EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA Nisa Ulhusna1*, Basri2 1,2Universitas Teuku Umar e-ISSN: 2964-0962 SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 August 2023 Page: 375-382 Available at: eikat/article/view/580 DOI: Abstract : Illegal logging is a problem that is difficult to stop, even though this problem is an act of violation of the law which creates an obstacle to the implementation of the environmental legal system which aims at good management. Nagan Raya District, Aceh Province, with its forest wealth, makes it an area in Aceh that experiences high illegal logging. The main problem of the research is how effective law enforcement is against illegal logging in Nagan Raya district and what are the obstacles in law enforcement against illegal logging in Nagan Raya district. Meanwhile, this research method is that this research is included in the type of empirical juridical research, namely by surveying or observing directly to the research location using a data collection tool, namely interviews. The results of the author's research are based on data obtained from the Forest Management Unit Office (BKPH) in 2020 there were 7 cases, in 2021 there were 2 cases, then in 2022 there were 2 cases, then in 2023 there were 3 cases. Meanwhile, data obtained from the Nagan Raya Polres in 2020 there were 4 cases, while in 2021 there was a decrease in only 3 cases. The effectiveness of law enforcement against criminal acts of illegal logging in Nagan Raya district by looking at the number of cases from 2020 to 2023 is still not effective because there are still many illegal logging cases according to data from the Forest Management Unit Office (BKPH) but there is a lack of action from law enforcement officials. The obstacles in law enforcement against illegal logging crimes are due to community factors, lack of supervision by law enforcement officials, limited funds in law enforcement processes, facilities and infrastructure, and obstacles in confiscation. Article History: Keywords : Law Enforcement, Criminal Act, Illegal Logging Received: 30-04-2023 Revised: 26-05-2023 Accepted: 09-06-2023 Abstrak : Illegal logging menjadi permasalahan yang sulit untuk dihentikan, padahal masalah tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran suatu penghambat lingkungan yang bertujuan untuk pengelolaan yang baik. Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan kekayaan hutannya menjadikannya sebagai wilayah di Aceh yang mengalami Illegal logging yang tinggi. Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya dan apa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging di kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Hasil penelitian penulis yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan(BKPH) pada tahun 2020 terdapat 7 kasus, di tahun 2021 terdapat 2 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 2 kasus, kemudian pada tahun 2023 terdapat 3 kasus. Sedangkan data yang diperoleh dari Polres Nagan Raya pada tahun 2020 terdapat 4 kasus, sedangkan ditahun 2021 terjadi penurunan hanya terdapat 3 kasus. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal logging di kabupaten Nagan Raya dengan melihat jumlah kasus dari tahun 2020 sampai 2023 masih belum efektif dikarenakan masih banyak terjadi perbuatan illegal logging menurut data dari tetapi kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan(BKPH) kurangnya tindakan dari aparat penegak hukum. terhadap hukum yang menimbulkan terlaksananya sistem hukum Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Illegal Logging | 375
Ulhusna et al. 10.55681/seikat.v2i4.580 PENDAHULUAN Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat strategis sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sektor kehutanan juga merupakan salah satu sektor strategis yang telah terbukti mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara historis selama lebih dari tiga dekade sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa, pembangkit aktivitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam perspektif lingkungan hidup juga memiliki fungsi signifikan, yaitu sebagai penahan terjadinya tanah longsor, banjir bandang, pencegah kekeringan, dan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan satwa maupun sumber keanekaragaman hayati. (Rahmi Hidayati, 2006). Hutan merupakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan setiap manusia, tujuan tersebut mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga pemanfaatannya harus dikelola sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia terutama masyarakatnya serta sumber alam lainnya yang hidup dalam hutan. Tetapi dikarenakan pemanfaatannya tidak terkelola dengan baik serta adanya keberadaan orang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan hutan dan menimbulkan hilangnya fungsi hutan itu sendiri (Nurdin, 2017). Di lingkungan hidup, hutan dapat bermanfaat mengurangi dampak perubahan iklim global, mencegah banjir dan mencegah pemanasan global. Hutan memiliki tiga manfaat yang mendasar yaitu manfaat bagi ekologi, manfaat bagi sosial dan manfaat bagi ekonomi (Firdaus & Surbakti, 2020). Maka dari itu, hutan perlu dikelola agar manfaatnya dapat terarah sesuai tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana keberadaan hutan itu sangat berpengaruh terhadap penghasilan sumber daya alam dalam meningkatkan pembangunan suatu negara. Sebagai negara yang dikenal memiliki kekayaan alamnya yang besar, Negara Indonesia memiliki hutan sebagai bagian dari SDA hayati dimana "Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain (Hari Novianto, 2011)". Penyimpangan terhadap pemanfaatan hutan yang tersedia merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakaan hutan. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh perseorangan ataupun dalam bentuk korporasi. Pengerusakan hutan tidak lain dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum untuk menebang hutan tanpa ada izin dari yng berwenang atau lazimnya dikenal dengan illegal logging. lllegal logging dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme perbuatan tanpa memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan proses penebangan serta untuk mengangkut hasilnya untuk diolah, dengan kata lain perbuatan ataupun tindakan yang dilaksanakan melanggar ketentuan yang berlaku (Sukardi, 2005). Padahal aturan mengenai perbuatan pengerusakan terhadap hutan dilarang, sebagaimana disebutkan "Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", dimana menyebutkan: "Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasaldari pembalakan liar (Hari Novianto, 2011)". Kemudian juga dijelaskan tentang tindak pidana illegal logging yang pengaturannya terdapat pada "Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan". Dimana ayat (1) huruf a menyatakan: "Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan iar sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sediit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)." Kemudian pada ayat (4) huruf a, menyatakan bahwa: "Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA | 376
Ulhusna et al. 10.55681/seikat.v2i4.580 diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (Sulistyo, 2009) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.( UU RI NO.18 Tahun 2013, Pasal 13). Maraknya kasus illegal logging dikalangan masyarakat dan disertai lemahnya penegakan hukum mengakibatkan terjadinya pembiaran begitu saja terhadap hutan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kinerja aparat hukum terutama aparat yang menangani kasus illegal logging dan tindak pidana lain di industri kehutanan. Setiap kelompok maupun individu yang melanggar undang-undang yang ditetapkan ditindak secara konsisten oleh peradilan pemerintahan. Konsistensi ini lah yang menjadi landasan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan nasional lainnya, seperti krisis hukum dan keuangan yang belum terselesaikan serta krisis ekonomi dan perbankan. Untuk tetap konsisten maka pemerintah Indonesia perlu untuk melaksanakan reformasi penegakan hukum secara menyeluruh. Kesuksesan reformasi ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari penegakan hukum itu sendiri (Arief, 2010). Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki kawasan hutan Pertanian No dari 924/Kpts/Um/12/1982, kawasan hutan provinsi Aceh mencapai ± 3.475.010 ha yang tersebar diseluruh Kabupaten di Aceh salah satunya Kabupaten Nagan raya. Berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan Nomor 865/Menhut/II/2014 menyebutkan bahwa Kabupaten Nagan Raya memiliki luas wilayah ±129.199 Ha dan disebutkan 36% termasuk sebagai hutan yang dilindungi oleh pemerintah (Ulja & Hermansyah, 2020). terluas. Sebagaimana ungkapan keputusan Mentri Untuk lebih detail mengenai Tindak Pidana lllegal logging yang terjadi di lokasi yang berbeda, di Kabupaten Nagan Raya. Keseluruhan kasus data Illegal Logging yang peneliti dapatkan adalah data yang sudah inkrah. Maka berikut ini peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini: Tabel 1. Tindak Pidana lllegal logging yang Terjadi di Kabupaten Nagan Raya No Register Perkara Nama Kasus Pasal Yang dilanggar Tahun KET Tersangka PDM-08/NARA / Eku/04/2021 PDM-07/NARA/ Eku/04/2021 PDM-06/NARA/ Eku/04/2021 RD DS RM SE AN RP BR SY IZ AR Illegal Logging Illegal Logging Illegal Logging Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 2021 Selesai 2021 Selesai 2021 Selesai Sumber : Kejaksaan Negeri Nagan Raya Tahun 2021 EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA | 377
Ulhusna et al. 10.55681/seikat.v2i4.580 Data dalam tabel di atas peneliti peroleh dari Kejaksaan Negeri Nagan Raya tentang Tindak Pidana Illegal Logging. Dari data di atas bahwa menaarik untuk dilakukan penelitian mengenai Efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya? 2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya? METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penlitian yuridis empiris. Metode ini adalah penelitian yang mencari data primer melalui studi lapangan baik melalui pengamatan( observasi), wawancara. Dalam mendukung penulisan ini peneliti menggunakan data yang bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Nagan Raya Dan Polres Nagan Raya. Analisi data yang diperoleh serta hasil penelitian lapangan mengikuti pendekatan perundang-undangan( statute approach) dan studi kasus dilakukan dengan menelaah semua yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan maupun tertulis dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh. (jonaedi Efendi,dkk 2018;149). Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan yang digunakan berupa dokumentasi, observasi dan wawancara (Rindiyani, 2022;16). HASIL DAN PEMBAHASAN A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya Bahwa jika membicarakan mengenai efektivitas hukum, maka diperlukannya pemahaman mengenai apa yang sedang dimaksud dengan efektif, pada dasarnya kata efektif berasal dari bahasa inggris dengan kata dasar Effektive yang berarti berhasil mencapai tujuan tertentu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari pada suatu tekanan atau ketegangan diantara organisasi atau sejenisnya yang pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut penegetian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan indikator untuk mengukur apakah tujuan telah tercapai sebagaimana yang diharapkan(Sabian usman, 2009). tidak adanya Menurut hans kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat dan benar-benar dipatuhi. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni : a) Faktor hukum, dalam hal ini undang-undang; b) Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang membentuk atau menerapkan hukum; c) Faktor entitas atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) faktor sosial, yaitu lingkungan tempat hukum itu ditegakkan; Selanjutnya e) faktor budaya, yaitu pekerjaan atau karya, kreativitas dan prioritas yang didasarkan pada prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kawasan yang kerap kali terjadinya Illegal Logging di kawasan kabupaten Nagan Raya adalah di kawasan hutan lindung di kecamatan Beutong Pepohonan di Kawasan Hutan Lindung Beutong semakin berkurang akibat Illegal logging yang tak terkontrol oleh aparat terkait. Sebagian bukit di kawasan hutan lindung beutong terlihat gundul akibat Illegal logging yang selama ini dilakukan. Kegiatan penebangan hutan tersebut ditemukan di sepanjang aliran sungai (krueng) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA | 378
Ulhusna et al. 10.55681/seikat.v2i4.580 Isep, dan dilakukan oleh masyarakat setempat menggunakan mesin chainsaw dan di angkut menggunakan mobil heline yang muat 10 kubik sekali angkut. Warga setempat dengan leluasa menebang hutan dan membelahnya langsung menjadi kayu olahan. Sebagian kayu-kayu tersebut dijual ke sejumlah agen penampung yang berada di sejumlah lokasi di Kabupaten Nagan Raya (Ulja & Hermansyah, 2020). Berdasarkan penelitian di Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2023, dalam kurun waktu 2020 sampai tahun 2023 di temukan adanya 14 (empat) perkara tindak pidana Illegal logging, sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini: Tabel 2. Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Tahun 2020 - 2023 Tahun 2020 No 1 Keterangan Diberikan pembinaan dan sebagian dilimpahkan ke kepolisian Diberikan pembinaan dan sebagian dilimpahkan ke kepolisian Diberikan pembinaan dan sebagian dilimpahkan ke kepolisian Diberikan pembinaan dan sebagian dilimpahkan ke kepolisian Jumlah Kasus 7 Kasus 2 2 Kasus 2021 3 2022 2 Kasus 4 2023 - Mei 3 Kasus Jumlah 14 Kasus Sumber: Kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan(BKPH) Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan data tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkara Illegal Logging mengalami naik turun yang ditangani di kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan(BKPH) Nagan Raya dari tahun 2020-2023. Dari data di atas tidak semua pelaku Illegal Logging diproses hukum, yang melakukan pelanggaran ringan menurut keterangan dari kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kabupaten Nagan Raya, pelaku diberikan pembinaan untuk tidak melakukan Illegal Logging lagi terutama di kawasan hutan lindung. Sebagaimana wawancara peneliti dengan pihak kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan(BKPH) Nagan Raya mengatakan: "Tidak semua pelaku Illegal Logging yang di tangkap oleh petugas patroli kami itu kami pidanakan atau laporkan kepada kepolisian. Tetapi yang melakukan pelanggaran ringan hanya kami lakukan penyuluhan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya" (Cut Dewi Setiawan, Wawancara, 16 Mei 2023). Sedangkan berdasarkan data dari unit III Tipidter Polres Nagan raya ada 7 kasus terlapor kasus IlLegal Logging dengan rincian tahun 2020 4 laporan dan tahun 2021 terdapat 3 laporan di kabupaten Nagan Raya. Untuk lebih detail perhatikan tabel di bawah ini : Tabel 3. Kasus IlLegal Logging No 1 2 3 4 5 6 No Laporan Polisi LP-A/V/2020/ ACEH/RES NARA Tanggal 16 Mei 2020 LP-A/V/2020/ ACEH/RES NARA Tanggal 16 Mei 2020 LP-A/V/2020/ ACEH/RES NARA Tanggal 16 Mei 2020 LP-A/V/2020/ ACEH/RES NARA Tanggal 16 Mei 2020 LP-A/11/II/2021/ ACEH/RES NARA LP-A/14/II/2021/ ACEH/RES NARA Perkara Illegal logging Illegal logging Illegal logging Illegal logging Illegal logging Illegal logging Pelapor SAS SAS SAS SAS MS MS Terlapor H, Dkk S, Dkk DN RS BY, Dkk RD, Dkk Penyidik UNIT TIPIDTER UNIT TIPIDTER UNIT TIPIDTER UNIT TIPIDTER UNIT TIPIDTER UNIT TIPIDTER Ket Selesai Tahap II Selesai Tahap II Selesai Tahap II Selesai Tahap II Selesai Tahap II Selesai Tahap II Sumber: Polres Nagan Raya EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA | 379
Ulhusna et al. 10.55681/seikat.v2i4.580 Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan, maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu di taati atau tidak oleh masyarakat. Melihat data yang diperoleh dari Kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan(BKPH) Nagan Raya ada 14 kasus dari Tahun 2020-2023 sampai bulan Mei, dimana pada tahun 2020 terdapat 7 kasus, namun di tahun 2021 terdapat 2 kasus, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 2 kasus, kemudian di tahun 2023 terdapat 3 kasus. Dari tahun 2020-2022 kasusnya mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2023 sampai bulan Mei, mengalami peningkatan yang disebabkan dengan kurangnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan kurangnya tindakan penegakan hukum dari aparat penegak hukum (Cut Dewi Setiawan, Wawancara 16 Mei 2023). Sedangkan data yang diperoleh dari Polres Nagan Raya dari Tahun 2020-2021 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 terdapat 4 kasus, sedangkan di Tahun 2021 terdapat 3 Kasus(Data dari Polres Nagan Raya, 19 Mei 2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Nagan Raya dan Kejaksaan Negeri Nagan Raya, maka dapat disimpulkan bahwa kasus illegal logging di kabupaten Nagan Raya semakin menurun. Namun data yang diperoleh dari Kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) masih terjadi dan kasusnya semakin meningkat. Maka masih belum begitu efektif penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Nagan Raya karena kurangnya tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Kemudian juga pencegahan melalui sosialisasi juga kurang dilakukan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging masih kurang efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan illegal logging di kabupaten Nagan Raya. B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya Penegakan hukum dalam oprasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek/faktor penegakan hukum itu sendiri, termasuk dengan manusianya baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (Three Element of Legal System) yaitu terdiri atas: Struktur Hukum (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), Kultur Hukum (Legal Culture). (Ali A. , 2002) Penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksananya, aparat penegak hukum,/struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia. tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: 1. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; 2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan 4. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, namun jika dibandingkan dengan perkara yang terjadi maka tujuan dari aturan tersebut belumlah berjalan dikarenakan belum mencerminkan suatu kepastian hukum. Di kehidupan masyarakat, menurut tinjauan peneliti di lapangan khususnya masyarakat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh penegakan hukum sangat penting dan dibutuhkan dikarenakan, peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum adalah proses EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA | 380
Ulhusna et al. 10.55681/seikat.v2i4.580 dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu, bahwa ketentuan aturan hukum yang telah ada memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya (Salim, 2008). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jaksa Dari Kejaksaan Negeri Nagan Raya menyatakan bahwa dalam penegakan hukum Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya tidak selalu berjalan mulus, tetapi juga mengalami berbagai kendala dalam pelaksaannya, diantaranya: 1. Faktor Masyarakat Pada dasarnya masyarakat di Nagan Raya mengetahui ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan illegal logging, namun tidak pernah diindahkan.. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan membuat kegiatan ini terus berlanjut (Kazamulilota, 10 April 2023). 2. Kurangnya Pengawasan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Meskipun para aparat telah melakukan razia atau memburu pelaku illegal logging berulang-ulang kali, namum tetap saja ini tidak mendatangkan perubahan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sawmil-sawmil illegal di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Nagan Raya (Kazamulilota, 10 April 2023). 3. Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum Dalam memberikan efek jera kepada pelaku Illegal Logging, maka pidana yang diterapkan terhadap pelaku Illegal Logging harus dijatuhkan secara maksimal. Namun selama ini penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging tidak ditentukan anggaran atau denda tersendiri secara khusus yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan perhitungan barang bukti yang menimbulkan biaya yang cukup tinggi (Kazamulilota, 10 April 2023). 4. Sarana dan Prasarana Dalam melakukan pembalakan liar, faktor kelengakapan sarana dan prasarana dalam kegiatan melakukan pemberantasan pembalakan liar melalui operasi merupakan faktor yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan realita di lapangan hambatan yang di hadapi oleh instansi kejaksaan Negeri Nagan Raya dalam minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan oprasi mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penyitaan (Kazamulilota, Wawancara, 10 April 2023). 5. Hambatan Dalam Proses Penyitaan Dalam proses penyitaan barang bukti illegal logging tidak sama dengan penyitaan barang bukti tindak pidana lain. Dalam kasus illegal logging bukti kayu memerlukan penanganan yang berbeda dan tersendiri, misalkan dalam prosedur system pengukuran, sehingga perlu di atur sendiri dalam peraturan perundang-undangan (Kazamulilota, Wawancara, 10 April 2023). KESIMPULAN DAN SARAN Bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka bisa diperoleh kesimpulan bahwasanya berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) pada tahun 2020 terdapat 7 kasus, di tahun 2021 terdapat 2 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 2 kasus, kemudian pada tahun 2023 terdapat 3 kasus. Sedangkan data yang EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA | 381
Ulhusna et al. 10.55681/seikat.v2i4.580 diperoleh dari Polres Nagan Raya pada tahun 2020 terdapat 4 kasus, sedangkan ditahun 2021 terjadi penurunan hanya terdapat 3 kasus. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal logging di kabupaten Nagan Raya dengan melihat jumlah kasus dari tahun 2020 sampai 2023 masih belum efektif dikarenakan masih banyak terjadi perbuatan illegal logging menurut data dari kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) tetapi kurangnya tindakan dari aparat penegak hukum. Adapun hambatan dalam penegakan hukum yang di disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu dikarenakan factor masyarakat, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak huku, keterbatasaan dana dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana, dan hambatan dalam proses penyitaan. DAFTAR PUSTAKA Buku Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana. Jakarta: PT.Raja Grafindo. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.181. Rahmi Hidayati D, d. (2006). Pemberantasan Illegal logging dan Penyeludupan Kayu. Banten: Wana Aksara. Singarimbun, M., & Effendi, S. (2001). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Soekamto, S. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, S. (2004). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Sukardi. (2005). Illegal Loging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Salim. H, S, (2008). Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika. Jakarta. Jurnal Ilmiah Firdaus, D. A., & Surbakti, S. H. N. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Timur. Perlindungan Hutan Upaya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Hari Novianto. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegallogging Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Dan Uu No. 18 Tahun 2013). Jurnal Nestor Magister Hukum. Nurdin, M. (2017, Juli-Desember). Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12(Nomor 2). Sulistyo, D. A. (2009). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah). Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Ulja, F., & Hermansyah, A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Beutong. 4(3), 503-511. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA | 382