Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Panduan PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 1
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Sambutan B awaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu. Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, yang kehadiran massif secara psikologis akan mengawal dan pengawasan masyarakat mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati- hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. 2
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Sambutan Bersama rakyat kita awasi Pemilu, Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu Partisipasi politik yang merupakan pengawasan, penegakan hukum Pemilu wujud pengejawantahan kedaulatan dan penanganan sengket yang dijalankan rakyat adalah suatu hal yang sangat Bawaslu juga belum terdokumentasi fundamental dalam proses demokrasi. dan teriventarisasi secara baik. Bukan Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu hanya media atau wadah penyampaian (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan informasinya saja yang terbatas. Akses partisipatif berbasis masyarakat sipil. bagi masyarakat untuk mendapat Pelibatan masyarakat dalam pengawasan informasi dan pengetahuan tersebut juga Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sangat terbatas. sosialisasi dan transfer pengetahuan dan Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi keterampilan pengawasan Pemilu dari yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pengawas Pemilu kepada masyarakat. pemilih. Kelompok masyarakat yang Sebelum sampai kepada peningkatan memberikan perhatikan besar terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi jujur dan adil berkomunikasi secara intensif Bawaslu adalah membangun kesadaran dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi politik masyarakat. Kesadaran masyarakat antara Bawaslu dengan kelompok atas kedaulatan yang dimiliki dalam masyarakat sipil inilah yang menjadi proses demokrasi nyatanya masih rendah. kunci peningkatan partisipasi bersama Kerendahan kesadaran tersebut salah satu masyarakat. pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Di sisi lain, harus diakui bahwa, A B H A N Ketua berdasarkan evaluasi, Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja 3
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Pengantar B adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyeleggaraan Pemilu agar berjalan demokratis, luber dan jurdil. Partisipasi masyarakat ini bahkan dituangkan dalam Rencana Pembangunaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu. Lebih jauh lagi, Bawaslu tengah membangun citra sebagai sebuah lembaga yang sekaligus juga rumah bagi masyarakat. Dari Bawaslu, diharapkan masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Untuk itu, dinilai perlu ada wadah yang menjadi sarana penyediaan berbagai informasi mengenai pengawasan pemilu. Selain sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, sarana tersebut juga dapat menjadi salah satu pendukung pembangunan citra Bawaslu sebagai rumah yang nyaman bagi rakyat dalam pengawasan pemilu. Berangkat dari evaluasi dan cita-cita besar Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu merancang beberapa program besar yang didisain sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif. Program tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal bersama 4
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengantar Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif ini dapat digunakan secara Bersama-sama oleh jajaran Pengawas Pemilu dan kelompok masyarakat sipil. Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu dan inisiatif yang dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk menciptakan proses Pemiu yang berintegritas. penghubung jajaran pengawas yang dapat Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dijangkau pemantau dan masyarakat dan keterampilan praktis pengawasan pemilih; Pengelolaan Media Sosial, yaitu Pemilu bagi anggota Pramuka; Kuliah pengelolaan media sosial sebagai media Kerja Nyata Tematik Pengawasan sosialisasi dan transfer pengetahuan dan Penyelenggaraan Pemilu, yaitu program keterampilan pengawasan Pemilu dari pengabdian masyarakat oleh mahasiswa pengawas Pemilu kepada masyarakat program pendidikan S-1 dalam pengawasan untuk mendorong pelibatan masyarakat Pemilu; dan Pojok Pengawasan, yaitu dalam pengawasan Pemilu harus terlebih sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu dulu melalui; Forum Warga Pengawasan Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Pemilu, pemberdayaan forum atau Kota yang merupakan wadah sarana organisasi sosial masyarakat, baik luar penyediaan informasi berbagai informasi jaringan (tatap muka/offline) maupun tentang pengawasan pemilu. dalam jaringan (daring/online) untuk pengawasan paprtisipatif. Selanjutnya adalah Gerakan Peng- awas Partisipatif Pemilu (GEMBAR), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh MOCHAMMAD AFIFUDDIN Divisi Pengawasan dan Sosialisasi masyarakat di seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan 5
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 GOWASLU P E N G AWA S A N BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GOWASLU A. DEFINISI PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (GOWASLU) libatan masyarakat dalam pein- formasi awal dugaan pelangga- Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) ran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi subtansi pen- anganan pelanggaran Pemilu. dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat Pengawasan berbasis dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. teknologi informasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar Dengan basis teknologi, pengawas memberikan terhadap tantangan aktivitas fasilitas yang memudahkan pelapor untuk pemantauan untuk memperluas informasi awal dugaan menyampaikan pelanggaran Pilkada yang terjadi dengan memudahkan setiap cakupan keterlibatan banyak pihak. Sistem Teknologi Informasi komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk (TI) yang baik sudah menjadi menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput kebutuhan di setiap instansi data pelanggaran yang disampaikan. baik pemerintahan maupun Dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah in- sektor swasta. Bawaslu meyakini formasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu me- kebutuhan yang mendesak dalam manfaatkan teknologi informasi sehingga keterli- penerapan TI praktis seluas- batan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur luasnya pada aspek Pengawasan dan integratif. Dengan pemanfaatan teknologi, keter- Pemilu. 6 6 Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif GOWASLU Karenanya, sebagai bagian dari organisasi yang independen dan non- keseluruhan tugas dan tanggung jawab partisan dapat difasilitasi oleh aplikasi Bawaslu, tentunya dengan pengawasan pelaksanaan pemilu ini harus memberikan Gowaslu ini. c. Materi kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan responsibilitas Bawaslu terhadap Tahapan Pemilu/Pilkada yang dapat pelaksanaan pengawasan Pemilu, dan dipantau oleh masyarakat Pemilih melalui memberikan informasi serta pelayanan aplikasi Gowaslu diutamakan tahapan kepada masyarakat. Selain daripada itu, yang berkaitan langsung. setiap aktifitas penyelenggaraan Pemilu Kategori informasi awal dugaan harus lebih berpihak kepada kepentingan pelanggaran pemilu dalam sistem Gowaslu publik dibandingkan untuk kebutuhan ada lima. Pilihan jenis dugaan pelanggaran aparatur. Di sinilah fungsi dari pengawasan ini didasarkan pada pelanggaran yang berjalan dengan baik. paling sering terjadi dan berhubungan langsung dengan pemilih. Kelima jenis B. DISAIN informasi awal dugaan tersebut adalah: a) Data Pemilih. a. Metode b) Alat Peraga Kampanye c) Kampanye Metode pengawasan berbasis d) Politik Uang. teknologi informasi (Gowaslu) adalah menggunakan aplikasi berbasis andorid. e) Pemungutan Suara Aplikasi tersebut menghubungkan antara Dalam proses sosialisasi, pelatihan dan jajaran pengawas (yang mempunyai penggunaan Gowaslu, Bawaslu menyusun kewenangan pengawasan dan menerima modul terpidah dari panduan ini. informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Gowaslu digunakan oleh pemantau Pemilu dan masyarakat umum. b. Aktivitas Aktivitas pengawasan dan pemantauan proses dan tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi awal mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif 7 7
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Forum Warga FORUM WARGA PENGAWASAN P E M I L U A. DEFINISI FORUM WARGA PENGAWASAN PEMILU Forum Warga sebagai salah satu model meningkatan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu. dalam dengan menjalin sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, juga mendorong perlibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. kerja tetapi dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu adalah penting. Penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari warga negara itu sendiri. Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban respon itu mengakibatkan politik masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Peran warga negara itu, penting bagi Bawaslu melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. itu kemudian ditindaklanjuti Identifikasi Untuk adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas. Prinsipnya program ini peningkatan partisipasi Individu pengawas pemilu kerap menjadi anggota dan terlibat dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi pengawasan pilkada atau pemilu. Forum Warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam yang dilakukan oleh pengawas. pelaksanaan sosialisasi 8
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Forum Warga B. DISAIN FORUM WARGA PENGAWASAN PEMILU a) Metode Forum Warga Pengawasan 1. Materi dasar pentingnya pengawasan Pemilu sebagai ruang partisipasi masyarakat mengawal untuk penyelenggaraan Pemilu Pemilu Metode yang digunakan dalam Forum Warga adalah dialogis dan partisipatoris. Sedangkan caranya bisa dilakukan dengan mengumpulkan warga berbasis komunitas atau memanfaatkan perkumpulan yang sudah ada dalam masyarakat, seperti arisan, pengajian, majlis taklim dan lain-lain. tatap muka (offline) Forum Warga dapat dilakukan dengan metode dalam jaringan (daring/ online) melalui grup messenger seperti grup Whatsapp, Facebook dan media sosial dan messenger lainnya. Pengawas pemilu membagikan informasi mengenai pengawasan melalui Forum Warga Online tersebut. Selain pertemuan pentingnya memperhatikan pencegahan Pemilu. 3. Sosialisasi tata pelaporan dugaan 2. Sosialisasi pelanggaran pemlu. 4. Pembagian materi sosialisasi pengawasan Pemilu. c) Sarana Forum WargaPengawasan Pemilu Pelaksanaan sosialisasi Pengawasan melalui Forum Warga dapat menggunakan sarana sebagai berikut: 1. Komunitas hobi, 2. Kelompok perempuan, 3. Pemilih pemula, 4. Pengajian, 5. Pemberdayaan keluarga, kesejahteraan b) Materi Forum Warga Pengawasan Pemilu Materi yang akan disampaikan pada Forum Warga, pada dasarnya, adalah materi pengawasan partisipatif Pemilu yang terdiri dari: 6. Kelompok agama, 7. Kelompok disabilitas, 8. Aparat pemerintah, 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), 10. Organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. 9
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Pengawas Partisipatif GERAKAN PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILU DEFINISI Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan paritisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu. Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran kekuatan implementasinya, masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, gerakan ini diDISAIN untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan. 10
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengawas Partisipatif Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini Gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap Pemilu. Siapapun, terutama mereka merupakan yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian terobosan dan kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan. penerjemahan paritisipasi Sedangkan defenisi Relawan Pengawas masyarakat. Pemilu adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pada hari Gerakan ini hendak pelaksanaan pemungutan suara) dari kalangan mentransformasikan pelajar (SMA/SMK/MA) dan mahasiswa yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu gerakan moral atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan. Anggota menjadi gerakan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat sosial di masyarakat umum juga bisa menjadi relawan pengawas dalam gerakan ini dengan melalui verifikasi dalam mengawal independensi terlebih dulu. Pemilu. Mereka akan melakukan pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis desa/ kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan penugasan dari Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) dan koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu. 11
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Pengawas Partisipatif a) Struktur GEMPAR Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu ini akan dikoordinir oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu: 2) Pokja Provinsi Pokja Provinsi dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan akan mengkoordinir gerakan Pengawas Partisipatif di tingkat provinsi. 1) Pokja Nasional (Pokjanas) Pokjanas dibentuk Bawaslu dan berkedudukan di tingkat nasional. Pokjanas bertugas untuk mendisain dan mengkoordinir gerakan Pengawas Partisipatif di tingkat nasional. 3) Pokja Kabupaten/Kota Pokja Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan akan mengkoordinir kegiatan gerakan pengawas partisipatif di Kabupaten/Kota. b) Tugas dan Kewajiban 1) Pokja Nasional (Pokjanas) a. Melakukan sosialisasi, rekrutmen dan Di tingkat nasional, Pokjanas ini terdiri dari tim pokja yang beranggotakan pegiat pemilu dan staf Bawaslu. Berkoordinasi dengan Bawaslu. pelatihan relawan. b. Menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) untuk koordinator kabupaten/ c. kota. d. Mengkoordinir dan melakukan supervisi Pokjanas mempunyai beberapa tugas Pokja kabupaten/kota. sebagai berikut: e. Melakukan monitoring dan evaluasi relawan a. Merumuskan gerakan Pengawas tingkatprovinsi. Partisipatif. f. Menyusun dan memelihara data relawan di b. Menyiapkan modul dan formulir pengawasan gerakan partisipatif. c. Mengkoordinasi semua rangkaian pengawas gerakan program partisipatif di daerah. d. Melakukan Training of Trainers (ToT) untuk relawan provinsi. e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan gerakan pengawas partisipatif di daerah. wilayah provinsi masing-masing. 3) Pokja Kabupaten/Kota Pokja Kabupaten/Kota merupakan tim yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota. Pokja Kabupaten/Kota langsung mengorganisir relawan yang akan melakukan Pengawasan seputar pelaksananaan Pemilu ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan. f. Menyusun menyiapkan dan rekomendasi dari program dalam bentuk laporan. 2) Pokja Provinsi Tugas Pokja Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: a. Koodinator relawan kab/kota mengikuti ToT kabupaten/kota di tingkat provinsi. Pokja Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi. Pokja Provinsi bertanggung jawab untuk mengkoordinir program ini di daerahnya dengan supervisi Pokjanas. Tugas Pokja Provinsi adalah sebagai b. Melakukan sosialisasi dan relawan yang akan terlibat dalam gerakan rekrutmen a. Pengawas Partisipatif. a. Melakukan peningkatan kapasitas relawan. b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap relawan di tingkat kabupaten/ kota. berikut: 12
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengawas Partisipatif PEDOMAN DAN POLA RELAWAN 1) Kode Etik Relawan Pengawas Pemilu terhadap pengawas penyelenggaraan Pemilu perlu memperhatikan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Relawan pengawas harus berpegang pada kode etik sebagai berikut: Dalam melakukan pengawasan Pemilu, relawan beberapa 1. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan nilai- nilai demokrasi. 8. Jujur; Relawan pengawas Pemilu melaporkan hasil pemantauannya dengan jujur sesuai dengan fakta yang terjadi. 9. Obyektif; Relawan pengawas Pemilu melaksanakan pemantauan yang obyektif dan sejalan dengan tujuan pemantauan. 2. Tidak berpihak; Relawan pengawas Pemilu harus menjaga sikap mandiri dan adil. 3. Profesional; Relawan mengumpulkan informasi, menyusun dan melaporkannya dengan tepat, sistematis dan dapat diakui kebenarannya (bisa diverifikasi). 4. Antikekerasan; Relawan pengawas Pemilu dilarang melakukan tindakan yang memicu kekerasan. 5. Menjunjung tinggi aturan hukum; Relawan pengawas Pemilu harus menghormati segala aturan hukum yang terkait serta menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Kerjasama; Relawan pengawas Pemilu bekerja lembaga sama dengan pengawas Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu lainnya dalam proses pemantauan. 11. Transparan; pengawas Relawan Pemilu terbuka dalam melaksanakan tugas dapat menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan terkait dengan laporan pemantauannya. pemantauan dan 12. Senantiasa rendah hati, menghormati masyarakat dan nilai-nilai setempat. 6. Sukarela; Relawan pengawas Pemilu menjalankan tugasnya dengan semangat kerelawanan dengan penuh tanggung jawab. 7. Integritas; Relawan pengawas Pemilu menjaga 13. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 14. Tidak memberikan janji-janji muluk dan meminta pelayanan dari masyarakat. nama baik Relawan Pengawas Pemilu. 15. Bekerja dengan senang hati dan menebarkan optimisme. 2) Tugas Relawan Tugas relawan adalah: 1. Melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. 2. Memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada Panwaslu kabupaten/kota melalui PPL atau Panwaslu Kecamatan. 13
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 TABEL PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DISAIN Program Tujuan Program Metode Aktifitas Kelompok Sasaran Pengawasan berbasis aplikasi/TI (GOWASLU) Pogram berbasis aplikasi android yang bertujuan untuk mempermudah informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat kepada pen- gawas Pemilu. Aplikasi berbasis An- droid dengan menye- diakan Form pelaporan 1. Sosialisasi 2. Pelatihan penggunaan untuk pengawas pemilu. 3. Uji coba. 4. Penerimaan Laporan 5. Tindak lanjut laporan. 6. Publikasi 1. Pemantau Pemilu/ aktivis. 2. Mahasiswa (Kampus) POJOK PENGAWASAN 1. Sarana penyediaan berbagai infor- masi tentang pengawasan pemilu 2. Mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan Pemilu. 3. Meningkatkan informasi publik Pengawasan Pemilu Tempat (Rak buku, Meja, Kompute,E li- brary) Penyediaan sumber in- formasi kepengawasan kepemiluan 1. Mengumpulkan data digital 2. Migrasi data website 3. Menyusun tampilan data 4. Tersedianya pusat data pengawasan pemilu. 1. Umum FORUM WARGA 1. Media komunikasi antara penga- was pemilu dan kelompok mas- yarakat. 2. Media sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok mas- yarakat. 3. Menciptakan atmosfir pengawasan Pemilu 1. Diskusi 2. Forum Warga 3. Forum komunitas. 1. Memetakan kelompok masyarakat yang terkait. 2. Kesiapan daerah (Bawaslu Daerah). 3. Menyiapkan materi. 4. Menjalin komunikasi dengan kelompok mas- yarakat. 5. Gerak Jalan Pengawasan 6. Ronda Pengawasan Pemilu 7. Obor Pengawasan 1. Komunitas hoby 2. Pengajian 3. PPK 4. Kelompok agama 5. Kelompok Disabilitas 6. Aparat pemerintah 7. LPMK 8. Ormas. SAKA ADHYASTA PEMILU 1. Memperluas pengetahuan penga- wasan Pemilu ke pemilih Pemula 2. Mewujudkan calon aparatur pen- gawasan Pemilu 1. Memperluas pengetahuan penga- wasan Pemilu ke pemilih Pemula 2. Mewujudkan calon aparatur pen- gawasan Pemilu 1. Rekrutmen Anggota Pramuka (Saka Penga- wasan Pemilu) 1. Rekrutmen Anggota Pramuka (Saka Penga- wasan Pemilu) 2. Pelatihan Pengawasan 3. Rekrutmen untuk menjadi pengawas Pramuka (SMU Kelas II) Mahasiswa Semester 2) 3. Menciptakan aktor pengawas par- tisipatif. PENGABDIAN MASYARAKAT Mewujudkan calon aparatur penga- wasan Pemilu Tugas-Tugas Kuliah ter- kait Pengawasan Pemilu 1. MoU dengan Perguruan Tinggi 2. Diskusi pengawasan 3. Koordinasi hasil pengawasan Pemilu Mahasiswa Perguruan Tinggi MEDIA SOSIAL 1. Membangun kepedulian pelaku media sosial dalam pengawasan partisipatif Pemilu Analisis perbincangan di media sosial Sharing informasi pemberitaan dalam pemilu Twitter Facebook Google Rekrutmen Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) 2. Membangun kerja sama Perusa- haan Media sosial dalam penga- wasan Pemilu. Membuka kesempatan untuk partisi- pasi masyarakat dalam membangun kerelawanan pengawasan Pemilu Metode rekrutmen stakeholders Pemilu un- tuk melakukan penga- wasan partisipatif 1. Audiensi ke kelompok masyarakat sipil, Ormas berbasis keagamaan, Perguruan Tinggi dan Kelompok hobi. 2. Training pelatihan Gerakan Pengawas Partisipatif melalui offline dan online. 3. Proses Pelaporan pengawasan partisipatif 4. Publikasi hasil pengawasan partisipatif 1. Mahasiswa 2. Pelajar 3. Masyarakat umum 14 MATERI Tahapan yang diawasi: 1. Data Pemilih. 2. Kampanye 3. Masa Tenang 4. Politik Uang 5. Hari Pemungutan Suara 1.Soft file data pengawasan 2.Dokumen pengawasan 3.Materi tentang penga- wasan Pemilu 1.Tahapan Pilkada/Pemilu. 2.Sistem Pengawasan dan Pelaporan Masyarakat. Peningkatan Pengetahuan Pengawasan Pemilu Pengawasan Partisipatif Pengawasan partisipatif sepanjang tahapan Pilkada/ Pemilu WAKTU 2018 dan 2019 2017 s.d 2022 2017- 2019 2017 dan 2018 2017 dan 2018 2017 dan 2019 2018- 2019 EVALUASI 1. Jumlah Pengguna Gowaslu 2. Jumlah informasi yang masuk. 3. Feed Back Masyarakat 4. Keterlibatan Masyarakat 5. Jumlah Publikasi 6. Jumlah konferensi pers 1. Jumlah pengakses 2. Jumlah tamu pengunjung yang hadir 1. Warga yang terlibat 2. Aktifitas yang dilakukan 3. Jumlah warga yang mendapatkan pengeta- huan pengawasan yang meningkat pengetahuan pengawasan Pemilu Jumlah Anggota Pramuka yang terlibat pengawasan. Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat da- lam pengawasan Pemilu. Jumlah informasi dan pelang- garan yang terkait dengan Pemilu. 1. Jumlah relawan yang ber- gabung disejumlah daerah. 2. Jumlah laporan yang diter- ima Bawaslu dari GSR. 3. Jumlah Publikasi yang dis- ampaikan
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif TABEL PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DISAIN Program Tujuan Program MATERI WAKTU EVALUASI Metode Aktifitas Kelompok Sasaran Pengawasan Pogram berbasis aplikasi android Aplikasi berbasis An- 1. Sosialisasi 1. Pemantau Pemilu/ Tahapan yang diawasi: 1. Data Pemilih. 2. Kampanye 3. Masa Tenang 4. Politik Uang 5. Hari Pemungutan Suara 2018 dan 2019 1. Jumlah Pengguna Gowaslu 2. Jumlah informasi yang masuk. berbasis yang bertujuan untuk mempermudah droid dengan menye- 2. Pelatihan penggunaan untuk pengawas pemilu. aktivis. aplikasi/TI informasi awal dugaan pelanggaran diakan 3. Uji coba. 2. Mahasiswa (Kampus) (GOWASLU) Pemilu dari masyarakat kepada pen- Form pelaporan 4. Penerimaan Laporan 3. Feed Back Masyarakat 4. Keterlibatan Masyarakat 5. Jumlah Publikasi 6. Jumlah konferensi pers gawas Pemilu. 5. Tindak lanjut laporan. 6. Publikasi Tempat (Rak buku, 1. Mengumpulkan data digital 1. Umum 1.Soft file data pengawasan 2.Dokumen pengawasan 3.Materi tentang penga- wasan Pemilu 2017 s.d 2022 1. Jumlah pengakses 2. Jumlah tamu pengunjung yang hadir 1. Sarana penyediaan berbagai infor- POJOK masi tentang pengawasan pemilu Meja, Kompute,E li- 2. Migrasi data website PENGAWASAN brary) 3. Menyusun tampilan data 2. Mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan Pemilu. 4. Tersedianya pusat data pengawasan pemilu. Penyediaan sumber in- 3. Meningkatkan informasi publik formasi kepengawasan Pengawasan Pemilu kepemiluan 1. Media komunikasi antara penga- 1. Diskusi 1. Memetakan kelompok masyarakat yang terkait. 2. Kesiapan daerah (Bawaslu Daerah). 1. Komunitas hoby 2. Pengajian 3. PPK 4. Kelompok agama 5. Kelompok Disabilitas 6. Aparat pemerintah 7. LPMK 8. Ormas. Pramuka (SMU Kelas II) Mahasiswa Semester 2) 1.Tahapan Pilkada/Pemilu. 2.Sistem Pengawasan dan Pelaporan Masyarakat. 2017- 2019 1. Warga yang terlibat 2. Aktifitas yang dilakukan 3. Jumlah warga yang mendapatkan pengeta- huan pengawasan FORUM was pemilu dan kelompok mas- 2. Forum Warga WARGA yarakat. 3. Forum komunitas. 3. Menyiapkan materi. 2. Media sosialisasi pengawasan 4. Menjalin komunikasi dengan kelompok mas- pemilu kepada kelompok mas- yarakat. yarakat. 5. Gerak Jalan Pengawasan 3. Menciptakan atmosfir pengawasan 6. Ronda Pengawasan Pemilu Pemilu 7. Obor Pengawasan 1. Memperluas pengetahuan penga- Raimuna/Jambore Pra- 1. Rekrutmen Anggota Pramuka (Saka Penga- Peningkatan Pengetahuan Pengawasan Pemilu 2017 dan 2018 Jumlah anggota Pramuka yang meningkat pengetahuan pengawasan Pemilu Jumlah Anggota Pramuka yang terlibat pengawasan. SAKA wasan Pemilu ke pemilih Pemula muka Pengawas Pemilu wasan Pemilu) ADHYASTA 2. Mewujudkan calon aparatur pen- 2. Pelatihan Pengawasan PEMILU gawasan Pemilu 3. Rekrutmen untuk menjadi pengawas 3. Menciptakan aktor pengawas par- tisipatif. PENGABDIAN Mewujudkan calon aparatur penga- Tugas-Tugas Kuliah ter- 1. MoU dengan Perguruan Tinggi Mahasiswa Perguruan Tinggi Pengawasan Partisipatif 2017 dan 2018 Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat da- lam pengawasan Pemilu. MASYARAKAT wasan Pemilu kait Pengawasan Pemilu 2. Diskusi pengawasan 3. Koordinasi hasil pengawasan Pemilu MEDIA SOSIAL 1. Membangun kepedulian pelaku Analisis perbincangan Sharing informasi pemberitaan dalam pemilu Twitter Facebook Google 2017 dan 2019 Jumlah informasi dan pelang- garan yang terkait dengan Pemilu. media sosial dalam pengawasan di media sosial partisipatif Pemilu 2. Membangun kerja sama Perusa- haan Media sosial dalam penga- wasan Pemilu. Rekrutmen Membuka kesempatan untuk partisi- Metode rekrutmen 1. Audiensi ke kelompok masyarakat sipil, Ormas berbasis keagamaan, Perguruan Tinggi dan 1. Mahasiswa 2. Pelajar 3. Masyarakat umum Pengawasan partisipatif sepanjang tahapan Pilkada/ Pemilu 2018- 2019 1. Jumlah relawan yang ber- gabung disejumlah daerah. 2. Jumlah laporan yang diter- ima Bawaslu dari GSR. 3. Jumlah Publikasi yang dis- Gerakan pasi masyarakat dalam membangun stakeholders Pemilu un- Pengawas kerelawanan pengawasan Pemilu tuk melakukan penga- Kelompok hobi. Partisipatif wasan partisipatif 2. Training pelatihan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu melalui offline dan online. (GEMPAR) 3. Proses Pelaporan pengawasan partisipatif 4. Publikasi hasil pengawasan partisipatif ampaikan 15
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Pengawas Partisipatif 3) Hak dan Kewajiban Hak: 1. Mendapatkan Panduan Relawan Pengawas Pemilu yang dapat diunduh Buku 2. melalui Website 3. Mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan. 4. Mendapatkan kartu identitas dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. 2. Mengawasi tahapan kampanye di tingkat desa/kelurahan, tahapan pemungutan suara di tingkatTPS. 3. Mengisi formulir hasil pengawasan selama tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 4) Menyerahkan jurnal pengawasan kepada PPL, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kabupaten/Kota. 5) Mematuhi kode etik Relawan Pengawas 5. Mengawasi dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu. Pemilu. 6) Menggunakan kart menjalankan tugas pengawasan Pemilu. identitas selama 6. Mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS. 7. Mendapatkan akses di wilayah pengawasannya. 4. Menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu. 5. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat. Kewajiban: 6. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pengawasan Pemilu yang telah dilakukan. 1. Membaca Buku Panduan Relawan Pengawas Pemilu dengan teliti. 3. Larangan Relawan Larangan bagi Relawan Pengawas Pemilu dimaknai penolakan pada salah satu calon. sebagai keberpihakan atau 1. Terlibat dalam tindakan yang secara atau langsung mempengaruhi mencampuri hak dan kewajiban petugas pemilihan, atau hak dan kewajiban pemilih. 5. Menerima segala bentuk pemberian dari peserta pemilihan. 6. Membawa senjata atau barang-barang yang bias meledak saat menjalankan tugas sebagai relawan pengawas Pemilu. 2. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pemilihan. 3. Menunjukkan sikap berpihak pada salah satu peserta Pemilu. 4. Memakai seragam, warna dan lain yang dapat perlengkapan 7. Mengkomunikasikan pada pemilih di hari pemilihan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih, termasuk dengan memasuki bilik suara tanpa izin. 8. Mengeluarkan pernyataan, atau membuat pengumuman yang memihak tentang hasil pemilihan. 16
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengawas Partisipatif c) Metode Pengawasan pengawasan yang berkualitas diperlukan pendekatan pemantauan yang baik dan mudah dipahami. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah: Untuk mencapai 1. Mencatat Proses ini dilakukan oleh coordinator atau relawan pengawas Pemilu pada saat mengawasi tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Relawan pengawas Pemilu harus selalu siap dengan catatan dan alat dokumentasi agar dapat menangkap kejadian atau peristiwa yang terkait pelanggaran atau informasi tentang dugaan pelanggaran. Pencatatan dilakukan dalam jurnal yang tersedia. 2. Mengumpulkan data Semua data yang telah dicatat oleh koordinator atau relawan dikumpulkan kemudian diuraikan secara jelas, singkat, dan padat dalam jurnal yang tersedia. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pada saat data tersebut dianalisis. 3. Melaporkan Pada bagian ini, relawan membuat sebuah laporan dari hasil pemantauan yang dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh di lokasi penagwasan. Jika temuan tersebut berbentuk pelanggaran, maka koordinator atau relawan harus melaporkan kepada pihak yang berwenang atau menyerahkan bentuk temuan itu kepada PPL, Panwaslu Kecmatan, atau Panwaslu Kabupaten/ Kota. Alur pelaporannya adalah: relawan pengawas Pemilu yang menemukan temuan sebagai informasi awal akan melanjutkan temuan tersebut kepada PPL, Panwaslu Kecamatan, Pokja Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Proses verifikasi laporan dilakukan di tingkat Pokja Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan dengan Panwaslu dan dilanjutkan ke level yang lebih tinggi yaitu, Pokja Provinsi - Bawaslu Provinsi dan Pokjanas - Bawaslu RI. 17
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Pengawas Partisipatif POLA KERJA PENGAWASAN 1) OBYEK PENGAWASAN a. Tahapan Kampanye Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penting yang dilakukan peserta Pemilu untuk mendapat dukungan dan dipilih oleh masyarakat. Dalam melakukan kampanye, tidak jarang peserta Pemilu melakukan berbagai kecurangan untuk mendapatkan dukungan mayarakat tersebut. kampanye Oleh merupakan tahapan penting untuk diawasi masyarakat. karenanya, tahapan b. Tahapan Masa Tenang tenang merupakan masa krusial menjelang hari pelaksanaan Pemilu. Dalam tahapan ini biasanya praktik-praktik kecurangan seperti masih adanya spanduk, baliho peserta Pemilu yang masih ada, serta pembagian sejumlah barang kepada pemilih yang biasanya dilakukan peserta Pemilu untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Masa c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Inti dari proses Pemilu adalah proses pemungutan suara di TPS. Oleh karenanya, tahapan pungut hitung menjadi salah satu konsentrasi pengawasan gerakan ini. 2) WAKTU PENGAWASAN 1. Tahapan kampanye rapat umum dan di media massa 2. Tahapan masa tenang 3. Tahapan pungut hitung 18
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengawas Partisipatif 3) JENIS PELANGGARAN Potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam Pemilu yang akan diawasi oleh relawan dalam gerakan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut: Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang melakukan hal ini? 6. Politik uang a. Tahapan Kampanye Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan yang sangat rentan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Di antaranya adalah: Praktik jual beli suara dan pemberian uang/barang untuk mempengaruhi pemilih juga dilarang. Apakah ada peserta Pemilu yang melakukan hal ini? 7. Kampanye negative atau fitnah 1. Kampanye di luar jadwal kampanye pelaksanaan terbuka akan ditetapkan oleh KPU. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan? Waktu Kampanye negative yang cenderung juga dilarang dalam kampanye. memfitnah Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang memfitnah perserta Pemilu lain, caleg, dalam melakukan kampanye? 2. Kampanye di tempat ibadah dan fasilitas b. Tahapan Masa Tenang 1. Politik uang pendidikan Salah satu yang dilarang dalam pelaksanaan adalah kampanye menggunakan tempat ibadah dan fasilitas pendidikan sekolah. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta pemilu, caleg atau tim pemenangan yang melakukan kampanye di kedua tempat ini? seperti 3. Kampanye menggunakan fasilitas negara fasilitas seperti gedung pemerintah, Negara mobil dinas, dan lain-lain merupakan hal yang dilarang dalam kampanye. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu, pejabat, caleg yang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara? Kampanye menggunakan Pemberian uang untuk jual beli suara berpotensi terjadi di masa tenang. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu,caleg yang melakukan hal ini? 2. Kampanye di masa tenang (iklan terselubung dan sebagainya) Penyiaran kampanye di media massa(cetak dan elektronik) seperti iklan adalah salah satu hal yang dilarang di masa tenang. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu, caleg yang melakukan hal ini? 3. Mengumumkan hasil survei jajak Mengumumkan hasil survey atau pendapat di masa tenang adalah hal yang dilarang. Relawan pengawas Pemilu akan mengawasi apakah peserta Pemilu ada yang melakukan hal ini? 4. Kampanye oleh pejabat negara tertentu yang dilarang Pejabat Negara yang tidak cuti juga dilarang ikut dalam kampanye. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada pejabat negara yang terlibat kampanye? 4. Kampanye negative atau fitnah Kampanye negative yang cenderung memfitnah juga dilarang dalam kampanye. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang memfitnah perserta Pemilu lain, caleg, dalam melakukan kampanye? 5. Kampanye menggunakan isu SARA Penggunaan isu suku, agama, ras yang dilakukan dengan menebar kepada Pihak lai nmerupakan hal yang dilarang. 19
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Pengabdian Masyarakat PENGABDIAN MASYARAKAT PENGAWASAN P E M I L U D A L A M DEFINISI Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kurikulum mahasiswa bagian dari program pendidikan S-1. Program ini tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Mereka akan dapat menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat dengan bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya dengan berlandaskan pada prinsip prinsip: mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumber (entrepreneurship), dan profesional, sehingga daya yang telah dan belum dimiliki, untuk dapat menghasilkan program pengabdian menemukan solusi-solusi yang diperlukan sesuai kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan dengan aspirasi yang diharapkan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah masyarakat. satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang Pengabdian masyarakat dalam dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, pengawasan pemilu dapat berupa Kuliah institusional, dan kemitraan sebagai salah Kerja Nyata (KKN), magang, tugas belajar bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. merupakan media yang efektif dan edukatif Seiring dinamika masyarakat, pemerintah untuk mengasah kompetensi mahasiswa daerah, pemerintah pusat maupun dunia global, sekaligus mempraktekkan ilmu dan menerapkan maka program KKN diarahkan pada pola KKN hasil-hasil penelitian yang dilakukan sivitas Tematik berbasis pemberdayaan masyarakat akademika. Mahasiswa diterjunkan di tengah- dalam pengawasan penyelengaraan pemilu. 20
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengabdian Masyarakat DESAIN a) Tugas KKN Tematik Pengawasan Pemilu Tugas KKN Tematik Pengawasan Pemilu adalah: 1. Melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. 2. Memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada Panwaslu kabupaten/kota melalui PPL atau Panwaslu Kecamatan. 3. Melaporkan kegiatan KKN tematik Pengawasan Pemilu b) Magang diikuti mahasiswa/i dengan terlibat dalam proses pengawasan Pemilu di kantor-kantor Pengawas Pemilu. Program magang dapat KKN Tematik Pengawasan Pemilu c) Diskusi dan Seminar merupakan program KKN dengan fokus dan mempunyai relevansi dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang Program Diskusi dan Seminar yang menjadi karakter Kampus memasukkan materi- materi Pemilu dan Pengawasan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa/i. sudah dicanangkan oleh pemerintah dan relevan dengan visi, misi, renstra, d) Tugas Belajar dan Penelitian yang dimiliki Badan Pengawas Pemilihan Umum. Program pengabdian kepa- da masyarakat berbasis pengawasan pemilu merupakan terobasan baru yang Tugas belajar dan penelitian pengawasan pemilu menjadi bagian kegiatan perkuliahan di kampus. Dengan mengambil obyek kepemiluan mahasiswa dapat berdiskusi dan mengambil informasi dari pengawas Pemilu untuk menyelesaikan tugas belajar dan penelitiannya. dilakukan oleh Bawaslu dengan beker- jasama dengan Perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan peran mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan penye- lenggaraan pemilihan umum. program dalam rangka meningkatkan peran mas- yarakat dalam mengawal pelaksanaan penyelenggara pemilu. program ini, Bawaslu dan pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi dapat memulainya dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat kesepakatan antar dua pihak dalam meningkatkan pengalaman lembaga dan kampus dalam Pengawasan Pemilu. Dalam penyelenggaraan 21
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Penelolahan Medsos P A N D U A N P E N G E L O L A A N MEDIA SOSIAL DEFINISI Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk dalam penyelenggaraan Pemilu, mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah satu manifestasi kedaulatan masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. rakyat adalah pelibatan langsung Masyarakat merupakan subyek pemilu masyarakat dalam proses demokrasi, yang yang berperan besar dalam mengawal dalam hal ini adalah Pemilu. Pemilu juga integritas Pemilu. Peran tersebut salah merupakan medium aktualisasi partisipasi satunya terjun langsung dalam proses 22
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengelolahan Medsos pengawasan Pemilu. Di era teknologi informasi seperti Salah satu misi Badan Pengawas saat ini, penggunaan media dalam Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong jaringan (daring/online) sangat penting pengawasan partisipatif berbasis dilakukan. Penggunaan internet adalah masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat sebuah keniscayaan. Untuk itu, media dalam pengawasan Pemilu harus terlebih internet harus dimanfaatkan secara dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan maksimal sebagai salah satu upaya, langsung maupun tidak langsung, untuk pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu meningkatkan partisipasi masyarakat kepada masyarakat. dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Dengan wilayah Nusantara yang sangat luas, penyebaran informasi dan Selain situs resmi Bawaslu, salah satu transfer pengetahuan serta keterampilan media yang efektif untuk menyebarluaskan pengawasan Pemilu memiliki tantangan informasi dan pengetahuan kepengawasan tersendiri. Terlebih, banyak wilayah Pemilu adalah media sosial. Hampir semua dengan geografis yang jangkauannya pengguna internet memiliki akun media tidak mudah. Kehadiran media informasi sosial yang diaksesnya setiap hari. Bahkan, secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. segmen pemilih muda dan pemilih pemula, Meski demikian, upaya sosialisasi dan sebagian besar, merupakan pengguna transfer pengetahuan dan keterampilan aktif media sosial. Oleh karena itu, pengawasan Pemilu harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan. penting bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota (yang akan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk melakukan pengelolaan media sosial resmi, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. 23
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Penelolahan Medsos DISAIN a) Jenis Media Sosial yang Digunakan 2) Twitter Jenis media sosial yang digunakan Kelompok masyarakat yang ingin disesuaikan dengan segmen kelompok dijangkau dan berpartisipasi dengan masyarakat yang ingin dijangkau dan Twitter adalah semua golongan yang akan berpartisipasi, yaitu: masyarakat, utamanya pemilih muda. Informasi yang disampaikan dalam cuitan akun Twitter Bawaslu adalah foto kegiatan Bawaslu, kampanye 1) Facebook positif terkait tahapan pemilu, kata- Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan Facebook adalah semua golongan dan usia dengan kandungan informasi kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu. Setiap akun Twitter milik berupa foto kegiatan, berita, meme atau komik mengenai pengawasan Pengawas harus saling mengikuti. Akun- aun tersebut aktif merespon informasi pemilu, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilu, tugas dari akun masyarakat pemilih. Komunikasi inftensif melalui twitter antara Bawaslu dengan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman pengawasan Pemilu. dan kewenangan, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan 3) Instagram Bawaslu, fokus pengawasan Bawaslu. Setiap kiriman di akun Facebook harus menandai seluruh akun Facebook Bawaslu se-Indonesia. Setiap akun Facebook milik Pengawas Pemilu saling mengikuti. Dengan demikian Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan akun Instagram adalah semua golongan masyarakat, utamanya pemilih muda. Informasi yang disampaikan dalam kiriman akun Instagram Bawaslu adalah para pengguna Facebook yang melihat dan mencermati unggahan Bawaslu menerima informasi, merespon dan melakukan tindak lanjut informasi tersebut. foto kegiatan Bawaslu, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata-kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, 24
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengelolahan Medsos link pemberitaan di laman resmi Informasi yang akan disampaikan Bawaslu. Setiap akun Instagram milik melalui Whatsapp adalah foto kegiatan, Pengawas Pemilu saling mengikuti dan berita, meme atau komik mengenai merespon informasi dari masyarakat. pengawasan pemilu, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilu, tugas 4) Youtube dan kewenangan, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman Kelompok masyarakat yang ingin resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, fokus dijangkau channel Youtube Bawaslu pengawasan Bawaslu. adalah semua golongan dan usia. Akun Youtube menayangkan video kegiatan Bawaslu, terutama kegiatan pengawasan dan kinerja Bawaslu, juga menayangkan video publikasi Whatsapp juga dapat menjadi wadah program Forum Warga yang dijalankan secara online oleh pengawas Pemilu. informasi dan kampanye. Setiap channel milik Bawaslu dan Bawaslu b) Pengelolaan Media Sosial Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota harus saling mengikuti. oleh administrator yang direkrut dan dibayar secara profesional. Administrator harus Media sosial dapat dikelola orang yang mengerti mengenai trend 5) Whatsapp media sosial dan pengawasan Pemilu. Setiap pengawas pemilu di semua Penyampaian informasi melalui tingkatan, dari Bawaslu, Bawaslu semua bentuk media sosial harus Provinsi dan panwas Kabupaten/Kota dilakukan secara berkelanjutan dan harus memiliki akun Whatsapp resmi. konsisten. Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan menerima partisipasi Dalam setiap kegiatan sosialisasi tatap muka, pengawas Pemilu harus masyarakat melalui akun Whatsapp mensosialisasikan akun media sosial Bawaslu adalah semua golongan dan resmi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi usia. atau Panwas Kabupaten/Kota kepada peserta denfan tujuan akun tersebut diikuti oleh masyarakat. 25
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Pojok Pengawasan POJOK PENGAWASAN PEMILU DEFINISI Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang (sudut) di Gedung Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Seperti namanya, Pojok Pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi Kantor. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, Pojok Pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Kantor Bawaslu. Pada Pojok Pengawasan ini akan tersedia sarana dan pra sarana sebagai wadah penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu. Prasarana yang ada dalam Pojok Pengawasan adalah seperangkat meja kursi tamu, rak, lemari, komputer, dokumentasi Bawaslu seperti buku-buku, panduan, foto, dan perangkat lainnya. Adapun komputer yang disediakan berfungsi sebagai perpustakaan digital (e-library) yang menyediakan semua informasi terkait pengawasan Pemilu. DISAIN terminal pertama bagi para pengunjung Bawaslu untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan dan pengawasan. Dengan mengakses informasi dari Pojok Pengawasan yang disediakan di sudut depan di lobby kantor maka pengunjung dengan informasi terkait secara mudah mendapatkan pengawasan Pemilu. Pojok Pengawasan merupakan 26
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Pengaduan Pengelolahan Dalam mewujudkan Pojok Pengawasan dimulai dengan mengumpulkan data hasil pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang dilakukan Bawaslu, data digital, migrasi data manual yang dimiliki setiap bagian di Bawaslu ke laman resmi Bawaslu dan penyusunan tampilan data dalam komputer. Pojok Pengawasan juga dapat berfungsi sebagai sarana penelitian dan publikasi data-data terkait hasil pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. a. Manajemen Pengelolaan Seluruh Tim Kerja Pojok Pengawasan memiliki fungsi tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan Pojok Pengawasan, mengumpulkan data, teknisi, dan pemandu. b. Materi lingkup materi yang harus tersedia di dalam Pojok Pengawasan, antara lain: Beberapa 1) Sejarah Pengawasan Pemilu Sejarah pengawasan pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup sistem pemilu dan pengawasannya. Materi sejarah penagwasan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, booklet dengan DISAIN yang menarik atau panel dinding informasi. 2) Pentingnya Pengawasan Pemilu Kedaulatan Rakyat Materi pentingnya pengawasan Pemilu dan kedaulatan rakyat dapat disajikan dalam bentuk audio, video atau leaflet yang menggugah kesadaran pengunjung mengenai pentingnya pengawasan Pemilu terutama untuk menegakkan kedaulatan rakyat. 3) Tahapan Pemilu dan Potensi Pelanggaran dan Pojok Pengawasan ini akan tersedia sarana dan pra sarana sebagai wadah penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu. Prasarana yang ada dalam Pojok Pengawasan adalah seperangkat meja kursi tamu, rak, lemari, komputer, dokumentasi Bawaslu seperti buku- buku, panduan, foto, dan perangkat lainnya. Adapun komputer yang disediakan berfungsi sebagai perpustakaan digital dan penghitungan suara, pelaporan dana kampanye dan penetapan calon terpilih. Materi tahapan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi. 4) Cara Mengawasi Tahapan Pemilu Materi cara mengawasi tahapan pemilu berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi Pemilu terlebih lagi cara melaporkannya kepada pengawas Pemilu terdekat. tahapan pemilu dan potensi pelanggaran meliputi tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/ Walikota dan potensi pelanggaran pada setiap tahapan tersebut. Tahapan tersebut antara lain: pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan Konten Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster. 5) Peserta Pemilu Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai politik dan perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan 27
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Pojok Pengawasan Materi tindak lanjut pelanggaran pemilu berisi informasi dugaan pelanggaran pemilu baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet digitial. 9) Hasil Penanganan Sengketa sengketa berisi informasi penanganan sengketa yang ditangani Bawaslu dan hasilnya. Materi hasil penanganan Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet digital. c. Tata Ruangan a. Perpustakaan Analog ruangan yang menjadi tempat diletakkannya rak buku sebagai wadah penyimpanan dan pameran buku analog yang di antaranya dapat terdiri dari buku hasil pengawasan, buku-bukU yang diterbitkan Bawaslu dan buku-buku mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu Merupakan b. Papan Informasi Dinding dapat berbentuk papan statis yang menampilkan poster yang berisi materi informasi Pojok Pengawasan Papan informasi dinding Gubernur, Bupati/Walikota Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi, poster, dan miniatur bendera parpol. 6) Profil Pengawas Pemilu Materi profil pengawas Pemilu berisi profil seluruh pengawas pemilu permanen di semua tingkatan di seluruh daerah. c. Meja Komputer Meja komputer tersedia minimal satu unit yang dilengkapi komputer yang dapat dengan mudah diakses pengunjung. Komputer berisi semua informasi digital yang dibagikan dalam Pojok Pengawasan. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk d. Kursi dan Meja Baca booklet baik analog maupun digital. 7) Hasil Pengawasan Kursi dan meja baca untuk memfasilitasi pengunjung dalam membaca atau menulis informasi yang diinginkannya. Materi hasil pengawasan berisi hasil pengawasan Bawaslu di setiap tahapan dan merupakan informasi yang paling mutakhir. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet digital. 8) Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu e. Layar Proyektor Layar proyektor untuk menayangkan gambar atau video yang berisi informasi mengenai pengawasan, penindakan dan penanganan sengketa pemilu yang ditangani Bawaslu. 28
Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif Saka Adhyasta SAKA ADHYASTA PEMILU DEFINISI Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Satuan Karya Pramuka disingkat saka adalah wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam berbagai kejuruan bidang, serta meningkatkan motivasinya untuk kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberikan bekal bagi kehidupan dan penghidupan serta bekal pengabdiannya kepada masyarakat bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu. 29
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 2017 Saka Adhyasta PEMBENTUKAN TARGET 1. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah Satuan Karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu. 2. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dimulai dengan inisiasi Kwartir Daerah (Kwarda). Untuk itu, perlu ada pembentukan kerja sama antara Pramuka Kwarda dengan Bawaslu Provinsi. Langkah selanjutnya adalah mengusulkan kepada Bawaslu dan Kwarnas untuk membentuk Saka Adhyasta Pemilu. Target pembentukan saka adhyasta Pemilu adalah anggota gerakan pramuka di tingkat SMA, dan Mahasiswa. PROFIL Sikap hidup yang tertib dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat diterapkan dalam melakukan pengawasan dan kebiasaan dan perilaku yang tangguh sehingga mampu mencegah menangkal, serta menanggulangi timbulnya setiap potensi pelanggaran pemilu. memiliki kepekaan dan kewaspadaan serta daya tangggap dan penyesuaian terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial di lingkungannya diharapkan mampu melakukan tindakan pertama terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi dilingkungannya untuk kemudian segera menyerahkannya kepada pengawas pemilu. KEGIATAN Kegiatan Saka Adhyasta Pemilu adalah: 1. Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dalam kegiatan kepramukaan. 2. Meningkatkan keterampilan dalam Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan. @updatepramuda 30