Vol. 10, No. 1, January 2022 P-ISSN: 2303-2014 | E-ISSN: 2723-1143 Url: Received : June 10, 2021 Published : January 30, 2022 Accepted : November 25, 2021 Page : 41-50 Copyright ©2022 Serambi Tarbawi, All Rights Reserved KRIMINALISASI JARIMAH LIWATH MELALUI QANUN JINAYAH SEBAGAI UPAYA MENGENDALIKAN KEBEBASAN AMORAL MANUSIA Syarifah Rahmatilah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia 1Contributor Email: Abstract : This study discusses the limitations of the freedom of will of every community, because everyone's freedom must be limited when dealing with the interests of state security, public order, the human rights of others with a balance of morals and religious values. The arrest of the perpetrators of jarimah liwath in Aceh indicates that these homosexuals still exist even though the Qanun Jinayah has been enacted. Prior to the enactment of this qanun, these people were supported by the Violet Gray institution which tried to promote the rights of homosexuals in Aceh, but in the end they were expelled from Aceh. The problem discussed is how to regulate the Qanun Jinayah regarding Homosexuals in terms of the aspect of moral freedom of the Acehnese people. This research is a literature study using a normative approach which is then explained descriptively. The results of this study explain that the regulation of the Qanun Jinayah against the criminalization of homosexual acts when viewed from the aspect of the moral freedom of the Acehnese people is very appropriate. This can be seen from the formulation of jarimah liwath in Qanun Jinayah with the aim of providing protection to morals. Morality and morality are very close. The people of Aceh are born into a Muslim majority. And Islam strongly rejects the immoral behavior of homosexuals, which is very dangerous for damage and not maintaining the dignity of humans and their descendants. Keywords: Law; Immoral Freedom; Liwath; Qanun Jinayah. {41
Syarifah Rahmatillah A. Pendahuluan Persoalan pergaulan orang dewasa laki-laki dan perempuan terkadang menuju perilaku menyimpang. Fakta terhadap adanya seksual menyimpang sudah terjadi sejak zaman para nabi terdahulu, hal ini dapat dibuktikan dari berbagai fakta sejarah kaum Sodom pada masa Nabi Luth, as. Ini memperlihatkan bahwa perbuatan menyimpang mereka (kaum sodom) telah memunculkan kemurkaan dari Allah SWT. Kemurkaan Allah kepada kehidupan menyimpang kaum Luth adalah sebuah peringatan dan mengandung hukum pelarangan yang wajib di taati tentunya oleh seluruh umat Islam. Tapi fakta kemurkaan Allah SWT terhadap keberadaan kaum sodom pada masa lalu ini ternyata tidak di indahkan oleh para pejuang eksistensi kaum homo di dunia bahkan di Aceh sendiri. Contoh seperti sekelompok aktivis kaum homo di Aceh seperti Violet Grey pernah menentang keinginan Pemerintah Aceh memformulasikan larangan Jinayahnya. Pemerintah perbuatan Homoseksual di dalam Qanun melarang keberadaan kaum homo ini di Aceh sebelum pemberlakuan Qanun Jinayah. Disisi lain, Faisal salah satu aktivis Violet Grey di Aceh, pernah berharap qanun jinayah tidak akan pernah disahkan, karena kalau di sahkan maka ruang gerak mereka kaum homo di Aceh tidak akan ada lagi (Kurniawati, 2020). Pertentangan dari mereka pada dasarnya terjadi akibat intimidasi yang sebelumnya dilakukan oleh penegak hukum syariat di Aceh seperti yang pernah terjadi pada ketua kaum sodom di Aceh ini yaitu kasus penyiksaan kepada Hartoyo, yang kemudian di usir dari Aceh tahun 2007 yang lalu. Keberadaan kaum homo, secara umum masyarakat sosial menganggapnya sebagai penyimpangan. Penyimpangan dari nilai moralitas dan nilai agama. Perilaku menyimpang ini melanggar norma- norma yang berlaku selama ini di Aceh, yaitu dengan masyarakat mayoritas Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Pandangan Islam mengenai homoseksual, bahwa semua manusia yang berjiwa sehat menilai homoseksual sebagai perbuatan tercela dan terlarang, baik dalam ukuran akal sehat maupun nilai agama. Penilaian 42}
Kriminalisasi Jarimah Liwath Melalui Qanun Jinayah demikian berangkat dari pemahaman tentang status homoseksual sebagai kejahatan kemanusiaan (al jarîmah al khalqiyyah) yang tidak pantas di praktekan oleh bangsa/jenis manusia manapun di dunia. Homoseksual juga dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap eksistensi kemanusiaan karena pada hakekatnya perbuatan itu bertentangan dengan fitrah manusia di satu sisi dan hukum alam di sisi yang lain. Homoseksual dalam bahasa arab disebut al liwat (untuk gay) dan al sihâq (untuk lesbian) ini disinggung dalam al Qur'an dengan istilah al fahisyah . Istilah homo ini biasanya diartikan sebagai zina. Kata Fahisyah menurut al Ashfihany adalah perbuatan yang terlampau buruk atau begitu jelas unsur keburukannya sehingga tidak ada orang yang berakal sehat yang berkeinginan untuk menyangkalnya. Kalau ditelusuri secara gramatikal (bahasa) tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa Arab kedua-duanya di namakan al liwath. Pelakunya di namakan al luthiy (lotte). Namun Imam Al-Mawardi membedakannya. Beliau menyebut homoseksual dengan liwath dan lesbian dengan sihaq atau musaahaqah. (lihat: al hawi al kabir karya al mawardi : juz:13 hal: 474-475) Ibn Qudamah Al Maqdisi menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah Ijma' (kesepakatan) ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [al mughni juz:10 hal: 155). Imam Al Mawardi berkata, "Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi Ijma' dan itu diperkuat oleh Nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [Kitab Al hawi al kabir, juz:13 hal: 475). Mereka dalam hal ini berbeda pendapat mengenai jenis dan bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelakunya. Itu timbul karena perbedaan dalam meng-interpretasi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits dan Atsar (Fakta sejarah sahabat). (Supriadi, 2021). Hakim Devlin, yakni salah seorang Hakim Agung di Inggris pada tahun 1959 telah mengeluarkan sebuah teori tentang Penegakan Moral dan menentang tindakan amoral kaum homoseksual di Inggris. Menurut Devlin, bahwa moralitas bersama di masyarakat sama pentingnya bagi eksistensi masyarakat serta pemerintah yang diakui, dan pembenaran atas {43
Syarifah Rahmatillah penegakannnya secara hukum sederhana saja, yakni bahwa hukum digunakan sederhana saja, yakni bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan apapun yang sangat mendasar bagi eksistensi masyarakat. Kemudian, Argumen penting Hakim Devlin adalah pengendalian terhadap perilaku-perilaku amoral adalah urusan hukum spenuhnya dan bisa dibenarkan berdasarkan alasan seperti yang digunakan dalam pengaturan terhadap aktivitas -aktivitas subversif. (Hart, 2009) Qanun Jinayahnya yang sangat kuat menentang amoralitas kaum homo yang eksis di Aceh. Keberadaan hukum terhadap persoalan moral masyarakat selanjutnya lebih cenderung tereduksi oleh kekuasaan itu sendiri, sehingga konsep kebebasan masyarakat dalam persoalan moral harus di kontrol penuh dengan kekuasaan. Dari sini penulis ingin mengkaji bagaimana Pemerintah Aceh mengkaji dan dimana telah menempatkan moralitas masyarakat pasca disahkannya Undang-undang Pemerintah Aceh yang nota bene mendapat hak otoritas yang besar dalam mengatur sisitem kehidupan masayarakat Aceh sesuai Syariat Islam secara kaffah. B. Metode Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. C. Hasil dan Pembahasan 1. Dalil tentang Jarimah Liwath dalam hukum Islam Ayat-ayat Al-Quran seperti (Al-A`raf: 80-84 dan Hud: 77-83) secara jelas berisi kutukan dan larangan Allah SWT terhadap pelaku praktik homoseksual. Itu juga diperkuat oleh hadits-hadits berikut. Hadits riwayat Ibn Abbas: "Siapa saja yang engkau dapatkan mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya". [ditakhrij oleh Abu Dawud 4/158, Ibn Majah 2/856 , At Turmuzi 4/57 dan Darru Quthni 3/124]. 44}
Kriminalisasi Jarimah Liwath Melalui Qanun Jinayah Hadits Jabir: "Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth" [HR Ibnu Majah : 2563, 1457. Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan Gharib, Hakim berkata, Hadits shahih isnad] Hadits Ibnu Abbas: "Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)" (HR Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 No. 7337) (Supriadi, 2021). Salah satu sahabat Rasulullah yang sangat disegani oleh para kafir adalah Umar bin Khattab. Singa padang pasir ini sangat di takuti saat beliau saar mejadi panglima perang bahkan sampai beliau menjadi khalifah. Namun ada yang menarik tentang perbuatan amoral di masa khalifah Umar memimpin ini. Perbuatan amoral tersebut adalah jarimah homo seksual. Adapun menurut salah satu riwayat dari Aisyah r.a bahwa orang yang pertama dituduh berbuat homoseksual terjadi pada masa Umar. Dan selanjutnya Umar menghukum pelaku homoseks dengan hukuman di lempari puing-puing tembok. (Ar-Ruhaily, 1994) Selanjutnya, Jumhur Ulama berpendapat, di antaranya Imam Syafi"i dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa pelaku homoseksual bila telah atau pernah menikah, maka hendaknya dikenakan hukuman rajam dan bila masih bujang (belum menikah) dikenakan hukuman cambuk kemudian diasingkan. (Ar-Ruhaily, 1994). Hal ini sesuai dengan Hadis Rasullullah yang menyatakan bahwa Apabila seorang laki-laki menyimak lelaki lainnya, maka keduanya adalah pezina, dan pelakunya dikenakan hukuman zina, baik rajam, cambukan atau diasingkan. Selanjutnya Rasulullah bersabda, barang siapa melihat oranf sedang melakukan homoseks, maka bunuhlah pelakunya beserta pasangannya. Ada beberapa pendapat lain tentang hukuman yang pantas bagi pelaku homoseksual yakni, menurut Abu Barak dan Ali, hendaknya pelaku homoseksual dikenakan hukuman bakar. Ibnu Abbas. r.a. Berpendapat bahwa pelaku homo seksual hendaknya dijatuhkan dari menara, kemudian dilempari batu. Kesemuanya hukuman ini telah berulang kali dipraktekkan pada masa sahabat, dan tidak ada satu pun yang mengkritik atau menyalahinya. Hal ini menandakan bahwa sudah dari sejak dahulu {45
Syarifah Rahmatillah perbuatan homoseksual sudah menjadi jarimah (kejahatan) yang sangat di benci Islam dan semua fukaha hal ini tentunya sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadis nabi. Namun, berbeda dengan kondisi di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia sekarang, perbuatan homoseksual masih dianggap perbuatan biasa saja bahkan di lindungi dengan kebijakan Hak asasi manusia oleh pemerintah. Pasal 292 KUHP hanya membatasi perbuatan cabul (homoseks) yang dapat dihukum yakni apabila korbannya adalah anak-anak. Namun bila pelaku bersama lelaki dewasa lainnya, maka tidak ada hukuman bagi mereka. Ini jelas memperlihatkan bahwa negara kita tidak menganggap perbuatan amoral seperti homoseksual bagi lelaki dewasa suatu perilaku pertentangan dengan moral yang sesungguhnya. Bagaimana tidak, dengan kondisi hukum positif di Indonesia ini menyebabkan kaum homoseks tersebut menjadi sangat eksis dan bebas berekspresi di Indonesia bahkan sampai bergerak menentang keinginan pemerintah Aceh untuk mengkriminalisasikan homoseks di Aceh tahun 2008 yang lalu. Para aktivis homoseks di Aceh saat itu bahkan membuat pernyataan yang kontroversi yakni menyatakan bahwa di Aceh, implementasi Syariah hanya menyentuh hal-hal simbolis seperti jilbab atau perubahan nama jalan ke dalam huruf Arab tanpa menyentuh keinginan masyarakat akan kesejahteraan dan keadilan. Keadilan yang mereka (violet grey) perjuangkan adalah permintaan mereka sebagai masyarakat yang terlahir sebagai seorang muslim namun ingin hidup dengan keamoralan tersebut. (Kurniawati, 2020) 2. Hukum Antara Kekuasaan dan Moralitas Peristiwa besar Perang Dunia II, telah membawa kebangkitan teori hukum kodrat di dunia. Hukum di Belanda menjadi akibat langsung dari, antara lain, sikap Mahkamah Agung yang tidak kritis terhadap tindakan Nazi yang tidak adil. Misalnya, penjajah menghapus asas legalitas dari Pasal 1 KUHP, sehingga setiap perilaku yang dianggap berbahaya dapat dihukum tanpa terlebih dahulu dikriminalisasi sehingga menimbulkan kesewenang- 46}
Kriminalisasi Jarimah Liwath Melalui Qanun Jinayah wenangan. Karena itu, setelah perang, orang mencari standar moral kritis untuk hukum. Contohnya dapat ditemukan dalam persidangan Nuremberg. Nazi dihukum karena "kejahatan tanpa memperhitungkan kejahatan ini saat dilakukan. Namun, hal ini dibenarkan oleh argumen hukum kodrat bahwa Nazi dapat mengetahui bahwa perilaku tidak manusiawi mereka adalah kriminal. terhadap kemanusiaan" Perbedaan antara positivis hukum dan pembela hak alam berkenaan dengan pertanyaan apakah kritik moral harus dimasukkan dalam konsep hukum. Hukum alam dan positivisme hukum semakin dekat; sebagian karena sistem hukum Barat saat ini telah mengambil bentuk negara hukum yang demokratis. Nilai-nilai moral seperti kebebasan dan kesetaraan telah dipengaruhi secara positif oleh ini, lihat misalnya pasal 1 konstitusi kita. Alhasil, pembahasan moral sudah menjadi bagian dari hukum, juga bagi para positivis hukum. Pertanyaan tentang hubungan antara hukum dan moralitas tetap menjadi topik utama melalui penggunaan standar yang bermuatan moral terbuka seperti "itikad baik", "kewajaran dan keadilan", dll. (hukum.uma.ac.id). 3. Perbuatan Homoseksual dilarang di Aceh melalui Qanun Jinayah Menurut pasal 1 ayat 28 Qanun Jinayah yang di maksud dengan homoseks adlah jarimah Liwath yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan untuk hukumannya diatur di dalam Bagian Ke-10 Qanun Jinayah ini. Selanjutnya untuk Jarimah Liwath sediri bagi pelakunya di hukum dengan "Uqubat Ta"zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Bagi yang mengulanginya, ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Formulasi di atas pada dasarnya masih sangat jauh dari dalil-dalil telah penulis bahas sebelumnya. Namun secara umum, pemerintah Aceh {47
Syarifah Rahmatillah sudah memperlihatkan bahwa perbuatan amoral seperti homoseksual harus dimasukkan dalam kelompok perbuatan yang wajib dikriminalisasi secara Hukum Syariat. Konsep ini sangat jelas. Karena Islam sangat menjaga marwah keturunan, akal, diri manusia, harta, dan Agama tentunya. Di dalam penjelasan umum Qanun Jinayah di sebutkan bahwa, berhubung jarimah dalam qanun ini di formulasikan dengan tujuan untuk memberi perlindungan pada akhlak. Moralitas dan akhlaq itu sangatlah dekat. Walaupun Qanun Jinayah sudah menyatakan demikian namun kenyataan cukup banyak pengiat Hak Asasi Manusia yang masih menganggap Qanun Jinayah itu telah mengangkangi HAM dan sangat menyiksa (hukuman badan seperti cambuk). Tapi apabila konsep HAM yang mereka perjuangkan yakni menghilangkan hukuman cambuk di Aceh pada dasarnya mereka telah lupa bahwa Konvensi anti penyiksaan telah membolehkan suatu hukuman yang masuk kategori pelanggaran HAM namun akan menjadi tidak masalah apabila sudah ditetapkan menjadi suatu hukum yang positif sebelumnya dalam sebuah negara. Dan Qanun Jinayah adalah Hukum Positif di Indonesia yang khusus berlaku di Aceh. D. Penutup Pengaturan Qanun Jinayah terhadap Kriminalisasi perbuatan Homoseksual apabila di tinjuan dari aspek kebebasan Moral Masyarakat Aceh sudah sangat lah tepat. Hal ini terlihat dari hal yang berhubung jarimah homoseks ini dalam qanun di formulasikan dengan tujuan untuk memberi perlindungan pada akhlak. Moralitas dan akhlaq itu sangatlah dekat. Masyarakat Aceh terlahir dalam mayoritas Islam. Dan Islam sangat menolak perilaku amoral homoseksual sangat berbahaya akan kerusakan dan tidak terjaganya marwan dari harga diri manusia dan keturunannya. Referensi Abbasi, V., & Marzieh, K. (2017). Law Part of the Framework for Accountability in Policy Interpretation and Practice. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 5(1), 91-100. doi:10.26811/peuradeun.v5i1.122 48}
Kriminalisasi Jarimah Liwath Melalui Qanun Jinayah Al Yasa"Abu Bakar (2004), Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.1 No. 3, November. Amrullah, A. (2014). Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 2(2), 83-104. Ar-Ruhaily, R. (1994). Fikih Umar 2. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. Barda Nawawi Arif (1996), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Eddy, O.S. Hiariej, (2009) Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Erlangga,) Hart, H. (2009). Law Liberty, and Morality. Yogyakarta: Genta Publishing. Kurniawati, D. (2020). Gay Aceh Menghadapi Suasana Mencekam. Muhibbuthabry, M. (2014). Kelembagaan Wilayat Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 2(2), 61-82. Muladi, (1995) Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Murziqin, R., & Tabrani ZA (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. Journal of Political Sciences & Public Affairs, 4(3), 231-242 Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. Journal of Islamic Law and Culture, 10(2), 123-144. Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. Journal of Islamic Law and Culture, 10(2), 123-144. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Ruway"i Ar-Ruhaily, Fikih Umar 2, Jakarta: Pustaka Al-Kausar. (1994) {49
Syarifah Rahmatillah Supriadi, L. (2021). Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih (1). Tabrani ZA. (2014b). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). Jurnal Ilmiah Peuradeun, 2(2), 211-234. doi:10.26811/peuradeun.v2i2.32 Teguh Prasetyo, Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi, JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16 JANUARI 2009: 18 - 33 The Law Between Power and Morality. (2020). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 50}