PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOREJO, Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti; b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Purworejo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil dan seimbang, selaras, guna, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; serasi, c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah; sudah tidak sesuai d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041; 1
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Pembentukan Daerah Tahun 1965 Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik 4725), telah diubah dengan sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 (Lembaran Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penataan Ruang tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Penyelenggaraan 7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga- Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224); 2
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Indonesia kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Negara Republik 3
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo. 4. Bupati adalah Bupati Purworejo. 5. Pemerintah Kabupaten Pemerintahan Daerah adalah Bupati 3. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo. 4. Bupati adalah Bupati Purworejo. 5. Pemerintah Kabupaten Pemerintahan Daerah adalah Bupati 6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat. 7. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. dengan memberikan pertimbangan 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo. 15. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. 17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 22. Pengendalian pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 23. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 24. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 27. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 28. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 29. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 30. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. 31. Sempadan Sungai dan Saluran Irigasi adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai dan saluran irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan saluran irigasi. 32. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. 33. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. 5
34. Kawasan Sekitar Bendungan dan Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling bendungan dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi bendungan dan waduk. 35. Kawasan Suaka Pesisir adalah kawasan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan tempat dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan kehidupan bagi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian. jenis-jenis biota migrasi 36. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan tertentu di sekeliling penting untuk yang mempunyai manfaat air mata mempertahankan fungsi mata air. 37. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 38. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 39. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan mangrove yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. 40. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi. 41. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. 42. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang memiliki bentukan geologi yang khas sehingga perlu dilindungi kelestariannya. 43. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 44. Kawasan Outline (zona di luar ketentuan) adalah kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang perubahan peruntukan dan fungsinya menjadi kawasan peruntukan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 45. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi usaha pertanian. 46. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut KP2B, adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 6
47. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 48. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha- hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. 49. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. 50. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 51. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. pemanfaatan sumberdaya ikan dan 52. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 53. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. konstruksi, kelayakan, studi 54. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 55. Kegiatan usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan baku industri untuk dan/atau memanfaatkan menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan/atau menyediakan jasa industri. sumber daya 56. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata atau yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. fasilitas pariwisata, aksesibilitas, 57. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 7
58. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 59. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 60. Kota Perbatasan (border city) adalah kota yang berdekatan dengan perbatasan antara dua wilayah yang memiliki tata letak, infrastruktur dan ekonomi berpusat pada bandar udara. 61. Kawasan Strategis Provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 62. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 63. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya. 64. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 65. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 66. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat KKPR, adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang. 67. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 68. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 69. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel. bangunan pelengkap termasuk 8 jalan
70. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 71. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 72. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. 73. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. 74. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 75. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 76. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 77. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. 78. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan. 79. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. 80. Jalan Strategis adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional, provinsi, serta kabupaten atas dasar kriteria strategis berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan. 81. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. 82. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. 9
83. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. 84. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. 85. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. 86. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. 87. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. Bagian Kedua Ruang Lingkup Paragraf 1 Ruang Lingkup Materi Pasal 2 RTRW memuat: a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; b. rencana Struktur Ruang; c. rencana Pola Ruang; d. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis; e. arahan Pemanfaatan Ruang; dan f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang. Paragraf 2 Ruang Lingkup Wilayah Pasal 3 (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan serta terletak pada posisi 109o47'28" - 110o8'20" BT (Bujur Timur) dan 7o32' - 7o54' LS (Lintang Selatan). 10
(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kecamatan Grabag; b. Kecamatan Ngombol; c. Kecamatan Purwodadi; d. Kecamatan Bagelen; e. Kecamatan Kaligesing; f. Kecamatan Purworejo; g. Kecamatan Banyuurip; h. Kecamatan Bayan; i. Kecamatan Kutoarjo; j. Kecamatan Butuh; k. Kecamatan Pituruh; l. Kecamatan Kemiri; m. Kecamatan Bruno; n. Kecamatan Gebang; o. Kecamatan Loano; dan p. Kecamatan Bener. (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 469 (empat ratus enam puluh sembilan) desa dan 25 (dua puluh lima) kelurahan. (4) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. (5) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 108.145 (seratus delapan ribu seratus empat puluh lima) hektar. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 4 Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing bertumpu pada sektor pariwisata, industri dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 11
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 5 (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi: a. peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah; b. pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan hidup; c. pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan; d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan e. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 6 (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah. (2) Strategi peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: a. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo- Kutoarjo menjadi pusat kegiatan wilayah; b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu; c. meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan; d. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan telekomunikasi; e. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan sumber daya air secara terpadu; 12
f. meningkatkan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan; cakupan pelayanan g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); h. meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA); i. meningkatkan sistem jaringan evakuasi bencana melalui pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana di seluruh kecamatan secara terpadu; dan j. meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. (3) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi: a. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup; b. mengembalikan kondisi Kawasan Lindung yang sekitarnya mengalami penurunan fungsi; c. mengendalikan pemanfaatan air bawah yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan pengisian kembali; tanah d. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya dan sekitarnya agar selaras dengan karakteristiknya; dan e. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana. (4) Strategi pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri, dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi: a. mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan pembangunan b. mengembangkan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah; c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan; d. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku lokal pertanian, perikanan, perkebunan, dan produk kehutanan (agroindustri); e. mengembangkan kawasan permukiman layak huni; f. melestarikan kawasan hutan produksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem; 13 telah
g. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; h. mengembangkan kegiatan pertambangan pada kawasan yang sesuai; dan i. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan. (5) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi: a. optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya; b. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; c. pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan d. mengarahkan kegiatan tambang di wilayah pertambangan di luar kawasan lindung, pertanian berkelanjutan, permukiman dan kawasan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan tinggi. (6) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi: a. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur; dan b. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Kota Perbatasan (Border City) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag. BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: a. sistem perkotaan; dan b. sistem jaringan prasarana. (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 14
Bagian Kedua Sistem Perkotaan Pasal 8 (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. PKL; b. PPK; dan c. PPL. (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan Perkotaan Purworejo dan kawasan Perkotaan Kutoarjo. (3) Kawasan Perkotaan Purworejo dan Kawasan Perkotaan Kutoarjo (PKW) akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Purworejo-Kutoarjo. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. PPK Grabag; b. PPK Purwodadi; c. PPK Kemiri-Pituruh; d. PPK Bruno; e. PPK Bener; dan f. PPK Banyuasin. (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di: a. Desa Ngombol di Kecamatan Ngombol; b. Desa Kaligono di Kecamatan Kaligesing; c. Desa Banyuurip di Kecamatan Banyuurip; d. Desa Krandegan di Kecamatan Bayan; e. Desa Butuh di Kecamatan Butuh; f. Desa Brengkol di Kecamatan Pituruh; g. Desa Winong di Kecamatan Kemiri; dan h. Desa Gebang di Kecamatan Gebang. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Pasal 9 Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi: a. b. c. d. e. sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya. 15
Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 10 Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan kereta api. Pasal 11 (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas: a. Jalan Arteri; b. Jalan Kolektor; c. Jalan Lokal; d. Jalan Lingkungan; e. Jalan Tol; f. Jalan Strategis; g. jalan khusus; h. terminal penumpang; dan i. jembatan timbang. (2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi: a. pengembangan jalan Watukuro-Jatimalang-Jetis- Wawar di sepanjang pantai selatan melalui Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Ngombol-Kecamatan Grabag; jalan Prembun-Kutoarjo ruas b. pengembangan (batas Kabupaten Kebumen) melalui Kecamatan Butuh-Kecamatan Kutoarjo; ruas c. pengembangan ruas jalan Kutoarjo-BTS. Kota Purworejo melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip; d. pengembangan ruas jalan JLN. Lingkar Selatan Purworejo melalui Kecamatan Banyuurip; dan e. pengembangan ruas jalan JLN. Lingkar Selatan Purworejo- (BTS. Prov. DIY) melalui Kecamatan Karangnongko Banyuurip-Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Bagelen. (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. Jalan Kolektor Primer, meliputi: 1. pengembangan Kutoarjo-Bruno/batas jalan Kabupaten Wonosobo, melalui Kecamatan Kutoarjo- Kecamatan Kemiri-Kecamatan Bruno; ruas 16
2. pengembangan ruas Kecamatan Loano; jalan Maron-Purworejo melalui 3. pengembangan ruas jalan Jl. Ir. H. Juanda melalui Kecamatan Purworejo; ruas Kecamatan Loano-Kecamatan Gebang; 4. pengembangan jalan Maron-Kemiri melalui Kabupaten Magelang/Bener-Maron melalui Kecamatan Bener- Kecamatan Loano; 6. pengembangan ruas 5. pengembangan ruas jalan batas jalan Purworejo-Sibolong/batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kecamatan Purworejo-Kecamatan Kaligesing; 7. pengembangan ruas jalan Jl. WR Supratman melalui Kecamatan Purworejo; 8. pengembangan ruas jalan Jl. Imam Bonjol (lingkar utara Purworejo) melalui Kecamatan Purworejo-Kecamatan Gebang; 9. pengembangan ruas jalan Jl. Pahlawan (lingkar barat Purworejo) melalui Kecamatan Gebang-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip; 10. pengembangan ruas jalan Kutoarjo-Ketawang, melalui Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Grabag; 11. pengembangan ruas Karangduwur-Winong; 12. pengembangan ruas Kemiri-Pituruh; 13. pengembangan ruas Klepu-Pituruh; 14. pengembangan ruas Seren-Winong; b. Jalan kolektor sekunder, meliputi: 1. pengembangan ruas jalan Jl. A. Yani; 2. pengembangan ruas jalan Jl. Jend. Gatot Subroto; 3. pengembangan ruas jalan Jl. Letjend S. Parman; 4. pengembangan ruas jalan Jl. Mayjend Sutoyo; 5. pengembangan ruas jalan Jl. Veteran; dan 6. pengembangan ruas jalan Jl. Merpati (Jl. Kantor Pos dan Stasiun). (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder terdapat di seluruh kecamatan. (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pengembangan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman terdapat di seluruh kecamatan. (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa tol Cilacap-Yogyakarta yang melalui pembangunan jalan Kabupaten Purworejo. 17
(7) Jalan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: a. pembangunan Ringroad (Jalan Lingkar) Timur Kabupaten Bagelen-Kecamatan Purworejo melalui Purworejo-Kecamatan Loano; Kecamatan b. peningkatan ruas jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu- Pagerharjo-Batas Daerah Istimewa Yogyakarta; c. peningkatan ruas jalan Daerah Istimewa Yogyakarta; d. peningkatan dan pembangunan jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kecamatan Bener) dan/atau Sedayu (Kecamatan Loano); e. pengembangan ruas jalan Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Purwodadi-Bubutan, dan Bubutan-Watukuro; f. pengembangan ruas jalan Bener-Guntur dan Guntur- Ngasinan; dan g. pengembangan ruas jalan Jl. Tentara Pelajar, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Brigjend. Katamso, dan Jl. Urip Sumoharjo. (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, meliputi beberapa kawasan antara lain: a. perkebunan; b. pertanian; c. kehutanan; d. peternakan; e. pertambangan; f. sumber daya air; g. pertahanan dan keamanan; h. industri; i. perdagangan; j. pariwisata; k. perkantoran; l. pendidikan; m. permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan n. jalan sementara pelaksanaan konstruksi. (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi: a. terminal penumpang tipe A Purworejo di Kecamatan Banyuurip; b. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Purwodadi; dan c. terminal penumpang tipe C di: 1. Kecamatan Grabag; 2. Kecamatan Purwodadi; 18
3. Kecamatan Kaligesing; 4. Kecamatan Purworejo; 5. Kecamatan Kutoarjo; 6. Kecamatan Kemiri; 7. Kecamatan Pituruh; dan 8. Kecamatan Loano. (10) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa tempat dan alat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya yang melintas di jalan umum, meliputi: a. jembatan timbang pada ruas jalan Prembun (batas Kabupaten Kebumen)-Kutoarjo di Kecamatan Butuh; dan b. jembatan timbang pada jalan arteri primer pada ruas jalan di sisi pantai Selatan di Kecamatan Purwodadi. Pasal 12 (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api; dan b. stasiun kereta api. (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum. (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten berupa pengembangan jaringan jalur kereta api ganda (double track) Jawa Selatan melalui Kecamatan Bagelen- Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Banyuurip-Kecamatan Bayan-Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Butuh; dan b. jaringan jalur kereta api dalam Kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan Kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam Kabupaten, berupa jaringan jalur kereta api Purworejo-Kutoarjo, melalui Kecamatan Purworejo-Kecamatan Banyuurip-Kecamatan Bayan-Kecamatan Kutoarjo. (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang, meliputi: a. Stasiun Jenar di Kecamatan Purwodadi; b. Stasiun Wojo di Kecamatan Bagelen; c. Stasiun Purworejo di Kecamatan Purworejo; d. Stasiun Montelan di Kecamatan Banyuurip; e. Stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo; dan f. Stasiun Butuh di Kecamatan Butuh. 19
Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi Pasal 13 Rencana pengembangan sistem dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi: a. b. jaringan energi sebagaimana jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pasal 14 Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan, meliputi: a. pipa minyak Cilacap-Yogyakarta I melalui Kecamatan Butuh- Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Bayan-Kecamatan Banyuurip- Kecamatan Purwodadi- Kecamatan Bagelen; dan b. pipa minyak Cilacap-Yogyakarta II melalui Kecamatan Butuh- Kecamatan Kutoarjo-Kecamatan Grabag-Kecamatan Ngombol- Kecamatan Purwodadi-Kecamatan Bagelen. Pasal 15 (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas: a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. (2) Infrastruktur pembangkitan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan di tenaga listrik dan Kecamatan Bener; b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di seluruh kecamatan; c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terdapat di: 1. Kecamatan Grabag; 2. Kecamatan Ngombol; dan 3. Kecamatan Purwodadi. d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di: 1. Kecamatan Bagelen; 2. Kecamatan Kaligesing; 3. Kecamatan Purworejo; 4. Kecamatan Pituruh; 5. Kecamatan Kemiri; 6. Kecamatan Bruno; 7. Kecamatan Gebang; 8. Kecamatan Loano; dan 9. Kecamatan Bener. 20
(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan c. gardu induk. (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi: a. Kecamatan Grabag; b. Kecamatan Ngombol; c. Kecamatan Purwodadi; d. Kecamatan Bagelen; dan e. Kecamatan Butuh. (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas : a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), meliputi: 1. Kecamatan Purwodadi; 2. Kecamatan Bagelen; 3. Kecamatan Banyuurip; 4. Kecamatan Bayan; 5. Kecamatan Kutoarjo; 6. Kecamatan Butuh; 7. Kecamatan Pituruh; dan 8. Kecamatan Kemiri. kecamatan; dan 1. Kecamatan Purwodadi; 2. Kecamatan Bagelen; 3. Kecamatan Banyuurip; 4. Kecamatan Bayan; 5. Kecamatan Kutoarjo; 6. Kecamatan Butuh; 7. Kecamatan Pituruh; dan 8. Kecamatan Kemiri. kecamatan; dan c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), tersebar di seluruh kecamatan. (6) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Gardu Induk di Kecamatan Banyuurip. Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 16 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. jaringan tetap lokal, merupakan jaringan telekomunikasi lingkup wilayah Kabupaten, untuk pelayanan dalam terdapat di seluruh Kecamatan; b. jaringan tetap Saluran Langsung Jarak Jauh (SLJJ), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar daerah di dalam negeri, terdapat di seluruh Kecamatan; 21
c. (SLI), jaringan merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar negara, terdapat di seluruh Kecamatan; tetap Saluran Langsung Internasional d. jaringan tetap tertutup, merupakan jaringan telekomunikasi tertutup, untuk pelayanan kalangan meliputi: 1. jaringan tetap tertutup sistem perkeretaapian, terdapat tertentu secara di: a) Kecamatan Purwodadi; b) Kecamatan Bagelen; c) Kecamatan Purworejo; d) Kecamatan Banyuurip; e) Kecamatan Bayan; f) Kecamatan Kutoarjo; dan g) Kecamatan Butuh. 2. jaringan tetap tertutup fiber optik Pemerintah Kabupaten terdapat di seluruh kecamatan. (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. jaringan bergerak terestrial, meliputi: 1. jaringan bergerak terestrial radio trunking, terdapat di seluruh kecamatan; 2. jaringan bergerak terestrial Radio Panggil Untuk Umum (RPUU), terdapat di seluruh kecamatan; b. jaringan bergerak seluler, meliputi: 1. menara telekomunikasi konvensional, terdapat di seluruh kecamatan; 2. menara telekomunikasi monopole, terdapat di seluruh kecamatan; 3. menara telekomunikasi microcell, terdapat di seluruh kecamatan; 4. menara telekomunikasi konvensional bersama, terdapat di seluruh kecamatan; dan 5. Jaringan layanan internet, terdapat di seluruh kecamatan. c. jaringan telekomunikasi dengan akses langsung ke satelit, meliputi: 1. jaringan komunikasi satelit di kalangan militer; 2. jaringan komunikasi satelit kedaruratan bencana; dan 3. jaringan komunikasi satelit publik. bergerak satelit, merupakan jaringan Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 17 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi : a. sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten; dan b. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten. 22
(2) Sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. sumber air lintas kabupaten dari Wilayah Sungai Serayu Bogowonto meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Daerah Aliran Sungai (DAS) Cokroyasan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wawar; dan b. prasarana sumber daya air lintas kabupaten berupa Daerah Irigasi (DI) meliputi: 1. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pusat berupa Daerah Irigasi (DI) Wadaslintang; dan 2. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi, meliputi Daerah Irigasi (DI) Watujagir, Daerah Irigasi (DI) Loning Kragilan, dan Daerah Irigasi (DI) Kalibutek. (3) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. sumber air Kabupaten: 1. air permukaan: a) air permukaan pada sungai tersebar di seluruh kecamatan; b) mata air, terdapat di: 1) Kecamatan Bagelen; 2) Kecamatan Kaligesing; 3) Kecamatan Purworejo; 4) Kecamatan Pituruh; 5) Kecamatan Kemiri; 6) Kecamatan Bruno; 7) Kecamatan Gebang; 8) Kecamatan Loano; dan 9) Kecamatan Bener. c) Embung, terdapat di: 1) Kecamatan Grabag; 2) Kecamatan Ngombol; 3) Kecamatan Purwodadi; 4) Kecamatan Bagelen; 5) Kecamatan Kaligesing; 6) Kecamatan Purworejo; 7) Kecamatan Pituruh; 8) Kecamatan Kemiri; 9) Kecamatan Bruno; 10) Kecamatan Gebang; 11) Kecamatan Loano; dan 12) Kecamatan Bener. Bener. 1) Kecamatan Grabag; 2) Kecamatan Ngombol; 3) Kecamatan Purwodadi; 4) Kecamatan Bagelen; 5) Kecamatan Kaligesing; 6) Kecamatan Purworejo; 7) Kecamatan Pituruh; 8) Kecamatan Kemiri; 9) Kecamatan Bruno; 10) Kecamatan Gebang; 11) Kecamatan Loano; dan 12) Kecamatan Bener. Bener. 2. Air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Kebumen- Purworejo, terdapat di: a) Kecamatan Grabag; b) Kecamatan Ngombol; 23
c) Kecamatan Purwodadi; d) Kecamatan Bagelen; e) Kecamatan Purworejo; f) Kecamatan Banyuurip; g) Kecamatan Bayan; h) Kecamatan Kutoarjo; i) Kecamatan Butuh; j) Kecamatan Pituruh; k) Kecamatan Kemiri; l) Kecamatan Gebang; m) Kecamatan Loano; dan n) Kecamatan Bener. b. prasarana sumber daya air Kabupaten: 1. sistem jaringan irigasi, meliputi: a) (DI) jaringan kewenangan pusat berupa Daerah Irigasi (DI) Boro, terdapat di: 1) Kecamatan Ngombol; 2) Kecamatan Purwodadi; 3) Kecamatan Purworejo; dan 4) Kecamatan Banyuurip. irigasi primer Daerah Irigasi b) jaringan irigasi primer Daerah c) kewenangan pusat berupa Daerah Kedung Putri, terdapat di: 1) Kecamatan Ngombol; 2) Kecamatan Purworejo; 3) Kecamatan Banyuurip; 4) Kecamatan Bayan; 5) Kecamatan Gebang; dan 6) Kecamatan Loano. jaringan kewenangan Kabupaten, terdapat di: 1) Kecamatan Grabag; 2) Kecamatan Ngombol; 3) Kecamatan Purwodadi; 4) Kecamatan Bagelen; 5) Kecamatan Kaligesing; 6) Kecamatan Purworejo; 7) Kecamatan Banyuurip; 8) Kecamatan Bayan; 9) Kecamatan Kutoarjo; 10) Kecamatan Butuh; 11) Kecamatan Pituruh; 12) Kecamatan Kemiri; 13) Kecamatan Gebang; 14) Kecamatan Loano; dan 15) Kecamatan Bener. irigasi primer Daerah Irigasi Irigasi Irigasi (DI) (DI) (DI) d) jaringan irigasi sekunder, tersebar di seluruh kecamatan. 24
2. sistem pengendalian banjir, meliputi: a) jaringan pengendalian banjir ,terdapat di: 1) Kecamatan Grabag; 2) Kecamatan Ngombol; 3) Kecamatan Purwodadi; 4) Kecamatan Bagelen; 5) Kecamatan Purworejo; 6) Kecamatan Banyuurip; 7) Kecamatan Bayan; 8) Kecamatan Kutoarjo; 9) Kecamatan Butuh; 10) Kecamatan Kemiri; 11) Kecamatan Pituruh; 12) Kecamatan Gebang; dan 13) Kecamatan Loano. b) bangunan pengendali banjir tersebar di seluruh kecamatan. 3. jaringan air baku untuk air bersih, berupa jaringan air baku terdapat di seluruh kecamatan; dan 4. jaringan air bersih ke kelompok pengguna, berupa jaringan air bersih perusahaan air minum dan bukan perusahaan air minum terdapat di seluruh kecamatan. Paragraf 5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 18 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi: a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); d. sistem jaringan persampahan wilayah; e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan f. sistem drainase. (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. jaringan perpipaan, meliputi: 1. jaringan air baku meliputi seluruh kecamatan; 2. jaringan produksi, meliputi: a) Kecamatan Grabag; b) Kecamatan Ngombol; c) Kecamatan Purwodadi; d) Kecamatan Bagelen; e) Kecamatan Kaligesing; 25
f) Kecamatan Purworejo; g) Kecamatan Banyuurip; h) Kecamatan Kutoarjo; i) Kecamatan Butuh; j) Kecamatan Kemiri; k) Kecamatan Bruno; dan l) Kecamatan Bener. 3. jaringan distribusi meliputi seluruh kecamatan; dan 4. unit pelayanan meliputi seluruh kecamatan. b. bukan jaringan perpipaan meliputi: 1. sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan; 2. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan; 3. terminal air terdapat di seluruh kecamatan; dan 4. bangunan penangkap mata air, terdapat di: a) Kecamatan Bagelen; b) Kecamatan Kaligesing; c) Kecamatan Purworejo; d) Kecamatan Pituruh; e) Kecamatan Kemiri; f) Kecamatan Bruno; g) Kecamatan Gebang; h) Kecamatan Loano; dan i) Kecamatan Bener. (3) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didukung dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Keburejo dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Bagelen. (4) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. sistem pembuangan air limbah non domestik (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di: 1. Kecamatan Grabag; 2. Kecamatan Ngombol; 3. Kecamatan Purwodadi; 4. Kecamatan Bagelen; 5. Kecamatan Purworejo; 6. Kecamatan Banyurip; 7. Kecamatan Bayan; 8. Kecamatan Kutoarjo; 9. Kecamatan Kemiri; 10. Kecamatan Pituruh; 11. Kecamatan Bruno; 12. Kecamatan Gebang; 13. Kecamatan Loano; dan 14. Kecamatan Bener. 26
b. sistem pembuangan air limbah domestik (sewerage), meliputi: 1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Offsite System) terdapat di seluruh kecamatan; dan 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (Onsite System) terdapat di seluruh kecamatan. (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di: a. Kecamatan Grabag; b. Kecamatan Purworejo; c. Kecamatan Banyuurip; dan d. Kecamatan Loano. (6) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh kecamatan; b. pengembangan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh kecamatan; dan c. pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan landfill, Akhir sampah meliputi: 1. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) (TPA) dengan sistem sanitary di Kecamatan Bagelen; 2. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Kemiri; dan 3. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Loano. (7) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. jalur evakuasi bencana yang terdapat di seluruh kecamatan; dan b. ruang evakuasi bencana yang terdapat di seluruh kecamatan. (8) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas: a. Jaringan primer; b. Jaringan sekunder; dan c. Jaringan tersier. 27
BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten meliputi: a. Kawasan peruntukan lindung; dan b. Kawasan peruntukan budi daya. (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tercantum dalam Lampiran Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung Pasal 20 (1) Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kawasan Konservasi; b. Kawasan Cagar Budaya; dan c. Kawasan Ekosistem Mangrove. (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa suaka pesisir seluas kurang lebih 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hektare, yang terdapat di: a. Kecamatan Grabag; b. Kecamatan Ngombol; dan c. Kecamatan Purwodadi. (3) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya, terdapat di: a. Kecamatan Purwodadi; b. Kecamatan Bagelen; c. Kecamatan Purworejo; d. Kecamatan Banyuurip; e. Kecamatan Kutoarjo; f. Kecamatan Butuh; g. Kecamatan Gebang; h. Kecamatan Loano; dan i. Kecamatan Bener. (4) Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektare terdapat di: a. Kecamatan Ngombol; dan b. Kecamatan Purwodadi. 28
Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budi Daya Pasal 21 (1) Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Kawasan hutan produksi; b. Kawasan perkebunan rakyat; c. Kawasan Pertanian; d. Kawasan Perikanan; e. Kawasan Pertambangan dan energi; f. Kawasan Peruntukan Industri; g. Kawasan Pariwisata; h. Kawasan Permukiman; dan i. Kawasan Pertahanan dan keamanan. (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) hektare meliputi: 1. Kecamatan Kaligesing; 2. Kecamatan Pituruh; 3. Kecamatan Kemiri; 4. Kecamatan Bruno; 5. Kecamatan Gebang; 6. Kecamatan Loano; dan 7. Kecamatan Bener. b. kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 6.077 (enam ribu tujuh puluh tujuh) hektare meliputi: 1. Kecamatan Grabag; 2. Kecamatan Ngombol; 3. Kecamatan Purwodadi; 4. Kecamatan Kaligesing; 5. Kecamaatn Pituruh; 6. Kecamatan Kemiri; 7. Kecamatan Bruno; 8. Kecamatan Gebang; 9. Kecamatan Loano; dan 10. Kecamatan Bener. c. Kawasan Pariwisata berupa kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang selanjutnya disebut sebagai kawasan hutan produksi terbatas/kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) ditetapkan sebagai Kawasan Outline; 29
d. Kawasan hutan produksi Terbatas/Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare di Kecamatan Bener; dan e. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 28.214 (dua puluh delapan ribu dua ratus empat belas) hektare meliputi: a. Kecamatan Grabag; b. Kecamatan Ngombol; c. Kecamatan Purwodadi; d. Kecamatan Bagelen; e. Kecamatan Kaligesing; f. Kecamatan Purworejo; g. Kecamatan Pituruh; h. Kecamatan Kemiri; i. Kecamatan Bruno; j. Kecamatan Gebang; k. Kecamatan Loano; dan l. Kecamatan Bener. (4) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 29.785 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan; b. kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang akan ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 29.273 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare; c. Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 9.297 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan; dan d. kawasan peternakan berupa kegiatan dan usaha peternakan terdapat di seluruh kecamatan, meliputi: 1. skala usaha besar; 2. skala usaha menengah; 3. skala usaha kecil; dan 4. skala usaha mikro. (5) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Kawasan Perikanan tangkap berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan b. Kawasan Perikanan budi daya. 30
(6) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Kertojayan di Kecamatan Grabag; b. Pelabuhan Perikanan Keburuhan di Kecamatan Ngombol; c. Pelabuhan Perikanan Pagak di Kecamatan Ngombol; d. Pelabuhan Perikanan Jatikontal di Kecamatan Purwodadi; dan e. Pelabuhan Perikanan Jatimalang di Kecamatan Purwodadi. (7) Tempat pelelangan ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi: a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kertojayan di Kecamatan Grabag; b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Keburuhan di Kecamatan Ngombol; c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pagak di Kecamatan Ngombol; d. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatikontal di Kecamatan Purwodadi; dan e. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang di Kecamatan Purwodadi. (8) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare meliputi: a. Kecamatan Gebang; b. Kecamatan Loano; dan c. Kecamatan Bener. (9) Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektare, berupa wilayah izin usaha pertambangan batuan di Kecamatan Bagelen. (10) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektare, meliputi : a. kawasan peruntukan industri terdapat di : 1. Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektare; 2. Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektare; 3. Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) hektare; 4. Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektare; 5. Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare; 6. Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektare; 31
7. Kecamatan Loano seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare; dan 8. Kecamatan Bener seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektare. b. sentra (SIKM) berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang diarahkan di kawasan peruntukan industri (KPI). industri kecil dan menengah (11) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi: a. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hektare, terdiri dari: 1. Pantai Genjik di Kecamatan Grabag; 2. Pantai Ketawang di Kecamatan Grabag; 3. Pantai Jetis di Kecamatan Grabag; 4. Pantai Pasir Puncu di Kecamatan Ngombol; 5. Pantai Keburuhan di Kecamatan Ngombol; 6. Pantai Jatimalang di Kecamatan Purwodadi; 7. Pantai Jatikontal di Kecamatan Purwodadi; 8. Desa Wisata Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi; 9. Goa Seplawan di Kecamatan Kaligesing; 10. Desa Wisata Sedayu di Kecamatan Loano; 11. Alun-alun Purworejo di Kecamatan Purworejo; 12. Taman Heroes Park di Kecamatan Purworejo; 13. Kolam Renang Artha Tirta di Kecamatan Purworejo; 14. Gegermenjangan di Kecamatan Purworejo Kecamatan Loano; 15. Taman Pintar Baledono di Kecamatan Purworejo; 16. Taman Kota Baledono di Kecamatan Purworejo; dan 17. Alun-alun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo. b. Obyek wisata/Daya Tarik Wisata (DTW), terdiri atas: 1. Pariwisata alam, meliputi: a) Mangrove Demanggede di Kecamatan Purwodadi; b) Gunung Kunir di Kecamatan Bener; c) Gunung Mangguljoyo di Kecamatan Bener; d) Curug Putri di Kecamatan Bener; e) Bukit Sikepel di Kecamatan Bener; f) Wisata Alam Desa Nglaris di Kecamatan Bener; g) Bukit Watusalang di Kecamatan Bener; h) Bukit Seribu Besek di Kecamatan Bener; i) j) Goa Sendangsari di Kecamatan Kaligesing; k) Sumur Tegal Asih di Kecamatan Kaligesing; l) Goa Anjani di Kecamatan Kaligesing; m) Goa Semar di Kecamatan Kaligesing; n) Air Terjun Curug Silangit di Kecamatan Kaligesing; o) Curug Kembar Mayang di Kecamatan Kaligesing; p) Curug Siklothok di Kecamatan Kaligesing; q) Taman Sidandang di Kecamatan Kaligesing; r) Hutan Pinus Kalilo di Kecamatan Kaligesing; Pegunungan Banyak Angkrem di Kecamatan Bener; 32 dan
s) Hutan Pinus Sigendol di Kecamatan Kaligesing; t) Goa Sikantong di Kecamatan Kaligesing; u) Gunung Ijo di Kecamatan Bagelen; v) Area Gardu Pandang Simundu (Arga Pandu) di Kecamatan Bagelen; w) Wisata Alam Desa Kemiri di Kecamatan Gebang; x) Hutan Pinus Tawangsari di Kecamatan Kaligesing; y) Curug Muncar di Kecamatan Bruno; z) Curug Pengilon di Kecamatan Bruno; aa) Curug Gunung Putri di Kecamatan Bruno; bb) Puncak Kayangan Si Gendol di Kecamatan Bruno; cc) Curug Kyai Kate di Kecamatan Bruno; dd) Goa Silumbu di Kecamatan Kemiri; ee) Goa Gong di Kecamatan Pituruh; ff) Goa Pencu di Kecamatan Pituruh; gg) Wisata Alam Desa Wonosido di Kecamatan Pituruh; hh) Wisata Alam Desa Pamriyan di Kecamatan Pituruh; ii) Gunung Kembang di Kecamatan Pituruh; jj) Curug Jakatarub di Kecamatan Pituruh; kk) Curug Putren dan Pemandian Awet Muda di Kecamatan Pituruh; ll) Curug Kaliurip di Kecamatan Kemiri; mm) Curug Silumut di Kecamatan Kemiri; dan nn) Hutan Pinus Argo Belah di Kecamatan Kemiri. 2. Pariwisata budaya dan religi, meliputi: a) Masjid Jenarkidul di Kecamatan Purwodadi; b) Situs Watukuro di Kecamatan Purwodadi; c) Masjid Seboropasar di Kecamatan Ngombol; d) Makam Habib Hasan Bin Muhammad Alaydrus di Kecamatan Grabag; e) Petilasan Pangeran Benowo di Kecamatan Bener; f) Petilasan W.R. Kaligesing; Soepratman di Kecamatan g) Makam/Petilasan Nyai Bagelen di Kecamatan Bagelen; h) Petilasan Masjid Sunan Geseng di Kecamatan Bagelen; i) Masjid Tiban/Masjid Santren Syekh Baidlowi di Kecamatan Bagelen; j) Benteng Pendem di Kecamatan Bagelen; k) Makam Mbah Kyai Haji Yunus Muhammad Irsyad di Kecamatan Loano; Petilasan Desa Kemejing di Kecamatan Loano; l) m) Makam Romo Semono di Kecamatan Loano; n) Makam Gagak Handoko di Kecamatan Loano; o) Makam Cokronegoro di Kecamatan Gebang; p) Makam Kyai Imam Puro di Kecamatan Purworejo; q) Klenteng Purworejo di Kecamatan Purworejo; r) Kantor Asisten Residen di Kecamatan Purworejo; 33
s) Gedung Kepolisian Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo; t) Gedung Museum Tosan Aji di Kecamatan Purworejo; u) Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat di Kecamatan Purworejo; v) Gereja Katolik SPM di Kecamatan Purworejo; w) Stasiun Kereta Api Purworejo di Kecamatan Purworejo; x) Gedung HKS 1915 di Kecamatan Purworejo; y) Gedung Lembaga Permasyarakatan Purworejo di Kecamatan Purworejo; z) Masjid Kauman (Darul Mutaqqin) di Kecamatan Purworejo; aa) Makam Sarwo Edhie Wibowo di Kecamatan Purworejo; bb) Gedung Kabupaten Sawunggalih di Kecamatan Kutoarjo; cc) Makam Sawunggalih di Kecamatan Kutoarjo; dd) Stasiun Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo; ee) Klenteng Tintakim di Kecamatan Kutoarjo; ff) Makam Eyang Jokowirun di Kecamatan Kutoarjo; gg) Makam Mbah Brengos di Kecamatan Kutoarjo; hh) Makam Mbah Unggul di Kecamatan Kutoarjo; ii) Makam Simbah Jogowilogo di Kecamatan Kutoarjo; jj) Makam Mbah Berkah di Kecamatan Bayan; kk) Makam Kyai Patih Dipojoyobongso di Kecamatan Bayan; ll) Petilasan Pangeran Joyokusumo di Kecamatan Banyuurip; mm) Petilasan Kimanguyu di Kecamatan Banyuurip; nn) Makam Kanjeng Kyai Gusti Seborokrapyak di Kecamatan Banyuurip; oo) Altar Kayu Ara Hiwang di Kecamatan Banyuurip; pp) Makam Pangeran Bintoro di Kecamatan Butuh; qq) Makam Kyai Sadrach di Kecamatan Butuh; rr) Makam Kyai Sabdo Palon di Kecamatan Butuh; ss) Makam Mbah Nur Muhammad Alang-Alang Ombo di Kecamatan Pituruh; dan tt) Makam Tuan Guru Muhyidin Imam Rofingi di Kecamatan Kemiri. 3. Pariwisata lainnya, meliputi: a) Pasar Inis di Kecamatan Purwodadi; b) Pasar Menoreh di Kecamatan Loano; dan c) Pasar Monggo Mampir di Kecamatan Banyuurip. c. Desa Wisata meliputi: 1. Desa Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing; 2. Desa Wisata Pucungroto di Kecamatan Kaligesing; 3. Desa Wisata Tlogoguwo di Kecamatan Kaligesing; 4. Desa Wisata Pandanrejo di Kecamatan Kaligesing; 5. Desa Wisata Kaligono di Kecamatan Kaligesing; 34
6. Desa Wisata Donorejo di Kecamatan Kaligesing; 7. Desa Wisata Sidomulyo di Kecamatan Purworejo; 8. Desa Wisata Semawung di Kecamatan Purworejo; 9. Desa Wisata Kemanukan di Kecamatan Bagelen; 10. Desa Wisata Durensari di Kecamatan Bagelen; 11. Desa Wisata Dadirejo di Kecamatan Bagelen; 12. Desa Wisata Tlogokotes di Kecamatan Bagelen; 13. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Loano; 14. Desa Wisata Sedayu di Kecamatan Loano; 15. Desa Wisata Kemejing di Kecamatan Loano; 16. Desa Wisata Cacaban Kidul di Kecamatan Bener; 17. Desa Wisata Sukowuwuh di Kecamatan Bener; 18. Desa Wisata Jati di Kecamatan Bener; 19. Desa Wisata Benowo di Kecamatan Bener; 20. Desa Wisata Guntur di Kecamatan Bener; 21. Desa Wisata Tlogosono di Kecamatan Gebang; 22. Desa Wisata Kemiri di Kecamatan Gebang; 23. Desa Wisata Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi; 24. Desa Wisata Gedangan di Kecamatan Purwodadi; 25. Desa Wisata Jatimalang di Kecamatan Purwodadi; 26. Desa Wisata Pagak di Kecamatan Ngombol; 27. Desa Wisata Keburuhan di Kecamatan Ngombol; 28. Desa Wisata Patutrejo di Kecamatan Grabag; 29. Desa Wisata Ketawang di Kecamatan Grabag; 30. Desa Wisata Kertojayan di Kecamatan Grabag; 31. Desa Wisata Kaliurip di Kecamatan Kemiri; 32. Desa Wisata Purbayan di Kecamatan Kemiri; 33. Desa Wisata Cepedak di Kecamatan Bruno; 34. Desa Wisata Giyombong di Kecamatan Bruno; 35. Desa Wisata Kaliwungu di Kecamatan Bruno; 36. Desa Wisata Gunung Condong di Kecamatan Bruno; 37. Desa Wisata Pamriyan di Kecamatan Pituruh; 38. Desa Wisata Sambeng di Kecamatan Pituruh; 39. Desa Wisata Kaliwatubumi di Kecamatan Butuh; dan 40. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Kutoarjo. lebih 18.863 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kecamatan. 6. Desa Wisata Donorejo di Kecamatan Kaligesing; 7. Desa Wisata Sidomulyo di Kecamatan Purworejo; 8. Desa Wisata Semawung di Kecamatan Purworejo; 9. Desa Wisata Kemanukan di Kecamatan Bagelen; 10. Desa Wisata Durensari di Kecamatan Bagelen; 11. Desa Wisata Dadirejo di Kecamatan Bagelen; 12. Desa Wisata Tlogokotes di Kecamatan Bagelen; 13. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Loano; 14. Desa Wisata Sedayu di Kecamatan Loano; 15. Desa Wisata Kemejing di Kecamatan Loano; 16. Desa Wisata Cacaban Kidul di Kecamatan Bener; 17. Desa Wisata Sukowuwuh di Kecamatan Bener; 18. Desa Wisata Jati di Kecamatan Bener; 19. Desa Wisata Benowo di Kecamatan Bener; 20. Desa Wisata Guntur di Kecamatan Bener; 21. Desa Wisata Tlogosono di Kecamatan Gebang; 22. Desa Wisata Kemiri di Kecamatan Gebang; 23. Desa Wisata Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi; 24. Desa Wisata Gedangan di Kecamatan Purwodadi; 25. Desa Wisata Jatimalang di Kecamatan Purwodadi; 26. Desa Wisata Pagak di Kecamatan Ngombol; 27. Desa Wisata Keburuhan di Kecamatan Ngombol; 28. Desa Wisata Patutrejo di Kecamatan Grabag; 29. Desa Wisata Ketawang di Kecamatan Grabag; 30. Desa Wisata Kertojayan di Kecamatan Grabag; 31. Desa Wisata Kaliurip di Kecamatan Kemiri; 32. Desa Wisata Purbayan di Kecamatan Kemiri; 33. Desa Wisata Cepedak di Kecamatan Bruno; 34. Desa Wisata Giyombong di Kecamatan Bruno; 35. Desa Wisata Kaliwungu di Kecamatan Bruno; 36. Desa Wisata Gunung Condong di Kecamatan Bruno; 37. Desa Wisata Pamriyan di Kecamatan Pituruh; 38. Desa Wisata Sambeng di Kecamatan Pituruh; 39. Desa Wisata Kaliwatubumi di Kecamatan Butuh; dan 40. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Kutoarjo. lebih 18.863 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kecamatan. (12) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi: a. Kawasan Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.654 (sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) hektare, tersebar di seluruh kecamatan; dan (13) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare, berupa: a. Daerah Latihan Militer Ketawangrejo di Kecamatan Grabag; b. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Ngombol; 35
c. Brigade Infanteri-6 Tri Shakti Balajaya Batalyon Infanteri 412 di Kecamatan Purworejo; d. Batalyon Infanteri Mekanis Raider 412/Bharata Eka Shakti Kompi Mekanis B di Kecamatan Purworejo; e. Gudang Persenjataan di Kecamatan Purworejo; f. Komando Distrik Militer 0708/Purworejo di Kecamatan Purworejo; g. Kompleks Asrama Polisi dan Eks Kantor Satuan Lalu Lintas Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo; h. Sub Detasemen Zeni Bangunan di Kecamatan Purworejo; i. Kantor Satuan Lalu Lintas Resor Purworejo di Kecamatan Purworejo; j. Kantor Kepolisian Resor Purworejo di Kecamatan Banyurip; k. Lapangan Tembak Besole di Kecamatan Bayan; l. Markas Komando Brimob Subden 4C/Pelopor di Kecamatan Kutoarjo; m. Kantor Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan; dan n. Kantor Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan. BAB V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 22 (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan sudut kepentingan. (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. KSP yang berada di wilayah Kabupaten; dan b. KSK. Pasal 23 (1) KSP yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu berupa kawasan Borobudur- Kebumen-Dieng dan sekitarnya. (2) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi: a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 36
(3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur. (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. Kawasan Kota Perbatasan (Border City) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA); dan b. Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi- Ngombol-Grabag. (5) Peta Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 24 (1) Kawasan sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), terdapat di: a. Kecamatan Kaligesing; b. Kecamatan Loano; dan c. Kecamatan Bener. (2) Kawasan Kota Perbatasan (Border City) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, terdapat di: a. Kecamatan Purwodadi; dan b. Kecamatan Bagelen. (3) Kawasan sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi- Ngombol-Grabag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, terdapat di: a. Kecamatan Grabag; b. Kecamatan Ngombol; dan c. Kecamatan Purwodadi. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasal 25 (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria: a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten; 37
b. mendukung program utama penetapan ruang nasional dan provinsi; c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan; d. mempertimbangkan keterpaduan antar pengembangan wilayah Kabupaten dan rencana sektor di daerah; program induk e. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan; f. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi; g. mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan h. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana ruang, dan kebijakan ruang, pola pengembangan kawasan strategis serta mempertimbangkan ketentuan khusus. struktur (3) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang meliputi program utama, lokasi, besaran, instansi pelaksana, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, beserta perkiraan pendanaannya. (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam indikasi program lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (6) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan kerjasama pendanaan. (7) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 38
BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 26 (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. pengendalian (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi; b. ketentuan khusus; c. ketentuan KKPR; d. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan e. arahan sanksi. Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi Pasal 27 (1) Ketentuan umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi 26 ayat Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan Zonasi. (2) Ketentuan umum zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang wilayah; dan b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang wilayah. (3) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. ketentuan umum zonasi sistem perkotaan; dan b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana. (4) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan lindung; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan budi daya. (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 39
Paragraf 1 Ketetuan Umum Zonasi Sistem Perkotaan Pasal 28 (1) Ketentuan umum zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi PKL; b. ketentuan umum zonasi PPK; dan c. ketentuan umum zonasi PPL. (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi; b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan: 1. prasarana minimum skala Kabupaten meliputi: a) b) jaringan air bersih; c) jaringan energi; d) jaringan telekomunikasi; dan e) prasarana lingkungan. jaringan transportasi; 2. sarana minimum skala kabupaten meliputi: a) sarana perumahan; b) sarana kesehatan; c) sarana pendidikan; d) sarana peribadatan; e) sarana perekonomian; f) sarana olahraga dan rekreasi; dan g) sarana pelayanan umum. c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan; d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan e. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan kecamatan dan/atau skala layanan kabupaten; b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan; c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan: 1. prasarana minimum skala kecamatan meliputi: a) b) jaringan air bersih; c) jaringan energi; d) jaringan telekomunikasi; dan e) prasarana lingkungan. jaringan transportasi; 40
2. sarana minimum skala kecamatan meliputi: a) sarana perumahan; b) sarana kesehatan; c) sarana pendidikan; d) sarana peribadatan; e) sarana perekonomian; f) sarana olahraga; dan g) sarana pelayanan umum. d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan; e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (4) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan lingkungan dan/atau skala layanan kecamatan; b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan Kawasan agropolitan; c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan: 1. prasarana minimum skala lingkungan meliputi: a) b) jaringan air bersih; c) jaringan energi; d) jaringan telekomunikasi; dan e) prasarana lingkungan. jaringan transportasi; 2. sarana minimum skala lingkungan meliputi: a) sarana perumahan; b) sarana kesehatan; c) sarana pendidikan; d) sarana peribadatan; e) sarana perekonomian; f) sarana olahraga; dan g) sarana pelayanan umum. d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan; e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana Pasal 29 Ketentuan umum zonasi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi; b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi. c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi; d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya. 41
Pasal 30 (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi jaringan jalan; dan b. ketentuan umum zonasi jaringan kereta api. (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Arteri Primer; b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Kolektor; c. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Lokal; d. ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Lingkungan; e. ketentuan umum zonasi untuk Jalan Tol; f. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan strategis; g. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan khusus; h. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang; dan i. ketentuan umum zonasi untuk jembatan timbang. (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukkannya; c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) izin dari di penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; ruang milik jalan wajib memperoleh d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan; lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan arteri sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan e. f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (4) Ketentuan umum zonasi sistem jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jalan kolektor primer dan kolektor sekunder disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan jaringan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukkannya; 42
c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; ruang milik jalan wajib memperoleh d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan kolektor sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan e. f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (5) Ketentuan umum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan zonasi sistem jaringan jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukkannya; c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) izin dari di penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; ruang milik jalan wajib memperoleh d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan e. f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukkannya; c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; ruang milik jalan wajib memperoleh d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; dan e. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 43 garis garis garis
(7) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukkannya; c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan; d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pengawasan jalan berupa bangunan gedung dan bangun bangunan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan tol sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan f. g. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (8) Ketentuan umum zonasi sistem jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan jaringan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukkannya; c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; ruang milik jalan wajib memperoleh d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan e. f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (9) Ketentuan umum zonasi sistem jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan jaringan sesuai dengan peruntukkannya; 44 garis garis
c. diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; ruang milik jalan wajib memperoleh d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; e. diperbolehkan bersyarat penggunaan jalan khusus untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (10) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan bersyarat memanfaatan ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang; c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu dan memperhatikan keselamatan dan keamanan; dan fungsi terminal penumpang d. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya. (11) Ketentuan umum zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar jembatan timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas persyaratan penunjang keselamatan dan keamanan; dan yang memenuhi b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang di sekitar jembatan timbang untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh jembatan timbang sesuai kewenangannya. izin dari penyelenggara (12) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api; b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian; 45
c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan sesuai peruntukan kawasan dengan sedang, mematuhi aturan garis sempadan, memperhatikan dampak lingkungan, dan memperhatikan kebutuhan ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; intensitas rendah hingga d. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika serta harus jaringan mempertimbangkan ruang untuk penempatan prasarana dan utilitas; e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pembangunan perlintasan sebidang atau perlintasan tidak sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin pemerintah dan/atau instansi berwenang yang menangani; dan f. g. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan transportasi perkeretaapian serta kegiatan yang peka terhadap lalu lintas kereta api. operasi dan keselamatan Pasal 31 (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b disusun dengan ketentuan: a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran dengan distribusi mempertimbangkan keselamatan dan keamanan; energi minyak dan gas bumi b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; c. diperbolehkan bersyarat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) dengan mempertimbangkan keselamatan, jangkauan pelayanan, dan lingkungan hidup; d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar dengan jaringan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi; pipa minyak dan gas bumi 46
e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan f. g. pipa minyak dan gas bumi; tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan; intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan h. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. pengaman jaringan; dan 2. papan peringatan. (3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan b. ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. (4) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik; b. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain; dan d. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkitan tenaga listrik. (5) Ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a. diperbolehkan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik; b. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung energi ketenagalistrikan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain; c. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya; d. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; e. diperbolehkan bersyarat untuk pemanfaatan ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan tidak diperbolehkan kegiatan budidaya mengganggu fungsi dan pelayanan gardu induk. f. yang dapat 47
Pasal 32 Ketentuan umum telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pengembangan jaringan telekomunikasi kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya; zonasi sistem jaringan b. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan; c. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama; d. diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan menara telekomunikasi telekomunikasi konvensional dan menara konvensional bersama di kawasan permukiman perkotaan; e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi untuk kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan serta kesehatan; intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan; f. g. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. pengaman jaringan; dan 2. papan peringatan. h. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya. Pasal 33 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan yang mendukung pelestarian sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan budidaya sesuai peruntukan dengan mematuhi garis sempadan, menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan; 48
c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di badan air untuk jaringan irigasi, pengendali banjir, jaringan air baku, wisata air, pertambangan, perikanan, dan ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air; d. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang memiliki fungsi f. g. lindung di sekitar jaringan sumber daya air; tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas badan air kecuali untuk peningkatan pengelolaan prasarana sumber daya air; intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan h. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pengendali daya rusak air. Pasal 34 (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas: a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah; e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan f. ketentuan umum zonasi sistem drainase. (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum; b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan air minum untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan sumber air minum; c. diperbolehkan bersyarat pembangunan instalasi pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku; d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan; e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan; 49
f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber air minum harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan sumber air minum; dan g. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan sumber air minum harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya. (3) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan limbah; b. diperbolehkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar limbah untuk kegiatan budi daya sesuai jaringan peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan limbah; d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan; e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan; intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; f. g. pemanfaatan ruang di sekitar limbah harus tersedianya prasarana dan sarana jaringan didukung dengan minimum berupa pengaman jaringan limbah; h. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya; dan i. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis. (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). jaringan pengolahan (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan memanfaatkan jaringan persampahan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah; ruang sekitar 50
b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan sampah; c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA); d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan persampahan untuk pembangunan permukiman dan kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan; intensitas pemanfaatan jaringan persampahan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; e. ruang di sekitar f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pembatas atau pengaman Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan lingkungan di sekitarnya; dan g. pemanfaatan ruang untuk penempatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu lingkungan dan (TPST) harus memperhatikan dampak pemanfaatan kawasan. (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: a. jalur evakuasi bencana: 1. diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan jalur evakuasi bencana; 1. diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan jalur evakuasi bencana; 2. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang manfaat jalan (rumaja) jalur evakuasi bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi; 3. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah hingga sedang; dan 4. pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi. b. ruang evakuasi bencana: 1. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar ruang evakuasi bencana untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pengungsi; 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang evakuasi tidak saat dengan menjaga bencana untuk kegiatan dipergunakan untuk keberlanjutan fungsi ruang evakuasi bencana; lain pada evakuasi 3. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; 51
4. pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi harus didukung dengan tersedianya: a) prasarana minimum: 1) jaringan transportasi; 2) jaringan air bersih; 3) jaringan energi; 4) jaringan telekomunikasi; dan 5) prasarana lingkungan; b) sarana minimum: 1) sarana barak pengungsian; 2) sarana kesehatan; 3) sarana pendidikan; dan 4) sarana peribadatan. (7) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan memanfaatkan jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase; ruang sekitar b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; c. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak sistem drainase. Paragraf 3 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung Pasal 35 Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; b. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan c. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem mangrove. lindung Pasal 36 Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, berupa kawasan suaka pesisir disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan kegiatan untuk perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi pesisir, pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi, monitoring sumberdaya, serta rehabilitasi habitat dan populasi; 52
b. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pembangunan infrastruktur/sarana pendidikan, prasarana, pariwisata dan rekreasi, pertahanan dan keamanan, perikanan, kegiatan peternakan, dan usaha peternakan skala mikro hingga kecil secara berkelanjutan tanpa mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pertanian, permukiman nelayan atau petani dengan kepadatan rendah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat; dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak kelestarian alam berupa kegiatan pertambangan, industri, dan budi daya perikanan dengan mengambil air bawah tanah. penelitian, c. d. Pasal 37 Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kepentingan sosial, kegiatan pelayanan umum, perdagangan, jasa, kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, perkantoran, agama dan kebudayaan, peribadatan, pariwisata dan/atau pertahanan keamanan dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya; b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan sekitarnya; c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya; dan d. pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 38 zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove, Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, jaringan energi, serta perhubungan dan telekomunikasi; b. diperbolehkan untuk bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem mangrove, kegiatan terbuka hijau, pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta usaha-usaha yang berkaitan dengan ekosistem lindung, nilai mangrove dengan mempertimbangkan ekologis dan estetika kawasan; kegiatan yang ruang fungsi 53
c. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, serta tradisi dan kebiasaan; d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu fungsi lindung; e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan tidak mendirikan bangunan permanen komersial; tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan f. g. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan budi daya. Paragraf 4 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya Pasal 39 Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b meliputi: a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi; b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat; c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian; d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan; e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi; f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri; g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata; h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan. zonasi kawasan peruntukan budi daya Pasal 40 Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan: 1. pengembangan kegiatan pada yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumber daya lahan; lahan 2. peningkatan produktivitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditas berdasarkan lahan, akumulasi produksi, dan kondisi produktivitas penggunaan lahan; 3. pengembangan hasil hutan non kayu dan hortikultura dengan produk non kayu; dan 3. pengembangan hasil hutan non kayu dan hortikultura dengan produk non kayu; dan 54
4. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan. sesuai peraturan yang berlaku; 4. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan. sesuai peraturan yang berlaku; c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, tidak mengubah bentang alam serta sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan; d. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; e. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan budi daya di kawasan hutan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta memperhatikan upaya mitigasi bencana; tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya: 1. tanaman semusim pada hutan produksi dengan kelerengan di f. atas 40% (empat puluh persen); dan 2. pendirian bangunan kecuali bangunan penunjang kegiatan hutan produksi, bangunan pendukung kegiatan pariwisata dan bangunan prasarana dasar yang tidak mengubah bentang alam; dan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. 2. pendirian bangunan kecuali bangunan penunjang kegiatan hutan produksi, bangunan pendukung kegiatan pariwisata dan bangunan prasarana dasar yang tidak mengubah bentang alam; dan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Pasal 41 Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan perkebunan untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan perkebunan rakyat, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan; b. pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan perkebunan secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumber daya lahan; c. diperbolehkan untuk kegiatan agroindustri dan agrowisata serta sarana dan prasarana pendukungnya yang berwawasan lingkungan; d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk pengembangan kegiatan permukiman pedesaan; 55
e. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan dan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; f. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan; g. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan kegiatan pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana; h. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan perkebunan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan pengendalian bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak diperbolehkan untuk menimbulkan kerusakan lingkungan; dan intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut: 1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen); 2. KLB paling tinggi 0,1 (nol koma satu); dan 3. KDH paling rendah 60% (enam puluh persen). i. kegiatan yang berpotensi j. Pasal 42 Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, disusun dengan ketentuan: a. untuk Kawasan Tanaman Pangan: 1. diperbolehkan untuk kegiatan: a) pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan b) pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah. 2. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk kawasan tanaman pangan di luar KP2B: a) pengembangan kegiatan perikanan dan usaha peternakan skala mikro hingga kecil dengan berwawasan lingkungan dengan tidak mengubah fungsi kawasan; b) pengembangan kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung fungsi kawasan; c) pengembangan kegiatan pembibitan tanaman; d) alih fungsi kawasan tanaman pangan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan tidak menyebabkan hilang serta jaringan memperhatikan upaya mitigasi bencana; atau rusaknya irigasi 56
e) intensitas pemanfaatan ditetapkan sebagai berikut. 1) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen); 2) KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam); dan 3) KDH paling rendah 60% (enam puluh persen); dan ruang di dalam kawasan 3. diperbolehkan bersyarat alih tanaman pangan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. fungsi kawasan b. untuk Kawasan Hortikultura: 1. diperbolehkan untuk kegiatan: a) pengembangan produksi komoditas andalan/ unggulan Kabupaten; dan b) peningkatan produktivitas tanaman hortikultura. 2. diperbolehkan secara terbatas untuk: a) pengembangan kegiatan pembibitan; b) pengembangan budi daya tanaman perkebunan rakyat dan tanaman pangan; c) pengembangan kegiatan permukiman; d) pengembangan kegiatan industri kecil; e) pengembangan pariwisata pada daerah yang sesuai; f) pengembangan kegiatan terkait dengan pencegahan bencana; g) pengembangan kegiatan perikanan berkelanjutan; dan h) pengembangan berkelanjutan. kegiatan dan usaha peternakan 3. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan; 4. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan kegiatan pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana; 5. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan hortikultura untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut: a) KDB paling tinggi 45% (empat puluh persen); b) KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan c) KDH paling rendah 55% (lima puluh lima persen). c. untuk Kawasan Peternakan: 1. diperbolehkan untuk kegiatan: a) pengembangan kegiatan pertanian; b) pengembangan produksi komoditas andalan/ unggulan daerah; 57
c) pengembangan peternakan; dan peningkatan produktivitas d) mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan; dan e) pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna; 2. diperbolehkan secara terbatas untuk: a) pengembangan kegiatan permukiman skala kecil; b) pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil ternak; c) pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah; d) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; dan e) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya; 3. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan peternakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti pengaturan intensitas pemanfaatan ruang pada masing-masing pola ruang yang mewadahi usaha peternakan. Pasal 43 Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan tangkap dan budidaya; b. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan Waduk; c. diperbolehkan pengembangan Kawasan Perikanan secara fungsi wisata berbasis ekowisata, bersama-sama dengan penelitan dan pendidikan; d. diperbolehkan bersyarat bangunan pendukung kegiatan pariwisata; e. diperbolehkan bersyarat penggunaan air irigasi untuk perikanan; f. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Perikanan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan; dan h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut: 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen); 2. KLB paling tinggi 1 (satu); dan 3. KDH paling rendah 40% (empat puluh persen). 58
Pasal 44 Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dengan syarat mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara risiko dan manfaat, tidak berpotensi menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta melakukan rehabilitasi kawasan pascatambang; b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan pada kawasan hutan mengikuti mekanisme ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan; c. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Pertambangan dan energi untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan pada kawasan lindung; e. pengelolaan lingkungan hidup dan pascatambang dilakukan dengan: 1. pengelolaan hidup pemantauan pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup; dan dan lingkungan 2. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; f. pengelolaan kawasan pascatambang dilakukan melalui kegiatan reklamasi berupa penatagunaan lahan, revegetasi dan/atau peruntukan lainnya mengacu pada dokumen rencana reklamasi yang disetujui oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan intensitas pemanfaatan ruang pascatambang dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang. g. Pasal 45 Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri dan pendukungnya dengan sarana dan prasarana pengolah limbah yang layak, mengendalikan dampak terhadap lingkungan, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan ruang terbuka hijau (RTH); c. diperbolehkan terbatas untuk permukiman eksisting dengan mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang- perundangan; 59
d. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan; e. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); f. diperbolehkan bersyarat pembangunan kegiatan usaha industri secara individu berada di kawasan peruntukan industri selama belum ada kawasan industri dengan dilengkapi syarat mengikuti standar perundang- ketentuan perundangan; teknis dan peraturan g. diperbolehkan bersyarat bagi pengembangan prasarana dan sarana penunjang industri dengan mengikuti standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-perundangan; h. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan peruntukan industri untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak diperbolehkan mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan; tidak diperbolehkan pengambilan air bawah tanah; dan i. j. k. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut: 1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); 2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan 3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen). Pasal 46 Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan: 1. prasarana minimum meliputi: a) b) jaringan air minum; c) jaringan limbah; d) jaringan energi; e) f) prasarana lingkungan. 2. sarana minimum meliputi: a) sarana perumahan; b) sarana kesehatan; c) sarana pendidikan; d) sarana peribadatan; e) sarana perdagangan dan jasa; f) sarana olahraga dan rekreasi; dan g) sarana pelayanan umum; jaringan transportasi; jaringan telekomunikasi; dan 60
c. diperbolehkan bersyarat pengembangan pariwisata alam maupun budaya dengan tetap mempertahankan keaslian lingkungan alam dan kearifan budaya setempat; d. diperbolehkan bersyarat pengembangan pariwisata buatan dengan luasan lebih dari 100 (seratus) hektar mengikuti standar teknis dan ketentuan perundangan yang berlaku; e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan pariwisata untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak fungsi dan kelestarian lingkungan Kawasan Pariwisata; intensitas pemanfaatan mengacu pada kawasan peruntukan; dan f. g. ruang untuk kegiatan pariwisata h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut: 1. pariwisata alam di daerah pantai dan dataran rendah, meliputi: a) KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen); b) KLB paling tinggi 1 (satu); dan c) KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); 2. pariwisata alam di daerah dataran tinggi, meliputi: a) KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen); b) KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan c) KDH paling rendah 80% (delapan puluh persen); 3. pariwisata buatan dan budaya di daerah dataran rendah, meliputi: a) KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); b) KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan c) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); 4. Pariwisata buatan dan budaya di daerah dataran tinggi, meliputi: a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen); b) KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam); dan c) KDH paling rendah 60% (enam puluh persen). Pasal 47 (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, meliputi: a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan; dan b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk pembangunan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang serta di luar Kawasan Lindung dan KP2B; 61
b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan: 1. prasarana minimum meliputi: a) b) jaringan air minum; c) jaringan limbah; d) jaringan energi; e) f) prasarana lingkungan. 2. sarana minimum meliputi: a) sarana perumahan; b) sarana kesehatan; c) sarana pendidikan; d) sarana peribadatan; e) sarana perdagangan dan jasa; f) sarana olahraga dan rekreasi; dan g) sarana pelayanan umum; jaringan transportasi; jaringan telekomunikasi; dan c. diperbolehkan secara terbatas bagi industri besar dan menengah eksisting sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak dapat melakukan perluasan; d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk: 1. pengembangan kegiatan usaha industri kecil; 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; 3. pengembangan dan kegiatan pariwisata; pariwisata usaha 4. pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skala pelayanan sistem perkotaan; 6. pembangunan menara telekomunikasi konvensional dan menara telekomunikasi konvensional bersama; dan 7. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan; e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan permukiman untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Permukiman; f. g. kegiatan industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah dan besar harus berpindah ke Kawasan Peruntukan Industri; dan h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman perkotaan ditetapkan sebagai berikut: 1. KDB paling tinggi 70%(tujuh puluh persen); 2. KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima); dan 3. KDH paling rendah 30%(tiga puluh persen). 62
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk pembangunan permukiman dengan syarat di luar Kawasan Lindung dan KP2B; b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan: 1. prasarana minimum meliputi: a) b) jaringan air minum; c) jaringan air limbah; d) jaringan energi; e) f) prasarana lingkungan. 2. sarana minimum meliputi: a) sarana perumahan; b) sarana kesehatan; c) sarana pendidikan; d) sarana peribadatan; e) sarana perdagangan; dan f) sarana pelayanan umum; jaringan transportasi; jaringan telekomunikasi; dan c. diperbolehkan secara terbatas bagi industri besar dan menengah eksisting sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak dapat melakukan perluasan; d. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat untuk: 1. pengembangan kegiatan industri kecil; 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; 3. pengembangan kegiatan peternakan dan perikanan fungsi Kawasan tidak mengganggu dengan syarat Permukiman; 4. pengembangan usaha peternakan skala mikro hingga kecil dan usaha perikanan secara berkelanjutan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman; 5. pengembangan pariwisata; kegiatan pariwisata dan usaha 6. pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skala pelayanan sistem perkotaan; dan 7. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan; e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi Kawasan Permukiman untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Permukiman; f. 63
g. industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah dan besar harus berpindah ke Kawasan Peruntukan Industri; dan h. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman perdesaan ditetapkan sebagai berikut: 1. KDB paling tinggi 65% (enam puluh lima persen); 2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan 3. KDH paling rendah 35% (tiga puluh lima persen). Pasal 48 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf i, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan; b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan; c. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya secara selektif sesuai fungsi kawasan; d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada disekitarnya; e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi f. mengganggu stabilitas kawasan; dan intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan ditetapkan sebagai berikut: 1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh lima persen); 2. KLB paling tinggi 3 (tiga); dan 3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen). Bagian Ketiga Ketentuan khusus Pasal 49 (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang memerlukan ketentuan khusus. (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; b. ketentuan khusus KP2B; c. ketentuan khusus Kawasan resapan air; d. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan e. ketentuan khusus kawasan sempadan. 64
(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana; b. diperbolehkan pemanfaatan mempertimbangkan karakteristik, bencana; dan dengan jenis, dan ancaman ruang c. kegiatan budidaya terbangun yang berada di Kawasan rawan bencana harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi instansi yang menangani kebencanaan. teknis dari (4) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan untuk kegiatan: 1. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah; b. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengurangi luasan KP2B serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan c. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan tanaman pangan yang merupakan KP2B, kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air; b. diperbolehkan dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air; pemanfaatan ruang c. diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; d. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya terbangun dengan ketentuan sebagai berikut: 1. melakukan bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; 2. menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik penanaman vegetasi yang jenis tanah dan batuan; dan/atau 3. menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan f. resapan air yang memiliki bentang alam karst; tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu imbuhan air atau fungsi peresapan air; dan fungsi g. tidak diperbolehkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari mata air. 65
(6) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan: a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas disusun dengan ketentuan: 1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan berdasarkan jarak dari ujung strip landas pacu sebagai berikut; a) bagian pertama ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu (tinggi landas pacu 7,4 (tujuh koma empat) meter dari ketinggian muka air laut rata- rata/MSL); bangunan, serta menanam b) bagian kedua ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian pertama sampai jarak mendatar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu; c) bagian ketiga ditentukan dengan kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari bagian kedua sampai jarak mendatar 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 103,33 (serratus tiga koma tiga tiga) meter dari ketinggian landas pacu; d) bagian keempat pada bagian tengah ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, batas ketinggian 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, pada bagian tepi ditentukan dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, kemiringan kedua 2,5% jarak mendatar (dua koma tambahan 1.000 (seribu) meter serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter; dan kelima lima persen) sampai e) bagian dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian keempat sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter, batas ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu; (terakhir) ditentukan 66
2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan; b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan; 3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang tetap sekarang diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; ini menjadi penghalang (obstacle) 4. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; 5. tidak penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain; diperbolehkan menyulitkan 6. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; 7. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; 8. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan 9. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu: a) Bangunan-bangunan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan dan/atau b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya. b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan disusun dengan ketentuan: 1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau atau melestarikan memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu; bangunan, serta menanam 67
2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan; b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan; 3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang tetap sekarang diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; ini menjadi penghalang (obstacle) 4. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau gudang kimia berbahaya, jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); 5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; 6. tidak penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain; diperbolehkan menyulitkan 7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; 8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; 9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan 10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu: a) Bangunan-bangunan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan dan/atau b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya. 68
c. Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam disusun dengan ketentuan: 1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau atau melestarikan memelihara benda tumbuh di dalam kawasan adalah 16 (enam belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu; bangunan, serta menanam 2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan; b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan; 3. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang tetap sekarang diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; ini menjadi penghalang (obstacle) 4. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; 5. tidak penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain; diperbolehkan menyulitkan 6. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; 7. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; 8. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan 9. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu: a) Bangunan-bangunan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan dan/atau b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya. 69
d. Kawasan di bawah Permukaan Kerucut disusun dengan ketentuan : 1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau atau melestarikan memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan oleh kemiringan 5% dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam sampai Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu; bangunan, serta menanam 2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi; 3. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan; b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan; 4. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; ini menjadi penghalang (obstacle) 5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; 6. tidak penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain; diperbolehkan menyulitkan 7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; 8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; 9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan 10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu: a) Bangunan-bangunan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan dan/atau b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya. 70
e. Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar disusun dengan ketentuan: 1. Batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau atau melestarikan memelihara benda tumbuh di dalam kawasan adalah 145 (serratus empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu; 2. Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi; bangunan, serta menanam 3. Diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan; b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan; 4. Diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; ini menjadi penghalang (obstacle) 5. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; 6. tidak penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain; diperbolehkan menyulitkan 7. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; 8. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; 9. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan 10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu: a) Bangunan-bangunan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan dan/atau b) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya. 71
(7) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas: a. Sempadan pantai, disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; 2. diperbolehkan dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan serta perhubungan dan komunikasi; untuk kegiatan penelitian 3. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan; 4. diperbolehkan secara terbatas untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, dengan ketentuan pemanfaatan ruang pantai tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) panjang pantai atau sesuai ketentuan peraturan perundangan; 5. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi termasuk untuk pendirian bangunan permanen komersial; lindung kawasan, tidak 6. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; 7. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan budi daya; 8. tidak diperbolehkan untuk semua jenis usaha peternakan; dan 9. pemanfaatan ruang di dalam kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum meliputi: a) b) jaringan energi; c) d) jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan ruang 9. pemanfaatan ruang di dalam kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum meliputi: a) b) jaringan energi; c) d) jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan ruang jaringan sumberdaya air; dan evakuasi bencana. b. Sempadan sungai, disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan, ruang terbuka hijau (RTH), konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan sarana pendukungnya, pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; prasarana dan 72 pembangunan
2. diperbolehkan untuk tempat perkemahan dan papan informasi; 3. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai; persampahan, dan 4. diperbolehkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari sungai; terbatas memanfaatkan 5. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tidak menambah luasan; ini dan 6. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan; 7. tidak diperbolehkan pada tanaman selain 7. tidak diperbolehkan pada tanaman selain tanggul sungai untuk rumput, mendirikan 8. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan 9. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan. c. Kawasan sekitar bendungan atau waduk, disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau, kegiatan dan olahraga, pengembangan teknologi, aktivitas budaya dan keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta perikanan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi Bendungan atau Waduk; kegiatan pariwisata, ilmu pengetahuan dan penelitian 2. diperbolehkan bersyarat untuk budi daya tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon, pertanian, perikanan atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber air Bendungan atau Waduk dengan tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan, kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan/atau mencemari air, 73
3. diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang tidak mengganggu fungsi bendungan atau Waduk dan fungsi kawasan sekitar Bendungan atau Waduk sebagai kawasan perlindungan setempat dan serta kualitas lingkungan di kawasan sekitar Bendungan atau Waduk; 4. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat menurunkan lindung kawasan, nilai fungsi ekologis, dan estetika kawasan termasuk mendirikan bangunan, kecuali: a) bangunan prasarana sumber daya air; b) jalan akses, jembatan, dan dermaga; c) jalur pipa migas dan air minum; d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; e) prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan; f) prasarana dan sarana sanitasi; g) bangunan ketenagalistrikan; dan h) pertahanan dan keamanan; 5. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah tepi Bendungan atau Waduk, serta membuang mengubah aliran air masuk dan ke luar bendungan atau Waduk; dan letak limbah, menggembala ternak, 6. pemanfaatan ruang pada daerah genangan Waduk dan daerah sempadan Waduk hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat yang rekomendasi dari unit pelaksana membidangi sumber daya air pada wilayah Bendungan atau Waduk yang bersangkutan. teknis d. Sempadan mata air, disusun dengan ketentuan: 1. diperbolehkan untuk mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, penanaman yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon berpotensi mengganggu kelestarian mata air; dan/atau tanaman tahunan tertentu tidak 2. diperbolehkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan permukiman dengan ketentuan dan pengembangan bangunan yang sudah ada; terbatas memanfaatkan terbatas memanfaatkan tidak melakukan pembangunan 3. diperbolehkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; 74
4. diperbolehkan bersyarat untuk pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata lingkungan, tidak berpotensi merusak air dengan mencemari air dan/atau mengganggu fungsi kawasan; 5. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan mata air sebelum tidak diundangkannya Peraturan Daerah menambah luasan; dan ini dan 6. tidak diperbolehkan kegiatan pengambilan air bawah tanah. Bagian Keempat Ketentuan KKPR Pasal 50 (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diterbitkan pemerintah daerah dalam bentuk: a. Konfirmasi KKPR; atau b. Persetujuan KKPR. (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan terhadap kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. (3) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan terhadap kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang didasarkan pada kajian rencana tata ruang diatasnya dan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan. (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. (5) Penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) KKPR harus dimiliki sebelum pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (7) KKPR yang diterbitkan dan/atau tidak diperoleh dengan melalui prosedur yang benar batal demi hukum. (8) KKPR yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. 75
Bagian Kelima Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 51 (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, merupakan acuan bagi Insentif dan Pemerintah Kabupaten dalam pemberian pengenaan Disinsentif. (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 52 (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemanfaatan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat. (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. Pasal 53 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat berupa: a. insentif fiskal; dan/atau b. insentif nonfiskal. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak. (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. fasilitasi persetujuan KKPR; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi atau promosi. 76
(4) Insentif dapat diberikan oleh: a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan c. Pemerintah kepada masyarakat. dan/atau Pemerintah Daerah (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 54 (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat berupa: a. disinsentif fiskal; dan/atau b. disinsentif nonfiskal. (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi. (3) Disinsentif nonfiskal sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pemberian status tertentu. (4) Disinsentif dapat diberikan oleh: a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan c. Pemerintah kepada masyarakat. dan/atau Pemerintah Daerah (5) Ketentuan tata cara pengenaan Disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. lebih lanjut mengenai Bagian Keenam Arahan Sanksi Pasal 55 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada: a. pihak yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW; dan c. pihak yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 77
(2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan : a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR; b. hasil pengawasan Penataan Ruang; c. hasil audit tata ruang; dan/atau d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pembatalan KKPR; h. pembongkaran bangunan; dan/atau i. pemulihan fungsi ruang. (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 56 (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten. (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 78
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 57 Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan tuntutan pembatalan f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 58 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 59 (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 79
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. faktor daya dukung Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 60 Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan antara lain melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 61 Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Pasal 62 Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau ruang c. sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. f. 80
Pasal 63 Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi; c. d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; e. Pasal 64 (1) Partisipasi masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 65 rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Dalam Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal 66 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 67 RTRW menjadi pedoman untuk: a. penyusunan RDTR kabupaten; b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 81
d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten; e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan f. antar sektor; dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Pasal 68 (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berupa bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 69 (1) Untuk operasionalisasi tata ruang di kawasan perkotaan dan kawasan strategis, maka disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang. (2) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo- Kutoarjo dengan tema ekonomi; b. Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur dengan tema sosial budaya; c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan (border city) sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport dengan tema lingkungan hidup; d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag dengan tema lingkungan hidup; e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bener dan Sekitar Bendungan Bener dengan tema sosial budaya; f. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Grabag dengan tema lingkungan hidup; g. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kemiri- Pituruh dengan tema ekonomi; dan h. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bruno dengan tema ekonomi. (3) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 82
BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 70 (1) PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. penyidikan (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh sesuai ketentuan peraturan pejabat perundang-undangan. yang berwenang (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; c. menyuruh seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; berhenti dan/atau melarang d. melakukan mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti; penggeledahan untuk e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran dengan penyidikan ketentuanperaturan perundang-undangan. tindak pidana sesuai (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 83
BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 71 (1) Setiap tidak yang dalam pemanfaatan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, huruf b atau huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. orang ruang (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 72 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau b. pencabutan status badan hukum. Pasal 73 (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 74 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 84
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan dapat diperpanjang; b. izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. izin yang mempunyai batas waktu, tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin, dengan ketentuan apabila izin akan diperpanjang harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan 2. izin yang tidak mempunyai batas waktu, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini; c. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 Tahun 2011 Nomor 27 Seri E Nomor 11); dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 37 Seri E Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 76 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 85
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 30 Juli 2021 BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 30 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Ttd SAID ROMADHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 NOMOR 13 SERI E NOMOR 7 NOMOR PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 10 - 133/2021 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN 86
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041 I. UMUM Kabupaten Purworejo sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di sebelah utara, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Purworejo kurang lebih 108.145 (seratus delapan ribu seratus empat puluh lima) hektare dan dapat dibedakan menjadi daerah dataran di bagian selatan dan daerah perbukitan hingga pegunungan di bagian utara dan timur. Perkembangan situasi dan kondisi daerah, khususnya di Kabupaten Purworejo menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Purworejo, merupakan satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011- 2031. salah tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan direvisi. Revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 disamping amanat Undang-undang, sebagai Sejalan dengan perkembangan keadaan, pemenuhan terhadap 87
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada dasarnya merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya beberapa faktor pendorong yaitu: a. produk RTRW Kabupaten Purworejo yang telah dibuat, dari sisi substansi masih kurang sesuai dengan kebutuhan untuk penataan terutama dalam memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; ruang b. adanya perkembangan/dinamika penggunaan lahan yang sebagian sudah menyimpang dari ketentuan tata ruang sehingga mengharuskan adanya penyesuaian terhadap penataan ruang; c. adanya beberapa proyek Strategis Nasional di wilayah dan sekitar wilayah Kabupaten Purworejo yang berpengaruh besar terhadap penggunaan ruang dan perlu diatur dalam RTRW Kabupaten; d. adanya perubahan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di Daerah yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar. Pada dasarnya penataan ruang ini sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Purworejo agar dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan kembali perencanaan penataan ruang merupakan upaya revisi untuk menyusun ulang rencana tata ruang Kabupaten agar rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. RTRW merupakan rencana yang mendasari proses penataan ruang selanjutnya di wilayah kabupaten. RTRW memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041. 88
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas administrasi kecamatan dalam peta masih bersifat indikatif. Ayat (3) Batas administrasi desa dan kelurahan dalam peta masih bersifat indikatif. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Luas wilayah administrasi Kabupaten berdasarkan pada: 1. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kebumen sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 81 tahun 2013; 2. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Wonosobo sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 7 tahun 2012; 3. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Magelang sesuai dengan batas daerah Permendagri nomor 15 tahun 2013; 4. batas daerah antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Berita Acara nomor 56/BAD II/XI/2020 tanggal 27 November 2020 perihal kesepakatan terhadap draft permendagri dan penarikan garis batas; dan Kabupaten Magelang 5. batas daerah segmen pertigaan antara Kabupaten Purworejo serta Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Berita Acara nomor 14/BADII/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Kesepakatan Batas Daerah Segmen Pertigaan Kabupaten Purworejo-Magelang-Kulon Progo. 6. garis pantai berdasarkan data KSP (Kebijakan Satu Peta) tahun 2017. Pasal 4 Yang dimaksud dengan "aman" adalah suatu keadaan aktivitas dimana masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. 89
Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) (PKL) Purworejo-Kutoarjo Pusat Kegiatan Lokal merupakan aglomerasi Perkotaan Purworejo dan Perkotaan Kutoarjo, meliputi a. Kecamatan Purworejo; b. Kecamatan Banyuurip; c. Kecamatan Bayan; d. Kecamatan Kutoarjo; e. Kecamatan Gebang; dan f. Kecamatan Loano. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)" adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Grabag, meliputi: a. Kecamatan Grabag; b. Kecamatan Bayan; dan c. Kecamatan Kutoarjo. Huruf b Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Purwodadi, meliputi: a. Kecamatan Purwodadi; dan b. Kecamatan Bagelen. 90
Huruf c Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kemiri-Pituruh, meliputi: a. Kecamatan Kutoarjo; b. Kecamatan Kemiri; dan c. Kecamatan Pituruh. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Bener, meliputi: a. Kecamatan Gebang; b. Kecamatan Loano; dan c. Kecamatan Bener. Huruf f Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Banyuasin, meliputi: a. Kecamatan Kaligesing; b. Kecamatan Loano; dan c. Kecamatan Bener. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)" adalah pusat pelayanan diluar PPK dan PKL yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Huruf a Ringroad (Jalan Lingkar) Timur Kabupaten Purworejo melalui Kecamatan Bagelen-Kecamatan Purworejo-Kecamatan Loano berfungsi sebagai jalan kolektor primer. 91
Huruf b Ruas Pagerharjo-Batas Daerah berfungsi sebagai jalan lokal primer. jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu- Istimewa Yogyakarta Huruf c Ruas jalan Banyuasin - Tridadi -Pucungroto - Batas Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai jalan lokal primer. Huruf d Jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kecamatan Bener) dan/atau Sedayu (Kecamatan Loano)berfungsi sebagai jalan lokal primer. Huruf e Ruas Purwodadi-Bubutan, dan berfungsi sebagai jalan kolektor primer. jalan Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Bubutan-Watukuro Huruf f Ruas jalan Bener-Guntur dan Guntur-Ngasinan berfungsi sebagai jalan lokal primer. Huruf g Ruas jalan Jl. Tentara Pelajar, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Brigjend. Katamso, dan Jl. Urip Sumoharjo berfungsi sebagai jalan kolektor sekunder. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penetapan lokasi rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penetapan lokasi rencana transmisi tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif.Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis. 92
Ayat (5) Penetapan lokasi rencana distribusi tenaga listrik dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Angka 1 Yang dimaksud dengan trunking" adalah radio yang berbasis repeater untuk satu atau lebih menara dengan menggunakan lebih dari satu frekuensi sehingga pengguna dapat memiliki saluran tersendiri untuk melakukan komunikasi dalam satu grup. "radio Angka 2 Yang dimaksud dengan "radio panggil" adalah alat untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. komunikasi pribadi Huruf b Angka 1 Yang "menara adalah telekomunikasi bangunan menara dengan ketinggian lebih dari 20 m (duapuluh meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan, berbentuk rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk yang digunakan untuk menyatukannya menempatkan Antena Selular. dimaksud dengan konvensional" Angka 2 Yang "menara telekomunikasi Monopole" adalah bangunan Menara dengan ketinggian lebih dari 18 m (delapan belas meter) sampai dengan 36 m (tiga puluhenam meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular. dimaksud dengan 93
Angka 3 Yang "menara telekomunikasi Microcell" adalah bangunan Menara dengan ketinggian maksimal 18 m (delapanbelas meter) dari permukaan tanah, tanah, dibangun berbentuk terhubung dengan kabel fiber optik. dimaksud dengan di tiang atas permukaan tunggal yang Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Yang dimaksud dengan "bangunan pengendali banjir" adalah bangunan yang berfungsi menahan atau mengendalikan banjir. Bangunan pengendali banjir berupa embung, bendung, bendungan atau waduk, dan bangunan pengendali banjir lainnya. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 94
Ayat (4) Huruf a Penetapan lokasi rencana sisten pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis. Huruf b Cukup jelas. Ayat (5) Penetapan lokasi rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam peta struktur ruang bersifat lokasi ditentukan melalui kajian teknis. indikatif. Penentuan presisi Ayat (6) Penetapan lokasi rencana sistem jaringan persampahan wilayah dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis. Ayat (7) Penetapan lokasi rencana sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Rencana pengelolaan Kawasan Peruntukan Lindung meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi Kawasan Budi Daya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud "kawasan hutan produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 95
Huruf b Yang dimaksud "kawasan perkebunan rakyat" adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang diatasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem. Huruf c "kawasan pertanian" adalah Yang dimaksud wilayah budi daya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut/non pasang surut, dan/atau lahan tidak beririgasi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud "kawasan pertambangan dan energi" adalah wilayah usaha pertambangan (WUP) yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak terhadap menimbulkan lingkungan. dampak negatif Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud "hutan produksi tetap" adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Huruf b Yang dimaksud "hutan produksi terbatas" adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. 96
Huruf c Kawasan hutan produksi yang merupakan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Huruf d Delineasi produksi terbatas/Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur indikatif. (BOB) masih bersifat Selanjutnya untuk delineasi definitif mengacu pada hasil pengukuran. kawasan hutan Berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur yang diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektare. dan Kehutanan Berdasarkan pada Surat Menteri Lingkungan Hidup nomor S.645/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Persetujuan Prinsip TMKH untuk Kawasan Pariwisata atas nama Badan Otorita Borobudur di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, kawasan yang disetujui untuk dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk kawasan pariwisata pada kawasan hutan produksi terbatas Petak 99 o dan 99 t, RPH Loano, BPKH Purworejo, KPH Kedu Selatan, Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare. Cukup jelas. Berdasarkan pada Surat Menteri Lingkungan Hidup nomor S.645/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Persetujuan Prinsip TMKH untuk Kawasan Pariwisata atas nama Badan Otorita Borobudur di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, kawasan yang disetujui untuk dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk kawasan pariwisata pada kawasan hutan produksi terbatas Petak 99 o dan 99 t, RPH Loano, BPKH Purworejo, KPH Kedu Selatan, Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. 97
Ayat (10)
Ayat (11)
Ayat (12)
Ayat (13)
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)
Ayat (8)
Ayat (9)
Ayat (10)
Ayat (11)
Ayat (12) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. 99
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 32 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Pasal 33 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "pertambangan" adalah kegiatan pertambangan batuan. Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di: 2. Kecamatan Bagelen; 3. Kecamatan Kaligesing; 4. Kecamatan Purworejo; 5. Kecamatan Banyuurip; 6. Kecamatan Pituruh; 7. Kecamatan Kemiri; 8. Kecamatan Bruno; 9. Kecamatan Gebang; 10. Kecamatan Loano; dan 11. Kecamatan Bener. 100
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. 101
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Angka 4 Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. 102
Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang yang berwawasan lingkungan" adalah kegiatan industri yang memanfaatkan atau memproses bahan baku dari hasil pertanian secara luas seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut meliputi industri hulu hingga hilir dengan memperhatikan pengelolaan serta berkelanjutan. dimaksud dengan "agroindustri lingkungan Yang yang dengan berwawasan lingkungan" adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian secara luas baik dari sisi kawasan, komoditas, maupun aktivitas kegiatannya dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan serta berkelanjutan. dimaksud "agrowisata Huruf d Cukup jelas. Huruf e "kegiatan dan usaha Yang dimaksud dengan peternakan yang berwawasan lingkungan" adalah kegiatan dan usaha peternakan dengan menerapkan pengelolaan standar pengelolaan sesuai lingkungan serta berkelanjutan. limbah Huruf f Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan energi. Rencana terkait pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi: di bidang distribusi 103
1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag; 2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh; 3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri; 4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan 5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener. Huruf g Yang dimaksud dengan "mineral logam" adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, terdapat di Kecamatan Bagelen. Yang dimaksud dengan "mineral bukan logam" adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan (batu logam, misalnya bentonite, kalsit kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, terdapat di: 1. Kecamatan Bagelen; 2. Kecamatan Kaligesing; 3. Kecamatan Purworejo; 4. Kecamatan Pituruh; 5. Kecamatan Kemiri; 6. Kecamatan Bruno; 7. Kecamatan Gebang; 8. Kecamatan Loano; dan 9. Kecamatan Bener. batuan, peruntukan pertambangan Yang dimaksud dengan "batuan" adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Kawasan terdapat di: 1. Kecamatan Bagelen; 2. Kecamatan Kaligesing; 3. Kecamatan Purworejo; 4. Kecamatan Banyuurip; 5. Kecamatan Pituruh; 6. Kecamatan Kemiri; 7. Kecamatan Bruno; 8. Kecamatan Gebang; 9. Kecamatan Loano; dan 10. Kecamatan Bener. 104
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Pasal 42 Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Huruf a) Yang "kegiatan perikanan dan peternakan berwawasan lingkungan" adalah kegiatan perikanan peternakan dengan menerapkan dan standar pengelolaan serta pengelolaan berkelanjutan. dimaksud dengan limbah sesuai lingkungan Yang dimaksud dengan "tidak mengubah fungsi kegiatan perikanan dan peternakan yang tidak menyebabkan berubahnya fungsi kawasan sebagai kawasan tanaman pangan, seperti tidak pembangunan diperbolehkan menggunakan konstruksi permanen. kandang kawasan" adalah Huruf b) Yang yang berwawasan lingkungan" adalah kegiatan agroindustri yang mendukung kegiatan usaha seperti penggilingan padi, lantai jemur, gudang gabah, dan sejenisnya sesuai standar pengelolaan serta berkelanjutan. dimaksud "agroindustri tanaman pangan lingkungan Yang dimaksud kegiatan "agrowisata yang berwawasan lingkungan" adalah kegiatan menerapkan agrowisata dengan standar pengelolaan pengelolaan serta berkelanjutan. lingkungan limbah sesuai Yang dimaksud dengan adalah kawasan" "mendukung fungsi kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang memberikan dan dampak berkelanjutan bagi kegiatan pertanian tanaman pangan dan fungsi kawasan tanaman pangan. positif 105
Huruf c) Cukup jelas. Huruf d) Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi. Rencana pengembangan dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi: 1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar pembangunan Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag; 2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh; 3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri; 4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan 5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener. Angka 4 Yang dimaksud dengan "mineral logam" adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, terdapat di Kecamatan Bagelen. Yang dimaksud dengan "mineral bukan logam" adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonite, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain- lain. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, terdapat di: 1. Kecamatan Bagelen; 2. Kecamatan Kaligesing; 3. Kecamatan Purworejo; 4. Kecamatan Pituruh; 106
5. Kecamatan Kemiri; 6. Kecamatan Bruno; 7. Kecamatan Gebang; 8. Kecamatan Loano; dan 9. Kecamatan Bener. Yang dimaksud dengan "batuan" adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di: 1. Kecamatan Bagelen; 2. Kecamatan Kaligesing; 3. Kecamatan Purworejo; 4. Kecamatan Banyuurip; 5. Kecamatan Pituruh; 6. Kecamatan Kemiri; 7. Kecamatan Bruno; 8. Kecamatan Gebang; 9. Kecamatan Loano; dan 10. Kecamatan Bener. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "batuan" adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di: 1. Kecamatan Bagelen; 2. Kecamatan Kaligesing; 3. Kecamatan Purworejo; 4. Kecamatan Banyuurip; 5. Kecamatan Pituruh; 6. Kecamatan Kemiri; 7. Kecamatan Bruno; 8. Kecamatan Gebang; 9. Kecamatan Loano; dan 10. Kecamatan Bener. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "batuan" adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdapat di: 1. Kecamatan Bagelen; 2. Kecamatan Kaligesing; 3. Kecamatan Purworejo; 4. Kecamatan Banyuurip; 5. Kecamatan Pituruh; 6. Kecamatan Kemiri; 7. Kecamatan Bruno; 8. Kecamatan Gebang; 9. Kecamatan Loano; dan 10. Kecamatan Bener. Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup Jelas Huruf f Yang dimaksud dengan "peruntukan lainnya" terdiri atas: a) area permukiman; b) pariwisata; c) sumber air; atau d) area pembudidayaan. 107
Huruf g Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Yang dimaksud dengan "intensitas sedang" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 40,1% (empat puluh koma satu persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen). Pasal 45 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "permukiman eksisting" adalah permukiman penduduk yang telah ada sebelum tersebut ditetapkan menjadi Kawasan kawasan Peruntukan Industri. Huruf d Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "kawasan Industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Huruf g "prasarana dan sarana Yang dimaksud dengan penunjang industri" meliputi perumahan/permukiman, fasilitas umum, infrastruktur penunjang kegiatan industri. fasilitas sosial dan Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. 108
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "industri besar dan menengah eksisting" yakni: 1. Kegiatan usaha industri yang masih beroperasi atau menjalankan usaha; atau 2. Kegiatan usaha tidak beroperasi, kegiatan usahanya belum dialihfungsikan untuk kegiatan lain. industri sudah tempat namun Yang dapat melakukan perluasan" yakni kegiatan usaha industri tidak diperbolehkan untuk melakukan perluasan lokasi industri. dimaksud dengan "tidak Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan "usaha pariwisata" yang menyediakan barang adalah usaha dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi. Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi: 1. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Grabag; 2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Butuh; 3. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Kemiri; 109
4. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Gebang; dan 5. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Bener. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "industri besar dan menengah eksisting" adalah: 1. Kegiatan usaha industri yang masih beroperasi atau menjalankan usaha; atau 2. Kegiatan usaha tidak kegiatan beroperasi, usahanya belum dialihfungsikan untuk kegiatan lain. industri sudah tempat namun Yang dapat melakukan perluasan" adalah kegiatan usaha industri tidak diperbolehkan untuk melakukan perluasan lokasi industri. dimaksud dengan "tidak Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan "usaha pariwisata" yang menyediakan barang adalah usaha dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Angka 6 Cukup jelas. 110
Angka 7 Penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sesuai dengan kriteria dan ketentuan terkait di bidang distribusi energi. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "intensitas rendah" adalah pemanfaatan ruang dengan KDB antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (6) Kawasan operasi keselamatan penerbangan (KKOP) mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1994 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 111
Ayat (7) Huruf a Yang dimaksud dengan "kawasan sempadan pantai" adalah daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Huruf b "kawasan sempadan Yang dimaksud dengan sungai" adalah daratan sepanjang tepian sungai dengan jarak: 1. 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; 2. 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; 3. 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; 4. 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter untuk untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan 5. 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter untuk untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. 6. 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; 7. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan "diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk budi daya pertanian" adalah budi daya pertanian untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 112
Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Huruf c Yang sekitar dengan bendungan atau waduk" adalah daratan yang mengelilingi waduk, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat. dimaksud "kawasan Huruf d Yang dimaksud dengan "sempadan mata air" adalah kawasan di sekeliling mata air yang penting mempunyai untuk fungsi mata air. mempertahankan kelestarian Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari mata air. manfaat Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. 113
Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 13 114
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041 TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO 2021 - 2041 Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG I. Perwujudan Sistem Perkotaan a. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal 1 Pengembangan dan pengelolaan kawasan berlandaskan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar APBD Kab. Pendidikan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama APBD Kab. Pendidikan 3) 4) 5) 6) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano APBD Kab., Swasta APBD Kab., APBD Prov., Swasta APBD Prov. APBD Kab. Pendidikan Pendidikan Pendidikan Kesehatan 7) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PJM IV
Tabel Indikasi Program 9) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 12) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 13) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman 14) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 15) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Lokasi Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano Besaran Sumber Dana APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 16) Penyelenggaraan Jalan 17) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 18) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 19) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 20) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 21) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah 22) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 23) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 24) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 25) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 26) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 27) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 28) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah 29) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Lokasi Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab., swasta APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Perumahan dan Kawasan Permukiman Sosial Pertanian/ Pangan Lingkungan Hidup Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
2 3 Tabel Indikasi Program 30) Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 31) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 32) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 33) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 34) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Penciptaan iklim kondusif dan peningkatan promosi untuk investasi 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 2) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah 3) Pembuatan Peta Potensi Investasi 4) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Kutoarjo 1) Penyelenggaraan Jalan 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lokasi Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano Besaran Sumber Dana APBN, APBD Kab., BUMN APBD Prov., APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Perdagangan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Penanaman Modal Penanaman Modal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
4 5 6 7 Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pariwisata secara terintegrasi 1) 2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano APBD Kab., Swasta APBD Kab. 3) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan APBD Kab. Pengembangan fungsi pusat kegiatan pariwisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano APBN, APBD Prov. Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah maupun antar pemerintah daerah untuk pengembangan wilayah; 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah APBD Kab. 2) 3) 4) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. 5) Fasilitasi Kerjasama Daerah APBD Kab. 6) Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perdagangan Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pendidikan Statistik Penanaman Modal Persandian Pariwisata Sekretariat Daerah Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
8 9 Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana 7) Pembahasan Kerja Sama Daerah APBD Kab. 8) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 9) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano APBD Kab. APBD Kab. 10) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum APBD Kab. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) APBD Kab. 2) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano APBD Kab. APBD Kab. 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah APBD Kab. Percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal / PKL menjadi Pusat Kegiatan Wilayah / PKW 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar APBD Kab. 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano APBD Kab. APBD Kab., Swasta APBD Kab., APBD Prov., Swasta APBD Prov. APBD Kab. 7) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kecamatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 8) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 12) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 13) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman Lokasi Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 14) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 15) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 16) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 17) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 18) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 19) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 20) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 21) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 22) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 23) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 24) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 25) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 26) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Lokasi Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab., swasta APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Sosial Pertanian/ Pangan Lingkungan Hidup Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 27) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 28) 29) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang dan Kec. Loano 30) Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 31) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan b. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 1 Pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 6) 7) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin 8) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Kab., BUMN APBD Prov., APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab., Swasta APBD Kab., APBD Prov., Swasta APBD Prov. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perdagangan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 10) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 12) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 13) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman 14) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 15) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 16) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 17) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Lokasi PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin Besaran Sumber Dana APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 18) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 19) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 20) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 21) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 22) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 23) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 24) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 25) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 26) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 27) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 28) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30) Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 31) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Lokasi PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab., swasta APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Kab., BUMN APBD Prov., APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Sosial Pertanian/ Pangan Lingkungan Hidup Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perdagangan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
2 3 4 Tabel Indikasi Program Lokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang berbasis mitigasi bencana 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2) 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin 4) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 5) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan 1) 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah untuk Pengembangan Wilayah 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2) 3) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin 4) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Prov. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pendidikan Statistik Penanaman Modal Persandian Pariwisata I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
5 6 7 Tabel Indikasi Program Lokasi 5) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin 6) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Penciptaan Iklim kondusif untuk investasi 1) 2) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin 3) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1) 2) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, PPK Bruno, PPK Bener, dan PPK Banyuasin 3) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota 2) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, dan PPK Bruno 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sekretariat Daerah Kecamatan Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Penanaman Modal Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perdagangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota c. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 1 Pengembangan dan pemantapan PPL 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 7) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Lokasi PPK Grabag, PPK Kemiri-Pituruh, dan PPK Bruno Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 12) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 13) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman 14) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 15) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 16) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 17) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 18) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 19) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 20) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 21) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Kab., swadaya masyarakat APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Sosial Pertanian/ Pangan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 22) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 23) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 24) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 25) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 26) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 27) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 28) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30) Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 31) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Lokasi Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) Besaran Sumber Dana APBD Kab., swasta APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Kab., BUMN APBD Prov., APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perdagangan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
2 3 Tabel Indikasi Program Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 4) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 5) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Lokasi Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBN, APBD Prov., APBD Kab. APBD Kab. APBN, APBD Prov. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pendidikan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 4 Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah untuk Pengembangan Wilayah 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) 5 Pengembangan ekonomi kawasan, ekonomi kreatif dan pariwisata secara terintegrasi 1) 2) 3) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Desa Ngombol (Kec.Ngombol), Desa Kaligono (Kec. Kaligesing), Desa Banyuurip (Kec. Banyuurip), Desa Krandegan (Kec. Bayan), Desa Butuh (Kec. Butuh), Desa Brengkol (Kec. Pituruh), Desa Winong (Kec. Kemiri) dan Desa Gebang (Kec. Gebang) Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sekretariat Daerah Kecamatan Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program II. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana a Sistem jaringan transportasi a.1 Perwujudan sistem jaringan jalan a. Perwujudan jaringan jalan arteri 1 Pengembangan jaringan jalan arteri primer 1) Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ 2) Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer 3) Penyediaan Perlengkapan Jalan Arteri Primer 2 Pengembangan jaringan jalan strategis nasional 1) Penyelenggaraan Jalan Strategis Nasional 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan Strategis Nasional Lokasi Seluruh ruas jalan arteri (1) ruas jalan Prembun (batas Kabupaten Kebumen)- Kutoarjo; (2) ruas jalan Kutoarjo- batas kota Purworejo; (3) ruas jalan Lingkar Selatan Purworejo; (4) ruas jalan batas kota Purworejo- Karangnongko (Jalan Purworejo - DIY). ruas jalan Watukuro- Jatimalang-Jetis- Wawar di sepanjang pantai selatan melalui Kecamatan Purwodadi- Kecamatan Ngombol- Kecamatan Grabag Besaran Sumber Dana APBN APBN APBN APBN APBN Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perhubungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program b. Perwujudan jaringan jalan kolektor primer 1 Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan 1) Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ 2 Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1) Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ 2) Penyelenggaraan Jalan Provinsi 3) Penyediaan Perlengkapan Jalan Lokasi Seluruh ruas jalan kolektor primer Seluruh ruas jalan kolektor primer Ruas jalan: (1) Kutoarjo- Bruno/Bts Kab. Wonosobo; (2) Maron-Purworejo; (3) Jl. Ir. H. Juanda; (4) Maron- Kemiri; (5) Bts Kab. Magelang/Bener- Maron; (6) Purworejo- Sibolong/Bts.Prov. DIY; (7) Jl. WR. Supratman; (8) Jl. Imam Bonjol (lingkar utara Purworejo); (9) Jl. Pahlawan (lingkar barat Purworejo); (10) Kutoarjo- Ketawang Besaran Sumber Dana APBN,APBD Prov. APBD Kab. APBD Prov/APBD Kab. APBD Prov/APBD Kab. APBN/APBD Prov/APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 4) Penyelenggaraan Jalan 5) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota c. Perwujudan jalan kolektor sekunder 1 Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan 1) Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ 2 Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder 1) Penyelenggaraan Jalan 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Lokasi Ruas jalan: (1) Karangduwur- Winong; (2) Kemiri- Pituruh; (3) Klepu- Pituruh; (4) Seren- Winong Seluruh ruas jalan kolektor sekunder Ruas jalan: (1) Jl. A. Yani; (2) Jl. Jend. Gatot Subroto; (3) Jl. Letjend S. Parman; (4) Jl. Mayjend Sutoyo; (5) Jl. Veteran; (6) Jl. Merpati (Jl. Kantor Pos dan Stasiun) Besaran Sumber Dana APBN, APBD Prov/APBD Kab. APBD Prov/APBD Kab. APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program d. Perwujudan jaringan jalan lokal primer 1) Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Lokasi 1) ruas jalan Diponegoro; 2) ruas jalan Butuh- Jamprong; 3) ruas jalan Andong-Jamprong; 4) ruas jalan Jamprong-Sruwoh; 5) ruas jalan Tamansari-Sruwoh; 6) ruas jalan Tamansari- Sembaon; 7) ruas jalan Jenar- Angkrukketip; 8) ruas jalan Angkrukketip- Sangubanyu; 9) ruas jalan Grabag-Wunut; 10) ruas jalan Ngombol-Wunut; 11) ruas jalan Purwodadi- Krendetan; 12) ruas jalan Purwodadi- Ngombol; 13) ruas jalan Popongan- Banyuurip; Besaran Sumber Dana APBN, APBD Prov, APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
2) Tabel Indikasi Program Penyelenggaraan Jalan Lokasi 14) ruas jalan Kedungsari- Borowetan; 15) ruas jalan Tegalrejo-Plandi; 16) ruas jalan Pangenrejo- Tegalrejo; 17) ruas jalan Keduren- Sendangsari; 18) ruas jalan Lengkong- Banyuurip; 19) ruas jalan Banyuurip- Bencorejo; 20) ruas jalan Bencorejo- Angkrukketip; 21) ruas jalan Angkrukketip- Ngombol; 22) ruas jalan Ngombol-Laban; 23) ruas jalan Laban-Gesing; 24) ruas jalan Gesing- Watukuro; 25) ruas jalan Sumbersari- Tanjungrejo; Besaran Sumber Dana APBN, APBD Prov, APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
3) Tabel Indikasi Program Penyediaan Perlengkapan Jalan Lokasi 26) ruas jalan Guyangan- Ngombol; 27) ruas jalan Bubutan- Gesing; 28) ruas jalan Gesing- Jatimalang; 29) ruas jalan Jatimalang-Pantai; 30) ruas jalan Jetis-Pantai; 31) ruas jalan Butuh- Kedungsri; 32) ruas jalan Kedungsri- Wonorejokulon; 33) ruas jalan Sruwoh- Kedungsri; 34) ruas jalan Sruwoh- Suren; 35) ruas jalan Kedungsri- Sidomulyo; 36) ruas jalan Tamansari- Sidomulyo; 37) ruas jalan Sidomulyo-Wawar; 38) ruas jalan Ketawang- Nambangan; 39) ruas jalan Ketawang-Laban; Besaran Sumber Dana APBN, APBD Prov, APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 40) ruas jalan Tunjungan- Wonoroto; 41) ruas jalan Wunut- Laban; 42) ruas jalan Tunggorono- Butuh; 43) ruas jalan Rowobayem- Paitan- Kaliwatukranggan; 44) ruas jalan Brengkol- Megulung; 45) ruas jalan Gebang- Megulung; 46) ruas jalan Pituruh- Megulung; 47) ruas jalan Tunjungtejo- Blekatuk; 48) ruas jalan Pituruh- Kesawen- Megulung; 49) ruas jalan Kalikotes- Kaligintung; 50) ruas jalan Kesawen- Kaliglagah; 51) ruas jalan Kaliglagah- Wonosido; 52) ruas jalan Wonosido- Kemranggen; Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 53) ruas jalan Cempedak- Kemranggen; 54) ruas jalan Bruno-Cempedak; 55) ruas jalan Bruno-Girijoyo; 56) ruas jalan Blimbing- Somoleter; 57) ruas jalan Kaliwungu- Blimbing; 58) ruas jalan Loning-Girijoyo; 59) ruas jalan Winong-Girijoyo; 60) ruas jalan Kemiri-Pakisarum; 61) ruas jalan Pakisarum- Cempedak; 62) ruas jalan Kalimeneng- Purbayan; 63) ruas jalan Kluwung- Kedungpomahan; 64) ruas jalan Bayan- Pucangagung; 65) ruas jalan Pucangagung- Sambeng; Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 66) ruas jalan Winong- Pucangagung; 67) ruas jalan Bayan- Sambeng; 68) ruas jalan Sambeng- Seren; 69) ruas jalan Bayan-Dungus; 70) ruas jalan Grantunglegok- Tanjungrejo; 71) ruas jalan Bandungkidul- Jatingarang; 72) ruas jalan Batoh-Dewi; 73) ruas jalan Jatingarang- Krandegan; 74) ruas jalan Sawit-Krandegan; 75) ruas jalan Candisari-Sawit; 76) ruas jalan Candisari- Condongsari; 77) ruas jalan Kenteng-Bencorejo; 78) ruas jalan Tegalmiring-Piyono; 79) ruas jalan Piyono-Cokroyasan; Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 80) ruas jalan Kutoarjo- Karangduwur; 81) ruas jalan Katerban- PG.Wijayan; 82) ruas jalan Jono- Wareng; 83) ruas jalan Wareng-T.M.P.; 84) ruas jalan Suren-Wareng; 85) ruas jalan Semawung- Semawung Daleman; 86) ruas jalan Seren-Pelutan; 87) ruas jalan Gintungan-Gebang; 88) ruas jalan Gintungan-Jetis; 89) ruas jalan Gebang-Jetis; 90) ruas jalan Gebang-Mlaran; 91) ruas jalan Gebang-Tlogosono; 92) ruas jalan Ngemplak- Tlogosono; 93) ruas jalan Redin-Tlogosono; Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 94) ruas jalan Mlaran-Ngaglik; 95) ruas jalan Mlaran-Winong; 96) ruas jalan Mranti-Bulus; 97) ruas jalan Jetak-Jetis; 98) ruas jalan Loano-Jetis; 99) ruas jalan Purworejo-Loano; 100) ruas jalan Tumbakanyar- Simbarjoyo; 101) ruas jalan Kalijambe-Cacaban Lor; 102) ruas jalan Banyuasin- Cacaban Lor; 103) ruas jalan Cacaban Lor-Batas Magelang; 104) ruas jalan Bener-Kaliwader; 105) ruas jalan Pekacangan-Wadas- Kaliwader; 106) ruas jalan Kaliwader- Kalitapas; Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 107) ruas jalan Bedug- Manisjangan; 108) ruas jalan Kaliboto- Guntur; 109) ruas jalan Manisjangan- Nglaris; 110) ruas jalan Tambakrejo- Karangrejo; 111) ruas jalan Tambakrejo- Sidorejo- Sidomulyo; 112) ruas jalan Cangkrep- Kedungsari; 113) ruas jalan Cangkrep- Kedungsari- Ganggeng; 114) ruas jalan Cangkrep- Sidomulyo; 115) ruas jalan Brenggong- Ganggeng; 116) ruas jalan Brenggong - Tlogorejo; 117) ruas jalan Doplang- Sucen; 118) ruas jalan Sucen- Lugosobo; Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 119) ruas jalan Jeketro-Donorejo; 120) ruas jalan Gupit-Sibolong- Kaligesing; 121) ruas jalan Pandanrejo- Donorejo; 122) ruas jalan Pandanrejo- Ngaran; 123) ruas jalan Kaligesing- Ngaran; 124) ruas jalan Karangrejo- Ngaran; 125) ruas jalan Karangrejo- Tridadi; 126) ruas jalan Tridadi- Somowono; 127) ruas jalan Kemanukan- Somongari; 128) ruas jalan Somongari-Jatirejo; 129) ruas jalan Kaliharjo- Somongari; 130) ruas jalan Soko- Semagung; 131) ruas jalan Semagung- Durensari; Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program e) Perwujudan jaringan jalan lokal sekunder 1) Pengembangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV 132) ruas jalan Durensari-Batas DIY; 133) ruas jalan Hargorojo- Batas DIY; 134) ruas jalan Bagelen- Hargorojo; 135) ruas jalan Kalirejo- Hargorojo; 136) ruas jalan Krendetan- Somorejo; 137) ruas jalan Somorejo- Tlogokotes; 138) ruas jalan Somorejo-Tepus; 139) ruas jalan Bapangsari- Tlogokotes; dan 140) ruas jalan Tlogokotes-Batas DIY. 1. ruas Jalan Agus Salim; 2. ruas Jalan Blimbingan; 3. ruas Jalan Dewi Sartika; 4. ruas Jalan Doplang-Mranti. 5. ruas Jalan Dr. Setya Budi; APBN/APBD Prov./APBD Kab. Perhubungan
Tabel Indikasi Program 2) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Lokasi 6. ruas Jalan Dusun Sindurjan; 7. ruas Jalan Kapten Tendean; 8. ruas Jalan Kartini; 9. ruas Jalan Kauman; 10. ruas Jalan Kepodang (Gg. Tegal Timur); 11. ruas Jalan Kesatrian; 12. ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan; 13. ruas Jalan KH.Wahid Hasyim; 14. ruas Jalan Ki. Mangun Sarkoro; 15. ruas Jalan Kliwonan I (Jl. Mangga); 16. ruas Jalan Kol. Sugiono; 17. ruas Jalan Kuncen-Krajan (Brigjend. Wiyono); 18. ruas Jalan Kyai Brengkel; 19. ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso (Jl. Kemuning); 20. ruas Jalan Let Jend Suprapto; Besaran Sumber Dana APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
3) Tabel Indikasi Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Lokasi 21. ruas Jalan Let. Jend. MT. Haryono; 22. ruas Jalan Letjend Sarwoedi Wibowo; 23. ruas Jalan Mardihusodo; 24. ruas Jalan Marditomo; 25. ruas Jalan Mayjen DI Panjaitan (Mranti - Gintungan); 26. ruas Jalan Patok Gambreng; 27. ruas Jalan Pemotongan Hewan; 28. ruas Jalan Pemuda; 29. ruas Jalan Pramuka; 30. ruas Jalan Proklamasi; 31. ruas Jalan Sapta Marga; 32. ruas Jalan Senepo Timur (Wijaya Kusuma); 33. ruas Jalan Singodranan; 34. ruas Jalan Suryokusuman; 35. ruas Jalan Tanjung Anom; Besaran Sumber Dana APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
f) Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang 36. ruas Jalan Tgl Malang/Gg. Candi (Jl. Tunas Patria); 37. ruas Jalan Wirotaman; 38. ruas Jalan Wismoaji; dan 39. ruas Jalan Yudodipuran. Perwujudan jaringan jalan lingkungan 1. Perwujudan jaringan jalan lingkungan Kabupaten/Kota 1.1 Peningkatan jalan umum dan jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di Kabupaten/Kota 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Seluruh ruas jalan lingkungan APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota APBD Kab. Perhubungan 2. Perwujudan jaringan jalan desa 2.1 Peningkatan jalan umum dan jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa 1) Penyelenggaraan Jalan Desa Seluruh ruas jalan desa APBD Kab., swadaya masyarakat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan Desa APBD Kab., swadaya masyarakat Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 2.2 Pembangunan dan peningkatan jalan poros desa 1) Penyelenggaraan Jalan Poros Desa 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan Poros Desa g) Perwujudan jaringan jalan tol 1) Penyelenggaraan Jalan Tol 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan Tol f) Perwujudan jaringan jalan strategis 1 Pengembangan jaringan jalan strategis 1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Lokasi Seluruh ruas jalan poros desa (Masih Indikatif) Ruas jalan: (1) Ringroad (jalan lingkar timur) Kabupaten Purworejo; (2) Tumbakanyar- Banyuasin-Sedayu- Pagerharjo-Batas DIY; (3) Banyuasin - Tridadi - Pucungroto - Batas DIY; (4) jalan strategis kabupaten menuju Zona Otorita Borobudur melalui Benowo (Kec. Bener) dan/atau Sedayu (Kec. Loano); Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBN APBN APBN/APBD Prov. APBN/APBD Prov. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman Perhubungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perhubungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 3) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 4) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota g) Perwujudan jaringan jalan khusus 1) Penyelenggaraan jalan khusus 2) Penyediaan perlengkapan jalan khusus h) Perwujudan terminal penumpang 1 Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe A 1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A 2 Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe B 1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 3 Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe C 1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Lokasi (5) Pendowo-Jenar, Jenar-Purwodadi, Purwodadi- Bubutan, dan Bubutan- Watukuro; (6) Bener-Guntur dan Guntur-Ngasinan; (7) Jl. Tentara Pelajar; (8) Jl. Jend. Sudirman; (9) Jl. Brigjend. Katamso; dan (10) Jl. Urip Sumoharjo Seluruh ruas jalan khusus Kec. Banyuurip Kec. Purwodadi dan Kec. Kutoarjo Kec. Grabag, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Pituruh, Kec. Loano Besaran Sumber Dana APBN/APBD Prov./APBD Kab./ kerjasama APBN/APBD Prov./APBD Kab. Swasta Swasta APBN APBD Prov. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Swasta Swasta Perhubungan Perhubungan Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program i) Perwujudan jembatan timbang 1) Penyelenggaraan jembatan timbang 2) Pemeliharaan dan pengawasan jembatan timbang a.2 Perwujudan sistem jaringan kereta api a. perwujudan jaringan jalur kereta api 1 Pengembangan sistem kereta api 1) Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 2) Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api 2 Pengembangan jalur selatan 1) Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api 3 Pengembangan jalur rel ganda (double track Jawa Selatan) 1) Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Lokasi Kec. Butuh dan Kec. Purwodadi Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh Besaran Sumber Dana APBN, APBD Prov. APBN, APBD Prov. APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
4 5 6 Tabel Indikasi Program Pengembangan sistem kereta api komuter 1) Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 2) Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Pengembangan palang pintu pada perlintasan sebidang 1) Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum 2) Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang 1) Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum 2) Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Lokasi Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh Kec. Bagelen, Kec. Purwodadi, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh Besaran Sumber Dana APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program b. perwujudan stasiun kereta api 1 Pengembangan Stasiun 1) Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api 2 Revitalisasi Stasiun 1) Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Lokasi Stasiun Jenar (Kec. Purwodadi), Stasiun Wojo (Kec. Bagelen), Stasiun Purworejo (Kec. Purworejo), Stasiun Montelan (Kec. Banyuurip), Stasiun Kutoarjo (Kec. Kutoarjo), dan Stasiun Butuh (Kec. Butuh) Stasiun Jenar (Kec. Purwodadi), Stasiun Wojo (Kec. Bagelen), Stasiun Purworejo (Kec. Purworejo), Stasiun Montelan (Kec. Banyuurip), Stasiun Kutoarjo (Kec. Kutoarjo), dan Stasiun Butuh (Kec. Butuh) Besaran Sumber Dana APBN, BUMN APBN, BUMN Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Perhubungan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi b sistem jaringan energi b.1 Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi 1 Pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Bayan, Kec.Banyuurip, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen 1) pembangunan dan pengembangan pipa minyak dan gas bumi serta sarana dan prasarana pendukungnya Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen 2 Pembangunan dan pengembangan SPBU serta Sub Penyalur SPBU 1) pemerataan distribusi bahan bakar kendaraan Seluruh kecamatan 3 Pembangunan dan pengembangan SPBE 1) pemerataan distribusi gas bumi Kec. Grabag, Kec. Butuh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang dan Kec. Bener 4 Perawatan Pipa Perminyakan Cilacap-Yogyakarta I & II 1) pemeliharaan sarana distribusi minyak dan gas bumi Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Bayan, Kec.Banyuurip, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen Besaran Sumber Dana APBN, BUMN APBN, BUMN BUMN, Swasta BUMN, Swasta BUMN, Swasta Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi b.2 Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan b.2.1Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya 1 Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Kec. Bener 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 2 Pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Besaran Sumber Dana APBN APBN, BUMN APBN/APBD Kab./BUMN APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab./BUMN APBN/APBD Kab./BUMN Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 3 Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 4 Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 5 Pembangunan pembangkit listrik lainnya 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Lokasi Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan Besaran Sumber Dana APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 3) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Seluruh kecamatan b.2.2Perwujudan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya 1 Pembangunan dan pengembangan penyaluran tenaga listrik dan sarana pedukungnya 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Seluruh kecamatan 2 Pemeliharaan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Seluruh kecamatan 3 pengembangan gardu induk dan sarana pendukungnya 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Kec. Banyuurip 4 Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTET 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen dan Kec. Butuh 5 Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik SUTM 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh dan Kec. Kemiri Besaran Sumber Dana APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN APBN, BUMN Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
c Tabel Indikasi Program Lokasi 6 Pemeliharaan saluran udara tegangan rendah (SUTR) 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Seluruh kecamatan 7 Pemeliharaan saluran kabel tegangan menengah (SKTM) 1) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Seluruh kecamatan sistem jaringan telekomunikasi c.1 Perwujudan jaringan tetap 1 Pengembangan instalasi jaringan tetap telekomunikasi 1) penyediaan jaringan tetap telekomunikasi Seluruh kecamatan 2 Pengembangan jaringan tetap tertutup sistem perkeretaapian Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo dan Kec. Butuh Pengembangan jaringan tetap tertutup Fiber Optik Pemerintah Daerah 1) Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum 3 1) penyelenggaraan jaringan fiber optik Seluruh kecamatan c.2 Perwujudan jaringan bergerak c.2.1Perwujudan jaringan bergerak terrestrial 1 Pengembangan jaringan terestrial radio trunking 1) pengembangan sistem jaringan radio trunking kabupaten Seluruh kecamatan 2 Pengembangan jaringan bergerak terestrial radio panggil untuk umum (RPUU) 1) pengembangan sistem jaringan radio panggil untuk umum (RPUU) kabupaten Seluruh kecamatan Besaran Sumber Dana APBN, BUMN APBN, BUMN APBD Kab./BUMN APBN/APBD Kab./BUMN APBD Kab./BUMN APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Komunikasi dan Informatika Perhubungan/ Komunikasi dan Informatika/ Perkeretaapian Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran c.2.2Perwujudan jaringan bergerak seluler 1 pengembangan menara telekomunikasi 1) pemerataan distribusi pelayanan telekomunikasi Seluruh kecamatan 2 pembangunan menara telekomunikasi bersama 1) pemerataan distribusi pelayanan telekomunikasi bersama Seluruh kecamatan 3 pembangunan jaringan layanan internet 1) peningkatan pelayanan telekomunikasi Seluruh kecamatan c.2.3Perwujudan jaringan bergerak satelit 1 pengembangan jaringan komunikasi satelit di kalangan militer, kedaruratan bencana dan publik 1) pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk kegiatan militer, kebencanaan dan publik Seluruh kecamatan Sumber Dana APBD Kab./BUMN/ Swasta APBD Kab./BUMN/ Swasta APBD Kab./BUMN/ Swasta APBN/APBD Prov./APBD Kab./BUMN/ Swasta Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika/ Pertahanan/ Penanggulangan Bencana/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
d Tabel Indikasi Program sistem jaringan sumber daya air d.1 Perwujudan sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten 1 peningkatan dan pengelolaan DAS Bogowonto 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 peningkatan dan pengelolaan DAS Cokroyasan 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3 peningkatan dan pengelolaan DAS Wawar 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4 peningkatan dan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha Lokasi DAS Bogowonto DAS Cokroyasan DAS Wawar DI Wadaslintang Besaran Sumber Dana APBN/APBD Prov. APBN/APBD Prov. APBN/APBD Prov. APBN Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah d.2 Perwujudan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten d.2.1Perwujudan sumber air Cekungan Air Tanah (CAT) 1 perlindungan mata air 1) Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar mata air 2 pengembangan embung 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 pembangunan dan pengembangan bendung 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lokasi DI Watujagir, DI Kalibutek, DI Loning Kragilan Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Seluruh kecamatan Besaran Sumber Dana APBD Prov. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 4 pembangunan Waduk Multiguna (Bendungan Bener) 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 5 pengelolaan CAT Kebumen - Purworejo Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 6 pemeliharaan lingkungan sekitar CAT Kebumen - Purworejo Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Lokasi Kec. Bener Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBN APBD Prov APBD Prov. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi d.2.2Perwujudan prasarana sumber daya air 1 Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi primer 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha DI Boro, DI Kedung Putri 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 1000 - 3000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 2 Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi sekunder 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 3000 Ha 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 1000 - 3000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Seluruh kecamatan 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Besaran Sumber Dana APBN APBD Prov. APBD Kab. APBN APBD Prov. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
3 4 5 6 Tabel Indikasi Program Lokasi Pencegahan banjir 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, dan Kec. Bener Penanggulangan dengan mitigasi bencana banjir 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kec. Bagelen, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Bayan, Kec. Kutoarjo, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, dan Kec. Bener Pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Seluruh kecamatan Pengembangan dan pengelolaan sungai 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Seluruh kecamatan Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Energi dan Sumber Daya Mineral Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
7 8 9 Tabel Indikasi Program Pengembangan dan pengelolaan mata air 1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 2) Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Pengembangan dan pengelolaan sumur dangkal 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan pengelolaan sumur dalam 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan Besaran Sumber Dana APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 10 Pengembangan jaringan air bersih perusahaan daerah air minum 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Kutoarjo, Kec. Butuh, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec Loano dan Kec. Bener 11 Pengembangan jaringan air bersih bukan perusahaan daerah air minum 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Seluruh kecamatan e sistem jaringan prasarana lainnya e.1 Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) 1 Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan perkotaan SPAM Keburejo 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SPAM IKK Bagelen Besaran Sumber Dana APBD Kab./BUMD APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swadaya APBN APBN Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perusahaan Air Minum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Permukiman Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang 2 Pengembangan jaringan air minum bukan jaringan perpipaan dan/atau perpipaan mandiri di kawasan perdesaan dan desa rawan air bersih 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec.Grabag, Kec.Ngombol, Kec.Purwodadi, Kec.Bagelen, Kec.Kaligesing, Kec.Bayan, Kec.Banyuuriip, Kec.Butuh, Kec.Pituruh, Kec.Kemiri, Kec.Bruno, Kec.Gebang, Kec.Loano dan Kec.Bener APBN/APBD Kab./Swadaya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e.2 Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) 1 Perwujudan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewage ) 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Setempat dan Terpusat) Seluruh Kecamatan APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kab. Purworejo APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Perwujudan jaringan limbah kegiatan, usaha, dan industri (sewarage ) 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Seluruh kecamatan APBD Kab. Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi e.3 Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 1 Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 1) 2) Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip dan Kec. Loano 2 Pengembangan dan pengelolaan IPAL 1) Penyelenggaraan instalasi pengolahan limbah B3 Kec. Grabag, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip dan Kec. Loano e.4 Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah 1 pengembangan TPA Sampah Regional 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Seluruh kecamatan 2 revitalisasi TPA lama 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kec. Loano 3 pembangunan TPA baru 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kec. Bagelen, Kec. Kemiri dan Kec. Loano Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 4 pengembangan TPS di lokasi-lokasi strategis pusat timbulan sampah 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Seluruh kecamatan 5 pengembangan TPST pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan dan pasar Kabupaten 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Seluruh kecamatan 6 pengembangan TPS 3R pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan Kabupaten 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Seluruh kecamatan e.5 Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana 1) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Seluruh kecamatan Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN/APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana/ Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program e.5.1Perwujudan jalur evakuasi bencana 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana e.5.2Perwujudan ruang evakuasi bencana 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi e.6 Perwujudan sistem drainase 1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase 1) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota II. PERWUJUDAN POLA RUANG A. Perwujudan kawasan peruntukan lindung a Perwujudan kawasan perlindungan setempat a.1 Perwujudan sempadan pantai 1 rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Lokasi Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana 2 pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan; 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Kab. APBD Kab. 3 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBN/APBD Prov./APBD Kab. 4 perlindungan dan konservasi 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. 5 pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Kab. 6 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Kab. 7 pengelolaan kebencanaan pesisir 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Prov./APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana a.2 Perwujudan sempadan sungai 1 rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Seluruh Kecamatan 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan; 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Seluruh Kecamatan 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Seluruh Kecamatan 4 perlindungan dan konservasi 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Seluruh Kecamatan Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Seluruh Kecamatan APBN/APBD Prov./APBD Kab. 5 pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Seluruh Kecamatan APBN/APBD Prov./APBD Kab. 6 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala 1) Pemantauan pemanfaatan ruang sempadan sungai Seluruh Kecamatan APBN/APBD Prov./APBD Kab. 7 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana APBD Kab. Seluruh Kecamatan 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana APBD Kab. a.3 Perwujudan kawasan sekitar bendungan/waduk 1 pemantapan fungsi kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kec. Gebang dan Kec. Bener APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. 2 pengelolaan dan pengembangan kawasan sekitar bendungan/waduk untuk kegiatan penelitian dan pariwisata 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kec. Gebang dan Kec. Bener APBD Kab. APBD Kab./Swasta/S wadaya Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup/ Pariwisata I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kec. Gebang dan Kec. Bener 5) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 3 pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengendalian pemanfaatan kawasan 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Kec. Gebang dan Kec. Bener 4 perlindungan dan konservasi 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kec. Gebang dan Kec. Bener 5 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Gebang dan Kec. Bener 6 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kec. Gebang dan Kec. Bener Sumber Dana APBD Kab./Swasta/S wadaya APBD Kab./Swadaya APBD Prov./APBD Kab./Swasta/ Swadaya APBD Kab./Swadaya APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup/ Pariwisata Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
b Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kec. Gebang dan Kec. Bener APBD Kab. Perwujudan kawasan konservasi 1 rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol APBD Kab. APBD Kab. 2 pengelolaan, pengembangan, dan rehabilitasi ekosistem kawasan; 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol APBD Kab. APBD Kab. 3 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol APBN/APBD Prov./APBD Kab./Swasta 4 perlindungan dan konservasi 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol APBD Kab. APBD Kab. 5 pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi, Kec. Grabag dan Kec. Ngombol APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
c Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran 6 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala 7 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pengelolaan kebencanaan pesisir 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Perwujudan kawasan lindung geologi 1 rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan 1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener 2 pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener 3 perlindungan dan konservasi 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener Sumber Dana APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lingkungan Hidup/ Energi Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 4 pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala 1) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 2) Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener 3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 5 Pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kec. Purworejo, Kec. Loano dan Kec. Bener 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Besaran Sumber Dana APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup/ Sumber Daya Energi dan Mineral Lingkungan Hidup/ Sumber Daya Energi dan Mineral Lingkungan Hidup/ Sumber Daya Energi dan Mineral Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
d Tabel Indikasi Program Perwujudan kawasan cagar budaya 1 Pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya 1) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 2) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 3) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 5) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 6) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan kawasan inti dan kawasan penyangga 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
3 4 Tabel Indikasi Program 3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan cagar budaya 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 3) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Lokasi Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebudayaan Kebudayaan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebudayaan Kebudayaan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
· Tabel Indikasi Program Lokasi 5 Pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Butuh, Kec. Kutoarjo, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Perwujudan kawasan ekosistem mangrove 1 perlindungan dan konservasi 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 2 pengelolaan, pengembangan dan rehabilitasi ekosistem kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 3 pengembangan untuk pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup/ Pariwisata Lingkungan Hidup/ Pariwisata I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
4 5 6 7 Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang 3) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya APBD Prov./APBD Kab./ Swasta/ Swadaya Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan eksosistem mangrove dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Kab. Lingkungan Hidup pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Kab. Lingkungan Hidup pengelolaan kebencanaan pesisir 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Prov./APBD Kab. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana B. Perwujudan kawasan peruntukan budidaya a. Perwujudan kawasan hutan produksi a.1 kawasan hutan produksi tetap 1 pemantapan fungsi kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 2 pengembangan dan pengelolaan kawasan 3 Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan 2) Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 4 pemanfaatan potensi sumber daya hutan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan 2) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 5 pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 3) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan a.2 kawasan hutan produksi terbatas 1 pemantapan fungsi kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya APBD Prov. APBD Prov. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kehutanan Kehutanan/Pari wisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kehutanan Kehutanan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
2 3 4 Tabel Indikasi Program Lokasi pengembangan dan pengelolaan kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan 2) Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener pemanfaatan potensi sumber daya hutan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kehutanan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
b Tabel Indikasi Program Lokasi 5 pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Kaligesing, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 3) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Perwujudan kawasan perkebunan rakyat 1 pengembangan dan pengelolaan kawasan 1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 2) Pengembangan Prasarana Pertanian Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 2 pengembangan kegiatan pariwisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Besaran Sumber Dana APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya APBD Prov./APBD Kab./Swasta/S wadaya APBD Prov. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab./Swasta/S wadaya Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kehutanan/ Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kehutanan Pertanian/ Pangan Pertanian Pertanian/ Pariwisata I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
c Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kec. Purworejo, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener APBD Kab./ Swasta/ Swadaya Pertanian/ Pariwisata Perwujudan kawasan pertanian 1 pemantapan fungsi kawasan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian 2) Penataan Prasarana Pertanian Seluruh kecamatan APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. Pertanian Pertanian 2 pengembangan dan pengelolaan kawasan 1) Pengembangan Prasarana Pertanian 2) Pembangunan Prasarana Pertanian Seluruh kecamatan APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. Pertanian Pertanian 3 perlindungan LP2B dan KP2B 1) Pengembangan Prasarana Pertanian 2) Pembangunan Prasarana Pertanian Seluruh kecamatan APBN/APBD Prov./APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab. Pertanian Pertanian 4 peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan 1) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Seluruh kecamatan APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. Pertanian Pertanian I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
d Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran 3) Pengembangan Prasarana Pertanian Seluruh kecamatan 5 pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pertanian 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Seluruh kecamatan 3) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 6 pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian Seluruh kecamatan Perwujudan kawasan perikanan 1 perencanaan dan pemantapan fungsi kawasan 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pengembangan dan pengelolaan kawasan Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 2 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 3) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Sumber Dana APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov./ APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab./Swasta APBD Prov./ APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 4) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Seluruh Kecamatan 5) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3 pengembangan teknologi budidaya perikanan 1) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Seluruh Kecamatan 2) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 4 pengolahan produk budidaya perikanan 5 1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota pengelolaan kebencanaan pada kawasan Kelautan dan Perikanan tangkap Seluruh Kecamatan 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Besaran Sumber Dana APBD Kab./Swasta APBD Kab. APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Swasta APBD Kab./Swasta APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
· Tabel Indikasi Program Lokasi 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Perwujudan kawasan pertambangan dan energi 1 perencanaan dan pengelolaan kawasan pertambangan mineral dan batuan 1) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 2) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 3) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 4) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat/ Kelautan dan Perikanan Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
2 3 Tabel Indikasi Program Lokasi perencanaan dan pengelolaan kawasan pertambangan bukan mineral dan batuan 1) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 3) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener 4) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 2) Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri, Kec. Bruno, Kec. Gebang, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov./APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral/ Lingkungan Hidup Energi dan Sumber Daya Mineral/ Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
f Tabel Indikasi Program Lokasi 4 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi pada kawasan pertambangan 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing, Kec. Purworejo, Kec. Banyuurip, Kec. Pituruh, 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Perwujudan kawasan peruntukan industri 1 penataan dan pemantapan kawasan 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener 2 pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Energi dan Sumber Daya Mineral/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Perindustrian Perindustrian Perindustrian I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 3) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Kec. Loano, dan Kec. Bener 3 pengembangan industri menengah dan kecil 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener 4 pengembangan sentra-sentra industri potensial berbasis sumber daya lokal 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener 5 peningkatan promosi, iklim investasi dan realisasi investasi 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener 6 penanganan limbah kawasan peruntukan industri 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian dan Perizinan Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
g Tabel Indikasi Program Lokasi 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener 7 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kec. Grabag, Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, Kec. Bayan, Kec. Kemiri, Kec. Gebang, Kec. Loano, dan Kec. Bener 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Perwujudan kawasan pariwisata 1 pengembangan destinasi pariwisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata 1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 3 pengembangan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata 1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 pengembangan diversifikasi produk wisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5 pengorganisasian destinasi wisata dalam sistem distribusi dan pengembangan terpadu 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 4) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 6 pengembangan fasilitas layanan wisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Besaran Sumber Dana APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 7 pengembangan obyek wisata dan desa wisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 8 pemberdayaan masyarakat sadar wisata 1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 3) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 9 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Seluruh Kecamatan 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana h Perwujudan kawasan permukiman g.1 kawasan permukiman perkotaan 1 pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Besaran Sumber Dana APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya APBD Prov./ APBD Kab./ swasta/ kerjasama/ swadaya APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab./Swadaya Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pariwisata/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Perumahan dan Kawasan Permukiman I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang 2 pengelolaan kawasan permukiman kumuh perkotaan 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Seluruh Kecamatan APBD Kab. APBD Kab. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan APBD Kab./Swadaya 3 penyediaan rumah layak huni 1) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Seluruh Kecamatan APBD Kab./Swadaya Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 pengembangan perumahan swadaya 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Seluruh Kecamatan APBD Kab./Swadaya Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 pengembangan lingkungan sehat permukiman 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 2) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Seluruh Kecamatan APBD Kab. APBD Kab. Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 pengembangan prasarana dan sarana permukiman 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Seluruh Kecamatan APBD Kab. APBD Kab. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan APBD Kab. 7 pengembangan kawasan ruang terbuka hijau kota pada kawasan permukiman perkotaan dan jalur hijau sempadan jalan 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Seluruh Kecamatan APBD Kab. Perumahan dan Kawasan Permukiman 8 pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Seluruh Kecamatan APBD Kab. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Seluruh Kecamatan 3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 9 pengembangan ekonomi berbasis pesantren 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Seluruh Kecamatan 10 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Seluruh Kecamatan 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana g.2 kawasan permukiman perdesaan 1 pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Seluruh Kecamatan 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 2 penyediaan rumah layak huni 1) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Seluruh Kecamatan 3 pengembangan perumahan swadaya 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Seluruh Kecamatan Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab./Swadaya APBD Kab./Swadaya APBD Kab./Swadaya Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 4 pengembangan lingkungan sehat permukiman 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 2) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 5 pengembangan prasarana dan sarana permukiman 1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 2) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 6 pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 3) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 7 pengembangan ekonomi berbasis pesantren 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 8 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Lokasi Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Besaran Sumber Dana APBD Kab./Swadaya APBD Kab./Swadaya APBD Kab./Swadaya APBD Kab./Swadaya APBD Kab./Swadaya APBD Kab./Swadaya/ Swasta APBD Kab./Swadaya/ Swasta APBD Kab./Swadaya/ Swasta APBD Kab./Swadaya/ Swasta APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang h Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan 1 pengembangan dan pengelolaan kawasan 1) Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan Seluruh Kecamatan APBN Pertahanan III Perwujudan Kawasan Strategis A. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya a Perwujudan Kawasan sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB) 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota APBD Kab. 2) 3) 4) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar APBD Kab. Pendidikan 2) 3) 4) 5) 6) 7) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener APBD Kab. APBD Kab., Swasta APBD Kab., APBD Prov., Swasta APBD Prov. APBD Prov. APBD Kab. Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Kesehatan 8) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) APBN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Tabel Indikasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab./BUMD APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 17) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 18) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 19) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 20) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 21) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 22) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 23) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 24) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 25) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 26) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 27) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 28) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Lokasi Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanian/ Pangan Lingkungan Hidup Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perdagangan I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 29) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 30) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener 3 Peningkatan promosi, iklim investasi, dan realisasi investasi 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener 3) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 4 Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata 1) 2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata 5 Pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK pariwisata 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kecamatan Bener 6 Pengembangan terminal penumpang untuk pariwisata 1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener 7 Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 1) 2) 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran 1 unit Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBN/APBD Prov./APBD Kab./ swasta/ kerjasama APBN/ APBD Prov. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Penanaman Modal Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pendidikan Perhubungan Pariwisata Pariwisata Pariwisata I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 4) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 5) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 6) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 7) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 8) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 9) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 10) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Lokasi Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kelautan dan Perikanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
B. Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I 8 Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana 1) 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kec. Kaligesing, Kec. Loano dan Kec. Bener APBD Kab. APBD Kab. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup a Perwujudan Kawasan Kota Perbatasan (Border City) sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen APBD Kab. APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 rehabilitasi dan revitalisasi kawasan 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen APBD Kab APBD Kab APBD Kab Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen APBD Kab. APBD Kab. Pendidikan Pendidikan 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APBD Kab. Pendidikan II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 6) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 7) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 8) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 9) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 12) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 13) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 14) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 15) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 16) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 17) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Lokasi Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen Besaran Sumber Dana APBD Prov. APBD Prov. APBD Prov. APBD Kab. APBN APBD Kab. APBD Kab./BUMD APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pendidikan Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi 18) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 19) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 20) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 21) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 22) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 23) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen 2) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perdagangan/ Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pertanian/ Pangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 5) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 6) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 7) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 8) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Lokasi Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup/Pemberda yaan Masyarakat dan Desa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
b Tabel Indikasi Program Lokasi 9) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 10) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 11) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 12) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen 13) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6 penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen 7 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kec. Purwodadi dan Kec. Bagelen Perwujudan Kawasan sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota 2) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pariwisata dan Kebudayaan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang I 2 rehabilitasi dan revitalisasi kawasan 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Kab Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kawasan rawan bencana 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar APBD Kab. Pendidikan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama APBD Kab. Pendidikan 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APBD Kab. Pendidikan 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan APBD Prov. Pendidikan 5) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas APBD Prov. Pendidikan 6) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan APBD Prov. Pendidikan 7) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota APBD Kab. Kesehatan 8) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) APBN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 9) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi APBD Kab./BUMD Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Perusahaan Air Minum 10) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup 11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 12) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota APBD Kab. APBD Kab. Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 13) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota 14) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 15) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 16) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 17) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 18) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 19) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 peningkatan utilitas kawasan peruntukan industri 1) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3) Penyimpanan Sementara Limbah B3 4) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 5) Pengelolaan Sampah 6) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 5 pengendalian dan pengawasan kawasan peruntukan industri 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 6 pemantauan dan pengendalian kawasan peruntukan industri 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota Lokasi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab./swasta APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perindustrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perindustrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 7 pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lokasi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 5) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 6) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 7) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 8) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 9) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 10) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 13) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 8 penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Lokasi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Besaran Sumber Dana APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kelautan dan Perikanan/Pemb erdayaan Masyarakat dan Desa Kelautan dan Perikanan/ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkungan Hidup I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III IV V PJM IV
Tabel Indikasi Program 7 pengelolaan kebencanaan dan upaya mitigasi 1) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Lokasi Kec. Grabag, Kec. Ngombol dan Kec. Purwodadi Besaran Sumber Dana APBD Prov./APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat I II PJM I III Waktu Pelaksanaan PJM II PJM III PJM IV IV V BUPATI PURWOREJO, AGUS BASTIAN
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041 JARINGAN JALAN KABUPATEN DAN JEMBATAN YANG BERADA DI KABUPATEN PURWOREJO A. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten No Pangkal Ruas Ujung Ruas Panjang (Km) Permukaan Eksisting (2009) Aspal Batu Kerikil Tanah Permukaan Rencana(2031) Aspal Batu 1 Guntur Ngasinan 9,6 9,6 9,6 2 3 4 5 Bener Kaliboto Tumbakanyar Gebang Guntur Guntur Banyuasin Mlaran 4,9 6 8,55 2,75 4,9 6 8,55 2,75 4,9 6 8,55 2,75 6 Mlaran Winong 3,05 3,05 3,05 7 8 9 Gebang Bruno Loano Tlogosono Cempedak Jetis 2,96 5,54 1,12 2,96 5,54 1,12 2,96 5,54 1,12 10 11 12 13 Purworejo Bagelen Pandanrejo Karangduwur Loano Soko Bts. DIY Winong 5 4,6 2,2 4,85 5 4,6 2,2 4,85 5 4,6 2,2 4,85 14 15 16 17 Gintungan Doplang Bener Karangrejo Gebang Sucen Wadas Tridadi 4,13 2,5 3,3 8,5 4,13 2,5 3,3 8,5 4,13 2,5 3,3 8,5 18 19 20 21 Sawit Kluwung Cangkrep Kaliharjo Krandegan Kedungpomahan Kemanukan Somongari 4,45 5,4 3,5 6 3,5 4,45 5,4 6 4,45 5,4 3,5 6 22 23 24 25 Kemanukan Somongari S o ko Kemanukan Somongari Jatirejo Semagung Soko 2,7 3,6 4 2,3 2,7 4 2,3 3,6 2,7 3,6 4 2,3 26 27 28 29 Krendetan Somorejo Gintungan Somorejo Somorejo Tepus Winong Tlogokotes 1,5 4 4,61 0,8 1,5 4 4,61 0,8 1,5 4 4,61 0,8 30 31 32 33 Semagung Tlogokotes Bapangsari Lengkong Tlogokotes Batas DIY Tlogokotes Banyuurip 5 3,5 6 3,69 5 3,5 3,69 5 1 5 3,5 3,69 6 34 35 36 37 Banyuurip Bencorejo Angrukketip Purwodadi Bencorejo Angkrukketip Ngombol Bubutan 2,04 3,71 2,04 2,4 2,04 3,71 2,04 2,4 2,04 3,71 2,04 2,4 38 39 40 41 Bubutan Jenar Kenteng Pendowo Watukuro Angkrukketip Bencorejo Jenar 6,31 2,85 9,75 1,94 6,31 2,85 9,75 1,94 6,31 2,85 9,75 1,94 42 43 44 Jenar Doplang Jetak Purwodadi Mranti Jetis 2,04 3 0,78 2,04 3 0,78 2,04 3 0,78 45 46 47 48 Laban Banyuasin Sendangsari Angrukketip Gesing Pagerharjo Temenggungan Sangubanyu 4,3 3,06 3 7,72 4,3 3,06 7,72 3 4,3 3,06 3 7,72 49 50 Purwodadi Bubutan Ngombol Gesing 3,25 2,33 3,25 2,33 3,25 2,33 219
No Pangkal Ruas 51 Wunut Gesing 52 Gesing 53 Grabag 54 55 56 57 Watukuro 58 Ngombol Jatimalang Kutoarjo 59 60 61 62 Jono Sangubanyu Sembaon Grabag 63 64 65 Jetis Bayan Kutoarjo 66 67 68 69 Tambakrejo Sruwoh Tunggorono Butuh 70 71 72 73 Sruwoh Jamprong Tamansari Tamansari 74 75 76 77 Tamansari Andong Butuh Kedungsri 78 79 80 81 Sidomulyo Jetis Brengkol Pituruh - Kesawen 82 83 84 85 Pituruh Kemiri Gebang Klepu 86 87 88 89 Kedungsri Katerban Pangenrejo Tegalrejo 90 91 92 93 Popongan Guyangan Sumbersari Kesawen 94 95 96 97 Kaliglagah Sambeng Pucangagung Bayan Bayan 98 99 Cempedak 100 Pakisarum 101 Kemiri 102 Kalikotes 103 Loning 104 Bruno 105 Bedug 106 Manisjangan 107 Kalijambe 108 Cacaban Lor 109 Banyuasin 110 Banyuasin 111 Tridadi 112 Pandanrejo 113 Karangrejo 114 Kaligesing 115 Jeketro 116 Kalirejo Ujung Ruas Laban Watukoro Jatimalang Wunut Wunut Jetis Jatimalang Jono Sangubanyu Sembaon Grabag Ketawang Pantai Dungus Karangduwur Karangrejo Suren Butuh Jamprong Kedungsri Sruwoh Sruwoh Sembaon Sidomulyo Jamprong Kedungsri Sidomulyo Wawar Wawar Megulung Megulung Megulung Pituruh Megulung Pituruh Wonosari Pg. Wijayan Tegalrejo Plandi Banyuurip Ngombol Tanjungrejo Kaliglagah Wonosido Seren Sambeng Pucangagung Sambeng Kemranggen Cempedak Pakisarum Kaligintung Girijoyo Girijoyo Manisjangan Nglaris Cacaban Lor Batas Magelang Cacaban Lor Tridadi Pucungroto Pucungroto Ngaran Ngaran Donorejo Hargorojo Panjang (Km) 5 4,35 0,87 4,35 2,9 10,5 5,5 4,9 0,74 0,92 1,35 4 2,5 7,17 5,05 6,5 3,5 5 3 2,5 1,3 4 4,46 3 1,8 3,22 2,4 6,7 8 2,3 6 1,75 5,3 8,4 4,46 2,5 5,2 2,5 3 4,1 3,3 4 4,6 5,16 3 2 4,4 4,8 5,5 4,4 10,7 5,2 6 13,2 6 2,35 6,8 2,5 6,36 2 3 3,3 7,25 4,65 5,25 5 220 Permukaan Eksisting (2009) Aspal Batu Kerikil Tanah 5 4,35 0,87 4,35 2,9 10,5 5,5 4,9 0,74 0,92 1,35 4 2,5 7,17 5,05 6,5 3,5 5 3 2,5 1,3 4 4,46 3 1,8 3,22 2,4 0,8 5,9 8 2,3 6 1,75 5,3 8,4 4,46 2,5 5,2 2,5 3 4,1 3,3 4 4,6 5,16 3 2 4,4 4,8 5,5 4,4 10,7 5,2 6 13,2 6 2,35 6,8 2,5 6,36 2 3 3,3 7,25 4,65 5,25 5 Permukaan Rencana(2031) Aspal Batu 5 4,35 0,87 4,35 2,9 10,5 5,5 4,9 0,74 0,92 1,35 4 2,5 7,17 5,05 6,5 3,5 5 3 2,5 1,3 4 4,46 3 1,8 3,22 2,4 6,7 8 2,3 6 1,75 5,3 8,4 4,46 2,5 5,2 2,5 3 4,1 3,3 4 4,6 5,16 3 2 4,4 4,8 5,5 4,4 10,7 5,2 6 13,2 6 2,35 6,8 2,5 6,36 2 3 3,3 7,25 4,65 5,25 5
No Pangkal Ruas Ujung Ruas 117 Ketawang 118 Ketawang 119 Bagelen 120 Semagung Nambangan laban Hargorojo Durensari 121 Jono 122 Redin 123 Tegalmiring 124 Cangkrep Wareng Tlogosono Piono Ganggeng 125 Pandanrejo 126 Candisari 127 Kaliwungu 128 Mlaran Ngaran Sawit Blimbing Ngaglik 129 Ngombol 130 Wonosido 131 Hargorojo Laban Kemranggen Batas DIY 132 Pandanrejo 133 Gintungan 134 Tunjungtejo 135 Sucen Donorejo Jetis Blekatuk Lugosobo 136 Piono 137 Cangkrep 138 Tambakrejo -Sidorejo - Sidomulyo 139 Seren Cokroyasan Sidomulyo Pelutan 140 Rowobayem 141 Winong 142 Purwodadi 143 Stasiun Butuh Paitan Girijoyo Krendetan Butuh 144 Winong 145 Stasiun Jenar 146 Gupit - Sibolong 147 Tumbakanyar Winongkidul Jenar Kaligesing Simbarjoyo 148 Cangkrep Kedungsari Kalitapas 149 Pekacangan 150 Jalur Lmbt. Purworejo Kutoarjo 151 Jl. Dusun Sindurjan 152 Wareng 153 Mranti 154 Ngelak 155 Pekacangan T.M.P Bulus Krg.nongko Wadas 156 Gebang 157 Grantunglegok 158 Kalimeneng 159 Keduren Jetis Tanjungrejo Purbayan Sendangsari 160 Ngemplak 161 Winong 162 Tunjungan 163 Durensari Tlogosono Pucangagung Wonoroto Batas DIY 164 Batoh 165 Candisari 166 Blimbing 167 Kedungsari Dewi Condongsari Somoleter Borowetan 168 Bandungkidul 169 Jatingarang 170 Jatimalang 171 Semawung Jatingarang Krandegan Pantai Sem. Daleman 172 Suren 173 Tridadi 174 Kledung 175 Jl. A. Yani Wareng Somowono Lengkong 176 Jl. KH. Ahmad Dahlan 177 Jl. May. Jend. Sutoyo 178 Jl. KH.Wahid Hasyim 179 Jl. Letjend Sarwoedi Wibowo 180 Jl. Kalikepuh 181 Jl. Agus Salim 182 Jl. Let Jend Suprapto Panjang (Km) 7,7 7 4 3,5 4 2,9 2,1 5,3 3,5 4,3 4 4,3 2,62 2,6 4,5 5,7 8 2,5 1,8 2,5 1,4 2,65 3,3 2,1 4,4 2,55 0,45 0,75 0,25 4 1,04 4,25 4,45 9 0,45 1,1 2,6 1,21 5,35 3,6 3,15 10 3,2 3,4 3,1 2 2,25 3 1,25 5 2,2 3,14 3,15 2 1,22 3,6 3,6 0,7 1,7 1,15 1,9 0,48 1,98 0,5 1,4 0,8 221 Permukaan Eksisting (2009) Aspal Batu Kerikil Tanah 7,7 7 4 1 2,5 4 2,9 2,1 5,3 3,5 1,8 4 2,5 4,3 2,62 2,6 2,5 2 5,7 8 2,5 1,8 2,5 1,4 2,65 3,3 2,1 4,4 2,55 0,45 0,75 0,25 4 1,04 4,25 4,45 9 0,45 1,1 2,6 1,21 5,35 3,6 3,15 10 3,2 3,4 3,1 2 2,25 3 1,25 5 2,2 3,14 3,15 2 1,22 3,6 3,6 0,7 1,7 1,15 1,9 0,48 1,98 0,5 1,4 0,8 Permukaan Rencana(2031) Aspal Batu 7,7 7 4 3,5 4 2,9 2,1 5,3 3,5 1,8 4 4,3 2,5 2,62 2,5 2,6 2 5,7 8 2,5 1,8 2,5 1,4 2,65 3,3 2,1 4,4 2,55 0,45 0,75 0,25 4 1,04 4,25 4,45 9 0,45 1,1 2,6 1,21 5,35 3,6 3,15 10 3,2 3,4 3,1 2 2,25 3 1,25 5 2,2 3,14 3,15 2 1,22 3,6 3,6 0,7 1,7 1,15 1,9 0,48 1,98 0,5 1,4 0,8
No Pangkal Ruas Ujung Ruas 183 Jl. Dewi Sartika 184 Jl. Cut Mutia 185 Jl. Kapten Tendean 186 Jl. Veteran 187 Jl. Pramuka 188 Jl. Laksamana Yos Sudarso 189 Jl. Kol. Sugiono 190 Jl. Dr. Setya Budi 191 Jl. Yududipuran 192 Jl. Suryokusuman 193 Jl. Kartini 194 Jl. Proklamasi 195 Jl. Ki. Mangun Sarkoro 196 Jl. Nyi Laos 197 Jl. Kesatrian 198 Jl. Pemotongan Hewan 199 Jl. Singodranan 200 Jl. Masuk Kuburan Krekop 201 Jl. Masuk Kuburan Sibak 202 Jl. Sapta Marga 203 Jl. Kuncen 204 Jl. Let Jend S Parman-Kaliwungu 205 Jl. Tanjung Anom 206 Jl. Marditomo 207 Jl. Mardihusodo 208 Jl. Kliwonan I 209 Jl. Kliwonan II 210 Jl. Wismoaji 211 Jl. Kauman 212 Jl. Kawedanan 213 Jl. Wirotaman 214 Jl. Merpati 215 Jl. Stasiun 216 Jl. Let. Jend. MT. Haryono 217 Jl. Cempaka 218 Jl. Teratai 219 Jl. Senepo 220 Jl. Sanepo Timur 221 Jl. Sanepo Barat 222 Jl. Sanepo Selatan 223 Jl. Bedeng 224 Jl. Sawunggalih 225 Jl. Wijaya Mulya 226 Jl Melati 227 Jl. Anggrek 228 Jl. GG. Kliwonan 229 Jl. GG. Tegal 230 Jl. Tegal Malang - Bandung 231 Jl. Lingkar Barat Purworejo 232 Jl. Lingkar Utara Purworejo 233 Jl. Lingkar Selatan Purworejo 234 Jl. Lingkar Timur Purworejo (ruas baru) JUMLAH PROSENTASE (%) Panjang (Km) Permukaan Eksisting (2009) Aspal Batu Kerikil Tanah 0,35 0,2 0,8 0,4 0,35 0,2 0,8 0,4 0,7 0,2 0,9 0,6 0,7 0,2 0,9 0,6 0,5 0,3 0,5 0,24 0,5 0,3 0,5 0,24 0,23 0,4 0,81 0,23 0,4 0,81 0,4 0,48 0,1 0,25 0,4 0,48 0,1 0,25 0,23 2,15 2,65 0,53 0,23 2,15 2,65 0,53 0,54 0,54 0,44 0,35 0,54 0,54 0,44 0,35 0,15 0,15 0,1 0,18 0,15 0,15 0,1 0,18 0,6 0,55 0,94 0,14 0,6 0,55 0,94 0,14 0,18 0,17 0,6 0,15 0,18 0,17 0,6 0,15 0,7 0,2 1,09 0,45 0,7 0,2 1,09 0,45 0,44 0,31 0,24 0,45 0,44 0,31 0,24 0,45 1 5,1 4,4 4,3 1 5,1 4,4 4,3 734,8 556,54 128,86 16,35 33,05 100,00 75,28 17,87 2,27 4,58 222 Permukaan Rencana(2031) Aspal Batu 0,35 0,2 0,8 0,4 0,7 0,2 0,9 0,6 0,5 0,3 0,5 0,24 0,23 0,4 0,81 0,4 0,48 0,1 0,25 0,23 2,15 2,65 0,53 0,54 0,54 0,44 0,35 0,15 0,15 0,1 0,18 0,6 0,55 0,94 0,14 0,18 0,17 0,6 0,15 0,7 0,2 1,09 0,45 0,44 0,31 0,24 0,45 1 5,1 4,4 4,3 9 675,29 68,51 90,50 9,50
B. Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan No URUT No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NO, JEMBATAN 01 GUNTUR -NGASINAN 1 24,06,01,01,0001 Guntur 2 24,06,01,02,0002 Ngasinan 02 BENER-GUNTUR 3 24,06,01,01,0003 Guntur 03 KALIBOTO-GUNTUR 4 24,06,03,01,0004 Sumbersari 5 04 24,06,04,01,0005 TUMBAK ANYAR- BANYUASIN Tumbakanyar 6 24,06,04,02,0006 Sembuh 7 24,06,04,03,0007 Kodil 8 24,06,04,04,0008 Krasak 9 24,06,04,05,0009 Kemejing 10 24,06,04,06,0010 Guyangan 11 24,06,04,07,0011 Tepan/Plampangan 12 24,06,04,08,0012 Bayeman 13 24,06,04,09,0013 Spare 14 24,06,04,10,0014 Kembaran 1 15 24,06,04,11,0015 Kembaran 2 16 24,06,04,12,0016 Plarangan 05 GEBANG-MLARAN 17 24,06,05,03,00117 Bendosari 18 24,06,05,02,0018 Ngemplak 19 24,06,05,04,369 Mlaran 1 20 24,06,05,03,0019 Pelutan 06 MLARAN-WINONG 21 24,06,06,01,0020 Mlaran 2 08 BRUNO-CEMPEDAK 22 24,06,08,01,0021 Cempedak 1 23 24,06,08,02,0022 Cempedak 2 11 BAGELEN-SOKO 24 24,06,11,01,0023 Bagelen 25 24,06,11,02,0024 Keposong 26 24,06,11,03,0025 Kahuripan 27 24,06,11,04,0026 Clapar 28 24,06,11,05,0027 Sokopendem 29 24,06,11,06,0028 Sokobokuning 30 24,06,11,07,0029 Sokolegok 13 KARANG DUWUR-WINONG 31 24,06,13,01,0030 Pengairan 1 32 24,06,13,02,0031 Pengairan 2 33 24,06,13,03,0032 Loning 34 24,06,13,04,0033 Pengairan 14 GINTUNGAN-GEBANG 35 24,06,14,01,0035 Gintungan 36 24,06,14,02,0036 Ngrendeng 37 24,06,14,03,0037 Gentan 223 NAMA RUAS JALAN GUNTUR -NGASINAN GUNTUR -NGASINAN BENER-GUNTUR KALIBOTO-GUNTUR TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN TUMBAK ANYAR- BANYUASIN GEBANG-MLARAN GEBANG-MLARAN GEBANG-MLARAN GEBANG-MLARAN MLARAN-WINONG BRUNO-CEMPEDAK BRUNO-CEMPEDAK BAGELEN-SOKO BAGELEN-SOKO BAGELEN-SOKO BAGELEN-SOKO BAGELEN-SOKO BAGELEN-SOKO BAGELEN-SOKO KARANG DUWUR-WINONG KARANG DUWUR-WINONG KARANG DUWUR-WINONG KARANG DUWUR-WINONG GINTUNGAN-GEBANG GINTUNGAN-GEBANG GINTUNGAN-GEBANG DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 6.00 3.00 2.00 8.00 7.50 3.50 95.00 4.00 4.50 4.00 14.00 5.00 5.00 3.50 5.00 3.75 5.50 4.00 4.00 3.25 4.00 3.25 2.00 5.00 3.00 4.00 3.50 2.90 5.00 4.00 12.00 4.00 3.00 4.00 9.50 4.00 2.00 4.00 11.00 4.50 9.00 4.00 9.00 5.00 12.50 4.00 9.00 4.00 12.5 4.00 10.50 4.00 40.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 18.00 3.00 3.00 5.00 14.00 4.00 6.00 4.00 14.00 4.00
No URUT 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NO, JEMBATAN 15 DOPLANG-SUCEN 24,06,15,01,0038 Doplang 24,06,15,02,0039 Sucen 16 BENER-WADAS 24,06,16,01,0040 Kaliwader 1 24,06,16,02,0041 Kaliwader 2 17 KARANGREJO-TRIDADI 24,06,17,01,0042 Tri Renggo 18 SAWIT-KRANDEGAN 24,06,18,03,0043 Sawit 19 24,06,17,05,0044 KLUWUNG- KEDUNGPOMAHAN Kluwung 20 CANGKREP-KEMANUKAN 24,06,20,01,0045 Cangkrep 24,06,20,02,0046 Mongo / Kali Mongo 24,06,20,03,0047 Sigondok 24,06,20,04,0048 Kemanukan / Bangsan 21 KALIHARJO-SOMONGARI 24,06,21,01,0049 Kaliharjo 1 24,06,21,02,0050 Kaliharjo 2 24,06,21,03,0051 Hulosobo 1 24,06,21,04,0052 Hulosobo 2 24,06,21,05,0053 Hulosobo 3 24,06,21,06,0054 Somongari 1 24,06,21,07,0055 Somongari 2 22 KEMANUKAN-SOMONGARI 24,06,22,01,0056 Kedungkacang 24,06,22,02,0057 Tombong 24,06,22,03,0058 Sambeng 23 SOMONGARI-JATIREJO 24,06,23,01,0059 Somongari 3 24 SOKO-SEMAGUNG 24,06,24,01,0060 Sokobesole 1 24,06,24,02,0061 Sokobesole 2 24,06,24,03,0062 Semagung 1 24,06,24,04,0063 Semagung 2 24,06,24,05,0064 Semagung 3 24,06,24,06,0065 Semagung 4 25 KEMANUKAN-SOKO 24,06,25,01,0066 Ngasinan 24,06,25,02,0067 Soko 26 KRENDETAN-SOMOREJO 24,06,26,01,0068 Somorejo 1 27 SOMOREJO-TEPUS 24,06,27,01,0069 Somorejo 2 24,06,27,01,0070 Somorejo 3 28 GINTUNGAN-WINONG 24,06,28,01,0071 Seren 24,06,28,02,0072 Tempel 24,06,28,03,0073 Winong 33 LENGKONG-BANYU URIP 24,06,33,01,0074 Pelaan 24,06,33,02,0075 Demangan 34 BANYU URIP-BENCOREJO 24,06,34,01,0076 Malangrejo 224 NAMA RUAS JALAN DOPLANG-SUCEN DOPLANG-SUCEN BENER-WADAS BENER-WADAS KARANGREJO-TRIDADI SAWIT-KRANDEGAN KLUWUNG- KEDUNGPOMAHAN CANGKREP-KEMANUKAN CANGKREP-KEMANUKAN CANGKREP-KEMANUKAN CANGKREP-KEMANUKAN KALIHARJO-SOMONGARI KALIHARJO-SOMONGARI KALIHARJO-SOMONGARI KALIHARJO-SOMONGARI KALIHARJO-SOMONGARI KALIHARJO-SOMONGARI KALIHARJO-SOMONGARI KEMANUKAN-SOMONGARI KEMANUKAN-SOMONGARI KEMANUKAN-SOMONGARI SOMONGARI-JATIREJO SOKO-SEMAGUNG SOKO-SEMAGUNG SOKO-SEMAGUNG SOKO-SEMAGUNG SOKO-SEMAGUNG SOKO-SEMAGUNG KEMANUKAN-SOKO KEMANUKAN-SOKO KRENDETAN-SOMOREJO SOMOREJO-TEPUS SOMOREJO-TEPUS GINTUNGAN-WINONG GINTUNGAN-WINONG GINTUNGAN-WINONG LENGKONG-BANYU URIP LENGKONG-BANYU URIP BANYU URIP-BENCOREJO DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 3.00 4.00 3.00 3.50 50.00 3.00 16.00 3.50 21.00 3.00 7.00 3.00 7.00 3.00 2.25 5.00 13.50 4.00 11.00 4.00 80.00 4.00 18.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.50 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.50 3.00 3.50 11.00 3.00 3.70 3.50 9.00 4.00 8.75 3.50 3.00 3.50 4.50 3.50 5.00 4.00 60.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 19.80 3.00 4.50 4.00 55.00 5.00 8.00 6.00 2.00 4.00 11.00 3.00
No URUT 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NO, JEMBATAN 35 24,06,35,01,0077 BENCOREJO- ANGKRUKKETIP Bencorejo 1 24,06,35,02,0078 Bencorejo 2 24,06,35,03,0079 Sendangsari 24,06,35,04,0080 Gowok 24,06,35,05,0081 Angkrukketip 1 36 24,06,36,01,0082 ANGKRUKKETIP- NGOMBOL Kuning 24,06,36,02,0083 Sruwoh 38 BUBUTAN-WATUKURO 24,06,38,01,0084 Watukuro 39 JENAR-ANGKRUKKETIP 24,06,39,01,0085 Jenar 40 KENTENG-BENCOREJO 24,06,40,01,0086 Kenteng 24,06,40,02,0087 Condong 24,06,40,03,0088 Korok 24,06,40,04,0089 Tegal Miring 24,06,40,05,0090 Plenden 24,06,40,06,0091 Munggang 24,06,40,07,0092 Popohan 24,06,40,08,0093 Triwarno 42 JENAR-PURWODADI 24,06,42,01,0094 Purwosari 43 DOPLANG-MRANTI 24,06,43,01,0095 Doplang 2 45 LABAN-GESING 24,06,45,01,0096 Jeruken 24,06,45,02,0097 Tanggungrejo 24,06,45,03,0098 Gesing 46 BANYUASIN-PAGERHARJO 24,06,46,01,0099 Juweh 24,06,46,02,0100 Sedayu 1 24,06,46,03,0101 Sedayu 2 24,06,46,04,0102 Sedayu 3 24,06,46,05,0103 Pagerharjo 48 24,06,48,01,0104 ANGKRUKKETIP- SANGUBANYU Sirindeng 1 24,06,48,02,0105 Sirindeng 2 24,06,48,03,0106 Kluwek 24,06,48,04,0107 Secang Kecil 24,06,48,05,0108 Secang Besar 24,06,48,06,0109 Kedungkamal 49 PURWODADI-NGOMBOL 24,06,49,01,0110 Purwodadi 50 BUBUTAN-GESING 24,06,50,01,0111 Guyangan 225 NAMA RUAS JALAN BENCOREJO- ANGKRUKKETIP BENCOREJO- ANGKRUKKETIP BENCOREJO- ANGKRUKKETIP BENCOREJO- ANGKRUKKETIP BENCOREJO- ANGKRUKKETIP ANGKRUKKETIP- NGOMBOL ANGKRUKKETIP- NGOMBOL BUBUTAN-WATUKURO JENAR-ANGKRUKKETIP KENTENG-BENCOREJO KENTENG-BENCOREJO KENTENG-BENCOREJO KENTENG-BENCOREJO KENTENG-BENCOREJO KENTENG-BENCOREJO KENTENG-BENCOREJO KENTENG-BENCOREJO JENAR-PURWODADI DOPLANG-MRANTI LABAN-GESING LABAN-GESING LABAN-GESING BANYUASIN-PAGERHARJO BANYUASIN-PAGERHARJO BANYUASIN-PAGERHARJO BANYUASIN-PAGERHARJO BANYUASIN-PAGERHARJO ANGKRUKKETIP- SANGUBANYU ANGKRUKKETIP- SANGUBANYU ANGKRUKKETIP- SANGUBANYU ANGKRUKKETIP- SANGUBANYU ANGKRUKKETIP- SANGUBANYU ANGKRUKKETIP- SANGUBANYU PURWODADI-NGOMBOL BUBUTAN-GESING DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 3.50 6.00 5.00 3.00 5.00 4.40 4.00 3.00 3.00 50.00 4.00 5.20 4.00 3.00 4.00 3.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 11.00 3.00 2.00 8.00 2.00 3.50 5.00 4.00 18.00 4.00 2.00 4.00 12.00 5.00 21.00 4.00 7.00 4.00 15.00 4.00 3.00 4.00 15.00 3.00 4.00 4.00 20.00 3.00 4.20 3.00 64.00 5.00 3.00 5.00 5.20 5.00 3.00 5.00
No URUT 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NO, JEMBATAN 51 WUNUT-LABAN 24,06,51,01,0112 Laban Ringgit 53 GESING-JATIMALANG 24,06,53,01,0113 Gesing 54 GRABAG-WUNUT 24,06,54,01,0114 Pengairan 24,06,54,02,0115 Tanggulrejo 1 24,06,54,03,0116 Tanggulrejo 2 24,06,54,04,0117 Tunggaksewu 24,06,54,05,0118 Cokroyasan 24,06,54,06,0119 Sumber Rejo 24,06,54,07,0120 Wunut 56 JATIMALANG-JETIS 24,06,56,01,0121 Harjobilangun 58 KUTOARJO-JONO 24,06,58,01,0122 Slis Pengairan 24,06,58,01,0123 Sidoarum / Pengairan 59 JONO-SANGUBANYU 24,06,59,01,0124 Ngepakan 62 GRABAG-KETAWANG 24,06,62,01,0125 Sengoro 24,06,62,02,0126 Sengoro Kecil 64 BAYAN-DUNGUS 24,06,64,01,0127 Ireng 24,06,64,02,0128 Krandegan 1 24,06,64,03,0129 Krandegan 2 24,06,64,04,0130 Ketitang 24,06,64,05,0131 Ketitang Kecil 24,06,64,06,0132 Dungus 65 24,06,65,01,0133 KUTOARJO- KARANGDUWUR Abatoar 24,06,65,02,0134 Gunung Tugel 24,06,65,03,0135 Gunung Tugel 2 24,06,65,04,0136 Kepik 24,06,65,05,0137 Soko 1 24,06,65,06,0138 Soko 2 24,06,65,07,0139 Soko 3 24,06,65,08,0140 Kaligesing 1 24,06,65,09,0141 Kaligesing 2 24,06,65,10,0142 Wirun 66 24,06,66,01,0143 TAMBAKREJO- KARANGREJO Tambakrejo 24,06,66,02,0144 Tanggul 24,06,66,03,0145 Sidomulyo 1 24,06,66,04,0146 Sidomulyo 2 24,06,66,05,0147 Wonotulus 1 226 NAMA RUAS JALAN WUNUT-LABAN WUNUT-LABAN GESING-JATIMALANG GRABAG-WUNUT GRABAG-WUNUT GRABAG-WUNUT GRABAG-WUNUT GRABAG-WUNUT GRABAG-WUNUT GRABAG-WUNUT JATIMALANG-JETIS KUTOARJO-JONO KUTOARJO-JONO JONO-SANGUBANYU GRABAG-KETAWANG GRABAG-KETAWANG BAYAN-DUNGUS BAYAN-DUNGUS BAYAN-DUNGUS BAYAN-DUNGUS BAYAN-DUNGUS BAYAN-DUNGUS KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR KUTOARJO- KARANGDUWUR TAMBAKREJO- KARANGREJO TAMBAKREJO- KARANGREJO TAMBAKREJO- KARANGREJO TAMBAKREJO- KARANGREJO TAMBAKREJO- KARANGREJO DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 3.00 4.00 4.00 5.00 32.00 4.00 3.00 5.00 6.00 3.50 2.50 4.00 5.50 4.00 55.00 5.00 30.00 3.00 15.00 3.00 130.00 7.00 6.00 5.00 2.00 7.00 5.00 5.00 50.00 5.00 7.00 5.00 7.00 4.00 2.00 4.00 30.00 4.00 62.00 5.00 2.00 3.00 5.00 3.50 11.00 4.00 2.00 4.00 14.00 3.00 6.00 3.00 14.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.50 4.50 2.70 4.00 71.50 5.50 3.00 4.00 9.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00
No URUT 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 175 177 178 179 180 181 182 183 184 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NO, JEMBATAN 24,06,66,06,0148 Wonotulus 2 24,06,66,07,0149 Wonotulus 3 24,06,66,08,0150 Wonotulus 4 24,06,66,09,0151 Karangrejo 67 SRUWOH-SUREN 24,06,67,01,0152 Sruwoh / Irigasi 69 BUTUH-JAMPRONG 24,06,69,01,0153 Kunir 24,06,69,02,0154 Jamprong 70 SRUWOH-KEDUNGSRI 24,06,70,01,0155 Kedungagung 1 24,06,70,02,0156 Kedungagung 2 72 TAMANSARI-SRUWOH 24,06,72,01,0157 Mundusari 24,06,72,02,0158 Sruwoh / Irigasi 73 TAMANSARI-SEMBAON 24,06,73,01,0159 Tulusrejo 24,06,73,02,0160 Tlepok 1 24,06,73,03,0161 Tlepok 2 24,06,73,04,0162 Tlepok 3 24,06,73,05,0163 Tlepok 4 24,06,73,06,0164 Sembaon 74 TAMANSARI-SIDOMULYO 24,06,74,01,0165 Sumbersari 24,06,74,02,0166 Sidomulyo 75 ANDONG-JAMPRONG 24,06,75,01,0167 Lugurejo 77 KEDUNGSRI-SIDOMULYO 24,06,77,01,0168 Kedungsri 24,06,77,01,0169 Sidomulyo 78 SIDOMULYO-MAWAR 24,06,78,01,0170 Cilik 79 JETIS-WAWAR 24,06,79,01,0171 Wawar 80 BRENGKOL-MEGULUNG 24,06,80,01,0172 Megulung 1 24,06,80,02,0173 Megulung 3 24,06,80,03,0174 Prapag 24,06,80,04,0175 Brengkol 1 24,06,80,05,0176 Brengkol 2 81 24,06,81,01,0177 PITURUH-KESAWEN- MEGULUNG Pituruh 24,06,81,02,0178 Bodroyono 24,06,81,03,0179 Binorong 82 PITURUH-MEGULUNG 24,06,82,01,0180 Pituruh 1 24,06,82,02,0181 Megulung 4 83 KEMIRI-PITURUH 24,06,83,01,0182 Pituruh 227 NAMA RUAS JALAN TAMBAKREJO- KARANGREJO TAMBAKREJO- KARANGREJO TAMBAKREJO- KARANGREJO TAMBAKREJO- KARANGREJO SRUWOH-SUREN BUTUH-JAMPRONG BUTUH-JAMPRONG SRUWOH-KEDUNGSRI SRUWOH-KEDUNGSRI TAMANSARI-SRUWOH TAMANSARI-SRUWOH TAMANSARI-SEMBAON TAMANSARI-SEMBAON TAMANSARI-SEMBAON TAMANSARI-SEMBAON TAMANSARI-SEMBAON TAMANSARI-SEMBAON TAMANSARI-SIDOMULYO TAMANSARI-SIDOMULYO ANDONG-JAMPRONG KEDUNGSRI-SIDOMULYO KEDUNGSRI-SIDOMULYO SIDOMULYO-MAWAR JETIS-WAWAR BRENGKOL-MEGULUNG BRENGKOL-MEGULUNG BRENGKOL-MEGULUNG BRENGKOL-MEGULUNG BRENGKOL-MEGULUNG PITURUH-KESAWEN- MEGULUNG PITURUH-KESAWEN- MEGULUNG PITURUH-KESAWEN- MEGULUNG PITURUH-MEGULUNG PITURUH-MEGULUNG KEMIRI-PITURUH DEMENSI PANJANG (M) 4.00 LEBAR (M) 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 6.00 3.00 5.00 4.00 12.00 5.50 2.00 3.50 14.80 4.00 2.5 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 10.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 11.00 3.00 10.50 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.50 3.00 30.00 2.00 16.00 7.00 5.00 4.00 3.00 4.00 40.00 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 3.50 3.50 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 2.00 2.50
No URUT 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NO, JEMBATAN 24,06,83,02,0183 Ngampel 1 24,06,83,03,0184 Ngampel 2 24,06,83,04,0185 Ngampel 3 24,06,83,05,0186 Kroya 84 GEBANG-MEGULUNG 24,06,84,01,0187 Pangkalan 24,06,84,02,0188 Sumber 24,06,84,03,0189 Wonoyoso 24,06,84,04,0190 Tapen 24,06,84,05,0191 Blekatuk 85 KLEPU-PITURUH 24,06,85,01,0192 Pepe 1 24,06,85,02,0193 Pepe 2 24,06,85,03,0194 Pepe 3 24,06,85,04,0195 Pepe 4 86 KEDUNGSRI-WONOSARI 24,06,86,01,0196 Kedungsri 24,06,86,02,0197 Kedungsri 2 24,06,86,03,0198 Wonorejo Wetan 24,06,86,04,0199 Wonorejo 87 BOROKULON-LENGKONG 24,06,87,01,0200 Pakis 88 KLEDUNG-SEREN 24,06,88,01,0201 Sucen 1 24,06,88,02,0202 Sucen 2 89 KATERBAN-PG.WIJAYAN 24,06,89,01,0203 Suren 24,06,89,01,0204 Pringgowijayan 90 PANGENREJO-TEGALREJO 24,06,90,01,0205 Pangenrejo 91 TEGALREJO-PLANDI 24,06,91,01,0206 Suroyasan 24,06,91,02,0207 Banyuurip 92 POPONGAN-BANYU URIP 24,06,92,01,0208 Popongan 24,06,92,02,0209 Suroyasan 24,06,92,03,0210 Nyomlek 24,06,92,04,0211 Kuning 93 GUYANGAN-NGOMBOL 24,06,93,01,0212 Bubutan 95 KESAWEN-KALIGLAGAH 24,06,95,01,0213 Trigasi 1 24,06,95,02,0214 Trigasi 2 24,06,95,03,0215 Kesawen 1 24,06,95,04,0216 Kesawen 2 24,06,95,05,0217 Kapiteran 1 24,06,95,06,0218 Kapiteran 2 24,06,95,07,0219 Kaliglagah 1 24,06,95,08,0220 Kaliglagah 2 24,06,95,09,0221 Kaliglagah 3 96 KALIGLAGAH-WONOSIDO 24,06,96,01,0222 Wonosido 97 SAMBENG-SAREN 24,06,97,01,0223 Saren 1 98 PUCANGAGUNG-SAMBENG 24,06,98,01,0224 Sambeng 228 NAMA RUAS JALAN KEMIRI-PITURUH KEMIRI-PITURUH KEMIRI-PITURUH KEMIRI-PITURUH GEBANG-MEGULUNG GEBANG-MEGULUNG GEBANG-MEGULUNG GEBANG-MEGULUNG GEBANG-MEGULUNG KLEPU-PITURUH KLEPU-PITURUH KLEPU-PITURUH KLEPU-PITURUH KEDUNGSRI-WONOSARI KEDUNGSRI-WONOSARI KEDUNGSRI-WONOSARI KEDUNGSRI-WONOSARI BOROKULON-LENGKONG KLEDUNG-SEREN KLEDUNG-SEREN KATERBAN-PG.WIJAYAN KATERBAN-PG.WIJAYAN PANGENREJO- TEGALREJO TEGALREJO-PLANDI TEGALREJO-PLANDI POPONGAN-BANYU URIP POPONGAN-BANYU URIP POPONGAN-BANYU URIP POPONGAN-BANYU URIP GUYANGAN-NGOMBOL KESAWEN-KALIGLAGAH KESAWEN-KALIGLAGAH KESAWEN-KALIGLAGAH KESAWEN-KALIGLAGAH KESAWEN-KALIGLAGAH KESAWEN-KALIGLAGAH KESAWEN-KALIGLAGAH KESAWEN-KALIGLAGAH KESAWEN-KALIGLAGAH KALIGLAGAH-WONOSIDO SAMBENG-SAREN PUCANGAGUNG- SAMBENG DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 4.00 3.00 6.00 8.00 22.00 3.00 3.00 4.00 5.40 2.00 6.00 3.30 4.00 21.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 54.00 3.00 2.00 4.00 26.00 4.50 7.00 11.00 6.00 3.00 7.00 11.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 2.00 3.00 3.00 3.50 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.40 4.00 9.00 4.00 6.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 7.50 3.00 28.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.50 5.00 4.00 3.00 4.00
No URUT 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NAMA RUAS JALAN NO, JEMBATAN 99 BAYAN-PUCANGAGUNG 24,06,99,01,0225 Pekutan 1 BAYAN-PUCANGAGUNG 24,06,99,02,0226 Pekutan 2 BAYAN-PUCANGAGUNG 24,06,99,03,0227 Pucangagung BAYAN-PUCANGAGUNG 101 CEMPDK-G .CONDONG-KEMRANGGEN 24,06,101,01,0228 Kemranggen CEMPDK-G .CONDONG- KEMRANGGEN 102 PAKISARUM-CEMPEDAK 24,06,102,01,0229 Pakisarum 1 PAKISARUM-CEMPEDAK 24,06,102,02,0230 Pakisarum 2 PAKISARUM-CEMPEDAK 24,06,102,03,0231 Cempedak 1 PAKISARUM-CEMPEDAK 24,06,102,04,0232 Cempedak 2 PAKISARUM-CEMPEDAK 103 KEMIRI-PAKISARUM 24,06,103,01,0233 Pengairan KEMIRI-PAKISARUM 24,06,103,02,0234 Kalimeneng KEMIRI-PAKISARUM 24,06,103,03,0235 24,06,103,04,0236 104 Kali Lamat Kedungpomahan Kali Kliling Kedungpomahan KALIKOTES-KALIGESING KEMIRI-PAKISARUM KEMIRI-PAKISARUM 24,06,104,01,0237 Kalikotes KALIKOTES-KALIGESING 24,06,104,02,0238 Kaligitung 1 KALIKOTES-KALIGESING 24,06,104,03,0239 Kaligitung 2 KALIKOTES-KALIGESING 105 LONING-GIRIJOYO 24,06,105,01,0240 Turus LONING-GIRIJOYO 106 BRUNO-GIRIJOYO 24,06,106,01,0241 Brunorejo BRUNO-GIRIJOYO 107 BEDUG-MANISJANGAN 24,06,107,01,0242 Sokowuwuh BEDUG-MANISJANGAN 24,06,107,02,0243 Sidomukti BEDUG-MANISJANGAN 109 KALIJAMBE-CACABAN LOR 24,06,109,01,0244 KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR KALIJAMBE-CACABAN LOR CACABAN LOR-BATAS MAGELANG Kalijambe 24,06,109,02,0245 Jati 24,06,109,03,0246 Medono 1 24,06,109,04,0247 Medono 2 24,06,109,05,0248 Pekacangan 1 Pekacangan 2 24,06,109,06,0249 24,06,109,07,0250 Cacaban Lor 1 24,06,109,08,0251 Cacaban Lor 2 24,06,109,09,0252 Cacaban Lor 3 24,06,109,10,0253 Cacaban Lor 4 24,06,109,11,0254 Cacaban Lor 5 110 24,06,110,01,0255 24,06,110,02,0256 Cacaban Lor 3 Cacaban Lor 4 CACABAN LOR-BATAS MAGELANG CACABAN LOR-BATAS MAGELANG 111 BANYUASIN-CACABAN LOR 24,06,111,01,0257 24,06,111,02,0258 Banyuasin Ngargosari 1 BANYUASIN-CACABAN LOR BANYUASIN-CACABAN LOR 229 DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 10.00 4.00 7.00 4.00 5.00 4.00 7.00 4.00 8.00 4.00 9.00 4.00 2.50 3.00 30.00 5.00 6.00 3.00 21.00 3.00 10.00 4.00 9.00 4.00 4.00 4.00 40.00 4.00 5.00 3.00 9.00 4.00 20.50 3.00 7.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 10.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 6.50 4.00 3.50 4.00
5.00 3.00 5.00 4.00 8.00 4.00 3.00 6.00
No URUT 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NAMA RUAS JALAN NO, JEMBATAN 24,06,111,03,0259 24,06,111,04,0260 24,06,111,05,0261 24,06,111,06,0262 24,06,111,07,0263 24,06,111,08,0264 Ngargosari 2 Kalipatas 1 Kalipatas 5 Kalipatas 3 Juweh 1 Juweh 2 BANYUASIN-CACABAN LOR BANYUASIN-CACABAN LOR BANYUASIN-CACABAN LOR BANYUASIN-CACABAN LOR BANYUASIN-CACABAN LOR BANYUASIN-CACABAN LOR 112 BANYUASIN-TRIDADI 24,06,112,01,0265 Banyuasin BANYUASIN-TRIDADI 115 KARANGREJO-NGARAN 24,06,115,01,0266 Donorati 1 KARANGREJO-NGARAN 24,06,115,02,0267 Donorati 2 KARANGREJO-NGARAN 24,06,115,03,0268 Sudimoro KARANGREJO-NGARAN 116 KALIGESING-NGARAN 24,06,116,01,0269 Kaligono KALIGESING-NGARAN 24,06,116,02,0270 Sawahan KALIGESING-NGARAN 24,06,116,03,0271 Ngaran KALIGESING-NGARAN 117 JEKETRO-DONOREJO 24,06,117,01,0272 Palpitu JEKETRO-DONOREJO 118 KALIREJO-HARGOROJO 24,06,118,01,0273 Kalirejo KALIREJO-HARGOROJO 121 BAGELEN-HARGOROJO 24,06,121,01,0274 Krendetan 1 BAGELEN-HARGOROJO 24,06,121,02,0275 Krendetan 2 BAGELEN-HARGOROJO 24,06,121,03,0276 Hargorojo 1 BAGELEN-HARGOROJO 24,06,121,04,0277 Hargorojo 2 BAGELEN-HARGOROJO 24,06,121,05,0278 Hargorojo 3 BAGELEN-HARGOROJO 24,06,121,06,0279 Hargorojo 4 BAGELEN-HARGOROJO 122 SEMAGUNG-DURENSARI 24,06,122,01,0280 Semagung 4 SEMAGUNG-DURENSARI 24,06,122,02,0281 Semono SEMAGUNG-DURENSARI 123 JONO-WARENG 24,06,123,01,0282 Jono JONO-WARENG 24,06,123,02,0283 Kese JONO-WARENG 24,06,123,03,0284 Giani JONO-WARENG 24,06,123,04,0285 Sawit JONO-WARENG 125 TEGALMIRING-PIONO 24,06,125,01,0286 Seboro Krapyak TEGALMIRING-PIONO 126 CENGKREP LOR-K.SARI-GANGGENG 24,06,126,01,0287 Semawung CENGKREP LOR-K.SARI- GANGGENG 129 KALIWUNGU-BLIMBING 24,06,129,01,0288 Blimbing 1 KALIWUNGU-BLIMBING 24,06,129,02,0289 Blimbing 2 KALIWUNGU-BLIMBING 24,06,129,03,0290 Blimbing 3 KALIWUNGU-BLIMBING 130 MLARAN-NGAGLIK 24,06,130,01,0291 Ngemplak MLARAN-NGAGLIK 24,06,130,02,0292 Keragilan MLARAN-NGAGLIK 135 GINTUNGAN-JETIS 24,06,135,01,0293 Brejan 1 GINTUNGAN-JETIS 24,06,135,02,0294 Brejan 2 GINTUNGAN-JETIS 24,06,135,03,0295 Bulus 1 GINTUNGAN-JETIS 24,06,135,04,0296 Bulus 2 GINTUNGAN-JETIS 24,06,135,05,0297 Bulus 3 GINTUNGAN-JETIS 24,06,135,06,0298 Jetis 1 GINTUNGAN-JETIS 24,06,135,07,0299 Jetis 2 GINTUNGAN-JETIS 230 DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 7.00 10.00 5.40 3.00 6.00 7.00 16.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 6.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 3.00 9.00 4.00 10.00 4.00 5.00 4.00 10.00 3.00 10.00 3.00 6.00 3.00 10.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 10.00 3.50 4.00 14.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 10.00 10.00 6.00 5.00 5.00 2.00 4.00
No URUT 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NAMA RUAS JALAN NO, JEMBATAN 136 24,06,136,01,0300 TUNJUNGREJO- BLEKATUK Blekatuk TUNJUNGREJO- BLEKATUK 140 TAMBAKREJO-SD REJO-SIDOMULYO 24,06,140,01,0301 24,06,140,02,0302 24,06,140,03,0303 24,06,140,04,0304 24,06,140,05,0305 24,06,140,06,0306 Sorogenen Sipucung Bokongan 1 Bikingan 2 Bokongan 3 Jurang Jero TAMBAKREJO-SD REJO- SIDOMULYO TAMBAKREJO-SD REJO- SIDOMULYO TAMBAKREJO-SD REJO- SIDOMULYO TAMBAKREJO-SD REJO- SIDOMULYO TAMBAKREJO-SD REJO- SIDOMULYO TAMBAKREJO-SD REJO- SIDOMULYO 143 WINONG-GIRIJOYO 24,06,143,01,0307 Sidomulyo WINONG-GIRIJOYO 24,06,143,02,0308 Sutoragan WINONG-GIRIJOYO 24,06,143,03,0309 Jatiwangsan WINONG-GIRIJOYO 24,06,143,04,0310 Girimulyo WINONG-GIRIJOYO 24,06,143,05,0311 Sawangan WINONG-GIRIJOYO 145 STASIUN BUTUH 24,06,145,01,0312 Butuh STASIUN BUTUH 150 24,06,150,01,0313 24,06,150,02,0314 151 CANGKREP-AG PUTRO-K SARI Kedungsari 1 CANGKREP-AG PUTRO-K SARI CANGKREP-AG PUTRO-K SARI PEKACANGAN-WADAS-KALIPATAS Kedungsari 2 24,06,151,01,0315 24,06,151,02,0316 Kaliancer 1 Kaliancer 2 PEKACANGAN-WADAS- KALIPATAS PEKACANGAN-WADAS- KALIPATAS 152 JALUR LAMBAT PWR-KTA 24,06,152,01,0317 Grantung Legog JALUR LAMBAT PWR-KTA 24,06,152,02,0318 Batoh JALUR LAMBAT PWR-KTA 24,06,152,03,0319 Kalidulang JALUR LAMBAT PWR-KTA 24,06,152,04,0320 Saluran Bayan JALUR LAMBAT PWR-KTA 24,06,152,04,0321 Basole JALUR LAMBAT PWR-KTA 24,06,152,04,0322 Kalijali JALUR LAMBAT PWR-KTA 153 JL DS SINDURJAN 24,06,153,01,0323 Ngrapah 1 JL DS SINDURJAN 24,06,153,02,0324 Ngrapah 2 JL DS SINDURJAN 24,06,153,03,0325 Ngrapah 3 JL DS SINDURJAN 155 MRANTI-BULUS 24,06,155,01,0326 Mranti MRANTI-BULUS 157 PEKACANGAN-WADAS 24,06,157,01,0327 Wadas PEKACANGAN-WADAS 158 GEBANG-JETIS 24,06,158,01,0328 Pakem 1 GEBANG-JETIS 24,06,158,02,0329 Pakem 2 GEBANG-JETIS 159 GRANTUNGLEGOK-TANJUNGREJO 24,06,159,01,0330 Tanjunganom GRANTUNGLEGOK- TANJUNGREJO 160 KALIMENENG-PURBAYAN 24,06,160,01,0331 Kalimeneng KALIMENENG-PURBAYAN 24,06,160,02,0332 Rejowinangun KALIMENENG-PURBAYAN 161 KEDUREN-SENDANGSARI 24,06,161,01,0333 Kedondong KEDUREN-SENDANGSARI 231 DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.50 2.00 6.00 5.00 4.00 2.50 8.00 3.00 8.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 20.00 3.00 3.00 2.50 3.00 2.50 40.00 5.00 2.00 3.00 3.00 7.00 6.00 21.00 6.00 15.00 2.00 2.00 4.00
No URUT 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 No. RUAS JEMBATAN NAMA JEMBATAN / SUNGAI NAMA RUAS JALAN NO, JEMBATAN 162 NGEMPLAK-TLOGOSONO 24,06,162,01,0334 Ngemplak NGEMPLAK-TLOGOSONO 163 WINONG-PUCANGAGUNG 24,06,163,01,0335 Winong Kidul WINONG-PUCANGAGUNG 167 24,06,167,01,0336 CANDISARI- CONDONGSARI Candisari CANDISARI- CONDONGSARI 171 24,06,171,01,0337 24,06,171,02,0338 JATINGARANG- KRANDEGAN Tangkisan Krandegan JATINGARANG- KRANDEGAN JATINGARANG- KRANDEGAN 172 JATIMALANG-PANTAI 24,06,172,01,0339 Jatimalang JATIMALANG-PANTAI 173 SEMAWUNG DALEMAN-SEMAWUNG KMBR 24,06,173,01,0340 Semawung Daleman SEMAWUNG DALEMAN- SEMAWUNG KMBR 174 SUREN-WARENG 24,06,174,01,0341 Purwosari SUREN-WARENG 175 TRIDADI-SOMOWONO 24,06,175,01,0342 Tridadi 1 TRIDADI-SOMOWONO 24,06,175,02,0343 Tridadi 2 TRIDADI-SOMOWONO 24,06,175,03,0344 Kedunglo TRIDADI-SOMOWONO 176 KLEDUNG-LENGKONG 24,06,176,01,0345 Condongsari 1 KLEDUNG-LENGKONG 24,06,176,01,0346 Condongsari 2 KLEDUNG-LENGKONG 24,06,176,01,0347 Condongsari 3 KLEDUNG-LENGKONG 177 JL.SUDIRMAN 24,06,177,01,0348 Koplak JL.SUDIRMAN 178 JL. A YANI 24,06,178,01,0349 Penceng JL. A YANI 179 JL.URIP SUMOHARJO 24,06,179,01,0350 Junjungan JL.URIP SUMOHARJO 24,06,179,02,0351 Kedungputri 2 JL.URIP SUMOHARJO 24,06,179,03,0352 Kepatihan JL.URIP SUMOHARJO 180 JL.KH AHMAD DAHLAN 24,06,180,01,0353 Pandekluweh JL.KH AHMAD DAHLAN 181 JL.WR. SUPRATMAN 24,06,181,01,0354 Liwung JL.WR. SUPRATMAN 182 JL.PAHLAWAN 24,06,182,01,0355 Bruderan JL.PAHLAWAN 183 JL.SUTOYO 24,06,183,01,0356 Kedungputri 3 JL.SUTOYO 184 JL.WAHID HASYIM 24,06,184,01,0357 Kedungputri 1 JL.WAHID HASYIM 188 JL.TEGALSARI I 24,06,188,01,0358 Tegalsari 1 JL.TEGALSARI I 24,06,188,02,0359 Tegalsari 2 JL.TEGALSARI I 191 JL.DEWI SATRIKA 24,06,191,01,0360 Kedungputri 4 JL.DEWI SATRIKA 198 JL.DR.SETYABUDI 24,06,198,01,0361 Kemuning JL.DR.SETYABUDI 200 JL.SURYOKESUMAN 24,06,200,01,0362 Kedungputri 7 JL.SURYOKESUMAN 201 JL.KARTINI 24,06,201,01,0363 Kedungputri 5 JL.KARTINI 206 JL.PEMOTONG HEWAN 24,06,206,01,0364 Ngentak JL.PEMOTONG HEWAN 232 DEMENSI PANJANG (M) LEBAR (M) 5.00 4.00 3.00 3.50 3.00 3.00 18.00 11.00 7.00 5.00 3.50 16.50 9.00 4.00 5.00 6.00 12.00 3.00 6.80 3.00 12.00 84.00 3.00 6.80 3.00 2.00 8.30 5.45 5.55 7.40 6.20 10.00
No URUT 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 No. RUAS JEMBATAN NO, JEMBATAN 207 24,06,207,01,0365 208 24,06,208,01,0366 212 24,06,212,01,0367 213 24,06,212,01,0370 24,06,212,01,0371 24,06,212,01,0372 214 24,06,212,01,0373 215 24,06,144,01,0374 NAMA JEMBATAN / SUNGAI JL.SINGODRANAN Singodranan JL.KYAI BRENGKEL Kyai Brengkel JL.KUNCEN Baledono LINGKAR UTARA Kalimranti Kayulawang Tegalsari BRENGGONG- KEDUNGGUBAH Brenggong JALAN-JALAN DESA Pacekelan / Desa Pacekelan Pwr Kunirejo/ Desa Kunirejo Kec Bth Gantung Grantung Bayan Gantung Kalisemo Loano Gantung Seren Gebang Gantung Guntur Gantung Soko Bagelen Gantung Separe Loano Sembir JUMLAH 233 DEMENSI NAMA RUAS JALAN PANJANG (M) LEBAR (M) JL.SINGODRANAN 10.00 JL.KYAI BRENGKEL 4.00 JL.KUNCEN 10.00 3.00 LINGKAR UTARA 11.00 7.00 LINGKAR UTARA 8.00 7.00 LINGKAR UTARA 6.00 7.00 BRENGGONG- KEDUNGGUBAH 30.00 7.00 JALAN-JALAN DESA 12.00 JALAN-JALAN DESA 60.00 JALAN-JALAN DESA 60.00 JALAN-JALAN DESA 60.00 JALAN-JALAN DESA 21.00 JALAN-JALAN DESA 21.00 JALAN-JALAN DESA 21.00 JALAN-JALAN DESA 21.00 Krendetan-Purwodadi 97.00 3,846.00 BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041 JARINGAN TRAYEK AKAP, AKDP, ANGKUTAN PERDESAAN, DAN ANGKUTAN PERBATASAN KABUPATEN PURWOREJO A. AKAP NO. 1 JALUR 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Solo-Yogya-Purworejo-Cilacap PP Yogya-Purworejo-Cilacap PP PP Yogya-Purworejo-Purwokerto PP PP PP PP Semarang-Purworejo- Tasikmalaya-Bandung Surabaya- Surabaya- 10 11 12 PP 13 14 15 16 17 18 19 20 Surabaya- Purworejo-Bandung-Lampung Surabaya- Purworejo-Jakarta-Bogor Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung Solo- Yogya-Purworejo-Bandung B. AKDP NO. 1 JALUR 2 1 2 3 4 5 Semarang-Purworejo-Purwokerto PP Semarang-Purworejo-Cilacap PP Purworejo-Magelang PP Purworejo-Wonosobo PP Purworejo-Kebumen PP C. Angkutan Perdesaan NO. 1 1 Purworejo - Kutoarjo 2 Purworejo-Krendetan - Dadirejo 3 Purworejo - Kaliboto 4 Purworejo - Banyuurip - Sendangsari 5 Purworejo - Tegalmiring - Bencorejo 6 Kutoarjo - Klepu - Pituruh 7 Kutoarjo - Klepu - Pituruh- Kaligintung 8 Kutoarjo - Kemiri - Pituruh JALUR 2 234
NO. JALUR 1 2 9 Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Prapaglor 10 Kutoarjo - Kedungagung - Wonorejo 11 Kutoarjo - Gng Tugel - Winong 12 Purworejo - Gintungan - Winong 13 Purworejo - Banyuasin 14 Purworejo - Kaligesing 15 Purworejo - Caok - Tlogorejo 16 Purworejo - Somongari - Jatirejo 17 Purworejo - Semagung 18 Kutoarjo - Kemiri - Bruno 19 Cepedak - Bruno - Kemiri - KTA 20 Purworejo - Keduren - Sendangsari 21 Pundensari - Keduren - Purworejo 22 Surorejo - Tegalrejo - Purworejo 23 Kutoarjo - Bayan - Piyono - Wingko 24 Kutoarjo - Pekutan - Sambeng - Seren 25 Kutoarjo - Gebang - Brengkol 26 Purworejo - Ngasinan 27 Purworejo - Purwodadi - Ngombol 28 Purworejo - Purwodadi - Ngombol- Wunut 29 Purworejo - Purwodadi - Ngombol-Wonoroto 30 Purworejo - Purwodadi - Gesing - Nampurejo 31 PWR - Karangduwur - Kemiri - KTA - Andong - Sembaon- Grabag - Purwodadi - Krendetan- Bagelen - Piji - Cangkrep- PWR 32 Kutoarjo - Ketawang 33 Kutoarjo - Suren - Wareng - Sidomulyo 34 Kutoarjo - Grabag - Wunut - Wonoroto 35 Purworejo - Jalingkut - Terminal Bus PWR 36 Purworejo - Bulus 37 Purworejo - Maron - Redin - Kemiri 38 Kutoarjo - Kemiri - Kedungpomahan Kulon 39 Purworejo - Kaligesing - Goa Seplawan - Pandanrejo 40 Purworejo - Krendetan - Tlogokotes- Somorejo 41 Purworejo - Krendetan - Bugel 42 Purworejo - Bagelen - Haargorojo 43 Purworejo - Dewi - Tanjung Anom 44 PWR - Perum Boro - Pakisrejo - Bajangrejo 45 Purworejo - Jenar - Wingkorejo 46 Purworejo - Winong - Sawangan 47 Purworejo - Gebang - Tlogosono - Redin 48 Purworejo - Bayan - Bringin - Seren 49 Purworejo - Sikemplong - Boro Wetan 50 Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Kali Glagah 51 Kutoarjo - Kaliwatu- Kranggan - Paitan 52 Kutoarjo - Loning - Giriloyo 53 Purworejo - Ngaran 54 Purworejo - Cacaban - Kalitapas 55 Purworejo - Ketosari - Sidomukti 56 Purworejo - Kaliboto - Kaliwader - Kalitapas 57 Purworejo - Purwodadi - Jogoboyo 58 Purworejo - Brenggong - Kedunggubah 59 Sokoagung - Clapar - Tambakrejo - PWR 60 Kutoarjo - Kedungpomahan Wetan 61 Sidorejo - Cangkrep - Purworejo 62 Kalinongko - Purworejo 63 Purworejo - Kalikalong - Rimun 64 Wonoroto - Ngombol - Banyuurip - Lengkong - Purworejo 65 Pogungrejo - Tangkisan - Bandungkidul - Kutoarjo 235
NO. 1 JALUR 2 66 Lingkar Kota 67 Terminal Bus - Kolam Renang Artha Tirta D. Angkutan Perbatasan NO. 1 1 Pendowo (Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo) - Kulonprogo PP JALUR 2 BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN 236
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041 DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH No 1 DI Boro 2 DI Kedungputri 3 DI Waduk Wadaslintang Nama Daerah irigasi Total Luas Areal (Ha) 5.136 4.341 10.431 19.908 DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI No 1 DI Watujagir 2 DI Loning Kragilan Nama Daerah irigasi Total Luas Areal (Ha) 210 2.532 2.742 DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN PURWOREJO NO. DAERAH IRIGASI DAERAH IRIGASI LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) NO NO. DAERAH IRIGASI DAERAH IRIGASI LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) u 1 Andong 4 14 10 Bengkek II 13 2 Awis 16 15 11 Besole 28 187 Banaran 10 16 12 Blade 7 3 Bangkong 9 17 13 Bleber 60 4 Banyusurup 4 18 14 Bojong 8 188 Bapangsari 20 19 15 Brengkok 4 5 Beji 15 20 16 Brondong I 25 6 Bekekang 11 21 17 Brondong II 18 7 Bekok III 13 22 18 Brondong III 11 189 Bekokok I 11 23 19 Buhmati 10 190 Bekokok II 15 24 191 Bugel 23 8 Bengkal 70 25 20 Bulus 27 9 Bengkek I 24 26 21 Caban I 10 237
NO 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 NO. DAERAH IRIGASI 22 23 24 192 193 25 194 195 26 27 196 28 197 198 29 30 31 32 199 33 34 200 201 35 202 36 37 38 39 40 41 DAERAH IRIGASI Caban II Caban III Cangkring Cawang Kanan Cawang Kiri Cempedak Cepego Cepit Clapar Cluwek Condong Curug Dawuhan Depok Donorejo Dukuh Dung Bendo Dung Lemper Dung Suter Dupo Ganggeng Gedangan Girirejo Gladak Glasah Gondosuli Gowang Guntur Gunung Butak Gupit Gusti Ngisor LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) 24 10 6 1 3 122 3 7 10 336 51 4 3 11 14 5 17 15 10 15 32 30 14 14 32 25 7 326 168 49 105 238 NO 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 NO. DAERAH IRIGASI 42 43 44 203 204 205 45 46 206 47 207 48 49 50 51 52 53 208 54 55 56 209 57 210 211 58 212 213 59 214 60 DAERAH IRIGASI Guyangan Jambean Jati Jatikontal Jatimalang Jemberan Jeruk Jetis Jogoboyo Jonggol Jonokerto Jrakah Juweh Juweh Kalibawang Kalidono Kaliduren Kaligalih Kaliglagah Kaliharjo Kalikalong Kalimati Kalimeneng Kalimeneng Kiri Kalisat Kalisemo Kalisemo Karanganyar Karang Pencil Karanggedang Karangrejo LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) 12 17 4 60 75 10 5 15 30 5 4 405 37 26 42 8 190 4 15 26 33 3 15 310 1 599 12 40 75 11 43
NO 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 NO. DAERAH IRIGASI 61 62 215 216 63 64 65 66 67 68 217 69 70 218 71 219 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 DAERAH IRIGASI Kebangsan Kebo Kuning Keburuan Kecapi Kedondong Kedung Agung Kedung Bibis Kedung Bulu Kedung Kidang Kedung Lele Kedung Lumpang Kedung Minger Kedung Miring Kedung Pomahan Kedung Tebok Kedung Wadas Kemranggen I Kemranggen II Kepising Kinger Klereng I Klereng II Klereng III Kombang I Kombang II Kombang III Kopeng Krandon Krasak Krasak LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) 93 86 32 37 282 9 10 5 70 19 8 6 46 16 12 5 27 53 211 20 15 22 16 33 18 25 3 153 30 8 239 NO 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 NO. DAERAH IRIGASI 86 87 88 89 220 90 91 92 93 94 95 96 221 97 98 99 100 101 102 103 104 105 222 223 106 224 107 108 109 110 111 DAERAH IRIGASI Krengseng Larangan Lingsang Loroggrantung Malang Mawung Medono Mentosaran Mranti Mranti I Mranti II Mudal Mudal Munggang Ngabean Ngadirejo Ngaglik I Ngaglik II Ngasem Ngasem I Ngasem II Ngasinan Ngembel Ngentak Onggowangsa n Pagak Pakisan Pakisarum Pamriyan Panceng Pandanrejo LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) 17 12 10 30 31 10 20 27 268 18 20 59 8 15 10 13 15 19 22 15 16 61 2 47 98 43 16 17 155 2 16
NO 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 NO. DAERAH IRIGASI 112 113 114 115 116 117 118 225 119 120 121 122 123 124 125 126 127 226 227 128 129 130 131 132 133 134 228 229 135 DAERAH IRIGASI Pandek Pategongan Pawotan PB. Sengon PB. Watubelah Pending Pending Penjalin Penungkulan Pepedan Petung Tanah Putih Plandaan Planditan Plipiran Ploro Podang Pomahan Pucungan I Pucungan II Purbowono Putak Randuparang Remun Santren Sawangan (Ds. Brunorejo - Bruno) Sawangan (Ds. Gowong - Bruno) Sebanggai Securi Sedayu I LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) 5 11 84 7 19 10 44 1 581 20 48 4 68 17 225 10 25 6 2 18 8 3 10 40 19 15 3 2 21 240 NO 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 NO. DAERAH IRIGASI 136 230 137 138 139 140 231 232 141 233 234 235 236 142 237 143 144 238 239 145 146 147 148 149 150 151 240 241 152 153 154 DAERAH IRIGASI Sedayu II Seduren Semawung Separe Seprih Setran Sewalo Sibedog Siblembeng Sibokong Sidoleren Sigigis Sijambu Sijeruk Sikidang Silanang Sileteh Silir Siluhur Silumpang Simacan Simanggis Simanggis Simanggis I Sinongko Sipetit Sisden Sitalang Siwaru Siwaru Siwaru LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) 79 13 99 53 11 21 1 5 7 22 6 25 5 26 5 14 25 8 5 12 6 2 2 10 6 6 20 6 10 5 6
NO 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 NO. DAERAH IRIGASI 155 242 156 157 243 244 158 159 245 160 161 162 163 164 246 165 166 167 168 169 170 DAERAH IRIGASI Siwaru I Siwatu kiri Siwinong Siwurang Somorejo Somowono Srapah Sudorogo Sumong Tawangsari Tegal Duren Tembalak Duwur Tengah Tepansari Tilampok Tlogobulu Tlogoguwo Tlogokotes Tretes Tridadi Tuk Bende LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) 5 192 36 4 12 17 9 18 3 38 83 38 13 60 4 46 16 9 10 38 1 241 NO 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 NO. DAERAH IRIGASI DAERAH IRIGASI LUAS AREAL DAERAH IRIGASI (Ha) 171 Tuk Brondong 30 172 Tuk Cekal 4 173 Tuk Gunting 65 174 Tuk Guyangan 5 175 Tuk Kalisemo 28 176 Tuk Karangrejo 10 177 Tuk Keposong 10 178 Tuk Pait 6 179 Tuk Pekacangan 41 247 Tuk Siwinong 2 180 Tumbak Anyar 32 181 Watesan 3 182 Watugajah I 14 183 Watugajah II 3 184 Watutengah 12 248 Wero 35 185 Winong 11 186 Winong II 4 249 Wonorejo Kulon 106 250 Wuluh 1 JUMLAH 9,470 BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041 KAWASAN MATA AIR DI KABUPATEN PURWOREJO Nama Mata Air Desa Kecamatan Debit Tuk Umbul Medono Bener 10.10 Siloko Ngasinan Bener 3.00 Pening Ngasinan Bener 2.00 Sirebut Benowo Bener 10.00 Tuksiwaru Limbangan Bener 10.00 Tuk Siwuang Limbangan Bener 7.00 Tuk Mudal Kalinongko Loano 42.50 Simbar Joyo Mudalrejo Loano 27.78 Sedayu / Ngrau Sedayu Loano 3.40 Tuk Songo Purworejo Purworejo 7.00 Kedungkebo Pangenrejo Purworejo 4.64 Simbarjoyo Mudalrejo Purworejo 27.78 Sekalapan Pakem Gebang 1,50 Tirip Rendeng Gebang 1,70 Siranda Girijoyo Pituruh 5,00 Gondosuli I Pamriyan Pituruh 2,00 Gondosuli II Pamriyan Pituruh 3,00 Sipetung Wonosido Pituruh 3,00 Kedondong Kaligondang Pituruh 2,00 Andong Brunosari Bruno 3,00 Siglodak Cempedak Bruno 2,00 Pakisarum Pakisarum Bruno 1.00 Plipiran Plipiran Bruno 2.00 Tirip Clapar Bagelen 10,00 Beji Clapar Bagelen 5,00 Kaliputat Clapar Bagelen 3,00 Kali Clapar Clapar Bagelen 3,00 Nglegok Soko Bagelen 5,00 Lemah Putih Soko Bagelen 20,00 Sipoh Semagung Bagelen 5,00 242
No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Nama Mata Air Ngaglik Sekopek Karangginem Gandik Depok Klegen Belik Pernolo Jembangan Bawi Sipucung Sitolang Pucungsawit Sidandang Curug Pancuran Singobarong Pletuk Kidul Sudorogo 1 Sudorogo 2 Tawangsari 1 Tawangsari 2 Tawangsari 3 Tlogobulu 1 Tlogobulu 2 Purbowono 1 Purbowono 2 Purbowono 3 Kaliglagah Desa Semagung Semono Semono Semono Semono Semono Piji Kemanukan Kemanukan Kemanukan Kemanukan Sokoagung Sokoagung Hargorojo Sokoagung Tlogokotes Somorejo Dadirejo Sudorogo Sudorogo Tawangsari Tawangsari Tawangsari Tlogobulu Tlogobulu Purbowono Purbowono Purbowono Kaliglagah 243 Kecamatan Debit Bagelen 4,00 Bagelen 4,00 Bagelen 4,00 Bagelen 4,00 Bagelen 6,00 Bagelen 3,00 Bagelen 5,00 Bagelen 5,00 Bagelen 3,00 Bagelen 3,00 Bagelen 3,00 Bagelen 2,00 Bagelen 2,00 Bagelen 10,00 Bagelen 6,00 Bagelen 2,00 Bagelen 2,00 Bagelen 2,00 Kaligesing 2.00 Kaligesing 2.00 Kaligesing 3.00 Kaligesing 1.00 Kaligesing 1.00 Kaligesing 3.00 Kaligesing 1.00 Kaligesing 2.00 Kaligesing 3.00 Kaligesing 2.00 Kemiri 2.00 BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN
LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2041 KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PURWOREJO No Nama Lokasi Klasifikasi Konservasi** 1 2 3 Situs Prasasti Kayu Arahiwang Pendopo Bupati Purworejo Masjid Agung Darul Mutaqin Desa Borowetan, Kec. Banyuurip Purworejo Purworejo Utama Utama Utama Golongan A Golongan A Golongan A 4 Masjid Santren 5 Gereja GPIB Bagelen Purworejo Utama Utama Golongan A Golongan A Klentheng Thong Kwie Kiong Petilasan WR Supratman 8 SD N Purworejo 6 7 Purworejo Desa Somongari, Kec. Kaligesing Purworejo Utama Madya Madya Golongan A Golongan B Golongan B 9 10 Kompleks SMA N 7 Purworejo Gereja Santa Perawan Maria Purworejo Purworejo Madya Madya Golongan B Golongan B 11 Masjid Al Iman 12 Masjid Al Izhar Loano Kutoarjo Madya Madya Golongan B Golongan B 13 Masjid Kawedanan Cangkrep Purworejo Madya Golongan B 14 Masjid Sunan Geseng 15 Masjid Janatunaim Gereja Kristen Kyai Sadrach 16 Bagelen Butuh Butuh Madya Madya Madya Golongan B Golongan B Golongan B 17 Masjid Tiban Jenarkidul Purwodadi Purwodadi 18 Masjid An Nuur Madya Madya Golongan B Golongan B 19 Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Purworejo Madya Golongan B 20 Pendopo Wakil Bupati Kutoarjo Madya Golongan B 21 22 23 Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Purworejo Kantor Dinas Pengairan/ Inspektorat Kantor Binamarga Provinsi Jawa Tengah Purworejo Purworejo Kutoarjo Madya Madya Madya Golongan B Golongan B Golongan B 24 Kantor Camat Kutoarjo Kutoarjo Madya Golongan B Kantor BRIMOB Kutoarjo Kompleks KODIM 0708 Purworejo Rumah Dinas Dandim 0708 Purworejo Rumah Dinas Kasdim 0708 Purworejo 29 DKT Purworejo 25 26 27 28 Kutoarjo Purworejo Purworejo Purworejo Madya Madya Madya Madya Golongan B Golongan B Golongan B Golongan B Purworejo Madya Golongan B 244
No Nama Lokasi Klasifikasi Konservasi** 30 31 Kompleks Asrama Militer 412 Purworejo Kompleks Rumah Dinas Militer 412 Purworejo Purworejo Purworejo Madya Madya Golongan B Golongan B 32 Balai Prajurit Purworejo Madya Golongan B 33 34 Andungan Air Minum Mudal Kantor Mesin Pompa PDAM Tuk Songo Purworejo Purworejo Madya Madya Golongan B Golongan B 35 Gardu Listrik 36 Museum Tosan Aji Alun-alun Kota Purworejo Stasiun Kereta Api Purworejo Stasiun Kereta Api Kutoarjo 37 38 39 Purworejo & Kutoarjo Purworejo Purworejo Purworejo Kutoarjo Madya Madya Madya Madya Madya Golongan B Golongan B Golongan B Golongan B Golongan B 40 Makam Sawunggaling Kompleks Makam Cokronagoro I, III & IV 41 Kutoarjo Bulus_Purworejo Madya Madya Golongan B Golongan B 42 Makam Cokronegoro II Kayulawang_ Purworejo Madya Golongan B 43 Makam Gagak Handoko Loano Madya Golongan B 44 Makam Gagak Pranolo II Madya Golongan B 45 Petilasan Nyai Bagelen 46 Rumah Jend. A. Yani 47 SMP N 4 Purworejo 48 SMP N 2 Purworejo 49 SMP N 1 Purworejo 50 Gereja Kristen Jawa 51 Beteng Kalimaro Bendung Kedung Pucung 52 Bagelen Rendeng_Gebang Purworejo Purworejo Purworejo Purwodadi Bagelen Bener Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya Golongan B Golongan B Golongan C Golongan C Golongan C Golongan C Golongan C Golongan C 53 Pintu Air Baledono Selis Purworejo 54 Selis Kali Jali 55 Jembatan Kali Jali Kutoarjo Bandung, Kutoarjo Madya Madya Madya Golongan C Golongan C Golongan C 56 57 58 59 Jembatan Ngandul Kali Bogowonto Tugu Peringatan Pembuatan Jalan Magelang-Purworejo Pemotongan Hewan Baledono Kompleks Pertokoan Jl. A. Yani Bagelen Bener Purworejo Purworejo Madya Madya Madya Madya Golongan C Golongan C Golongan C Golongan C 60 Eks Hotel Indra Purworejo Madya Golongan C 61 RSPD Kabupaten Purworejo Purworejo Madya Golongan C 62 Hotel Puri Mandiri Kutoarjo 63 Alun-alun Kota Kutoarjo Kutoarjo Madya Madya Golongan C Golongan C 64 Makam Eyang Giri Cementhoko Butuh Madya Golongan C 65 Makam Imam Puro 66 Petilasan Sunan Geseng Bagelen Baledono, Purworejo Madya Madya Golongan C Golongan C 67 Rumah Ibu Sisworo Sindurjan, Purworejo Madya Golongan C 245
No Nama Lokasi Klasifikasi Konservasi** 68 Rumah Bapak Pujiono 69 Rumah Dinas DPR 70 Rumah Ibu Suhardini 71 Rumah Jenderal Panuju 72 Sumur Pinatah 73 Prigi 74 Masjid Banyuurip 75 Andungan Air Minum Ngupasan, Purworejo Ngupasan, Purworejo Dlangu, Butuh Sindurjan, Purworejo Banyuurip Banyuurip Banyuurip Keseneng, Purworejo Madya Golongan C Madya Golongan C Madya Golongan C Madya Golongan C Pratama Golongan D 76 77 78 Jembatan Buh Lewung Kali Bogowonto Gedung Bioskop Bagelen Eks Kantor Transmigrasi Baledono, Purworejo Pratama Golongan D Purworejo Pratama Golongan D Purworejo Pratama Golongan D Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya lainnya adalah kawasan dan/atau bangunan cagar budaya selain yang sudah tersebut di atas, yang memenuhi kriteria cagar budaya, yaitu: a. Bangunan Cagar Budaya 1. Umur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; 2. Estetika, berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu; 3. Kejamakan, berkenaan dengan bangunan-bangunan, atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan; 4. Kelangkaan, berkenaan dengan jumlah yang terbatas dari fungsinya, atau hanya satu-satunya di jenis atau lingkungan atau wilayah tertentu; 5. Nilai Sejarah, berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Kabupaten Purworejo, nilai-nilai Indonesia, kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa ketokohan, politik, sosial, budaya serta nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau Daerah; 6. Memperkuat Kawasan, berkenaan dengan bangunan- bangunan dan/atau bagian kota yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya; 7. Keaslian, berkenaan dengan tingkat perubahan dari bangunan cagar budaya baik dari aspek struktur, material, tampang bangunan maupun sarana dan prasarana lingkungannya; 8. Keistimewaan, berkenaan dengan sifat istimewa dari bangunan dimaksud; 9. Tengeran atau landmark berkenaan dengan keberadaan 246
jamak dari sebuah bangunan, baik tunggal maupun bangunan atau lansekap yang menjadi simbol/karakter suatu tempat atau lingkungan tersebut. b. Lingkungan Cagar Budaya 1. Umur, berkenaan dengan usia lingkungan terbangun, paling sedikit seusia bangunan yang telah ditetapkan atau diduga sebagai bangunan cagar budaya; 2. Keaslian, yaitu keberadaan lingkungan cagar budaya yang masih asli, baik lengkap maupun tidak lengkap; 3. Nilai Sejarah, berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Kabupaten Purworejo, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau daerah untuk memperkuat jati diri bangsa; 4. Kelangkaan, berkenaan dengan tapak atau tatanan tatanan lingkungan yang jarang ditemukan; 5. Ilmu Pengetahuan, berkenaan dengan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan cagar budaya. Jenis Konservasi: 1. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan A Konservasi bangunan cagar budaya Golongan A (Preservasi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah; b. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya; c. pemeliharaan harus perawatan menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen aslinya; dan bangunan d. dalam adanya penyesuaian perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk aslinya; dan upaya revitalisasi dimungkinkan e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama. 2. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan B Konservasi B (restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: bangunan cagar budaya Golongan a. bangunan dilarang dibongkar kecuali apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, sehingga dapat dilakukan pembongkaran; b. dalam hal bangunan cagar budaya sudah tidak utuh lagi maka apabila dilakukan pembangunan harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar 247
bagian bangunan yang masih ada; c. pemeliharaan dan perawatan bangunan cagar budaya harus dilakukan tanpa mengubah tampang bangunan, warna dan detail serta ornamen bangunan; d. dalam upaya restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian tidak mengubah struktur utama dalam, sepanjang bangunan; dan e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama. 3. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan C Konservasi C (revitalisasi/adaptasi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: bangunan cagar budaya Golongan a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan syarat tampang bangunan utama tetap mempertahankan termasuk warna, detail dan ornamennya; b. warna, detail dan ornamen dari bagian bangunan yang diubah disesuaikan dengan arsitektur bangunan aslinya; c. penambahan bangunan di dalam tapak atau persil hanya dapat dilakukan di belakang bangunan cagar budaya dan harus disesuaikan dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian tatanan tapak; dan fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota. d. 4. Konservasi Bangunan Bersejarah Golongan D a. Bangunan cagar budaya yang keberadaannya dapat membahayakan keselamatan lingkungan sekitarnya dapat dibongkar dan dapat dibangun kembali sesuai dengan aslinya dengan cara demolisi; b. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan demolisi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Bupati. BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN 248