum Islam. antara lain misalnya; Fazlurrahman yaitu ajaran nilai moral Islam di mana hukum merupakan interpretasi nilai moral itu untuk menghadapi situasi sosial, an-Na'im dengan teori pesan kedua Islam, dan Syahrur melalui teori limit (nazariyyah al-hudud). Begitu juga tentang gerakan Islamisasi pengetahuan yang dimotori oleh Ismail al-Faruqi, inti pokok pikiran gerakan ini adalah menyeimbangkan wahyu dan akal sebagai sumber pengetahuan Islam. Terhadap ilmu-ilmu sekuler dilakukan Islamisasi ilmu dengan merestorasi fungsi wahyu sebagai sumber pengetahuan, dan terhadap ilmu-ilmu keislaman termasuk hukum Islam dikembangkan melalui pendekatan empiris dan historis yaitu merestorasi fungsi akal sebagai sumber pengetahuan. Inilah kemudian yang dikenal dengan metode terpadu hukum Islam dan sosial (a unified to shari"ah and social inference).13 Di Indonesia sendiri juga banyak dilontarkan para pemiki-pemikir yang mengarah pada pembaharuan pemikiran Islam termasuk misalnya mengembalikan peran misi rasional dan empiris Islam. misalnya lima program reinterpretasi yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, antara lain : (1) perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural dari pada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. (2) mengubah cara berpikir subjektif kepada cara berpikir objektif. Tujuannya adalah menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Di sini dicontohkan tentang Zakat. Di mana secara subjektif tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Adapun secara objektif, zakat berrtujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Disini kemudian dapat dikembangkan lebih luas upaya Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di samping zakat. (3) mengubah Islam yang bersifat normatif menjadi teoritis. Selama ini kecenderungan dalam menafsirkan ayat pada tataran normatif, dan kurang dikembangkan menjadi kerangka-kerangka teori ilmu. (4) mengubah pemahaman yang a historis menjadi historis. Dan terkahir (5) merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang umum (general) menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris.14 Namun secara sistematis dalam bentuk metodologi belum 13 Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelititan Hukum Islam, dalam Ainurrofiq (ed), Mazhab Jogya; Mengagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 81-82. 14 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1998), Cet.VII. p. 283- 285. 848
terlihat jelas dalam perkembangan pemikiran di atas. untuk itu di bawah ini secara sistematis dapat penulis sajikan untuk menjawab persoalan dalam studi Islam. Dalam hal ini penulis akan mengutip pandangan Louay Safi dalam tulisannya: Foundation of Knowledge: a Comparative Study in Islamic and Western Method of Inquiry, terjemahannya berjudul: Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat. Dalam tulisan ini, Safi membahas metode-metode penelitian dan pendekatan-pendekatan metodologis yang terkait dengan keilmuan muslim klasik dan Barat modern. Kajian ini bertujuan tidak hanya memahami metode-metode yang mempengaruhi perkembangan tradisi-tradisi muslim dan Barat, tetapi lebih melihatnya sejauh mana metode-metode itu dapat dimasukkan dalam sebuah metodologi Islam modern guna menjawab problematika sosial dan intelektual masyarakat. Karena selama ini metode yang digunakan dalam menjawab berbagai persoalan adalah bersumber dari tradisi Barat atau tradisi muslim klasik. Metode-metode yang berumber dari tradisi Barat memiliki banyak manfaat, tetapi tidak luput dari kekurangan yang sangat serius yaitu tidak mengakui wahyu sebagai sumber pengetahuan.15 Sedangkan metode muslim klasik lebih terpokus pada pemahaman teks-teks suci dan kurang tertarik pada persoalan social (eksklusif). Inilah kemudian pencarian sebuah metodologi alternatif dalam studi-studi keislaman modern saat ini sangat dibutuhkan dan menjadi sebuah keniscayaan bagi umat Islam.16 Tidak dijadikannya wahyu sebagai sumber pengetahuan dalam tradisi ilmiah Barat terutama dalam hal pertentangan wahyu dengan akal. Di mana pengetahuan wahyu disingkirkan dari wilayah ilmu karena wahyu disamakan dengan keyakinan mistik, sementara ilmu didasarkan pada rasionalitas.17 Tetapi upaya pemisahan ini merupakan pendapat yang keliru dan tidak dapat dipertahankan.18 Dalam konteks ilmu sosial misalnya, pengaruh prinsip-prinsip transendental yang terpancar dari wahyu tidak terbatas pada tataran dasar konseptual dan landasan motivasional ilmu-ilmu sosial, tetapi meluas sampai pada pembentukan teoritis dari ilmu itu, misalnya gagasan tentang persamaan manusia yang menjadi teori poilitik modern. Sementara konsep 15 Lihat Louay Safi, Ancangan Metodologi Alternatif....,hlm. 117-141 16 Ibid, hlm. 1-3. 17 Ibid, hlm. 207 18 Lihat dalam Noel J Coulson, Konflik dalam Yurisprudensi Islam, alih Bahasa: Drs. H. Fuad, M.A., (Yogyakarta: IKAPI, 2001). 849
persamaan manusia dapat digali dari wahyu. Oleh karenanya untuk menghindari bahkan membuang jauh sikap apologis, hukum Islam harus mampu mencakup dua hal yaitu secara deduktif dari nash dan induktif (empiris) sebagai hasil penelitian atau kajian yang nyata. Karena selama ini hukum Islam terutama masalah sosial belum dengan jelas dikembangkan secara metodologis. Konsekuensinya, bukan hanya dianggap normatif, namun juga dianggap bahwa hukum Islam selama ini lebih bersifat menghakimi atau bersifat memutus terhadap kasus yang ada, tidak dikembangkan secara keilmuan.19 Begitu juga misalnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar bahwa gagasan perpaduan wahyu dan akal dalam teori hukum Islam yang merupakan cikal bakal landasan epistimologis bagi pengembangan metode penemuan hukum Islam (syar'i) secara khusus, dan metode penelitian hukum Islam secara umum sudah dimunculkan oleh Imam al-Ghazali, namun tidak didukung oleh pengembangan analisis empiris lebih lanjut sebagai wujud dari pemaduan wahyu dan akal tersebut.920 Inilah kemudian diperlukannya pengembangan penelitian hukum Islam yang tidak hanya bersumber dari teks-teks saja (bersifat sui-generis), tetapi juga mampu memadukannya dengan pengalaman dalam kehidupan manusia dan prilaku masyarakat melalui penelitian sui generis-empiris. Pemaduan ini dibangun secara dialektis, yaitu teks-teks dapat menjadi sumber dalam memberikan arahan tingkah laku dalam kehidupan, sebaliknya pengalaman yang muncul dalam masyarakat dapat memberikan gagasan bagaimana teks-teks Nash itu dipahami dan ditafsirkan.21 Secara umum pengembangan penelitian ini bertujuan: Pertama, mencakup prosedur untuk menderivasikan aturan-aturan (hukum seperti pernyataan-pernyataan) baik dari wahyu maupun sejarah. Kedua, metodologi ini memungkinkan terjadinya integrasi dari dua sumber tersebut. Lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini. Untuk menderivasikan aturan-aturan dan konsep dari wahyu maka dapat dilihat prosedur berikut ini: 19 A. Qodri Azizy, Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 45-46. 20 Syamsul Anwar, Teori Hukum Islam Al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Syair"ah, dalam M. Amin Abdullah (et.al.), Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikurtur (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 198. 21 Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelititan..., hlm. 162. 850
A. Prosedur Inferensi Tekstual 1 Identifikasi Pernyataan-pernyataan yang relevan 2 Interpretasi (tafsir) pernyataan 3 Penjelasan (ta'lil) pernyataan 4 Derivasi konsep dan aturan general Sistematisasi aturan dan konsep yang telah diderivasikan Prosedur inferensi tekstual ini dimaksudkan untuk menderivasi aturan-aturan dan konsep-konsep dari wahyu secara sistematis dan memadai. Ada empat langkah yang harus dilewati dalam prosedur ini, yaitu: 1. Mengindentifikasi teks (al-Qur'an dan Sunnah) yang relevan dengan persoalan yang sedang dibahas. Tetapi identifikasi ini tidak semata-mata sebagai pelengkap, tetapi mencakup pula analisis dan pendalaman linguistik secara tematis. 2. Memahami makna pernyataan teks secara memadai dan relevan baik secara individual maupun dalam kaitannya dengan yang lain (secara kontekstual). 3. Menjelaskan (ta'lil) terhadap teks, yaitu mengidentifikasi causa efisien (‗illah) yang menjadi dasar adanya perintah atau petunjuk dalam teks. Ini bertujuan mengindentifikasi sifat umum yang dimiliki oleh benda yang berbeda-beda yang menjustifikasi acuan pengunaan term yang sama sebagai langkah awal menemukan prinsip-prinsip universal yang mengatur berbagai pernyataan syari'ah. 4. Membangun suatu aturan dan konsep umum yang diderivasi dari teks. Ini dapat 851
dicapai dengan proses abstraksi terus-menerus, sehingga aturan/konsep hasil derivasi dari teks itu dapat dimasukkan ke dalam aturan lain yang memiliki tingkat abstraksi lebih tinggi.22 Model di atas menurut Safi didasarkan pada suatu pendekatan prinsipil, suatu pendekatan yang mencapai kematangannya dalam karya al-Izz ibn Abd Al-Salam Al- Sulami, dan kemudian dikembangkan menjadi suatu metodologi yang memadai oleh Ibrahim ibn Ishaq Asy-Syatibi dengan teori Maqaasid.23 B. Prosedur Inferensi Historis Derivasi aturan dan konsep general Pengelompokan aksi yang sama dalam satu kategori Identifikasi aturan universal yang membangun relasi inter-kelompok Sistemisasi aturan-aturan universal Berdasarkan hal itu diperlukan suatu studi terlebih dahulu terhadap aksi dan interaksi manusia sebelum suatu aturan wahyu diimplementasikan. Dalam hal ini diperlukan satu inferensi sosial-historis (empiris) --yang berbeda dengan metode Barat - yang harus dimulai dari menganalisis elemen-elemen dasar yang membentuk fenomena, yakni aksi manusia dengan prosedur inferensi seperti seperti bagan di atas, dengan penjelasan sebagai berikut; 1. Menganalisis aksi individu yang termasuk ke dalam fenomena sosial yang sedang dibahas. Maksud yang ingin diketahui di sini adalah tujuan, motif dan aturan aksi 22 Lihat, Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar ...., hlm. 264-268 23 Louay Safi, Ancangan Metodologi Alternatif....,hlm. 223 852
tersebut. Tujuan adalah seluruh obek yang dikemukakan oleh aktor. Motivasi adalah dorongan psikologis aktor. Sedangkan aturan adalah suatu prosedur teknis (hukum- hukum sosial) yang harus diikuti untuk mencapai tujuan aksi. 2. Mengklasifikasi berbagai bentuk atau tipe aksi berdasarkan kesamaan atau perbedaan komponennya (tujuan, motif dan aturannya). Aksi yang bertujuan sama akan membentuk satu kelompok homogen, sebaliknya aksi yang bertujuan berbeda akan terbagi dalam populasi heterogen. 3. Mengidentifikasi aturan-aturan universal yang membangun interaksi antara berbagai kelompok yang diidentifikasi pada langkah kedua. Guna menarik aturan-aturan universal atau hukum-hukum interaksi, pola-pola kerja sama dan konflik, dominasi dan submisi, pertumbuhan dan kemunduran sosial harus dikaji secara komparatif melampaui batasan waktu dan geografi. 4. Sistematisasi aturan-aturan universal yang didapatkan dari langkah sebelumnya. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan inkonsistensi internal di dalam sistem aturan yang dihasilkan. C. Prosedur Pendekatan Metodologis yang Padu Analisis Teks/Fenomena ke dalam komponennya 1 2 Pengelompokkan pernyataan dan aksi yang sama ke dalam satu kategori 3 Identifikasi aturan yang menyatukan beragam kategori 4 Identifikasi aturan universal yang membangun pernyataan dan inter-relasi aksi 5 Sistematisasi aturan yang diperoleh melalui prosedur teks/aksi 853
Sebagaimana telah dijelaskan di atas secara ringkas, maka bangunan metode terpadu antara hukum Islam dan sosial dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Analisis teks atau fenomena ke dalam komponen-komponen dasarnya. 2. Pengelompokkan pernyataan atau aksi yang sama di bawah satu kategori. 3. Mengidentifikasi aturan-aturan yang menyatukan berbagai kategori. 4. Identifikasi aturan-aturan dan tujuan general yang membangun interaksi atau inter- relasi berbagai kategori. 5. Terakhir melakukan sistemisasi aturan-aturan yang diperoleh melalui prosedur- prosedur sebelumnya (menghilangkan kontrakdiksi).24 Upaya mencari sebuah metode alternatif pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial dalam studi Islam merupakan kelanjutan dan pengembangan lebih mendalam dari cita-cita besar gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan secara umum, atau Islamisasi ilmu-ilmu sosial secara khusus. Pada prinsipnya upaya ini bertujuan; Pertama bagaimana Islam merumuskan, mengenali, menjelaskan fenomena kehidupan sosial. Di mana pendekatan yang digunakan tidak lain adalah untuk menjelaskan fenomena sosial dengan berangkat dari ajaran Islam, yaitu Islam dipahami sebagai sistem penjelasan atas kenyataan sosial, Islam sebagai sistem teori keilmuan untuk menjelaskan semua realitas kehidupan umat. Tentu saja hal ini tidak hanya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam wahyu (tersurat) tetapi juga yang terdapat dalam alam atau sunnatullah (tersirat). Kedua, Islam yang sudah melembaga menjadi sistem nilai, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya dalam masyarakat tertentu harus dipahami dengan teori yang tepat. 24 Ibid, hlm. 227 854
D. Kerangka Kerja Teoritis dan Penyusunan Kerja Rekaman Sejarah Rekaman Wahyu Kerangka Kerja Teoritis (Teori General) Hukum Yang diderivasikan dari wahyu. Hukum Yang diderivasikan dari sejarah Teori Sosial Observasi Hipotesis Realitas Sosial Pernyataan universal yang diperoleh dari wahyu dan historis merupakan kerangka kerja teoritis yang berfungsi sebagai dasar teorisasi fenomena social. Sistem- sistem aturan yang didasarkan kepada sejarah dan wahyu tidak bersifat absolute atau tertutup. Ia tunduk pada suatu proses penyempurnaan dan perbaikan yang konstan.25 Penyempurnaan tersebut dihasilkan melalui upaya-upaya yang dimaksudkan untuk 25 Ibid, hlm. 228 855
menggunakan aturan-aturan universal yang berguna untuk menjelaskan fenomena sosial atau mengarahkan aksi kolektif (lihat bagan di atas). Hal ini membawa kepada penyusunan teori, sehingga aturan-aturan dan konsep-konsep spesifik digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Proses penyusunan teori memberikan kesempatan kepada kita untuk memverifikasi, menjelaskan dan memperluas kerangka kerja teoritis. Proses tersebut dilakukan melalui dua tahap. Pertama, sejumlah prinsip Universal dimasukkan ke dalam suatu teori yang dibuat untuk menjelaskan atau memprediksi, dan oleh karenanya juga mengarahkan aksi spesifik interaksi sosial. Kedua, kekuatan teori diuji dengan mempertentangkan hipotesis yang diperoleh dari teori dengan hasil penelitian terhadap aksi atau peristiwa.26 Terakhir, pendekatan ini masih memerlukan pendalaman lebih jauh oleh para intelektual dan ahli hukum Muslim, sehingga pendekatan ini benar-benar mampu diterapkan dan dapat menjawab berbagai problematika umat. WALLAHU A'LAM 26 Ibid, hlm. 228-229 856
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M. Amin (et.al.), Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikurtur (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002) Ainurrofiq (ed), Mazhab Jogya; Mengagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002) Azizy, A. Qodri, Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002) Az-Zarqa, Musthafa Muhammad, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) Coulson, Noel J, Konflik dalam Yurisprudensi Islam, alih Bahasa: Drs. H. Fuad, M.A., (Yogyakarta: IKAPI, 2001) Dirdjosiswono, Sodjono, Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983) Fuad, Mahsun, Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, (Yogyakarta: LKiS, 2005), cet. 1 Huda, Miftahul, Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2006) Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1998) Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006) Mas'ud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) Sztompka, Piotr, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 2004) Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyajarta: Gama Media, 2001) Safi, Louay, Ancangan Metodologi Alternatif: sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat, Alih Bahasa, Imam Khoiri, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001) Jurnal Al-Mawarid, Edisi VII, Februari 1999 857
PSIKOLOGI HAKIM DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA Oleh : Ruhana Faried, S.HI., M.HI 1 dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI 2 I. PENDAHULUAN Dalam dinamika perkembangan kehidupan manusia tentu saja tidak terlepas dari silih bergantinya suasana kehidupan, yaitu dari keadaan susah menjadi keadaan yang senang, dari keadaan senang kemudian menjadi susah atau kehidupan manusia yang cenderung datar dengan perubahan yang tidak begitu signifikan. Terlebih lagi apabila menyangkut masalah hubungan dalam rumah tangga, oleh karena itu hal ini sangat mempengaruhi psikologi (kejiwaan manusia), terutama apabila permasalahan rumah tangga yang notabenenya adalah permasalahan yang privacy, namun kemudian harus diselesaikan dalam lembaga yang dinamakan peradilan dan bagi orang yang beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama. Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama saat ini, membuat hakim sebagai pemutus harus selalu menimbang dampak dari putusan yang dibuatnya, karena putusan tersebut harus mencakup mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, untuk itu sangat penting pengetahuan ataupun wawasan yang luas mengenai penyelaman kejiwaan pihak-pihak yang berperkara dari seorang Hakim dalam memeriksa, menyidangkan, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Oleh sebab itu, makalah ini akan mengurai secara sederhana mengenai makna psikologi secara umum dan bagaimana psikologi seorang Hakim di dalam persidangan untuk memberikan putusan yang sesuai dengan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukumnya. II. RUMUSAN MASALAH A. Apakah defenisi Psikologi secara umum dan defenisi Psikologi Persidangan? B. Bagaimana Psikologi Seorang Hakim di dalam persidangan pada Pengadilan Agama? 1 Calon Hakim Agama angkatan VII ( peserta DIKLAT PPC Terpadu angkatan II) yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama Makassar. 2 Calon Hakim Agama angkatan VII (peserta DIKLAT PPC Terpadu angkatan II) yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama Serang. 858
III. PEMBAHASAN A. Defenisi Psikologi secara umum dan defenisi Psikologi Persidangan Kata Psikologi berasal dari bahasa Yunani purba yaitu dari kata Psyche (jiwa) dan logos (kajian mengenai sesuatu). 3 Secara istilah psikologi bermakna sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perilaku dan hoguisi manusia. 4 Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disederhanakan bahwa psikologi adalah sebuah ilmu yang berkenaan dengan jiwa atau kejiwaan yang lebih spesifik pada perilaku manusia. Pada dasarnya istilah psikologi ini adalah tergolong baru atau muda yakni sekitar akhir 1800an 5 istilah yang dibandingkan dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya meskipun sebanarnya manusia telah lama memperhatikan dan melakoni masalah psikologi ini. Psikologi ini adalah bidang ilmu yang menarik untuk dikaji, sebab disadari atau tidak bidang ilmu ini sebenarnya telah terbingkai dalam kehidupan sehari-hari manusia, namun tidak banyak orang yang tertarik untuk mengkaji bidang ilmu ini, sebab hal ini berkaitan dengan sensivitas perasaan manusia, maka untuk mengkajinya tidak hanya memerlukan wawasan tetapi lebih kepada adanya minat yang dibarengi dengan kesungguhan dalam mengkajinya. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan banyaknya pengalaman baik berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Misalnya sesuatu yang berkenaan dengan profesi manusia, maka sangat dibutuhkan jam terbang yang tinggi untuk dapat memahami, merasakan dan menganalisa dari berbagai permasalahan yang timbul sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Hakim adalah bidang profesi yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hakim sebagai pejabat negara 6 memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum yang memiliki tugas yustisial. Khusus bagi Hakim agama 3 Baca CARAPEDIA 4 Wikipedia bahasa 5 Wikepedia.org/ 6 Baca Undang-Undang Kepegawaian nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Poko Kepegawaian pasal 11 huruf d. 859
mempunyai wewenang di bidang yustisial dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama dengan rincian sebagai berikut : 7 1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) No. 14 tahun 1970) 3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa ( pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg) 4. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970) 5. Meminutur berkas perkara (pasal 184 ayat (3) dan pasal 186 (2) HIR) 6. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2)UU No. 14 tahun 1970) 7. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU No. 14 tahun 1970 8. Mengawasi Penasehat Hukum. Dari berbagai tugas dan wewenang seorang Hakim, terutama di dalam persidangan tentu saja memerlukan penguasaan hukum acara dan hukum materil dan pengusaan mengenai kejiwaan seorang Hakim dalam persidangan yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku Hakim dalam persidangan. Dalam makalah ini penulis akan mengidentifikasi mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang Hakim sehingga dapat mengontrol kejiwaan dirinya sendiri dan para pihak 8 di dalam persidangan. B. Psikologi Seorang Hakim di dalam persidangan pada Pengadilan Agama Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 24 ayat (2) yang berbunyi : ―Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkunga Peradilan tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi‖. 7 Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Drs. H.A. Muktiarto, SH, cetakan IX, Januari 2011, Pustaka Pelajar, hal. 29-30. 8 Para pihak adalah semua orang yang berkepentingan dalam perkara yang diajukan pada Pengadilan yaitu Pemohon, Termohon, Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat. 860
Undang-undang Dasar 1945 ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Pengadilan Agama yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Dalam regulasi ini dijelaskan mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu di bidang perdata Islam yang antara lain adalah sebagai berikut : 1. Perkawinan 2. Waris 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infaq 8. Shadaqah dan 9. Ekonomi Syariah9 berbagai bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ini merupakan bahagian kecil dari kompleksitas permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Menurut Rahardjo (2006) bahwa kompleksnya permasalahan hukum tidak hanya semata pada permasalahan hukum saja melainkan masalah perilaku manusia. Hukum dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk mengatur mengenai perilaku manusia agar tertib dan teratur, akan tetapi realitas menunjukkan bahwa seringkali hukum menjadi ―mainan‖ manusia untuk mewujudkan kepentingan. Hukum dijadikan alat untuk mencapai tujuan, seseorang politikus akan menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya. Seorang pengusaha akan menggunakan hukum untuk kepentingan bisnisnya dan sebagainya. Pemaknaan hukum berdasarkan tujuan dan kepentingan masing-masing menjadi suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan. Asas-asas keadilan cenderung diabaikan, digeser oleh asas-asa kepentingan bersifat personal ataupun kelompok. 10 9 Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 10 Baca makalah Ivan Muhammad Agung, KONTRIBUSI PSIKOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, hal. 4. 861
Kelemahan penegakan hukum inilah yang kemudian dimanfaatkan dalam arti negatif oleh beberapa oknum yang berinteraksi dengan hukum. Hal ini tentu saja banyak dipengaruhi oleh perilaku para penegak hukum, di mana dari sekian banyak penegak hukum di negeri ini salah satu diantaranya adalah seorang Hakim. Di Indonesia, Hakim menjadi tonggak penegakan hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Hakim sebagai pejabat negara telah diberikan tunjangan 11 yang diharapkan dengan dinaikkannya kesejaheteraan tersebut dapat seimbang dengan kinerja dan tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi seorang Hakim yang enggan untuk mengasah pengetahuannya mengenai berbagai bidang ilmu yang berintegrasi dengan bidang ilmu lainnya khususnya Psikologi. Dalam bidang psikologi dapat dianalisis melalui struktur sikap (kognitif, afektif dan perilaku) serta interaksi dengan komponen-konponen sikap (pengalaman, media massa, kebudayaan, pendidikan dan faktor-faktor emosional). Di dalam struktur sikap dan pembentuk sikap tersebut erat kaitannya dengan faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian (Rahayu, 2000:113) dan kultur yang akan mempengaruhi seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan atau menerapkan hukum. Berikut ini akan diuraikan mengenai faktor-faktor psikologi tersebut yaitu : a. KECERDASAN Kecerdasan Hakim sangat dibutuhkan di dalam menganalisa perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan. Kecerdasan ini tidak hanya berupa kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual didapatkan dari beberapa referensi yang sudah banyak di Indonesia baik berbentuk buku maupun berbentuk jurnal dan e-book. Kecerdasan yang hanya bertumpu pada intelektual ini biasanya berakibat pada kekakuan dalam mengaplikasikan hasil bacaannya, oleh karena itu seorang Hakim harus mengkombinasikan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional, sehingga seorang Hakim dapat berpikir secara logis dan dapat mengolah interest jiwanya. Hakim yang 11 Lihat Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang tunjangan Pejabat Negara. 862
cerdas adalah Hakim yang dapat melahirkan pembaharuan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. b. USIA Faktor usia ini tidak kalah pentingnya dengan faktor kecerdasan, sebab manusia memiliki batas dan memiliki titik kejenuhan yang banyak dipengaruhi oleh Usia. Seorang Hakim yang telah mendekati masa pensiun, maka tentu saja kebanyakan kurang untuk dapat menggali fakta-fakta di persidangan yang akan dijadikan menjadi fakta hukum. Akibatnya putusan yang dihasilkan akan sumir (kering) dalam pertimbangan hukum dan cenderung hanya meng copy paste dari putusan-putusan yang telah lama bahkan akan berakibat fatal jika tanpa adanya pemeriksaan secara teliti. Hal positif dengan usia tua yang dibarengi dengan kecerdasan dan pengalaman, maka Hakim tersebut lebih bijak dalam memutus dan menyelesaikan perkara. c. JENIS KELAMIN Pada perkara perceraian akan sangat terasa perbedaan perilaku Hakim dalam persidangan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Misalnya Hakim perempuan biasanya lebih sensitif dan lebih dapat berpikir yang berorientasi pada kepentingan keadilan untuk kaum perempuan. Sedangkan Hakim yang berjenis kelamin laki-laki biasanya lebih mengedepankan logika dibandingkan dengan perasaan. Hal ini dapat terbukti dengan penelitian Thomton (dalam Rahayu, 2000:129), meneliti kasus pemerkosaan, hasilnya menunjukkan ada perbedaan beratnya putusan antara pria dan wanita bahwa wanita memberi hukuman yang lebih berat dibanding pria. Sebagai contoh, Hakim perempuan biasanya sangat sulit untuk mengendalikan perasaannya apabila menyidangkan perkara perceraian yang berkaitan dengan perebuta hak asuh anak, di mana anak tersebut menangis dan tidak menginginkan perceraian. Biasanya Hakim perempuan secara sadar atau tidak sadar turut meneteskan air matanya. 863
d. PENGALAMAN Banyak sedikitnya pengalaman turut mempengaruhi Hakim dalam menghasilkan putusan. Sebab Hakim yang banyak mendapatkan pengalaman untuk memutus perkara bervariasi maka tentu saja akan lebih memudahkan dirinya dalam hal penerapan dan penemuan hukumnya. Konsistensi Hakim dalam menjalankan aturan tidak hanya dapat dilihat pada ruang pengadilan, akan tetapi juga terletak pada tutur kata, sikap, pergaulan dan tingkah lakunya (Imanuel Kant dalam Wulgaf Friedman, 1990). Pembentukan tutur kata, sikap, pergaulan dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh adanya akumulasi pengalaman. Misalnya jika seorang Hakim itu sering mengalami pengalaman buruk, maka tidak menutup kemungkinan akan membentuk jiwanya menjadi sesuatu yang keras dan sulit untuk dikompromikan dengan logika. Demikian pula misalnya dengan jika seorang Hakim terbiasa untuk memutus perkara-perkara verstek, 12 maka Hakim tersebut akan terbawa pada pengalamannya yang biasanya cenderung untuk memaksakan agar perkara tersebut tetap dapat diputus verstek. Selanjutnya jika ada perkara yang mengarah pada proses yang lebih rumit, maka tidak jarang Hakim tersebut akan mendorong pihak yang mengajukan perkara untuk dapat mencabut perkaranya. e. KEPRIBADIAN Dalam terminology, kepribadian terdapat berbagai istilah seprti motif, sifat dan tempramen yang menunjukkan kakhasan permanen pada perseorangan (Berry, et al., 1999 :141). Kepribadian merupakan organisasi dinamis yang unik/khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Alport 1971 dalam Sobur, 2003,300). Kepribadian seorang Hakim tentu saja bervariasi yang berhubungan dengan watak permanen. Ada Hakim yang berwatak keras dan tidak mau menerima usulan dari rekan sejawatnya dan cenderung untuk egois. Hakim seperti ini biasanya lebih banyak untuk melakukan dissenting opinion (pemeriksaan 12 Baca, pasal 125 HIR/149 RBg, Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena resmi, sedangkan Tergugat/Termohon Penggugat/Pemohon hadir dan mohon putusan. tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara 864
IV. setempat). Sebab selalu menganggap bahwa pendapatnyalah yang benar, sebaliknya ada Hakim yang bersifat terlalu lemah dan hal ini akan berakibat bahwa Hakim tersebut tidak berani untuk menghasilkan putusan yang konservatif dan cenderung untuk mengikut saja tanpa mempertimbangkan salah atau benarnya dan tanpa menimbang apakah putusan tersebut dapat memberikan dampak keadilan bagi para pihak yang penting posisinya kuat didukung oleh kelompok mayoritas. f. KULTUR Kultur juga turut mempengaruhi watak seorang Hakim, apabila kultur Hakim tersebut telah terbiasa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan memilki rasa malu, maka tentu saja Hakim tersebut memiliki keteguhan hati yang tidak mudah goyah. Demikian pula sebaliknya, apabila Hakim tersebut memiliki kultur yang telah terbiasa menganggap bahwa hal yang haram dapat dihalalkan, maka Hakim tersebut akan lebih mudah terpengaruh pada oknum-oknum yang dapat menjatuhkan wibawa Hakim sebagai Pejabat Negara. PENUTUP A. Kesimpulan Demikianlah makalah ini dibuat berdasarkan referensi yang penulis baca dan berdasarkan pengalaman penulis selama memantau jalannya persidangan dengan menguraikan psikologi seorang Hakim di dalam Persidangan di Pengadilan Agama dengan kesimpulan sebagai berikut : 1. Psikologi merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas mengenai jiwa. 2. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kejiwaan Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama yaitu faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian dan kultur yang akan mempengaruhi seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan atau menerapkan hukum. 3. Untuk mewujudkan putusan yang memiliki unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, selain kecerdasan intelektual hakim juga harus memiliki kecerdasan emosional sehingga putusan tersebut benar- 865
benar dapat menjadi putusan yang diharapkan bagi para pencari keadilan. SARAN : 1. Penulis menyarankan agar Hakim di Pengadilan Agama dan calon hakim khususnya agar senantiasa mengasah kecerdasan intelektualnya dan kecerdasan emosionalnya sehingga dapat menjadi hakim-hakim penerus yang dapat membawa perubahan kearah yang lebih positif. 2. Penulis menyadari bahwa makalah ini tentu saja masih jauh dari yang diharapkan, sehingga Penulis berharap kritikan dan saran yang sifatnya membangun. 866
MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM Oleh; Azhar Arfiansyah Zaini,SHI.M.Sy1. A. Pendahuluan. Musyawarah Majelis Hakim, adalah acara terakhir sebelum, Majelis Hakim, mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis Hakim mengucapkan putusan. Musyawarah majelis dilakukan dalam sidang yang tertutup, karena dalam musyawarah itu masing-masing Hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara yang tersebut secara terrahasia dengan arti tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim. Permasalahan yang akan disorot adalah, pertama, apakah musyawarah itu diadakan dalam suatu persidangan, yang konsekkuensinya akan dibuatkan suatu Berita Acara Persidangan Musyawarah ? Dan bagaiamana sikap majelis apabila adanya suatu perbedaan pendapat? Kedua, apakah wajib mengikut sertakan panitera sidang dalam musyawarah tersebut atau tidak? Masalah ini ada juga kaitannya dengan masalah pertama. Inilah masalah yang penulis coba menelusurinya, sepanjang peraturan perundang- undangan yang ada, dan petunjuk-petunjuk teknis yang dianut dalam praktek peradilan. B. Aturan tentang Musyawarah Majelis Hakim. 1. HIR. Dalam HIR pasal 178 ayat (1) pada judul Tentang Permusyawaratan dan Keputusan Hakim" ditegaskan sebagai berikut,‖ Hakim dalam waktu bermusyawarah, karena jabatnya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak‖. 2. UU No. 7 tahun 1989 pasal 59 ayat (3) menyatakan bahwa,― Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia‖. 3. Buku II. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama pada halaman 32 point c di bawah judul "Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim" diuraikan dalam empat point sebagai berikut, 1 Calon Hakim Pengadilan Agama Serang Jawa Barat. 867
1) Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (pasal 19 ayat 3 UU No.4 tahun 2004). Panitera sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan Majelis apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan oleh Majelis Hakim. 2) Ketua Majelis akan mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis akan menyampaikan pendapatnya. 3) Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas, dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang, 4) Dalam rapat permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa2 C. Substansi dan Teknik Musyawarah Majelis. Dalam bukunya, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Bapak Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M. Hum, menyebut bahwa, ―Musyawarah Majelis Hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.sampai putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi, agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku‖3 Pendapat ini kalau kita hubungkan dengan aturan-aturan tentang musyawarah yang dikutip di atas, menyiratkan bahwa, substansi atau hakikat musyawarah majelis Hakim itu adalah perundingan atau tukar pendapat, dalam mencari suatu putusan terhadap suatu perkara. Dalam perundinganmana akan disatukan persepsi atau pemahaman terhadap kasus dan penyelesaiannya. 2 Lihat, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hal. 32. 3 Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M. Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2000, hal.161 868
Adapun teknis jalannya rapat musyawarah Majelis Hakim adalah seperti yang telah diatur pada Buku II di atas. Ketua Majelis Hakim memimpim musyawarah. Kesempatan pertama mengemukakan pendapat diberikan kepada Hakim Anggota II atau Hakim yang paling yunior. Berikutnya kesempatan mengemukakan pendapat diberikan kepada Hakim Anggota I (Hakim yang agak senior). Terakhir Ketua Majelis akan menyampaikan pendapat hukumnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat hukum antara majelis yang bermusyawarah, maka perbedaan itu diselesaikan dengan voting, atau hitung suara terbanyak. Cara ini sangat logis, dan oleh karena itu maka jumlah hakim dalam satu majelis harus ganjil, agar bisa diselesaikan. Pendapat hakim yang kalah suara, meskipun dia sebagai Ketua Majelis, harus menyesuaikan dengan pendapat mayoritas. Mengacu pada asas Primus Interpares, jika terjadi perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim, maka pendapat yang terbanyaklah yang diikuti (Demikian yang diamanatkan Buku II Revisi 2009). Perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan, yang dalam praktek lazim disebut dengan dissenting opinion, sebagaimana tersurat dalam Pasal 14 ayat (3) UU. No. 48/2009. Namun demikian menurut Bagir Manan (Varia Peradilan No. 253/2006), dalam keadaan tertentu, putusan dapat disepakati berdasarkan pendapat Ketua Majelis, sepanjang pendapatnya argumentatif. Hal ini dapat diasumsikan, bahwa bila terjadi pendapat yang sifatnya ―pelangi' di antara Majelis Hakim maka tidak ada pendapat yang terbanyak sehingga dalam kondisi seperti ini menyepakati pendapat Ketua Mejelis adalah langkah yang paling ―aman‖. Kemudian prihal tentang dasarnya panitera yang ikut bersidang tidak dibenarkan untuk mengikuti rapat musyawarah Majelis Hakim. Demikian simpulan yang dibuat oleh Prof.Dr. H. Abdul Manan dan ini sesuai dengan isi Buku II seperti dikutip di atas, Alasannya adalah karena musyawarah itu bersifat rahasia, dan ini menurut beliau sesuai dengan pasal 17 ayat 3 UU No. 14 tahun 1970. Dibalik itu, masih menurut Pak Manan, kemungkinan Panitera pengganti ikut dalam musyawarah Majelis, bisa saja dibenarkan dengan catatan, Majelis Hakim memandang kehadiran panitera sidang itu diperlukan.4 Dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan bahwa dalam sidang pemusyawaralan boleh atau tidak diikuti oleh panitera sidang, tetapi hanya "bersifat rahasia'. Masalahnya bolehkah panitera sidang mengikuti persidangan yang bersifat rahasiai tu? 4 Ibid, Hal 168 869
Dengan kata, lain, bahwa panitera sidang bisa ikut dan bisa tidak ikut dalam musyawarah Majelis Hakim. Hal itu tergantung kepada pandangan Ketua Majelis, apakah keikutsertaan panitera sidang itu diperlukan atau tidak. Di dalam Pasal 5l UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa ihktisar rapat dibaca "sidang" permusyawaratan ditanda tangani oleh panitera sidang, ini berarti panitera Sidang membuat ikhtisar artinya kesimpulan musyawarah hakim tetapi tidak dijelaskana apa dihadiri oleh panitera atau tidak dengan begitu tidak ada larangan panitera ikut sidang Jika diperhatikan kalimat bersifat rahasia, sedangkan yang menjamin kerahasiaan sesuatu bila yang bersangkutan disumpah untuk pekerjaan itu, sementara untuk pekerjaan putusan perkara hanya hakim yang di sumpah untuk merahasiakannya dan pula fungsi panitera sidang adalah fungsi bantuan (vide Pasal 1 ayat( 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). D. KESIMPULAN 1. Berdasakan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses sidang permusyawaratan majelis hakim merupakan bagian yang terpenting dan menentukan dalam sebuah proses perkara perdata dan karenanya harus memenuhi syarat formit dan materiil untuk mendapat putusan yang legal justice. 2. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang ditanganinya, harus berdasarkan hasil rapat yang disepakati seluruh anggota Majelis Hakim yang bersangkutan. 3. Syarat formil sidang permusyawaratan majelis hakim adalah: a. Dilakukan di ruang sidang pengadilan; b. Sidang permusyawaratan majelis hakim tertutup untuk umum; (vide pasal l4 ayat (l) UU No. 48 Tahun 2009) c. Dihadiri oleh majelis hakim yang bersangkutan dangan atau tanpa panitera sidang. 870
Lampiran 2:
871
872
Terjemah: RISALAH AL-QADHA' UMAR BIN KHATTAB Diriwayatkan dari Abu al-Awwam Al-Bashri, Beliau berkkata: Umar bin Khattab menulis surat (keputusan) kepada Abu Musa Al-As'ary, amma ba'du: Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang wajib diikuti. Fahamilah, jika (urusan peradilan) diserahkan kepadamu, karena sesungguhnya tidaklah berguna pernyataan tentang kebenaran yang tidak dapat dilaksanakan (non- eksekutabel). Persamakanlah kedudukan manusia dalam wajahmu (pandanganmu), majelismu, dan keputusanmu, sehingga orang yang mulia (memiliki kekuasaan) tidak tamak terhadap tipu dayamu (tidak mempengaruhimu untuk berbuat curang) dan orang yang lemah pun tidak berputus asa dari keadilanmu. Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalihkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya. Perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. Barang siapa mendalihkan hak yang ghaib (belum jelas; masih sengketa) atau sesuatu yang jelas, maka (jika bukti-bukti yang akan diajukan belum terkumpul) berikanlah ia waktu (penundaan pemeriksaan). Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya. Karena pemberian waktu yang ditentukan (penundaan pemeriksaan) itu adalah sebaik- baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar. Tidak ada larangan bagimu untuk mengadili ulang atas keputusan yang engkau tetapkan di hari yang lampau, yakni dengan meninjaunya kembali. Hal ini diperbolehkan jika engkau mendapat petunjuk (baru). Seyogyanya engkau meninjau ulang perkara tersebut demii sebuah kebenaran. Sungguh, kenaran itu adalah qodim dan tidak ada hal apapun yang dapat membatalkan kebenaran. Meninjau ulang sebuah perkara demi kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus berkubang dalam kesesatan. 873
Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka dalam persaksian, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya sebab kerabat. Sesungguhnya Allah menguasai rahasia hati hamba-Nya dan melindungi mereka dari hukuman kecuali telah ternyata bersalah dengan berdasar bukti-bukti yang sah atau sumpah. Kemudian fahamilah...fahamilah... Jika engkau diserahi suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al Qur'an atau as-Sunnah. Pergunakanlah qiyas terhadap perkara tersebut; kaji dan telitilah contoh-contoh perkara lain (yang serupa), kemudian berpeganglah pada keyakinanmu atas hal yang terbaik di sisi Allah dan hal yang paling mendekati kebenaran. Jauhilah sifat membenci, mengacau, membosankan, menyakiti hati manusia saat terjadii persengketaan atau permusuhan. Sesungguhnya peradilan itu berada di wilayah (posisi)i yang haq. Allah telah mewajibkan pahala di dalamnya dan juga memberikan peringatan yang baik. Siapapun yang berniat ikhlas untuk menegakkan kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, Allah akan mencukupkan (kebutuhan) antara dirinya dan manusia lain. Barang siapa yang berhias diri dengan apa yang tidak ada pada hatinya (bertindak tidak sesuai nurani), maka Allah akan memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah idak akan menerima (amal perbuatan) dari hamba-Nya kecuali dilandasi keikhlasan. Adapun pahala yang engkau harapkan dalam hal peradilan ini, insyaallah, Dia akan menganugerahkan kepadamu, berkat kebesaran rahmatnya. Wassalam. 874
Lampiran 3: Format Putusan1 PUTUSAN Nomor ... ./Pdt.G/... /PA/MSy...
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama/MSy... , yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majlis hakim telah memutus perkara ... yang diajukan oleh: ... .., umur ... tahun, agama ... ., pekerjaan ... , bertempat tinggal di Jalan ... .No ... ..Rt... ./Rw... .., Kelurahan/Desa ... .Kecamatan ... , Kota/ Kabupaten ... ., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ... .Advokat pada Law Firm ... . beralamat di Jl... .Nomor ... Kota/ Kabupaten ... ., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal ... .., sebagai Penggugat; Melawan ... .., umur ... .tahun, agama ... .., pekerjaan ... .., bertempat tinggal di Jalan ... No... Rt... ./Rw... ., Kelurahan/Desa ... , Kota/Kabupaten ... ., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ... .Advokat pada Law Firm ... .beralamat di Jl... .Nomor ... ..Kota/Kabupaten ... ., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal ... .., sebagai Tergugat; 1 Dr.H.Bunyamin Alamsyah, SH.MH, Materi Kuliah Calon Hakim Peradilan Agama PPC Terpadu II, Senin 15 Juli 2013. 875
Dan ... .., umur ... .tahun, agama ... .., pekerjaan ... .., bertempat tinggal di Jalan ... No... Rt... ./Rw... ., Kelurahan/Desa ... , Kota/Kabupaten ... ., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ... .Advokat pada Law Firm ... .beralamat di Jl... .Nomor ... ..Kota/Kabupaten ... ., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal ... .. sebagai Penggugat Intervensi; Melawan ... .., umur ... .tahun, agama ... .., pekerjaan ... .., bertempat tinggal di Jalan ... No... Rt... ./Rw... ., Kelurahan/Desa ... , Kota/Kabupaten ... ., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ... .Advokat pada Law Firm ... .beralamat di Jl... .Nomor ... ..Kota/Kabupaten ... ., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal ... .. sebagai Tergugat Intervensi I; ... .., umur ... .tahun, agama ... .., pekerjaan ... .., bertempat tinggal di Jalan ... No... Rt... ./Rw... ., Kelurahan/Desa ... , Kota/Kabupaten ... ., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ... .Advokat pada Law Firm ... .beralamat di Jl... .Nomor ... ..Kota/Kabupaten ... ., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal ... .. sebagai Tergugat intervensi II; Pengadilan Agama Tersebut; Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak; 876
Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal ... . mengajukan gugatan (perkara apa... .), gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ... dengan nomor ... tanggal ... . yang isi pokoknya sebagai berikut: Bahwa, ... ... ... ... ; Bahwa, ... ... ... ... .... ..; Bahwa berdasarkan dali-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama ... untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. ... ...... ..; 2. ... .; 3. ... .; Jika Pengadilan Agama ... . berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; Bahwa Majlis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama ... ..; 877 telah
Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi; Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukkan mediator dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepaada para pihak untuk melakukan mediasi; (Alternatif pilihan yang cocok) Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim anggota yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama ... .. akan tetapi tidak mencapai kesepakan perdamaian; Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama ... .akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai; Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh majelis hakim yang bernama ... . Akan tetapi tidak berhasil; Bahwa penggugat dan tergugat telah pula melakukan mediasi melalui mediator yang yang ditunjuk oleh majelis hakim yang bernama ... .. akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan gugatan; (Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan sebagai berikut... ... ... ... . jika ada perubahan gugatan); Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam eksepsi: 878
... ... ... ... ; Dalam Pokok Perkara: ... ... ... ... ; ... ... ... ... ; Dalam Rekonvensi: ... ... ... ... ; ... ... ... ... ; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama ... agar memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi: 1. ... Dalam Rekonvensi: 1. ... ; 879
2. ... ; 3. ... ; Bahwa atas jawaban dan rekonvensi tergugat, penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal ... yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; Bahwa atas replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal ... .. yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; Bahwa terhadap sengketa antara penggugat dan tergugat dalam sidang ke ... tanggal ... pihak ke tiga yang bernama ... telah mengajukan permohonan untuk mengajukan intervensi; Bahwa setelah majelis hakim memeriksa permohonan intervensi tersebut, Majelis hakim telah membuat putusan sela yang amarnya menerima permohonan intervensi tersebut; Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya mengajukan dalil-dalin sebagai berikut: ... ... ... ... ; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat intervensi memohon kepada Pengadilan Agama ... untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... ; 3. ... ; Bahwa atas gugatan intervensi tersebut, tergugat intervensi telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ... yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; 880 tanggal
Bahwa atas jawaban tergugat intervensi, penggugat intervensi telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal ... .yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; Bahwa atas replik Penggugat intervensi, tergugat intervensi telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal ... .yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: 1. Fotokopi ... ., bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat (Bukti P-1); 2. Fotokopi ... .., bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh pihak Tergugat (Bukti P-2); 3. Fotokopi ... .., bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti P-2); 4. Fotokopi ... .., sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya akan tetapi tidak bermeterai (Bukti P-3); Bahwa di samping itu, penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut: Saksi I penggugat, ... ., umur ... .., pekerjaan... , bertempat tinggal ... mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai orang tua/saudara kandung/anak/dsb. Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; 881
Saksi II penggugat, ... ..... , umur, ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... ..... .., mempunyai hubungan pekerjaan dengan penggugat di mana saksi di gaji oleh penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Saksi III penggugat, ... .... , umur, ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., tidak mempunyai hubungan pekerjaan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Bahwa tergugat telah mengajukan bukti untuk melumpuhkan bukti penggugat sebagai berikut: 1. Fotokopi ... ., bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak penggugat (Bukti T-1); 2. Fotokopi ... .., bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh pihak penggugat (Bukti P-2); 3. Fotokopi ... .., bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti T-3); 4. Fotokopi ... .., sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya akan tetapi tidak bermeterai (Bukti T-4); 882
Bahwa di samping itu, tergugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut: Saksi I tergugat, ... ...... , umur ... .., pekerjaan ... , bertempat tinggal ... .... ., mempunai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai orang tua/saudara kandung/anak/dsb. Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Saksi II tergugat ... ., umur, ... , pekerjaan... ..... .., bertempat tinggal ... .... ., mempunyai hubungan pekerjaan dengan penggugat di mana saksi di gaji oleh penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Saksi III tergugat .... , umur, ... , pekerjaan... .... .., bertempat tinggal ... .., tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan rekonpensinya, penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa: 883
1. Fotokopi surat ... bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak tergugat rekonvensi (Bukti PR-1); 2. Fotokopi ... bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh pihak tergugat rekonvensi (Bukti PR-2); 3. Fotokopi ... .., bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena penggugat rekonvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti PR-3); 4. Fotokopi ... .., sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya akan tetapi tidak bermeterai (Bukti PR-4); Bahwa di samping itu, penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut: Saksi I penggugat rekonvensi ... ...., umur ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan penggugat rekonvensi ... di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Saksi II penggugat rekonvensi ... , umur ... pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat rekonvensi yakni sebagai ayah kandung/ibu kandung/adik/kakak/anak/dsb di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; 884
... ... ..; Saksi III penggugat rekonvensi ... ., umur ... pekerjaan... .... .., bertempat tinggal ... .., mempunyai pekerjaan dan digaji oleh penggugat rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Bahwa untuk melumpuhkan bukti penggugat rekonpensi, tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa: 1. Fotokopi surat ... bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak penggugat rekonvensi (Bukti TR-1); 2. Fotokopi ... bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh pihak penggugat rekonvensi (Bukti TR-2); 3. Fotokopi ... .., bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tergugat rekonvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti TR-3); 4. Fotokopi ... .., sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya akan tetapi tidak bermeterai (Bukti PR-4); Bahwa di samping itu, tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut: Saksi I tergugat rekenvensi, ... , umur ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., tidak mempunyai 885
hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tergugat rekonvensi , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Saksi II tergugat rekonvensi, ... , umur ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat rekonvensi yakni sebagai ayah kandung/ibu kandung/adik/kakak/anak/dsb, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Saksi III tergugat rekonvensi ... ., umur ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., mempunyai pekerjaan dan digaji oleh tergugat rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya, penggugat intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa: 1. Fotokopi surat ... bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak tergugat intervensi (Bukti P.INV-1); 886
2. Fotokopi ... bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh pihak tergugat intervensi (Bukti P.INV-2); 3. Fotokopi ... .., bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena penggugat intervensi tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti P.INV-3); 4. Fotokopi ... .., sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya akan tetapi tidak bermeterai (Bukti P.IVN-4); Bahwa di samping itu, penggugat intervensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut: Saksi I penggugat intervensi ... ., umur ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan penggugat intervensi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Saksi II penggugat intervensi ... , umur ... , pekerjaan... .... ., bertempat tinggal ... .., mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat intervensi yakni sebagai ayah kandung/ibu kandung/adik/kakak/anak/dsb, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; 887
Saksi III penggugat intervensi ... .... ., umur ..... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., mempunyai pekerjaan dan digaji oleh penggugat intervensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Bahwa untuk melumpuhkan bukti penggugat intervensi, tergugat intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa: 1. Fotokopi surat ... bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak penggugat intervensi (Bukti T.INV-1); 2. Fotokopi ... bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh pihak penggugat intervensi (Bukti T.INV-2); 3. Fotokopi ... .., bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tergugat intervensi tidak dapat memperlihatkan aslinya (Bukti T.INV-3); 4. Fotokopi ... .., sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya akan tetapi tidak bermeterai (Bukti P.INV-4); Bahwa di samping itu, tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut: Saksi I tergugat intervensi, ... ., umur ... , pekerjaan... ...... .., bertempat tinggal ... .., tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tergugat intervensi , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: 888
... ... ..; ... ... ..; Saksi II tergugat intervensi ... , umur ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... .., mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat intervensi yakni sebagai ayah kandung/ibu kandung/adik/kakak/anak/dsb, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Saksi III tergugat ... ., umur ... , pekerjaan... .., bertempat tinggal ... ..... .., mempunyai hubungan pekerjaan dan digaji oleh tergugat inetervensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: ... ... ..; ... ... ..; Bahwa selanjutnya penggugat, tergugat/penggugat rekonvensi dan penggugat intervensi telah memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam BAP masing-masing tertanggal ... ..yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA PERTIMBANGKAN LEGAL STANDING (Contoh pertimbangan legal standing dalam bidang perceraian) 889
Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... .dengan kutipan akta nikah nomor ... tanggal ... ..dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009; (contoh pertimbangan legal standing dalam bidang kewarisan) Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat Islam mempunyai hubungan darah/perkawinan dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Peradilan Agama, penggugat mempunyai legal standing utuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo; (contoh pertimbangan legal standing dalam bidang wakaf dan hibah) Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat menggugat pembatalan wasiat/hibah yang dilakukan oleh A kepada tergugat. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa ia mempunyai hubungan darah/perkawinan dengan A dan hibah/wasiat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Peradilan Agama, penggugat mempunyai legal standing utuk mengajukan gugatan hibah/wasiat dalam perkara a quo; (contoh pertimbangan legal standing dalam bidang wakaf) Menimbang, bahwa penggugat adalah nadzir atas tanah wakaf yang dikuasai oleh tergugat berdasarkan akta wakaf Nomor ... tanggal ... Bahwa tergugat menguasai tanah wakaf secara melawan hukum di samping itu penggunaan wakaf oleh tergugat tidak sesuai dengan peruntukkannya yang tertuang dalam akta wakaf tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf ( c ) UU Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing utuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf dalam perkara a quo; 890
Catatan: (Pertimbangan Legal Standing dalam kasus bidang lainnya dapat dianalogikan dengan syarat: 1. Pertimbangan legal standing harus memuat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta objek sengketa; 2. Ada kepentingan hukum penggugat; PERTIMBANGKAN KEWENAGAN ABSOLUT (Contoh pertimbangan kewenanagan absolut dalam kasus perkawinan) Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo; (Contoh pertimbangan kewenangan absolut dalam kasus kewarisan) Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan waris terhadap tergugat, di mana status agama penggugat dan tergugat serta pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo; (jika ahli waris seluruhnya beragama islam) Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan waris terhadap tergugat dengan dalil bahwa pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam akan tetapi tergugat beragama selain Islam. Berdasarkan teori hukum antar golongan, hukum yang diberlakukan dalam pembagian harta waris harus didasarkan hukum yang berlaku pada pewaris. Oleh karena pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; (jika sebagian ahli waris bukan beragama Islam) 891
CATATAN: Pertimbangan kewenanagan absolut dalam kasus lainnya dapat dianalogikan dengan syarat bahwa: 1. para pihak beragama islam; 2. Perkara yang disengketakan termasuk wewenang pengadilan agama yang diatur dalam Pasal 49 UU No.7/1989 jis UU No.3/2006 dan UU No. 50/2009; 3. atau salah satu pihak menundukkan diri berdasarkan peraturan perundang- undangan atau penundukkan diri secara suka rela kepada hukum Islam. Dalam provisi: Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan provisi sebagai berikut: ... ... ... ; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada pengadilan Agama ... memberikan putusan dalam provisi sebai berikut: 1. ... ; 2. ... .; Bahwa terhadap gugatan provisi tersebut tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut: ... ... ... .; Bahwa berdasarkan bukti saksi dan bukti tertulis P- ... . Dan Bukti P-... . dalil gugatan provisi penggugat terbukti, oleh karenanya gugatan provisi penggugat dapat dikabulkan; Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugagat intervensinya, maka gugatan intervensi dari penggugat intervensi harus ditolak; 892
Dalam eksepsi: (Eksepsi relatif) Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan dalil sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... .; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut: 1. Menyangkal dalil 1 dan 2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, tergugat telah mengajukan bukti saksi dan bukti tertulis sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; (Uraikan jenis bukti tertulis dan bukti saksinyanya); (Pertimbangan bukti) Menimbang bahwa mengenai Bukti T.1, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah ... tidak memenuhi syarat formal dan materiil ... ., demikian halnya bukti saksi tergugat ... .tidak memenuhi syarat formal dan materiil ... .., maka bukti tergugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan; Menimbang bahwa Bukti T.1 adalah ... memenuhi syarat formal dan materiil ... ., demikian halnya bukti saksi tergugat ... .memenuhi syarat formal dan materiil ... .., maka bukti tergugat tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat; (alternatif pertimbangan penolakan dan pengabulan eksepsi relatif) Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya maka eksepsi Tergugat harus ditolak; Menimbang bahwa tergugat dapat mebuktikan dalil eksepsinya, maka eksepsi tergugat dapat dikabulkan; 893
(eksepsi absolut) Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dengan dalil sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... .; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tergugat, penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut: 1. Menyangkal dalil 1 dan 2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya tergugat telah mengajukan bukti tertulis ... .dan saksi-saksi sebagaimana diuaraikan dalam tentang duduk perkaranya; (Uraikan bukti tertulis dan bukti saksi satu persatu apakah memenuhi syarat formial dan materiil dan bagaimana hubungannya dengan bukti lawan apakah bukti tersebut dapat dilumpuhkan atau tidak) sebagai contoh: Menimbang, bahwa Bukti T.1 adalah bukti fotokopi ... yang dikeluarkan oleh ... akan tetapi tergugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi sayarat formal oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa Bukti T.2 adalah bukti fotokopi ... yang dikeluarkan oleh ... bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan (dibantah oleh pihak lawan akan tetapi pihak lawan tidak mengajukan bukti bantahannya dengan bukti lain yang dapat melumpuhkan bukti tersebut) oleh karena itu bukti tersebut memenuhi sayarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat; Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah bukti fotokopi ... yang di buat oleh Penggugat sendiri bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh pihak lawan dan pihak lawan untuk menguatkan bantahannya tersebut talah mengajukan bukti lain untuk melumpuhkan bukti T-3 tersebut yaitu Bukti P-1 berupa 894
fotokopi ... yang dibuat oleh Pejabat yang berwenag menurut peraturan perundang-undangan bermeterai cukup sehingga derajat nilai pembuktiannya lebih kuat dari bukti T-3. Berdasarkan pertimbangan tersebut bukti T-3 tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan; Menimbang bahwa berdsarkan bukti T-2 tergugat dapat membuktikan eksepsi absolutnya, sehingga eksepsi tersebut harus dikabulkan dan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo; Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil eksepsi absolutnya maka eksepsi absolut Tergugat harus ditolak; Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... .; 3. ... .; Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut: 1. Dalil angka 1, 2 dan 3 diakui oleh T. 2. Dalil angka 2 diakui secara murni oleh T. 3. Dalil 4, 5, dan 6 disanggah oleh T. Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah dalil: 4,5 dan 6; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil 4, 5, dan 6, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, P.3 dan Bukti P.4 serta saksi I s/d V; Menimbang bahwa bukti P.1 akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat; 895
Menimbang bahwa bukti P.2 adalah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat; Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang walaupun bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan; Menimbang bahwa bukti P.4 berupa foto penggugat sedang melakukan kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, bukti tersebut tidak ada kaitan dengan dalil gugatan penggugat, oleh kerena itu bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan; Menimbang bahwa keterangan saksi I penggugat konvensi tidak menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Rbg./Pasal 171 ayat (1) HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan saksi II penggugat konvensi merupakan pendapat saksi bukan perihal apa yang dilihat, didengar atau di alami oleh saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg./Pasal 171 ayat (2) HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan saksi III penggugat konvensi saling bertentangan dengan keterangan saksi lawan (Tergugat) di samping itu berdasarkan keterangan saksi lawan saksi tiga berprilaku buruk sering mabuk-mabuk, berjudi, dan hidup di lingkungan preman serta lingkungan prostitusi, saksi tersebut tidak memiliki sifat adil, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg./Pasal 172 HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan saksi IV dan V penggugat konvensi menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia 896
seorang yang berprilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg./Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; (Pertimbangan hukum dikabulkan) Menimbang bahwa bedasarkan bukti saksi ... dan bukti tertulis ... , telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... .; 3. ... .; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah ... ayat ... ., Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh ... .. ,kaidah ushul fiqih yang berbunyi ... , kaidah fiqih yang berbunyi ... serta Pasal 39 UU Perkawinan serta Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, petitum gugatan penggugat angka ... .dapat dikabulkan; Menimbang bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan angka ... .. dan angka ... oleh karena itu gugatan penggugat angka ... harus ditolak; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... .; Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut: 1. Dalil angka 1 dan 2 diakui oleh TR. 897
2. Dalil angka 3 dan 4 disangkal oleh TR. Menimbang, bahwa dalil dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat rekonvensi adalah dalil angka 3 dan 4; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang harus dibuktikan tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti PR-1, PR-2, PR-3, PR-4 dan Bukti PR-5 serta saksi I s/d V; Menimbang bahwa bukti PR-1 akta ... ..yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat; Menimbang bahwa bukti PR-2 adalah akta ... yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat; Menimbang bahwa bukti PR-3 adalah akta ... yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya akan tetapi isinya dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan Bukti TR-1 sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang penuh dan tidak mengikat; Menimbang bahwa bukti PR-4 berupa fotokopi Akta yang dibuat oleh ... walaupun bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal maka bukti tersebut harus dikesampingkan; Menimbang bahwa bukti PR.5 berupa fotokopi surat di bawah tangan yang dibuat oleh ... ., bukti tersebut tidak ada kaitan dengan dalil penggugat rekonvensi, oleh kerena itu bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan; Menimbang bahwa keterangan saksi I penggugat rekonvensi tidak menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Rbg./Pasal 171 ayat (1) HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. 898
Menimbang bahwa keterangan saksi II penggugat rekonvensi merupakan pendapat saksi bukan perihal apa yang dilihat, didengar atau di alami oleh saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg./Pasal 171 ayat (2) HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan saksi III penggugat rekonvensi saling bertentangan dengan keterangan saksi lawan (Tergugat rekonvensi) di samping itu berdasarkan keterangan saksi lawan saksi tiga berprilaku buruk sering mabuk-mabuk, berjudi, dan hidup di lingkungan preman serta lingkungan prostitusi, saksi tersebut tidak memiliki sifat adil, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg./Pasal 172 HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan saksi IV dan V penggugat rekonvensi menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan sendiri atas fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi lain yang menerangkan bahwa ia seorang yang berprilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg./Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; (Pertimbangan hukum dikabulkan) Menimbang bahwa bedasarkan bukti Saksi ... dan bukti tertulis ... .., telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... .; 3. ... .; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa ... .., oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah ... ayat ... ., Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh ... .. yang berbunyi ... ..serta Pasal ... UU ... .., petitum gugatan penggugat rekonvensi angka ... .dapat dikabulkan; 899
Menimbang bahwa penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan angka ... ..dan angka ... oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi angka ... dan angka ... harus ditolak; DALAM INTERVENSI Menimbang, bahwa penggugat intervensi dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... .; 3. ... .; Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat intervensi mengajukan jawaban sebagai berikut: 1. Dalil angka 1 dan 2 diakui secara murni oleh T.INV. 2. Dalil angka 3 dan 4 dibantah oleh T.INV. Menimbang, bahwa dalil dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat intervensi adalah dalil: 3 dan 4; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang harus dibuktikan tersebut penggugat intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.INV-1, P.INV-2, P.INV-3, P.INV-4, Bukti P.INV-5 serta saksi I s/d V; Menimbang bahwa bukti P.INV-1 akta ... ..yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat; Menimbang bahwa bukti P.INV-2 adalah akta ... yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat; Menimbang bahwa bukti P.INV-3 adalah akta ... yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya akan tetapi isinya 900
dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan Bukti T.INV-1 sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang penuh dan tidak mengikat; Menimbang bahwa bukti P.INV-4 berupa fotokopi Akta yang dibuat oleh ...............walaupun bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal maka bukti tersebut harus dikesampingkan; Menimbang bahwa keterangan saksi I penggugat intervensi tidak menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Rbg./Pasal 171 ayat (1) HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan saksi II penggugat intervensi merupakan pendapat saksi bukan perihal apa yang dilihat, didengar atau di alami oleh saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg./Pasal 171 ayat (2) HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan saksi III penggugat intervensi saling bertentangan dengan keterangan saksi lawan (tergugat intervensi) di samping itu berdasarkan keterangan saksi lawan saksi III berprilaku buruk sering mabuk-mabuk, berjudi, dan hidup di lingkungan preman serta lingkungan prostitusi, saksi tersebut tidak memiliki sifat adil, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg./Pasal 172 HIR., keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan saksi IV dan V penggugat intervensi menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan sendiri atas fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi lain yang menerangkan bahwa ia seorang yang berprilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg./Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; 901
(Pertimbangan hukum dikabulkan) Menimbang bahwa bedasarkan bukti saksi ... dan bukti tertulis ... .., telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut: 1. ... .; 2. ... .; 3. ... .; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa ... .., oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah ... ayat ... ., Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh ... .. yang berbunyi ... ..serta Pasal ... UU ... .., petitum gugatan penggugat intervensi angka ... .dapat dikabulkan; Menimbang bahwa penggugat intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensi angka ... ..dan angka ... oleh karena itu gugatan penggugat intervensi angka ... dan angka ... harus ditolak; DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 UU Peradilan Agama biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Penggugat; Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG/ Pasal 181 ayat (1) HIR tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingakat pertama; Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat konvensi dikalahkan dalam gugatan rekonvensi demikian halnya tenggugat rekonvensi dikalahkan dalam gugatan konvensi maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBG./ Pasal 181 ayat (1) HIR. kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tinggakat pertama; 902
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI I. Dalam Provisi: II. Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: Dalam Pokok Perkara: 1. 2. 3. III. Dalam Rekonvensi: Dalam Eksepsi: Dalam Pokok perkara: 1. 2. 3. IV. Dalam Intervensi: Dalam eksepsi; Dalam pokok perkara: 1. 2. 3. V. Dalam Konvensi , Rekonvensi dan Intervensi: Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan (Majelis Hakim) Hakim Majelis Pengadilan Agama Agama ... pada hari ... .., tanggal 11 Juni 2009 oleh ... . Sebagai Hakim Ketua/Ketua Majelis dan ... . dan ... ..masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ... Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. 903
Hakim Anggota Hakim Ketua ... .. ... . ... .. Panitera Pengganti ... .. Perincian biaya perkara: 1. Biaya Kepaniteraan: a. Biaya Pendaftaran Rp ... b. Biaya Redaksi Rp... 2. Biaya Proses: a. Biaya Pemanggilan Rp ... b. Biaya Sita Rp ... c. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp ... d. Biaya Lain-lain Rp ... 3. Biaya Meterai Rp ... Jumlah Rp ... 904
Dicatat disini: 1. Putusan ini telah diberitahukan kepada tergugat pada tanggal ... , ... Panitera, --------------- 2. Terhadap putusan ini telah diajukan permohonan banding oleh ... dengan Akta Banding tanggal ... , ... Panitera, ------------- 3. Terhadap putusan ini telah diajukan kasasi oleh ... dengan Akta Kasasi tanggal ... , ... Panitera, ------------ 4. Dst, ... setiap kegiatan yang berkaitan dengan putusan ini wajib dicatat dalam lembaran ini, termasuk setiap permintaan salinan putusan oleh para pihak. 905
Lampiran 4: DAFTAR NAMA CALON HAKIM AGAMA SELURUH INDONESIA ANGKATAN VII PPC TERPADU II PENGADILAN AGAMA MEDAN PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI 1. Muzakir, S.H.I. 1. Ahmad Zainul Anam, S.H.I. 2. Khairul Badri, Lc 2. Rasyif Imani, S.H.I. 3. Darman Harun, S.H.I. 3. Muhammad Choirudin, S.H.I. 4. Arsudian Putra, S.H.I. 4. Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. 5. Gunawan, S.H.I. 5. Novendri Eka Saputra, S.H.I. 6. Mhd. Syukri Adly, S.H.I. 6. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I. 7. Syakdiah, S.H.I. 7. Ugan Gandaika, S.H. 8. Fathur Rizqi, S.H.I. 8. Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. 9. Nurlaini M. Siregar, S.H.I. 9. Roichan Mahbub, S.H.I. PENGADILAN AGAMA KUDUS PENGADILAN AGAMA KEPANJEN 1. Nur Moklis, S.H.I. 1. Mohammad Ilhamuna, S.H.I. 2. Burhanuddin Iskak, S.H. 2. Lusiana Mahmudah, S.H.I. 3. Harmoko Lestaluhu, S.H.I. 3. Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I. 4. Rika Nurfajriani KD, S.H.I. 4. Hasan Ashari, S.H.I. 5. Nor Solichin, S.H.I. 5. Subhi Panthoni, S.H.I. 6. Ahmad Abdul Halim, S.H.I. 6. Isyhad Wira Budiawan, S.H.I. 7. Kusnoto, S.H.I. 7. Rocmat Hidayat, S.H.I. 8. Ramdani Fahyudin, S.H.I. 8. Akhmad Masruri Yasin, S.H.I. 9. M. Mustalqiran T., S.H.I. 9. Nengah Akhmad Nurkhalis, S.E.I. 10. Sriyanto, S.H.I. 10. Solatiah, S.H.I. 906
PENGADILAN AGAMA CIANJUR 1. M.Jimmy Kurniawan, S.H.I. 2. Agus Sanwani Arif, S.H.I. 3. Rifqi Muhammad K., S.Sy. 4. Ivan Yuzni Amarullah M., S.H.I. 5. Massadi, S.Ag 6. Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. 7. Iwin Indra, S.H.I. 8. Hapsah, S.H.I. 9. Abdul Gani Syafi'I, S.H.I. PENGADILAN AGAMA DEPOK 1. Amni Trisnawati, S.H.I. 2. Saiful Rahman, S.H.I. 3. Olis Tuna, S.H.I. 4. Imam Safi'I, S.H.I. 5. Musaddat Humaidy, S.H.I. 6. Arif Budiman, Lc 7. Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy. 8. Fathur Rahman, S.H.I. 9. Rahmat Tri Fiyanto, S.H.I. PENGADILAN AGAMA SERANG 1. Muhammad Novriandi, S.H. 2. Hary Candra, S.H.I. 3. Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H. 4. Ahmad Syahrus Sikti, S.H.I. 5. Rahmat Hidayat, S.H.I. 6. Dahsi Oktoriansyah, S.H.I. 7. Weri Edwardo, S.H. 8. Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I. 9. Nasrudin Romli, S.H.I. PENGADILAN AGAMA MAKASAR 1. Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. 2. Helvira, S.H.I. 3. Nurqalbi, S.H.I. 4. Ruhana Faried, S.H.I. 5. Teddy Lahati, S.H.I. 6. Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I. 7. Husnul Ma'arif, S.H.I. 8. Husaima, S.H.I. 9. Abu Rahman Baba, S.H.I. 10. Naimah Nurdin, Lc.,S.H.I.,M.A. 907
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1434H BAGI UMAT ISLAM DI SELURUH INDONESIA SEMOGA ALLAH SWT SELALU MERIDLOI AKTIFITAS KITA AMIEN SELAMAT DAN SUKSES ATAS DIWISUDANYA CAKIM ANGKATAN I PPC TERPADU MA-RI PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SELURUH INDONESIA TAHUN 2013 SELAMAT BERTUGAS MAGANG KE-3 SEBAGAI ASISTEN HAKIM CAKIM ANGKATAN II PPC TERPADU MA-RI PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SELURUH INDONESIA TAHUN 2013 DIKLAT CAKIM III PPC TERPADU II MA-RI Bogor, 27 Mei s.d. 31 Juli 2013