MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT. Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) DISERTASI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Doktor Ilmu Hukum ERWIN SYAHRUDDIN 187010102112011 KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA DOKTOR ILMU HUKUM JAKARTA 2021 i i
MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT.Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) DISERTASI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Doktor Ilmu Hukum ERWIN SYAHRUDDIN 187010102112011 KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA DOKTOR ILMU HUKUM JAKARTA 2021 ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR DISERTASI MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT.Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) ERWIN SYAHRUDDIN 187010102112011 Menyetujui : Komisi Promotor Promotor Prof. Dr. Moh. Fadli. S.H., M.Hum. NIP. 196504011990021001 Ko-Promotor Ko-Promotor Prof. Dr. Rachmad Safa"at, S.H., M.Si. NIP.196208051988021001 Dr. Istislam, S.H., M.Hum. NIP. 196208231986011002 Mengetahui : Ketua Program Studi di Luar Kampus Utama Doktor Ilmu Hukum di Jakarta Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum NIP. 197604292002122001 iii
DISERTASI MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT.Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) ERWIN SYAHRUDDIN 187010102112011 Telah Dipertahankan di depan Majelis Penguji dalam Ujian Akhir Disertasi (Terbuka) Pada Tanggal Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Promotor Prof. Dr. Moh. Fadli. S.H., M.Hum. NIP. 196504011990021001 Ko-Promotor Ko-Promotor Prof. Dr. Rachmad Safa"at, S.H., M.Si NIP. 196208051988021001 Dr. Istislam, S.H., M.Hum. NIP. 196208231986011002 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dekan Malang, Ketua Program Studi di Luar Kampus Utama Doktor Ilmu Hukum di Jakarta Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. NIP. 1976081519990310003 Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. NIP. 197604292002122001 iv
PERNYATAAN ORISINALITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Erwin Syahruddin NIM : 187010102112011 Jur/Program Study : Ilmu Hukum - S3 Judul Disertasi : MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT.Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya serahkan dan buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima. Jakarta, Juli 2021 Yang Membuat Pernyataan Erwin Syahruddin NIM : 187010102112011 v
RINGKASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT.Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) Penulis : Erwin Syahruddin Tim Promotor : Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Rachmad Safa"at, S.H., M.Si. Dr. Istislam, S.H., M.H. PT Semen Gresik (Persero) Tbk. berencana membangun industri semen di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah akan tetapi mendapatkan perlawanan pada warga sekitar bersama WALHI dan LBH Semarang. Gugatan ke Gubernur Jawa Tengah berakhir dengan batalnya Keputusan Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin lingkungan kegiatan Pertambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi Gubernur Jawa Tengah tidak mengindahkan putusan Pengadilan dan malah mengeluarkan izin baru. Isu hukum yang dapat disampaikan implementasi alternatif penyelesaian sengketa lingkungan (APSL) di luar pengadilan. ialah efektivitas ini adalah ketidakadaannya APSL di luar pengadilan yang efektif membuat permasalahan antara PT Semen Gresik dengan masyarakat lokal tidak kunjung selesai sampai saat ini. Kemudian permasalahan aspek epistimologi yaitu Prosedur pelaksanaan APSL harusnya dibuat dengan pedoman tehnis yang jelas dan mengakomodasi nilai yang hidup di masyarakat. Sedangkan permasalahan aksiologinya adalah tidak terimplementasinya regulasi dalam APSL dapat menghilangkan nilai kemanfaatan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terdapat juga problematika teoritis saat ini yaitu penerapan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang terpisah, untuk itu perlu di integrasikan dengan mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat agar lebih efektif. Kemudian terdapat problematika ekologis berupa potensi berdampak besar mengakibatkan pemanasan global, kelangkaan air, terganggunya satwa dan longsor dikarenakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan pada lingkungan sosiologis berdampak besar pada keresahan warga sekitar dan konflik yang tak kunjung selesai serta stigma buruk di masyarakat untuk mengabaikan menggunakan APSL karena buang-buang waktu dan tidak memberikan solusi konkret. Kemudian terdapat problematika yuridis yaitu terjadi Permasalahan aspek ontologis dalam permasalahan vi
ketidakefektifan dan disharmonisasi APSL yang termuat pada Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jis Pasal 1, 2 dan 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 1, 10, 14, 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Rumusan pertama : Apakah faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan. Kedua; Bagaimanakah dampak hukum, lingkungan dan sosial-budaya terhadap tidak efektifnya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan? Ketiga : Bagaimanakah model Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan samin? Jenis penelitian disertasi ini adalah socio-legal dengan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Teori yang digunakan adalah teori penyelesaian sengketa, teori sistem hukum, teori tujuan hukum dan teori perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi tidak efektifnya penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan Kecamatan Gunem, Kabupaten rembang adalah dikarenakan kesenjangan hukum dan sosial karena tidak terakomodasinya aspirasi masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan dampak besar terhadap lingkungan berupa kekeringan, longsor, suhu yang semakin panas serta migrasi satwa. Selain itu juga berdampak pada lingkungan sosial, yaitu adanya guncangan budaya yang ditandai dengan terpecahnya masyarakat pro pembangunan dan kontra pembangunan yang mengakibatkan masyarakat resah. Untuk mengatasi ketidakefektifan implementasi APSL dibutuhkan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Prismatik (APSLP) dengan pendekatan lintas disiplin ilmu dan penerapan campuran APS yang integralistik (hybrid system). Untuk itu pemerintah harus segera membuat PP terbaru APSL yang didalamnya terlampir model APSLP agar penerapan APSL lebih efektif. vii
SUMMARY PT Semen Gresik (Persero) Tbk. has been planning to build cement industry in the Kendeng Mountains, Gunem District, Rembang Regency, Central Java Province, but met resistance from residents together with WALHI and LBH Semarang. The lawsuit to the Governor of Central Java ended with the cancellation of Decree No. 660.1/17 of 2012 concerning environmental permits for mining activities by PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, in Rembang Regency, Central Java Province. However, the Governor of Central Java did not heed the Court's decision and instead issued a new license. The legal issue that can be raised is the effectiveness of the implementation of alternative environmental dispute resolution outside the court. The ontological aspect of this issue is that there is no alternative to effective environmental dispute resolution outside the courts, which has made the problems between PT Semen Gresik and the local community unresolved to date. Then the problem of the epistemological aspect, namely the procedure for implementing Alternative Environmental Dispute Resolution, should be made with clear technical guidelines and accommodate the values that live in the community. Meanwhile, the axiological problem is that the non-implementation of regulations in Alternative Environmental Dispute Resolution can eliminate the value of benefits in out-of-court dispute resolution. There is also a current theoretical problem, namely the application of separate alternative settlements of environmental disputes. It needs to be integrated by accommodating the values that develop in society to be more effective. Then there are ecological problems in the form of the potential for major impacts resulting in global warming, water scarcity, disturbance of animals, and landslides due to development that is not environmentally sound and sustainable. Meanwhile, in the sociological environment, it has a major impact on residents' unrest and unresolved conflicts as well as a bad stigma in the community for ignoring the use of Alternative Environmental Dispute Resolution because it is a waste of time and does not provide concrete solutions. Then there are juridical problems, namely the ineffectiveness and disharmony of Alternative Environmental Dispute Resolution as contained in Article 85 and Article 86 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Articles 1, 2, and 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Articles 1, 10, 14, 19 of Government Regulation Number 54 of 2000 concerning Institutions Providing Environmental Dispute Settlement Services Outside the Court. The first formulation: What are the factors that influence the ineffectiveness of the alternative environmental dispute resolution outside the court between local communities and PT Semen Indonesia in forest areas. Second; What are the legal, environmental, and socio-cultural impacts on the ineffectiveness of environmental dispute resolution outside the court? Third: What is the Environmental Dispute Resolution outside the court model between local communities and PT Semen Indonesia in forest areas from the perspective of the Samin movement? The type of research in this dissertation is socio-legal with the approach of legal sociology and legal anthropology. The theory used is the theory of dispute viii
resolution, the theory of legal systems, the theory of legal objectives, and the theory of legal behavior. The results of the study indicate that what affects the ineffectiveness of the Environmental Dispute Resolution outside the court between local communities and PT Semen Indonesia in the forest area of Gunem District, Rembang Regency is due to legal and social disparities because community aspirations are not accommodated. This also has a major impact on the environment in the form of droughts, landslides, warmer temperatures, and animal migration. In addition, it also has an impact on the social environment, namely the existence of cultural shocks marked by the division of the pro-development and contra-development communities which causes the community to be restless. To overcome the ineffective implementation of Environmental Dispute Resolution Alternatives, an Alternative Prismatic Environmental Dispute Resolution Model is needed with a cross-disciplinary approach and the application of an integrated mix of Alternative Dispute Resolution (hybrid systems). For this reason, the government must immediately make the latest Government Regulation concerning Alternative Environmental Dispute Resolution in which the Prismatic Environmental Dispute Resolution Alternative model is attached so that the implementation of Alternative Environmental Dispute Resolution is more effective. ix
KATA PEGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu"alaikum Wr.Wb. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi yang berjudul "MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT.Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah)" dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Doktor ilmu hukum pada Fakultas Hukum universitas Brawijaya. Pada proses penyelesaian disertasi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan kali ini penulis menghaturkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang; 2. Dr. Muchammad Ali Safa'at, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; 3. Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. selaku Ketua PSDKU DIH UB Jakarta Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; 4. Prof. Dr. Moh. Fadli. S.H., M.Hum. selaku Promotor, terima kasih atas segala bimbingannya selama memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyelesaian disertasi; 5. Prof. Dr. Rachmad Safa"at, S.H., M.Si., selaku Co-Promotor 1, dan Dr. Istislam, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor 2, terima kasih atas segala bimbingannya selama memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyelesaian djsertasi; 6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah sabar untuk memberikan ilmu kepada penulis sampai pada tahap penulisan disertasi; 7. Ayahanda Khoirul Anam dan Ibunda Ninik Renaningsih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, serta atas doanya yang diberikan kepada penulis. x
Juga untuk saudara-saudara penulis, Ana Nur Ayu Laely dan Mas Rendra serta Ponakan tercinta Hasan Muzaki, terima kasih atas dorongan dan dukungan. 8. Sahabat-sahabat penulis sejak penulis menempuh jenjang S1 dan S2 yang tetap terjalin silaturahim hingga sekarang; 9. Keluarga besar Mahasiswa Konsentrasi Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan nasehat dan dukungan moral; Harapan Penulis semoga disertasi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, khususnya bagi Para Penegak Hukum, Akademisi Hukum, teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia hukum sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah dalam berfikir. Wassalamu"alaikum Wr.Wb. Jakarta, Juli 2022 Penulis, ERWIN SYAHRUDDIN NIM : 187010102112011 xi
DAFTAR ISI HALAMAN COVER ... i HALAMAN JUDUL ... ii LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR DISERTASI... iii PERNYATAAN ORISINALITAS ... v RINGKASAN ... vi SUMMARY ... viii KATA PEGANTAR ... x DAFTAR ISI ... xii DAFTAR TABEL ... xvi DAFTAR GAMBAR ... xvii DAFTAR LAMPIRAN ... xviii BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Rumusan Masalah ... 18 1.3. Tujuan Penelitian ... 18 1.4. Manfaat Penelitian ... 19 1.4.1 Manfaat Teoritis ... 19 1.4.2 Manfaat Praktis ... 19 1.5. Orisinalitas Penelitian ... 21 1.6. Desain Penelitian ... 25 1.7. Metode Penelitian ... 26 1) Jenis Penelitian ... 26 2) Pendekatan Penelitian ... 26 3) Lokasi Penelitian ... 26 4) Jenis dan Sumber Data ... 27 xii
5) Teknik Pengumpulan Data ... 28 6) Analisis Data ... 28 BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL ... 34 2.1 Kerangka Teoritik dan Konseptual ... 34 2.1.1 Kerangka Teoritik ... 34 1. Teori Sistem Hukum ... 34 2. Teori Tujuan Hukum ... 38 3. Teori Perilaku Hukum ... 49 4. Teori Penyelesaian Sengketa dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ... 56 2.1.2 Kerangka Konseptual ... 62 1. Model (pengertian atau istilah) ... 62 2. Sejarah Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia ... 62 3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan ... 65 4. Kawasan Hutan ... 65 5. Sejarah Pergerakan Samin ... 73 6. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat ... 77 7. Korporasi ... 88 BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK EFEKTIFNYA PENYELESAIANN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PT SEMEN GRESIK DI KAWASAN HUTAN ... 91 3.1 Deskripsi Umum Masyarakat Adat Samin di Jawa Tengah ... 91 3.2 Tinjauan Umum PT Semen Gresik (Persero) Tbk ... 129 1) Sejarah PT Semen Gresik (Persero) Tbk ... 129 2) Lokasi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk ... 133 3) Visi dan Misi PT Semen Gresik (Persero) Tbk ... 134 xiii
4) Bidang Industri PT Semen Gresik (Persero) Tbk... 134 5) Alur Proses Produksi Semen Rembang ... 135 3.3 Tinjauan Umum Kabupaten Rembang ... 137 3.4 Kronologis konflik masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia ... 151 3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Tidak efektifnya Penyelesaiann Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan Antara Masyarakat Lokal Dengan PT Semen Indonesia Di Kawasan Hutan ... 164 BAB IV DAMPAK HUKUM TERHADAP TIDAK EFEKTIFNYA PENERAPAN PENYELESAIANN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PT.SEMEN GRESIK ... 182 4.1. Faktor Konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ... 183 a. Triggers (Pemicu) ... 183 b. Faktor Inti atau Penyebab Dasar (Pivotal Factors or Root Causes) ... 183 c. Faktor yang Memobilisasi (Mobilizing Factors) ... 185 d. Faktor yang Memperburuk (Aggravating Factors) ... 186 4.2. Dampak hukum terhadap tidak efektifnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Gresik ... 187 BAB V MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN ... 207 5.1 Bentuk penyelesaian sengketa ... 210 5.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan ... 226 5.3 Model-model alternatif penyelesaian sengketa di berbagai Negara ... 236 5.4 Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT Semen Gresik Dengan Masyarakat Lokal Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Pergerakan Samin ... 243 xiv
BAB VI PENUTUP ... 300 6.1 Kesimpulan ... 300 6.2 Saran ... 303 DAFTAR PUSTAKA ... 305 LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 320 xv
DAFTAR TABEL Table 1 Penelitian Relevan ... 23 Table 2 Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Pati, SP2020 ... 100 Table 3 KepAdatan Penduduk menurut Desa di Kecamatan Sukolilo, Kondisi Pertengahan Tahun 2018 ... 102 Table 4 Informasi PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk ... 132 Table 5 PDRB Kabupaten Rembang ... 141 Table 6 Daftar usaha tambang di Kabupaten Rembang sampai tahun 201 ... 145 Table 7 Lokasi dan luas lahan pertambangan (Persero) Tbk... 150 xvi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Desain Penelitian ... 25 Gambar 1.2 Komponen-komponen Analisis Data: Model interaktif ... 33 Gambar 3.1 Peta Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah ... 93 Gambar 3.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora, 1961-2020 ... 94 Gambar 3.3 Komposisi Penduduk menurut Generasi, 2020 ... 95 Gambar 3.4 Sebaran Penduduk menurut Wilayah, 2020 ... 96 Gambar 3.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pati, SP1971-SP2020 ... 98 Gambar 3.6 Sebaran Penduduk Kabupaten Pati Menurut Kecamatan, SP2020 ... 99 Gambar 3.7 Peta Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah ... 101 Gambar 3.8 Logo PT.Semen Gresik Indonesia Lama ... 131 Gambar 3.9 Logo baru PT.Semen Gresik setelah berganti nama dengan PT.Semen Indonesia ... 131 Gambar 3.10 Alur Proses Produksi Semen ... 136 Gambar 3.11 Peta Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah ... 138 Gambar 3.14 Kawasan Lindung Kab. Rembang berdasarkan Perda No.14 tahun ... 144 Gambar 3.15 Kawasan Budidaya Kab. rembang berdasarkan Perda No.14 tahun 2011 ... 145 Gambar 5.1 Model Integrasi Alternatif Penyelesaian Lingkungan Prismatik (Modifikasi Teori Sibernetika dan Teori Sentrifugal - Sentripetal Donald Black) ... 265 Gambar 5.2 Model Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Prismatik ... 267 xvii
DAFTAR LAMPIRAN Gambar 1 Wawancara dengan mbah lasio Tokoh/Tetua Samin Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ... 320 Gambar 2 Foto Mbah Lasio dengan Istrinya di Pendopo Sedulur Sikep Samin Karangpace ... 320 Gambar 3 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh/Sesepuh Samin dan Mbah Margol Desa Blimbing Kecamatan Sambong ... 321 Gambar 4 Wawancara dengan Mbah Margol Desa Blimbing Kecamatan Sambong ... 321 Gambar 5 Gapura jalan masuk ke Pendopo Sedulur Sikep Desa Blimbing, Kecamatan Sambong ... 322 Gambar 6 Patung penunjuk gang masuk pendopo Samin ... 322 Gambar 7 Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Sedulur Sikep Samin Nunggal Roso ... 323 Gambar 8 Jalan masuk ke PT.Semen Indonesia (PT.Semen Gresik) Pabrik Rembang ... 324 Gambar 9 Penunjuk arah jalan ke PT.Semen Indonesia Pabrik Rembang dan Kecamatan Gunem beserta desa di dalamnya ... 324 Gambar 10 Plank Pos Jogo Tonggo dari Semen Gresik di Desa Pasucen dekat Pabrik PT.Semen Indonesia ... 325 Gambar 11 Wawancara dengan petani dan warga gunem khususnya Desa Pasucen ... 325 Gambar 12 Gapura Desa Pasucen Pemberian PT.Semen Indonesia ... 326 Gambar 13 Banner Info Grafis APBDES tahun 2021 disebelah Logo semen Indonesia pada Gapura selamat dating Desa Pasucen ... 326 Gambar 14 Pabrik Rembang PT.Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang ... 325 Gambar 15 Kondisi Lingkungan Kecamatan Gunem yang mempunyai tanaman terbatas dan tampak lebih Panas ... 327 Gambar 16 Lampiran-lampiran Surat ijin Penelitian dan lain-lain ... 327 xviii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Konstitusi Indonesia menjamin rakyat dalam memanfaatan sumber daya alam di bumi pertiwi. Posisi dan peran negara, khususnya melalui pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dapat dimaksimalkan potensinya secara arif dan bijaksana demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Perwujudakn pengelolaan lingkungan hidup yang arif dan bijaksana sendiri juga sudah tertuang dalam Konstitusi di Indonesia, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4):1 Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 33 ayat (4): atas Perekonomian demokrasi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjut-an, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. nasional berdasarkan diselenggarakan dengan ekonomi Kedaulatan lingkungan sudah tercermin dalam konstitusi2. Robyn Eckersley memaknai ekokrasi (Ecological Democracy) sebagai pandangan yang meyakini bahwa pihak yang berpotensi untuk terpengaruh oleh bahaya dan risiko ekologis harus memiliki kesempatan yang berarti (meaningful opportunity) untuk berpartisipasi, atau sekurang-kurangnya terwakili kepentingannya dalam penentuan kebijakan lingkungan3. Gagasan ini dilandaskan pada pandangan Ekosentrisme yang merupakan suatu pandangan yang melihat bahwa manusia adalah bagian dari alam4.Hal ini membuat manusia tidak lagi menjadi titik sentral akan tetapi membuat manusia dengan lingkungan mempunyai hubungan yang 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945. 2 Jimly Asshiddiqie, 2009, Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi (online), Ekokrasi versus (25 Juni 2022). 3 Eckersley Robyn, The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty, The MIT Press, London, 2004, hlm. 242-43. 4 Helen Kopnina et al., Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Volume 31, Nomor 1, 109-27, 2018, hlm. 123. 1
2 setara. Selain terdapat muatan ekokrasi pada Pasal 28 H(1) dan Pasal 33 ayat (4), dalam muatannya secara tidak langsung juga merupakan pengejawantahan dari nilai pancasila sila ke 4 dan ke 5, yakni semangat gotong royong dan semangat untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan (keadilan sosial lingkungan) demi kepentingan lingkungan hidup bagi kemanfaatan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pada ketentuan tersebut konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi Indonesia sudah mengadobsi green constitution yang notabene merupakan pengejawantahan dari hak asasi manusia. Sedangkan, Green Constitution adalah pengaplikasian pandangan ekokrasi dalam konstitusi suatu negara. Konsep green constitution hadir sebagai respon terhadap masalah kerusakan lingkungan yang semakin marak. Kehadirannya tak lepas dari perkembangan pemahaman terhadap krisis lingkungan, yang tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang berdiri sendiri melainkan juga memiliki pangkal pada struktur politik. Solusi terhadap permasalahan tersebut tentunya adalah dengan memasukkan karakter-karakter perlindungan lingkungan terhadap struktur politik.5 Green constitution dibangun tidak menempatkan relasi antara manusia dan lingkungan secara antroposentris akan tetapi secara ekosentrisme, yaitu berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup6. Artinya Perlindungan lingkungan tidak lagi dilakukan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, melainkan merupakan tanggung jawab moral tersendiri. Hal tersebut adalah konsekuensi dari struktur politik yang mengakui keberadaan pihak non-manusia yang juga sama-sama berkepentingan atas perlindungan lingkungan serta hak dari lingkungan hidup untuk dilindungi kepentingannya. Hal ini sama Seperti yang disampaikan oleh Sekar Anggun Gading Pinilih, Green Constituton is containing the concept of a democratic legal state, also offers the sovereignt of the environment or ecosystem in which a goverment bases its goverment on a consist basic on the principle of ecology suistanable development (artinya : Konstitusi Hijau mengandung konsep negara hukum 5 Eko Nurmardiansyah, Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco Democracy, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm. 188-89. 6 Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 75-76.
yang demokratis, juga menawarkan kedaulatan lingkungan atau ekosistem di mana pemerintah mendasarkan pemerintahannya pada prinsip pembangunan berkelanjutan ekologis. 7 Tujuan dari green constitution sendiri tidak lain adalah menyediakan struktur pemerintahan yang memungkinkan adanya penegakkan tanggung jawab ekologis secara hukum atas nama komunitas yang luas yang dianggap dalam risiko terdampak oleh kerusakan lingkungan8. Lingkungan yang terbentang luas di bumi merupakan objek investasi yang sangat menjanjikan, terlebih kalau setiap orang bisa memaksimalkannya untuk pertanian, eksplorasi sumber energi alam ataupun lahan bangunan yang komersial. Lingkungan khususnya tanah juga menunjukkan wilayah territorial suatu Negara secara horizontal Lebih luas meliputi juga seluruh permukaan bumi, baik daratan atau tanah laut, ruang udara, ruang angkasa, dan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam perspektif ketatanegaraan, kekuasaan Negara adalah berkaitan dengan tanggungjawab dan kewajiban. Diliat berdasarkan pada teori Negara demokrasi, dua hal tersebut merupakan suatu unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Pada system pemerintahan modern, kekuasaan Negara perpektif lingkungan hidup dan sumber daya alam mengandung dimensi kewajiban dan tanggungjawab Negara yang sinergi dalam aspek pengendalian yang secara langsung datang dari pihak masyarakat (public control).9 Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keragaman suku dan budaya (multiculture) yang sangat tinggi di dunia. Masyarakat multikultural menyebabkan tumbuhnya kebudayaan yang heterogen pada setiap daerah- daerah. Wujud kebudayaan adalah kompleks ide, gagasan, norma, nilai, 7 Risda Afina dan Ririn Olivia, Be Proud of Indonesian Cultural Heritage Richness and be Alert of Its Preservation Efforts In The Global World, Jurnal Humanus: Ilmu-Ilmu Humaniora, Volume 15, Nomor 2, 2016, hlm 204. 8 Robyn Eckersley, The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty, Op.Cit., hlm. 245. 9 Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, Hukum & Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang, 2016, hlm. 53. 3
peraturan, kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan benda-benda hasil karya manusia.10 "Indonesia can be categorized as one of the biggest countries in the world after Russia, Canada, China, Brazil, America which is about 1.910.931,32 KM2 width. Based on the statistic data of BPS 2014, Indonesia has more than seventeen thousand islands including five biggest islands. Due to this facts, Indonesia is well-known for its cultural richness; multi- cultural country....". (Artinya : Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara terbesar di dunia setelah Rusia, Kanada, China, Brazil, Amerika dengan luas sekitar 1.910.931,32 KM2. Berdasarkan data statistik BPS 2014, Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau termasuk lima pulau terbesar. Karena fakta ini, Indonesia terkenal dengan kekayaan budayanya; negara multi budaya). 11 Kehidupan manusia bersifat dinamis yaitu berkembang dan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga dengan masyarakat Adat di Indonesia saat ini yang beradaptasi dalam perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan kearifan lokalnya masing-masing di tengah arus perubahan dan globalisasi. Setelah reformasi dengan tuntutan yang salah satunya adalah otonomi daerah, merambah pula perlakuan bagi masyarakat Adat. Sehingga hasil amandemen ke-2 dalam Pasal 18B ayat (2) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Ketentuan Pasal 18 B ayat 2 ini, Negara menyatakan pengakuannya terhadap subyek hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya. Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian hak-hak tradisional sebagai hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneaologis), kesamaan wilayah, dan obyek- obyek Adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan 10 A.L. Kroeber dan Talcott Parson, The Concept of Culture and Social System sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 186. 11 Risda Asfina dan Ririn Ovilia, Be Proud Of Indonesian Cultural Heritage Richness And Be Alert Of Its Preservation Efforts In The Global World, Jurnal Humanus: Ilmu-Ilmu Humaniora, Volume 15, Nomor 2, 2016, hlm. 196. 4
dalam masyarakatnya.12 Hak-hak tradisional yang diberikan oleh konstitusi kepada masyarakat hukum Adat masih bersifat semu (pseudo recognition) karena belum diikuti dengan disahkannya Rancangan Undang-Undanga (RUU) Masyarakat Hukum Adat yang seharusnya didalamnya terejawantahkan hak-hak tradisional masyarakat hukum Adat yang harus dilindungi dan dijamin oleh hukum. Perlindungan masyarakat Adat atas hak tradisionalnya tertuang dalam ILO C 16913 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) menekankan hak-hak kepemilikan dan kepemilikan masyarakat yang bersangkutan atas tanah yang secara tradisional mereka tempati dan kontrol mereka atas ekonomi mereka. Hal ini juga dipertegas pula dalam Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia mempunyai cita-cita untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dari konsep pengakuan dan penghormatan masyarakat Adat tersebut terdapat semangat untuk menunjukkan keadilan sosial dengan cara memberikan ruang kepada mereka dalam pelibatan setiap kebijakan hukum khususnya keputusan lingkungan yang didalamnya tercermin nilai luhur Adat yang tetap hidup dalam masyarakat. Di sejarah peradaban Indonesia, nilai dan kebiasaan masyarakat Adat kerap memberikan sumbangsih pemikiran dalam pencegahan masalah, misalnya adalah Masyarakat Adat Samin. Masyarakat Samin adalah salah satu masyarakat lokal yang eksis pada zaman pemerintahan kolonial belanda di Jawa Tengah. Pandangan hidup dan keyakinan masyarakat samin yang dihayati dan dilampahi (dijalani) secara patuh dan konsekuen, telah membangunkan Adat-istiadat tertentu dan spesifik, sehingga tampak nyata menjadi budaya tersendiri yang membedakan masyarakat samin dari lingkungan social yang lebih luas yaitu masyarakat bukan samin. Hasil wawancara dengan Mbah Lasio yang merupakan salah satu tokoh tetua pergerakan Samin mengatakan: 12 Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, dkk., Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Jakarta, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, hlm. 121-122. 13 Convention C 169 Indigenous and Tribal Peoples Convention (1989) (No. 169). 5
"Masyarakat Samin mujudake golongan masyarakat kang uripe ayem tentrem (adem ayem lan tentrem) lan nduweni prinsip ngati-ati ing tumindak lan uga dikenal jujur ing tumindake. Anane ajaran Saminisme diwiwiti saka perlawanan non-fisik marang Pemerintah Kolonial, yaiku penolakan kabijakan pemerintah sing sewenang- wenang ing lakune mesthi adoh saka adil lan ora jumbuh karo nilai- nilai kearifan lokal masyarakat sekitar. (Masyarakat samin adalah kumpulan orang yang hidup ayem tentrem (damai dan sentausa) dan mempunyai prinsip ngati-ati dalam bertindak serta dikenal pula dengan kejujurannya dalam bertingkah laku. Eksistensi ajaran Saminisme berawal dari perlawanan non fisik kepada Pemerintahan Kolonial yaitu dengan penolakan terhadap semua kebijakan pemerintahan yang sewenang-wenang yang dalam prakteknya sudah barang tentu jauh dari rasa adil serta tidak bersesuaian dengan nilai kearifan lokal masyarakat disekitar)".14 Akan tetapi setelah sekian lama merdeka dan masyarakat samin selalu ayem tentrem, pada tahun 2008 masyarakat Adat samin bertranformasi menjadi sebuah pergerakan yang mulai terlihat pada perlawanan terhadap ketidakhati- hatian pemerintah pada waktu proses mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 November 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. isu rencana pendirian pabrik semen terdengar dari tahun 2006 kemudian berkembang seiring dengan proses hukum yang berjalan. Pada Pengadilan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dilakukan gugatan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pati dengan register nomor perkara Nomor 04/G/2009/ PTUN.SMG. Hasilnya dimenangkan oleh Penggugat yaitu WALHI, kemudian Tergugat melakukan upaya hukum banding pada Nomor Perkara 138/B/2009/PTTUN.Sby dan hasilnya membatalkan putusan Nomor 04/G/2009/ PTUN.SMG, namun dilakukan upaya Kasasi yang tercatat di Nomor 14 Wawancara dengan Mbah Lasio Tokoh Tetua Pergerakan Samin di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada 11 Januari 2019. 6
103 K/TUN/2010 yang memenangkan WALHI dan Menyatakan batal serta harus dicabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron alamat Komplek Pondok Jati AM- 6, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap kemudian isu rencana pendirian pabrik semen dimunculkan kembali ke permukaan (sebelumnya oleh PT. Semen Gresik pada Tahun 2006 yang akhirnya gagal oleh gugatan masyarakat di pengadilan) oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa melalui anak perusahaannya, yaitu PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS). Pendirian pabrik semen direncanakan dibangun di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Kemudian terdapat Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Pati melakukan advokasi dan mendesak agar rencana pembangunan pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement, di Pegunungan Kendeng wilayah Pati Selatan dibatalkan. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) pun kembali menunjukkan eksistensi mereka dalam melakukan gerakan tolak pabrik semen. Dalam upaya mencapai resolusi yang diinginkan, JMPPK bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka melayangkan gugatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati atas dikeluarkannya Surat Izin Lingkungan untuk perusahaan semen. JMPPK juga selalu aktif dalam mengawal jalannya setiap persidangan. Kemudian dilakukan gugatan di PTUN semarang dengan nomor perkara 015/G/2015/PTUN.Smg antara beberapa warga Pati yang dikuasakan ke Tim LBH Semarang melawan Bupati Pati dan PT. Sahabat Mulia Sakti atas Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 660.1/4767 Tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti. Gugatan dimenangkan oleh Penggugat namun di tingkat banding di nomor perkara 79/B/2016/PT TUN SBY Warga Pati kalah karena pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama PTUN Semarang dan 7
mengatakan gugatan ditolak. Pada sengketa di Pati yaitu antara PT.SMS mendapatkan resistensi yang tinggi, untuk itu meskipun mereka kalah di Putusan Mahkamah Agung akan tetapi PT.SMS tidak melanjutkan pembangunan disana. Isu yang sama kembali hadir di Kabupaten Rembang pada dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT.Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah atas rencana pemanfaatan lingkungan pada sektor hutan yang dilakukan di Kabupaten Rembang. Peran pergerakan masyarakat Samin yang menjunjung tinggi ide, nilai dan keadilan dengan kearifan lokal, serta menjaga keseimbangan ekologi dengan melibatkan komponen masyarakat terkena dampak, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bukti konsep perjuagan mereka terhadap ketidakadilan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT.SMS dari 2008 - sekarang baik pada proses pra-eksploitasi maupun pasca operasi di pegunungan kendeng yang tidak berdasarkan prinsip manajemen lingkungan yang arif dan bijaksana15. Bermula pada 16 Juni 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan peletakan batu pertama sebagai tahap awal dimulainya pembangunan. Peletakan batu pertama Peletakan batu pertama dilakukan oleh Plt. Bupati Rembang Abdul Hafidz didampingi oleh Direktur utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk beserta jajarannya serta tokoh agama dari 5 desa wilayah ring-1.16 Sementara itu, warga yang menolak pembangunan pabrik semen menganggap acara peletakan batu pertama menjadi awal mula perjuangan warga untuk mempertahankan lingkungan. Warga mulai mendirikan tenda perjuangan di dekat jalan masuk tapak pabrik. Setelah seminggu warga bertahan di tenda, pada tanggal 27 Juni 2014 Gubernur Jawa Tengah datang menemui ibu-ibu yang bertahan di tenda dan menanyakan pengetahuan warga tentang Amdal. Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan PT Semen Indonesia 15 Laksanto Utomo, Kearifan Lokal Masyarakat Sikep yang Terusik, dalam Laksanto Utomo 2007, Budaya Hukum Masyarakat Samin, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 249. 16 Yudha dan Ita, "Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Semen", diakses dari pembangunan.html pada 11 Desember 2017 diakses pada 4 maret 2021 8
(Persero) Tbk, warga dapat menggugat di PTUN Semarang.17Bersama dengan warga desa lainnya, warga mulai mempelajari Amdal yang disusun oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di dalam Amdal tersebut terdapat sejumlah kesalahan yang dilakukan, seperti keberadaan mata air yang tidak dicantumkan dalam Amdal. Penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan antara warga Rembang dengan PT.Semen Indonesia serta Gubernur Jawa Tengah tidak berjalan dengan lancar karena tidak terdapatnya keseimbangan tawar menawar (bargaining positition) antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Indonesia mengingat masyarakat lokal berada di posisi tawar yang lemah. Pada hakekatnya hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tanpa harus terburu pertingkaian langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara. Corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat i"tikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara atau semangat dari majelis per- musyawaratan Adat. Pergerakan masyarakat Samin sudah melakukan upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan digantu LBH Semarang dan WALHI yaitu sebagai berikut : "Melakukan demonstrasi ke akses jalan masuk perusahaan PT.Semen Indonsia untuk meminta tanggapan dan klarifikasi tentang isu lingkungan, akan tetapi terhalang oleh petugas TNI-POLRI yang menjaga kawasan perusahaan tersebut. Kemudian aksi menyemen kaki di depan Istana Negara ini juga mendapatkan simpatisan dari berbagai masyarakat Adat lain beserta warga sekitar yang berpotensi terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas proyek yang akan dilakukan". 18 "Pergerakan masyarakat Adat Samin dengan tokohnya Gunretno dari Pati didampingi oleh LBH Jakarta dan WALHI kemudian melakukan mobilisasi ke Pusat untuk menuntut keterlibatan Lembaga 17 Wawancara dengan warga Desa Tegaldowo Sukinah pada 24 November 2020 di Rumah Sukinah 18 Johnson Simanjuntak, 2016, Kaum Samin, Masyarakat Pegunungan (online), Kendeng (5 Mei 2021). Penentang Pabrik Semen 9
Kepresidenan dalam mengupayakan penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi. Hasil dari advokasi tersebut adalah Presiden telah memutuskan ekosistem Pegunungan Kendeng Utara sebelum dilakukan eksploitasi batu kapur untuk pabrik semen. Dalam jangka pendek, keputusan Presiden tersebut bisa meredakan konflik. Akan tetapi, Gubernur Jawa Tengah tetap tidak responsive dengan beralasan bahwa apa yang dikatakan oleh presiden tersebut tidak ada bentuk konkret aturan atau kebijakan khusus dalam intervensi ke daerah untuk dihentikannya pabrik semen dan pencabutan ijin lingkungan, jadi tidak akan berpengaruh apa-apa. Kemudian, LBH sudah melakukan banding administrasi ke Pemerintah Provinsi Semarang untuk meminta klarifikasi dan memberikan argumentasi hukum dalam menyikapi ijin lingkungan PT.Semen Indonesia serta melakukan negosiasi untuk mencari alternatif penyelesaian yang tepat, akan tetapi surat yang ditujukan tidak ditanggapi".19 untuk melakukan KLHS terhadap kepada Pemerintahan Provinsi Semarang Kesalahan-kesalahan dalam penyusunan Amdal yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kemudian digugat oleh warga dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada 1 September 2014 dengan register perkara Nomor : 064/G/2014/PTUN.Smg. Kemudian putusannya mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO). Meskipun setelah di Banding hasilnya menguatkan putusan di Pengadilan tingkat pertama namun di upaya hukum luar biasa yaitu PK di Nomor Perkara No.99 PK/TUN/2016 dimenangkan oleh Warga Rembang dan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan harus dicabut. Pada sengketa di Pati yaitu antara PT.SMS mendapatkan resistensi yang tinggi, untuk itu meskipun mereka kalah di Putusan Mahkamah Agung akan tetapi PT.SMS tidak melanjutkan pembangunan disana. Berbeda dengan di Rembang yaitu konflik dengan PT.Semen Gresik, resistensi sedang karena terdapat perpecahan masyarakat anatara yang mendukung PT.Semen Gresik dengan masyarakat yang menolak pembangunan PT.Semen Gresik di Rembang. Dari putusan tersebut terbukti bahwa kajian Analisis Mengenai Dampak 19 Wawancara dengan YLBHI Siti Rakhma Mary, di zoom meeting pada 29 September 2019. 10
Lingkungan (AMDAL) kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dinyatakan cacat prosedur serta kurang terpenuhinya keterlibatan dalam masyarakat terkena dampak dan pemerhati lingkungan. Sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan dokumen AMDAL tersebut secara mutatis mutandis mengandung cacat yuridis pula dan patut dinyatakan batal. Namun pada kenyataannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak mengindahkan Putusan Hakim PTUN tersebut dan menerbitkan izin baru dengan dasar addendum AMDAL bagi pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian secara litigasi selain memerlukan perjuangan waktu yang panjang juga belum bisa memberikan resolusi konflik pada kasus antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Idonesia hingga sekarang. Beragam kearifan lokal di Indonesia menjaga agar SDA dapat dilestarikan, dilindungi serta dikelola dengan baik. Akan tetapi, masyarakat Indonesia kebanyakan hanya mementingkan keuntungan tanpa menghiraukan kearifan lokal serta tidak melindungi dan mengelola lingkungan secara baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pola perilaku manusia yang serakah dan hanya mementingkan diri sendiri, tanpa menghiraukan daya dukung SDA yang dapat memicu suatu konflik atau sengketa antara masyarakat dan negara. Pasal 1 angka 25 UU PPLH menyebutkan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan telah berdampak pada lingkungan hidup.20 Untuk itu diperlukannya suatu model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup perspektif kearifan lokal di luar pengadilan yang efektif dan responsif. Pemerintah Indonesia sudah memulai memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia menyongsong Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni1972, akan tetapi pada saat itu Pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Alternatif penyelesaian sengketar (alternative dispute resolution) dalam praktek di Indonesia masih relatif baru, 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. 11
12 meskipun prinsip-prinsipnya telah lama dijalankan oleh komunitas Adat di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa. Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah di Indonesia yang sering muncul padanan katanya adalah, Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kooperatif.21 Padahal Tren saat ini menunjukkan semakin meningkatnya pemanfaatan berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penelitian dari Queen Mary University di London menunjukkan 93% dari respondennya memiliki preferensi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan alternatif dispute resolution (ADR).22 Penyelesaian sengketa melalui Adat juga semakin banyak dilakukan. Melihat tren ini, Indonesia perlu memperkaya jenis dan mekanisme ADR termasuk kemungkinan membuat Undang-Undang khusus mengenai ADR. Pengembangan lembaga dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini juga perlu dilakukan bersama- sama dengan penataan lembaga peradilan formal agar dapat tercipta hubungan yang harmonis antar lembaga ini dan sinergi untuk menyediakan akses keadilan yang seluas-luasnya dan kepastian hukum. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.23 Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi telah dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR).24 Di dalam perspektif UU Arbitrase dan APS, alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan 21 Rachmad Safa"at, Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Surya Pena Gemilang, Malang, 2016, hlm. 81. 22 Queen Mary University of London, 2018, International Arbitration Survey: (online), International- (2 November The 2020). Evolution of International Arbitration 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872. 24 Wiryawan, I Ketut, dan I Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm. 7.
berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Berlakunya UU Arbitrase dan APS, secara normatif model penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan, disamping penyelesaian sengketa secara konvensional melalui jalur Pengadilan. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan pilihannya di luar hakim negara. Dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa". Menurut Priyatna Abdurrasyid, terdapat beberapa bentuk tata cara penyelesaian sengketa (disputes resolution) antara lain : negosiasi, konsiliasi, mediasi, pencegahan sengketa (disputes prevention) , pendapat mengikat (binding opinion) , Valuasi (valuation), Penilaian (appraisal), ahli khusus (special masters), ombudsman, peradilan mini (mini trial), Hakim Swasta (private judges), peradilan juri sumir (sumary juty trial), arbitrase.25 UU Arbitrase dan APS menentukan beberapa pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka adalah dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Teori alternatif penyelesaian sengketa dikemukakan dan dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf pada tahun 1958. Teori penyelesaian sengketa berorientasi kepada struktur dan institusi sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah dalam hal ini sengketa dan konsensus.26 Oleh karena itu, Ralf berpendapat bahwa teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, teori sengketa dan teori konsensus. Teori sengketa menganalisis sengketa kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Sementara itu, teori konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat.27 Richard L. Abel, mengartikan sengketa (dispute) adalah, "Pernyataan publik mengenai tuntutan 25 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 16. 26 H. Salim H.S., dan Erlies Septiana N., Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 144. 27 Ibid,. hlm. 144. 13
14 yang tidak selaras (inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai."28 Selanjutnya, dapat ditambahkan mengenai pengertian sengketa adalah, "Pertetangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda"29 Pada definisi ini, sengketa dikonstruksikan sebagai perselisihan/pertentangan antara para pihak yang bersengketa terdiri dari dua pihak atau lebih dari dua pihak. Misalnya, yang bersengketa antara A melawan B, C, D. A sebagai penggugat, sedangkan B, C, D sebagai pihak lawan (tergugat). Berdasarkan uraikan tersebut, dapat dirumuskan definisi teori penyelesaian sengketa. Relatif banyak perusahaan yang sudah secara hukum melakukan pencemaran atau merusakkan lingkungan tetapi belum mendapat tindakan yang nyata. Hal ini dapat disebabkan diantaranya oleh perangkat hukum yang masih lemah, kewibawaan aparat penegak hukum yang kurang, dan terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan hidup. Beberapa contoh dari kasus perusakan lingkungan hidup di Indonesia yang cukup besar antara lain pertama, tahun 1996 terjadi kerusakan hutan tropis di dataran rendah seluas 30 km2 yang diakibatkan oleh buangan limbah dari PT Freeport Indonesia. Buangan limbah ini bersifat asam dan beracun yang mengalir ke Sungai Ajkwa dan merusakkan ekosistem sungai tersebut. Kedua, pada tahun 1999 pembuangan tailing PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) ke dasar laut dikhawatirkan berdampak pada ekosistem laut. Walhi pada tahun 2001 mendesak PT NMR untuk membangun sistem pembuangan tailing yang ramah lingkungan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Bulan Juni 1998 pabrik pulp PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) dihentikan operasinya karena diduga telah merusakkan lingkungan. Tidak lama kemudian beroperasi kembali pada bulan September1998, kemudian dihentikan sementara bulan Maret 1999 dan kembali beroperasi bulan Mei 2000. Masyarakat di sekitar pabrik tersebut sampai saat ini tetap menuntut penutupan PT IIU. Ketiga, banjir besar bulan Pebruari 2002 yang terjadi di Jakarta diduga salah satu penyebabnya adalah pengubahan fungsi daerah 28 Ibid,. hlm. 136. 29 Ibid,. hlm. 137.
resapan air menjadi perumahan, hotel dan lapangan golf. Masyarakat menuduh kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk yang menjadi penyebab banjir tersebut.30 Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam cenderung diarahkan kepada kepentingan investasi dan selalu dipahami sebagai economic sense dan tidak dipahami sebagai ecological and sustainable sense. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan kemudian diangkat sebagai isu bahwa kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM). Kesadaran mengenai keterpautan antara HAM dengan lingkungan dipicu oleh tingginya laju perusakan lingkungan secara global yang diakibatkan oleh pertumbuhan industri yang cepat di bidang kehutanan, kelautan, energi, dan pertambangan. Perusakan ini pada gilirannya memustahilkan penikmatan atau pemenuhan HAM, yang tidak hanya terbatas pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga mencakup hak-hak sipil dan politik.31 Model alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di Desa Balongan Jawa Barat, antara Petani Tambak Desa Balongan dengan PT. Pertamina RU VI Balongan telah dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif dengan cara mediasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan para pihak dengan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dari hasil mediasi tersebut, dibuat berupa kesepakatan antara Petani Tambak Desa Balongan dengan PT. Pertamina RU VI Balongan tentang penyelesaian ganti kerugian masyarakat dan tindakan tertentu untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup. Kedua, pelaksanaan hasil mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara masyarakat petani tambak Desa Balongan dengan PT. Pertamina RU IV Balongan telah dilakukan dengan baik oleh para pihak, yaitu penggantian ganti kerugian kepada Petani Tambak Desa Balongan dan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. Tidak hanya di Desa Balongan, sengketa lingkungan melalui mediasi juga terjadi di Bali mengenai pencemaran air limbah dan sampah oleh Amed Hotel pada tahun 2011 yang terletak di Pantai Amed, Kab. Karangasem melalui mediasi dan telah mencapai kesepakatan, yakni bahwa 30 Purwantari, 17 Febuari 2002, Tudingan Perusak Lingkungan, Kompas. 31 Ifdhal Kasim, Hak Atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional, Jurnal SUAR, Volume 5, Nomor 10 & 11, 2004, hlm. 67. 15
pihak dari Amed Hotel akan memperbaiki septic tank dan akan mengelola sampah tersebut bekerja sama dengan masyarakat di desa setempat.32 Proses mediasi cenderung berjalan lancar karena perusahaan sudah mempunyai pemahaman akan penyelesaian sengketa yang win - win solution. Hal ini juga dipengaruhi dengan komitmen perusahaan yang teguh dalam upaya nyata dalam memitigasi pencemaran lingkungan agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, selain kasus di atas terdapat pula sengketa lingkungan hidup yang berkepanjangan yaitu di Blitar pada tahun 2012 terjadinya pro kontra penambangan pasir besi di pantai pasur yang terletak di Desa Bululawang Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Warga yang pro penambangan melibatkan puluhan truk pengangkut pasir menuntut agar penambangan pasir besi terus berjalan, seolah menjadi tandingan demonstrasi warga sebelumnya yang menuntut penutupan penambangan pasir besi karena dianggap merusak lingkungan. Argumen yang diajukan kedua belah pihak adalah permasalahan lingkungan klasik selama ini, yaitu perbedaan kepentingan antara yang menginginkan lingkungan tetap lestari dan di sisi yang lain adalah faktor ekonomi sebagai alasan eksploitasi alam. Kiranya sangat tidak bijak apabila dua kepentingan ini terus berdiri sebagai unsur yang saling bertentangan, padahal seharusnya keduanya harus berdiri sebagai elemen yang saling mendukung.33 Isu hukum yang dapat disampaikan ialah efektivitas alternatif penyelesaian lingkungan yang pada akhirnya akan merumuskan model alternatif penyelesaian lingkungan yang efektif berdasarkan kearifan lokal dari perspektif pergerakan samin di Jawa Tengah. Apabila isu hukum efektifitas alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak segera diatasi maka akan mengakibatkan permasalahan filosofis ontologis yaitu pada hakekatnya harus ada alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif. Ketidakadanya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif membuat permasalahan antara PT.Semen Indonesia dengan masyarakat lokal tidak kunjung selesai sampai saat ini. Permasalahan aspek epistimologi yaitu prosedur pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan harusnya dibuat dengan pedoman 32 Komang Tri Darmayanti, et al. Peranan dan Efektivitas Media Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Bali, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana. 33 Denny Eko Prisanto, Sengketa Lingkungan dalam Persepktif Kearifan Lokal, 2019. 16
17 tehnis yang jelas dan mengakomodasi nilai yang hidup di masyarakat.. Kemudian Permasalahan aspek Aksiologi yaitu nilai musyawarah merupakan hal penitng bagi terhujudnya hukum yang bermanfaat. Hukum yang baik ialah digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagian dan meminilkan rasa sakit dalam masyarakat. Ketidakefektifan dalam alternatif penyelesaian sengketa dapat menghilangakan nilai kemanfaatan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain problematika filosofis, terdapat juga problematika lainnya yang pertama problematika teoritis yaitu penerapan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang terpisah, untuk itu perlu di integrasikan dengan mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat agar lebih efektif. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu konsep penyelesaian sengketa yang terpisah antara mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, pendapat ahli dan arbitrasi dan pendapat ahli. Pemisahan jenis alternatif penyelesaian membuat mekanisme penyelesaian tidak maksimal karena pada setiap jenis terdapat keunikan masing-masing. Kemudian kedua terdapat problematika sosiologis yaitu Resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan yang berujung pada demonstrasi, kriminalisasi bahkan terdapat korban jiwa. Hal tersebut mengakibatkan Konflik yang berkepanjangan antara PT.Semen Gresik dengan masyarakat lokal yang belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Ketiga Problematika ekologis berupa potensi mengakibatkan pemanasan global, kelangkaan air, terganggunya satwa dan longsor dikarenakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Keempat problematika yuridis yaitu terjadi ketidakefektifan dan disharmonisasi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang termuat pada Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jis Pasal 1, 2 dan 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 1, 10, 14, 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Pemerintah Indonesia sudah memulai memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia menyongsong Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni1972, akan tetapi pada
18 saat itu hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Banyak konflik sengketa lingkungan yang belum selesai meskipun sudah mendapatkan putusan dari lembaga peradilan karena dinilai kurang terwujudnya keadilan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak. Hal ini akan mengakibatkan terkorbankannya lingkungan dari generai ke generasi yang nentinya juga akan sangat berpengaruh pada kelangsungan manusia disekitarnya. Maka diperlukan sebuah model penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang berkepastian hukum dan bermanfaat baik bagi masyarakat maupun lingkungan pada khususnya. Untuk itu peneliti bermaksud menformulasikan model alternatif penyelesaian lingkungan untuk mewujudkan keadilan ekologis dalam penelitian Disertasi "MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT.Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah). 1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu : 1. Apakah faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan ? 2. Bagaimanakah dampak hukum terhadap tidak efektifnya penerapan penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Indonesia ? 3. Bagaimanakah model Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan Samin ? 1.3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai.Tujuan penelitian harus memiliki kejelasan sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
19 1. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan. 2. Untuk menganalisis mengenai dampak hukum terhadap tidak efektifnya penerapan penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Indonesia. 3. Untuk menganalisis dan membangun model Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan Samin. 1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain : 1.4.1 Manfaat Teoritis 1) Memberikan alternatif pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dalam kaitannya dengan model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan antara korporasi degan masyarakat lokal di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan Samin; 2) Memperkaya referensi dan literatur tentang hukum lingkungan, kebijakan publik, terutama untuk membangun model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan antara masyarakat Adat Samin dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan dalam perpektif pergerakan Samin. 1.4.2 Manfaat Praktis 1) Bagi Presiden Memberikan masukan sebagai dasar membuat kebijakan di tingkat pusat maupun tingkat daerah, khususnya terkait pengaturan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan kedepan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 2) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
20 Memberikan masukan sebagai dasar membuat kebijakan di tingkat pusat sebagai landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiudp dan untuk melindungi hak masyarakat Adat yang sering terdegradasi. 3) Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Memberikan sumbangsih pemikiran dalam tataran teori dan praktek terkait pengaturan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif sehingga menciptakan tata kelola lingkungan yang berwawasan lingkungan ysng terintegrasi antara Kementrian/Lembaga; 4) Bagi Pemerintah Kabupaten Rembang Memberikan masukan sebagai dasar membuat kebijakan di tingkat daerah dan memberikan masukan pembuatan kebijakan lingkungan yang partisipatif serta pendekatan yang humanis; 5) Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Memberikan masukan sebagai dasar membuat kebijakan di tingkat daerah, khususnya terkait pengaturan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan kedepan agar adanya kordinasi yang kuat antara pusat dengan daerah; 6) Bagi PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Memberikan masukan serta referensi pengetahuan bagi para BUMN khususnya PT.Semen Indonesia terkait dengan masalah penyelesaian sengketa lingkungannya di kawasan hutan dengan masyarakat Adat samin yang berkeadilan. 7) Bagi Masyarakat Lokal Untuk mengambil sikap dan peran dalam keputusan lingkungan dan turut mengawasi dalam upaya pencegahan atau turut melaporkan usaha yang berpotensi merusak lingkungan; 8) Bagi Pengacara Untuk memudahkan advokasi hukum dalam menyelesaiakan kasus sengketa antara korporasi dengan masyarakat agar tercapai win win solution.
21 1.5. Orisinalitas Penelitian Orisinalitas dalam karya akademik harus tetap dijaga agar penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan hasil plagiasi. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktor. Karya akademik, khususnya disertasi harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinil. Untuk dapat melihat orisinalitas lebih objektif maka terdapat beberapa penelitian disertasi yang relevan dengan judul Disertasi yang diteliti oleh penulis. Setelah mengkaji penelitian mengenai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan sudah pernah ada penelitian sebelumnya, baik penyelesaian sengketa litigasi maupun diluar pengadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitin yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaharuan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya dan mempunyai analisis secara mendalam. Berikut diuraikan garis besar substansi penelitian disertasi terdahulu supaya jelas perbedaannya dengan penelitian disertasi ini : Pertama, Alkard Machumu Alfred di University Of Tanzania dengan disertasinya yang berjudul Land Disputes Settlement Through Alternative Dispute Resolutions In Tanzania: A Case Study Of Bagamoyo District penulis sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan tetapi Alkard focus pada sengketa tanah dan Fokus pada pertanahan dan melakukan studi kasus di Afrika Timur. Dari hasil penelitian novelty dari Alkard yaitu menemukan metode alternatif yang paling efektif adalah mediasi lewat jalur pengadilan. Kedua, yaitu David Nicholas dengan penelitian Disertasinya yang mengangkat penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia (Environment Dispute Resolution in Indonesia). David Nicholas melakukan penelitian normatif dan memperluas lagi perspektif kajian berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 dan memperdalamnya dengan kajian filosofis terbentuknya peraturan a quo. Noverltynya adalah mengetahui konfigurasi politik hukum lingkungan dalam menciptakan penegakkan hukum lingkungan yang efektif. Ketiga, John Andrew Faris, University of South Africa dengan judul An Analysis of The Theory And Principles of Alternative Dispute
22 Resolution, dia mengkaji tentang Mengkaji Teori dan Prinsip Alternative Dispute Resolution serta menemukan konsep penggabungan alternatif penyelesaian sengketa dan menggunakan Jenis penelitian normatif dan mengkaji alternatif penyelesaian secara umum serta tidak melakukan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis menemukan novelty berupa konsep kombinasi alternatif penyelesaian sengketa (hybrid Processes) yang terdiri dari kombinasi litigasi/arbitrasi, The litigasi/negosiasi, dan mediasi/arbitrasi. Keempat yaitu Rosemary Sandford dengan penelitian yang diangkat adalah penyelesaian sengketa lingkungan : mediasi sebuah alternatif yang efektif untuk litigasi (Penyelesaian Sengketa Lingkungan : Mediasi Sebuah Alternatif untuk Litigasi). Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertitik tolak pada efektivitas alternatif penyelesaian lingkungan mediasi. Jadi peneliti mampu menangkap maksud dari pembuat undang-undang untuk bisa lebih memprioritaskan alternatif penyelesaian diluar pengadilan berupa mediasi daripada jalur pengadilan (litigasi). Novelty dari penelitian adalah menemukan metode mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan membuat skema integrasi dalam system peradilan atau bisa berdiri pada lembaga penyelesaian sengketa secara tersendiri. Kelima yaitu Runtung dari Universitas Sumatra Utara dengan penelitian yang diangkat adalah Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif : Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi ( Success and Failure of Alternative Dispute Resolution :A Study of Karonese Urban Community in Both Kabanjahe and Brastagi ). Runtung menganalisis alternatif penyelesaian yang efektif akan tetapi berbedaan dalam studi kasus dan sekmentasi jenis permasalahan hukum yang bersifat private (hukum keluarga). Noveltynya yaitu menemukan penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi terutama sekali berkat masih kuatnya budaya musyawarah keluarga (runggun) dalam masyarakat. Sedangkan kegagalannya terutama disebabkan belum adanya jaminan hukum bahwa putusan penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kekuatan eksekutorial.
No 1 2 3 4 Tahun Penelitian 2019 2005 1995 1989 23 Penulis mengidentifikasi penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, yaitu sebagai berikut : Tabel 1.2 Penelitian Relevan Nama Judul Peneliti / Instansi Penelitian Persamaan Perbedaan Unsur Kebaruan Penelitian Disertasi Terdahulu Alkard Land Disputes Penelitian Empiris Fokus pada Mendeskripsikan bahwa Machumu Settlement tentang alternatif pertanahan dan metode alternatif yang Alfred/ Through penyelesaian melakukan studi kasus paling efektif adalah University Of Alternative pertanahan di Afrika Timur mediasi lewat jalur Tanzania Dispute pengadilan Resolutions In Tanzania: A Case Study of Bagamoyo District David Environment Mengkaji penyelesaian Mengkaji secara Menganalisis politik hukum Nicholas/ Dispute lingkungan diluar normatif dan mengkaji lingkungan dalam Leiden Resolution in pengadilan yang ada secara meluas menciptakan penegakkan University Indonesia di Indonesia penyelesaian sengketa hukum lingkungan yang (Disertation) (Penyelesaian lingkungan efektif sengketa berdasarkan UU 23 lingkungan di tahun 1997 serta tidak Indonesia) melakukan studi kasus John Andrew An Analysis Of Mengkaji Teori dan Jenis penelitian Menemukan kombinasi Faris, The Theory Prinsip Alternative normatif dan mengkaji alternatif penyelesaian University Of And Principles Dispute Resolution alternatif penyelesaian sengketa (hybrid South Africa Of Alternative serta menemukan secara umum serta Processes) (Disertation) Dispute konsep penggabungan tidak melakukan studi Resolution alternatif penyelesaian kasus sengketa Rosemary Environmental Meneliti tentang Menaganalisis Memberikan deskripsi Sandford, Dispute alternatif penyelesaian efektifitas mediasi bahwa mediasi merupakan B.Socwork, Resolution: sengketa lingkungan dalam alternatif alternatif yang efektif University of Mediation, An di luar pengadilan penyelesaian sengketa dalam penyelesaian Tasmania Effective di luar pengadilan sengketa lingkungan di Alternative To luar pengadilan dan Litigation? menjelaskan skema integrasi dalam system
No 5 Tahun Penelitian Nama Peneliti / Instansi Runtung, Universitas Sumatra Utara Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Keberhasilan Sama-sama meneliti Perbedaan studi kasus dan Kegagalan penyelesaian sengketa dan sekmentasi jenis Penyelesaian yang efektif permasalahan hukum Sengketa yang bersifat private Alternatif : (hukum keluarga) Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi ( Success and Failure of Alternative Dispute Resolution :A Study of Karonese Urban Community in Both Kabanjahe and Brastagi ) Sumber: Data Sekunder, diolah penulis, 2019 24 Unsur Kebaruan peradilan atau bisa berdiri pada lembaga penyelesaian sengketa secara tersendiri Mendeskripsikan Keberhasilan penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi terutama sekali berkat masih kuatnya budaya musyawarah keluarga (runggun) dalam masyarakat. Sedangkan kegagalannya terutama disebabkan belum adanya jaminan hukum bahwa putusan penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kekuatan eksekutorial.
1.6. Desain Penelitian Latar Belakang ONTOLOGI Pada hakekatnya harus alternatif ada penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif. EPISTEMOLOGI pelaksanaan Prosedur APSL harusnya dibuat dengan pedoman tehnis dan yang jelas mengakomodasi nilai yang hidup di masyarakat. AKSIOLOGI Perlu ada EDR yang berkemanfaatan dan Berkeadilan Problematika : Teoritis Tidak adanya APSL yang terintegrasi Sosiologis Resistensi masyarakat terhadap pembangunan Ekologis Berpotensi mengakibatkan Pemanasan Global, kelangkaan air, terganggunya satwa dan longsor Ekonomis Biaya perkara pengadilan yang mahal Yuridis: Tidak efektifnya pengaturan EDRTidak efektifnya pengaturan EDR Gambar 1.1 Desain Penelitian MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT.Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) Rumusan Masalah Metode Penelitian Landasan Teori Hasil & Pembahasan 1) Apakah faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di Jenis Peneliti Sosio-legal Pendekatan Penelitian Sosiologi Hukum & Antropologi Hukum 1) Teori Penyelesaian Sengketa 2) Teori Sistem Hukum 3) Teori Tujuan Hukum 4) Teori Perilaku Hukum 1. Faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya penyelesaian di luar pengadilan karena terdapatnya kesenjangan hukum, ekonomi, social dan budaya. kawasan hutan? 2. Dampak konflik akibat tidak 2) Bagaimanakah dampak konflik akibat tidak berhasilnya penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Indonesia ? 3) Bagaimanakah model Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan dalam Data Primer (Wawancara & Observasi) Tokoh Samin di Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, PT.Semen Indonesia serta pihak yang berkait dengan penyelesaian sengketa. Data Sekunder UUD NRI Tahun 1945; UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. PP No. 54 tahun 2000 Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan berhasilnya penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Indonesia yaitu berdampak hukum, lingkungan, social dan budaya. 3. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat adat samin dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan adalah hybrid sytem atau alternatif penyelesaian sengketa perspektif pergerakan sami? lingkungan prismatic. Sumber: Data Primer & Sekunder, diolah penulis, 2019. 25 Saran Pemerintah : Mengganti PP No.54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan dengan PP Baru. DPR seyogyanya juga mengesahkan RUU Masyarakat Adat agar perlindungan hak Adat, hutan Adat, hak ulayat memiliki legitimasi dalam pelibatan masyarakat Adat di setiap keputusan lingkungan khususnya dalam penerapan prinsip free and prior informed consent (FPIC) Perusahaan Apabila belum dibentuk PP, DPRD Provinsi harus membuat Perda tentang penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan sistem pengawasan terpadu tingkat Provinsi dalam memitigasi sengketa lingkungan dan Perda tentang Perlindungan Masyarakat Adat untuk melindungi kepentingan masyarakat Adat. Sedangkan dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seyogyanya mengeluarkan surat edaran dalam memberikan layanan prima dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila terdapat sengketa lingkungan antara korporasi dengan masyarakat lokal dan juga memuat pengaturan integrasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan ke dalam system perijinan. Perusahaan : Perusahaan seyogyanya menguatkan manajemen resiko internal dan eksternal dalam bidang Risiko Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (Environment, Social & Governance/ESG) Masyarakat Memilih dengan hak pakai/sewa daripada harus menjualnya ke perusahaan agar terbangun pemanfaatan tanah yang optimal bagi para pihak.
26 1.7. Metode Penelitian 1) Jenis Penelitian Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum socio legal . Alasan memilih jenis penelitian sosial legal karena bertujuan untuk meneliti kesenjangan tentang apa yg seharusnya diatur dalam ketentuan hukum dengan pelaksananya. Penelitian sosio legal dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan untuk mencari fakta empiris tentang alternatif penyelesaian sengketa korporasi dengan pergerakan masyarakat samin dan menemukan model alternatif yang efektif dalam mewujudkan keadilan. 2) Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan peneliti dalam disertasi ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum diperlukan untuk mendeskripsikan dinamika yang timbul dari penyelesaian sengketa antara PT.Semen Indonesi dengan masyarakat lokal guna mencari alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Sedangkan pendekatan antropologi yang digunakan adalah semiotik. Pendekatan ini fokus pada pemahaman kebudayaan sesuai intepretasi peneliti untuk menjelaskan budaya hukum dalam alternatif penyelesaian lingkungan antara masyarakat sekitar pegunungan Kendeng dengan korporasi yang mempengaruhi perilaku hukum, sehingga dapat ditemukannya model alternatif penyelesaian yang sesuai dengan idiologi dan psikologi Masyarakat Samin. 3) Lokasi Penelitian Lokasi penelian yang dilakukan adalah di Jawa Tengah lebih khusus di kecamatan gunem yang merupakan objek permasalahan lingkungan dan di Kabupaten Blora serta Kabupaten Pati yang merupakan pergerakan terbesar masyarakat Adat Samin. Penentuan lokasi penelitian ini ditentukan karena di jawa tengah terdapat konflik antara PT.Semen Indonesia dengan warga masyarakat yang tidak kunjung selesai. Padahal penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan.
27 4) Jenis dan Sumber Data34 a. Data Primer Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pergerakan Masyarakat Adat Samin di Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, PT.Semen Indonesia serta pihak/instansi yang berkait dengan objek penelitian. b. Data Sekunder Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peraturan, putusan pengadilan, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, buku-buku teks, artikel internet, artikel media massa yang berkaitan dengan topik yang tengah diteliti. Untuk peraturan yang dimaksud dalam data sekunder yaitu terdiri dari: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872. c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. 34 Mukhtie Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitan Hukum Normatif & Empirirs, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156-159.
28 c. Data Tersier Data Tersier yang digunakan adalah berupa Kamus Hukum Indonesia (KHI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia. 5) Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan teknik wawancara dan studi dokumen. a. Wawancara Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe wawancara campuran. Hal ini tujuan untuk lebih fleksible dalam menggali keterangan dari narasumber untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Narasumber yang diwawancarai sebagai berikut : 1. Ketua atau yang mewakili dari YLBHI; 2. Ketua atau yang mewakili dari WALHI; 3. Ketua atau yang mewakili dari pergerakan masyarakat Adat Samin; 4. Kepala Desa atau pihak yang mewakili; 5. Pihak yang mewakili PT.Semen Indonesia; 6. Gubernur atau Pihak perwakilan dari Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah; 7. Ahli Hukum Lingkungan & ahli hukum Adat; 8. Pihak yang mewakili Pemerintah Pusat. b. Studi dokumen atau bahan pustaka Studi dokumen atau bahan pustaka yang digunakan adalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi dan dianalisis untuk menginterpretasi-kan hukum yang berlaku. 6) Analisis Data Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data dengan cara mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh
dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan dan buku-buku serta artikel-artikel ilmiah yang ada hubungannya dengan model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara korporasi dengan masyarakat lokal di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan samin, pendapat responden yang diperoleh dengan cara wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat perilaku hukum masyarakat Samin dengan konflik PT.Semen Gresik dan gejala sosial yang ditimbulkannya untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala konflik PT.Semen Indonesia dengan resistensi masyarakat lokal dalam pembangunan di kawasan hutan. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai peraturan perundang- undangan yang berkaitan mengenai model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara korporasi dengan masyarakat lokal di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan samin. Selanjutnya diinventarisasi dan di breakdown berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lalu dikonstruksikan model alternatif penyelesaian yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tersebut benar-benar sesuai dengan 29
30 pelaksanaan yang ada di lapangan. Disamping itu juga dilakukan verifikasi lapangan, maksudnya apa yang sudah diperoleh dari studi kepustakaan serta observasi yang ada di lapangan, disesuaikan dengan model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara korporasi dengan masyarakat lokal di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan samin, sehingga semakin detail dan jelas landasan pengaturan penyelenggaraan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan pembinaan disiplin PNS demi kepastian hukum yang memadai bagi masyarakat dan Pemerintah. 1. Pengumpulan data Pengumpulan data adalah suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan. 2. Reduksi data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan menmanajemen data-data yang telah direduksi yang kemudian memberikan interpretasi yang lebih spesifik tentang hasil pengamatan. 3. Penyajian data
31 Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 4. Kesimpulan atau verifikasi data Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut. Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lain. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Oleh karena data yang terkumpul banyak, maka diadakan tahap reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan penyajian data. Apabila ketiga tahap tersebut telah selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. Gambar 1.2. Komponen-komponen Analisis Data: Model interaktif35 Pengumpulan data Penyajian data Kesimpulan - Kesimpulan Reduksi Data Penafsiran/Verifikasi 35 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 20.
32 Dari bagan diatas dapat dijelaskan yaitu pertama, setelah mengamati fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian data yang muncul berwujud kata-kata yang telah dikumpulkan dengan aneka cara (Observasi, wawancara,intisari dokumen atau pita rekaman) kemudian di proses baik dengan pencatatan, penyuntingan atau alih-tulis ke dalam teks yeng diperluas.Dan alur penting yang selanjutya reduksi data yaitu data yang sudah dikumpulkan kemudian direduksi maksudnya data tersebut dipilah-pilah oleh peneliti tentang bagian data mana yang dibuang, dikurangi atau bahkan dikembangkan. Sebenarnya bahkan data sebelum benar-benar terkumpul, antisipasi tentang adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitian mmutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulam- kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dari pengumpulan data dan reduksi data tersebut kemdian disajikanlah data yaitu kumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data tersebut bias dalam bentuk matriks, grafik, jaringan atau bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah diraih dan dipahami. Dan kegiatan analisis yag terakhir adalah menarik
kesimpulan dan verifikasi. Jadi penarikan kesimpulan disini adalah rangkaian kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan kesimpulan-kesimpulan penelitian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam pandangan penulis tentang rangkaian analisis pada bagan diatas merupakan suatu siklus yang interaktif yang dimana peneliti harus bergerak dalam setiap bagian rangkaian bagan tersebut dan fokus terhadap proses penelitian karena siklus itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. 33
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL 2.1 Kerangka Teoritik dan Konseptual 2.1.1 Kerangka Teoritik Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori- teori terpilih yang digunaka sebagai pisau analisis atas permasalahan yang dikaji. Penentuan pilihan atas teori-teori yang digunakan, dilakukan dalam kajian pra penelitian yang dilakukan atas pertimbangan promotor dan kopromotor. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam disertasi ini antara lain : 1. Teori Sistem Hukum Teori system hukum Lawrence M.Friedment ini digunakan untuk bisa menjelaskan system hukum di Indonesia dari struktur, substansi dan budaya hukumnya dan memberikan evaluasi kritis dalam membuat model yang efektif dalam membuat model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan. Teori system ini adalah grand teori yang bisa membantu penulis untuk memetakan masalah dan melihat dalam perspektif yang lebih luas dan mendalam. Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Sistem tidak menghendaki adanya konflik unsur-unsur yang ada didalamnya, apabila terjadi konflik maka segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem adalah : 36 a) Sistem berorientasi kepada tujuan (purposive behaviour the system is objective oriented); b) Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian- bagiannya (wholism the whole is more than the sum all the parts); 36 Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum - Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 39-40. 34
c) Suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (openes the system interact with a larger system, namely its environment); d) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformation the working of the parts creates something of values); e) Masing-masing bagian harus cocok satu sama (interrelatedness the various parts must fix together); f) Adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem (mekanisme kontrol) (control mechanism there is an unifying force that olds the system together). Sistem hukum menurut Harold J. Berman, diartikan sebagai keseluruhan aturan dan prosedur spesifik, yang karena itu dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain umumnya, dan kemudian daripada itu secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas profesional guna melakukan kontrol terhadap proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.37 Hukum selalu ada hubungannya dengan manusia, hukum ada karena manusia yang hidup bermasyarakat dan sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum.38 Lawrence M. Friedman dalam teori legal system yang termuat dalam buku Achmad Ali, menyatakan bahwa hukum merupakan gabungan antara tiga komponen39 yang diantaranya meliputi : 1. Komponen struktur hukum (legal structure), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem 37 Teguh Prasetyo, op. cit. hlm. 41. 38 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 12. 39 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 30. 35 lain itu
hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan- bahan hukum secara teratur; 2. Komponen substantif hukum (legal substance), sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan- keputusan yang digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur; 3. Komponen kultur hukum (legal culture), terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur (budaya) hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers, judges dan external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Tiga komponen legal system tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkretisasi pemberlakuan suatu sistem hukum. Berfungsinya suatu penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum, sebagai berikut : 1. Unsur hukum materi perundang-undangan sebagai salah satu substansi hukum; 2. Penegakan hukum dalam struktur dan kesadaran hukum; dan 3. Karakter masyarakat dalam budaya hukum. Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku dengan berskala hukum primer yang menentukan tingkah laku masyarakat dan hukum sekunder yang menentukan pemberlakuan dan pelaksanaan tingkah laku dalam hukum primer. Struktur hukum sebagai pondasi dasar sistem hukum merupakan kerangka elemen nyata dari sistem hukum. Sementara budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum mengacu pada bagian- bagian yang ada pada kultur umum, Adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial 36
37 menuju atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai pengikat sistem, serta menentukan tempat dari sistem hukum di tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.40 Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa sistem hukum mengemban empat fungsi41, yaitu : 1. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (social control) yang mengatur perilaku; 2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (dispute settlement); 3. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai social engineering function; 4. Hukum sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemelihara status quo yang tidak menginginkan perubahan. Mengenal hukum sebagai sistem harus mencermati kesesuaiannya terhadap asas-asas hukum (principle of legality) sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller diantaranya42, : 1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan yang bersifat ad hoc; 2. Peraturan yang telah dibuat harus diumumkan; 3. Peraturan tidak boleh berlaku surut; 4. Peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti; 5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7. Peraturan tidak boleh berubah-ubah; 8. Harus ada kecocokan antara yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. 40 Ibid,. hlm. 104. 41 Teguh Prasetyo, op. cit. hlm. 41. 42 Ibid,. hlm. 41.
Eksistensi legal system dan hukum Islam di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat menarik. Legal system banyak digunakan sebagai acuan utama tata laksana hukum di Indonesia secara legal formal, akan tetapi belum dapat mewujudkan sosial kontrol dan rekayasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Teori Tujuan Hukum Teori tujuan hukum ini digunakan untuk bisa mengoptimalkan system alat control hukum untuk dapat bisa memberikan manfaat di masyarakat khususnya dalam menghadapi sengketa lingkungan. Teori tujuan hukum juga dapat menjadi alat analisis dalam memberikan arah pembangunan hukum yang tidak hanya mengedepankan kepastian akan tetapi mengesampingkan kemanfaatan padahal tujuan hukum agar bisa mencapai keadilan harus diterapkan secara simultan. Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yang pertama adalah keadilan hukum, kedua adalah kemanfaatan hukum dan yang ketiga adalah kepastian Hukum. 43 1) Keadilan Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.44 43 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123. 44 Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 81. 38
Suteki45 menjabarkan perbedaan antara keadilan sosial dan keadilan individual, sebagai berikut: keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntutpun jelas, "perlakukanlah setiap orang secara adil". Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Istilah keadilan dalam Pancasila secara eksplisit termaktub dalam sila ke-5 yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Inti isi "keadilan sosial" pada prinsip kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.46 Terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan seluruh rakyat Indonesia dilandasi oleh nilai keadilan itu sendiri.47 Yudi Latif dalam bukunya "Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila" menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum harus dapat mewujudkan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan); mengembangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; memfasilitasi 45 Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, Thafa Media, Bantul, 2013, hlm. 249. 46 Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, Jurnal Paradigma, Volume 18, Nomor 1, 2014, hlm. 25. 47 Noor Ms Bakri, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 137. 39
akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan mendukung partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.48 Lebih lanjut ia menegaskan bahwa yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.49 2) Kemanfaatan Pandangan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan meanstream ekonomi Indonesia yang cenderung positivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum. Paradigma hukum progresif sangat menolak meanstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik 48 Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 585. 49 Ibid,. 40
orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan50. Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi51secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.52 Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.53 Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogikan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa 50 Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2005, hlm. 186. 51 Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 3-4. 52 Sudjiono Sastroatmojo, loc. cit. 53 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 140. 41
42 undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi victim akibat dari aturan tersebut.54 Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu55. Terakhir, dalam suatu tulisan Satjipto Rahardjo mengungkapkan sebagai berikut : 56 "Hukum Progresif dan Ilmu Hukum Pogresif barangkali tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (distict type and a finite scheme), melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam status quo, sehingga menjadi mandek (stagnant). Hukum progresif selalu ingin setia pada asas besar, "hukum adalah untuk manusia". Hukum progresif bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk yang selalu terus menerus memperingatkan, hukum merobohkan, mengganti, membebaskan hukum yang mandek, karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah". itu harus Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa 54 Ibid,. 55 Ibid,. hlm. 143. 56 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing Yogyakarta, 2009, hlm. 84-85. Secara garis besar, gagasan hukum progresif merefleksikan pertarungan keyakinan yang ada dalam diri beliau, di tengah serbuan dogmatis terhadap cara berhukum Indonesia, ditambah dengan diamnya kaum intelektual terhadap situsi ini. Karena itulah beliau menyuarakan gagasannya. Lihat dalam Anthon. F. Susanto, "Satjipto Rahardjo, Dari DNA Hukum Progresif Menuju Ruang Ontologism yang Reduksionis" dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif., hlm. 111.
sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.57 3) Kepastian Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.58 Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.59 Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 57 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 146. 58 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8. 59 Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial, Volume 7, Nomor 3, 2014, hlm. 240. 43
44 menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.60 Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang- undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.61 Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.62 Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah- ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan 60 Yance Arizona, 2008, Apa Itu Kepastian Hukum? (online), (25 Maret 2021). 61 Amgasussari Anugrahni Sangalang, 2012, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum kepastian-dalam-hukum/, (25 Maret 2021). (online), 62 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.
dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.63 Harry C. Bredemeier mempunyai salah satu teori yang menyatakan menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pengintegrasi (penghubungan), dan sarana untuk memperlancar integrasi sosial. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sistem sosial Talcot Parsons, yang mengatakan bahwa sistem sosial terurai dalam sub sistem-sub sistem.64 Talcot Parsons dengan teori struktural fungsional yang dimulai dengan empat fungsi penting sistem tindakan, yaitu adaptation (adaptasi), goal attainment (pencapaian tujuan), integration (integrasi), dan latency (pemeliharaan pola).65 Teori ini dikenal dengan teori sibernetika. Teori sibernetika dicetuskan pertama kali oleh Talcott Parsons, dimana dalam teorinya Parsons menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian- bagian (sub-sub) yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Parson berpandangan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem secara fungsional yang terintegrasi dalam bentuk equilibrium. Meski integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna, namun secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak kepada harmoni yang bersifat dinamis. Secara lebih spesifik teori ini menyebutkan bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai macam sub sistem, dimana antara sub sistem satu dengan sub sistem lainya saling berkaitan dan saling 63 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20. 64 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 143-148. 65 Lihat George Ritzer, Sociological Theory, The McGraw-Hill Companies.Inc., New York, 1996, hlm. 241. 45
46 mempengaruhi satu sama lain. Sub sistem sebagaimana dimaksud meliputi sub sistem antara lain adalah, sub sistem budaya, sub sistem sosial, sub sistem politik dan sub sistem ekonomi, atau yang populer dikenal dengan istilah AGIL.66 Yang diperlukan dalam teori tindakan adalah suatu adaptasi aktif, bukan pasif. Teori ini menuntut adanya transformasi lingkungan secara aktif melawan kemandekan, untuk merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya manusiawi menghasilkan keseimbangan yang kompleks antara faktor-faktor yang menghalangi dan memperlancar perubahan evolusioner.67 Bredemeier mengembangkan teori Parsons dan menekankan fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi dan memperlancar interaksi sosial di dalam masyarakat didasarkan pendapat bahwa keserasian antara warga masayarakat dengan norma yang mengaturnya menciptakan keserasian dalam hubungan di dalam masyarakat yang bersangkutan. 68 Teori Sibernetika Talcott Parsons yang mengemukakan teori mengenai masyarakat yang bersifat menyeluruh dengan bertitik tolak pada tindakan-tindakan individu dengan segala keterkaitannya yang luas di dalam masyarakat. Menurut Talcott Parsons69 tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi sebagai tingkah laku yang mempunyai arti sosiologis. Tingkah laku individu itu selalu dapat diberi tempat dalam suatu hubungan sosial tertentu, yang berarti bahwa tingkah laku itu merupakan tindakan yang berstruktur. Selanjutnya Talcott Parson dalam teori sistemnya mengemukakan bahwa sistem sosial yang luas ini terdiri dari sub- 66 Jacek Tittenbrun, Talcott Parsons" Economic Sociology, International Letters of 20-40, Volume Social and Humanistic Sciences, 13, 2014, hlm. 67 HA. Cubbon dan Talcott Parsons, dalam Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 298. 68 Harry C. Bredemeier, Law as an Integrative Machanism, (dalam Law and Society), Martin Robertson, Oxford, 1979. Lihat, Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 128. 69 Lihat Talcott Parsons dalam Ronny Hanitijo Soemitro, Perpektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV. Agung, Semarang, 1989, hlm. 30. Lihat juga dalam Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 62.
sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang budaya, sosial, kepribadian dan organisme kelakuan. Tindakan-tindakan manusia di dalam masyarakat ini dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing- masing bersifat fisik yaitu lingkungan fisik- organik (phisic-organic environment) dan yang bersifat ideal yang disebut realitas tertinggi (the ultimate reality environment). Di antara kedua lingkungan dasar tersebut terdapat sub sistem yang merupakan suatu kesatuan hierarki yaitu sub sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola; sub sistem sosial dengan fungsi integrasi; sub sistem politik dengan fungsi mengejar tujuan dan sub sistem ekonomi dengan fungsi melakukan adaptasi. Tabel 2.1 Hubungan Sibernetika Sumber: Data Sekunder, diolah penulis, 2019.70 Bagan Talcott Parsons juga menunjukkan hubungan yang dinamakan hubungan sibernetika. Hubungan sibernetika antara sub sistem-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan informasi rendah. Sebaliknya juga terjadi arus dari sub sistem dengan tingkat informasi rendah, yang dalam hal ini dikondisikan oleh sub sistem yang memiliki tingkat energi lebih tinggi. Kerangka sub sistem-sub sistem tersebut, hukum dapat masuk ke 70 Jacek Tittenbrun, Talcott Parsons" Economic Sociology, International Letters of dari Volume Social diakses pada 2019. and Humanistic Sciences, 13, 2014, diakses 47
48 dalam sub sistem budaya dan dapat masuk ke dalam sub sistem sosial. Sebagai sub sistem budaya, hukum mempertahankan pola, nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku-tingkah laku individu. Sebagai sub sistem sosial, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Sebagai sub sistem yang paling dekat dengan lingkungan fisik organik, sub sistem ekonomi melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio-fisik. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh sub sistem ekonomi ini, masyarakat tidak dapat mempertahankan hidupnya di tengah perubahan lingkungannya. Hukum sebagai hasil akal budi manusia pada hakikatnya mengandung berbagai nilai etika dan moral yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersifat dinamis. Jadi hukum yang dinamis selalu mampu memberikan jalan keluar apabila terjadi benturan hukum atau ketidakpastian yang berlanjut. Hukum yang dinamis selalu dapat memberikan jalan keluar dan solusi apabila ada perselisihan dan sengketa, terutama terhadap kebutuhan masyarakat yang menyangkut nilai71. Bredemeier menempatkan pengadilan sebagai pusat kegiatan kerja hukum. Hukum menerima asupan (input) dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk diolah menjadi keluaran (output) yang dikembalikan kepada masyarakat. Apabila institusi hukum hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasi, maka ia harus diterima, diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.72 71 Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang, 2009, hlm. 79-80. 72 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 144-145.
2. 3. Teori Perilaku Hukum Teori perilaku yang digunakan adalah teori dari Donald Black yang mendefinisikan bahwa hukum ini digunakan untuk bisa melihat dengan jelas bagaimana budaya hukum di Indonesia serta karakteristik hukum apabila bersinggungan dengan kekuasaan, ekonomi dan perbedaan kepentingan. Teori ini mampu menjelaskan hubungan kepentingan dalam hukum apabila berinteraksi di masyarakat dan teori ini bisa memberikan gambaran dengan jelas perilaku hukum di Indonesia untuk bisa memberikan solusi agar kesenjangan hukum di masyarakat itu dapat diminimalisir. Wacana teoritis yang komprehensif mengenai hukum dan masyarakat masih terbatas, akan tetapi dalam keterbatasan itu terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan proposisi empiris mengenai hukum dalam masyarakat, yang agaknya saling melengkapi satu sama lain. Diantara para ahli yang concern terhadap hukum dan masyarakat, adalah; Donald Black. Dalam bukunya yang berjudul "The Behavior of Law", Donald Black berusaha menguraikan teori-teori mengenai hukum yang dapat menjelaskan hukum dalam perspektif lintas nasional, maupun yang berlaku bagi pribadi-pribadi dalam berbagai masyarakat. Dalam bukunya Donald Black mengklasifikasikan model hukum menjadi dua, yaitu Jurisprudentie model dan Sociological model. Jurusprudentie diartikan sebagai Law is governmental social control,73 artinya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, yang mempergunakan legislasi, litigasi dan ajudikasi. Sedangkan dalam kajian Sociological Donald Black menjelaskan bahwa perilaku hukum juga dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya, seperti sopan santun, Adat istiAdat dan birokrasi, sehingga dengan pendekatan sosiologisnya Black menyatakan Law is a quantitative variable. Perilaku menurut Donald Black: Behavior is the variable aspect of reality. Everything behaves, living or not, whether molecules, organisms, planets, or 73 Donald Black, The Behavior of Law, Academic Press, New York, 1976, hlm. 49
50 personalities. This applies to social life as well, to families, organizations, and cities, to friendship, conversation, goverment, and revolution. Social life behave. It is possible to speak of the behavior of art or ideas, the behavior of music, literature, medicine, or science. (Artinya : Perilaku adalah aspek variabel dari realitas. Semuanya berperilaku, hidup atau tidak, apakah molekul, organisme, planet, atau kepribadian. Ini juga berlaku untuk kehidupan sosial, untuk keluarga, organisasi, dan kota, untuk persahabatan, percakapan, pemerintahan, dan revolusi. Kehidupan sosial berperilaku. Adalah mungkin untuk berbicara tentang perilaku seni atau ide, perilaku musik, sastra, kedokteran, atau sains).74 Kehidupan sosial mempunyai beberapa aspek, termasuk stratifikasi, morfologi, budaya, organisasi dan kontrol sosial. 75 Dalam hal ini dijelaskan tentang karakteristik prilaku hukum sebagai berikut : 4) Stratifikasi Dalam buku "The Behavior of Law" Donald Black menjelaskan, "Stratification is the vertical aspect of social life, or any uneven distribution of the conditions of existence, such as food, access to land or water, and money" (Artinya : Stratifikasi adalah aspek vertikal dari kehidupan sosial, atau distribusi yang tidak merata dari kondisi keberadaan, seperti makanan, akses ke tanah atau air, dan uang).76 Stratifikasi sendiri mempunyai beberapa aspek diantaranya, yaitu: a. Quantity of stratification Dalam hal ini, Black menganggap hukum sebagai suatu variabel kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan, penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi, dan penghukuman di dalam situasi sosial tertentu. 77 Kemudian Black menyatakan law varies directly with stratifikasi, artinya hukum bervariasi dengan 74 Ibid,. hlm. 1. 75 Ibid,. 76 Ibid,. 77 Ibid,. hlm. 3.
stratifikasi, stratifikasi adalah perbedaan secara vertikal dalam kelas sosial yang mempengaruhi hukum. Stratifikasi juga menjelaskan hukum, itu adalah kuantitas sebaik dari gayanya. Itu telah lama diakui, contohnya, bahwa orang kaya mempunyai keuntungan hukum: 78 "The Universal spirit of Laws, in all countries, is to favor the strong in opposition to the weak, and to assit those who have possessions against those who have none. This inconveniency is inevitable, and without exception" (Artinya : "Semangat Hukum Universal, di semua negara, adalah untuk mendukung yang kuat melawan yang lemah, dan membantu mereka yang tidak memiliki memilikinya. Ketidaknyamanan ini tidak bisa dihindari, dan tanpa kecuali"). harta melawan mereka yang b. Vertical Location Law varies directly with rank, people who are better off materially have more law, then as individuals, groups, communities, or societies (Artinya : Hukum bervariasi secara langsung dengan pangkat, orang yang lebih kaya secara materi memiliki lebih banyak hukum, kemudian sebagai individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat ) 79. Dalam hal ini, Black ingin menyampaikan bahwa ada jarak vertikal yang sangat rigrid dan tidak ada mobilitas sosial yang membuat masyarakat bawah tetap dalam posisinya dan masyarakat atas tetap diposisinya. c. Vertical Direction Dalam bahasan arah vertikal ini Black mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 1) Downward law is greater than upward law, dalam pernyataannya ini Black menjelaskan bahwa hukum ke bawah lebih besar dari hukum ke atas. 78 Ibid,. hlm. 12. 79 Ibid,. hlm. 20-21. 51
52 2) Upward law varies inversely with vertical distance, dalam pernyataannya ini Black menjelaskan bahwa hukum lebih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 5) Morfologi Menurut Donald Blak, "Morfology is the horizontal aspect, or the distribution of people in relation to each other, including their devition of labor, integration, and intimacy".80 Morfologi adalah horizontal aspek dari kehidupan sosial, membagi hubungan orang dari satu dengan yang lain, termasuk pembagian dari ketenaga kerjaan, hubungan interaksi, keintiman, kesatuan. Bervariasi melewati pengaturan dari setiap jenis, apakah masyarakat, komunitas, lingkungan, atau organisasi, tempat publik, pernikahan atau teman dekat. 81 Morfologi variabel menjelaskan banyak pola/bentuk dari kehidupan sosial. Misalnya, bentuk evolusi sosial, seperti keluarga, pertumbuhan pemerintah, keanekaragaman kehidupan budaya. Diferensiasi juga menjelaskan aspek dari stratifikasi, agama, kekerasan, dan organisasi. Morfologi juga menjelaskan tentang kuantitas dan gaya dari hukum. Strategi dari menjelaskan penerapan untuk evolusi hukum dalam peradilan. Dan itu mungkin untuk menjelaskan hukum dan kelangsungan dari hukum itu sendiri dalam hubungan kepada pusat kehidupan sosial. 82 Kesimpulan dari pembahasan morfologi ini yaitu menimbulkan prilaku differentiation varies across groups. Diferensiasi dalam setiap kelompok digolongan secara horizontal diantara manusia. Diferensiasi beraneka ragam jenisnya, dari masyarakat ke organisasi, keluarga, sahabat. 83 Termasuk didalamnya juga terdapat perbedaan diantara sesama dalam dunia bisnis dan perbedaan tempat. 80 Ibid,. 81 Ibid,. hlm. 37. 82 Ibid,. 83 Ibid,.
53 6) Budaya Budaya adalah simbolik aspek, seperti agama, dekorasi, dan cerita rakyat. Dalam kajian ini Donald Black dalam mengkaji prilaku hukum dalam budaya menyimpulkan law varies directly with culture, yang didalamnya mengartikan dimana ada budaya disana ada hukum. Kemudian Donald Black dalam hal ini mengklasifikasikan prilaku budaya menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) Culture Direction Arah Budaya atau Cultur Direction, yaitu Hukum lebih dekat dengan budaya yang modern daripada yang sedikit. 2) Culture Location Law varies directly with conventionality, hukum lebih proaktif pada masyarakat yang terus mengikuti budaya yang banyak diikuti oleh masyarakat lain. Law is greater in a direction toward less conventionality than toward more conventionality. 3) Culture Distance Dalam menjelaskan jarak Budaya atau Culture Distance, Donald Black mengatakan "the relationship between law and cultural distance is curvilinier". Curvalinier ini akan mengakibatkan ketimpangan budaya (cultural lag) dan guncangan budaya (cultural shock). Cultural Lag merupakan suatu kondisi ini yang terjadi manakala unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan, salah satu unsur kebudayaan berkembang sangat cepat sedangkan unsur lainnya mengalami ketertinggalan. Sedangkan cultural shock dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. 7) Organisasi Organisasi adalah korporasi aspek, atau kapasitas dari tindakan kolektif. Semakain banyak organisasi semakin kelompok masyarakat itu terorganisir dibandingkan tanpa organisasi. Dalam
kajian ini Donald Black menyimpulkan, organisasi merupakan aspek sosial yang bisa dihitung. Kemudian menyatakan bahwa law varies directly with organization, artinya orang yang berkelompok selalu menang dibandingkan individu dihadapan hukum, "an organization bringing a lawsuit against another is more likely to win than an individual bringing a lawsuit against another individu" (Artinya : sebuah organisasi yang mengajukan gugatan terhadap orang lain lebih mungkin menang daripada individu yang mengajukan gugatan terhadap orang lain). Pada saat yang sama, arah hukum dalam prilaku organisasi yaitu "Law is greater in a direction toward less organization than toward more organization" (Artinya : Hukum lebih besar ke arah organisasi yang lebih sedikit daripada ke arah organisasi yang lebih banyak). Dampak dari pernyataan ini mengindikasikan organization/group is more likely to bring a lawsuit against an individual. In a direction toward less organization, law varies directly with orgnization distance. But, In a direction toward more organization, law varies inversely with organization.(Artinya : organisasi/kelompok lebih mungkin untuk mengajukan gugatan terhadap individu. Dalam arah menuju organisasi yang lebih sedikit, hukum bervariasi secara langsung dengan organisasi. Tetapi, ke arah organisasi yang lebih banyak, hukum berbanding terbalik dengan organisasi). 8) Kontrol Sosial Menurut Donald Black : "Social control is normative aspect of social life. It defines and responds to deviant behavior, specifying what ought to be: What is right or wrong, what is a violation, obligation, abnormality, or distruption. Law is social control, and it is found wherever and whenever people hold each other to standards, explicity or implicity, consciously or not: on the street, in prison, at home, workplace, organization, friendship or other relationship"(Artinya : Kontrol sosial merupakan aspek normatif Ini mendefinisikan dan menanggapi perilaku menyimpang, menentukan apa yang seharusnya: Apa yang benar atau dalam kehidupan bermasyarakat. 54 jarak
salah, apa yang merupakan pelanggaran, kewajiban, kelainan, atau gangguan. Hukum adalah kontrol sosial, dan ditemukan di mana pun dan kapan pun orang saling berpegang teguh pada standar, eksplisit atau implisit, sadar atau tidak: di jalan, di penjara, di rumah, tempat kerja, atau hubungan lainnya). 84 organisasi, persahabatan, Kontrol sosial ini dapat menjelaskan perilaku menyimpang individu, kelompok (organisasi) satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku. Black menjelaskan tentang kuantitas, arah dan gaya hukum yang dihubungkan dengan lima variabel kehidupan sosial yang dapat diukur, seperti; stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial. Stratifikasi dalam arti perbedaan kekayaan, dapat diukur dengan cara meneliti perbedaan kekayaan dan perbedaan tingkat mobilitas sosial. Morfologi, yang mencakup aspek kehidupan sosial dapat diukur dengan diferensiasi sosial atau tingkat ketergantungan, misalnya luasnya pembagian kerja dalam masyarakat. Kebudayaan akan dapat diukur atas dasar volumenya, taraf kompleksitas, berproses dalam masa tertentu. Organisasi akan dapat diukur atas dasar taraf sentralisasi administrasi gerak kolektif di bidang-bidang politik dan ekonomi. 85 Pada resolusi konflik hal ini menjadi konsep untuk membuat perbedaan kelas meraka terminimalisir sehingga terdapat posisi tawar yang seimbang. Kontrol sosial membuat interaksi lebih terjaga dan terlindungi dari maksud yang buruk terhadap mitigasi lingkungan dan bisa melakukan penindakan agar perusahaan lebih hari-hati dan bertanggungjawab pada masyarkat lokal beserta lingkungan hidup yang ada disekelilingnya dalam memanfaatkan untuk pembangunan usaha mereka. 84 Ibid,. hlm. 105. 85 Ibid,. hlm. 4-7. 55
56 4. Teori Penyelesaian Sengketa dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin Teori Penyelesaian Sengketa dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ini digunakan karena sangat relevan dalam mendeskripsikan fenomena konflik yang terjadi antara masyarakat lokal pegunungan kendeng di kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan perusahaan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu teori ini bisa menjelaskan faktor pemicu konflik dan alternatif solusinya (resolusi konflik) untuk bisa mendapatkan hasil evaluasi yang komprehensif dengan begitu skema alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal di Indonesia bisa dianalisis untuk mendapatkan manfaat yang optimal dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak- pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).86 1. Macam-macam konflik berdasarkan hubungan antara tujuan dan tingkah laku :87 a. Kondisi tanpa konflik (No Conflict) Menurut padangan orang pada umumnya, mungkin bahwa konfisi tanpa konflik merupakan kondisi yang diinginkan. Namun demikian, kelompok atau masyarakat yang damai, jika ingin bertahan lama, maka harus hidup dinamis, menyatukan 86 Pruitt G, Dean dan Rubin Z Jeffrey, Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hlm. 56. 87 M. Mukhsin Jamil, dkk., Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik, WMC IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2007, hlm. 10.
konflik tingkah laku dan tujuan, serta menyelesaikannya secara kreatif. b. Konflik laten (Latent conflict) Konflik laten adalah konflik yang berada di bawah permukaan. Konflik jenis ini perlu dibawa ke permukaan sebelum dapat diselesaikan secara efektif. c. Konflik terbuka (Open Conflict) Konflik ini mengakar secara dalam serta sangat terlihat jelas, dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang mengakar serta efek yang terlihat. d. Konflik permukaan (Surface conflict) Konflik jenis ini memiliki akar yang tidak dalam atau tidak mengakar. Mungkin pula bahwa konflik permukaan ini muncul karena kesalahan pemahaaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi. 2. Faktor Penyebab Konflik : Konflik bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Berbagai faktor penyebab tersebut dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:88 1. Triggers (Pemicu), peristiwa yang memicu sebuah konflik, namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri. 2. Pivotal factors or root causes (faktor inti atau penyebab dasar), terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik. 3. Mobilizing factors (faktor yang memobilisasi), masalah- masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan. 4. Aggravating factors (faktor yang memperburuk), faktor yang memberikan tambahan pada mobilizing factors dan pivotal factors, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri. 88 Ibid,. hlm. 10. 57
58 3. Metode Penyelesaian Konflik Menurut Pruitt dan Rubin definisi konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (pervceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Melalui definisi ini konflik dapat berbeda dalam hal kompleksitas dan kepentingannya. Konflik dapat terjadi antarpribadi, antarkelompok, antarkomunitas maupun internasional dan konflik tersebut jelas tidak sama penyebabnya. Dibutuhkan analisis penyelesaian konflik yang tepat agar tercipta perdamaian. Pruitt dan Rubin menganalisis 5 strategi untuk menyelesaikan konflik, antara lain:89 a. Contending (bertanding), segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemampuan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain, pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya. b. Problem solving (pemecahan masalah), meliputi usaha mengidentifikasikan masalah dan mengembangkan serta mengarah pada solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini berusaha mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain. c. Yielding (mengalah), pihak yang menerapkan strategi ini menurunkan aspirasinya sediri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Memang menciptakan solusi, tetapi bukan solusi yang berkualitas tinggi. d. Inaction (diam), tidak melakukan apa-apa. Strategi ini biasanya ditempuh untuk mencermati perkembangan lebih lanjut, merupakan tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi. e. Withdrawing (menarik diri), pihak yang memilih strategi ini memilih untuk meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik 89 Pruitt G, Dean, dan Rubin Z Jeffrey, op.cit. hlm. 70.
59 maupun psikologis secara parmanen. Withdrawing dapat pula mempunyai konotasi pemaksaan yang jauh lebih dalam, dimana situasi ketidak pastian sengaja diciptakan sehingga pihak yang lai tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya dan diharapkan akan mengalah. Berikut ini adalah beberapa jenis metode pemecahan atau penyelesian knflik konflik :90 1. Pencegahan konflik (conflict prevention) 2. Penanganan konflik (conflict settlement), upaya mengakhiri tingkah laku kekerasan dengan mencapai kesepakatan perdamaian. 3. Manajemen konflik (conflict management), bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif pada pihak-pihak yang terlibat 4. Resolusi konflik (conflict resolution), yaitu membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelompok yang saling bertikai 5. Transformasi konflik (conflict transformation), membahas sumber politik dan sosial yang lebih luas dari suau konflik dan mencoba untuk mentransformasikan energi negatif peperangan menjadi perubahan sosial dan politik yang bersifat positif. Dari kelima strategi yang diaturkan oleh Pruit dan Rubin, tidak pernah hanya menggunakan satu strategi, tetapi selalu mengkombinasikan dari beberapa strategi. Selain itu, dalam proses resolusi konflik juga diperlakukan kemampuan untuk mencari resolusi konflik secara konstruktif. Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa 90 M. Mukhsin Jamil, dkk., loc. cit.
60 atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi jenis-jenis sengketa, faktor penyebab timbulnya sengketa, dan strategi dalam penyelesaian sengketa. Kategori sengketa adalah penggolongan jenis-jenis sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti sengketa hak atas tanah, sengketa saham, sengketa perkawinan, dan lainnya. Strategi dalam penyelesaian sengketa adalah upaya untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul di antara para pihak, seperti dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya. Penerapan proses penyelesaian sengketa yang umumnya dilakukan dengan perundingan, aspek- aspek manusiawi harus diikutsertakan, karena hal ini dapat memperlancar perundingan.91 Disimpulkan proses perundingan bagi tercapainya sebuah persetujuan dapat saja menghasilkan komitmen bersama untuk menciptakan hasil akhir yang disetujui dan memuaskan semua pihak. Rangkaian pertemuan yang menciptakan suasana paling percaya, saling memahami, saling hormat, dan bersahabat dapat mendorong para pihak untuk memperhatikan kepentingan pihak lain, sehingga semua berjalan mulus dan efisien. 4. Resolusi Konflik Resolusi konflik atau dalam bahasa inggris disebut conflict resolution memiliki pengertian yang berbedabeda. Resolusi dalam Webster dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan.92 Sedangkan Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai 91 Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, Getting Yes: Teknik berunding Menuju Kesepakatan Tanpa Memaksakan Kehendak, Terjemahan oleh Daniel Haryono dan Gloria Situmorang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 21. 92 Stewart Levine, Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration), Berrett Koehler Publishers Inc, San Fransisco, 1998, hlm. 3.
61 sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together).93 Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok- kelompok yang berseteru. Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara- cara yang lebih demokratis dan kontruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh diri mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya. Resolusi konflik merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat- sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Dengan kata lain, resolusi konflik dapat diartikan sebagai penyelesaian konflik atau upaya penangan suatu konflik. Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita dapat mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar, sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaikan konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasikan isu-isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik. 93 Deutsch Morton and Peter T. Coleman, The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice, Jossey-Bass Publisher, San Fransisco, 2006, hlm. 197.
62 2.1.2 Kerangka Konseptual 1. Model (pengertian atau istilah) Kamus besar bahasa Indonesia model memiliki dua arti yang pertama bermakna rancangan atau buram surat dan yang kedua bermakna ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkreat.94 Model adalah cara untuk merepresentasikan pola hubungan yang diperoleh dari perilaku manusia95.Selain itu beberapa ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi model, diantaranya yaitu menurut Sagala model sebagai hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan yang meliputi prinsip, hukum, dan teori. Model dapat diperoleh melalui fakta, peristiwa, pengalaman, generalisasi, dan berpikir abstrak. Menguasai suatu model sesorang harus mampu membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain, peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Sedangkan model hukum, merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum; berisi tentang budaya hukum yang dianutnya (tertulis, tidak tertulis, atau kombinatif), berisi formulasi nilai hukum (modelsi filosofis) yang dianutnya, dan mengenai proses pembentukan, penetapan, pengembangan dan pembangunan hukum yang hendak dilaksanakannya.96 2. Sejarah Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia ADR (Alternative Disput Resolution) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah semenjak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan budaya. Berbagai fakta telah mewujudkan bahwa pada dasarnya mediasi, konsiliasi, dan negosiasi bukan merupakan suatau metode yang asing dalam upaya menyelesaikan 94 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 784. 95 diakses pada juli 2022 96 Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 104.
63 sengketa di tengah masyarakat. Konteks pendekatan dan caranya berbeda dengan budaya hukum (legal culture) setempat. Pengerian Legal Culture dimaksud adalah: "People"s attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas and expectacions. In other words, it is that part of general culture which concerns the legal system". Seperti masyarakat cina tradisional secara sadar, mereka menerima ikatan-ikatan moral lebih dikarenakan pengaruh sanksi sosial daripada karenaa dipaksakan oleh hukum.97 Sejarah gerakan ADR dimulai pada tahun 1976 ketua Mahkamah Agung Warren Burger memperoleh ide ini pada suatu konverensi di Saint Paul, Minnessota Amerika Serikat. Ide ini disambut hangat oleh kaum akademisi, praktisi, dan masyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana pada saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan kaum akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di Pengadilan. Akhirnya ABA (American Bar Assosiation) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komite ADR pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika dan pada sekolah ekonomi.98 Dengan demikian proses litigasi merupakan pilihan terakhir menyelesaikan sengketa, sebelumnya dilakukan dengan perundingan dengan para pihak yang bersengketa. Bagi kalangan masyarakat barat yang "Litigious Minded" (sedikit-dikit berperkara) model ADR ini merupakan inovasi baru. Berbeda dengan masyarakat timur, pendekatan dengan ADR adalah sebuah model yang dianggap bagian yang sudah lama ada dari kebudayaan mereka dalam konteks penyelesaian suatu konflik.99 Masyarakat timur yang heterogen sudah terbiasa untuk mengambil 97 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 200, hlm. 58. 98 Jaqualine M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, Minn.West Publishing, ST. Paul, 1992, hlm. 6. 99 Garry Goodpaster, A Guide to Mediation and Negotiation, Transnasional Press Inc, 1977, hlm. 16.
64 keputusan ataupun menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.100 Penyelesaian sengketa dalam perkara perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga peradilan), dan jalur non litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga diluar pengadilan), dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara bersepakat untuk memilih salah satu lembaga tersebut. Jadi pilihan tersebut bukanlah suatu tindakan kebetulan tetapi sebagai prilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh A. De Wild, bahwa hukum merupakan bentuk prilaku manusia yang bisa diamati101 Menurut Von Benda Beckman sebagaimana dikutip I Nyoman Nurjaya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa atau konflik pada kondisi masyarakat yang masih sederhana, dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi diarahkan kepada institusi yang bersifat kerakyatan (folk institutions), karena institusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat102 Tentang pengertian lembaga Adat ditegaskan pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pada ketentuan umum angka 15 sebagai 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872. 101 Mochamad Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat, Disertasi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997, hlm. 62. 102 Sahnan, Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 119.
berikut : "Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum Adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum Adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada Adat istiAdat dan hukum Adat yang berlaku". 3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.103 Definisi alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak disebutkan dalam hukum positif Indonesia akan tetapi alternatif penyelesaian sengketa lingkungan disebutkan dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada pasal 84 atay 1 bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pada pasal 85 ayat 3 menyebutkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.104 4. Kawasan Hutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872. 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. 65
66 dapat dipisahkan. Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.105 Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal kehutanan.106 Sedangkan menurut Bambang Pamuladi Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.107 Menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut-paut dengan hutan dan pengurusannya.108 Menurut Salim, dari dua defenisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu : (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ; (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan ; dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).109 Dengan berpatokan pada pendapat tersebut peranan sumber daya hutan memiliki nilai strategis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional dan investasi internasional, karena memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Hutan harus diurus, dikelola dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi rakyat Indonesia, baik 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. 106 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 6. 107 Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 233. 108 Ibid,. 109 Ibid,.
158. 67 generasi sekarang maupun yang akan datang. Faktor-faktor yang menekan perkembangan hutan di Indonesia, yaitu: 1) pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata; 2) konversi hutan untuk pertambangan dan perkembangan perkebunan, 3) pengabaian atau ketidaktahuan kepemilikan lahan secara tradisonal (Adat) dan peranan hak Adat dalam memanfaatkan sumber daya alam; 4) program trasmigrasi; 5) pencemaran industri dan pertanian hutan basah; 6) degradasi hutan bakau karena dikonversi menjadi tambak ; 7) pemanfaatan spesies hutan secara berlebihan.110 Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Tujuan pengelolahan kehutanan adalah untuk: a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; c) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.111 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah 110 Ibid,. 111 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.
hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan Adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak Adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan Adat sebagai bagian dari hutan negara.112 Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produktif. 1. Hutan Konservasi Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419). Hutan konservasi terdiri dari : a) Kawasan suaka alam b) Kawasan Pelestarian Alam. Makna dengan Kawasan suaka alam adalah: Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA terdiri dari: i. Cagar alam dan ii. Suaka margasatwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya 112 Ibid,. 68
atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mepunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Pengertian dengan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 2. Hutan Lindung Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah "Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur 37 tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah".113 Hutan lindung dikelola oleh negara untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang ada didalamnya dan masyarakat terlibat didalamnya untuk mengawasi hutan yang ada. Tata cara penetapan hutan lindung adalah "Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. 69
70 wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya". Hutan lindung atau protection forest merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologinya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas. Menurut PP No. 44 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 3 b, sebuah hutan bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:114 a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah skor seratus tujuh puluh lima atau lebih. b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan sebesar 40% atau lebih. c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan air laut. d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%. e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air. f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. 3. Hutan Produktif Pengertian hutan produksi adalah suatu area hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452.
masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis. Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK): a. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng- lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan. c. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK): i. Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. ii. Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan Kegiatan yang diizinkan untuk hutan produksi adalah untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). Hutan produksi terbatas karena pertimbangan kelerengan maka tidak diperbolehkan melakukan tebang habis (land clearing) untuk HTI biasanya HPT pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Sedangkan Hutan Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-kehutanan. 71
17. 72 Ditetapkannya fungsi pokok hutan sebagai fungsi utama yang dibebani suatu hutan oleh pemerintah. Khusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelenggara kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang profesional; b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari ; c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai ; d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan secara partisifatif, berkeadilan dan berawasan lingkungan; e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan115 Dengan luasan sekitar 2.4 juta ha sebanyak 85,37% hutan di Jawa diserahkan pengelolaannya pada Perum Perhutani. Penguasaan hutan dalam skala masif oleh Perhutani ini pada sisi lain kemudian diiringi dengan meningkatnya krisis ekologis di pulau Jawa. Gejala telah terjadinya krisis ekologis ini terlihat dari terus berkurangnya luas tutupan hutan Jawa tiap tahunnya. Pada tahun 2000 luas tutupan hutan di Jawa diperkirakan sekitar 2,2 juta hektar. Namun pada tahun 2009 luas tutupan hutan hanya tinggal 800an ribu hektar. Perubahan tutupan hutan ini terjadi karena deforestasi, baik terencana maupun tidak, atau oleh degradasi hutan. Terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi pada percepatan laju deforestasi dan degradasi hutan, seperti kepentingan pembangunan dan ekonomi; ketergantungan masyarakat pada sumberdaya alam; pertumbuhan penduduk dan 115 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.
73 pengaruhnya; tingginya permintaan pasar akan kayu dan produk kayu; tingginya permintaan dan harga komoditas perkebunan dan pertambangan; kepemilikan lahan yang tidak jelas; kepentingan politik; dan buruknya tata kepengurusan (bad governance) sumberdaya hutan.116 5. Sejarah Pergerakan Samin Pergerakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti 2 (dua) yaitu perihal atau keadaan bergerak dan kebangkitan (untuk perjuangan atau perbaikan). Sedangkan pergerakan samin adalah paham tentang segala sesuatu yang diajarkan Samin (disebut juga Pergerakan Samin atau Saminisme) adalah noda satu suku yang mempunyai di Indonesia. Perintis ajaran Samin adalah Samin Surosentiko atau disebut juga dengan Samin. Beliau lahir di Desa Ploso kediren, Randulatung pada tahun 1859 dan meninggal di pembuangan di daerah Sawahlunto,Padang, Sumatera Barat pada tahun 1914117. Ajaran Samin muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan tidak dilakukan secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala aturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda misalnya tidak mau membayar pajak. Karena terbawa oleh sikap menentangnya tersebut mereka membuat tatanan, Adat istiAdat, dan kebiasaan tersendiri. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam wujud lain di luar kekerasan.118 Wong Sikep atau sering disebut juga sedulur Sikep adalah para pengikut ajaran Agama Adam, yakni ajaran yang dikembangkan Samin Surosentiko pada akhir abad XIX di Klopoduwur, Blora. Komunitas ini memiliki 116 Ronald Muh Ferdaus, dkk, Rekonfigurasi Hutan Jawa Sebuah Peta Jalan Usulan CSO, Biro Penerbitan Arupa, Yogyakarta, 2014, hlm. V. 117 Harry, J. Benda, Lance Castle, The Samin Movement, BKITV,125/2. 1969, HLM. 245. 118 Harry J Benda dan Lance Castles, The Samin Movement, Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, Volume 125, Nomor 2, 1969, hlm. 207-216.
74 konsep ketuhanan yang berimplikasi terhadap kehidupan sehari‐hari, misalnya dalam hubungannya dengan tanah pertanian dan hutan. Wong Sikep memandang bahwa mengolah lahan pertanian sama halnya dengan "perkawinan manusia" dengan alam. Kesatuan yang serasi antara suami dan istri dalam ikatan suci perkawinan ini akan menghasilkan kedamaian dan kesuburan. Penghargaan terhadap tanah sebagai faktor yang suci menjadikan "perkawinan" tersebut dijaga dengan sepenuh hati. Mereka memiliki ajaran yang disebut Pandom Urip, yaitu ojo nganti srei, dengi, dahwen, open, kemeren, panesten, rio sepodo- podo, mbedak, nyolong playu, kutil jumput, nemok wae emoh (sikap sombong, iri hati, bertengkar, membuat marah orang lain, menginginkan hak milik orang lain, bersifat cemburu, bermain judi, dan mengmbil barang tercecer di jalan).119 Konsep ajaran masyarakat Samin masuk dalam kategori budaya masyarakat Samin keseimbangan Harmonis, kesetaraan keadilan. Kategori tersebut adalah prinsip dan falsafah hidup masyarakat Samin yang tetap diyakini hingga saat ini. Dengan tradisi lisan dan menjaga budaya dan tradisi lisan kepada generasi dan keturunan tingkat ke 4 adalah suatu hal yang perlu mendapatkan penaltian, yang berlanjut pada pengakuan akan masyarakat Samin yang mempunyai kekhasan dalam kelanggengan keyakinan. Samin Surosentiko dalam setiap menyampaikan ajaran kepada pengikut-pengikutnya dengan cara ceramah (sesorah) di rumah atau di tanah lapang. Hal ini dilakukan karena orang Samin tidak tau menulis dan membaca. Pokok-pokok ajaran dari Samin Surosentiko yang kemudian diikuti oleh penerusnya yaitu Wongsorejo(Jiwan, Madiun, tahun 1980), Surohikin(menantu) dan Enkrek (Grobogan, 1911), Karsiyah (Pangeran Sendang Janur, di Kayen, Pati, 1911).120 119 Nur Syam, Madzhab-madzhab Antropologi, Lkis, Yogyakarta, 2011,Hal.191. 120 Wakit abd, Masyarakat Samin di Kabupaten Blora: Tradisi Bahasa dan Modernitas (studi awal etnolinguistik), Jurnal Linguistika Jawa tahun ke 1, no. 1, Februari 2005,2.
Perkembangan selanjutnya Kiai Samin membakukan perilaku dan gaya hidupnya menjadi suatu ajaran sehingga terlembagakan menjadi Saminisme, dengan babon (induk) ajaran yang dihimpun dalam karya yang berjudul Serat Jamus Kalimosodo.121 Pada saat itu dia melihat nasib rakyat jelata di Blora pada zaman Belanda sangat tertindas, karena kerja paksa, sistem upeti, perampasan hasil pertanian, tidak ada kesempatan mengenyam pendidikan, hidup didalam tepi hutan (magersari) dan umumnya di desa yang terbelakang. Upaya yang dipilih antara lain membentuk komunitas yang intinya diajar sejenis "kepercayaan" yang diberi nama agama adam, bahasa yang berbelit sebagai upaya proteksi diri secara diplomaits, sikap politik terhadap pemerintah jajahan, tradisi-tradisi unik lainnya akibat pengaruh ajaran agama Adam (tentang pendidikan anak, hubungan suami-istri, nikah, mati, dagang, musim/asronomi, hubungannya dengan masyarakat non Samin, bumi, hutan, dan sebagainya).122 Suripan Sadi Tomo dalam tradisi dari Blora (1996) menunjuk dua tempat penting dalam pergerakan Samin: Desa Klopodhuwur di Blora sebelah selatan sebagai tempat bersemayam Samin Surosentiko memiliki jumlah terbanyak pengikut Samin.123 Dalam karya Harry J.Benda dan Lance Castles (1960), dalam Suripan disebutkan bahwa orang Samin di Tapelan memeluk Saminisme sejak tahun 1890.124 Dalam Encyclopedie Van Nederlands Indie (1919) diterangkan bahwasannya orang Samin seluruhnya berjumlah 2.300 orang.125 Dalam perkembangannya masyarakat Samin tergolong dalam berbagai macam dengan sudut pandang pemikiran yang berbeda-beda. Menurut bapak Songep, Samin atau sedulur sikep tidak hanya satu warna, yang dimaksud satu warna di sini adalah jenis. Terdapat tiga jenis samin diantaranya adalah Samin Sangkak, Samin Madyo, dan Samin Gatoloco.126 yang akan dijelaskan sebagai berikut: 121 Suripan Sadi Hutomo. Tradisi dari Blora, IKIP,Surabaya,1897, Hal. 45. 122 Harry J Benda, Lance Castle, Op.Cit. Hal.2 123 Suripan Sadi Hutomo, Loc.Cit. 124 Ibid. Hal.48 125 Ibid. 126 Wawancara dengan Pak Songep 21 November 2021 75
1) "Samin Sangkak mujudake jinis Samin kang isih kuwat ngugemi piwulang Samin Surosentiko utawa isih rada anti modernism (Artinya : Samin Sangkak merupakan jenis Samin yang masih kental dalam memegang ajaran- ajaran Samin Surosentiko atau masih agak anti modernisme)". 2) "Samin Madyo, miturut nama Madyo ingkang tegesipun "tengah" utawi Samin tengah. Samin jinis iki cenderung nrima modernism(Artinya : Samin Sangkak merupakan jenis Samin yang masih kental dalam memegang ajaran- ajaran Samin Surosentiko atau masih agak anti modernisme)". 3) "Samin Gatoloco kalebu jinis Samin kang lumrahe diarani Samin "nakal", contone: suke negor kayu sakarepe dhewe ing alas pamarentah (perhutani) kanthi alasan kabutuhan pribadi, tanpa nggatekake kelestarian lingkungan lan semangat perjuangan sing diwulangake dening Samin Surosentiko. (Artinya : Samin Gatoloco merupakan jenis Samin yang yang biasa dikatakan Samin yang mbeling "nakal", misalnya: suke menebang kayu seenaknya dihutan pemerintah (perhutani) dengan alasan tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan dan semangat perjuangan yang diajarkan Samin Surosentiko)". kebutuhan pribadi, Berbeda dengan bapak Songep, Moh. Rosyid dalam bukunya membagi Samin tetap menjadi 3 dengan kategori yang berbeda yaitu Samin Sangkak, Samin ampeng-empeng, dan Samin Sejati127 yang akan diuraikan sebagai berikut: 1) "Samin Sangkak minangka jinis ngelmu kang nalika sesambungan karo pihak liya menehi wangsulan kanthi nggunakake ngendi?, wangsulane: teko mburi (saka ngendi? Wangsulane: saka mburi). Lunga ngendi?, dijawab: lungo ngarep (arep menyang endi?, dijawab: maju) (Artinya : Samin Sangkak merupakan jenis Sain yang jika berinteraksi dengan pihak lain dalam memberikan jawaban dengan menggunakan kritoboso. Misalnya: teko ngendi?, dijawab: teko mburi (dari mana? dijawab: dari belakang). Lunga ngendi?, dijawab: lungo ngarep (mau kemana?, dijawab: ke depan))". kritoboso. Tuladhane: pot 2) "Samin ampeng-ampeng yaiku jinise Samin sing ngaku Samin utawa yen omong-omongan kaya Samin (Sangkak) lan tumindake ora kaya Samin sejatine. Samin Sejati yaiku jinise Samin kang ngugemi prinsip Samin sejati.(Artinya: 127 Wawancara dengan Pak Rosyid 21 November 2021 76
77 Samin ampeng-ampeng merupakan jenis Samin yang mengaku Samin atau jika berbicara seperti Samin (sangkak) dan perilakunya tidak seperti Samin sejati. Samin Sejati merupakan jenis Samin yang berpegang pada prinsip Samin sebenarnya)". 6. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat Istilah masyarakat hukum Adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang- Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari rechtgemeenschapt, atau oleh sedikit literatur menyebutnya Adatrechtgemenschap. Istilah masyarakat hukum Adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum Adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat Adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan nonhukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.128 Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat Adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum Adat. Konsep masyarakat Adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum Adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.129 Dalam pasal 1 ayat 31 UU No. 32 Tahun 2009, Masyarakat hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun 128 Taqwaddin, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh, Disertasi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 36. 129 Ibid,.
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 130 Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), kemudian bersatu dalam kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. sebelum Indonesia merdeka, berbagai masyarakat itu berdiam diberbagai kepulauan besar dan kecil yang hidup menurut hukum Adatnya masing-masing.131 Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum Adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan genealogis. Di samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut, Teer Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum Adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum. 132 Pada masa sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia, hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat pada umumnya adalah hukum Adat yang tunduk kepada norma-norma dan peraturan- peraturan yang tidak tertulis, tetapi sangat ketat penerapannya di dalam kehidupan masyarakat tradisional pada waktu itu. Sehubungan dengan keberlakuan hukum Adat tersebut, Keebed Von Benda- Beckmann mengatakan sebagai berikut : 133 "The Governement shall refrain from all interfrence with the domestic affairs of the natives, and all problems concerning debts, torts, marriage, divorce and inheritance 130 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. 131 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 105. 132 Ibid,. 133 Keebed Von Benda-Beckmann, The Broken Stairways to Consensus (Village Justice and State Courts in Minangkabau), Foris Publications, Holland, 1984, hlm. 4. 78
must be decided by the Adat fungtionaries according to Adat".(Artinya : Pemerintah harus menahan diri dari segala campur tangan dalam urusan rumah tangga penduduk asli, dan segala masalah yang menyangkut utang-utang, wanprestasi, perkawinan, perceraian, dan warisan harus diputuskan oleh pejabat Adat menurut Adat). Pengertian lembaga Adat ditegaskan pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pada ketentuan umum angka 15 sebagai berikut : "Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum Adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum Adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada Adat istiAdat dan hukum Adat yang berlaku". Istilah masyarakat hukum Adat merupakan terjemahan dari Adat rechtsgemeenschap. Konsep masyarakat hukum Adat sebagai kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai tata hukum dan pemerintahan sendiri sudah dikaji oleh para ahli hukum Adat. Ter Haar menjelaskan bahwa masyarakat hukum Adat merupakan satu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, yang para anggotanya memengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara mereka mempunyai pikiran untuk membubarkan diri atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya. Pasal 1 ayat (3) Peratutran Menteri Agraria ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat menegaskan, bahwa masyarakat hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum Adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Adapun Para tokoh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan pengertian masyarakat hukum Adat lebih sederhana yaitu sebagai sekelompok orang yang terikat tatanan hukum Adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena ada kesamaan 79
tinggal atau atas dasar keturunan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum Adat memenuhi kriteria sebagai berikut: 134 a. ada sekelompok orang hidup teratur; b. tinggal di wilayah tertentu; c. mempunyai pemimpin; d. mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah; e. mempunyai otoritas dalam membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum Adat; f. susunan masyarakatnya berdasarkan persamaan keturunan atau teritorial. Hubungan yang erat antara negara dengan keberadaan masyarakat hukum Adat tersebut secara filosofis memberikan makna bahwa negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di Indonesia wajib mengakui dalam arti melindungi, menjaga, memenuhi, dan menghormati masyarakat hukum Adat. Dalam pembukaan UU Dasa Negara Indonesia (UUD NRI) Aline IV sudah ditegaskan bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia (termasuk masyarakat hukum Adat). Penegasan tujuan negara yang dituangkan dalam pembukaan ini secara filosofis bermakna bahwa negara Indonesia wajib mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat hukum Adat yang sudah ada, hidup, tumbuh dan berkembang sebelum dan sesudah negara Indonesia berdiri. Alinea IV Pembukaan UUDNRI juga memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan falsafah (pandangan hidup) bangsa Indonesia. Filosofi pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum Adat terangkum dalam sila kedua, ketiga, keempat , dan kelima. Secara filosofis jika negara Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum Adat berarti negara menunaikan amanah filosofis nilai kemanusian (sila kedua Pancasila), nilai kebersamaan (sila ketiga dan keempat Pancasila) dan nilai keadilan (sila kelima Pancasila). Nilai kemanusiaan yang adil dan beradap di Indonesia terpelihara jika negara tetap amanah dalam 134 Sulastriyono, Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 3, 2014, hlm. 105. 80
mengakui, menjaga, dan menghormati keberadaan masyarakat hukum Adat. Kerangka hak asasi manusia secara universal, nilai kemanusiaan (sila kedua Pancasila) merupakan hal yang sangat vital karena negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat wajib menjunjung tinggi hak asasimanusia termasuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum Adat dalam suasanahidup bernegara. Hal ini juga diperkuat oleh konvensi ILO Nomor 169 tahun 1989 bahwa setiap negara penanda tangan konvensi senantiasa wajib mengakui dan menghormati kelompok masyarakat-masyarakat Adat (Indigenous people) dan hak- haknya. Konteks Indonesia, hukum Adat sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat (folk law) khas Indonesia sebagai pengejawantahan dari the living law yang tumbuh dan berkembang berdampingan (co-existance) dengan sistem hukum lainnya yang hidup dalam negara Indonesia. Walau pun disadari hukum negara cenderung mendominasi dan pada keadaan tertentu terjadi juga, hukum negara menggusur, mengabaikan, atau memarjinalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (Adat) pada tatanan implementasi dan penegakan hukum negara. Mencermati batang tubuh UUD 1945, maka keberadaan hukum Adat itu integral dengan rumusan Pasal 18B yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum Adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum Adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum Adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemuan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi. Bahkan, keberadaan hukum Adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat Adat yang antara lain 81
menyatakan135; Mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat Adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat Adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara. Sebagai upaya melakukan reformasi hukum di Indonesia, tentu janganlah dilupakan, terutama berkaitan dengan menentukan paradigma pembaharuan model pembangunan hukum yang ada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Adat yang diakui secara konstitusional dan dalam deklarasi PBB. Deklarasi PBB136 tersebut tentu tidak terlepas dari adanya indikasi, bahwa di banyak bagian dunia, masyarakat hukum Adat ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi mereka sederajat dengan penduduk lainnya di Negara tempat mereka tinggal, dan bahwa Undang-Undang, nilai-nilai, Adat-istiadat, dan sudut pandang mereka sering kali telah terkikis. Dalam konvensi masyarakat hukum Adat 1989 itu dinyatakan pula, bahwa masyarakat hukum Adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri. Artinya, dimasa depan eksistensi hukum 135 Deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York, 13 September 2007, hak-Masyarakat-Adat.pdf, (24 Maret 2021). 136 Ibid. 82
Adat tidak hanya menjadi perhatian pembangunan hukum nasional, tetapi sekaligus akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pergaulan dunia internasional. Khusunya dengan makin derasnya tuntutan globalisasi hukum yang terkadang, bahkan pada saat ini, tampak lebih berkembang dalam skala kepentingan hubungan ekonomi yang mereduksi kedaulatan hukum negara-negara nasional. Imbasnya tentu akan lebih berat terhadap hukum Adat. Pembangunan hukum nasional, pemerintah harus memberikan tempat kepada tumbuh dan berkembangnya hukum Adat dengan baik. Deklarasi masyarakat hukum Adat 1989 itu, sesungguhnya menjadi piranti bagi suatu negara, termasuk Indonesia dalam menekan penetrasi internasional, pada saat mana hukum nasional berkemungkinan tidak mampu melawan kuatnya tekanan dunia internasional. Bahkan konvesi masyarakat hukum Adat itu menegaskan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum Adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum Adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka. Kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan penegasan dalam konvensi masyarakat hukum Adat 1989 itu terimplementasi di Indonesia, pada satu sisi selama ini hanya terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan belum ada suatu ketentuan yang mengharuskan adanya kesadaran untuk memperhatikan hak-hak masyarakat hukum Adat dalam setiap kali terjadi pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan ketika pembangunan hukum di Indonesia masih merupakan sub-sistem dari pembangunan politik, yang dirasakan hukum cenderung sebagai alat kekuasaan. Dengan situasi dan kondisi demikian, maka pemerintah memberikan perhatian secara serius sehingga pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang setidaknya memberikan jaminan akan terpeliharanya nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum Adat atau terpelihara hukum Adat di Indonesia. Pembentukan hukum nasional diintrodisirnya sejumlah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan jelas akan mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia di masa datang, 83
termasuk dampaknya terhadap hukum Adat. Pembentukan undang- undang sebagai salah satu bagian dari sistem hukum, yang berdasarkan UU No.10 Tahun 2004, maka materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa asas yang antaralain adalah asas Bhineka Tunggal Ika. Asas materi muatan peraturan undang-undang ini, mengandung makna yang luas, dan sekaligus mengisaratkan masyarakat Indonesia yang pluralistik.137 Sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum Adat menempati perannya sendiri dan dalam perkembangannya, huukum Adat justeru mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional. Dalam beberapa tahun belakangan di dalam pembentukan hukum negara pun, kebiasaan-kebiasaan (sering disebut kearifan local) yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan hukum negara, baik pada pembentukan undang-undang maupun dalam pembentukan peraturan daerah. Konsep pluralisme hukum tidak lagi tidak berkembang dalam ranah dikotomi antara sistem hukum negara (state law) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (customs), kultur (culture), tradisi-tradisi (traditions), dan norma-norma informal (informal norms) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum Adat sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat (folk law) khas Indonesia sebagai pengejawantahan dari the living law yang tumbuh dan berkembang berdampingan (co-existance) dengan sistem hukum lainnya 137 Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan, Jurnal Al-Daulah: Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 250. 84
85 yang hidup dalam negara Indonesia. Walau pun disadari hukum negara cenderung mendominasi dan pada keadaan tertentu terjadi juga, hukum negara menggusur, mengabaikan, atau memarjinalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (Adat) pada tatanan implementasi dan penegakan hukum negara. Sebenarnya dalam masyarakat Adat di Indonesia Indonesia tidak dikenal istilah "hukum Adat" dan masyarakat hanya mengenal kata "Adat" atau kebiasaan. Istilah "Hukum Adat" dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul "De Acheers" (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "Het Adat Recht van Nederland Indie". Pemerintah Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mempergunakan istilah hukum Adat secara resmi pada akhir tahun 1929 dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Untuk melakukan kajian terhadap masa depan hukum Adat di Indonesia pasca reformasi, maka ada baiknya kita review kembali apa yang dimaksud dengan hukum Adat itu. Menurut B. Terhaar Bzn, hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dala keputusan-keputusan dari kepala-kepala Adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Dalam konteks ini Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu Adat-istiAdat itu sudah merupakan hukum Adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan Adat-istiAdat Sementara itu menurut Cornelis van Vollen Hoven, hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan, dan menurut J.H.P. Bellefroit Hukum Adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan- peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Indonesia dikenal hukum Adat dan dalam sistem hukum di Indonesia, sistem hukum Adat hidup berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Bagaimana hukum Adat itu bisa tumbuh dan berkembang tidaklah tergantung pada kebijakan politik pemerintah dalam bidang hukum atau tergantung pada kemauan pembentuk undang-undang. Meskipun tidak
86 disebut secara implicit, tetapi dari beberapa ketentuan konstitusi (UUD 1945) menyiratkan eksistensi hukum Adat di Indonesia. Dan keberadaan hukum Adat bukanlah karena adanya aturan peralihan UUD 1945. Mencermati batang tubuh UUD 1945, maka keberadaan hukum Adat itu integral dengan rumusan Pasal 18B yang menyatakan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur damam undang-undang. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum Adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum Adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum Adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemuan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi. Asas bhineka Tunggal Ika tersebut integral dengan asas dapat dilaksanakan, dimana setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Konteks ini bisa dipahami, hukum negara bisa jadi tidak efektif apabila pembentukkannya mengabaikan keberadaan hukum Adat suatu masyarakat. Dilain pihak, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka daerah dapat mengakomodir hukum-hukum Adat yang terdapat dalam wilayah terorialnya dalam peraturan daerah. Setidak-tidaknya peraturan daerah memberi legitimasi tentang keberlakuan hukum Adat dalam wilayah teritorialnya baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. Bahkan pada tingkat pemerintahan lebih kecil lagi seperti Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Pemerintah Nagari dapat menuangkan hukum Adatnya yang tidak tertulis kedalam bentuk tertulis melalui Peraturan Nagari. Peraturan perundang-undang nasional yang mengakomodasi hukum Adat, atau peraturan perundang-undangan ditingkat daerah maupun pemerintah paling bawah sangatlah terbuka dan akomatif bagi perkembangan dan pertumbuhan hukum Adat dan tidak tertutup kemungkinan hukum Adat yang biasanya tidak tertulis akan berkembang secara pelahan-lahan secara tertulis. Meskipun di sisi lain kita memahami
banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Adat, disamping globalisasi, kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional. Perkembangannya saat ini, hukum Adat telah memperlihatkan peranannya yang luar biasa dalam menyelesaikan dan memberi solusi dalam permasalahan sosial. Beberapa data penelitian, bahwa wilayah Adat yang pengelolaan sumberdaya alamnya dikendalikan dan diurus secara otonom oleh komunitas-komunitas Adat dengan menggunakan pranata Adatnya ternyata mampu menjaga kelestarian multi-fungsi hutan. Realitas demikian merupakan pertanda optimisme bahwa masa depan keberlanjutan sumberdaya alam di Indonesia berada di tangan masyarakat Adat yang berdaulat memelihara kearifan Adat dan praktek- praktek pengelolaan sumberdaya alamnya. Sebagian dari masyarakat Adat terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio- ekologis alam untuk kebutuhan seluruh mahluk, termasuk masyarakat lain di sekitarnya. Prinsip-prinsip ini berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat selama ratusan tahun. Prinsip-prinsip ini pun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat Adat yang bersangkutan. Jika komunitas-komunitas masyarakat Adat ini bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada, apakah tidak mungkin bahwa potensi sosial-budaya yang besar ini dikembalikan vitalitasnya dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik sumberdaya alam dan sekaligus untuk menghentikan pengrusakan terhadap masyarakat Adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya. Kearifan Adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial-budaya untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan yang tepat untuk tujuan keberlanjutan ekologis. Dimasa depan eksistensi hukum Adat tidak hanya menjadi perhatian pembangunan hukum nasional, tetapi sekaligus akan menjadi pertimbangan- pertimbangan dalam pergaulan dunia internasional. Khusunya dengan makin 87
derasnya tuntutan globalisasi hukum yang terkadang, bahkan pada saat ini, tampak lebih berkembang dalam skala kepentingan hubungan ekonomi yang mereduksi kedaulatan hukum negara-negara nasional. Imbasnya tentunya akan lebih berat terhadap hukum Adat. Karena itu di dalam pembangunan hukum nasional, pemerintah harus memberikan tempat kepada tumbuh dan berkembangnya hukum Adat dengan baik. Dengan deklarasi masyarakat hukum Adat 1989 itu, sesungguhnya menjadi piranti bagi suatu negara, termasuk Indonesia dalam menekan penetrasi internasional, pada saat mana hukum nasional berkemungkinan tidak mampu melawan kuatnya tekanan dunia internasional. Bahakn konvesi masyarakat hukum Adat menegaskan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum Adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum Adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka. Dalam perspektif demikian, maka tidak ada alasan untuk mengambil sikap bahwa hukum negara dan atau globaliasi hukum atas nama kepentingan globalisasi lebih penting dari hukum Adat. Disisi lain, dengan keterlibatan dunia internasional dalam menjaga eksistensi masyarakat hukum Adat, maka ideology sentralisasi hukum, dimana hukum negara yang harus diberlakukan, sepertinya telah mengalami degradasi dan menjadi soal yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Meskipun di pihak lain tidaklah menjadikan hukum Adat mempersempit ruang gerak hukum negara (nasional). Ini sejalan dengan penegasan konvensi masyarakat hukum Adat 1989 yang pada pasal 8-nya menegaskan, bahwa dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan nasional kepada masyarakat hukum Adat yang bersangkutan, Adat-istiAdat atau ketentuan-ketentuan hukum Adat mereka harus diindahkan sebagaimana seharusnya. 7. Korporasi Ditinjau dari segi pengertian, ada beberapa definisi tentang korporasi itu sendiri, secara etimologi, menurut Soetan K. Malikoel Adil, korporasi atau corporatie (Belanda), corporation (Inggris) atau korporation (Jerman) berasal dari kata "corporation" dalam bahasa 88 itu
89 Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran "tio" maka "corporatio" sebagai kata benda (substantivum) berasal dari kata kerja "corporare" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. "corporare" sendiri berasal dari kata "corpus" (badan, dalam bahasa Indonesia), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Demikian, akhirnya "corporation" itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan; dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi meurut alam.138 Beberapa pendapat lain tentang pengertian dari korporasi: I.P.M. Ranuhandoko mengartikan corporation sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah. Adapun corporation law diartikannya sebagai hukum perserikatan hak yang diberikan oleh negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (artificial person).139 Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi diartikan sebagai: a. Badan usaha yang sah; badan hukum; b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.140 Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi sama dengan badan hukum, yaitu:141 "Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu hukum perkumpulan organisasi diperlakukan seperti seorang manusia (person) ialah dan hak (atau sebagai kewajibankewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan." atau oleh yang pemilik) pengemban 138 Sistem Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 12. Dwidja Priyatno, Legislasi tentang 139 P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 176. 140 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 735. 141 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 256.
Pendapat Ahli, terdapat sementara kalangan yang dengan tegas menyatakan bahwa korporasi adalah badan hukum: a. Fisher dan Phillips mengatakan bahwa: "The word corporation derives from the Latin word corpus, which means "body". A corporation is a legal peson body, or entity. It is intangible. It is a legal fiction. It is made up, a notion created by the law to satisfy certain social and economic needs."(Artinya : "Kata korporasi berasal dari kata latin corpus, yang berarti "tubuh". Korporasi adalah badan hukum, atau entitas. Itu tidak berwujud. Ini adalah fiksi hukum. Itu dibuat, gagasan yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi tertentu). Djoko Sarwoko, berpendapat bahwa:142 "Modelsi korporasi pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi sebegitu jauh hingga abad ke XVIII tidak mengalami perkembangan." 142 Djoko Sarwoko, Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIII, 1997, hlm. 145-146. 90
BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK EFEKTIFNYA PENYELESAIANN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PT SEMEN GRESIK DI KAWASAN HUTAN 3.1 Deskripsi Umum Masyarakat Adat Samin di Jawa Tengah 1. Letak Geografis Masyarakat Adat Samin di Jawa Tengah Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.800,69 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Penduduk Jawa Tengah tahun 2020 berjumlah 34.718.204 jiwa dengan kepAdatan 1.058,46 jiwa/km² berdasarkan Badan Pusat Statistik143. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di selatan kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang mulai dari ujung Barat Daya Kota Pati kemudian ke timur hingga perbatasan Lamongan dan Bojonegoro (Jawa Timur). Bagian timur dibangun oleh Antiklin Ajibarang (narrow anticline) yang dipotong oleh aliran Sungai Serayu. Eksistensi masyarakat Samin di Jawa Tengah tersebar dibeberapa daerah meliputi Blora, Pati, Rembang, dan Kudus. Gerakan ini lantas dengan cepat menjalar ke desa-desa lainnya. Mulai dari pantai utara Jawa sampai ke seputar hutan di Pegunungan Kendeng 143 Jawa (20 Maret 2020). Wikipedia, Tanpa Tahun, Tengah (online), 91
Utara dan Kendeng Selatan, atau di sekitar perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menurut peta sekarang.144 Pada tahun 1917 Asisten Residen Tuban J.E. Jasper melaporkan bahwa persebaran masyarakat Samin itu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Jasper dalam laporannya memberikan catatan kasar bahwa, keluarga Samin yang berada dan tinggal di luar wilayah Kabupaten Blora ada 283 keluarga, yakni meliputi wilayah Bojonegoro, Pati, Rembang, Kudus, Ngawi, Grobogan145. 2. Eksistensi Masyarakat Adat Samin di Kabupaten Blora Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) disisi timur Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km. Batas Astronomis Terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Batas Administratif Utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati Timur : Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur Selatan : Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur Barat : Kabupaten Grobogan146. 144 Suryanto Sastroatmodjo, Masjarakat Samin (Blora), Central Java, Indonesia: The Indonesian Information Ministry's Publication, 1952, hlm. 482. 145 Benda, H.J. & Castles L, The Samin Movement, KITLV Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies Crossref, Netherland, 1969, hlm. 214. 146 Pemerintah Kabupaten Blora, Tanpa Tahun, Kabupaten Blora (online), (21 Oktober 2019). 92
93 Gambar 3.1 Peta Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Blora, diolah penulis, 2019. 1) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk147 SP2020 mencatat jumlah penduduk Kabupaten Blora sebesar 884,33 ribu jiwa pada September 2020. Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk pertama kali pada tahun 1961, jumlah penduduk di Kabupaten Blora terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 menunjukkan penambahan penduduk sebesar 54,6 ribu jiwa dibanding hasil SP2010 atau rata-rata 5,46 ribu jiwa per tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora sebesar 0,62 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk periode 2010 - 2020 mengalami percepatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode sebelumnya (2000 - 2010). 147 Pemerintah Kabupaten Blora, Tanpa Tahun, Kabupaten Blora (online), (21 Oktober 2019).
Gambar 2.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 1961-2020 Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Blora, diolah penulis, 2020. Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kabupaten Blora didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebesar 23,74 persen dan proporsi Generasi Milenial sebesar 23,84 persen dari total populasi penduduk Kabupaten Blora. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 94
95 Gambar 3.3 Komposisi Penduduk menurut Generasi Sumber : Data Sekunder, BPS Kabupaten Blora, diolah penulis, 2019. Dari sisi demografi, Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan, Generasi Z terdiri dari penduduk usia produktif dan usia belum produktif. Dalam kurun waktu sekitar tujuh tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada di kelompok usia produktif. Hal ini menjadi peluang dan tantangan baik di masa sekarang maupun masa depan karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor pembangunan yang akan menentukan masa depan Kabupaten Blora. 2) Distribusi Penduduk Dengan luas daratan Kabupaten Blora sebesar 1.820,59 kilometer persegi, kepAdatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 486 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang tercatat sebesar 456 jiwa per kilometer persegi. Secara umum, kecamatan di wilayah pusat (Kecamatan Kota, Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan) memiliki persentase penduduk paling besar di antara wilayah
lain di Kabupaten Blora (Gambar 9). Dengan melihat luas masing-masing kecamatan, Kecamatan Cepu memiliki kepAdatan penduduk paling tinggi di antara kecamatan lain di Kabupaten Blora dengan kepAdatan penduduk 1.554 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, kecamatan dengan kepAdatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Jiken dengan kepAdatan penduduk sebesar 228 jiwa per kilometer persegi. Gambar 3.4 Sebaran Penduduk menurut Wilayah Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Blora, diolah penulis, 2019. Jika dilihat menurut kecamatan, sebaran penduduk sebagian besar berada di tiga kecamatan, yaitu kecamatan kota (10,60 persen), Kecamatan Randublatung (8,78 persen), dan Kecamatan Cepu (8,64 persen) dengan persentase 28,02 persen total penduduk Kabupaten Blora. Selanjutnya, tiga kecamatan dengan persentase penduduk paling kecil adalah Kecamatan Bogorejo (2,8 persen), Kecamatan Sambong (3,13 persen), dan Kecamatan Japah (3,99 persen). 96
Persebaran masyarakat Samin terjadi di wilayah Kabupaten Blora, dan sampai ke luar wilayah Kabupaten Blora. Persebarannya di wilayah Kabupaten Blora diawali dari desa tempat kelahiran Samin Surosentiko, yakni Desa Ploso Kedhiren, Kecamatan Randublatung. Di Desa Ploso karena pengikutnya makin bertambah, Samin Surosentiko mencari tempat yang lebih luas, yakni di Desa Bapangan, wilayah Kecamatan Menden. Dari Bapangan inilah penyebaran masyarakat Samin diawali. Persebaran masyarakat Samin di wilayah Kabupaten Blora diawali dari Randublatung ke Menden. Selanjutnya ke daerah-daerah Kedungtuban, Sambong, Jiken, Jepon, Blora, Tunjungan, Ngawen, Todanan, Kunduran, Banjarejo, dan Doplang. Di antara desa-desa yang ditempati oleh orang Samin itu yang terbanyak ialah di Desa Bapangan, Kecamatan Mendenrejo, Kabupaten Blora, dan yang paling sedikit ialah di Jepon. Di Bapangan + 1700 jiswa, di Ngawen + 650 jiwa, di Ngaringan ± 375 jiwa, di Jepon + 300 jiwa148. Akan tetapi identitas masyarakat hukum Adat Samin yang berpengaruh dan menjadi pusat ajaran Samin di Blora adalah di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur dan Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. Pada 1 Januari 1903 Residen Rembang melaporkan bahwa di kabupaten Blora bagian selatan dan kabupaten Bojonegoro yang berbatasan langsung dengan wilayah Blora Selatan tersebut, terdapat 772 pengikut Samin yang tersebar di 34 desa. Pada tahun 1906, pengikut Samin menyebar ke wilayah Rembang bagian selatan yang disebarkan oleh Karsiyah dan Surohidin. Pada tahun-tahun tersebut pengikut Samin melonjak menjadi 3.000 penduduk. Rumor tentang akan adanya "pemberontakan" Samin dan pengikutnya pada tanggal 1 Maret 1907 dihembuskan oleh Controleur wilayah tersebut. tahun 1906, pada tahun 1907 pengikut Samin memang sudah melampaui angka 3.000 orang149. 148 Pusaka Jawatimuran, 2013, Persebaran Masyarakat Samin (online), (20 Maret 2020). 149 Arupa, 2010, Samin dan Kehutanan Jawa Abad XIX (online), (20 Maret 2020). 97
98 3. Eksistensi Masyarakat Adat Samin di Kabupaten Pati 1) Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk hasil SP2020 SP2020 mencatat penduduk Kabupaten Pati pada bulan September 2020 sebanyak 1,34 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan. Jangka waktu sepuluh tahun antara tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pati mengalami penambahan sekitar 133,20 ribu jiwa atau rata-rata sekitar 13,32 ribu setiap tahun. Gambar 3.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pati, SP1971-SP2020 Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Pati, diolah peneliti, 2020. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati sebesar 1,09 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati mengalami perubahan pada setiap decade. 2) Distribusi penduduk hasil SP2020 Luas daratan Kabupaten Pati sekitar 1.503 kilometer persegi, maka kepAdatan penduduk Kabupaten Pati mencapai 881 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepAdatan penduduk Kabupaten Pati sebesar 764 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 792 jiwa per kilometer persegi.
1) Sebaran Penduduk Kabupaten Pati Hasil SP2020 Sebaran penduduk Kabupaten Pati menurut kecamatan bervariasi, berkisar dari 37,90 persen hingga 108,40 persen. Kecamatan dengan penduduk terbesar mencakup Kecamatan Pati (8,19 persen), Juwana (7,24 persen), Sukolilo (6,82 persen), Kayen (5,93 persen) dan Margoyoso (5,61 persen). Kelima kecamatan ini menyumbang sekitar sepertiga penduduk di Kabupaten Pati. Sedangkan untuk Kecamatan dengan penduduk terkecil meliputi Kecamatan Gunung Wungkal (2,86 persen), Batangan (3,37 persen), Jaken (3,49 persen), Cluwak (3,57 persen), dan Gembong (3,58 persen). Kelima kecamatan tersebut hanya memiliki andil sekitar seperenam dari total penduduk di Kabupaten Pati. 2) Hasil Sensus Penduduk 2020 Gambar 3.6 Sebaran Penduduk Kabupaten Pati Menurut Kecamatan, SP2020 Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Pati, diolah penulis, 2019. 99
Table 3.1 Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Pati, SP2020 Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Pati, diolah penulis, 2020. Keterangan : *) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun 2010-2020 Pati merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terkenal dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani. Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,15- 1110,15" BT dan 60,25" - 70,00" LS. Penduduk kabupaten Pati berjumlah 1.259.590 jiwa pada akhir tahun 2019. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Bagian selatan (perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora) terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara) berupa 100 laut
101 perbukitan. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai terbesar adalah Sungai Juwana, yang bermuara di daerah Juwana150. Gambar 3.7 Peta Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Pati, diolah penulis, 2019. 150 Wikipedia, Tanpa Tahun, Kabupaten Pati (online), (20 Maret 2020).
Persebaran masyarakat Samin di kabupaten Pati meliputi kecamatam Sukolilo berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota Pati. Kecamatan Sukolilo memiliki luas wilayah 15.874 Ha serta 7.253 Ha lahan sawah, 4.439 lahan bukan sawah, dan 4.182 Halahan bukan pertanian151. Kecamatan Sukolilo sebagian keadaan topografinya berada di deretan pegunungan kendang yang memilki 16 desa sebagian besar mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan buruh tani. Masyarakat di kecamatan Sukolilo sebagian penganut ajaran Saminisme, lebih tersentral nya di Desa Baturejo. Table 2.2 KepAdatan Penduduk menurut Desa di Kecamatan Sukolilo, Kondisi Pertengahan Tahun 2018 Sumber: Data Skunder, BPS Kabupaten Pati, diolah penulis, 2019. 151 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati, 2015, Angka BPS tahun 2014 (online), (21 Oktober 2019). 102
Desa Baturejo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah. Sebelah utara Desa Baturejo berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukolilo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gadudero, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Wotan.152 Desa Baturejo terletak di lereng gunung kapur yang sangat luas. Dulu di kawasan Sukolilo rencananya akan dibangun pabrik semen, dikarenakan bahan baku pembuatan semen terdapat di gunung kapur tersebut, yang konon bahan baku tidak akan habis selama 250 tahun untuk produksi pembuatan semen. Akan tetapi pembangunan pabrik semen tersebut tidak terealisasi dikarenakan mendapat penolakan dari masyarakat Sukolilo, karena mereka beranggapan dapat merusak dan mencemari lingkungan. 4. Sejarah Masyarakat Adat Samin Masyarakat merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu yang mempunyai peraturan yang mengatur tentang hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Untuk menjaga eksistensi masyarakat Adat, masyarakat samin melestarikan tradisinya secara turun-temurun. Tradisi merupakan salah satu bentuk kebiasaan aktivitas masyarakat dilakukan sejak lama yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan) agar tidak punah. Poerwadarminta menyebutkan bahwa tradisi yaitu segala sesuatu seperti Adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun- temurun dari nenek moyang.153 Istilah Samin diplesetkan oleh masyarakat umum dengan kata "nyamin", sebuah istilah yang diidentikkan dengan perbuatan yang menyalahi tradisi-kebiasaan. Mereka mempunyai Adat istiAdat dan peraturan hidup sendiri yang masih dipegang erat. Masyarakat Samin adalah kelompok masyarakat yang menganut ajaran Saminisme. Berdasarkan penjelasan dari Mbah Pramugi, bahwasannya: 152 Dikutip dari Balai Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati diakses 18 Oktober 2020. 153 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Samin di Desa Blimbing Kecamatan Sambong pada 5 April 2020. 103
104 "Masyarakat Samin katon saka peran perintis sing jenenge Samin Surontiko, Samin Surosentiko, utawa masyarakat Samin sing diarani Panembahan Suryongalam. Masyarakat Samin nduweni tradhisi Samin sing kuwat, yaiku tradhisi kang asring diarani tradhisi sikep, amarga nduweni 'wong sikep' utawa 'wong Samin'. Tembung sikep minangka akronim saka 'isine wis jangkep' (wong sing kawruhe lengkap)". "(Masyarakat Samin muncul atas peran seorang pelopor yang bernama Samin Surontiko, Samin Surosentiko, atau masyarakat Samin menyebutnya dengan Panembahan Suryongalam. Masyarakat Samin memiliki tradisi Samin yang kuat, yaitu tradisi yang sering disebut sebagai tradisi sikep, karena yang memiliki "wong sikep" atau "wong Samin". Kata sikep merupakan akronim dari "isine wis jangkep" (orang yang isinya/ ilmunya sudah lengkap)".154 Sejarah Pergerakan Samin berdasarkan penjelasan dari Mbah Lasio yaitu: "Ing taun 1890 Samin Surosentiko wiwit ngrembakakake ajarane ing desa Klopoduwur, Blora. Wiwit taun 1905, Masyarakat desa kang ngugemi piwulange Samin Surosentiko wiwit ngowahi tata cara uripe saben dina ing desane. Wong-wong mau ora gelem ngandhangke sapi lan kebo ing kandhang bareng karo warga liyane sing dudu Samin. Ing taun 1907 Ki Samin Surosentiko lan sawetara pengikuté dicekel pamaréntah kolonial Walanda, banjur dibuwang ing Padang". Surosentiko mulai "(Pada mengembangkan ajarannya di desa Klopoduwur, Blora. Sejak tahun 1905. Orang-orang desa yang menganut ajaran Samin Surosentiko mulai mengubah tata cara hidupnya dalam pergaulan sehari-hari di desanya. Mereka tidak ingin mengandangkan sapi dan kerbau di kandang umum bersama dengan orang desa lainnya yang bukan Samin. Pada tahun 1907 Ki Samin Surosentiko dan beberapa pengikutnya ditangkap pemerintah kolonial belanda, selanjutnya dibuang di Padang)". 155 tahun 1890 Samin Penangkapan Samin Surosentiko tidak memadamkan pergerakan samin. Wongsoredjo pengikut samin giat menyebarkan ajaran samin di distrik Jiwan, Madiun. Mulai tahun 1911 Surokidin, 154 Ibid,. 155 Wawancara dengan Mbah Lasio Tokoh Tetua Pergerakan Samin di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada 4 Maret 2020.
105 menantu Samin Surosentiko, dan E ngkrak, murid Samin Surosentiko, menyebarkan ajaran Samin Surosentiko, menyebarkan ke daerah Kajen (Pati). Pada tahun 1916 orang Samin mencari daerah baru untuk dikembangkan di daerah undaan (Kudus). Pada tahun 1917 Pak Engkrak mengadakan perlawanan terhadap kolonial belanda dengan apa yang dinamapak "pratikel pasip". Perlawanan dengan bersikap pasif yang sangat menjengkelkan Belanda akhirnya dapat digagalkan. Dasar adanya ajaran Samin menurut Mbah Lasio bersumber dari tradisi lisan. "Sedaya piwulangipun Samin dipuntindakaken adhedhasar tradisi ing Desa Tapelan, Bojonegoro, wonten ing Desa Tapelan, Bojonegoro, wonten naskah (naskah seratan tangan) ingkang yuswanipun 70 taun kanthi irah-irahan Serat Punjer Kawitan. (Semua ajaran Samin dilakukan berdasar tradisi lisan, tetapi ditemukan manuskrip (naskah tangan) berjudul Serat Punjer Kawitan (ditulis dalam aksara jawa) yang telah berumur 70 tahun ditemukan di desa tapelan, Bojonegoro)".156 lisan, nanging wonten tulisan 5. Mata Pencaharian Masyarakat Adat Samin Mata pencaharian Masyarakat Adat Samin tidak jauh dari lingkungan sumber alam tempat mereka tinggal. Bagi masyarakat Samin lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Segala kehidupan bergantung pada alam dan lingkungan sekitar, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Samin bermata pencaharian sebagai petani dan ternak. Alam memberikan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kelangsungan hidup, serta masyarakat Samin memanfaatkan alam sekitar dengan pertimbangan keseimbangan dan keselarasan. "Tanah niku nggih kados bumi niki, prasasat ibune kula piyambak, artinipun nggih dipun inciki, digarap saged ngasilake lan diajeni amargi maringi sandhangan kalawan pangan. Tegese tanah iku bumi iki, kaya bumiku dhewe, tegese dienggo ngadeg, nyambut gawe bisa ngasilake lan diajeni amarga bisa nyukupi sandhang lan pangan. Kanggo masyarakat Sedulur Sikep, pakaryan utama yaiku tani. Dudu wong Sikep yen pegaweane dudu tani, minangka wong tani, Sedulur Sikep 156 Ibid,.
gumantung banget marang alam saengga lumrahe masyarakat Sedulur Sikep njaga kelestarian Pegunungan Kendeng. (Artinya tanah itu ya bumi ini, ibaratnya bumi saya sendiri, maksudnya digunakan untuk berpijak, dikerjakan bisa menghasilkan dan dihormati karena bisa memberikan pakaian dan makanan.157 Bagi komunitas Sedulur Sikep, pekerjaan utama mereka adalah bertani. Bukanlah orang Sikep jika pekerjaannya tidak bertani, Sebagai petani, Sedulur Sikep sangat tergantung pada alam sehingga wajar jika komunitas Sedulur Sikep mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng)". 158 Perlawanan yang dipelopori oleh Samin Surosentiko dilaksanakan secara fisik, tetapi berupa sikap-sikap tidak suka yang diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang aneh, nyeleneh dan menurut kebanyakan orang bukan Samin, menganggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Tindakan tersebut merupakan sikap membangkang dan berontak kepada pemerintah Belanda saat itu. Dari keterangan Mbah Lasio contoh sikap membangkang orang Samin yaitu: "Conto sing jelas saka sikap kasebut yaiku masyarakat Samin ora gelem mbayar pajeg, ora gelem ndandani dalan, ora gelem jaga wengi, ora gelem kerja paksa. Tanggepan masyarakat Samin nalika kepeksa mbayar pajeg yaiku "tanah iki duweke masyarakat lan mujudake kekuwasaan Gusti Allah" lan nalika pemerintah kolonial Walanda nekani wong-wong mau banjur padha lungguh ing platarane lan bengok-bengok "Kanggo" (tegese aku), yen didhawuhi jaga wengi luwih becik ngopeni omahku dhewe. Wangsulan kasebut ndadekake dheweke nesu lan tumindak kasebut dianggep mbebayani kanggo pamarentah kolonial Walanda". "(Contoh sikap yang nyata, komunitas Samin ini menolak untuk membayar pajak, menolak memperbaiki jalan, menolak jaga malam, menolak kerja paksa. Tanggapan komunitas Samin ketika dipaksa membayar pajak akan mengatakan bahwa "tanah ini milik komunal dan sebagai perwujudan kekuasaan Tuhan YME" dan ketika didatangi oleh pemerintah kolonial Belanda mereka berbaring di pekarangan dan berteriak "Kanggo" (artinya punya saya), ketika disuruh jaga malam mengatakan rumah sendiri-sendiri. Jawaban-jawaban itu membuat geram dan tidakan tersebut lebih baik menjaga 157 Wawancara dengan Gunretno Tokoh Samin di Kecamatan Sukolilio Kabupeten Pati pada 20 Maret 2021. 158 Wawancara dengan Gunretno Tokoh Samin di Kecamatan Sukolilio Kabupeten Pati pada 20 Maret 2021. 106 tidak
107 dianggap membahayakan Belanda)".159 bagi pemerintah kolonial Masyarakat Samin dikenal sebagai salah satu masyarakat Adat di Jawa yang menjunjung tinggi harmoni, moral sosial dan penghormatan manusia atas atas manusia lain, penjaga keseimbangan sumber sumber daya alam dan derajat kemanusiaan. Tatanan Adat Samin adalah tatanan sosial yang menjunjung tinggi keadilan. Beberapa keyakinan berikut amalan atas keyakinan Adatnya yg kuat, membuat penjajah Belanda berang sehingga pihak penjajah sempat menyeret dan mengasingkan Samin Surosentiko ke Padang Sumatra Barat dan meninggal serta dikuburkan disana. Dalam hal pelestarian alam, misalnya budaya Samin menjunjung penghormatan atas pentingnya budi luhur, penghormatan atas kesamaan derajat manusia atau apa yg disebut sebagai kearifan lokal yang tak terkira nilai positifnya. Pandangan masyarakat Samin terhadap lingkungan sangat positif, mereka memanfaatkan alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Hal ini sesuai dengan pikiran masyarakat Samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka. Sebagai petani tradisional maka tanah mereka perlakukan sebaik-baiknya. Pengolahan lahan (tumbuhan apa yang akan ditanam) mereka hanya berdasarkan musim saja yaitu penghujan dan kemarau. Masyarakat Samin menyadari isi dan kekayaan alam habis atau tidak tergantung pada pemakainya.160 6. Adat Istiadat Masyarakat Adat Samin Para pengikut ajaran Samin ini mereka tidak bersekolah layaknya masyarakat pada umumnya sekarang. Ajaran Saminisme ini memiliki kitab suci yang disebut dengan kitab suci Serat Jamus Kalimasada yang terdiri atas beberapa buku, diantaranya adalah: Serat Punjen Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, Serat 159 Wawancara dengan Mbah Lasio Tokoh Tetua Pergerakan Samin di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada Januari 2021. 160 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Samin di Desa Blimbing Kecamatan Sambong pada 5 Januari 2021.
108 Lampahing Urip161.Samin tidak mengenal tingkatan dalam Bahasa Jawa, Bahasa yang mereka pakai adalah Bahasa Jawa Ngoko. Pemukiman masyarakat Samin mengelompok dalam satu deretan rumah-rumah agar memudahkan untuk saling berkomunikasi. Rumah dari masyarakat Samin terbuat dari bambu dan kayu, terutama kayu jati. Di Samin sangat jarang sekali ditemui rumah berdinding batu bata. Bangunan rumah berbetuk Limasan atau Joglo. 7. Kesadaran Nilai Moral Sosial Samin Masyarakat Samin mengikuti pandangan hidup, perilaku dan petunjuk Samin Surosentiko, yang dalam terminologi mereka disebut "paugeran". Penyebaran atau penerusan "paugeran" kepada segenap penganut dan generasi berikutnya adalah melalui panuturan-panuturan dari pemimpin kepada segenap warga maupun orangtua kepada anak- cucu mereka. Pada mereka ada perilaku yang dipenging yaitu dilarang ataupun diperingatkan. Penuturan itu biasa disampaikan pada saat acara pertemuan bersama atau pada saat memang ada kebutuhan.162 Dari segi filsafat etika dalam model paugeran ini pada dasarnya termuat aspek tujuan akan sesuatu yang baik dan menarik yaitu nilai, yang ingin dan perlu diraih dengan laku (perbuatan) termasuk didalamnya moral,163 dalam model paugeran sekaligus juga termuat aspek aturan yang bersifat justru mengarahkan perbuatan demi tercapainya nilai tersebut.164 Pemikiran filsafati Jawa khusunya, yang paling luas dan mendalam berkembang adalah bidang filsafat yang praktis ialah filsafat moral (etika), sedangkan bidang filsafat teoretis tidak berkembang adalah karena belum terbentuknya sejarah budaya ilmu abstrak teoretis sebagaimana 161 Suryanto Sastroatmodjo, Masyarakat Samin (Blora). Central Java, Indonesia, The Indonesian Information Ministry"s Publication, 1952, hlm. 482. 162 Wawancara dengan mbah Lasio Tokoh Tetua Pergerakan Samin di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada 2 Januari 2021. 163 E. Hatch, Culture and Morality: The Relativity of Values in Antropology, Colombia University Press, New York Quild Ford, 1983, hlm. 26. 164 K. Bertens, Etika, Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya, Jakarta, 1987, hlm. 57.
109 masyarakat barat.165 Dan corak kehidupan yang menjadi pemikiran dan lagi pula cita-cita refleksif orang-orang Jawa adalah masyarakat harmonis yang berciri selaras, selaras dan seimbang.166 Tatanan perumusan visi tentang tata kenyataan yang adil adalah satu kenyataan bahwa suasana kesepakatan yang damai berada di bidang-bidang lahirnya kehidupan dan suatu ketentraman jiwa yang mantap dalam batin diwarnai seluruh lingkungan perwujudan perulaku, kelembagaan dan imajinasi/ gugusan kata berdekatan makna yaitu patut (proper), pantas (suitable), layak (seemly). Cocok (apt), halus (smooth), luwes (supple), enak (pleasant) masing-masing berperan bersama menurut bahan pengartiannya sendiri untuk memberikan nuansa perbedaan (laras diambil dari seni suara enak dari seni makanan) telah mengemas perbincangan hidup sehari-hari dalam suatu kawasan moral yang menyejukkan. Gagasan dasarnya adalah pranata sangat berspesifikasi dan seringkali sungguh berbelit-belit untuk mengeefektifkan kerja sama dalam bekerja, berpolitik dan hubungan-hubungan pribadi juga, terhimpun secara samar-samar dibawah gambaran nilai bermuatan budaya dan tak terdefinisikan sebaik-baiknya secara fair yaitu rukun (saling menyesuaikan diri), gotong royong (menanggung beban bersama), tolong-menolong (membantu secara timbal balik), mengatur interaksi sosial dengan kuasa berdaulat yang setiap warga harus patuh.167 Hasil wawancara dengan Mbah Gunretno mengatakan bahwa: "Tumrape wong Jawa kang isih paternalistik, cetha banget yen nduweni paraga kang bisa dadi panutan. Ing jaman rumiyin, pangrembakanipun agami Adam dipuntepangaken dening Surosentiko ing Kabupaten Blora. Banjur Surorejo diwenehi pesen supaya dadi panggon anak-putu ing Baturejo. Mangkono uga sawise iku dheweke kapilih dadi botoh angen (panggonan takon-takon lan butuh pitutur) kanggo kabeh warga Samin saka tlatah Pati". "(Bagi masyarakat Jawa yang masih paternalistik, jelas sangat penting adanya tokoh-tokoh yang bisa berperan menjadi panutan. Masa awal, perkembangan agama Adam dulu 165 AMW Pranarka, Ceramah Filsafat Epistemologi, 27 September 1987, Jakarta. 166 Dr. Fransz Magnis-Suseno SJ, Etika Jawa, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 102. 167 Geertz Clifford, Politik Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta, 1981, hlm. 97.
dikenalkan oleh Surosentiko di Kabupaten Blora. Kemudian, diberikan pesan agar Surorejo menjadi pangon anak-putu (bertindak atas gembala anak-cucu) di Baturejo. Begitu pula setelah itu dipilih menjadi botoh angen (tempat untuk bertanya dan diperlukan nasehatnya) untuk seluruh warga Samin dari wilayah Pati)".168 Selain itu, Gunarti yang merupakan adik Gunretno mengatakan bahwa: "Ing masyarakat Samin ana panemu yen saben manungsa iku padha lan sedulur, urip bebarengan iku wajib "lung-tinulung" (tulung-tinulung) supaya urip bebarengan bisa rukun. Urut- urutane kerukunan iki diutamakake saka bojo kapisan, antarane wong tuwa lan anak, karo sanak kadang, banjur tanggane, banjur wong liya". "(Dalam Masyarakat Samin terdapat pandangan bahwa setiap manusia itu sama dan bersaudara, hidup bersama adalah wajib "lung-tinulung" (tolong-menolong) supaya hidup bersama dapat menjadi rukun satu sama lain. Adapun urutan prioritas kerukunan ini diutamakan dari suami-istri dulu, anara orang tua dan anak-anak, dengan saudara, lalu ke tetangga, kemudian ke orang lain.)".169 Jika ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama misalnya sambatan dan gotong royong. Misalnya sambatan atau gotong-royong membangun rumah, orang yang meminta pertolongan kerja bersama mempunyai kewajiban untuk menyediakan hidangan makan. Sedangkan dengan bergotong-royonh umpama membuat jalan, setelah sesaat pekerjaan bersama selesai kemudian para pekerja bubar sendiri-sendiri. Setiap kegiatan kerja bersama-sama ini dilaksanakan secara gilir-gumanti (saling bergantian).170 Hidup bersama yang rukun dan setia kawan demikian dipedomani oleh perilaku "Jangan berbuat jahat kepada orang lain". Diganggu emoh, aja ngganggu (kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu orang lain). Diperlukan rasa tepa selira (terapkan pada diri sendiri), bahwa apa yang akan diperbuat kepada orang lain itu hendaknya apa yang dialami bak kalau dilakukan terhadap dirimu sendiri. 168 Wawancara dengan Gunretno Tetua Samin di Sukolilo Kabupaten Pati pada 2 April 2021. 169 Wawancara dengan Gunarti adik dari Gunretno pada 5 Mei 2021. 170 Ibid,. 110
111 Menurut Mbah pramugi "Yen akibate ora apik, aja nganti tumindak marang wong liya. Mula warga Samin tansah dielingake, supaya ora tumindak meri (iri), srei (seneng ngganggu), panasten (ora seneng yen wong liya rejeki), kemeren (iri), nyolong (nyolong), bedhok, methil, jumput (njupuk ingon-ingon, hasil tetanen, karo wong liya tanpa takon utawa tuku dhisik). (Seandainya tidak baik akibatnya, janganlah dilakukan terhadap orang lain. Sebab itu, warga Samin disadarkan senantiasa, supaya (suka mengganggu), panasten (tak suka kalau orang lain beruntung), kemeren (iri hati), nyolong (mencuri), bedhok, methil, jumput (mengambil ternak, hasil tani, dengan orang lain tanpa meminta atau membeli terlebih dahulu).)."171 jangan berprilaku dengki (dengki), srei Kalau masyarakat Samin melaksanakan kewajiban lung-tinulung (tolong -menolong) dan hidup rukun, ini sama dengan nindakna sing njawani (bertindak betul-betul orang jawa). Kewajiban moral sangat mengutamakan dalam setiap pitutur, yang dimaksudkan agar warga tidak ngowah-owahi ugeme (tidak mengurangi atau melebihi apa yang dipegang teguh) leluhur. Penekanan moral yang berkelanjutan dalam pitutur bermaksud supaya dapat tertulis dalam batin seutuhnya, sehingga kuat memengaruhi tindakan sehari-hari.172 Masyarakat Samin kurang menghargai sekolah formal, karena mereka khawatir bahwa kepintaran yang diperoleh dari bersekolah itu adalah pintar, tetapi hanyalah untuk minteri (mengakali) orang-orang lain. Sekolah mereka adalah sekolah di dalam kehidupan itu sendiri, termasuk bertani menggarap tanah. Dan hasil-hasil dalam sekolah kehidupan ini mereka mencita-citakan taraf sosial yang tinggi, tetapi kalau hanya mencapai taraf sosial rendah aja ngantio kasoran (janganlah sampai begitu direndahkan) terhadap orang-orang lain. Dengan demikian, perkembangan penghidupan warga Samin diharapkan menuju ke masyarakat yang kurang lebih sama rata sama rasa.173 "Sesuai dengan itu, menurut Mbah Pramugi "Wong samin pengin uripe dina-dina ora kena kanggo diya-diniya (dina- dinane ora dienggo ngalah-alah) supaya menang-menang. Yen 171 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Masyarakat Adat Samin Sambong, Kabupaten Blora pada 4 Mei 2021. 172 Ibid,. 173 Ibid,.
perlu kudu wani ngalah, amarga sapa sing nyerah marang dhuwur wekasane (akhire oleh paukuman kang dhuwur). Nanging, urip bebarengan kudu digunakake kanggo rengga- rinengga. (Masyarakat Samin menginginkan agar kehidupan dina-dina ora kena kanggo diya-diniya (hari-hari mereka tidak digunakan untuk saling mengalahkan) demi menang-menangan. Kalau perlu malahan hendaknya wani ngalah (berani mengalah), karena (akhirnya mendapatkan pembalasan yang tinggi). Justru, kehidupan bersama hendaknya dimanfaatkan untuk rengga-rinengga (saling memperindah))."174 siapa mengalah dhuwur wekasane Mereka menjaga kehidupan sendiri dan bersama didasari budi pekerti, budi daya, tetapi sejauh mungkin menghindari budi srani. Budi pekerti adalah maksudnya ialah perilaku dijiwai wawasan amrih kasaenan (demi kebaikan). Budi daya yaitu melalui berbagai upaya yang bisa mendatangkan hasil. Budi srani artinya akibat mementingkan diri sendiri dan demi mencapai keuntungannya, seseorang dalam melakukannya suka mereka-reka macam-macam cara atau upaya untuk memperdayai atau menipu siapa saja.175 Pedoman hidup untuk menjalankan perilaku baik kepada orang lain dan menjauhi prilaku jahat senantiasa ditekankan oleh masyarakat Samin. Sebab jika sampai hal ini tidak diugemi (ditaati dan dijadikan pegangan teguh), dikhawatirkan menyebabkan orang bisa menjadi kesamaran (menjadi kurang terang-jelas) dalam mengerti apa perilaku yang baik dan apa perilaku yang jahat. Bisa saja perbuatan yang jahat dianggap baik, sehingga orang tersesat dan suka melakukan apa yang justru dilarang. Keadaan demikian kalau sampai dilakukan semakin banyak orang, akan merusak masyarakat menjadi tatanan awon (tatanan yang jahat) yaitu kondisi masyarakat kacau, jelek sehingga banyak menyengsarakan kebanyakan warganya, khususnya orang kecil yang tak berdaya.176 Dalam bahasa perbincangan disebut "sarang tawon" (sarang lebah) dan tawon adalah singkatan dari tatanan awon. Lebah itu bermulut manis karena biasa mnghisap manisan (gula) dan kalau marah akan menyakiti 174 Ibid,. 175 Ibid,. 176 Ibid,. 112
penyebab kemarahannya dengan sengat (racun). Ini menggambarkan lingkungan orang-orang jahat yang bermulut manis yang baik hanya dalam ucapan saja, tetapi mudah marah dan bisa berperilaku jahat. "Berdasarkan hal itu, menurut Mbah Margol "Tiyang ingkang tumindak ala ingkang ndadosaken masyarakat dados tatanan ingkang boten sae, tuladhanipun nindakaken perkawis ingkang boten aman, boten adil, kathah kekerasan, ing pundi-pundi kemawon wonten penipuan lan korupsi, asring wonten ingkang rusak, para pemimpin namung adu kekuasaan. (Orange-orang berperilaku jahat yang membikin masyarakat menjadi tatanan yang jahat, misalnya membuat keadaan tidak aman, tidak adil, banyak menjadi kekerasan, dimana-mana ada penipuan dan korupsi, sering terjadi kerusakan, para pemimpinnya hanya berebut kekuasaan saja)".177 Ada kebiasaan menolong warga Samin yang tidak mempu secara sosial-ekonomi. Orang yang mau menolong mendatangi warga yang akan ditolong. Dimintanya agar ia mau menggarap tanah milik si penolong dengan cara memburuh atau kalau perlu dengan membelinya secara nyicil (mencicil/berangsur). Pembelian ini dengan hitungan uang, misalkan dapat penyicilan secepat mungkin segera lunas. Jika tidak mungkin, sedapat- dapatnya untuk melunasi, dalam hal ini dinasihatkan agar berlatih kesadaran. Asal ngemenke (kalau mau benar-benar mengusahakan), pasti akan mempunyai uang cicilan. Pertolongan khsususnya diberikan kepada saudara yang kesulitan ekonomi, biasanya diberikan pada waktu panen.178 8. Kesadaran Nilai Moral Personal Samin Masyarakat Samin berkeyakinan bahwa untuk bisa berperilaku baik kepada orang-orang lain, seorang perlu menghargai dan berbuat baik kepada dirinya sendiri. Maknanya dirinya benar-benar diaji-aji (dihormati sebagai berharga), sehingga tak boleh diremehkan atau diperlakukan menjadi alat semata-mata bagi kepentingan orang lain. Terkait nilai moral personal Samin, Mbah Gunretno mengatakan bahwa: "Mula dhiri pribadi kudu diuri-uri (dilestarekake) tumuju (sejati) minangka kabisane urip. Adhedhasar bebenda 177 Wawancara dengan Mbah Margol Tokoh Masyarakat Adat Samin Sambong Kabupaten Blora pada 4 Mei 2021. 178 Ibid,. 113
manungsa Jawa Jawata (Jawa kanthi tatanan). Kudu ngati-ati (kudu nduweni kemungkinan reged (reged), goroh (goroh), lali (lali) lan nesu (nesu). (Sebab itu, diri pribadi sewajarnya digulawenthah (dipelihara) menuju kelayakan hidup. Berdasarkan pada bebener (kebenaran) sebagai manusia jawa jawata (jawa dengan tatanan). Kudu ngati-ati (wajib hati-hati) karena jiwa manusia ada kemungkinan reged (kotor), goroh (bohong), lali (lupa) dan nesu (marah))".179 ngati-ati) amarga jiwane manungsa Mbah Gunretno juga menegaskan bahwa: "Kanggo dadi manungsa utami (akeh kabecikan) kang lair ora ngladeni (suwalike) batine. Isa kandha (bisa ngomong), kudu bener-bener nglakoni apa sing dikandhakake. Laku nggondheli gunem (tumindak miturut tembung), lan kosok baleen. (Demi menjadi manusia utami (mempunyai banyak keutamaan) apa yang dilahirkan janganlah nyulayani (bertentangan dengan) keadaan batinnya. Isa kandha (bisa mengatakan), harus sungguh-sungguh melaksanakan apa yang sudah dikatakannya. Laku nggondheli gunem (perbuatan mengikuti ucapan), dan sebaliknya)".180 Karena itu, penting semenjak muda orang diberi pitutur (nasihat), diwenehi (diberi keterangan), dielingake (diingatkan) dan dicontohi (diteladani). Ajining dhiri (harga diri) bersumber dari pengucapan dan kelakuan yang benar. Apabila orang mau melaksanakan kehidupan yang benar ini, dia akan merasakan hati tentram, senang, bungah (gembira), bahagia dan mongkak (bangga).181 Masyarakat Samin mengakui bahwa semua manusia nggembol ala (membawa unsur jahat), sehingga sangat membutuhkan penyadaran dan pendidikan menuju perilaku kebaikan sejak usia amat muda oleh orangtua dan lingkungan. Perlu dilatih pikirannya, hatinya, kemauannya dan bahkan diajak bergotong-royong kawruh (pngertian). Harapan unsur jahat jangan sampai berkembang, tetapi justru semakin berkurang. Sebab itu, tidak semua dan tidak sembarang pengaruh harus diterima bagitu saja, misalnya dari acara televisi, sehingga berbagai pengaruh harus dipilih-pilih yang dapat meningkatkan kebaikan dan mengurangi hal jahat.182 179 Wawancara dengan Mbah Gunretno melalui telepon pada 15 Maret 2021. 180 Ibid,. 181 Ibid,. 182 Ibid,. 114
"Mbah Gunretno mengatakan, "Mula panguripane wong Samin kudu tansah ngati-ati, luwih-luwih yen bab wong ala, amarga wong ala lumrahe ngrungokake (ngganggu) wong becik, ora kosok baline. Malah wong ala bisa mengaruhi lan nyeret wong apik menyang ala, amarga wong apik bisa nguripake menyang ala. (Karena itu, hidup orang Samin harus hati-hati selalu, khususnya kalau bersangkutan dengan prang-orang jahat, sebab orang jahat biasa ngreridu (mengganggu) orang baik, bukan jahat dapat memengaruhi dan menyeret orang baik kepada kejahatan, sebab yang baik itu bisa menyeleweng kepada yang jahat.)."183 sebaliknya. Bahkan orang yang Seandainya ada warga Samin diberi pitutur tidak mau mengikuti dan bahkan sudah diperingatkan tetap tidak mengikuti dan bahkan sudah diperingatkan tetap tidak memperbaiki akan di biarkan, tidak ada pemaksaan. Menurut keyakinan orang Sikep, warga itu nanti kesaru polahe dhewe (mengalami akibat pahit akibat kelakuannya sendiri) apakah itu baik ataukah jelek. Pahitnya pengalaman yang didapatkan ada harapan, bahwa mungkin sekali warga yang tidak nggunu dikandhani (patuh ketika dikasih tahu) itu memperbaiki kelakuannya. Jika memang tetap tidak mau memperbaiki dan mematuhi nasihat warga itu bakal lebur (akan hancur) sendiri di kemudian hari.184 Adanya becik (sae = bahasa halusnya baik) dan ala (awon = bahasa halusnya jahat) menurut pemikiran masyarakat Samin merupakan dua hal (perkutuban) yang memang saling memperjelas. Seperti halnya ada siang, ada malam, da nada atas, ada bawah. Karena adanya perilaku jahat, dapat dibedakan rasanya kalau seorang mendapatkan perilaku baik, Dimata Wasoada agar sing wise ling, aja nganti kesamaran (mereka yang sudah sadar, jangan sampai terbawa ke arah samar-samar), karena dipengaruhi atau terbiasa bertindak jahat. Bagaimanapun warga Samin sing ngganggu dipituturi (yang mematuhi apa yang dinasihatkan), takkan kesamaran, sebab manusia ora iso ngowah-owahi (tidak bisa mengubah- ubah) apa yang dikodratkan sebagai perbuatan baik menjadi jahat. 183 Ibid,. 184 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Masyarakat Adat Samin Sambong, Kabupaten Blora pada 5 Mei 2021. 115
116 Disamping bisa menjadi tidak jelas dan terang benderang pada yang baik dan yang jahat, orang pun lebih-lebih yang tidak merasakan kebutuhan akan perlunya pitutur dapat kesamaran "sangkan paraning dumadi" (tidak terang benderang pada asal dan tujuan tercapai). Dari hal tersebut Mbah Pramugi mengatakan bahwa: "Masyarakat Samin percaya marang Sang Murbeng Dumadi (penyelenggara Cipta), yaiku Gusti Allah, yen tujuane urip yaiku nyengkuyung Kawula Gusti (manunggaling kawula Gusti). Sing ditekanake dumununge (kehadiran) Gusti iku ana ing ati kang becik (kabecikan) manungsa. Mula yen padha ndedonga marang Gusti, upamane ndedonga butuh, aja nganti ngalahake awak dhewe. Mengko wong iku, ora ora oman (ora oleh apa- apa). (Masyarakat Samin memercayai Sang Murbeng Dumadi (Sang penyelenggara Ciptaan) yaitu Tuhan, bahwa tujuan hidup adalah untuk menunggaling kawula Gusti (bersatunya hamba dengan Tuhan). Ditekankan dumununge (kehadiran) Tuhan adalah pada bagusing ati (kebaikan hati) manusia. Karena itu, apabila mereka berdoa kepada Tuhan, misalnya mendoakan suatu keperluan, aja ngalahake awakmu dhewe (jangan mngalahkan usaha orangnya sendiri). Nanti orang itu, ndak ora oman (tidak akan mendapatkan apa-apa))."185 Dalam hal ini warga Samin diperingatkan untuk aja nindakake dupeh (jangan berperilaku mentang-mentang), selagi mengalami keadaan keberuntungan misalnya panen sangat melimpah atau amat bangga karena begitu menjadi perhatian, sehingga ngowahi (mengubah) sikap dari kewajaran pengalaman yang biasa. Jika terlalu merasa beruntung dan tidak ngelingi (mengingatkan) lagi kewajaran, nanti jika terjadi apa-apa sing kena awake dhewe (yang menanggung akibat adalah dirinya sendiri).186 Untuk menekankan pentingnya pembangunan moral perorangan, pada umumnya orang Samin mengutamakan sangat perlunya pembangunan pribadi-pribadi orang. Sebab kalau kepribadian telah terbina dan terdidik secara memadai, nanti semuanya akan mengikuti saja, terutama harta benda seseorang. Sebaliknya, seandainya yang dipentingkan adalah kepandaian mencari harta benda, sedangkan 185 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Masyarakat Adat Samin Sambong, Kabupaten Blora pada 5 Mei 2021. 186 Wawancara dengan Mbah Gunretno melalui telepon pada 20 Maret 2021.
pembangunan kepribadian tak diutamakan, sebagai akibat orang ini cenderung mencari kekayaan dengan cara yang seenaknya dan kalau perlu tanpa tatanan, sementara kepribadian menjadi lemah dan dirusak oleh harta benda. Hal inilah yang biasanya banyak menyusahkan kepentingan orang lain.187 Pospisil dalam mengulas gejala hukum dengan segala atribut yang dipunyai hukum, atribut-atribut tersebut sekaligus juga sebagai pembatas bagi gejala yang merupakan hukum antara lain keputusan-keputusan dari pihak-pihak berwewenang (attribute of authority), kewajiban, tujuan agar dilaksanakan secara universal (attribute of intention of universal application) dan sanksi (attribute of sanction).188 Meneliti masyarakat Samin, penulis berdasarkan Koentjoroningrat akan melihat gejala masyarakat tentang pedoman perihal perikelakuan yang pantas, indentifikasi perkelakuan yang nyata dengan mempertahankan nilai-nilai kaidah yang berisi harapan masyarakat, kelakuan yang pantas.189 Selo Sumardjan, melihat bahwa budaya hukum dapat disebut sebagai hasil cipta karsa, rasa dan karya manusia di bidang hukum.190 Setiap kehidupan dalam masyarakat mempunyai Adat istiAdat yang mengatur hubungan individu-individu berupa norma-norma. Aturan-aturan yang disebut Adat istiAdat merupakan suatu pedoman bagi individu yang hidup sebagai warga masyarakat. Seperti masyarakat pedesaan pada umumnya, masyarakat Samin mempunyai Adat-istiAdat tersendiri. Dalam tradisi lisan masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Gunretno, Samin terdapat ucapan-ucapan yang berisi ajaran hidup yang diyakini dan dijalani masyarakat Samin:191 1. "Agama iku gaman adam pangucape, man gaman lanang, maksudnya "agama adam merupakan senjata hidup". 187 Ibid,. 188 Pospisil Leopold, Kapauku Papuans and Their Law in Retrospect, Newsletter (Association for Political and Legal Anthropology), Volume 5, Nomor 2, 1981, hlm. 5. 189 Soerjono Soekantor, Mengenal Antropologi Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 32-34. 190 Selo Somardjan, op. cit. hlm. 113-114. 191 Wawancara dengan Mbah Gunretno melalui telepon pada 21 Maret 2021. 117
2. "Aja drengki srei, tukar padu, dahpen kemaren, aja kutil jumput, bedhog colong maksudnya "jangan bertengkar, berselisih paham, irihati, jangan mencuri, mengambil milik orang lain tanpa ijin". 3. "Wong urip kudu ngerti uripe, urip pisan nggo salawase maksudnya "Orang hidup harus tahu kehidupannya, karena hidup sekali itu untuk selamanya / roh hanya sebuah akan abadi". 4. "Sabar lan trokal empun ngantos drengki srei empun ngantos riya sepada empu nganti pinek kutil jemput bedhog colong, nopo malih bedhog colong, nemu barang teng ndalan mawon kulo simpangi" maksudnya "berbuatlah sesuai sabar dan trokal, menghormati sesame, jangan mencuri, mengambil tanpa izin empunya, menemukan barang di jalan harus dihindari". 5. "Wong enom sing mati uripe titip sing urip. Bayi udo nangis nger niku sukmo kepanggih raga. Mulane wong niku mboten mati. Nek ninggal sandhangan niku nggih. Kedah sabar lan trokal sing diarag turun temurun. Dadi ora mati ning kumpul sing urip. Apik wong salawase sepisan adi wong sak lawase, maksudnya "bila ada anak muda yang meninggal maka "kehidupannya" (sukma, jiwa) dititipkan sukma (jiwa) yang hidup. Bayi lahir telanjang akan menangis "nger" pertanda jiwa/sukma ketemu raga. Meninggal istilah masyarakat Samin salin sandangan/ ganti pakaian/raga. Manusia hidup harus menerus sukma dan roh itu tidak akan mati, akan selalu berkumpul dengan roh/sukma yang masih hidup. Sekali berbuat baik, akan selamanya menjadi orang baik". 6. "Dhek zaman Landa njaluk pajeg mboten trimo sak legane nggih mboten diwehi, bebas mboten seneng. Ndandani rattan nggih bebas. Gak gelem wis dibebasake. Kenek jaga ora nyang. Jaga omahe dewe, nyengkah ing Negara dikenenk kerja paksa. Maksudnya "pada zaman belanda diminta membayar pajak tidak dengan sukarela tapi atas dasar paksaan, masyarakat Samin tidak membayar, disuruh memperbaiki jalan tidak mau, disuruh 118
jaga malam tidak mau, berselisih dengan Belanda dikenai kerja paksa". Ajaran dengan tradisi lisan digolongkan menjadi tiga : a. "Angger-angger pratikel" (hukum tindak laku) b. "Angger-angger pangucap" (hukum berbicara) dan c. "Angger-angger lakonana" (hukum perihal apa saja yang perlu dilaksanakan). Angger-angger partikel (hukum tindak tanduk), "aja" drengki srei tukar padu, dahpen kemeren, ojo kutil jumput, bedhog colong, nemu barang teng ndalan mawon disimpangi. "warga Samin dilarang berbuat jahat, berperang mulut/bertengkar mulut, iri hati pada orang lain, dan dilarang memiliki atau mengambul barang orang lain, bila dijumpai barang di jalan dijauhi/dilampaui". Angger-angger pengucap (hukum berbicara) "pangucape saka lima bunhelane ana pitu lan pangucap saka sanga budhelane ono pitu" maksudnya aturan dalam berbicara harus meletakkan pembicaraannya dalam angka lima, tujuh dan Sembilan. Angka hanya simbolik belaka, masyarakat Samin harus menjaga serta memelihara mulu dari segala kata-kata tidak senonoh atau kata-kata yang dapat menimbulkan sakit hati, akan mengakibatkan hidup manusia didunia sempurna. Angger-angger lakonana (hukum perihal apa saja yang harus dilakukan) yang berbunyi "lakonana sabar trokal, sabare dieling-eling, trokale dilakoni" maksudnya masyarakat Samin senantiasa harus bersabar dan selalu ingat berbuat kebaikan bagaikan orang mati dalam hidup. Dalam penegakan aturan tradisi masyarakat Samin, yang berfungsi adalah lembaga Adat/kumpulan warga Samin yang dilakukan masyarakat Samin yang disebut "Timbang Gunem", secara harafiah dapat diartikan musyawarah daripada tidak 119
120 melakukan pembicaraan tidak pada tempatnya, berfungsi untuk membicarakan hal-hal yang penting antara lain menyelesaikan masalah jika terjadi masalah antara warga Samin atau dengan warga diluar, membicarakan hal-hal yang dipandang penting sehubungan dengan kehidupan masyarakat Samin, termasuk untuk mengambil keputusan jika terjadi pelanggaran masyarakat Samin, juga sebagai sarana ketua/tokoh masyarakat Samin dalam memberikan tauladan hidup/ajaran serta tradisi yang semuanya dilakukan secara lisan. Timbang gubem bersifat tertutup (hanya masyarakat Samin yang boleh mengikuti acara tersebut dengan tidak membedakan), dilaksanakan seminggu sekali. 9. Kesadaran Nilai Moral Lingkungan Samin Pandangan masyarakat Samin tentang lingkungan sesuai dengan model Ekofeminisme Vandana Shiva yang melihat adanya keterkaitan antara perempuan dan alam. Alam disimbolkan sebagai pengejawantahan prinsip feminin pada satu sisi, sedangkan di sisi lain perempuan dipelihara oleh sifat-sifat feminin agar mampu menciptakan kehidupan dan menyediakan makanan. Orang Samin mempunyai taggungjawab yang besar dalam usaha mewujudkan keseimbangan alam karena Orang Samin percaya bahwa alam merupakan representasi dari ibu yang harus dijaga. Saat wawancara dengan Mbah Lasio mengatakan: 192 "Kanggo masyarakat Samin, Mbah Engkrek minangka tokoh Samin sing disegani. Keturunane wis dadi tokoh Sedulur Sikep ing desa iki nganti saiki. Nanging Samin Surosentiko minangka pendiri ajaran Samin, ora ana sing gelem nolak. (Bagi komunitas Samin, Mbah Engkrek sebagai tokoh Samin yang sangat dihormati. Keturunannya menjadi tokoh Sedulur Sikep di kampung ini hingga sekarang. Namun Samin Surosentiko sebagai peletak dasar ajaran Samin, takkan ada yang menolak)". 192 Wawancara dengan mbah Lasio Tokoh Tetua Pergerakan Samin di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada 2 Januari 2021.
Samin memiliki ajaran kebajikan yang masih dipegang keturunannya hingga saat ini. Ia tidak saja mengajarkan tentang persamaan dan pentingnya penghargaan kepada sesama, tapi mengajarkan bagaimana memperlakukan bumi (lingkungan) dengan baik. Ajaran kehidupan yang sangat lekat dengan penganut Samin: penghargaan dan penghormatannya terhadap alam. Ini terlihat dengan masih adanya acara brokohan (selametan). Mereka akan melakukan selamatan ketika hendak melakukan penanaman dan memanen, dan ketika hendak mencangkul. Selamatan bagi mereka adalah meminta izin kepada pemilik alam. Menurut Mbah Lasio: 193 ''Bumi iku sing maringi panguripan, sing nukulke wulu pawetuning bumi, kanggo panguripane anak Adam" Bumi itu yang memberi penghidupan. Tumbuhan hidup dan tumbuh di bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia dan anak keturunannya. Saat orang Samin hendak memotong pohon pisang. Mereka pasti akan meminta izin dengan kalimat: Ibu Bumi, pisang ini mau saya manfaatkan. "Kayu jati iku artine sejatine urip, patokane tiyang Jawa. Nek jatine sing rusak akeh, menungsone sing rusak yo akeh''. Bagi orang Jawa, pohon itu bermakna sejatinya hidup. Jika pohon jati rusak, maka akan banyak manusia yang rusak." yang memberi penghidupan, jati Di kehidupan sehari-hari, komunitas ini sangat percaya akan Jatmiko (ajaran ilmu jiwa raga) untuk hidup selaras dengan lingkungan. Menurut mereka, karena manusia serakah menghabisi alam untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak pernah terpuaskan maka alam akan mengimbangi dengan memberikan dampak buruk. Masyarakat Samin, yang menghormati tata kelola lingkungan terbukti ketika terjadi penjarahan hutan jati besar-besaran pada 2000-2002. Warga justru ikut membantu menjaga hutan, tidak mencuri kayu di hutan. Mereka sebagian ikut melakukan kerja sama dengan pihak Perhutani dengan program Lembaga Masyarakat Desa 193 Wawancara Mbah Lasio Tokoh Tetua Pergerakan Samin di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Pada 5 Maret 2020. 121
Hutan bagi mereka yang tinggal di pinggir hutan 194. masyarakat Samin menyadari rusak-tidaknya isi dan kekayaan alam di bumi bergantung pada cara pemakainya. Mereka tidak mengeksploitasi tanah sawah, dan bercocok tanam sesuai dengan musimnya. Petani di Kampung Samin tidak mau menebar benih (bercocok tanam) tiga kali dalam setahun. Jelasnya, musim hujan menanam padi, dan jika kemarau, menanam palawija. Masyarakat Samin juga melarang mencari ikan dengan cara meracun di Bengawan Solo. Mereka lebih memilih mencari ikan dengan wajar memancing atau menebar jaring untuk menangkap ikan secukupnya. Model ketuhanan seperti itu membawa implikasi terhadap kehidupan wong Sikep sehari-hari, misalnya hubungan wong Sikep dengan tanah pertanian dan kehutanan. Dalam kegiatan pertanian, seperti halnya tradisi pertanian masyarakat Jawa pada umumnya, penghormatan terhadap alam diabstraksikan melalui pengakuan serta pemujaan terhadap Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan atau Dewi Ibu. Sehingga, keseimbangan hubungan antara wong Sikep dengan alam perlu dijaga. Wong Sikep memandang bahwa mengolah lahan pertanian sama halnya dengan "perkawinan manusia" dengan alam. Kesatuan yang serasi antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan wong Sikep akan menghasilkan kedamainan dan kesuburan. Oleh karena itu wong Sikep menghargai perkawinan dan menganggapnya suci. Hal ini juga berlaku dalam kebudayaan pertanian mereka. Penghargaan terhadap tanah sebagai faktor yang suci menjadikan "perkawinan" tersebut dijaga dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya wong Sikep rajin mengelola tanahnya sehingga sawah mereka merupakan yang terbaik dibandingkan dengan sawah petani-petani bukan wong Sikep. Penghargaan terhadap keberadaan sumber daya agraria tersebut juga berlaku bagi cara pandang wong Sikep terhadap hutan195. 194 Sujatmiko, 2011, Mencintai Lingkungan Ala Dusun Wong Samin (online), (5 Maret 2020). 195 Arupa, 2010, Samin dan Kehutanan Jawa Abad XIX (online), (5 Maret 2020). 122
123 Masyarakat Samin menganggap menjadi petani merupakan pekerjaan paling mulia. Mereka mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya hayati dan lingkungannya. Keterbatasan lahan dan kondisi biofisik yang kurang menguntungkan tidak menyurutkan semangat mereka untuk bertahan pada pekerjaannya196. Masyarakat yang sering dihadapkan pada tantangan mempunyai banyak pengetahuan lokal dibanding dengan masyarakat yang jarang menghadapi masa-masa kritis, mereka bisa bertahan hidup karena mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya.197 Masyarakat Samin menyebut alam yang ditempati saat ini sebagai alam donya (alam dunia), sedangkan alam yang akan ditempati nanti disebut alam kelanggengan. Alam dunia terdiri dari unsur-unsur tanah (lemah), air (banyu), api (geni) dan angin. Mereka juga memahami adanya jagad gede dan jagad cilik. Alam semesta yang berisi langit, bumi dan seisinya ini disebut sebagai jagad gede (makrokosmos), sedangkan jagat cilik (mikrokosmos) adalah diri manusia. Jagad gede dan jagad cilik hakekatnya sama, jagad cilik merupakan gambaran dari jagad gede. Bumi melambangkan simbol perempuan, dari kata ibu sing di mimi, dipundi-pundi, (ibu yang sangat dihormati). Pemahaman tersebut memberi gambaran bahwa masyarakat Samin sangat menghormati bumi dan apa yang ada di dalamnya, karena dari bumilah mereka mendapatkan sandang pangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bumi diibaratkan sebagai seorang ibu, memberikan tempat perlindungan, kasih sayang kepada anaknya sepanjang hidupnya. Bumi menumbuhkan tanaman, menyediakan air, dan menyediakan segala kehidupan lainnya. Karena itulah masyarakat Samin sangat menghormati bumi. Penghormatan mereka terhadap bumi dilakukan mengolah tanah, memberikan pupuk, merawat, memelihara dan memberikan perhatian setiap hari. Ibarat 196 Jumari, dkk., Pengetahuan Lokal Masyarakat Samin Tentang Keanekaragaman Tumbuhan dan Pengelolaannya, Media Konservasi, Volume 17, 2012, hlm. 71-78. 197 Berkes F. & C. Folke, Linking Social and Ecological System for Resilience and Sustainability, Cambridge Press, Cambridge, 1998, hlm. 1-25.
124 merawat seorang ibu yang telah memberikan kasih sayang dan membesarkannya. Langit adalah nama atau simbol untuk laki - laki. Langit dan bumi dua unsur yan berlawanan namun merupakan suatu pasangan, langit sebagai laki-laki dan bumi sebagai perempuan. Pada langit terdapat matahari, matahari dalam bahasa Jawa disebut srengenge, berasal dari kata sreng (berarti hasrat atau keinginan). Matahari memancarkan energi, yang diteruskan ke bumi. Sinergi antara bumi dan matahari menciptakan kehidupan di bumi. Kehidupan dibumi dapat terus berlangsung karena adanya sinergi antara langit dan bumi. Bumi terdapat tumbuhan yang mempunyai kemampuan secara langsung mengubah energi matahari menjadi bahan-bahan organik melalui proses fotosintesis 198. Tumbuhan dalam pengetahuan masyarakat Samin dipandang sebagai bagian dari sandang pangan. Istilah sandang pangan digunakan untuk menyebut segala sesuatu di luar manusia. Masyarakat Samin memandang isi dunia ini hanya ada dua unsur yaitu uwong (manusia) dan sandang pangan. Sandang mangan merupakan simbol dari segala sesuatu yang diperluk an untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bumi dengan segala isinya, merupakan sandang pangan yang disediakan Yang Maha Kuasa untuk kehidupan manusia. Pengetahuan ilmiah pandangan tentang uwong dan sandang pangan ini identik dengan pandangan mengenai manusia dan lingkungan. Pengetahuan masyarakat Samin, manusia, hewan dan tumbuhan disebut sebagai tritunggal yang berarti tiga wujud tetapi merupakan kesatuan yang diberi hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Dukuh Karangpace, bahwa: "Wujud pisanan yaiku manungsa, sing bisa ngomong, pindhah utawa ngganti panggonan. Wujud ingkang kaping kalih awujud kewan, inggih menika sandhang saha pangan ingkang gesang saha saged obah utawi pindhah papan. 198 Jumari, et al., Pengetahuan Lokal Masyarakat Samin Tentang Keanekaragaman Tumbuhan dan Pengelolaannya, Media Konservasi, Volume 17, 2012, hlm. 71-78.
125 Wujud ingkang angka tiga inggih menika tetuwuhan, inggih menika pangan saha sandhang ingkang gesang nanging boten saged lumampah utawi obah. (Wujud yang pertama adalah manusia, yang bisa bicara, bergerak atau berpindah tempat. Wujud kedua berupa hewan, yaitu sandang pangan yang hidup dan bisa bergerak atau pindah tempat. Wujud ketiga adalah tumbuhan yaitu sandang pangan yang hidup tapi tidak bisa berjalan atau berpindah tempat)". 199 Masyarakat Adat Samin menyebut lahan pertanian dengan sebutan lemah garapan. Mereka menggunakan lahan pertanian untuk aktifitas budidaya pertanian. Menurut masyarakat Adat Samin merunjuk tanah sawah kepada lemah garapan. lemah penggarapan ini ada dua jenis yaitu lemah garing (tegalan, kebon, termasuk alas atau hutan) dan lemah teles (sawah). Berdsasarkan pandangan mereka kata "sawah" melambangkan istri, sedangkan "pemilik sawah" merupakan gambaran laki-laki. Pekerjaan utama mereka bertani yaitu memfungsikan lahan dengan menanaminya sampai mendapatkan hasil yang bisa dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidup. Menurut mereka Bertani merupakan bentuk "interaksi" antara "pemilik sawah" dan "sawah"" atau antara suami dan istri. Hal tersebut membuat mereka beranggapan bahwa menjadi petani merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang mulia, sehingga mereka menjalaninya dengan sepenuh hati.200 Menurut masyarakat Adat Samin bahwa kesuburan tanah bergantung pada usaha manusia dalam mengelolanya. Salah satu ungkapan mereka tentang kesuburan tanah yaitu "Subur lan orane lemah iku gumantung wonge, yen ora tau dipaculi yo dadi ora subur, yen lemah dipaculi yo subur," (kesuburan tanah itu ditentukan oleh pemiliknya atau orang yang mengelola, kalau tidak dicangkuli atau tidak di olah baik maka tanah akan tidak subur, jika tanah tersebut dicangkuli atau dikelola dengan baik, maka 199 Wawancara kepada Warga Karangpace, Sutrisno, di Dukuh Karangpace pada 8 Agustus 2019. 200 Jumari, et al., Pengetahuan Lokal Masyarakat Samin Tentang Keanekaragaman Tumbuhan dan Pengelolaannya, Media Konservasi, Volume 17, 2012, hlm 71-78.
126 tanah akan subur. Ungkapan tersebut menggambarkan kalau masyarakat Adat Samin merupakan petani bekerja keras dan ulet untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Menurut pandangan mereka tanah yang tidak subur (lemah gering) memiliki ciri ,bila tanah kering teksturnya mengkel (keras) sedangkan untuk tanah yang subur memiliki ciri berwarna merah kebiruan (abang biru), dan bila tanah kering ngropyok (gembur,mudah lepas). Tanah yang cukup air adalah tanah yang subur karena bila diberi pupuk mudah terserap oleh tanaman. Tanah ledokan (tempat lebih rendah) menurut pandangan mereka murupakan tanah yang subur karena tanah tersebut mendapat aliran air yang mengandung pupuk dari tempat yang lebih tinggi (nggeneng). Sedangkan tanah kurang subur biasanya kering, sehingga apabila tidak ada air, ketika dipupuk tanaman sulit menyerap air yang mengandung pupuk 201. Menyatakan bahwa menurut pandangan masyarakat Adat Samin dunia ini terdiri dari sandang pangan dan wong (manusia/hidup). Sandang pangan bermakna sumber penghidupan atau kelengkapan yang dibutuhkan untuk hidup di bumi. Wong bermakna manusia yang memiliki tugas untuk menjadi pengelola di bumi. Adapun Saat ini, hal tersebut digambarkan sebagai lingkungan dan manusia, atau antara sistem biofisik dan sistem sosial 202. Masyarakat Samin sangat berhati- hati di dalam bertindak hubungannya dengan alam dan masih mempertimbangkan nilai-nilai budaya seperti bagaimana masyarakat setempat melakukan prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan sumber daya alam supaya tetap dipertahankan keseimbangan ekologisnya. Hal ini tampak jelas pada perilaku petani yang memiliki rasa hormat begitu tinggi terhadap lingkungan alam yang menjadi bagian yan tidak 201 Jumari, et al., Pengetahuan Lokal Masyarakat Samin Tentang Keanekaragaman Tumbuhan dan Pengelolaannya, Media Konservasi, Volume 17, 2012, 71-78. 202 Rambo, T.A., Conceptual Approach to Human Ecology, Research Report No. 14, East West Environment and Institute, Honolulu, 1983.
terpisahkan dari kehidupan. Perilaku tersebut dimanifestasikan dalam simbol-simbol yang dipahami oleh masyarakat setempat.203 10. Kesadaran Hukum Masyarakat Samin Warga Samin sadar bahwa dirinya dan seluruh masyarakat Samin hidup di dalam suatu Negara besar Nusantara atau Indonesia. Mereka mendapatkan pesan dari mbah Samin Surosentiko agar menghadapi pemerintah penjajahan Belanda. Tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia, yang diutamakan mereka adalah merdikake awake dhewe (memerdekakan dirimu masing-masing). Mbah Lasio mengatakan bahwa: "Manggon ing negarane, nanging jiwane wargane ora mardika, apa tegese. Dheweke ora seneng dipeksa utawa digunakake. Masakan "wong mbekakas wong" tegese ngurmati lan ngurmati wong liya, yen ora minangka sesama. Sejatine, iki minangka wawasan dhasar wong Samin. (Hidup di Negara mereka, tetapi jiwa warga-warganya tidak merdeka, tetapi jiwa warga-warganya tidak merdeka apalah artinya. Mereka tida suka dipaksa-paksa atau dibekakas (orang (diperalat). Masakan memperalat orang), artinya mau memperlakukan dan menghargai orang lain, kalau bukan sebagai sesama. Padahal, inilah wawasan dasar orang Samin)".204 "wong mbekakas wong" Terhadap kesadaran hukum tersebut, ternyata sejak Indonesia merdeka masyarakat Jawa diperintah oleh orang Jawa. Menjadi keheranan masyarakat Samin, karena menjadi penindasan dan tipu-menipu (apus- apusan) sebagai mana zaman penjajahan. Mbah Gunretno mengatakan bahwa: "Sing ana ing dhuwur pemerintahan ora ngerti ing ngisor (ora ngerti kahanane wong ngisor). Elit bangsa iku ora lali (lali), nanging malah bodho (sengaja nglalekake) rakyat sing paling ngisor. Para pejabat pamarentah sasampunipun nindakaken kamardikan bangsa, boten purun mbebasaken rakyat saking keterbelakangan ningkataken kesejahteraan umum, ananging manipulasi negara bebas (kemerdekaan) dados sugih (golek lan nglumpukake kasugihan lan kamlaratan sarta 203 Agung Wibowo, Strategi Masyarakat Samin dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekologis, Penelitian Hayati Edisi Khusus 4E, Surakarta, 2011, hlm. 35- 42. 204 Wawancara dengan Mbah Lasio, Tokoh Tetua Pergerakan Samin di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada 11 Januari 2021. 127
128 material) kanggo awake dhewe lan dheweke. kelompok dhewe, malah karo perang nglawan korupsi, lan ngapusi rakyat. (Mereka yang di atas memerintah ora ngerti ngisor (tidak mengerti keadaan rakyat yang di bawah). Elite bangsa bukannya lali (lupa), melainkan nglali (dengan sengaja melupakan) rakyat yang bawah. Para pejabat pemerintah setelah mengemban kemerdekaan bangsa, tidak bertekad keterbelakangan maupun memerdekakan kemelaratan dan meningkatkan kesejahteraan umum, tetapi memanipulasi negara merdika (merdeka) untuk merdi kaya (mencari dan mengumpulkan kekayaan materi) bagi diri dan kelompok sendiri, bahkan dengan cara saling berebut korupsi dan menipu rakyat)."205 rakyat dari Sebagai akibatnya kehidupan bernegara yang seharusnya berorientasikan pembangunan masyarakat pancasila menjadi kehidupan politik yang pancal-pancalan (saling menendang dan menyingkirkan) untuk sakling memperebutkan kedudukan dan harta. Para pemimpin seenaknya sendiri nerak (melanggar) undang-undang, mancali (menginjak-injak) hukum. Kebanyakan pemimpin hanya berlomba untuk pandai bicara, tetapi perilakunya tidak sesuai, sampai malahan sama sekali bertentangan dengan apa yang diucapkan atau pernah dijanjikan. Jadi terkesan umuk (sombong), umyeg (ribut-bising), memuakkan dan menganggap rakyat gampang dibodohi.206 Lebih lanjut Mbah Gunretno menjelaskan bahwa "Pemuka- pemuka bangsa kowe tumindak kotor, kabeh melu nanggung (kamu berperilaku kotor, segenap warga bangsa ikut menanggung) akibat perbuatan jahatmu. Wis bubrah parah, sulit arep nambahi (sudah parah kerusakannya, sangat sukar untuk diperbaiki). Kalau petani kene amane tenduran (di sini hamanya adalah tanaman), berarti harus menyemprot tanaman. Akan tetapi, wong pusat nyemprot ama uwong (orang-orang di pusat menyemprot hama orang). Para pejabat di atas sing sakit batinne, angen-angene (yang sakit batinnya, pemikirannya). Pejabat dan rakyat kabeh duwe kewajiban dhewe-dhewe (semua mempunyai kewajiban sendiri-sendiri). Aku rak gedibal ngisor (kami kan gembel tempatnya di bawah). Angger sak anak putuku wis tumindak bener, aku wis seneng (kalau segenap anak-cucu sudah berperilaku benar, kami sudah bahagia)".207 205 Wawancara dengan Mbah Gunretno melalui telepon pada 15 Maret 2021. 206 Ibid,. 207 Ibid,.
129 Para pejabat yang tega merusak kehidupan bangsanya itu oleh orang Samin dipandang wis ilang Jawane (sudah hilang rasa jawanya). Mereka seharusnya memberi teladan hidup bersama yang baik, tetapi justru menyebarkan percontohan jelek. Dari pengalaman berurusan dengan birokrasi kelurahan, kecamatan, mereka mengalami adanya pungutan atau minta suap demi kelancaran pelayanannya. Mereka tahu banyak orang mencuri kayu jati, tetapi pegawai hutan tidak mengawasi malahan meminta sogokan.208 Pada khususnya para pejabat pemerintah di tengah-tengah masyarakat, yaitu pemong desa, mereka ini sejak diangkat sudah ibaratnya dicukupi kebutuhan hidupnya sebelum bekerja memberikan hasil nyata. Lihat beberapa luas tanah bangkoknya. Bandingkan pegawai yang lain, baru menerima penghasilan setelah bekerja dengan ada hasil nyata. Jadi mereka itu sebelum bekerja, sudah dapat menikmati hasil kerjanya dari tanah bengkoknya. Itu artinya para pamong desa seharusnya lebih melayani rakyat, bukan sebaliknya. Karena itu penting sekali rakyat bersatu untuk selalu menegur pemerintah setiap ada tanda pelayanan tak beres. Dan kalau tidak mau ditegur nanti tak usah dipilih lagi.209 3.2 Tinjauan Umum PT Semen Gresik (Persero) Tbk 1) Sejarah PT Semen Gresik (Persero) Tbk PT Semen Gresik (Persero) Tbk. diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957, merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten "SMGR". Perusahaan diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun, dan di tahun 2013 kapasitas terpasang mencapai 30 juta ton/tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991 saham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia) serta merupakan 208 Ibid,. 209 Ibid,.
BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang saham pada saat itu Negara RI 73% dan masyarakat 27%. Pada bulan September 1995, perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (Right Issue I), yang mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi Negara RI 65% dan masyarakat 35%. Pada tanggal 15 September 1995 PT Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Total kapasitas terpasang perseroan saat itu sebesar 8,5 juta ton semen per tahun. Pada tanggal 17 September 1998, Negara RI melepas kepemilikan sahamnya di Perseroan sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex S. A. de C. V., perusahaan semen global yang berpusat di Meksiko. Komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Negara RI 51%, masyarakat 35%, dan Cemex 14%. Kemudian tanggal 30 September 1999 komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Pemerintah Republik Indonesia 51,0%, masyarakat 23,4% dan Cemex 25,5%. Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex Asia Holdings Ltd. Kepada Blue Valley Holdings PTE Ltd. sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Negara RI 51,0% Blue Valley Holdings PTE Ltd. 24,9%, dan masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holdings PTELtd, menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi Pemerintah 51,0% dan publik 48,9%. Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk, menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penggantian nama tersebut, sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya Strategic Holding Group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional. Saat ini kapasitas terpasang Semen Indonesia sebesar 29 juta ton semen per tahun, dan menguasai sekitar 42% pangsa pasar semen domestik. Semen Indonesia memiliki anak perusahaan PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa dan Thang Long Cement. Perkembangan arah bisnis serta menjawab tantangan yang dihadapi perseroan ke depan, pada tanggal 11 Februari 2020 perseroan berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi, misi dan nilai baru agar dapat mewakili layanan atau produk perseroan yang semakin berkembang. 130
Gambar 3.8 Logo PT.Semen Gresik Indonesia Lama Sumber: Data Sekunder, website Semen Indonesia Group (SIG), diolah penulis, 2021. Gambar 3.9 Logo baru PT.Semen Gresik setelah berganti nama dengan PT.Semen Indonesia Sumber: Data Sekunder, website Semen Indonesia Group (SIG), diolah penulis, 2021. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha dibidang produsen semen, non - semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), porsi saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. saat ini, 51,01% milik Pemerintah RI dan 48,99% milik publik. Menguasai pangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional, perseroan berupaya menjadi 131
perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. SIG adalah semangat baru perseroan yang bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan (Go Beyond Next), yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living, yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang, serta terus menjadi BUMN kebanggaan Bangsa Indonesia. Table 3.3 Informasi PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Nama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Bidang Usaha Industri Persemenan Tanggal Pendirian 7 Agustus 1957 Dasar Hukum Pendirian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik Kepemilikan Republik Indonesia 51,01% Masyarakat 48,99% Modal Dasar Rp2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp593.152.000.000 Sumber: Data Sekunder, website Semen Indonesia Group (SIG), diolah penulis, 2021. 132
2) Lokasi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (Saat ini berubah nama menjadi PT.Semen Indonesi) berlokasi di: 1. Kantor Pusat Gedung Utama Semen Gresik, Jalan Veteran Gresik 6122 2. Kantor perwakilan Graha Irama Lantai 9,Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12950. Lokasi pabrik sangat strategis di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Vietnam menjadikan Semen Indonesia mampu memasok kebutuhan semen di seluruh tanah air yang didukung ribuan distributor, sub distributor dan toko-toko. Selain penjualan di dalam negeri, Semen Indonesia juga mengekspor ke beberapa negara antara lain: Singapura, Malaysia, Korea, Vietnam, Taiwan, Hongkong, Kamboja, Bangladesh, Yaman, Norfolk USA, Australia, Canary Island, Mauritius, Nigeria, Mozambik, Gambia, Benin dan Madagaskar a) Semen Padang. Semen Padang memiliki 4 (empat) pabrik semen, kapasitas terpasang 6 juta ton semen pertahun berlokasi di Indarung, Sumatera Barat. Semen Padang memiliki 5 pengantongan semen, yaitu : Teluk Bayur, Belawan, Batam, Tanjung Priok dan Ciwandan. b) Semen Gresik. Semen Gresik memiliki 4 pabrik dengan kapasitas terpasang 8,5 juta ton semen per tahun yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Semen Gresik memiliki 2 pelabuhan, yaitu : Pelabuhan khusus Semen Gresik di Tuban dan Gresik. Semen Gresik pabrik Tuban berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek. c) Semen Tonasa. Semen Tonasa memiliki 4 pabrik semen, kapasitas terpasang 6,5 juta ton semen per tahun, berlokasi di Pangkep, Sulawesi Selatan. Semen Tonasa memiliki 9 (sembilan) pengantongan semen, yaitu: Biringkasi, Makassar, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Palu, Ambon, Bali. d) Thang Long Cement Company. Thang Long Cement Company memiliki kapasitas terpasang 2,3 juta ton semen per tahun, berlokasi di Quang Ninh, Vietnam, Thang Long Cement Company memiliki 3 (tiga) pengantongan semen. 133
134 3) Visi dan Misi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 210 Visi Menjadi Perusahaan Penyedia Solusi Bahan Bangunan Terbesar di Regional Misi 1. Berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. 2. Menerapkan standard terbaik untuk menjamin kualitas. 3. Fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. 4. Memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 5. Menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. 4) Bidang Industri PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 1. Semen Portland Tipe I. Dikenal pula sebagai ordinary Portland Cement (OPC), merupakan semen hidrolis yang dipergunakan secara luas untuk konstruksi umum, seperti konstruksi bangunan yang tidak memerlukan persyaratan khusus, antara lain bangunan, perumahan, gedung-gedung bertingkat, jembatan, landasan pacu dan jalan raya. 2. Semen Portland Tipe II. Di kenal sebagai semen yang mempunyai ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Misalnya untuk bangunan di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa dan bendungan. 3. Semen Portland Tipe III. Semua jenis ini merupakan semen yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal yang tinggi setelah proses pengecoran dilakukan dan memerlukan penyelesaian secepat mungkin. Misalnya digunakan untuk pembuatan jalan raya, bangunan tingkat tinggi dan bandar udara. 210 Anonim, Tanpa Tahun, Profil Perusahaan (online), perusahaan, (30 Maret 2021).
135 4. Semen Portland Tipe V. Semen jenis ini dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan pada tanah/air yang mengandung sulfat tinggi dan sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbang pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan dan pembangkit tenaga nuklir. 5. Special Blended Cement (SBC). Semen khusus yang diciptakan untuk pembangunan mega proyek jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dan cocok digunakan untuk bangunan di lingkungan air laut. Dikemas dalam bentuk curah. 6. Portland Pozzolan Cement (PPC). Semen Hidrolis yang dibuat dengan menggiling terak, gypsum dan bahan pozzolan. Digunakan untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang. Misalnya, jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi dan fondasi pelat penuh.211 5) Alur Proses Produksi Semen Rembang Kesuksesan produk semen yang dicintai oleh konsumennya menjadi bukti bahwa produksi semen di Pabrik Semen Gresik Rembang memiliki proses yang cukup panjang dan membutuhkan persiapan yang matang. Adapun alur produksi Semen Gresik dapat didefinisikan secara umum, sebagai berikut: 211 Ibid,.
Gambar 30 Alur Proses Produksi Semen Sumber: Data Sekunder, website Semen Indonesia Group (SIG), diolah penulis, 2021. a. Raw Material Preparation Dua bahan baku utama yang digunakan untuk produksi semen ini didapatkan dari proses penambangan clay (tanah liat) dan batu kapur. Semua bahan baku yang telah ditambang ini kemudian diproses lagi menjadi ukuran yang lebih kecil oleh crusher mill dan clay cutter dan hasilnya ditumpuk berbentuk pile. b. Raw Material Grinding Dalam proses raw material grinding ini, terdapat 4 proses; yakni mix pile yang merupakan campuran clay dan batu kapur; limestone pile, silica sand, dan copper slag. Masing-masing pile tersebut memiliki output tersendiri yang telah dibuat komposisinya dan dicampur menjadi satu dan masuk ke dalam satu alat, yakni grinding mill. Output dari penggilingan ini adalah material berbentuk debu. c. Blending Silo Output dari raw material grinding ini selanjutnya diproses di blending silo untuk homogenisasi. Tujuannya adalah untuk homogenisasi, mulai dari ukuran dan kualitas agar hasil material tersebut merata. 136
d. Pyro Process Langkah selanjutnya setelah melalui proses di blending silo, material akan masuk dalam pre heater untuk proses pemanasan awal. Setelah proses pemanasan awal, material pun dibakar di rotary kiln dengan suhu sekitar 1400 derajat. Output pembakaran berupa lava yang mengalir tersebut didinginkan di suatu alat bernama Clinker Cooler. Lava yang didinginkan secara mendadak itu menghasilkan output berbentuk granular yang biasa dikenal dengan clinker atau terak. Clinker tersebut diratakan dan dikecilkan kembali ukurannya di Heavy-Duty Roller Breaker. Proses ini, clinker yang kualitasnya jelek atau bertujuan untuk dijual disalurkan lewat export bin sedangkan kualitas yang bagus disimpan dalam Clinker Storage. e. Cement Grinding Setelah melalui proses pembakaran yang menghasilkan clinker, material berupa batu kapur, gypsum, dan material alternatif pun kembali dikomposisikan untuk digiling lagi di Finish Mill atau Cement Grinding. Output dari proses ini bukan berupa debu lagi namun serbuk semen. f. Cement Silo Serbuk semen tersebut lantas tidak serta merta masuk dalam tahap final namun disimpan lagi dalam Cement Silo. Tujuannya adalah homogenisasi kualitas semen yang disesuaikan pada tipe semen yang ingin dijual sekaligus menjadi tempat penyimpanan semen sebelum rilis ke packer. g. Cement Packing Bulk Truck Proses ini adalah proses terakhir dalam produksi semen. Apabila semen curah bisa langsung diproses saat di Cement Silo yang diangkut oleh Bulk Truck, maka pengantongan semen harus diproses dahulu di packer machine dan palatizer machine untuk bisa didistribusikan. 3.3 Tinjauan Umum Kabupaten Rembang Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban 137
138 (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111o 00′ - 111o 30′ Bujur Timur dan 6o 30′ - 7o 6′ Lintang Selatan. Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen. Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha)212. Gambar 3.4 Peta Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Rembang, diolah penulis, 2021. 1. Letak geografis Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111000′ - 111030′ Bujur Timur dan 6030′ - 706′ Lintang Selatan. Laut Jawa terletak disebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah 212 Pemerintah Kabupaten Rembang, Tanpa Tahun, Geografis (online), (7 April 2021).
dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Kondisi geologi Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan laut Jawa bagian Utara dan pegunungan bagian timur, yang mana memiliki beberapa macam kondisi geologi. Dari beberapa macam kondisi geologi tersebut, mempunyai kandungan mineral yang kaya akan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan yang terbesar adalah jenis Alluvium yang meliputi luas 45.470.783 ha atau 44,84 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang, kemudian potensi lain adalah miosen fasies sedimen yaitu seluas 32.125.000 ha atau 31,68 %. Sedangkan bahan galian golongan C yang ada berupa: andesit (Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem), pasir kuarsa (Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, dan Sluke), kapur (Sumber,Bulu, Gunem, Sale, Sarang, dan Sedan), trass (Pancur, Kragan, dan Sluke), phospat (Gunem, Sale, dan Pamotan), ball clay (Bulu, Gunem, Sarang, dan Sedan), batu bara (Gunem dan Sale), serta gibsum (Gunem, Sarang, Sedan, dan Lasem).213 Secara umum daerah KecamatanGunem 15,8% adalah area persawahan dan sisanya area tanah kering. 4.1.3 Administratif Batas-batas administratif Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang : ¾ Sebelah Utara : Kecamatan Pamotan ¾ Sebelah Timur : Kecamatan Sale ¾ Sebelah Selatan : Kabupaten Blora ¾ Sebelah Barat : Kecamatan Bulu dan Kecamatan Sulang. Daerah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara rata - rata 280 C dengan temperatur tertinggi sebesar 330 C dan terendah 220 C. Jumlah hari hujan mencapai 153 hari pertahun dengan curah hujan rata - rata 1500 mm pertahun.214 2. Kondisi Perekonomian Pendapatan daerah di Kabupaten Rembang selama tahun 2010 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp 681.400.800.462,62,-.Pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 873.464.930.507,62, Pada tahun 2012 mengalami peningkatan cukup besar yaitu menjadi Rp. 1.017.711.677.635,86. Pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 1.165.433.076.124,00 Pada tahun 2014 Rp 1.329.587.756.539.27 pendapatan daerah Kabupaten Rembang selalu 213 Pemerintah Kabupaten Rembang, Tanpa Tahun, Geografis (online), (21 Agustus 2021). 214 Ibid,. 139
140 mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi Rp 1.416.781.811,493,80. Pada tahun 2016 Rp 1.631.051.992.540.00.215 Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2013- 2016 didukung oleh produksi barang dan jasa di Kabupaten Rembang. Selama tahun 2013 hingga tahun 2016 nilai PDRB Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan antara 5,15-5,50% karena adanya peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut terjadi di hampir seluruh lapangan usaha. Namun, pada tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang mengalami sedikit penurunan sekitar 0,29% dari tahun sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang menurun menjadi 5,23%. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penurunan produksi barang dan jasa yang juga terjadi di hampir seluruh lapangan usaha. Berikut dapat dilihat nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) serta laju pertumbuhannya selama tahun 2013-2016.216 3. Kondisi Mata Pencaharian Aktivitas ekonomi banyak didukung oleh sektor pertanian, karena daerah pesisir, sektor perikananpun memegang peranan penting Indikator paling mudah untuk menilai besar efektifitas potensi ekonomi dan pemanfaatan SDA adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Brutonya (PDRB). PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku tahun 2010-2012 masing-masing sebesar Rp 8.399.45 juta, Rp 9.186.65 juta dan Rp 10.039.81 juta. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 masing-masing sebesar Rp.3.860.14juta, Rp 4.025.56 juta, dan Rp 4.281.41 juta. Kemudian untuk pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 masing-masing sebagai berikut:217 215 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang, Laporan Penelitian, Jakarta, 2015. 216 Ibid,. 217 Ibid,.
Table 3.4 PDRB Kabupaten Rembang 7 Angkutan dan komunikasi 122.336,89 129.402,24 136.904 3 Industri pengolahan 89.829,79 95.039,15 100.358 1 Pertanian 1.041.093,96 1.067.912,90 1.102.834 9 Jasa-jasa 336.808,22 365.830,16 387.703 6 Perdagangan, hotel, restaurant 383.594,88 397.761,78 421.942 2 Pertambangan dan Penggalian 46.868,19 45.179,47 132.498 No Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam jumlah Rp) 2010 2011 2012 5 Bangunan 199.356,98 214.875,36 231.108 8 Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 53.818,41 57.130,28 60.785 Jumlah PDRB atas dasar konstan 2000 2.283.965,70 2.384.459,23 2.500.796 4 Listrik, gas, air bersih 10.258,39 11.327,89 12.129 Laju pertumbuhan (%) 4,45% 4,40% 4,48% Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Rembang, diolah penulis, 2021. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pertanian menjadi mayoritas pilihan masyarakat Rembang dalam memilih profesi karna banyaknya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan. Data diatas juga mencakup serta pekerjaan masyarakat kendeng yang umumnya menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utamannya yang didukung daerah subur dengan sumber daya air yang melimpah. 4. Persebaran Masyarakat Samin di Kabupaten Rembang Pada 1 Januari 1903 Residen Rembang melaporkan bahwa di kabupaten Blora bagian selatan dan kabupaten Bojonegoro yang berbatasan langsung dengan wilayah Blora Selatan tersebut, terdapat 772 pengikut Samin yang tersebar di 34 desa. Pada tahun 1906, pengikut Samin menyebar ke wilayah Rembang bagian selatan yang disebarkan oleh Karsiyah dan Surohidin. Pada tahun-tahun tersebut pengikut Samin melonjak menjadi 3.000 penduduk. Pada saat itulah, rumor 141
142 tentang akan adanya "pemberontakan" Samin dan pengikutnya pada tanggal 1 Maret 1907 dihembuskan oleh Controleur wilayah tersebut.218 Isu yang dihembuskan oleh Controleur didasarkan pada alasan bahwa pada hari tersebut, Samin dan masyarakat pengikutnya berkumpul di desa Kedungtuban untuk menghadiri sebuah acara slametan. Dengan rencana berkumpulnya begitu banyak pengikut Samin, pemerintah Belanda merasa khawatir terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya "pemberontakan". Dibandingkan dengan tahun 1906, pada tahun 1907 pengikut Samin memang sudah melampaui angka 3.000 orang. Sehingga mobilisasi massa untuk memberontak sangat dimungkinkan. Terlebih lagi, wong Sikep yakin akan munculnya jaman baru pada awal bulan suro tahun tersebut (tanggal 14 Februari 1907). Jaman dimana terdapat negara yang berkeadilan, tidak ada pajak yang harus dibayar kepada negara serta dapat mengambil kayu jati di hutan ketika membutuhkan. Oleh pengikutnya, Samin Surosentiko dianggap sebagai pemimpin mereka, yakni pemimpin negara berkeadilan di Jawa. Pada tanggal 8 November 1907, Samin Surentiko diangkat oleh pengikutnya sebagai Ratu Tanah Jawa atau Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam.219 Empat puluh hari sesudah pengukuhan Ratu Adil tersebut, Samin Surosentiko ditangkap oleh Raden Pranolo, Ndoro Seten (Asisten Wedana) di Randublatung, Blora. Samin ditahan di bekas tobong pembakaran batu gamping. Sesudah itu dia dibawa ke Rembang untuk proses interogasi. Kemudian dia bersama delapan pengikutnya yakni Kartogolo, Renodikromo, Soerjani, Soredjo, Singo tirto dibuang ke luar Jawa. Samin Surosentiko meninggal di Padang pada tahun 1914.220 Setelah Samin ditangkap serta meninggal di Padang, perlawanan wong Sikep tidak kemudian berhenti. Murid, pengikut maupun kerabat dekatnya meneruskan perlawanan tersebut di beberapa daerah sekaligus menyebarkan ajaran Samin atau ajaran Agama Adam. Wongsorejo, pengikut Samin giat menyebarkan Agama Adam di distrik Jiwan, Madiun. Wongsorejo giat mengajak penduduk 218 Yudi Setiadi, 2019, Asal-Usul Samin (online), (21 Agustus 2021). 219 Ibid,. 220 Ibid,.
Madiun untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah. Demikian halnya Surohidin, menantu Samin, dan Engkrak yang menyebarkan Agama Adam di daerah Grobogan. Di Kajen, Pati, Karsiyah tampil sebagai Pangeran Sendhang Janur, dan menghimbau orang-orang desa untuk tidak membayar pajak. Sementara itu, Samat, seorang pemimpin pergerakan Samin di Pati, mengajarkan bahwa Ratu Adil akan datang apabila tanah yang digadai oleh pemerintah Hindia Belanda dikembalikan kepada orang Jawa. Hingga pada tahun 1930, penyebaran Agama Adam relatif berhenti disebabkan karena ketiadaan pemimpin yang tangguh.221 5. Pengembangan dan Pembangunan Industri Semen di Rembang Untuk memfasilitasi pengembangan Industri semen di kawsan karst, maka dilakukan beberapa perubahan regulasi, seperti:222 1. Kepmen. ESDM Nomor 1456 K/20MEM/2000 tentang klasifkasi pengelolaan Karst dirubah dengan Kepmen ESDM Nomor : 17/2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst 2. SK. Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo terletak di 3 kabupaten, yaitu kabupaten Pat, Kabupaten Grobogan dan kabupaten Blora dengan luas kawasan mencapai 19.590 hektar dan terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya berubah menjadi Kepmen ESDM Nomor : 2641 K/40/MEM/2014. Urgensi perubahan kebijakan tersebut tentu untuk mempermudah terjadinya perubahan status kawasan karst agar dapat dimanfaatkan dalam skala besar atau lebih tepatnya dalam hal pemberian izin usaha pertambangan bagi. Perubahan regulasi ini juga tetap dilakukan meski dinilai bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayat 221 Ibid,. 222 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang, Laporan Penelitian, Jakarta, 2015. 143
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang provinsi Jawa tengah Tahun 2010 -2030 Kabupaten Rembang di Jawa Tengah yang memiliki kawasan karst dan kekayaan sumberdaya alam menjadi salah satu target wilayah pengembangan tambang dan Industri semen di Indonesia. Pola pemanfaatan sumberdaya alam di Kab. Rembang dapat dilihat jelas dari Rencana Pola Ruang Kabupaten Rembang tahun 2011. Secara garis besar, pola ruang kab. Rembang telah dibagi kedalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dari pola ruang kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Rembang No. 14 tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan ruang kepada usaha pertambangan dan industrial. Kawasan Peruntukan Pertambangan sebesar 27.628 Ha, Kawasan Peruntukan Industri Besar seluas 869 Ha, dan Kawasan Peruntukan Kawasan Industri Menengah seluas 8.864 Ha. Dengan melihat perencanaan tersebut, tidak mengherankan jika industri pertambangan semakin ramai di kabupaten Rembang mulai dari kecamatan Pancur, kecamatan Kranggan, kecamatan Pamotan, kecamatan Gunem, kecamatan Sluke, kecamatan Sedan dan kecamatan Sale dengan luasan puluhan ribu hektar.223 Gambar 3.125 Kawasan Lindung Kab. Rembang berdasarkan Perda No.14 tahun 2011 Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Rembang, diolah penulis, 2021. 223 Ibid,. 144
145 Gambar 3.13 Kawasan Budidaya Kab. rembang berdasarkan Perda No.14 tahun 2011 Sumber: Data Sekunder, BPS Kabupaten Rembang, diolah penulis, 2021. Sampai tahun 2013, terdapat sekitar 25 usaha pertambangan yang telah mendapatkan izin dan melakukan proses produksi di Kab. Rembang. Table 3.5 Daftar usaha tambang di Kabupaten Rembang sampai tahun 2013 No Nama Lokasi Alamat Nomor Izin Komodit . perusahaan tambang Perusahaan Usaha as 01 CV Alam Megah Tahunan Tahunan Sale 503/46/C/200 Batu kapur Putih Sale 5 02 CV Andesit Terjan Rungkut Surabaya 503/583/2010 Batu Tras Tras Kranggan Makmur 03 CV Batu Pamotan Ngotet Rembang 503/456/2010 Pasir Permata kuwarsa 04 CV Driji Kencana Sidomulyo Kabonga 503/473/2010 Marmer Sedan n kidul Remban
05 CV Mitra Sukses Tegaldowo gunem 06 CV Sinsantuk Sudan Kranggan 07 CV Sumilir Terjan Jaya Kranggan Kembar 08 CV Tegaldowo Wahyu Gunem Manung gal 09 CV Zen 99 Terjan Kranggan 10 Koperasi Sendangmul Aneka yo Sluke Tambang 11 Koperasi Terjan Wreda Kranggan Sejahtera 12 PT Kawi Aria Terjan Putra Kranggah 13 PT Sinar Asia Tahunan Fortuna Sale 14 PT Sinar Asia Tegaldowo Fortuna Gunem 15 Sdr. Basirun Kedung - Pancur 16 Sdr. Djuwaro Ngulahan Sedan 17 Sdr. Fatimatuz Terjan 146 g Margomulyo Surabaya 503/02/C/200 Batu 3 Gamping Gedongmulyo Laasem 503/585/2010 Batuan Tras Binangun Lasem 503/580/2010 Batuan Tras Tegaldowo Gunem 503/251/C/20 Batu 05 Kapur Bulu Jawa Bancar 503/803/2010 Batuan Tuban Tras Bogorejo Sedan 503/516/2010 Batuan Tras Jl Kartini - Gresik 503/582/2010 Batuan tras Jl Dukuh Kupang XIV 503/584/2010 Batuan surabaya Tras Tahunan Sale 503/171/2004 Batu Gamping Tahunan Sale 503/170/C/20 Batu 04 Gamping Sumberagung-Pancur 503/599/2010 Batu Andesit Pamotan -Pamotan 503/1013/201 Batuan 0 Andesit Binangun - Lasem 503/501/2010 Batuan
147 Zahro Kranggan 8 Tras 18 Sdr. H. Achyar Gesikan Bangunrejo sedan 503/458/2010 Pasir Sedan Kuwarsa 19 Sdr. Sarip Sidomulyo Sidomulyo Sedan 503/470/2010 Pasir Sedan Kuwarsa 20 Sdr. Sekar sari Terjan Binangun Lasem 503/579/2010 Batuan Kranggan Tras 21 Sdr. Siti naula Terjan Jl Leran - Sluke 503/706/2010 Batuan Kranggan Tras 22 Sdr. Supriyanto Ngolahan Jolotundo Lasem 503/1012/201 Batuan sedan 0 Andesit 23 UD Jago Sendan Jangkli Krajan-Candisari 503/586/2020 Batuan g Mulyo Semarang Sirtu Sluke 24 PT Semen Tegaldow Jl. Veteran Gresik 503/0230/2 Tanah Gresik o, Kajar, 013 Liat Timbrang an, Pasu- cen Kec Gunem 25 PT Kec. Jl. Veteran Gresik Pend Semen Gunem irian Indon pabri esia k Sumber: Data Sekunder, WALHI Jawa Tengah, diolah penulis dari berbagai sumber, 2021.
RPJMD Propinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 menetapkan wilayah pertambangan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk daerah Serayu Selatan, Pegunungan Sewu dan Pegunungan Kapur Utara. Kabupaten Rembang masuk wilayah Pegunungan Kapur Utara. Yang terlihat secara kasat mata sepanjang jalan jalur selatan Rembang melalui kecamatan Pancur, kecamatan Pamotan, kecamatan Gunem, kecamatan Sedan, kecamatan Sluke, kecamatan Kranggan dan kecamatan Sale begitu banyak industri yang melakukan penambangan. Rencana pembangunan tambang batu gamping dan industri semen di Kabupaten Rembang dimulai pada tahun 2010 dengan target lokasi di Kec. Gunem. Penambangan ini dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. yang berganti nama menjadi (Persero) Tbk. sejak 20 Desember 2012). Sampai di tahun 2013, (Persero) Tbk. telah memperoleh sejumlah kelengkapan izin dari Pemerintah Daerah kab. Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai legalitas usaha penambangan di kawasan karst Rembang (CAT Watuputih).224 Adapun jenis izin dan kronologi terbitnya izin untuk usaha penambangan (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:225 1) Setelah mendapat penolakan di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sekitar tiga tahun lalu, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk- sejak 20 Desember 2012 menjadi (Persero) Tbk berencana melakukan penambangannya di Kawasan Gunung Watuputih Kabupaten Rembang dengan nilai proyek Rp 3,7 Triliun. 2) Pada tanggal 14 Oktober 2010 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi (Persero) Tbk- telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi (Persero) Tbk - 3) Pada tanggal 18 Januari 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 545/4/2011 Tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas 224 Ibid,. 225 Dokumen Gugatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, WALHI, 2015. 148
Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi (Persero) Tbk - 4) Pada tanggal 18 Nopember 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 591/040/Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi (Persero) Tbk - Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya. 5) PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi (Persero) Tbk - telah melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/10 Tahun 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 6) Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, pada tanggal 7 Juni 2012 Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 7) Pada tanggal 15 Februari 2013 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi (Persero) Tbk - telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Kebutuhan pembangunan tambang dan pabrik semen oleh (Persero) Tbk, di Rembang yang direncanakan memproduksi semen sebanyak 3 juta ton per tahun ini membutuhkan areal seluas 900 ha dengan rincian sebagai berikut:226 226 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 149
150 1) Penambangan batu kapur, di desa Tegal Dowo dan Desa Kajar kecamatan Gunem kabupaten Rembang dengan areal luas 520 Ha. 2) Penambangan tanah liat, di desa Kajar dan desa Pasucen kecamatan Gunem kabupaten Rembang dengan areal luas 250 Ha. 3) Pabrikan dan utilitas, di desa Kajar dan desa Pasucen kecamatan Gunem kabupaten Rembang dengan areal seluas 105 Ha. 4) Jalan produksi, di desa Kadiwono kecamatan Bulu kabupaten Rembang dengan areal seluas 15 Ha. 5) Jalan Tambang, di desa Tegal Dowo, desa Kajar, desa Timbrangan kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan areal seluas 10 Ha. Lokasi dan luas lahan tersebut juga diuraikan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) (persero) Tbk.227, yakni: Tabel 3.6 Lokasi dan Luas Lahan Pertambangan (Persero) Tbk. No. Lokasi Peruntukan lahan Luas (Ha) 1 Desa Tegal Dowo, Kajar Kec. Penambangan Batu 520 Gunem Gamping 2 Desa Kajar dan Pasucen Kec. Penambangan Tanah Liat 240 Gunem 3 Desa Kajar dan Pasucen Kec. Pabrik dan Utilitas 105 Gunem 4 Desa Kadiwono Kec. Bulu Jalan Produksi 15 5 Desa Tegal Dowo, desa Kajar, dan Jalan Tambang 10 desa Timbrangan, Kec. Gunem Total 900 Sumber: Data sekunder, dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. diolah penulis, 2021. 227 Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.
3.4 Kronologis konflik masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia Kehadiran proyek nasional rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menimbulkan sikap prokontra di kalangan pejabat publik maupun masyarakat sekitar calon lokasi pabrik, penambangan batu kapur dan tanah liat. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan investor karena kedua belah pihak sama kuat di dalam mempertahankan pendapat masing-masing, sehingga mengakibatkan penundaan terhadap rencana pembangunan. Dari hasil wawancara dengan Zaenal LBH Jawa Tengah, mengatakan bahwa: "Dapat dilihat sebagai contoh kasus konflik terhadap rencana pendirian pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Konflik terjadi pada awal tahun 2006. Pemicu konflik bukan hanya antar kelompok masyarakat dengan pemrakarsa proyek tetapi juga dengan Pemerintah".228 Pendirian pabrik oleh PT. Semen Gresik sudah menjadi rencana yang cukup matang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Sebagai rekomendasi bahwa Pati Selatan akan menghasilkan banyak keuntungan dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pati. Pegunungan Kendeng di Pati bagian Selatan berpotensi untuk pembuatan bahan baku semen. Hal ini sangat menarik investor untuk melakukan pembangunan pabrik semen di Desa Sokolilo. Karena cukup luas wilayah untuk didirikan sebuah pabrik, maka pemanfaatan secara maksimal oleh investor akan menguntungkan banyak pihak. Sesuai dengan rencana yang ada, pendirian pabrik oleh PT. Semen Gresik lebih lanjut dijelaskan, akan dibangun di lahan seluas 14,32 juta hektar yang tersebar di tujuh desa, yakni Kedumulyo, Gedudero, Sukolilo, Sumbersuko, Kasiyan,Tompegunung, dan Baturejo. Akan tetapi tidak semua masyarakat setuju dengan rencana tersebut. Mereka khawatir jikalau pabrik PT. Semen Gresik dibangun maka banyak sawah sebagai sumber kehidupan petani akan hilang, sumber mata air yang bersihpun akan mati. Diketahui bahwa sumber air tersebut sangat bermanfaat untuk irigasi 15.873,900 ha sawah di Kecamatan Sukolilo.229 228 Wawancara dengan Zaenal LBH Jawa Tengah pada 20 Maret 2021. 229 Wawancara Divisi Komunikasi PT SG Tbk Saifuddin Zuhri pada 7 Juni 2021. 151
Pembangunan ekonomi di Indonesia sampai detik ini masih terus digalakkan. Berbagai cara dilakukan oleh para petinggi untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, selain itu juga mampu mendorong PAD naik. Namun, terkadang apa yang dilakukan oleh para petinggi dalam memberikan kesejahteraan masyarakat tidak diikuti oleh adanya perbaikan kualitas lingkungan dan pengelolaan SDA sumber daya alam) yang berkelanjutan. "Salah satunya adalah mengenai akan dibangunya pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) di wilayah Kabupaten Pati. Salah satu area yang mengandung batuan kapur besar adalah pegunungan Kendeng Utara, yang sering disebut sebagai kawasan karst Sukolilo yang membentang di bagian utara provinsi Jawa Tengah dengan luas 19.472 hektar, kawasan ini salah satunya adalah meliputi kabupaten Pati seluas 11.802 hektar".230 PT SMS adalah anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakasa di Jawa Barat, yang didirikan untuk mengelola pabrik semen di Pati. Ketersediaan batu kapur yang melimpah di pegunungan Kendeng Utara ini mendorong perusahaan semen untuk memanfaatkan sebagai bahan baku pabrik semen. PT ini melakukan gerakan melalui jalur birokrasi yang dengan melibatkan banyak instansi pemerintah. Keterlibatan pemerintah tentunya akan berpengaruh pada posisi pemerintah sebagai pemegang wewenang. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat menjadi curiga dengan adanya munculnya surat ijin lingkungan pada tanggal 8 Desember 2014 nomor 660.1/4767 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Pati (Haryanto) tentang ijin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping dan batu lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS). "Sementara menurut PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan karts pegunungan Kendeng utara dikategorikan kedalam kawasan lindung. "Yang mana berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya alam buatan. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 Nopember 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor: 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan 230 Wawancara dengan Bapak Ronald WALHI pada 5 April 2021. 152
Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah".231 Pemerintahan Daerah telah memberikan hak yang sangat tinggi kepada setiap daerah dalam mengatur kebijakan-kebijakan daerah dalam mendukung program pembangunan berkelenjutan di era otonomi daerah, untuk memepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.232 Pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam suatu daerah termasuk sumber daya alam merupakan wewenang dari daerah untuk mengelolanya yang dilaksanakan secara adil dan selaras, hal ini perlu diperhatikan bahwa setiap kebijakan-kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik fisik, biotik dan sosial. Masuknya investor-investor luar ke suatu daerah memberikan tawaran yang sangat menarik bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkannya untuk mendukung program pembangunan di daerah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya.233 "Sejak awal rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik menuai sejumlah masalah kemudian berujung pada konflik sosial. Terdapat beberapa faktor yang menjadi amunisi konflik. Berangkat dari fase laten kemudian bergerak menjadi fase krisis, dimana interaksi konflik mulai memanas dan cenderung menggunakan upaya kekuasaan untuk mengalahkan lawan. Konflik sosial tersebut timbul karena adanya perbedaan antara dua pihak, yang terbagi menjadi dua kutub antara pro dan kontra, serta adanya kepentingan yang diperjuangkan pada masing-masing pihak tersebut".234 231 Wawancara WALHI Ibu Fatilda pada 5 April 2021. 232 Ibid,. 233 Ibid,. 234 Wawancara WALHI Ibu Fatilda pada 5 April 2021. 153
154 Mengetahui pemikiran dari informan maka pemetaan konflik dilakukan dengan mengidentifikasi pihak yang terlibat konflik. Pertama, pihak-pihak primer yakni dapat diatas namakan kelompok warga Sikep Samin yang menyuarakan isu lingkungan kepada masyarakat, dengan gerakan yang diawalinya tersebut menjadikan warga desa lain sebagai calon lokasi penambangan dan pabrik semen turut serta menyuarakan pendapatnya untuk menolak pendirian pabrik disekitar pegunungan Kendeng. Kedua, pihak sekunder sebagai pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam konflik. Pihak disini memiliki kepentingan mengenai konflik dan solusinya, tetapi tidak terlibat langsung di dalamnya. "Dapat dimisalkan bahwa pihak investor berkonflik dengan masyarakat yang menolak pembangunan, kemudian kelompok masyarakat yang menolak tersebut mengadukan pada pers dan Pemerintah Kecamatan sebagai subdistrict dalam Pemerintahan. Pers dan pihak Kecamatan inilah seharusnya sebagai pihak sekunder yang sangat membantu dalam penyelesaian konflik. Ketiga, pihak yang tertarik dengan konflik, yakni dapat ditunjuk mediator dari luar, yang benar-benar netral".235 Dalam konflik ini ada tiga kepentingan yang sama kuat, pertama yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, dimana cara pandang mereka terhadap pendirian pabrik semen di Kecamatan Sukolilo adalah hal yang penting. Terlebih untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakatnya supaya lebih meningkat. Kedua, yaitu dari pihak investor PT. Semen Gresik yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang go public dan mampu menaikkan harga jual saham tiap tahunnya. Ketiga adalah warga masyarakat Sukolilo itu sendiri. Sebagai sumber utama dengan adanya pertentangan antara warga yang setuju dengan warga yang kontra terhadap pendirian pabrik semen dikawasan Kecamatan Sukolilo. Penentangan dari pihak kontra sering diwujudkan dengan kekhawatiran mereka terhadap lingkungan sekitar gunung Kendeng untuk dieksploitasi oleh perusahaan, yang nantinya akan membuat bencana dan dampak yang negatif, seperti diantaranya: polusi udara, kebisingan dari pabrik, mondar-mandirnya kendaraan proyek 235 Wawancara dengan Zaenal LBH Semarang melalui telepon pada 15 april 2021.
untuk distribusi, merusak hutan karena kawasan Kendeng adalah sebagai sumber mata air yang fungsinya bisa digunakan untuk irigasi sawah dan ladang di beberapa desa di Kecamatan Sukolilo.236 "Pada dasarnya penolakan yang muncul pada mayoritas penduduk Desa Sukolilo, Kedumulyo, Baturejo dan Gadudero dengan keberanian mereka untuk melawan penolakan berawal dari keresahan warga akan ketidakpastian masa depannya, yang membawa dominasi komponen afektif berupa ketidakpercayaan dan kekhawatiran terhadap berbagai kemungkinan dampak pembangunan pabrik semen. Selain itu isu lingkungan menjadi salah satu alasan yang tidak kalah penting, kekhawatiran akan hilangnya sumber mata air, polusi suara (kebisingan) dan juga polusi udara yang berdampak pada kesehatan. Untuk itu pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Jika tidak demikian, maka yang terjadi adalah konflik".237 Untuk itu langkah terbaik untuk sosialisasi dengan masyarakat desa tetap mengedepankan Adat, budaya, kondisi sosial dan ekonomi mereka. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan. Karena selama ini, setiap ada pembangunan ataupun kebijakan baru dari Pemda Kab. Pati hampir selalu menuai konflik yang berkelanjutan. Hal ini bisa diperkirakan kurangnya kedekatan (miscommunication) antara decision maker dengan society. Sebaiknya selalu ada ruang dialog yang lebih intens, karena selama ini masih minim dengan nilai-nilai moral dan kesadaran diri serta political will. Pemda Kabupaten Pati dan Pemprov Jateng yang berpihak pada kesejahteraan masa depan bangsa menjadi taruhan penting. Sehingga realisasi program yang telah disepakati bersama menjadi kualitas yang aktual serta nyata dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Jawa Tengah.238 Dari hasil wawancara dengan Mbah Gunretno menjelaskan mengenai esensi dari Gerakan Samin, yaitu: 239 "Gerakan Samin sejatine minangka gerakan perlawanan petani marang kabijakan sing nindhes rakyat cilik. Miturut panemuku, Samin minangka fenomena sosial paling tuwa ing Asia Tenggara minangka gerakan tani-protonasionalisme sing 236 Ibid,. 237 Ibid,. 238 Ibid,. 239 Wawancara dengan Mbah Gunretno melalui telepon pada 15 Maret 2021. 155
156 sansaya ngrembaka amarga kekuwatane pamarintahan kolonial ing pungkasan abad 19 Masehi (Gerakan Samin pada esensinya adalah gerakan perlawanan petani terhadap rakyat kecil. Samin adalah kebijakan yang menindas fenomena sosial yang tertua di Asia Tenggara sebagai gerakan petani-protonasionalisme yang semakin mekar akibat makin ditancapkannya cengkeraman kekuasaan pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19 M). Kehadiran samin dalam memiliki pengaruh yang sangat besar lewat berbagai hal berikut. Pertama, kritik terhadap merosotnya wibawa penguasa Pribumi di hadapan pemerintah kolonial Belanda yang dimanifestasikan dengan ritualisme, mistisisme dan isolasi diri." Perlawanan yang dilakukan masyarakat sekitar pegunungan kendeng khususnya Sedulur Sikep di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terutama terkait dengan paradigma atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang kearifan lokal masyarakat Sedulur Sikep. Bahasa "mensejahterakan" dipahami berbeda karena masyarakat dengan pola yang sedehana itu sudah sejahtera baik lahir maupun bathin sehingga pembangunan pabrik semen dengan penambangan batu kapur (kars) justru akan merusak lingkungan dan membuat masyarakat mendrita. Bertentangan dengan Rencana Tatat Ruang (RTRW) Jawa Tengah yang ada. "Secara umum, masyarakat yang setuju rata-rata memiliki harapan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menarik darisekedar bertani. Masyarakat ini juga menaruh kepercayaan pada PT. SMS (Sahabat Mulya Sakti) yang menjamin tidak akan merusak lingkungan serta menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat jika ada kerusakan pada mata air mereka. Selebihnya, masyarakat golongan ini merasa tidak berdaya karena menganggap rencana penambangan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang sudah tidak bisa diganggugugat. Dilain pihak, masyarakat yang menolak rencana penambangan umumnya memiliki kekhawatiranakan keselamatan lingkungan mereka, terutama pada lahan pertanian dan suplai air dari mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Kelompok masyarakat ini tidak termakan janji yang dilontarkan oleh pihak perusahaan, karena tidak percaya akan kebenaran realisasinya. Hal ini didasarkan pada fakta yang sudah ada, dimana setiap industri besar berdiri pasti akan melahirkan persoalan baru yang jauh lebih pelik".240 Kebijakan Penambangan batukapur oleh PT. SMS dan berdirinya pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atas dasar dengan 240 Wawancara dengan Zaenal dari LBH Semarang pada 20 Maret 2021.
dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati No. 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/040/2008 tentang Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo.241 Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah yang mengabaikan perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan serta masyarakat disekitar lokasi khususnya masyarakat Sedulur Sikep. Penolakan warga ini dilatarbelakangi oleh sebuah pandangan hidup yang kita kenal dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Sedulur Sikep baik aspek transcendental maupun aspek emperik. Penolakan warga ini berbuntut panjang hingga sampai kemeja para wakil rakyat di Komisi VII DPR.242 Dalam menjaring aspirasi warga dan mengetahui latar belakang penolakan tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR saat itu Sonny Keraf mengadakan dialog dengan Komunitas Samin atau dikenal sebagai para Sedulur Sikep dan perwakilan dari tujuh desa yang bakal terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen. Desa-desa itu diantaranya Desa Kedumulyo, Gadudero, Sukolilo, Baturejo, Sumbersoko, dan Tompe Gunung. Singkatnya, pertemuan digelar di rumah sesepuh Sedulur Sikep, Mbah Tarno yang usianya sudah mencapai 100 tahun, di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, 27 km selatan pusat pemerintahan Kabupaten Pati, tanggal 7 September 2008 lalu. Hasil pertemuan itu adalah Sonny Keraf meminta kepada Menteri ESDM serta Menteri Negara Lingkungan Hidup menurunkan tim ke Sukolilo bersama-sama lembaga riset untuk mengetahui serta menyelami inspirasi warga setempat. Pola pemikiran yang berkaitan dengan keinginan warga Sedulur Sikep agar apa yang ada selama ini tidak berubah termasuk pola hidup sederhana yang sudah turun temurun termasuk keseimbangan ekologis yang masih melekat dan terjaga dengan baik.243 241 Ibid,. 242 Ibid,. 243 Ibid,. 157
158 Sesepuh Sedulur Sikep, Mbah Tarno mengungkapkan alasan penolakan warga bahwa selama ini bidang pertanian merupakan sumber penghasilan dan kehidupan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi dengan perlawanan (kontra) terhadap pembangunan pabrik semen karena belum ada kesamaan pandang antara masyarakat khususnya Sedulur Sikep dengan Pemerintah dan atau perusahaan Semen, karena setiap pertemuan yang "diwakili" Gunritno sebagai komunitas samin tidak pernah menerima model dari Pemerintah dan atau perusahaan karena ternyata masih ada para panambang "liar" di wilayah tersebut. Bila cara pandang akan lingkungan itu konsisten, tentu masyarakat khususnya Komunitas Samin juga keberatan/melarang adanya penambangan, ternyata tidak demikian, penambangan tetap berjalan terus. Bagi masyarakat Samin bertan bukan hanya cara hidup akan tetapi makna hidup itu sendiri. Karena itu sawah merupakan tempak aktivitas utama, sawah tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa adanya ketersediaan air. Alasan tersebut menjadikan masyarakat Samin memiliki pandangan bahwa setiap bentuk eksploitasi terhadap sumber daya alam di pegunungan Kendeng sebagai ancaman bagi kehidupan mereka.244 Sementara dari sudut pandang pemerintah mengklaim bahwa pemberian ijin penambangan kepada PT. SMS oleh Pemerintah Kabupaten Pati sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi alam yang dimiliki oleh daerah. Pada tanggal 8 Desember 2014 Bupati Pati Haryanto memberikan izin penambangan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor. 660.1/4767/ tahun 2014 tentang izin lingkungan. Pemerintah ingin membawa perubahan Pati yang lebih baik melalui pembukaan investasi kepada PT. SMS. Bupati memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Pati. Termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan investasi dengan . Dalam pandangan Dahrendof, konflik merupakan cerminan dari tempat beradanya peranan pada asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif dan dalam hubungannya dengan wewenang. Jabatan strukturalis yang dimiliki oleh 244 Ibid,.
seorang kepala daerah, memberikan legitimasi yang kuat bagi mereka untuk menggunakan wewenangnya. Masalahnya adalah kekuasaan bupati kini berbenturan dengan kekuasaan masyarakat Samin yang mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah mereka. Dalam model demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat. Inilah yang dijadikan pijakan bagi masyarakat samin untuk memperjuangkan nasib mereka.245 Aksi penolakan pabrik semen oleh masyarakat Adat Samin dan JMPPK digelar melalui ritual Adat pada tanggal 3 Oktober 2014, mereka menggelar rembug warga mengenai kedaulatan pangan dan ritual "lamporan" di Sukolilo. Amrih Widodo mengatakan peneliti masyarakat Adat Samin dari Australian National University yang ikut hadir, lamporan merupakan ritual agraris masyarakat Jawa yang dimemiliki tujuan untuk mengusir lampor atau kekuatan jahat. Bagi para petani lampor bisa berwujud hama tanaman dan berbagai penyakit yang dianggap ancaman besar. Secara tersirat para petani menganggap lampor sebagai ancaman besar adalah pabrik semen. Masyarakat yang mengikuti ritual ini sebagian besar para petani yang berasal dari kawasan pegunungan Kendeng Utara.246 Para petani merasa tidak pernah terwakilkan dalam pemerintahan. Pemerintah desa tidak pernah mengikutsertakan petani untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan pengambilan keputusan secara sepihak oleh pemerintah desa. Seperti kepala desa Brati yang secara sepihak mencabut surat penolakan terhadap pabrik semen yang akhirnya menimbulkan kerusuhan karena petani merasa dikhianati. Bahkan BPD yang seharusnya menjadi peran wakil rakyat tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan para petani dan akhirnya melakukan protes dan Gerakan sosial. Para petani melindungi segala nilai-nilai yang menjadi paradigma dan pandangan hidup seperti bahwa mereka hanya akan bertani dan tidak mungkin bisa mengoperasikan alat-alat pabrik dan sumber daya manusia yang rendah. Situasi masyarakat Samin yang merasa terancam dan tidak mendapatkan dukungan dari elit desa dianggap menjadi faktor awal lahirnya aksi kolektif Gerakan para petani Kendeng. Kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat yang 245 Ibid,. 246 Ibid,. 159
dianggap mengancam dengan adanya perubahan yang masuk akan merusak tatanan kehidupan yang menjadi landasan menolak berdirinya pabrik semen.247 Kebijakan mengenai rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.SMS dan terbitan KEPMEN ESDM No.1456/K/20/MEM/2000, maka kegiatan survey dan pengkajian wilayah Kars Pati (Kendeng Utara) harus dilakukan sebagai tahapan paling penting dalam rencana pengelolaan kawasan kars. Tahapan pengkajian dan survei memiliki tujuan menghasilkan data-data potensi kawasan kars. Hasil kajian dan survei tersebut akan menjadi bahan acuan dalam pengklasifikasian kawasan Kars Pati (Kendeng Utara) dan pengambilan kebijakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pati dalam pengelolaannya berhubungan dengan rencana pembangunan pabrik semen yang berpotensi menimbulkan ancaman kekeringan akibat kerusakan fungsi hidrologi di kawasan tersebut yang mempunyai dampak/krisis lebih besar dalam masa yang akan datang.248 Seiring dengan konflik yang ada di Pati kemudian PT Semen Indonesia sebagai perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) juga memutuskan membangun pabrik di Tuban pada tahun 2009 dan kemudian tahun berikutnya mendirikan satu pabrik lagi masuk ke lokasi baru pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang memulai peletakan batu pertama pendirian pabrik semen pada 16 Juni 2014. Sebagian warga Gunem yang kontra pendirian pabrik melakukan pemblokiran jalan menuju lokasi tambang sehingga menimbulkan kericuhan masyarakat yang sebagian besar ibu-ibu dengan aparat Kepolisian dan TNI yang menjaga lokasi. Aksi tuntutan penolakan pabrik semen berlanjut dengan mendirikan tenda dan menggelar doa bersama di tapak pabrik .249 PT Semen Indonesia yang mendirikan pabrik di wilayah perhutani pegunungan kendeng, Kecamatan Bulu, pada tahun 2012, eskalasi konfik mengalami beberapa tahapan konfik selama tiga tahun. Konfik 247 Ibid,. 248 Ibid,. 249 Ibid,. 160
tahap I di tahun 2012-2014 masih dalam kondisi laten yang nampak di masyarakat Desa Tegaldowo dengan adanya perpecahan antara masyarakat yang pro dan yang kontra (menolak) terhadap pembangunan pabrik PT Semen Indonesia. Konfik tahap II terjadi pada 15 Juni 2014 dengan munculnya aksi terbuka perlawanan warga yang tergabung dalam JMPPK dengan pemblokiran jalan akses masuk ke pabrik semen oleh kurang lebih 20 perempuan. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada 26-27 September 2014 dapat disebut sebagai konfik tahap III dengan munculnya aksi sebagai eskalasi krisis dimana aksi dilakukan tidak hanya dengan penghadangan semata tetapi juga disertai dengan alat bambu runcing dan lesung sebagai simbol petani. Kini warga Pati dan Rembang dibantu orang-orang Samin yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menghadapi PT Semen Indonesia di Rembang dan PT Indocement di Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Pati, Jawa Tengah.250 Salah satu faktor pemicu konflik adalah adanya rencana pembangunan pabrik semen yang tidak diketahui warga. Rencana pembangunan pabrik semen hanya diketahui oleh pemerintah saja dan cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain tu juga tidak ada sosialisasi tentang rencana pembangunan pabrik semen sehingga warga tidak tahu menahu tentang rencana pembangunan pabrik semen tersebut. Tidak transparasinya perijinan yang dimiliki oleh pabrik semen tersebut mengarahakan kondisi masyarakat ke fase spread of a generalized belief (SGB). Keadaan SGB merupakan keadaan masyarakat yang mulai mengidentifikasi dan mencari sumber-sumber terjadinya ambiguitas, kontroversial, dan ketegangan strutural dalam masyarakatnya. Mereka sadari adalah faktor lingkungan yang akan terdampak, yang dimana lingkungan adalah tempat bergantung mereka dari generasi ke generasi.251 Faktor lingkungan yang dimaksud berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dimana masyarakat membutuhkan air dan udara yang bersih untuk kelangsungan hidupnya. CAT Watuputih merupakan kawasan imbuhan air yang ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi. 250 Ibid,. 251 Ibid,. 161
162 Sebagai daerah imbuhan resapan air CAT Watuputih masih memiliki sistem akuifer yang baik, dimana masyarakat memanfaatkan sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 yang memberikan izin kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur, tanah liat, hingga membangun pabrik, jalan produksi dan jalan tambang berada di kawasan CAT Watuputih dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan antara lain hilangnya sumber-sumber air bawah tanah, berkurangnya debit air, kekeringan, serta pencemaran lingkungan.252 Warga asli Kecamatan Gunem yang menolak pembangunan pabrik semen mendapatkan dukungan dari LSM JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Pati dan warga Pati. Warga sekitar mengakui banyak belajar tentang dampak pembangunan pabrik semen terhadap kerusakan lingkungan dari warga Pati. Dengan demikian, dalam konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ada peran pihak ketiga yang menjadi penguat konflik, yaitu LSM JMPPK Pati dan warga Pati. Selain berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait keberhasilan warga Pati dalam menggagalkan rencana pembangunan pabrik semen, warga Pati juga turut membantu untuk mempersiapkan kader yang berasal dari warga Kecamatan Gunem asli. Menurut Ata, gerakan warga Kecamatan Gunem merupakan Gerakan yang tidak bersaklar, sehingga pemilihan dan penentuan ketokohan lokal dalam suatu gerakan sangatlah penting, salah satu tujuannya adalah untuk memimpin, menggerakkan, mengarahkan, dan mempersolid gerakan.253 Berdasarkan data jenis pekerjaan penduduk di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, sebanyak 10.203 warga menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan bekerja sebagai petani, pekebun, maupun peternak. Aktivitas pertanian dilakukan di atas lahan seluas 1.269,34 Ha. Bagi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani, pembangunan pabrik semen dikhawatirkan dapat mengubah fungsi lahan pertanian 252 Ibid,. 253 Ibid,.
yang ada, sehingga warga akan kehilangan pekerjaannya. Meskipun PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga, tidak semua warga dapat bekerja di pabrik karena tingkat pendidikan warga yang masih rendah.254 Komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik, misalnya distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang terjadi karena komunikasi yang tidak baik, dimana tidak ada keterbukaan informasi antara pemerintah maupun pemrakarsa kepada warga. Warga sudah berusaha meminta informasi kepada pemerintah terkait kebenaran berita rencana pembangunan pabrik semen dengan bertanya kepada Kepala Desa Tegaldowo dan Camat Gunem, tetapi jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Warga sudah berusaha meminta informasi kepada presiden, DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, dan DPRD Kabupaten Rembang melalui surat yang telah dikirim, tetapi tidak ada balasan maupun jawaban melalui kegiatan sosialisasi. Akhirnya seorang warga bernama Bakoro Budhi Darmawan mengajukan permohonan informasi melalui PPID Kabupaten bRembang, dan memperolehinformasi bahwa benar ada rencana pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo.255 Selain disebabkan karena tidak adanya sosialisasi tentang izin lingkungandan rencana pembangunan pabrik semen, konflik juga disebabkan karena ambiguitas yuridiksi. Ambiguitas yuridiksi terjadi karena izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diketahui bahwa izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. SK tersebut kemudian diperbaharui pada Tanggal 5 Oktober melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/30 Tahun 2016. SK Gubernur Jawa Tengah yang dikeluarkan pada Tahun 254 Ibid,. 255 Ibid,. 163
164 2016 ini kemudian pada perjalannya mendapatkan gugatan dari masyarakat Kabupaten Rembang yang mengajukan peninjauan kembali atas SK tersebut. Mahkamah Agung Indonesia sebagai lembaga hukum yang berwenang melaksanakan peninjauan kembali kemudian pada Tanggal 5 Oktober 2016 kemudian mengeluarkan amar putusan mencabut SK Gubernur Jateng No. 660.1/17 Tahun2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi PT. Semen Gresik di wilayah Kabupaten Rembang.256 3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Tidak efektifnya Penyelesaiann Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan Antara Masyarakat Lokal Dengan PT Semen Indonesia Di Kawasan Hutan Pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dalam UUD 1945 dan UUPA dipakai dalam aspek publik, namun juga dipakai dalam aspek perdata. Pengertian "penguasaan" juga dapat dipakai dalam arti fisik juga arti yuridis. Penguasaan dalam arti fisik menunjukan pemanfaatan bidang tanah yang dihaki secara langsung oleh pemegang hak atas tanah sebagai wujud kewenangan yang dilandasi hak untuk mendapatkan manfaat atas bidang tanah yang dihaki, sedangkan penguasaan dalam arti yuridis yang meskipun dilandasi hak yang memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik, akan tetapi dalam kenyataannya penguasaan fisik tersebut dilakukan oleh pihak lain dan sebaliknya. Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum konkrit memberikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/ atau larangan bagi pemegang hak atas permukaan bumi yang berdimensi dua untuk berbuat "sesuatu" mengenai tanah yang dihaki. Istilah "sesuatu" yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui penyelenggaraan pembangunan yang memanfaatkan bidang tanah yang dikuasai langsung 256 Ibid,.
oleh negara maupun tanah hak berdasarkan prinsip penghormatan hak atas tanah. Pembangunan diatas bidang tanah hak dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang hak dengan cara penyerahan sukarela, pelepasan hak serta pencabutan hak. Pelepasan hak atas tanah merupakan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Pelepasan tanah ini hanya dapat dilakkan atas dasar persetujuan dan kesepakatan dari pihak pemegang hak baik mengenai tehnik pelaksanaannya maupun besar, serta bentuk ganti rugi yang akan diberikan. Kegiatan pelepasan hak ini bukan hanya dilakukan untuk kepentingan umum semata, akan tetapi juga dpat dilakukan untuk kepentingan swasta. Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan haknya dan mendapat ganti rugi adalah tanah-tanah yangtelah mempunyai sesuatu hak berdasarkan UU PA dan tanah-tanah masyarakat hukum Adat. Sutiyoso selaku Komisaris Utama PT Semen Indonesia melakukan kunjungan kerja ke area pabrik semen di Rembang dan Tuban.257 Pada kunjungan tersebut, dia memanfaatkan waktu untuk menemui kedua kelompok masyarakat yang selama ini mendukung maupun menolak pabrik semen. Pihak manajemen PT Semen Indonesia seperti halnya pabrik semen di Tuban akan memperhatikan dan mengamankan kelestarian lingkungan dar sumber air, lahan pertanian, dan aspek lingkungan lainnya. Pabrik semen Rembang telah membuat sejumlah embung air yang digunakan untuk cadangan air minum sekaligus sumber air lahan pertanian. "Pihak perusahaaan semen BUMN melalui program CSR memiliki program pendidikan bagi masyarakat sekitar untuk menjadikan generasi penerus di sekitar pabrik dapat mengisi posisi sebagai karyawan. Dengan mendatangi dan melakukan diskusi bersama antara kedua kelompok masyarakat pendukung dan penolak Semen Rembang akan dapat menemukan fakta benar atau tidaknya sesuai dengan tuntutan selama ini".258 257 Bambang Supriyanto, 2017, Mediasi Dinilai Tepat Atasi Polemik Semen (online), Rembang (20 Agustus 2021). 258 Wawancara dengan Dimas Gallan, Pegawai PT. Semen Indonesia, 15 Februari 2021. 165
166 Persoalan PT Semen Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan emosi dan ego pribadi, tetapi perlu dipikirkan dengan kepala dingin dan bijaksana dan melihat kepentingan masyarakat dan bangsa. "Para pihak terkait diharapkan bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian polemik pabrik PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Para pihak ini yakni petani, perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus duduk semeja untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik. Dengan demikian, masalah pabrik semen tersebut tidak akan berlarut-larut dan pada akhirnya justru merugikan semua pihak. Perusahan dan investor harsu mentaati peraturan yang ada termasuk perizinan, AMDAL, dan sebagainya. Kemudian LSM dan petani harus bersikap bijak, bukan hanya menolak tetapi harus ada solusi yang ditawarkan, bagaimanapun Indonesia tetap membutuhkan investor untuk membangun negeri menuju masyarakat adil dan Makmur".259 Masyarakat hukum Adat di Indonesia merupakan kesatuan kemasyarakatan yang berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Secara historis masyarakat hukum Adat sudah ada, hidup,tumbuh, dan berkembang di Indonesia sejak masa Kerajaan, penjajahan Belanda dan pada masa kemerdekaan Indonesia. Campur tangan oleh pemerintah kerajaan, penjajah dan pemerintahan Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan. Campur tangan pemerintah tersebut ada yang bersifat menguatkan dan adapula yang bersifat melemahkan masyarakat hukum Adat. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum Adat secara yuridis konstitusional tersirat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak masa reformasi dengan adanya amandemen UUD 1945, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat Adat telah diatur dengan tegas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 18 B ayat (2) tersebut ditegaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang dalam kenyataan masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang undang". 259 Ibid,.
167 Pengakuan dan penghormatan atas masyarakat hukum Adat secara yuridis konstitusional tersebut harus diimplementasikan secara konkrit oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal. Perlindungan hukum atas masyarakat hukum Adat tidak ada artinya jika tanpa ada pemenuhan hak dasar masyarakat hukum Adat yang disebut hak otonomi. Adanya hak otonomi berarti masyarakat hukum Adat mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.260 Berdasarkan fakta sejarah, keberadaan masyarakat hukum Adat terpinggirkan oleh campur tangan pemerintah baik pada masa penjajahan maupun oleh pemerintah Indonesia. Di satu sisi, penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan penguasaan tanah oleh pemerintah telah jatuh ke tangan swasta berdasar perjanjian- perjanjian yang dibuat tanpa mengikutsertakan masyarakat hukum Adat.261 Di sisi yang lain, juga menunjukkan bahwa ada hubungan sejarah dan hubungan kerohanian antara sumber daya alam dengan masyarakat hukum Adat. Pengalihan penguasaan sumber daya alam kepada pihak ketiga (swasta), maka yang terancam bukan hanya kehidupan ekonomi dari masyarakat hukum Adat saja, tetapi juga keseluruhan eksistensi masyarakat hukum Adat itu sendiri karena tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya. Konflik hukum antara hukum Adat dengan hukum negara di bidang agraria muncul akibat perbedaan paradigma di antara dua tata hukum tersebut. Satu sisi, hukum negara menganut karakter kepemilikan hak individual, formal, dan berorientasi pada sisi ekonomi, sedangkan hukum Adat menganut karakter hak komunal/kolektif, informal, dan berorientasi pada sisi sosial dan kultural. Perbedaan paradigma ini memperlebar jurang hukum (legal gap) di antara tata hukum tersebut dan di antara teks hukum dengan kenyataan sosial. Jurang ini meletakkan hak ulayat dalam 260 Sulastriyono, Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 3, 2014, hlm. 120. 261 Arif Rahman, Kajian Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.
ketidakpastian. Jika ditelisik lagi, inti persoalan hukum agraria tidak terlepas dari politik hukum (political legal concept) agraria yang membatasi pemberlakuan hak Adat dengan dalil "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." Dalil kepentingan nasional sendiri tak memiliki ukuran yang jelas sehingga acapkali menjadi senjata dalam mematikan hak ulayat. "Hasil wawancara dengan Zaenal yang merupakan mantan direktur LBH Semarang mengatakan bahwa: Faktor Yang Mempengaruhi Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan Antara Masyarakat Lokal Dengan PT Semen Indonesia Di Kawasan Hutan yaitu Tidak adanya tawar menawar yang seimbang".262 "Tidak adanya tawar menawar yang seimbang salah satunya dikarenakan kurang adanya legitimasi MHA yang membuat lemahnya bargain posision MHA dimata korporasi dalam proses negosiasi".263 Tidak efektifnya Penyelesaiann Secara filosofis pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum Adat mencakup 3 hal yaitu: keberadaan masyarakat hukum Adat, keberadaan lembaga/ institusi yang ada dalam masyarakat hukum Adat, dan keberadaan aturan atau norma hukum Adat dalam kehidupan masyarakat hukum Adat.264 Bentuk pengakuan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum Adat di Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah. Filosofi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum Adat berarti negara juga mengakui dan menghormati keberadaan lembaga atau institusi yang ada dalam masyarakat hukum Adat. Lembaga tersebut mancakup unsur yang bertugas menjalankan dan menegakkan norma hukum Adat sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan harmonis, teratur, dan tertib. Lembaga tersebut adalah lembaga kerapatan Adat dan peradilan Adat. Kerapatan Adat sebagai lembaga yang mempunyai otoritas membentuk dan memel ihara hukum Adat dalam bentuk majelis yang dipimpin oleh kepala Adat dan dibantu oleh tokoh masyarakat hukum Adat, tokoh agama dan para cendekiawan. Lembaga kerapatan Adat bertugas untuk 262 Wawancara Zaenal mantan direktur LBH Semarang melalui telepon pada 20 Maret 2021. 263 Wawancara Wahyu Nugroho ahli lingkungan Dosen Universitas Usahid pada 20 Maret 2021. 264 Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta, 2006, hlm. 57. 168 dan
169 membentuk hukum Adat, melaksanakan, dan memelihara hukum Adat sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, harmonis. Pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum Adat dari aspek kelembagaan maka keberadaan kerapatan Adat dan lembaga peradilan Adat juga merupakan unsur yang penting. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum Adat tidak bermanfaat bagi masyarakat hukum Adat jika negara tidak mengakui dan menghormati keberadaan lembaga kerapatan Adat dan peradilan Adat. Masyarakat hukum Adat yang ada di Indonesia senantiasa melaksanakan nilai kebersamaan (komunal) yang tampak dalam cara hidup gotong-royong dalam masyarakat. Nilai kebersamaan (komunal) mengandung makna filosofis yaitu bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan individu, namun kepentingan individu tidak diabaikan. Nilai kebersamaan tersebut diartikan sebagai pengakuan dan penghormatan atas kepentingan individu yang diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Implementasi cara hidup ini dapat terlihat, misalnya dalam kegiatan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Filosofi nilai kebersamaan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara bahwa setiap anggota masyarakat hukum Adat secara suka rela memberikan miliknya baik yang berujud materi berupa harta benda, uang, dan harta benda non-materi yang berupa tenaga serta pemikiran dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan gotong royong pada umunya ditujukan untuk membangun sarana-sarana kepentingan umum seperti masjid, tempat pendidikan, balai pertemuan warga, tanggul penahan air atau sistem irigasi atau semua kegiatan yang ditukjukan untuk memenuhi kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat. Cara hidup gotong royong berkembang dari asumsi masyarakat tentang persatuan atau kerukunan yang akan menjadikan masyarakat hukum Adat tetap berada pada alur kebersamaan (komunal). Norma, asas, dan nilai-nilai hukum Adat yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat hukum Adat dari zaman sebelum Indonesia merdeka yang selanjutnya pada waktu negara Indonesia berdirimengkristal dalam nilai-nilai Pancasila. Berlakunya hukum Adat di Indonesia dan keberadaanmasyarakat hukum Adat di Indonesia secara filosofis harus diakui
170 dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara filosofis pengakuan dan penghormatan negara terhadap hukum Adat mengandung makna bahwa negara menjamin sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mencakup unsur hukum tertulis, hukum Adat, dan hukum agama harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai hukum tersebut merupakan pencerminan nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai hukum Adat yang sesuai dengan jiwa masyarakat (volkgeist) Indonesia. Nilai-nilai Pancasila identik dengan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat hukum Adat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu tepat jika Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Secara filosofis konsekuensi pengakuan dan penghormatan negara terhadap hukum Adat berarti negara harusmenilai keberadaan dan fungsi hukum Adat bagi bangsa Indonesia, dengan menggunakan tolok ukur nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hukum Adat sebagai unsur sistem hukum nasional berfungsi sebagai alat pengendalian sosial bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukumya itu keadilan bagi bangsa Indonesia. Pancasila itu bersifa objektif-universal. Sifatnya yang demikian itu menjadikan Pancasila diterima oleh bangsa sendiri dan mengejawantahkan dalam bentuk hukum Adat, sedangkan pada tingkat global mengejawantahkan dalam bentuk hukum internasional. Hukum Adat dan hukum internasional terbuka bertemu dan menyatu dalam hukum nasional. Pertemuan itu perlu difasilitasi dan diatur oleh Negara dalam bentuk hukum negara, sehingga keberadaannya tidak mengganggu nasionalisme Indonesia.265 Hak tradisional masyarakat hukum Adat yang sekaligus menjadi identitas budaya dari hukum Adat dan menjadi prasyarat bagi pengakuan eksistensi kesatuan masyarakat hukum Adat adalah hak otonomi.266 Bebagai Undang-undang sektoral yang berisi pengakuan dan penghormatan 265 Arif Rahman, Kajian Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum di pada 5 Oktorber 2021 Universitas Gadjah Mada, 2012. Diakses 266 Zen Zanibar, Masyarakat Hukum Adat dalam Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kaitannya dengan Pemekaran Wilayah, 2008.
171 negara terhadap masyarakat hukum Adat sejak tahun 1960 sampai sekarang : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat (4) UUPA mengaskan bahwa:" Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Ketentuan ini mendelegasikan bahwa hak menguasai dari negara (atas bumi) pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah daerah Swatantra dan masyarakat masyarakat hukum Adat. Adanya pendelegasian tersebut berarti bahwa hak otonomi masyarakat hukum Adat bukan hak murni yang dimiliki masyarakat hukum Adat tetapi merupakan pemberian dari negara. Ketentuan ini merupakan wujud tindakan negara Indonesia yang nyata-nyata (konkrit) telah melemahkan amanah pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum Adat. Secara yuridis, ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum Adat. Bentuk pengakuan dan penghormatan tersebut bukan dari pernayataan sendiri oleh masyarakat hukum Adat, tetapi merupakan pernyataan dari negara secara tegas dengan pembatasan bersyarat dan berlapis. Konsekuensi yuridis pernyataan negara tersebut yaitu bahwa posisi dan keberadaan masyarakat hukum Adat tidak kuat untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara sehingga rentan untuk dipinggirkan dan diabaikan olehnegara. 2. Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) ditegaskan bahwa masyarakat hukum Adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang undang.
3. 4. 172 Mendapatkan pemberdayaan dalamr angka meningkatkan kesejahteraannya. Pasal 67 ayat (2) dinyatakan, bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum Adat adalah bukan dalam bentuk pernayataan sendiri oleh masyarakat hukum Adat tetapi dengan pernyataan dari negara dengan pembatasan bersyarat dan berlapis. Konsekuensi yuridis ketentuan tersebut adalah bahwa posisi dan keberadaan masyarakat hukumAdat lemah sehingga rentan untuk dipinggirkan bahkan diabaikan oleh negara. Undang undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati. Pada Pasal 8 mengenai konservasi dalam huruf j dikatakan "Negara menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat Adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional". Bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum Adat yang tertuang dalam undang undang ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum Adat yang bukan pernayataan dari masyarakat hukum Adat tetapi dari pernyataan negara yang bersifat positif walaupun dengan pembatasan bersyarat yaitu berdasarkan kenyataan yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum Adat. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan undang undang yang mengatur hak asasi manusia secara luas. Kelebihan undang undang ini adalah bahwa walaupun istilah yang dipakai adalah masyarakat Adat (indigenous people) tetapi negara sudah beritikat baik secara yuridis wajib mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum Adat.
5. 6. 173 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan ini juga mengatur keberadaan dan posisi masyarakat hukum Adat. Di dalam Pasal 2 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang disebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuanmasyarakat hukumAdat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan tersebut merupakan turunan dari rumusan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada masyarakat hukum Adat dalam undang-undang ini adalah bukan dalam bentuk pernyataan sendiri dari masyarakat hukum Adat tetapi dengan pernyataan secara tegas dari negara dengan pembatasan secara ketat dan berlapis. Konseskuensi yuridis pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat dalam undang undang ini yaitu melemahkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum Adat. Undang-undangNo. 7 Tahun2004 tentang Sumber Daya Air Pengaturan ini juga mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat Adat atas hak ulayat. Pasal 6 ayat (2) UU Sumber Daya Air pada intinya mengatur bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang- undangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum Adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum Adat berupa hak ulayat termasuk hak yang serupa dengan hak ulayat itumerupakan wujud pengakuan negara terhadap masyarakat hukum Adat dengan pernyataan negara dengan pembatasan secara ketat dan berlapis. Konseskuensi yuridis pengakuan dan
7. 8. 9. 174 penghormatan negara terhadap masyarakat dalam undang- undang ini yaitu bukan menguatkan dan melindungi masyarakat hukum Adat tetapi melemahkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum Adat sehingga rentan untuk dipinggirkan dan diabaikan oleh negara. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan menegaskan sebagai berikut: "Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum Adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum Adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya. Ketentuan ini memposisikan kepentingan masyarakat hukum Adat atas suatu wilayah bukan sebagai hak yang harus diperkuat, melainkan sebagai hak yang harus dilepaskan dengan kompensasi ganti rugi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil UU ini tidak memberikan persyaratan bagi pengakuan masyarakat Adat. Selain itu UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil tidak istilah masyaraka hukum Adat sebagaimana kebanyakan peraturan perundang-undangan terkait dengan masyarakat Adat, melainkan menggunakan istilah masyarakat Adat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-ndang ini memakai istilah masyarakat hukum Adat tetapi meniru definisi yang sebagaimana definsi masyarakat hukum Adat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang tidak memberikan sejumlah kriteria atau persyaratan terhadap keberadaan masyarakat hukum Adat
2. 175 berserta dengan hak-hak tradisionalnya. Pemerintah Provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum Adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada t ingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum Adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. Diantara para ahli yang concern terhadap hukum dan masyarakat, adalah; Donald Black. Dalam bukunya yang berjudul "The Behavior of Law", Donald Black berusaha menguraikan teori- teori mengenai hukum yang dapat menjelaskan hukum dalam perspektif lintas nasional, maupun yang berlaku bagi pribadi-pribadi dalam berbagai masyarakat. Dalam bukunya Donald Black mengklasifikasikan model hukum menjadi dua, yaitu Jurisprudentie model dan Sociological model. Jurusprudentie diartikan sebagai Law is governmental social control,267 artinya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, yang mempergunakan legislasi, litigasi dan ajudikasi. Sedangkan dalam kajian Sociological Donald Black menjelaskan bahwa perilaku hukum juga dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya, seperti sopan santu n, Adat istiAdat dan birokrasi. Perilaku menurut Donald Black : "Behavior is the variable aspect of reality. Everything behaves, living or not, whether molecules, organisms, planets, or personalities. This applies to social life as well, to families, organizations, and cities, to friendship, conversation, goverment, and revolution. Social life behave. It is possible to speak of the behavior of art or ideas, the behavior of music, literature, medicine, or science".268 267 Donald Black, The Behavior of Law, Academic Press, New York, 1976, hlm. 268 Ibid,. hlm. 1.
176 Kehidupan sosial mempunyai beberapa aspek, termasuk stratifikasi, morfologi, budaya, organisasi dan kontrol sosial. 269 Dalam hal faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan teori perilaku hukum dapat dijelaskan dalam karakteristik prilaku hukum pada stratifikasi dan budaya. Dalam buku "The Behavior of Law" Donald Black menjelaskan, "Stratification is the vertical aspect of social life, or any uneven distribution of the conditions of existence, such as food, access to land or water, and money".270 Stratifikasi aspek diantaranya yaituQuantity of stratification dan Vertical Location". sendiri mempunyai beberapa Kondisi penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang terjadi di Kecamatan Gunem apabila dikaitkan dengan teori perilaku hukum terjadi karenaVertical Location dan Vertical Direction. Law varies directly with rank, people who are better off materially have more law, then as individuals, groups, communities, or societies.271 Dalam hal ini, bahwa ada jarak vertikal yang sangat rigrid dan tidak ada mobilitas sosial yang membuat masyarakat lokal pegunungan kendeng (masyarakat bawah) tetap dalam posisinya dan perusahaan (masyarakat atas) tetap diposisinya. Artinya ada kelas sosial yang berbeda antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Sedangkan dalamVertical Direction, Black mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu : a. Downward law is greater than upward law, dalam pernyataannya ini Black menjelaskan bahwa hukum ke bawah lebih besar dari hukum ke atas. Artinya hukum akan lemah kepada kelompok besar yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar pula, karena kelompok yang besar dengan kekuatan ekonomi yang besar tidak kesusahan dalam mengakses hukum. Selain itu mereka punya kemampuan tawar yang tinggi dengan kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi kekuasaan termasuk didalamnya adalah sistem penegakan hukum. 269 Ibid,. 270 Ibid,. 271 Ibid,. hlm. 20-21.
177 b. Upward law varies inversely with vertical distance, dalam pernyataannya ini Black menjelaskan bahwa hukum ke atas dan ke bawah mempunyai kesenjangan yang sangat tegas. Hal ini membuat mereka tidak sama dihadapan hukum karena kaum atas yang dalam hal ini adalah PT.Semen Indonesia mempunyai finansial penuh untuk memilih pengacara terhebat sehingga mempunyai kemungkinan besar untuk memenangkan perkara atau negosiasi. Kedudukan kelompok besar juga mempunya status social yang tinggi dalam masyarakat sehingga mereka mempunyai kehormatan yang harus dijaga. Budaya adalah simbolik aspek, seperti agama, dekorasi, dan cerita rakyat. Dalam kajian ini Donald Black dalam mengkaji prilaku hukum dalam budaya menyimpulkan law varies directly with culture, yang didalamnya mengartikan dimana ada budaya disana ada hukum. Di Indoensia terdapat banyak kebudayaan, dengan begitu konsekuensinya menurut Black harus juga terdapat banyak hukum atau pluralisme hukum (the more culture the more law). Dari klasifikasikan prilaku budaya Donald Black, Penulis mengamati konflik antara PT.Semen Indonesia dengan Masyarakat lokal sesuai dengan culture direction dan culture distance, yaitu : (1) Culture Direction Arah Budaya atau Cultur Direction, yaitu Hukum lebih dekat dengan budaya yang modern daripada yang sedikit. Budaya hukum modern identi kearah pembangunan dan menciptakan industrialisasi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Hal ini dikarenakan selama kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa terakhir ini, peraturan perundang-undangan produk lembaga legislative dan eksekutif di bidang pengelolaan sumber daya alam (terutama tanah, hutan, tambang, air dan perikanan) cenderung memperlihatkan karakteristik hukum yang bersifat sentralistik, eksploitatif (use oriented), berpihak kepada pemodal besar (capital oriented), sektoral, menutup ruang bagi transparansi dan partisipasi publik, mengabaikan hak-hak masyarakat Adat/lokal. Hal ini berimplikasi pada pengabaian atas
178 prinsip-prinsip keadilanm demokrasi, partisipasi publik, informed- consent dan pluralism hukum. Kemudian secara tidak langsung produk-produk kebijakan dan hukum Negara menjadi sumber penyebab kerusakan/degradasi sumber daya alam karena orientasi hukum diarahkan semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan/devisa Negara (state revenue) dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam. Selain itu juga tidak hanya akan memarjinalkan dan merusak tatanan sosial-budaya masyarakat Adat/lokal akan tetapi juga rentannya kriminalisasi, viktimisasi dan dehumanisasi terhadap aktivitas Adat/lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk stigmaatau label negative seperti masyarakat primitif/terasing, penghambat pembangunan, tidak rasional, tidak kooperatif, perusak hutan, pencuri hasil hutan, penambangan liar, penambang tanpa ijin,dan lain-lain.272 (2) Culture Distance Dalam menjelaskan jarak Budaya atau Culture Distance, Donald Black mengatakan "the relationship between law and cultural distance is curvilinier". Curvalinier ini akan mengakibatkan ketimpangan budaya (cultural lag) dan guncangan budaya (cultural shock). Cultural Lag merupakan suatu kondisi ini yang terjadi manakala unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan, salah satu unsur kebudayaan berkembang sangat cepat sedangkan unsur lainnya mengalami ketertinggalan. Sedangkan cultural shock dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. I Nyoman Nurjaya273 mengatakan: 272 Rachmad Safa"at, I Nyoman Nurjaya, dkk, op. cit. hlm. 16. 273 I Nyoman Nurjaya, Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultur: Perspektif Hukum Pogresif, Jurnal Hukum Progresif, Volume 3, Nomor 2, 2007, hlm. 14.
"Fenomena konflik dalam masyarakat muncul paling tidak karena adanya konflik Nilai (conflik of value), konflik norma (conflict of norm), dan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam kehidupan bersama. Selain itu, secara empiris konflik-konflik yang terjadi juga dapat bersumber dari persoalan dominasi dan diskriminasi dalam peraturan hukum Negara (State (government law) treatment) terhadap masyarakat di daerah, yang mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukum rakyat (customary law/fork law/indigenous law/Adat law), termasuk sistem religi dan tradisi komunitas- komunitas masyarakat Adat (Adat communities) atas nasional (in the name of nama pembangunan development), khususnya pembangunan dibidang hukum yang dikemas sebagai pembangunan hukum nasional. dan perlakuan pemerintah Hak menguasai Negara dipandang tidak ada kompromi terhadap keberadaan hak-hak masyarakat Adat, khususnya adalah tanah ulayat. Pengambilalihan tanah oleh investor dengan izin yang diperoleh dari Negara menjadi senjata utama, bahwa izin itu adalah segalanya. Masyarakat Adat yang sejak lama mengelola tanah ulayatnya secara bersama-sama menjadi hilang. Fakta-fakta ini menjadi renungan kita bersama bahwa Negara ini dibangun karena adanya unsur-unsur yang saling berhubungan erat. Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak mungkin Negara Republik Indonesia (NKRI) ini ada. Tanah merupakan salah satu unsur, masyarakat pun juga unsur terbentuknya Negara, maka tidak salah UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Hak menguasai oleh Negara, adalah bentuk kekuasaan yang dominasi sekali untuk kepentingan tertentu, sehingga perlu diperdebatkan kepentingan yang mana. Biasanya dengan atas nama Negara, ini adalah kepentingan yang lebih besar. Makna ini dimakanai sebagai bentuk legalisasi untuk menghilangkan kepentingan yang dianggap kecil. Jelas bahwa kekuasaan Negara terhadap hak menguasai Negara atas tanah pun 179
180 dibatasi dipertegas dalam konstitusi. Walaupun nilai-nilai yang tertuang dalam Konstitusi yaitu UUD 1945 tidak semua bisa terpenuhi, tetapi paling tidak adanya kejelasan dan kepastian bentuk pengakuan dan penghormatan itu oleh Negara. Hal ini menjadi perdebatan, apakah Konstitusi itu mampu memuat semua nilai-nilai universal. Hal yang perlu diantisipasi yaitu ancaman Moral hazard yang merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat yang kontrak kerja sama demi untuk memenuhi keinginannya yang sudah menjadi budaya hukum di Indonesia yang harus ditanggulangi. Physical hazard adalah kondisi fisik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian, sementara moral hazard adalah ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Moral berasal dari kata latin "mos" (bentuk jamaknya yaitu "mores") yang berarti Adat dan cara hidup,274atau dengan kata lain Adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral di terjemahkan sebagai ajaran baik buruk yang di terima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb. akhlak, budi pekerti, susila.275 Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang di gunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat di katakan benar, salah, baik, atau buruk. Arti hazard adalah bahaya: Suatu situasi yang dapat menambah terjadinya kerugian (loss) si tertanggung (insured) misal Kondisi lingkungan tak sehat, rumah tak dijaga276. Sedangkan istilah hazard itu sendiri merupakan " a think can be dangerous or cause damage: a danger or risk", yang dapat diartikan bahwa berfikir atas sesuatu yang dapat menimbulkan suatu bahaya atau yang dapat menyebabkan kerusakan maupun 274 Faisal Badrun, dkk., Etika Bisnis Dalam Islam, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2005, hlm. 5. 275 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005, Jakarta, hlm. 754. 276 T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Ingris-Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 137.
181 risiko. Hazard merupakan istilah yang di gunakan untuk menyatakan tentang sesuatu perbuatan yang dapat membahayakan. Hazard itu juga menunjuk pada situasi tertentu yang memperlihatkan/meningkatkan kemugkinan terjadinya hal- hal yang akan menimbulkan kerugian.277 Adanya keseimbangan posisi antara para pihak dan memberikan solusi yang tidak hanya baik pada perusahaan, masyarakat terkena dampak akan tetapi juga baik terhadap lingkungan itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya model penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat "menang-menang" (win-win). Yang dimaksudkan solusi "menang- menang" disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (shared interest). Walaupun pada awal perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka beracara di pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan court connected ADR. 277 A. Hasyim Ali, dkk., Kamus Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 141.
BAB IV DAMPAK HUKUM TERHADAP TIDAK EFEKTIFNYA PENERAPAN PENYELESAIANN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PT.SEMEN GRESIK Hukum Negara merupakan modernisasi hukum yang memberikan peluang lebar terhadap industrialisasi dan bisnis melalui hukum nasional dengan semangat kapitalisme.278 Dalam masyarakat Samin akan ada beberapa permasalahan yang terkendala seperti yang diungkapkan Unger:279 "All traditionalistic societies have dual structure, often sharply divided between the modern and the non modern sector, and in all og them "traditional" institutions serve more or less effectively as instruments of "modernization", and with effects the ultimately overflow the economic and the technological sphere and contribute to the transfotmation of the culture and the social structure". Untuk itu perlu adanya harmonisasi dan internalisasi antara kebijakan lingkungan dengan masyarakat lokal (masyarakat hukum Adat). Baik dalam proses pemetaan arah pembangunan ataupun penyelesaian sengketa, yang barang tentu berdesarkan pendekatan kearifan lokal. Konflik sosial adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak). Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan280. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. 281 Berdasarkan analisis penulis jenis konflik berdasarkan hubungan antara tujuan dan tingkah laku, konflik antara PT.Semen Indonesia dengan masyarakat 278 Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global Dalam Khudfaizah Dimyati, Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi Dan Agama, Muhammadiyah Press, Surakarta, 2000, hlm. 6. 279 Roberto Mangabeira Unger, Law in a Modern Society, Toward Criticism of Social Theory, The Free Press, London, 1977, hlm. 225. 280 yang diakses pada Juli 2022 281 Pruitt G, Dean dan Rubin Z Jeffrey, Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hlm. 56. 182
183 lokal pegunungan kendeng dapat dikategorikan konflik terbuka (Open Conflict) karena Konflik ini mengakar secara dalam serta sangat terlihat jelas, dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang mengakar serta efek yang terlihat. Pembangunan selalu merusak lingkungkungan dan selalu memberikan dampak social dan budaya masyarakat sekitar. Untuk itu pembangunan harus berprinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dapat memitigasi kerusakan yang ada serta mengupayakan semaksimal mungkin dalam pemulihan alam tersebut baik sebelum, ketika maupun pasca operasi. Prinsip kehati-hatian dalam manajemen lingkungan kerap dilanggar dengan justifikasi bisnis yang sudah dilegalisasi oleh pihak yang berkepentingan. Kondisi demikian sering terjadi di Indonesia dan membutuhkan tindakan untuk melawan. Perlawanan yang dilakukan juga harus terstruktur dan melibatkan berbagai komponen pemerhati lingkungan serta lembaga bantuan hukum karena mereka yang ada di lokasi terkena dampak merupakan masyarakat lokal yang jauh dari akses informasi dan akases keadilan sehingga rentan ketidakadilan. 4.1 Faktor Konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Konflik bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang bermula karena 4 faktor, yaitu : a. Triggers (Pemicu) Faktor pemicu konflik adalah adanya rencana pembangunan pabrik semen yang tidak diketahui warga. Rencana pembangunan pabrik semen hanya diketahui oleh pemerintah saja dan cenderung dilakukan secara sembunyi- sembunyi. Selain itu juga tidak ada sosialisasi tentang rencana pembangunan pabrik semen sehingga warga tidak tahu menahu tentang rencana pembangunan pabrik semen tersebut. b. Faktor Inti atau Penyebab Dasar (Pivotal Factors or Root Causes) Faktor inti penyebab konflik adalah isu kerusakan lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud berkaitan dengan
184 hajat hidup orang banyak, dimana masyarakat membutuhkan air dan udara yang bersih untuk kelangsungan hidupnya.282 "CAT Watuputih merupakan kawasan imbuhan air yang ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi. Sebagai daerah imbuhan resapan air CAT Watuputih masih memiliki sistem akuifer yang baik, dimana masyarakat memanfaatkan sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 yang memberikan izin kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur, tanah liat, hingga membangun pabrik, jalan produksi dan jalan tambang berada di kawasan CAT kerusakan Watuputih lingkungan".283 dapat menimbulkan Hasil wawancar menunjukkan terdapatnya kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan terhadap masyarakat antara lain hilangnya sumber-sumber air bawah tanah, berkurangnya debit air, kekeringan, serta pencemaran lingkungan. Warga asli Kecamatan Gunem yang menolak pembangunan pabrik semen mendapatkan dukungan dari LSM JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) Pati dan warga Pati. Warga sekitar mengakui banyak belajar tentang dampak pembangunan pabrik semen terhadap kerusakan lingkungan dari warga Pati. Dengan demikian, dalam konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ada peran pihak ketiga yang menjadi penguat konflik, yaitu LSM JMPPK Pati dan warga Pati. Selain berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait keberhasilan warga Pati dalam menggagalkan rencana pembangunan pabrik semen, warga Pati juga turut membantu untuk mempersiapkan kader yang berasal dari warga Kecamatan Gunem asli. "Gerakan warga Kecamatan Gunem merupakan gerakan yang tidak bersaklar, sehingga pemilihan dan penentuan ketokohan lokal dalam suatu gerakan 282 Wawancara dengan Zaenal LBH Jawa Tengah pada 20 Maret 2021. 283 Wawancara dengan Abdul Ghofur aktivis Walhi pada 22 Maret 2021 di LBH Semarang.
185 sangatlah penting, salah satu tujuannya adalah untuk memimpin, menggerakkan, mengarahkan, dan mempersolid gerakan".284 Berbeda dengan pandangan warga, menurut pemerintah kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Komitmen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengoperasikan pabrik ramah lingkungan diwujudkan dengan menerapkan desain pabrik modern yang ramah lingkungan dengan teknologi terkini di pabrik Rembang I. Pabrik semen Rembang I didesain sebagai pabrik dengan konsumsi energi dan air yang rendah, pengawasan emisi yang ketat, serta 30% luas pabrik merupakan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah memperhitungkan jarak area penambangan dengan sumber air yang ada. Dalam master plan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dijelaskan bahwa rencana kegiatan penambangan tidak dilakukan di daerah resapan air. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah mengambil jarak ±3 km daerah daerah sumber air untuk tidak dimanfaatkan, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dari hasil wawancara dengan anggota LPMD Desa Tegaldowo, Dwi Joko Supriyanto mengatakan bahwa: "Kerusakan lingkungan sebenarnya diakibatkan oleh yang melakukan perusahaan-perusahaan penambangan batu kapur tahun 1994. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya melakukan tanpa memberikan kontribusi bagi penambangan warga, utamanya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan".285 kecil sejak c. Faktor yang Memobilisasi (Mobilizing Factors) Faktor yang memobilisasi konflik adalah faktor ekonomi. Berdasarkan data jenis pekerjaan penduduk di Kecamatan 284 Wawancara dengan pendiri Roemah Goegah Jatra Palepati di Roemah Goegah pada 3 Februari 2020. 285 Wawancara dengan anggota LPMD Desa Tegaldowo Dwi Joko Supriyanto di Rumah Dwi Joko Supriyanto pada 22 November 2020.
186 Gunem Kabupaten Rembang, sebanyak 10.203 warga menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan bekerja sebagai petani, pekebun, maupun peternak. Aktivitas pertanian dilakukan di atas lahan seluas 1.269,34 Ha. "Bagi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani, pembangunan pabrik semen dikhawatirkan dapat mengubah fungsi lahan pertanian yang ada, sehingga warga akan kehilangan pekerjaannya. Meskipun PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga, tidak semua warga dapat bekerja di pabrik karena tingkat pendidikan warga yang masih rendah".286 Sementara bagi pemerintah, pembangunan pabrik semen diharapkan dapat menjadi angin segar terhadap perekonomian di sekitar lokasi pabrik semen. Keberadaan pabrik semen sangat diharapkan pemerintah karena dapat mendorong iklim berinvestasi, meningkatkan PAD Kabupaten Rembang dari sektor pajak dan kegiatan pertambangan, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Meskipun luas lahan pertanian berkurang karena telah beralih fungsi menjadi area pabrik dan pertambangan, warga masih memiliki peluang kerja dengan bekerja di pabrik semen. Berdasarkan hasil sensus terakhir, sebanyak 967 orang warga di wilayah ring-1 telah diakui sebagai tenaga tetap PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.11 Jumlah tenaga kerja tersebut belum termasuk dengan tenaga kasar, seperti tenaga batu dan bangunan. Selain itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga menyediakan kios-kios yang berada di sekitar pabrik semen yang disewakan kepada warga. d. Faktor yang Memperburuk (Aggravating Factors) Faktor yang memperburuk konflik adalah dari faktor hukum. Konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tidak dapat terlepas dari faktor hukum. Menurut Joko Prianto, izin lingkungan No. 660.1/17 286 Wawancara dengan petani Desa Tegaldowo Abdullah di Rumah Abdullah pada 24 November 2020.
187 Tahun 2012 bertentangan dengan RTRW Kabupaten Rembang, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Nasional dan Keppres yang mengatur tentang perlindungan terhadap kawasan imbuhan air.12 Berbeda dengan pandangan warga, pemerintah menganggap penerbitan izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 tidak melanggar hukum. Menurut Dwi Joko Supriyanto: "Sejak tahun 1994 di Desa Tegaldowo telah ada liar yang dilakukan oleh kegiatan penambangan sejumlah perusahaan kecil. Kegiatan penambangan tersebut memperoleh izin dari Bupati Rembang melalui Perda Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Rembang No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Izin Kuasa Pertambangan (KP). Dengan demikian, izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 tidak melanggar hukum".287 4.2 Dampak hukum terhadap tidak efektifnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Indonesia Ketidakberhasilan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia mengakibatkan proses penyelesaian dilakukan secara litigasi di Peradilan Tata Usaha Negara. Pada prinsipnya proses mediasi sudah sempat dilakukan oleh PT.Semen Gresik akan tetapi prosesnya dilakukan tidak berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai yang mengedepankan aspek ekosentris. Kemudian ketidakberhasilan penyelesaian tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, timbulnya resistensi terhadap korporasi dan pemerintahan yang tidak berkeadilan, terpecahnya Pergerakan masyarakat Samin (pro-kontra), iklim investasi jadi buruk, pemerintah punya presepsi bahwa masyarakat Adat menghambat pembangunan, penyelesaian melalui jalur peradilan yang dinamis dan memerlukan waktu yang lama. 287 Wawancara dengan anggota LPMD Desa Tegaldowo Dwi Joko Supriyanto di Rumah Dwi Joko Supriyanto pada 22 November 2020.
188 Peraturan perundang-undangan yang ada, mengatur tentang CAT Watuputih sebagai kawasan lindung geologis, sehingga tidak diperbolehkan dilakukan penambangan. Namun, di dalam izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 memberikan izin kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan konservasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga secara legal izin ligkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.288 Menyikapi dikeluarkannya amar putusan MA yang pada intinya mencabut izin lingkungan bagi PT. Semen Gresik (Persero) Ttbk tersebut, maka kemudian pada Tanggal 16 Januari 2017 mengeluarkan SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 yang pada intinya tidak membatalkan usaha/kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero), tbk namun hanya sekedar menunda kegiatan sampai dengan diterbitkannya SK Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang telah disesuaikan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.289 Adanya perbedaan tujuan memicu timbulnya konflik di antara kubu pro dan kubu kontra. Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan akan ketersediaan semen nasional. Bagi pemrakarsa, dalam hal ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bertujuan untuk memperluas wilayah usaha dan meningkatkan produksi semen dalam negeri. Berbeda dengan pemerintah dan pemrakarsa, warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani beranggapan pembangunan pabrik semen dapat mengurangi lahan pertanian dan meningkatkan angka pengangguran. Lahan pertanian yang ada akan beralih fungsi menjadi area pertambangan dan pabrik, sehingga 288 Ibid,. 289 Ibid,.
189 masyarakat akan kehilangan pekerjaan sebagai petani. Selain itu, bagi warga yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero).290 Komnas HAM sejak Juni 2015 telah membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pemenuhan HAM Masyarakat di Sekitar Kawasan Karst. Tim yang dipimpin oleh Komisioner Muh. Nurkhoiron tersebut hampir menyelesaikan laporannya untuk disampaikan ke Presiden dan pihak- pihak terkait, tentang pelestarian ekosistem karst dan perlindungan HAM. Pada diskusi tersebut Prof. Hariadi menyampaikan pada tahun 2007/2008 ia dan tim di Kementerian Perekonomian melakukan kajian atas daya dukung Pulau Jawa dengan maraknya industru ekstraktif. Disimpulkan bahwa Pulau Jawa tidak layak sebagai wilayah penambangan, karena daya dukung yang terbatas dan pAdatnya penduduk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat indeks kebencanaan di masing-masing kabupaten/kota dengan memetakan wilayah rawan bencana. Pembangunan pabrik semen yang disertai dengan penambangan batu gamping dikhawatirkan akan menambah kerentanan bencana291. Merujuk pada muatan isi dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 diatas, terdapat perintah mendasar dari Gubernur Jawa Tengah yang berbeda dengan amar Putusan Mahkamah Agung. Yang mana hasil Putusan Mahkamah Agung memerintahkan untuk membatalkan izin usaha dan kegiatan penambangan. Hal ini mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini menyatakan bahwa apabila izin lingkungan dibatalkan, maka secara otomatis akan membatalkan segala bentuk usaha atau kegiatan operasional yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam. Dari uraian diatas terdapat pertentangan antara muatan isi yang ada dalam 290 Ibid,. 291 KomnasHAM, 2016, Konflik Pembangunan Pabrik Semen di (online), Pegunungan (17 Maret 2021) Kendeng
190 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 606.1/4 dengan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016.292 Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 menyatakan bahwa majelis hakim memerintahkan untuk dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 606.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan kepada PT.Semen Gresik (Persero), tbk di Kabupaten Rembang. Hal ini merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 40 yang menyatakan bahwa pembatalan izin lingkungan berarti pembatalan usaha atau kegiatan terkait eksplorasi sumber daya alam. Muatan isi dalam SK Gubernur Tahun 2017 diatas jelas-jelas menyatakan bahwa pembatalan hanya atas Surat Keputusan Gubernur Tahun 2012 saja, bukannya pembatalan mutlak atas izin usaha atau kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh PT.Semen Gresik (Perseso), tbk yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rembang. Bentuk delik atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur No. 606.1/4 Tahun 2017 tersebut dapat disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan hukum (Obstruction of Justice). Jelas nampak bahwa pernyataan dalam SK Gubernur Jateng tersebut tidak mematuhi amar putusan banding yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana putusan tersebut membatalkan izin lingkungan yang berarti sekaligus membatalkan izin usaha atau kegiatan penambangan. Izin lingkungan ini juga digunakan sebagai usaha mencegah terjadinya kerusakan bagi alam Lingkungan. Maka izin lingkungan ini sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup Strategis (KLHS), sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).293 Merujuk pada pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal ini menyatakan tentang larangan pejabat pemerintahan bertindak dengan menyalahgunakan serta melampaui wewenangnya. Dimana dalam pasal 292 Wawancara Zaenal dari LBH, loc. cit. 293 Ibid,.
191 ini secara emplisit menjelaskan mengenai penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang meliputi larangan melampaui, mencampuradukkan, serta bertindak sewenang-wenang terhadap suatu wewenang. Apabila terdapat suatu keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka hal itu termasuk delik atau pelanggaran. Putusan banding Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan karenanya sebagai lembaga negara maka Pemprov Jawa Tengah melalui Gubernur tidak boleh mengeluarkan keputusan maupun kebijakan yang bertentangan dengan amar putusan tersebut. Melalui SK Gubernur Nomor 606.1/4 Tahun 2017 nampak bahwa Gubernur Jawa Tengah telah bertindak dengan mencampuradukan kewenangan untuk mencabut Surat Keputusan Izin usaha atau kegiatan penambangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan Kewenangan untuk memerintahkan menyempurnakan berkas dokumen Andal dan RKL-RPL.294 Sebuah peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya. Hal ini didasarkan pada teori hans kelsen mengenai hirarki peraturan perundang-undangan dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (grundnorm).295 Teori Han"s kelsen ini mengilhami bagaimana pengaturan norma atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan perundangan pada tingkat bawah harus 294 Ibid,. 295 Retno Saraswati, Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm 98.
selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Hal ini sesuai dengan asas hukum lex superiori derogat legi inferiori, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan tingkatannya lebih rendah.296 SK Gubernur sebagai bentuk kebijakan pada tingkat daerah seharusnya dapat selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada tingkat diatasnya. Diberikannya izin lingkungan atas kegiatan usaha penambangan dan pembangunan pabrik semen di wilayah kabupaten. Kabupaten Rembang yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Yang mana Pasal 2 UUPPLH menyatakan bahwa izin usaha atau kegiatan penambangan harus dikeluarkan atas dasar partisipatif. Asas partisipasif ini dapat juga diartikan sebagai dorongan bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam sebuah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, dalam membicarakan masalah tersebut struktur masyarakat tidak boleh diabaikan.297 Pada pasal 39 ayat (1) UUPPLH, disebutkan pula bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Untuk selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan pula bahwa Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. Penjelasan pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa 296 Absori dan Fatkhul Muin, Penyusunan Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan terhadap Pembentukan Perda yang Aspiratif, Makalah Prosiding disajikan dalam Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammdyah (APPPTM), 2016, ISSBN: 978-602-19568-1- 6. 297 Absori, Advokasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jurnal Warta, Volume 10, Nomor 1, 2007, hlm. 71. 192 yang
pengumuman yang ada pada pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan atau transparasi informasi. Pengumuman tersebut sangat memungkinkan keikutsertaan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah. Misalnya dalam menggunakan kesempatan dalam prosedur upaya keberatan, dengar pendapat, dan lain sebagainya dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Dikarenakan dalam kenyataannya, masyarakat belum pernah memanfaatkan kesempatan mengajukan upaya keberatan atas rencana pemberian izin lingkungan kepada PT. Semen Gresik (Persero), tbk. Dengan demikian, asas partisipatif yang terdapat dalam UUPPLH ini tidak diterapkan dalam proses pemberian izin lingkungan PT. Semen Gresik (Persero), tbk. Oleh karena itu, seharusnya izin lingkungan PT. Semen Gresik (Persero), tbk tidak boleh diberikan. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi mewajibkan perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal untuk mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan recana penanaman modal yang bersangkutan yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. Pesyaratan ini dimaksudkan untuk mengarahkan atau mengendalikan perusahaan dalam memperoleh tanah, mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak/umum dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan fisik tanah itu sendiri. Pemberian izin lokasi oleh bupati/walikota didasarkan pada pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan tata gna tanah yang meliputi keadaan hak, serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah yang disertai hasil konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lkasi yang dimohon. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) aspek, yang harus diperhatikan melputi: pertama, penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akandilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut; kedua, pemberian kesempatan 193 untuk
kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan maslah yang ditemui; ketiga, pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan; dan keempat, peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalamperolehan tanah dalam pelaksnaan izin lokasi. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1999, pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanahdalam areal izin lokasi dari hak dan kepentinganpihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah ataucara lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pelepasan hak dalam kerangka ini akan berimplikasipada beralihnya status hak atas tanah dari pemegang hak menjadi tanah negara. Kebijakan memberikan kekuasaan kepada swasta/perusahaan untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah dengan hak pakai/sewa yang didahului dengan perjanjian dengan pemilik tanah untuk jangka waktu. Pemberian hak pakai/sewa akan melahirkan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian dengan pemiliknya. Hal ini tentu saja akan menciptakan hubungan yang lebih baik ketimbang tanah tersebut dilepaskan menjadi tanah negara sehingga masyarakat kehilangan bidang tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya. Pemberian hak pakai atau sewa tanah kepada perusahaan tidak disertai dengan proses penyerahan atau penyerahan hak atas tanah, dengan demikian dalam proses tersebut tidak dikenal dengan gantirugi, namun menggunakan model pemberian kompensasi sebagai pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah bangunan, tanaman dan atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyrahan hak atas tanah. Bentuk dan besaran nilai kompensasi dinegosiasikan sendiri oleh pemegang hak. Dalam rangka untuk lebih memperkuat implementasi perjanjian tersebut, dapat melibatkan masyarakat sipil (CSO) sebagai pengontrol atau 194 pihak
195 bahkan pendamping pemberdayaan masyarakat. Mathijs Van Leeuwen dalam penelitiannya, setelah konflik Agraria di Guatemala, menyebutkan bahwa konflik dipersatukan dalam perjuangan untuk transformasi sosial dan melalui negosiasi dan perjanjian perdamaian.298 Pendekatan kompromis merupakan pilihan yangstrategis untuk menghasilkan keadilan atau perdamaian. Setelah perjanjian perdamaian selain peran pemerintah, masyarakat sipil dilibatkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis, membantu sebagai kekuatan kontrol, kolaborasi atau setidaknya dialog dengan pemerintah, mem-pengaruhi perkembangan atau mengajukan alternatif dalam penguasaan lahan. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hukum Pancasila mengandung sifat kolektif, personal dan religius. Implementasi dari sifat tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, harmonis. Hukum negara merupakan nilai kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga dan hukum negara harus disesuaikan apabila mengganggu keselarasan kehidupan bersama. Pada Sila keempat menyatakan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pernyataan ini secara eksplisit telah mengamatkan kepada bangsa Indonesia agar mengedepankan musyawarah. Dalam melaksanakan amanat tersebut, lembaga permusyawaratan dihidupkan pada semua jenjang/strata sosial dan negara. Lembaga permusyawaratan diberi wewenang untuk merumuskan hukum yang terbaik bagi komunitasnya dan penerapannya dalam bermusyawarah harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan etika yang tercakup dalam Pancasila. Supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the rule of law itu harus diartikan dalam artinya yang materiil. Suatu negara hukum terdapat 298 Mathijs Van Leeuwen, To Conform of To Confront? Csos and Agrarian Conflic in Post-Conflic Guatemala, Cambrigde University Press, J. Lat. Amer. Stud, 2010, hlm. 91-199.
196 pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai rule of law. Hal itu diambil dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat salah satunya adalah masyarakat Adat samin yang ada di pegunungan kendeng dan di jawa tengah. Pada hakekatnya dalam setiap menghadapi perselisihan masyarakat Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tanpa harus terburu pertingkaian langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara. Corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat i"tikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara atau semangat dari majelis permusyawaratan Adat. Konflik-konflik agraria seputar masyarakat Adat ini muncul akibat tak kunjung hadirnya pengakuan komprehensif hak ulayat dan ketiadaan mekanisme yang kuat dalam penyelesaian konflik tanah-tanah ulayat. Konflik agraria seputar masyarakat Adat setidaknya dapat dibagi atas dua tipologi, yakni konflik horizont al dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik di dalam internal masyarakat Adat. Konflik horizontal ini sangat dipengaruhi kondisi struktural, yaitu ketika hukum formal (baca; hukum negara) meminggirkan hukum Adat beserta otoritasnya dalam menyelesaikan konflik di dalam internal masyarakat Adat. Situasi ini paling terasa setelah dicabutnya peradilan Adat oleh negara melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang paralel dengan kerabunan hukum formal atas hak ulayat. Pada sisi konflik vertikal adalah konflik antara masyarakat Adat dengan negara (pemerintah) dan atau pemilik konsesi sumber daya alam skala besar. Misalnya, konflik masyarakat Adat dengan negara di kawasan hutan, konflik masyarakat Adat dengan pemilik Hak Guna Usaha
197 (HGU), dan seterusnya. Dari penjabaran tipologi konflik di atas, kita bisa melihat bahwa konflik agraria seputar masyarakat Adat sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktural, yaitu ketika negara dengan segala perangkat kekuasaannya mematikan hak dan otonomi masyarakat Adat dalam mengelola sumber daya alam. Situasi ini mengakibatkan masyarakat Adat kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan konflik internal dan mengalami marjinalisasi dalam berhadapan dengan pihak ketiga, terutama pemilik modal. "Pada spektrum lebih luas lagi, konflik agraria seputar masyarakat Adat tak hanya soal pertentangan klaim atas tanah, namun juga menyentuh pada hal yang lebih mendasar, yaitu konflik hukum antara hukum negara dengan hukum Adat. Konflik hukum ini berdampak meluas dan berpengaruh terhadap disharmoni sosial masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Misalnya, banyak kasus menunjukkan manifestasi kekerasan berakar dari konflik agraria seputar masyarakat Adat dan banyaknya penolakan putusan hukum, baik administrasi maupun peradilan oleh komunitas-komunitas masyarakat Adat".299 Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Tengah tahun 2013 -2018 menetapkan bahwa wilayah pertambangan di Jawa Tengah terbagi dalam 3 zona inti, yaitu wilayah Serayu Selatan, wilayah Pegunungan Sewu dan wilayah Pegunungan Kapur Utara. Sementara, kabupaten Rembang masuk dalam wilayah Pegunungan Kapur Utara. Dengan merujuk kepada seluruh peraturan perundang-undangan, maka sangat jelas bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih adalah cekungan air yang harus dikonservasi (dilindungi) oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku. 300 Selain itu, lokasi penambangan PT Semen Indonesia berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang termasuk daerah lindung geologi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2007 tentang RTRW Nasional Pasal 53-60 dan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang. Sehingga 299 Wawancara ahli lingkungan Wahyu Nugroho Dosen Universitas Usahid pada 20 Maret 2021. 300 Wawancara dengan Fatilda WALHI pada 15 April 2021.
198 sebetulnya PT Semen Indonesia telah melanggar aturan. Daerah tersebut juga menjadi pemasok sumber air terbesar untuk masyarakat kawasan Kendeng. Luas lahan yang digunakan untuk tambang dan pabrik semen adalah 900 ha berdasarkan Keputusan Bupat Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Wilayahnya meliput Desa Tegal Dowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, dan Desa Timbrangan untuk kecamatan Gunem, serta Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dan pabrik semen di wilayah tersebut akan secara langsung mengancam keberlanjutan sumber air. Hal ini dapat disebabkan oleh penghancuran gugusan karst untuk bahan baku semen dan penyerapan air dalam jumlah yang sangat besar. Kerusakan ekosistem karst secara langsung berdampak pada keberlanjutan sumber air yang berasal dari mata air bawah tanah yang berada di gugusan pegunungan karst. Lebih lanjjut, kehilangan sumber air akan memberikan ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat yang selama ini menggunakan air yang bersumber dari mata air CAT Watuputih.301 Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah.302 Hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdata 49 goa yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. 301 Wawancara dengan Fatilda WALHI pada 15 April 2021. 302 Hasil Penelitan Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah, Maret 1998. Dimasukkan sebagai lampiran bukti dalam Gugatan Izin Lingkungan (persero) Tbk, Agustus 2014, Vide P.1.
Pengamatan lapangan, zona jenuh air berada di sekitar Sumber Semen dan Mata air Brubulan berada pada ketinggian 150 mdpl, sedangkan zona peralihan pada ketinggian lebih kurang 190 mdpl. Temuan sebaran mata air berada pada zona ketinggian 100 - 350 mdpl tersebar di area CAT Watuputih dan di wilayah yang berada di sebelah barat daya, utara dan selatan Pegunungan Watuputih, data ini yang menguatkan bahwa fungsi Pegunungan Watuputih adalah sebagai kawasan karst, dimana akuifer air masih berjalan dengan sangat baik, ini ditandai dengan mata air yang keluar melalui zona-zona rekahan pada setiap ketinggian, dan pembentukan sistem sungai bawah permukaan yang ditemukan dalam Goa Temu menunjukkan bahwa Pegunungan Watuputih merupakan pegunungan yang mengalami proses karstifikasi aktif sebagai bagian dari Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara yang berfungsi sebagai epikarst penyimpan air yang sangat besar bagi penyupali mata air yang ada disekitarnya.303 Luas batu gamping Formasi Paciran yang membentuk Gunung Watuputih lebih kurang 3.020 Ha. Kawasan CAT Watuputih yang merupakan area imbuhan air sebesar 2555,09681 Ha (hasil perhitungan melalui Sistem Informasi Geografis) yang menjadi kawasan resapan air terbesar penyuplai sumber mata air yang ada di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih. Dari pengukuran lapangan berdasarkan data AMDAL PT. Semen Gresik (Persero) Tbk / (Persero) Tbk, mata air yang terbesar adalah Sumber Semen memiliki debit 600 lt/detik terletak di Desa Tahunan di bagian timur wilayah CAT Watuputih, dan mata air yang terkecil adalah Mata air Belik Watu memiliki debit 0,02 liter/detik, terletak di Desa Timbrangan di bagian barat area CAT Watuputih. Berdasarkan jumlah debit yang terukur di lapangan dari 109 mata air yang ada di kawasan pegunungan karst Watuputih dapat diperhitungkan estimasi volume air yang dihasilkan oleh mata air dalam satu hari, bila disimulasikan mata air yang terkecil 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik akan menghasilkan air 1728 liter dalam satu 303 Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dimasukkan sebagai lampiran BuktI Dalam Gugatan Izin Lingkungan (persero) Tbk, Agustus 2014, Vide P.3. 199
200 hari, mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian.304 Ini menunjukkan bahwa air yang dihasilkan dari sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih melebihi dari kebutuhan dasar masyarakat terhadap air yang rata-rata menggunakan 15-20 liter/hari/orang, jika nilai ini divaluasi sebagai potensi ekonomi maka jumlah air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan, yang berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Mata Air Sumber Semen yang menjadi sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat di 14 Kecamatan Kabupaten Rembang, dengan estmasi memenuhi kebutuhan 607.188 jiwa di 14 kecamatan Kabupaten Rembang (PDAM, 2013) sebagian besar disuplai dari CAT Watuputih dan sebagian lagi dari sayap antiklin yang membentang antara Gunung Butak - Tengger dan sekitarnya maupun dari selatan Desa Tahunan.305 Berdasarkan teori epikarst, penambangan bukit gamping akan mengurangi jumlah simpanan air diffuse, dan sebaliknya akan meningkatkan aliran conduit saat hujan. Dampak yang sangat tidak diharapkan adalah bertambahnya persentese aliran conduit saat musim hujan yang dapat mengakibatkan banjir dan berkurangnya persentase aliran diffuse saat musim kemarau sehingga mata air akan menjadi kering. Dengan adanya penambangan di kawasan tersebut, maka keadaan ponor maupun goa bawah tanah menjadi terancam. Efek jangka panjangnya adalah hilangnya sumber mata air yang tentu akan mengganggu stabilitas pertanian dan peternakan di daerah tersebut. Sehingga penghidupan masyarakat terancam. elain itu, masyarakat di 304 Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dimasukkan sebagai Lampiran Bukti Dalam Gugatan Izin Lingkungan (persero) Tbk, Agustus 2014, Vide P.3. 305 Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dimasukkan sebagai Lampiran Bukti Dalam Gugatan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk, Agustus 2014, Vide P.3.
sana juga berkaca pada aktivitas pertambangan skala kecil sebelumnya. Lahan yang dekat dengan area pertambangan kapur, cenderung tidak bisa mendapat hasil baik lantaran sering terkena polusi tambang berupa debu dan lumpur kala hujan turun. Perjuangan masyarakat atas tanah mereka dan hutan Adat merupakan hal yang mutlak sebagai tangguang jawab moril masayrakat. Masyarakat Adat menuntut hak atas tanah leluhur untuk anak cucu mereka nantinya. Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah Adatnya secara aman, tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar apalagi dari pemerintah sendiri. Tanah bagi kehidupan komunitas Samin merupakan kebutuhan yang sifatnya esensial. "Sacara ekonomi, lemah minangka sumber mata pencaharian amarga ing lemah minangka sumber mata pencaharian saben dinane, saengga lemah bisa ditegesi mundhut panguripan. Kanthi kelangan mata pencaharian iki, bisa mengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal. Lemah iku wigati banget kanggo kaslametane masyarakat Samin, mula yen proses pembangunan pabrik semen diterusake, ateges bakal ilang hubungane karo lemah (ibu bumi) sing wis suwe. Kajaba iku, masyarakat Samin iki, urip saka sektor tetanèn, mula padha nganggep lemah minangka barang sing paling aji lan minangka bagéan saka sumber ekonomi. (Secara ekonomi tanah merupakan sumber mata pencaharian karena di atas tanah tersebut merupakan sumber penghidupan sehari-hari, sehingga kehilangan tanah dapat diartikan sebagai kehilangan mata pencahariannya.306 Dengan kehilangan mata pencaharian tersebut maka dapat mempengaruhi kesejahteraan bagi masyarakat kelangsungan hidup komunitas Samin sehingga apabila proses pembangunan pabrik semen tetap dilakukan, itu artinya mereka harus kehilangan hubungan dengan tanah (ibu bumi) yang sudah berlangsung sejak lama. Terlebih komunitas Samin ini, hidup dari sektor pertanian, sehingga menganggap tanah sebagai sesuatu yang paling berharga dan merupakan bagian dari sumber perekonomian)".307 ilange setempat. Begitu berartinya tanah Tuntutan masyarakat Adat ini adalah pengakuan terhadap wilayah teritorial mereka secara politik maupun kultural sebagai hak otonomi dari penduduk asli yang memiliki keabsahan dan masuk dalam agenda 306 Wawancara dengan Gunretno Tokoh Samin yang ada di Kecamatan Sukolilio Kabupeten Pati pada 20 Maret 2021. 307 Wawancara dengan Gunretno Tokoh Samin yang ada di Kecamatan Sukolilio Kabupeten Pati pada 20 Maret 2021. 201
202 kebijakan politik pemerintah. Perjuangan komunitas Samin dalam upaya diakuinya hak-hak Adat mereka, mampu menepis anggapan banyak orang bahwa masyarakat Adat adalah sekumpulan manusia yang terbelakang, miskin, bodoh, tertinggal dan malas, adalah salah. Mereka menunjukan kehadirannya di dalam proses modernisasi dengan caranya sendiri, yakni memperjuangkan subjektifitasan mereka sebagai masyarakat Adat agar mendapat tempat sewajarnya dalam kehidupan demokrasi, terutama hak untuk hidup menurut Adat istiAdat sendiri. Tuntutan mereka oleh pihak berkepentingan dilihat sebagai ancaman sehingga menimbulkan ketegangan. Padahal tuntutan itu adalah basis reproduksi kultural. Akibatnya mereka mengalami marginalisasi dan subordinasi. Namun pada akhirnya berkembang sebagai kekuatan sosial-politik dalam bentuk gerakan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan petani untuk menentang segala bentuk kebijakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak penguasaan atau pemilikan mereka atas sebidang tanah, merupakan salah satu bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan perubahan atau mempertahankan keadaan yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. Gerakan eko-populis yang dilakukan adalah sebagai bentuk aksi kritis masyarakat Samin terhadap praktik-praktik birokrasi yang kaku, yang tidak dapat mengamati kompleksitas dengan baik, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Gerakan sosial yang dimotori oleh Samin tidak hanya berdasarkan pada kesadaran kelas dan ideologi yang dianutnya, namun juga pada idenitas dan kesadaran serta perhatiannya pada permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Gerakan mereka dengan menggandeng petani lain adalah sebagai upaya penyadaran para petani kendeng dalam mendongkrak serta penguatan perlawanan petani melawan pemilik modal dan negara yang secara eksplisit hendak mempraksiskan perjuangan kelas. Perlawanan petani Samin tidaklah bersifat setengah-setengah atau secara diam-diam dan terselubung, melainkan sebuah bentuk perjuangan dengan konsep modern yang tidak sekedar berprinsip
203 utamakan selamat saja melainkan juga berani melakukan kontak langsung sebagai senjata perlawan. Pada tanggal 2 Agustus 2016 lalu beberapa pekan setelah aksi penyemenan kaki yang pertama Presiden Jokowi menerima para petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta meminta penundaan semua izin tambang di Pegunungan Kendeng. Bersamaan dengan hal itu tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyatakan mematuhi putusan MA, namun pada 23 Februari lalu mengeluarkan lagi izin pembangunan baru, dengan sedikit perubahan wilayah. Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menerbitkan begitu saja izin baru bagi pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng jelas merupakan merupakan suatu "penyelundupan hukum" dengan mengakal-akali putusan Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung jelas melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah pegunungan Kendeng. Hal ini membuat tidak adanya kemanfaatan dari produk putusan MA karena tidak ditaati oleh pemerintah selaku representasi dari politic will. Faktor pemicu ketidakpercayaan dengan adanya rencana pembangunan pabrik semen yang tidak diketahui warga. Rencana pembangunan pabrik semen hanya diketahui oleh pemerintah saja dan cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu juga tidak ada sosialisasi tentang rencana pembangunan pabrik semen sehingga warga tidak tahu menahu tentang rencana pembangunan pabrik semen tersebut. Tindakan perlawanan untuk pertahankan hak mereka dilakukan dengan melancarkan aksi menyemen kaki dimulai dengan 10 warga, dan terus bertambah menjadi 50 orang yang menyemen kakinya dalam kotak cor, termasuk banyak petani muda. Dan memasuki pekan kedua, 50
204 petani Kendeng itu akan mendapat tambahan 10 pegiat perempuan yang juga akan menyemen kakinya. Ini solidaritas kami pada kawan-kawan Kendeng yang berjuang untuk kelangsungan hidup sebagai petani," kata Dhyta Caturani, salah seorang pegiat yang akan melakukan aksitu. Joko Prianto mengatakan kesertaan para pegiat perempuan makin memperkuat semangat mereka. "Namun kami juga tetap berhati-hati, dengan selalu berkonsultasi kepada dokter, untuk memeriksa kondisi kesehatan warga yang mengecor kakinya," katanya. Aksi penyemenan kaki ini, menurut Raynaldo Sembiring dari ICEL, menjadi tekanan agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas dengan membatalkan izin baru yang diberikan gubernur Jawa Tengah.308 Bahkan Timbulnya resistensi dalam melawan korporasi yg berakibat kriminalisasi Joko Priyanto atas dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.309 "Timbulnya konflik dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra terhadap rencana pendirian pabrik semen di kawasan kars Sukolilo, sebagai salah satu kawasan yang diprioritaskan memiliki bahan baku semen yang berkualitas. Kemudian masyarakat yang Pro dan kontra berkembang di isu lingkungan pembangunan semen di Pegunungan Kendeng, Rembang. Dalam konflik tersebut bukan hanya dipicu antar kelompok masyarakat dengan pemrakarsa proyek tetapi juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan pempro jawa tengah".310 Pihak pro dengan pendirian pabrik semen berharap dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya dengan berjualan, membangun restoran/warung makan, membuat sewa penginapan dan masih banyak usaha yang lain akan dapat dibangun. Dukungan selalu diberikan oleh pihak pro kepada investor agar dapat mendirikan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo dengan tujuan memanfaatkan tanah kars pegunungan Kendeng sebagai bahan baku 308 Ging Ginanjar, 2017, Penyelundupan hukum' dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng? (online), (5 Februari 2021). 309 Wawancara dengan anggota LPMD Desa Tegaldowo Dwi Joko Supriyanto pada 22 November 2020 di Rumah Dwi Joko Supriyanto. 310 Wawancara dengan Zenal, mantan Direktur LBH Semarang melalui telepon pada 20 Maret 2021.
205 semen dan bisa memberikan lapangan kerja kepada penduduk sekitar calon lokasi pabrik, sehingga dampak positif dari pembangunan daerah dapat terwujud. "Secara sosial dan budaya, masyarakat yang menyadari akan adanya banyak perubahan, merasakan kekhawatiran yang tinggi ketika pembangunan pabrik semen mempengaruhi sistem sosial maupun budayanya. Misalnya kekhawatiran terjadinya kesenjangan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli yang akhirnya membawa perasaan tidak percaya akan perubahan yang membawa kesejahteraan warga setempat di masa depan dengan hadirnya pabrik semen. Disamping itu lahan pertanian yang akan digunakan sebagai calon lokasi pabrik atau penambangan dapat mengalami hasil yang kurang produktif".311 Pihak pro dengan pendirian pabrik semen berharap dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya dengan berjualan, membangun restoran/warung makan, membuat sewa penginapan dan masih banyak usaha yang lain akan dapat dibangun. Dukungan selalu diberikan oleh pihak pro kepada investor agar dapat mendirikan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo dengan tujuan memanfaatkan tanah kars pegunungan Kendeng sebagai bahan baku semen dan bisa memberikan lapangan kerja kepada penduduk sekitar calon lokasi pabrik, sehingga dampak positif dari pembangunan daerah dapat terwujud.312 Adapun beberapa aspek yang menjadi landasan pihak kontra yaitu secara politik, masyarakat kontra masih menagih janji Gubernur untuk melakukan survei bersama mengenai hasil AMDAL. Hal tersebut merupakan realisasi janji Gubernur yang disampaikan saat melakukan pertemuan pada tanggal 10 Januari 2009. Karena isu lingkungan sangat tinggi tingkatannya untuk merealisasikan pendirian pabrik semen. 313 Secara ekonomi, masyarakat menghadapi ketidakpastian akan perubahan pola pekerjaan baru pasca pendirian pabrik semen. Hal ini sebagai hasil evaluasinya dalam memperoleh pengetahuan seputar 311 Wawancara dengan Zenal, mantan Direktur LBH Semarang melalui telepon pada 20 Maret 2021. 312 Wawancara dengan Zenal, mantan direktur LBH Semarang melalui telepon pada 20 Maret 2021. 313 Ibid,.
terganggunya kestabilan lingkungan serta penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal pada warga setempat, serta rasa tidak yakin informan akan kapasitas dan kemampuannya untuk masuk dalam perubahan pola pekerjaan baru yang ditawarkan pada perusahaan semen.314 314 Ibid,. 206
BAB V MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang untuk menyelamatkan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang ber-lebihan di negara maju, serta ketimpangan tata perekonomian internasional. Perubahan peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi bentuk kelembagaan lingkungan hidup. Perubahan tersebut ditujukan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Anda juga tidak menjumpai tentang pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Padahal, masing-masing cara penyelesaian tersebut perlu diatur secara terperinci untuk menghindari timbulnya kesalahan subjektivitas dalam penafsiran. Bahkan sangat disayangkan dari 82 Pasal yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut hanya satu pasal, yaitu Pasal 6, yang menjelaskan secara sumir (dangkal) tentang proses penyelesaian sengketa melalui APS. Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan di dalam praktik. Misalnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif 207
208 penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis." Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal yang dimaksud dengan "pertemuan langsung" itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi. Pasal 1 butir 1 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat dibawa kepada arbitrase adalah sengketa yang bersifat keperdataan. Para pihak telah menyepakati secara tertulis bahwa mereka, jika terjadi sengketa mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di depan peradilan umum. Dengan demikian, yang dilakukan adalah untuk memutuskan pilihan forum, yaitu yurisdiksi di mana suatu sengketa akan diperiksa, dan bukan pilihan hukum. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, ketentuan-ketentuan tentang arbitrase tercantum dalam Pasal 615 s.d. Pasal 651 dari Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disingkat KUHA Perdata) untuk penduduk Indonesia yang berasal dari Golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dikenal pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu untuk Golongan Bumiputera (penduduk pribumi) berlaku hukum Adat dengan pengadilan Landraad dan hukum acaranya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesich Reglement yang disingkat HIR), dan untuk Golongan Timur Asing dan Eropa berlaku Burgerlijke Wetboek atau BW (KUH Perdata), dan Wetboek van Koophandel atau WvK (Kitab Undang- Undang Hukum Dagang) dengan hukum acaranya Rv. Sejak kemerdekaan 1945 sampai saat ini, Indonesia masih menggunakan BW dan WvK dalam hukum positifnya. Sehubungan dengan hal itu, menarik untuk Anda perhatikan, pendapat Peter J. Burns (di dalam Abstract bukunya) yang mempertanyakan
pembedaan konvensional antara Timur dan Barat. Pendapatnya sangat menarik untuk dikaji. Menurutnya telah terjadi ironi dalam perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk memisahkan diri dari Belanda karena setelah merdeka identitas bangsa Indonesia justru dibentuk oleh ide-ide Belanda, secara asli, daripada oleh kepribumiannya sendiri. Identitas tersebut (termasuk dalam sistem hukum) berakar dari Eropa daratan. Selanjutnya, ketentuan arbitrase juga (secara implisit) terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten yang disingkat RBg). Dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg disebutkan bahwa: "Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa.315 Sejarah telah mencatat bahwa pertentangan kepentingan sebagai dinamika bangsa ini terbukti mampu diatasi dengan kearifan lokal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kearifan lokal adalah cara-cara yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat. Pemahaman tersebut tercipta dikarenakan tinggal di tempat itu secara turun temurun. Tentunya kearifan lokal mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Sistem kearifan local yang tercermin dalam system pengetahuan dan teknologi local berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai Adat sebagaimana tampak cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, managemen dan ekploitasi sumberdaya alam dan penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan kearifan lokal.316 Melibatkan masyarakat samin untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sudah menjadi keniscayaan, hal ini merupakan salah satu penyelesaian agar eksistensi masyarakat samin dengan nilai tradisional dengan melibatkan masyarakat adalah salah satu penyelesaian secara ekologi. Teori pelapisan hukum dari Satjipto Rahardjo agar bisa membahas perwujudan budaya Samin, dinamika Samin serta model ideal budaya hukum agar peraturan pemerintah dapat dilaksanakan masyarakat khususnya masyarakat Samin, apakah beberapa 315 Burns Peter J., The Leiden Legacy Concepts of Law in Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999. hlm. ix-x. 316 Rachmad Safa"at, op. cit. hlm. 3. 209
peraturan yang aspiratif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan senantiasa melibatkan masyarakat Adat atau melihat situasi dan kondisi tertentu. Satjioto Rahardjo lebih jauh menegaskan, bahwa tidak ada tatanan sosial, termasuk didalamnya tatanan hukum, yang tidak bertolak dari kearifan pandangan tentang manusia dan masyarakat. Kesamaan sikap, perilaku, filosofi antara segmen-segmen bangsa dalam menghadapi globalisasi sangat diperlukan mengingat budaya hukum adalah alat untuk melakukan managemen pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan sebagai bagian dari transformasi sosial. Harry Benda dan Lance Castle, serta Victor T.King dan A.Pieter Koerver mengulas masyarakat Samin dari perspektif masyarakat dengan aliran tertentu yang melakukan gerakan perlawanan kepada pemerintah hindia belanda disebabkan masalah ekonomi, masalah pajak dan perspektif gejala millenarisme.317 Ketiga penulis melihat gerakan Samin masa lampau tumbuh atas gejala berciri sosiologi, antropologi dan kesejahteraan.318 Masyarakat samin mempunyai pedoman hidup misalnya norma yang bersumber dari kepercayaan, merupakan kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam masyarakat, tradisi dan keyakinan yang berlaku dan hidup di masyarakat Samin sejak tahun 1890319 hingga sekarang tahun 2021. Dalam penelitian ini penulis melihat adagium antropologi termasuk antropologi hukum yang mengatakan "bahwa tidak ada masyarakat yang tidak memiliki hukum", hal ini didasari pendekatan holistic yang digunakan dan pendirian bahwa hukum adalah bagian dari kebudayaan.320 5.1 Bentuk penyelesaian sengketa Di Indonesia dalam perspektif antropologi, tata cara penyelesaian sengketa secara damai atau dikatakan ADR telah lama dan biasa dipakai 317 Korver dan A. Pieter E, 1976, The Samin Movement and Millenarism, In Bijdragen tot de Taal, Landen Volkenkunde, hlm. 249, Leiden, journals.nl, (24 Oktober 2020). 318 Ibid,. hlm. 250. 319 Suripan Sadi Hutomo, Samin Surontiko dan Ajaran-ajarannya, 1985, hlm. 4. 320 Yulia Mirwati, Konflik-Konflik Mengenai Tanah Ulayat Dalam Era Reformasi di Daerah Sumatra Barat, Disertasi tidak diterbitkan, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm. 28. 210
211 oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam hukum Adat yang menempatkan kepala Adat sebagai penengah dan memberi keputusan Adat bagi sengketa yang ada diantara warganya.321 Proses penyelesaian sengketa/konflik di m asyarakat mengalami pembahan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (alternative dispute resolution). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (mutual acceptable solution) dengan "informal procedure". Banyak kritik yang dilancarkan kepada lembaga pengadilan di dunia begitu juga di Indonesia. Perkembangan masyarakat yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta m enjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapatkan sambutan yang positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasian serta lestarinya hubungan / kerja sama dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan. Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat "menang-menang" (win-win). Yang dimaksudkan solusi "menang-menang" disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (shared interest). Walaupun pada awal perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka 321 Rachmad Safa"at, op. cit. hlm. 91.
212 beracara di pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan court connected ADR. Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia, ADR telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisionil, namun agak ironis pengembangan konsep dan teori penyelesaian konflik secara kooperatif justru banyak berkembang di negaranegara yang masyarakatnya litigous atau tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Oleh sebab itu tantangan kita, terutam a m asyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional dan secara laboratoris mengembangkan corak-corak penyelesaian konflik yang merupakan produk Indonesia.322 Peraturan arbitrase yaitu pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat pengaturan khusus mengenai penyelesaian menggunakan arbiter yaitu pada Pasal 1 bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. pada pasal 2 dijelaskan "penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa". Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan, "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa." pada Bab IX BIAYA ARBITRASE Pasal 76 (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase. (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. honorarium arbiter; b. biaya perjalanan dan biaya 322 Mahkamah Agung RI, Laporan Penelitian Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution(Penyelesaian Dengan Pengadilan),Puslitbang/Diklat MA-RI, Jakarta, 2000,Halaman 5 Sengketa Yang Terkait
213 lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter; c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan d. biaya administrasi. Pasal 77 (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah. Jadi dalam hal ini sangat tidak mungkin masyarakat terkena dampak untuk menanggung baik sebagian atau keseluruhan biaya yang timbul dalam penyelesaian dengketa melalui arbitrase tersebut. Apalagi disebutkan pada pasal 5 bahwa sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan, apakah sengketa lingkungan termasuk dalam bidang perdagangan ?. Untuk itu sangat tidak relevan apabila model arbitrase dipakai dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, begitu juga mediator yang dalam menjalankan profesinya terikat profesionalitas dan asas kehati-hatian untuk itu juga harus ada biaya khusus dalam menjalankan profesinya tersebut. ADR (Alternative Dispute Resolution) yang sem ula merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan produk win-win solution pada perkembangannya di Amerika Serikat diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan Court Connected Dispute (CDR) atau Court Annexed Dispute Resolution (CADR). Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat "menangmenang" (win-win). Yang dimaksudkan solusi "menang-menang" disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (shared interest). Walaupun pada awal perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka beracara di pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan court connected ADR. Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia, ADR telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisionil, namun agak ironis pengembangan konsep dan teori penyelesaian konflik secara kooperatif justru banyak berkembang di negaranegara yang masyarakatnya litigous atau tidak memiliki akar
214 penyelesaian konflik secara kooperatif. Oleh sebab itu tantangan kita, terutam a m asyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional dan secara laboratoris mengembangkan corak-corak penyelesaian konflik yang merupakan produk Indonesia. Penelitian mengenai ADR yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi seperi Monash University di Australia dan Harvard University di Amerika Serikat ataupun oleh lembaga penelitian lainnya menunjukan belum adanya kesamaan pendapat bahwa ADR yang independent dari pengadilan jauh lebih baik dari proses litigasi atau altematip proses penyelesaian sengketa yang ada kaitannya dengan pengadilan (court-connected dispute resolution). Masing-masing lembaga penyelesaian ini dalam prakteknya mengandung kelebihan dan kekurangan. Dalam literatur yang dimaksud dengan ADR ialah lembaga altematip penyelesaian perkara yang sama sekali terlepas dari pengadilan dan Court-connected Dispute (CDR) atau Courtannexed Dispute Resolution (CAR) yang ada kaitannya dengan pengadilan. ADR yang terlepas dari pengadilan di Jepang dikenal dengan nama Japan Commercial Arbitration Association, Tokyo Maritime Arbitration Commision, The Japan Shipping Exchange, Labopur Commision, The Commision for Adjusment o f Contraction Work Disputes, The Federation o f Trade Council, Japan Chamber of Commerce and Industry, The Environmental Disputes Cordination Commisions, Arbitration Centre o f Local Bar Association, The Centre of Handling o f Handling Traffic Accident Disputes. Di Korea Selatan dikenal dengan Korean Commercial Arbitration Board (KCAB), Di Hongkong : Hongkong International Arbitration Centre (HKIAC). Di Singapore : The Singapore International Association Centre (SIAC) yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam penyelesaian sengketa dom estik m aupun internasional melalui arbitrase dan konsiliasi. Di Australia dikenal macam-macam ADR yang mempunyai kegiatan di bidang tertentu, seperti : The Noble Part Family Mediation Centre, Community Justice Centres di bidang keluarga; The Australian Centre for International Commercial Arbitration(ACICA) untuk penyelesaian sengketa di bidang perdagangan domestik maupun internasional. Di Srilangka: Badan Mediasi Srilangka. Sengketa perkara
215 tertentu (minor civil disputes) tidak boleh langsung diajukan ke pengadilan akan tetapi harus diselesiakan oleh Badan Mediasi Srilangka. Di Philipina dikenal lembaga konsilisasi yang disebut "Lupong Tagpaya" yang terdapat pada 42.000 desa di Philipina yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata dan pelanggaran ringan. Penyelesaian melalui lembaga ini adalah wajib (mandatory). Di China dikenal People"s Conciliation Commite yang mempunyai cabang di seluruh wilayah China yang jumlahnya 950.000 buah. Penyelesaian sengketa bersifat suka rela (voluntary). Kegiatannya ialah di bidang perdata (ordinary civil disputes) seperti: sengketa antar tetangga, perceraian, utang piutang, warisan, adopsi, dan perkara perdata ringan lainnya. Perkara yang berat (major and special disputes) tidak termasuk kewenangan komisi ini. Komisi ini di tangani oleh sekitar 6000.000 petugas yang telah menerima pendidikan khusus sebagai mediator atau conciliator sebelumnya.323 Secara umum ADR diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 1. Arbitrase Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.324 323 Mahkamah Agung RI, Op.Cit.7-9 324 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
216 Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (combination of processes). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa325 Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berkut: 1) Sidang Arbitrase adalah tertututp untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. 2) Kelambatan yang diakibatkan oleh hal procedural dan administratif dapat dihindari. 3) Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. 325 Sudargo Gautama, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12.
217 4) Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win- win solusion terhadap para pihak yang bersengketa. 5) Pilihan hukum untuk menyelsesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak. 6) Putusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. 7) suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok 8) Didalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Selain kelebihan-kelebihan tersebut terdapat juga kelemahan dari arbitrase yaitu sebagai berikut : 1) Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. 2) Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. 3) Pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. 4) Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. 2. Konsultasi Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam Black"s Law Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah "act of consulting or conferring; e.g. patient with
doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject".326 Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat "keterikatan" atau "kewajiban" dalam melakukan konsultasi327. Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasn dakam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para ihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk- bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. 3. Negosiasi Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama meupun yang berbeda328. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesian atau 326 Anonim, Tanpa Tahun, Black's Law Dictionary (online), (5 April 2021). 327 Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk., Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 429. 328 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23. 218
219 jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak329. a. Kelebihan negosiasi: 1) Tidak melibatkan orang lain; 2) Bebas dalam menentukan kesepakatan. 3) Pihak dapat memantau sendiri proses penyelesaiannya; 4) Menghindari perhatian publik; 5) Win - Win solution; 6) Dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa. b. Kekurangan negosiasi : 1) Tidak ada penengah yang netral untuk melihat permasalahan secara objektif; 2) Tidak menjamin fakta-fakta ditetapkan dengan objektif; 3) Tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu 4) Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari keduabelah pihak; 5) Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan; 6) Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang; 7) Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak; 8) Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan. 4. Mediasi Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.330 Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian 329 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21. 330 I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Jakarta, 2007, hlm. 107.
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator331. Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Para ahli mengemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin "mediare" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.332 331 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175. 332 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 2. 220
221 Emmy Yuhassarie mengemukakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki karakteristik sekaligus keungggulan sebagai berikut:333 1. Voluntary: keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak dari para pihak; 2. Informal/flexible: tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan sebagainya), para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain atau menyesuaikan sendiri prosedur bermediasi; 3. Interest based: dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan- kepentingan masingmasing pihak; 4. Future looking: karena lebih menjaga kepentingan masing- masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu; 5. Parties oriented: dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara; dan 6. Parties" control: penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak Menurut pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam mediasi bersifat informal dan bisa dibuat fleksibel sesuai keinginan para pihak. Mediator dapat menyarankan suatu prosedur yang sesuai dengan sifat sengketa yang bersangkutan dan cocok dengan hubungan yang ada antara para pihak. Hal senada diungkapkan oleh Husseyn Umar yang mengemukakan kelebihan dari mediasi, bahkan jika dibandingkan dengan arbitrase, yaitu: 333 Emmy Yuhassarie (ed.), 2005, op. cit. hlm. xxi.
1) para pihak terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa menuju hasil/ persetujuan yang diupayakan (bandingkan dengan arbitrase yang bersifat adversarial mempertentangkan posisi dan kepentingan para pihak secara hukum dengan prosedur yang legalistik); 2) sifatnya sukarela, dan informal tanpa rasa tertekan dan informal; 3) proses mencapai penyelesaian bisa cepat dan murah biaya (yang dalam hal tertentu arbitrase dapat menimbulkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup panjang); 4) yang diutamakan adalah segi-segi kepentingan, bukan hak- hak; 5) hubungan tetap terpelihara (berbeda dengan arbitrase yang menghasilkan situasi kalah-menang); dan 6) yang diusahakan adalah penyelesaian yang praktis dan konstruktif. Meskipun terdapat kelebihan dari mediasi, akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang prinsip sampai ke hal tehnis yaitu : a. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak b. Mediator menopang para pihak di dalam mencapai suatu kesepakatan. Para pihak lah yang menentukan sendiri kesepakatan diantara mereka c. Pihak ketiga yang bersifat netral dan cenderung pasif terhadap penawaran penyelesaian yang solutif. d. Mediator hanya berperan sebagai penengah di dalam sebuah persengketaan. 5. Konsiliasi Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum. 222 atau tidak
Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara professional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun kosiliatornya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka334. Black"s Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu:335 "Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration". "Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation". Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi 334 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3. 335 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 36. 223
224 resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.336 6. penilaian ahli Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.337 Penilaian ahli merupakan cara penyelesian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapar memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang meemrlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak- hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oeh para pihak untuk memerjelas pelaksanaannya.338 Upaya hukum mengenai perbaharuan Undang-undang Arbitrase Nasional telah dilakukan melalui Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan 336 Sri Hajati, op.cit. hlm. 434. 337 Lihat dalam Pasal 1 Angka (1), Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 338 Sri Hajati, Loc. Cit.
225 demikian, terdapat konsistensi dan pemanfaatan ADR (negosiasi, mediasi, konsiliasi) dan arbitrase sebagai sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam bidang bisnis di Indonesia. Dari beberapa temuan kajian diagnostik ada beberapa catatan yang berkaitan dengan pengembangan ADR di luar dan di dalam pengadilan meliputi sebagai berikut :339 1. Dukungan serta komitmen pemerintah terhadap ADR sangat besar, namun perlu ditindaklanjuti dengan berbagai langkah nyata, misalnya menyelesaikan RUU Arbitrase dengan mengintegrasikan komponen ADR (negosiasi, meditasi dan konsiliasi) di dalamnya sehingga lebih memiliki landasan hukum yang kuat. 2. Walaupun pola penyelesaian secara konsensus telah dikenal dan mengakar dalam masyarakat, namun konsensus dan musyawarah yang merupakan embrio dari ADR sebagai m ekanism e penyelesaian konflik dalam m asyarakat modem belum dipahami oleh masyarakat luas. 3. Peluang penerapan ADR di dalam pengadilan (court annexed) berdasarkan Pasal 131 HIR belum didayagunakan secara optimal sehingga diperlukan pengenalan tehnik ADR di kalangan hakim dan petugas pengadilan lainnya. Petunjuk pelaksanaan ADR dari Ketua Mahkamah Agung dalam bentuk surat edaran dapat dijadikan sebagai pendorong penerapan ADR di dalam pengadilan. 4. Pengembangan kelembagaan ADR di luar pengadilan harus didasarkan pada praktek-praktek ADR dalam masyarakat. Pengembangan kelembagaan juga perlu dilakukan pada lembaga-lembaga kuasa pengadilan yang telah ada, seperti MPP, Mahkamah Pelayaran dan P4D/P4P yang pada dasarnya juga merupakan bentuk 339 Mahkamah Agung RI, Op.Cit. Halaman 12
5.2 226 penyelesaian pola ADR dengan menyempurnakan prosedur, aturan main yang lebih jelas dan sumber daya manusia yang profesional. 5. Pengembangan sumber daya manusia yang profesional membutuhkan sarana pelatihan yang dapat diintegrasikan melalui kurikulum fakultas hukum dan kursus ketrampilan hukum Asosiasi Profesi advokat dan pengacara serta LSM juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia yang mendukung di bidang ADR. Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Peranan dunia secara global terhadap perkembangan asas-asas pengelolaan lingkungan dan pembangunan sangat penting artinya bagi pengembangan hukum, baik secara internasional maupun secara nasional. Setelah berlangsungnya beberapa Konferensi dunia tentang lingkungan hidup seperti Konferensi Stockholm tahun 1972 dan KTT Rio tahun 1992 memberikan pengaruh besar kepada negara Indonesia dalam merumuskan produk perundangan di bidang lingkungan hidup. Undang-Undang tersebut diawali dengan UU No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), yang kemudian dikembangkan lagi menjadi UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Agar lebih menjamin kepastian hukum dan lebih memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan keseluruhan ekosistem, dilakukan pembaruan terhadap UU No. 23 tahun 1997 menjadi UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 84 ayat (1) diatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yakni melalui metode ADR (Alternative Dispute Resolution), dimana metode ini merupakan suatu tindakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang
227 dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Hal ini pada kenyataannya kurang bisa efektif dijalankan karena tidak efektifnya peraturan operasional yaitu Peraturan Pemerintah tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau bahkan peraturan khusus yang mengatur materi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Pemerintah Indonesia sudah memulai memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia menyongsong Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, akan tetapi pada saat itu Pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Adapun lembaga khusus incidental yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yaitu pada Pasal 86 (1) yang berbunyi, "Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak". Selain bersifat insidentil terdapat juga ketidakefektifan karena norma yang diatur dalam pasal 86 belum adanya peraturan pelaksanaan terbaru sesuai amanat UU PPLH pasal 86 ayat 3 yang berbunyi,"Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah". Namun sampai saat UU PPLH ini diberlakukan belum ada PP baru yang mengatur tentang Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan yang sesuai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis UU PPLH No.32 Tahun 2009. Selain itu menurut peneliti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan yang didasarkan dari amanat UU sebelumnya yaitu Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat disharmonisasikan dengan Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peneliti menemukan tidak efektifnya PP Nomor 54 Tahun 2000 ini karena pada pasal 8 dikatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam pembuatannya harus mendapatkan penetapan dari Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, namun pada kenyataannya tidak ada satupun daftar atau informasi mengenai penetapan yang dibuat oleh Gubernur/Bupati/Walikota padahal dalam pasal 9 ayat 5, "Sekretariat wajib menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai daftar panggil tenaga arbiter dan tenaga mediator atau pihak ketiga lainnya yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)". Menurut hasil wawancara kendala pembuatan Penyedia Jasa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan itu dikarenakan harus adanya anggaran untuk profesi mediator ataupu arbiter yang ditunjuk dan sampai sejauh ini belum ada anggaran yang disiapkan. Kemudian biaya fee mediator dan arbiter sangat tidak relevan apabila dibebankan kepada masyarakat terkena dampak maupun berpotensi terkena dampak atas kerusakan lingkungan karena mereka adalah golongan bawah, sehingga apabila beban fee ditanggung oleh perusahaan maka sangat mungkin mediator atau arbiter akan berpihak pada pemilik modal. Masalah selanjutnya dijelaskan pada Pasal 14 Anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai arbiter oleh para pihak tunduk pada ketentuan arbitrasi. Sedangkan bentuk penyelesaian sengketa lingkungan didasari pada aspek yuridis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan merumuskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan menurut Pasal 1 angka 2 Perka BPN No. 3 Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan 228
hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio- politis, sedangkan konflik pertanahan menurut Pasal 1 angka 3 Perka BPN No. 3 Tahun 2011 adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Pengertian sengketa tanah juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.340 Untuk melihat bagaimana pilihan alternative penyelesaian sengketa lingkungan harus dilihat berdasarkan perselisihan atau konflik yang ada. Konflik menurut Nader dan Todd, merupakan perselisihan antar dua pihak atau lebih yang bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan tiga pihak. Konflik dalam suatu masyarakat mengalami proses atau tahapan antara lain pra konflik (preconflict stage) ditandai dengan keluhan (grievance) dan cenderung mengarah pada konfrontasi, meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (conflict stage) berupa reaksi negatif dan permusuhan, kemudian meningkat ke arena publik (masyarakat) perselisihannya.341 Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik sengketa maupun konflik lingkungan secara substansi terjadi perbedaan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih terhadap sumberdaya tanah. Berdasarkan dimensi dampak, konflik memiliki dampak yang lebih luas bila dibandingkan dengan istilah sengketa. Konflik pertanahan yang sudah dan sedang berlangsung dan mungkin tetap akan berlangsung bila tidak dicarikan jalan keluarnya yang obyektif, maka akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan diselesaikan dalam konteks penyelenggaraan kedepan. Menurut Mudjiono faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah antara lain: pertama, peraturan yang belum lengkap; 340 Husen Alting, Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat versus Penguasa dan Pengusaha, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 2, 2013, hlm. 269. 341 Nader L dan Todd H.F, Disputing Process Law in Ten Societies, Columbia University Press, New York, 1978, hlm. 14-15. 229
kedua, ketidaksesuaian peraturan; ketiga, pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; keempat, data yang kurang akurat dan kurang lengkap; kelima, data tanah yang keliru; keenam, keter-batasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; ketujuh, tran-saksi tanah yang keliru; dan kedelapan, adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.342 Menurut KPA tipologi sengketa agraria ruang lingkupnya lebih luas di mana terdapat 6 (enam) corak sengketa tanah yang terjadi di Indonesia yang semuanya berhubungan dengan model pembangunan, yakni: pertama, sengketa tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi, serta beragam tanaman dan hasil diatasnya sebagai sumber-sumber yang akan dieksploitasi secara massif; kedua, sengketa tanah sebagai akibat program swasembada beras yang dalam praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan dan membengkaknya petani tak bertanah, serta konflik-konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit unggul dan masukan- masukan non organik seperti pestisida, pupuk urea dan sebagainya; ketiga, sengketa tanah diareal perkebunan, baik karena pengalihan dan penerbitan hak guna usaha maupun pembangunan perkebunan inti rakyat dan program sejenisnya, misalnya tebu rakyat intensifikasi; keempat, sengketa akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata, real estate, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik dan sebagainya; kelima, sengketa tanah akibat penggusuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan; dan keenam, sengketa akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan 342 Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia melalui Revitasilasi Fungsi Badan Peadilan, Jurnal Hukum, Volume 4, 2007, hlm. 464. 230
231 taman nasional atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan.343 Konflik sumber daya alam terjadi bukan saja, karena benturan kepentingan para pihak dalam praktik di lapangan, melainkan dipicu oleh kebijakan negara yang belum mengakomodir secara serius klaim pengelolaan sumber daya alam secara Adat atau tradisional oleh berbagai komunitas lokal yang hingga kini masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara turun temurun baik individual maupun komunal. Pola penguasaan dan pemilikan ini memang tidak sama dengan standar hukum pertanahan formal yang didasarkan atas sertifikat kepemilikan, akibatnya terjadi benturan serius hukum positif dengan hukum Adat/tradisional masyarakat dalam mengelola hutan/tanah.344 Johny Najwan melihat fenomena konflik sebagai akibat dari diskriminasi peraturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah dengan mengabaikan, menghapuskan dan melemahkan nilai dan norma hukum Adat dan tradisi masyarakat di daerah tersebut melalui dominasi dan pemberlakuan hukum negara (state law).345 Konflik pertanahan yang terjadi selama ini di Indonesia, cenderung berlangsung lama (perpetuated conflict), terutama yang melibatkan komunitas Adat karena mekanisme litigasi selalu dijadikan preferensi menyelesaikan konflik tanah. Perusahaan swasta dan negara lebih memanfaatkan mekanisme litigasi, yaitu memasukkan konflik tanah ke pengadilan. Hasilnya pengadilan sering kali memenangkan perusahaan karena memiliki dokumen legal yang membuktikankepemilikan atau hak pengelolaan atas area tnah. Komunitas Adat/petani terkalahkan, karena kelompok ini hanya memiliki bukti Adat seperti cerita atau surat kesaksian yang tidak diakui oleh pengadilan. Proses litigasi sering menyebabkan 343 Dianto Bachriadi, Dkk., Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa Dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1997, hlm. 71. 344 Scale Up, Konflik Sumber Daya Alam, Ancaman Keberlanjutan, Jambi, Catatan Kritis Akhir Tahun, Scale Up, 2008. 345 Johny Najwan, Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaian, Jurnal Hukum, Volume 16, 2009, hlm. 197.
232 komunitas kecil merasa tidak mendapat ketidakadilan, padahal menurut Tedi Sudrajat bahwa penyelesaian konflik tidak selalu diukur melalui perspektif normatif, namun diperlukan pertimbangan dan kebijaksanaan, sehingga diperlukan sebuah media yang persuasive dan akomodatif.346 Gerakan-gerakan perlawanan, dari cara damai sampai kekerasan, untuk mendapatkan kembali tanah dan keadilan terus dimobilisasi. Pada hakekatnya setiap persengketaan tanah, penyelesaiannya disesuaikan menurut corak dan karateristik sengketa itu sendiri. Pandangan budaya asli bangsa Indonesia yang mengedepankan kedamaian, kerukunan, gotong royong, tolong-menolong dan tenggang rasa, merupakan model dasar dalam menghadapi suatu perselisihan, penyelesaiannya tidak langsung ke pengadilan (litigasi) namun biasanya menempuh cara kekeluargaan diluar pengadilan. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara manajemen konflik. Manajemen konflik diperlukan dalam rangka membangun dan mengembangkan mekanisme penanganan konflik dengan tujuan untuk mencegah berkembangnya konflik menjadi kekerasan dan yang secara sosial dan ekologis destruktif dan mengubahnya menjadi hubungan sosial yang konstruktif dan kooperatif. Berdasarkan pada tipologi konflik yang terjadi, serta pengidentifikasian hubungan (relasi) antaraktor dan akar yang menjadi penyebab, dapat dirumuskan pendekatan untuk mengelola konflik tersebut. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa konflik muncul pada 3 (tiga) kondisi/bentuk yaknikonflik laten yang bersifat tersembunyi sehingga untuk menanganinya perlu diangkat ke permukaan, agar dapat tertangani secara efektif. Koflik terbuka yang berakar dan sangat nyata, sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya, serta konflik di permukaan yang memiliki karakteristik akar/sebab yang dangkal/tidak berakar dan 346 Tedi Sudrajat, Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, 2010, hlm. 292.
233 muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi. Pemetaan situasi konflik sebagaimana diuraikan di atas telah ditegaskan bahwa konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah penelitianmerupakan konflik terbuka yang perlu diselesaikan dengan manajemen konflik yang tepat. Manajemen Konflik dapat dilakukan melalui: pencegahan konflik, penyelesaian konflik, resolusi konflik. Respon terhadap berbagai konflik perlu melihat eskalasi kekerasan dimana pencegahan untuk menyelesaikan konflik yang bersifat laten, penyelesaian untuk konflik di permukaan dan konflik terbuka, pengelolaan dilakukan pada situasi konflik bersifat laten dan konflik dipermukaan, sedangkan resolusi konflik dilakukan pada konflik yang bersifat terbuka. Manajemen konflik yang dapat dilakukan pada situasi konflik terbuka adalah dengan pendekatan penyelesaian konflik dan resolusi konflik, sedangkan pada situasi konflik di permukaan dapat dikelola/diselesaikan dengan pendekatan pengelolaan konflik. Konflik pertanahan mempunyai karateristik yang berbeda, karenakeragaman kepentingan/interes para pihak, sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi mrujuk pada 2 (dua) mekanisme penyelesaian yakni litigasi dan non-litigasi untuk mendapatkan keadilan. Mekanisme penyelesaian konflik pertanahan juga menjadi pilihan para pihak yang bersengketa di wilayah penelitian, di mana jalur litigasi menjadi pilihan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan ganti rugidan hak Adat serta persoalan lainnya yang mun-cul sebagai dampak penguasaan tanah oleh perusahaan. Penyelesaian secara litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip win lose solution dimana persengketaan yang terjadi akan diakhiri dengan kepastian pihak yang menang dan kalah. Jalur litigasi untuk sengketa tanah saat ini disarankan oleh banyak ahli melalui pembentukan pengadilan land reform/pengadilan pertanahan dalam lingkup peradilan umum/lembaga pertanahan yang
234 merupakan sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus sengketa yang muncul akibat pelaksanaan suatu program masif berhubungan dengan tanah sebagai manifestasi sebuah pengadilan yang berwatak khsusus dengan misi yang khusus merupakan langkah efektif dalam proses pencapaian keadilan dan kepastian hukum. Namun upaya ini memerlukan kajian danpertimbangan mendalam, cermat dan hati-hatidalam mempersiapkan kelembagaan, sumber daya, maupun prosedurnya. Jalur non-litigasi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih/ditempuh oleh warga masyarakat/perusahaan didasarkan pada adanya dukungan pemerintah desa dan/atau pemeritah daerah, pengetahuan masyarakat yang rendah serta modal. Model penyelesaian yang menguntungkan masing-masing pihak mengandung paradigma win-win solution dengan mengedepankan komunikasi keinginan kedua belah pihak yang bersengketa, menegosiasikan untuk mencapai sepakat atas keinginan sehingga masing-masing merasa dihargai keinginannya dan tidak menimbulkan permusuhan. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan lokal hampir terdapat padamasyarakat di Indonesia yang multicultural. Proses musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Metode ini memudahkan para pihak mencapai penyelesaian yang sederhana, cepat dan negotiable. Berpijak dari proses yang penyelesaian konflik pertanahan, menurut penulis terdapat 2 (dua) faktor yang perlu diperhatikan untuk menjamin penerapan paradigma win-win solution dalam penyelesaian sengketa. Pertama, kedudukan partisipasi para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melibatkan Perusahaan dengan masyaraka haruslah berada dalam keadaan setara, tidak di benarkah salah satu pihak berada dalam kedudukan subordinasi disebabkan karena rendahnya pengetahuan, kemiskinan, atau ketiadaan bukti formil penguasaan. Hal ini akan melemahkan kedudukannya dalam mendeskripsikan
235 hubungannya dengan tanah serta keinginan pemegang hak sebagai kompensasi atas dampak putusnya hubungan dengan tanah. Demikian halnya perusahaan tidak dapat diposisikan sebagai pihak superior hanya karena mendapatkan dukungan. Pemerintah Daerah atas nama kebijakan pembangunan melalui investasi. Kedua, peran meditor. Mediator merupakan aktor kunci keberhasilan proses mediasi sebagai cara penyelesaian konflik. Mediasi menurut Stephen Covey bukanlah semata-mata tehnik kepribadian, akan tetapi lebih pada paradigma yang komprehensi tentang interaksi manusia. Hal ini hanya dapa diperoleh ketika orang bisa bersikap dewasa berintegritas dan bermentalitas abudance. Pemilihan mediator dalam sengketa pertanahan antara masyarakat dan perusahaan perlu mempertimbangkan independensi, sehingga mediator yang dipilih dengan pendekatan otoritatif (memiliki kewenangan) perlu mengidentifikasi keberpihakan pemerintah daerah dalam situasi sengketa. Pemilihan mediator yang berwnang sangat penting sebagai suatu strategi untuk mengikat para pihak yang bersengketa agarmenjaga komitmen dan melaksanakan hasil perundingan namun tidak tertutup kemungkinan dapat memilih mediator independent yang prfesional, memiliki keahlian, integritas dan pengalaman misalnya perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah yang berprofesi sebagai mediator mandiri. Dalam konteks manajemen konflik/ mengelola konflik, pola penyelesaian yang ditempuh pada konflik pertanahan yang akar dan eskalasinya rendah diselesaikan dengan penyelesaian konflik dengan cara membangun komunikasi, dan menyediakan akses informasi seluas-luasnya. Pada konflik yang hanya terkait harga ganti rugi atas tanah harus dipandang secara komprehensif tidak hanya terkait nilai jual fisik tanahtersebut, tetapi aspek ekonomi, sosial budaya dan politik yang mempengaruhi keberlangsungan penghidupan pemegang hak. Dengan demikian, sekalipun terjadi pengerahan masa dalam setiap konflik dipermukaan, namun dengan tebukanya akses bagi pelaksanaan perundingan sebagaimana yang
236 telah dilakukan, yakni negosiasidan mediasi, akan menjadi jalan yang cukup efektif. Meskipun UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diakui (recognisi) dan mengesahkan (legitimasi) eksistensi ADR, namun UU ini ternyata banyak memuat kelemahan, antara lain sebagai berikut : 1. Tidak memberikan batasan atau pengaturan terhadap lembaga penyedia jasa (penasihat ahli atau mediator), tetapi hanya memberikan batasan pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menunjuk seorang mediator atau penasehat ahli. 2. Kekuatan mengikat hasil kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat masih digantungkan pada syarat didaftarkannya ke pengadilan negeri. Dengan demikian, terlihat bahwa peran pengadilan sebagai lembaga yudisial tidak dapat dipungkiri kekuatan mengikatnya yang berkekuatan hukum. 3. Tidak memberikan batasan waktu sampai kapan pelaksanaan kesepakatan yang sudah didaftar ke pengadilan harus dilaksanakan oleh para pihak. Kelemahan-kelemahan substansial dalam undang-undang tersebut memiliki implikasi bagi keberlanjutan implementasi ADR di masa mendatang. Lembaga ini ternyata tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang dihasilkan. Dengan keadaan tersebut, agar tidak terkesan bahwa pemerintah setengah hati dalam memfasilitasi dan mengakomodasi ADR, maka diperlukan revusu yang menyeluruh dan substantif UU 30/1999 ini agar mengikuti tuntutan perkembangan rasa keadilan di masyarakat, bagia pelaku ekonomi dan bisnis serta lingkungan hidup pada khususnya.347 5.3 Model-model alternatif penyelesaian sengketa di berbagai Negara348 Sistem penyelesaian sengketa alternatif seperti yang terlembaga dapat dibedakan dalam beberapa bentuk fungsionalnya. Berbagai Negara 347 Rachmad Safa"at, op. cit., hlm. 90-91. 348 Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, op. cit. hlm. 114-119.
237 mengenal bentuk-bentuk yang bervariasi. Model berbagai Negara, terutama Amerika, Jepang, Australia dapat diuraikan dibawag ini : 1. Model Amerika Serikat 1) Arbitrase Di Amerika Serikat system ini terdiri dari 2 jenis, masing-masing Arbitrase Institusional dan Compulsory Arbitation System. Pola penyelesaian arbitrase sebenarnya masih mirip ala pengadilan, hanya karena sedikit kurang formal, relative singkat dan biaya relative lebih murah, maka system ini boleh dikatakan semi litigasi. Sistem compulsory Arbitration mengkombinasikan secara connected antara pengadilan dan arbitrase. Sifat koneksitasnya imperative, namun sekalipun imperative tetapi tidak mengikat (non binding), dimana putusan yang diambil tidak mutlak mengikat para pihak. Karenanya sengketa dapat diperiksa dan diputus pengadilan. Tetapi sekali para pihak menerima putusan arbitrase, maka putusan harus dikukuhkan pengadilan dan langsung menjadi final dan binding bagi semua pihak. Di Amerika Serikat system ini memiliki jurisdiksi terbatas, karena yang ditangani system ini sebatas US $ 10.000, jadi bersifat small claim saja. 2) Mediasi Di Amerika Serikat ada sekitar 220 buah pusat mediasi (Public Mediation Centers) yang terbesar diseluruh states dengan sumber dana didukung oleh dana pemerintah, dana yayasan, dan dari biaya administrasi dari pemakai. Sengketa yang ditangani : konsumen, buruh, tindak pidana kecil, hukum perkawinan dan mediasi bisnis. Ada dua pihak yang bersengketa dalam system mediasi, yang disebut masing-masing claimant, yakni penggugat dan respondent, yang disebut dengan tergugat atau termohon. Namun sebenarnya penyebutan status ini tidaklah begitu penting, karena pihak yang semula bisa bergeser misalnya dari claimant menjadi respondent. Malahan dalam prosesnya, penyebutan ini sengaja tidak dilakukan dan diganti dengan nama supaya lebih komunikatif dan tidak ada
238 kesan konflik tajam. Pertama yang ditempuh adalah adanya penyataan submission to mediation atau disebut pula consent to mediation, yakni pernyataan kesediaan untuk menyerahkan penyelesaiannya secara mediasi. Setelah itu diteruskan dimana pemohon membuat uraian sengketa, yang disebut describing the dispute secara singkat tapi jelas. Intinya berupa pokok permasalahan yang dituntut, penyelesaian apa yang diinginkan, jumlah uang yang diminta. Mediator berperan dengan berada di tengah para pihak, mengisolasi proses mediasi dan menghindarkan diri sebagai : hakim dan penasehat hukum. Fungsinya sebagai penolong (helper froke), membawa para pihak membicarakan bersama penyelesaian sengketa, mengajak para pihak mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara consensus. Selain itu mediator harus mampu menekan reaksi (apa saja dari pihak-pihak), mampu mengarahkan pembicaraan tidak melentur dan menyimpang. Sifat pemeriksaan dalam mediasi adalah konfidensial, artinya segala sesuatu yang dibicarakan harus dipandang sebagai informasi rahasia. Maka mediator harus tetap memegang teguh kerahasiaan sengketa dan identitas para pihak. Hasil mediasi dapat dirumuskan dalam bentuk kompromis, dimana kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (win-win position). 3) Konsiliasi (conciliation) Di Amerika Serikat konsiliasi merupakan tahapan awal dari proses mediasi. Apabila terhadap seseorang diajukan proses mediasi, dan tuntutan yang diajukan claimant dapat diterimanya dalam kedudukannya sebagai respondent, maka pada tahap demikian berarti telah diperoleh penyelesaian tanpa melanjutkan pembicaraan karena respondent dengan kemauan (good-will) bersedia menerima apa yang dikemukakan claimant. Alasan respondent mau memenuhi tuntutan secara good will karena menyadari sejauh mana seriusnya persoalan sengketa sehingga layak memenuhi permintaan, disamping itu permasalahan tidak ingin dicampuri pihak ketiga.
239 4) Mini-trial Jenis ini dipandang sebagai pilihan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, khususnya bisnis. Proses mini-trial ini, pertama para pihak sepakat mencari penyelesaian dengan sepakat merujuk seorang advisor yang bersifat netral. Para pihak dihadapkan dan mengakujan bukti-bukti sepentinya. Advisor kemudian memberi opini kepada pihak-pihak. Advisor disini menekankan bagaimana cara penyelesaian yang semestinya jikalau diajukan ke pengadilan. Opinion yang diberikan advisor tidaklah bersifat mengikat, tetapi terserah kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Secara singkat proses mini-trial ini dilalui dengan 5 tahap. Tahap pertama, persetujuan mini-trial, bisa secara lisan atau tulisan; tahap kedua dengan persiapan kasus yang dimaksudkan mengumpulkan dokumen-dokumen perlu. Waktunya berkisar 1-2 bulan. Tahap ketiga, mendengar keterangan (information hearing) dan bersifat konfidensial. Tahap keempat, dimana advisor memberikan pendapat (advisor oppinori). Tahap kelima, mendiskusikan penyelesaian (discuss settlement). Pada tahap ini kedua pihak mengadakan pertemuan tanpa dihadiri advisor. Peran dari advisor berakhir dengan sendirinya, dimana tercapai atau tidaknya penyelesaian sengketa, sepenuhnya diserahkan kepada kemauan kedua pihak. 5) Summary Jury Trial Bentuk ini mirip dengan mini-trial, dimana para pihak menunuk dan mengumpulkan beberapa orang dalam satu grup yang bertindak sebagai juri. Pengacara kedua belah pihak menyampaikan kasus sengketa dalam bentuk kapsul lalu kedua pihak melalui pengacara menginstruksikan kepada juri untuk mengambil keputusan. Model ini dinilai lemah karena kalau pengacara salah satu pihak lemah atau beriktikat buruk maka si pihak yang memberi kuasa bisa dalam kedudukan yang lemah. 6) Settlement Conference
240 Sistem ini mirip dengan model perdamaian hakim yang ditawarkan pada permulaan sidang sesuai Pasal 131 HIR. Jadi upaya hakim yang mendamaikan dikaitkan dengan proses peradilan. Kemudian model ini berkembang kea rah mixed arbitration berupa hakim memanggil para pihak dalam suatu proses pre trial conference, yakni konperensi pendahuluan sebelum acara pemeriksaan perkara dimulai. Hakim hadir dalam proses ini tapi bukan dalam kapasitas hakim dan fungsinya sebagai hanya mendorong pihak- pihak mencari penyelesaian sendiri atau bila disetujui pihak-pihak, sang hakim itu bertindak sebagai mediator. 2. Model Jepang Sistem penyelesaian sengketa alternatif di Jepang cukup maju dan mereka telah berpengalaman lama sejak mekanisme ini tumbuh di zaman Edo (1603-1867) yang disebut dengan naisai (mediasi). Sistem mediasi misalnya banyak dipraktekkan karena memang cocok dengan karakter Jepang yang sifatnya kooperatif dan lebih mengutamakan penyelesaian damai. Jepang menuangkan mekanis alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk peraturan yang diatur dalam The Law for Resolution of Pollution Dispute (1970). Ada 3 model yang dikenal di Jepang dalam penyelesaian alternatif, yakni sebagai berikut : 1) Mediation Mekanisme ini cukup popular dan dilakukan dengan prosedur sederhana berdasarkan atas inisiatif para pihak. Mediator menyampaikan pesan-pesan dan keinginan para pihak dan dilaksanakan secara komunikatif. Sistem ini disebut di Jepang Wahai No Chukai, dimana pihakpihak dapat bertindak secara pribadi atau melalui kuasanya sendiri, atau pengacaranya. 2) Conciliation disebut dengan Chotei Konsiliasi dilakukan bila melalui cara mediasi gagal para pihak lebih langsung bernegosiasi dalam sengketa disbanding dengan cara mediasi. Panitia bertugas menyiapkan rumusan suatu draft persetujuan untuk pihak-pihak bilamana pihak-pihak tidak mampu mencapai suatu settlement. Proposal ini kemudian diterima
241 sepenuhnya kecuali pihak-pihak dalam 30 hari menyatakan keberatan. Penyelesaian secara konsiliasi juga memiliki efek hukum atas suatu perjanjian, dan ini identic dengan penyelesaian secara mediasi. 3) Arbitrase Di Jepang model arbitrase (chusai) khususnya dalam perdagangan, cukup banyak dipraktekkan yang bergabung dalam suatu asosiasi : The Japan Commercial Arbitration (JCAA). Tunduk di bawah Commercial Arbitration Rule dan UNICITRAL Arbitation Rule, baik secara domestic maupun Internasional. 3. Model Australia Di Australia terdapat beragam cara melakukan system penyelesaian sengketa secara alternatif, yang dapat dibedakan kedalam bentuk- bentuk dibawah ini : 1) Arbitrase Semula dianggap sebagai alternatif yang paling baik, namun banyak ditinggalkan karena sifatnya mengarah ke bentuk litigasi, biaya mahal dan prosesnya lambat. 2) Assisted Negotiation Medel ini menunjuk pihak ketiga bertindak sebagai coache. Mekanismenya tanpa prosedur, sehingga system penyelesaian sangat longgar. Hasilk yang dicapai tergantung pada itikat pihak coache dengan pihak lawan. 3) Court annexed to arbitration Sistem ini mirip dengan court connected to arbitration seperti di Amerika Serikat. Kedudukan arbitrase bersifat pre-trial settlement, karena itu putusannya hanya bersifat mandatoru dan tidak mengikat. Jika para pihak menerima putusan, maka harus lebih dulu dikukuhkan pengadilan. 4) Conciliation Pada dasarnya mirip dengan konsiliasi di berbagai Negara, hanya dengan system Australia ini, konsiliasi lebih berfungsi sebagai badan administrasi atau tata usaha Negara. 5) Direct Negotiation
242 Perundingannya tanpa aturan formal, dimana ditekankan dalam perundingan ini pendekatan kultur atau pribadi. 6) Expert Determination Sistem penyelesaiannya adalah koneksitas dengan mediasi dengan mana para pihak menunjuk ahli-ahli yang independen. Kewenangannya adalah melakukan investigasi sengketa dan membuat laporan tertulis berisi advis penyelesaian, yang bila diterima dapat menyelesaian melalui neduasu atau menyerahkan kepada ahli. 7) Independent expert appraisal Yaitu dengan menunjuk ahli yang independen untuk menyelidiki dan menganalisis kasus. Tujuannya ialah menjernihkan masalah yang disengketakan. Kemudian ahli menyampaikan opinion, yang bila disetujui dapat diwujudkan menjadi expert determination. Selanjutnya expert determination ini mengikat kepada para pihak. 8) Mediation Pada dasarnya sama dengan mediasi di Negara lain. Perbedaannya, Australia menganut system berkoneksitas dengan Pengadilan (mediation connected to the court). Mediatornya adalah pejabat pengadilan. Penyelesaian yang diambil bersifat compulsory, yakni memaksa kepada pihak-pihak. Namun supaya reolusi bersifat compulsory, harus lebih dahulu meminta persetujuan pihak-pihak. Setelah itu tida ada upaya apapun yang mengurangi daya kekuatannya. 9) Mediation-Arbitration Sama dengan mediation annexed to arbitration ala Amerika. Disini terdapat kombinasi mediasi dan arbitrase. Caranya dilakukan dengan tahap mediasi, dimana jika berhasil, maka proses selesai untuk selanjutnya menjadi putusan arbitrase. Jika mediasi gagal, maka dilakukan lewat mekanisme arbitrase dan putusan bersifat final dan binding.
243 5.4 Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT Semen Indonesia Dengan Masyarakat Lokal Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Pergerakan Samin Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebagai sumber hukum nasional, mengamanatkan kepada penyelenggara Negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Demokrasi yang merupakan pencerminan Pancasila dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu sebagai pilihan cara berdemokrasi saat ini. Hal ini berangkat dari beberapa negara yang menganggap bahwa negara yang demokratis adalah negara yang dapat menjadi sarana terpilihnya para wakil rakyat, di mana hal ini menggambarkan suasana demokrasi itu sendiri (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Tentunya parameter yang digunakan oleh Indonesia adalah Pancasila, tepatnya dalam implementasi nilai Pancasila pada sila ke-empat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan mengkaji dan menganalisis apakah pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan amanat dari sila keempat Pancasila. Putusan Mahkamah Konsitusi terhadap judicial review UU No.20 /2003 tentang Ketenagalistrikan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, UU No.22 /2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan Uji materi UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Nomor 058-059-060-063/PUU-II/200, dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; pengertian "dikuasai negara" tidak terbatas dalam arti memiliki atau mengatur, melainkan terdiri atas lima unsur, yaitu mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut
244 fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Pada kaitannya dengan menghadapi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, pemerintah dari adanya hak menguasai tersebut mempunyai konsekuensi filosofi yaitu mewujudkan lingkungan hidup lestari yang dapat menjadi penopang lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga demi terwujudnya keseimbangan lingkungan. Sifat penopang ini harus bisa menjadi titik sentral dalam setiap kegiatan manusia khususnya dalam melakukan pembangunan. Sedangkan konsekuensi sosiologisnya yaitu mengingat pertumbuhan manusia yang berbanding lurus dengan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia cenderung melakukan pemberdayaan lingkungan untuk komoditas ekonomi agar dapat menjamin hidupnya kedepan. Untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam maka harus adanya semangat ecosentrisme yaitu paham dalam memprioritaskan lingkungan sebagai pusat kegiatan manusia dan dasar dalam menentukan kebijakan lingkungan. Untuk mengakomodir hal tersebut Negara harus melakukan suatu pengaturan dalam pemanfaatkan lingkungan dalam pembangunan, melakukan mitigasi kerusakan lingkungan, dan penyelesaian sengketa lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Apabila dideskripsikan dengan bahasa lain
maka kekuasaan Negara yang demikian pada aspek yang lebih realistic akan terlihat menjadi menguasai, atau dengan menguasai adalah memiliki. Batas keduanya begitu sangat tipis dan hamper tidak dapat dibedakan. Karena itu, menurut pameo hukum siapa yang menguasai itu memiliki maka ia pun senantiasa bertanggungjawab349 pada pemenuhan dan jaminan hak dasar lingkungan untuk warga negara. Pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan didalamnya tertanam sebuah prinsip bahwa Negara atau pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan mengabaikan peranserta masyarakat. Akan tetapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat mempunyai kedudukan yang sejajar atau kemitraan, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan tidak hanya berdasarkan pada peran dan fungsi Negara melainkan juga ada keterlibatan secara langsung dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang mempunyai tujuan yang sama terhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument perizinan lingkungan hidup.350 Jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri, telah hidup bermacam-macam masyarakat Adat dalam komunitas-komunitas yang tersebar di seantero Nusantara. Masyarakat Adat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asalusul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah Adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum Adat, dan lembaga Adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Akan tetapi banyaknya permasalahan tanah di Indonesia yang sangat rumit dan sering tumpangtindih, baik dalam hal pemilikan maupun dalam hal status. Konsekuensi politis penguasaan atas tanah tersebut berakibat apabila seseorang atau sekelompok masyarakat ingin menguasainya, maka mereka harus mengajukan permohonan kepada Negara untuk memperoleh legitimasi ha katas tanah. Akan tetapi sebaliknya, apabila Negara ingin memanfaatkan tanah ulayat, sesuai Undang-Undang untuk kepentingan umum, atau untuk kepentingan pembangunan nasional 349 Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, op. cit, hlm. 54. 350 Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, Ibid,. hlm. 59. 245
246 maka Negara dapat menguasai dan menggunakannya, dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penerapan perlindungan yang jelas dan pasti dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada tanah milik masyarakat Adat, peraturan hak-hak Adat, cara penyelesaian sengketa dan pemulihan alam untuk memperoleh jaminan hidup yang harmoni. Ajaran Saminisme merupakan reaksi masyarakat terhadap pemerintahan Kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan pada pemerintahan Belanda tidak dilakukan dengan fisik, tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan masyarakat pribumi, seperti tidak membanyar pajak, tidak bersekolah, selain itu mereka menolak paham-paham baru yang datang dari luar. Sikap yang selalu menentang memuat tatanan Adat istiAdat, dan kebiasaan tersendiri bagi masyarakat Samin.351 Pandangan hidup dan keyakinan masyarakat Sikep yang dihayati dan dilampahi (dijalani) secara patuh dan konsekuen, telah membangunkan Adat-istiAdat tertentu dan spesifik, sehingga tampak nyata menjadi budaya tersendiri yang membedakan masyarakat sikep dari lingkungan sosial yang lebih luas yaitu masyarakat bukan sikep. Contohnya, dihindarinya mata pencaharian "berdagang" sebagai pilihan profesi untuk mendapatkan nafkah. Begitu pula tidak diterimanya sistem pendidikan formal persekolahan sebagai sarana sangat penting untuk pendidikan generasi mudanya. Khusus Adat-istiAdat kehidupan perkawinan yang khas, seperti "nyuwita", pemuda yang dicintai pemudi, dan berniat memperistrinya diharuskan "mengabdikan" hidupnya di keluarga calon istri sampai suatu saat diperbolehkan berhubungan menjadi suami-istri. Apabila kedua orang muda ini betul-betul dianggap bisa hidup saling menyayangi dan kuat menjalani rumah tangganya sendiri, barulah "diresmikan" 351 Wawancara dengan Gunretno Tokoh Samin yang ada Kecamatan Sukolilio Kabupeten Pati pada 20 Maret 2021.
oleh kedua orangtua mereka dalam upacara Adat yang disaksikan kalangan tetua dan masyarakat Sikep umum di lingkungan. 352 Dalam wawancara Gunretno mengatakan bahwa: "Masyarakat Sikep (masyarakat Samin) meyakini pesan untuk meneruskan ajaran mbah Surosentiko yang tertulis dalam Tembang Macapat bahwa hidup manusia diutus: "sageda amewahi asrining jagad" (diberdayakanlah untuk menambah keindahan dunia), dan agar manusia terus "angrengga jagad agung" (memperbagus keadaan alam raya). "Jagad" dalam kutipan yang pertama terutama adalah jagad cilik (dunia kecil) ialah manusia- manusia: diri sendiri dan orang lain, dan kemudian juga berarti jagad gedhe (ngalam ndonya = alam dunia) lingkungan tempat setiap manusia hidup. Sedangkan "jagad agung" dalam kutipan kedua, jelas dikhususkan untuk alam semesta. Untuk itu dipedulikan berperilaku yang mempunyai jawab kepada kelestarian lingkungan alam. Maka itu Gusti Allah sing menehi kasugengan (yang akan memberi jaminan hidup), aja dirusak (janganlah dihancurkan)".353 berupaya tanggung Masyarakat Samin mempunyai filosofi hidup yang senantiasa berusaha berperilaku baik dengan rajin bekerja menggarap tanah, menanami pekarangan, memelihara ternak, kerja dan kegiatan kudu bareng-bareng (harus bersama-sama), tolong-menolong supaya rukun dan damai di samping menjauhi perbuatan yang dilarang, oleh warga Sikep diyakini membuat kehidupan mereka dan keadaan alam sekitar bisa bertambah baik. Akan tetapi, seandainya yang terjadi justru kebalikannya disadari bahwa akibatnya hanyalah kapitunan (merugikan) bagi hari depan kehidupan mereka sendiri maupun kebaikan alam sekitar. Di samping memperlakukan sesama manusia sebagai saudara, warga Sikep butuh menyayangi alam di lingkungannya. "Prinsip urip lan piwulang Samin iki diugemi kanthi teguh dening masyarakat Suku Samin, ing ngendi piwulang kasebut dituntun dening Serat Jamus Kalimosodo, yaiku serat sing dipikolehi Samin Surontiko nalika semedi ing desa Klopoduwur sing dumadi saka pirang-pirang ajaran. , inggih punika piwulang bela sungkawa, piwulang solah bawa, serat uri-uri pambudi, serat jati jawi, serat lampahing urip. Piwulang- piwulang menika dipundadosaken tuntunan solah bawa saha tumindakipun manungsa mliginipun solah bawa utawi 352 Wawancara Ahli Hukum Adat Laksanto Hutomo Peneliti Masyarakat Adat Samin pada 5 Agustus 2020 353 Wawancara dengan Gunretno pada Januari 2021. 247
248 masarakat Samin supados tansah gesang kanthi sae saha jujur ing ngrampungake masalah, jelas yen usaha lan musyawarah kanthi tentrem diutamakake. "Alam kudu diuri-uri (kudu ditresnani), amarga menehi kanugrahan panggesangan. Sato kewan yaiku kanthining urip manungsa. Dadi alam kudu dijaga (dijaga kabecikane)". (Artinya : Prinsip-prinsip hidup dan ajaran-ajaran Samin yang dipegang teguh oleh masyarakat Suku Samin , dimana ajaran- ajaran itu berpedoman pada Serat Jamus Kalimosodo yaitu serat yang diperoleh Samin Surontiko pada waktu bersemedi di desa Klopoduwur yang terdiri dari beberapa ajaran yaitu ajaran perlawanan tanpa kekerasan, ajaran perilaku, serat uri- uri pambudi, serat jati jawi, Serat lampahing urip. Ajaran- ajaran itu digunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku atau pebuatan manusia khususnya orang- orang Samin agar selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunannya kelak. Jadi dalam menyelesaikan masalah jelas mementingkan upaya damai dan musyawarah. "Alam (harus disayangi), karena nyedhiani kudu ditresnani kanugrahan panggesangan anugerah (menyediakan (berbagai macam hewan) penghidupan). Sato kewan merupakan kanthining urip (teman-teman serta pelengkap kehidupan) manusia. Jadi alam kudu diuri-uri (harus dipelihara) dan dilestarekake (dijaga kebaikannya)".354 tumrap anak turunipun ing tembe. Dadi, (kudu dilestarekake) lan dilestarekake Masyarakat Samin dalam setiap menyelesaikan masalah memprioritaskan upaya damai dan musyawarah. Mereka menghindari pertikaian dan melibatkan orang diluar Samin untuk mengetahui masalahnya dan sebisa mungkin diselesaikan secara internal masyarakat Samin sendiri. Konsep ecology juga dipegang terus masyarakat samin karena lingkungan adalah tempat bergantung dan anugrah yang dititipkan Allah kepada umat manusia, khususnya masyarakat Samin dimana mereka tinggal. Mereka memegang tegus nilai kemanusiaan dan mengedepankan tata perilaku yang harmonis dengan tetap menjaga keseimbangan alam. Jelas disini masyarakat samin mempunyai semangat penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bijak dengan tidak hanya menitikberatkan pada manusia namun juga memperhatikan kepentingan alam disekitarnya jangan sampai rusak. 354 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Masyarakat Adat Samin Sambong, Kabupaten Blora pada 4 Mei 2021.
"Konsep pemecahan masalah ditindakake dening para pemimpin suku sing nduweni kawruh lan kawicaksanan kanggo ngatasi masalah kanthi objektif. Kepala suku nduweni peran aktif kanggo ngrampungake masalah kanthi takon dhisik pendapat saka pihak sing padu lan uga kepala desa lan / utawa aparat polisi. Kepala suku iku aktif takon pendapate pihak sing hadir, utamane sing lagi padu, lan yen dianggep prelu ana pihak njaba sing mutusake perkara sing angel, sok-sok kaya lurah RT, lurah RW utawa lurah dhusun. Ing tahap pemecahan masalah, evaluasi perselisihan sing kedadeyan ditindakake. Assesmen kasebut ana gegayutane karo sifat sengketa, yaiku perlu utawa ora dilapurake marang aparat penegak hukum utawa instansi sing tanggung jawab langsung utawa bisa dirampungake kanthi ora resmi liwat diskusi. Menawi regejegan dipunanggep sampun rampung kanthi cara informal, lajeng rembag dipuntindakaken ing Balai Adat utawi Balai Desa utawi Kantor Desa. Yen ora mupakat, nanging para pihak isih kepengin dirampungake kanthi musyawarah, mula proses musyawarah dileksanakake maneh kanthi nglibatake luwih akeh pihak perantara, kayata lurah utawa tokoh agama". (Artinya : Konsep penyelesaian masalah dilakukan oleh ketua suku yang mempunyai ilmu dan kebijaksanaan dalam menyikapi masalah dengan objektif. Kepala suku mempunyai peran aktif dalam menyelesaikan masalah dengan terlebih dahulu meminta pendapat para pihak yang bersengketa dan juga tokoh-tokoh desa dan/atau perangkat kepolisian. Kepala suku bersifat aktif meminta pendapat para pihak yang hadir khususnya yang bersengketa, dan apabila dirasa memerlukan pihak luar dalam memutuskan perkara yang sulit terkadang semisal Ketua RT, Ketua RW ataupun Kepala Dusun. Pada tahap penyelesaian masalah dilakukan penilaian terhadap sengketa yang terjadi. Penilaian tersebut berkaitan dengan sifat dari sengketa tersebut yakni perlu tidaknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau instansi yang bertanggungjawab secara langsung atau bahkan cukup dapat diselesaikan secara informal melalui rembugan. Apabila sengketa dipandang dapat diselesaikan rembugan dilaksanakan yang dilakukan di Balai Adat atau Balai Desa atau Kantor Kelurahan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, namun para pihak masih menginginkan diselesaikan secara rembugan, maka proses rembugan kembali dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pihak penengah, seperti Kepala Desa,atau Tokoh Agama). 355 secara informal, maka proses Sekilas konsep yang dijelaskan oleh Mbah Lasio sama dengan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu penyelesaian mediasi. 355 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Masyarakat Adat Samin Sambong, Kabupaten Blora pada 4 Mei 2021. 249
Mediasi bertitik tolak pada pihak ketiga yang bersifat netral (Mediator). Dikatakan bahwa apabila Mediator yang dalam hal ini adalah kepala suku atau orang yang dituakan merasa memerlukan perangkat luar untuk menyelesaikan masalah yang rumit, forum penyelesaian sengketa yang diketuai oleh Kepala Suku bisa melibatkan perangkat desa tau pihak lain yang berkompeten dengan bijak mengetahui sendi-sendi permasalahan yang kompleks. Pihak diluar Masyarakat samin yang dimaksud adalah kepala desa, tokoh agama atau pihak lain yang berkompeten dalam penyelesaian sengketa secara teoritis maupun praktis. "Kanggo masyarakat Samin, rapat/temu desa dianakake saben dina Jum"at Kliwonan, Jum"at Legi, Jum"at Paing kanggo nganakake diskusi lingkungan, utamane diskusi pertanian, sosial, politik lan budaya. Diskusi kasebut asring ngundang tokoh-tokoh pemerintah daerah kayata bupati Blora, uga pihak- pihak sing padha makili kanggo ngrembug babagan kesejahteraan masyarakat Blora utamane masyarakat Samin. Saben masalah ditanggulangi liwat forum lan ora umum dadi forum pemecahan masalah kanggo individu sing duwe masalah karo hukum. Contone, tanggal 4 Maret 2021, salah sijine wong Samin dicekel polisi Banjarejo amarga nebang wit jati ing alas. Ing forum kasebut, polisi padha lungguh karo rombongan samin lan diwenehi katrangan yen iki minangka kawasan alas Adat sing wis kita nikmati turun-temurun lan kita njaga saka suket kayu. Pendhudhuk kita mung ngethok 1 (siji) pojon kanggo ndandosi omah, apamaneh alas sing wis kita lindungi lan manfaatake. Dadi kudu ditindakake kanthi wicaksana ing forum sing dihormati iki" (Artinya : Pada masyarakat samin dilakukan Rembug desa / pertemuan setiap Jumat Kliwonan, Jumat Legi, Jumat Paing untuk melakukan diskusi lingkungan khususnya pertanian, social, politik dan budaya. Diskusi itu sering mengundang tokoh pemerintah daerah semisal bupati blora, maupun pihak yang mewakili untuk saling mendiskusikan kesejahteraan masyarakat blora terlebih masyarakat samin. Setiap permasalahan diselesaikan lewat forum tersebut dan tidak jarang menjadi forum penyelesaian masalah bagi individu yang mempunyai masalah dengan hukum. Misalnya pada 4 Maret 2021 terdapat salah satu orang samin yang ditangkap tangan oleh kepolisian banjarejo karena menebang pohon jati di hutan. Pada forum tersebut pihak kepolisian didudukkan bersama kelompok samin dan diberikan penjelasan bahwa itu adalah wilayah hutan Adat kami yang secara turun menurun kita nikmati dan kami jaga dari belandong kayu. Warga kami hanya memotong 1 (satu) pojon untuk keperluan perbaikan rumah terlebih itu juga adalah 250
251 hutan yang selama ini kita jaga dan ambil manfaat. Jadi sudah sepantasnya diselesaikan secara bijak di forum yang terhormat ini.)356 Eksistensi penyelesaian sengketa ada pada sebuah forum khusus yang tidak hanya digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah akan tetapi juga untuk melakukan diskusi sosial, budaya, lingkungan khususnya pertanian bahkan masalah politik. Jadi forum ini dijadikan sebagai media integritas dalam memitigasi perselisihan atau ancaman dari luar maupun dalam yang bisa muncul sewaktu-waktu. Misalnya dalam sektor pertanian apabila kemarau akan datang, atau bagaimana mengantisipasi hama pertanian atau memaksimalkan irigasi. Sedangkan dalam sektor sosial adanya semangat untuk melakukan mobilisasi yang massif untuk mengedukasi generasi penerus Masyarakat samin. Bagaimana memanfaatkan arus modernisasi yang tidak menghilangkan nilai-nilai luhur masyarakat Samin terlebih kenakalan remaja yang bisa jadi salah satu resiko apabila terdapat generasi masyarakat samin yang ini menempuh jalur pendidikan formal. "Adil yaiku netepake kahanan kanthi cara sing bener lan tepat. Kecocokan kasebut diwujudake saka pakulinan apik sing ditindakake kanthi terus-terusan. Dadi kaadilan minangka pawujudan saka awake dhewe ing budi pekerti luhur. Kita nindakake sipat adil saka Gusti lan kudu tansah adil karo wong liya. Yen ora gelem dilarani ojo nglarani atine wong liya, yen ora gelem dianiaya karo wong liya ojo ngelarani wong liya lan yen ora gelem alam nesu. kita banjur aja ngrusak alam sing kita urip lan gumantung". (Artinya : adil adalah menempatkan kondisi pada sepatutnya terwujud dari kebiasaan- dan sepantasnya. Kepantasan kebiasaan baik yang dilakukan terus menerus. Jadi keadilan adalah perwujudan dari diri kita dalam budi pekerti luhur. Kita membawa sifat adil dari Tuhan dan sudah semestinya selalu bisa adil dengan sesama. Kalau kita tidak ingin disakiti maka jangan menyakiti hati orang lain, kalau kita tidak ingin diperlakukan jahat orang lain jangan jahat kepada orang lain 356 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Masyarakat Adat Samin Sambong, Kabupaten Blora pada 4 Mei 2021.
252 dan apabila kita tidak ingin alam marah kepada kita maka jangan rusak alam tempat kita hidup dan bergantung). 357 Definisi adil menurut pergerakan samin sangat sederhana. Namun kesederhanaan pemaknaan adil itu menjadikan sifat adil tersebut menjadi melembaga dalam kehidupan dan sangat mudah untuk aktualisasikan. Adil menurut mereka adalah adil yang bisa dirasakan melalui hati yang selalu mengarahkan pada perbuatan baik dan menghindari dari perbuatan buruk yang bisa merugikan tidak hanya diri sendiri melainkan juga orang lain bahkan terhadap lingkungan hidup. Pendekatan mendalam harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas atau amanah, prinsip transparansi atau jujur, pendekatan kolektifitas atau partisipatif-inklusif, yaitu "bareng-bareng" (kolektifitas) dan saling tolong menolong baik antar manusia atau dengan lingkungan hidup, yang dikenal pada nilai-nilai pandangan masyarakat Samin yang juga tercermin dalam pancasila sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta pendekatan ecosentris yaitu dalam pandangan Samin yang mengatakan bahwa pembangunan itu harus digunakan untuk keindahan alam, "sageda amewahi asrining jagad" (diberdayakanlah untuk menambah keindahan dunia) agar manusia berupaya terus "angrengga jagad agung" (memperbagus keadaan alam raya). Selain itu agar APSL diluar pengadilan antara dapat berjalan efektif dan mewujudkan keadilan social. Pendekatan itu dapat terwujud apabila adanya keterlibatan secara holistiik yaitu Stakeholder harus mencakup aktor pemerintah, pemrakarsa, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan, ahli, dan masyarakat terkena dampak. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum maka APSLP harus dilegitimasi dalam pengaturan yang didalamnya terdapat hukum materiil dan hukum formil yang jelas. Selain itu sifat putusan juga harus mengikat dan memaksa sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial. Morphological varieables explain many of them patterns of social life. For example, increasing differentiation over the 357 Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh Masyarakat Adat Samin Sambong, Kabupaten Blora pada 4 Mei 2021.
253 centyries explains many other patterns of social evolution, such as the attenuation of the family, the growth of government, and the diversification of culture life....(Artinya : Variabel morfologi menjelaskan banyak di antaranya pola kehidupan sosial. Misalnya, peningkatan diferensiasi selama berabad-abad menjelaskan banyak pola evolusi sosial lainnya, seperti melemahnya keluarga, pertumbuhan pemerintahan, dan diversifikasi kehidupan budaya).358 Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan suatu pranata yang terorganisir. Tetapi pada saat yang bersamaan juga tunduk terhadap kekuatankekuatan sentrifugal yang melahirkan ketidakteraturan (disorder), kekacauan (chaos) dan bahkan konflik. Morphology also explains the quantity and style of law. This strategy of explanation has been applied to the evolution of law (Artinya : Morfologi juga menjelaskan kuantitas dan corak hukum. Strategi penjelasan ini telah diterapkan pada evolusi hukum).359 Differentiation is a specialization of function across the parts of a whole. Some kinds of life have a great deal of Differentiation, with many organs linked to the other, each useless without the rest, whereas other have many identical parts, each doing the same thing, with little interdependence among them. Compare a protozoan to a flatworm, crustacean, bird, or man. Differentiation also varies across group....Within a socierty as well, smaller group may display more differentiation than larger groups.(Artinya : Diferensiasi adalah fungsi di bagian-bagian dari keseluruhan. spesialisasi Beberapa jenis kehidupan memiliki banyak Diferensiasi, dengan banyak organ terkait satu sama lain, masing-masing tidak berguna tanpa sisa, sedangkan yang lain memiliki banyak bagian identik, masing-masing melakukan hal yang sama, dengan sedikit saling ketergantungan di antara mereka. Bandingkan protozoa dengan cacing pipih, krustasea, burung, atau manusia. Diferensiasi juga bervariasi antar kelompok ..... .Dalam masyarakat juga, kelompok yang lebih kecil dapat menampilkan lebih banyak diferensiasi daripada kelompok yang lebih besar).360 Dalam buku Donald Black dikatakan bahwa hukum itu mempunyai perbedaan antar kelas. Kemudian dikatakan hukum juga bervariasi dengan 358 Donald Black, Op.Cit . Halaman 37 359 Ibid.Halaman 38 360 Ibid. Halaman 38
tingkat diferensiasi di seluruh pengaturan masyarakat pada titik waktu tertentu. Pada kondisi masyarakat lokal khususnya masyarakat samin dengan PT.Semen Gresik dapat dikatakan memenuhi variable keduanya yaitu terdapatnya status sosial yang berbeda antara perusahaan dengan masyarakat desa dan dibalik itu juga mereka mempunyai aturan yang berbeda-beda perspektif. Untuk itu diperlukan adanya peleburan hukum atau integrasi antara satu dengan yang lainya untuk menghindari perbedaan yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya. "law varies directly with differentiation, to a point, then reverses itself (Artinya : hukum bervariasi secara langsung dengan diferensiasi, ke suatu titik, kemudian membalikkan dirinya sendiri).361 Hal ini menunjukkan bahwa hukum mempunyai perilaku yang dinamis menyesuaikan gejala sosial yang ada dan berhubungan dengan subjek hukum yang seperti apa. "law also varies with the degree of differentiation accross the setting of a society at any given point in time (Artinya : hukum juga bervariasi dengan tingkat diferensiasi di seluruh pengaturan masyarakat pada titik waktu tertentu).362 Kedinamisan hukum juga tidak hanya menyesuaikan objek dan subjek hukum dalam suatu gejala sosial yang berhadapan dengan hukum melainkan juga menyesuaikan situasi, kondisi dan waktu dimanana hukum itu saling berhadap-hadapan. in modern society, with people moving from place to place, from one large organization or city to another, strangers are encountered everywhere, and law is an every-present possibility. But little law enter the sactuaries of intimacy (Artinya : dalam masyarakat modern, dengan orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu organisasi besar atau kota ke kota lain, orang asing ditemui di mana-mana, dan hukum adalah kemungkinan yang selalu ada. Tetapi sedikit hukum memasuki tempat-tempat suci keintiman).363 Selama ini hukum sangat susah menjangkau tempat yang jauh dari jangkauan kepentingan. Padahal hukum serahurnya bisa diakses oleh siapapun dan mempunyai sifat setiap manusia sama dihadapan hukum. Namun disampaikan oleh Donal Black bahwa di masyarakat modern hukum harus lebih dinamis untuk menjemput keadilan (progresif) karena dinamika sosial selalu lebih cepat seiring dengan penyimpangan sosial tempat 361 Ibid.Halaman 39 362 Ibid.Halaman 40 363 Ibid. Halaman 42 254
255 dimana hukum itu seharusnya ada. "But little law enters the sanctuaries of intimacy" (tetapi sedikit hukum memasuki tempat-tempat suci keintiman), namun pada kenyataannya hukum sulit mengakses pada wilayah masyarakat lokal, konsekuensinya hukum jarang mengakomodir kepentingan masyarakat lokal yang dalam kasus-kasus tertentu misalnya lingkungan yang banyak dikorbankan. Padahal dikatakan oleh Donald Black bahwa, "in fact an intimate's associates may shield him from the law (sebenarnya rekan intim dapat melindunginya dari hukum).364 Seharusnya apabila hukum itu bisa menjangkau ruang-ruang sempit akan mewujudkan keadilan sosial yang dapat memudahkan hukum itu untuk mencapai tujuannya dan melindungi kepentingan siapapun sehingga suasanya tertib sosial dapat selalu terjaga. Black juga menakankan bahwa : As people distribute and redistribute themselves in time and space, then, their relational distance expands and contracts, and law veries accordingly. This may happen across centuries or decades, or frim one day to the next. (Artinya : Ketika orang mendistribusikan dan mendistribusikan kembali diri mereka sendiri dalam ruang dan waktu, maka jarak hubungan mereka meluas dan menyusut, dan hukum pun demikian. Ini mungkin terjadi selama berabad-abad atau dekade, atau dari satu hari ke hari berikutnya).365 Semangat yang dimasukkan dalam kalimatnya tersebut menjelaskan bahwa hukum itu mempunyai perilaku yang harus dapat kit abaca dan sesuaikan dalam kondisi seperti apapun. Relational distance also predicts and explains the style of law or outcomes of legal proceeding (Artinya : Jarak relasional juga memprediksi dan menjelaskan gaya hukum atau hasil dari proses hukum)..366 it is also possible to measure the distance between a citizen and law itself. The same principle applies : beyond a point the closer the relationship between an official and offender the less law.367 For example, it predicts and explain whether law is accusatory, as in the penal and compensatory style, or 364 Ibid.Halaman 44 365 Ibid.Halaman 46 366 Ibid.Halaman 44 367 Ibid.Halaman 44-47
256 remedial, as in the therapeutic and conciliatory style368(Artinya : juga dimungkinkan untuk mengukur jarak antara warga negara dan hukum itu sendiri. Prinsip yang sama berlaku: di luar titik, semakin dekat hubungan antara pejabat dan pelaku, semakin sedikit hukum. Misalnya, memprediksi dan menjelaskan apakah hukum bersifat menuduh, seperti dalam gaya hukuman dan kompensasi, atau remedial, seperti dalam gaya terapeutik dan perdamaian). Terdapat suatu konfigurasi yang memungkinkan timbul dalam hubungan hukum dari perilaku hukum itu sendiri. Ada yang cenderung represif, permisif atau malah bersifat mengobati dan mengembalikan ke kondisi semula bahkan lebih baik lagi. Centrifugal deviance offends outwardly, with the deviant more integrated than victim, whereas centripetal deviant offends inwardly. In other case, the direction of law is opposite that of the centripetal deviance and centripetal law to centrifugal deviance. Moreover, the quantity of law varies accordingly : Centrifugal law is greater than centripetal law369 (Artinya : Penyimpangan sentrifugal menyinggung secara lahiriah, dengan penyimpangan lebih terintegrasi daripada korban, sedangkan penyimpangan sentripetal menyinggung ke dalam. Dalam kasus lain, arah hukum berlawanan dengan penyimpangan sentripetal dan hukum sentripetal terhadap penyimpangan sentrifugal. Selain itu, kuantitas hukum bervariasi sesuai: Hukum sentrifugal lebih besar dari hukum sentripetal) Sebagaimana sosiologi hukum sistematis mengawali dengan mengklasifikasian bentuk-bentuk masyarakat, dan sosiologi hukum diferensiasi sosial dengan mengolompokkan satuan-satuan sosial yang nyata, sebagaimana kenyataan hukum itu dipelajari nantinya berdasarkan fungsinya. Setiap kelompok adalah merupakan sintesa keseimbangan dari bentuk kemasyarakatan, kesatuan yang sementara itu yang sementara itu diintegrasikan kedalam keseluruhan yang lebih luas dari masyarakat yang menyeluruh. Apakah yang memberi corak khusus pada kelompok- kelompok hukum ialah unsur sintesis yang bersifat menyatukan, tetapi tidak bersifat total. Tenaga-tenaga sentripetal ( mengarah ke pusat ) lebih berkuasa dari tenaga-tenaga sentrifugal ( lari dari pusat ) kesatuan akal budi kelompok lebih berkuasa dari pada masyarakat majemuk (pluraliti) 368 Ibid. 369 Ibid.Halaman 50
257 dari bentuk-bentuk kemasyarakatan yang diintegrasikan. Kelompok- kelompok khusus merupakan unsur-unsur pokok dari setiap masyarakat yang menyeluruh dan yang terakhir ini memberi corak kesejahtraan. Tipe- tipe kelompok adalah lebih kongkrit, lebih berpengaruh oleh perubahan- perubahan kesejahtraan dan geografis daripada bentuk-bentuk kemasyarakatan dan itulah sebabnya maka klasifikasi ini ialah lebih sukar dan lebih mustahil dari pada mengklasifikasi unsur-unsurnya. Menurut pandangan Habermas, filsafat harus memiliki hubungan dan bekerjasama dengan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu sosial dan ilmu empiris pada umumnya. Keterkaitan antara filsafat dengan ilmu empiris dihadirkan dalam bukunya "Theory of Communicative Action". Rekonstruksi kritis Habermas terhadap permasalahan rasionalitas mengambil akarnya dari teori kritis tentang kritik terhadap rasio instrumental370. Masyarakat samin dengan berdasarkan gerakan kritik mencoba mencari keadilan ditengah arus politik yang mendukung penuh pembangunan. Mereka menyuarakan protes terhadap proyek semen yang ada di lingkungan hutan, tempat mereka bertani menggantungkan hidupnya. Mereka merasa paham betul lingkungan dia bergantung dan kelestarian lingkungan yang tidak boleh dirubah bentangan alamnya karena sudah pasti akan mengganggu tak hanya ekosistem hutan akan tetapi juga ekosistem pertanian yang dibangun oleh warga sekitar. Mereka yang selalu diam dan tidak pernah ikut campur dalam politik pemerintahan seketika melawan apabila aspek lingkungan yang sangat potensial bagi kelangsungan hidup manusia diganggu bahkan hendak dirusak dengan alasan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat sekitar dengar penyerapan lapangan kerja. Akan tetapi mereka tidak membutuhkan pekerjaan, mereka hanya butuh untuk hidup yang berkelanjutan dan berdampingan dengan alam karena hanya satu-satunya alam tempat mereka bergantung. Apabila alam itu sudah tidak lagi ada karena diokupasi oleh perusahaan yang memanfaatkan lahan sekitar, baik dari tanah tempat maupun tanah tempat tinggal. Tak berhenti disitu sumber daya alami yang menjadi cadangan air dan tempat penyangga bumi yaitu 370 Dennis A. de Vera, Habermas, Discourse Ethics, and Normative Validity, Jurnal Kritike, Volume 8, Nomor 2, 2014, hlm. 141.
gunung kapur akan juga tak lepas dari eksploitasi manusia dalam aktivitas industi. Untuk itu dalam menyikapi praksis perselisihan lingkungan yang berorientasi pada pencapaian pemahaman bersama atau konsensus yang merupakan tujuan melekat dari pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (communicative action) sangat perlu untuk merekonstruksi model rasio praktis menjadi model rasio komunikatif melalui alternatif penyelesaian sengketa lingkungan. Habermas meyakini bahwa tindakan antar manusia dalam sebuah masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan bersifat rasional. Sifat rasional tindakan tersebut dalam pandangan Habermas bersifat instruktif. Ia mengasumsikan bahwa para partisipan dalam komunikasi mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman satu sama lain. Pemahaman juga dapat diartikan sebagai persetujuan atau konsensus. Rasio komunikatif membimbing tindakan komunikatif untuk mencapai persetujuan bersama berupa konsensus tentang sesuatu. Konsensus tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja. Prasyarat utama terjadinya konsensus adalah adanya saling mengerti dan adanya pinjam-meminjam perspektif. Satu pihak harus mencoba memahami persoalan orang lain atau mencoba berperan sebagai yang lain agar mengetahui persoalan yang dihadapi orang lain agar konsensus tersebut dicapai untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan karena adanya perbedaan kepentingan.371 Sementara John G. Merrills memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya372. Richard L. Abel, memaknai sengketa sebagai pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent 371 Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 136. 372 John G. Merrills, International Dispute Settlement, Penyelesaian Sengketa Internasional, Terjemahan oleh Achmad Fausan, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 1. 258 suatu
claim) terhadap sesuatu yang bernilai karena aspek ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai.373 Adapun Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., mengartikan sengketa sebagai keadaan apabila sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga.374 Dari beberapa pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan penyebab atau sumber timbulnya sengketa atau konflik, yaitu adanya ketidakadilan atau perasaan tidak adil, pelanggaran hak, perlakuan yang salah, perbedaan kepentingan dan perbedaan pemahaman. Beberapa sarjana seperti Ralf Dahrendorf, Dian G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, Laura Nader, dan Harry F. Todd Jr., berpandangan bahwa teori penyelesaian sengketa berorientasi pada struktur dan institusi sosial375. Masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu sengketa dan konsensus. Oleh karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua, yaitu teori sengketa dan teori konsensus. Teori sengketa menganalisis sengketa kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan hukum. Sedangkan teori konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution timbul dari suatu gerakan atas motif besarnya biaya berlitigasi mengakibatkan tingginya biaya ekonomi, kelelahan psikis yang berkepanjangan, ditambah dengan biaya asuransi, dan sia-sianya waktu yang dihabiskan untuk berperkara. Pada tahun 80-an, Presiden Bush Senior mengkritik para pengacara tidak memiliki sensitivitas terhadap "access to justice"376. Berkembangkan model access to justice adalah untuk menjawab kritik terhadap proses peradilan atau litigasi yang hasilnya semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat. Mauro Cappelletti and Bryant Garth merupakan penggagas utama access to justice menempatkan mediasi yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian 373 Lawrence M. Friedman, A Legal System a Social Science Perspective, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 11. 374 Valerine J.L. Kriekhoff, dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, loc. cit. 375 Ibid,. hlm. 144. 376 Emmy Yuhassarie, (ed.), Mediasi dan Court Annexed Mediation, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. xix. 259
260 sengketa sebagai gelombang ketiga dari akses ke keadilan.377 Akan tetapi pada prakteknya juga terdapat kelemahan-kelemahan dalam model maupun praktek misalnya Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak 1. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak; 2. Mediator menopang para pihak di dalam mencapai suatu kesepakatan. Dimana para pihak lah yang menentukan sendiri kesepakatan diantara mereka; 3. Pihak ketiga yang bersifat netral dan cenderung pasif terhadap penawaran penyelesaian yang solutif; 4. Mediator hanya berperan sebagai penengah di dalam sebuah persengketaan. Selain mediasi, alternatif penyelesaian sengketa lainnya (arbitrasi, konsiliasi,negosiasi,dan lain sebagainya) juga terdapat beberapa kekurangan yang tidak bisa dinafikan. Dari kekurangan tersebut perlu adanya formula model alternatif penyelesaian sengketa ideal yang bisa menyesuaikan kebutuhan para pencari keadilan. Teori tindakan komunikatif Habermas bertumpu pada gagasan bahwa tatanan sosial pada akhirnya tergantung pada kapasitas para aktor untuk mengenali validitas atau kesahihan intersubjektif dari berbagai klaim yang menjadi dasar kerja sama sosial. Dengan demikian, kerja sama melalui tindakan komunikatif diperoleh dengan klaim kesahihan yang dapat dijustifikasi melalui komunikasi termasuk dengan cara mengkritisi. Teori tindakan komunikatif bergantung pada justifikasi, yaitu teori argumentasi atau diskursus. Oleh karenanya, diskursus oleh Habermas disebut sebagai "bentuk reflektif" dari tindakan komunikatif. Suatu hasil dalam diskursus, baik konsensual dan non-konsensual, adalah 377 Gelombang pertama legal aid for the poor ditandai dengan kebijakan pro- bono lawyer; Gelombang kedua adalah representation for diffuse interest ditandai dengan kebijakan gugatan perwakilan atau class action; Gelombang ketiga adalah broader concept of access to justice berupa gerakan alternatif penyelesaian sengketa dimana mediasi termasuk salah satu di dalamnya. Lihat Mauro Cappelletti, et. al., "Access to Justice: Comparative General Report", International Private Law, 1976, hlm. 682-715.
rasional hanya jika dalam prosesnya tidak terjadi eksklusi yang kasat mata, penindasan argumentasi, manipulasi, penipuan diri, dan sejenisnya.378 Seorang pengamat netral dapat menilai apakah lawan bicara telah mematuhi prosedur institusional, sedangkan peserta yang terlibat harus menilai seberapa baik mereka telah memenuhi pra-syarat dialektika dengan pengujian kritis yang ketat. Kondisi kebenaran dari proposisi adalah adanya persetujuan potensial dari semua. Dengan demikian makna universal pragmatis kebenaran ditentukan oleh tuntutan untuk mencapai konsensus rasional379. Habermas membagi tiga bentuk argumentasi, yaitu argumentasi sebagai produk, argumentasi sebagai prosedur, dan argumentasi sebagai proses, atau ketiganya bisa diseleraskan sebagai: 1) logika; 2) dialetika; dan 3) retorika. Pada tingkat logika, para pihak menganggap argumentasi sebagai produk, yaitu sejumlah alasan yang mendukung kesimpulan. Dari perspektif ini, pihak yang berargumentasi bertujuan membangun "argumen yang meyakinkan" dari sifat intrinsik argumentasi dan dengan mana klaim kesahihan dapat ditentukan. Kekuatan logis dari argumentasi semacam itu tergantung pada seberapa baik seseorang mempertimbangkan semua informasi yang relevan untuk menghindari kemungkinan terjadinya keberatan dari pihak lawan. Penilaian logis mengandaikan adanya kecukupan dialektis dari prosedur argumentatif. Produk dari praktik pembuatan argumen adalah kuat secara logis hanya jika pada tingkat dialektika, telah diberikan argumentasi dan kontra argumentasi dalam suatu diskusi kritis yang keras.380 Habermas mengatakan kondisi ini sebagai "kompetisi ritual untuk argumen yang lebih baik." Para peserta dalam dialektika harus dapat mengemukakan masalah yang dihadapi, menanggapi keberatan yang relevan, memenuhi beban pembuktian yang diajukan, dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam proses mediasi, mediator harus membangun 378 James Bohman dan William Rehg, 2017, Jürgen Habermas (online), (9 Januari 2019). 379 Ibid,. 380 Jürgen Habermas, Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society, diterjemahkan oleh Thomas A. McCarthy, Beacon Press, Massachusett, 1984, hlm. 26. 261 telah
komunikasi dialogis antara para pihak, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengemukakan permasalahan dan tuntutannya, serta men - dengarkan keduabelah pihak secara seimbang. Jika diperlukan, mediator dapat mengklarifikasi pernyataan salah satu pihak atau meminta bukti pendukung dari pernyataan tersebut Pengujian kritis terhadap pernyataan para pihak pada gilirannya bergantung pada kualitas retorika proses persuasif. Perspektif retorika dimaksudkan untuk mendesain argumentasi untuk menempatkan audiens dalam ruang sosial- psikologis yang tepat untuk membuat penilaian kolektif yang bertanggung jawab. Aspek retorika cocok diterapkan pada mediasi yang bersifat terbuka seperti mediasi publik. Dalam mediasi publik, pihak yang berkepentingan dapat hadir, walaupun tidak harus menjadi pihak penutur. Para pihak yang terlibat langsung mediasi seperti ini bukan hanya harus dapat meyakinkan pihak lawannya, tetapi juga dapat meyakinkan para audiens yang hadir, yang juga merupakah pihak yang berkepentinga. Prasyarat ini pada dasarnya mengharuskan semua pihak untuk menilai semua informasi dan argumen yang relevan serasional mungkin, dan mempertimbangkan argumentasi hanya didasarkan pada kepantasan dalam pencapaian kebenaran yang tidak memihak. Salah satu tantangan untuk menjalankan teori Habermas pada mediasi adalah persyaratan pelibatan semua pihak yang terdampak untuk berpartisipasi sehingga diskursus bersifat inklusif. Kenyataannya, adalah tidak mungkin semua pihak yang terdampak dapat berpartispasi dalam suatu proses mediasi, terutama dalam mediasi publik, seperti dalam kasus agraria atau pertanahan. Jalan keluarnya adalah dengan hanya melibatkan perwakilan dari pihak-pihak yang bersengketa. Pihak representatif memposisikan diri sebagai semua pihak yang terkena dampak, dan keputusan harus diambil dengan mempertimbangan semua pihak yang terkena dampak meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam diskusi. Pembicara dalam tindakan komunikatif Habermas melakukan tindak tutur yang berorientasi pada saling pengertian dengan mengajukan klaim kesahihan, dan mengandaikan bahwa klaim kesahihan akan diterima oleh pendengar. Komunikasi yang baik mensyaratkan pendengar memahami dan menerima tindak tutur. Pendengar menyetujui atau mengafirmasi 262
263 penyataan pembicara. Jika tindak tutur diterima, timbulah yang dinamakan hubungan pelaku (actor relationship) yang meciptakan hubungan sosial. Menurut Habermas, dunia dapat dibagi menjadi tiga.381 Pertama, dunia subyektif (bagian dunia internal) yang didasari oleh perasaan, kepercayaan, keinginan, pengalaman, dan niat para pelaku. Kedua, dunia sosial bersama yang dibentuk oleh norma, hubungan aktor, lembaga-lembaga, dan kemana para aktor pelaku itu menempatkan dirinya (bagian dari dunia luar). Ketiga, dunia objektif yaitu objek dan keadaan yang objektif (bagian dari dunia luar). Habermas berpendapat bahwa seorang pembicara yang melakukan tindakan bicara pada saat yang sama harus menciptakan klaim validitas kebenaran, ketulusan, dan pemahaman oleh pendengar tindak tutur ingin berhasil382. Hal ini dapat diilustrasikan dalam dialog : Harry C. Bredemeier menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pengintegrasi, dan sarana untuk memperlancar integrasi sosial. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sistem sosial Talcot Parsons, yang mengatakan bahwa sistem sosial terurai dalam sub sistem- sub sistem.383 Talcot Parsons dengan teori struktural fungsional yang dimulai dengan empat fungsi penting sistem tindakan, yaitu adaptation (adaptasi), goal attainment (pencapaian tujuan), integration (integrasi), dan latency (pemeliharaan pola).384 Teori ini dikenal dengan teori sibernetika. Teori sibernetika dicetuskan pertama kali oleh Talcott Parsons, dimana dalam teorinya Parsons menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Parson berpandangan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem secara fungsional yang terintegrasi dalam bentuk equilibrium. Meski integrasi 381 Owen Eriksson, A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory, dalam G. Goldkuhl, et. al., (ed), Proceedings of the fourth International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Language Action Perspective, Copenhagen, 1999, hlm. 45. 382 Ibid,. 383 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 143-148. 384 George Ritzer, Sociological Theory, The McGraw-Hill Companies.Inc., New York, 1996, hlm. 241.
sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna, namun secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak kepada harmoni yang bersifat dinamis. Secara lebih spesifik teori ini menyebutkan bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai macam sub sistem, dimana antara sub sistem satu dengan sub sistem lainya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sub sistem sebagaimana dimaksud meliputi sub sistem antara lain adalah, sub sistem budaya, sub sistem sosial, sub sistem politik dan sub sistem ekonomi, atau yang populer dikenal dengan istilah AGIL.385 Teori ini akan digunakan dalam membangun model alternatif penyelesaian lingkungan. Yang diperlukan dalam teori tindakan adalah suatu adaptasi aktif, bukan pasif. Teori ini menuntut adanya transformasi lingkungan secara aktif melawan kemandekan, untuk merealisasikan nilai- nilai kemanusiaan. Upaya manusiawi menghasilkan keseimbangan yang kompleks antara faktor-faktor yang menghalangi dan memperlancar perubahan evolusioner.386 Teori Sibernetika Talcott Parsons yang mengemukakan teori mengenai masyarakat yang bersifat menyeluruh dengan bertitik tolak pada tindakan-tindakan individu dengan segala keterkaitannya yang luas di dalam masyarakat. Menurut Talcott Parsons387 tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi sebagai tingkah laku yang mempunyai arti sosiologis. Tingkah laku individu itu selalu dapat diberi tempat dalam suatu hubungan sosial tertentu, yang berarti bahwa tingkah laku itu merupakan tindakan yang berstruktur. Talcott Parson dalam teori sistemnya mengemukakan bahwa sistem sosial yang luas ini terdiri dari sub-sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang budaya, sosial, kepribadian dan organisme 385 Jacek Tittenbrun, Talcott Parsons' Economic Sociology, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Volume 13, 2014, hlm. 20-40, 386 HA. Cubbon, Talcott Parsons, dalam Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial, op.cit. hlm. 298. 387 Lihat Talcott Parsons dalam Ronny Ronny Hanitijo Soemitro, Perpektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV. Agung, Semarang, 1989, hlm. 30. Lihat juga dalam Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 62. 264
kelakuan. Tindakan-tindakan manusia di dalam masyarakat ini dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik yaitu lingkungan fisik-organik (phisic-organic environment) dan yang bersifat ideal yang disebut realitas tertinggi (the ultimate reality environment). Di antara kedua lingkungan dasar tersebut terdapat sub sistem yang merupakan suatu kesatuan hierarkis yaitu sub sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola; sub sistem sosial dengan fungsi integrasi; sub sistem politik dengan fungsi mengejar tujuan dan sub sistem ekonomi dengan fungsi melakukan adaptasi tanpa mengesampingkan prioritas utama lingkungan sebagai unsur depended. Gambar 6.1 Model Integrasi Alternatif Penyelesaian Lingkungan Prismatik (Modifikasi Teori Sibernetika dan Teori Sentrifugal - Sentripetal Donald Black) Sumber: Data Primer dan Sekunder, diolah penulis dengan Modifikasi Teori Sibernetika, 2020. 388 Bagan diatas adalah modifikasi teori sibernetika Talcott Parson yang menggambarkan hubungan sibernetika antara sub sistem-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan informasi rendah. Sebaliknya juga terjadi arus dari sub sistem dengan tingkat informasi rendah, yang dalam hal ini dikondisikan oleh sub sistem yang memiliki tingkat energi lebih tinggi. Dalam kerangka sub sistem-sub sistem tersebut, hukum dapat masuk ke dalam sub sistem budaya dan 388 J. Tittenbrun, 2013, Talcott Parsons" Economic Sociology. International Letters di Social of Sciences, ilshs. and Humanistic 13, 20-40. diakses 265
266 dapat masuk ke dalam sub sistem sosial. Sebagai sub sistem budaya, hukum mempertahankan pola, nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku-tingkah laku individu. Sebagai sub sistem sosial,ekonomi dan budaya, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Sedangkan tindakan komunikasi adalah fungsi adaptasi yang dilakukan atas respon konflik masyarakat yang tidak dapat mempertahankan hidupnya di tengah perubahan lingkungannya. Hukum sebagai hasil akal budi manusia pada hakikatnya mengandung berbagai nilai etika dan moral yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersifat dinamis. Jadi hukum yang dinamis selalu mampu memberikan jalan keluar apabila terjadi benturan hukum atau ketidakpastian yang berlanjut. Hukum yang dinamis selalu dapat memberikan jalan keluar dan solusi apabila ada perselisihan dan sengketa, terutama terhadap kebutuhan masyarakat yang menyangkut nilai. Aspek Lingkungan dalam bagan ini ditempatkan sebagai pusat hiposentrum dalam menjaga system yang sudah ada. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa yang eksisting adalah suatu system pengendalian sengketa untuk membuat kesepakatan hukum (consensus). Jadi, Hukum menerima asupan (input) dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk dianalisis dampaknya dan kemudian diformulasikan dalam tindakan komunikasi berupa pilihan alternatif sengketa terbaik (prismatic) dan pada akhirnya menjadi keluaran (output) untuk dikembalikan kepada masyarakat sebagai wujud keadilan social yang responsif. Tindakan komunikasi habermas tersebut adalah akses representasi dari alternative penyelesaian sengketa prismatik. Tindakan komunikasi tersebut dapat bertranformasi menjadi Institusi hukum seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), atau bersifat penekanan praktek alternatif penyelesaian sengketa yang adaptif (pseudo dispute resolution) yang pada prinsipnya akan menjadi sarana pengintegrasi yang bisa diterima, diakui dan dimanfaatkan serta memberikan the best win-win solution ditengah masyarakat.
Model APSP ini juga sangat bergantung pada teori tindakan komunikatif Habermas yang bertumpu pada gagasan bahwa tatanan sosial pada akhirnya tergantung pada kapasitas para aktor. Prasyarat ini pada dasarnya mengharuskan semua pihak turut terlibat dalam diskursus inklusif baik dari pemerintah, swasta, LSM, ahli dan masyarakat terkena dampak. Berdasarkan teori habermas maka Model Integrasi Alternatif Penyelesaian Lingkungan Prismatik (Modifikasi Teori Sibernetika) tidak bisa berdiri sendiri melainkan diperlukannya support dari actor penentu dalam penyelesaian sengketa yaitu para pihak yang terlibat dalam proses terwujudkan berkeadilan social. Berikut adalah gambar model implementasi APSLP yang didalamnya terdapat actor penentu dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan : Gambar 5.27 Model Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Prismatik Sumber: Data Primer dan Sekunder, diolah oleh penulis dengan Modifikasi Teori Sibernetika, Teori Deliberasi dan Teori Sentripetal-Sentrifugal Donald Black, 2021. Dari bagan gambar 3 dapat diberikan penjelasan bahwa actor- aktor APSP terdiri dari, Masyarakat Terkena Dampak, LSM, 267
268 Pengusaha/Pemrakarsa, Konsultan dan Pemerintah. Kondisi konflik dapat dijelaskan dengan teori morfologi Donald black untuk mengetahui dinamika hubungan antar konflik. Analisis morfologi akan dapat membantu dalam mencari resolusi konflik. Menurut Donald Blak, "Morfology is the horizontal aspect, or the distribution of people in relation to each other, including their devition of labor, integration, and intimacy".389 Morfologi adalah horizontal aspek dari kehidupan sosial, membagi hubungan orang dari satu dengan yang lain, termasuk pembagian dari ketenaga kerjaan, hubungan interaksi, keintiman, kesatuan. Bervariasi melewati pengaturan dari setiap jenis, apakah masyarakat, komunitas, lingkungan,atau organisasi, tempat publik, pernikahan atau teman dekat.390 Morfologi variabel menjelaskan banyak pola/bentuk dari kehidupan sosial. Misalnya, bentuk evolusi sosial, seperti keluarga, pertumbuhan pemerintah, keanekaragaman kehidupan budaya. Diferensiasi juga menjelaskan aspek dari stratifikasi, agama, kekerasan, dan organisasi. Morfologi juga menjelaskan tentang kuantitas dan gaya dari hukum. Strategi dari menjelaskan penerapan untuk evolusi hukum dalam peradilan. Dan itu mungkin untuk menjelaskan hukum dan kelangsungan dari hukum itu sendiri dalam hubungan kepada pusat kehidupan sosial. 391 Kesimpulan dari pembahasan morfologi ini yaitu menimbulkan prilaku differentiation varies across groups. Diferensiasi dalam setiap kelompok digolongan secara horizontal diantara manusia. Diferensiasi beraneka ragam jenisnya, dari masyarakat ke organisasi, keluarga, sahabat. 392 Termasuk didalamnya juga terdapat perbedaan diantara sesama dalam dunia bisnis dan perbedaan tempat. Aktor Organisasi adalah korporasi aspek, atau kapasitas dari tindakan kolektif. Semakain banyak organisasi semakin kelompok 389 Ibid,. 390 Ibid,. hlm. 37. 391 Ibid,. 392 Ibid,.
269 masyarakat itu terorganisir dibandingkan tanpa organisasi. Dalam kajian ini Donald Black menyimpulkan, organisasi merupakan a spek sosial yang bisa dihitung. Kemudian menyatakan bahwa law varies directly with organization, artinya orang yang berkelompok selalu menang dibandingkan individu dihadapan hukum (an organization bringing a lawsuit against another is more likely to win than an individual bringing a lawsuit against another individu). Pada saat yang sama, arah hukum dalam prilaku organisasi yaitu "Law is greater in a direction toward less organization than toward more organization". Dampak dari pernyataan ini mengindikasikan organization/group is more likely to bring a lawsuit against an individual. In a direction toward less organization, law varies directly with orgnization distance. But, In a direction toward more organization, law varies inversely with organization. Masyarakat lokal pegunungan kendeng awalnya tidak punya kekuatan untuk melawan karena mereka sendiri-sendiri dan suaranya terpecah. Kemudian setelah isu lingkungan itu terdengan oleh WAHLI menjadikan perlawanan dalam satu wadah kelompok lingkungan, hingga pada akhirnya diperkuat oleh organisasi bantuan hukum yaitu LBH Semarang untuk melakukan penyelesaian sengketa baik di dalam persidangan maupun di luar persidanga. Mereka menggunakan atensi identitas Adat samin yang sempat melakukan perlawanan pada awal isu semen pertama muncul di Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolilo yang beririsan langsung dengan komunitas samin yang tinggal di lingkungan tersebut. Hingga akhirnya bertransformasi menjadi pergerakan yang semakin kuat bahkan mendapatkan simpati dari kelompok - kelompok sipil lainnya melawan semen Kendeng. Untuk itu masyarakat lokal agar mendapatkan posisi tawar yang seimbang dan posisi kekuatan yang seimbang ketika melawan perusahaan atau kelas atas seperti yang disampaikan pada Teori Perilaku Hukum Black harus berkelompok dan bersinergi. Dari aktor-aktor Kelompok masyarakat terkena dampak, LSM, Pengusaha/Pemrakarsa, Konsultan dan Pemerintah tersebut semua saling
270 berkonfigurasi antara satu dengan yang lain dan berpusat pada mediator sebagai hiposentrum diskursus manajemen proses penyelesaian sengketa. Kemudian mediator melakukan korespondensi dengan actor-aktor yang terlibat. Setelah itu mediator melakukan konfirmasi atas rekomendasi- rekomendasi pemerintah, ahli dan LSM kepada masyarakat terkena dampak oleh karena mereka adalah subjek terkena dampak atas tindakan pemanfaatan lingkungan yang berpotensi adanya kerusakan. Setelah itu dilakukan musyawarah antara mediator dan masyarakat terkena dampak sampai akhirnya diberikan putusan yang bersifat mengikat antara para pihak dan harus dipatuhi bersama. Peran pihak ketiga menjadi sangat penting oleh karena harus secara independen, berperan aktif memberikan rekomendasi sampai putusan yang mengikat kedua belah pihak. Untuk memenuhi standar pihak ketiga tersebut diperlukan adanya lembaga profesi pihak ketiga yang punya kecakapan dalam hal logika, dialetika dan retorika untuk dapat mewujudkan kesadaran komitmen dalam menciptakan iklim investasi berdasarkan wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Musyawarah mengandaikan adanya komunikasi yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, tindakan komunikasi antar pihak dalam APSLP sangatlah penting. Meminjam pendekatan tindakan komunikatif Habermas, satu pihak mengungkapkan permasalahan dan tuntutannya. Pihak yang lain juga dapat memproblematisasi permasalahan yang diajukan oleh salah satu pihak, serta juga dapat mengajukan tuntutan pembanding (counter claim). Di sinilah pentingnya peran pihak ketiga untuk dapat mengevaluasi setiap pernyataan yang diajukan oleh para pihak, memvalidasinya guna mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian APSLP ini akan lebih efektif karena alasan sebagai berikut : a. Terdapatnya pihak ke 3 yang bersifat netral dan aktif dalam memberikan rekomendasi dan saran; b. Bisa mempunyai kapasitas untuk memutus perselisihan sengketa berdasarkan akte kesepakatan; c. Menjamin fakta-fakta ditetapkan dengan objektif dan porposional; d. Dapat mendatangkan ahli dalam memberikan pencerahan terhadap objek sengketa ;
271 e. Dapat mendatangkan Pemerintah selaku pemegang kekuasaan Negara dalam menentukan arah kebijakan yang kaitannya dengan tindakan hukum pemerintah. f. Dapat mendatangkan NGO yang pakar dalam advokasi permasalahan yang ada. g. Bersifat tertutup dan rahasia kecuali kepada para pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Mengenai uraian di atas, dapat ditarik prinsip-prinisp dasar yang melekat pada alternatif penyelesaian sengketa lingkungan prismatik harus memuat beberapa syarat, yaitu : a. Parties Autonomy Para pihak sepakat secara sukarela untuk bermusyawarah dan diberikan kebebasan (freedom) dalam hal penentuan bentuk, proses, hasil keputusan, dan pelaksanaannya tanpa paksaan dari eksternal atau sumber tekanan yang melekat pada proses dan prosedur diskursus. Para pihak terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa menuju hasil kesepakatan bersama. Para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain atau menyesuaikan sendiri prosedur bermediasi. Hal ini berbeda dengan prosedur litigasi yang terpaku pada hukum acara seperti pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik, dan sebagainya. Prosedur yang informal, para pihak yang terlibat dapat secara aktif mengontrol proses mediasi tanpa bergantung kepada pengacara atau mediator sekalipun. Disini peran mediator hanya memfasilitasi para pihak untuk mengeksplorasi kemungkinankemungkinan dalam menuju kesepakatan bersama. Mediator tidak dapat memaksakan untuk tercapainya kesepakatan. b. Respect Prosedur dalam musyawarah sangat menghormati dan menjaga kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Dalam musyawarah tidak ditentukan siapa yang benar atau salah, tetapi lebih menjaga kepentingan bersama para pihak yang berorientasi ke masa depan (interest based dan future looking). Para pihak bebas untuk mengemukakan pendapat jujur tanpa penipuan atau penipuan diri, Komunikasi di antara para pihak dibantu oleh mediator dengan mengedepankan prinsip saling menghormati. Hal
272 ini berbeda dengan litigasi atau arbitrase yang bersifat adversarial yang mempertentangkan posisi dan kepentingan para pihak layaknya peperangan yang sulit mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan. c. Efficiency Fleksibilitas (para pihak menentukan sendiri desain prosedur mediasi) dan orientasi (interest based & forward looking) yang ada dalam mediasi membuatnya menjadi suatu lembaga penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan murah. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lainnya, mediasi menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Pengambil keputusan pada hakekatnya dilakukan oleh para pihak sendiri. Pihak ke 3 hanya membantu prosesnya. Tata cara prosedural bersifat non-konfrontasi. Para pihak saling bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Fokus musyawarah adalah menyelesaikan masalah dan memperhatikan kepentingan para pihak, yaitu apa yang diperlukan dan diinginkannya, dan yang merupakan kekuatirannya. Dengan proses dan prosedur musyawarah seperti tersebut di atas, diharapkan didapatkan hasil penyelesaian yang adil yang dapat diterima oleh para pihak. Untuk dapat memaksa semua stakeholder agar berpartispasi dalam suatu proses APSLP maka harus dinormakan dalam peraturan baik aturan pokoknya maupun aturan prosedur beracaranya agar proses APS dapat berjalan sesuai keadilan sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai objektivitas seperti yang disampaikan oleh Habermas yang mengklasifikasikan dunia menjadi tiga.393 Pertama, dunia subyektif (bagian dunia internal) yang didasari oleh perasaan, kepercayaan, keinginan, pengalaman, dan niat para pelaku. Kedua, dunia sosial bersama yang dibentuk oleh norma, hubungan aktor, lembaga-lembaga, dan kemana para aktor pelaku itu menempatkan dirinya (bagian dari dunia luar). Ketiga, dunia objektif yaitu objek dan keadaan yang objektif 393 Owen Eriksson, A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory, dalam G. Goldkuhl, et. al., (ed), Makalah Proceedings disampaikan dalam International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Language Action Perspective, Copenhagen, 1999, hlm. 45.
(bagian dari dunia luar). Untuk dapat menjangkau keadilan semua unsur itu harus terpenuhi dan benar-benar dipastikan oleh pihak ketiga yang aktif dalam memberikan pertimbangan negosiasi, rekomendasi dan pengaruh dalam menciptakan keadilan sosial yang berperspektif ecosentrism. Berikut adalah proyeksi kelebihan dari APSLP jika dapat diaplikasikan : 1. Penyelesaian Lebih Cepat (Kemauan para pihak untuk selesaikan sengketa) Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan pada pokok Surat Edaran dimaksud diantaranya yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Akan tetapi dalam prakteknya bisa berlarut-larut bahkan ketika ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Dalam penyelesaian Masyarakat Adat Samin dengan gubernur jawa tengah terhadap Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah diawali dari 2014 di PTUN Semarang dan berakhir sampai tingkat Peninjauan Kembali pada Tahun 2017. Penyelesaian sengketa lingkungan apabila dilakukan di luar pengadilan akan terselesaikan lebih cepat dibandingan proses peradilan pada umumnya. Hal ini sesuai pada penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) berdasarkan instruksi Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Pokok-pokok Surat Edaran dimaksud diantaranya yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, 273
274 maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung; penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung; Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan; Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu. Berdasarkan pemaparan di atas bahwa proses penyelesaian dengan melalui litigasi memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal tersebut disebabkan proses penyelesaian yang lambat, biaya beracara di pengadilan yang mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah da penumpukan perkara ditingkat MA yang tidak terselesaikan. Sedangkan penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara yang cepat dan lebih efisien. Tidak semua anggota masyarakat memahami tentang proses penyelesaian sengketa lingkungan baik litigasi (melalui pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Oleh karena itu, akademisi dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan kepada mayarakat. Pengetahuan masyarakat akan sengketa lingkungan dan proses penyelesaiannya dapat digunakan sebagai fungsi kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan. Hal ini dimaksudkan
275 agar anggota masyarakat melek hukum. Selain itu, lembaga- lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus segera dibentuk. 2. Biaya Murah Penyelesaian lingkungan melalui litigasi membutuhkan biaya yang besar dalam hal pajer biaya perkara, biaya operasional dan pemanggilan ahli-ahli. Selain itu biaya pembuktian juga relatif lebih mahal karena harus dikuatkan dengan uji laborat lingkungan dan bukti pendukung lainnya. Hal ini berbeda dengan Penyelesaian non litigasi yang mampu memaksa pihak-pihak yang teribat peduli dan berbuat sesuatu untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dibanding apabila kedua belah pihak mempunayai kepedulian yang sama. Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa sangat dipengaruhi sistem yang berlaku di masyarakat. Aspek ini menjadi pertimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam menentukan cara yang dianggapnya terbaik dan berisiko kecil. Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami pembahan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (alternative dispute resolution). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (mutual acceptable solution) dengan "informal procedure". Banyak kritik yang dilancarkan kepada lembaga pengadilan. Hal ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara industri maju. Perkembangan masyarakat yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution sehingga model penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapatkan sambutan yang positif, terutama di dunia
276 bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasian serta lestarinya hubungan/kerja sama dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan. Biaya berlitigasi mengakibatkan tingginya biaya ekonomi, kelelahan psikis yang berkepanjangan, ditambah dengan biaya asuransi, dan sia-sianya waktu yang dihabiskan untuk berperkara. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Pada akhir-akhir ini semakin terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja pengadilan, bukan saja yang terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di negara-negara lainnya. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap sangat lambat, mahal dan membuang waktu. Semakin lama para pencari keadilan semakin tidak percaya kepada kinerja dunia peradilan. Bagi yang mampu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, namun bagi yang kurang mampu satu-satunya cara ialah melalui litigasi ke pengadilan, yang seringkah memakan waktu Banyak kritik yang dilancarkan kepada lembaga pengadilan. Hal ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara industri maju. Perkem bangan m asyarakat yang m enuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta m enjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu
277 dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapatkan sambutan yang positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasian serta lestarinya hubungan / kerja sama dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan. Lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus ditanggung. Melihat kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara di pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras segala sumber daya, waktu dan pikiran.394 Peradilan tidak tanggap (unresponsive) Kritik lain yang ditujukan kepada pengadilan adalah berupa kenyataan, pengalaman dan pengamatan bahwa pengadilan kurang tanggap dan tidak responsif atau unresponsive dalam bentuk perilaku. Kritik tersebut antara lain sebagai berikut : a. Pengadilan kurang tanggap m em bela dan m elindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. b. Peradilan dianggap sering berlaku tidak adil atau unfair. Kritik ini didasarkan atas alasan bahw a pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya. 3. Sederhana Penyelesaian lebih sederhana karena bisa dilakukan dimana saja dengan waktu yang fleksible, selain itu niat baik kedua belah pihak bisa tersampaikan dengan mudah dan tersampaikan secara jelas. Dengan demikian akan memunculkan solusi-solusi yang arif dalam penyelesaian sengketa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan penyelesaian melalui litigasi yang dalam hal proses pemeriksaan cenderung kaku atau normatif, 394 Eddy Djunaedi, Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Terkait Dengan Pengadilan), Jakarta, Mahkamah Agung, 2000, hlm. 30.
278 dalam interaksinya menggunakan kata-kata formal dan bahasa hukum sehingga hal tersebut kurang dapat dimaknai dengan jelas. 4. Win - win solution Adanya keseimbangan posisi antara para pihak dan memberikan solusi yang tidak hanya baik pada perusahaan, masyarakat terkena dampak akan tetapi juga baik terhadap lingkungan itu sendiri. ADR (Alternative Dispute Resolution) yang semula merupakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan produk win-win solution pada perkembangannya di Amerika Serikat diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan Court Connected Dispute (CDR) atau Court Annexed Dispute Resolution (CADR). Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan model penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat "menang-menang" (win-win). Yang dimaksudkan solusi "menang-menang" disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak- pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (shared interest). Walaupun pada awal perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka beracara di pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan court connected ADR. 5. Menjaga Kearifan Lokal Adat istiAdat di Indonesia cenderung menyelesaiakan segala masalah melalui musyawarah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai Adat yang ada disuatu etnis masyarakat merupakan refleksi dari pola pikir masyarakat tersebut yang membentuk kearifan lokal. Asas kearifan lokal bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan,
279 sesuai dengan kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut. Pertama, Sebagai penanda identitas sebuahkomunitas. Kedua, sebagai elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Keempat, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/ kebudayaan yang dimiliki. Kelima, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi. Kearifan lokal merupakan wujud dari perilaku komunitas atau masyarakat tertentu sehingga dapat hidup berdampingan alam/ lingkungan tanpa harus merusaknya. Kearifan lokal merupakan suatu kegiatan unggulan dalam masayarakat tertentu, keunggulan tersebut tidak selalu berwujud dan kebendaan, sering kali di dalamnya terkandung unsur kepercayaan atau agama, Adat istiAdat dan budaya atau nilai-nilai lain yang bermanfaat seperti untuk kesehatan, pertanian, pengairan, dan sebagainya. Merujuk pengertian tersebut dapat dijelaskan pula bahwa kearifan lokal sudah mengakar, bersifat mendasar, dan telah menjadi wujud perilaku dari suatu warga masyarakat guna mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana. Penyelesaian yang berdasarkan kearifan local ini akan menunjukkan eksistensi dan semangat jiwa bangsa (folkgeis) dalam mencapai keharmonisan di tengah masyarakat dalam menjaga lingkungannya agar tetap lestari. Eksistensi dan nilai kearifan lokal yang menggantungkan hidupnya di hutan dan pertanian dapat terus dijaga secara lestari.
280 6. Suitanable Development Hal ini dimaksudkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan dapat dipercaya karena berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sumber daya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat, seterusnya masyarakat merupakan sumber daya pembangunan bagi daerah. Kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumber daya yang ada di daerah. pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi kini dan generasi yang akan datang. Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak, positif maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya pembangunan, yaitu perubahan positif bagimanusia dalam mencapai kesejahteraannya. Model Pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati (kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun nonhayati (sosial budaya). Sebelum model Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Deveploment) dicanangkan, pembangunan didominasi oleh pertimbangan ekonomi, hampir tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. instrumen untuk mencapai tujuan dari Sustainable Development tersebut dengan AMDAL sebuah kegiatan atau usaha yang ada pengaruhnya terhadap lingkungan akan lebih berhati-hati terlebih dahulu ketika akan melakukan kegiatan atau usaha tersebut. Jika tidak ada AMDAL, maka tiga tujuan Sustainable Development tersebut baik tujuan ekonomi, tujuan sosial maupun tujuan ekologi tidak akan terwujud. Bahkan
akan membahayakan keberadaan generasi sekarang maupun generasi masa depan. 7. Terciptanya Ketahanan Pangan Kebijakan befokus pada ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan menyangkut dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas pangan. Di Indonesia, dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi di atas mempengaruhi ukuran dalam melihat ketahanan pangan. Ketahanan pangan memiliki empat dimensi, yakni ketersediaan yang cukup (availability), akses terhadap pangan (access), pemanfaatan pangan yang tepat (utilization), serta stabilitas stok dan harga pangan (stability). Dengan keempat dimensi tersebut, dibuat ukuran untuk melihat ketahanan pangan. Keberadaan system kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alama yang dimiliki masyarakat Adat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berdaulat saat ini mengalami marginalisasi, proses peminggiran dan pengingkaran. Hal ini dikarenakan stabilitas pangan mereka mulai diintervensi oleh pemerintah395 dan swasta sehingga muncul ketergantungan structural yang membuat mereka kurang percaya terhadap sumber daya alam dan tradisi turun menurun dalam mengolah pertanian. Fenomena sekarang ini, di banyak daerah, terjadi konflik tanah yang tidak jarang melibatkan negara sebagai melalui pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Negara. Konflik Mesuji di Lampung, konflik perusahaan pemegang usaha perkebunan dengan warga setempat. Di Kalimantan banyak konflik usaha 395 Rachmad Safa"at, op. cit. hlm. 12. 281
kehutanan, pertambangan, dan perkebunan oleh Pemegang izin usaha itu dengan masyarakat Adat. Konflik itu kemudian digunakan cara- cara lama yang digunakan kolonial Belanda dengan politik "deveda et ampera", yaitu adu domba sesama kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain dengan mengatasnamakan masyarakat Adat. Ini adalah fakta hukum yang secara empiris tidak bisa dibantah, bahwa Negara telah menciptakan konflik pertanahan. Memang diakui banyak latar belakang terjadinya konflik itu, dari persfektif antropologi hukum, menurut I Nyoman Nurjaya396 mengatakan: Fenomena konflik dalam masyarakat muncul paling tidak karena adanya konflik Nilai (conflik of value), konflik norma (conflict of norm), dan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam kehidupan bersama. Selain itu, secara empiris konflik-konflik yang terjadi juga dapat bersumber dari persoalan dominasi dan diskriminasi dalam peraturan hukum Negara (State law) dan perlakuan pemerintah (government treatment) terhadap masyarakat di daerah, yang mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai- nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukum rakyat (customary law/fork law/indigenous law/Adat law), termasuk sistem religi dan tradisi komunitas-komunitas masyarakat Adat (Adat communities) atas nama pembangunan nasional (in the name of development), khususnya pembangunan dibidang hukum yang dikemas sebagai pembangunan hukum nasional. Hak menguasai Negara dipandang tidak ada kompromi terhadap keberadaan hak-hak masyarakat Adat, khususnya adalah tanah ulayat. Pengambilalihan tanah oleh investor dengan izin yang diperoleh dari Negara menjadi senjata utama, bahwa izin itu adalah segalanya. Masyarakat Adat yang sejak lama mengelola tanah ulayatnya secara bersama-sama menjadi hilang. Fakta-fakta ini menjadi renungan kita bersama bahwa Negara ini dibangun karena adanya unsur-unsur yang saling berhubungan erat. Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak mungkin Negara 396 I Nyoman Nurjaya, Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultur: Perspektif Hukum Pogresif, Jurnal Hukum Progresif, Volume 3, Nomor 2, 2007, hlm. 14. 282
283 Republik Indonesia (NKRI) ini ada. Tanah merupakan salah satu unsur, masyarakat pun juga unsur terbentuknya Negara, maka tidak salah UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Hak menguasai oleh Negara, adalah bentuk kekuasaan yang dominasi sekali untuk kepentingan tertentu, sehingga perlu diperdebatkan kepentingan yang mana. Biasanya dengan atas nama Negara, ini adalah kepentingan yang lebih besar. Makna ini dimakanai sebagai bentuk legalisasi untuk menghilangkan kepentingan yang dianggap kecil. Jelas bahwa kekuasaan Negara terhadap hak menguasai Negara atas tanah pun dibatasi dipertegas dalam konstitusi. Walaupun nilai-nilai yang tertuang dalam Konstitusi yaitu UUD 1945 tidak semua bisa terpenuhi, tetapi paling tidak adanya kejelasan dan kepastian bentuk pengakuan dan penghormatan itu oleh Negara. Hal ini menjadi perdebatan, apakah Konstitusi itu mampu memuat semua nilai-nilai universal. Mengenai fungsi hak-hak tradisional Moh. Koesnoe mengemukakan terdapat empat fungsi yang berkaitan dengan hak- hak tradisional dalam persekutuan masyarakat hukum pedesaan (Adat) berkenaan dengan menjaga tata harmoni antara masyarakat dengan tata semesta meliputi : Fungsi pemerintahan, Fungsi pemeliharaan roh, Fungsi pemeliharaan agama, dan fungsi pembinaan hukum Adat.397 Konstitusi tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi negara terhadap masyarakat Adat. Di dalam konstitusi hak tersebut diistilahkan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum Adat. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai untuk menjelaskan apa saja yang digolongkan menjadi hak- hak tradisional masyarakat hukum Adat. Diseluruh peraturan perundang- undang yang ada hanya menyalin saja rumusan hak-hak tradisional 397 Irfan Nur Rahman, et al, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Pusat Penelitian Pengkajian Kepaniteraan dan Seketariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, hlm. 4.
masyarakat hukum Adat di dalam konstitusi tanpa memberikan penjelasan. Menurut Donald Black : Social control is normative aspect of social life. It defines and responds to deviant behavior, specifying what ought to be: What is right or wrong, what is a violation, obligation, abnormality, or distruption. Law is social control, and it is found wherever and whenever people hold each other to standards, explicity or implicity, consciously or not: on the street, in prison, at home, workplace, organization, friendship or other relationship. 398 Kontrol sosial ini dapat menjelaskan perilaku menyimpang individu, kelompok(organisasi)satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku. Black menjelaskan tentang kuantitas, arah dan gaya hukum yang dihubungkan dengan lima variabel kehidupan sosial yang dapat diukur, seperti; stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial. Hal ini akan menjadi manajemen control terhadap kekuasaan dan membuat kondisi partisipatif yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak baik langsung dan tidak langsung serta pemerhati lingkungan dalam memberikan kritik dan saran dalam pengambilan keputusan lingkungan. Pihak pemrakasa atau korporasi tidak memberikan ruang dalam proses konsolidasi dan rapat dengar pendapat yang berkeadilan399. Proses pembentukan hukum (law making process) haruslah berpatokan melalui enam tahapan penting, yaitu: (1) asal-usul rancangan undang- undang (a bill"s origins); (2) model (the concept paper); (3) penentuan prioritas (priority); (4) penyusunan rancangan undang- undang (drafting the bill); (5) penelitian (research); dan (6) siapa yang mempunyai akses? (who has acces and supplies input into the drafting 398 Ibid,. hlm. 105. 399 Wawancara LBH Semarang Siti Rakhma Mary pada acara Diskusi Publik Belajar dari Semen Vs Samin, Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan pada 29 September 2021. 284
285 process). Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, yang terdiri atas asas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dalam Pasal 96 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam proses pembuatan rancangan Peraturan Daerah. Berbicara tentang asas keterbukaan, maka asas ini terkait dengan partisipasi masyarakat. Selama ini peran masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah masih bersifat parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basic research (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah. Sementara d alam tahap perancangan dan pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas dari pemerintah atau oleh panitia khusus dari DPRD (tahap ini melibatkan akademis atau pakar-pakar yang kompeten di bidangnya). Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu: (i) memberkan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu good governance; (ii) memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik; (iii) meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif; dan (iv) efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.
Posisi strategis dan arti penting peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin mengedepan dengan munculnya formulasi Principle 10 Rio Declaration yang memaklumatkan bahwa: "Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided". (Masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap proses rugi dan peradilan dan administrasi, pemulihan, harus disediakan)". termasuk ganti Dengan demikian, dinamika pemikiran konseptual dan besarnya perhatian dunia internasional terhadap prinsip keterbukaan maupun peranserta masyarakat seyogianya mendorong kebutuhan untuk merumuskan serta mengimplementasikannya dalam perangkat hukum pengelolaan lingkungan hidup.400 Dengan demikian, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungajwaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat maka seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan serta apa yang akan 400 Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement Environmental Disputes), Airlangga University Press, Surabaya, 1999, hlm. 335 dalam Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, op. cit, hlm. 60. 286
287 menjadi kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Bukan hanya berhak mengetahui saja, namun masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mulai dari proses pembuatan rancangan sampai ditetapkannya Peraturan Daerah. Jadi apapun yang menjadi masukan maupun keluhan baik yang disampaikan secara lisan atau tertulis merupakan wujud partisipasi masyarakat yang tansparan dan akuntabel. Sifat aspiratif tersebut tercermin kedalam proses ketika hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah dari masukan yang berupa aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan diakomodasi oleh pembentuk Peraturan Daerah. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. ha katas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektifitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.401 Arti penting dari hak asasi sebenarnya adalah bahwa setiap orang dijamin untuk menuntut hak-haknya melalui prosedur hukum.402 Lemahnya Pengawasan Pemerintah dan kurangnya pro aktif dari pemerintah dalam hal kualitas dan kontrol kebijakan lingkungan yang berwawasan lingkungan. Praktik pemerintahan yang mengabaikan prinsip-prinsip good governance telah mendatangkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, bencana banjir, maraknya illegal logging, dan lain-lain. Praktik pemerintahan di masa lampau, di satu sisi menutup pintu bagi adanya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan pada sisi lain tidak transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan 401 Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, op. cit, hlm. 61. 402 Heinhard Steiger et.al., The Fundamental Right to a Decent Environment, dalam Trends in Environmental Policy and Law, A 69, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1980, hlm,3 dalam Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, Ibid.
pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi, ketiadaan kemauan politik (political will) pemerintah, bukan merupakan satu-satunya faktor kendala dalam mewujudkan good governance, utamanya dalam urusan pengelolaan lingkungan. Lemahnya penerapan good governance selama ini, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, tidak ada kehendak politik yang kuat dari pemerintah, kelemahan aktivis lingkungan dalam birokrasi, ornop maupun universitas yang mengkaitkan antara good governance sebagai prasyarat dasar pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dengan isu lingkungan yang diadvokasi juga merupakan kendala dalam mewujudkan good governance. Terciptanya good governance merupakan prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif karena pengelolaan lingkungan hidup yang efektif tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan rule of law. 403 Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yang pertama adalah keadilan hukum, kedua adalah kemanfaatan hukum dan yang ketiga adalah kepastian Hukum404. Sedangkan menurut Peneliti Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diejawantahkan dalam APSLP ini dan membuat tujuan hukum yang dikatakan Gustav Radbruch secara simultan dapat terproyeksikan. Hukum yang adil bisa terwujud apabila itu terlegitimasi dalam hukum. Bagaimana 403 Wawancara ahli Wahyu Nugroho pada 17 Agustus 2021. 404 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123. 288
melegitimasi hukum harus berdasarkan nilai-nilai yang berkemanfaatan dalam melakukan tata perilaku manusia agar harmoni dan setelah itu barulah bisa terwujud keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Suteki405 menjabarkan perbedaan antara keadilan sosial dan keadilan individual, sebagai berikut: keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntutpun jelas, "perlakukanlah setiap orang secara adil". Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Yudi Latif dalam bukunya "Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila" menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum harus dapat mewujudkan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan); mengembangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; memfasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan mendukung partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.406 Lebih lanjut ia menegaskan bahwa yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.407 Istilah keadilan dalam Pancasila secara eksplisit termaktub dalam sila ke-5 yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Inti isi "keadilan sosial" pada prinsip kelima 405 Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, Thafa Media, Bantul, 2013, hlm. 249. 406 Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 585. 407 Ibid,. 289
Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan seluruh rakyat Indonesia dilandasi oleh nilai keadilan itu sendiri.408 Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.409 Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta 408 Noor Ms Bakri, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 137. 409 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8. 290
tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.410 Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang- undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.411 Untuk dapat menciptakan kepastian hukum maka APSLP harus dilegitimasi dalam pengaturan yang didalamnya terdapat hukum materiil dan hukum formil yang jelas. Selain itu sifat putusan juga harus mengikat dan memaksa sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat Undang-undang tentang alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, dapat membuat PP tentang alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang didalamnya terdapat prosedur tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagian yang sebesar- 410 Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial, Volume 7, Nomor 3, 2014, hlm. 219. 411 Amgasussari Anugrahni Sangalang, 2013, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum kepastian-dalam-hukum/, (25 Maret 2021). (online), 291
besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak. Kegunaan diartikan sama sebagai kebahagiaan, hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: to provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup), to Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), to provide security (untuk memberikan perlindungan) dan to attain equity (untuk mencapai persamaan).412 Hal Ini Yang Ingin Diwujudkan Dalam Apslp Dengan Cara Menjamin Hak Lingkungan Dan Hak Warga Negara Atas Lingkungan Untuk Bisa Dilindungi Dengan Cara Membuat Model Partisipasi Holistic Yang Melibatkan Actor Baik Dari LSM, Pemerintah, Swasta Dan Pemrakarsa Serta Masyarakat Terkena Dampak. Dengan Begitu Dasar Pengambilan Kebijakan Dan Mitigasi Resiko Kerusakan Dapat Dinegosiasikan Secara Bijak Dengan Mengedepankan Aspek Lingkungan Yang Berkelanjutan. Pandangan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan meanstream ekonomi Indonesia yang cenderung positivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme 412 Besar, 2016, Utilitiarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di-indonesia/, (29 Juli 2021). di Indonesia (online), 292
293 hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum. Paradigma hukum progresif sangat menolak meanstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan413. Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi414 secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.415 Agar APSL berjalan efektif, prinsip partisipasi atau aspek peranserta menjadi hal yang sangat penting. Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: "Peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan yang luas. Peranserta tersebut tidak hanya meliputi peranserta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi peranserta kelompok dan organisasi masyarkat. Peranserta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut 413 Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2005, hlm. 186. 414 Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 3-4. 415 Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2005, hlm. 186.
294 kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peranserta kelompok dan oranisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup".416 Terakhir, dalam suatu tulisan Satjipto Rahardjo mengungkapkan sebagai berikut : 417 "Hukum Progresif dan Ilmu Hukum Pogresif barangkali tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (distict type and a finite scheme), melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam status quo, sehingga menjadi mandek (stagnant). Hukum progresif selalu ingin setia pada asas besar, "hukum adalah untuk manusia". Hukum progresif bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk yang selalu memperingatkan, hukum terus menerus merobohkan, mengganti, membebaskan hukum yang mandek, karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah". itu harus Terwujudnya Model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang dinamakan oleh peneliti yaitu APSLP merupakan wujud dari keadilan responsive yang dapat memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu 416 Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985, Hlm.2 dalam Moh.Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, op. cit, hlm. 62. 417 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 84-85. Secara garis besar, gagasan hukum progresif merefleksikan pertarungan keyakinan yang ada dalam diri beliau, di tengah serbuan dogmatis terhadap cara berhukum Indonesia, ditambah dengan diamnya kaum intelektual terhadap situsi ini. Karena itulah beliau menyuarakan gagasannya. Lihat dalam Anthon. F. Susanto, Satjipto Rahardjo: Dari DNA Hukum Progresif Menuju Ruang Ontologism yang Reduksionis, dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif., hlm. 111.
140. adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.418 Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogikan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi victim akibat dari aturan tersebut.419 Model ini menawarkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang baru oleh karena alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan terdapat stagnancy pada penerapannya untuk menjawab persoalan perselisihan sengketa. Dengan begitu bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum bukan hukum untuk manusia. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat lokal yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan secara adil sesuai dengan Pancasila sila ke 4 yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan artinya bahwa menggunakan pikiran yang sehat dan dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan artinya menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Perwakilan berarti dalam hal melaksanakan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui badan perwakilan rakyat. Sila ke-empat ini mengamanatkan bahwa dalam mengatasi tiap-tiap permasalahan sebaiknya dengan mengutamakan musyawarah mufakat 418 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 419 Ibid,. 295
296 sebagai prinsip dari demokrasi, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan lingkungan dan lebih khusus penyelesaian sengketa lingkungan yang sangat memperhatikan unsur kehati-hatian. Permusyawaratan yang dibangun pada sila keempat bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang diamanat dalam sila kelima, "keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia" dan dalam pasal 28 A, ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke dua yang menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam pasal 34 yang mewajibkan kepada Negara untuk memberikan jaminan pada fakir miskin dan anak terlantar dari kekurangan pangan atau kelaparan.420 Untuk itu segala dampak pembangunan yang merusak dan mengurangi keterpenuhinya generasi yang akan dating harus dicegah dan dikaji dengan serius tentang mitigasinya untuk memutuskan layak atau tidaknya pembangunan itu dilakukan. Pemerintah juga harus wajib bertanggungjawab untuk memberikan ruang musyawarah bagi pemrakarsa dengan masyarakat terkena dampak dan beberapa pihak yang berkepentingan untuk selalu memberikan kontrol, evaluasi dan kritik serta alternatif penyelesaian lingkungan yang berkeadilan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Hal ini dikarenakan selama kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa terakhir ini, peraturan perundang- undangan produk lembaga legislative dan eksekutif di bidang pengelolaan sumber daya alam (terutama tanah, hutan, tambang, air dan perikanan) cenderung memperlihatkan karakteristik hukum yang bersifat sentralistik, eksploitatif (use oriented), berpihak kepada pemodal besar (capital oriented), sektoral, menutup ruang bagi transparansi dan partisipasi publik, mengabaikan hak-hak masyarakat Adat/lokal. Hal ini berimplikasi pada pengabaian atas prinsip-prinsip keadilanm demokrasi, partisipasi publik, informed-consent dan pluralism hukum. Kemudian secara tidak langsung produk-produk kebijakan dan hukum Negara menjadi sumber penyebab kerusakan/degradasi sumber daya alam karena orientasi 420 Rachmad Safa"at, op. cit. hlm. 23.
297 hukum diarahkan semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan/devisa Negara (state revenue) dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam. Selain itu juga tidak hanya akan memarjinalkan dan merusak tatanan sosial-budaya masyarakat Adat/lokal akan tetapi juga rentannya kriminalisasi, viktimisasi dan dehumanisasi terhadap aktivitas Adat/lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk stigmaatau label negative seperti masyarakat primitif/terasing, penghambat pembangunan, tidak rasional, tidak kooperatif, perusak hutan, pencuri hasil hutan, penambangan liar, penambang tanpa ijin,dan lain-lain.421 Lawrence M. Friedman dalam teori legal system yang termuat dalam buku Achmad Ali, menyatakan bahwa hukum merupakan gabungan antara tiga komponen422 yang diantaranya meliputi : 1) Komponen struktur hukum (legal structure), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan- bahan hukum secara teratur; 2) Komponen substantif hukum (legal substance), sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan- keputusan yang digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur; 3) Komponen kultur hukum (legal culture), terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur (budaya) hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers, judges dan 421 Rachmad Safa"at, I Nyoman Nurjaya, dkk., op. cit. hlm. 16. 422 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 30.
298 external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Tiga komponen legal system tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkretisasi pemberlakuan suatu sistem hukum. Berfungsinya suatu penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum, sebagai berikut : 1. Unsur hukum materi perundang-undangan sebagai salah satu substansi hukum. Kepastian hukum dalam mewujudkan model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hanya bisa dibangun dengan pembuatan peraturan berupa UU Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan atau merevisi PP No.54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Struktur lembaga juga bisa dibuat Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan yang secara independen mengatasi segala perselisihan sengketa lingkungan non-litigasi. 2. Penegakan hukum dalam struktur dan kesadaran hukum; Tentunya hal ini juga harus dikuatkan dengan actor yang bertugas mengawasi dan menegakkan instrument APSLP mulai dari Kementrian / Lembaga terkait khususnya KLHK dan para penegak hukum agar bisa melihat segala sesuatu harus dimulai dengan musyawarah. 3. Karakter masyarakat dalam budaya hukum. Hal ini dapat terwujud apabila ada fungsi sosialisasi yang baik dan manajemen control pengawasan dan pendekatan yang humanis. Hal ini juga bisa dilihat sebagai tolak ukur bagaimana pandangan manusia terhadap pembangunan apakah sudah ekosentris atau masih antroposentris. Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku dengan berskala hukum primer yang menentukan tingkah laku masyarakat dan hukum sekunder yang menentukan pemberlakuan dan pelaksanaan tingkah
299 laku dalam hukum primer. Struktur hukum sebagai pondasi dasar sistem hukum merupakan kerangka elemen nyata dari sistem hukum. Sementara budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, Adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai pengikat sistem, serta menentukan tempat dari sistem hukum di tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.423 Menurut teori Lawrence M. Friedman sistem hukum mengemban beberapa fungsi yaitu hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (social control) yang mengatur perilaku. Hal ini senada dengan kontrol social yang disampaikan oleh Black yang dapat menjelaskan perilaku menyimpang individu, kelompok(organisasi)satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku. Black menjelaskan tentang kuantitas, arah dan gaya hukum yang dihubungkan dengan lima variabel kehidupan sosial yang dapat diukur, seperti; stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial. Hal ini akan menjadi manajemen control terhadap kekuasaan dan membuat kondisi partisipatif yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak baik langsung dan tidak langsung serta pemerhati lingkungan dalam memberikan kritik dan saran dalam pengambilan keputusan lingkungan. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (dispute settlement) sistem hukum memiliki fungsi sebagai social engineering function yang dapat memitigasi konflik yang terjadi dan mengarahkan kepada kondisi yang harmoni. Hukum juga sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemelihara lingkungan terhadap ancaman kerusakan. 423 Ibid,. hlm. 104.
BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan 1. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan Kondisi yang mempengaruhi tidak efektifnya penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan yang terjadi di Kecamatan Gunem Kabupaten rembang menurut hasil penelitian terjadi karena adanya kesenjangan hukum dan social serta tidak terakomodasinya aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan nilai tawar yang tidak berimbang (tidak setara) pada penyelesaian sengketa. Hal ini berdampak juga pada soasial-budaya masyarakat lokal dan lebih khusus masyarakat Adat samin berupa kesenjangan budaya (culture lag) dan guncangan budaya (culture shock) yang berimplikasi pada pengabaian atas prinsip-prinsip keadilan demokrasi, partisipasi publik, informed-consent dan pluralism hukum yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 2. Dampak hukum terhadap ketidakefektifan penerapan penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Indonesia Dampak Hukum terhadap ketidakefektifan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia mengakibatkan proses penyelesaian dilakukan secara litigasi di Peradilan Tata Usaha Negara dan masih belum juga menyelesaikan konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Hal ini karena dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 606.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan kepada PT.Semen Gresik (Persero), tbk di Kabupaten Rembang tidak dilaksanakan secara arif dan bijaksana oleh Gubernur Jawa Tengah. Malah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur baru No. 606.1/4 Tahun 2017 300
301 tersebut dapat disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan hukum (Obstruction of Justice) yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dampak lingkungan, Kerusakan ekosistem karst secara langsung berdampak pada keberlanjutan sumber air yang berasal dari mata air bawah tanah yang berada di gugusan pegunungan karst. Lebih lanjjut, kehilangan sumber air akan berakibat berkurangnya pasokan air masyarakat dan kebutuhan distribusi ke lahan pertanian dan peternakan. Hal ini akan meningkatkan aliran conduit saat hujan sehingga dapat mengakibatkan banjir dan berkurangnya persentase aliran diffuse saat musim kemarau sehingga mata air akan menjadi kering. Kemudian, kawasan CAT beserta goa bawah tanah Watuputih yang termasuk daerah lindung geologi akan terganggu ekosistem dan habitat flora-faunanya. Dampak sosial-budaya, resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan yang berujung pada demonstrasi, kriminalisasi bahkan terdapat korban jiwa. Hal tersebut mengakibatkan Konflik yang berkepanjangan antara PT.Semen Gresik dengan masyarakat lokal yang belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Kondisi semacam itu sangat meresahkan warga sekitar bahkan mengakibatkan terpecahnya masyarakat lokal antara pro pembangunan yang mengakibatkan interaksi social masyarakat sekitar pegunungan kendeng menjadi buruk. Selain itu terdapatnya guncangan budaya karena beralihnya masyarakat tradisional yang keseharian bertani disekitar proyek menjadi masyarakat industri dan membuat nilai-nilai masyarakat tradisional yang bergantung dengan alam menjadi berubah khususnya masyarakat samin yang memegang teguh nilai kearifan lokalnya. 3. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan Samin Untuk mengatasi ketidakefektifan implementasi APSL dibutuhkan Model Alternatis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Prismatik (APSLP) dengan pendekatan lintas disiplin ilmu dan penerapan campuran APS
302 (hybride system). Penerapan APSLP agar dapat terimplementasikan dengan baik harus dibangun dengan prinsip tanggungjawab pemerintah, yang menurut pandangan Samin wajib diemban karena Gusti Allah sing menehi kasugengan (yang akan memberi jaminan hidup) dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dikenal di pandangan samin adalah prinsip "angrengga jagad agung" (memperbagus keadaan alam raya) dan prinsip "diuri-uri"(harus dipelihara) serta prinsip kemanfaatan, yaitu tidak membuat hal yang "kapitunan" (merugikan atau tidak bermanfaat). Pendekatan mendalam harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas atau amanah, prinsip transparansi atau jujur, pendekatan kolektifitas atau partisipatif-inklusif, yaitu "bareng-bareng" (kolektifitas) dan saling tolong menolong baik antar manusia atau dengan lingkungan hidup, yang dikenal pada nilai-nilai pandangan masyarakat Samin yang juga tercermin dalam pancasila sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta pendekatan ecosentris yaitu dalam pandangan Samin yang mengatakan bahwa pembangunan itu harus digunakan untuk keindahan alam, "sageda amewahi asrining jagad" (diberdayakanlah untuk menambah keindahan dunia) agar manusia berupaya terus "angrengga jagad agung" (memperbagus keadaan alam raya). Selain itu agar APSL diluar pengadilan antara dapat berjalan efektif dan mewujudkan keadilan social. Pendekatan itu dapat terwujud apabila adanya keterlibatan secara holistiik yaitu Stakeholder harus mencakup aktor pemerintah, pemrakarsa, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan, ahli, dan masyarakat terkena dampak. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum maka APSLP harus dilegitimasi dalam pengaturan yang didalamnya terdapat hukum materiil dan hukum formil yang jelas. Selain itu sifat putusan juga harus mengikat dan memaksa sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial.
303 6.2 Saran 1. Pemerintah Presiden harus membuat Peraturan Pemerintah baru Tentang Pembuatan Jasa Penyelesaian Lingkungan di Luar Pengadilan untuk menggantikan PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Selain itu DPR seyogyanya juga mengesahkan RUU Masyarakat Adat agar perlindungan hak Adat, hutan Adat, hak ulayat memiliki legitimasi dalam pelibatan masyarakat Adat di setiap keputusan lingkungan khususnya dalam penerapan prinsip free and prior informed consent (FPIC) dalam penyelesaian sengketa lingkungan Adat. Apabila belum dibentuk PP, DPRD Provinsi harus membuat Perda tentang penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan sistem pengawasan terpadu tingkat Provinsi dalam memitigasi sengketa lingkungan dan Perda tentang Perlindungan Masyarakat Adat untuk melindungi kepentingan masyarakat Adat. Sedangkan dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Mengeluarkan surat edaran dalam memberikan layanan prima dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila terdapat sengketa lingkungan antara korporasi dengan masyarakat lokal dan juga memuat pengaturan integrasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan ke dalam system perijinan. Hal ini akan sangat efektif apabila difasilitasi waktu sidang komisi Amdal di Dinas Lingkungan Hidup KLHK juga seyogyanya membuat program pelatihan kepada masyarakat, pemrakarsa, korporasi, konsultan lingkungan, kementerian atau lembaga lain dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang efektif sesuai dengan model alternatif baru (APSLP) agar mengantisipasi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan (pemrakarsa). 2. Perusahaan Perusahaan seyogyanya menguatkan manajemen resiko internal dan eksternal dalam bidang Risiko Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (Environment, Social & Governance/ESG) untuk memitigasi kerusakan
304 lingkungan. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan menyusun dan menjalankan sustainability roadmap secara periodik dengan melakukan monitoring, review serta penyempurnaan atas hasil ESG rating. Kemudian perusahaan harus membuka diri dan memberikan ruang konsolidasi secara transparan kepada masyarakatv dan LSM baik sebelum konstruksi ataupun sesudah konstruksi untuk meminimalisir dampak social serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mitigasi lingkungan. 3. Masyarakat Apabila terdapat pilihan untuk menerima pembangunan karena aspek lingkungan dapat ditoleransi sebaiknya menggunakan system pengelolaan yang paling menguntungkan, misalnya memilih dengan hak pakai/sewa daripada harus menjualnya ke perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara pemilik tanah dan perusahaan, karena perusahaan meletakan pemilik tanah sebagai bagian dari perusahaan dalam pelaksanaan investasi. Hubungan tanah dan pemilik tidak berakhir sepanjang diatur dalam perjanjian. Penghargaan atas kepemilikan tanah masyarakat dalam suatu proses investasi akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Pihak perusahaan, secara moral akan lebih bertanggung jawab dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah tersebut serta masyarakat pemegang hak dapat kembali memperoleh penguasaan tanah apabila jangka waktu pemanfaatan berakhir. Hal ini tentunya dapat menjadi alternatif formulasi kembali pengaturan cara memperoleh tanah untuk kepentingan perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA A. Hasyim Ali, dkk, Kamus Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta,2002. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2012. Agung Wibowo, Strategi Masyarakat Samin dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekologis, Penelitian Hayati Edisi Khusus 4E, Surakarta, 2011. Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2000. Benda, H.J. & Castles L, The Samin Movement, KITLV Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies Crossref, Netherland, 1969. Berkes F. & C. Folke, Linking Social and Ecological System for Resilience and Sustainability, Cambridge Press, Cambridge, 1998. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Burns Peter J., The Leiden Legacy Concepts of Law in Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999. Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Deutsch Morton and Peter T. Coleman, The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice, Jossey-Bass Publisher, San Fransisco, 2006. Dianto Bachriadi, Dkk., Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa Dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1997. 305
306 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010. Donald Black, The Behavior of Law, Academic Press, New York, 1976. Dr. Fransz Magnis-Suseno SJ, Etika Jawa, Gramedia, Jakarta, 1996. Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004. E. Hatch, Culture and Morality: The Relativity of Values in Antropology, Colombia University Press, New York Quild Ford, 1983. Eckersley Robyn, The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty, The MIT Press, London, 2004. Emmy Yuhassarie, (ed.), Mediasi dan Court Annexed Mediation, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005. Faisal Badrun, dkk., Etika Bisnis Dalam Islam, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2005. Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. Garry Goodpaster, A Guide to Mediation and Negotiation, Transnasional Press Inc, 1977. Geertz Clifford, Politik Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta, 1981. George Ritzer, Sociological Theory, The McGraw-Hill Companies.Inc., New York, 1996. George Ritzer, Sociological Theory, The McGraw-Hill Companies.Inc., New York, 1996. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Salim H.S., dan Erlies Septiana N., Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. HA. Cubbon dan Talcott Parsons, dalam Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005. Harry C. Bredemeier, Law as an Integrative Machanism, (dalam Law and Society), Martin Robertson, Oxford, 1979. Lihat, Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung, 1979. HB. Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta, 2002. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003. Jaqualine M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, Minn.West Publishing, ST. Paul, 1992. John G. Merrills, International Dispute Settlement, Penyelesaian Sengketa Internasional, Terjemahan oleh Achmad Fausan, Tarsito, Bandung, 1991. Jürgen Habermas, Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society, diterjemahkan oleh Thomas A. McCarthy, Beacon Press, Massachusett, 1984. K. Bertens, Etika, Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya, Jakarta, 1987. Keebed Von Benda-Beckmann, The Broken Stairways to Consensus (Village Justice and State Courts in Minangkabau), Foris Publications, Holland, 1984. Laksanto Utomo, Kearifan Lokal Masyarakat Sikep yang Terusik, dalam Laksanto Utomo 2007, Budaya Hukum Masyarakat Samin, Alumni, Bandung, 2013. Lawrence M. Friedman, A Legal System a Social Science Perspective, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009. 307
Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. M. Mukhsin Jamil, dkk., Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik, WMC IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2007. Mathijs Van Leeuwen, To Conform of To Confront? Csos and Agrarian Conflic in Post-Conflic Guatemala, Cambrigde University Press, J. Lat. Amer. Stud, 2010. Mochamad Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat, Disertasi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997. Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, Hukum & Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang, 2016. Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Mukhtie Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitan Hukum Normatif & Empirirs, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Nader L dan Todd H.F, Disputing Process Law in Ten Societies, Columbia University Press, New York, 1978. Noor Ms Bakri, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta, 1987. Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002. Pruitt G, Dean dan Rubin Z Jeffrey, Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004. 308
Rachmad Safa"at, Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Surya Pena Gemilang, Malang, 2016. Rambo, T.A., Conceptual Approach to Human Ecology, Research Report No. 14, East West Environment and Institute, Honolulu, 1983. Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta, 2006. Roberto Mangabeira Unger, Law in a Modern Society, Toward Criticism of Social Theory, The Free Press, London, 1977. Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, Getting Yes: Teknik berunding Menuju Kesepakatan Tanpa Memaksakan Kehendak, Terjemahan oleh Daniel Haryono dan Gloria Situmorang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991. Ronald Muh Ferdaus, dkk, Rekonfigurasi Hutan Jawa Sebuah Peta Jalan Usulan CSO, Biro Penerbitan Arupa, Yogyakarta, 2014. Sahnan, Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010. Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2013. Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997. Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977. Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global Dalam Khudfaizah Dimyati, Problema Globalisasi 309
310 Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi Dan Agama, Muhammadiyah Press, Surakarta, 2000. Scale Up, Konflik Sumber Daya Alam, Ancaman Keberlanjutan, Jambi, Catatan Kritis Akhir Tahun, Scale Up, 2008. Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007. Soerjono Soekantor, Mengenal Antropologi Hukum, Alumni, Bandung, 1982. Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002. Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk., Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Airlangga University Press, Surabaya, 2017. Stewart Levine, Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration), Berrett Koehler Publishers Inc, San Fransisco, 1998. Sudargo Gautama, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement Environmental Disputes), Airlangga University Press, Surabaya, 1999. Suripan Sadi Hutomo, Samin Surontiko dan Ajaran-ajarannya, 1985. Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009. Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, Thafa Media, Bantul, 2013. Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang, 2009. Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Ingris-Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992. Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
Talcott Parsons dalam Ronny Ronny Hanitijo Soemitro, Perpektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV. Agung, Semarang, 1989. Taqwaddin, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh, Disertasi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010. Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum - Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013. Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005, Jakarta. Wiryawan, I Ketut, dan I Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Udayana University Press, Bali, 2010. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977. Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. JURNAL Absori, Advokasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jurnal Warta, Volume 10, Nomor 1, 2007. Dennis A. de Vera, Habermas, Discourse Ethics, and Normative Validity, Jurnal Kritike, Volume 8, Nomor 2, 2014. Eko Nurmardiansyah, Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco Democracy, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1, Nomor 1, 2015. Harry J Benda dan Lance Castles, The Samin Movement, Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, Volume 125, Nomor 2, 1969. 311
Husen Alting, Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat versus Penguasa dan Pengusaha, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 2, 2013. I Nyoman Nurjaya, Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultur: Perspektif Hukum Pogresif, Jurnal Hukum Progresif, Volume 3, Nomor 2, 2007. Ifdhal Kasim, Hak Atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional, Jurnal SUAR, Volume 5, Nomor 10 & 11, 2004. Helen Kopnina et al., Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem, Jurnal Agricultural and Environmental Ethics, Volume 31, Nomor 1, 2018. Jacek Tittenbrun, Talcott Parsons" Economic Sociology, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Volume 13, 2014. Johny Najwan, Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaian, Jurnal Hukum, Volume 16, 2009. Jumari, dkk., Pengetahuan Lokal Masyarakat Samin Tentang Keanekaragaman Tumbuhan dan Pengelolaannya, Media Konservasi, Volume 17, 2012. Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992. Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia melalui Revitasilasi Fungsi Badan Peadilan, Jurnal Hukum, Volume 4, 2007. Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan, Jurnal Al-Daulah: Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 5, Nomor 2, 2016. Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial, Volume 7, Nomor 3, 2014. Pospisil Leopold, Kapauku Papuans and Their Law in Retrospect, Newsletter (Association for Political and Legal Anthropology), Volume 5, Nomor 2, 1981. 312
Retno Saraswati, Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 2, 2013. Risda Afina dan Ririn Olivia, Be Proud of Indonesian Cultural Heritage Richness and be Alert of Its Preservation Efforts In The Global World, Jurnal Humanus: Ilmu-Ilmu Humaniora, Volume 15, Nomor 2, 2016. Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2005. Sulastriyono, Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 3, 2014. Tedi Sudrajat, Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, 2010. Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, Jurnal Paradigma, Volume 18, Nomor 1, 2014. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. 313
314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. INTERNET Amgasussari Anugrahni Sangalang, 2012, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum (online), kepastian-dalam-hukum/, (25 Maret 2021). Amgasussari Anugrahni Sangalang, 2013, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum (online), kepastian-dalam-hukum/, (25 Maret 2021). Anonim, Tanpa Tahun, Black's Law Dictionary (online), (5 April 2021). Anonim, Tanpa Tahun, Profil Perusahaan (online), perusahaan, (30 Maret 2021).
315 Arupa, 2010, Samin dan Kehutanan Jawa Abad XIX (online), (20 Maret 2020). Arupa, 2010, Samin dan Kehutanan Jawa Abad XIX (online), (5 Maret 2020). Bambang Supriyanto, 2017, Mediasi Dinilai Tepat Atasi Polemik Semen Rembang (online), (20 Agustus 2021). Besar, 2016, Utilitiarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia (online), hukum-multimedia-di-indonesia/, (29 Juli 2021). Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati, 2015, Angka BPS tahun 2014 (online), (21 Oktober 2019). Ging Ginanjar, 2017, Penyelundupan hukum' dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng? (online), (5 Februari 2021). James Bohman dan William Rehg, 2017, Jürgen Habermas (online), (9 Januari 2019). Jimly Asshiddiqie, 2009, Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi (online), (25 Juni 2022). Johnson Simanjuntak, 2016, Kaum Samin, Masyarakat Pegunungan Kendeng Penentang Pabrik Semen (online), (5 Mei 2021).
316 Komnas HAM, 2016, Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng (online), (17 Maret 2021) Pemerintah Kabupaten Blora, Tanpa Tahun, Kabupaten Blora (online), (21 Oktober 2019). Pemerintah Kabupaten Rembang, Tanpa Tahun, Geografis (online), (7 April 2021). Pusaka Jawatimuran, 2013, Persebaran Masyarakat Samin (online), masyarakat-samin/, (20 Maret 2020). Queen Mary University of London, 2018, International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration (online), Arbitration-(2).PDF, (2 November 2020). Wikipedia, Tanpa Tahun, Jawa Tengah (online), (20 Maret 2020). Wikipedia, Tanpa Tahun, Kabupaten Pati (online), (20 Maret 2020). Yance Arizona, 2008, Apa Itu Kepastian Hukum? (online), (25 Maret 2021). Yudi Setiadi, 2019, Asal-Usul Samin (online), (21 Agustus 2021). LAIN-LAIN Absori dan Fatkhul Muin, Penyusunan Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan terhadap Pembentukan Perda
317 yang Aspiratif, Makalah Prosiding disajikan dalam Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammdyah (APPPTM), 2016, ISSBN: 978-602-19568-1-6. AMW Pranarka, Ceramah Filsafat Epistemologi, 27 September 1987, Jakarta. Arif Rahman, Kajian Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012. Arif Rahman, Kajian Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012. Diakses di pada 5 Oktorber 2021 Convention C 169 Indigenous and Tribal Peoples Convention (1989) (No. 169). Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration, 1972), declaration, (21 Januari 2022). Deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York, 13 September 2007, (24 Maret 2021). Djoko Sarwoko, Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIII, 1997. Dokumen Gugatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, WALHI, 2015. Eddy Djunaedi, Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Terkait Dengan Pengadilan), Jakarta, Mahkamah Agung, 2000.
Hasil Penelitan Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah, Maret 1998. Dimasukkan sebagai lampiran bukti dalam Gugatan Izin Lingkungan (persero) Tbk, Agustus 2014, Vide P.1. I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Jakarta, 2007. Irfan Nur Rahman, et al, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Pusat Penelitian Pengkajian Kepaniteraan dan Seketariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011. Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, dkk., Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Jakarta, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dimasukkan sebagai lampiran BuktI Dalam Gugatan Izin Lingkungan (persero) Tbk, Agustus 2014, Vide P.3. Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985. Komang Tri Darmayanti, et al. Peranan dan Efektivitas Media Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkete Lingkungan Hidup di Bali, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korver dan A. Pieter E, The Samin Movement and Millenarism, In Bijdragen tot de Taal, Landen Volkenkunde, Leiden, 1976, journals.nl, (diakses 24 Oktober 2020). Owen Eriksson, A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory, dalam G. Goldkuhl, et. al., (ed), Proceedings of the fourth International Workshop on the 318
Language Action Perspective on Communication Modelling, Language Action Perspective, Copenhagen, 1999. Purwantari, 17 Febuari 2002, Tudingan Perusak Lingkungan, Kompas. Report Of The United Nations Conference On Environment And Development* (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992). Suryanto Sastroatmodjo, Masyarakat Samin (Blora). Central Java, Indonesia, The Indonesian Information Ministry"s Publication, 1952. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang, Laporan Penelitian, Jakarta, 2015. Yulia Mirwati, Konflik-Konflik Mengenai Tanah Ulayat Dalam Era Reformasi di Daerah Sumatra Barat, Disertasi tidak diterbitkan, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2002. Zen Zanibar, Masyarakat Hukum Adat dalam Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kaitannya dengan Pemekaran Wilayah, 2008. 319
LAMPIRAN-LAMPIRAN Gambar 1 Data Primer foto Wawancara dengan mbah lasio Tokoh/Tetua Samin Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 2019 Gambar 2 Data primer Foto Mbah Lasio dengan Istrinya di Pendopo Sedulur Sikep Samin Karangpace, 2018 320
Gambar 3 Data Primer foto dari Wawancara dengan Mbah Pramugi Tokoh/Sesepuh Samin dan Mbah Margol Desa Blimbing Kecamatan Sambong, 2021 Gambar 4 Data Primer foto Wawancara dengan Mbah Margol Desa Blimbing Kecamatan Sambong, 2021 321
Gambar 5 Data Primer foto Gapura jalan masuk ke Pendopo Sedulur Sikep Desa Blimbing, Kecamatan Sambong, 2021 " Gambar 6 Data Primer Foto Patung penunjuk gang masuk pendopo Samin, 2021 322
Gambar 7 Data Primer Foto Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Sedulur Sikep Samin Nunggal Roso, 2019 323
Gambar 8 Data Primer foto Jalan masuk ke PT.Semen Indonesia (PT.Semen Gresik) Pabrik Rembang,2021 Gambar 9 Data Primer foto Penunjuk arah jalan ke PT.Semen Indonesia Pabrik Rembang dan Kecamatan Gunem ,2021 324
Gambar 10 Data Primer Foto Plank Pos Jogo Tonggo dari Semen Gresik di Desa Pasucen dekat Pabrik PT.Semen Indonesia,2021 Gambar 11 Data Primer Foto Wawancara dengan petani dan warga gunem khususnya Desa Pasucen, 2021 325
Gambar 12 Data Primer Foto Gapura Desa Pasucen Pemberian PT.Semen Indonesia, 2021. Gambar 13 Data Primer foto Banner Info Grafis APBDES tahun 2021 disebelah Logo semen Indonesia pada Gapura selamat dating Desa Pasucen,2021 326
Gambar 14 Data Primer Foto Pabrik Rembang PT.Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, 2021 Gambar 31 Data Primer Foto Kondisi Lingkungan Kecamatan Gunem yang mempunyai tanaman terbatas dan tampak lebih Panas,2021 Gambar 15 Kondisi lingkungan Kecamatan Gunem 327
LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA Surat ijin Penelitian ke WALHI 328
329
330
331
332 DAFTAR PERTANYAAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT. Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) Pengantar: Dihadapan Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dalam rangka penelitian akademik disertasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menemukan model Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan Samin yang dijadikan alternatif penyelesaian yang efektif dalam sengketa lingkungan yang ada di masyarakat. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Identitas Informan/Narasumner/Responden : Nama Pangkat Jabatan
Masa Kerja Pendiikan Terakhir Tempat, Tanggal Lahir Alamat & No.Telp Melalui teknik wawancara mendalam kepada masyarakat Samin dan Tokoh Samin : 1. Bagaimanakah prinsip hidup/nilai moral masyarakat Samin ? 2. Bagaimana adat-istiadat masyarakat Samin dalam kehidupan bermasyarakat ? 3. Bagaimana hubungan masyarakat Samin dengan alam ? 4. Bagaimana keadilan menurut masyarakat Samin ? 5. Bagaimana masyarakat Samin menyelesaikan permasalahan sosial ? 6. Bagaimana sikap masyarakat samin dalam menjaga lingkungan ? 7. Bagaimana pandangan Samin dalam melihat ketidakadilan ? 8. Bagaimana hubungan masyarakat Samin dengan Pemerintah ? 9. Bagaimana pelibatan masyarakat Samin dalam turut serta dalam kebijakan Pemerintah ? Melalui teknik wawancara mendalam kepada masyarakat LSM dan LBH : 1. Apakah terdapat upaya penyelesaian di luar pengadilan pada kasus PT.Semen Gresik dengan masyarakat lokal di rembang ? 2. Bagaimana resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan pabrik PT.Semen Gresik ? 3. Bagaimanakah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang ? 4. Bagaimanakah kesalahan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah dalam mengambil kebijaksanaan terhadap kasus PT.Semen Gresik ? 5. Bagaimana mengadvokasi masyarakat untuk melawan ketidakadilan pada kasus PT.Semen Gresik ? 333
334 6. Apakah faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Gresik di kawasan hutan ? 7. Bagaimanakah dampak hukum terhadap tidak efektifnya penerapan penyelesaiann sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT.Semen Gresik ? 8. Bagaimanakah model Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan PT Semen Gresik di kawasan hutan dalam perspektif pergerakan Samin ? 9. Apakah saran dalam membuat resolusi konflik agar permasalahan ini dapat selesai ? 10. Bagaimanakah harapan saudara dalam alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh Pemerintah di UU 32 tahun 2009 ? 11. Bagaimana agar alternatif penyelesaian sengketa lingkungan bisa efektif ? Melalui teknik wawancara mendalam kepada masyarakat kecamatan gunem, kabupeten Rembang : 1. Bagaimana perbedaan kondisi alam sebelum dan sesudah PT.Semen Gresik ada ? 2. Apakah saudara setuju terhadap pembangunan PT.Semen Gresik ? 3. Kenapa terdapat keresahan masyarakat dalam pembangunan PT.Semen Gresik ? 4. Bagaimana upaya PT.Semen Gresik dalam mencegah adanya konflik yang terjadi di Kecamatan Gunem ? 5. Bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan oleh PT.Semen Gresik terhadap warga Gunem ? 6. Apakah yang diinginkan saudara dalam melihat fenomena pembangunan PT.Semen Gresik ini ? 7. Bagaimana anda melihat lingkungan ? 8. Sejauh apa alam itu penting buat anda ? 9. Bagaimana apabila lingkungan anda rusak akibat adanya pabrik semen ?