PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) OLEH RUSMINI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN 2021 M/1442 H
PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Skripsi Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Darul Ulum Kandangan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam Oleh Rusmini NIM. 2017110619 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM KANDANGAN 2021 M/1442 H ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : RUSMINI NIM 2017110619 Prodi : Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika terdapat dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. Kandangan, Yang membuat pernyataan, RUSMINI iii
PERSETUJUAN Skripsi yang berjudul : Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Ditulis oleh : Rusmini NIM : 2017110619 Mahasiswa : STAI Darul Ulum Kandangan Program Akademik : Starata Satu (S-1) Program Studi : Hukum Keluarga Islam Tahun Akademik : 2017/2018 Tempat dan Tanggal : Barito Kuala, 10 September 1997 Lahir Alamat : Jl. Mawar RT. 04 RW. 02, Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunyan, kami menyetujui dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan. Kandangan, Agustus 2021 M Dzulhijah 1442 H Pembimbing I, Pembimbing II, NOOR EFENDY, SHI., MH. MUHAMMAD RASYID, SHI., MSI. Mengetahui : Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Darul Ulum Kandangan NOOR EFENDY, S.H.I., M.H iv
PENGESAHAN Skripsi yang berjudul: "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)", ditulis oleh Rusmini, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan pada: Hari : Tanggal : dan dinyatakan LULUS dengan predikat : BAIK Ketua STAI Darul Ulum Kandangan, Dr. H. Mukhsin Aseri, M. Ag, MH TIM PENGUJI: No Nama Tanda Tangan 1 Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH 1... (Ketua) 2 ... . (Anggota) 2. ... 3 ... . 3. ... . (Anggota) 4 ... . (Sekretaris) 4. ... v
ABSTRAK Rusmini. 2021. Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing : (I) Noor Efendy, SHI., MH (II) Misna, M.Pd Kata kunci : Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan di dalam masyarakat. Besarnya keinginan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan atau karena ingin memiliki banyak anak menjadi salah satu faktor tingginya praktik pengangkatan anak. Walaupun memang tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah suatu hal yang mulia, yaitu mensejahterakan kehidupan anak yang hendak diangkat, akan tetapi tetap saja jika tidak melalui tata cara yang telah diatur oleh Undang-undang pengangkatan anak tersebut bisa dikategorikan suatu hal yang ilegal dan akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri di kemudian harinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama, serta untuk mengetahui dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dalam bidang hukum keluarga Islam. Objek dari penelitian ini adalah praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik secara praktik maupun dampak hukumnya di dalam masyarakat. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama, aparat Desa setempat, dan Hakim Pengadilan Agama Kandangan melalui teknik wawancara. Teknik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah motivasi atau alasan dari pengangkatan anak umumnya di Desa Sungai Pinang adalah karena adanya ikatan batin yang kuat antara anak angkat dan orang tua angkat yang disebabkan oleh seringnya terjadi interaksi antara anak angkat dan orang tua angkatnya, keinginan orang tua angkat untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu atau untuk memiliki banyak anak, dan ada beberapa kejadian yang tidak terduga seperti kecelakaan atau anak yang sakit terus menerus. Akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang antara lain, yaitu orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila suatu hari orang tua kandung ingin mengambil hak asuh anaknya kembali, apabila terjadi sesuatu hal yang buruk pada anak angkat, maka orang tua kandung tidak dapat menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas hukum, dapat memutus nasab anak angkat, apabila anak tersebut perempuan maka saat menikah dia harus mencari wali yang sah, serta anak angkat tidak dapat menuntut haknya seperti dalam hal warisan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang menyatakan dirinya sebagai anak angkat vi
MOTTO Apabila Hari-Hari Telah Aku Lewati Sedangkan Aku Tidak Menambah Apa- Apa, Apalah Arti Hidupku Pada Hari Itu. dan Jangan Pernah Menyerah Sebelum Berhasil Kerna Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Selagi Tuhan Menghendaki Maka Teruslah Melangkah Di Jalan Yang Benar Menuju Allah Dan Jangan Pernah Berbalik Arah Apa Lagi Berhenti KATA PERSEMBAHAN Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan terima kasihku untuk orang tua, suami, anak, keluarga, para guru serta para sahabat dan rekan-rekan kerjaku. Kerna berkat dukungan, semangat, dan do"a dari mereka sehingga saya sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Dan terutama terima kasih kepada Allah kerna berkat karunia nya lah skripsi ini selesai. Tak lupa juga terimakasih kepada dosen-dosen pembimbing yang telah membimbing skripsi saya hingga selesai. Dan husus teruntuk keluarga kecil ku orang tua, suami, dan anak-anak ku kalian selama nya terbaik bagi ku. vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. Nama Lengkap 2. Tempat dan Tanggal Lahir 3. Agama 4. Alamat : Rusmini : Barito Kuala, 10 September 1997 : Islam : Jl. Mawar RT. 04 RW. 02, Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Status Perkawinan 6. Pekerjaan 7. Pendidikan : Menikah : PAI Non PNS : SDN Sungai Pinang 2: 2009 SMP Negeri 1 Daha Selatan: 2012 SMA Negeri 1 Daha Utara: 2015 8. Orang Tua Ayah a. Nama b. Pekerjaan c. Alamat : : Muhammad : Pandai Besi : Jl. Mawar RT. 04 RW. 02, Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ibu a. Nama b. Pekerjaan c. Alamat : Kasmawati : Pedagang : Jl. Mawar RT. 04 RW. 02, Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 9. Saudara (jumlah saudara) 10. Suami Nama Pekerjaan Alamat : 3 Orang : Alpian : Karyawan Swasta : Jl. Mawar RT. 04 RW. 02, Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 11. Anak (jumlah anak) : 2 Orang Kandangan, Agustus 2021 Penulis, Rusmini viii
KATA PENGANTAR ِنْي ِح هرا ِنو ْح هرا ِ هاللَّ ِنْسِب َنْيِلَس ْرُوْلا َو ِءاَيِبْنَلاْا َل ُم ىَلَع َأ ْش َر ِف َنْيِعَو ْجَأ ِهِب ْحَص َو ِهِلآ ِب ْلا َع َلا ِو ْي َن . َو هصا ّ ّيَس َل ُة َو هسا َلَع َو ٍدهوَحُه اَنِدِ ْلَا َح ْو ُد ِ ِلِ َر ّ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang sangat sederhana ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para pengikut- pengikut beliau sampai akhir zaman. Sesuai dengan kemampuan penulis, tentu saja dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kekurangan, karena itu tentunya selama dalam penulisan skripsi ini, sejak mulai pemilihan judul hingga selesai tentu saja penulis banyak menerima sumbangan pikiran dan bantuan dari berbagai pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, selayaknyalah dalam kesempatan ini dengan penuh keikhlasan dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan ke depan sidang munaqasyah. 2. Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang telah berkenan menyetujui judul skripsi ini. 3. Bapak Noor Efendy, SHI., MH. dan Bapak Muhammad Rasyid, SHI. Selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabra memberikan pengarahan, dan bimbingan dalam penyelesaian ix
4. skripsi ini. 4. Segenap dosen dan karyawan/ti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan, yang telah mencurahkan ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan. 5. Kepala Perpustakaan STAI Darul Ulum Kandangan beserta staf yang telah memberikan layanan peminjaman literature yang diperlukan. 6. Seluruh keluarga yang selalu memberikan bantuan moral dan material dalam usaha penyelesaian studi sehingga berakhirnya penyusunan skripsi ini. 7. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik berupa moril maupun material, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Segala jasa dan sumbangsih itu adalah suatu yang bermanfaat bagi penulis, hanya do"a yang dapat penulis panjatkan, semoga jasa dan pengorbanannya mendapat ganjaran dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri maupun pada masyarakat Islam pada umumnya. Kandangan, Agustus 2021 M Dzulhijah 1442 H Penulis x
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ... i HALAMAN JUDUL ... ii PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ... iii PERSETUJUAN ... iv PENGESAHAN ... v ABSTRAK ... vi MOTTO ... vii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... viii KATA PENGANTAR ... ix DAFTAR ISI ... xi DAFTAR TABEL... xiv PEDOMAN TRANSLITERASI ... xv BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah... 6 C. Tujuan Penelitian ... 6 D. Manfaat Penelitian ... 7 E. Definisi Operasional ... 7 F. Sistematika Penulisan ... 8 BAB II : PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA A. Pengangkatan Anak ... 10 1. Pengertian Pengangkatan Anak ... 10 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak ... 13 3. Jenis Pengangkatan Anak ... 17 4. Hak dan Kewajiban Anak Angkat ... 19 5. Prosedur Pengangkatan Anak ... 22 6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak ... 23 7. Motivasi Pengangkatan Anak ... 25 B. Penelitian Terdahulu ... 28 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan ... 31 B. Objek Penelitian ... 32 C. Subjek Penelitian ... 33 D. Data dan Sumber Data ... 33 E. Teknik Pengumpulan Data ... 35 F. Instrumen Pengumpulan Data ... 36 G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data ... 37 H. Matrik Data ... 38 xi
I. Prosedur Penelitian ... 39 BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 41 1. Profil Desa Sungai Pinang ... 41 2. Kependudukan ... 42 3. Sarana dan Prasarana ... 42 B. Penyajian Data ... 43 1. Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ... 43 2. Dampak Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ... 50 C. Analisis Data... 55 BAB V : PENUTUP A. Simpulan ... 63 B. Saran ... 64 DAFTAR PUSTAKA ... 66 LAMPIRAN ... 71 xi i
DAFTAR TABEL 3.1 : MATRIK DATA, SUMBER DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA, DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA ... 38 xiii
ا : A ب : B ت : T ث : Ts ج : J ح : H خ : Kh د : D ذ : Dz ر : R Mad dan Diftong Fathah panjang Kasrah panjang Dhammah panjang PEDOMAN TRANSLITERASI ز : z س : s ش : sy ص : sh ض : dh ط : th ظ : zh ع : " غ : gh ف : f : A/a : I/i : U/u xiv او ﺎﯾ ق ك ل م ن o ه ء ي : Au : Ai : : Q : K : L : M : N : W : H " Y
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan hak asasi, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang ada di Indonesia, yaitu hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Sebagai mahluk sosial manusia tidak dapat berbuat sekehendaknya sendiri.1 Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan Negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan Negara, maka Negara membutuhhkan tata tertib dan kaidah- kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga munculah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.2 1 Neng Yani Nurhayanti, Hukum Perdata, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 26 2 Ali afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 93 1
Selain itu peranan penting keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengertian anak sah yang terdapat didalam pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.3 Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda. Pengangkatan anak di sini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga sering menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan/anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa 3 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kedudukan Anak 2
hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan hanya satu-satunya alasan). Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Di sini orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan pemberian pendidikan. Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum selama proses pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 3
h. 3 Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Dari redaksi peraturan tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anak itu sendiri. Bagi umat muslim, penetapan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama di daerahnya masing-masing. Penetapan pengangkatan anak sudah menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Di dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari"ah.5 Pengangkatan anak termasuk ke dalam perkara bidang perkawinan. Sebagaimana penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 bahwa yang 4 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, (Bandung : Tarsito, 1982), 5 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama 4 sejak
termasuk dalam bidang perkawinan nomor 20 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi, pada kenyataannya di masyarakat masih sering terjadi pengangkatan anak tanpa melalui prosedur penetapan Pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Seperti halnya di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dijadikan lokasi penelitian oleh penulis, ada sebagian masyarakat yang melakukan proses pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan hukum pengangkatan anak yang telah di atur oleh Pemerintah, anak yang diangkat masih dari kerabat dekat atau jauh, anak yang diangkat hanya untuk waktu tertentu seperti untuk pancingan mendapatkan keturunan atau untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin tertentu.6 Walaupun memang tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah suatu hal yang mulia, yaitu mensejahterakan kehidupan anak yang hendak diangkat akan tetapi tetap saja jika tidak melalui tata cara yang telah diatur oleh undang-undang pengangkatan anak tersebut bisa dikategorikan suatu hal yang ilegal dan akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri di kemudian hari. Tentu hal tersebut merupakan kebalikan dari tujuan pengangkatan anak, yaitu mensejahterakan kehidupannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat 6 Observasi Lapangan, 28 April 2021 5
6 penulisan skripsi ini dengan judul "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)." B. Rumusan Masalah Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut : 1. Bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ? 2. Bagaimana dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini antara lain sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2. Untuk mengetahui dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: Manfaat Teoritis 1. Memberikan informasi tentang praktik pengangkatan anak serta dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama pada umumnya, dan khususnya di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menengahi perselisihan di dalam masyarakat berkaitan dengan proses pengangkatan baik secara kekeluargaan atau penetapan Pengadilan Agama. Manfaat Praktis Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambahan wacana dan wawasan yang berkaitan dengan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di masyarakat, serta bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam. E. Definisi Operasional Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikan makna dari tujuan penulisan, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut: 1. Praktik pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri 7
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati serta sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.7 2. Penetapan Pengadilan Agama : kata "Penetapan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penetuan, pengangkatan, dan pelaksanaan.8 Adapun Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam Agama.9 Sehingga yang dimaksud dengan penetapan Pengadilan Agama di dalam penelitian ini adalah suatu proses dalam menetapkan suatu keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan- peraturan di dalam Agama. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing- masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab pertama berisi tentang pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalaha, tujuan penulisan, definisi operasional, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan. 7 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Ed.1Cet 2, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), h. 44 8 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 673 9 M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama, (Jakarta : Ind Hil Co, 1999), h.12 8
9 Bab kedua berisi landasan teori yang berkaitan dengan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama, serta dampak hukumnya bagi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Bab ketiga berisi Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, matrik data, dan prosedur penelitian. Bab keempat berisi tentang Pembahasan dan Hasil, berisi tentang gambaran umum lokasi penulisan, praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama, serta dampak hukumnya bagi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
BAB II PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA A. Pengangkatan Anak Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga yang sering terjadi, bahkan merupakan suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia ini dengan berbagai motivasi dan akibat hukum yang beraneka ragam dengan melibatkan setiap persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam sistem lingkaran daerah hukum yang beraneka ragam pula. Disini penulis akan menjelaskan arti dan maksud dari pengangkatan anak ini dengan cara mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengertian Pengangkatan Anak Pengertian pengangkatan anak dari segi etimologi, yaitu dari asal usul kata, Adopsi berasal dari bahasa Belanda "Adoptie" atau Adoption (bahaa Inggris) yang berarti pengangkatan anak. Dalam bahasa Arab disebut tabanni yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan, yaitu menjadikannya sebagai anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.1 1 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 174 10
Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak antara lain adalah sebagai berikut: Menurut Wahbah Al-Zuhaidi Tabanni adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.2 Dalam pengertian lain Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.3 Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan. Selanjutnya menurut Busyar Muhammad, pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak ada padanya.4 Kemudian pendapat selanjutnya menurut Hilman Adikusuma, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Adat mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat 2 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Adilathu, Juz 9, (Beirut: Dar al Fikr, 1997), h. 271 3 Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, Al- Ahwal Al- Syahsyiyah Fi Al-Syariah Al- Islamiyah, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), h. 386 4 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 33 11
setempat dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.5 Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Prof. Imam Sudiyat, ia mengatakan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.6 Kemudian dalam buku Kamus Hukum Adat oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu proses di mana seseorang diangkat untuk menduduki status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak untuk dijadikan anggota suku atau seseorang mengangkat selir untuk dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya.7 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan bahwa: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.8 Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan mengambil 5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), h. 149 6 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas,cet II (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1981), h. 102 7 Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat,cet I (Bandung: Alumni, 1978), h. 15 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 12
anak orang lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya, agar tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Dasar Hukum dari Pengangkatan anak di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda- beda, yaitu pengangkatan anak yang tunduk pada KUHPerdata, pengangkatan anak yang tunduk pada Hukum Islam, dan pengangkatan anak yang tunduk pada Hukum Adat. Dari ketiga hukum tersebut mempunyai aturan dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam Hal ini akan dijelaskan mengenai Dasar Hukum dari ketiga hukum tersebut. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak/adopsi, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin, seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga pasal 280 sampai 289. Ketentuan tersebut tidak ada hubunganya dengan pengangkatan anak. karena itu dikeluarkanlah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa.9 Dasar hukum dalam hukum adat dalam suatu perbuatan 9 Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 10 13
14 hukum adat adalah terang dan tunai.10 Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.11 Dalam Islam Istilah Tabbani memang sudah ada sejak dahulu hal ini berdasarkan pada kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW tanpa menasabkan kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk perlindungan anak di mata hukum. Adapun landasan hukum yang berasal dari al-Qur"an dalam surah Al-Ahzab ayat 4 sebagai berikut:12 َﻞ أ َ َز َ َﻭ َﺟ َﻜ َﻢ ٱ َﻟ َﱠ َـ َﻲ ﺗ َ َﻈ َ َﻬ َﺮﻭ َﻥ َﻣ َﻨـ َﻬ ﱠﻦ أ َﱠﻣ َ َﻬﺘ َ َﻜ َ َﻢ َﺟ َﻌ َﺟ َﻌ َﻞ ﻭ َﺎﻣ ﻭ َﺎﻣ َﺟ َﻮﻓ َ َﻪ ۦ ﺒ َـ َ َﲔ َﰲ َﺟ َﻌ َﻞ ٱ ﺎﻣﱠ ٱ َﳊ َ ﱠﻖ َﻭ َﻫ َﻮ ﻳ َـ َﻬ َﺪي ٱﻟ ﱠﺴﺒ َﻴ َﻞ ٤ َ َﻮ َﻫ َﻜ َ َﻢ َﻭٱ َذ َﻟ َ َﻜ َﻢ ﻗ َـ َﻮﻟ َﻜ ُُ أ َ َد َﻋﻴ َﺎ َء َ َﻛ َﻢ أ َ َﺑـﻨ َﺎ َء َ َﻛ َ َﻢ Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri- istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) Adapun landasan hukum dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 98, 99, 100, 101, 106, 107 huruf h dan 209 tentang pengangkatan anak, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada 10 Bushar Muhammad, Pokok-pokok hukum Adat, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), h. 29 11 Ibid, h. 29 12 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 418
15 Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah.13 Yang isinya melarang dengan tegas mengangkat anak dengan pengertian putus hubungan dengan orang tua kandungnya serta berisi bagaimana mengangkat anak tanpa putus hubungan nasab, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara. Adapun beberapa peraturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam permohonan pengangkatan anak antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran stategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 13 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 333 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 39
Tentang Administrasi Kependudukan serta penjeasannya. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.15 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.16 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak sebagai upaya penyempurnaan SEMA Nomor 8 Tahun 1983. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tangal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang. 15 Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. (Jakarta: Sinar Grafita, 2004), h. 28 16 Ibid, h. 28 16
17 3. Jenis Pengangkatan Anak Pengangkatan anak seperti yang sudah di lihat dari pembahasan di atas menurut Ima Susilowati sebagai seorang konsultan hukum menulis di bukunya yang berjudul "Pengertian Konvensi Hak Anak" menyatakan bahwas terdapat 2 jenis pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:17 a. Pengangkatan Anak Secara Tunai atau Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga Secara terang artinya bahwa pengangkatan tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan dihadapan kepala persekutuan (kepala adat) dengan melakukan upacara-upacara adat. Hal ini dilakukan dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi tindakan untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua kandungnya sendiri dan memasukan anak angkat tersebut ke dalam ikatan hak dan kewajiban orang tua angkat dan kerabat angkatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan secara tunai artinya bahwa, perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut harus disertai dengan pemberian atau pembayaran adat, berupa benda-benda magis, uang, pakaian. Dengan adanya pemberian-pemberian tersebut, maka pengangkatan anak itu telah selesai dilakukan. Pada ketika itu juga anak angkat itu beralih hubungan hukumnya dari orang tua biologisnya kepada orang tua 17 ImaSusilowato, dkk., Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta: unicef, 2003), h. 47
angkatnya. Pengangkatan anak selesai ketika itu juga, tidak mungkin diangkat kembali.18 Pada masyarakat hukum adat yang menganut perbuatan hukum pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum untuk menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya, seorang anak angkat selain dimasukan ke dalam ikatan rumah tangga maupun kekeluargaan orang tua angkatnya, ia juga secara sosial dimasukan pula ke dalam ikatan kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat pada masyarakat ini menduduki posisi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta benda yang bersifat materiil maupun untuk benda-benda yang imateriil (gelar-gelar kebangsawanan). Pengangkatan anak pada masyarakat ini harus dilakukan secara terang dan tunai. b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai atau mengangkat anak dari kalangan keluarga Artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Pada perbuatan hukum pengangkatan anak yang tidak bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak kandung, maka hal tersebut tidak harus dilakukan 18 Irma Susilowati, Op.Cit, h. 47 18
19 secara terang dan tunai.19 Pengangkatan anak pada masyarakat ini tidak untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya. Sementara dari orang tua angkatnya dia juga berhak memperoleh bagian dari harta gono gini mereka sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut.20 4. Hak dan Kewajiban Anak Angkat Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta kewajiban anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak angkat tersebut terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain:21 19 Irma Susilowati, Op.Cit, h. 48 20 ING Sugangga, Hukum Waris Adat, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), h. 35 21 Ahmad Kamil & M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68-70
20 a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. b. Berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya. d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri. e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. h. Khususnya untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang
21 mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri. j. Setiap anak berhak menyatakan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. k. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, teredapat Undang-Undang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 antara lain:22 a. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru b. Mencintai keluarga dan menyayangi teman 22 Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta, 2008), h. 219.
c. Mencintai tanah air dan Negara d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia 5. Prosedur Pengangkatan Anak Untuk melaksanakan pengangkatan anak terdapat Prosedur yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, sebagai berikut:23 a. Pendekatan Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung, tentang bagaimana keadaan calon anak angkat, misalnya mengenai jenis kelamin ataupun hari lahir (weton), serta keadaan jasmani dan rohani b. Kesepakatan Para Pihak Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah calon orang tua angkat harus membicarakan niatnya secara matang kepada orang tua kandung bahwa anak yang akan dirawat akan dibesarkan dan dididik dengan baik dan dipenuhi seuruh kebutuhanya. Dalam kesepakatan ini apabila ada syarat-syarat yang diajukan oleh orang tua kandung maka calon orang tua harus memenuhinya terlebih dahulu. Pembicaraan ini biasanya dilakukan sebelum proses pengangkatan anak dilakukan. 23 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 74 22
c. Serah Terima Apabila sudah terjadi kesepakatan antara pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak dengan orang tua anak yang akan diangkat, maka kemudian dilakukan serah terima, yaitu penyerahan anak yang diangkat dari orang tuanya kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut melalui upacara yang sederhana dengan disaksikan oleh para keluarga dan masyarakat sekitarnya. d. Dibuatnya Bukti tertulis tentang adanya pengangkatan anak Setelah terjadi kesepakatan barulah Kepala Desa membuat surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sebagai tanda bahwa telah beralih hak dan kewajiban orangtua kandung dalam merawat anak kepada calon orangtua angkat. 6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Pengangkatan anak juga menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam hukum Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung karena dipandang sangat sulit untuk bisa memutuskan hubunga begitu saja dengan orangtua kandung. Anak angkat tidak berkedududkan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan 23
memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.24 Jumhur Ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkanya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Demikian juga dalam hal nasab, anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan yang ditetapkan bersama. Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 24 Muderis Zaini, Op.Cit, h. 54 24 tua
angkatnya".25 Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, sianak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua nagkatnya. Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.26 7. Motivasi Pengangkatan Anak Pengangkatan anak di masyarakat Indonesia bukanlah menjadi masalah baru. Sejak zaman dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang bebeda-beda, sejalan dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. 25 Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana Preda Media Group: 2008), h. 21 26 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), h. 67 25 saja
Tujuan dari pengangkatan anak adalah bermacam-macam, ada yang untuk meneruskan keturunan bilamana di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan yakni dengan mengangkat anak maka keluarga yang mengangkat anak akan dikaruniai anak kandung sendiri, ada yang khusus mengangkat anak laki-laki agar dapat membakar jenazah orang tuanya serta untuk memelihara abunya. Ada pula suatu kepercayaan bahwa suatu suku bangsa akan musnah apabila kepala suku tidak mempunyai anak laki- laki. Dalam kedua kepercayaan tersebut pengangkatan anak laki-laki sangat didambakan. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.27 Salah satu tujuan pengangkatan anak yang sering muncul di masyarakat adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan 27 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 177 26
27 adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.28 Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantug dari orangtuanya. Ada lagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil.29 Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak. Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Ayat 1: Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pasal 12 ayat 3: Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak. 28 Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (2) 29 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pasal 16 ayat (2)
Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat.30 Hal ini karena nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (adoptant), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (adoptandu) yakni untuk kesejahteraan si anak. B. Penelitian Terdahulu Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal, yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Maka di sini penulis akan mengemukakan beberapa sumber yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Tesis berjudul "Konsep Pengangkatan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Happy Budyana Sari, SH mahasiswa program studi magister kenotariatan program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Tesisi ini membahas tentang Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam yang bertujuan untuk memahami konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, untuk memahami pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan agama dan untuk memahami akibat hukum apa yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. 30 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 106 28
Skripsi berjudul "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan No : 01/Pdt.P/2014/PN. Bms)" yang ditulis oleh Benny Zuliansyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto tahun 2015. Skripsi ini membahas mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim yang bertumpu pada permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Banyumas No : 01/Pdt.P/2014/PN. Bms. Skripsi berjudul "Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)" yang ditulis oleh Eti Fatmawati mahasiswa STAIN Salatiga tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum apa yang digunakan Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan penetapan pengangkatan anak bagi orang yang bergama Islam. Skripsi berjudul "Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Putusan No: 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda)", yang ditulis oleh Wahyu Trisnanda mahasiswa fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Hak Asuh Anak dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak kepada salah satu dari orang tuanya. Skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (International Adoption)", yang 29
ditulis oleh Fransiska Hidawati Tambunan seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013. Skripsi ini menjelaskan tentang proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan, calon orang tua angkat harus memenuhi semua persyaratan baik material maupun administratif, serta telah mendapatkan surat rekomendasi dari Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasa Sosial. Pengangkatan Anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak. 30
BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah- langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.1 Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: A. Jenis dan Pendekatan Jenis penulisan yang penulis pakai adalah penulisan lapangan (field research), yaitu penulisan yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.2 Berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya akan dilakukan analisa dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penulisan pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.3 1 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1991), h. 24. 2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), Cet. Ke-15, h. 15. 3 Wasty Soemanto, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-8, h..15. 31
Penulisan ini menggunakan jenis penulisan kualitatif, menurut Moleong penulisan kualitatif sebagai penulisan yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain menliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.4 Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekata sosiologis hukum dan psikologi hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.5 Sedangan pendekatan psikologi hukum merupakan merupakan pendekatan di dalam penulisan empiris, dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiawaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum.6 Adapun pada penulisan ini, pendekatan sosiologis dan psikologis digunakan untuk menggambarkan tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. B. Objek Penelitian Objek penulisan adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam sebuah penulisan. Dari definisi tersebut, kita 4 Suharsimi Arikunto, Loc.cit., h. 188 5 Ibid., h. 23. 6 Dr. Munir Fuady, SH.,M.H.,LL.M., Metode Riset Hukum Pendekatan teori dan Konsep (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 81. 32
langsung bisa menangkap bahwa objek penulisan memiliki cakupan luas sejauh masih berhubungan dengan topik penulisan. Adapun objek penulisan yang akan diteliti pada penulisan ini adalah praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik secara praktik maupun dampak hukumnya di dalam masyarakat. C. Subjek Penelitian Subjek penulisan adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penulisan. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penulisan adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Adapun subjek atau responden dalam penulisan ini adalah pasangan suami istri yang telah melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Adapun informannya adalah aparat Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik dari ketua RT ataupun Kepala Desa, serta salah satu pegawai dari Pengadilan Agama Hulu Sungai Selatan. D. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penulisan ini antara lain, yaitu: 33
34 1. Sumber Data Primer: Data Primer atau data dasar (Primary data atau basic data) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dari perilaku masyarakat melalui observasi, pengamatan dan sebuah metode wawancara yang mana dapat memecahkan masalah yang akan di seleseikan, dengan persiapan berbagai macam pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman yang akan dilontarkan agar wawancara tetap terarah dan terlihat relevan data yang ada.7 Data primer dalam penulisan ini merupakan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Sumber Data Sekunder: sumber yang mempermudah proses penulisan literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahi nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam Literature Primer.8 Adapun sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditambah dengan buku-buku, karya- karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik pengangkatan anak, serta tambahan informasi dari informan, yaitu aparat Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 7 Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 212 8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 11-12
E. Teknik Pengumpulan Data Valid atau tidaknya dalam suatu karya ilmiah itu semua tergantung dari teknik bagaimna jenis pengumpulan datanya dan bagaimana memilih metode yang tepat dalam menjalankan jenis penulisan yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data itu sendiri berguna untuk mengamati segala sesuatu yang ada, diantaranya adalah : 1. Observasi Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara sistematika gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi digunakan bila objek penulisan bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam responden kecil.9 Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul "Prosedur Penulisan" memberi pengertian tentang observasi sebagai metode ilmiah dengan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.10 Teknik ini digunakan penulis untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Wawancara Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan pada 9 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009) h.. 121 10 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 57 35
36 tujuan penulisan.11 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.12 Dalam melakukan wawancara ini, penulis mewawancarai pasangan suami istri yang telah melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama, serta aparat Desa Sungai Pinang yang berkaitan dengan praktik tersebut. 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang dibahas atau permaslahan yang terkait dan serupa berupa, transkip.13 Dokumen yang diperlukan oleh penulis dalam penulisan ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan, dan karya ilmiah penunjang lainnya.. F. Instrumen Pengumpulan Data Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.14 Adapun instrumen 11 Marzuki, Metodologi Research, Fakultas Ekonomi, (Yogyakarta: Cet, I, 2005), h. 83 12 Sugiyono, op.cit., h.13 13 Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 236 14 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 78
yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah pedoman wawancara terstruktur dan dokumentasi. G. Teknik Analisis Data Dari data-data yang telah diperoleh kemudian penulis menguraikan data, dan menyusun data dengan proses yang dilakukan yang penyusunannya menggunakan metode kualitatif di dalam pendekatan ini menggambarkan mengenai fenomena dan keadaan yang dalam bentuk kalimat untuk memperoleh kesimpulan, yaitu analisis data.15 Berdasarkan pada tujuan penulisan yang ingin dicapai, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber mulai dari wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data. Reduksi data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.16 Data-data yang penulis peroleh dari kepustakaan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Maka dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data penulisan bersifat deskriptif yaitu dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.17 15 Sugiyono, Op.cit., h. 8 16 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h..193. 17 Idrus Muhammad, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: PT. Erlangga, 2010), h. 24 37
Metode deskriptif yang diambil penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara objektif dalam rangka menerangkan tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. H. Matrik Data Untuk lebih jelasnya tentang beberapa hal mengenai data dalam penulisan ini dapat dilihat pada matriks data berikut : Tabel 3.1 Matrik data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Pengumpulan Data No Data Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Pengumpulan Data 1 Data Primer : a. Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama b. Dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama 2 Data Sekunder : Gambaran umum lokasi penulisan dan dokumen- dokumen berkaitan dengan pengangkatan Pasangan suami istri yang telah melakukan pengangkata n anak tanpa penetapan Pengadilan Agama Literatur berkaitan dengan praktik pengangkata n anak Dokumentasi data praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Wawancara Karya-karya ilmiah Dokumentasi Pedoman Wawancara Dokumentasi Dokumentasi 38
anak Agama di Desa Sungai Pinang Aparat desa setempat yang terjun langsung dalam praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama Aparat desa seperti RT dan Kepala Desa Wawancara Pedoman Wawancara I. Prosedur Penelitian Prosedur dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut: 1. Persiapan Pada tahap ini, disamping persiapan lainnya juga diadakan penjajakan awal untuk mendapatkan gambaran umum tentang lokasi penulisan, subjek, dan objek penulisan melalui observasi. 2. Pembuatan Proposal dan Seminar Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis membuat proposal yang selanjutkan akan diseminarkan. 3. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan setelah proposal penulisan selesai diseminarkan. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. 4. Analisis Data Analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. 39
5. Penyusunan Laporan dan Munaqosyah Setelah melalui tahapan langkah pada poin 1 sampai 4, langkah selanjutnya adalah penyusunan laporan dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi dan selanjutnya dimunaqosyahkan. 40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Profil Desa Sungai Pinang Desa Sungai Pinang merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. Desa Sungai Pinang terbagi menjadi 3 alamat Jalan , yaitu: Jalan Parlon, Jalan Habib, dan Jalan Mawar. Luas wilayah desa Sungai Pinang Keseluruhan sekitar 1720 Ha. Secara geografis desa Sungai Pinang tergolong dataran. Terletak pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Dengan batas-batas di sebelah Timur dengan desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan, sebelah barat dengan desa Habirau Kec. Daha Selatan.1 Desa Sungai Pinang terbagi menjadi 4 RT dan 2 RW, mata pencaharian di Desa Sungai Pinang ada yang sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), swasta/BUMN, wiraswasta/pedagang, petani, buruh tani, nelayan, pengrajin, dan yang lainnya. Tapi sebagian besar mata pencaharian di Desa Sungai Pinang adalah wiraswasta/pedagang (pandai besi), yaitu barang yang dibuat/di produksi dari pengrajin atau pekerja pandai besi dan kemudian diperjualkan seperti kapak, pisau, samurai, 1 Dokumentasi Desa Sungai Pinang 41
harit, mandau, dan pahat getah yang berdasarkan data umum Desa Sungai Pinang.2 2. Kependudukan Desa Sungai Pinang dengan jumlah penduduk laki-laki 1.188 jiwa, perempuan 1.173 jiwa, usia 0-17 adalah 540 jiwa, usia 18-65 adalah 1.741 jiwa, dan usia 65 ke atas adalah 135 jiwa dan 757 KK berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan di Desa Sungai Pinang SD 859 orang, SMP 333 orang, SMA 190 orang, Akademik/D1-DIII 13 orang, Sarjana S1 55 orang, dan tidak bersekolah 164 orang. Mata pencaharian sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil) 28 orang, swasta/BUMN 32 orang, wiraswasta/pedagang 451 orang, petani 5 orang, buruh tani 5 orang, nelayan 2 orang, pengrajin 4 orang, pensiunan 6 orang, lainnya 279 orang, dan tidak bekerja/pengangguran 574 orang berdasarkan data desa tahun 2020 seluruh penduduknya adalah beragama Islam.3 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Sungai Pinang ini cukup memadai, yaitu 1 buah Kantor Kepala Desa, 1 buah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), 2 buah Posyandu dan Polindes, 3 buah 2 Dokumentasi Desa Tambak Bitin 3 Ibid 42
Poskamling, 2 buah SDN, 1 buah MI, 1 buah TK, 1 buah PIAUD, 5 buah Mushola, 2 buah perahu motor, dan 3 buah jembatan besi.4 B. Penyajian Data 1. Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Di dalam kehidupan pernikahan, selain bertujuan menyatukan dua orang yang berlawanan jenis dalam suatu ikatan suci, juga untuk memiliki keturunan yang akan meneruskan kehidupan orang tuanya di masa depan. Akan tetapi, tidak semua pasangan yang telah menikah dapat memiliki keturunan karena beberapa hal seperti kemandulan, penyakit-penyakit sejenis kanker yang mematikan, dan lainnya. Sehingga hal ini sering menjadi masalah dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian. Maka, agar tetap dapat memiliki keturunan timbullah istilah adopsi atau pengangkatan anak. Selain itu, ada beberapa faktor terjadinya praktik pengangkatan anak seperti ingin memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu atau terjadi ikatan batin yang tidak dapat dijelaskan antara si anak dan orang tua angkatnya. Praktik pengangkatan anak sendiri sudah menjadi hal umum yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Desa Sungai Pinang. Ada beberapa masyarakat Desa Sungai Pinang yang melakukan praktik pengangkatan anak mulai dari anak tersebut masih kecil hingga dewasa 4 Dokumentasi Desa Tambak Bitin 43
bahkan sudah menikah dan memiliki keturunan sendiri. Namun yang sangat disayangkan adalah, praktik pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses penetapan dari Pengadilan Agama sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah praktik pengangkatan anak yang illegal. Adapun praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang sebagai berikut: a. Ibu M dan suaminya H mengangkat seorang anak perempuan sejak anak tersebut berusia sekitar 3 bulan setelah dilahirkan dari saudara dekat, yaitu pasangan Ibu I dan Bapak Z yang diberi nama N. Saat ini N sudah berusia 3 tahun. Ibu M melakukan praktik pengangkatan anak pada N dengan alasan karena sejak N kecil Ibu M suka menggendong, membawa pulang ke rumahnya, dan membawa kemanapun Ibu M pergi. Sehingga secara tidak langsung ketika N sudah pandai berbicara diapun memanggil Ibu M dengan panggilan "Mama". Maka dengan adanya ikatan yang sangat kuat tersebut, serta Ibu M yang juga sangat menyayangi N pun mengangkat N sebagai anak angkatnya. Ibu M sendiri sudah memiliki seorang anak kandung yang juga sangat dekat dengan N.5 Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu M adalah secara kekeluargaan dengan menyediakan piduduk mengghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak keluarga tanpa adanya administrasi khusus ataupun melalui proses penetapan oleh 5 Wawancara dengan orang tua angkat (Ibu M) pada hari Rabu, 09 Juni 2021 pukul 13.00 WITA di Desa Sungai Pinang 44 serta
Pengadilan Agama. Setelah itu N resmi menjadi anak angkat dari Ibu M. Akan tetapi N masih bisa tetap tinggal bersama orang tua kandungnya karena memang jarak rumah mereka yang berdekatan. b. Bapak M dan Ibu K mengangkat seorang anak perempuan dari pasangan Bapak A dan Ibu L yang bernama N sejak berusia 8 tahun. Saat ini N sendiri telah berusia 12 tahun. Bapak M sendiri tidak mengenal keluarga dari N secara langsung. Awal mula terjadinya praktik pengangkatan anak tersebut adalah pada saat Bapak M sedang dalam perjalanan ke Amuntai, dia tidak sengaja menabrak anak kecil yang sedang menyebrang jalan. Saat itu, kondisi anak tersebut kritis serta sempat koma di Rumah Sakit karena benturan yang sangat keras di kepalanya. Maka, agar Bapak M tidak lepas dari tanggungjawabnya yang telah menabrak anak tersebut, orang tua N (anak yang di angkat) meminta Bapak M untuk mengangkat N sebagai anak angkatnya. Bapak M pun menyetujuinya karena dia juga tidak mau melepaskan tanggungjawabnya begitu saja. Dan keesokan harinya setelah terjadi proses pengangkatan anak tersebut, N tersadar dari komanya.6 Adapun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak M adalah secara kekeluargaan serta adat setempat. Beberapa saksi yang dihadirkan saat itu adalah beberapa pegawai Rumah Sakit dan juga dari kedua belah pihak keluarga. Selain itu, Bapak M juga menyediakan piduduk dan mengadakan selamatan kecil-kecilan 6 Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak M) pada hari Rabu, 09 Juni 2021 pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Pinang 45
sebagai syarat secara adatnya. c. Ibu H dan suaminya mengangkat seorang anak perempuan sejak berusia 7 bulan yang merupakan anak dari tetangga Ibu H sendiri, yaitu pasangan Bapak A dan Ibu yang diberi nama S. saat ini S sudah berusia 2,5 tahun. Adapun alasan Ibu H mengangkat S sebagai anak angkat adalah karena pada awalnya, S sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kemana-mana serta dengan berbagai macam cara pengobatan namun tidak kunjung sembuh. Saat itu usianya masih 7 bulan, hingga pada akhirnya Ibu H yang berprofesi sebagai Bidan mengunjungi rumah S untuk melihat kondisinya. Saat itu Ibu H langsung memandikan S dan selang beberapa jam kemudian S sembuh dan tidak pernah sakit lagi sampai saat ini. Karena mengikuti adat istiadat terdahulu, apabila ada anak yang sakit dan tidak kunjung sembuh berarti anak tersebut ingin memiliki orang tua angkat, kemudian apabila ada orang lain yang masuk ke rumahnya kemudian anak itu tidak sakit lagi maka orang tersebut otomatis menjadi orang tua angkatnya. Selain itu, karena Ibu H juga memang menginginkan anak perempuan maka dia menyetujui untuk mengangkat S sebagai anak angkatnya.7 Ibu H melakukan proses pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan dan adat setempat, yaitu menyediakan piduduk dan mengadakan selamatan kecil-kecilan serta menghadirkan saksi dari 7 Wawancara dengan orang tua angkat (Ibu H) pada hari Jum"at, 11 Juni 2021 pukul 14.00 WITA di Desa Sungai Pinang 46
kedua belah pihak keluarga, masyarakat sekitar, serta aparat desa setempat. d. Bapak MF dan Ibu J mengangkat seorang anak laki-laki sejak berusia 1 tahun yang merupakan anak dari tetangga Bapak MF, yaitu Bapak T dan Ibu S yang diberi nama B. Saat ini B sudah berusia 4 tahun. Adapun awal mula yang menjadi penyebab Bapak MF melakukan pengangkatan anak adalah karena anak Bapak MF sering mengajak B (anak yang di angkat) yang saat itu berusia 1 tahun untuk bermain ke rumah mereka. Hal itu terus terjadi setiap hari sampai akhirnya B terbiasa dan nyaman bersama keluarga Bapak MF. Pada saat B mulai bisa berbicara dia juga memanggil Bapak MF dan Ibu J dengan panggilan "Abah-Mama". Karena keluarga Bapak MF juga sangat menyayangi B, maka mereka menganggap B sudah seperti anak kandung.8 Adapun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak MF tanpa melapor ataupun tercatat di dalam Pencatatan Sipil, hanya antara kedua belah pihak keluarga dan juga beberapa warga setempat yang dihadirkan sebagai saksi. Setelah B resmi menjadi anak angkat Bapak MF, maka Bapak MF secara otomatis membiayai segala keperluan B seperti halnya anak kandung. Sehingga sampai saat ini, kalau siang B tinggal bersama keluarga Bapak MF dan malam bersama keluarga kandungnya. 8 Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak MF) pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 13.00 WITA di Desa Sungai Pinang 47
e. Bapak S dan Ibu E mengangkat seorang anak laki-laki sejak dilahirkan dari tetangga dekat, yaitu anak pasangan dari Bapak K dan Ibu R yang diberi nama H. Awal mula tujuan dari Bapak S mengangkat H menjadi anak angkat adalah karena ingin memiliki seorang anak laki- laki. Saat itu Bapak S dan Ibu E hanya memiliki 2 orang anak perempuan. Sehingga pada saat H lahir, Ibu E sering berkunjung ke rumah orang tua kandung H baik siang maupun malam. Terkadang juga sering dibawa pulang ke rumah. Seiring waktu, saat H mulai bisa berbicara, dia pun memanggil Bapak S dan Ibu J dengan panggilan "Bapak-Ibu".9 Proses pengangkatan anak yang dilakukan Bapak S hanya melalui lisan yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan juga warga setempat. Sehingga secara otomatis tidak tercatat secara sah di dalam pencatatan sipil. f. Ibu B dan Bapak A (alm) mengangkat 4 orang anak yang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang merupakan anak dari tetangga dekat, yaitu anak dari pasangan Bapak A dan Ibu S yang diberi nama M, L, A, dan I. Saat ini keempat anak tersebut sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Adapun yang menjadi motivasi Ibu B melakukan pengangkatan anak tersebut adalah untuk membantu orang tua kandung dari anak-anak tersebut yang tidak mampu mengurus anak-anaknya secara ekonomi. Sehingga dengan 9 Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak S) pada hari Selasa, 15 Juni 2021 pukul 13.00 WITA di Desa Sungai Pinang 48
mengangkat keempat anak tersebut, Ibu B berharap mereka mendapatkan kehidupan yang layak tanpa kekurangan apapun. Selain itu, Ibu B dan Bapak A juga sangat ingin memiliki banyak anak. Ibu B melakukan proses pengangkatan keempat anak tersebut hanya melalui lisan yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga serta beberapa warga setempat.10 g. Bapak O dan Ibu J mengangkat seorang anak laki-laki yang merupakan anak dari pasangan Bapak U dan Ibu L, dan diberi nama S. Bapak O tidak kenal dekat dengan orang tua kandung S dan saat ini S sudah menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Adapun faktor penyebab Bapak O mengangkat S menjadi anak angkat adalah karena Bapak O sangat ingin memiliki anak laki-laki sedangkan saat mereka sudah divonis tidak bisa memiliki anak lagi. Selain itu, orang tua kandung S juga tidak mampu secara finansial, sehingga mereka dengan sukarela memberikan anaknya untuk menjadi anak angkat Bapak O.11 Adapun proses pengangkatan anak dilakukan hanya secara kekeluargaan dengan pemberian uang kepada orang tua kandung S sebagai kompensasinya. Dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sungai Pinang di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pengangkatan anak sudah 10 Wawancara dengan orang tua angkat (Ibu B) pada hari Sabtu, 18 Juni 2021 pukul 15.00 WITA di Desa Sungai Pinang 11 Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak O) pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Pinang 49
50 menjadi hal umum dan dianggap tidak melanggar aturan apapun karena hak-hak dan kewajiban baik dari orang tua angkat dan anak angkat terpenuhi secara baik. Selain itu, anak yang diangkat juga tetap mengetahui asal usulnya dan juga rata-rata berasal dari keluarga ataupun tetangga dekat. 2. Dampak Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Negara hukum, Indonesia tentunya telah memiliki sistem hukum yang mengatur segala aktivitas masyarakatnya. Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tentang adopsi atau pengangkatan anak. Hal ini dilakukan tentunya bukan tanpa sebab, karena seperti yang kita ketahui ada banyak kasus-kasus berkaitan dengan adopsi atau pengangkatan anak secara illegal yang berakhir dengan kerugian baik bagi anak angkat, orang tua kandung, dan orang tua angkat. Walaupun praktik pengangkatan anak sudah dianggap hal yang umum dan wajar di dalam masyarakat, tetap saja hal tersebut harus memiliki badan hukum yang sah sehingga anak angkat dan orang tua angkat memiliki hak dan kewajiban serta legalitas secara hukum baik hukum Agama dan hukum Negara. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sungai Pinang, praktik pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan illegal
karena tidak melalui proses hukum yang jelas. Akan tetapi, dari hasil wawancara peneliti kepada para orang tua angkat yang melakukan praktik pengangkatan anak hampir rata-rata memberikan jawaban yang sama tentang legalitas praktik tersebut bahwa mereka tidak mengetahui praktik tersebut harus melalui proses penetapan Pengadilan serta menganggap praktik pengangkatan anak sah-sah saja dilakukan walaupun tidak tercatat secara resmi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak M saat melakukan wawancara bersama peneliti. Bapak M memberikan jawaban bahwa "Menurut saya ya sah-sah saja. Karena selama ini juga tidak ada yang mempermasalahkannya. Dan memang tidak ada sanksi hukum apabila mengangkat anak tidak melalaui Pengadilan Agama."12 Jawaban senada juga diberikan oleh Bapak O, yaitu "Sah-sah saja ya, karena memang tidak ada peraturan yang ketat dalam melakukan pengangkatan anak. Selain itu, sudah menjadi hal umum dalam masyarakat kalau ingin melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan."13 Akan tetapi, beberapa orang tua angkat di Desa Sungai Pinang juga menyatakan bahwa akibat tidak tercatat secara sah akhirnya menimbulkan masalah dikemudian hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak S, "Menurut saya hal itu bisa menjadi masalah tersendiri dikemudian hari, seperti kasus saya ini. Seandainya melalui proses hukum yang baik, maka 12 Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak M) pada hari Rabu, 09 Juni 2021 pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Pinang 13 Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak O) pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Pinang 51 juga
kami punya landasan hukum untuk tetap mengakui H sebagai anak angkat kami."14 Jawaban yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu B, "Tentu saja hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi kami. Karena memang sebelum anak-ank angkat saya menikah masalah administrasi ini sering terjadi karena saya tidak memiliki kekuatan hukum saat melakukan pengangkatan anak."15 Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang proses pengangkatan anak yang sah secara administrasi. Hal ini dapat dikatakan menjadi salah satu faktor utama terjadinya praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Sebagai tambahan informasi, peneliti juga mewawancarai aparat Desa Sungai Pinang serta salah satu Hakim Pengadilan Agama Kandangan berkaitan dengan praktik pengangkatan anak serta dampak hukumnya bagi anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandung. Menurut Ibu R (Aparat Desa Sungai Pinang), praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang sudah biasa terjadi. Hal ini karena praktik tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak melanggar hukum. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakatan berkaitan dengan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama juga menjadi salah satu alasan masyarakat melakukan praktik 14 Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak S) pada hari Selasa, 15 Juni 2021 pukul 13.00 WITA di Desa Sungai Pinang 15 Wawancara dengan orang tua angkat (Ibu B) pada hari Sabtu, 18 Juni 2021 pukul 15.00 WITA di Desa Sungai Pinang 52
pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Adapun untuk akibat hukum melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama sendiri Ibu R kurang mengetahui dikarenakan praktik tersebut dianggap hal biasa dan umumnya hanya dilakukan secara kekeluargaan.16 Jawaban yang hampir sama disampaikan oleh Bapak I (Aparat Desa Sungai Pinang) berkaitan dengan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang. Menurut beliau, masyarakat sudah terbiasa dengan praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan dan adat istiadat setempat, sehingga untuk proses penetapan Pengadilan dianggap tidak perlu. Adapun dampak hukum dari praktik tersebut Bapak I juga kurang mengetahui dengan alasan belum pernah melakukan praktik pengangkatan anak sebelumnya. Sedangkan untuk faktor penyebab terjadinya praktik pengangkatan anak tanpan penetapan Pengadilan Agama menurut Bapak I adalah sebagai berikut: a. Kurangny sosialisasi tentang prosedur dan hukum tentang praktik pengangkatan anak oleh Pemerintah b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak secara hukum yang sah c. Mengangkat anak dianggap hal yang biasa di dalam masyarakat dan tidak dianggap melanggar hukum asalkan sudah ada kerelaan antara dua belah pihak keluarga 16 Wawancara dengan Aparat Desa Sungai Pinang (Ibu R) pada hari Senin, 26 Juni 2021 pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Sungai Pinang 53
d. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan praktik pengangkatan anak dengan atau tanpa penetapan Pengadilan17 Adapun faktor penyebab praktik pengangkatan anak penetapan Pengadilan Agama menurut Bapak Ahmad Nafari, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Kandangan) antara lain adalah: a. Kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat terhadap legalitas pengangkatan anak secara sah di mata hukum b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak melalui Pengadilan c. Praktik pengangkatan anak dianggap hal yang wajar di dalam masyarakat d. Pengangkatan anak bersifat sementara, seperti untuk pancingan agar memiliki anak (bagi yang belum memiliki anak) atau untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu18 Untuk dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama menurut Bapak Ahmad Nafari antara lain adalah: a. Orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila suatu hari orang tua kandung ingin mengambil hak asuh anaknya kembali, karena apabila tidak ada penetapan hukum dari Pengadilan maka hak asuh anak tetap jatuh pada orang tua kandung 17 Wawancara dengan Aparat Desa Sungai Pinang (Bapak I) pada hari Senin, 26 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Kantor Desa Sungai Pinang 54 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan (Bapak Ahmad Nafari) pada hari Kamis, 29 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Pengadilan Agama Kandangan 54 tanpa
b. Apabila terjadi sesuatu hal yang buruk pada anak angkat, maka orang tua kandung tidak dapat menuntut secara hukum karena memiliki legalitas hukum c. Dapat memutus nasab anak angkat (kasus orang tua kandung bukan orang yang dikenal atau anak hasil dari hubungan terlarang), apabila anak tersebut perempuan maka saat menikah dia harus mencari wali yang sah dan itu akan sangat menyulitkan apabila orang tua angkat tidak memiliki kontak dengan orang tua kandungnya d. Anak angkat tidak dapat menuntut haknya seperti dalam hal warisan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang menyatakan dirinya sebagai anak angkat19 Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami proses pengangkatan anak secara sah baik secara Agama maupun Negara. Hal ini dapat dikatakan sebagai kecacatan hukum yang harus diberikan perhatian agar praktik pengangkatan anak dapat dilakukan secara illegal dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas. C. Analisis Data Pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik 55 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan (Bapak Ahmad Nafari) pada hari Kamis, 29 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Pengadilan Agama Kandangan 55 tidak
bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.20 Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.21 Pengangkatan anak yang menjamin kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Tujuan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan sendiri adalah untuk perlindungan anak di mata hukum yang akan memberikan hak dan kepastian hukum. Untuk penetapan pengangkatan anak antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sendiri memiliki perbedaan, yaitu: 1. Pengadilan Negeri memberikan konsekuensi semua tanggung jawab orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat 2. Pengadilan Agama tidak memberikan semua tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat Setelah terjadinya proses pengangkatan anak maka timbullah hukum baru yang melekat pada anak angkat dan orang tua angkat, yaitu mengenai perwalian dan pewarisan. Mengenai perwalian, sejak dikeluarkannya penetapan pengangkatan anak oleh majelis hakim, orang tua angkat secara sah telah ditetapkan sebagai wali dari anak angkat. Hak dan kewajiban orang tua 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 1 21 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h 56
kandung telah berpindah kepada orang tua angkat dalam hal nafkah, pembiayaan sekolah, pendidikan, dan Agama. Dalam hukum Islam sendiri, hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan nasab, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya di dalam hubungan nasab. Hal ini juga dipertegas pada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi: َﻞ أ َ َز َ َﻭ َﺟ َﻜ َﻢ ٱ َﻟﱠ َ َـ َﻲ ﺗ َ َﻈ َ َﻬ َﺮﻭ َﻥ َﻣ َﻨـ َﻬ ﱠﻦ أ َﱠﻣ َ َﻬﺘ َ َﻜ َ َﻢ َﻭ َﻣﺎ َﺟ َﺟ َﻌ َﻞ أ َ َد َﻋﻴ َﺎ َء َ َﻛ َﻢ َﻌ َﺟ َﻮﻓ َ َﻪۦ َ َﻭ َﻣﺎ َ َﻤﻦ ﻗ َـ َﻠﺒ َـ َ َﲔ َﰲ ٤ َﻭ َﻟ َ َﻜﻦ َﺄ َﰎ ﺑ َ َﻪۦ َﺟﻨ َﺎح ﻓ َﻴ َﻤﺎ َ أ َ َﺧﻄ َ ﺎﻣﱠ ﻟ َﻴ َﻜ َ َﻢ َﻭﻟ َ َﻴ َﺲ َﻋﻠ َ َﻴ َﻜ َﻢ ٥ Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.22 22 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 418 57
Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa melakukan praktik pengangkatan anak tidak dilarang, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk memutus nasab dari anak angkat itu sendiri. Ketentuan hukum ini sendiri dapat dilakukan apabila melakukan praktik pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak antara lain: 1. Surat permohonan 2. KTP Pemohon (Suami-Istri) 3. Kartu Keluarga 4. Surat Nikan Pemohon 5. Surat Nikah orang tua anak yang ingin diangkat 6. Surat Pernyataan menyerahkan anak (persetujuan orang tua kandung) 7. Surat keterangan penghasilan pemohon 8. Agama antara orang tua angkat dan anak angkat harus sama (khusus di Pengadilan Agama)23 Adapun kasus praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang menjadi permasalahan tersendiri baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat dalam hal administratif Negara. Walaupun apabila dilihat dari segi sosial dan kemanusiaan, praktik pengangkatan anak itu sendiri dapat dikategorikan sebagai sikap tolong menolong antar sesama, 23 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan (Bapak Ahmad Nafari) pada hari Kamis, 29 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Pengadilan Agama Kandangan 58
59 namun memiliki kepastian hukum akan lebih menguatkan status anak angkat itu sendiri sehingga memiliki hak dan kewajiban selayaknya anak kandung. Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang dapat dianalisis melalui tiga sudut pandang, yaitu: 1. Sudut pandang psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang timbul karena pengangkatan anak.24 Pernyataan para responden yang mengangkat anak menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan selama ini didasari dengan kerelaan, ikhlas dan kemauan dari kedua belah pihak keluarga tanpa adanya paksaan dari siapapun. Selain itu, terjalinnya ikatan lahir dan batin antara anak angkat dan orang tua angkat menjadikan semakin kuatnya keinginan untuk melakukan pengangkatan anak. Masalah penyesuaian diri antara anak angkat dan orang tua angkat dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat 2 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa "orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan." Sedangkan pada kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak kasus yang terjadi orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua anak yang diangkatnya, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan dikemudian hari khususnya untuk anak 24 Muderis Zaini, Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 22
perempuan muslim yang harus diwalikan oleh ayah kandung atau saudara-saudara kandungnya saat akan menikah. Dari ketujuh responden yang telah peneliti wawancarai, hanya Bapak O yang melakukan praktik pengangkatan anak dengan orang yang tidak dikenal (bukan dari kerabat atau teman dekat). Akan tetapi dia tetap memberitahukan asal usul anak angkatnya tersebut walaupun dia sendiri merasa hal tersebut tidak diperlukan karena anak yang diangkatnya adalah laki-laki dan tidak membutuhkan wali ketika akan menikah. Sedangkan untuk responden yang lainnya melakukan praktik pengangkatan anak dari kerabat atau teman dekat sehingga anak angkat tersebut tetap mengenal orang tua kandungnya. Bahkan ada beberapa responden yang menyatakan bahwa anak yang mereka angkat ada yang tidak tinggal bersama mereka namun tetap menganggapnya seperti anak kandung. 2. Sudut pandang sosial, yaitu menyangkut akibat sosial dari pengangkatan anak itu sendiri.25 Perpindahan anak dari satu keluarga ke dalam keluarga yang lain sering disebabkan oleh alasan-alasan emosional. Ditambah banyak pengangkatan anak dilakukan sedemikian rupa sehingga anak angkat menjadi anaknya sendiri secara lahir maupun batin. Dari beberapa responden, Bapak O menyatakan bahwa memilih merahasiakan kedudukan anak angkatnya tersebut dengan membuat semua data anak sebagai anak kandung dengan alasan untuk menjaga mental dan martabat anak, karena dikhawatirkan apabila hal tersebut 25 Muderis Zaini, Op.Cit, h. 22 60
61 diketahui oleh banyak orang maka sang anak akan dikucilkan dan di olok- olok oleh teman-temannya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan ketentuan, kedudukan, akibat hukum, hak dan kewajiban sering menimbulkan beberapa masalah sosial dikemudian hari. Apalagi karena umumnya orang mempunyai naluri untuk menutupi hal yang negatif, sehingga ada banyak orang tua angkat yang merahasiakan latar belakang anak angkatnya. Akan tetapi, sikap menutupi ini justru membawa dampak bermacam-macam, salah satunya adalah jika dikemudian hari anak mengetahui statusnya yang sebenarnya akan menimbulkan kenyataan pahit baginya.26 3. Sudut pandang Yuridis, yaitu masalah yang timbul akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri.27 Dari semua responden menyatakan bahwa melakukan praktik pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Walaupun dalam administrasi kependudukan sering terjadi permasalahan, orang tua angkat lebih memilih memalsukan data anak angkatnya dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Selain faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan, masyarakat juga menganggap praktik pengangkatan anak bukanlah suatu yang melanggar hukum, serta orang 26 Muderis Zaini, Op.Cit, h. 25-26 27 Ibid, h. 22
masyarakat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui Pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Dari ketiga sudut pandang di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar terjadinya kepatuhan hukum serta tercapainya tujuan dari pengangkatan anak tersebut. 62
BAB V PENUTUP A. Simpulan Dari penelitian yang dilaksanakan mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama serta dampak hukumnya bagi masyarakat di Desa Sungai Pinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Motivasi atau alasan dari pengangkatan anak umumnya di Desa Sungai Pinang adalah karena adanya ikatan batin yang kuat antara anak angkat dan orang tua angkat yang disebabkan oleh seringnya terjadi interaksi antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Selain itu, keinginan orang tua angkat untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu serta untuk memiliki banyak anak juga mendominasi alasan dari praktik pengangkatan anak di Desa Sungai Pinang. Alasan lainnya adalah karena ada beberapa kejadian yang tidak terduga seperti kecelakaan atau anak yang sakit terus menerus, menurut adat kebiasaan setempat orang tua tersebut harus melakukan pengangkatan anak agar anak tersebut sembuh dan tidak lepas dari tanggungjawabnya. Faktor penyebab masyarakat di Desa Sungai Pinang melakukan praktik Pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama antara adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di dalam masyarakat terhadap legalitas pengangkatan anak secara sah di mata hukum, minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur 63 lain
64 pengangkatan anak melalui Pengadilan, praktik pengangkatan anak dianggap hal yang wajar di dalam masyarakat, serta pengangkatan anak bersifat sementara, seperti untuk pancingan agar memiliki anak (bagi yang belum memiliki anak) atau untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu. 2. Akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Pinang antara lain, yaitu orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila suatu hari orang tua kandung ingin mengambil hak asuh anaknya kembali, karena apabila tidak ada penetapan hukum dari Pengadilan maka hak asuh anak tetap jatuh pada orang tua kandung, apabila terjadi sesuatu hal yang buruk pada anak angkat, maka orang tua kandung tidak dapat menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas hukum, dapat memutus nasab anak angkat (kasus orang tua kandung bukan orang yang dikenal atau anak hasil dari hubungan terlarang), apabila anak tersebut perempuan maka saat menikah dia harus mencari wali yang sah dan itu akan sangat menyulitkan apabila orang tua angkat tidak memiliki kontak dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat tidak dapat menuntut haknya seperti dalam hal warisan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang menyatakan dirinya sebagai anak angkat. B. Saran Peneliti menyadari betul bahwa apa yang telah peneliti jabarkan dalam karya ilmiah ini masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Sehingga
peneliti akan memberikan beberapa saran untuk kebaikan bersama antara lain adalah: 1. Kepada peneliti selanjutnya Tema penelitian mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama memang sudah umum dilakukan, akan tetapi masih perlu ditelaah lebih dalam lagi terutama untuk menyadarkan masyarakat akan hukum di tengah perkembangan zaman yang semakin bertumbuh dengan pesat. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dapat memberikan sumbangsih lebih banyak lagi berkaitan dengan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. 2. Kepada pembaca karya ilmiah ini Dengan adanya tulisan ini, peneliti berharap agar semua pembaca karya ini dapat mengambil pelajaran yang baik serta dapat menambah khazanah pengetahuan mereka. Selain itu, peneliti menyarankan agar seluruh pembaca karya ini dapat membuka lebih lebar lagi pintu-pintu untuk keilmuan yang baru sehingga dapat memilih dan memilah hal yang bermanfaat dan kurang bermanfaat khususnya dalam praktik pengangkatan anak atau adopsi. 65
DAFTAR PUSTAKA Buku : Afandi, Ali. 1986. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: Bina Aksara Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Adilathu, Juz 9. Beirut: Dar al Fikr Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,. Cet. Ke-15. Jakarta : Rineka Cipta Departemen Agama RI. 2009. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema Fuady, Munir. 2018. Metode Riset Hukum Pendekatan teori dan Konsep. Depok: Rajawali Pers Gosita, Arif, 1989. Masalah Perlindungan Anak. Cet. Ke-2. Jakarta: Akademika Pressindo Hadikusuma, Hilman. 1987. Hukum Perkawinan Adat. Jakarta: Fajar Agung Hamid, Muhammad Muhyi al-Din Abdul. 1966. Al- Ahwal Al- Syahsyiyah Fi Al- Syariah Al- Islamiyah. Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih Ima Susilowato, dkk. 2003. Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta: unicef Kamil, Ahmad & M. Fauzan. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada Majelis Ulama Indonesia. 2011. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Erlangga Marzuki. 2005. Metodologi Research. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Cet. Ke-I 66
Meliala, Djaja S. 1982. Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. Bandung: Tarsito Muhammad, Bushar. 1985. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita Muhammad, Idrus. 2010. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: PT. Erlangga Musthofa. 1999. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta: Rineka Cipta Nawawi, Hadari. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Nurhayanti, Neng Yani. 2015. Hukum Perdata. Bandung: Pustaka Setia, 2015 Pandika, Rusli. 2012. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika Ramulyo, M. Idris. 1999. Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama. Jakarta: Ind Hil Co Soekanto, Soerjono. 1978. Kamus Hukum Adat. Cet. Ke-I. Bandung: Alumni Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press Soemanto, Wasty. 2005. Pedoman Teknik Penulisan Skripsi. Cet. Ke-8. Jakarta: Bumi Aksara Soeroso, R. 2005. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika Soimin, Soedharyo. 2004. Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafita Sudiyat, Imam. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Liberti Sugangga, ING. 1995. Hukum Waris Adat. Semarang: Universitas Diponegoro Sugiyono. 2009. Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 67
Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Zaini, Muderis. 2002. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Kitab Undang-undang: Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kedudukan Anak Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 39 Wawancara: Wawancara dengan orang tua angkat (Ibu M) pada hari Rabu, 09 Juni 2021 pukul 13.00 WITA di Desa Sungai Pinang Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak M) pada hari Rabu, 09 Juni 2021 pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Pinang 68
Wawancara dengan orang tua angkat (Ibu H) pada hari Jum"at, 11 Juni 2021 pukul 14.00 WITA di Desa Sungai Pinang Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak MF) pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 13.00 WITA di Desa Sungai Pinang Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak S) pada hari Selasa, 15 Juni 2021 pukul 13.00 WITA di Desa Sungai Pinang Wawancara dengan orang tua angkat (Ibu B) pada hari Sabtu, 18 Juni 2021 pukul 15.00 WITA di Desa Sungai Pinang Wawancara dengan orang tua angkat (Bapak O) pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Pinang Wawancara dengan Aparat Desa Sungai Pinang (Bapak I) pada hari Senin, 26 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Kantor Desa Sungai Pinang Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan (Bapak Ahmad Nafari) pada hari Kamis, 29 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Pengadilan Agama Kandangan 69
LAMPIRAN 70
LAMPIRAN 1 JADWAL KEGIATAN PENELITIAN Berikut jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)". April Mei Juni Juli Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Observasi Lapangan Pengurusan Surat Izin Penelitian Penelitian Skripsi Ujian Skripsi Perbaikan Penggandaan Distribusi 71
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK 1. Sejak kapan anda melakukan pengangkatan anak? 2. Apa jenis kelamin anak yang anda angkat? 3. Berapa usia anak yang anda angkat? 4. Apakah anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung? 5. Apa alasan atau motivasi anda melakukan pengangkatan anak? 6. Darimanakah anak yang anda angkat berasal? 7. Mengapa anda memilih mengangkat anak dari (saudara, orang yang tidak dikenal, panti asuhan)?* 8. Apakah ada saksi dari pihak-pihak yang berwenang saat anda melakukan pengangkatan anak? 9. Apa saja yang anda persiapkan sebelum melakukan pengangkatan anak? (apakah ada administrasi tertentu dengan keluarga kandung anak) 10. Mengapa anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama? 11. Apakah anda mengetahui akibat hukum yang didapat anak apabila menjadi anak angkat? (hukum seperti kewajiban dan hak anak angkat) 12. Bagaimana pandangan anda terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? 72
PEDOMAN WAWANCARA APARAT DESA SUNGAI PINANG 1. Apakah anda mengetahui bahwa ada warga yang melakukan praktik pengangkatan anak di Desa Sungai Pinang? 2. Apakah warga tersebut melaporkan praktik pengangkatan anak kepada anda? 3. Bagaimana pandangan anda tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? 5. Menurut anda apakah faktor yang membuat banyak orang tua melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? 73
PEDOMAN WAWANCARA PENGADILAN AGAMA 1. Apa saja syarat dalam melakukan pengangkatan anak? 2. Apa saja akibat hukum yang di dapat orang tua yang melakukan pengangkatan anak? 3. Apa saja akibat hukum untuk anak angkat itu sendiri? 4. Apa pandangan anda terhadap orang tua yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? 5. Menurut anda, apa saja faktor yang membuat orang tua melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? 74
LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK Nama Responden : Marlina Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jl. Mawar RT/RW 04/02, Sungai Pinang 1. Sejak kapan anda melakukan pengangkatan anak? Sejak tahun 2018 2. Apa jenis kelamin anak yang anda angkat? Perempuan 3. Berapa usia anak yang anda angkat? 3 tahun 4. Apakah anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung? Sudah memiliki anak kandung 5. Apa alasan atau motivasi anda melakukan pengangkatan anak? Saya tidak memiliki motivasi khusus, hanya kasihan pada si anak karena sangat suka ikut dengan saya 6. Darimanakah anak yang anda angkat berasal? Dari keluarga 7. Mengapa anda memilih mengangkat anak dari (saudara, orang yang tidak dikenal, panti asuhan)?* Karena kalau masih saudara, anak tersebut masih jelas status dan hubungannya dengan saya 8. Apakah ada saksi dari pihak-pihak yang berwenang saat anda melakukan pengangkatan anak? Ada, saksinya dari kedua belah pihak keluarga 9. Apa saja yang anda persiapkan sebelum melakukan pengangkatan anak? (apakah ada administrasi tertentu dengan keluarga kandung anak) 75
Tidak ada, karena ini hanya antar keluarga dan anak tersebut juga tidak benar-benar tinggal dengan saya jadinya kami hanya menyediakan piduduk sebagai syarat pengangkatan anak 10. Mengapa anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama? Karena saya pikir tidak masalah mengangkat anak yang masih tergolong saudara. Selain itu saya tidak mengetahui bagaimana cara pengurusan administrasinya di Pengadilan Agama dan saya tidak mau ribet mengurus administrasinya 11. Apakah anda mengetahui akibat hukum yang didapat anak apabila menjadi anak angkat? (hukum seperti kewajiban dan hak anak angkat) Tidak tau, karena memang dari awal mengangkat anak ini hanya karena kasihan saja 12. Bagaimana pandangan anda terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Menurut saya ya sah-sah saja, tapi memang kurang efektif karena tidak ada administrasi yang sah Cerita awal pengangkatan anak: Ibu Marlina melakukan pengangkatan anak pada tahun 2018 pada seorang anak perempuan bernama Nida. Alasan melakukan pengangkatan anak tersebut karena sejak Nida kecil Ibu Marlina suka menggendong, membawa pulang ke rumahnya, dan membawa kemanapun Ibu Marlina pergi. Sehingga secara tidak langsung Nida memanggil Ibu Marlina dengan panggilan "Mama". Maka dengan adanya ikatan yang sangat kuat tersebut, Ibu Marlina pun mengangkat Nida sebagai anak angkatnya. 76
77 HASIL WAWANCARA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK Nama Responden : Muhammad Pekerjaan : Wiraswasta Pendidikan Terakhir : SD Alamat : Jl. Mawar Desa Sungai Pinang 1. Sejak kapan anda melakukan pengangkatan anak? Sejak tahun 2017 2. Apa jenis kelamin anak yang anda angkat? Perempuan 3. Berapa usia anak yang anda angkat? Sekarang usianya 12 tahun 4. Apakah anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung? Ya, saya sudah memiliki anak kandung 5. Apa alasan atau motivasi anda melakukan pengangkatan anak? Saat itu saya sedang dalam perjalanan ke Amuntai, kemudian saya tidak sengaja menabrak anak kecil yang sedang menyebrang jalan. Saat itu, kondisi anak tersebut kritis serta sempat koma di Rumah Sakit karena benturan yang sangat keras. Maka, agar saya tidak lepas dari tanggungjawab, orang tua Nisa (anak yang di angkat) meminta saya untuk mengangkat Nisa sebagai anak angkat saya. Saya pun menyetujuinya dan Alhamdulillah besoknya Nisa sadar dari komanya. 6. Darimanakah anak yang anda angkat berasal? Tentu saja dari orang yang tidak saya kenal 7. Mengapa anda memilih mengangkat anak dari (saudara, orang yang tidak dikenal, panti asuhan)?* Karena saya tidak mau lepas dari tanggungjawab saya yang telah menabrak Nisa walaupun tidak disengaja
8. Apakah ada saksi dari pihak-pihak yang berwenang saat anda melakukan pengangkatan anak? Ada. Saksi-saksinya ada dari pegawai Rumah Sakit serta dari kedua belah pihak keluarga 9. Apa saja yang anda persiapkan sebelum melakukan pengangkatan anak? (apakah ada administrasi tertentu dengan keluarga kandung anak) Untuk administrasi tertulis tidak ada, tapi kalau secara adat kami menyediakan piduduk serta melakukan acara selamatan kecil-kecilan sebagai formalitasnya 10. Mengapa anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama? Karena saya tidak tau kalau melakukan pengangkatan anak harus melalui Pengadilan Agama. 11. Apakah anda mengetahui akibat hukum yang didapat anak apabila menjadi anak angkat? (hukum seperti kewajiban dan hak anak angkat) Tidak tau, karena saya pikir niat saya melakukan pengangkatan anak untuk membantu serta tidak melepas tanggung jawab saya atas anak tersebut 12. Bagaimana pandangan anda terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Menurut saya ya sah-sah saja. Karena selama ini juga tidak ada yang mempermasalahkannya. Dan memang tidak ada sanksi hukum juga apabila mengangkat anak tidak melalaui Pengadilan Agama 78
HASIL WAWANCARA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK Nama Responden : Husna, Amd.Kes Pendidikan Terakhir : DIII Pekerjaan : PNS/Bidan Desa Alamat : Jl. Inpres Desa Sungai Pnang 1. Sejak kapan anda melakukan pengangkatan anak? Sejak tahun 2018 2. Apa jenis kelamin anak yang anda angkat? Perempuan 3. Berapa usia anak yang anda angkat? Usianya sekarang 2,5 tahun 4. Apakah anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung? Ya, saya sudah memiliki anak kandung laki-laki 5. Apa alasan atau motivasi anda melakukan pengangkatan anak? Pada awalnya, Safa (anak yang di angkat) sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kemana-mana dan dengan berbagai macam cara pengobatan namun tidak kunjung sembuh. Saat itu usianya masih 7 bulan, dan akhirnya saya mengunjungi rumahnya untuk melihat kondisi Safa. Saat itu saya langsung memandikan Safa dan selang beberapa jam kemudian Safa sembuh dan tidak pernah sakit lagi sampai saat ini. Karena mengikuti adat istiadat terdahulu, apabila ada anak yang sakit dan tidak kunjung sembuh berarti anak tersebut ingin memiliki orang tua angkat, kemudian apabila ada orang lain yang masuk ke rumahnya kemudian anak itu tidak sakit lagi maka orang tersebut otomatis menjadi orang tua angkatnya. Selain itu, karena saya juga memang menginginkan anak perempuan maka saya menyetujui untuk mengangkat Safa sebagai anak angkat saya 79
6. Darimanakah anak yang anda angkat berasal? Dari tetangga saya 7. Mengapa anda memilih mengangkat anak dari (saudara, orang yang tidak dikenal, panti asuhan)?* Sesuai dengan alasan saya tadi, karena Safa sering sakit-sakitan dan saya juga ingin memiliki anak perempuan. 8. Apakah ada saksi dari pihak-pihak yang berwenang saat anda melakukan pengangkatan anak? Ada. Yang menjadi saksi saat saya melakukan pengangkatan anak antara lain warga setempat, kedua belah pihak keluarga, serta aparat Desa setempat 9. Apa saja yang anda persiapkan sebelum melakukan pengangkatan anak? (apakah ada administrasi tertentu dengan keluarga kandung anak) Saya mempersiapkan piduduk serta melakukan acara selamatan kecil- kecilan 10. Mengapa anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama? Karena saya tidak tau kalau mengangkat anak harus melalui Pengadilan Agama. Selain itu, saya melakukan pengangkatan anak juga tidak disengaja 11. Apakah anda mengetahui akibat hukum yang didapat anak apabila menjadi anak angkat? (hukum seperti kewajiban dan hak anak angkat) Tidak tau 12. Bagaimana pandangan anda terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Tentu saja salah ya, karena berarti tidak melalui prosedur pengangkatan anak dengan benar 80
HASIL WAWANCARA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK Nama Responden : Maskuri Faisal Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Mawar Desa Sungai Pinang 1. Sejak kapan anda melakukan pengangkatan anak? Sejak tahun 2016 2. Apa jenis kelamin anak yang anda angkat? Laki-laki 3. Berapa usia anak yang anda angkat? Saat ini berusia 4 tahun 4. Apakah anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung? Ya, saya sudah memiliki 5. Apa alasan atau motivasi anda melakukan pengangkatan anak? Pada awalnya anak saya sering mengajak Bahit (anak yang di angkat) yang saat itu berusia 1 tahun untuk bermain ke rumah saya. Hal itu terus terjadi setiap hari sampai akhirnya Bahit terbiasa dan nyaman bersama kami. Saat Bahit mulai bisa berbicara dia juga memanggil kami dengan panggilan "Abah-Mama". Karena kami juga sangat menyayanginya, maka kamipun menganggap Bahit seperti anak kami sendiri. Kami juga membiayai segala keperluan Bahit seperti pada anak sendiri. Sehingga sampai saat ini, kalau siang Bahit tinggal bersama kami dan malam bersama keluarga kandungnya. 6. Darimanakah anak yang anda angkat berasal? Dari tetangga dekat 7. Mengapa anda memilih mengangkat anak dari (saudara, orang yang tidak dikenal, panti asuhan)?* 81
Karena tanpa sengaja terjadi ikatan batin antara kami dan Bahit, serta keluarga Bahit juga tinggal dekat dengan kami, jadi tidak khawatir untuk mengangkatnya sebagai anak 8. Apakah ada saksi dari pihak-pihak yang berwenang saat anda melakukan pengangkatan anak? Ada, yaitu kedua belah pihak keluarga serta beberapa warga setempat 9. Apa saja yang anda persiapkan sebelum melakukan pengangkatan anak? (apakah ada administrasi tertentu dengan keluarga kandung anak) Tidak ada yang kami persiapkan 10. Mengapa anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama? Karena saya tidak tau kalau mengakat anak harus melalui Pengadilan Agama, dan kami juga tidak sengaja mengangkat Bahit sebagai anak angkat 11. Apakah anda mengetahui akibat hukum yang didapat anak apabila menjadi anak angkat? (hukum seperti kewajiban dan hak anak angkat) Tidak tau 12. Bagaimana pandangan anda terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Ya, kalau mengangkat anak harus melalui Pengadilan Agama maka apa yang kami lakukan bisa dianggap sebagai pengangkatan anak illegal karena tidak mematuhi aturan serta prosedur yang benar dalam mengangkat anak 82
HASIL WAWANCARA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK Nama Responden : Encis Murtiasih Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Sungai Pinang 1. Sejak kapan anda melakukan pengangkatan anak? Sejak tahun 2016 2. Apa jenis kelamin anak yang anda angkat? Laki-laki 3. Berapa usia anak yang anda angkat? Saat ini berusia 5 tahun 4. Apakah anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung? Ya, saya memiliki 2 orang anak perempuan 5. Apa alasan atau motivasi anda melakukan pengangkatan anak? Motivasinya agar kami bisa memiliki anak laki-laki Pada saat Hafiz (anak yang di angkat) lahir, istri saya sering berkunjung ke rumah orang tua kandung Hafiz baik siang maupun malam. Terkadang juga sering dibawa pulang ke rumah. Seiring waktu, saat Hafiz mulai bisa berbicara, dia pun memanggil kami dengan panggilan "Bapak-Ibu". Saat itu hubungan antara Hafiz, orang tua kandung, dan kami sebagai orang tua angkat baik-baik saja (harmonis). Tapi saat usia Hafiz sekitar 3 tahun dia mulai tidak peduli dengan orang tua kandungnya yang membuat hubungan tersebut memburuk. Hafiz juga lebih senang tinggal bersama kami daripada dengan orang tua kandungnya. Sehingga saat Hafiz berusia 4 tahun, kami pindah rumah dan sedikit menjauh dengan alasan istri saya sedang hamil anak laki-laki. Hal ini sangat berat sekali kami lakukan karena Hafiz sudah sangat nyaman bersama kami dan kami juga benar-benar menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Tapi agar tidak terjadi konflik antara orang tua kandung dan kami, maka kami memilih untuk menjauh agar hafiz bisa kembali dekat dengan orang tua kandungnya. 6. Darimanakah anak yang anda angkat berasal? Dari tetangga dekat 7. Mengapa anda memilih mengangkat anak dari (saudara, orang yang tidak dikenal, panti asuhan)?* Karena kami tidak perlu takut tentang asal usul anak tersebut 83
84 8. Apakah ada saksi dari pihak-pihak yang berwenang saat anda melakukan pengangkatan anak? Ada. Saksinya dari kedua belah pihak keluarga dan juga beberapa orang warga setempat 9. Apa saja yang anda persiapkan sebelum melakukan pengangkatan anak? (apakah ada administrasi tertentu dengan keluarga kandung anak) Tidak ada, hanya melakukan pengangkatan anak secara lisan dengan beberapa saksi 10. Mengapa anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama? Karena saya tidak tau kalau mengangkat anak harus melalui Pengadilan Agama 11. Apakah anda mengetahui akibat hukum yang didapat anak apabila menjadi anak angkat? (hukum seperti kewajiban dan hak anak angkat) Tidak tau 12. Bagaimana pandangan anda terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Menurut saya hal itu bisa menjadi masalah tersendiri dikemudian hari, seperti kasus saya ini. Seandainya melalui proses hukum yang baik, maka kami punya landasan hukum untuk tetap mengakui Hafiz sebagai anak angkat kami
HASIL WAWANCARA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK Nama Responden : Sinah (saudara dari ibu Basnah) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Sungai Pinang 1. Sejak kapan saudara kandung anda melakukan pengangkatan anak? Sudah sejak lama (lupa), yang jelas dari anak-anak masih kecil 2. Apa jenis kelamin anak yang saudara kandung anda angkat? Laki-laki dan perempuan (4 orang) 3. Berapa usia anak yang saudara kandung anda angkat? Ada yang berusia 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, dan 55 tahun 4. Apakah saudara kandung anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung? Ya, 1 orang anak laki-laki 5. Apa alasan atau motivasi saudara kandung anda melakukan pengangkatan anak? Motivasinya membantu orang tua kandung yang tidak mampu mengurus anak- anaknya secara ekonomi Dari kecil sampai saat ini, ibu basnah dan suami mengangkat mereka berempat sebagai anak angkat agar mereka bisa hidup layak tanpa kekurangan apapun. Selain itu, ibu basnah dan suami juga sangat ingin memiliki banyak anak. 6. Darimanakah anak yang saudara kandung anda angkat berasal? Dari tetangga dekat 7. Mengapa saudara kandung anda memilih mengangkat anak dari (saudara, orang yang tidak dikenal, panti asuhan)?* Karena mereka tidak perlu takut tentang asal usul anak tersebut 8. Apakah ada saksi dari pihak-pihak yang berwenang saat saudara kandung anda melakukan pengangkatan anak? Ada. Saksinya saya sendiri dan dari kedua belah pihak keluarga dan juga beberapa orang warga setempat 9. Apa saja yang saudara kandung anda persiapkan sebelum melakukan pengangkatan anak? (apakah ada administrasi tertentu dengan keluarga kandung anak) Tidak ada, hanya melakukan pengangkatan anak secara lisan dengan beberapa saksi 10. Mengapa saudara kandung anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama? Karena kami tidak tau kalau mengangkat anak harus melalui Pengadilan Agama 85
86 11. Apakah saudara kandung anda mengetahui akibat hukum yang didapat anak apabila menjadi anak angkat? (hukum seperti kewajiban dan hak anak angkat) Tidak tau 12. Bagaimana pandangan anda terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Tentu saja hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi kami. Karena memang sebelum anak-ank angkat saya menikah masalah administrasi ini sering terjadi karena saya tidak memiliki kekuatan hukum saat melakukan pengangkatan anak.
HASIL WAWANCARA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK Nama Responden : Herlina (anak kandung dari bapak oni) Pekerjaan : Perawat Alamat : Desa Sungai Pinang 1. Sejak kapan orang tua anda melakukan pengangkatan anak? Sudah sejak lama (lupa), yang jelas dari Sadam (nama anak angkat) masih bayi 2. Apa jenis kelamin anak yang orang tua anda angkat? Laki-laki 3. Berapa usia anak yang orang tua anda angkat? Usia nya 27 tahun, dan sekarang sudah menikah dan mempunyai anak 4. Apakah orang tua anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung? Ya, 1 orang anak perempuan yaitu saya sendiri 5. Apa alasan atau motivasi orang tua anda melakukan pengangkatan anak? Karena orang tua saya sangat ingin memiliki anak laki-laki dan saat itu orangtua saya sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Orang tua kandung Sadam juga tidak mampu secara finansial, sehingga dengan sukarela memberikan anaknya untuk menjadi anak angkat dari orangtua saya 6. Darimanakah anak yang orangtua anda angkat berasal? Dari orang jauh (tidak kenal) 7. Mengapa orangtua anda memilih mengangkat anak dari (saudara, orang yang tidak dikenal, panti asuhan)?* Karena orangtua saya ingin membantu orang lain dan saat itu orang tua kandung Sadam juga tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan Sadam 8. Apakah ada saksi dari pihak-pihak yang berwenang saat orang tua anda melakukan pengangkatan anak? Untuk saksi hanya dari kedua belah pihak keluarga saja 9. Apa saja yang orang tua anda persiapkan sebelum melakukan pengangkatan anak? (apakah ada administrasi tertentu dengan keluarga kandung anak) Tidak ada administrasi, kami hanya memberikan tebusan uang sebagai pengganti untuk mengangkat Sadam sebagai anak angkat 10. Mengapa orang tua anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama? Karena orang tua saya tidak tau kalau mengangkat anak harus melalui Pengadilan Agama 87
88 11. Apakah anda dan orang tua anda mengetahui akibat hukum yang didapat anak apabila menjadi anak angkat? (hukum seperti kewajiban dan hak anak angkat) Tidak tau 12. Bagaimana pandangan anda terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Sah-sah saja ya, karena memang tidak ada peraturan yang ketat dalam melakukan pengangkatan anak. Selain itu, sudah menjadi hal umum dalam masyarakat kalau ingin melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan
HASIL WAWANCARA APARAT DESA SUNGAI PINANG Nama : Rina Pekerjaan : ASN Alamat : Desa Sungai Pinang 1. Apakah anda mengetahui bahwa ada warga yang melakukan praktik pengangkatan anak di Desa Sungai Pinang? Ya, saya tau 2. Apakah warga tersebut melaporkan praktik pengangkatan anak kepada anda? Tidak, karena itu juga dianggap bukan masalah melanggar hukum 3. Bagaimana pandangan anda tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Menurut saya hal tersebut tentu saja illegal, karena tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi di dalam masyarakat sendiri hal tersebut dianggap biasa dan mereka juga tidak tau kalau mengangkat anak memiliki prosedur tersendiri 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Karena saya kurang memahami tentang pengangkatan anak, jadi saya tidak mengetahui apa saja akibat hukumnya 5. Menurut anda apakah faktor yang membuat banyak orang tua melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Menurut saya hal tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti: a. Orang tua angkat/kandung tidak mengetahui prosedur yang benar dalam melakukan pengangkatan anak b. Mengangkat anak di dalam masyarakat sudah menjadi hal yang wajar dan tidak melanggar hukum 89
c. Dari dulu praktek pengangkatan anak hanya dilakukan secara kekeluargaan d. Kurangnya sosialisasi tentang prosedur pengangkatan anak dari Pemerintah 90
HASIL WAWANCARA APARAT DESA SUNGAI PINANG Nama : Iqbal Pekerjaan : ASN Alamat : Desa Sungai Pinang 1. Apakah anda mengetahui bahwa ada warga yang melakukan praktik pengangkatan anak di Desa Sungai Pinang? Ya, saya tau 2. Apakah warga tersebut melaporkan praktik pengangkatan anak kepada anda? Tidak pernah ada laporan 3. Bagaimana pandangan anda tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Apabila dilihat dari segi hukum tentu saja hal tersebut melanggar hukum dan dianggap sebagai perbuatan illegal, akan tetapi apabila dilihat dari kacamata masyarakat maka hal tersebut sah-sah saja karena memang praktik pengangkatan anak merupakan hal yang wajar di dalam masyarakat 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Kurang mengetahui karena saya belum pernah melakukan praktik pengangkatan anak 5. Menurut anda apakah faktor yang membuat banyak orang tua melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Menurut saya hal tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti: a. Kurangny sosialisasi tentang prosedur dan hukum tentang praktik pengangkatan anak oleh Pemerintah b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak secara hukum yang sah 91
c. Mengangkat anak dianggap hal yang biasa di dalam masyarakat dan tidak dianggap melanggar hukum asalkan sudah ada kerelaan antara dua belah pihak keluarga d. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan praktik pengangkatan anak 92
HASIL WAWANCARA PENGADILAN AGAMA Nama : Ahmad Nafari, S.H.I Pendidikan Terakhir: S1 Hukum Islam Pekerjaan : Hakim Alamat : Jl. Lat Sitarda No. 44 RT/RW 03/02 Desa Banyu Tajun Pangkalan 1. Apa saja syarat dalam melakukan pengangkatan anak? Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkatan anak antara lain: a. Surat permohonan b. KTP Pemohon (Suami-Istri) c. Kartu Keluarga d. Surat Nikan Pemohon e. Surat Nikah orang tua anak yang ingin diangkat f. Surat Pernyataan menyerahkan anak (persetujuan orang kandung) g. Surat keterangan penghasilan pemohon h. Agama antara orang tua angkat dan anak angkat harus sama 2. Apa saja akibat hukum yang di dapat orang tua yang melakukan pengangkatan anak? Beberapa akibat hukum untuk orang tua angkat antara lain: a. Memiliki legalitas hukum sebagai orang tua dan anak angkat b. Memiliki hak pengasuhan anak c. Memiliki kewajiban pemenuhan hak-hak anak angkat 3. Apa saja akibat hukum untuk anak angkat itu sendiri? Beberapa akibat hukum untuk anak angkat antara lain: a. Memiliki legalitas sebagai anak angkat (dibelakang Akta kelahiran akan diberikan tambahan data tentang anak angkat) 93 tua
b. Memiliki hak dan kewajiban seperti anak kandung c. Memiliki hak mendapatkan warisan dari orang tua angkat dalam bentuk wasiat wajibah 4. Apa pandangan anda terhadap orang tua yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Menurut saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik bagi orang tua kandung atau orang tua angkat yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan, antara lain: a. Orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila suatu hari orang tua kandung ingin mengambil hak asuh anaknya kembali, karena apabila tidak ada penetapan hukum dari Pengadilan maka hak asuh anak tetap jatuh pada orang tua kandung b. Apabila terjadi sesuatu hal yang buruk pada anak angkat, maka orang tua kandung tidak dapat menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas hukum c. Dapat memutus nasab anak angkat (kasus orang tua kandung bukan orang yang dikenal atau anak hasil dari hubungan terlarang), apabila anak tersebut perempuan maka saat menikah dia harus mencari wali yang sah dan itu akan sangat menyulitkan apabila orang tua angkat tidak memiliki kontak dengan orang tua kandungnya d. Anak angkat tidak dapat menuntut haknya seperti dalam hal warisan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang menyatakan dirinya sebagai anak angkat 5. Menurut anda, apa saja faktor yang membuat orang tua melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan? Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab orang tua melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan antara lain adalah: a. Kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat terhadap legalitas pengangkatan anak secara sah di mata hukum 94
b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak melalui Pengadilan c. Praktik pengangkatan anak dianggap hal yang wajar di dalam masyarakat d. Pengangkatan anak bersifat sementara, seperti untuk pancingan agar memiliki anak (bagi yang belum memiliki anak) atau untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu 95
LAMPIRAN : 4 FOTO DOKUMENTASI Bapak Maskuri orang tua angkat dari Bahit Ibu Herlina anak kandung dari bapak Oni (saudara angkat dari Sadam) 96
Ibu Encis orang tua angkat dari Hafiz Ibu Marlina orang tua angkat dari Nida dan Ibu Husna orang tua angkat dari Safa 97
Bapak Iqbal, Aparat Desa Sungai Pinang Ibu Rina Aparat Desa Sungai Pinang Bapak Ahmad Nafari, Hakim PA Negara 98
Ibu Sinah (saudara dari ibu basnah) Bapak Muhammad orang tua angkat dari nisa 99
10 0