MULTIVERSE: OPEN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL Vol. 2, No. 1, 2023 | 24-38 Kedudukan Hukum Simantek Kuta dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo di Kabupaten Karo Roy Andalan Pelawi*, Universitas Sumatera Utara, Indonesia ABSTRACT This study aims to examine the position of simantek kuta within the current structure of the Karo indigenous community, its legal relationship with customary land, and its authority in resolving land disputes. The research utilizes the legal sociology method, employing analytical descriptive analysis. Secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected through library research and field studies. Simantek kuta, as a kuta leader, was replaced by the system defined in Law Number 5 of 1979 and Law Number 6 of 2014 on Village Administration, aiming to establish legal certainty and standardize village governance. Simantek kuta holds a joint leadership role with the village head in managing and utilizing customary land of the Karo people. In resolving land disputes, simantek kuta acts as a leader, employing traditional Karo customary law methods such as purpur sage and runggu. Differentiating between government leadership led by the village head and adat leadership led by simantek kuta, the Karo people have established regulations within the Kuta leadership system. It is recommended to establish a Regional Regulation in Karo Regency to protect and recognize the existence of customary land, preventing conflicts and disputes. Preserving the dispute resolution system through peaceful means and family-oriented decisions based on Karo customary law, such as purpur sage and runggu, is crucial. Mutual respect for dispute resolution decisions should be fostered within the community. ARTICLE HISTORY Received Revised Accepted Published 12/02/2023 17/05/2023 21/05/2023 21/05/2023 KEYWORDS Simantek Kuta's law; costumary land disputed. CORRESPONDENCE AUTHOR PENDAHULUAN Tingginya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari ekonomi berbasis sumber daya alam dengan penguasaan sektor bisnis khususnya sektor industri skala besar yang masih menegasi adanya hak-hak masyarakat adat (Herdiansyah, 2018; Sulastriyono, 2014). Salah satu pemicu substansial konflik adalah pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat terutama terkait dengan pengakuan terhadap tanah ulayat, masih terdapat kekacauan regulasi tentang pertanahan (Ismi, 2012). Bahwa konflik mengenai eksistensi tanah ulayat terjadi baik dengan pihak atau pada areal perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan instansi pemerintah (Simarmata, 2018). Konflik ini juga menunjukkan belum adanya kesepahaman mengenai persoalan pluralisme hukum-hukum adat dan hukum negara khususnya tentang tanah ulayat (Pradhani, 2021; Simangunsong, 2014). Masyarakat Desa Portibi Lama dan Pertibi Tembe, Kecamatan Merek Kabupaten Karo menuntut PT. Mega Mulya Mas untuk menghentikan aktivitas land clearing untuk pembangunan relokasi tahap III dan Lahan Usaha Pertanian (LUT) di kawasan hutan Siosar seluas 480,11 Ha. Masyarakat desa Desa Portibi Lama dan Pertibi Tembe, Kecamatan Merek Kabupaten Karo mengklaim lokasi tersebut sebagai tanah ulayat seluas 250 Ha ("Masyarakat Desa Portibi Lama Akan Pertahankan Tanah Ulayat Milik Mereka," 2021). Sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 457 Tahun 2017 lahan seluas 480,11 Ha tersebut diperuntukkan keperluan lahan usaha pertanian pengungsi erupsi Gunung Sinabung ("Gubsu Tebang Perdana 180 Ha Hutan Untuk Lahan Pertanian Pengungsi Sinabung," 2015). Pemerintah Kabupaten Karo mengklaim, bahwa pada tahun 1960 masyarakat setempat telah menyerahkan kawasan tersebut kepada pemerintah sesuai dokumen yang ada melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah saat itu. Pada tahun 1980 ditetapkan tapal batas yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa tanah ulayat yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat masuk ke dalam Kawasan hutan dan milik negara. Bahwa Simantek Kuta Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo menggugat PT. Bibit Unggul Karobiotek (BUK) sebagai tergugat I, Camat Tigapanah sebagai tergugat II, dan Kepala BPN Karo sebagai tergugat III. Bahwa dasar gugatan tersebut adalah masyarakat mengklaim tanah yang dikuasai oleh PT. Bibit Unggul Karobiotek (BUK) adalah tanah adat desa Sukamaju yang dikenal dengan perladangan Pancur Batu atau Puncak 2000. Menurut masyarakat luas tanah tersebut adalah 895.100 Ha ("Masyarakat Desa Kacinambun Tancapkan Plank 'Tanah Ini Milik Adat/Ulayat' Di Puncak 2000 Siosar," 2021). © 2023 The Author(s). Multiverse: Open Multidisciplinary Journal. ISSN: 2963-900X. Published by Medan Resource Center This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 24
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal | 25 Masyarakat desa Gongsol dan desa Keling mengklaim tanah yang dikuasai oleh PTPN Nusantara II dan PT. Bakrie Platations Tbk yang berada di jalan Gundaling, desa Gongsol Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo adalah tanah adat marga Surbakti. Menurut masyarakat, sejak tahun 1917 rumah peninggalan Belanda yang dikuasai PTPN Nusantara II dan PT. Bakrie Platations Tbk dikontrakkan oleh Belanda kepada pihak lain sehingga masyarakat adat tidak bisa mengelola tanah adat/ulayat tersebut. Hal tersebut telah menimbulkan konflik dengan masyarakat adat setempat, karena menurut masyarakat, tanah tersebut semestinya kembali menjadi penguasaan masyarakat adat karena sebelum adanya PTPN Nusantara II dan PT. Bakrie Platations Tbk berdiri di areal tersebut, tanah tersebut merupakan tanah adat/ulayat marga Surbakti. Bahwa Leman Purba yang merupakan ahli waris dari Bale Purba alias Pa Kiras Purba yang merupakan Simantek Kuta Berastagi menggugat J.N.V Batavse Petroleum Maatschappij (BPN) sebagai tergugat I, Pemerintah R.I c.q Menteri Dalam Negeri RI c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Tk. I Provinsi Sumatera Utara c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Dati II Karo b sebagai tergugat II, Direktur PT. Bukit Kubu sebagai Tergugat III, dan Nelang Sembiring Tergugat IV. Bahwa menurut Leman Purba, Bukit Kubu adalah tanah peninggalan orangtuanya/harta warisan dari mendiang Bale Purba alias Pa Kiras Purba yang telah dipinjamkan sementara kepada Tergugat I (BPM) untuk didirikan tempat peristirahatan, yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin keluarga Bale Purba tanah Terpekara seluruhnya diusahai oleh tergugat-tergugat ("Konflik Tanah Adat Surbakti Mergana Di Kabupaten Karo Melawan PTPN Memasuki Babak Baru," 2021). Bahwa hamparan padang rumput dan perbukitan seluas 2.000 Ha tersebut diklaim Simantek Kuta Desa Mbalmbal Petarum sebagai tanah adat/ulayat marga Perangin-angin Simanjerang. Mbal-Mbal Nodi/Perjalangen Mbal- Mbal Nodi yang adalah hamparan padang rumput yang dimanfaatkan sebagai tempat pengembalaan hewan ternak sapi dan kerbau. Pada tahun 1973 Pemerintah Kabupaten Karo mengeluarkan surat keputusan bahwa lokasi tersebut adalah bukan milik desa/kesain Mbalmbal Petarum, bukan milik perorangan tetapi disebut sebagai tanah negara bebas yang dapat dimanfaatkan oleh setiap peternak baik di kampung Mbalmbal Petarum maupun di luar desa Mbalmbal Petarum. Hal ini memicu konflik antara peternak, Simantek Kuta, Pemerintah Kabupaten Karo dan petani penggarap yang datang dari luar memanfaatkan kawasan tersebut menjadi lokasi pertanian jagung. Konflik atau sengketa di atas menunjukkan bahwa konflik mengenai eksistensi tanah adat terjadi baik dengan pihak atau pada areal perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan instansi pemerintah. Konflik ini juga menunjukkan belum adanya kesepahaman mengenai persoalan pluralisme hukum-hukum adat dan hukum negara khususnya tentang tanah adat. METODE Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang kedudukan Simantek Kuta dalam struktur masyarakat dan tanah adat suku Karo (Mukhtar, 2013; Nawawi, 1983). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat (Soekanto, 2017). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Abdurrahman, 2009). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terbagi lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amiruddin & Asikin, 2012; Raharjo, 2005). Setiap desa yang ada di Kabupaten Karo memiliki merga pendiri atau disebut Simantek Kuta. Desa (kuta) yang didirikan oleh marga Karo-Karo, maka kampung itu disebut panteken (yang mendirikan) adalah marga Karo-Karo. Oleh sebab itu di desa/ kuta itu yang menjadi merga taneh. Demikian seterusnya dengan merga lain (Prinst, 2004; Putro, 1981). Lokasi penelitian di Kabupaten Karo, namun mengingat luasnya wilayah Kabupaten Karo maka diambil 2 (dua) desa sebagai sampel yaitu Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dan Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan penelitian ini. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan menelaah semua literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan (Zed, 2014). Data ini akan diperoleh melalui perpustakaan di Universitas Sumatera Utara, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi Lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara kepada informan (Darmalaksana, 2020). Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informan tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain (Sugiyono, 2013). Individu sebagai sasaran wawancara ini sering disebut informan, yaitu orang yang memiliki keahlian
26 | Roy Andalan Pelawi atau pemahaman yang terbaik mengenai suatu hal yang ingin diketahui dalam penelitian itu yakni: Simantek Kuta Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dan Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan (Bungin, 2005; Faisal, 2003). Kemudian berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik hal-hal khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini (Milles & Hubermen, 1992). PEMBAHASAN Kedudukan Simantek Kuta dalam Struktur Masyarakat Adat Suku Karo Pada Masa Sekarang Kedudukan Simantek Kuta dalam Struktur Masyarakat Adat Suku Karo Lapisan tertinggi dalam suatu masyarakat biasa disebut sebagai 'elite' masyarakat, bisa mencakup individu atau golongan kecil yang mengendalikan masyarakat banyak (Soekanto, 2009). Keadaan ini dapat dijumpai pada setiap masyarakat, dan dianggap sebagai hal yang wajar, walaupun kadang-kadang tidak disukai oleh lapisan-lapisan lainnya, apalagi bila pengendaliannya tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat umum (Soyomukti, 2010). Pada masyarakat suku Karo, setiap desa memiliki kelompok elit yang disebut Simantek Kuta. Elite ini pada masa lalu merupakan penguasa dalam masyarakat. Hal ini didasari pada definisi Simantek Kuta sebagai kelompok keluarga atau marga yang membentuk sebuah perkampungan dan menguasai seluruh tanah yang ada (Brahmo, 1981). Kekuasaan Simantek Kuta diperoleh melalui berbagai hal seperti aspek kekuasaan terhadap tanah di mana masyarakat umum sebagai pekerja atau buruh dan pemberian secara gratis terhadap masyarakat dengan imbalan budaya balas budi sebagai dasar kekuasaan Simantek Kuta ("Proses Berdirinya Kuta," 2021). Konsep budaya balas budi jarang terjadi mengingat kondisi tanah yang luas sehingga masyarakat memperoleh tanah dengan mudah. Menurut Ikhsan, di daerah Batak para swantara penguasa menyandang gelar Sibayak (Tanah Karo) dan raja (Simalungun). Kekuasaan hukum di sini diatur dengan cara yang sama seperti di daerah Melayu. Baik di daerah Karo maupun Simalungun, dewan kekuasaan swatantra memegang wewenang hukum tertinggi. Selain itu, setiap penguasa swatantra di daerahnya sendiri memegang kewenangan hukum tertentu. Para kepala kampung, raja urung para pimpinan Senuan Bunga dan Senuan Gambir di daerah Batak Deli dan Perbapaan yang merupakan kepala daerah taklukan Simalungun, juga menjalankan kekuasaan hukum tertentu (Ikhsan, 2016). Penguasa desa melakukan pengawasan atas pemukiman yang didirikan oleh desa, yang ketika dirasa cukup penting dengan cara yang sama diatur oleh desa induk. Desa induk dengan pemukiman ini membentuk ikatan desa. Setiap orang Batak, juga apabila dia menduduki jabatan sebagai kepala, memiliki dua jaminan adat: anak beru dan senina. Anak beru adalah putra dari kerabat wanita. Mengingat perkawinan dalam suku yang sama dilarang, anggota dari kerabat wanita menikah dengan anggota dari suku lainnya. Senina termasuk suku yang sama tetapi tidak memiliki hubungan erat dengan mereka yang menjadi senina (Ginting, 2013). Rumah adat Karo sebagai warisan budaya Karo karena rumah adat adalah salah satu lambang dari berdirinya sebuah kuta (desa), di sanalah sebagian besar mereka bertempat tinggal (Perangin Angin, 2016). Pada awalnya kuta (desa) tersebut didirikan oleh senina, anak beru, dan kalimbubu kemudian kuta tersebut dihuni oleh marga tertentu, maka mereka inilah disebut "simanteki kuta" membawa anak beru, senina, dan kalimbubunya. Kemudian datanglah penghuni-penghuni baru ke kuta itu. Pendatang-pendatang baru kemudian mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Simantek Kuta, karena adanya hubungan perkawinan. Kelompok tersebut dikenal dengan ginemgen artinya orang yang diayomi. Selanjutnya orang yang mempunyai hubungan dengan Simanteki Kuta, mereka disebut rakyat derip (rakyat biasa) yang berkewajiban membayar sewa tanah, izin membuka tanah dan kerahen untuk Simantek Kuta ("Proses Berdirinya Kuta," 2021). Sistem pemerintahan tertua yang dijumpai di wilayah Kabupaten Karo ialah penghulu, yang menjalankan pemerintahan di kampung (Kuta) menurut adat. Terbentuknya suatu kuta harus memenuhi persyaratan adat antara lain: ada Merga pendiri (merga taneh/simantek kuta), ada senina simentek kuta, ada anak beru simantek kuta (Anak Beru Taneh) serta ada Kalimbubu Simantek Kuta (Kalimbubu Taneh). Sebelum adanya kerajaan-kerajaan di Tanah Karo, masyarakatnya hanya terdiri dari bangsa taneh yang menumpang dan datang dari luar. Pada waktu itu pimpinan
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal | 27 diangkat dari merga taneh dibantu oleh senina dan anak berunya yang lama kelamaan mendirikan suatu kesain dan pimpinannya berasal dari keluarga bangsa tanah itu. Beberapa kesain tersebut mengadakan perserikatan yang disebut urung dengan pimpinannya yang disebut bapa urung ("Bagian-Bagian Dari Suatu Kuta," 2022). Terbentuknya kepemimpinan dalam suatu urung maka semakin menonjol keinginan berkuasa untuk menjaga prestise sehingga akhirnya terjadi perselisihan antara urung yang satu dengan urung yang lain. Sebelum ada Pemerintahan Belanda hanya didapati kampung (kuta) yang terdiri dari satu atau lebih dari satu kesain (bagian dari kampung), tiap-tiap kesain dipimpin oleh seorang atau lebih dari seorang kepala (penghulu) (Sinar, 2006). Arti kata "penghulu" di sini, ialah seorang dari merga tertentu dan dua orang anggotanya yaitu "anak beru" dan "senina", mereka tiga sejalan jadi satu badan pemerintahan dalam lingkungannya. Turun-menurun dari anggota ini, dianggap ketiganya "pembentuk kesain", kuasanya seperti "pemerintahan kaum keluarga". Kekuasaan kepala kampung atau kesain diakui pula (walaupun ini kadang-kadang sebutan saja), kekuasaan kepala kampung asli (perbapan), yang menjadi kepala dari sekumpulan kampung yang asalnya dari kampung asli itu. Kumpulan kampung ini dinamai urung, kepalanya bapa urung atau sebagai sudah di biasakan raja urung, juga pada hakikatnya tiga sejalan jadi satu badan pemerintahan (Perret, 2010). Pemerintahan dalam suatu kampung diurus bersama-sama oleh semua kepala kesain dibantu oleh anak beru (kaum keluarga dari pihak saudara bapa yang perempuan) dan senina atau "sembuyak" (kaum keluarga dari pihak bapa). Pemerintahan urung terjadi dari pada semua pemerintah kampung-kampung dengan dikepalai oleh kepala dari beberapa kampung asli (bapa urung). Kepala urung terutama menjadi utusan keluar urung. Dalam satu urung seperti didalam satu kesain kadang-kadang ada dua atau lebih "perbapan". Perkataan "perbapan" atau "bapa" ini berangsur- angsur panggilannya menjadi "raja urung" ("Bagian-Bagian Dari Suatu Kuta," 2022). Menggantikan "perbapan" atau "bapa" yang diartikan jadi raja, sebelum ada pemerintahan Belanda diperhatikan oleh runggun 2 (dua) dasar, yakni: (a) dasar adat "sintua-singuda" dicalonkan, yang pertama-tama berhak anak tertua, kalau dia berhalangan maka yang paling berhak di antara saudara-saudaranya ialah anak termuda. Dari semua calon itu, siapa terkemuka dan siapa yang kuat seperti siapa yang mempunyai banyak anak beru dan senina, besar harapan kepangkatan akan terserah kepadanya dan (b) dasar "bebere", yakni menurut keturunan dari ibu, hanya keturunan dari ibu yang tertentu (seperti permaisuri "bolon" di Simalungun) pertama-tama berhak jadi raja. Mengangkat dan melepaskan raja dilakukan oleh "kerunggun anak beru", "senina" dan "kalimbubu" (kaum keluarga dari pihak ibu), tapi setelah pemerintah Belanda, kerunggun itu dipermodern, kuasanya berangsur kurang yang akhirnya kuasa dan kewajiban itu diambil oleh Kerapatan Balai Raja Berempat dan dasar pengangkatan "penghulu" dan "bapa urung" tersebut di atas yang sangat luas itu dipersempit, Besluit Zelfbestuur Nomor 42/1926 ada berbunyi: "Jabatan raja-raja urung dan penghulu-penghulu akan diwarisi oleh turunan yang sekarang ada memegang jabatan itu" (Damanik, 2019). Kehidupan masyarakat Karo yang tradisional (tempo dulu), maka masyarakat Karo dibagi atas tiga kelas secara vertikal, yaitu: (a) Golongan Bangsawan (Sibayak, Pengulu, Simantek Kuta/Simada Taneh atau Merga Taneh), yakni golongan bangsawan yang terdiri dari penghulu atau pendiri kampung (merga taneh) pada umumnya cukup kaya dan mempunyai tanah pertanian yang luas. Golongan inilah yang melaksanakan pemerintahan di daerahnya serta memungut cukai perdagangan atau cukai tanah; (b) Ginemgem adalah keluarga yang turut menempati suatu kampung tapi bukan sebagai pendiri pertama dari kampung tersebut. Kedatangan golongan ini ke kampung tersebut diterima serta dilindungi oleh merga taneh. Biasanya mereka ini tidak membayar pajak ataupun ikut kerahan (kerja paksa); (c) Rakyat derip adalah golongan yang paling bawah dari masyarakat adat, mereka ini datang dari luar namun diperkenankan tinggal di kampung itu. Rakyat derip ini tidak mempunyai tanah pertanian sendiri, harus membayar pajak dan ikut kerahan (kerja paksa) (Bangun, 1989). Begitulah hierarki masyarakat Karo pada zaman dahulu di mana pemerintahan dipegang oleh Sibayak (raja) dan penghulu secara turun temurun. Kedudukan Simantek Kuta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja yang mengatur tentang desa. Secara historis menggantikan undang-undang yang telah dipakai dari zaman penjajahan Belanda yaitu Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madura (Stbl 1906 Nomor 83) dengan segala perubahan dan tambahan yang berlaku di Jawa dan Madura (Undang-Undang (UU) Tentang Pemerintahan Desa, 1979). Meskipun undang-undang ini tidak berlaku lagi karena telah di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja, namun secara yuridis formal sejak tanggal 1 September 1965 maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur masalah pedesaan (Undang-Undang (UU) Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh
28 | Roy Andalan Pelawi Wilayah Republik Indonesia, 1965). Akan tetapi karena meletusnya gerakan 30 September 1965 maka undang-undang ini tidak berlaku lagi sehingga cukup lama sebelum undang-undang yang baru diterbitkan. Pada tanggal 1 Desember 1979 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pengaturan tentang Pemerintahan Desa. Tujuannya agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif (Lamusu, 2015). Tujuan lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah menyukseskan pembangunan di segala bidang di seluruh Indonesia, guna mencapai cita-cita nasional berdasarkan Pancasila yaitu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia (Sutono, 2015). Untuk merealisasikan hal ini, pemerintahan merasa perlu memperkuat pemerintahan desa agar semakin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan (Suhardin, 2012). Pada dasarnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tersebut bertujuan membedakan antara desa dan kelurahan, lalu menghapus sistem marga yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Mengingat desa dan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, untuk menghadapi kemungkinan perkembangan, baik berupa pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan (Adiwilaga, Alfian, & Rusdia, 2018; Noviati, 2016). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa, serta ketentuan- ketentuan adat istiadat yang masih berlaku, maka secara otomatis semua kesatuan pemerintahan desa yang disebut marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya (Adiwilaga et al., 2018). Dibentuklah kemudian pemerintahan desa yang lingkup kekuasaan wilayahnya meliputi kekuasaan dusun lama yang berada di bawah naungan dalam marga yang dihapuskan. Sistem Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang disebut pemerintahan desa adalah kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala dusun. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa merupakan bentuk lembaga dengan memperlihatkan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain. Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan (Undang-Undang (UU) Tentang Pemerintahan Desa, 1979). Latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa bercorak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila dengan cara menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) (Mauludin, 2022). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ini dapat diharapkan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan di daerah akan berjalan lebih lancar dan efektif, berdaya guna, serta berhasil guna. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengarah kepada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata (Suacana, Wiratmaja, & Sudana, 2022). Lembaga masyarakat coba difasilitasi dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD), pengarahan ini sehubungan dengan keadaan pemerintahan desa dewasa ini yang tidak seragam sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan yang pernah ada yang mengatur tentang kedesaan (Nasution, 2007). Hubungan Hukum Simantek Kuta dengan Tanah Adat Masyarakat Suku Karo Keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa: "negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya." Pasal 3 UUPA juga menyebutkan tentang penghormatan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat yaitu: "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi" (Dewi, Handayani, & Najicha, 2020; Safiuddin, 2018). Mengenai penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat, negara juga telah mengeluarkan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu, PMNA/Ka. BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Tata Cara
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal | 29 Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, 2015). Tanah adat dan tanah ulayat memang terkesan berada dalam wilayah "grey area" dalam konstelasi hukum pertanahan (Handoko, 2004). Keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, meskipun dalam implementasinya, eksistensi pengakuan haknya tidak pernah secara eksplisit diatur hingga sekarang, dan seringkali memicu konflik normatif antara hukum negara dengan hukum adat. Dalam konsepsi hukum pertanahan nasional, pengakuan hak atas tanah diartikulasikan melalui kegiatan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang berarti negara memberikan pengakuan secara de jure, di mana subjek dan objek hak atas tanah dapat diidentifikasi dengan jelas. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya, sangat sulit untuk menentukan subjek dan objek tanah adat (Erika, 2018). Indonesia Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, masyarakat harus secara aktif mengajukan hak atas tanah mereka dengan disertai bukti-bukti penguasaan dan pemilikan yang memadai. Sumardjono berpendapat bahwa seyogianya dapat dilihat secara arif, terkait dengan kenyataan bahwa dari pengalaman yang ada tidak jarang pengambilalihan tanah berhadapan dengan pemegang hak yang tidak dapat menunjukkan alat bukti kepemilikannya (Sumardjono, 2006). Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah-tanah Hak Milik adat dalam keadaan belum terdaftar. Di daerah-daerah tertentu tanah tersebut dikenai pajak Verponding Indonesia, landrente, atau pajak bumi atas nama pemilik tanah sebagai bukti pembayarannya disebut dengan berbagai nama seperti girik, kohir, kekitir, pipil, dan sebagainya. Dalam praktiknya tanda bukti pembayaran pajak tersebut dianggap sebagai bukti pemilikan tanah. Data dari alat bukti tersebut dapat dipandang sebagai petunjuk kuat tentang status tanahnya sebagai tanah Hak Milik adat, dan wajib pajak yang pada umumnya adalah pemiliknya. Pendaftaran hak atas tanah juga menuntut adanya fixed boundary tentang batas-batas penguasaan dan pemilikan tanah yang pasti untuk keperluan pengukuran dan pemetaan. Dalam konteks tanah adat, hal ini sangat sulit untuk diterapkan, mengingat kebanyakan tanah adat di Indonesia tidak terpetakan secara eksplisit, dan seringkali sulit untuk menentukan batas pasti (fixed boundary) dari tanah adat tersebut (Wowor, 2014). Dasar berlakunya hukum agraria adalah hukum adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UUPA, sepanjang hukum adat yang dimaksud tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan dengan peraturan perundangan lainnya serta segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ketentuan terkait dasar perlakuannya UUPA adalah hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat digunakan sebagai "landasan hukum agraria Nasional dengan beberapa syarat yaitu: tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara; sosialisme Indonesia; peraturan perundang-undangan; dan dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama" (Harsono, 2006). Adanya persyaratan-persyaratan tersebut berarti, ketentuan Pasal 5 UUPA mengandung "pembatasan (restriksi) bagi berlakunya hukum adat yaitu, "bahwa hukum adat tidak diperkenankan bertentangan dengan kepentingan Nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama" (Undang-Undang (UU) Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960). Meskipun demikian merujuk pada ketentuan Pasal 5 UUPA secara hukum kedudukan hukum adat berada pada posisi yang penting dalam tatanan sistem hukum agraria Nasional. Namun dalam kenyataannya berbagai masalah muncul dalam menentukan dan mengaktualisasikan hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria Nasional (Sujana, Sudiatmaka, & Adnyani, 2020). Tanah adat itu sangat penting artinya bagi masyarakat Karo, karena tanah adat merupakan tanah milik bersama masyarakat adat yang harus dijaga keberadaannya dan merupakan sumber kehidupan bagi para pengguna tanah yang tersebut. Dengan perkataan lain tanah adat adalah tanah yang berada dalam lingkungan hak ulayat (tanah ulayat) dan bukan merupakan hak milik perseorangan. Di Tanah Karo tanah adat ini biasanya dikuasai oleh Penghulu (sekarang Kepala Desa) atau Sibayak atau biasa juga disebut dengan istilah "simantik kuta" yang artinya orang atau pihak yang pertama sekali mendirikan desa, mereka ini juga sering disebut dengan "Marga Tanah". Sebagaimana diketahui bahwa marga tanah adalah sebagai pendiri desa yang pertama. Sebagai suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan kelangsungan hidup sekaligus menjaga perkembangan serta pertumbuhan dari masyarakat persekutuan hukum tersebut, maka mereka tentu sangat memerlukan: (a) sumber- sumber alami yang menyediakan atau memberikan bahan-bahan bagi kepentingan hidupnya, di mana tanah merupakan pengandung sumber-sumber tersebut, sehingga tanah sebagai tempat tinggal dan sebagai pengandung
30 | Roy Andalan Pelawi sumber-sumber tersebut merupakan wilayah teritorial mereka (marga tanah) yang tidak boleh diganggu oleh pihak lain (pihak luar); (b) kebudayaan yang tumbuh dan dikembangkan oleh para anggota masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang tumbuh dan dikembangkan di dalam masyarakat tersebut terciptalah peraturan-peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban dalam usaha memanfaatkan dan mendayagunakan tanah seperti: (a) hak memungut hasil hutan; (b) diatur pula secara sedemikian rupa mengenai pemberian-pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat untuk membuka hutan di lingkungan masyarakatnya; (c) hak menggembalakan ternak di kawasan hutan yang ada di bawah persekutuan hukum. Norma ini merupakan norma yang sifatnya masih sederhana dan belum tertulis. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dari masyarakat itu, sifat yang sederhana tersebut makin lama makin disempurnakan, namun norma-norma tersebut masih bersifat longgar di mana pada waktu itu motivasinya adalah pemanfaatan tanah atau pendayagunaan tanah guna menjamin kelangsungan dan perkembangan hidup anggota masyarakat yang berada di bawah persekutuan hukum tersebut. Hak suatu persekutuan hukum atas tanah- tanah di sekitar lingkungannya dikenal dengan istilah hak ulayat yang merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah (Alting, 2011; Sulisrudatin, 2014). Di tanah Karo tanah ulayat ini pada saat sekarang lazim disebut dengan tanah kesain. Tanah kesain ini kekuasaan oleh masyarakat adat secara bersama-sama yang biasanya dipergunakan sebagai tempat penggembalaan ternak-ternak. Namun penguasaan akan tanah adat ini (tanah kesain) diawasi oleh marga tanah sebagai pendiri pertama dari desa itu. Hak ulayat tersebut menurut Van Vollenhoven seperti yang dikutip G. Kartasapoetra mempunyai arti yang cukup luas karena memberikan bermacam-macam hak kepada warga persekutuannya secara terjamin dan terlindungi, yaitu: (a) hak menggunakan tanah sebagai tempat tinggal (mendirikan rumah); (b) melakukan bercocok tanam dan mengumpulkan hasil hutan; (c) menggembalakan ternak pada tanah-tanah tertentu; dan (d) Berburu atau menangkap ikan. Dalam hal ini kepala persekutuan hukum sebagai pelaksana hak ulayat mengawasi serta membatasi gerak gerik para warganya agar tidak mencari keuntungan yang berlebih-lebihan dari tanah yang didayagunakan, dengan maksud dan tujuan agar warga lain dalam persekutuan hukum itu tidak dirugikan (Kartasapoetra, 1991). Di Tanah Karo dalam pengawasan penggunaan tanah adat tersebut marga tanah ini dibantu oleh pihak keluarga yakni anak beru, kalimbubu, serta seninanya (dalihan setelu). Sementara anggota masyarakat yang bukan berasal dari marga tanah hanya dapat mempunyai hak yang derajatnya di bawah hak milik. Hak ulayat ini tidak menutup pintu bagi orang-orang di luar persekutuan hukum yang berkeinginan untuk melakukan hak-hak seperti di atas, asal saja terlebih dahulu mereka meminta atau memperoleh izin dari kepala persekutuan. Desa Lingga terbagi dalam beberapa sub desa yang disebut kesain yang merupakan pembagian wilayah desa yang namanya disesuaikan dengan marga yang menempati wilayah tersebut. Nama-nama kesain di desa Lingga adalah: kesain Rumah Jahe, kesain Rumah Bangun, kesain Rumah Berteng, kesain Rumah Julu, kesain Rumah Mbelin, kesain Rumah Buah, kesain Rumah Gara, kesain Rumah Kencanen, kesain Rumah Tualah, ke semuanya merupakan kesain milik marga Sinulingga. Sedangkan untuk non marga Sinulingga hanya terdiri dari tiga bagian yaitu kesain Rumah Manik, kesain Rumah Tarigan, dan kesain Rumah Munte. Pemakaian nama-nama kesain masih dipakai hingga saat ini oleh sebagian penduduk. Saat ini seiring dengan pertumbuhan penduduk Desa Lingga telah terbagi dua ditinjau dari segi wilayah dan juga penyebutan oleh penduduk setempat dan penduduk desa sekitar yaitu Lingga Lama dan Lingga Baru. Lingga Lama atau sering juga disebut Desa Budaya Lingga adalah wilayah desa yang awal, sedangkan Lingga Baru merupakan desa bentukan pemerintah untuk merelokasi penduduk dan membentuk suatu bentuk perkampungan yang lebih tertata, awalnya wilayah ini dibuat untuk merelokasi perumahan penduduk yang dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian dan ketradisionalan Lingga Lama sebagai sebuah Desa Budaya. Di desa lingga terdapat tanah adat berupa hutan (disebut dalam Bahasa Karo adalah kerangen yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari) (Kaban, 2004). Kerangen tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu: a) Kerangen Sanka Ndareh, yaitu hutan yang terletak di desa Lingga seluas kurang lebih 2 (dua) hektar merupakan hutan milik desa Lingga yang berada di bawah pimpinan kepala desa. Pemanfaatan utama hutan ini adalah sebagai sumber utama mata air di desa Lingga yang disalurkan ke pemandian umum yang disebut tapin. Setiap orang dilarang menebang/mengambil pohon yang berada di dalam kawasan kerangen Sanka Ndareh. Selain kayu, di dalam hutan ini terdapat rotan, bambu, tumbuh-tumbuhan untuk obat tradisional. Masyarakat hanya diizinkan mengambil tanaman obat-obatan, selain itu dilarang oleh kepala desa. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengambil bambu dan kayu di dalam hutan ini akan dikenakan sanksi melalui musyawarah mufakat (runggu) dan apabila tidak menimbulkan efek jera
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal | 31 maka akan di usir keluar dari desa Lingga selama waktu yang ditentukan (minimal 1 (satu) tahun) atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. b) Selain itu terdapat 12 kerangen milik masing-masing kesain di Desa Lingga. Kesain adalah bagian dari desa (sub desa) yang dipimpin oleh masing-masing pemimpinnya, kerangen kesain ini dimanfaatkan oleh setiap anggota masing-masing kesain desa dan anggota kesain lain dilarang memasuki wilayah kerangen ini tanpa izin dari pemimpin kesain. Hutan (kerangen) milik kesain adalah: 1) Kesain Sinulingga Rumah Gara, memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Gara seluas 2 (dua) hektar yang dipimpin oleh Bapak Matahari Sinulingga sebagai kepala kesain; 2) Kesain Rumah Tualah memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Tualah" seluas 3 (tiga) hektar yang dipimpin oleh Bapak Mengket Sinulingga kepala kesain; 3) Kesain Rumah Kencanen memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Kencanen seluas 2 (dua) hektar yang dipimpin oleh Bapak M. Yahmin Sinulingga sebagai kepala kesain; 4) Kesain Rumah Bangun, memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Bangun seluas 3 (tiga) hektar yang dipimpin oleh Bapak Bison Sinulingga sebagai kepala kesain; 5) Kesain rumah Jahe, memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Jahe seluas 2 (dua) hektar yang dipimpin oleh bapak Paguh Sinulingga sebagai kepala kesain; 6) Kesain Rumah Berteng, memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Berteng seluas 3 (tiga) hektar yang dipimpin oleh bapak Giatta Sinulingga sebagai kepala kesain; 7) Kesain Rumah Mbelin, memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Mbelin seluas 3 (tiga) hektar yang dipimpin oleh bapak Cap Sinulingga sebagai kepala kesain; 8) Kesain Rumah Buah, memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Buah seluas 1 (satu) hektar yang dipimpin oleh bapak Nasrin Sinulingga sebagai kepala kesain; 9) Kesain Rumah Silebe Merdang, memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Silebe merdang seluas 1 (satu) hektar yang dipimpin oleh bapak Mbantu Sinulingga sebagai kepala kesain; 10) Kesain Rumah Tarigan, memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Tarigan seluas 3 (tiga) hektar yang dipimpin oleh bapak Muria Tarigan dan Mustafa Tarigan sebagai pemimpin kesain; 11) Kesain Rumah Manik memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Manik seluas 2 (dua) hektar yang dipimpin oleh bapak Panen Manik sebagai pemimpin kesain; dan 12) Kesain Rumah Munte memiliki hutan yang dinamakan Kerangen Rumah Munte seluas 1 (satu) hektar yang dipimpin oleh bapak Ramli Munte sebagai pemimpin kesain. Masyarakat Desa Sukamaju mengakui tanah ulayat yang dinamakan Payariman yang terletak di wilayah/daerah desa Sukamaju maka, lahan tersebut dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat desa Sukamaju. Penguasaan lahan tersebut sudah terlaksana sebelum dan sesudah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara turun menurun dan tidak ada silang sengketa tanah antar masyarakat desa. Untuk memelihara lahan tersebut menurut hukum adat dilaksanakan oleh simantek kuta sehingga simantek kuta mempunyai wewenang atas tanah ulayat/ lahan dan sumber alam lainnya mencakup menyelenggarakan penggunaan tanah, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah, di mana hukum adat yang diterapkan oleh simantek kuta sangat dijunjung tinggi dan sangat dihormati oleh semua pihak baik perorangan maupun kelompok masyarakat pada zaman itu. Payariman adalah areal/wilayah desa Sukamaju (lokasi penanaman pohon pinus oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Tanah Karo), oleh nenek moyang dan atau orang tua di zaman itu dijadikan lahan peternakan kerbau dan lembu yang disebut perjalangen. Untuk menjadikan suatu Perjalangen maka puluhan warga masyarakat desa Sukamaju antara lain Marim Perangin-angin (saksi hidup), Rasita Sembiring (Alm), Lama Perangin angin (Alm), Reh Perangin- angin (Alm), Kembaren Sembiring (Alm), Cap Ginting (Alm) dan masyarakat bergotong royong untuk membuat pagar atau pembatas, dan saluran air parit. Setelah berbulan-bulan bergotong royong dengan susah payah, maka suatu ketika perjalangen tersebut selesai dibangun, baik saluran air/parit untuk pengadaan air keperluan ternak kerbau lembu maupun pagar/pembatas. Pagar/pembatas yang dibuat di Gerat Silembu dengan kawat sepanjang lebih kurang 60 meter sebelah timur laut yang berbatasan dengan desa Kacinambun dan sebelah timur desa Lau Riman serta sebelah selatan mengandalkan Hutan Lindung. Tujuan membuat pagar/pembatas agar nantinya ternak kerbau yang ada di dalam lokasi jangan sampai keluar dari areal perjalangen tersebut. Pada awalnya hanya beberapa ekor ternak kebau dan lembu milik masyarakat desa Sukamaju yang dipelihara di areal perjalangen tersebut. Melihat lokasi perjalangen ini sangat luas maka ternak kerbau dan lembu selain milik warga desa Sukamaju juga milik orang lain (lain desa/daerah) akan tetapi warga masyarakat desa Sukamaju yang memeliharanya yang disebut si ermakan. Si ermakan artinya
32 | Roy Andalan Pelawi memelihara ternak kerbau/lembu baik miliknya maupun milik orang lain. Jika milik orang lain yang dipelihara oleh si ermakan maka dibuat suatu kesepakatan dengan bagi hasil (perjanjian tersendiri). Ternak kerbau/lembu berkembang biak, di mana induk melahirkan anak setiap tahun begitu seterusnya. Walaupun ternak kerbau/lembu berkembang biak, akan tetapi tidak kekurangan pakan rumput karena didukung dengan luas areal 1.000 Ha dan tidak kekurangan air karena terdapat saluran air/parit sepanjang areal. Pemeliharaan ternak dilakukan secara alami, di mana ternak kerbau/lembu dilepas begitu saja di areal Payariman tersebut tanpa ada kandangnya, akan tetapi oleh pemiliknya masing-masing (si ermakan) ternak kerbaunya terlatih supaya berkelompok, sehingga kelompok ternak kerbau/lembu satu dengan kelompok yang lain terpisah. Setiap kelompok ternak kerbau/lembu menandakan satu pemiliknya (si ermakan). Masing-masing kelompok ternak kerbau sangat familiar dengan pemilik (si ermakan). Maksudnya dari kejauhan si ermakan dapat memanggil kelompok ternak kerbau/lembu tersebut dengan sebutan kode masing- masing misalnya si ermakan memanggil gunduk, maka kelompok ternak tersebut akan datang. Hasil ternak kerbau/lembu itu terlihat peningkatan taraf hidup ekonomi warga masyarakat desa Sukamaju terbukti bahwa dari hasil ternak kerbau/lembu dan ditambah dengan hasil bumi yang lainnya, maka banyak anak sekolah dari desa Sukamaju melanjutkan pendidikan ke kota-kota di Sumatera Utara dan beberapa orang ke Pulau Jawa saat itu. Pada zaman itu tidak ada silang sengketa lahan tersebut antara warga dan warga desa sekitarnya. Peran Simantek Kuta dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kerangen Kesain Tarigan di Desa Lingga Sengketa tanah adat di Desa Lingga yaitu saling klaim sebagai yang berhak atas pemanfaatan dan pengelolaan tanah adat kerangen kesain Tarigan antara Muria Tarigan dan Mustafa Tarigan. Menurut Muria Tarigan, kerangen kesain Tarigan adalah milik persekutuan masyarakat adat kelompoknya dan melarang kelompok Mustafa Tarigan untuk memanfaatkan kerangen kesain Tarigan tersebut. Sementara pihak dari Mustafa Tarigan mengklaim bahwa kelompoknya juga berhak memanfaatkan kerangen kesain Tarigan tersebut. Menurut Ketua Adat Karo pengaturan penyelesaian sengketa tanah adat tersebut berdasarkan hukum adat Karo. Bahwa setelah mengetahui kasus tersebut sebagai Ketua Lembaga Adat Karo melakukan beberapa tindakan, yaitu: (a) Ketua adat dan tokoh pemuka agama dan juga tokoh masyarakat setempat melakukan musyawarah kemudian diputuskan penyelesaian sengketa tanah adat kerangen kesain Tarigan ini diselesaikan melalui jalur adat; (b) Ketua adat mengondisikan suasana warga agar tetap kondusif; (c) Ketua adat mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan jalan terbaik. Kepala adat dan tokoh masyarakat melakukan persiapan pendahuluan untuk memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak agar dapat berdamai. Setelah itu baru dilakukan proses purpur sage di jambur yang telah dipilih dengan beberapa tahapan berikut ini: (a) Ketua adat dan tokoh agama desa Lingga melakukan musyawarah untuk menentukan cara penyelesaian sengketa tanah adat; (b) Kepala adat menentukan waktu dan tempat diadakannya purpur sage; (c) Kepala adat dan tokoh agama desa Lingga mengundang keluarga dan para pihak yang berselisih; (d) Setelah para pihak dan keluarganya hadir, ketua adat memberikan penjelasan kepada keluarga dan pihak yang berselisih mengenai hukum adat Karo yakni apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenakan sanksi adat yaitu berupa denda dan memberi makan warga kampung tempat terjadinya sengketa, para pihak keluarga membiayai upacara adat purpur sage secara keseluruhan; (e) Para tokoh masyarakat dan tokoh adat mengarahkan para pihak yang berselisih untuk berdamai. Setelah tahapan di atas, kedua pihak sepakat untuk berdamai dan siap menerima sanksi berdasarkan hukum adat Karo; (f) Melakukan sebuah acara adat yang dianggap mampu menyelesaikan sebuah pertikaian dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pihak yang bertikai maupun masyarakat lainnya. Acara adat itu disebut dengan purpur sage. Purpur sage adalah metode perdamaian ala masyarakat Karo, dilakukan apabila ada pihak yang bertikai atau berselisih paham, baik orang-perorang dalam satu keluarga atau dengan lainnya, ataupun antar keluarga, kelompok (organisasi), kesain ataupun kuta (daerah), maupun negara (kenjurun/urung ataupun kesebayaken), yang di mana pertikaian itu telah berlangsung cukup lama dan mengganggu ketenangan baik fisik, pikiran, hati, maupun roh-roh leluhur dan belum ditemukan kata sepakat untuk berdamai. Sehingga, dianggap perlu dilakukan musyawarah perdamaian agar situasi ini dapat kembali membaik dan jika telah ada kata sepakat maka dilaksanakanlah purpur sage sebagai suatu pertanda jalan damai telah ditemukan serta dikukuhkan dalam satu upacara adat yang sakral. Bagi masyarakat Karo, upaya yang dapat dilakukan untuk merangkai kembali hubungan baik sebagai upaya perdamaian (rekonsiliasi) adalah purpur sage. Menurut Sada Kata Ginting Suka, purpur mengandung arti membuang suatu hal yang
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal | 33 tidak baik dan juga tidak berguna. Sedangkan sage mengandung arti diratakan. Berdasarkan pemahaman ini, purpur sage diartikan sebagai upacara perdamaian antara orang-orang yang berkonflik menurut suku Karo. Misalnya mendamaikan perselisihan antara sesama anggota keluarga, atau antara orang seorang dengan orang lainnya, perselisihan antar kampung dan juga dalam hal perdamaian antara suami istri yang sedang mengalami perselisihan keluarga. Untuk pelaksanaannya harus dihadiri oleh sangkep nggeluh dari masing-masing pihak. Dalam mengupayakan perdamaian, terlebih dahulu diadakan musyawarah (runggu) antara pihak yang berselisih dengan disaksikan oleh masing-masing sangkep nggeluhnya. Tujuan dari upacara ini adalah untuk mengadakan perdamaian ataupun pemulihan keadaan yang telah terganggu karena adanya perselisihan tersebut. Perdamaian yang dimaksud tidak semata bersifat duniawi, akan tetapi juga bersifat religius, yakni menentramkan "tendi" atau "roh". Dalam hal upaya untuk mengatasi konflik menurut suku Karo, purpur sage dilaksanakan kedua belah pihak dengan melakukan runggu yang disaksikan oleh sangkep nggeluh dari kedua belah pihak. Setelah ada kata sepakat tentang segala hal yang akan dilakukan dalam purpur sage maka acara dapat dilanjutkan. Adapun acara yang dilaksanakan dalam purpur sage antara lain: a) Persada Man, "Persada man" artinya makan bersama. Persada man merupakan upacara perdamaian di mana pihak yang bertikai makan bersama pada satu wadah (biasanya pinggan/piring) yang sama. Lauknya adalah manuk sangkep, yakni ayam yang digulai secara khusus dan seluruh bagian tubuhnya masih utuh dan juga sebutir telur ayam yang direbus. b) Nunggahken Lau Simalem-malem, "Nunggahken" artinya meminumkan, menyuapkan ataupun menyulangkan. "Lau" artinya air. Si malem-malem artinya penuh kedamaian. Nugahken lau si malem-malem terkadang disebut juga sebagai nunggahken lau erpagi-pagi. Kata "erpagi-pagi" artinya saat pagi hari. Nunggahken lau erpagi-pagi yaitu upacara perdamaian dengan cara saling menyuapkan, ataupun saling menyulangkan air yang telah diambil pada pagi hari yang membawa perdamaian. Kedua belah pihak yang bertikai saling nunggahken lau yang di mana air yang dipakai adalah bunga lau, yakni air yang diambil dikala masih bersih/suci (air yang masih pertama kali dipergunakan saat itu) di saat pagi benar, saat pancuran ataupun sungai belum ada yang mempergunakan. c) Nabei, dalam bahasa Karo berarti memakaikan, yaitu memakaikan uis adat (kain/pakaian adat Karo) lengkap kepada pihak kalimbubu (tegun/ kelompok yang dihormati dan jadi panutan dalam kekeluargaan Karo). d) Putar Dareh, yaitu darah orang yang paling memiliki kesalahan dituangkan dan diusapkan pada dahi seluruh penduduk kampung. Biasanya, hal ini dilakukan pada pertikaian besar yang sampai menghilangkan nyawa ataupun setidaknya mengganggu ketenteraman masyarakat umum, sehingga putar dareh perlu dilakukan. Putar dareh ataupun sering juga disebut gancih dareh, adalah upacara perdamaian yang di mana darah orang yang bersalah harus ditumpahkan. Darah dibayar dengan darah, berani berbuat haruslah berani bertanggungjawab. Siapa yang menyulut api, maka darahnyalah ditumpahkan untuk menyiram memadamkan api tersebut agar tendi-tendi seluruh isi kuta menjadi tenteram kembali (Purba, 2000). Sebelum upacara purpur sage dilakukan, terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan runggu yang disaksikan sangkep nggeluh dari masing-masing pihak. Setelah ditemukan kata sepakat tentang segala hal dalam pelaksanaan purpur sage, maka upacara ini telah dapat dilaksanakan. Membuka percakapan pada saat dilaksanakannya upacara purpur sage, tegun (pihak) Anak Beru mengutarakan maksud Kalimbubu-nya (yang bertikai) untuk melaksanakan upacara purpur sage, setelah ada temu kata, maka disaksikan oleh seluruh yang hadir dilakukan Persada Man, Nunggakken Lau Erpagi-Pagi, Nabei, ataupun Putar Dareh duduk di atas amak mentar (tikar putih) yang telah dibentangkan. Yang bersalah kemudian menceritakan ataupun lebih tepatnya mengakui segala perbuatannya dan dilanjutkan dengan meminta maaf kepada seluruh yang hadir. Selanjutnya orang yang hadir diawali oleh tegun kalimbubu memberikan maaf namun diawali dengan kata-kata nasehat dan tidak jarang juga memarahi yang bersalah. Setelah selesai, maka dilakukanlah makan bersama dengan seluruh yang hadir saat itu yang biasanya memotong kerbau atau lembu, ataupun babi (Kaban, 2016). Pihak Muria Tarigan dan Mustafa Tarigan menghormati hasil musyawarah adat dan sepakat terhadap keputusan ketua adat dan tokoh masyarakat yang memutuskan pihak Muria Tarigan dan Mustafa Tarigan berhak atas pemanfaatan tanah adat kerangen kesain Tarigan. Lagu purpur sage diciptakan oleh Djaga Depari pada pertengahan tahun 1960. Beliau berpesan bukan kepada perorangan, bukan pula ditujukan kepada lawan, tetapi beliau berpesan secara umum, tidak kasar dengan menggunakan alam dan isinya sebagai jembatan penghubung. Kekecewaan hatinya, dia tuangkan ke dalam sebuah lagu yang diberi judul purpur sage, dari kutipan lirik lagu tersebut dapat kita pahami, betapa beliau berpesan kepada kita semua agar tetap kompak dan bersatu.
34 | Roy Andalan Pelawi Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Sukamaju Pada tahun 1975 pemerintah membuat program tentang penghijauan penanaman pohon pinus di Kabupaten Karo termasuk di lokasi Payariman desa Sukamaju. Menurut pemerintah saat itu bahwa di lokasi Payariman itu adalah lahan terlantar/kosong, sehingga terdaftar menjadi lahan proyek, atau sengaja lahan itu dihutankan tanpa memedulikan kepentingan masyarakat Desa Sukamaju. Penanaman pinus dimulai dari areal desa Lau Riman dan sudah berlangsung beberapa bulan, ketika sampai ke areal Payariman (perbatasan) penanaman pinus terus dilanjutkan. Sementara di areal tersebut masih terdapat ratusan ekor ternak kerbau dan lembu milik masyarakat desa Sukamaju, sehingga beberapa orang si ermaken mempertanyakan hal tersebut kepada pekerja penanaman hutan pinus. Beberapa hari kemudian Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Tanah Karo dari Pematang Siantar yaitu Abdul Sani Lubis datang ke desa Sukamaju (Talinkuta) untuk bermusyawarah dengan Simantek Kuta dan masyarakat desa Sukamaju. Abdul Sani Lubis menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu melaksanakan program penghijauan/penanaman pinus di lokasi Payariman. Melalaui musyawarah tersebut akhirnya dapat suatu kesepakatan yaitu: (a) penghijauan/penanaman pinus di lokasi Payariman dapat diteruskan; (b) ternak kerbau dan lembu yang ada di lokasi dikeluarkan secara bertahap oleh pemiliknya; dan (c) menanam pinus (upahan) dianjurkan dari masyarakat desa Sukamaju. Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 bertempat di jambur (losd) desa Sukamaju dilaksanakan musyawarah desa dihadiri oleh masyarakat desa Sukamaju. Hasil dari musyawarah desa tersebut antara lain mengusulkan agar simantek Kuta memproses pengembalian tanah ulayat di lokasi Payariman seluas 800 Ha milik desa Sukamaju untuk melakukan musyawarah dengan instansi terkait. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Simanteki Kuta mengajak perangkat desa beserta tokoh masyarakat adat menghadap ke kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Karo guna proses pengembalian tanah ulayat tersebut. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 bertempat di ruang rapat Dinas Kehutanan Kabupaten Karo, Kabanjahe dilakukan pertemuan dengan pihak masyarakat desa Sukamaju dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo dan dihadiri oleh camat Kecamatan Tigapanah dan pihak-pihak terkait, yaitu: (a) pihak masyarakat desa Sukamaju, yaitu: (1) Bahagia Ginting (Kepala Desa), (2) Lidia br Ginting (Sekretaris desa), (3) Beter Ginting (Wakil Ketua BPD), (4) Mawan Ginting (ahli waris Simantek Kuta), (5) Murni Sembiring (ahli waris Simantek Kuta), (6) Saksi Ginting (tokoh masyarakat), (7) Ngumput Sembiring (tokoh Masyarakat), (8) Timbul Sembiring (tokoh adat), (9) Lepan Ginting (mewakili simantek kuta), (10) Samuil Perangin-angin (mewaliki simantek kuta); (b) Pihak Dinas Kehutanan: (1) Ir. Martin Sitepu (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Karo), (2) Sembiring (staf Dinas Kehutanan Kabupaten Karo), (3) Barus (staf Dinas Kehutanan Kabupaten Karo), (4) Sinulingga (staf Dinas Kehutanan Kabupaten Karo); (c) Pihak Kecamatan yaitu Camat Tigapanah Aswin Ginting, S.E; (d) Pihak independen yaitu S. Siregar selaku pengamat. Pertemuan tersebut beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Karo antara lain sebagai berikut: (a) Surat Perjanjian tertanggal 10 Juli 1975 data/dokumennya tidak ada di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Karo dan surat atau dokumen yang terdapat di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Karo adalah surat tahun 1960 dan surat tahun 1975 dan bunyinya bukan seperti dalam surat perjanjian pemohon; (b) Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Karo akan menjalin komunikasi dengan instansi yang terkait untuk menemukan dokumen tersebut, karena pada fotokopi yang dilampirkan tersebut terbubuh tandatangan Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Tanah Karo, Camat Tigapanah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo serta Kepala Kampung Sukamaju (kini Kepala Desa Sukamaju); (c) Hal ini dilakukan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Karo agar masyarakat desa Sukamaju jangan terlalu cepat mengasumsikan bahwa kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Karo tidak menyimpan data atau dokumen dan atau sengaja untuk mengelabuhi atau membohongi masyarakat; (d) Dinas Kehutanan Kabupaten Karo menjelaskan bahwa apabila tidak ditemukan surat perjanjian tertanggal 10 Juli 1975 tersebut, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Karo tidak dapat memprosesnya ke tingkat lebih tinggi; (e) Apabila masyarakat desa Sukamaju tidak puas dengan kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Karo, tidak tertutup kemungkinan diproses melalui jalur hukum atau ke tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta. Berdasarkan penjelasan dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Karo pihak masyarakat desa Sukamaju menanggapi sebagai berikut: (a) Tanggal 8 Desember 1960 terdapat Berita Acara Kebulatan yang di keluarkan di Merek Situnggaling yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Karo, Wedana Kewedanaan Kabanjahe beserta beberapa Kepala Kampung yang lain, menurut penilaian kami tidak ada hubungan dan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah adat/ulayat di Payariman Desa Sukamaju. Jika tanah adat/ulayat desa Sukamaju dimasukkan ke dalam peta berarti itu bukan persetujuan masyarakat desa Sukamaju; (b) Tanggal 31 Maret 1975 terdapat Berita Acara tentang penyerahan tanah kosong seluas kurang lebih 263,25 Ha oleh Kepala Kampung Lau Riman dan Kepala Kampung Sukamaju terdiri dari Kampung Lau Riman seluas 67 Ha, dan Kampung Sukamaju seluas 196,25 Ha.
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal | 35 Tanah ulayat desa Sukamaju seluas 196,25 Ha diganti rugi oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Tanah Karo sebesar Rp. 147.187,50,- (seratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh lima puluh rupiah). Uang ganti rugi tersebut digunakan untuk membangun jambur (losd) desa Sukamaju. Dari ganti rugi tersebut di atas membuktikan bahwa lokasi di Payariman adalah benar tanah ulayat milik masyarakat desa Sukamaju; (c) Pada lokasi Payariman tersebut, selain yang sudah diganti rugikan seluas (263,25- 67-196,25 Ha), masih mempunyai tanah ulayat seluas 800 Ha milik masyarakat desa Sukamaju; dan (d) Masyarakat desa Sukamaju menganjurkan pohon pinus segera ditebang, karena dipandang dari kejauhan bahwa daun pinus sudah kelihatan menguning/kering, mungkin akibat usianya sekitar 40 tahun atau karena akibat penderesan getah dan diprediksi hanya bertahan sekitar satu atau dua tahun. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2015 bertempat di ruang tamu kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo Mawan Ginting, Selamat Ginting, Murni Sembiring dan Samuil Perangin-angin atas nama masyarakat desa Sukamaju menghadap Terkelin Berahmana, S.H., selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo dan dihadiri oleh Martin Sitepu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Karo. Dalam pertemuan pihak masyarakat desa Sukamaju mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya untuk pengembalian tanah ulayat di Payariman desa Sukamaju yang sudah habis jangka waktu pakai oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Tanah Karo (Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dengan menunjukkan Surat Perjanjian tertanggal 10 Juli 1975. Tanggapan dari Terkelin Berahmana, S.H., antara lain: (a) Sesuai dengan bunyi surat perjanjian hak pakai tersebut, dilakukan komunikasi dengan instansi yang terkait dan (b) Apabila ada kendala, maka Pemerintah Kabupaten Karo siap memberikan penjelasan. Tanggal 30 Juli 2016 dilaksanakan musyawarah yang dipimpin langsung oleh Cory Sriwati Sebayang selaku Wakil Bupati Kabupaten Kaaro dan dihadiri oleh Simanteki Kuta, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat, Sekdes selaku Pj. Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa dan masyarakat desa Sukamaju serta Muspida dan Muspika Kabupaten Karo bertempat di jambur (losd) desa Sukamaju. Masyarakat desa Sukamaju memohon kepada Bupati Kabupaten Karo agar dapat memberikan rekomendasi untuk kelengkapan dokumen yang akan di ajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta guna pengembalian tanah ulayat desa Sukamaju di Lokasi Payariman seluas 800 Ha yang ditanami pohon pinus oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Tanah Karo. Masyarakat desa Sukamaju berharap agar masyarakat dapat membuka lahan pertanian untuk bercocok tanam guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Menurut mereka cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (contentinus). Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui Lembaga hakim perdamaian yang mana hakim tersebut sebagai mediator dan fasilitator. Demikian pula di Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Runggun sebagai lembaga perundingan adat dapat dibedakan kepada tiga bentuk. Pertama, runggun jabu, runggun yang membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kekerabatan. Kedua, runggun adat, yaitu suatu runggun yang membicarakan masalah-masalah yang menyangkut adat istiadat. Ketiga runggun kuta, yaitu suatu runggun yang membicarakan masalah-masalah kepentingan bersama warga masyarakat kuta atau desa (Lubis & Siburian, 2021). Runtung mengatakan bahwa kecenderungan menempuh cara-cara penyelesaian sengketa alternatif di kalangan orang-orang Batak Karo kota hingga saat ini masih tetap kuat dan selalu menjadi cara utama bagi penyelesaian sengketa di antara mereka. Tidak hanya dalam sengketa keperdataan saja, tetapi dalam sengketa yang terjadi sebagai akibat peristiwa pidana. Penyelesaian sengketa alternatif merupakan bagian dari budaya masyarakat Karo. Menurut Rahngena Purba dalam pidato pengukuhannya selaku Guru Besar USU mengatakan bahwa, penyelesaian sengketa melalui lembaga musyawarah adat (Runggun) dan perdamaian desa dirasakan lebih aspirasi terhadap kesadaran hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya cenderung dapat membimbing ke arah terciptanya suasana yang tertib, aman dan harmonis (rukun) di dalam masyarakat. Kekuatan keputusan lembaga adat (runggun) sangat tergantung pada prosesnya yang menempuh jalur musyawarah dan mufakat yang dibimbing oleh suasana kekeluargaan sebagai landasannya (Lestari, 2013). Runggun dalam masyarakat Karo mempunyai makna yang luas tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah saja, oleh karena itu tidaklah etis untuk mendefinisikan runggun sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar masyarakat adat Karo. Runggun baik dalam kegunaannya sebagai lembaga penyelesaian masalah maupun dalam kegunaannya yang lain tetap memiliki susunan yang sama yaitu adanya kalimbubu, anak beru, dan senina yang diwujudkan dalam konsep sangkep si telu. Menurut Runtung, dibandingkan dengan forum masyarakat mufakat lainnya
36 | Roy Andalan Pelawi maka runggun mempunyai beberapa ciri khas yang penting yaitu: (a) Runggun itu adalah merupakan musyawarah sangkep si telu secara lengkap, yang berarti para peserta runggun harus dapat mencerminkan wakil-wakil dari masing- masing kelompok kekeluargaan senina, anak beru, dan kalimbubu. Suatu runggun tidak akan dimulai apabila salah satu dari kelompok tersebut belum terwakili; (b) Dalam forum runggun hanya orang-orang yang telah menikah (kawin) saja yang dimintakan pendapatnya. Proses diadakannya runggun pada umumnya sama adalah dimulai dengan adanya niat/keinginan para pihak untuk membawa permasalahan ke runggun, niat ini kemudian didiskusikan dengan anak beru terdekat untuk menentukan waktu dan tempat diadakannya runggun serta permasalahan apa yang akan disampaikan di runggun nanti. Setelah diskusi dengan anak beru selesai, maka anak beru kemudian memanggil anak beru lain untuk menginformasikan rencana diadakannya runggun dan berbagi tugas mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk diadakannya runggun. Setelah persiapan selesai maka anak beru akan mengundang kalimbubu dan senina agar datang untuk runggun. Sebelum memulai runggun biasanya akan diadakan acara makan terlebih dahulu. Setelah acara makan selesai, kalimbubu akan membuka percakapan dengan bertanya tujuan mereka diundang dalam runggun yang kemudian akan dijawab oleh anak beru yang diwakili oleh anak beru cekoh baka. Baik kalimbubu, anak beru, dan senina akan mempunyai pembicaranya masing-masing. Acara runggun pada umumnya akan dipandu oleh anak beru cekoh baka. Herman Slaats dan Karen Portier mendeskripsikan tugas anak beru, senina, dan kalimbubu dalam runggun yaitu: (a) Kelompok senina menjelaskan permasalahan yang akan didiskusikan dan menilai masukan yang diajukan untuk menyelesaikan masalah; (b) Kelompok anak beru berkewajiban memberikan cara-cara penyelesaian masalah dan (c) Kelompok kalimbubu menyetujui masukan yang diajukan kepada mereka. Kebanyakan runggun untuk menyelesaikan permasalahan akan diadakan pada sore hari. Runggun berdasarkan jenis masalah yang didiskusikan terbagi atas 2 (dua) yaitu: (a) Runggun yang membicarakan masalah bukan sengketa dapat berupa runggun untuk membicarakan berbagai persiapan pelaksanaan pesta adat perkawinan (erdemu bayu), masuk rumah baru (mengket rumah), menabalkan nama anak yang baru lahir (erbahan gelar), memutuskan tanggal pelaksanaan pesta tahunan (kerja tahun), membicarakan berbagai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa dan lain-lain dan (b) Runggun yang membicarakan penyelesaian sengketa adalah runggun yang membicarakan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat baik sengketa keluarga, sengketa antar sesama warga desa, sengketa antar warga desa yang satu dengan warga desa yang lain. SIMPULAN Bahwa kedudukan Simantek Kuta sebagai pemimpin kuta berdasarkan sistem pemerintahan masyarakat adat suku Karo digantikan oleh sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa, serta ketentuan- ketentuan adat istiadat yang masih berlaku, maka secara otomatis semua kesatuan pemerintahan desa yang disebut marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya. Akibatnya setiap kuta pada masyarakat karo dipimpin oleh Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di kuta. Bahwa pada masyarakat adat suku Karo mengenal keberadaan masyarakat adat terhadap tanah adat atau tanah ulayat yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Hubungan hukum Simantek Kuta dengan tanah adat atau tanah ulayat adalah sebagai pemimpin bersama-sama kepala desa dalam pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah adat atau tanah ulayat masyarakat adat suku Karo dan apabila melanggar ketentuan-ketentuan adat dalam pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah adat atau tanah ulayat akan dikenakan sanksi adat melalui proses musyawarah yang disebut runggu. Peran Simantek Kuta dalam penyelesaian sengketa tanah adat atau tanah ulayat pada masyarakat suku Karo adalah sebagai pemimpin dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat atau tanah ulayat menurut hukum adat suku Karo. Adapun proses penyelesaian sengketa tanah adat atau tanah ulayat menurut hukum adat Karo adalah dengan cara purpur sage yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk merangkai kembali hubungan baik sebagai upaya perdamaian (rekonsiliasi) dan runggu adalah merupakan musyawarah sangkep si telu secara lengkap, yang berarti para peserta runggun harus dapat mencerminkan wakil-wakil dari masing-masing kelompok kekeluargaan senina, anak beru, dan kalimbubu.
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal | 37 REFERENSI Abdurrahman, M. (2009). Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press. Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). Jurnal Dinamika Hukum, 11(1). Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bagian-bagian dari Suatu Kuta. (2022, February 10). Retrieved May 19, 2023, from mejuahjuah.id website: Bangun, R. (1989). Mengenal Orang Karo. Jakarta: Yayasan Pendidikan Bangun. Brahmo, P. (1981). Karo dari Jaman ke Jaman Jilid I. Medan: Yayasan Masa. Bungin, B. (2005). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persadam. Damanik, E. L. (2019). Gugung dan Jehe: Pembelahan Etnik Karo di Sumatrea Utara. Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya, 3(1), 1-32. Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press. Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat. Jurnal Legislatif, 4(1), 79-92. Erika, E. (2018). Konflik Pembebasan Lahan Di Wilayah Tanah Adat Masyakarat Hukum Adat Dalam Konsensi Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2). Faisal, S. (2003). Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ginting, M. U. (2013). Adat Karo Sirulo: Tuntunan Praktis Adat Istiadat Karo Jilid I. Medan: BPK Gunung Meriah. Gubsu Tebang Perdana 180 Ha Hutan Untuk Lahan Pertanian Pengungsi Sinabung. (2015, June 25). Handoko, W. (2004). Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif. Jakarta: Thafa Media. Harsono, B. (2006). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan. Jakarta: Djambatan. Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. Jurnal Hubungan Internasional, 7(2). Ikhsan, E. (2016). Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ismi, H. (2012). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1). Kaban, M. (2004). Keberadaan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah di Tanah Karo (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan. Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. Mimbar Hukum, 28(3), 453- 465. Kartasapoetra, A. G. (1991). Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Jakarta: Rineka Cipta. Konflik Tanah Adat Surbakti Mergana di Kabupaten Karo Melawan PTPN Memasuki Babak Baru. (2021, September 23). Retrieved May 19, 2023, from website: Lamusu, A. (2015). Pengadilan Melalui Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Lex Administratum, 3(1). Retrieved from Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2). Lubis, M. S. Y., & Siburian, P. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Batak Karo (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Masyarakat Desa Kacinambun Tancapkan Plank "Tanah Ini Milik Adat/Ulayat" di Puncak 2000 Siosar. (2021, September 6). Masyarakat Desa Portibi Lama Akan Pertahankan Tanah Ulayat Milik Mereka. (2021, March 8). Retrieved May 19, 2023, from website: Mauludin, N. A. (2022). Eksistensi Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Unizar Law Review (ULR), 5(1). Milles, M. B., & Hubermen, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif (Tjetjep Rosjidi, Trans.). Jakarta: UI Press. Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Reference. Nasution, M. A. (2007). Efektifitas Lembaga Legislatif Desa dalam Pengambilan Kebijakan di Desa Malasin (Studi Komparatif Antara Lembaga Musyawarah Desa Periode 1996- 2001 dengan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2004-2010) (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan. Nawawi, H. (1983). Metode Penelitian Deskriptif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2). Perangin Angin, A. F. (2016). Sejarah Dan Peninggalanrumah Adat Karo Di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo (Skripsi). Universitas Negeri Medan, Medan.
38 | Roy Andalan Pelawi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. , Pub. L. No. 9, peraturan.bpk.go.id (2015). Indonesia: BN Tahun 2015 No 742; Jdih.Atrbpn.go.id; 9 Hlm. Perret, D. (2010). Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 81-124. Prinst, D. (2004). Adat Karo. Medan: Bina Media Perintis. Proses Berdirinya Kuta. (2021, December 29). Retrieved May 19, 2023, from mejuahjuah.id website: Purba, R. (2000). Lembaga Musyawarah Adat (Runggun) dan Perdamaian Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Tanah Karo (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan. Putro, B. (1981). Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman. Medan: Ulih Saber. Raharjo, S. (2005). Metode Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(1). Simangunsong, F. (2014). Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum. Jurnal Ratu Adil, 3(2). Retrieved from Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2). Sinar, T. L. (2006). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang. Soekanto, S. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Soekanto, S. (2017). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Soyomukti, N. (2010). Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis. Yogyakarta: Arruzz Media. Suacana, I. W. G., Wiratmaja, I. N., & Sudana, I. W. (2022). Perkembangan Dualitas Pemerintahan Desa di Bali. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(3). Sujana, K. A., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(2), 114-123. Sulastriyono. (2014). Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat. Jurnal Media Hukum, 21(2). Sulisrudatin, N. (2014). Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam implementasi Hukum Agraria. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 4(2). Sumardjono, M. S. W. (2006). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas. Sutono, A. (2015). Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional. CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1). Undang-undang (UU) tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. , Pub. L. No. 19, peraturan.bpk.go.id (1965). Indonesia: LN. 1965/ No. 84 , TLN NO. 2779 , LL SETNEG: 36 HLM. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Desa. , Pub. L. No. 5, peraturan.bpk.go.id (1979). Indonesia: LN. 1979/ No. 56, TLN NO. 3153, LL SETNEG: 16 HLM. Undang-undang (UU) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. , Pub. L. No. 5, peraturan.bpk.go.id (1960). Indonesia: LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG: 17 HLM. Wowor, F. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. Lex Privatum, 2(2). Retrieved from Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ó Roy Andalan Pelawi, 2023