Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 25 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 BAB II KERANGKA TEORETIS Secara keseluruhan, proyek disertasi ini pertama-tama menyentuh persoalan perlawanan kelompok minoritas terhadap kebijakan yang diberlakukan negara atas mereka, khususnya perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen di dalam Gereja Kristus Tuhan terhadap kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru. Karena kebijakan asimilasi ini ditujukan kepada orang-orang dengan kebudayaan tertentu demi membawa mereka ke dalam "conformity with the customs, attitudes, etc., of a dominant cultural group of national culture"1 maka teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi perlawanan yang mereka lakukan terhadap pelaksanaan kebijakan itu. Asumsi-asumsi teoretis kunci yang melandasi studi ini adalah bahwa perlawanan merupakan suatu keniscayaan dalam relasi dengan kekuasaan dan bahwa perlawanan itu beraneka ragam rupanya.2 Berangkat dari asumsi-asumsi inilah maka studi ini akan fokus kepada cara-cara yang ditempuh dalam melakukan perlawanan, di mana itu dilakukan dan apa saja bentuk perlawanannya. Uraian kerangka teori ini akan dimulai dengan suatu uraian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu tentang orang Tionghoa di Indonesia. Dari situ kemudian diuraikan tiga konsep kunci yang dipakai di sini, yaitu kebijakan asimilasi, identitas nasional dan perlawanan. Bagian berikutnya akan mengeksplorasi sejumlah pikiran tentang asimilasi dan perlawanan yang ditujukan kepadanya. Teori-teori tentang asimilasi akan dikaji secara kritis 1 "Assimilation" dalam Alexander J. Motyl, ed., Encyclopedia of Nationalism: Leaders, Movements, and Concepts (San Diego, CA.: Academic Press, 2001), 29. 2 Michel Foucault, The History of Sexuality: An Introduction, Vol. I (New York: Vintage Books, 1990), 95-96; Stephen Gill, Power and Resistance in the New World Order (New York: Palgrave Macmillan, 2008), xiv.
26 | BAB II KERANGKA TEORETIS untuk menemukan kontribusinya kepada studi ini. Sejumlah teori tentang perlawanan juga akan turut dikaji dalam cara yang sama untuk menyiapkan teori yang akan jalan kepada bangun dipergunakan dalam penelitian ini.3 Uraian ini akan mencakup garis besar pemikiran teori-teori itu dan bagaimana keterbatasan teori-teori tersebut dalam menjelaskan fenomena sosial yang diteliti. Bagian berikutnya merupakan inti dari bab ini di mana teori perlawanan sehari-hari yang digagas James C. Scott akan diuraikan dan disusun untuk dipergunakan memahami fenomena sosial yang diteliti di sini. A. Tinjauan atas Hasil-hasil Studi Tentang Asimilasi Orang Tionghoa di Indonesia Studi-studi awal tentang asimilasi orang-orang Tionghoa di Indonesia memperlihatkan bahwa kegagalan asimilasi itu disebabkan oleh situasi sosial-politik yang mengitari kehidupan orang-orang Tionghoa. Unger mencatat bahwa kegagalan itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama adalah pembatasan- pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang memisahkan orang-orang Tionghoa dari non-Tionghoa; dan yang kedua adalah karena kebangkitan nasionalisme Tiongkok yang melanda orang-orang Tionghoa sejak mulai awal abad ke-20. Keduanya membuat orang-orang Tionghoa lebih mengorientasi- kan hidupnya kepada Tiongkok, negara asalnya, dari pada kepada negara di mana para perantau ini berdiam.4 3 The Editors of Salem Press, Theories of Social Movement dalam seri Sociology Reference Guide (Pasadena, CA.: Salem Press, 2011); Per Herngren, Path of Resistance: The Practice of Civil Disobedience, e-book, (Gabriola Island, B.C.: New Society Publishers, 2004); Henry David Thoreau, On the Duty of Civil Disobedience, e-book; Stuart Hall & Tony Jefferson, Resistance through Rituals: Youth subcultures in post-war Britain (London: Routledge, 2006); Kevin O'Brien & Lianjiang Li, Rightful Resistance in Rural China (Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 2006); Stephen Gill, Power and Resistance in the New World Order (New York: Palgrave Macmillan, 2008). 4 Leonard Unger, "The Chinese in Southeast Asia," Geographical Review Vol. 34, No. 2 (Apr., 1944): 196-217.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 27 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 Skinner menambahkan kesimpulan lain kepada studi level asimilasi pada dua Unger dengan mendiferensiasikan kategori. Pada ketegori pertama yang bersifat spasial, level asimilasi akan berbeda untuk wilayah yang berbeda. Di sejumlah tempat seperti di Sumatera dan Kalimantan, kebudayaan asli Tionghoa masih kuat dipertahankan; sementara di daerah-daerah lain seperti di Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Bali, pengaruh budaya setempat lebih kuat mempengaruhi mereka.5 Pada kategori kedua yang bersifat sosial-kultural, dan secara khusus di Jawa, ada dua macam orang Tionghoa dengan dua macam derajat asimilasi.6 Orang Tionghoa peranakan, oleh karena sudah lama tinggal di Jawa, telah menyerap kebudayaan setempat sebagai bagian dari identitas sosialnya sementara orang Tionghoa totok, yang belum begitu lama menetap, memperlihatkan karakteristik budaya asli yang lebih kuat. Secara sosial, budaya, ekonomi dan politik mereka masih berorientasi ke Tiongkok, ke negeri asalnya. Setelah Indonesia merdeka, timbul dua kategori lain tentang orang Tionghoa di Indonesia. Keduanya adalah orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia (Tionghoa WNI) dan orang Tionghoa yang berkewarganegaraan asing (Tionghoa WNA). Terhadap asimilasi, Skinner tidak menjelaskan sikap apa saja yang muncul di kalangan orang Tionghoa WNA. Namun pada kelompok orang Tionghoa WNI Skinner mendapati dua sikap berbeda. Kelompok pertama, yang umum disebut kelompok integrasionis, menentang asimilasi yang dipaksakan meski tetap ingin menjadi bagian integral dari negara Indonesia sebagai kelompok etnis yang terpisah. Kelompok kedua, yang sering disebut kelompok asimilasionis, menerima dan mendukung asimilasi, bahkan menginginkan supaya hal itu dapat diwujudkan secepat mungkin. 5 Skinner dalam Mely G. Tan, ed., Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa (Jakarta: PT Gramedia, 1979), 9. 6 Ibid., 10-12.
28 | BAB II KERANGKA TEORETIS Studi Tan Giok Lan pada pertengahan tahun 50-an,7 menemukan bahwa orang Tionghoa WNI dapat dikatakan ekuivalen dengan orang Tionghoa peranakan sementara orang Tionghoa WNA dengan orang Tionghoa totok. Namun demikian apa yang dikatakan tentang orang Tionghoa peranakan sebagai yang sudah berasimilasi oleh Giok Lan ditemukan baru sampai pada tahap akulturasi budaya saja. Elemen-elemen tertentu dari kebudayaan masyarakat setempat diadopsi serta diintegrasikan ke dalam kebudayaan Tionghoa sehingga melahirkan suatu budaya jenis baru yang Giok Lan sebut sebagai budaya peranakan.8 Pada orang-orang Tionghoa totok, ia menemukan hampir tidak ada keinginan untuk berasimilasi ke dalam masyarakat di mana mereka berada. Orientasi sosial, budaya dan politiknya adalah kepada Tiongkok (Tiongkok komunis) atau Taiwan (Tiongkok nasionalis). Baik Lea F. Williams maupun Leo Suryadinata sama- sama sepakat bahwa keengganan itu disebabkan oleh faktor pendidikan yang diterima di sekolah-sekolah asing Tionghoa. Dengan guru-guru yang berorientasi kuat kepada Tiongkok atau Taiwan dan dengan kurikulum pendidikan yang berisi indoktrinasi nasionalisme Tiongkok maka siswa-siswi tersebut sulit untuk dibawa ke arah asimilasi.9 Meski demikian, Williams sepakat dengan Unger bahwa ada faktor-faktor eksternal yang turut mendesak mereka ke pilihan tersebut. Kondisi sosial dan politik Indonesia yang kurang bersahabat pada zaman telah menimbulkan perasaan tidak aman pada orang-orang Tionghoa itu 7 Tan Giok Lan, The Chinese of Sukabumi: A Study in Social and Cultural Accomodation (Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1963). 8 Ibid., 277. 9 Lea F. Williams, "Nationalistic Indoctrination in the Chinese Minority Schools in Indonesia," Comparative Education Review, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958): 12-17; Leo Suryadinata, "Indonesian Chinese Education: Past and Present," Indonesia, Vol. 14 (Oct., 1972): 49-71.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 29 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 WNA. Hal itu mendorong mereka mencari perlindungan kepada Tiongkok dan mengidentikkan diri dengannya.10 Dalam studinya atas kehidupan orang Tionghoa pada dekade 60-an, Charles A. Coppel meneguhkan salah satu kesimpulan Giok Lan yang mengatakan bahwa jalan yang sedang ditempuh oleh orang-orang Tionghoa belum bisa dikatakan sebagai berasimilasi. Namun berbeda dari Giok Lan, dari perspektif politik Coppel menyimpulkan bahwa yang dilakukan baru akomodasi. Mereka sekedar mengadaptasikan diri dengan situasi dan keadaan sosial-politik di Indonesia yang menuntut loyalitasnya.11 Karenanya, dalam kejelasan pandangannya kategori peranakan dan totok, yang dibangun di atas pemakaian bahasa Tionghoa, jadi tidak relevan untuk mendefinisikan orang Tionghoa. Pun nama Tionghoa tidak.12 Sebagai gantinya, ia menawarkan definisi yang bersifat fungsional di mana seorang adalah orang Tionghoa karena memerankan diri sebagai bagian dari kelompok orang-orang Tionghoa.13 identitas dan Bagi Suryadinata kategori totok dan peranakan masih tetap relevan. Begitu pula dengan gagasan asimilasi. Bahkan, dalam soal berasimilasi keduanya menampilkan pola perilaku yang sama.14 Pada generasi tua asimilasi terpaksa dilakukan demi menyesuaikan diri dan dengan kecepatan yang lambat sekali. Pada generasi yang lebih muda dengan sikapnya yang lebih responsif, hasil yang dicapai oleh generasi muda Tionghoa peranakan adalah makin menyerupai masyarakat pribumi, sementara pada generasi muda Tionghoa totok hasilnya adalah makin serupa dengan Tionghoa peranakan, sebelum akhirnya akan menjadi indonesia sepenuhnya. 10 Williams, Comparative Education Review, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958): 16-17. 11 Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). 12 Ibid., 33. 13 Ibid., 26. 14 Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa (Jakarta: Grafiti Pers,1984), 205-206.
30 | BAB II KERANGKA TEORETIS Mely G. Tan dan Thung Ju Lan serta peneliti-peneliti lain di kemudian hari menindaklanjuti gagasan asimilasi di level generasi yang berbeda. Seperti Suryadinata didapati bahwa derajat asimilasi akan berbeda untuk tiap generasi yang berbeda.15 Ju Lan menerobos jauh lebih ke dalam dengan menganalisis derajat asimilasi pada generasi yang lahir pada tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an dan 70-an. Dua generasi pertama cenderung masih tebal dan kuat identitas Tionghoanya.16 Pada generasi yang ketiga, ketionghoaannya lebih ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Jika ia lebih banyak bergaul dengan orang Tionghoa totok maka identitas Tionghoanya akan lebih kuat; sementara bila lebih banyak bergaul dengan orang Tionghoa peranakan dan pribumi maka akan lebih dekat ke situ. Untuk dua generasi terakhir, situasinya benar-benar berbeda. Mereka benar-benar sudah "lepas dari ikatan tradisi dan adat-istiadat leluhur."17 Meski demikian Tan memberi catatan bahwa pada generasi yang terakhir ini tetap juga ada pengecualian, khususnya pada level relasi antar kelompok. Ada kecenderungan bahwa anak-anak muda Tionghoa ini tetap merasa lebih nyaman dan leluasa berhubungan dengan sesama Tionghoa dari pada dengan orang non-Tionghoa.18 Kesimpulan ini diteguhkan oleh riset Juliette Koning pada sejumlah pengusaha Tionghoa di kota Yogyakarta.19 Meski merasa 15 Mely G. Tan, "The Ethnic Chinese in Indonesia: Issues of Identity" dalam Mely G. Tan, ed., Etnis Tionghoa di Indonesia, 177-178; Thung Ju Lan "Susahnya Jadi Orang Cina: Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial" dalam I. Wibowo, ed., Harga Yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 184-187. 16 Observasi yang dilakukan Abdul Wahid pada sejumlah responden di Yogyakarta, yang dipublikasikan pada tahun 2003 juga menemukan kesimpulan yang sama. Generasi tua, yang berumur 60-70 tahun, memiliki "orientasi ke-Tionghoa-an yang kental" sementara pada generasi muda umumnya "tidak lagi memiliki orientasi ke-Tionghoa-an yang kuat." Lihat Abdul Wahid, "Proses Menjadi (Tidak) Indonesia? Persepsi dan Memori Massa-Rakyat Tionghoa di Yogyakarta" dalam Budi Susanto, SJ., ed. Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 65-102. 17 Ju Lan, dalam I. Wibowo, ed., Harga Yang Harus Dibayar, 184-187. 18 Tan dalam Mely G. Tan, ed., Etnis Tionghoa di Indonesia, 177-178. 19 Juliette Koning, "Chineseness and Chinese Indonesian Business Practices: A Generational and Discursive Enquiry," East Asia (2007) 24: 129- 152.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 31 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 sudah menjadi orang Indonesia dan tidak lagi berminat kepada tradisi-tradisi Tionghoa pada umumnya namun dalam soal berbisnis atau menikah mereka masih merasa ketionghoaan sebagai unsur yang tetap penting. Mereka lebih suka berbisnis dengan sesama orang Tionghoa karena dianggap lebih baik, "more business oriented, more focused on working hard and always have the success of the business in the forefront."20 Sementara untuk menikah mereka merasa bahwa menikah dengan sesama orang Tionghoa masih jauh lebih baik karena celah perbedaan yang harus diseberangi sempit saja. Lain halnya bila dengan orang non- Tionghoa. Celah perbedaannya sangat lebar. Baik Suryadinata, Greif, Tan, Ju Lan maupun yang lain sepakat bahwa agama yang dianut, dalam hal ini agama Kristen dan Hindu Bali, turut berperan besar dalam mengasimilasikan orang Tionghoa. Kalau Suryadinata menolak peran positif Islam, Ju Lan malah mengafirmasi bahwa Islam justru mendorong pengaburan ketionghoaan orang Tionghoa, khususnya pada mereka yang lahir dari tahun 1960-an sampai 1970-an.21 Coppel juga menolak tesis Suryadinata tentang Islam. Bagi Coppel akar masalahnya tampaknya bukan di agama tetapi pada sikap politik akomodasinya, yang cenderung membangun kesepakatan dengan penguasa daripada dengan masyarakat di mana ia berada.22 Berangkat dari asumsi bahwa "puncak dari bentuk asimilasi adalah asimilasi perkawinan"23 penelitian Hariyono faktor-faktor yang mendorong asimilasi menemukan bahwa tersebut ialah sistem familiisme, ethnosentrisme, interaksi sosial seseorang dan kedalaman penghayatan agama.24 Semakin kuat 20 Koning dalam East Asia (2007) 24: 150. 21 Ju Lan dalam I. Wibowo, ed., Harga Yang Harus Dibayar, 187. 22 Lihat Coppel, Tionghoa Indonesia dalam Krisis, 34-36, 323. 23 P. Hariyono, Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 17. 24 Hariyono, Kultur Cina dan Jawa, 105. Sistem familiisme didefinisikan Hariyono sebagai jaringan nilai-nilai yang mengatur tata hubungan dalam suatu keluarga. Nilai-nilai ini menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan-kepentingan individu, bangsa dan bahkan
32 | BAB II KERANGKA TEORETIS sistem familiisme mempengaruhi seorang Tionghoa maka ethnosentrismenya cenderung akan menguat. Akibatnya, interaksi sosialnya dengan orang dari kelompok lain akan makin berkurang dan akhirnya membatasi jumlah perkawinan campur yang dapat terjadi dengan orang non-Tionghoa.25 Namun ketaatan dalam menjalankan agama dapat mendorong asimilasi karena rumah ibadah dan aktivitas ibadah bersama merupakan "agen sosialisasi" orang Tionghoa dengan orang dari etnis lain. Selain itu, ajaran agama yang menekankan semangat tanpa diskriminasi turut pula "memperlancar proses asimilasi"26 yang dapat berujung kepada perkawinan campur. Setelah pertama kali diungkap Unger, penelitian belakangan mulai fokus pada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan itu. Sejumlah peneliti mulai melihat bahwa kegagalan asimilasi disebabkan oleh kontradiksi yang melekat di dalam kebijakan itu sendiri. Ariel Heryanto melihat kontradiksi itu terletak pada cara pemerintah Orde Baru mendefinisikan orang Indonesia.27 Jika identitas adalah produk relasi resiprokal antara diri (self) dengan masyarakat (society)28 maka untuk mengkonstruksi suatu gagasan tentang orang Indonesia diperlukan yang namanya 'orang lain' (the other), baik yang itu nyata maupun sekedar negara. Ethnosentrisme ia definisikan sebagai sikap kelompok yang dibangun di atas landasan etnis tertentu dan memandang kelompok etnis sendiri sebagai lebih baik daripada kelompok etnis lain. Smentara interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi di level antar pribadi atau antar kelompok dari dua atau lebih kelompok yang berbeda. 25 Hariyono, Kultur Cina dan Jawa, 104. 26 Ibid., 195. 27 Ariel Heryanto, "Ethnic Identities and Erasure: Chinese Indonesians in Public Culture" dalam Southeast Asian Identities: Culture and Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. Joel S. Kahn, ed. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1998), 103. 28 Jan E. Stets & Peter J. Burke, "A Sosiological Approach to Self and Identity," Handbook of Self and Identity, eds. Mark Leary & June Tangney (Ney York, NY.: Guilford Press, 2003), 128. Lihat pula Peter J. Burke & Jan E. Stets, Identity Theory (New York: Oxford University Press, 2009), 3-4.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 33 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 (mitra percakapan).29 imajinasi belaka, sebagai Bersama-sama dengan yang namanya Barat, Komunisme dan Islam Fundamentalis, orang Tionghoa ditaruh di dalam kategori 'orang lain' tersebut.30 Mereka adalah 'orang lain' karena berasal dari luar batas geografis nasional Indonesia, berbeda budayanya, kuat secara ekonomi dan dicurigai terkait erat dengan komunisme. interlokutor jadinya berkontradiksi di dalam sendiri karena membentuk garis pemisah yang dirinya membedakan orang Tionghoa, yang dianggap bukan pribumi, dari orang-orang non-Tionghoa, yang dianggap pribumi. Perbedaan itu lantas dimuat ke dalam kesadaran nasional, dibakukan dan diwujudkan dalam rupa perlakuan yang diskriminatif. Hal itu membuat identitas ketionghoaan yang coba dihapus justru makin kentara dan jadi semakin tidak terhapus serta terus-menerus direproduksi. Di pihak lain, sistem ekonomi yang dibangun Orde Baru di atas pembagian kerja menurut ras turut pula mengeraskan perbedaan dan mengkontradiksikan kebijakan itu. Pelaksanaan jadinya tidak bisa terjadi sebab justru akan asimilasi total telah menghapus memberikan keuntungan besar kepada penguasa.31 Kebijakan asimilasi sistem sosial-ekonomi yang selama ini juga ber- pendapat bahwa kebijakan asimilasi gagal karena kontradiksi yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri.32 Chang Yau Hoon Senada dengan Heryanto, Christian Chua 29 Pikiran Charles Horton Cooley seperti diterangkan oleh James A. Holstein & Jaber Gubrium dalam The Self We Live B: Narrative Identity in A Postmodern World (New York: Oxford University Press, 2000), 27. 30 Heryanto dalam Joel S. Kahn, ed., Southeast Asian Identities, 97. 31 Ibid., 104. Sarah Turner menjelaskan bahwa orang-orang Tionghoa, khususnya sejumlah konglomerat Tionghoa, dalam sistem ekonomi Orde Baru memang sengaja ditempatkan sebagai pengelola ekonomi negara. Lihat Sarah Turner, "Speaking Out: Chinese Indonesians After Suharto," Asian Ethnicity, Volume 4, Number 3, October 2003: 342-343. 32 Christian Chua, "Defining Indonesian Chineseness Under the New Order," Journal of Contemporary Asia, Vol. 34 No. 4 (2004): 465-479. Sebelum Christian Chua, sejumlah artikel yang dimuat dalam jurnal Asian Ethnicity Volume 4, Number 3, October 2003, juga mempergunakan baik
34 | BAB II KERANGKA TEORETIS melokalisasi problemnya pada konsep identitas nasional Indonesia yang coba dipertahankan oleh pemerintah Orde Baru. Dalam konsep itu ada dua problem yang melekat. Yang pertama warga negara dibagi ke dalam dua kategori: pribumi dan non-pribumi. Warga negara pribumi adalah penduduk asli yang mendiami suatu wilayah atau tanah. Karena itu, sekalipun sudah berstatus WNI, orang Tionghoa tetap saja asing sebab bukan penghuni asli suatu daerah. Masalah yang kedua adalah sifat singularitas dan statis dari konsep identitas nasional Indonesia. Konsep identitas yang dianut oleh pemerintah Orde Baru bersifat tunggal dan tetap sementara Indonesia tersusun atas beraneka etnis, budaya, bahasa dan agama. Orang Tionghoa sendiripun jauh dari sebuah komunitas yang homogen. Ketidakpekaan pemerintah kepada keanekaraga- man ini menyebabkan pilihan yang tersedia bagi orang Tionghoa adalah "to give up all their 'Chineseness'."33 Melepaskan secara menyeluruh ketionghoaan jelas sebuah ketidakmungkinan karena baik keindonesiaan maupun ketionghoaan itu sendiri adalah konsep hibrida, yang tidak pernah merupakan sebuah konsep yang stabil. Kebijakan asimilasi, dengan demikian, menjadi sebuah usaha politis yang sia-sia. Keruntuhan Orde Baru mendorong timbulnya suatu genre baru dalam studi atas orang-orang Tionghoa. Diilhami oleh teori Albert Hirschman tentang perilaku konsumen, Ignatius Wibowo mulai mengarahkan perhatian penelitian bukan lagi kepada situasi internal atau eksternal orang Tionghoa yang mengitari orang- orang Tionghoa namun langsung kepada respons-respons mereka sendiri kepada situasi yang mengelilinginya. Tiga konsep Hirschman yang ia pakai untuk membaca respons mereka adalah seluruhnya maupun sebagian argumentasi Heryanto tentang kontradiksi kebijakan asimilasi. 33 Chang Yau Hoon, "Assimilation, Multiculturalism, Hybridity: The Dilemmas of the Ethnic Chinese in Post-Suharto Indonesia," Asian Ethnicity, Vol. 7 No. 2, June 2005: 152.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 35 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 exit, voice dan loyalty.34 Pada exit, bentuk responsnya ada tiga. Yang pertama adalah meninggalkan Indonesia dan pindah ke negara lain. Yang kedua adalah pindah ke daerah lain, dan yang ketiga adalah tetap tinggal di tempat semula namun membangun pagar- pagar pelindung yang tinggi. Untuk voice, Wibowo menemukan respons ini diperagakan dengan mendirikan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap orang Tionghoa. Sementara untuk loyalty, Wibowo melihat hal itu ditampilkan dalam pilihan melibatkan diri di dalam dunia politik Indonesia, baik dengan menjadi anggota partai politik yang sudah ada maupun dengan mendirikan partai yang berjuang menghapus diskriminasi terhadap orang Tionghoa. Bentuk ini adalah mengambil sikap "suffer in silence, confident that things will soon get better."35 Wibowo percaya bahwa respons ini merupakan respons dari mayoritas orang Tionghoa. lain yang diperagakan dalam kategori ini dapat menggambarkan respons orang Tionghoa semasa Orde Baru? Tulisan Wibowo tidak memberi gambaran sampai sejauh itu karena ia menulis tentang orang Tionghoa pasca jatuhnya Soeharto. Namun tulisan Van Der Kroef yang terbit pada tahun 1968 memberikan gambaran yang sedikit mirip dengan apa yang dilukiskan Wibowo.36 Menyikapi situasi yang mengancam sejumlah besar orang Tionghoa di berbagai kota berupaya mencari jalan untuk keluar dari Indonesia.37 Yang lain menyuarakan protesnya kepada perlakuan buruk yang diterima.38 Namun respons-respons ini tidak berlangsung lama karena mendapat perlawanan keras dari aparat Apakah respons-respons 34 Ignatius Wibowo, "Exit, Voice and Loyalty: Indonesian Chinese after the Fall of Suharto," Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 16, No. 1 (April 2001): 125-146. 35 Ibid., 142. 36 Justus M. Van Der Kroef, "The Sino-Indonesian Rupture," The China Quaterly, No. 33 (Jan. - Mar., 1968): 17-46. 37 Ibid., 30. 38 Ibid., 32.
36 | BAB II KERANGKA TEORETIS dan masyarakat. Setelah kekacauan awal peralihan rezim berlalu, orang-orang Tionghoa, mengikuti analisis Wibowo, tampaknya lebih memilih diam menanggung derita dalam kesunyian. Meski diam dalam kesunyian tidak berarti bahwa orang- orang Tionghoa lantas tidak berbuat apa-apa melawan arus kuat asimilasi yang dipaksakan kepadanya. Studi Aimee Dawis coba memasuki ruang-ruang hidup di belakang pengawasan pemerintah Orde Baru untuk mencari tahu apa yang dilakukan dengan identitasnya. Ia menemukan bahwa tekanan untuk menjadi sama dengan orang Indonesia lainnya ternyata tidak diterima begitu saja oleh orang-orang Tionghoa. Sejumlah orang Tionghoa malah berusaha mengkonstruksi identitas sosial tersendiri, yang tetap diwarnai oleh budaya Tionghoanya. Merujuk kepada konsep Stuart Hall tentang pengalaman diaspora dan hibriditas, Dawis mendapati bahwa film-film silat Mandarin telah dipergunakan sebagai medium untuk mengenali dan memahami kebudayaan Tionghoa serta kehidupan di negeri asal yang tidak bisa ditemukan lagi di ruang-ruang publik.39 Nilai-nilai budaya Tionghoa yang dilihat dari film-film itu bersama dengan nilai-nilai budaya setempat, oleh suatu proses yang dinamis dikonstruksi sedemikian rupa menjadi suatu identitas pribadi yang bersifat hibrida. Kebijakan asimilasi adalah kebijakan yang lahir dari keinginan kelompok dominan untuk menegakkan hegemoninya atas mereka yang dipersepsi sebagai para pendatang.40 Ia merupakan bagian dari operasi kekuasaan penguasa Orde Baru atas orang-orang Tionghoa yang dipersepsi sebagai pendatang, bukan asli Indonesia, asing dan sebuah masalah yang harus dicari jalan keluarnya. Studi-studi yang ada sudah lama tiba pada kesimpulan itu. Meski demikian, respons terhadap kebijakan itu masih belum banyak digali. Orang-orang Tionghoa masih 39 Aimee Dawis, Orang Tionghoa Indonesia Mencari Identitas (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). 40 James Forrest & Kevin Dunn, "Core' culture hegemony and multiculturalism: Perceptions of the privileged position of Australians with British backgrounds," Ethnicities Vol 6 (2), 2003: 203-204.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 37 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 tergambarkan secara monokrom sebagai kelompok orang yang tunduk dan patuh mengikutinya. Kalau pun akhirnya mereka tidak berasimilasi maka hal itu terjadi karena ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankannya serta kontradiksi yang melekat di dalamnya.41 Yang lain memahami kegagalan asimilasi terjadi karena dibangun di atas pandangan yang keliru tentang identitas, yakni memahami identitas secara esensialis atau primordialis.42 Pandangan ini mereduksi orang ke dalam sebuah 'esensi' yang homogen dan tidak berubah, yang menandainya dalam interaksi sosial dengan orang lain. Esensi itu dapat berupa rasnya, fisiknya, budayanya, bahasanya dan lain sebagainya. Sementara dalam praktiknya identitas seseorang adalah bersifat majemuk dan terus- menerus mengalami proses rekonstruksi. Di dalam proses ini selalu terbuka kemungkinan bagi terbentuknya identitas yang tidak sama persis dengan yang diinginkan penguasa. Telah ada upaya untuk menunjukkan bahwa respons orang Tionghoa tidak melulu patuh dan setia tetapi juga melawan. Hanya saja fokus analisis Wibowo masih sebatas pada masa sesudah runtuhnya Orde Baru. Studi Aimee Dawis membuka cakrawala baru karena mengangkat strategi-strategi yang ditempuh oleh orang Tionghoa di masa Orde Baru untuk dapat terus berhubungan dengan akar-akar budaya Tionghoa. Studi ini lantas menjadi penting artinya karena fokusnya kini beralih kepada aktivitas hidup sehari-hari orang-orang Tionghoa. Berbeda dari sebagian besar studi sebelumnya yang fokus kepada interaksi secara umum dengan penguasa, Dawis memperlihatkan bahwa dalam aktivitas hidup sehari-hari itu ada modus-modus interaksi 41 Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 218. 42 Untuk uraian lebih lanjut tentang identitas primordial atau esensialis lihat Harold R. Issacs, Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993). Ia memakai identitas istilah "Rumah Muumbi" sebagai metafora untuk primordial itu. Yang lain lihat Stephen Cornell & Douglas Hartman, Ethnicity and Race: Making Identities in A Changing World (Thousand Oaks, CA.: Pine Forge Press, 1998). Ia memberikan uraian panjang lebar tentang pendekatan primordial, sirkumstansional atau situasional dan konstruksional.
38 | BAB II KERANGKA TEORETIS yang berbeda dari yang selama ini tersingkap. Kalau yang umum tampak adalah orang Tionghoa tunduk dan kalah kepada kemauan penguasa; dalam lokasi hidup sehari-hari, di arena yang tidak terus teramati oleh penguasa, orang-orang Tionghoa menjalin hubungan dengan kebudayaannya yang terlarang serta terus diberi makan secara kultural olehnya. Kalau demikian mungkinkah hal seperti itu juga terjadi, meski dengan cara yang berbeda, dalam ruang-ruang lain yang jauh dari pengamatan penguasa? Di sinilah aktivitas orang Tionghoa di dalam lembaga- lembaga keagamaannya menjadi menarik untuk dicermati. Selanjutnya, kalau peran agama selama ini digambarkan secara positif sebagai yang memfasilitasi asimilasi, studi-studi sosiologi agama sebenarnya memperlihatkan bahwa fungsi agama tidak melulu begitu. Agama memang dapat berfungsi sebagai alat apologi dan legitimasi status quo dengan budaya ketidakadilannya namun di pihak lain agama juga bisa berfungsi sebagai alat protes, perubahan dan pembebasan.43 Penelitian tentang fungsi agama, khususnya agama Kristen, pada orang Tionghoa dalam kaitannya dengan kebijakan asimilasi selama ini terlalu menitikberatkan fungsi pertama agama. Namun kalau agama punya fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk melawan hegemoni maka tentu saja mungkin untuk mengharapkan respons lain dari orang-orang Tionghoa terhadap kebijakan asimilasi. Namun untuk sampai ke sana dibutuhkan terlebih dulu sebuah kerangka teori yang dapat memfasilitasi penemuan tersebut. Di bawah ini adalah suatu upaya untuk mengkonstruksi kerangka teori semacam itu. 43 Dorothee Solle, dikutip oleh Dwight B. Billings, "Religion as Opposition: A Gramscian Analysis," The American Journal of Sociology, Vol. 96, No. 1 (Jul., 1990): 2. Kutipannya adalah "religion must be understood in its 'double function' that is, 'as apology and legitimation of the status quo and its culture of injustice on the one hand, and as a means of protest, change and liberation on the other hand.'"
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 39 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 B. Definisi-definisi Konseptual Setidaknya ada tiga konsep penting yang menyusun kerangka teori yang akan dipergunakan di sini. Ketiganya adalah kebijakan asimilasi, identitas nasional Indonesia dan perlawanan. Agar tidak timbul kekaburan maka suatu definisi operasional akan diberikan kepada komponen-komponen konseptual tersebut. 1. Kebijakan Asimilasi Secara etimologis, asimilasi berasal dari kata Latin adsimilare yang berarti membuat serupa atau sama.44 Dalam pengertian umum, asimilasi menunjuk kepada proses yang dijalani oleh untuk mengadopsi bahasa, norma-norma kultural dan nilai-nilai dari kelompok lain.45 Individu-individu atau kelompok-kelompok itu umumnya dianggap sebagai orang luar (outsider) atau orang asing (foreigners) oleh masyarakat yang menerima mereka (host society). Di antara mereka adalah kaum migran, yakni para pendatang dan perantau dari berbagai negara dan budaya yang menetap di suatu negara.46 individu-individu atau kelompok-kelompok Meski di kemudian hari ditemukan bahwa asimilasi merupakan sebuah proses dua arah47 namun gagasan yang selama bertahun-tahun melekat dalam konsep ini adalah sebuah proses satu arah saja. Dalam proses satu arah itu, para pendatang atau kelompok minoritas secara perlahan-lahan menyesuaikan dirinya 44 Laura Zanfrini, "Assimilation" Dictionary of Race, Ethnicity & Culture, eds. Guido Bolaffi, et all (London: SAGE Publications, 2003), 19. 45 David G. Embrick, "Assimilation" International Encyclopedia of the Social Sciences 2nd Edition, ed. William A. Darity, Jr. (Farminton Hills, MI.: Macmillan Reference USA, 2008), 188. 46 Larry Ray, "Assimilation," The Cambridge Dictionary of Sociology, ed. Bryan S. Turner (Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 2006 ), 24; Zanfrini dalam Dictionary of Race, Ethnicity & Culture, 19; Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 42. 47 Lihat Ray dalam The Cambridge Dictionary of Sociology, 24;
40 | BAB II KERANGKA TEORETIS dengan suasana hidup di lingkungan yang baru dengan menyerap nilai-nilai dari budaya dominan.48 Sasaran akhir yang hendak dicapai dari proses ini adalah hilangnya batas-batas yang membedakan suatu etnis atau ras berikut perbedaan-perbedaan sosial dan kultural serta identitas- identitas yang diasosiasikan dengan etnis atau ras tersebut.49 Ciri- ciri kultural yang membedakan lenyap bersamaan dengan terserapnya ke dalam budaya mayoritas atau budaya dominan.50 Pada level kelompok hasilnya bisa berupa terserapnya satu atau lebih kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas, atau penggabungan kelompok-kelompok minoritas; sementara pada level individual hasilnya adalah terakulturasi, terintegrasi dan teridentifikasi dengan anggota-anggota kelompok lain.51 Hakikat asimilasi pada dasarnya adalah penciptaan sebuah masyarakat dengan identitas kultural yang seragam (uniform).52 Pendatang atau orang asing atau kelompok etnis minoritas dengan karakteristik sosial dan kultural yang berbeda dianggap berbahaya bagi stabilitas sosial dan politis.53 Asimilasi lantas menjadi strategi politik yang dipilih oleh penguasa untuk menjaga masyarakat tetap sehomogen mungkin.54 Implementasinya diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dipaksakan oleh negara, yang bertujuan membasmi semua budaya-budaya minoritas.55 48 Zanfrini dalam Dictionary of Race, Ethnicity & Culture, 19; Embrick dalam Darity, Jr., ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, 188. 49 R.G. Rumbaut, "Assimilation," International Encyclopedia the Social and Behavioral Sciences Vol. I, eds. Neil J. Smelser & Paul. B. Baltes (Oxford, UK.: Elsevier, 2001), 845. 50 Lihat Alexander J. Motyl, ed., Encyclopedia of Nationalism Vol. 2: Leaders,Movements, and Concepts (San Dieago, CA.: Academic Press, 2001), 29; Zanfrini dalam Dictionary of Race, Ethnicity & Culture, 19. 51 Rumbaut dalam International Encyclopedia the Social and Behavioral Sciences Vol. I, 845. 52 Ray dalam The Cambridge Dictionary of Sociology, 24 53 Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 42. 54 Zanfrini dalam Dictionary of Race, Ethnicity & Culture, 19. 55 Rumbaut dalam International Encyclopedia the Social and Behavioral Sciences Vol. I, 845.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 41 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 Pengertian tentang kebijakan asimilasi yang dipergunakan di sini adalah segala peraturan yang dikenakan oleh pemerintah Orde Baru kepada orang Tionghoa dengan maksud untuk mengintegrasikannya ke dalam masyarakat dan kebudayaan tiga hal. Pertama, Indonesia. Pada hakikatnya identitas sosial-kultural etnis Tionghoa, yang penghapusan mencakup bahasa, agama, adat istiadat, kebiasaan, dan kebangsaannya. Kedua, memaksa orang Tionghoa keluar dari lain dan membuka kelompoknya, bertemu dengan orang kelompoknya untuk dimasuki oleh orang lain. Ketiga, memaksa mereka untuk merangkul suatu identitas baru, identitas nasional Indonesia, dengan bahasa, agama, adat istiadat, kebiasaan, kebangsaan dan kewarganegaraan yang sama dengan masyarakat di mana mereka berada. ia berisi 2. Identitas Nasional Indonesia Gagasan tentang identitas nasional tidak bisa dilepaskan dari percakapan tentang nasionalisme dan asal-usul bangsa dan negara modern.56 Sebagian pendapat mengatakan bahwa bangsa dan negara merupakan produk industrialisasi dan modernisasi. Sebelum era modern yang dimulai pada abad ke-18, nasionalisme dan negara seperti yang dikenal saat ini masih belum ada ada.57 Pendapat yang lain mengatakan bahwa negara tidak sepenuhnya merupakan fenomena modernitas. Nasionalisme dan negara- bangsa adalah realitas-realitas modern yang memiliki akar-akar dari masa lalu. 56 Lihat Craig Calhoun, "Nationalism and Ethnicity," Annual Review of Sociology, Volume 19 (1991): 211-239; Anthony D. Smith, The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant, and Republic (London: Blackwell Publishing, 2008); Anthony D. Smith, Myths and Memories of the Nation (Oxford, UK.: Oxford University Press, 1999); Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1983). 57 Menurut Smith, teori dominan melihat bangsa dalam artian modern muncul bersamaan dengan timbulnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Lihat Smith, The Cultural Foundations of Nations, xii.
42 | BAB II KERANGKA TEORETIS Pada pendapat pertama bangsa lahir sebagai produk dari arus industrialiasi yang mengubah secara besar-besaran struktur masyarakat agraris dan membuat banyak orang tercerabut dari akar-akar hidupnya. Untuk menyatukan masyarakat yang tercerai berai ini maka sejumlah elit kemudian meluncurkan nasionalisme sebagai ideologi yang mempersatukan semua orang itu ke dalam suatu batas-batas politis dan budaya yang sama.58 Pikiran ini berbeda dari konsep kedua yang memahami kejadian bangsa dari dalam etnisitas pra-modern. Sebelum suatu bangsa ada, sudah lebih dulu ada apa yang diistilahkan Smith sebagai ethnie, atau komunitas etnis. Di kemudian hari, oleh proses-proses sosio- historis, komunitas ini berubah menjadi ethnie cores, yaitu sebuah komunitas yang kohesif dan sadar akan keperbedaannya dari yang lain. Mereka inilah yang nantinya menjadi "kernel and basis of states and kingdoms."59 Dalam kaitan ini setidaknya timbul dua bentuk negara. Yang pertama adalah nation-state dan yang kedua adalah national state.60 Bentuk yang pertama umum dikenal dengan istilah "negara bangsa." Dalam negara ini rakyat memiliki kesamaan bahasa, agama dan identitas simbolik yang kuat. Yang kedua adalah 58 Pada pokoknya ini adalah argumen Gellner. Lihat Gellner, Nations and Nationalism, 39-52. Juga lihat Thomas Hylland Eriksen, Antropologi Sosial dan Budaya: Sebuah Pengantar (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009), 468. Berbeda dari Gellner, Ben Anderson mengajukan teori lain tentang munculnya bangsa. Kalau Gellner menaruh sebab timbulnya bangsa faktor-faktor pada berkembangnya pemakaian bahasa teknologi percetakan, media komunikasi dan perkembangan peta. Untuk ringkasan argumen Anderson lihat Calhoun dalam Annual Review of Sociology, Volume 19 (1991): 233-235. Lengkapnya Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, revised edition (New York: Verso, 1991). industrialisasi, Anderson menaruhnya pada (vernacular), setempat 59 Anthony D. Smith, National Identity (London: Penguin Books, 1991), 38-39. 60 Smith memakai istilah yang berbeda untuk kedua macam negara ini. Untuk national state ia memakai istilah civic state model, yang merupakan gejala khas Barat (Western) sementara untuk nation-state Smith memakai istilah ethnic state model, yang ia katakan merupakan khas Eropa Timur, Asia dan sebagian besar Afrika. Lihat Ibid., 8-15.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 43 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 negara yang berusaha memperluas kekuasaan langsung sampai kepada seluruh populasi rakyatnya dan di saat yang sama berusaha mengembangkan untuk mengorganisir rakyatnya.61 Baik negara yang pertama maupun negara yang kedua, persoalan yang dihadapi tetap sama, yaitu bagaimana mencapai dan mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Di titik ini kaum nasionalis kemudian mengintroduksi isu identitas nasional. Dengan merangkul sebuah identitas kolektif yang diklaim lebih utama dan kepentingannya mengalahkan kepentingan identitas-identitas lain, seperti identitas personal atau kelompok, maka individu-individu yang bermacam-macam dalam batas-batas teritori negara akan merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang lain yang berada dalam batas-batas negara. Dengan jalan ini tiap-tiap orang dihubungkan secara langsung dengan bangsa secara keseluruhan.62 Meminjam ucapan Barker, identitas nasional adalah "a way of unifying cultural diversity."63 kapasitas mereka Identitas nasional jadinya menunjuk kepada dua hal. Yang pertama kepada gambar diri kolektif anggota-anggota suatu bangsa, dan yang kedua sistem budaya tersendiri yang dianut oleh mayoritas populasi bangsa.64 Gambar diri itu dibentuk dengan cara mengidentifikasi diri kepada simbol-simbol bangsa.65 Tentu saja tiap-tiap bangsa memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Namun demikian masing-masing memiliki komponen-komponen 61 Calhoun dalam Annual Review of Sociology, Volume 19 (1991): 217. 62 Ibid., 229. 63 Chris Barker, The Sage Dictionary of Cultural Studies (London: SAGE Publications, 2004), 132. Terjemahan: "suatu cara untuk menyatukan keanekaragaman budaya." 64 Liora Lukitz, Iraq: The Search for National Identity (London: Frank Cass & Co. Ltd., 1995), 2. 65 Dari perspektif psikologi sosial, William Bloom mendefinisikan identitas nasional sebagai "condition in which a mass of people have made the same identification with national symbols - have internalised the symbols of the nation - so that they may act as one psychological group when there is a threat to, or the possibility of enhancement of, these symbols of national identity." Lihat William Bloom, Personal Identity, National Identity and International Relations (Cambridge, UK.: Cambridge University Press, 1993), 52. Bnd. Barker, The Sage Dictionary of Cultural Studies, 131.
44 | BAB II KERANGKA TEORETIS umum yang sama. Smith menyebut lima komponen umum identitas nasional yang ada bisa ditemukan pada semua konsep identitas nasional mana saja. Kelimanya adalah: [a] sebuah teritori atau tanah air historis, [b] mitos-mitos dan memori-memori sejarah yang sama, [c] sebuah kebudayaan publik yang sama, [d] hak-hak dan kewajiban yang sama untuk semua anggota bangsa, dan [e] suatu ekonomi yang sama dengan mobilitas teritorial yang sama untuk semua anggota bangsa.66 Scruton menambahkan komponen-komponan lain yakni [a] sifat alamiah bangsa, [b] kepentingan-kepentingan bersama, dan [c] tujuan hidup yang sama.67 dapat ditemukan dalam berbagai konstruksi identitas nasional.68 Dalam penelitian ini identitas nasional akan dipahami sebagai suatu bentuk identifikasi dengan bangsa seperti terungkap lewat simbol- simbolnya. Identitas ini bersifat multidimensional, artinya simbol- simbol bangsa kepada mana individu-individu mengidentifikasikan dirinya tidak melulu terdiri atas satu komponen saja. Identitas nasional merupakan konstruksi kompleks, yang terdiri atas komponen-komponen etnis, kultural, teritorial, ekonomi, legal dan politis. Individu-individu yang mengidentifikasikan dirinya dengan identitas itu lantas terikat dalam suatu "bonds of solidarity among members of communities united by shared memories, myths and traditions."69 Komponen-komponen tersebut umumnya Dengan pengertian semacam itu maka identitas nasional identifikasi dengan bangsa Indonesia adalah suatu bentuk Indonesia melalui simbol-simbolnya. Di antara hal-hal yang dipahami sebagai simbol-simbol bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia, tanah air Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, bendera nasional Sang Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, burung garuda, semboyan Bhinneka 66 Smith, National Identity, 14. 67 Scruton, Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 316. 68 Misalnya lihat Eriksen, Antropologi Sosial dan Budaya, 492-493. 69 Smith, National Identity, 15.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 45 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.70 Dari semuanya itu, komponen simbolik yang menjadi tekanan penting pemerintahan Orde Baru adalah Pancasila.71 Ia menjadi simbol utama kebudayaan dan kebangsaan Indonesia. Melekatkan diri kepada Pancasila dapat dikatakan sama artinya dengan melekatkan diri kepada Indonesia. Identitas nasional Indonesia yang disimbolkan di dalam Pancasila diungkapkan oleh Presiden Soeharto dalam berbagai metafor. Dalam salah satu bagian pidatonya pada upacara peresmian keanggotaan MPR pada tahun 1972, Presiden Soeharto mengatakan bahwa "Pancasila adalah jiwa dari Bangsa Indonesia."72 Ia tidak saja jiwa namun juga kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi bimbingan dan tuntunan dalam segala kegiatan bangsa, negara, masyarakat dan manusia Indonesia serta tujuan hidup bangsa Indonesia.73 Ia tidak muncul mendadak namun "merupakan nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan kita yang telah berabad-abad lamanya. Suatu kebudayaan yang menempatkan keselarasan sebagai kunci kebahagiaan manusia."74 Dengan merangkul Pancasila sebagai identitas nasional maka yang akan tercipta bukan lagi suatu masyarakat yang terpecah belah oleh "faham sebuah "masyarakat golongan dan perseorangan" tetapi 70 Dikdik Baehaqi Arif, Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: FKIP Universitas Ahmad Dahlan, 2011), 3-4; Jakob Oetama, "Pancasila, Identitas dan Modernitas" Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, ed. Irfan Nasution & Ronny Agustinus (Bogor: Brigthen Press, 2006), 120-125; Azyumardi Azra, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme" dalam Ibid., 143-161. 71 R.E. Elson, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), 373-374. Lihat pula Yau Hoon dalam Asian Ethnity, Volume 7, Number 2, June 2006:150-151. 72 Krissantono, ed., Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila (Jakarta: CSIS, 1976), 11-12. 73 Ibid., 10, 14, 15. 74 Ibid., 20.
46 | BAB II KERANGKA TEORETIS Pancasila" yaitu kepribadian Indonesia sendiri."75 "masyarakat Indonesia yang bercorak Selain Pancasila, komponen lain dari identitas nasional Indonesia yang ditekankan oleh pemerintahan Orde Baru adalah bahasa Indonesia.76 Bahasa ditekankan karena kesadaran bahwa masyarakat Indonesia adalah "masyarakat majemuk; masyarakat ganda" yang terdiri atas bermacam-macam suku, bahasa dan kebudayaan, adat-istiadat dan agama yang berbeda. Perbedaan itu disadari sepenuhnya berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi tekanan karena dengan bahasa yang satu itu bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini dapat diikat menjadi satu kesatuan.77 terakhir yang cukup ditekankan adalah komponen kesatuan teritorial, kultural dan legal-politis. Indonesia adalah suatu teritori "dari Sabang sampai Merauke" yang "bulat dan utuh."78 Di dalam teritori itu hidup suatu masyarakat yang majemuk, dengan suku, golongan, kepentingan, keyakinan dan agama yang berbeda-beda. Namun semua itu harus ditundukkan di yang mengharuskan dihapuskannya "penonjolan kesukuan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit."79 Dalam kaitan ini maka suatu gagasan tentang kewarganegaraan ganda sama sekali tidak bisa diterima.80 Dan senada dengan itu "tata pergaulan yang eksklusif di dalam Komponen bawah nasionalisme Pancasila, 75 Krissantono, ed., Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila, 20, 23. 76 Elson, The Idea of Indonesia, 380. 77 Krissantono, ed., 52-53. Soedjatmoko melihat fungsi bahasa Indonesia sebagai "wahana integrasi politik dan alat perjuangan kolonial" pada tataran elit bangsa telah berhasil dijalankan oleh bahasa Indonesia sejak 1928-1978. Sementara dalam periode berikutnya, penggunaan bahasa Indonesia perlu digalakkan dan ditekankan di berbagai level demi mendorong proses transformasi bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Lihat Andre Hero Triman, ed., Menjadi Bangsa Terdidik Menurut Soedjatmoko (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 119-159. 78 Krissantono, ed., 53. 79 Ibid., 48. 80 Elson, The Idea of Indonesia, 380.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 47 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 lingkungan satu Bangsa"81 atau hidup dengan "perasaan kesukuan yang sempit"82 tidak bisa diterima pula. Yang kini harus dihidupkan adalah semangat kebangsaan dan persatuan serta rasa cinta yang lebih besar kepada Tanah Air Indonesia. Di sini Pancasila memegang peranan krusial, yakni "sebagai faktor integrasi."83 Berkomitmen kepada Pancasila akan menimbulkan komitmen kepada bangsa dan negara Indonesia. 3. Perlawanan Istilah 'perlawanan' yang dipergunakan di sini merupakan terjemahan dari kata kerja resist dan kata benda resistance. Dalam Dictionary of Politics and Government, kata resistance diberi dua makna.84 Makna pertama adalah suatu aksi yang memperlihatkan bahwa orang menolak sesuatu; sementara makna kedua menunjuk kepada sebuah kelompok yang secara diam-diam berjuang melawan musuh yang menduduki negerinya. Makna ini tidak jauh berbeda dari kata kerja resist, yang diartikan sebagai berjuang melawan sesuatu atau tidak mau tunduk kepada sesuatu.85 Dalam kamus lain kata resist antara lain bermakna bangkit memberikan perlawanan kepada seseorang atau sesuatu, menahan tekanan sesuatu dan menolak untuk patuh.86 Melawan, jadinya berisi sikap dan tindakan. Ia adalah sikap yang tidak mau tunduk dan patuh, yang terungkap dalam tindakan memberikan perlawanan terhadap seseorang atau sesuatu, serta dalam tindakan menolak kekuatan tertentu secara diam-diam. Perlawanan, jadinya, menunjuk kepada sikap tidak mau menyerah kepada suatu tekanan dan kepada 81 Krissantono, ed., 56. 82 Ibid., 50. 83 Ibid., 51. 84 P.H. Collin, Dictionary of Politics and Government, 3rd ed. (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004), 212-213. 85 Collin, Dictionary of Politics and Government, 212. Kalimatnya adalah "to fight against something or not give in to something." 86 "resist" dalam WordWeb 6.8. Copyright©Antony Lewis 2012. Kalimatnya adalah"stand up or offer resistance to somebody or something", "withstand the force of something" dan "refuse to comply."
48 | BAB II KERANGKA TEORETIS tindakan untuk melawan sesuatu atau seseorang, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Dalam percakapan ilmu-ilmu sosial, konsep perlawanan secara literal dipahami sebagai bangkit menentang (stand against).87 Konsep ini awalnya dipergunakan untuk aksi-aksi perlawanan terhadap perubahan-perubahan sosial budaya yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Konsep yang terdengar konservatif ini berisi upaya untuk mempertahankan dan melestarikan struktur sosial budaya yang selama ini dikenal masyarakat.88 Pada abad ke-20 konsep ini mulai mengalami perubahan arti seiring dengan timbulnya perjuangan anti-kolonialisme di berbagai negara di Asia dan Afrika. Walau maknanya tetap sama namun kini dipakai oleh gerakan anti-kolonialisme. Kini artinya menjadi penolakan atas segala bentuk kebudayaan asing yang merasuki masyarakat dan berbalik melestarikan serta merayakan tradisi-tradisi budaya pribumi.89 Perlawanan, dalam arti ini, adalah usaha bela diri melawan kekuatan budaya yang dialami sebagai eksternal dan lain.90 Berangkat dari kenyataan bahwa kekuasaan beroperasi begitu luas dalam hidup manusia sampai ke level hidup sehari- hari, studi-studi budaya (cultural studies) kemudian memberi pengertian lain pada perlawanan. Kini perlawanan dipahami sebagai ambivalensi dan negosiasi, di mana dominasi dilawan dengan praktik-praktik yang bermakna ganda. Jika yang dilawan adalah suatu budaya dominan maka perlawanan itu tidak lagi justru dalam bentuk berhenti mengkonsumsinya melainkan mengkonsumsinya namun dengan memberinya bentuk hibrida yang aneh (grotesque).91 Di satu sisi praktik itu terlihat aneh, seperti tampak penampilan anak-anak muda yang berbudaya Punk. 87 Stephen Duncombe, "Resistance," International Encyclopedia of Social Science Vol. 7, ed. William A. Darity, Jr. (New York: Macmillan Reference USA, 2008), 207. 88 Ibid., 208. 89 Ibid. 90 Barker, The Sage Dictionary of Cultural Studies, 178. 91Ibid.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 49 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 Namun di sisi lain keanehan itu sekaligus adalah perlawanan terhadap budaya dominan yang dipasarkan lewat media dan lain sebagainya. Dalam studinya atas ratusan buku dan artikel yang ditulis tentang perlawanan, duet Hollander dan Einwohner mendapati bahwa konsep itu tidak dipakai dalam arti yang sama. Ada banyak makna yang dilekatkan kepadanya.92 Meski demikian di dalamnya masih dapat ditemukan kesamaan, khususnya yang berkaitan dengan elemen-elemen inti perlawanan. Elemen-elemen tersebut adalah aksi dan oposisi.93 Sebagai aksi, perlawanan bukanlah suatu kualitas dari seorang aktor atau suatu keadaan melainkan suatu perilaku aktif, entah verbal, kognitif atau fisik di tempat, waktu dan relasi sosial tertentu.94 Sebagai oposisi, perlawanan adalah membalas (counter), mengkontradiksikan (contradict), perubahan sosial (social change), menolak (opposition), atau mengacaukan subversif tulisan- (damage/disrupt). Mengutip beberapa penulis yang tulisannya diteliti, perlawanan sebagai oposisi didefinisikan, misalnya, sebagai mempertanyakan struktur peran-peran sosial tertentu, atau penolakan secara sengaja terhadap nilai-nilai yang mengokohkan relasi-relasi kekuasaan yang ada, atau sekedar secara aktif berkata tidak kepada sesuatu yang salah, atau berperilaku yang berlawanan dari perilaku-perilaku dominan.95 (reject), menantang (subversive), (challenge), oposisi dan merusak yang dipergunakan adalah definisi yang dimodifikasi dari definisi yang diberikan oleh James C. Scott dan Susan Seymour. Menurut Scott tindakan-tindakan yang perlawanan adalah dilakukan oleh seorang anggota atau anggota-anggota kelompok Dalam penelitian ini definisi perlawanan tindakan atau 92 Jocelyn A. Hollander & Rachel L. Einwohner, "Conceptualizing Resistance," Sociological Forum, Vol. 19, No. 4, December 2004: 533-534. 93 Ibid., 538. 94 Barker, The Sage Dictionary of Cultural Studies, 178. 95 Hollander & Einwohner, 538.
50 | BAB II KERANGKA TEORETIS yang didominasi yang bertujuan untuk memitigasi atau menyangkali klaim-klaim yang dibuat oleh kelompok dominan, atau untuk memperjuangkan klaim mereka sendiri.96 Meski secara tidak langsung sudah memperlihatkan hal itu dari istilah kelompok yang didominasi dan kelompok dominan namun definisi Seymour makin mempertegasnya dengan menaruh perlawanan dalam sebuah konteks relasi kekuasaan yang berbeda. Ia mendefinisikan perlawanan sebagai perbuatan-perbuatan menantang dan menentang yang disengaja dan disadari, yang dilakukan oleh seorang terhadap seorang individu atau individu-individu superior dalam konteks relasi kekuasaan yang berbeda.97 Dari sini perlawanan dipahami sebagai tindakan menolak tunduk sepenuhnya kepada dominasi negara atas suatu kelompok, yang diwujudkan dalam penolakan untuk patuh kepada kebijakan-kebijakan yang bermaksud menghapuskan identitas kelompok tersebut. individu atau kelompok individu-individu C. Asimilasi dan Teori-teori tentang Perlawanan terhadap Asimilasi Dalam bagian ini akan disajikan secara ringkas sejumlah teori tentang respons-respons yang diambil oleh kelompok minoritas terhadap tekanan untuk berasimilasi. Pertama-tama akan dikaji dari sudut pandang teori-teori asimilasi itu sendiri kemudian akan diulas di mana manfaat-manfaatnya sekaligus keterbatasan-keterbatasannya. Dari situ uraian akan bergerak kepada teori perlawanan terhadap dominasi yang akan dipakai dalam penelitian ini. 1. Teori-teori Klasik tentang Asimilasi dan Perlawanan terhadap Asimilasi 96 James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: Yale University Press, 1985), 290. 97 Susan Seymour, "Resistance," Anthropological Theory, Vol. 6 (3): 305.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 51 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 Teori-teori tentang asimilasi berakar di dalam persoalan imigrasi di Amerika Serikat.98 Orang-orang yang paling awal berkutat dengan persoalan ini adalah sejumlah peneliti sosial di Chicago University pada awal abad ke-20. Di antara yang terkenal adalah Robert Ezra Park, W.I. Thomas, Louis Wirth dan lain-lain. Definisi paling awal yang mereka berikan tentang asimilasi adalah sebuah proses interpenetrasi dan fusi, dalam mana orang-orang dan kelompok-kelompok mengambil memori-memori, sentimen- sentimen dan sikap-sikap orang-orang dan kelompok-kelompok lain, dan dengan cara itu membuat dirinya terinkorporasikan ke dalam sebuah budaya bersama.99 Dalam definisi ini, Park dan kawan-kawan sama sekali tidak mensyaratkan penghapusan budaya asal. Namun demikian, kontribusi paling besar yang disumbangkan Park dan rekan-rekannya dari The Chicago School adalah suatu pemahaman tentang asimilasi sebagai titik kulminasi dari pola relasi antar etnis, yang dimulai dari kontak, lalu kompetisi, akomodasi dan berakhir di asimilasi. Kontribusi lain ialah sifat progresif dan tidak bisa dibalik dari pola relasi itu.100 Bersama dengan dan sesudah Park teori tentang asimilasi terus diperkembangkan meski masih dalam genre yang sama. Asimilasi masih merupakan sasaran akhir yang dituju oleh semua imigran. Perbedaannya hanya pada soal kecepatan waktu berasimilasi. Sejak itu belum ada sama sekali konsep yang akan membantu peneliti sosial untuk dapat lebih dalam mengeksplorasi konsep asimilasi. Kebuntuan ini baru dipecahkan oleh Milton M. Gordon pada tahun 1964 lewat bukunya yang berjudul Assimilation in American Life.101 Dalam buku ini Gordon mengkaji tiga model itu teori asimilasi yang selama ini dikenal dan sesudah 98 Richard Alba & Victor Nee, Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration (Cambridge, MA.: Harvard University Press, 2003), 18. Bnd. Robert E. Park & Ernest W. Burgess, Introduction to the Science of Sciology (Chicago, IL.: The University of Chicago Press, 1921), 734. 99 Alba & Nee, 19. 100 Ibid., 20. 101 Ibid., 23.
52 | BAB II KERANGKA TEORETIS mengajukan teorinya tentang tujuh tahap asimilasi. Tiga model ideologi, untuk teori tentang asimilasi itu ia namakan tiga menjelaskan pengaruhnya pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk para imigran yang masuk ke Amerika. Model pertama, Anglo-conformity, menuntut kelompok minoritas untuk secara total membuang semua kebudayaan leluhurnya dan merangkul perilaku dan nilai-nilai kelompok inti the melting pot, mengandaikan Anglo-Saxon. Model kedua, percampuran orang-orang Anglo-Saxon dengan orang-orang dari kelompok minoritas dan bersamaan dengan itu percampuran budaya masing-masing menjadi sebuah budaya baru yang khas cultural pluralism, mengharuskan Amerika. Model ketiga, pelestarian kehidupan komunal dan bagian-bagian signifikan dari kebudayaan kelompok-kelompok minoritas dalam konteks kewarganegaraan Amerika dan integrasi politik dan ekonomi ke dalam masyarakat Amerika.102 itu, model pertama dan kedua mengandaikan hadirnya suatu kelompok dominan dan budaya dominan. Di sini Gordon memakai konsep Joshua Fishman tentang masyarakat inti (core society) dan budaya inti (core culture) sebagai kelompok dan budaya dominan dimaksud. Masyarakat inti Amerika adalah orang kulit putih Protestan kelas menengah (middle-class white Protestant Americans) sementara budaya intinya adalah pola-pola budaya kelas menengah yang secara umum dibentuk oleh orang kulit putih Protestan yang berasal dari Inggris (the middle-class cultural patterns of, largely, white Protestant, Anglo- Saxon origins).103 Dalam proses asimilasi, dua model pertama menuntut kelompok-kelompok minoritas untuk melepaskan Dari tiga model 102 Milton M. Gordon, Assimilation in American Life (New York: Oxford University Press, 1964), 85. 103 Ibid., 72.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 53 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 identitas etnisnya demi mencapai sempurna.104 Pada model ketiga hal itu tidak dibutuhkan. identitas Amerika yang Ketiga model ini dipandang oleh Gordon mengabaikan apa yang ia sebut "a multitude of subprocess" dari realitas asimilasi yang kompleks.105 Karena itu, ia kemudian mengajukan teorinya tentang tujuh tahapan asimilasi. Ketujuhnya adalah asimilasi budaya atau perilaku (akulturasi), asimilasi struktural, identifikasi, asimilasi sikap asimilasi pernikahan, asimilasi resepsional, asimilasi perilaku resepsional dan asimilasi sipil.106 Dari ketujuh tahap ini, tahap yang paling kritis adalah tahap kedua, yaitu asimilasi struktural. Bila kelompok minoritas dapat sampai ke tahap ini maka tahapan-tahapan berikutnya akan dapat dilalui dengan baik. Di tahap ini kelompok minoritas diterima masuk ke dalam lingkaran dalam kelompok dominan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di dalam kelompok itu. Untuk sampai ke sini tentu saja ada harga yang harus dibayar. Harganya adalah hilangnya kelompok etnis sebagai entitas yang terpisah dan menguapnya nilai-nilai khas yang mereka hidupi.107 Namun penerimaan itu tidak serta merta menghapuskan prasangka dan diskriminasi. Dalam teori tahapan asimilasi Gordon prasangka dan diskriminasi baru berakhir setelah tercapainya tahap yang ia sebut asimilasi sipil. Hanya saja sebelum tiba di situ konflik demi konflik akan terus terjadi di antara kelompok dominan dan minoritas. Namun asimilasi akan terus bergerak mencapai tahap terakhir yaitu asimilasi sipil. Ia hanya bisa dibuat lambat namun tidak bisa dilawan dan dihentikan. 104 Fenggang Yang, Chinese Christians in America: Conversion, Assimilation and Adhesive Identities (University Park, PA.: The Pennsylvania State University Press, 1999), 18. 105 Milton M. Gordon, "Assimilation in America: Theory and Reality." Majority and Minority: Dynamics of Racial and ethnic Relations, eds. Michael R. Yetman & C. Hoy Steele (Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1971), 279. 106 Gordon, Assimilation in American Life, 71. Juga lihat Yang, Chinese Christians in America, 19. 107 Gordon, Assimilation in American Life, 81.
54 | BAB II KERANGKA TEORETIS Pelambatan disebabkan oleh sikap-sikap (attitudes) kelompok mayoritas dan minoritas serta cara-cara dengan mana sikap-sikap ini saling berinteraksi.108 Pada kelompok minoritas pelambatan disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan komunalitas etnis. Kalau itu sebuah kelompok berbasis keagamaan maka hambatannya ialah komitmen kepada pelestarian ideologi keagamaan. Asimilasi struktural ditolak karena akan berujung kepada perkawinan campur (asimilasi perkawinan), yang pada gilirannya akan menghapus eksistensi kelompok. Pada generasi pertama yang terjadi karena imigrasi, keengganan terhadap asimilasi struktural muncul karena mereka sama sekali tidak menginginkannya dan karena mereka memerlukan rasa aman-nyaman yang diperoleh dari institusi-institusi komunalnya (the comfort of his own communal institutions) di tengah-tengah lingkungan yang asing.109 Pada generasi kedua pelambatan asimilasi memiliki dinamika yang berbeda. Kalau generasi pertama sama sekali tidak menginginkannya, pada generasi kedua keinginan itu ada. Namun penolakan yang dialami ketika hendak masuk ke dalam struktur- struktur sosial kelompok dominan membuat mereka pada akhirnya harus kembali kepada kelompoknya, yang dirasa lebih dapat diandalkan.110 Di dalamnya mereka bertemu dengan orang- orang yang segenerasi namun yang tidak pernah pergi jauh dari kelompoknya karena berbagai alasan. Ada yang karena terlalu takut untuk meninggalkan kelompok, ada yang karena komitmennya yang kuat kepada ideologi etnis, ada pula yang tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada ketulusan kelompok dominan untuk menerima mereka dan ada pula yang hanya tidak mau meninggalkan cara-cara hidup yang sudah amat dikenalnya. 108 Gordon dalam Majority and Minority, 281. 109 Ibid., 281. 110 Ibid., 282.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 55 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 Bersama-sama dengan generasi pertama mereka membangun suatu enklave etnis dan semakin memperkuatnya.111 Teori Gordon kemudian menjadi fondasi di atas mana teori-teori asimilasi selanjutnya dikembangkan. Pengembangan berikutnya coba mengkaitkan asimilasi dengan isu stratifikasi sosial. Asimilasi dikaitkan dengan kedudukan sosial-ekonomi seseorang atau kelompok di dalam suatu masyarakat. Orang beralih dari isu asimilasi struktural kepada isu asimilasi sosio- ekonomi. Asumsi teori yang dipegang adalah level asimilasi berbanding lurus dengan level sosial-ekonomi anggota-anggota kelompok minoritas. Naiknya mereka ke tangga sosial yang lebih tinggi menandakan semakin diterimanya mereka oleh kelompok dominan dan sekaligus menunjukkan perlakuan yang sama yang diberikan oleh kelompok dominan.112 Teori lain yang dikembangkan dari teori Gordon adalah mengkaitkan asimilasi dengan konsep spasial dan perpindahan tempat tinggal. Gordon tidak membahas hal ini namun teori ini terhubung dengan konsep Gordon tentang asimilasi masih struktural. Di sini tempat tinggal dipahami sebagai bagian dari struktur sosial kelompok dominan yang tidak bisa dimasuki begitu saja oleh kelompok minoritas. Mereka baru bisa masuk kalau sampai pada level tertentu mereka sudah terakulturasi dan setara secara sosio-ekonomis dengan kelompok dominan yang tinggal di suatu wilayah. Di pihak lain, semakin dalam anggota-anggota terakulturasi dan mapan secara sosio- kelompok minoritas ekonomis maka umumnya mereka akan meninggalkan anggota- anggota kelompoknya yang kurang berhasil, mencari wilayah domisili baru yang bisa memberi keuntungan dan kebaikan yang lebih besar lagi. Dengan cara ini mereka akan terdorong untuk masuk ke lokasi domisili kelompok dominan, di mana tersedia 111 Gordon dalam Majority and Minority, 282. 112 Alba & Nee, Remaking the American Mainstream, 28.
56 | BAB II KERANGKA TEORETIS fasilitas publik yang lebih baik. Maka perpindahan tempat tinggal dipandang memediasi terjadinya asimilasi struktural.113 Teori terakhir yang dikembangkan dari Gordon adalah teori yang dimajukan oleh Tomatsu Shibutani dan Kian Kwan. Teori ini melengkapi teori Gordon dengan memberi analisis makroskopik kepada problema asimilasi. Konsep pokok dari teori asimilasi mereka adalah jarak sosial (social distance), yang mereka definisikan sebagai perasaan kedekatan subjektif kepada individu- individu tertentu. Kalau Gordon berpendapat bahwa asimilasi struktural dimulai terlebih dulu oleh asimilasi kultural, Shibutani dan Kwan berpendapat bahwa hal itu dimulai dari perubahan jarak sosial. Kalau jarak sosial yang terbentang di antara kelompok minoritas dan kelompok dominan cukup sempit maka berasimilasi akan sangat mudah. Tetapi bila jarak sosialnya cukup besar maka berasimilasi menjadi sukar karena orang mempersepsi dan memperlakukan yang lain sebagai bagian dari suatu kategori yang berbeda.114 Bagaimana caranya supaya jarak sosial ini bisa berubah? Shibutani dan Kwan berpendapat bahwa hal itu harus didahului oleh perubahan makro pada tatanan kelembagaan atau pada level struktural yang diciptakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan posisi dan privilesenya.115 Perubahan-perubahan ini akan membawa orang bertemu dengan ide-ide baru yang menantang nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan kultural yang selama ini diterima begitu saja. Dari situ orang akan didorong lebih banyak kesamaan-kesamaan dan untuk menemukan mengecilkan jarak sosial sehingga memudahkan asimilasi. Berangkat dari teori-teori asimilasi yang ada Peter I. Rose coba mengukur integrasi nasional suatu bangsa dari kualitas relasi 113 Alba & Nee, Remaking the American Mainstream, 29. 114 Ibid., 32. 115 Ibid. Keduanya mencatat bahwa inovasi teknologi dan perubahan sistem ekonomi sebagai dua perubahan makro yang berpengaruh besar pada perubahan jarak sosial.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 57 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 kelompok minoritas dengan kelompok dominan di dalamnya. secara Tesisnya memuaskan rasial, keagamaan dan etnis masih terpisah satu dari yang lain.116 Keterpisahan ini dapat disebabkan oleh tindakan kedua belah integrasi dengan pihak. Kelompok dominan menghalangi berprasangka sementara kelompok minoritas melawan integrasi dengan membangun jarak sosial (social distance) yang lebar dari kelompok dan budaya dominan. ialah terintegrasi jika di dalamnya kelompok-kelompok sebuah bangsa belum (prejudice) dan mendiskriminasi; Prasangka didefinisikan oleh Rose sebagai suatu sistem kepercayaan, perasaan dan orientasi yang negatif terhadap sekelompok orang; sementara diskriminasi adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap individu-individu yang termasuk dalam kategori-kategori sosial atau kelompok-kelompok sosial tertentu.117 Prasangka timbul oleh bermacam faktor, mulai dari kepentingan ekonomi, reaksi kepada frustrasi sampai kepada pendidikan yang buruk.118 Diskriminasi juga sama. Ia bisa muncul individu-individu dari karena kebencian mendalam kepada kelompok atau kategori sosial tertentu atau semata-mata karena keengganan untuk mengubah keadaan yang secara ekonomis, psikologis dan sosial sudah baik.119 Bentuknya beraneka ragam, dari mulai ucapan-ucapan bernada menghina sampai kepada kekerasan dan genosida. Kelompok minoritas melawan asimilasi karena sasaran akhirnya adalah punahnya eksistensi kelompok minoritas dengan segala keunikannya. Demi melindungi tradisi-tradisi budaya dan sistem-sistem kepercayaannya dari kehancuran atau kepunahan maka jarak sosial dengan kelompok dan budaya dominan lantas lintas sengaja diperlebar. Aktivitas-aktivitas yang bersifat 116 Peter I. Rose, They And We: Racial and Ethnic Relations in the United States (New York: Random House, 1967), 62. 117 Rose, They And We, 77, 79. 118 Alba & Nee, Remaking the American Mainstream, 73-94. 119 Rose, They and We, 101.
58 | BAB II KERANGKA TEORETIS kelompok dihindari atau sedikit-dikitnya dibatasi. Hal itu akan membawa pengaruh budaya kelompok dominan merasuk ke dalam kehidupan kelompok. Tetapi relasi dan aktivitas dengan sesama anggota-anggota kelompok diperbanyak.120 Karena hal itu akan melestarikan ciri khas kelompok. 2. Teori-teori Asimilasi Kontemporer dan Perlawanan terhadap Asimilasi Sebagaimana dengan teori-teori asimilasi awal, teori-teori asimilasi belakangan masih tetap berurusan dengan problema imigran namun ada sejumlah hal yang membedakannya. Faktor pembeda utama ialah pada konsep tentang masyarakat inti (core society) dan budaya inti (core culture) yang dijadikan landasan berteorinya. Asimilasi berarti masuk ke dalam masyarakat dan budaya inti. Pada teori-teori awal, dua konsep itu, seperti tampak dalam model Anglo-conformity dan the melting pot, diasumsikan bersifat tunggal dan homogen. Asimilasi lalu bermakna raibnya seluruh kekhasan etnis (ethnic distinctive).121 Teori-teori asimilasi kontemporer masih tetap berurusan dengan imigran namun dengan konsep yang sudah berubah mengenai masyarakat inti dan budaya inti serta perhatian yang serius kepada generasi anak-anak para imigran. Kini pluralisme atau sebagian lain mengatakan multikulturalisme menjadi ideologi - memakai konsep Gordon - yang dominan dari masyarakat inti. Para imigran tidak lagi diperhadapkan dengan sebuah "core" tunggal melainkan yang jamak. Berasimilasi lantas menjadi sebuah proses yang bersifat selektif dari begitu banyak pilihan.122 (inti) yang Di pihak lain, tumbuhnya generasi kedua, yaitu anak-anak dari para imigran menimbulkan kebutuhan akan perlunya sebuah teori baru tentang asimilasi. Teori-teori awal yang umumnya dibangun dari pengalaman generasi pertama para imigran dirasa 120 Rose, They And We, 60-62. 121 Fenggang Yang, Chinese Christians in America, 17. 122 Ibid.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 59 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 sudah tidak tepat membaca pengalaman asimilasi generasi kedua. Apalagi dengan berubahnya ideologi tentang "core society" maka teori-teori asimilasi awal dirasa perlu sekali untuk dikoreksi.123 Studi yang dilakukan Alejandro Portes dan Min Zhou atas generasi kedua kaum imigran di AS, mengusulkan sebuah teori baru tentang asimilasi yang mereka sebut teori segmen asimilasi (segmented assimilation).124 Teori ini dibangun di atas dua kenyataan besar yang berbeda, yang dihadapi oleh imigran generasi pertama. Pertama, anak-anak dari para imigran Eropa di AS pada umumnya adalah anak-anak berkulit putih. Meski menghadapi persoalan yang sama dengan anak-anak dari imigran Asia, atau anak-anak dari imigran hitam dan anak-anak campuran (mestizo), yaitu persoalan meninggalkan budaya orang tua dan merangkul budaya Amerika, namun mereka jauh lebih beruntung karena warna kulitnya yang putih mengurangi besarnya rintangan yang dihadapi untuk masuk ke dalam arus utama masyarakat dan budaya Amerika. Kedua, berbeda dari generasi orang tuanya, struktur- struktur kesempatan ekonomi kini sudah berubah. Di masa lalu, kesempatan ekonomi yang tersedia untuk orang tua ialah menjadi bagian dari kelas pekerja walau terbuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik. Akibat cepatnya perubahan dalam dunia industri nasional dan global, kesempatan tersebut sudah tidak ada lagi. Hal ini membuat dunia kerja terbelah dua menjadi kelas: kelas pekerja kasar dengan bayaran yang kecil dan kelas pekerja profesional berteknologi tinggi dengan gaji yang besar. Para imigran biasanya ada di kelas pertama sementara kelas kedua didominasi oleh "native elites."125 123 Alejandro Portes & Min Zhou, "The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants," Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 530 (Nov., 1993): 74. 124 Seluruh uraian teori ini diambil dari tulisan Portes dan Min Zhou. Sumber-sumber lain akan diberi catatan tersendiri. 125 Ibid., 76.
60 | BAB II KERANGKA TEORETIS Kenyataan lain yang dijadikan landasan teori baru ini adalah bahwa dibandingkan dengan orang tuanya, generasi kedua imigran umunya berdwi bahasa, bahasa orang tua dan bahasa negara setempat. Yang lain, para imigran umumnya tinggal di daerah perkotaan, khususnya di area tengah kota, dan hidup berdekatan dengan keluarga besarnya. Di daerah tengah kota itu mereka bersekolah di sekolah-sekolah yang umumnya dihuni oleh anak-anak dari kelas sosial yang rendah (umumnya orang Amerika hitam). Anak-anak lain dari keluarga-keluarga kelas menengah dan atas (umumnya orang Amerika putih) sudah bergeser ke sekolah-sekolah di daerah pinggiran kota (suburb). Kenyataan- kenyataan ini membuat generasi kedua terpapar dengan kondisi sosial ekonomi dan sifat relasi antar kelas dan kelompok yang dibawa oleh kawan-kawan mereka dari kelas sosial yang lebih rendah itu. lagi menjadi sebuah proses menyesuaikan diri kepada satu arus utama yang secara relatif seragam melainkan ke dalam sektor-sektor tertentu dari masyarakat Amerika.126 Atau dengan kata lain, asimilasi menjadi soal mengadaptasikan diri ke dalam segmen atau ruas tertentu dari suatu masyarakat. Sebagian orang, menurut Portes dan Min Zhou, memilih berasimilasi ke dalam segmen kelas sosial atas, yaitu kelompok kelas menengah putih; sebagian ke dalam segmen kelas sosial bawah; dan sebagian lagi kepada kelompoknya sendiri dengan keyakinan bahwa peningkatan ekonomi berhubungan erat dengan pelestarian nilai-nilai dan penguatan solidaritas komunitas. Semua kenyataan ini membuat asimilasi tidak Di mana letak perlawanan terhadap asimilasi di sini? Perlawanan tidak lagi ditujukan kepada sebuah "core society" dengan "core culture" - nya melainkan kepada salah satu segmen masyarakat. Perlawanan dilakukan dengan cara mengasimilasikan diri ke dalam segmen yang bertentangan secara diametral dengan segmen yang dilawan. Portes dan Min Zhou memperlihatkan hal 126 Portes & Min Zhou, 82.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 61 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 ini dalam asimilasi anak-anak imigran Haiti di kota Miami di mana mereka tidak berasimilasi ke dalam "mainstream culture" namun ke dalam nilai-nilai dan norma-norma pusat kota yang bermusuhan terhadap arus utama orang kulit putih.127 teori-teori asimilasi sebelumnya dan merujuk kepada tradisi metodologi inividualisme dari analisis komparatif Weber tentang institusi dan metodologi holisme Durkheim, Alba dan Nee coba menyusun suatu teori lain tentang asimilasi, yang mereka namakan teori asimilasi institusional.128 Di sini institusi didefinisikan sebagai sebuah jaring (web) norma- norma formal dan informal yang saling berkaitan, yang mengatur relasi sosial anggota-anggota masyarakat.129 Norma-norma ini bersifat paksaan (constraint), yang membentuk pertukaran sosial dan ekonomi di semua level masyarakat sekaligus menjadi sumber daya (resource) yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan yang dikejar. Individu-individu dan organisasi-organisasi saling berkompetisi untuk memperebutkan pengaruh atau kontrol atas struktur-struktur yang memilikinya mempunyai hak untuk mengubahnya bagi kepentingannya. Perubahan norma-norma formal dilakukan oleh organisasi- organisasi formal seperti negara, sementara perubahan norma- norma informal, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan norma-norma sosial, melibatkan sebuah proses dari bawah ke atas.130 Berangkat dari institusional karena Asimilasi terjadi dalam konteks institusi-institusi formal dan informal ini. Dalam konteks hidup seperti ini aktor yang beradaptasi bertindak menurut model-model mental (mental models) yang dibentuk oleh kepercayaan-kepercayaan kultural (cultural beliefs), yakni oleh adat-istiadat, norma-norma sosial, hukum, ideologi dan agama, yang membentuk persepsi seseorang tentang kepentingan pribadinya dan tentang hal untung-rugi dalam lingkungan institusional baru di mana ia berada. Bila pilihan 127 Portes & Min Zhou, 81. 128 Alba & Nee, Remaking the American Mainstream, 35-36, 63-64. 129 Ibid., 36. 130 Ibid.
62 | BAB II KERANGKA TEORETIS tindakan yang diambil mendatangkan keuntungan maka hal itu sangat mungkin untuk diulang kembali. Lalu, bila norma-norma informal yang berlaku dalam kelompoknya ternyata berkontribusi mendatangkan hasil yang menguntungkan maka kelompok akan makin memperkuat lagi (reinforce) pemberlakuan norma itu.131 Pengulangan ini bisa mengarah kepada asimilasi dan bisa pula ke arah lain yaitu penguatan identitas kelompok dan pemisahan diri dari yang lain. Alba dan Nee lebih lanjut mengemukakan sejumlah mekanisme kausal yang membentuk jalan adaptasi para imigran dan keturunannya, yang pada gilirannya akan membawa mereka tertentu ke dalam masyarakatnya. kepada Mekanisme-mekanisme kausal itu ia kelompokkan menjadi dua, yaitu sebab-sebab dekat (proximate causes) dan sebab-sebab jauh (distal causes). Sebab-sebab dekat beroperasi di level pribadi dan jaringan serta dipengaruhi oleh bentuk-betuk kapital yang dimiliki oleh individu jauh melekat dalam dan kelompok. Sementara sebab-sebab institusional struktur-struktur besar seperti susunan-susunan negara, perusahaan dan pasar kerja.132 Dengan ini Alba dan Nee memandang asimilasi adalah persoalan yang melibatkan individu, kelompok dan struktur sosial dalam masyarakat di mana mereka berada. level asimilasi sosial (kelompok primer dan komunitas) Pendekatan tersebut dikatakan hendak mengoreksi dua kekurangan besar dari sebelumnya. Kelemahan pertama adalah etnosentrisme. Dalam teori-teori asimilasi sebelumnya etnosentrisme implisit ketika asimilasi dipahami sebagai hampir-hampir sepenuhnya satu arah, di mana kelompok minoritas mengubah dirinya menjadi seperti kelompok mayoritas dan peran kelompok mayoritas dibatasi hanya pada menerima atau menolak petisi kelompok minoritas untuk dapat teori-teori asimilasi 131 Alba & Nee, Remaking the American Mainstream,37-38. 132 Ibid., 38.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 63 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 diizinkan masuk ke dalam arus utama.133 Alba dan Nee menolak pandangan ini karena mengabaikan fakta bahwa dalam proses asimilasi ke dalam mayoritas, kelompok mayoritaspun turut serta mengalami perubahan. Kelemahan lain adalah kecenderungannya tidak bisa ditolak melihat asimilasi sebagai sesuatu yang (inevitable). Teori-teori tersebut cenderung abai kepada kenyataan bahwa asimilasi bukanlah satu-satunya cara bagi para pendatang untuk menginkorporasikan dirinya ke dalam masyarakat. Beberapa kelompok berinkorporasi dengan cara menjadi kelompok ras minoritas sementara yang lain dengan cara mempertahankan sebuah pola hidup pluralistik dengan masyarakat mayoritas, yang terus memelihara kekhasan komunitas dan budayanya.134 Teori asimilasi yang dimajukan Alba dan Nee menolak menerima bahwa asimilasi tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibalik arahnya. Asimilasi bisa dihindari dan bisa dibalik karena asimilasi bukan soal yang utama bagi para pendatang. Hal yang lebih utama dan yang dihadapi setiap saat adalah bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena itu asimilasi pada dasarnya adalah sebagian saja dari proses adaptasi ke dalam suatu masyarakat. Ia lebih tepat dipahami sebagai akibat yang muncul dari timbunan pilihan-pilihan yang diambil oleh individu dan aksi-aksi kolektif di dalam kelompok-kelompok yang terjalin rapat; dan terjadi dengan kecepatan berbeda-beda baik itu di dalam kelompok maupun lintas kelompok.135 Ada sejumlah sebab yang membuat asimilasi dapat terjadi. Sebab-sebab ini, untuk kelompok yang satu berbeda dari kelompok lainnya. Pada kelompok yang satu, yakni kelompok imigran dengan kapital yang diperoleh melalui pendidikan dan immigrants), asimilasinya pengalaman kerja dipengaruhi oleh adaptasi individual melewati pola intergene- rasional yang rata atau bergelombang. Artinya, asimilasinya (human capital 133 Alba & Nee, Remaking the American Mainstream, 64. 134 Ibid., 65. 135 Ibid., 65-66.
64 | BAB II KERANGKA TEORETIS tergantung pada individu bersangkutan dan pola hidup yang diwarisinya dari generasi sebelumnya. Pada kelompok yang lain, yakni kelompok pekerja migran tradisional dengan kapital manusia dan finansial yang rendah, asimilasinya mengikuti pola kolektif dalam mana mekanisme-mekanisme di dalam jaringan kerja membentuk lintasan adaptasinya. Asimilasinya tergantung pada kelompok. Pola serupa diperlihatkan pula oleh kelompok- kelompok minoritas perantara (middlemen minority) yang mengadaptasi diri lewat ketergantungannya pada solidaritas etnis demi mendapatkan kemantapan dan kesuksesan ekonomi. Kalau hal itu sudah tercapai maka melalui tindakan kolktif mereka akan memakai yang dimilikinya untuk meruntuhkan penghalang jalan masuk ke dalam institusi-institusi arus utama. Kelompok lain berasimilasi karena kombinasi yang beraneka ragam dari adaptasi individualistik dan kolektif serta dari tindakan yang disengaja dan ketergatungan pada mekanisme- mekanisme jaringan dari kelompok-kelompok yang berhubungan erat. Faktor lain yang dapat menyebabkan asimilasi adalah mekanisme-mekanisme pemantauan dan penguatan institusional yang mengatur insentif apa saja yang akan diterima oleh individu- individu dan kelompok dengan tindakan-tindakan yang diambilnya. Mekanisme-mekanisme itu akan menentukan apakah tindakan individu-individu dan mekanisme-mekanisme jaringan menghasilkan atau mensegregasi kelompok-kelompok mayoritas maupun minoritas.136 sumber-sumber daya perilaku-perilaku yang memadukan Singkatnya, asimilasi dalam pandangan Alba dan Nee adalah produk pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan individu- pendatang demi memperbaiki individu kesejahteraannya.137 Pilihan-pilihan tindakan-tindakan rasional itu dibatasi oleh mekanisme jaringan kelompok dan bentuk kapital yang dimiliki serta struktur-struktur institusional masyarakat luas di mana mereka ada. Asimilasi akan dihindari atau kelompok dan 136 Alba & Nee, Remaking the American Mainstream,66. 137 Susan K. Wierzbicki, Beyond the Immigration Enclave: Network Change and Assimilation (New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 2004), 7- 8.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 65 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 bila kepentingan terancam sementara asimilasi akan dikejar bila dengan itu kesejahteraan individu atau kelompok semakin meningkat. individu atau kelompok malah Teori-teori klasik tentang asimilasi memahami asimilasi sebagai proses evolusi progresif yang dijalani oleh kelompok imigran atau pendatang di suatu tempat. Cepat atau lambat asimilasi pasti akan terjadi. Bahwa arahnya bisa menuju kepada kelompok dominan atau kepada seksi tertentu dalam masyarakat namun hal itu tidak bisa tidak pasti akan terjadi. Meski oleh satu dan lain alasan proses berasimilasi bisa terhenti di suatu titik namu teori-teori asimilasi klasik tidak melihat kemungkinan untuk balik ke belakang. Asimilasi akan terus maju ke depan kepada titik di mana kelompok pendatang akhirnya akan melebur juga ke dalam masyarakat setempat. Melawan arus deterministik di atas teori-teori asimilasi kontemporer berusaha mengedepankan pilihan individu yang berasimilasi sebagai faktor penentu yang penting. Pilihan mereka untuk berasimilasi dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan ekonomis, mobilitas ke tangga sosial yang lebih tinggi dan konsekuensinya pada identitas kelompok. Individu-individu atau kelompok-kelompok akan berasimilasi dan menuju bentuk asimilasi tertentu sepanjang hal itu dirasa menguntungkan secara ekonomis, sosial dan budaya. Walau demikian produk akhir yang dicapai tidak akan selalu sesuai dengan ekspektasi kelompok dominan. Sejauh-jauh yang dapat dicapai, teori-teori asimilasi hanya dapat bicara tentang proses yang terhenti, terhambat atau menuju arah yang menyimpang. Teori-teori asimilasi tidak menyediakan ruang kepada percakapan mengenai perlawanan karena dalam analisisnya teori-teori ini tidak memberi perhatian yang memadai kepada isu kekuasaan, yang sebenarnya turut bermain dalam relasi antar individu atau antar kelompok dalam sebuah masyarakat atau
66 | BAB II KERANGKA TEORETIS negara.138 Karena itu operasi kekuasaan, khususnya operasi kekuasaan negara, yang bermain dalam proses asimilasi perlu mendapat perhatian. Namun demikian hasil-hasil yang diperoleh dari perspektif teori ini tetap berguna dalam menolong menyajikan suatu gambaran yang utuh tentang proses yang dijalani oleh orang- orang Tionghoa Kristen di GKT. 3. Teori-teori tentang Kebijakan Negara terhadap Kelompok Etnis Minoritas Salah satu teori yang menjelaskan asal usul lahirnya negara bangsa (nation state) mengatakan bahwa realitas lahir dari ikatan-ikatan dan sentimen-sentimen etnis yang sudah ada terlebih dahulu.139 Menurut Anthony Smith bangsa-bangsa di dunia umumnya terbentuk dari apa yang ia namakan "ethnic cores", yaitu etnis-etnis yang kohesif dan menyadari keunikannya, yang menjadi benih (kernel) dan basis dari negara-negara dan kerajaan- kerajaan.140 Kalau hari ini sebagian besar bangsa dan negara bangsa di dunia telah menjadi polietnis, pada awalnya hal itu tidaklah demikian. Bangsa-bangsa dan negara-bangsa di dunia berakar pada fenomena suatu etnis dominan, yang menganeksasi atau menarik etnis-etnis lain ke dalam negara yang dibangun dengan namanya dan yang ditandai oleh budayanya.141 Karena bangsa-bangsa modern terjadi dengan cara seperti itu maka salah satu ciri era modern, menurut Illan Peleg, adalah munculnya berbagai macam pemerintahan yang paling tepat 138 Joe R. Feagin & Clairence Boober Feagin, "Theoretical Perspectives in Race and Ethnic Relations," Rethinking the Color Line: Readings in Race and Ethnicity, ed. Charles A. Gallagher (New York: McGraw-Hill, 2004), 20. 139 Pikiran ini digagas oleh Anthony D. Smith dan diungkapkan dalam sejumlah buku dan tulisannya. Lihat misalnya The Cultural Foundations of Nations (Oxford, UK.: Blackwell Publishing, 2008), Myths and Memories of the Nation (Oxford, UK.: Oxford University Press, 1999), National Identity (London: Penguin Books, 1991). 140 Smith, National Identity, 38-39. 141 Ibid., 39.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 67 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 digambarkan (ethnic constitutional orders). Negara diwarnai oleh karakter etnis penguasa dan rezim yang berkuasa akan berkomitmen mempromosikan kepentingan sebuah kelompok etnis atau kelompok bangsa yang berada di dalam wilayahnya.142 Tentu saja komitmen tersebut bukan tanpa risiko. Namun komitmen ini tetap diambil karena keragaman etnis di dalam negara adalah masalah yang dapat mengancam stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan. Itu sebabnya di hampir semua negara di dunia yang memiliki keanekaragaman etnis, apalagi bila sejarah hubungan antar etnis diwarnai oleh konflik, lumrah bagi pemerintah yang berkuasa untuk memberlakukan suatu kebijakan atau sejumlah kebijakan yang terkait dengan kelompok-kelompok etnis minoritas.143 sebagai tatanan konstitusional etnis Ada dua model penyelesaian yang dapat diambil oleh pemerintah suatu negara. Model pertama adalah model akomodasi atau model demokratis. Model ini berisi solusi-solusi politis yang bermaksud mendorong dan memfasilitasi partisipasi yang seluas- luasnya dari semua individu dan kelompok dalam masyarakat tanpa memandang identitas nasional dan etnisnya. Semua orang diperlakukan sama dan setara baik di dalam hukum maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam model ini negara secara aktif dan progresif berperan melindungi kelompok-kelompok minoritas dari tirani kelompok mayoritas.144 Pada model kedua, yakni pemerintahan yang bersendikan etnis, model akomodasi umumnya tidak disukai. Yang lebih disukai adalah model eksklusif, yang condong mempertahankan, memperluas dan mengabadikan dominasi satu kelompok etnis atas kelompok-kelompok etnis lainnya. Negara dan pemerintahannya 142 Illan Peleg, "Transforming Ethnic Orders to Pluralist Regimes: Theoretical, Comparative and Historical Analysis," Democracy and Ethnic Conflict: Advancing Peace in Deeply Divided Societies, ed. Adrian Guelke (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 7. 143 Terence E. Cook, Separation, Assimilation, or Accomodation: Contrasting Ethnic Minority Policies (Westport, CT.: Praeger Publishers, 2003), x. 144 Peleg dalam Democracy and Ethnic Conflict, 10.
68 | BAB II KERANGKA TEORETIS adalah alat untuk mengokohkan dan melanggengkan hegemoni kelompok etnis tertentu atas kelompok-kelompok etnis yang lain.145 Model eksklusif setidaknya memiliki dua variasi.146 Variasi yang pertama adalah model hegemoni minoritas, di mana sebuah kelompok minoritas menguasai negara sepenuhnya dan memakai negara untuk keuntungannya. Model ini diperlihatkan di Afrika Selatan pada masa rezim apartheid. Variasi kedua adalah model hegemoni mayoritas. Dalam model ini, sebuah kelompok etno- kultural mayoritas, yang menjadi inti bangsa (core nation), menguasai negara dan mempergunakannya sebagai instrumen untuk mengokohkan dan mengabadikan kontrol eksklusif atas ruang publik. Dalam situasi ini, suatu definisi kultural tentang realitas, yang berasal dari kelompok ini, akan mendominasi kehidupan masyarakat dan memberi pengaruh yang menentukan pada lembaga-lembaga negara. Negara dan semua aparatusnya lantas bertindak atas nama inti bangsa itu. Model eksklusif pada dasarnya menekankan kontrol kelompok dominan atas kelompok yang lemah. Apakah kelompok dominan itu suatu minoritas atau mayoritas yang menjadi inti bangsa, keduanya sama dalam hal bahwa sebagai kelompok hegemonik mereka berupaya untuk menguasai, mengatur dan mengendalikan kelompok-kelompok lain demi mendapatkan dan mengamankan keuntungan dalam arti yang seluas-luasnya. Kebijakan asimilasi adalah salah satu strategi yang dipergunakan untuk mempertahankan kontrol tersebut. Kebijakan asimilasi dimaksudkan bukan untuk memberikan kesetaraan penuh tetapi untuk mengontrol kelompok-kelompok minoritas tersebut. Kebijakan asimilasi yang diterapkan dapat bersifat selektif atau bersifat kolektif.147 Dengan yang selektif, kelompok dominan berkeinginan supaya hanya sebagian kecil saja dari kelompok 145 Peleg dalam Democracy and Ethnic Conflict, 10. 146 Ibid., 12-13. 147 Cook, Separation, Assimilation, or Accomodation, 64, 65-68.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 69 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 minoritas yang mengadopsi budaya kelompok dominan dan diterima sebagai bagian dari kelompok dominan. Dilihat dari teori asimilasi Gordon, hanya sebagian kecil saja yang mendapat ruang untuk berasimilasi secara struktural. Bagian yang lebih besar, kalaupun bersedia, hanya sampai di level asimilasi kultural saja. Namun itupun tidak mendapat insentif yang memadai sebab bersamaan dengan kebijakan asimilasi selektif tersebut turut pula diberlakukan kebijakan separasi yang memisahkan kelompok dominan dari kelompok minoritas dan pembedaan perlakuan pada keduanya. Sasaran akhir yang mau dicapai adalah menjadikan kelompok kecil yang itu sebagai alat untuk mengokohkan hegemoni kelompok dominan. terkooptasi Dalam kebijakan asimilasi kolektif, kelompok dominan memaksa kelompok minoritas secara keseluruhan untuk menjadi lebih serupa dengan mereka. Ancaman kelompok minoritas terhadap hegemoni kelompok dominan dihapuskan bukan dengan memperdalam perbedaan, seperti yang dilakukan oleh kebijakan segregasi, bahkan menghapuskannya sama sekali. Berangkat dari suatu pemahaman bahwa budaya dominan adalah superior dan budaya minoritas adalah inferior, asimilasi ke dalam budaya kelompok dominan dimaksudkan untuk "menyelamatkan" kelompok minoritas dari keterbelakangannya atau dari inferioritasnya. Walau bisa terlihat sangat toleran, seperti mendorong perkawinan campur atau penghapusan segregasi domisili, namun keengganan untuk berasimilasi bisa mendatangkan hukuman baik kepada individu maupun kelompok.148 Dalam bentuknya yang paling ekstrim kebijakan asimilasi ini dapat menjadi genosida kultural, di mana namun dengan mengecilkan atau 148 Cook mengambil contoh terapi korektif yang diusulkan oleh sebagian orang kepada individu-individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Lihat Cook, Separation, Assimilation, or Accomodation, 67. Eriksen mengambil contoh perlakuan yang berbeda di tempat kerja sebagai salah satu bentuk hukuman yang umum kepada mereka yang tidak mau berasimilasi. Lihat Eriksen, Ethnicity and Nationalism, 150.
70 | BAB II KERANGKA TEORETIS suatu kelompok minoritas dengan segala kekayaan budayanya punah terhisab ke dalam kelompok dan budaya dominan.149 Bagaimana respons kelompok minoritas terhadap upaya kontrol yang dilakukan oleh negara atau suatu kelompok melalui kebijakan asimilasi? Menggunakan kerangka konseptual yang dibangun oleh Albert O. Hirschman, Eriksen menemukan tiga cara yang dipakai oleh kelompok minoritas untuk merespons.150 Cara yang pertama adalah tunduk (loyalty) kepada kebijakan asimilasi dan mengasimilasikan diri ke dalam budaya dominan. Cara yang kedua adalah menolak (voice) berasimilasi dan lebih suka menjadi etnis tersendiri dengan segala konsekuensinya. Dua strategi dipergunakan di sini. Yang satu menerima posisinya yang rendah (subordinant) di hadapan kelompok dominan namun dengan identitas etnis yang sesuai kemauannya, sementara yang lain memilih bernegosiasi dengan kelompok dominan untuk mencapai keadaan koeksistensi damai. Cara yang terakhir adalah memisahkan diri secara total dari kelompok dominan (exit). Pemisahan ini berbentuk keluar dari negara lalu membentuk sebuah negara baru. Cara ini hanya mungkin ditempuh oleh kelompok minoritas yang disebut proto nations oleh Eriksen. Mereka adalah kelompok minoritas yang memiliki pemimpin-pemimpin politis sendiri dan menuntut hak untuk memiliki negara-bangsa sendiri. Mereka berangkat dari tertentu yang diklaim sebagai wilayah asli suatu teritori 149 Eriksen, Ethnicity and Nationalism, 149. Tidak seperti Cook, Eriksen tidak membuat pembedaan kebijakan asimilasi. Namun pengertian yang ia pakai lebih cocok dengan pengertian Cook mengenai kebijakan asimilasi kolektif. 150 Ibid., 150. Kerangka konseptual Hirschman adalah exit, voice dan loyalty. Dalam teori Hirschman, exit menunjuk kepada keputusan konsumen untuk berhenti membeli produk; voice kepada tindakan konsumen menyuarkan ketidakpuasannya sementara loyalty kepada kesediaan konsumen untuk terus membeli atau memakai produk sekalipun barangnya cacat, rusak dan tidak dilayani dengan baik. Untuk bahasan lengkap lihat Albert O. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States (Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1970).
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 71 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 kelompoknya, terdiferensiasi dalam kelas-kelas sosial dan tingkat pendidikan serta jumlahnya besar.151 Berbeda dari Eriksen, Cook melacak respons kelompok minoritas dari dua level: individu dan kolektif.152 Pada level individu, asimilasi akan terjadi bila dengan itu terbuka kesempatan untuk naik ke tangga atas hierarkhi sosial. Strateginya bermacam- macam. Pendidikan adalah salah satu strategi yang umum. Yang lain memilih menghindar dari menantang kelompok dominan karena hal itu akan berdampak pada tertutupnya jalan naik ke atas. Ketimbang menantang sebagian orang lantas menampilkan diri sebagai penganut tulen kelompok dominan, sementara yang lain melancarkan kritik kepada kelompok asalnya. Yang lain lagi menempuh cara mengoreksi atau memodifikasi dirinya agar sedikit-dikitnya tampil serupa dengan orang-orang di strata sosial atas dari kelompok dominan. Mereka berusaha habis- habisan meniru sifat-sifat atau tanda-tanda yang diidentifikasi sebagai ciri dari individu-individu yang berada di strata tersebut. ideologi strategi mengelak atau menghindar (evasion). Cook mendapati strategi ini sebagai strategi paling umum yang ditempuh oleh kelompok-kelompok yang bersumber daya terbatas atau lemah. Ada dua bentuk umum penghindaran yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah menyembunyikan keanggotaan dalam kategori-kategori minoritas, dan yang kedua menyembunyikan perilaku yang sesungguhnya. Berasimilasi dimaksudkan bukan untuk benar-benar menjadi sama dengan kelompok dominan melainkan sekedar supaya terlihat sama saja (appearance).153 Individu lain menempuh Pada level kolektif, Cook menemukan bahwa asimilasi dapat terjadi tanpa direncanakan sebelumnya atau memang 151 Cook, Separation, Assimilation, or Accomodation, 19. 152 Ibid., 90-104. Penjelasan selanjutnya berhutang pada Cook. 153 Di sini Cook memahami teori James C. Scott tentang "everyday forms of resistance" sebagai sama dengan apa yang ia pikirkan sebagai penghindaran (evasion).
72 | BAB II KERANGKA TEORETIS sengaja dilakukan. Untuk modus pertama ia menemukan salah satu contohnya pada anak-anak imigran Jerman dan Skandinavia di AS, yang tanpa direncanakan sama sekali tidak mau belajar bahasa orang tuanya dan lebih suka belajar bahasa Inggris. Untuk modus yang kedua ia temukan salah satu contohnya pada anak- anak imigran Hispanik, yang dipaksa oleh orang tua untuk belajar bahasa Inggris dan tidak boleh berbahasa Spanyol. Motif-motif kolektif untuk berasimilasi bisa karena mengikuti pilihan pemimpin kelompok, alasan keamanan, alasan ekonomi, atau alasan kultural. Motif pilihan pemimpin kelihatan pada konversi massal dari suatu agama ke agama lain karena mengikuti tindakan pemimpin. Pada motif keamanan, asimilasi dipilih karena akan menghentikan permusuhan dari kelompok dominan. Lalu kalau nasib kelompok membaik secara ekonomis bila makin serupa dengan kelompok dominan maka berasimilasi jadi pilihan. Motif kultural mengemuka ketika berasimilasi malah memberi ruang yang lebih leluasa bagi pelestarian tradisi budaya asalnya. Semboyannya adalah "Assimilate, not be assimilated."154 Berbeda dari perspektif teori asimilasi per se, studi-studi mengenai asimilasi yang dibingkai dalam kerangka teori relasi negara dengan kelompok minoritas menaruh isu asimilasi dalam dinamika relasi kekuasaan. Berasimilasi bukan lagi melulu proses alamiah yang terjadi dalam relasi antar individu dan kelompok namun dapat menjadi sesuatu yang sengaja dipaksakan lewat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Berasimilasi bukan lagi sebuah pilihan sukarela melainkan sebuah keharusan dan dalam kerangka waktu yang lebih cepat. Meski sebagian teori masih bersifat umum namun teori yang diajukan Cook lebih maju dengan mengungkapkan strategi-strategi yang dipergunakan kelompok minoritas untuk menghindari asimilasi. Cook pun tanpa malu- malu memperlihatkan pengaruh teori James C. Scott tentang sudah jauh 154 Cook, Separation, Assimilation, or Accomodation, 103.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 73 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 perlawanan sehari-hari ke dalam konstruksi teorinya.155 Dari sini menjadi terang bahwa asimilasi tidak harus tak terelakkan seperti dipikirkan oleh teori-teori klasik tentang asimilasi. Asimilasi berhenti atau tidak dilakukan pun bukan semata-mata karena alasan ekonomi seperti terpikirkan dalam teori kontemporer. Temuan Cook mendapati bahwa ia dapat berhenti karena adanya perlawanan dari pihak yang dipaksa berasimilasi. Gagasan ini menghantar penelitian ini untuk menengok pada teori tentang perlawanan orang-orang lemah atau orang tertindas terhadap dominasi dan operasi kekuasaan kelompok dominan. D. Teori Perlawanan Terselubung Teori James C. Scott tentang perlawanan berangkat dari kenyataan bahwa deskripsi dan analisis mengenai berbagai konflik politik selama ini didominasi oleh pemahaman tentang aksi-aksi politik yang bersifat terbuka dan terang-terangan. Studinya menemukan bahwa aksi-aksi perlawanan politis tidak selalu demikian. Ada bentuk-bentuk perlawanan yang ternyata memang sengaja disembunyikan. Tantangan terbuka dihindari karena dapat membawa konsekuensi-konsekuensi yang berat, bahkan ekstrim.156 Perlawanan ini awalnya ia namakan "perlawanan sehari- hari"157 untuk menjelaskan lokasinya sekaligus hakekatnya sebagai sesuatu yang sudah terjadi jauh sebelum suatu aksi perlawanan terbuka dan terang-terangan terjadi. Ini adalah aksi politis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berada di bawah dominasi kelompok lain (subordinate groups) terhadap kelompok 155 Cook, Separation, Assimilation, or Accomodation, 95. 156 Menurut Richter-Devroe ketersembunyian ini bukan berarti sama sekali tidak dilihat tetapi semata-mata tidak dideklarasikan secara publik sebagai perlawanan. Lihat Sophie Richter-Devroe, "Palestinian Women's Everyday Resistance: Between Normality and Normalisation," Journal of International Women's Studies, Special Issue Vol. 12 #2: 34. 157 James C. Scott, "Everyday Forms of Resistance," The Copenhagen Journal of Asian Studies Vol. 4 (1989): 36.
74 | BAB II KERANGKA TEORETIS yang mendominasi mereka (the dominant).158 Dalam tulisannya yang diterbitkan pada tahun 1987, perlawanan ini Scott definisikan sebagai: any act by a peasant (or peasants) that is intended either to mitigate or deny claims (e.g.rents, taxes, corvee, deference) made on that class by superordinate classes (e.g. landlords, the state, moneylenders) or to advance peasant claims (e.g. to land, work, land, charity, respect) vis-a-vis those superordinate classes.159 ini tindakan apapun dapat menjadi perlawanan karena dimaksudkan (intended) untuk mengurangi (mitigate) atau menolak (deny) klaim yang dibuat oleh kelompok dominan; atau untuk mengedepankan klaim-klaim yang dibuat oleh kelompok yang didominasi. Dengan definisi itu, Scott bermaksud memberikan suatu pemahaman yang lebih luas tentang perlawanan, yang selama ini dirasa terlalu sempit hanya pada perlawanan terbuka dan terorganisir. Perlawanan dapat mencakup apapun, baik perlawanan individual maupun kelompok, material maupun simbolik, dan mencakup baik yang gagal maupun yang sukses.160 Perlawanan ini hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tiada perencanaan sama sekali, dan sering hanya berupa perbuatan menolong diri sendiri. Ia biasanya menghindari konflik simbolik langsung melawan penguasa atau melawan norma-norma kaum Dalam definisi 158 Seperti dikutip oleh Deborah Reed-Danahay, "Talking About Resistance: Ethnography and Theory in Rural France" dalam Anthropological Quaterly Vol. 66 No. 4, Controversy: Hegemony and the Anthropological Encounter (Oct., 1993): 222. 159 James C. Scott, "Resistance Without Protest and Without Organization: Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithe," Comparative Studies in Society and History, Vol. 29, Issue 3 (July 1987): 419. 160 George Holmes, "Protection, Politics and Protest: Understanding Resistance to Conservation," Conservation and Society, Vol. 5, No. 2, 2007: 185. Lihat James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: Yale University Press, 1985), 290.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 75 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 elit.161 Dalam praktik sehari-hari ia dapat tampil dalam aksi-aksi (foot dragging), berpura-pura seperti menunda-nunda kerja (dissimulation), patuh yang palsu (false compliance), menyerobot (pilfering), berpura-pura tidak tahu (feigned ignorance), mengumpat (slander), membuat kebakaran dengan sengaja (arson), mensabotase (sabotage), dan lain-lain.162 the Arts of Resistance, Scott membawa keluar konsep perlawanannya dari dunia petani dan lingkungan agraris kepada arena kehidupan politik yang lebih luas. Mereka yang melawan dan dilawan dikategorikan ke dalam yang didominasi dan yang mendominasi. Konsep perlawanan sehari- hari kini diganti dengan konsep transkrip tersembunyi (hidden transcript), untuk menekankan sifatnya yang tidak terpantau oleh mata penguasa atau kelompok dominan. Transkrip ini merupakan lawan dari transkrip publik (public transcript). Dalam Domination and Metafor yang berada di balik kedua konsep ini adalah dunia teater (pementasan drama), yang diperkenalkan pertama kali oleh Erving Goffman.163 Sebagaimana Goffman, Scott sepakat bahwa kehidupan orang-orang yang didominasi bak menampilkan suatu pertunjukan di atas pentas. Penontonnya adalah kelompok dominan. Namun berbeda dari Goffman yang lebih fokus pada aksi orang-orang itu di atas pentas (on stage), Scott coba mengamati aksi mereka di balik pentas (offstage).164 Kalau di atas pentas, 161 Scott dalam Comparative Studies in Society and History, Vol. 29, Issue 3 (July 1987): 419-420. 162 Idem, Weapons of the Weak, 29; juga Idem dalam The Copenhagen Journal of Asian Studies Vol. 4 (1989): 34. 163 Goffman menamakan "The perspective...of the theatrical perfomance...." Lihat Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (New York: Anchor Books, 1959), xi. pendekatannya sebagai 164 Mengomentari pendapat dua anthropolog yang membedah pikiran-pikirannya, Scott dengan terus terang mengakui bahwa dalam tulisan- tulisannya ia memang lebih baik dalam mencermati detil-detil perlawanan dari pada detil-detil dominasi. Itu artinya ia lebih tajam melihat aksi-aksi di panggung belakang dari pada di panggung depan. Lihat James C. Scott, "Afterword to 'Moral Economies, State Spaces and Categorical Violence" dalam American Anthropologist, Vol. 107, Issue 3, September 2005: 398.
76 | BAB II KERANGKA TEORETIS menurut Goffman, orang fokus pada upaya untuk sintas (survived) di tengah dominasi, Scott memperlihatkan bahwa upayanya tidak itu saja. Dengan cara-cara yang tidak tampak kelompok yang didominasi juga melakukan perlawanan.165 Dalam interaksinya dengan pihak yang mendominasi kelompok yang didominasi mempergunakan dua macam transkrip atau dua naskah pertunjukan. Naskah pertama disebut transkrip publik, sementara naskah kedua disebut transkrip tersembunyi. Transkrip publik adalah naskah yang mengatur peran-peran yang dimainkan di hadapan kelompok dominan. Di dalamnya ucapan, sikap dan perilaku dibengkokkan secara sistematis supaya cocok dengan kemauan dan ekspektasi kelompok dominan. Orang-orang yang didominasi memperagakan sikap dan perilaku tunduk, patuh dan kalah; sementara pihak dominan ditampilkan sebagai yang kuat, berkuasa dan menang.166 Transkrip tersembunyi adalah naskah yang mengatur peran-peran yang dimainkan di antara sesama kaum yang didominasi, yang luput dari pengamatan kelompok dominan. Pertunjukan yang ditampilkan di sini berbeda.167 Perilaku, sikap dan kata-kata yang diperagakan merupakan kebalikan dari yang diatur dalam transkrip publik. Kalau transkrip publik bermaksud menciptakan sebuah budaya dominan dan resmi maka transkrip tersembunyi bermaksud menciptakan sebuah sub-kultur yang bertentangan sekaligus melawan budaya yang coba dipaksakan oleh elit dominan.168 Isinya adalah perkataan-perkataan, isyarat- isyarat dan praktik-praktik yang menegaskan, menyangkal, atau 165 Goffman sebenarnya juga menulis buku lain yang membahas hidup orang-orang yang dalam kategori Scott adalah orang lemah, yakni mereka yang memikul stigma-stigma tertentu. Namun lagi, tidak seperti Scott, di dalam buku itu Goffman kembali fokus meneliti upaya-upaya yang ditempuh orang-orang ini untuk dapat bertahan dalam situasi itu. Lihat Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (New York: Simon & Schuster, Inc., 1963). 166 James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven: Yale University Press, 1999), 4. 167 Ibid. 168 Ibid., 27.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 77 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 mengubah apa yang tampak di dalam transkrip publik.169 Dengan cara ini mereka melakukan apa yang disebut Scott "a labor of neutralization and negation"170 - sebuah usaha untuk menetralisasi dan menegasi apa yang terjadi di hadapan kaum dominan. Perlawanan terhadap dominasi dapat diamati dengan membandingkan transkrip publik dan transkrip tersembunyi. Perbedaan yang nyata antara ucapan-ucapan, gerak-gerik dan praktik-praktik yang diperagakan menurut transkrip publik dan yang diperagakan menurut transkrip terselubung menjelaskan hadirnya perlawanan.171 Semakin kuat dominasi dirasakan maka akan semakin tidak cocok pula kehidupan yang diperagakan oleh kelompok yang didominasi di hadapan kelompok dominan dengan yang diperagakan di antara mereka sendiri. Lewat teori ini Scott bermaksud memperlihatkan bahwa bahkan dalam suatu situasi paling hegemonik sekalipun kaum lemah, atau kaum minoritas, atau kaum yang didominasi tidak pernah betul-betul tunduk atau menyerah begitu saja kepada kemauan kelompok dominan. Mereka juga melawan. Scott mengkritik konsep Marxist tentang kesadaran palsu (false consciousness) dan konsep Gramscian tentang hegemoni yang dipandang gagal melihat hadirnya perlawanan.172 Dua konsep ini pada dasarnya menunjuk kepada sikap tinggal diam (quiesence) terhadap kondisi-kondisi sosial yang membuat orang yang ditindas menjadi tertindas. Orang yang tertindas tidak melawan karena telah kesadaran mereka, oleh operasi cerdik kapitalisme, dipisahkan dari situasi historis-material hidupnya. Akibatnya, akar-akar persoalan penindasan, kemiskinan dan ketidakadilan tidak lagi dilihat bersumber dari tatanan sosial kehidupannya. Konsekuensinya, orang lantas merasa tidak perlu melakukan 169 Scott, Domination and the Arts of Resistance, 4-5. 170 Ibid., 111. 171 Ibid., 5. 172 Ibid., 77-85
78 | BAB II KERANGKA TEORETIS perubahan apa-apa pada situasi historis-material tersebut.173 Meski demikian Marx yakin sekali bahwa ketika beban sudah tidak tertanggungkan lagi maka kesadaran palsu ini akan sirna. Akan muncul kesadaran sejati dan sebuah revolusi sosial yang akan mengubah segalanya. Namun revolusi yang ditunggu-tunggu itu tak kunjung datang. Gramsci coba memperbaiki konsep Marx tentang kesadaran palsu dengan menawarkan konsep tentang hegemoni. Revolusi sosial gagal bukan karena kesadaran palsu melainkan karena keberhasilan kelompok dominan, melalui sebuah operasi ideologis-kultural, mempersuasi kelompok yang didominasi untuk malah memilih dan mendukung kekuasaan atau hegemoni yang mendominasi mereka.174 Namun dengan tetap timbulnya aksi-aksi atau gerakan- gerakan perlawanan terbuka di kemudian hari membuat Scott meragukan penjelasan Gramsci. Kalau semua orang telah setuju untuk hidup di bawah rezim yang mendominasinya lalu kenapa pada suatu juga? Kalau titik perlawanan masih muncul perlawanan terbuka dapat timbul lalu mungkinkah ia bisa muncul tiba-tiba? Scott percaya bahwa jauh lebih masuk akal untuk menerima bahwa perlawanan terbuka itu sudah didahului oleh kehadiran aksi-aksi perlawanan yang luput dari pengamatan kelompok dominan.175 Jauh di lubuk hatinya orang-orang yang tunduk. Lalu, kelihatannya bagaimana bisa terjadi bahwa di satu pihak tampil ketundukan sementara di waktu lain timbul perlawanan terbuka? Gagasan Scott tentang perilaku di atas pentas dan di bawah pentas menyelesaikan masalah ketegangan itu. Apa yang tampil sebagai ketundukan sesungguhnya hanyalah peragaan di atas pentas (on stage), di depan mata kelompok dominan saja. Tetapi, di ruang tunduk sebenarnya tidak mau 173 Robert C. Tucker, ed. The Marx-Engels Reader (New York: W.W. Norton & Company, 1978), 158-159. 174 Lihat Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith, eds., Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (New York: International lembaga yang dicatat Gramsci Publishers, 1987), 9-14. Tokoh dan memainkan peran penting di sini adalah kaum intelektual dan sekolah. 175 Scott, Domination and the Arts of Resistance, 5-8, khususnya komentarnya atas ucapan-ucapan Aggy dan Mrs Poyser.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 79 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 sosial yang lain, yakni di bawah pentas (off stage), naskah yang diperagakan berbeda. Di tempat yang tidak terjangkau oleh pengamatan kelompok dominan itu, diperagakanlah sebuah "pertunjukan" sosial di mana kekuasaan kelompok dominan disangkali, ditolak dan dilawan. Meski transkrip tersembunyi dimaksudkan untuk peragaan di pentas belakang yang tidak teramati oleh penguasa, hal itu tidak selalu berarti bahwa transkrip ini tidak pernah satu kalipun dipertunjukkan di atas pentas di depan penguasa. Dengan bentuk- bentuk yang diselubungkan juga diperagakan di depan mereka. Scott mengumpamakan perbuatan ini seperti perbuatan seorang editor koran oposisi yang bekerja di bawah peraturan sensor yang ketat. Untuk menyampaikan pesan- pesan perlawanan dari kelompok oposisi ia memakai cara-cara yang terlihat sah secara hukum sehingga tidak tampak sebagai perlawanan terhadap penguasa.176 transkrip tersembunyi ini Ada dua teknik utama yang dipergunakan. Yang pertama menselubungkan pesan perlawanan; sementara yang kedua menyembunyikan penyampai pesan. Teknik-teknik dalam kategori pertama dipergunakan ketika pihak yang melawan dikenali, sementara pada teknik yang kedua ketika pesan perlawanan secara sengaja dibuat untuk dikenali. Selain dua teknik utama ini masih ada lagi sebuah teknik lain, yakni menselubungkan pesan dan pembawa pesan perlawanannya sekaligus.177 Dalam teknik penyembunyian pesan perlawanan, bentuk- bentuk yang umum dipakai adalah anonimitas, eufemisme dan bersungut-sungut.178 Anonimitas timbul dalam situasi di mana pengungkapan diri dapat membahayakan keselamatan orang yang melawan. Pesan anonim membuat identitas orang yang melawan tetap terlindungi. Eufemisme adalah kebalikannya. Di sini orang yang melawan dikenali. Ia dipergunakan agar pesan penolakan 176 Scott, Domination and the Arts of Resistance, 138. 177 Ibid., 139 178 Ibid., 140-156.
80 | BAB II KERANGKA TEORETIS tampak sebagai perlawanan. Dalam dan perlawanan sama-sama bersungut-sungut, yang melawan dan dilawan berhadap-hadapan. Sebagai ungkapan ketidakpuasan dan ketidaksukaan, sungut-sungut sulit dibuktikan sebagai kejadian perlawanan. tidak Selain tiga bentuk dasar itu, masih ada lagi bentuk-bentuk penyelubungan yang lain, yang lebih kompleks (elaborate forms).179 Di sini perlawanan dilakukan secara lebih terbuka di ruang publik sambil terus berpegang pada prinsip kecerdikan dan kehati-hatian dalam menantang transkrip publik. Unsur-unsur budaya, dalam hal ini unsur-unsur dari budaya rakyat dan budaya populer, menjadi medium untuk menyusupkan pesan-pesan perlawanan di dalam transkrip publik.180 Medium budaya sengaja dipilih karena sifatnya yang ambigu (bermakna ganda), multivalen (bersisi ini banyak), dan polisemis memungkinkan unsur-unsur makna yang bersifat perlawanan dapat disusupkan ke dalam praktik-praktik budaya yang sudah dikenal sehingga perlawanan tampil halus dan tidak frontal. (bermakna banyak). Sifat-sifat banyak dipergunakan.181 Karnaval dipilih karena hakikatnya sebagai suatu peristiwa yang lain dari biasanya. Aturan-aturan normal yang mengatur interaksi orang satu sama lain, dalam karnaval, tidak lagi berlaku. Selain itu dengan derajat anonimitas yang tinggi, di antaranya dengan penggunaan topeng, membuat karnaval memungkinkan orang untuk melakukan apa saja. Orang diizinkan tampil beda dan dapat menyampaikan hal-hal yang dalam kehidupan biasa adalah tabu. Menariknya, perbedaan itu justru disukai karena membuat karnaval menjadi meriah. Karenanya karnaval menjadi medium yang disukai untuk menyampaikan kritik kepada penguasa. Karnaval adalah medium budaya yang 179 Scott, Domination and the Arts of Resistance, 156-182. 180 Ibid., 157. 181 Ibid., 173-174.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 81 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 Selain karnaval, tradisi-tradisi lisan, yakni cerita-cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, adalah cara lain yang dipilih untuk menyampaikan pesan perlawanan.182 Ia dipilih karena menyediakan kemungkinan anonimitas yang amat besar dan tidak mengenal bentuk permanen. Sebuah kisah di mulut yang satu bisa menjadi kisah yang berbeda di mulut yang lain. Tidak ada teks standar untuk mengukur penyimpangannya. Sebuah kisah senantiasa disesuaikan, direvisi, diringkas atau bahkan dapat diabaikan.183 Manakala kisah-kisah itu sudah tidak mampu lagi melayani kepentingan yang mau diperjuangkan kisah-kisah itu dibiarkan lenyap dengan sendirinya. Selain tradisi lisan, cerita-cerita rakyat dan dongeng- dongeng tentang kecerdikan orang atau binatang tertentu, atau gambar-gambar yang melukiskan dunia yang terbalik turut terhadap dominasi di menyimpan pesan-pesan perlawanan baliknya.184 Sebagai sebuah subkultur yang terpisah dari budaya resmi atau budaya dominan, seluruh budaya kelompok yang didominasi Scott sarankan supaya dipahami sebagai bayangan dari upaya- upaya menyusupkan transkrip tersembunyi atau perlawanan ke dalam transkrip publik. Hal itu harus demikian karena budaya suatu kelompok masyarakat tidak bisa dipisahkan dari lokasi sosial kelompok tersebut.185 Lokasi tersebut melahirkan nilai-nilai dan 182 Scott, Domination and the Arts of Resistance, 160-162. 183 Ibid., 161. 184 Ibid., 182-172. 185 Sudut pandang sosiologis, khususnya dari perspektif konflik, melihat budaya sebagai produk dari konflik kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan kelompok. Tiap-tiap kelompok memiliki budayanya masing-masing dan terlibat dalam konflik memperebutkan pengaruh dalam budaya nasional. Lihat William E. Johnson & Joseph V. Hickey, Society in Focus: An Introduction to Sociology (Boston, MA.: Allyn & Bacon, 2012), 79. Berbicara dengan cara yang berbeda, Stuart Hall turut menekankan lokasi sosial dan ekspresi kultural seseorang. Ia mengatakan bahwa orang menulis dan bicara dari "a particular place and time, from a history and a culture which is specific." Ia kemudian melanjutkannya dengan memberi contoh dirinya sendiri sebagai orang yang menulis dan bicara dari suatu lokasi sosial
82 | BAB II KERANGKA TEORETIS pengalaman-pengalaman yang khas, yang kemudian muncul dalam bentuk atau ekspresi yang khas pula. Sebagai kelompok yang kurang beruntung atau ditindas situasi semacam ini kemudian mendorong suatu gambaran hidup terciptanya tersendiri, yang berlawanan dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran-gambaran itu lalu diekspresikan di dalam budaya yang diproduksi oleh kelompok tersebut. Mengapa memilih budaya untuk mengekspresikan perlawanan? Menurut Scott hal itu disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan di wilayah budaya. Tidak seperti di wilayah-wilayah politik dan ekonomi di mana kontrol kekuasaan amat terasa dan dapat sangat efektif, dalam wilayah budaya efektivitas kontrol rendah. Orang masih memiliki ruang yang cukup leluasa untuk memutuskan apa yang harus diterima atau tidak diterima, dan diteruskan atau dibiarkan sampai di sini saja. Lalu, untuk membenarkan posisi sosialnya sebagai yang dominan, kelompok dominan mempergunakan suatu strategi budaya. Untuk mematahkan dominasi yang menjustifikasi kekuasaannya harus diserang. Elemen-elemen budaya merupakan sarana perlawanan yang ampuh karena hakikatnya sebagai sebuah simbolisme dan metafor yang multivalen. Hal itu membuat pesan perlawanan dapat diselubungkan, bahkan dalam baju budaya dominan.186 Tikaman kepada dominasi dapat dilakukan tanpa harus terlihat sebagai pembunuhan karena kemampuan simbol- simbol budaya untuk membawakan makna yang majemuk. itu, budaya Kalau penyelubungan dilakukan untuk membuat perlawanan tidak kelihatan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah: masihkah ia dapat disebut sebagai sebuah perlawanan? Dapatkah ia dikategorikan sebagai sebuah perjuangan politis yang bermaksud untuk mengubah sesuatu? Dari perspektif perjuangan kelas, dapatkah tindakan-tindakan perlawanan yang dilakukan tertentu dari mana ia berasal. Lihat Stuart Hall, "Cultural Identity and Diaspora," Identity: Community, Culture, Difference, ed. J. Rutherford, (London: Lawrence & Wishart, 1990), 222-223. 186 Scott, Domination and the Arts of Resistance, 157-158.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 83 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998 secara individual diterima dan dipahami sebagai cerminan perjuangan kolektif kelas? Apalagi bila mengingat tiadanya pemimpin dan ideologi yang mengarahkan dan menjadi basis perlawanan? Menurut Scott, apa yang dilakukan tidak bisa dikatakan tidak politis hanya gara-gara tidak diungkapkan secara terang-terangan dan terbuka. Apa yang dilakukan oleh kelompok yang didominasi tetap politis karena hal itu ditujukan untuk mencapai perubahan sifat hubungan di antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak dengan suatu hal yang diperebutkan.187 Dalam hal ini masalah penyelubungan lebih terkait dengan taktik perjuangan. Ia tidak ada hubungannya dengan soal sifatnya yang politis atau tidak. Di pihak lain, perlawanan ini merupakan bagian dari sebuah aksi kolektif karena aksi-aksi individu tidak bisa dilakukan tanpa kerja sama diam-diam dengan secara individu-individu lain.188 Ada mekanisme-mekanisme tertentu yang dijalankan di dalam dan oleh kelompok untuk memastikan bahwa sejalan dengan kepentingan dan perjuangan kelompok. Mekanisme-mekanisme itu pada dasarnya berisi insentif dan sanksi sosial. Di satu pihak memberi upah kepada yang mengikuti norma-norma kelompok dan di pihak lain menjatuhkan hukuman pada yang merusak kepentingan kolektif.189 terus-menerus tindakan individu demi individu Teori perlawanan Scott menawarkan sesuatu yang lebih baik dari tiga perspektif teori sebelumnya. Tiga teori sebelumnya lebih banyak melihat persoalan asimilasi dari sudut pandang kelompok dominan. Karenanya, ketiganya tidak memadai dalam menjelaskan aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok minoritas terhadap berasimilasi. Kuatnya perspektif kelompok dominan, apakah itu negara dan pemerintah atau masyarakat lokal penerima para imigran, ditunjukkan secara amat jelas dalam teori-teori 187 Scott dalam The Copenhagen Journal of Asian Studies Vol. 4 (1989): 34. 188 Ibid., 36. 189 Idem, Domination and the Arts of Resistance, 128-135.
84 | BAB II KERANGKA TEORETIS asimilasi klasik. Teori-teori coba melengkapi kekurangan itu dengan perhatian serius kepada pelaku asimilasi (agency), yang dapat memilih ke mana arah asimilasinya. Namun demikian dua teori ini tidak memberi kerangka yang cukup untuk memahami motif relasi kekuasaan di balik pilihan- pilihan yang diambil. Lebih dari itu, seperti yang dipikirkan Scott, interaksi kelompok minoritas dan kelompok dominan hanya diamati dari satu sudut pandang, yaitu interaksi keduanya di atas pentas. Tidak ada penetrasi ke dalam interioritas kelompok minoritas untuk melaporkan sejauh mana asimilasi yang tampak di depan adalah kenyataan yang juga sungguh terjadi di belakang. asimilasi kontemporer Teori Scott lebih baik pertama-tama karena teori ini memberikan definisi yang cukup luas tentang apa itu kelompok dominan dan kelompok yang didominasi. Dalam kelompok dominan ada negara, pemerintah, masyarakat dan orang-orang yang berkuasa. Sementara dalam kelompok yang didominasi ada petani, etnis minoritas, kelas sosial tertentu dan lain-lain. Selanjutnya, teori ini lebih baik karena memberi perhatian besar kepada cara-cara yang ditempuh oleh orang atau kelompok yang didominasi dalam mensiasati situasi dan kondisi hidupnya. Titik berangkatnya adalah dari kelompok yang didominasi dan cara- cara mereka menghadapi operasi kekuasaan. Teori ini juga lebih memadai karena menawarkan suatu kerangka yang cukup untuk memahami pilihan-pilihan respons yang diambil oleh anggota- anggota kelompok minoritas terhadap tekanan untuk berasimilasi. tidak saja dicermati dari posisi Tindakan-tindakan mereka berhadap-hadapan secara langsung dengan kelompok dominan namun juga dari tempat di mana mereka jauh dari pengawasan kelompok dominan. Karena pertimbangan-pertimbangan ini maka perspektif teori yang ditawarkan Scott akan dipergunakan dalam penelitian ini. Meski demikian hasil-hasil penelitian tentang orang Tionghoa Indonesia yang dilakukan dengan perspektif teori yang berbeda akan diperhatikan dan dipergunakan sejauh dapat menolong menjelaskan apa yang coba disajikan oleh penelitian ini.
Kebijakan Asimilasi Pemerintah Orde Baru dan Tanggapan Orang-Orang Tionghoa | 85 Kristen di Gereja Kristus Tuhan (GKT), 1968-1998