65 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan mengenai Upaya dan hambatan Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak adalah, sebagai berikut : 1. Upaya Preventif dan Upaya Represif Upaya Preventif yang dilakukan Polresta Yogyakarta antara lain : Mengadakan pembinaan dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung, (pembinaan atau bimbingan secara langsung meliputi ceramah atau penyuluhan ke sekolah-sekolah, sedangkan pembinaan atau bimbingan secara tidak langsung meliputi : Pembentukan saka bayangkara, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), karang taruna), penyuluhan, rekreasi (pengenalan lingkungan), patrol atau pengawasan. Sedangkan Upaya Represif meliputi : Membina si anak yang melakukan tindak pidana, pendekatan difersi atau restorasi justice, mengusut atau memeriksa anak sampai ke pengadilan, mengawasi Anak yang Diputuskan Pengadilan untuk Diserahkan Kembali pada Orang Tuanya. 2. Hambatan- Hambatan yang dihadapi adalah : a. Adanya petugas kepolisian yang ditugaskan kurang Peka terhadap masalah anak - anak atau dianggap tidak terlalu besar masalah yang dilakukan si anak dibandingkan orang dewasa apalagi tentang judi karena anggapan
66 uang yang dipertaruhkan anak untuk bermain judi kecil atau tidak seberapa. Padahal perjudian telah mendapatkan atensi pimpinan/atensi dari Kapolri, yaitu perjudian menjadi hal yang harus ditanggulangi dengan serius karena merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas. Karena perjudian merupakan pangkal terjadinya kejahatan yang lain, seperti mencuri, merampok, menipu, dll. a. Kurangnya dana operasional. Dana paling penting sekali sebagai biaya operasional. Adanya dana yang cukup menjadikan kegiatan lancar sebaliknya bila tidak ada kegiatan akan terhambat misal volume untuk memberikan penyuluhan kesekolah-sekolah dan operasi tidak kontinyu dan merata. b. Kurangnya adanya realisasi kerja sama pihak masyarakat dan sekolah terhadap razia polisi sehingga terkadang razia tidak maksimal atau bocor.
B. Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka penulis memaparkan saran dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polresta Yogyakata sebagai berikut : 1. Agar Polisi lebih mengutamakan tindakan preventif/pencegahan. 2. Hendaknya Kepolisian sebagai penegak hukum yang dikirimkan untuk menanggulangi kenakalan anak dibekali tambahan pengetahuan psikologi anak sehingga pendekatan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman antara petugas dengan anak yang menjadi sasaran, sehingga pendekatan psikologi oleh kepolisian diharapkan tidak membuat anak takut atau trauma. 3. Penyuluhan di sekolah-sekolah lebih ditingkatkan agar seluruh sekolah- sekolah di Yogyakarta mendapatkan penyuluhan dan Menambahkan program penyuluhan bagi anak- anak/remaja yang tidak mengenyam pendidikan formal. 4. Agar menambahkan kendaraan operasional serta sarana / prasarana penyuluhan seperti kamera digital, laptop di unit 4 PPA. 5. Menindak dengan tegas anggota kepolisian yang melindungi tempat- tempat perjudian di Yogyakarta 6. Mengambil tindakan tegas bagi warnet yang menyediakan layanan judi lewat internet yg sebagian besar penggunanya adalah anak muda. 67
7. Diharapkan agar pihak keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah dapat mendukung tugas polri dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya masalah perjudian. 8. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak, diharapkan lebih berperan aktif dalam pembinaan dan pengayoman bagi anak. 68
DAFTAR PUSTAKA Buku Bambang Poernomo, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,Jakarta. Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, 1986, Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta, Dali Mutiara, 1976, Tafsir KUHP, Bintang Indonesia, Jakarta. Endang Sumiarni. MG, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, ANDI Offset, Yogyakarta. Kartini Kartono, 1981, Pathologi Sosial, jilid I, CV. Rajawali, Jakarta. Mas Subagio, 1976, Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata dan Dagang, Cet. Ke I, Alumni Bandung. Qirom Syamsudin A. et all, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum, Liberty, Yogyakarta Simanjuntak .B, 1975, Latar Belakang Kenakalan Anak (etimologi Juvenile Delinquency), Alumni, Bandung. Simanjuntak .B, 1980, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung. Soesilo .R, 1984, Pokok-pokok Hukum Pidana, Aturan-aturan dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, 1983, Sinar Baru,Bandung. Tim Prima Pena, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Jakarta. Wan Tjiek Saleh, 1977, Pelengkap KUHP Ghalia Indonesia, Jakarta. Website load-file, Minggu, 15 April 2012, 16.15 perjudian-negara/, Sabtu,12 Mei 2012, 12.05 69
terdahulu.html, Minggu 6 Mei, 19.00 Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen pasal 28B ayat (2). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, bab II, Pasal 6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 27 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan Pasal 505. 70