Menimbang Mengingat PRESI DE N REPU8L1K IN D ON E S IA PERATURAN PRESlDEN REPUBLl K I NDONESIA NOMOR 22 TAH UN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASI ONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESlDEN REPUBLlK INDONESIA, a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Iebih Ianjut Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (I) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ten tang Energi, perlu ditetapkan Rencana Umum Energi Nasional; b. bahwa berdasarkan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional ke 3 (tiga) tanggal 22 Juni 2016, telah disepakati Rancangan Rencana Umum Energi Nasional menjadi Rencana Umum Energi Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional; I. Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ten tang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 5609); 4. Peraturan ...
Menetapkan PRE SI OEN REPUBLIK IN D ON E S IA 2 - 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor II); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NAS IONAL. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dirnaksud dengan: 1. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenat reneana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan reneana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional. 2. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED -P adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai reneana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana peJaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN . 3. Ke bijakan Energi Nasion a l. yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkead.ilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional . 4 . Pemerintah ...
PRE S IDEN REPUBL1K IND O NE S IA 3 - 4. Pemerintah Pusat ada!ah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagairnana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur yang memlmpm penyelenggara pemerintahan daerah urusan pemerintahan peJaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonOffi. adalah kementerian negara 6. 7. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Pasal2 (I) RUEN disusun oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan untuk jangka waktu oleh Dewan Energi Nasional sampai dengan tahun 2050 yang memuat: a . b. Kondisi Energi Nasional Saat Ini dan Ekspektasi Pendahuluan; Masa Mendatang; (2) c. Vis i, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Nasional; d. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional; dan e. RUEN sebagaimana dimaksud pad a ayat dalam Lampiran terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Penutup. (I) tercantum tidak bagian I yang merupakan (3) Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasiona! sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUEN yang sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. tercantum dalam Lampiran II Pasa! 3 ...
PRE S IOE N REPUBLIK IN D ON E S IA 4 - Pasal3 (1) RVEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan: a. penyusunan dokurnen perencanaan pembangunan pusat dan perencanaan pembangunan daerah; b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RVKN) dan Rencana Vsaha Penyediaan Tenaga Listrik (RVPTL); dan c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya. (2) RVEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi: a. kementerian negaraflembaga pemerintah non kementerian untuk menyusun dokumen rencana strategis; b. pemerintah provinsi untuk menyusun RUED-P; c. Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan d . masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi. Pasal4 Dewan Energi Nasional bersama Kementerian melakukan : a. sosialisasi RUEN kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait; dan b. pembinaan penyusunan rancangan RUED-P. PasaI5 ...
P R E S IDEN REPUBLIK I N D O NE S IA 5 - Pasal 5 (1) Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara te.rkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil pengawasan dibahas dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional dan dilaporkan kepada Ketua Dewan Energi Nasional atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional. (4) Dewan Energi Nasional memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN, RUEN dan kebijakan energi lintas sektoral. Pasal6 (1) RUEN dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal: a. KEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (2) Rencana perubahan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional. Pasal 7 Peraturan Presiden In] mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...
PRESID E N RE P U 8 UK INDON E SIA 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WlDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . YASONNA H . LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 43 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA LAM PI RAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA I - DAFTARISI DAFT AR lSI ... DAFTAR GAMBAR ... In DAFT AR T ABEL ... IV DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH u .. u.u .. uuuuu ... . u ... uuuu.u .. •. uu .... u VII I. PENDAHULUAN ... 1 II. KONDISI ENERGI NASIONAL SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG ... 4 2.1. Isu dan Pennasalahan Energi ... 4 2.2. Kondisi Energi Nasional Saat Ini ... 18 a. Indikator Sosio-Ekonomi ... 18 b. Indikator Energi ... •••... 19 c. Indikator Lingkungan Hidup ... 2 1 2.3. Kondisi Energi Nasional di Masa Me ndatang ... 22 a. Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar ... 24 b. Hasil Pemodelan KEN ... 25 III. VlSI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ENERGI NASIONAL ... •. .••• 32 3.1. Visi ... 32 3.2 . Misi ... 32 3.3. 1'ujuan ... 33 3.4. Sasaran ... 34 IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL ... 35 4.1. Kebijakan dan Strategi ... 35 4.2 . Pengembangan Energi Nasional ... •••... 37 4.2. 1. Pasokan En e rgi Primer ... •... 38 a. Minyak Burrll ... •...•... 38 b. Gas Bumi ... 48 c. Barubara ... 57 I
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA II - d . EST ... 61 1. Pasokan Nasional ... 61 2. Pa nas Bumi ... 67 3. Tenaga Air ... 69 4. Minihidro dan Mikrohidro ... 72 5. Bioenergi... 74 6. Tenaga Surya... 77 7. Sayu ... 79 8. Arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan la ut... 82 4.2.2. Transformasi Energi ... 83 4.2.3. Kebutuhan Energi Final ... 86 a. Sektor Transportasi ... 86 b. Sektor Industri ... 90 c. Sektor Rumah Tangga ... 93 d. Sektor Kome rsial ... 96 e. Sektor Lainnya ... 98 4.2.4.Konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi ... 99 4 .3. Kelembagaan dan Instrumen Kebijakan ... 100 V . PENUTUP ... 102
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA III - DAFTAR GAMBAR Gambar I. Subsidi Energi Tahun 2004-2015." ... "" ... " .. " ... 11 Gambar 2. Bauran Energi Tahun 20 15 """ """""""""""" ... ,, ... 12 Gambar 3. Bauran Produksi Listrik Energi Tahun 2010-2015 ... 13 Gambar 4. Struktur Pemodelan KEN" ... " ... 25 Gambar 5. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2025 ... 26 Gambar 6. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2050 ".27 Gambar 7. Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2015-2050 ... " ... " 28 Gambar 8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2015-2050 ... 29 Gambar 9. Konservasi Energi pada Sisi Kebutuhan Tahun 2015-2050 ... 30 Gambar 10. Elastisitas Energi Tahun 2015-2050"" ... 31 Gambar 11. IIustrasi Arus Kebutuhan - Pasokan Minyak Bumi " ... " ... 38 Gambar 12. Hasil Pemodelan Kebutuhan BBM Tahun 2015-2050 ... " .... 40 Gambar 13. Pasokan Minyak Mentah Domestik dan Impor Minyak Mentah untuk Ki lang Minyak Tahun 2015-2050 .. "" ... "" ... "." .. 41 Gambar 14. Proftl Produksi Minyak Bumi Tahun 2015-2050 ... "".43 Gambar 15. IIustrasi Arus Kebutuhan - Pasokan Gas Bumi ... 49 Gambar 16. Profil Produksi Gas Bumi Tahun 20 15-2050 .. " ... "",, ... 51 Gambar 17. Kebutuhan dan Rencana Pasokan Gas Bumi Tahun 2015- 2050 " ... " ... "" ... " ... " ... 52 Gambar 18. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan LPG Tahun 20 15- 2050 ... " ... " ... " .. .. 53 Gambar 19. IIustrasi Arus Kebutuhan - Pasokan Batubara ... " ... """ ... 58 Gambar 20. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Produksi Batubara Domestik dan Ekspor " ... " ... "" ... " ... ". 59 Gambar 21. Pasokan Energi Primer - EBT Tahun 2025 dan 2050 .... "" ... 62 Gambar 22. Peta Potensi Surya ... ,," " ... "" ... "" ... "",, ... 77 Gambar 23. Peta Potensi Bayu ... """" ... "" ... " ... 79 Gambar 24. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2015-2050 ." ... 84
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA IV - DAFTAR TABEL Tabel I. Sistematika RUEN ... 3 Tabel2. Konsumsi BBM dan Produksi IGJangTahun 2010-2015 ... 9 Tabel3. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2015 ... iO Tabel 4. Indikator Sosio - Ekonorni Tahun 2013-2015 ... 19 Tabel5. Potensi Energi Fosillndonesia Tahun 2015 ... 19 Tabel6. Potensi Energi Terbarukan Indonesia Tahun 2015 ... 20 Tabel 7. Indikato r Energi ... 21 Tabel B. Ernisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Energi Tahun 20 13-20 14 ... 2 1 Tabel9. Sasaran - Sasaran yang diamanatkan dalam KEN Tahun 2015- 2050 ... 23 Tabel 10. Asumsi DasarTahun 2015-2050 ... 24 Tabel 11. Hastl Pemodelan Pasokan Energi Primer - Minyak Bumi Tahun 2015-2050 ... 39 Tabel 12. Pasokan Energi Primer - Minyak Bumi Tahun 2025 dan 2050 ... 39 Tabel 13. Kebutuhan Minyak Mentah untuk 1G1ang Minyak Domestik Tahun 2015-2050 ... 42 Tabel 14. Produksi Minyak Burni dan Porsi Pemanfaatan untuk Ekspor- Domestik Tahun 20 15-2050 ... 43 Tabel 15. Kapasitas Terpasang dan Pengembangan Kilang Minyak Tahun 20 15-2025 ... 45 Tabel 16. Cadangan Minyak Bumi Nasional per Provinsi... 46 Tabel 17. Rencana Pilot Project EOR ... 47 Tabel lB. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer - Gas Burni Tahun 20 15-2050 ... 49 Tabel 19. Pasokan Energi Primer - Gas Bumi Tahun 2025 dan 2050 ... 50 Tabel 20. Produksi / Lifting Gas Bumi dan Pemanfaatan untuk Ekspor- Domestik Tahun 2015-2050 ... 50 Tabel21. Kebutuhan dan Rencana Pasokan Gas Bumi Tahun 2015-2050 ... 51 Tabe122. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan LPG Tahun 2015-2050 ... 53 Tabel 23. Cadangan Gas Burni Nasional ... 54
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA v- Ta bel 2 4. Target Proye k Hulu Gas Bumi ... 55 Ta bel 25 . Ta rget Pemba ngunan Infrastruktur Hilir Gas Bumi ... 55 Ta bel 26. Rencan a Pengembangan J a ringan Ga s Kota Tahun 2015-203 0 ... 56 Ta bel 27. Hasil Pemod elan Pa sokan Energi Primer - Ba tubara Tah un 201 5-20 50 ... 57 Tabel 28. Paso kan Energi Primer - Ba tubara Tahun 20 25 d an 20 50 ... 58 Tabel 29. Hasil Pemodela n Produksi Batubara Ta hun 201 5-20 50 ... 59 Tabel 30. S u mber Daya dan Cada ngan Batubara ... 60 Tabel 3 1. Hasil Pemodelan Pa sokan Energi Prirner - EBTTah un 2015-2050 .... 6 1 Ta bel 32. Hasil pemodelan Pengembangan Pemba ngkit Listrik EBT Ta hun 20 15-20 50 ... 63 Tabe l 33. Hasil Pemodelan Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangki t Lis trik EBT Tahun 2 025-20 50 (Committed Proj ect d an Poten tial Project) ... 65 Ta bel 34 . Hasil Pemod elan Pengemba nga n EBT untuk Pema nfaatan Langsung Ta hun 2015-2050 ... 66 Tabel 35. Potensi Panas Bumi per Provins i ... 67 Tabe l 36. Indikasi Rencana Penyediaan Ka pasitas Pembangkit Listrik Tenaga Pa nas Bumi per Provinsi Tahun 201 5-20 25 ... 68 Ta bel 37. Poten s i Tenaga Air per Wilayah ... 69 Ta bel 38. Indikasi Rencana Penyeclia an Ka pasita s Pembangki t Lis trik Tenaga Air per Provinsi Tahun 2 01 5-2025 ... 70 Tabel 39. Kons u msi Lis trik per Ka pita Tahun 2014 ... 71 TabeI 40. Potensi Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi ... 72 Ta bel 4 1. Ind ikasi Rencana Penyecliaan Ka pa sitas PLT Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi Tahun 2 01 5-2025 ... 73 Tabel 42. Potens i Bioenergi untuk Listrik per Provins i ... 74 Tabel 43. lndikasi Rencana Pengembangan Bioenergi per Provinsi Tahun 20 15-20 25 ... 7 5 Tabe144. Potensi Surya per Provinsi ... 7 7 Tabe145. Indikasi Rencana Pengembangan Surya per Provins i Tahun 20 15-2025 ... 78
PRESIDEN REPU8L1K INDONES IA VI - Ta bel 4 6. Potensi Bayu per Provinsi ... 80 Tabel 47. Ind ika si Rencana Pengembangan Bayu per Provinsi Tahun 20 15-2025 ... 81 Tabel 4 8. Potensi Energi Laut per Provinsi ... 82 Ta bel 49. Asumsi untuk Pemodelan Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2 01 5-20 50 ... 83 Ta bel 50. Ha sil Pemod ela n Penyediaan Ka pa sitas Pembangkit Listrik Tahun 201 5-2050 ... 85 Ta bel 5 1. Hasil Pemode lan Kebu tuhan Energi Pinal - Sektor Tra ns portasi per J enis Energi Tahun 2 01 5-2050 ... 86 Ta bel 52. Ke butuhan Energi Pinal Sektor Transportasi Tahun 2025 dan 2 0 50 ... 8 7 Tabel 53. Rencana Pen ge mbangan S PBG Tahun 2015-2050 ... 88 Ta be1 54 . Rencana Penyediaan BBN untuk Transportasi Tahun 20 16-2050 .... 89 Ta bel 55. Has il Pemodelan Ke butuhan Energi Pinal - Bahan Ba ka r Sek tor lndustri per J enis Energi Tahun 20 15-2050 ... 90 Tabe l 56. Kebutuhan Energi Pinal - Bahan Bakar Sektor lndustri Tahun 20 25 d a n 2 050 ... 9 1 Ta bel 5 7 . Ha sil Pemod elan Energi Pinal - Ba han Baku lndustri Tahun 2 01 5-2050 ... 92 Ta bel 58. Kebutuh an Energi Pinal - Bahan Baku lnd u stri Tahun 2025 d a n 20 50 ... 9 2 Ta bel 59. Ha sil Pemodela n Kebutu han Energi Pinal - Sek tor Rumah Tangga Ta hun 2015-20 50 ... 94 Tabel 6 0 . Kebutuha n Energi Pina l - Sektor Rumah Tangga Tahun 2025 dan 2 050 ... 95 Ta bel 6 1. Ha sil Pemod elan Kebutu han Energi Pinal - Sektor Komersial per J enis Energi Tahu n 2015-2050 ... 96 Ta be16 2 . Kebutuha n Energi Pinal-Sektor Ko mers ial Tahun 2 025 dan 2050 .... 97 Ta bel 63. Ha sil Pemodela n Kebutuhan Energi Pinal - Sektor Lainnya Tahun 201 5-2050 ... 9 8 Ta bel 6 4 . Kebutuha n Energi Pinal Sektor Lain nya Tahun 20 25 dan 2050 ... 99
PR ESI DE N REPUBLI K IN D ON E SIA VII - DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH ANG Adsorbed Natural Gas Tabung penyimpanan gas yang memiliki tekanan yang relatif lebih rendah dibanding tabung CNG (Compressed Natural Gas) APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BAU Business as Usual Kondisi tanpa adanya perubahan signifikan dan perilaku, teknologi, ekonomi maupun kebijakan sehingga terjadi secara terus menerus tanpa adanya perubahan yang berarti BBM Bahan Bakar Minyak BBN Bahan Bakar Nabati BOE Barrel Oil Equivalent BOPD Barrel Oil Pe r Day CBDR Common but Differentiated Responsibilities Semua negara mempunyai tanggung jawab yang sarna dalam melindungi lingkungan hidup serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan, namun masing-masing negara harus membagi beban serta kewajiban yang berbeda-beda karena ada perbedaan sosial, ekonomi, kemajuan teknologi, dan kontribusi terkait kerusakan lingkungan hidup global CBM Coal Bed Methane Gas metana (gas alam) yang dihasilkan selama proses geokimia (pembatubaraan) dan terperangkap dalam batubara cn C02 Compact Fluorescent Karbon Dioksida Coal Konversi (gasifikasi) batubara menjadi gas hid rokarbon yang Gasification lebih bersih dan lebih rnudah diangkut dan disalurkan
CPO DME EBT EOR EPC ESCO ESDM PiT GRK GW GWh HOMC 1MB INDC PRE S IDEN REPUBLIK IN D ON E S IA V III - Crude Palm Oil Minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah rnerahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah ke lapa sawil Dimethyl Ether Senyawa eter yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti gas alam, batubara, dan biomasa yang mem iliki sifat dan jenis seperti layaknya LPG Energi Baru dan Terbarukan Enhanced Oil Recovery Metode untuk meningkatkan cadangan minyak pada suatu sumur dengan cara mengangkat volume minyak yang sebelumnya tidak dapat diproduksi Engineering Procurement Construction Energy Service Company Energi dan Sumber Oaya Mineral Peed-in Tariff (PiT) patokan pembelian harga energi yang ditentukan berdasarkan komponen biaya produksi Gas Rumah Kaca Gigawatt Gigawatt-Hours High Octane Mogas Component Komponen bensin yang mempunyai angka oktana tinggi Izin Mendirikan Bangunan Intended Nationally Determined Contribution Kontribusi yang diniatkan dan ditetapkan secara nasional menargetkan pembangunan masa depan rendah karbon dengan fokus pada sektor pangan, energi, dan sumber daya air, serta memperhatikan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan
KEN KKKLL KKS kW kWh LED LNG LPG LRT MBOPD MEPS Migas MOPS MRT MTOE MW PDB Petroleum Pra- Tersier PLTA PLTB PLTD PLTM PLTMH PRESIDEN REPUBLIK IN D ONESIA IX - Kebijakan Energi Nasional Keseiarnatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Kontrak Kerja Sarna Kilowatt Kilowatt hour Light-Emitting Diode Liquefied Natural Gas Liquefied Petroleum Gas Light Rail Transit Kereta api ringan M Barrel Oil per Day (M merupakan huruf romaWl yang berarti satuan ribu) Minimum Energy Peformance Standard Minyak dan gas bumi Mean of Platts Singapore Acuan harga BBM di Indonesia berdasarkan Perpres 55/2005 Mass Rapid Transit Kereta api cepat terpadu Million Ton Oil Equivalen Megawatt Produk Domestik Bruto Salah satu riset dasar mlgas terhadap pembentukan cekungan dari jenis batuan tertentu dalam mendelineasi / menggambarkan wilayah kerja baru migas Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PRESIDEN REPU8LlK IN D ONESIA X- PLTP Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU USP Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ultra Super Critical PMK Peraturan Menteri Keuangan POD Plan of Development POME Palm Oil Mill Effulent Limbah cair dari kelapa sawit yang berasal dari pemurman rninyak mentah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik biogas Possible Cadangan tambahan yang telah dianalisa secara ilmu Reserves kebumian dan didukung dengan data teknik yang menunjukkan kedl kemungkinannya untuk dapat diperoleh dibandingkan Probable Reserves Probable Cadangan tambahan yang telah djanalisa secara ilmu Reserves kebumian dan didukung dengan data teknik yang menunjukkan kecenderungan untuk mendapatkan perolehan cadangan lebih kecil dari Proven Reserves tetapi lebih pasti dari Possible Reserves Proven Reserves Jumlah cadangan Migas yang terbukti, yang telah dianalisa baik secara ilmu kebumian dan didukung oleh data teknik. dapat diperkirakan dengan alasan yang pasti untuk diambiljdjproduksi secara komersial , pada jangka waktu tertenru, dari reservoir yang diketahui dan di bawah definisi kondisi ekonomi, metode operasi, dan Peraturan Pemerintah RDMP Refinery Development Masterplan Program RRR Reserve Replacement Ratio Rasio penemuan cadangan terhadap jumlah produksi RUED-K Rencana Umum Energi Daerah-Kabupaten
RUED-P RUEN RUKN SBM Synthetic Gas TCF TSCF TOE TWh WK WP&B PR ESID E N REPU BLI K IN D O N E SIA XI - Ren cana Umum Energi Daerah-Provinsi Rencana Umum Energi Nasional Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Setara Barel Minyak Hasil gasifikasi batubara yang merupakan campuran gas karbon monoksida, hidrogen, metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang berfungsi sebagai bahan baku dari produk lainnya seperti bahan baku pembuatan methanol, pupuk urea, dan lain-lain TrilLion Cubic Feet Trillion Standard Cubic Feet Ton Oil Equivalent Terrawatt-Hours Wilayah Kerja Work Plan and Budget
PRE $ IOE N REPUBLI K IN D ON E SIA 1 - I. PENDAHULUAN Rencana Umum Energi Nasianal (RUEN) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Namar 30 Tahun 2007 ten tang Energi. Berdasarkan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang tersebut, Pemerintah menyusun Rancangan RUEN berdasarkan Kebijakan Energi Nasianal (KEN) dan Pasal 12 ayat (2) huruf b mengamanatkan Dewan Energi Nasional (DEN) bertugas rnenetapkan RUEN. Adapun KEN disusun aleh DEN dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PPJ Namar 79 Tahun 2014 yang memuat an tara lain: 1. Tujuan KEN yang merupakan pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. 2. Sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi termasuk penyediaan pembangkit listrik dan pernanfaatan listrik per kapita. 3. Pencapaian sasaran KEN, an tara lain terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energi merupakan modal pembangunan nasional, dan tercapainya elastisitas energi, intensitas energi, rasio elektrifikasi, rasia penggunaan gas rumah tangga, dan bauran energi primer yang optimal. 4. Arah kebijakan energi nasianal yang meliputi kebijakan utama dan kebijaka n pendukung. KEN menjadi dasar dalam penyusunan RUEN dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasianal (RUKN) . RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN, yang berisi hasil pernadelan kebutuhan-pasakan (demand-supply) energi hingga tahun 2050, dan kebijakan serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. RUEN . __
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - RUEN merupakan pedoman untuk mengarahkan pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan . RUEN juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Arah kebijakan energi ke depan berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk tujuan mewujudkan kemandirian pengelolaan energt, menJamm ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan kemampuan teknoiogi, industri energi dan jasa energi dalam negeri , menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan terjaganya rungsi Lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai terobosan sebagaimana tercantum dalam naskah ini dan Lampiran matriks antara lain percepatan pembangunan infrastruktur energi, peningkatan nilai tam bah dalam negen, pembangunan industri penunJang sektor energl. pengembangan EBT secara masif, peningkatan upaya konservasi energi serta peningkatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. RUEN terdiri dari 5 Bab dan Lampiran yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 20 14 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional. Sistematika RUEN secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 ...
Kondlsi Energl Nasional Saat Inl dan Ekspektasl Masa Mendatang Vlsl, MIsI, Tujuan dan Sasaran Energl Nasional Kebljakan dan Strategl Pengelolaan Energl Nasional PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - Tabel 1. Si.tematika RUEN Uitar Belakang lsu dan permasalahan umum terkait energi Nasional Kondls! ekonoml dan energi saat Ini dan ke depan Ondikator sosio-ekonomi, indlkator energ!, dan Indikator IIngkungan) Hasll pemodelan kebutuhan dan pasokan energi, serta dampak emls! GRK tahun 2015·2050 Menjaba""n Vis!, MIs!, Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam~EN Kebijakan, strategi, program dan kegiatan unggulan untuk mencapai sasaran KEN (nngkasan dan Uimpiran Matriks Program) Rencana iodlkatif pengembangan energi per provinsi/ wHayah Keslmpulan , Rlncian detail kebljakan, strategi, program dan keglatan yang akan dllakukan berdasa""n PP No. 79/ 2014 tentang KEN , Mencantumkan Kementerian Negara/ Uimbaga yang bertanggungjawab dan instrumen kebljakan yang dlpenukan. II. KO NDISI ...
PRE SI DE N REPUBLI K IN D ON ES IA 4 - II. KONDISI ENERGI NASIONAL SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG Pada Bab II ini diuraikan ten tang Isu dan Permasalahan Energi serta Kondisi Energi Nasional Saat (ni yang menjadi landasan untuk melakukan hasiI pemodelan kebutuhan-pasokan energi sampai dengan 2050. 2 .1. lau dan Permasalahan Energi Isu dan permasalahan energi saat ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sumber Daya Energi Masih DiperJakukan Sebagai Komoditas yang Menjadi Sumber Deviaa Negara, Belum Sebagai Modal Pembangunan Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komoditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah didedikasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah untuk dialihkan. Oevisa dari ekspor gas, dengan harga jual sesuai harga pasar internasional, masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Oi sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan multiplier effect bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal . Demikian juga halnya dengan batubara, dari total produksi batubara nasional sebesar 461 ,6juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok ke pasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor ke berbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia. padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1 % dari cadangan dunia ...
PRE S IDE N REPUBLIK IN D O NE SIA 5 - dunia (BP Statistical Review of World Energy 20 14) . Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara mas ih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan KEN , produksi batubara perlu dikendalikan, ekspo m ya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestiknya ditingkatkan. KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional . bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang-undangan yang ada beJum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. OIeh karena itu, dalam RUEN ini dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk bena r-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit Jistrik dan sebagai bahan bakar/bahan baku industri yang mendukung peningkatan ni lai tambah pembangunan nasional. 2 . Penurunan Produksi dan Gejolak Harga Minyak dan Gas Bumi Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak tertua di dunia dengan cadangan yang reJatif keciJ dibandingkan dengan kebutuhannya. Minyak bumi teJah diproduksi Jebih dari 100 tahun. Pada saat ini jumJah cadangan minyak terbukti sekitar 0,2% dari cadangan dunia, yaitu berada di kisaran 3,6 miliar bare\. Sejak tahun J 995 produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta barrel oil per day (BGPD) menjadi hanya 786 ribu BGPD tahun 2015. Dalam 5 tahun terakhir, laju penemuan cadangan dibandingkan dengan tingkat produksi atau Rasia Pemulihan Cadangan (Reserve Replacement Ratio (RRR)) hanya berkisar 65%. RRR ini tergoJong rendah dibandingkan dengan tingkat RRR ideal sebesar 100% yang berarti setiap meJakukan produksi sebesar 1 barel minyak, idealnya harus mendapatkan penemuan cadangan sebesar 1 barel juga. Rendahnya ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - Rendahnya RRR dan penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas) disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya tingkat keberha silan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak, minimnya keterlibatan pemerintah langsung dalam kegiatan eksplorasi, maupun iklim investasi migas yang kurang kondusif bagi pelaku usaha, seperti tumpang tindih lahan, perizinan yang rumit, permasalahan tata ruang, dan masalah sosial. Selain itu terdapat berbagai kendala teknis an tara lain, penurunan cadangan secara a1ami lapangan-Iapangan yang sudah tua dan belum optimalnya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EaR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia. Fenomena turunnya harga minyak dunia dalam 2 tahun terakhir tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Kecenderungan harga energi yang selalu meningkat dalam sepuluh tahun terakhir berubah dengan turunnya harga minyak, dari sekitar US$ 100 per barel pada tahun 2014 menjadi di bawah US$ 35 per bare I pada akhir tahun 2015. Kecenderungan rendahnya harga minyak dan gas bumi dunia diperkirakan a kan terus berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh berlimpahnya pasokan akibat lonjakan produksi migas non-konvensional yai tu minyak /gas serpih (shale oil/gas) di Amerika Serikat, disusul Tiongkok dan Argentina. Sernentara itu , pasokan gas dunia diperkirakan akan melimpah dengan adanya penemuan-penemuan cadangan gas raksasa dunia (Rusia, Qatar, Iran, PNG , Australia, dll), yang dapat menekan harga jual gas di pasar internasional. Kelebihan pasokan (over supply) energi tersebut akan membentuk keseimba ngan pasar dan struktur harga energi dunia (energy equilibrium) yang dapat mempengaruhi kebijakan energi hampir semua negara di dunia. Penurunan ...
PRE S IDE N REPUBLI K IN D ON E S IA 7 - Penurunan produksi mlgas domestik dan gejolak harga minyak dunia perlu disikapi dengan tepat dan hati-hati . Penuruna n harga mlgas menyebabkan pemerintah dapat mengurangl biaya unpor dan mengendalikan harga bahan bakar domestik. Walaupun demikian, menurunnya harga . . nugas Juga menyebabkan penerimaan negara berkurang seeara signifikan, dan menjadi disinsentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Dalam jangka menengah, dampak dari rendahnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah semakin berkurangnya produksi migas nasional, yang dapat menganeam peneapaian tujuan kemandirian energi nasional. 3. Akses dan Infrastruktur Energi Terbatas Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan anugerah sekaligus tantangan dalam membangun infrastruktur energi dalam rangka memenuhi kebutuhan energl seeara handal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kilang pengolahan minyak dan pipa transmisi merupakan sebagian dari infrastruktur energi yang vital unruk menyediakan dan mendistribusikan minyak dan gas. Keterbatasan kapasitas kilang menyebabkan Indonesia mengalami ketergantungan dalam hal iropor minyak mentah dan BBM. Volume impor minyak mentah dan 88M cenderung meningkat setiap tahun. Transportasi gas antar pulau yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belurn terintegrasi sepenuhnya, sehingga gas yang diproduksi tidak dapat langsung didistribusikan ke pusat-pusat industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan pasokan gas dengan harga yang rasional. Kekurangan ...
PRE S IDEN REPUB LI K I N D ON E S IA 8 - Kekurangan infrastruktur energi ini menyebabkan terjadinya kelangkaan 88M dan LPG di sejumlah wilayah, terutama di wi layah Timur Indonesia. Oi sam ping itu, adanya disparitas harga energi yang sangat tinggi antara Pulau Jawa dan pulau-puJau lainnya membuat biaya aktivitas ekonomi menjadi tinggi. Dalam hal ketenagalistrikan, kondisi infrastruktur juga masih belum sempuma. Transmisi listrik di masing-masing wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya. Sebagai dampak belum terintegrasinya infrastruktur, rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 88,5%, yang artinya masih ada sekitar 29,4 juta rumah tangga Indonesia belum mendapatkan akses listrik. Kapasitas terpasang per kapita Indonesia baru mencapai sekitar 218 wattfkapita (konsumsi listrik sebesar 910 kWh / kapita), disebabkan kapasitas terpasang pembangkit nasional pada tahun 2015 baru mencapai sekitar 55 GW. Untuk mencapai konsumsi listrik sekitar 1.000 watt/ kapita, diperlukan tambahan kapasitas sekitar 200 GW atau 4 kali total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini. Kekurangan listrik ini menyebabkan terkendalanya pemanfaatan listrik untuk meningkatkan produktivitas dan terhambatnya pengembangan potensi-potensi ekonomi. 4 . Ketergantungan Terhadap Impor BBM dan LPG Sejak tahun 2004, Indonesia te lah menjadi negara pengimpor minyak netto (net oil importer). Hal terse but disebabkan karena kebutuhan minyak yang terus meningkat semen tara produksinya terus menurun. Peningkatan konsumsi minyak dalam negeri merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Peningkatan .. .
PRE SI DEN REP U 8 L1K IN D ON E SIA 9 - Peningkatan konsumsi BBM dalam negeri juga disebabkan pola konsumsi yang sangat boros atau tidak efisien, yang salah satunya karena pemakaian BBM yang sebagian masih disubsidi. Borosnya energi Indonesia tercermin dari tingginya indikator elastisitas energi, yang merupakan perbandingan antara pertumbuhan konsurnsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Elastisitas energi dalam 5 tahun terakhir masih di atas I , padahal idealnya di bawah 1. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya fasilitas kilang minyak yang tidak mengalami penambahan berarti sejak pembangunan kilang Salongan pada tahun 1994, sehingga impor S8M terus meningkat. Saat ini, terdapat tujuh kilang PT Pertamina (Persero) dan empat kilang non PT Pertamina (Persero) dengan kemampuan produksi BBM sekitar 681 ribu BOPD. Tabel 2 . Konsumsi SSM dan Produksi Kilang Tabun 2010 - 2 0 15 Satuan : Ribu bopd Tahun Konsumsi BBM Produksi Kilang BBM Non BBM ImporBBM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.094 1.187 1.206 1.234 1.339 1.229 646 650 657 671 673 681 235 285 306 233 266 204 448 537 549 563 666 548 Keberhasilan program konversi minyak tanah ke LPG pada 2007-2010 menyebabkan konsumsi LPG dalarn negeri naik cukup tajam. Namun, kapasitas kilang LPG untuk pasokan dalam negeri terbatas. Akibatnya , sekitar 60% konsumsi LPG domestik dipenuhi melalui impor. Salah ...
PRESIDEN REPUBLIK IND O NESIA 10 - Salah satu upaya untuk mengendalikan pertumbuhan konsumsi LPG adalah dengan meningkatkan pema nfaatan gas a lam di daerah perkotaan melalui ekspansi jaringan gas kota, namun belum optimaL 5 . Rarga EBT Belum Kompetltlf dan Subsidi Energi Belum Tepat Sasaran Harga EBT belum kompetitif karena adanya subsidi untuk BBM dan Iistrik selain karena sebagian besar teknologi EBT masih mahal. Akibatnya EBT kalah bersaing dengan ene rgi fosil seperti tercermin pada Tabel 3 di bawah ini. Tabel 3. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2015 No. 1 EBT Pembangklt Harga (Rpj kWh) PLTS 8.786 No. 1 2 FOSII Pembangkit Harga (Rpj kWh) PLTO 3 .992 PLlGU 1.843 2 PLTP 1.058 3 PLTG 806 3 PLTA 388 4 PLTU 6 61 Hal in; menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT selalu terkendala dan tidak maksimal, dan pada gilirannya mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi rosil yang kotor dan sebagian diimpor. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan mengalihkan subsidi untuk energi fosil kepada subsidi untuk EBT yang pada saat ini beJum optimal di Jakukan. Subsidi energi sangat membebani APBN. Dalam 12 tahun terakhir sejak tahun 2004 hingga tahun 2015, subsidi energi mencapai Rp. 2.182 triliun sebagaimana dapat terLihat pada Gambar 1. Namun demikian , dengan diterapka nnya kebijakan penyesuaian harga BBM dan Jistrik yang Jebilh .. .
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 1 1 - lebih berkeadilan . maka pada tahun 2015, subsidi energl mengalarni penurunan menjadi Rp. 119,1 triliun dibandingka n tahun 2014 sebesar Rp. 341,8 tri1iun. Besarnya subsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dan LPG di pasar dunia. Rp Triliun 400 341.8 3SO 306.5 310.0 300 255.6 250 223,0 200 140.0 120.6 119.1 i 94.6 i 94.6 71.3 i i i 50 ~ 69.0 , .. 64.2 .. 30.' "'" 21105 .... .... " ... 223.0 ... 140.0 "58 30<' 310.0 104.4 150 IIlO 2008 "'" "'10 "''' "'12 "''' "''' 201' 60.' 58.3 119.1 2007 87.5 33.1 2006 _ SIIbsidl88Mdu LPG RulIY:SI 2U.9 94.6 mo "0.0 240.0 101.8 341.8 165.2 90.' 139.1 . . 0 &l.g 49.' 81' 57.' 2.3 7L3 Sulnidl Utlllk Ae.lseI
Subsidl Efttr&I ca~tan : Subsldl tahun 2004 s.d. 2015, sumber data realisasl subsidllJ(I'P Gambar 1. Subsidl Energi Tahun 2004-2015 Selain jumlahnya, subsidi energi juga tidak tepat sasaran, karena sebagian besar dari subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan pemilik kendaraan bermotor, Ke1ompok masyarakat berpendapatan rendah justru hanya menikmati sebagian kecil dari subsidi tersebut. Tahun 2015, secara bertahap telah di1akukan perubahan kebijakan harga BBM dan 1istrik sehingga harga energi mencerminkan keekonomian dan lebih berkeadilan. Kepentingan masyarakat kurang mampu tetap terlindungi dengan adanya program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin. Kebijakan .. .
PRE S IDE N RE PU8L1 K IN D O NE S IA 12 - Kebijakan subsidi belum sepenuhnya diarahkan untuk menurunkan harga listrik dari EST. Serbagai upaya telah dilakukan tetapi masih belum optimal, diantaranya penerapan feed-in tariff pada harga listrik untuk EST dan lemahnya implementasi regulasi. 6 . Pemanfaatan EBT Masih Rendah Potensi EST seperti panas bumi, aIr, bioenergi, smar matahari dan angin j bayu sangat melirnpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar di samping berfungsi sebagai sumber daya alam dan penyangga kehidupan juga memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Pada tahun 2015 porsi energi fosil dalam bauran energi nasional sebesar 95%, sedangkan EST hanya sebesar 5% sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Minyak bumi Batu bara Gas bum i Energi baN dan lerbaNkan 166 MTOE SumberData: Unaud;ted Gambar 2 . Bauran Energi Tahun 2015 Pada ...
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13
- Pada tahun 2015 porsi EST dalam bauran energi nasional di sektor keUstrikan juga masih rendah, yaitu sebesar 10,5% dari total produksi. Sebagian besar ene rgi yang digunakan pada pembangkit listrik adalah batubara sehesar 56,1% kemudian diikuti oleh gas bumi sebesar 24,9% da n SSM sebesar 8,6% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3. EBT 38.0% 44.1% Batubara 50.3% 52.9% 51.6% 56.1% Gas 2010 2011 2012 2014 2015 2013 Catatan:
·)sudall termasuk BBN Gambar 3. Bauran Produksi Listrik Energi Tahun 2010
-2015 Rendahnya pemanIaatan dan pengembangan EST pada pembangkit listrik terjadi karena berbagai permasalahan, antara lain: Selum maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga. Ketidakjelasan subsidi EST pada sisi pembeli (off
-take~. Regulasi yang belum dapat menarik investasi. Belum adanya insentif pemanfaatan EBT. Minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama. Permasalahan lahan dan tata ruang. Salah ...
PRE S IDE N REP U B LIK IN D ON E S IA 14 - Sa lah satu contoh terkait dengan perrnasalahan pemanfaatan potensi EST d a pat dilihat pada pengembangan panas bum;, dimana patensi panas bumi Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan telah dikembangkan sejak 1972. Potensi tersebut umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Pemanfaatannya terkendala dengan izin khusus dan isu kelestarian hutan. Kendala lainnya adalah risiko eksplorasi panas bumi yang masih tinggi. rasio keberhasilan pengeboran (drilling success ratio) masih rendah. dan tingginya komponen impor pabrikasi khu susnya komponen pembangkit dan fasilitas produksi. 7 . Pemanfaatan Energi Belum Efisien Pemanfaatan energi yang belum efisien da pat dilihat dari indjkator efisiensi penggunaan energi yaitu intens itas energi nasional, sebesar 543 TOE / US$ (berdasarkan harga kanstan 2005), d an elastisitas energi rata rata lebih dari 1 selama 5 tahun terakhir . Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih beIum efisien dalam penggunaan energi . Pemanfaatan energi yang belum efisien in.i disebabkan antara lain oleh: Kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam PP Nomor 70 Tahun 2009 belum dilaksanakan secara kansisten . Ketersediaan standar dan label belum mencakup seluruh peralatan dan perangkat yang diwajibkan untuk hemal energi. dan belum a ptimalnya pelaksanaan standar dan la bel untuk praduk-produk yang beredar di pasar domestik. Program restrukturisasi mesm atau peralatan industri belum dilaksanakan secara luas ke industri -industri lain yang lahap energi (selain industri tekstil, alas kaki, dan gula). Sistem transportasi massal belum secara luas diterapkan . Insentif ...
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 15 - Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energt dan konservasi energi masih terbatas. Subsidj terhadap harga energi menjadi disinsentif bagi penghematan . Belum konsistennya pelaksanaan disinsentif bagi pengguna energt yang tidak melaksanakan efisiensi dan konservasi energi. Harga perala tan yang efisien/hemat energi masih mahal. Belum berjalannya Energy Service Company (ESCO) di industri dan bangunan komersial. ESCO merupakan usaha efisiensi energi dengan kontrak kinerja yang menjamin penghematan biaya energi. Sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energt lintas sektor belum tersedia. Terbatasnya jumlah manajer dan auditor energJ dan keterbatasan sumber daya pelatih serta fasilitas pelatihannya. Pengetahuan , pemahaman, dan kesadaran masyarakat maupun industri terhadap manfaat efisiensi dan konservasi energi masih terbatas. Penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi kurang berkembang. 8. Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maslh Terbatas Hasil-hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan llmu Pengetahuan dan Teknologi (P3IPTEK) nasional belurn roampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mendukung kemandirian industri energi nasional. Hal ini disebabkan oleh: Budaya inovasi dan keberpihakan penggunaan inovasi dalam negen masih lemah. Ketersediaan material penelitian terbatas. Prasarana dan saran a penelitian terbatas. Kerjasama ...
PRE S IDEN REPUBLI K I N D ON E SIA 16 - Kerjasama dan jaringan inovasi lemah. Sinergitas antara lembaga peneiitian, industri, dan Pemerintah lemah. Anggaran penelitian dan sis tern administrasi penganggarannya beiurn mendukung. Insentif bagi peneliti dan perekayasa rendah. Perrnasaiahan terse but di atas dapat menghambat upaya-upaya penciptaan teknologi baru , kemampuan alih teknoiogi , kerja sarna, dan partisipasi peneliti dan perekayasa ke dalam industri, serta peroiehan paten . Khusus di bidang energi, kelemahan itu dapat dilihat dari terbatasnya penemuan sumber energi yang baru terutama dalam meningkatkan eksplorasi dan ekspioitasi untuk mempertahankan produksi migas, mengembangkan EBT, penguasaan tekno iogi konversi energi, dan pengembangan standarisasi komponen. 9 . Kondisi Geopolitik Dunia dan Iou Lingkungan Global Eksploitasi sumber daya energi dan pemanfaatannya menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang telah menjadi perhatian masyarakat global. Dampak penggunaan bahan bakar fosil untuk energi listrik, transportasi dan pemanasan serta memasak telah mengakibatkan terjadinya peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim dengan segala dampak ikutannya yang mengancam kehidupan dan kelestarian bumi. Pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ten tang Perubahan Iklim ke 21 di Paris pada Desember 2015, menyepakati Paris Agreement yang menyatakan bahwa kenaikan suhu Bumi harus dikendalikan menjadi kurang dari 2°C. Kesepakatan tersebut berlaku untuk semua negara (applicable to al~ dan mengikat secara hukum (legally binding), dengan prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) . Pemerintah ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17 - Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Detennine Contribution (INDC) kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dirnana dalam naskah tersebut Indonesia memberikan janji untuk menurunkan emisi (mitigasi) GRK sebesar 29% dibandingkan Business as Usual (BAU) dan dengan tambahan 12% menjadi 41 % dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Seiring dengan target pembatasan kenaikan temperatur global di Pans Agreement ada kemungkinan besarnya penurunan emisi GRK yang pernah disampaikan oleh Indonesia tahun 2015 lalu tidak cukup untuk mencapai target nasional. Oengan kata lain, ada kemungkinan target mitigasi GRK yang dijanjikan Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan demikian penurunan emisi dari sektor energi yang menjadi kontributor kedua emisi GRK setelah tata-guna lahan dan kehutanan, diharapkan lebih besar dari yang telah direncanakan . KEN dan penjabarannya dalam RUEN menjadi sangat strategis untuk merespon kecenderungan dan agenda-agenda global yang dimaksud . KEN mempunyai tujuan ganda yaitu percepatan pengembangan EBT sekaligus menekan laju pertambahan emisi GRK dari penggunaan energi [osil. Konsistensi implementasi pokok-pokok kebijaka n dalam KEN yang dituangkan RUEN menjadi kunci keberhas ilan Indonesia meningkatkan ketersediaan dan akses energi, sekaligus membangun sistem energi yang rendah ka rbon. 10. Cadangan Penyangga Energi Belum Tersedia Cadangan Penyangga Energi (CPE) mempunyai peranan sangat penting bagi Indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi, politik dan sosiaJ yang timbul ketika terjadi kondisi krisis dan darurat energi. Namun, dikarenakan kebutuhan pembiayaan pembentukan CPE yang besar serta kendala penetapan prioritas anggaran belanja negara , maka CPE masih menjadi tantangan besar bagi pengelolaan energi di Indonesia. Berdasarkan .. .
PRESIDEN REPUBLlK IND ON ESIA 18 - Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN , cadangan energl nasional terdiri dari cadangan operasional, CPE dan cadangan strategis. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, cadangan operasional yang mencakup cadangan BBM Nasional disediakan oleh badan usaha. Hingga saat ini ketersediaan cadangan operasional BBM masih bersifat sukarela (voluntary) oleh Pertamina yaitu hanya sekitar 21-23 hari konsumsi BBM dan belum pemah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi keharusan kepada badan usaha sejak diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Burni . Oalam rangka menjamin ketahanan energi nasional Pemerintah wajib menyediakan CPE. Belurn adanya mandatori keharusan menyediakan cadangan operasional minyak dan BBM serta belum tersedianya CPE di Indonesia juga ikut menurunkan ketahanan energi Indonesia dan membuat posisi tawar politik, pertahanan keamanan dan bisnis energi Indonesia terhadap negara-negara tetangga menjadi lemah . 2 .2 . Kondisi Energi Nasional Saat Ini Proye ksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi jangka panjang dimulai dari pemahama n atas kondisi saat ini (existing condition), yang mengacu pada tiga indikator yaitu indikator sosio-ekonomi, indikator energi , dan indikator Iingkungan hidup. a. Indikator Sosio-Ekonomi Indikator sosio-ekonomi menjadi asumsi dasar (key assumption) dalam penyusunan proyeksi kebutuhan energi jangka panjang. lndikator sosio ekonomi yang digunakan, antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, pertumbuhan POB per kapita, populasi, pertumbuhan populasi, populasi urban, dan jumlah rumah tangga. Indikator-indikator terse but disajikan pada Tabel 4 dan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). TabeI4 ...
b. PRESIDEN REPUBLIK IND ON ESIA ! 9 - Tabe! 4. Indikator 8o.io - Ekonomi Tahun 2013-2015 No. I 1 POB - Indikator I Satuan Triliun Rupiah I 2013 9.524,7 I 2014 I 2015 10.542,7 11.540,8 2 Pertumbuhan ekonomi % 5,6 5,0 4,8 3 POB per kapita - Juta Rupiah 38,3 41,8 45,2 4 Pertumbuhan POB per kapita - % 9,1 9,1 8,1 5 Populasi Juta Penduduk 248,8 252,2 255,5 6 Pertumbuh an populasi % 1,4 1,4 1,3 7 Populasi urban % 51,9 52 ,6 53,3 8 Jumlah rumah tangga Juta RT 64,3 64,8 66,5 Catatan: 1. Angka POB e: berdasarkan harga ber1aku 2. Sumber : Kementerian Keuangan dan BPS, diolah lndikator Energi Indikator energi Indonesia antara lain meliputi potensi energi, bauran energi, pasokan energi primer, konsumsi energi final, rasio elektriflkasi, konsumsi Iistrik, dan pertumbuhan konsumsi listrik. Potensi energi Indonesia terdin dan energi fosil dan EBT yang mencakup sumber daya, cadangan, produksi. dan urnur energi fosil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5. Tabe! 5 . Potensi Energ! Fosil Indonesia Tahun 2015 No. Jenls Energl SumberDaya I Cadangan I Produksl I Umur- 1 Minyak Bumi 151 Miliar barel 3,6 Miliar barel 288Juta barel 12 tahun 2 Gas Bumi 487TCF 98,OTCF 3,0 TSCF 33tahun 3 Batubara 4 CBM 5 Shale Gas 120,5 Miliarton 453 TSCF 574 TSCF 32,4 Miliarton . - 393Juta ton - . 82 tahun - - Catatan: -j asumsi apablla tidak ada temuan cadangan baru . Potensi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20 - Potensi. kapasitas terpasang. dan pemanfaatan jenis-jenis EST Indonesia saat ini dapat di lihat pada Tabe! 6. Tabel 6. Potensi Energi Terbarukan Indonesia Tahun 2015 No. Jenis Energi Potensi Kapasitas Terpasang Pemanfaatan 1 Panas Bumi 29.544 MW 1.438,5 MW 4,9 % 2 Air 75.091 MW 4.826,7 MW 6,4 % 3 Mini & Mikro Hidro 4 Bioenergi 19.385 MW 32.654 MW 197,4 MW 1.671,0 MW 1,0% - 5,1 % 5 Surya 207.898 MW (4.80 kWh/ m'/day) 78,5 MW 0,04% 6 Angin 60.647 MW ~4 mj s) 3,lMW 0,01% 7 laut 17.989 MW 0,3MW 0,002% Total 443.208 MW 8.215,5 1,9% Pemanfaatan EBT barn mencapai sekitar 2% dari total potensi EBT yang ada. Potensi tersebut menjadi dasar rencana pengembangan EST paling sedikit 23% dari total bauran energi primer pada tahun 2025 dan paling sedikit 31 % dari total bauran energi primer pada tahun 2050. Kondisi energi nasional saat ini yang menjadi indikator energi dalam pemode1an dapat dilihat pada Tabe! 7. Tabe! 7 ....
c. PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 21 - Tabel 7. Indlkator Energi No. Indikator Satuan 2013 2014 1 Bauran energi a. Minyak bumi % 46,6 43,0 b. Batu bara % 31,4 34,2 c. Gas bumi % 17,8 18,6 d. EBT % 4,2 4,2 Tenaga air % 2,9 2,6 Panas bumi % 0,8 1,1 ETlainnya % 0,4 0,5 2 Pasokan energi primer MTOE 176,3 196,6 3 Konsumsi energi final MTOE 125,6 132,6 4 Rasio elektrifikasi % 80,5 84,4 5 Konsumsi listrik TWh 185,5 196,4 6 Pertumbuhan konsumsi listrik % 7,7 5,9 Indlkator Lingkungan H!dup Beberapa indikator Iingkungan hidup yang dipakai suatll negara adalah besarnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) , entisi GRK per kapita. dan emisi GRK per PDB. Indikator lingkungan hidup Indonesia dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Emisi Gas Rumah Kaca dar! Selrtor Energi Tahun 2013-2014 No. Indikator Satuan 2013 2014 1 Emisi GRK Juta ton CO 2 433,5 464,4 2 Emisi GRK per kapita Ton CO,fKapita 1,8 1,9 3 Emisi GRK per PDS Ton CO2 / Juta Rupiah 0,2 0,2 Emisi .. .
PRE S IDE N REPUBLIK IN D O NE SIA 22 - Emisi GRK dari sektor energi meningkat 7,1% dari 433,5 juta ton C02 pada tahun 2013 menjadi 464,4 juta ton C02 pada tahun 2014. Sumber emisi GRK sektor energi terbesar berasal dari sektor pembangkit listrik (33%), diikuti oleh sektor industri (30%), transportasi (29%), dan sekror lainnya (8%). 8esarnya emisi disebabkan karena penggunaan energi rosil batubara di sektor pembangkit dan industri, serta 88M pada sektor transportasi. GRK per PD8 cenderung konstan karena pertumbuhan emisi C02 relatif meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan PDB. Ini berarti sebagian besar emisi C02 berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan efisiensi emisi C02. 2 .3 . Kondlsl Energl Nasional d.i Masa Mendatang Proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi dibuat dengan mempertimbangkan: 1. Sasaran-sasaran yang diamanatkan daJam Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9; 2 . Rencana pengembangan energi dan institusi terkait dan masukan dari pemangku kepentingan berdasarkan prediksi perkembangan teknologi di masa mendatang; 3. Perkembangan kondisi saat 1m, meliputi indikator sosio-ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup. Selain mempertirnbangkan hal-hal terse but di atas, proyeksi pemodeJan kebutuhan dan pasokan energi juga dibuat dengan memperhatikan peraturan, pengalaman terbaik (best practice), kajian, publikasi resmi, dan / atau realisasi. Tabel9 .. ..
P R ESlDEN REPU B LIK INDON E SIA 23 - Tabel 9. Sasaran - Sasaran yang diamanatkan dalam KEN Tahun 2015-2050 2 bauran energi: a. EBT % > 23 >31 b. Minyak bumi % < 25 <20 c. Batubara % > 30 > 25 d. Gas bumi % >22 >24 I 3 Penyediaan pembangkit tenaga listrik GW > 115 >430 I 4 Rasie elektrifikasi % 100 5 6 Pemanfaatan energi primer per kapita Pemanfaatan listrik per kapita TOE KWh 1,4 2.500 3,2 7.000 7 Elastisitas energi <1 8 Penurunan intensitas energi final % 1% tahun 9 Rasie % 85 Target bauran energi tersebut merupakan realisasi dari prioritas pengembanga n energi yang ditetapkan dalam KEN. Prioritas tersebut adalah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. sehingga porsi EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31 % pada tahun 2050. Sedangkan minyak bumi, KEN mengarnanatkan untuk meminima lkan pe nggunaannya, se hingga porsi rninyak burni paling banyak 25% pada tahun 2 025 dan paling banyak 20% pada tahun 2050. Akan tetapi gas bumi diarnanatkan untuk digunakan secara optimum sehingga pemanfaatan gas bumi paling sedikit 22% pada tahun 2025, dan paling sedikit 24% pada tahun 2050. Setelah energl terbarukan dimanfaatkan secara maksimum, minyak bumi dimanfaatkan dengan minimal, dan gas bumi digunakan secara optimum, kekurangart kebutuhan energi akan dipasok dari batubara. a. S truktur ...
PRE SID E N REP U 8L IK IN D O N E SIA 24 - a . Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar Struktur model yang digunakan dalam perangkat lunak. pemodelan terdiri dari a sumsi dasar, kebutuhan, transforma si, dan sumber daya sebagai berikut: 1. Asumsi dasar yang digunakan meliputi pe rtumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan beberapa asumsi dasar lainnya dalam kurun tahun 2015-2050, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10. Asumsi dasar ini digunakan untuk menyusun proyeksi pemodelan ke butuhan e nergi . Tabel 10. Asumsl Danr Tabun 2015-2050 No 1 IndlkatOI Saluan I 2015 1 201612017 I 2018 12019 : 2020 12025 12030 I 2040 I 2050 1 POB" Trillun Rupiah 3.075 3.238 3.468 3.728 4.026 4.348 6.388 9.257 18.553 35.121 2 Pertumtluhan tkonoml 3 POB ptl Kaplla" 4 Pertumbuhan POBpeft{aplta" 6 Pertumtluhan """'" 1 'm • ''''' "'"""'''' '" '" 'm • ''''' "'"""'''' '" '" Rupiah 5.3 7.1 7.5 8.0 8.0 8.0 12,5 14,1 13,2 12,0 3.' 255,5 258,6 261.7 264,8 267,9 271,1 284,8 296,4 15,0 16,0 22.4 4.0 8.2 5.8 6.7 6.8 7.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1,0 0.8 53.3 54,0 54,7 55.3 56,0 56.7 60,0 7.5 7.0 6.3 31.2 ".' 104 ,7 6.7 63 5.7 315,2 335,3 0,6 0,6 0,6 63,4 67,7 70,0 Jumlah Rumah T • c. .... n: I ) NIP. POu·: At.daAf JQrp IronWn .. hun 2000; 2) PertumblNn eIIonoml .. hun 2015. berUaslrbn 1Ia1Isat1 .. hun 2015: 3) PertumlllNn ellonoml tanun 2016. tletGl5MUn ISllIIIIi CllIIm UU No. 14/ 2015 ttflUlq AP9N tlhun 2Ot6: 4) PertumtlU/lln elollnoml tIIIun 2017 '-d. 2019 , befdlurMn ISIIIII$I CII'-m I'IIPfa No. 2/ 2015IentJnl RJ'JMN 201 5-2019: 5) Pertumtm.n eIIonoml .... lIII2020 '-d. 2050, btrdlAt1IIn ISllmaI dllIm KEN. 8 Juta RT 66.5 67.5 68,5 69.5 70,5 71,5 76,2 80.3 87.2 94.7 2. Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2015-2050 disusun dengan mempertimbangkan asurnsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan re ncana pengembangan sektor pengguna yaitu industri (dan bahan bakuL transportasi , rumah tangga, komersial, dan e ne rgi lainnya. 3, Transformasi merupakan proses yang mengubah energi pnmer menj a di e nergi fmal, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak. 4 . Surnber ...
PRESlOEN REPUBLIK INDONESIA 25 - 4, Sumber daya energt meliputi potensi energi, cadangan' energi dan produksi energi, Secara lebih ringkas struktur pemodelan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4 . Asumsi Dasar (Key assumptiOn, POB I Pertumbuhan POB I POB per kapila I Pertumbuhan POB per kapila I Populasi I Pertumbuhan populasi I Populasl urban I Jumlah Rumah Tangga Kebuluhan (Oemand, Transportas; Iindusm & bahan baku I Rumah Tangga I Komersial I 5ektor lainnya Pembangkitlistrik I Kilang minyak I Kilang gas bumi I Infrastrukturlainnya I losses I own use 5umberDaya (Resources) Potensi, Cadangan dan Produksi energ;, yaitu: Minyak Bumi I Gas Bumi I Batubara I EBT Ket!fiIogan: _ _ Ar\lS model It!fiIsi Gambar 4. Strulrtur Pemodelan KEN b . Hull Pemodelan KEN 11 Kebutuhan dan Pasokan Energi Dengan mengacu pada sasaran yang terdapat pada KEN, dilakukan pemodelan dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5. Gambar5 .. ..
PRESIDEN REPUBLIK IND ONESIA 26 - Pasokan
Mlnyak bum!
G .. "ml Batubara
EST Total
Transformasl
Energi Final Kebutuhan
TB_ ... ""'" """boB " ..... I Total 75) 30,3% 24,5% 60,1 IndustJ1" 118,4 47,6" 44,8 18,0% 35.0> . . '.Nh T._ """"'. .... ~ I T~ 88,9 BBM IT) 15.0% 32) 13,0" 12) 4,9% 11,6 .... '_I , 2) 4.9" BBN ••• 2.2" IalnpYa ,00> 1 248,4 248,4 termasukbahan baku 11.3 MTOE Plmban&1Ut EDT 45,2 GW Pemblngklt Fosli 90,3 GW Gambar 5 . HasU Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2025 Hasil pemodelan kebutuhan energt final pada tahun 2025 diperkirakan mencapal 248,4 MTOE dengan sektor industri merupakan pengguna terbesar energi final yaitu sebesar 47,6% (termasuk untuk bahan baku), selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi sebesar 30,3%. Sektor lain yang cukup besar menggunakan energi final adalah sektor rumah tangga 15,0% dan sektor komersial 4,9%, dan sisanya sebesar 2,2% dari sekto r lainnya. Hasil pemodelan pasokan energi primer pada tahun 2025 mencapai 400 MTOE. Proses transfonnasi atau perubahan dari energi primer menjadi energt fmal menyebabkan berkurangnya volume energi. Proses transfonnasi dari minyak mentah menjadi BBM memiJiki efisiensi sekitar 73%-80%, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sekitar 30%- 36%, dan PLTU Ultra Super Critical (USC) sekitar 40%-42%, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sekitar 33%, serta pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sekitar 33%. Atas dasar itu, rata-rata efisiensi dan energi primer ke energi final sebesar 62%. Angka ini cukup optimistis karena telah mempertimbangkan [aktor peningkatan teknologi. Hasil ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - Hasil pemodelan untuk bauran energi primer pada tahun 2025 sudah sesuai de ngan KEN, yaitu EBT minimal 23% , minyak bumi di bawah 25%, serta gas bumi sekitar 22%, dan batubara sekitar 30% . Adapun untuk tahun 2050, proyeksi kebutuhan energi final mencapai 641 ,5 MTOE dan pasokan energi primer mencapai 1.012,3 MTOE. Rindan bauran energi primer, energi final, dan sektor pengguna pada tahun 2050 dapat dilihat pada Gambar 6. Minyak ,"ml "" buml Batubara EST Total Pasokan Transformasl
Energi Final Kebutuhan
, ... '" ....... ~ ... Ef IIII1ftY1 .. ,."". frlnsportai 169.0 26.31- 200.0 31,2% 2932 45,71. Industrl° 17.81. 113,9 T.,.. """"'" 30,9 .... ""'" "'"" 641,5 '_I I fOUlI 184.2 28.1'110 14.2% 91.0 61,0 10.4'110 11,4'110 1J,0 1.1'110 45,5 2,4'110 '5> 641.5 '_I I T~ Ielml5Uk bt/IIIn beku 34.9 MTOE Ptmblngklt EBT 167,6 GW Ptmbangklt FosII 275.4 GW Gambar 6 . Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2050 Seperti halnya pada hasil pemodelan tahun 2025, sektor pengguna energi final terbesar pada tahun 2050 adalah sektor industri dengan porsi 45,7% (termasuk untuk bahan baku). Selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi sebesar 26,3%. Sektor lain yang cukup besar menggunakan energi fmal adalah sektor rumah tangga 14,2% dan sektor komersial 11,4%, dan sisanya sebesar 2,4% dari sektor lainnya. 2. Penurunan."
PRE SI DE N R EPUBLIK IN D O NE S IA 28 - 2. Penurunan Oampak Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor pembangkit listrik diproyeksikan akan menjadi penyurnbang emisi terbesar, diikuti oleh sektor industri dan sektor transportasi. Proyeksi emisi GRK pada tahun 2025 sebesar 893 juta ton C02eq dan tahun 2050 sebesar 1.950 juta ton C02eq, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7. Satuan Mlan CO eq 2.000 1.800 Pembangkit . Industri 1.600 Transportasi Rumah Tangga 1.400 Komersial Sektor laJnnya 1.200 1.000 800 600 400 200 o 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 7. Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2015-2050 Hasil pemodelan pencapaian sa saran KEN akan memberikan dampak penurunan GRK secara s igniftkan apabila dibandingkan dengan Business as Usual (BAUI. Penurunan emisi GRK tahun 2025 sebesar 34 ,8% dan pada tahun 2050 sebesar 58,3%, sebagaima na dapat dilihat pada Gambar 8. Gambar8 .. ..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29 - MIO" CO, eq Satuan: MtonCO, eq 5.000 2015 2025 2030 2050 4.500 4.000 3.500 Skenario BAU ______ .58_5,3__ Skenario RUEN ___ 554,0 Penurunan emisi 5,3% 1 ._~?_O ,Q ___ I :~g ~,_L _4 -6 73 , 3_ 893 :~ ___ 1.~6_1,_4 __ ..1 :9~9 , 9 __ 34 ,8% 41,3% 58,3% , , , , , , , , 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 - BAU RUEN ----. - .., .......... 500 o 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 8 . Penurunan Em!.! Ga. Rumah Kaca Tahun 2015-2050 Penurunan emisi GRK disebabkan oleh empat faktor: pertama, diversifikasi energi, dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dan mengurangi porsi energi fosil; kedua, pemanfaatan teknologi batubara bersih (clean coal technology) untuk pembangkitan tenaga listrik; ketiga, substitusi penggun aan energi dari B8M ke gas burni; dan keempat, pelaksanaan program konservasi energi pada tahun tahun mendatang. Penuruna n emisi GRK dalam RUEN sudah sejalan dengan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia se besar 29% pa da tahun 2030 yang merupakan bagian dari komiunen Indonesia untuk turut mendukung upaya pengendalian peningkatan suhu global rata-rata di bawah 2°C. 3) Konservasi ...
PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA 30 - 3) Konservasi Energi Proyeksi konservasi energl dilakukan pada semua sektor pengguna melalui:
Implementasi manajemen energi. Penghematan bahan bakar. Efisiensi peralatan. Penggantian peralatan di sektor-sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya. Upaya konservasi energi pada sektor pengguna menunjukkan adanya potensi efisiensi sekitar 52,3 MTOE di tahun 2025, yang setara dengan efisiensi 17,4% terhadap BAU. Sedangkan di tahun 2050, potensi efisiensi diperkirakan sebesar 407 ,6 MTOE, atau setara dengan efisiensi 38,9% terhadap BAU . Proyeksi konservasi energt dapat dilihat pada Gambar 9 . MTOE 1.200 Satuan: MTOE 2015 2025 2030 2050 1.000 800 , , , , , 600
BAU 400
RUEN 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 9. Konservasi Energi pada Sisi Kebutuhan Tahun 2015-2050 4) Elastisitas ...
PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA 31 - 4) Elastisitas Energi Elastisitas energi merupakan rasio pertumbuhan konswnsi energl final dengan pertumbuhan PDB pada periode waktu yang sarna. Elastisitas energi yang rendah atau di bawah satu, menunjukkan penggunaan energi yang efisien, karena untuk meningkatkan 1% pertumbuhan PDB , hanya dibutuhkan pertumbuhan kebutuhan energi di bawah 1 %. Sesuai dengan target KEN bahwa elastisitas energi harus di bawah satu mulai tahun 2025, maka elastisitas energi pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 0,84. Secara bertahap elastisitas energi akan menurun dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2050 target elastisitas energi menjadi sebesar 0 ,46 yang menunjukkan penggunaan energi nasional akan semakin efisien, sebagaimana dapat dilihat pada Garnbar 10. 1,6 1,4 1,2 1,54 , , , , , ',1,11 ' __ _ __ _ 1,04
SkenalioRUEN --e- - Skenalio BAU 1,0 "" , 0,8 0,6 ,,~, 71 0,70 0,68 0,68 .. - - ---.-- - --.-----~-----e 0,67 0,4 0,2 0,0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 10. Elastisitas Energi Tahun 2015-2050 III. VIS! ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 32 - m. VlSI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI NASIONAL Bab ini menguraikan ten tang visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional yang diselaraskan dengan KEN. 3 . 1. Visi Dengan mempertimbangkan masalah pokok energi nasional, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan nasional selama ini, maka Visi pengelolaan energi nasional adalah: "TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ENERGI YANG BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN MEMPRlORITASKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL" Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut: Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. 3 .2 . Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Misi pengelolaan energJ nasional adalah sebagai berikut: a. Menjamin kete rsediaan energi nasional. b. Memaksimalkan potensi nasional berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kemandirian energi. c. Meningkatkan ...
PRE S IDEN REPU8UK IND ON E S IA 33 - c. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat. d. Mengakselerasi pemanfaatan energi barn, energi terbarukan, dan konservasi energi. e. Mengoptimalkan peningkatan nilai tam bah penggunaan energi. r. Mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan. 3.3. Tujuan Kemandirian dan ketahanan energI nasional dicapai dengan mewujudkan tujuan sebagai berikut: a. Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional. b. Kemandirian pengelolaan energi. c. Ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energI dalam negeri. d. Pengelolaan sumber daya energI secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. e. Pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor. f. Akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan me rata. g. Pengembangan kemampuan teknologi, industri energi, dan jasa energI dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusla. h. Terciptanya lapangan kerja. I. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk terkendalinya dampak perubahan iklim. 3.4. Sasaran ...
PRE S IDEN REPUBLI K I N D ON E S IA 34 - 3 .4 . Sasaran Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi nasional sebagaimana tercantum dalam KEN, adalah sebagai berikut: a . Terwujudnya paradigma baru bahwa energi sebagai modal pembangunan nasional. b. Tercapainya bauran energi primer yang optimal: EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31 % pada tahun 2050. Minyak bumi kurang dari 25% pada tahun 2025 dan kurang dari 20% pada tahun 2050. Batubara minimal 30% pada tabun 2025 dan minimal 25% pada tahun 2050. Gas Bumi minimal 22% pada tahun 2025 dan minimal 24% pada tahun 2050. c. Terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun 2025 sekitar 400 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent) dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE. d. Tercapainya pemanfaatan energt primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE (Tonnes of Oil Equivalent) dan pada tahun 2050 sekitar 3 ,2 TOE. e. Terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW (Gigawatt) dan pad a tahun 2050 sekitar 430 GW. f. Tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 kWh (Kilowatt-hours) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 kWh. g. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dan I (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi. h. Tercapainya penurunan intensitas energi flnal sebesar ] (satu) persen per tahun pada tahun 2025. I. Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020. J. Tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85%. IV. KEBIJAKAN .. .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35- IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGJ PENGELOLAAN ENERGJ NASJONAL 4.1. Kebijakan dan Strategi RUEN dilaksanakan dengan mengacu kepada PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN , yang memuat dua arah kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagai berikut: Kebijakan utama, meliputi: 1) Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. 2) Prioritas pengembangan energi. 3) Pemanfaatan sumber daya energi nasional. 4) Cadangan energi nasional. Kebijakan pendukung, meliputi: 1) Konservasi energi. konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi. 2) Lingkungan hidup dan keselamatan. 3) Harga, subsidi, dan insentif energi. 4) Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi. 5) Penelitian, pengembangan , dan penerapan teknologi energi. 6) Kelembagaan dan pendanaan. KEN mengamanatkan prioritas pemanfaatan surnber daya energi nasional dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya ketersediaan jenis/ sumber energi, keekonomian, kelestarian lingkungan hidup, kec ukupan untuk pembangunan yang be rkelanjutan, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan . Prioritas pemanfaatan sumber daya energi nasional terse but ha rus berujung pada tujuan utama KEN 2050 yaitu Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional. Untuk ...
PRE S IDE N REPU8L1 K IN D ON E S IA 36 - Untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, prioritas pengembangan energi didasarkan pada prinsip sebagai berikut: Pertama, "Memaksimalkan penggunaan energl terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian". Tingkat keekonomian bukan saJa dilihal dari harga, tetapi juga harus dilihat dampaknya pada hal-hal lain, diantaranya: lingkungan, peningkatan aktivitas ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian maka pengembangan energi terbarukan ke depan harus tetap menjadi prioritas utama dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek keekonomian semata. Kedua, "Meminimalkan penggunaan minyak bumi". Indonesia juga harus mengurangi penggunaaan minyak bumi, karena kebutuhan minyak bumi nasional lebih besar daripada produksinya dan juga sumber daya minyak bumi nasional akan semakin menipis. Dengan demikian meminimalkan penggunaan minyak bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ketiga, "Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru". Pemanfaatan gas bumi harus dioptimalkan untuk kebutuhan dl dalam negeri sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik, transportasi, rumah tangga, dan bahan baku industri. Indonesia juga memiliki patensi energi baru yang besar, antara lain : hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane/ CBM), batubara tercairkan (liquified coan, dan batubara tergaskan (gasified coan . Patensi energi baru ini cukup besar akan tetapi saat ini masih belum dikembangkan. Semen tara itu, energi nuklir dapat dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi Nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan patensi EST sesuai dengan nilai keekonomiannya. serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Penjabaran lebih lanjut energi nuklir sebagai pilihan terakhir akan disusun dalarn roadmap implementasi PLTN dengan mempersiapkan aspek teknologi, jenis bahan bakar, lakasi, keselamatan, pendanaan, dan kesiapan sumber daya manusia, disertai analisis multi kriteria. Keempat, ...
PRE S IDEN REPUBLIK IN D O NE S IA 37 - Keempat, "Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional". Setelah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, kekurangan kebutuhan dalam negeri dipenuhi dengan batubara khususnya dengan menggunakan teknologi bersm. Indonesia memiliki potensi sumber daya batubara yang eukup besar. Selain prinsip-prinsip pengembangan energi di atas, karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka kebutuhan energi di setiap pulau/daerah/wilayah, dipenuhi dengan memprioritaskan pemanfaatan potensi sumber daya energi setempat. 4.2. Pengembangan Energi Nasionai Amanat paling penting dari KEN adalah melaksanakan paradigma baru pengelolaan energi, bahwa energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor dan penghasil devisa melainkan sebagai modal pembangunan nasional. Selama ini, minyak bumi dan sumber daya energi lainnya lebih diutamakan sebagai komoditas penghasil devisa. Oleh karena iN, perlu kebijakan yang lebih komprehensif agar setiap barel minyak dan setiap ton energi lainnya yang keluar dari perut bumi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi nasional, baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bah an baku industri. Untuk meneapai amanat terse but di atas, maka akan dilakukan kebijakan dan program, antara lain: 1. Peningkatan nilai tambah sumher daya energi dan sumber energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri nasional. 2. Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi. 3. Pengurangan ekspor energi fosil (gas bumi, minyak bumi dan batubara) seeara bertahap dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor. 4. Peneapaian maksimal penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian. 5. Peneapaian ...
PRESIDEN REPU 8L IK INDONESIA 38 - 5. Pencapaian minimal penggunaan minyak bumi. 6. Pengoptimalan pemanfaatan gas bumi. 7 . Penggunaan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional, dengan me nggunakan teknologi bersih. tujuan KEN , akan dilaksanakan berbagai kebijakan, Untuk mencapai program dan kegiatan di sisi pasokan dan kebutuhan energi nasional, terrna suk indikasi rencana pengembangan wilayah / provinsi sebagaimana djuraikan di bawah ini. 4.2.1. Pasokan Energi Primer a. Minyak Bumi Pa sokan energi pimer untuk pemenuhan kebutuhan minyak bumi dalam n egeri te rdiri dari minyak mentah serta impor B8M. Minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari sebagian produksi minyak d a lam negeri dan impor. Kemudian minyak mentah tersebut diolah dalarn kilang dalam negeri untuk menghasilkan 88M da n produk kilang lainnya (non 88M). SeJanjutnya 88M dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sektor pengguna lainnya yaitu industri, transportasi , rumah tangga, komersial, dan sektor lainnya . Ilustrasi arus ke butuhan-pasokan minyak bumi dapat dilihat pada Gambar 11. ENERGI PRIMER TRANSFORMASI ENERGI FINAL SEKTOR PENGGUNA n ,por Prodllk$l .J Industri Mlnyak menlah "'\. Pengolahan/ K1lang Transportasi Impor Millyak MenUlh Rumah Tangga Komersial Pembangklt Ustrik .. __ -+~ Sektor Lainnya Gambar 11. Ilustrasi Arus Kebutuhan - Pasokan Minyak Bumi Hasil ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 39 - Hasil pemodelan pasokan energt pnmer minyak bumi dalam bauran energi primer tahun 2025 adalah sebesar 24,7% (98,7 MTOE) dan pada tahun 2050 sebesar 19,5% (197,7 MTOE) . Porsi bauran energi primer minyak bumi tersebut sudah sesuai dengan target energi primer minyak burni dalam KEN yaitu kurang dari 25% pada tahun 2025 dan kurang dari 20% pada tahun 2050. Proyeksi pasokan minyak bumi hingga tabun 2050 dapat dilihat pada Tabel 11. Tabeill . Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer Minyak Bumi Tahun 2015-2050 Satuan: MTOE 75,7 76,4 77,7 79,3 81,4 82,8 98,7 112,9 150,9 Adapun pasokan minyak bumi yang harus dipenuhi pada tahun 2025 dan 2050 dapat dilihat pada Tabel 12. Tabe l 12 . Pasokan Energi Primer - Minyak Bumi Tahun 2025 dan 2050 T h a un Pasokan Energi Primer MTOE V 1 0 ume ese K ta raan Bauran Energi Primer 2025 Minyak Bumi 98,7 1,9 Juta bopd 24,7% 2050 Minyak Bumi 197,7 3,9 Juta bopd 19,5% Apabila minyak bumi terse but telah diolah sepenuhnya menjadi 88M. maka volume pasokan BBM pada tahun 2025 yaitu sebesar 89,4 MTOE atau sekitar 1,76 juta BOPD dan pada tahun 2050 sebesar 188,4 MTOE ata u sekitar 3,72 juta BOPD. Kebutuhan ...
PRESIDEN REPUBLIK IND O NESIA 40 - Kebutuhan BBM terus meningkat tiap tahun meskipun telah dilakukan pengendalian konsumsi dan diversifikasi 88M ke bahan bakar lain. Saat ini porsi impor 88M sekitar 52% dan akan dikurangi secara bertahap hingga tidak ada lagi impor BBM pada tahun 2025. Upaya tersebut di lakukan dengan peningkatan kapasitas kilang melalui pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang yang ada (Refinery Development Master Plan/ ROMP) serta diversiflkasi ke bahan bakar lain. Kebutuhan BBM dan produksi BBM oleh kilang nasional dapat dilihat pada Gambar 12. 4,0 3,5 Saluan Julil bopd Potential tambahan kilang baru 3,0 ImporBBM _ Produksl BBM dari kilang dalam negeri 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 12. Hasil Pemodelan Kebutuhan BBM Tahun 2015-2050 Peningkatan kapasitas kilang minyak berdampak pada peningkatan irnpor minyak mentah. jika kemampuan produksi lapangan minyak bumi daJam negeri semakin menurun . Peningkatan impor minyak mentah tersebut tetap mempunyai nilai strategis berupa peningkatan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerjajika dibandingkan dengan impor BBM. Impor ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 41 - Impor minyak mentah yang meningkat dapat berkurang jika seluruh produksi minyak mentah dalam negeri digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Apalagi jika hadan usaha migas milik negara yang mengusahakan blok migas di luar negeri membawa minyak mentahnya ke dalam negeri. Dalam Gambar 13 dapat dilihat perbandingan an tara pasokan minyak mentah domestik dan impor minyak mentah dengan asumSI setelah tahun 2025, Pemerintah terns mengupayakan peningkatan kapasitas kilang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Perbandingan ini telah memperhitungkan dampak diversiftkasi ke bahan bakar lain. 5,0 Siltuiln Jut.) Impd Impor mlnYllk mentah 4,0 _ Mlnyak mentah domestik ..... Inputkllang 3,0 2,0 ImPOf mlnyak mental! 1,0 0,0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 13. Pasokan Minyak Mentab Domestik dan Impor Minyak Mentah untuk Kilang Minyak Tahun 2015-2050 Kebutuhan ...
PRE S IDE N REP U 8L1K IN D O NE S IA 42 - Kebutuhan minyak mentah untuk kilang domestik tahun 2025 mencapai sekitar 2,2 juta BOPD dan meningkat menjadi 4,6 juta BOPD tahun 2050, sebagaimana dapat dilihat di Tabel 13. Tabel 13. Kebutuhan Minyak Mentah untuk Kilang Minyak Domestlk Tahun 2015-2050 Sawan: Ribu bopd KebultJhan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Mlnyak mentah domestik 481,9 552,3 503,5 442 ,1 400,2 365,0 471,2 575, 1 695,3 594,0 Imporminyakmentah 445,5 386,5 435,3 496,1 618,6 653,8 1.125,4 1.963) 2.115,9 4.025,9 KebutLlhan kilangmlnyak mentah 933,4 938,8 938,8 938,8 1.018,8 1.018,8 2.196,6 2.538,3 3.411.2 4.619,9 Kecenderungan produksi minyak bumi domestik diperkirakan menurun karena tambahan produksi dari lapangan baru belum dapat mengimbangi penurunan produksi dad lapangan lama dengan tingkat penurunan produksi (production decline rate) rata-rata sekitar 6% per tahun. Tambahan produksi diperkirakan akan diperoleh dari penemuan cadangan baru dan kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR), dengan asumsi: (a) pada tahun 2016 Rasio Pemulihan Cadangan (Reserve Replaoement Ratio (RRR)) mencapai 60% dan terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2025; (b) dalam jangka waktu 5 tahun, 6 ,4% dari setiap penemuan cadangan baru dapat diproduksikan dengan tetap mempertimba ngkan tingkat penurunan sebesar 10%; dan (c) kegiatan EOR mulai produksi tahun 2020 dengan jumlah cadangan yang bisa dipulihkan (recovery) sampai tahun 2050 sebesar 2,5 miliar barel dengan asumsi penurunan produksi sebesar 10%. Profil prodU,ksi minyak nasional dapat dilihat pada Gambar 14. Gambar 14 ....
PRESIDEN REPU8L1K IND O NESIA 43 - Satuan RII)lI lJopcl Potensl penambahan produksl dar! eksplorasl 1.000 _ Keglatan EOR _ Commhted produksl 800 ~ Total 600 PotensI penambahan produkll dall eksplorasl 400 .. 200 o 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 14. Prom Produksi Mlnyak Bumi Tahun 2015-2050 Produksi minyak terse but dimanfaa tkan untuk !GIang dalam negeri dan e kspor. Porsi ekspor direncanakan akan berkurang hingga sekitar 15% pada tahun 2030 . Porsi ekspor minyak bumi dan pemanfaatan untuk kebutuhan dalam negeri dapat dili hat di Tabe l 14. Tabel 14. Produksi Mlnyak Bumi dan Porsi Pemanfaatan untuk Ekspor-Domestik Tahun 2015-2050 Satu n' Ribu bo d , Pemanfatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 487,9 552,3 503,5 442,1 400,2 365,0 471,2 575,1 695,3 594,0 62% 67% 67% 68% 69% 70% 83% 85% 85% 85% 297,9 267,7 246,9 208,1 179,9 155,3 96,5 101,6 122,7 104,8 38% 33% 33% 32% 31% 30% 17% 15% Total produksi 785,8 820,0 750,4 650,2 580,1 520,3 567,7 676,5 818,0 698,8 Domestik Ekspor 15% 15% Pada ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONES IA 44 - Pada tahun 2015, Komite Eksplorasi NasionaJ mengusulkan tambahan potensi cadangan migas sebagai berikut: Potensi sumber daya migas sebesar 5,2 miliar BOE berasal dari discovery, yang dapat dipertimbangkan sebagai penambahan daJam cadangan migas tahun 2016; dan Potensi sumber daya migas sebesar 16,6 miliar BOE dari kegiatan eks plorasi awal , namun membutuhkan pengujian lebih lanjut. Apabila temuan terse but diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui berbagai insentif, maka akan diperoleh tambahan cadangan, dan secara langsung dapat meningkatkan produksi minyak nasional. Untuk mencapai sasaran pengembangan energi minyak bumi d.i atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain : 1) Me ngurangi ketergantungan impor BBM secara bertahap dan menghentikan impor BBM paJing lambat tahun 2025. 2) Me ningkatkan ka pasitas kilang minyak nasionaJ menjadi lebih dari 2 juta barel pe r hari pada tahun 2025, melaJui pemba ngunan kilang baru dan Rencana lnduk Pe ngembangan Kilang (Refinery Development Master Plan/ RDMP), yang dapat dilakukan melaJui: Pe mbangunan 4 kilang minyak baru, dengan tambahan kapasitas sekitar 906 ribu BOPD; da n ROMP yaitu peningkatan kapasitas 4 kilang Pertarnina. dengan tambahan kapasitas sekitar 402 ribu BOPD; Gambaran kapas itas terpasang dan pengembangan kilang minyak tahun 2015-2025 dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15 ....
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 45 - Tabe1 15. Kapasitas Terpasang dan Pengembangan Kilang Minyak Tahun 2 0 15-2025 s. KlIane Swasta PT. IKP D. 6ft Rt!!ffl¥fJ'Westl (Tuban) C. KilaRII Bonline Sltema KPS , d. GI/Iss ROOIRi!!fflwyWt!!St1l ROMP I . BaUkpapan b. CHacap c. Duma! '00 348 127 ,OJ 348 127 '00 34. 127 127 127 127 6. Salonga" 125 125 125 125 3 . Sunpl Psknlne b. Kllslm " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 1ll c. Cepu (pusdlklaQ d. TubanjTPPI . lWU f. TWUII e. PlsJu Tml QpasitM lIasU produk killing 3.' 100 3,' 3,' 100 3,' 3.' 100 , , , 100 100
10 127 127 127 LUI' un un un L273 "2 '" 786 10 10 10 10 127 127 ,.. 786 3,' 100 , 1ll 127 L273 8S3 3,' 100
10 127 3,' 100 , 10 127 3,' 100 , 10 127 L573 L!8O 2.J75 LI1I1 L'" L530 3.' 100 , 10 127 2A75 L 3,' 100 , 10 127 1,734 Catatan: Hasil produksi kilang telah mempertimbangkan kapasitas pengolahan kilang dan losses akibat proses pengolahan minyak mentah menjadi 88M dan produk kilang lainnya. 3) Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negen dan menghentikannya pada saat kilang dalam negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri. 4) Meningka tkan raslO pemulihan cadangan minyak bumi hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara masif menjadi tiga kali lipat. Gambaran cadangan minyak bumi per prOVInS! yang terdiri dari cadangan proven, probable, dan possible dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16.
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 4 6 · Tabel 16. Cadangan Mlnyak Bumi Nasional per Provinsi Satuan :Juta barel No. Wllayahj Provlnsl Proven Cadangan ------------------------ Possible Total Prob3ble I Rlau 1.190,9 997 ,0 687 ,3 2.875,2 2 Sumatera Selatan 660,2 181,8 249 ,9 1.091,9 3 JawaTengah 415.4 209 ,5 293,4 918,3 4 Jawa Barat 378,9 109,5 97 ,8 586.2 5 Kal lmantanTlmur 265 ,1 145,1 53 ,4 463 ,6 6 JawaTlmur 135,6 65 ,6 62 ,9 264,1 7 Kepulauan Riau 96,7 66 ,1 141,4 304,2 8 Papua-Papua Barat 87 ,S 8,0 0 ,5 96,0 9 Jamb! 79.7 66,1 82 ,S 228,3 10 Aceh 78 ,8 23 ,8 12,5 115,0 II Sumatera utara 12 Lampung 13 Kalimantan Selatan 66,4 51 ,0 35,4 70,6 0 ,2 5,8 29 ,2 · 21 ,3 166,2 51 ,2 62 ,4 14 Sulawesi Tengah 30,2 2,5 1,0 33,7 15 oKIJakarta 16 Sulawesi Selatan 17 Maluku 18 Bangka BeHtung 19 Kalimantan Tengah 20 Tlmor-Maluku 10,6 10,5 6,9 2,7 0,0005 . 1.4 2,7 2,8 . 0 ,0034 . 8 ,1 · 2,9 · 0 ,0004
20,1 13,2 12,6 2,7 0.0043 . Total 3.602,5 1.958,3 1.744,2 7.305,0 5) Memastikan p roduksi m inyak b umi tida k ku ra ng dari 567,7 ri bu BOPD pad a tah un 2025. 6) Me ngoptimalkan produksi la pa ngan minyak antara lain den gan memberlaku kan kontrak ba gi hasil (Produ ction Sha ring Contraet/ PSc) khusus untuk kegiatan Enhanced Oil Recovery (EO R) da n segera memutuskan status kon trak yang akan berakhir pada lapangan la pangan yang mempu nyai poten s i EOR . 8 eberapa ...
PRESlOEN REPU B LIK. INDONESIA 47 - Beberapa lapangan minyak terkait dengan EOR dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17. Rencana Pilot Project EOR No loapangan Wliayah/ ProvlnSI 1 Gemah (Petruchlna Intematlonal Jabun. UdJ Jambl 2 Makmur (Petruchlna Intl8matlonal Jabun.Ud.) Jambl 3 Minas (PT. Chevl'l) n Paclfik Indonesla / CPI) Rlau 4 Field Exciude Mlna. - Glepanpn (PT. CPI) Rlau !Ii E- Maln ( PHE O NWJ) Ol'fSholllJawa 8arat 6 ZUlu (PHE ONWJ) OH'6holllJawa Barat 7 MQ (PHE ONWJ),;;:;;--___ _ Ol'fSholllJawa aarat 8 bmf1.ld (808 CPp) Rlau 9 Pedad. (808 CPp) Rlau 10 8eruk (808 Cpt" Rlau 11 PulUlka (808 cpt" 12 Malibu, (EMP Manace Str;JIt) 13 Rantau (PT. PDnamlna Ep) Riau ..... Rlau 14 TanJung(PT. Pertamrna Ep) Kalimantan Salatan 115 Jirak (PT. Pertamlna Ep) Sumatem Salatan 18 Umau (PT. Pertamlna Ep) Suma t ara Salatan 17 Rama (CNOOC"'SOES=--' ""'O.,'-___ _ Of'l'sholf/Sumatara Salata n . LampungOlin Banten 18 Krl sna (C NOOC SES Ud.) Of'l'shollllSumatam Salatan . Lampung olin Bantan 19 Wrdurl (CNOOC SES Ud.J Of'fishofBSumatom Solatan. Lampi.mgolln Banton 20 KaJI (Medoo E&P i ndonesla) 21 Semoga (Medoo E&'P Indonesia) 22 Sembemh (V;.'OCoOe' ___ _ 23 Bera , (VICO) Sumatora Salatan S um atara Salatan KalimanUin Tlmur Kalimantan Tlmur 24 Bellda (ConoooPtl1ilps) Ilimn HISh (MIIKIO~~' ;-___ _ 25 Kttpurauan Rrau Sumat&r1l Salatan 28 Sukowatl (JOB PPE1) Jawe Tlmu. 27 Mudl (JOB PPE1) Jawa Tlmu. 28 KF(StarenerJM Kttpuleuan RI",u 2S1 KRA (Sta"",e'1M 30 NE A50 (JOB =""::O=K)~ __ _ 31 GUNn (JOB PTOIQ Kttput",uan Rlau Sumalem Salatan SumatllH"ll Salatan 32 H anoI! (Total) Kalim"'nUin Tlmur 7) Menyempumakan sistem, syarat, dan ketentuan (tenns and conditions) Kontrak Kerja Sarna (KKS) migas konvensional dan non konvensional yang Iebih menarik bagi investasi. 8) Meningkatkan keterlibatan negara dalam pendanaan kegiatan eksplorasi melalui mekanisme pendanaan dari sebagian pendapatan nega ra dari migas (petroleum funcfJ yang merupakan bagian dari preffil pengurasan (depletion premium) atau dari surnber pendanaan lainnya. 9) Meningkatkan ...
PRESIDEN REPU 8 L1K INDONESIA 48 - 9) Meningkatkan tata kelola data hulu mlgas dalam rangka meningkatkan penawaran dan pengembangan WK migas, an tara lain dengan menerapkan keterbukaan data migas dan tidak menjadikan data migas sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata. 10) Melakukan riset dasar eksplorasi migas dalam rangka meningkatkan cadangan migas, antara lain riset migas non-konvensional, riset sistem petroleum pra-tersier. riset sistem petroleum gunung api, dan riset gas biogenik. b. Gas Bumi Pasokan energi pimer untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri terdiri dari sebagian produksi gas bumi dalam negeri dan impor LPG. Selanjutnya gas bumi tersebut dimanfaatkan setelah proses transformasi melalui kilang, fasilitas pengolahan, dan pembangkit listrik dan menghasilkan energi final berupa listrik, LPG, dan Dimethyl Ether (sebagai campuran LPG), yang dimanfaatkan oleh sektor pengguna. Sedangkan impor LPG langsung dimanfaatkan oleh sektor pengguna. Sektor pengguna gas bumi yaitu industri, transportasi, rumah tangga. komersial, dan sektor lainnya. Adapun pemanfaatan langsung gas bumi yaitu melalui jaringan gas kota dan tabung Adsorbed Natural Gas (ANG) yaitu tabung dengan teknologi khusus untuk menyimpan gas bumi dalam tekanan yang aman dan volume yang memadai. Ilustrasi arus kebutuhan-pasokan gas bumi dapat dilihat pada Gambar 15. Gambar 15 . ...
PRE S IDE N REPU8L IK IN D ON E S IA 49 - ENERGI PRIMER TRANSFORMASI ENERGI FINAL SEKTOR PENGGUNA ProdukSl gas buml Ekspor / r I Pembangldt lIstrik Infrastrukstur gas domestlk ~ Industri Produksi ....,. C8M Impor gas bumi Gas bUlm untuk domestJk Janngan gas kota ANG - l Transportasi Rumah Tangga Pengolahan/ Kllang Komersial ImporlPG
Gambar 15. Ilustrasi Arus Kebutuban - Pasokan Gas Bumi Pangsa gas bumi dalam baura n energi primer tahun 2025 sebesar 22,4% (89,5 MTOEJ d an pa da tah un 20 50 sebesar 24 ,0% (24 2,9 MTOEJ , sesua! dengan sa sara n energi primer gas bumi dalam KEN . Pasokan energl primer gas bumi terdiri dari pasokan gas bumi untuk domestik dan impor LPG . Hasil pemodelan pasokan energi primer gas bumi da pa t dilihat pada Tabel 18 . Tabel18. HasU Pemodelan Pasokan Energi Primer - Gas Bum; Tahun 2015-2050 Satuan: MTOE Pasokan EnergJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Gas buml untuk domestik ImporlPG 84 ,7 104,2 48,3 96% 95% 91% 4,8 4,8 4,9 4,5'11 8,9% 9,1% 9 ,0% 9,1 % 9 ,2% 9,1% 5,3% 39.2 91% 3.8 41,7 44,9 55,5 51,3 91% 91% 4.2 4.5 91 % 5,2 91% 5,5 166,6 237 ,7 98% 5,2 97% 5,0 2,9'11 2.1% Total 43 ,0 45.9 49,4 53,1 56,5 61,0 89,5 109.1 171,6 242,9 Ada pun ...
PR ESID E N REP U B LIK IN D ON E S IA 50 - Adapun pasokan gas bumi dan LPG yang harus dipenuhi pada tahun 2025 dan 2050 dalam satuan juta standar kaki kubik per hari / standard cubicfeetperday (MMSCFD) danjuta ton dapat terlihat dalam Tabel19 . Tabel 19. Pasokan Energ! Pr!mer - Gas Bum! Tahun 2025 dan 2050 Tahun Pasokan Energl Pnmer MTOE Volume Kesetaraan Bauran . P E nergl nmer GAS BUM I 89.5 9.786,7 MMsCFD 22,4% 2025 . Gas bumi untuk domestik 84,7 9.221.1 MMsCFD lmporLPG 4,8 4 .0 Juta ton MINYAKBUMI 242,9 27.013,1 MMsCFD 24,0% 2050 . Gas buml untuk domestik 237,7 25.869,1 MMSCFO lmporLPG 5,2 4,4 Juta ton Berdasarkan sasaran KEN, pasokan energi primer gas bumi yang terdiri dari gas bumi untuk dom estik dan impor LPG tahun 2 025 sebesar 9 .786,7 MMSCFD dan tahun 2050 sebesar 27.013, 1 MMSCFD. Adapun pasokan gas bumi untuk domestik, berasal dari: 1. Sebagian produksi gas bumi nasional, rnengingat produksi nasional tidak seluruhnya digunakan untuk dalam negeri karena masih ada komitrnen ekspor gas bumi hingga tahun 2035, meskipun volumenya akan semakin berkurang secara signifikan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabe l 20. Tabel 20. Produka!/ Lifting Gas Bum! dan Pemanfaatan untuk Ekapor - Domestik Tahun 2015-2050 Satuan: MMSCFO Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2.786,0 2.561,0 2.464,0 2.010,0 2.041,0 1.975,0 948,0 707 .. 2 Ekspor 40,3% 33,S'll 30,6% 25,8% 26,S'll 25,9% 14,2% 12,2% 0% 0% 4.121,0 5.094,0 5.578,0 5,774,0 5,667,0 5.636,0 5.732,0 5,100,9 6,202,4 5,666,1 Domestlk 59.7% 66,5% 69,4% 74,2% 73,5% 74,1% 85,8% 87,8% 100% 100% Total liftinggas bumi 6.907,0 7,655,0 8.042,0 7,784 ,0 7,708,0 7,611,0 6, 660,0 5,808,1 6,202,4 5,668,1 Profil .. .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 1 - Profil produksi gas bumi nasionaJ juga dapat dilihat pada Gambar 16. 10.000 Satuan MMSCFD Potensl penambahan produksl dart eksplorasi 9.000 _ Commkedproduksl 8.000 7.000 6.000 0 N ~ '" N 0 N '" .., '" ~ 0 5.000 PoIBnsI penambahan produksl darI ekaplorasl 4.000 3.000 2.000 1.000 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Gambar 16. Prom Produksl Gas Buml T a hun 2015-2050 2. Impor gas a lam (natural gas) atau potensi produksi dari tambahan temuan cadangan, dengan me mpe rtimbangkan a danya potensi defisit gas mulai tahun 2020 sekitar 401,8 MMSCF'D dan semakin meningkat sampai de ngan tahun 2050 sebesar 20.20 1,0 MMSCF'D . Kebutuhan dan rencana pasokan gas bumi untuk domestik, dapat dilihat pada Tabel 2 1 dan Gambar 17. Tabe12 1. Kebutuhan dan Reneano Pasoksn Gas Buml Tahun 2015-2050 Sawan: MMSCFD Keteldngan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Kebutullan gas buml dalam negeri* 4.12 1,0 5.094,0 5.578,0 5.774,0 5.667.0 6.037,8 9.221,1 11.338,6 18.113,8 25.869,1 CommltJH plfJ(/lJC1ion 4.121.0 5.094,0 5.578,0 5.774.0 5.667,0 5.636,0 5.732,0 5.100,9 6.202,4 5.668.1 SUfplus/ (defish) (401.8) (3.489.1) (8.231.7) (11..131.4) (2U01,o, Cltatan : . ) T1dak tlnnuuk kllKltllhln Impor LPG Gambar 17 .... ., '" '" ~ 2050
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 52 - 25.000 Satuan MMSCFD Additional Supply/ Import 20.000 _ CommittedSUpp~ RUEN 15.000 10.000 5.000 o 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 17. Kebutuhan dan Rencana Pasokan Gas Bumi TahuD 2015-2050 Energi primer gas bumi juga mencakup kebutuhan LPG yang dipenuhi d ari produksi kilang LPG dan impor LPG . Produksi LPG dalam negeri relatif tidak mengalami peningkatan akibat keterbatasan bahan baku LPG , sehingga lebih dari 50% pasokan LPG domestik saat ini dipenuhi dari impor. Kebutuhan LPG tahun 2025 diproye ksikan sebesar 9,5 juta ton dan tahun 2 0 50 sebesar 13,2 juta ton, a pabila tidak dilakukan kebijakan terkait pengurangan impor. Kebutuhan LPG dan s kenario pengurangan impor LPG melalui pengembangan jaringan gas kota, DME, dan tabung ANG secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 18. Gambar 18 ....
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 53 - 16 _ ProdUksi LPG Adr.orbed Natunlt Gas (ANG) DME
Jargas setarJ LPG 14
tmporLPG
KebubJhan LPG 132 12 10 8 6 4 2 ImporLPG 0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 18. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan LPG Tahun 2015-2050 Pemode lan ke butuhan dan pasokan LPG beserta produk lainnya secara rinci dapat diliha t pada Tabel 22 . Tabel 22. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan LPG Tahun 2015-2050 SaWan: Juta too KeI.rangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Produksl LPG 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,7 3,7 3,7 3,7 ImporlPG 3,2 3,5 3,7 4,1 4,4 4,7 4,0 4,2 4,2 4,4 DEMAND LPG tcleftpn upaya pencuranpn Impor LPG) . Jaringan gas kota 6,2 6,5 0,0 0,048 6,8 0,09 7.2 0,13 7,5 0,2 7,8 0,3 7,8 0,7 7,9 1,0 7,9 1,9 8,1 2,8 DME 0,0 0,002 0.002 0,04 0.04 0,04 1,0 1,2 1,5 1,9 . TabungANG 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,1 0,1 0,2 0,4 DEMAND LPG (tenpa IIPIJ'I ~ 111'1pOf LPG) 6,2 6,55 6.9 7,3 7,7 8.1 9,5 10,2 11,5 13,2 Untuk ...
PRE5IDEN REPU8LlK INDONESIA 54 - Untuk mencapai sas aran pengembangan energi gas bumi di atas, k egiatan yang dilakukan, antara lain: 1) Memastikan produksi gas bumi menjadi tida k kurang dari 6.700 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2025. 2) Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan me nghentikan e kspor gas bumi paling lambat tahun 2036. de ngan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir. transportasi dan sektor lainnya. 3) Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan membentuk badan penyangga gas nasional. 4) Me ningkatkan rasio pemulihan cadangan gas bumi hingga men ca pat 100% pada tahun 2025. dengan meningkatka n kegiatan eksplorasi secara masif menja di riga kali lipat. Gambaran cad a ngan gas bumi per provinsi yang terdiri dari cadangan terbukti (proven), terukur (probable) dan tereka (possible) dapat d iliha t pada Ta bel 23. Tabel 23. Cadangan Gas Bumi Nasional Sawan: B illion cublcfetlt (BCf) N o Cadangan WI I .~~1I 1 1/ P rovln"" _________________ _ t(epulauan Rlau Papua·Papua Bara t t(epulauan Rlau Papua·Papua Bara t Pmwm 47.399, 1 16.627 ,4 PlotJ,7tJle 1. 1 00.6 4 .377.0 Po ... !>")/~· 1.508.3 5.201 , 7 Toln l 50.008 ,0 26.206. 1 3 Sumat0r8 Salatan 8 .659 ,8 2 . 1 91.0 2 . 735, 1 13.585,9 4 Tlmo r-Ma luku i<lIlimantan Tlmur • Jawa Tlmur • Sulawesi Ten8llh , Aooh .. .. S ulawes i Selatan ,. Lampun g •• ,. i<lIlimanlPn T.",ph " OKI Jakarta ., 8angka 8ft11wng 5umaterll Utarn Rlau >3 7 Jawa Barat Jambl >0 ., JawaT""8II h t<allmantan Selatan 6 .236.9 5 .880,6 2 .983,7 2 .976.7 1.729 ,3 1.420.8 1. 137.4 988. 1 512.3 447.5 392.7 290,0 207. 2 63 ,1 30,0 5.077.0 2.894,4 1. 138.2 347.3 233.2 4 .720.4 1.323.4 327.9 110,0 5 03 , 1 1 2 0 . 1 325. 1 39.6 14. 1 228.0 7 .970,2 2 .938.9 1.256.0 834.6 67 ,8 1.375,0 3 .057.0 377, 1 3 74.3 4 .' 21.2 4 7 8 ,6 46.5 28,0 19.284.0 11. 713,9 5.377.9 4 . 158,6 2 .030.3 7 .516,3 5 .5 1 7,8 1.693.1 996.5 955.5 534.0 1.093.8 246,9 123.7 286.0 3.2 3.2 Total 97.985.9 25.070.3 28.275,2 151.331 ,4 5) Me mpercepat .. ,
PRE SID EN REPU8LIK INDONESIA 55 - 5) Mempercepat penyelesaian proyek gas bumi antara lain sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 24. Tabel 24. Target Proyek Hulu Gas Bum! No. lapangan Wilayah/ Provmsi Target 5 I e esal 1 Blok Sengkang Sulawesi Selatan 2016 2 Blok Matindok SulaweslTengah 2016 3 Proyek 100 KalimantanTirnur, Bangka 2016 4 lapangan MDA-MBH (BlokOffshore Madura Strai~ Jawa Tirnur 2019 5 BlokA Aceh 2017 6 lapangan Jangkrik (Blok Muara Bakau) KalirnantanTlrnur 2017 7 Lapangan Jarnbaran Tlung Biru (Blok Cepu) JawaTlrnur 2019 B ProyekTangguh Train-3 Papua Barat 2020 9 Lapangan Abadi (Blok Masela) Maluku 2030 10 Blok East Natuna Kepulauan Rlau 202B 6) Mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur gas bumi , antara lain sebagairnana d a pat di lihat pada Ta bel 25. Tabel 25. Target Pembangunan Infrastruktur Hilir Gas Bum! No. Proyek ProvtnSI Target Selesai 1 LNG South Sulawesi Sulawesi Selatan 2016 2 Pipa Muara karang-Muara Tawar-Tegal Gede Jakarta-Jawa Barat 2016 3 RecelvlngTerminal Santen Santen 2017 4 FSRU Jawa Tengah Jawa Tengah 2017 5 Plpa Greslk Serna rang Jawa Tengah-Timur 2017 6 LNG Tangguh Train-3 Papua Sarat 2020 7) Melakukan ...
P R ESIDEN REPU S LIK INDONESIA 56 - 7) Melakukan komersialisasi m en ara bar purwarupa (prototype rig) Coal Bed Methane (CBM) yang telah dibuat dengan target 2 unit per tahun , dalam rangka meningkatkan dan menge,fi sienkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi CBM. 8) Menetapkan harga gas yang kompetitif untuk konsurnen dalam negeri, khususnya industri, dalam rangka meningkatkan nilai tambah. 9) Mengendalikan impor LPG menjadi di bawah 50% dari kebutuhan gas nasional pada tahun 2050, antara lain: Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga atau setara 0 ,7 juta ton LPG pada tahun 2025. Membangun fasilitas pengolahan DME (sebagai campuran LPG) dengan reneana produksi sekitar 0 ,4 juta ton pada tahun 2025. Mengembangkan tabung khusus (absorbed natural gas / AN G) dengan reneana pengembangan sebesar 0 , 1 juta ton pada tahun 2025. Tabel26. Rencana Pengembangan Jaringan Gas Kota TahuD 2015-2030 No. lapangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 1 Sambungan rumah Rlbu SR 2 Indlkasi kebutuhan gas MMSCFD 211 3 332 5 604 10 910 15 1.284 21 1.834 30 4.734 77 7.734 126 Rencana pengembanganjaringan gas kota tahun 2015-2030 dapat dilihat pada Tabel 26. Indikasi lokasi pengembangan jaringan gas kota, sebagai beokut: Tahun 2015-2020: Surabaya, Sidorujo, Gresik, Pasuruan, Batam, Cilegon , Bekasi, Karawang, Semarang, Laropung, Jambi, Sukabumi, Subang, Jombang, Ngoro-Mojokerto, Medan , Belawan, Pekalongan, Pa ti , Makassar, Indramayu, Purwakarta, Palembang, Solo Raya , Pekanbaru, Prabumulih, Jakarta; Tahun ...
PRESIOEN REPU8L1K IND O NESIA 57 - Tahun 202 1-2025: Bandung, Arjawinangun , Wajo, Bontang, Majalengka, Malang, Balikpapan , Samarinda, Asahan , Langkat, Binjai , Tebing Tinggi, Aceh, Ogan Hir, J epara, Cianjur, Oemak, Kudus , Grobogan, Bojonegoro, Kutai Timur, Banggai, Morowali, Seram, Ambon, Binruni, Lamongan , Bangkalan; dan Tahun 2026-2030: Deli Serdang, Bandung Kabupaten, Cirebon, Probol.inggo, Tuban, Yogyakarta. c . Batubara Hasil pemodelan pasokan energi primer batubara dalam bauran energi primer tahun 2025 adalah sebesar 30,0% (119,8 MTOE) dan pa da tahun 2050 sebesar 25,3% (255 ,9 MTOE) . Porsi bauran energi primer ba tubara terse but sudah sesuai dengan target bauran energi primer batubara dalam KEN. Hasil pemodelan pasokan energi primer ba tubara dapat dilihat pada Ta bel 27. Tabe127. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer - Batubara Tahun 2015-2050 Satuan: MTOE Energ; Pnmer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 6. tubara 67,6 73,5 60,7 88,4 97,6 104,8 119,6 147,5 198,4 255,9 Sebagian besar pasokan energi primer batubara tersebut dimanfaatkan langsung untuk pembangkit listrik dan sektor industri. Selebihnya diproses m enj adi synthetic gas (melalui coal gasification) , Dimethyl Ether, dan briket, yang dimanfaatkan antara lain oleh sektor rumah tangga, ind ustri, dan komersial. Ilustrasi arus kebutuhan dan pasokan batubara dapat dilihal pada Gambar 1. Gambar 19 ....
PR ES IDEN REPU8LlK IN D O N E S IA 58 - ENERGI PRIMER TRANSFORMASI SEKTOR PENGGUNA ~ I PembangXlt •• - Ustrlk .... Ekspor
Produksl ./ Industri batubatil Transportasi Batubara untuk dorneshk ..........,.. I Pengolahan -+-oJ Rumah Tangga Komersial Direcluse Gambar 19 . Ilustrasi Arus Kebutuhan - Pasokan Batubara Adapun pasokan batubara untuk kebutuhan domestil< pada tahun 2025 dan 2050 dalam satuan juta ton dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel 28. Pasokan Energi Primer - Batubara Tahun 2025 dan 2050 Tahun Pasokan Energi nmer P . MTOE Volume Kesetaraan Bauran . P . E nergl rimer 2025 BATUBARA 119,8 205,3 Juta Ton 30,0% 2050 BATUBARA 255,9 438,8 Juta Ton 25,3% Kebutuhan batubara domestik akan meningkat tiap tahun seiring dengan peningkatan kebutuhan domestik untuk bahan bakar pembangkit listrik dan sektor industri. Produksi batubara tahun 20 15 mencapai sekitar 46 1,6 juta ton dan mulai tahun 2019 akan dikendalikan maksimal sebesar 400 juta ton kecuali kebutuhan domestik melebihi 400 juta ton . Ekspor ...
PREStoEN REPUBLIK INDONESIA 59 - Ekspor batubara akan dihentikan paling lamba t pada tahun 2046 saat kebutuhan domestik mencapai lebih dari 400 juta ton. Profil kebutuhan dan produksi batubara dapat dilihat pada Gambar 20. Batubara Juta To n Produksi bawbara 461,6 I dibatasi hanyo 400 luta ton mulal2 019 dihentikan I Eksporbatubara tahun 2046 Ekspor 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 20. HasU Pemodelan Kebutuhan dan Produksi Batubara Domestlk dan Ekspor Secara lebih rind, angka produksi batubara yang mencakup pemenuhan ke butuhan domestik dan ekspor dapat dilihat pada Tabel 29 . . Tabel29. Hasil Pemodelan Produksi Batubara Tahun 2015-2050 Satuan: Juta ton Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2045 2050 Domestlk 95,8 125,9 138,2 151,4 167,1 179,6 205,2 252,7 340,1 388,6 438,7 20,7% 30,4% 33,5% 37,6% 41,8% 44,9% 51,3% 63,2% 85,0% 97,2% 100% Ekspor 365,8 288,1 274,8 251,6 232,9 220,4 194,8 147,3 59,9 11,4 0 Total Produksl 461,6 414 ,0 413,0 403,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 438,7 Untuk ...
PR ES I D EN REPUBLI K I N D ON E S IA 60- Untuk mencapai sasaran pengembangan energi batubara d.i atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain: I) Mengendalikan produksi batubara maksirnal sebesar 400 juta ton mulai tahun 20 19. 2) Mengurangi porSI ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. 3) Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (JUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gam but yang berada di hutan konservasi, hutan lindung. hutan produksi , dan area penggunaan lain. 4) Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (Clean Coal Technology / CCT) dan eflsiensi tinggi (Ultm Super Critical/ USC) secara bertahap. 5) Meningkatkan kualitas survei geologi oleh lembaga Pemerintah untuk eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara. Sumber daya dan cadangan batubara per provinsi dapat dilihat pada Tabel 30 di bawah ini. Tabel 30. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Satu an; Juta ton No P'OVhlSI 1 2 3 Sumatara Salatan Kallmantan11mur Kalimantan Salatan KalimantanTangah • Jambl • Rlau • Kalimantan Barat Sumatara Barat 7 Aceh Sulawesi Salata n Bengkulu Papu a Sarflt KalimantanTangah • Jambl • Rlau • Kalimantan Barat Sumatara Barat 7 Aceh Sulawesi Salata n Bengkulu Papu a Sarflt ,. $umatanl Utara " Lampung Banton 1 . Papua 17 Maluku Utara 18 19 20 SulaweslTengah JawaTengah Jawanmur Sumbo.Ony" f otn l 50.226,3 48. 180,2 16.477 ,0 3 .426,6 2 .224 .9 1 .800.1 795,5 491,5 450,6 231.1 192,1 126 .5 107.9 27.2 18,8 9 .3 8 .2 2.0 0 ,8 0 , 1 Te.kHll 9.944.8 11.918,5 1.169.9 234,3 17.8 54 ,5 - - - 0 . 1 0 0 0 0 C"d""",,n fo.bukU 2 .053,5 3 . 188,4 2 .475.3 440.5 76 .5 633,3 158,4 - 0 0 .1 1 9.0 0 0 - 0 0 Totnl 11.998,3 15. 106.8 3 . 645 .3 674.8 94 .3 687 .8 158 ,4 - 0.1 19 ,0 0
0 0 Total 1.24. 796 . 7 23.339.9 9 .044 .8 32.384 ,7 d. EBT 0 . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 61 - d. EDT 1. Pasokan Nasional Hasil pemodelan pasokan energi primer EST dalam bauran energt primer tahun 2025 sebesar 23,0% (92,3 MTOt;;) dan pada·tahun 2050 sebesar 31 ,2% (315,7 MTOt;;) . Porsi bauran ene rgi primer t;;BT terse but sudah sesual dengan target energi primer EST dalam KEN yaitu pa da tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 3 1%. Hasil pe modelan pasokan energi primer t;;BT dapat dilihat pada Tabe l 3 1. Tabel 31. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer - EBT Tahun 2015-2050 Satuan: MTOE En"~ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 PanasBumi Air Mi,;Mdro dan Mlkrohklro Bioenergi SUIJiI EBTlBlnnya 44 35 13,0\ 15.3% 17,4% ~ 6,9 7,0 33,8% 30.4% 27,6'4 0,5 0,3 1.4% 1,8% 13,3 51~ 52.4% 52.1% 0,2 0,1 0.4% 0.5% 0.8\ 0,1 0,0 0,0% 0.2% 26 68 55 18,9% 7,3 25,1% 0,8 218 89 20,7% 23.0\ 23,6\ 24L 27.0\ 5,2 588 427 280 21,5% 20,1% 18,6\ 29,L 39,7 22,4% 18,7% 8,0 7,5 7,8 22,7% 20.2% l l6 1,1 2.7% 3,4% 16,8 15,0 0,3 1,3% 10,2 6,2 4.1% 5.7% 4~ % 3.8% 3~ % 124,2 49,8 19,1 33~ 51.5% 50.9% 49.6% 36,6'4 38,2% 39,0\ 39,3% 18,5 29,6 0,5 4,3 0,7 ~3 7,0% 8,7% 9,4% 1.4% 1.9% 4.6'4 1.1% ~ OL 27,6 16,4 1,8 0,5 1.9% 52% 7,7% 8.7% 0.5% 0,9% 1.2% ° ° 00 9,9 0,5 0,0 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0,5% 1.0% 2,0% 31% 83,0 ~ 11,9 9,1 01 0,0 0,0\ 6,7 1,3 43 0,_0 _ 0,0 0,0 _ Total 20,3 22,8 25,5 29,0 32,9 38,5 92,2 130,5 2l2,6 315,7 Ustrik Bahan Bakar 11,6 8,7 12,9 9,9 14,6 10,9 16,8 12,2 19,3 13,6 23,3 15,2 69,2 23,0 98,4 32,1 lSO,4 52,2 236,3 79,4 Selain ...
PR ES IDEN REPUB LIK IN D ON E S IA 62 - Selain digunakan sebagai energi primer untuk pembangIGt. EBT juga dikembangkan sebagai energi yang digunakan secara langsung oleh sektor pengguna yang dalam pemodelan dilakukan berdasarkan: Keburuhan listrik dengan sasaran pemanfaatan listrik per kapita tahun 2025 sebesar 2.500 kWh / kapita dan tahun 2050 sebesar 7.000 kWh / kapita. dan rencana pengembangan EBT non-listrik berdasarkan realisasi produksi saat mi. dan rencana optimal pemanfaatan BBN di sektor pengguna; dan Keseimbangan sisi kebutuhan dan pasokan energI agar sa saran bauran EBT tahun 2025 sebesar paling sedikit 23% dan tahun 2050 sebesar paling sedikit 31 % tetap tercapai . Berdasarkan hasil pemodelan untuk mencapai sasaran bauran EST dalam KEN. maka kapasitas penyediaan pembangIGt Iistrik EBT tahun 2025 harus sekitar 45.2 OW dan pada tahun 2050 seIGtar 167.7 OW. Adapun proyeksi pasokan EBT baik yang menghasilkan listrik maupun pemanfaatan langsung pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat diliha t pada Oambar 21 . .-......r--+ @)9.2 MTO' Q \:::Y .--..r-.. @ ___ L-_~ MTOE \:!:) Gambar 21. Pasokan Energi Primer - EBT Tahun 2025 dan 2050 Hasil ...
PRE$IDEN REPUBLIK INDONESIA 63 - Hasil pemodelan pengembangan pe mbangkit listrik EBT per je nis pembangkit dapat dilihat se bagaimana pada Ta bel 32 . Tabel 32. Hasll pemodelan Pengembangan Pembangkit Listrik EBT Tahun 2015-2050 SabJan: MW EnclgJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Panas Buml 1.438,5 1,653,5 1.908,5 2.133.5 2.493,5 3.109,5 7241,5 9.300,0 13.423,0 17.546,0 M, 4.826,7 4.871,7 4.928,7 5.103.7 5.468,2 5.615,2 17.986,7 21.989.4 29.994,7 38.000.0 Mlnihldro & Mlknlhldro 197,4 230,5 313,7 520,0 750.0 1.000.0 3.000,0 3.800.0 5.400,0 7.000,0 810anergi ,,,,. 1.671,0 78,5 l.B01.6 107,8 1.881.0 2.030.0 224,5 375,0 2200.0 2.500.0 5.500.0 9.600.0 17.800,0 26.000.0 550,0 900,0 6,500,0 14200,0 29.600,0 45.000,0 "'~" ET !alnnyl 3.1 372,0 3,' 73,9 203,9 809,8 1.232.6 1.675.4 398,9 600,0 1.800,0 7.040,0 2.059,2 2,433,0 3.125,0 3.722.4 17.520,0 28.000.0 4.911,2 6.100,0 Total 8.587.2 9.478.8 10.562.9 12.041,5 13.919,8 16.157,7 45.153,2 69.651,8 118.648,9 167.646,0 Rincian ha sil pemodelan pe ngembangan pe mbangkit listrik EBT, se bagai beriku t: PLT Panas bumi: Pengembangan panas bumi untuk tena ga listrik diproye ks ikan sebesar 7 ,2 GW pa da tahun 20 25 dan 17,6 GW pa da ta hun 2050 a tau 59% dari potensi pana s bumi sebesar 29,5 GW . Potensi tersebut dapa t m enin gkat seiring d e ngan peningka tan eksplora si dan pen emuan cadangan ba ru. PLT Air: Pengembangan tenaga air untuk tenaga listrik diproyeks ikan sebesa r 18,0 GW pa da tahun 2 025 da n 38 GW pad a tahun 2 050 atau s ekitar 5 1% dari potensi tenaga air sebesar 75 GW. PLT Minihidro dan Mikrohidro: Pengembangan tenaga minihidro dan mikrohidro untuk te naga listrik diproyeksikan sebesar 3 GW pada tahun 2025 dan 7 GW pad a tahun 2050 a tau 37% dari po ten s i minihidro da n mikrohidro sebesar 19 OW, PLT ... 1
PRE S1 DEN REPUBLI K IND O NE SIA 64 - PLT Bioenergi: Pengembangan Bioenergi untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 5,5 OW pada tahun 2025 dan 26,0 OW pada tahun 2050 atau 80% dari potensi bioenergi sebesar 32,7 OW. PLT Surya: Pengembangan tenaga surya untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 6,5 OW pada tahun 2025 dan 45 OW pada tahun 2050 atau 22% dari potensi surya sebesar 207,9 OW. Proyeksi PLTS cukup optimis mengingat trend investasi dan harga listrik dari PLTS global semakin murah dari waktu ke waktu, seiring dengan kemajuan teknologi. PLT Angin/Bayu: Pengembangan tenaga bayu untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 1,8 OW pada tahun 2025 dan 28,0 OW pada tahun 2050 atau 46% dari potensi bayu sebesar 60 ,6 OW. PLT EBT lainnya: Pengembangan energi terbarukan lainnya untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 3 , 1 GW pada tahun 2 025 dan 6 , 1 OW pada tahun 2050. PLT EBT lainnya antara lain PLTD dengan campuran bioenergi, PLT Arus Laut, PLT gelombang laut, PLT energi panas laut (Ocean Thennal Energy) . Pengembangan pembangkit listrik EBT per jenis EBT terdiri dari proyek yang sudah direncanakan untuk dikembangkan (committed project) dan proyek yang teridentifikasi memiliki prospek untuk dikembangkan (potential project) dapat dilihat pada Tabel 33. Tabel 33 . ...
PRE S IDEN REPUBL IK I N D O NE S IA 65 - Tabel 33. Hasll Pemodelan Indlkasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangklt Listrik EBT Tahun 2025-2050 (Committed Project dan Potential Project) Satuan: MW SaWan: MW Energ! 101S 202S 2050 fneil' }Ol~ ?O]:, ]0:'0 A. CMmit/JKI pnj";I 8.581) ., "- 1.611.0 . s. .. . ",,, • EST lalnnyl 191,4 78,5 372,0 3.1 B. PoItJntjM PnIJ";t To .. 8.581.2 ., "- 1.611.0 . s. .. . ",,, • EST lalnnyl 191,4 78,5 372,0 3.1 B. PoItJntjM PnIJ";t To .. 8.581.2 Panas Blimi 1.438,5 4.826,1 MlnlhidRl & Miktohklro 26.632,1 1.241.5 13.986.1 1.512.1 2.006,0 54O.S 913,9 372,0 45.153,2 25.632,1 ., 2.006,0 EDT dalam RUEN '- 372.0 .. s. .. - ""- 8.587,2 1.438,5 Panas fIun1 1.241,5 4.826,7 13.986,1 Rencana dJstrlbusi MlnlhldRl & poter1ti81 projm MlkrohidRl 197.4 1.512.1 1.611.0 540,5 78.5 913,9 3,1 312.0 00",- 141.013.3 Total (CDmmItIIId 167.646.0 7.241,5 17.546.0 11.986.1 38.000,0 3,000,0 7.000.0 5,500,0 26.000.0 6.500,0 45.000,0 1.800.0 28.000,0 3.125,0 6.100.0 45.153,2 161.646,0 Saat ini Pemerintah telah merencankan proyek pembangunan pembangkit Iistrik yang bersumber dari EBT sampai dengan tahun 2025 (committed project). Namun kapasitas pembangkit yang direncanakan tersebut belum memenuhi kapasitas yang direncanakan pada tahun 2025 yaitu sebesar 45,2 OW dan tahun 2050 sebesar 167,7 OW. Untuk mencapai target-target tersebut, akan dibangun tambahan proyek pembangkit EBT sesuai dengan prospek peluang pengembangan EBT ke depan (potential project). Ha! ini merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi EBT loka! dan menyusun proyeksi pengembangannya dalam RUED. Adapun pengembangan EBT sebagai energi untuk pemanfaatan langsung yang mencakup antara lain biofuel, biomassa, biogas dan CBM juga diproyeksikan meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada Tabe134. Tabel34 ....
PRESIDEN REPU8L1K IND O NESIA 66- Tabel 34. Hasll PemodeJan Pengembangan EBT untuk Pemanfaatan Langsung Tahun 2015·2050 Jem, Biofuet· Biomassa Biogas CBM I Satu.n Juta Kl Juta ton Juta m3 MMSCFD 2015 2.3 5.6 25,2 0,3 2016 3,4 5.7 35,4 0,3 2017 4.3 5,9 49 ,6 0,4 2018 5,4 6,2 69.0 0.6 2019 6,6 6,4 95 ,6 0,7 2020 8,0 6,7 131,9 0.9 2025 13,9 8,4 489.8 46.0 2030 20,8 10,l......- 783,5 68,8 2040 34,1 16,3 1.346,3 223 ,5 Catalan: OJ TKlak tem1II5uk prodl/ksl blofuel yangdimanlitBtkan sebagat campI/ran 88M pada PI1D Untuk mencapai sasaran pengembangan energi EBT eli atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain : I) Membentuk badan usaha EST tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, rnemanfaatkan dan /atau membeli EST. 2) Menerapkan dan rnenyempurnakan feed in tariff dari pembangkit EST kepada badan usaha ketenagaJ istrikan yang ber)aku selama harga listrik EST lebih tinggi dari harga listrik dari s umber energi primer lainnya. 3) Menyusun pedoman pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya dialokasikan daJam APSD. 4) Menganggarkan pemba ngunan infrastru ktur EST secara berkelanjutan untuk desa-d esa yang tidak akan terlistriki daJa m jangka panjang. 5) Menugaskan lembaga pembiayaan infrastruktur nasional untuk membiayai proyek pemba ngunan EST. 6) Mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis EST untuk penyediaan listrik di wi layah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) . Sebagai pedoman penyusunan RUED , telah disusun rencana pengembangan EST per provinsi tahun 2016-2025 be rdasarkan potensi , komersialisasi, dan kebutuh an energi, khususnya PLTP dan PLTA, sebagaima na diuraikan dalam sub bab berikut fil. Mayoritas pemenuhan sasaran penyediaan kapasitas pembangkit listrik EST tahun 2025 clisumbangkan oleh PLTP dan PLTA. Rencana ... 2050 52.3 22 ,7 1.958,9 576,3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 7 - Rencana pengembangan EST terse but merupakan arah indikatif prioritas pengembangan EBT per prOVInSl, agar semua pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkolaborasi mendukung upaya pengemba ngan EBT berdasarkan prioritas provinsi terse but. 2 . Panas Bumi Sebaran PLTP per provinsi d a pat djJjhat pada Ta bel 35 di bawah ini. Tabel 35. Potensl Panas Bum! per Provinsl Satuan: MW Pr(MnSi ~ 1 Jawa Barat N. 934 134 643 645 387 269 403 257 223 340 74 73 7 36 84 161 53 120 22 25 11 6 6 1.225 300 600 273 130 532 226 105 357 640 348 55 190 349 370 100 316 112 70 200 129 . 100 75 65 50 20 41 18 . 1.535 320 20 · 280 · 15 · · · 40 78 · · · · · · · · · · · - · · · · · · 2.288 543 · · · 115 · · · · · 15 150 · · · · · · · · · · · · - · · · · · 823 1.687 1.996 1.319 964 94. 1.035 748 1.012 780 332 566 540 580 358 220 365 162 163 262 98 110 169 · · · · · · · 10 2.159 434 1.243 918 517 801 629 362 580 980 422 128 197 385 454 261 369 292 92 225 140 6 106 75 65 50 50 41 18 . 3.765 2.316 1.339 964 1.344 1.035 763 1.012 780 332 621 768 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 · · · · · · · 10 2 Sumatera Utara 3 Lampung 4 SumatBra Selatan 5 JawaTengah 6 SumatBra Barat 7 Nusa TBnggara TImur 8 JawaTImur 9 Bengkulu 10 ... - 11 Jambl 12 Sulawesi Utara 13 Maluku Utara 14 Sulawesl T engah 15 Maluku 16 Banten 17 Sulawesi Barat 18 Sulawesi Selatan 19 Ball 20 Sulawesi T enggara 21 Gorontalo 22 Nusa Tenggara Barat 23 Bangka Belllung 24 Papua Barat 25 Kalimantan Barat 26 Kalimantan Selatan 27 Kalimantan Utara 28 Alau 29 KalimantanTImur 30 Yogyakarta · · 30 · · · 4.943 Total 7.055 11.998 14.435 17.546 Acuan _._
PR ES IDEN REPU8L1 K IN D ON E S IA 68 - Acuan indikasi rencana pengembangan panas bumi per prOVlnSl berdasarkan potensi, komersialisasi, dan kebuluhan ene rgi di setiap provinsi dapat diJihat pada Tabel 36. Tabel 36. Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Buml per Provinsi Tahun 2015-2025 110 1'''''''''' 1 J_BItIl 2 LamPIIIII 3 SwnltMiJtJno 4 J_TIIIPh 5 I_TIm .. .-7 s... ... SIIIUIn , --- " -11 ~ .-13 NLUT8fIUIIlnmur a s...1lIrI1IaIIl ..... bl 14 Mllukuutar. 15 SuIaweIi TenpII 16 NUIIT ...... B_ .su--IT . . . . 17 " ...... " ... 19 MaluI!u I 10]', 1.1&4,0 110,0 12,0 60,0 80.0 12.5 ZO]bl 1.194,0 165,0 122,0 60,0 100,0 12.5 lTl], 1.194,0 220,0 232,0 70,0 55.0 125.0 12,5 )0]/1 1.194,0 220.0 342,0 70.0 ..... 110.0 1.30,0 12.5 h~ ... 1\.>Jl ",I" 1,,'1) "''''i: l" ' I""", zo]ql Uf.i9,O 220.0 347.0 80,0 110,0 110.0 80.0 150.0 10.0 55.0 1020 Lo449,o 220.0 S07.0 140.0 .... 140,0 201.0 80,0 1.50,0 10,0 60.0 lOll 1.569,0 220,0 587,0 200,0 165,0 140.0 201.0 80,0 170.0 10.0 115.0 lon 1.767,0 275.0 517.0 420.0 165,0 25S.0 256,(1 100,0 170,0 85,0 115,0 110,0 82.5 92,S "., ". ". ". ". Z0211 1.767,0 495,0 581,0 640,0 220,0 255.0 371.0 100,0 170.0 65.0 145.0 110.0 102.5 20.0 20.' Z0141 L917,o 605.0 717,0 710,0 440,0 340.0 371.0 300.0 210,0 120,0 145,0 ISO,o 102.5 55.0 ". ". ". 21 KIIm . . . ' ..... TataI~T~ U38.5 L653.5 U08.5 255,0 2t5,O 2.133.5 225,0 2.493.5 360.0 3.109.5 616,0 3.559.5 UI1.5 858.0 450,0 5.0675 8.242.5 650.0 Urs.o Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTP eli atas t kegiatan yang dllakukan. antara lain: 1) Menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengembangkan PLTP. 2) Mengalokasikan pembiayaan pengembangan panas bumi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman kepada BUMN. 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi sumber daya dan cadangan panas bumi. 4) Melalkukan pelelangan WK panas bumi minimal 7 WK per tahun. 5) Menyiapkan rekomendasi WK panas bumi minimal 4 WK per tahun . 6) Memberikan .. . :10]" 1.972,0 825,0 717.0 710.0 520.0 505.0 505.0 300,0 2SO.O 230,0 200,0 150,0 111.5 70,0 60.' ". ". ". ". ". 1.241.5 999.0
PRE S IDEN REPUBLIK I N D O NE S IA 69 - 6) Memberikan penugasan survei pendahuluan dan / atau eksplorasi kepada Badan Usaha. 7) Menyusun kebijakan harga jual listrik panas bumi. 8) Meningkatkan survei pendahuJuan dan j atau eksplorasi oleh instansi Pemerintah. 3. Tenaga Air Sebaran PLTA per provi nsi dapat dilih at pada Tabel 37 di bawah ini. Tabel 37. Potensi Tenaga Air per Wilayah Satuan: MW No. Wilayah/ Provinsi Potensi 1 Papua 22.371 2 Kalsel, Kalteng, Kaltim 16.844 3 Sulsel, Sultra 6.340 4 Aceh 5.062 5 Kalimantan Barat 4.737 6 7 Sulut, Sulteng Sumatera Utara 3.967 3.808 8 Sumatera Barat, Riau 3.607 9 Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung Jawa Barat 10 11 12 Bali, NTB, NIT JawaTengah 3.102 2.861 813 624 13 JawaTimur 525 14 Maluku 430 Total 75.091 Acuan indikasi rencana pengembangan tenaga air per provinsi berdasarkan potensi. komersialisasi. dan kebutuhan energi di setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 38. Tabel 38 ....
PRE S IDEN REPU8L1K INDONESIA 70 - Tabel 38. Indikasi Rencana Penyediaa n Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air per Provinsi Tahun 2015-2025 Sawl!l: MW No I'll •• ".... I JIWiI Blrat 2 ... 3 S41matefl 111M, 4 PaplII , .... 6 N\.UTengprlTIm~1 1 ~B"'II 8 J_Teil£'!l 9 KIIImlllllanTImur 10 J_TIm~1 11 sw-sITenpll 12 S41matef1 Bnt 13 Jambl 14 PaplllB ItlII. 15 8e.l~ Ifl KaIImlllllan Bd 17 Il-'imlllltBnlltllll 18 S~Tenwfl 19 IlllimlllllJnSelatan 20 Sulawesi Illata 21 lamPIIIII 22 IIlau 23 NIIiITeng.,a.. 24 Mlllulw
lGIS 1.991.9 521.6 922.5 3,' 2,4 3'U 2932 195,0 254,2 2,' 248.0 22 1,6 30,' 51.4
TOt.lll1.1p.-,ta< Te'~)"t I"" T,11M/fl - - - - - - - . lGl0 2GIG lGIS' 2.148.9 1.991.9 569.1 521.6 1.211.5 961.5 U U 128,4 2,4 10.0 2GI9' 2.148.9 511,6 1.204,0 U 128,4 2G11 2.038.9 521.6 961.5 U 12,' 2.038.9 511.6 961.5 U 110,4 306.8 306.8 306.8 306.8 306.8 306.8 - - - - - - - . lGl0 2GIG lGIS' 2.148.9 1.991.9 569.1 521.6 1.211.5 961.5 U U 128,4 2,4 10.0 2GI9' 2.148.9 511,6 1.204,0 U 128,4 2G11 2.038.9 521.6 961.5 U 12,' 2.038.9 511.6 961.5 U 110,4 306.8 306.8 306.8 306.8 306.8 306.8 293.2 195,0 254.2 293.2 195.0 254.2 293.2 195.0 254.2 293.2 195.0 254.2 293.2 265.0 254.2 293.2 265.0 254.2 ~ ~ 2.0 269.0 248.0 U U 248.0 U U 269.0 U 2.0 269.0 U 2.0 269,0 U 1,6 30.0 51.4 1,6 30.0 51,' 1,6 30,0 51.4 56,0 1,6 30.0 51,4 56.0 1,6 30.0 63.4 56.0 1.6 30,0 93,4 56.0 2023 2.148.9 1.586,6 1.916.5 2~,9 318.4 16.5 56.0 306.8 . - 20n 2.148.9 965,6 l2U.5 U 187.4 2024 2.14S.! 2.os1,6 1.916.S 41,9 318.4 16.5 206.0 656.8 275.0 430.2 345.0 395.2 350.0 22.0 321.5 2.2 110.0 182,6 30.0 93.4 83.0 3.1 16.6 2.412,6 2.269,S 2.208.9 1.513.' 929,9 847.s 667,1 605.0 430.2 425,0 395.2 310,1 358,1 348.5 243.5 220.0 182.6 95,0 93.4 83,0 76,4 IS.O 16,0 8.455,1 10.D36,1 11.986,1 IBn.o 1.58l.D 1.950.0 16.5 ". 306.8 430.2 265.0 306.2 175.0 2.0 296.5 U 430.2 265.0 306.2 350.0 22.0 321.5 2.2 1.6 30,0 93,4 83.0 146,6 30.0 93,4 83.0 12.0 16.0 18.0 16.0 [TCUlllaplSlta Tetpasantl 4,826,1 4.811,1 45.0 4,928,1 57,0 5.103,1 115,0 5.468.2 364,5 5.615.2 147.0 5.945,2 330.0 6.583,7 638.5 Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTA di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air, 2) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait Sum her Daya Air. Adapun indikasi rencana pengembangan EST lainnya per provinsi tahun 2016-2025, selain PLTP dan PLTA, dilakukan dengan prinsip; I) Prioritas pembangunan pembangkit listrik EBT d ilakukan berdasarkan konsumsi listri.k per kapita per provinsiJ wilayah dan potensi EST yang tersedia per provinsi, 2) Provinsi Jwilayah dengan konsumsi listri_k per kapita paling ked! mendapat prioritas u n tuk dilakukan pengembangan EST, 3) Provinsif wilayah
PRESIDEN REPUBLIK INDONES IA 71 - 3) Provins ij wilayah dengan potensi EST terbesar mendapat prioritas untuk di lakukan pengembangan EBT. Konsumsi listri k per kapita yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pembangunan pembangkit listrik EBT dapat dilihat pada Tabel 39 di bawah ini. Tabel39. Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2014 No PropmsI Jumlah Penduduk (nbu) Konsumsi Ustnk (GWh) KonsumSi Ustrik per Kaplta (kWh per kaplta) 1 2 3 4 5 Maluku utara 6 7 Maluku 8 9 Nusa Tenggara Tlmur Sulawesi Bara! Papua Nusa Tenggara Barat SulaweslTenggara SulaweslTengah Jambi ,. Gorontalo 11 Bengkulu 12 KallmantanTengah 13 Kalimantan Barat 14 15 ,. Sulawesi Salatan '"h Lampung 17 Papua Barat 18 Sulawesi Utara 19 Rlau 2. Kalimantan Selatan 21 Sumatera Selatan 22 Sumatera Barat 23 JawaTengah 24 Sumatera Utara 25 Bangka Belltung 2. Yogyakarta 28 Ka1imantan Tlmur 29 Banten 30 JawaTlmur Jawa Barat 31 27 Kalimantan Utara 32 Ball 33 Kepulauan Rlau 34 Jakarta 5.015,8 1.264,1 3.089 ,6 4.777,9 1.129,0 2.424,0 1.646,9 2.800,1 3.331,6 1.125,7 1.861,2 2.466,4 4.718,0 4.889,6 7.948,6 8.522,8 844,7 2.382 ,9 6.237,4 3.901,7 7.922 ,4 5.121.1 33.304,4 13.837,8 1.334,2 3.606.2 3.333,6 11.753,9 38.439,4 46.528,0 612,0 4.129,1 1.922,8 10.002,7 702,3 238,0 724.8 1.291,5 309,4 670.7 480,1 865,8 1.037,4 366.6 729,6 970,2 1.862,4 1.965.6 3.392,4 4.339,2 430,6 1.240,3 3.338,3 2.093,0 4.432,0 3.005.3 19.631,5 8.271.0 805,4 2.369,6 2.378.9 8.391,4 30.524,0 42.885,9 636,0 4.335,0 2.618,5 41.269,0 140,0 188.3 234,6 210,3 274,0 276,7 29 1,5 309,2 311.4 325.6 392.0 393,4 394,8 402.0 426,8 509,1 509,8 520,5 535,2 536,4 559.4 586,8 589,5 597,7 603,7 651,1 713,6 713,9 794,1 921,7 1.039,2 1.049,9 1.361.8 4.125,8 NASIONAL 252.225,5 198.601,8 787,4 4. Minihidro ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 72 - 4 . Minihidro dan Mikrohidro Potensi minihidro dan mikrohidro per provinsi dapat ailihat pada Tabel 40 di bawah ini. Tabel 40. Potensi Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi Satuan: MW Satuan: MW 1 Kalimantan Timur 2 Kalimantan 3 Aceh 4 Sumatera Barat 5 Sumatera Utara 6 Jawa Timur 7 Jawa 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.562 3.313 1.538 1.353 1.204 1.142 1.044 943 762 647 615 448 447 370 352 301 18 Maluku 19 Kalimantan Selatan 20 Kalimantan Barat 21 22 i Utara 23 24 Nusa 25 Banten 26 Nusa Barat 27 Maluku Utara 28 Bali 29 Sulawesi Barat 30 01. 31 Barat Total 190 158 124 117 111 108 95 72 31 24 15 7 5 3 19.385 Acuan indikasi rencana pengembangan minihidro dan mikrohidro per provinsi berdasarkan konsurnsi listrik proVInSl per kapita dan ketersediaan potensi minihidro dan mikrohidro per provinsi dapat dilihat pada Tabel 41. Tabel 41. ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 73 - Tabe141. lndikasi Rencana Penyediaan Kapasitas PLT Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi Tahun 2015-2025 p,,,,,,,,, 1 SimallllllUtanI 2 K!IIUnIl/UllTenpII 3 J_BIIIlII 4 Kalimanllln nmur 5 NusaTen&,prBTimur 6 SimIltlllllBIIIlII ~o I , "'" , """'" ......, 8 P",..a 10 J_lenph II ~Bam 12 Bl!ft&kuly 13 SlIIMMIItenpll 14 S~tenuara 15 Jlllllb i 16 Mal uky 17 NusaTeogpraBa-at 18 Malullu U\ar1I 19 J_nmUl "'-21 Bant8!1 22 Lamp~ 23 Simatel1l SeIatan 24 ""lmll/ll8llBam 25 Rlau 26 KallmantanU\ar1I 21 ~U\ar1I 28 Kallmarun SeIstM 29 8,,1 30 Plllla bnn '--------wi51 .. , ll,' O,S 0,' U ,8,8 U 3,S 39,1 ',' S,O 0,' ." ,,' " 0,0 U, 0,0 .., 0,0 0,' O,S .., 0,' 0> 0,0 0' 0,' 0,0 , ,0 ... O,S ll, ,. ., ",, ' ,,' '" 39,' ., 1 Q!~I Kap.JS't.u Te'u ..... nl P"' T ' hLll\ 2016j 20];~- 2020' ~-----wiS ,,,. ",. .. , ,. S,S ". U 110,8 ,,, 35" 243.9 231.4 173,9 163,5 142,5 '0' 2J8.J 164.8 150.8 28.9 113.8 \J,4 25.2 71.8 11,5 21 ,4 97,3 16.2 13,3 0.7 14,6 12,1 4,4 37,1 32.0 3.2 1.7 6,1 16.8 0,6 2,1 17,5 0.2 0,1 16.4 0,1 1.4 "6> 93,9 28.9 91,3 13,4 23,6 37.8 9,3 13,6 68,9 9.2 13,3 0,7 43.5 7,7 4,4 3,3 IU 3.2 1,1 4,1 15.3 0,6 2.7 2.3 0.2 0.1 8,1 0.1 1,4 "" 118,1 ". 85.7 199.5 219,1 113,9 O,S 59,S 132.1 3", 46.1 "" 144,9 161.6 71.5 .. , "',' ",' 111.0 117.8 88,S ",0 " ,S ... " , .• "" 111,8 81 .1 61.4 109.0 39.0 142.5 101.1 101.5 '0> 21.8 " ,S 124.5 S,' 'OS 109.0 .,. 16,0 ... S" 49.0 .,. "" 91.9 101.3 ,,, ", ., 101.3 ,S> . " 119.0 113,4 95,4 " S,' 0,' ." '" " 0,0 ,,, 0,0 .., ',' ,s> ,. ., ,. M .. 56,' ,,. ". .. ,' >as ,",' S,' 0,' 92.6 34.4 90,0 70,1 Ss.> ." ,. " 0,0 U, ',' ',' ., O,S ., 14.6 14.0 11.4 42.1 14.6 29.4 27.4 37.9 "" 58,' S" ." .. , 42.1 ", 42.1 ". 'B ., '0' ". ,., 50,' 32,0 .., ,0> S,' 24 ,1 OJ, ". '0> ,,. ',' 0, ' " ... 0,0 . 37.1 ',5 S,' 21.8 O,S " ,S OJ, ",' 30,' 58' '0> ,., "" 22,9 14.4 , .. ,., ',' 0,' ... '0> 17.5 0> 0,' 19,7 17,5 0> 0,' 0> 0,' S> 0,' ,",' ""S 14.4 0> 0.' S, 0.' 19,1 0, ' ,"" 0,0 .. ",' " '" 0" 0" ". 23,S Untuk mencapai sasaran pengembangan PLT Minihidro dan Mikrohidro eli atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain: 1) Me ningkatkan kual.itas dan kuantitas survei potensi ene rgi tenaga air dan melakukan pemetaan nnel untuk pengembangan pembangkit hidro skala kedL 2) Meningkatkan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit hstrik tenaga air dengan kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero), 5. Bioene rgi ...
PRE S IDEN REPU8L1K IND O NESIA 7 4 - 5 . Bioenergi Potensi bioen ergi pe r provins i da pa t dilihat pada Ta bel 42 di bawah ini. Tabel 42. Potensi Bioenergi untuk Listrik per Provinsi Satuan : MW No Provmsl 1 Rlau 2 JawaTlmur 3 Sum atera Utara 4 Jawa Ba rat 5 JawaTe ngah Sum atera Selatan 7 Jamb l 8 KalimantanTengah 9 10 Kalimantan Barat 11 Kalimantan Sa latan 12 Aceh 13 Kalimanta n Tlmur/ Utara 14 Sulawesi Selatan 15 Sumatera Barat lampung ,. Bengkulu 17 Banten 18 Nusa Tenggara Baral 19 Sulawesi Tengah 20 NusaTenggaraTlmur 21 DI. Yogyakarta 22 Ba ngka B elitung 23 Sulawesi Barat 24 Bali 25 Sulawesi Utara 2. SulawesiTenggara 27 Gorontalo 28 DKlJakarta 29 Papua 30 Papua Barat 31 Maluku Utara 32 Maluku 33 Kepulauan Riau Potens! - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - Blomass/ Blofuel 4 . 157.4 2 .851 ,3 2 .796. 1 1.979,8 1 .884 ,1 2 .061 ,4 1 .821,0 1 .486,7 1.407,6 1.279 ,3 1 .266,3 1 . 136.6 946.6 890 ,3 923. 1 633 ,0 3 46,5 341,3 3 07,4 192 ,5 183,1 21 7, 7 197,8 146,9 150,2 13 2 ,8 119 ,1 0 ,5 81 ,4 5 0,8 27,5 23,6 11,6 Blogas 37,7 569 ,6 115,5 5 74 .3 3 48,4 71 ,2 18,9 12.2 84 .5 2 8 ,9 2 3 ,6 37 ,7 17,7 69 ,1 34,7 11,8 118,6 52.8 19.5 48 ,0 41, 1 5 ,4 8 ,1 44 ,7 13,8 17,7 11,5 126,1 15, 1 4 ,1 7,0 9 ,0 4 ,3 Total 4 . 195.1 3 .420,9 2 .911.6 2 .554. 1 2 .232,5 2 , 132 ,6 1 .839 ,9 1.498.9 1.492 ,1 1 .308,2 1.289,9 1.174,3 964,3 959 ,4 957 ,8 644 ,8 465,1 394 ,1 326,9 240,5 224 .2 223 ,1 205,9 191,6 164,0 150,5 130,6 126,6 96,S 5 4 ,9 3 4 ,5 32,6 15,9 Total 30.051,2 2 .602 ,6 32 .653,8 Catatan : I) Biomassa dan biofuel antara lain terd iri dari sawit, tebu, karet, kelapa, pa di, j agun g, u bi kayu, dan kayu. 2) Biogas antara lain terd iri dan kotoran ternak dan sampah kota.. Acuan ...
PRES10EN REPUBL1K INDONESIA 75 - Acuan indikasi rencana pengembangan bioenergi per provinsi berdasarkan konsumsi listrik provinsi per kapita dan ketersediaan polensi bioenergi per provinsi dapat dilihat pada Tabel 43. Tabe143. Indikasi Rencana Pengembangan Bioenergi per Provinsl Tahun 2015-2025 "to Pr(h'lIIo;!' 1 2 Husa TeRMara nmur JIIWBTlmur 3 4 Sumatera Utata 5 6 Sulawesi Bani JIIWBTengah 7 8 SUmalela Selatan Jawa BalBI 9 10 Kalimantan Tengah lImpung 11 12 Kalimantan Bant 13 Aceh 14 PapuaBarat 15 Husa Tengg&13 Bam 16 Kalimantan Selatan 11 SUIawesITenggal1 18 SuIaweslTengah 19 Maluku Utara 20 8engkulu 2 I SUlawesi Selatan 22 Maluku ., Jambi 23 """"'. 24 Sumatel1 BaJat 25 KallmantanTlmur 26 SulawesI UtaI1 27 Banten 28 Papua 29 Bangka Belltung 01. Yor,<akarta 30 31 Kalimantan Utara 32 Ball 33 KepulauanRIau 34 OKlJakartJ 2015 119.4 38,8 145,4 126.0 88,4 30,0 98,5 94,6 109,3 71,7 70,6 63,9 582 10,2 31,1 60,4 20,8 26,S 16,2 36,8 47.3 15,2 17,8 46,1 45,2 14,5 24,8 212 15,9 15,4 2016 183,4 39,8 145,4 174,5 104,4 30,0 98,S 98,6 121,8 72,7 70,6 63,9 71,2 10,2 31,1 66,8 20,8 26,S 16,2 42,8 47.3 152 23,8 46,1 46,2 14,5 24,8 212 25,7 15.4 12,1 14,0 62 2016 183,4 39,8 145,4 174,5 104,4 30,0 98,S 98,6 121,8 72,7 70,6 63,9 71,2 10,2 31,1 66,8 20,8 26,S 16,2 42,8 47.3 152 23,8 46,1 46,2 14,5 24,8 212 25,7 15.4 12,1 14,0 62 2017 193,4 43,8 145,4 174.5 104,4 31,0 98,5 101,1 121,8 n ,7 70,6 85,9 81,0 10,2 32,1 66,8 20,8 26,5 16,2 42,8 57,3 212 23,8 47,1 58,3 14,5 24.8 21,2 25,7 15,4 12,1 14,0 62 ToIall\.ap.l'>ll.lS TerpJ ... m~ per TJhu~ ]018 195.4 81,0 145,4 116,5 104.4 41,2 98,5 101,1 121,8 82,7 70,6 105,9 82,5 10,8 32,1 66,8 20,8 26,5 162 42.8 57,3 212 29.8 47.1 67,8 14,5 24,8 31,2 65,7 15,4 12,1 14.0 61 2019 195.4 110,5 145,4 176,5 104,4 75,3 98,S 101,1 121,8 82,1 70,6 105,9 82,5 49,8 46,S 66,8 38,0 33,6 35,7 42.8 57.3 30,S 29,8 47,1 67.8 14,5 24,8 31,2 65,7 15,4 12,1 14,0 61 2020 195,4 136,9 145,4 116,5 IOS,9 100,1 98,5 101.1 121,8 841 79,5 105,9 82.' 15,5 14,6 60! 65,5 63.1 62.6 581 57J 58.1 53.6 47,6 67~ 28.9 24,8 311 65,1 201 '.0 12,1 14,0 6) 2021 195,4 161.4 145,4 116.5 1322 120,3 111,3 110,0 121,8 105,0 100,2 105,9 92,2 92,0 91,6 81.9 81.1 78,9 71.8 14,8 72.5 72,8 68,3 66,2 67,8 43,2 41,2 41.8 65,7 35,7 29~ 192 14,0 61 2022 220,7 190,2 In,s 116.5 157,1 142,3 134,5 132,7 131,7 125,8 120,4 111,6 110,9 109,5 109,3 99,6 91,0 94,6 93 ,0 90,4 88,5 87,4 82,3 81,6 67.8 54,2 53,2 52,4 65,7 46J 42,1 29,1 161 61 2023 260,9 224 ,0 204,7 .192,2 IB5,5 167,9 159,6 157,4 157,0 148,9 142,6 139,2 131,3 129,3 129,2 118,4 114,7 112,0 110.1 107,3 105,2 103,5 97,6 91,4 . 67,8 64,9 64,1 62,8 65,7 56,0 51~ m 22,1 II~ 600.0 2023 260,9 224 ,0 204,7 .192,2 IB5,5 167,9 159,6 157,4 157,0 148,9 142,6 139,2 131,3 129,3 129,2 118,4 114,7 112,0 110.1 107,3 105,2 103,5 97,6 91,4 . 67,8 64,9 64,1 62,8 65,7 56,0 51~ m 22,1 II~ 600.0 2023 260,9 224 ,0 204,7 .192,2 IB5,5 167,9 159,6 157,4 157,0 148,9 142,6 139,2 131,3 129,3 129,2 118,4 114,7 112,0 110.1 107,3 105,2 103,5 97,6 91,4 . 67,8 64,9 64,1 62,8 65,7 56,0 51~ m 22,1 II~ 600.0 2024 306,8 263,3 240,9 226,1 218,1 197,3 187,8 185,2 184,9 175,1 167,7 163,8 154,5 152,0 151,9 139,4 134,9 131,8 129,4 126,2 123,8 121,7 114,8 114,7 76,7 76,5 75,7 74,1 10,7 66,1 61,4 44J 26,6 ~- 2025 359,0 lOB,1 281,9 264,5 255,2 230,9 219.8 216,7 216,4 204,9 196,3 191,7 180,8 177,9 177,8 163,1 151,9 154,2 151,5 147,7 144,9 142,4 134,3 134,2 89,8 89,6 88,6 86,7 82,7 m 71,8 'U 31,1 18,4 Total Tamblhall/Tlhun 130,6 149,0 110.0 300.0 400,0 500.0 ' .500,0 I .00.0 Untuk ...
PRESIDEN REPU8L1K IN D ONES IA 76- Untuk mencapai sasaran pengembangan PLT Bioenergi di atas, keglatan yang dilakukan, antara lain: I) Menjamin ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) untuk memenuhi kebutuhan CPO sebagai bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri. 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi bioenergi. 3) Meningkatkan produksi biodiesel sebesar 11,6 juta KL dan bioethanol sebesar 3,4 juta KL pada tahun 2025 sebagai campuran B8M untuk pemanfaatan sektor transportasi, industri dan pe mbangkit listrik. 4) Menugaskan BUMN dan /atau BUMD untuk memproduksi dan membeli BBN. 5) Mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) di 7 kota (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar) melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah. 6) Mengembangkan pembangkit listrik biogas dari palm oil mill effluent (POME) oleh setiap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik. 7) Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non pangan. 8) Memprioritaskan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penelitian dan pengembangan di bida ng energi. 9) Menyempurnakan harga patokan BBN / biofuel. 10) Mempercepat komersialisasi purwarupa pemanfaatan bioenergi. 6. Tenaga ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 77 - 6 . Tenaga Surya Peta potensi surya dapat di lihat pada Gambar 22 di bawah ini. Gambar 22. Peta Patensi Surya Adapun potensi teknis surya per provinsi dapat dilihat pacta Tabel 44 . Tabel 44. Patensi Surya per Provinsi Satuan: MW Satuan: MW No. Provinsl PotenSI No. Provmsi Patensl 1 Kalimantan Barat 2 Sumatera Selatan 3 Kalimantan timur 4 Sumatera Utara 5 Jawa l1mur 6 Nusa Tenggara Sarat 7 Jawa Barat 8 Jambl 9 Jawa Tengah 10 Kalimantan Tengah 11 Aceh 12 Kepulauan Riau 13 Sulawesi Seiatan 14 Nusa Tengga ra l1mur 15 Papua Barat 16 Sulawesi Tengah 17 Kalimantan Selatan 20.113 17.233 13.479 11.851 10.335 9.93 1 9.099 8.847 8.753 8.459 7.881 7.763 7.588 7.272 6.307 6.187 6.031 18 Sumatera Sarat 19 Kalimantan Utara 20 SulawesiTenggara 21 Bengkulu 22 Maluku Utara 23 Bangka Belitung 24 Banten 25 Lampung 26 Sulawesi Utara 27 Papua 28 Maluku 29 Sulawesi Barat 30 Ball 31 Gorontalo 32 01. Yogyakarta 33 Riau 34 OKI Jakarta 5.898 4.643 3.917 3.475 3.036 2.810 2.461 2.238 2.113 2.035 2.020 1.677 1.25 4 1.218 996 753 225 Total 207.898 Acuan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 78 - Acuan indikasi rencana pengembangan surya per provinsi berdasarkan konsurnsi listrik provinsi per kapita dan ketersediaan potensi surya per provinsi dapat dilihat pada Tabel 45. Tabel 45. Indikasi Rencana Pengembangan Surya per Provinsi Tahun 2015-2025 Satuan: MW 2 Kalimantan Sarat 3 ""'""" • S!lnat!ra Selalan , Nusa Ten&ganlBarat • SUlaweslBaIJt 1 J<I!Ibl 8 Kalimantan TImur 9 SlII1atef3 Ulara 10 SUlawesilenp!l II Kalimantan lengah ~ Papua 13 SUlawesi Tenggara 14 '''' " MaiLtu Utara 16 JawaTengah 17 JawaTIm w 18 Sulawesi Selatan 19 Maluku 20 PapuaBarat 21 Jawa 8arat 22 Kallmarrtan SelatM 23 8englluJu 24 SII11atera Bam " LYopurc 26 l\ej)ulauan Riau 27 SIMwesJ Utara 28 Blngka be!itun& 29 Ball 30 Kalimantan UtaI1 31 8, .... 32 Rlau 3J DI. YofItakarta 34J_ leta! Kapasltas Terpasang tCltalT<I!IbWn,ITaIIun 201~ , 2016 " 14; 13 0,1 13 ' .7 1.1 1.1 4.7 0.' ' ,9 D.' 1.0 1,9 17.7 I,' 1.1 8; " I.' "0 I,' OJ 1$ 1.9 OJ 2.' 0,8 '.' '.' 0.' 0.' ,. 0> D.' 1.0 SA 50 U 03 1.9 D.' 1.1 ' .1 O~ 3.9 0,1 2.0 I~ 1.1 JB I.' '.' 0.' 0; I.' 1.1 JB I,' 7.' D.' 0; 0.9 0.1 0; 1.0 0.1 0; 18,5 , 107.8 29J -- - 2011 15,0 I.' 9.7 1.1 25; D.' 3.0 2.0 57.7 11,4 1.1 19,4 9.' 2,8 9.' 0.' 3A 8.1 IO~ ' .1 0.' 3.9 0.7 2.9 I.' 1.1 JB 3,' 8; D.' O~ 1.0 0.1 O~ 224,5 116,8 T ot.lll\,]pilSl\;!s Terpasan" per 'allun -- -
, ~~- 2023 238,0 209; 128,8 169,3 161,2 2024 320,7 282,4 218,6 228,5 22M 2019 2020 2018 15,0 15,1 9.7 2021 96$ 883 35,7 71,1 go; 1012 159,6 140,9 65,4 114,1 112,3 100,7 102' 414.9 40,' 43$ 19,7 lS$ go; 2D~ 243 19,7 20,0 go; 9j 366,' 3433 296,6 292,0 ~$ 00; 2,' 7.1 150,4 "",' 26L8 .... 1~,7 50,' 60,1 23~ 27.1 27,7 57,7 256,3 232.1 224,1 224,1 221.1 218,8 212,9 211,4 13,6 197,9 178,9 116,2 173,1 170,6 169,3 164,6 163; 157,3 143$ 143,6 142,0 132,5 128,0 56.1 57,7 52,7 52,S 50.7 49,7 50; 8.' 57.7 11,4 89~ 86,2 86; 85,0 84; 81.9 ,,~ 57,7 31,4 13,4 39,4 10,5 3L4 23,7 39,4 21.6 22,S 18,9 22.1 23,1 21; 17,6 19,0 2D; 18,1 16,5 11; ~l' 126,5 125,7 122,1 121.0 116,8 106,6 106,4 105,2 IOJB '.7 19,4 9.' .; 9.' ' .7 1,1 12,7 9.1 IU 13; 11,5 81~ 7lJ 71,7 71.7 70j ""., ..... 41~ 44.' " .9 43$ 41,9 IB6,' 184,0 180$ 167,8 8.1 69.' 39,8 ".' 96,1 ." 139.9 129.' 125,6 123.' 123,0 116,6 103.8 100,5 81$ 85; ,,~ "3 15,0 11,5 9.7 8; ' .0 OJ '.8 3,1 93,1 91,5 1630 160,0 159,2 151,0 62.7 393 38.0 61; 58,1 51,6 50; 43,1 42,4 31~ 35,9 313 31.5 26,5 25,9 91~ 86.' 11.0 74,4 65,1 63; ••• . , 13,5 , .. 9.' I~' 11,5 11,7 9~ 2.1 51 JB 134~ L1O.' 113,6 110,3 ' ,9 8; 3.' 8; '''; '''; '''; '''; '''; lOB; 101.7 ••• ' .1 4.1 3.1 0,1 550.0 175,0 243 222 2Ij III 3; 78,5 72,9 72,8 63,0 10,7 000.0 1.600,0 2,500,0 3.700,0 5,000,0 350,0 39,1 36,3 36; ".1 54.0 3.' 2,1 ~.O 10,0 9.0 ao I.' 94~ 94; 81,S 13$ 6.500,0 ooo~ " ".0 LlDD.O 1.lOO,0 1.0 54.1 1.1 3I~ '6,B 1,' ,~ O~ 315,0 150,5 700,0 Untuk ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 79 - Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTS di atas, kegiatan yang dilakukan, an tara lain: 1) Memherlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya mtntmum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan Pemerintah. 2) Memberlakukan kewajiban pemanfaa tan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap (rooftop) bangunan rumah mewah, kompleks perurnahan, apartemen, kompleks melalui Izin Mendirikan Bangunan (1MB) . 3) Memfasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS. 7. Bayu Peta potensi bayu dapat dilihat pada Gambar 23 di bawah ini. Gambar 23. Peta Potensi Bayu Adapun ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 80 - Adapun potensi bayu dengan kece patan , 4 mls dapat di lihat pada Tabel 46 di bawah ini. Tabel 46. Potensi Bayu per Provinsi Satuan: MW Satuan: MW No·1 Provinsi I Potensi No· 1 Provinsi I Potensi 1 Nusa T enggara TImur 2 Jawa TImur 3 Jawa Barat 4 Jawa Tengah 5 Sulawesi Selatan 6 Maluku 7 Nusa T enggara Barat 8 Banglla Bel~ung 9 Banten 10 Bengkulu 11 Sulawe~Tenggara 12 Papua 13 Sulawesi Utara 14 t.mpung 15 16 Bali 17 Kalimantan Selatan 01. Yogyakarta 10.188 7.907 7.036 5.213 4.193 3.188 2.605 1.787 1.753 1.513 1.414 1.411 1.214 1.137 1.079 1.019 18 Kepulauan Riau 19 Sulawe~Tengah 20 Aceh 21 KalimantanTengah 22 Kalimantan Barat 23 Sulawe~ Barat 24 Maluku Utara 25 Papua Barat 26 Sumatera Barat 28 Sumatera Utara 29 Sumatera Selatan 30 Kalimantan timur 31 Gorontalo 27 Kalimantan Utara 32 Jambi 33 Riau 34 OKlJakarta 922 908 B94 681 554 514 504 437 428 356 301 212 137 73 37 22 1.006 4 Total 60.647,0 Acuan ".
PRESIDEN REPUBLIK INDONES IA 81 - Acuan indikasi rencana pengembangan PLTB per provinsi berdasarkan konsumsi listrik provinsi per kapita dan ketersediaan potensi bayu per provinsi dapat dilihat pada Tabel 47. Tabe147. Indikasi Rencana Pengembangan Bayu per Provinsi Tahun 2015-2025 Nusa TenggaraTimur , Banlen • Sulawesi Baral J Sulawesi Selatan 5 Maluku 7 Nusa Tenggara Ballli 8 Papua 9 01. Vogyaltarta 10 Sulawesi Tenggara 11 JawsTimur 12 Jaws Tengall 13 Kalimantan Tengah I' A,,, I' Kalimantan Baral 15 Bengkulu 17 Lampung 18 Sulawesi Utara 19 Bali 20 Papua 8aral 21 Banglta Beillung 22 Kalimantan Selatan 23 OKlJaltarta 24 Maluku UlBra 0.1 0,5 0,0 0.0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 1.5 0.1 0,0 0,0 0,1 0,5 0.0 0.0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 1.5 0.1 0,0 0,0 0,1 10,5 0,0 0,0 0.0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 1.5 0,1 0,0 0,1 10,5 0,0 0,0 0,0 5<1,1 0,0 0,1 0.1 0> 1.5 0,1 0,0 5,1 13o.s 35,0 5,0 5.0 5<1,1 0,0 0.1 0,1 0,5 6,5 0,1 0,0 JI> 170,5 70.0 10.0 5.0 5<1,1 0,0 0,1 0,1 0,5 U .S 0,1 0,0 2021 250,9 131,1 110,5 70,0 4lJ 33.1 2J2 23,1 5<1,1 14,4 0,1 0,1 0,5 11.5 0,1 0,0 2022 250,9 115,0 2023 216,1 110,5 230.5 70.0 70.0 86.9 67~ 52,1 ,,. "J 56.7 54,0 41 .6 5<1,1 5<1,1 43,' 32,6 14.6 27,6 12J 22J 14.7 m 21J 1JJ 1M 17.6 102 5,9 17.4 12,4 9,9 II> I.' 0,1 2~ 11,5 0,1 0,0 0,0 261.1 230,5 70.0 10" 82,' 72.4 " .5 5<1,1 56,6 ,,~ 36,9 J4> 32,' 27~ 27.6 222 2,. II> 10> 9.1 .. 0,0 Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTB di atas, kegiatan yang dllakukan, antara lain: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei dan pemetaan potensi tenaga angin / bayu. 2 ) Melakukan survei potensi tenaga angin / bayu untuk ~aerah atau wilayah yang belum mempunyai pengukuran potensi. 3) Melakukan ... 266,1 230,5 150,0 113.8 82,4 72.4 ".5 60.1 56.' ,,> 36.9 J4> 32,4 27> 27,6 222 20,B 11,5 10.5 9,1 8,8 0,0
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 82 - 3) Melakukan pra-studi kelayakan untuk daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi angin / bayu dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga·bayu. 4) Membangun unit pembangkit PLT Bayu di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan NKRI. 5) Mewajibkan Pemerintah Daerah membangun dan mengelola PLT Bayu melaJui BUMD. 8 . Arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut Potensi energi laut per wilayah / provinsi da pa t dilihat pada Tabel 48 di bawah ini. Tabel 48. Potens! Energi Laut per Provins! Satuan: MW Potensi No. Wilayah/ Provinsi - - - - - - - - - - - - - Teoritis 138.308 96.432 36.367 6.261 5.335 5.119 Teknis Praktls 34.577 24.108 9.092 1.565 1.334 1.280 1 Nusa Tenggara Barat 2 Kepulauan Riau 3 4 Papua Barat 5 6 Bali .8.644 6.027 2.273 391 333 320 Jawa Barat-Lampung Nusa Tenggara Timur Total 287.822 71.955 17.989 Kegiatan untuk pengembangan PLT Arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut, antara lain: 1) Melakukan survei potensi tenaga arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut untuk wilayah yang belum mempunyai data potensi. 2) Melakukan pra-studi kelayakan untuk wilayah / daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi dan dilanju~an dengan studi kelayakan pembangunan PLT arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut. 3) Menetapkan ...
PRE$IDEN REPU8L1K INDONESIA 83 - 3) Menetapkan kebijakan terkait kegiatan usaha dan harga pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan pe rbedaan suhu lapisan laut. 4 .2 .2 . Transformasi Energi Oi dalam struktur pemodelan, transformasi energi mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik. kilang. penggunaan sendiri (own use) dan rugi rugi (losses) . Di dalam sub bab ini hanya dibahas kebijakan dan program mengenai penyediaan kapasitas pembangkit listrik. Kegiatan pengembangan kilang migas telah dijelaskan pada sub bab ten tang min yak dan gas bumi. Kegiatan yang terkait dengan own use dan losses sudah dijelaskan pada Subbab Pasokan Energi Primer Minyak Bumi sehubungan dengan penggunaan tekno lagi konversi energi. Asumsi khusus untuk perhitungan proyeksi penyediaan kapasitas pembangkit listrik, adalah populasi, pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, rasia elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita sebagaimana dapat dilihat pada Tabe149. Tabel 49. Asumsi untuk Pemodelan Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2015-2050 Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Populasi JutaJlwa 256 259 262 265 268 271 285 296 315 335 Pertumbuhan popula,l % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1 0,8 0,6 0,6 0,6 Pertumbuhan ekonomi 4,8 5,3 7,1 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0 6,3 Rasio Elektriflkasi· % 87 90 93 95 97 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Konsumsi listrik perkap~a kWh/ kapila 952 1.059 1.182 1.316 1.462 1.618 2.500 3.201 4.953 7.000 Catatan: -) sesuai KEN, target rasio elektrifikasl tahun 2020 mendekatl l 00% Dalam ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84 - Dalam KEN, sasaran utama pemenuhan penyediaan pembangkit tenaga listrik tahun 2025 sebesar 115 OW dan tahun 2050 sekitar 430 OW. Dari hasil perhitungan pemodelan, penyediaan pembangkit listrik tahun 2025 diperkirakan sebesar 135 OW dan tahun 2050 diperkirakan sebesar 443 OW. Hal ini berarti penyediaan energi listrik menjadi lebih tinggi dari sasaran KEN. Meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit terse but disebabkan penyesuaian indikator faktor kapasitas (capacity factofi per jenis pembangkit, khususnya pembangkit listrik EBT. Proyeksi pembangunan tenaga listrik dapat dilihat pada Oambar 24. 450 400 _ EST 350 Fosil 300 " Total 250 200 150 100 50 0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Gambar 24. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik TahuD 2 0 15-2050 Porsi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 85 - Porsi energi fosil dalam penyediaan kapasitas pembangkit listrik terus dikurangi. Berdasarkan ka pasitas terpasang pembangkit listrik, porsl pembangkit fosil pada tahun 20 ! 5 sekitar 85,7% dan akan diturunkan menjadi 66,7% pada tahun 2025 dan 62,2% pada tahun 2050, sebagaimana dapat dilihat pa da Tabel 50. Tabe! 50. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapas itas Pembangkit Listrik Tahun 2015-2050 Satuan: GW Pembangkot 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 EBT 8.6 14,3% 9.5 14.9% 10,6 15.6% 12,0 16.7% 13 ,9 17,5% 16,2 45 ,2 19.4% 33.3% 69,7 118,6 36.6% 37,4% 167,6 37,8% 51,S 54,1 56,9 60,1 65 ,S 67,3 90.4 120,6 19B,6 275,4 Fosil 85,7% 85,1% 84,4% 83 ,3% 82,5% 80,6% 66,7% 63,4% 62.6% 62,2% Total 60,1 63.6 67,S 72,1 79,4 83,4 135,5 190,2 317,2 443,1 Kegiatan pengembangan energi untuk penyediaan kapasitas pembangkit lis trik, antara lain: I) Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk menjamin penyediaan energl pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain. 2) Memfasilitasi proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk sarana dan prasarana, dan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik. 3) Membentuk wilayah usaha baru ketenagalistrikan tersendiri di luar Jawa, Madura, Bali. 4) Mengatur harga jual tenaga listrik secara regional berdasarkan tingkat keekonomian berkead iJan. 5) Menerapkan tarif dasar listrik progresif kepada masing-masing konsumen dengan perhitungan yang berbeda. 6) Mengembangkan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 86 - 6) Mengembangkan penJamman proyek infrastruktur energl yang strategis. 7) Melakukan pembatasan pemanfaatan BBM secara bertahap untuk pembangkit listrik. 8) Mengembangkan purwarupa pem bangkit listrik tenaga uap dengan TKDN 100% sampai dengan kapasitas 200 MW hingga siap komersial. 9) Mendorong pembentukan konsorsium perusahaan industri , perbankan , Engineering Procurement Construction (EPC) dalam negeri dalam membangun proyek ketenaga listrikan berkapasitas d i bawah 200 MW. 4 .2 .3 . Kebutuhan Energi Final a. Sektor Transportasi Beberapa asumsi yang digunakan dalam pemodelan kebutuhan energt final sektor transportasi antara lain pertumbuhan PDB, jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan intensitas energi transportasi. Hasil Pemodelan kebutuhan energi fm al sektor transportasi pada tahun 2025 sebesa r 75,2 MTOE (30,3%) dan pada tahun 2050 sebesar 169,0 MTOE (26,3%). Hasil pemodelan kebutuhan energi sektor transportasi tiap jenisnya da pat dilihat pada Tabel 5 1. Tabel51. HasU Pemodelan Kebutuhan Energi Final - Sektor Transportasi per Jenis Energ! Tahun 2015-2050 Sawin: MTOE Jems Energl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 BBM 8BN Gas Ustrik Total 41,6 48!1 96.0% 94,3% 26 5,0% 04 0.7% 0,02 0,03% 0,04% 18 3.6% 02 0.4% 0,02 49 ,6 51,1 51 ,7 91,8% 39 6,8% 07 1,3% 0,03 0,05% 0,06% 50,1 93,1% 32 5,9% 05 1,0% 1b_03 53 ,8 56,3 54,7 90.5% 89,0% 55 9,0% 12 53,3 46 7,9% 09 1,6% 1-, 9 ~ 0,04 --.J1,1 0,1% 0,06% 58,9 61,5 62 ,8 83,5% 96 12,8% 2,6 3,4 % 0,2 0,3% 15,2 71,5 79 ,7% 140 15,6% 37 4.2% 0,5 123,2 76,2% 72 ,9% 312 11 ,1% 18,5% 119 7.0% 2,7 94 ,8 213 70 5,6% 1,3 05% hO% 124,4 89,7 1 ~ 169,0 Jenis , ..
PRES I DEN REPU8L1K INDONESIA 87 - Jenis energi dengan porsi terbesar yang dibutuhkan sektor transportasi adalab SSM yang mencapai 96,0% pada tabun 2015 dan diproyeksikan akan menurun menjadi 83,5% pada tahun 2025 dan 72,9% pada tahun 2050, seiring dengan diversifikasi atau peningkatan penggunaan pada jenis energi lainnya seperti BBN. gas bumi dan listrik. Adapun kebutuhan energi final sektor transportasi pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 52. Tabel 52. Kebutuhan Energi Final Sektor Transportasi Tahun 2025 dan 2050 T h a un I Kebutuhan Energi I MTOE I Final . Volume Kesetaraan Bauran I ~ Energi Final TRANSPORTASI 75,2 30,3% Ustrik 0,2 2,3 TWh 2025 Gas 2,6 282 ,1 MMSCFD BBM 62,8 75 ,3 Juta KL BloenergJ 9,6 11,0 Juta KL TRANSPORTASI 169,0 26,3% Ustrik 2,7 31,6 TWh 2050 Gas 11,9 1.290,9 MMSCFD BB M 123,2 148,0 Juta KL Bioenergi 31,2 36,6 Juta KL Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor transportasi sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, an tara lain: I) Membangun secara bertabap spsa sebanyak 63 2 unit dengan total kapasitas 282 MMSCF'D di 15 kota sampai dengan tahun 2025, dan meningkat ...
PRESID E N REPU 8 L1K INDONESIA 88 - meningkat menjadi 2.888 unit dengan total kapasitas 1.29 1 MMSCFD pada tahun 2050 dalam rangka percepatan pelaksanaan subtitusi 88M dengan gas di sektor transportasi. Rencana pengembangan SPBG tahun 2015-2050 d itunjukkan pada Tabel 53. Tabe1 53. Rencana Pengembangan SPBG Tahun 2015-2050 Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2050 SP8G Unit 60 70 90 140 231 287 632 908 2.888 Kebutuhan gas MMSCFD 19 38 58 80 103 128 282 405 1.291 2) Mengembangkan kendaraan be rtenaga listrik / hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda 4 dan 2 , 1 juta unit untuk kendaraan roda 2. 3) Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (flexi-fu.el engine). 4) Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil / motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan . perundang undangan . 5) Menyusun peta jalan (roadmap) penggunaan BBN sebagai campuran BBM pada transportasi baik pada transportasi darat, laut, udara dan kereta api sampai dengan tahun 2050 . Rencana penyediaan BBN untuk transportasi tahun 20 16-2050 ditampilkan pada Tabel 54. Tabel 54 ....
PR E SIDEN REPUBLIK INDONESIA 89 - Tabel54. Rencana Penyediaan BBN untuk Transportasi Tahun 2016-2050 Jenis 2016 2025 2050 Campuran 20% 30% 30% Biodiesel Volume (Juta KL) 2 ,5 6,9 17,1 Campuran 5% 20% 20% Bioethanol Volume (Juta KL) 0 ,1 2 ,6 11,4 Campuran 2 % 5 % 10% Bioavtur Volume (luta KL) 0,0 0 ,1 2 ,7 6) Menyusun peta jaJan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil. 7) Mengembangkan sistem angkutan umum massaJ perkotaan, termasuk jaringan kereta api ke bandara dan pelabuhan (kereta api dan bus) sehingga pangsa angkutan umum meningkat menjadi 30% dari total moda pada 2025. 8) Mengembangkan angkutan kereta api cepat terpadu (Mass Rapid Tmnsit/ MRT), kereta api ringan (Light Rail Transit/ LRT) , dan Trem di 13 wilayah perkotaan serta kereta api bandara. 9) Mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun sistem transportasi cerdas (Intelligent Transport System/ ITS) di 24 kota dan sistem pengendaJian lalu lintas (Area Tmffic Control System/ ATCS) di 50 lokasi serta pembatasan angkutan barang masuk kota. 10) Menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut rnelalui rnekanisme pendapatan pemerintah. 11) Mengembangkan standar keekonomian bahan bakar (fuel· economy standard) un tuk kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi sebelum tahun 2020 . 12) Membangun ...
PRESID E N REPU B LIK IND O N E SIA 90 - 12) Membangun sistem tol la ut (angkutan 1aut utama reguler untuk barang) d engan me nyediakan 150 kapal. b. Sektor Industri Total kebu tuhan energi final untuk sektor industri dari keseluruhan bauran energi masing-masing sebesar 118,4 MTOE (47 ,7%) untuk tahun 2025 dan 293.2 MTOE (45.7%) pada tahun 2050 . Dari total kebutuhan energi final untuk industri. sebesar 101,2 MTOE (40.7%) untuk bahan baka r dan 17 ,3 MTOE (6,9%) untuk bahan baku pada tahun 2025. Selanjutnya pada tahun 2050 dari total kebutuhan energi final untuk industri, sebesar 258,3 MTOE (40,3%) untuk bahan ba kar dan 34.9 MTOE (5,4%) untuk bahan baku. Kebutuhan bahan bakar untuk industri terse but di atas terdiri dari listrik, pe mbakaran (heating process). dan pemakaian sendiri. Hasil pemodelan ke butuhan energi final untuk bahan bakar industri dapat terlihat pada Tabel 55. Tabel 55. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final - Bahan Bakar Sekto r Industri per Jenis Energl Tahun 2015-20 5 0 Satuan: MTOE Jems Energi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Ustrik 57.1 12,0% 13,1% 14.2% 15.3% 16.5% 17.6% 24.1 % 24.0% 23.6% 22,1% 7.1 8.0 9.1 10,3 11.8 13.4 24,4 31,0 45.5 Gas (tennasuk LPG dan Syngas) 14.5 15.2 16.1 24,6% 24.9% 25.1% 17.2 18.3 19.5 26,6 34,6 54,4 25,4% 25,6% 25,8% 26.3% 26.9% 28,1% 29.9% 77.2 BBM Batubara 5.5 9.5% 9.0% 5.6 5.5 5.6 8.7% 8.2% 5.7 5.6 7,8% 15,3 7.5% 6,4% 6,9% 7.9% 54.2 28,2 6.5 8.9 27,4 25,2 26.0 32.2 26,6 39.3 25,4 67.0 42.7% 41,6% 40.5% 39,4% 38,3% 37,2% 31.8% 30.5% 28.1% 25.9% 23 ,7 9.2% Bloenergi 33.3 11.2% 11,4% 11,5% 11.7% 11,8% 11,9% 11,4% 11.7% 12.3% 12,9% 6.6 7,0 7,4 7.9 15.1 23.8 8.5 11.5 9.0 Total 59.2 61 .1 64,1 67 .6 71.6 75.8 101.2 128.9 193.2 258.3 Proyeksi ...
PRESIDEN REPUBLIK IND O NESIA 91 - Proye ks i kebutuhan energi fina l untuk bahan bakar se ktor industri telah mempertimbangkan pertumbuhan POB sektor industri dan intensitas energi pada kegiatan atau proses produksi seperti hem at energi pada ketel u ap (boiler), pada tungku pe mbakaran (fUrnace) , maupun pada penanganan material dan proses pendinginan . Ada pun kebutuhan energi final untuk bahan bakar sektor industri pada tahun 2025 dan 2050 dapat di lihat pada Tabe l 56. Tabel 56. Kebutuhan Energi Final - Bahan Bakar Sektor Industri Tahun 2025 dan 2050 Tahun 2025 Kebutuhan Energi Rnal lNDUSTRI Ustrik · Gas Bu mi - LPG Syngas - BBM - Batubara BBN ET Lalnnya lNDUSTRI - Ustrik MTOE 101,2 24,4 26,6 6,5 32,2 2,1 9,4 258,3 57,1 Volume Kesetaraan 286,1 TWh 2,880,2 MMSCFD 0,1 Juta ton 1,3 MMSCFD 7,2 Juta Kl 55,2 Juta ton lula Kl 2,3 13,6 Juta ton 670,5 TWh Bauran Energl Rnal 40,7% 40,3% Gas Bumi 8.381,4 MMSCFD 2050 LPG Syngas BB M Batubara - BBN ET Lainnya 77,2 23,7 67,0 9,9 23 ,4 0,1 Juta ton 3,3 MMSCFD 26,3 luta Kl 114,8 Juta ton 11,0 luta Kl 34 ,0 Juta ton Has il pemodelan kebutuhan energi final untuk bahan baku indus tri pacta tahun 2025 sebesar 17,3 MTOE dan tahun 2050 sebesar 34,9 MTOE. Jenis ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 92 - Jenis energi final-nya antara lain gas bumi dan minyak bu~ non 88M misalnya LNG , lube base oil, asphalt, wax/para fine, naptha, High Octane Mogas Component (HOMC), propylene dan kondensat !ainnya sebagaimana dapat dilihat pada Tabe! 57. Tabel 57. Hasil Pemodelan Energi Final- Bahan Baku Industri Tahun 2015-2050 Satuan: MIOE Jenis Ener~ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Gasbuml 4,1 31,9% 4,2 31,8% 4,2 31,7% 31,5% 4,4 4,5 5,2 31,3% 31,1% 30,2% 29,4% 27,9% 4,6 5,9 7,5 9,2 26,5% Non BBM 25,7 8,7 68,1% 68,2% 68,3% 68,5% 68,7% 68,9% 69,8% 70,6% 72,1% 73,5% 12,1 19,3 9,2 9,5 9,8 10,1 8,9 14,2 Total 12,8 13,0 13,4 13,8 14,3 14,7 17,3 20,1 ' 26,8 34,9 Catatan: Selum mempertJitungkan potensi pemanfaatan gassintetis dan batubara sebagai bahan baku Industri Adapun kebutuhan energi fmal untuk bahan balku industri pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabe! 58. Tabel58. Kebutuhan Energi Final - Bahan Baku Industri Tahun 2025 dan 2050 I I Tahun I Kebutuhan Energl Final I MTOE I Volume Kesetaraan Bauran I Energl Final BAHAN BAKU 17,3 6,9% 2025 Gas bumi· 5,2 560,4 MMSCFD Non·BBM 12,1 87,4 Jula KL BAHAN BAKU 34,9 5,4% 2050 Gasbumi· 9,2 993 ,4 MMSCFD Non·BBM 25,7 186,5 Juta KL C8ll1t1n: 0) belum memperl'itlJll\llln MlMJltI ballanbllku Indusbi Untuk ...
P R E51D E N REPU B LIK INDON E SIA 93 - Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor industri sesuai dengan target bauran energi di atas , kegiatan yang dilakukan, antara lain: 1) Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri nasional. 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa dalam rangka meningkatkan porsi investasi industri pengolahan non-mlgas luar Jawa dengan Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035 . 3) Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energl tinggi di daerah mendekati sumber daya energi. 4) Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk sektor industri dengan target mencapai 55,2 juta ton pada tahun 2025 dan 115 juta ton pada tahun 2050. 5) Mengembangkan industri gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri pupuk. 6) Menera pkan manajemen dan audit energl sesuai standar interna siona l untuk sektor industri. c. Sektor Rumah Tangga HasH pemodeJan kebutuhan energi fmal sektor rumah tangga pada tahun 2025 mencapai sebesar 37 ,2 MTOE (15%) dan tahun 2050 sebesar 91 ,0 MTOE (14,2%). Volume dan porsi jenis energi fmal yang dimanfaatkan oleh sektor rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 59. Tabel59 . ...
PRESIDEN REPUBLIK IND O NESIA 94 - Tabel 59. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final - Sektor Rumah Tangga Tahun 2015-2050 Satuan: MTOE Jem, Enerlll 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Ustrik 9.5 11.0 55.1% 58.1% Ga, 7,1 7,5 41.2% 39,4% 0 5 BBM (mlnyak tanah) 3,6% 2,4% 0,Q3 0,6 0,02 Bioenergi 0,1% 0,2% 12,7 16,1 14,4 60,7% 62,9% 64 ,5% 18,0 65,9% 9,3 53,9 26,1 34,6 70.1% 74,4% 80,3% 11,2 10,7 12,0 8,8 7,9 8,3 37.8% 36,5% 35,0% 0,Q3 0,3 01 1.3% 0,3% 0,1% 0,Q4 0,08 28, 7% 24.1% 17,9% 33,7% 2~~~~~~ __ 0,1 0,4 2~~~~~~ __ 0,1 0,4 0,06 0,7 1,2 76,4 J 84,0% I 12,8 14,1% 1,8 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 1,2% 1,5% 1.8% 1.9% Total 17,2 19,0 20,9 22 ,8 25,0 27,4 37,2 46,5 67,1 91 ,0 Porsi terbesar jenis energi yang digunakan pada sektor rumah tangga adaJah energi listrik yaitu mencapai 55,1% pada tahun 2015, dan diproyeksikan meningkat menjadi 70,1% pada tahun 2025, dan meningkat lagi menjadi 84,0% pada tahun 2050. 88M untuk sektor rurnah tangga, yaitu minyak tanah, diproyeksikan tidak ada lagi mulai tahun 2020, seiring dengan be ralihnya penggunaan energi di sektor rumah tangga dari BBM ke gas dan peningkatan penggunaan bioenergi. Porsi bioenergi dalam hasH pemodelan ini masih konservatif. Porsi ini akan meningkat seiring dengan diversifikasi pemanfaatan bioenergi skala rumah tangga a n tara lain biomassa hutan, limbah industri kecil, dan bioetanol. Hasi l pemodelan intensitas energi final sektor rumah tangga dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain: rasio elektriflkasi dan konversi minyak tanah ke gas mendekati 100% pada tahun 2020, pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) , Adsorbed Natural Gas (ANG) , jaringan gas kOla, dan penggunaan peralatan rwnah tangga yang hemat energi semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya teknologi. Adapun ...
PRESIOEN REPU8L1K IN D ONESIA 95 - Adapu n kebutuh an en e rgi final sektor rum a h tangga pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat d ilih at pa da Ta bel 60. Tabel 60. Kebutuhan Energi Final - Sektor Rumah Tangga Tahun 2025 dan 2050 Tahun Kebutuhan Energi Final I RUMAH TANGGA • listrik I MTOE 37,2 26.1 Volume Kesetaraan 306.6 lWh Bauran Energi Final 15,0% Gas Bum! 78,4 MMSCFO 2025 LPG ANG 10,7 7,3 0,1 Juta ton Juta ton Dimethyl Ether BloenergJ RUMAH TANGGA - listrik Gasbuml I 0.4 91,0 76,4 128,9 MMSCFO 489 ,8 Juta M3 lWh 897,9 326,7 MMSCFD 14,2% 2050 LPG ANG 12.8 6.0 0.4 Juta ton Juta ton Oimetllyl Ether BioenergJ . 1,8 239 ,6 MMSCFD Juta M3 1.958,9 Untuk mencapai 8a8aran pemenuhan kebutuhan energi final sektor rumah tangga sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain: 1) Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rum ah tangga pada tah u n 2025. 2) Mem bangun fasilitas pen golahan Dim ethyl Ethe r/ DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tah un 2025. 3) Memperluas wilayah konversi penggunaan mi nyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga. 4) Mengadakan digester biogas dengan target 1,7 juta rumah tangga pada tah u n 2025. 5) Mem be rlakukan ...
PRE S IDEN REPUBLIK IND O NESIA 96 - 5) Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% da ri luas atap bangunan rumah mewah , kompleks perumahan, apartemen , melalui Izin Mendirikan Bangunan (1MB). 6) Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor rumah tangga. 7) Mengembangkan tabung khusus (Absorbed Natural Gas! ANG) dengan ren cana pengembangan sebesar 0,1 juta ton pada tahun 2025. d. Sektor Komersial Sektor Komersial mencakup antara lain : gedung pemerintahan , hotel, rumah makan (restoran). rumah sakit, penerangan jalan, bangunan sosial, dan rumah ibadah. Hasi l pemodelan kebutuhan energi final sektor komersial pada tahun 2025 mencapru sebesar 12,2 MTOE (4,9%) dan tahun 2050 sebesar 73,0 MTOE (11,4%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabe161. Tabel61. HasU Pemodelan Kebutuhan Energi Final Sektor Komersial per Jenis Energi Tahun 2015-2050 Satuan: MTOE JenlS Energl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Ustrlk 4,5 4,8 5,1 5,6 6,1 6,7 10,1 15,3 32,7 77,0% 77,7% 78 ,4% 79,0% 79 ,7% 80,3% 82,9% 84,7% 86,7% 87,4% 63,8 Gas 8BM 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0 ,9 1,3 2,7 5,1 7,2% 0,7 7,2% 0,7 7,2% 0,7 7,2% 7,2% 7,2% 7,4% 7,3% 7,1% °t7 0,5 7,0% 0,5 0,7 0,6 8,4% 5,4% 3,5% 1,4% 0,6% 0,7 0,7 9,1% 12,2% 11,4% 10,6% 9,9% Bioenergi 0,002 0,003 0,0% 0,1% 0,01 0,1% 0,Ql 0,1% 0,01 0,1% 0,01 0,03 0,06 0,14 0,2 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% ETlainnya 0,2 0 ,2 3, 7% 3,7% 0,3 1,7 0,3 3,7% 3 ,8% 3,8% 3,9% 4,1% 4,2% 4,4% 0,3 0,3 0,5 0,8 3,4 4,7% Total 5 ,8 6,1 6,6 7,1 7,6 8,3 12,2 18,1 37,7 73 ,0 Jenis ...
PRESIDEN REPU 8 L1K INDONESIA 97- Jen is energi terbesar yang dibutuhkan sektor komersial adalah listrik dengan pangsa sebesar 77,0% pada tahun 2015 dan diproyeksikan pada tahun 2025 dan tahun 2050 terbesar pada kisaran 83% sampai dengan 87%. Kebijakan utama untuk pemanfaatan energi pada sektor komersial adalah menurunkan penggunaan BBM dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Hasil pemodelan intensitas energi final sektor kome rsial dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pemakaian teknologi hemat energi masa mendatang, disertai penerapan audit dan manajemen energi. Adapun kebutuhan energi fmal sektor komersial pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 62. Tabel 62. Kebutuhan Energi Final - Sektor Komersial Tahun 2025 dan 2050 Tahun I Kebutuhan Energi I MTOE Final I Volume Kesetaraan 2025 KOMERSIAL - listrik - Gas Bum i LPG BBM Bloenergl 12,2 10,1 0,9 0,7 0,03 118,5 TWh 51,S MMSCFO 0,4 Juta ton 0,7 JutaKL 0,04 Juta KL 4,9% Juta ton KOMERSIAL Ustrik 73,0 63 ,8 749 ,1 TWh 11,4% 2050 Gas Bumi LPG 5,1 293,3 MMSCFD 2,0 Juta ton B8M 0,5 0,5 Juta KL Bloenergi 0,2 I 0,2 Juta KL , Juta ton Untuk ...
PRESIOEN REPU BL IK INDONESIA 98 - Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor komersial sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, an tara lain: 1) Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor komersial. 2 ) Menerapkan manajemen dan audit energl sesuai standar internasional untuk sektor komersial. 3) Menyusun standar terkait rancang bangun gedung hemat" energi. e . Sektor Lainnya Sektor lainnya adalah sektor-sektor pengguna energI di luar sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan industri, seperti sektor konstruksi, pertanian dan pertambangan. HasiJ pemodelan kebutuhan e nergi fina l sektor lainnya pada tahun 2025 sebesar 5,4 MTOE (2 ,2%) dan ta hun 2050 sebesar 15,3 MTOE (2 ,4%) sebagaimana dapat dilihat pada Ta be163. Tabel63, Hasll Pemodelan Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2015-2050 Satuan: MTOE Jeni' Energ! 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 BBM Bloenergi 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 4,9 6,0 8,4 11,2 99 ,1% 98,6% 97 ,9% 96,9% 96,1% 94,9% 91,0% 87,4% 80,1% 72,9% 0,03 0,16 0,08 0,8% 1,5% 2,2% 3,0% 4,0% 0,05 0 ,12 0,22 0,9 5,0% 9,0% 12,7% 19,9% 27,0% 0,5 2,1 4,1 Total 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 5,4 6,8 10 ,4 15,3 Pada tahun 2015, penggunaan BBM masih merupakan energi utama pada sektor lainnya dengan proporsl sebesar 99,1 %. Kegiatan diversifIkasi energi di sektor lainnya diproyeksikan akan meningkatkan proporsi BBN di masa mendatang dengan proporsi sebesar 9,0% pada tahun 202 5 , dan 2 7,0% di tahun 2050. Adapun ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 99 - Adapun kebutuhan masing-masing jenis energi final sektor lainnya pada tahun 2025 dan 2050 dapat dilihat pada Tabel 64. Tabe164. Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2025 dan 2050 Tahun Kebutuhan Energl Final MTOE Volume Kesetaraan Bauran Energi Final SEKTOR LAINNYA 5,4 2,2% 2025 88M 4.' 5,6 Juta KI Bloenergi 0.5 0 ,6 Jota KI SEKTOR LAINNYA 15,3 2,4% 2050 BBM 11,2 12,7 Juta KI Bloenergi 4,1 4,6 l uta KI Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor Jainnya sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, an tara lain: Membangun infrastruktur penyediaan energi untuk sektor pertanian yang belum memiliki akses terhadap energi. 4 .2 .4 . Konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi Kebijakan ten tang konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi sudah tercakup dalam sub bagian kebutuhan energi untuk masing-masing sektor. 8eberapa kegiatan wajib adalah sebagai berikut: I) Mengembangkan kebijakan Usaha Jasa Konservasi Energi (Energy Service Company j ESCO) untuk i.mpiementasi proyek efisiensi energi. 2) Melaksanakan program audit dan manajemen energi. 3 ) Restrukturisasi permesinan industri dan pemberian fasilitas insentif (fiskal dan nonfiskal) bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi. 4) Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi. 4.3. Kelem bagaan ...
PRE S IOE N REP U8 L1 K IN D ON E S IA 100 - 4 .3 . Kelembagaan dan Instrumen Kebijakan Pelaksanaan pencapruan sasaran KEN yang dijabarkan dalam RUEN melibatkan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi Anggota Dewan Energi Nasional, yaitu: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kernenterian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, beberapa Kementerian Negara/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kebijakan energi juga berperan serta di dalam pencapaian sasaran KEN yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perurnahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Pemerintah Daerah. Di dalam Matriks Program RUEN, terdapat Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi koordinator atas masing-masing kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, Kementerian Negara / Lembaga koordinator bertanggungjawab mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan bersama Kementerian Negara / Lembaga dan pihak lainnya yang terkait. Koordinasi dan sinkronisasi ini sangat diperlukan karena berbagai sasaran pengembangan energi mendatang hanya dapat dicapai melalui dukungan dalam bentuk berbagai kebijakan dan regu lasi lintas sektor. Beberapa kebUakan yang perlu disinkronkan misalnya, kebijakan harga energi, kebijakan tata ruang, kebijakan pemanfaatan hutan dan tata kelola air, kebij akan transportasi massal, kebijakan manajemen lalu lintas, kebijakan perindustrian, kebijakan retribusi, pajak, dan iuran daerah, kebijakan perizinan baik perizinan usaha maupun perizinan lokasi, standardisasi, perdagangan energi, kebijakan penerapan teknologi, serta berbagai kebijakan lain. Peran ...
PRE S IDEN REPUBLIK IND O NESIA 10 1 - Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan, terutama untuk menjabarkan RUEN dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta mengimplementasikan program dan kegiatan di daerah . Selain koordinasi dan sinkronisasi lintas Kementerian Negara/ Lembaga tersebut di atas, untuk mensukseskan pencapruan target bauran energl dalam KEN diperlukan peningkatan perbaikan kelembagaan dalam pengelolaan energi termasuk pembentukan lembaga baru. Untuk mencapai target KEN melalui berbagai kegiatan yang dijabarkan di dalam RUEN dibutuhkan sejumlah instrumen kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan dan instrumen kebijakan lainnya, seperti Renstra dan RKA. Kegiatan terkait peningkatan perbaikan kelembagaan dalam pengelolaan energi, antara lain: 1) Menyederhanakan penzman yang semula 89 perizinan menjadi 10 penzman. 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi j kabupaten j ko ta yang akan bertanggung jawab terhadap pereneanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi. 3) Memperkuat ka pasitas organisasi di tingkat provinsi, kabupaten / kota yang akan bertanggung jawab terhadap pereneanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi. 4) Memfasilitasi kerja satuan kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan /atau tum pang tindih kewenangan di daerah. Kebijakan utama dan pendukung serta kegiatan -kegiatan tersebut di atas dijabarkan seeara lebih rinei, konkret, dan terarah dalam bentuk strategi. program dan kegiatan disertai lembaga koordinator, instrumen pelaksanaan. dan periode capaian sebagaimana disajikan dala m Lampiran II (Matrik Program RUEN) . v. PENUTUP ...
PRE$IDEN REPU8LIK INDONESIA . 102· V.PENUTUP RUEN merupakan penjabaran dan reneana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor. Penjabaran dalam RUEN memuat hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan ene rgi tahun 2015·2050 yang juga meneakup kebijakan. strategi , program pengembangan energi, serta kegiatan yang mengacu pada sasaran KEN . Pengembangan energi nasional mengacu pada prinsip KEN yang berkeadilan , berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sebagai perwujudan pengembangan energt yang memperhatikan keseimbangan keekonomian energl, keamanan pasokan energt, dan pelestarian fungsi lingkungan, maka prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip: 1. Memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomia n; 2. Meminimalkan penggunaan minyak bumi; 3 . Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan 4. Memanfaatkan potensi sumber daya batubara sebagai andalan pasokan energi nasional dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Pengelolaan .. .
PRESIDEN REP UBLIK INDONESIA 103 - Pengelolaan energi nasional yang digariskan dalam RUEN ini akan menjadi pedoman bagi setiap daerah untuk menyusun dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten J kota. Selain itu, RUEN menjadi rujukan bagi Kementerian NegaraJ Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan merevisi rencana strategis dan rencana kerja . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya SEIKRIITARIAT KABINET RI ej>I~ :t1a1anlg Kemaritiman, / Bhakti Parikesit
1 Sum ber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional 1 Peningkatan nilai tam bah sumber daya energi dan sumber energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri nasionaJ PRESIDEN REPUBLIK INDONES IA MATRIK PROGRAM RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 1 Memprioritaskan penggunaan sum ber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri nasionaJ 2 Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tam bah dan substitusi impor 3 Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan m embentuk badan penyangga gas nasional , LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL Kementerian Energi dan Sumber penggunaan Daya Mineral Perpres terkait energi rasil untuk industri dalam negen 2016-2050 Kementerian Perindustrian PP Nomor 14 Tahun 20 15 ten tang RIPIN 2016-2050. Kementerian Perpres terkait Energi dan Sumber tata kelola gas Daya Mineral bumi 2016-2019
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPUBLIK INDONES IA 2 - KEGIATAN 4 Menyusun kebijakan ba ru ta ta kelola gas bumi yang kondusif untuk percepatan pengembangan infrastruktur gas 5 Me nin gka tkan ka pasitas kilang minyak nasional menjadi lebih d ari 2 juta barel pe r hari pad a tahun 2025, melalui pembangunan kilang ba ru da n Rencana Induk Pengembangan Kila ng (Refinery Development Master Plan/ RDMP) 6 Mengurangi pors i ekspor minyak me ntah dalam rangka memprioritas kan kebutuh an da lam negeri KELEMBAGAAN (Koordmator) INSTRUMEN Kementerian Perpres terkait Ene rgi d a n Sumber tata kelola gas Daya Minera l bumi Kementerian Energi dan Sumber Kementerian / Daya Mine ral Rencana Stra tegis Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Kemen terian/ Daya Mineral Rencana Strategis Lembaga PER~ODE (Keg.atan) 2 01 6 -201 9 201 6 -2 025 2 01 6-20 50
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - KEGIATAN 7 Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas burni paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi dan sektor lainnya 8 Mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019 9 Mengurangi porsi ekspor batuba.ra secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalarn negeri KELEMBAGAAN IKoordinator) Kementerian Energi dan Sum ber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kernen terian Energi dan Sumber Daya Mineral INSTRUMEN Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara PERIODE IKegiatan) 2016-2036 2016-2046 20 16-2046
STRATEGI PROGRAM 2 Penyelarasan ta rget fiskal dengan kebijakan energi PRE S IDEN REPUBLI K IND ON ES IA 4 - KEGJATAN 10 Menghentikan ekspor batubara pada saat kebutuhan dalam negeri mencapai 400 juta ton I I Menjamin ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) untuk memenuhi kebutuhan CPO sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam negeri 1 Memberikan insentif fiska! dan non fiskal untuk penjualan energi daJam negeri, khususnya pada kegiatan industri 2 Menetapkan harga energi yang kompetitif untuk konsumen dalam negeri , khususnya industri, dalam rangka meningkatkan nilai tam bah KELEMBAGAAN (Koordinator) IN STRUM EN Kementerian Energi dan Sumber terkait Daya Mineral Permen ESDM pengendalian produksi dan penjualan batubara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Kementerian Keuangan Perpres / Pe rm en / Kepmen terkait harga energi untuk kebutuhan industri Kementerian Energi dan Sumber Kepmen terkait Daya M ineraJ Perpres/Permen / harga energi untuk kebutuhan dalam negeri PERI ODE (Kegiatan) 2016-2045 2 016-2050 2016-2050 2016-2050
I Meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, book dari jenis fosil maupun Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) I Peningkatan eksplorasi sumber daya dan cadangan minyak dan gas burni (rnigas) PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 5 - 1 Meningkatkan eksplorasi surnber daya dan cadangan rnigas konvensional dan non konvensional 2 Meningkatkan tata kelola data hulu rnigas dalarn rangka meningkatkan penawaran dan pengembangan WiJayah Kerja (WK) Migas antara lain dengan menerapkan keterbukaan data migas dan tidak menjadikan data migas sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata 3 Melakukan riset dasar eksp lorasi migas dalam rangka meningkatkan cadangan migas antara lain riset migas non konvensional, riset s istem petroleum pra-tersier, riset sis tern petroleum gunung api, dan riset gas biogenik Kementerian Energi dan Sumber Oaya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Surnber Oaya Mineral Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kementerianj Lembaga 2016-2050 2016-2019 2016-2050
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 6 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN 4 Menyiapkan WK Migas Kementerian Energi Rencana Strategis konvensional minimal 9 WK per dan Sum ber Oaya tahun dan penandatanganan WK Minera l Migas konvensional minimal 6 WK per tahun Kementerian/ Lembaga 5 Menyiapkan WK Migas non Kementerian Energi Ren.cana Strategis konvensional minimal 3 WK per dan Sumber Daya tahun dan penandatanganan WK Mineral Migas non konvensional m.inimal 2 WK per tahun Kementerian / Lembaga 6 M elakukan survei umum migas Kernen terian Energi Rencana Strategis minimal 3 wilayah per tahun dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga 7 Melakukan assessment prospek Kementerian Energi Rencana Strategis migas dan shale gas minimal 6 wilayah per tahun dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga 8 Melakukan evaluasi area inigas Kementerian Energi Rencana Strate·gis di Kawasan Indonesia Tirnur minimal 3 wilayah per tahun dan Sumber Daya Mineral Kementerian/ Lembaga 9 Melakukan survei seismik offshore minimal 1.500 km line per tah un Kementerian Energi Rencana Strategis dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga PERlODE (Kegiatan) 2016-2050 20 16 -2050 20]6-2050 2016-2050 20 ] 6-2050 20]6-2050
STRATEGI PROGRAM 2 Peningkatan eksplorasi surnber daya dan cadangan batubara PRESIDEN REPUBL1K INDONESIA 7 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN 10 Melakukan evaluasi WK gagal Ie lang minimal 5 wilayah per tahun Kementerian Energi Rencana Strategis dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga 11 Mempercepat peningkatan status Kementerian Energi Rencana Strategis eksplorasi migas menjadi komersial dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lernbaga 12 Meningkatkan pengawasan dan Kementerian Energi Rencana Strategis memperketat pelaksanaan eksplorasi (finn commitment) Kontraktor Kontrak Kerja Sarna (KKKS) dan memastikan nuktuasi harga minya k tidak mempengaruhi realisasi pemboran ekspiorasi yang sudah direncanakan dan Sumber Oaya Kementerian / Mineral Lembaga 1 Meningkatkan kualitas survei Kementerian Energi Rencana Strategis geologi oleh lembaga Pemerintah dan Sum ber Daya Kemente rian / untuk eksplorasi sumber daya Mineral dan cadangan batubara Lembaga PERIODE (Kegiatan) 2016-2050 2016-2050 2016-2050 20 16-2050
STRATEGI PROGRAM 3 Pe ningka tan eks plorasi s umber d aya dan cadangan panas bumi 4 Peningka tan potens i da n ku alitas da ta EST PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 8 - KEGIATAN KELEMBAGAAN fKoordinator) INSTRUMEN 2 Meningka tkan kerja sarna Pemerintah dan hadan usaha dala m melakukan e ksploras i sumber daya dan cadangan batuba ra Kementerian Energi Rencana Strategis da n Sumbe r Oaya Kementerian / MineraJ Lembaga Kementeria n Energi Rencana Stra tegis Me ningka tkan kualitas dan. kuan titas s urvei potens i s umber d an Sumbe r Oaya Kementerian/ daya da n cada ngan pa nas bumi Minera l Lembaga 2 Melaku kan pelelangan WK Panas Kemen te rian Energi Rencana Strategis Sumi minimal 7 WK per tahun d an S umbe r Oaya Kementerian / MineraJ Lembaga 3 Menyiapkan rekomendasi WK Panas Sumi minimaJ 4 WK per tahun Kemen terian Energi Rencana Strategis dan Sum be r Oaya Kementerian/ Mineral Lembaga Kementeria n Energi Rencana Strategis da n S umber Daya Kernen terian / Meningkatkan kuali tas dan kuanti ta s su rvei potens i energi air, bioenergi, s urya, dan angin Minera l, Le mbaga Pemerin tah Daerah 2 Melakukan survei potens i arus, Kementerian Energi Rencana Stra tegis gelombang dan perbedaan s uhu dan S umber Oaya Kementeria n / lapisan lau t, serta EST lainnya Mineral, Lembaga Pemerin tah Daerah PERI ODE fKegiatan) 2 01 6 -20 50 201 6-20 50 2 01 6-2050 2 01 6-20 50 2 01 6-20 50 201 6 -20 50
STRATEGI 2 Meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/ atau dari sumber luar negeri PROGRAM 1 Optimalisasi produksi minyitk dan gas bumi (rnigas) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - KEGIATAN 3 Meningkatkan survei potensi dan cadangan uranium serta melakukan survei potensi dan cadangan thorium Memastikan produksi minyak burni tidak kurang dari 567,7 ribu barrel oil per day (bopd) dan produksi gas bumi menjadi tidak kurang dari 6.700 juta kaki ku bik per h ari (mmscfd) pada tahun 2025 2 Mengoptimalkan produksi lapangan migas antara lain dengan memberlakukan kontrak bagi hasil (PSC) khu sus untuk }<egiatan Enhanced Oil Recovery (EOR) dan segera memutuskan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan lapangan yang mempunyai potensi EOR KELEM~AGAAN (Koordmator) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Energi . dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan S umber Oaya Mineral INSTRUMEN Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Revisi lnpres Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Peningkatan Prod uksi Min yak Bumi Nasional Rencana Strategis Kementerian / Lembaga PE~ODE (Keg.atan) 20 16-2050 20 16-2025 2016-2050
STRATEGI PROGRAM 2 Peningkatan iklim in vestas i migas PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 10 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) IN STRUM EN Kernen terian Energi Rencana Strategis da n Sumber Daya Kementerian / 3 Mernpercepat penye lesaia n proyek gas bumi, antara lain Blok Sengkang, Blok Matindok , Mineral Proyek !DD , Lapangan MDA- MBH , Blok A, Lapangan J angkrik , Lapangan J ambaran Tiung Biru, Proye k Tangguh Train -3, Lapangan Abadi (M asela), dan Blok East Natuna Lembaga 4 Melakukan komers ia lisasi Kementerian Energi Rencana Strategis menara bor purwarupa (prototype dan Sumber Daya Kementerian / rig) Coal Bed M ethane ICBM) yang telah dibuat d en gan target 2 unit per tahun, dalam rangka menjngkatkan dan mengefi s ienkan kegiatan eks plorasi dan eks ploitas i CBM Mineral Lembaga I Memperbaharui prosedur pe Jayanan perizinan di bidang energl Kementerian Energi Rencana S trategis dan Sumber Daya Kementeria n / Mineral Lembaga PERIODE (Kegiatan) 20 16-2027 20 16 -20 19 20 16 -20 19
STRATEGI PROGRAM 3 Pengembangan lapangan migas tidak aktif (idle) PRE S IDEN REPUBLIK INDONES IA 11 - KEGIATAN 2 M enyempu rnakan sistem, syarat dan ketentuan (terms and conditions) Kontrak Kerja Sarna (KKS) migas konvensional dan non-konvensional yang lebih ~enarik bagi investasi 3 Memfasilitasi permasalahan tumpang tindih lahan dan pembebasan lahan untuk optimalisasi produksi migas MengevaJuasi efektifitas kebijakan pengem bangan lapangan migas tidak aktif KELEMBAGAAN (Koordinator) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral INSTRUMEN Rencana Strategis Kementeria n / Lembaga Rencana Strategis Kernen terian / Lembaga Permen ESDM terkait lnsenti f Pengernbangan Lapangan Minyak Bumi Marginal dc;m Permen ESDM terkait Pedornan Pengusahaan Minyak Bumi pada Surnur Tua PERIODE (Kegiatan) 2016-2019 20 16-2050 20 16-2019
STRATEGI PROGRAM 4 Peningkatan investasi dan pengembangan sumber energi di tuar negeri oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 5 Peningkatan produksi BBN untuk pemanraatan di sektor transportasi , industri dan pembangkit listrik PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN 1 Menyusun strategi kerja sarna Kementerian Energi Rencana Strategis internasional bidang energi yang dan Sumber Daya bertujuan menjarnin ketahanan Mineral energi nasianal dan ketersediaan energi daJam negeri serta meningkatkan perekonamian nasional Kementerian/ Lembaga 2 Menin gkatkan kerja sarna antar Kementerian Energi Rencana Strategis negara (Gouenlment to Government) dalam investasi dan Minera l pengembangan lapangan migas di luar negeri dan Sumber Daya Kementerian / Lembaga 3 Meningkatkan kerja sarna internasional dalarn investasi dan pengembangan energi Kementerian Energi Rencana Strategis dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga 1 Meningkatkan produksi biodiesei Kementerian Energi Rencana> Strategis sebesar 11 ,6 juta kl pada tahun dan Sumber Daya Kementerian / 2025 sebagai campuran Bahan Mineral. Pemerintah Lembaga Bakar Minyak (BBM) untuk pemanraatan sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik Daerah PERIODE (Kegiatan) 2016-2019 20 16-2050 2016-2050 2016-2025
3 STRATEGI Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi PROGRAM 1 Pembangunan infrastruktur migas PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 - KEGIATAN 2 Meningkatkan produksi bioethanol sebesar 3,4 juta kl pada tahun 2025 sebagai campuran 88M untuk pemanfaatan, sektor transportasi 1 Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dar; 2 juta barel per har; pada tahun 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Rencana Induk Pengembangan Kilang (Refinery Development Master Plan/ RDMP) 2 Meningkatka n panjang pipa transmisi/distribusi gas bumi menj a di 18. 322 km KELEMBAGAAN IKoordinator) Kementerian Energi da n Sumber Daya Mineral , Pemerintah Daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sum ber Daya Mineral INSTRUMEN Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Ren cana Strategis Kementerian / Lembaga PERIODE IKegiatan) 2016-2025 2016-2025 2016-2019
STRATEGI PROGRAM PRE S IDEN REPU8L1K IND O NES I A 14 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN 3 Mempercepat penyeJesaian Kementerian Energi Rencana Strategis pembangunan infrastruktur gas dan Sumber Daya Kementerian/ bumj, antara lain KiJang Liquefied Natural Gas (LNG) South Sulawesi (2016), Pipa transmisi Muara Kar::mg-Muara Tawar-Tegal Gede (2016), Receiving Tenninal Banten (2017), Unit Regasifikasi dan Penyimpanan Terapung (Floatil1g Storage Regasification Unit / PSRU) Jawa Tengah (2017), Pipa transmisi Gresik-Semarang (2017), Kilang LNG Tangguh Train -3 (2020), dan jaringan gas kota bagi 4,7 juta rurnah tangga (2025) Mineral Lembaga 4 Membangun fasilitas pengolahan Kernen terian Energi Rencana Strategis Dimethyl Ether/ DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana Mineral produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025 dan Sumber Oaya Kementerian / Lembaga PERIODE (Kegiatan) 2016-2025 2016-2025
STRATEGI PROGRAM 2 Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15 - KEGIATAN 5 Menyusun kebijakan pengembangan fasilitas transportasi (kapal, pelabuhan, dan kereta api) dikrutkan dengan jaringan dan distribusi energi (BBM dan gas) Membangun infrastruktuT ketenagalistrikan hingga penyediaan kapasitas terpasang pembangkit listrik, mencapai: a. 135,5 OW pada tahun 2025, terdiri dari pembangkit listrik fosil sebesar 90,4 OW dan pembangkit listrik EBT sebesar 45,1 OW b. 443,1 OW pada tahun 2050, terdiri dari pembangkit Estrik fosU sebesar 275,4 OW dan pembangkit Iistrik EBT sebesa r 167,6 OW KELEMBAGAAN (Koordinator) Kemenlerian Perhubungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah INSTRUMEN Permen Perhubungan terkait pengembangan fasilitas transportasi Rencana Strategis Kementerian / Lembaga PERIODE (Kegiatan) 2016-20 19 20 16 -2050
STRATEGI PROGRAM 3 Peny eh atan BUMN energi PRES1DEN REPUBLIK INDONESIA 16 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN 1 M enye lenggarakan pembinaan BUMN en ergi da lam ra ngk a regiona li sasi u sah a, pengua tan manaj emen u saha maupun permodalan yang sehat dan menerapkan kaidah standar internasional Kementeria n Bad an Rencana Stra tegis U sah a Milik Negara Kementerian / Lembaga 2 M ern berikan kesempatan seluas- Kementeri an Sadan Rencana Strategis luasnya kepada BUMN energi untuk rnemperlua s kegiatan usaha energi nasional da n marnpu berd aya saing intern asiona l Usaha Milik Negara Kernen terian / Lem baga 3 M ernbentuk badan u saha EST tersendiri yang ditugasi Pern erin tah untuk mengembangkan , rneman faatkan , dan/atau mem beli EBT Ke rnen teria n Bada n Rencana Strategis Usa ha Mi lik Negara Kernen terian / Lembaga PERI ODE (Kegiatan) 201 6-2050 2 01 6 -2 0 50 20 16 -201 9
4 STRATEGI Mengurangi ekspor energi fosU secara bertahap terutama gas dan batubara dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor PRESIDEN REPUBL1K INDONESIA 17 - PROGRAM KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) IN STRUM EN 4 Peningkatan penyediaan energi untuk menunjang penyebaran dan pengembangan industri ke luar Jawa Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa dalam rangka meningkatkan porsi Mineral, investasi industri pengoJahan non- migas luar Jawa dengan Jawa J!lenjadi 40% : 60% pada tahun 2035 Kementerian Energi Rencana Strategis dan Sumber Daya Kementerian j Lembaga Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah 1 Pengurangan ekspor Mengurangi porsi ekspor gas bumi gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lam bat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas daJam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir. transportasi, dan sektor lainnya Kementerian Energi Rencana Strategis dan Sumber Daya Kementerian/ MineraJ Lembaga . 2 Pengurangan ekspor Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun Mineral 2046, dalam ra ngka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya batubara terkait pengendaiian produksi dan penjualan batubara PERIODE (Kegiatan) 2016-2035 2016-2036 2016-2046
5 STRATEGI Mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi rosil dengan laju produksi maksimum PROGRAM 3 Pengurangan ekspor minyak mentah Peningkatan Rasio Pemulihan Cadangan (Reserve Replacement Ratioj RRRJ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18 - KEGIATAN Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dalam rangka rnemprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan menghentikannya pada saat kilang dalarn negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri 1 Meningkatkan rasio pemulihan cadangan migas hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secant masif menjadi tiga kali lipal 2 Meningkatkan rasio pemulihan cadangan batubara hingga mencapai 5% per tahun KELEM~AGAAN (KoordlDator) Kernenterian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral IN STRUM EN Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis Kernen terian / Lembaga Rencana Strategis Kernenterian / Lembaga PE~ODE (Keg.atan) 2016-2050 2016-2025 2016-2050
6 STRATEGI PROGRAM Mernastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan surnber konservasi dan hutan energi air dan panas bumi Perneliharaan dan pemulihan area tangkapan air di kawasan hutan lind ung un tuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19 - KEGIATAN 3 Meningkatkan keterlibatan negara dalam pendanaan kegiatan eksp lorasi rnelalui rnekanisme pendanaan dari sebagian pendapatan negara dari migas (petroleumjimd) yang rnerupakan bagian dari premi pengurasan (depletion premium) atau daTi sumber pendanaan lainnya I Menyiapkan dan memelihara lokasi sum ber energi air da.n panas burni di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung 2 Merehabili tas i Iingkungan di daerah sumber energi panas burni dan air KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN Kernen terian Energi Rencana Strategis dan Su mber Oaya Kernenterian/ Mineral Lembaga Kernenterian Lingkungan Hidup Kernenterian / dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup Kernen terian / dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Lembaga PERIODE IKegiatan) 2016-2050 2016-2050 20 16-2050
, 7 STRATEGI Da lam m ewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nas ional, jika terjadi tumpang tindih pe m a nfaatan lahan dalam penyed iaan energi ma ka didahuluka n yang memiliki nilai keta ha na n nasiona l dan /a tau nilai s trategis lebih tinggi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20 - PROGRAM KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordmatorl INSTRUMEN PE~ODE (Keglatanl 3 Menyempurna kan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha n Ra kya t. Pe me rin tah Daerah Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2 01 6-201 9 201 6-20 50 Pemanfaatan lahan un tuk penyediaan energi didas arka n pada Rencana Ta ta Rua n g Wilayah (RTRW) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kementerian Energi dan Sumbe r Daya Mineral, Pemerintah Daerah 1 Menye laraskan pemanfaa tan Rencana S trategis Kementerian / Lembaga laha n untuk penyediaan energi de n gan RTRW 2 Menyusun mekan isme peman faatan lahan untuk menjam in penyediaan energi pad a lahan yang tum pang tindih de ngan ke bu tuhan lain Kementerian Agraria dan Ta ta Ruang, Pemerin tah Daera h Perubahan peraturan perund ang undangan terka it penataan ruang 201 6-201 9
] Pengembangan energi d e n gan mempertimbangkan kese imba ngan keekonomian energi, keamanan pasokan energi. dan pelestaria n fun gsi lingkungan 1 Pencapaian rnaksimal penggunaan Energi Terbarukan dengan memperha tikan tingkat keekonomian 2 Pencapaian minimal penggunaan minyak bumi 3 Pengoptima lan pemanfaatan gas bUml 4 Penggunaan batubara s ebagai andala n pasoka n energi nasional, dengan menggu nakan teknologi bers ih PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 1 - Menca pa i target bauran energi primer dari s umber EST pa ling sedikit 23% pa da tahun 2 025 da n pa ling sedikit 3 1 % pad a tahun 2 050 Menekan penggunaan energi primer minyak bumi menjadi kurang da ri 25% pa da tahun 20 25 dan kuran g dari 20% pa da tah un 20 50 Mengoptimalkan peman faatan energi primer gas bumi sebesar min imal 22% pada tahun 2 025 da n minima l 24% pad a tahun 2 0 50 Memanfaa tkan batubara sebagai a ndalan untuk menye imbangkan pasoka n ene rgi primer sebesar minimal 3 0% pada tahun 2 025 da n minimal 25% pad a tahun 2 050 , dengan menggunakan teknologi be rs ih Kementerian Energi Rencana Strategis dan Sumber Daya Mineral . Kementerian / Lembaga Kementerian Energi da n Sumber Daya Mineral Rencana Strategis Ke menterian/ Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Kernen te rian Energi da n Sumbe r Daya Mineral Re ncana Strategis Kementerian / Lembaga 2 01 6-20 50 201 6-2050 201 6-20 50 201 6-20 50
STRATEGI 2 Pengutamaan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gasrurnah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan pertanian 3 Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22 - PROGRAM KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) IN STRUM EN PERIODE (Kegiatan) 1 Peningkatan konversi SSM ke gas untuk rumah tangga Memperluas wilayah konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 20 16-2020 2 Peningkatan rasio Meningkatkan rasio elektrifikasi mendekati 100% pada tahun 2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2016-2020 e lektrifikasi 3 Pembangunan infrastruktur energi Membangun infrastruktur penyediaan energi untuk sektor transportasi, industri dan pertanian yang belum memilikj akses terhadap energi Kementerian Energi dan Sumber Oaya Mineral, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2016-2050 1 Peningkatan pemanfaatan EST 1 Mengembangkan sistem tenaga Iistrik kecil berbasis EST untuk penyediaan li strik di wilayah wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16-2050 dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah .Lembaga Daerah Kementerian /
, STRATEGI PROGRAM 2 3 4 5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23 - KEGIATAN Memanfaatkan sumber energi tenaga panas bumi. air. bioenergi, surya, angin, dan EBT lainnya sesuai dengan potensi energi setempat Membangun dan mengem bangkan pasokan dan pemanfaatan EBT untuk masyarakat desa yang belum memilikj akses terhadap energi Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi tenaga air dan melakukan pernetaan rinei untuk pengembangan pembangkit hidro skala kecil Mewajibkan Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) melalui Badan Usaha Milik Oaerah (BUMO) KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN Kementerian Energi dan Sumber Oaya Mineral, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Kernenterian Energi dan Sumber Oaya Mineral, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Kernen terian / Lembaga Kementerian Energi . Rencana Strategis dan Sumber Daya Kementerian/ Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Oaerah Rencana Strategis Kementerian / Lembaga PERIODE (Kegiatan) 20 16-2050 2016-2050 20 16-2050 20 16-2050
STRATEGI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 4 - PROGRAM KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 2 Pemanfaatan tenaga 1 Menyus un kebijakan Kementerian Energi PP terkai t 2016-2019 pa nas bumi untuk non ke tenagalis trikan pemanfaatan tenaga panas bumi dan Sumbe r Daya untuk non ketenagalis trikan Mineral peman faatan langsung panas burni 2 Mela kuka n pe nelitian dan pengembangan pemanfaatan tenaga panas bumi untuk pemanfaatan agrobis nis, wisa ta, dan indus tri Kemente rian Riset, Rencana S tra tegis 2 01 6-20 50 Te knologi dan Pendidikan Tinggi Kemente rian/ Lembaga 3 Menerapka n hasil pene litian dan Kemen terian Energi Rencana Strategis 201 6 -2050 pengembangan pemanfaatan tenaga panas bumi untuk dimanfaatkan agrobis nis, wisata, dan indu stri dan Sumber Oaya Mineral Kemen terian / Lembaga 4 Menyusun peraturan terkait keekonomian pemanfaatan tenaga pa na s bumi Kementerian Energi Rencana Strategis 2 01 6-201 9 dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga
4 STRATEGI PROGRAM Pengembangan energi Peningkatan dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebuluhan energi dalam negeri ketahanan energi nasional PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 25 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 1 Mengurangi ketergantungan Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 impor BBM secara bertahap dan dan Sumber Daya Kemente.rian / menghentikan impor 88M paling Mineral lambat tahun 2025 Lembaga 2 Mengendalikan impor LPG menjadi dibawah 50% dari kebutuhan gas nasional pada tahun 2050 Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga 3 Meningkatkan pemanfaatan EBT Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah Kementerian / 4 Menetapkan harga energi se.suai Kernen terian Energi Rencana Strategis 2016-2025 keekonomian berkeadilan dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga 5 Menyediakan subsidi energi secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak marnpu Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga
5 6 STRATEGI PROGRAM Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan dj daerah yang kaya sumber daya energi Memprioritaskan kawasan industri yang berkebutuhan energi tinggi berlokasi dekat dengan sumber daya energt Pengembangan energi Pengkajian nuklir yang dimanfaatkan dengan Pe mbangkit Listrik mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan pemanfaatan Tenaga Nuklir (PLTN) PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 26 - KEGIATAN 6 Mengembangkan dan meningkatkan kehandalan inrrastruktur energi Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebuttihan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi 1 Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan 2 Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia KELEMBAGAAN (Koordinator) Kementerian Energi dan Sumber Daya MineraJ, Pemerintah Daerah Kemen terian Perindustrian, Pemerintah Daerah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi INSTRUMEN Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Permen Perindustrian terkait pedoman teknis penentuan lokasi kawasan industri Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga PERIODE (Kegiatan) 20 16-2050 20 16-20 19 2016-2050 20 16-2050
STRATEGI potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkan- nya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselarnatan secara ketat PROGRAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - KEGIATAN KELEM~AGAAN IKoordlnator) INSTRUMEN PER~ODE IKeglatan) 3 Membangun kerja sarna internas io nal terkait studi pengembangan PLTN Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerianf Mineral Lembaga 4 Melakukan analisis multi kriteria Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2019 terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingim mendesak, skala besar, jarninan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan, dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga 5 Menyusun peta jalan lroadmap) Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas Mineral pengembangan energi nasional dan Sumber Daya Kementerian / Lembaga
1 Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air, energi panas bumi, energi laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan 1 Peningkatan peran EBT dalam bauran energi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28 - Meningkatkan peran EBT: a. Menjadi paling sedikit 23% sampai dengan tahun 2025, dengan penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT paling sedikit 45,1 OW: 1) PLTP 7,2 OW (16%) 2) PLTA 18 OW (39,8%) 3) PLTM dan PLTMH 3 OW (6,6%) 4) PLT Bioenergi 5,5 OW (12,2%) 5) PLTS 6,5 OW (14,4%) 6) PLTB 1,8 OW (4%) 7) PLT EBT lainnya 3,1 OW (6,9%) b. Menjadi paling sedikit 31 % sampai dengan tahun 2050, dengan penyediaan kapas itas pembangkit listrik EBT paling sedikit 167,6 OW: 1) PLTP 17,5 OW (10,5%) 2) PLTA 38 OW (22,7%) 3) PLTM dan PLTMH 7 OW (4,2%) 4) PLT Bioenergi 26 OW (15,5%) 5) PLTS 45 OW (26,8%) 6) PLTB 28 OW (16,7%) 7) PLT EBT lainnya 6,1 OW (3,6%) Kementerian Energi dan Sum ber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2016-2050
STRATEGI PROGRAM 2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) I Meningkatkan kualitas dan Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 kuantitas survei potensi sumber dan Sumber Daya Kementerian/ daya dan cadangan panas bumi Mineral Lembaga 2 Mengoptimalkan pemanfaatan Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 panas bumi khususnya pada WK dan Sumber Daya Kementerian / Panas Bumi yang mempunyai cadangan terbukti Mineral Lembaga 3 Memperce pat lelang WK Panas Bumi Kemenlerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 dan Sumber Daya Kernen terian / Mineral Lembaga Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / 4 Mengalokasikan pembiayaan pengembangan panas bumi melaluj Penye rtaan Modal Negara Mineral (PMN) dan pinjaman kepada BUMN Lembaga 5 M enugaskan BUMN/Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengembangkan PLTP Kementerian Energi PP terkait dan Sum her Daya Mineral pemanfaatan tidak langsung sumber daya panas bumi (Iistrik) 20 16-2019
STRATEGI PROGRAM 3 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro, dan Mikrohidro PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 30 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERlODE (Kegiatan) 6 Menyusun kebijakan harga jual Kementerian Energi Permen ESDM 2016-2019 listrik (feed-in tarifJJ panas bumi dan Sumber Daya Mineral terkait harga jual Ustrik panas bumi dengan mekanisme feed -in tariff 7 Memberikan Penugasan Survei Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 dan Sumber Daya Pendahuluan (PSP) dan / atau eksplorasi kepada Badan Usaha Mineral Kernen terian / Lembaga 8 Meningkatkan survei pendahuluan dan / atau eksplorasi oleh instansi Pemerintah Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga 1 Menyempurnakan peraturan perundang- undangan terkait sumber daya air Kernen terian Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat, Pemerintah Daerah Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2016-2019
STRATEGI PROGRAM 4 Pembangu nan pemban gkit li s trik te naga arus , ge lombang, dan perbedaan s uhu lapisan laut PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 3 1 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) 2 Meningkatka n ku alitas da n kuantitas survei potens i energi tenaga air dan melakuka n pemetaan rinci untuk pen gemban gan pemba ngkit hid ro s kala kecil Kementerian Energi Rencana Strategis 2 01 6-205 0 d an Sumber Daya Kementerian / Mineral, Pemerin tah Lembaga Daera h 3 Men ingka tkan implementasi Kementerian Ene rgi Rencana S trategis 20 16 -2050 peraturan perundang-undangan dan Sumber Daya Kemen teria n / mengenai pembelian te naga l istrik dari pembangki t listrik tenaga ai r dengan kapasitas sam pai den gan 10 MW oleh PT PLN (Per sero) . Mineral Lembaga Mela kuka n .s urvei potens i tenaga Kemen te rian Energi Rencana Strategis 201 6 -2 050 arus, ge lombang, dan perbedaan dan Sumber D aya Kementerian / s uhu la pisan laut untuk wilayah Mineral yang belum mempunyai da ta potens i Lembaga
STRATEGI PROGRAM 5 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 32 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 2 Melakukan pra-studi kelayakan Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 untuk wilayah/daerah yang sudah mempunyai pengukuran Mineral potensi dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan PLT arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut da n Sumber Daya Kementerian/ Lembaga 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei dan pemetaan potensi tenaga angin Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16-2050 dan Sumber Daya Kernen terian / Mineral, Pernerintah Lembaga Daerah 2 Melakukan survei potensi tenaga Kernenterian Energi Rencana Strategis 20 16-2050 angin untuk daerah atau wilayah dan Sumber Daya Kernenterian / yang belum mempunyai pengukuran potensi Mineral, Pernerintah Lembaga Daerah 3 Melakukan pra: srudi kelayakan Kernen terian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / un l1Jk daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi Mineral , Pemerintah Lembaga angin dan dilanjutkan dengan studi keJayakan pembangunan PLTB Daerah
2 STRATEGI Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya) diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan energi non listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi PROGRAM J Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber energi sinar matahari untuk ketenagalistrikan dan non ketenagaJistrikan PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 33 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) IN STRUM EN PERIODE (Kegiatan) 4 Mewaj ibkan Pemerinta h Daerah Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16-2050 m embangu n dan mengelola PLT dan Sum ber Daya Kementerian/ Bayu m ela lui BUMD Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah J Menyusun peta jalan (roadmap) Kementerian Energi" Rencana Strategis 2016- 2019 pemanfaatan energi sinar matahari untuk ketenagalistrikan dan non IiSlrik dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga 2 Menyempurnakan harga dan Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya terkait pembelian skema pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mineral, Pemerintah tenaga listrik dari Surya (PL TS) Daerah PLTS 2016-2019 3 Memfasi li tasi pend iria n industri Kementerian hulu hilir PLTS Perindustrian, Pemerintah Daerah Permen Perindustrian terkait pengembangan hulu hilir PLTS 2019-2025
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 34 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 4 Mengembangkan pemanfaatan energi panas matahari (solar thennaij Kernenterian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Oaya Kementerianj Mineral Lembaga Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian j 5 Membangun PLTS bagi fasilitas Kernenterian transportasi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, peralatan bongkar muat, dan lam-lain) Perhubungan, Pemerintah Daerah Lembaga 6 Menerapkan kebijakan Kernen terian pemanfaatan energi surya untuk Perhubungan moda transportasi 7 Memfasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pembelian lisensi dan /atau akujsisi Kernen terian Perindustrian Rencana Strategis 2025-2050 Kementerian j Lembaga Perpres terkait pengadaan teknologi rnelalui proyek putar kunci (tum key project) dan Permen Perindustrian terkait pengalihan hak melalui lisensi dan/atau akuisisi teknologi 2016-2019 PERIODE (Kegiatan) 2016-2050 2016-2050 2016-2050 2016-20 19
STRATEGI 3 Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis BBN diarahkan untuk menggantikan 8BM terutama untuk transportasi dan industri PROGRAM L Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri. dan pembangkit 8 9 1 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35 - KEGIATAN Mernfasilitasi penelitian dan pengembangan tekno logi sel surya Menerapkan hasil penelitian dan pengembangan sel surya menjadi produk industri Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNII untuk produk bioenergi khususnya BBN Menyusun peta jalan (roadmap) penggunaan BBN sebagai campuran BBM pada transportasi baik pada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api sampai dengan 2050 KELEMBAGAAN (Koordinatorl Kernenterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian .Perhubungan INSTRUMEN Rencana Strategis Kernen terian / Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Permen Perhubungan terkait penggunaan BBN pada transportasi PERIODE (Kegiatanl 2016-2050 2016-2050 20 16-2050 2016-2019
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPU8L1K INDONES IA 36 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (KoordlDator) INSTRUMEN PER~ODE (Keglatan) 3 Menerapkan kebijakan pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat khususnya angkutan umum kotaJperkotaan. transportasi laut termasuk kapal nelayan. dan transportasi udara sampai 2025 Kementerian Perhubungan. Pemerintah Daerah Permen Perhubungan terkait pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat, laut, dan udara 20 16-2025 4 Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (flexi-fuel engine) Kementerian Perindustrian Rencana Strategis 2016-2019 Kementerian J Lembaga 5 Menyiapkan peta jalan (roadmap) Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2017 pembangunan infrastruktur bioenergi termasuk skema pendanaan pembangunan pabrik komersial biodiesel dan bioethanol dengan kapasitas masing-masing sebesar 11 ,6 juta kl per tahun dan 3,4 juta kl per tahun serta pabrik bioavtur sebesar 0,1 juta kl per tahun di tahun 2025 dan Sumber Oaya Kementerian / Mineral Lembaga
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPUBLIK INDONE S IA 37 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERI ODE (Kegiatan) 6 Memenuhi target produksi Kementerian Energi Rencana Strategis 2019-2050 BBN/biofuel minimal tahun 2025 dan Sumber Daya Kementerianj sebesar 15,6 juta kI (termasuk Mineral untuk pembangkit listrikl dengan target pencampuran BBN dan BBM sebesar 30% biodiesel (11,6 juta kll, 20% ethanol (3,4 juta kll, dan 5% Bioavtur (0, 1 juta kll sedangkan target produksi biofuel tahun 2050 sebesar 54 ,2 juta kI Lembaga 7 Menyempurnakan harga palokan Kementerian Energi Permen ESDM 2016-2019 BBN/ biofuel dan Sumber Daya MineraJ terkait pengaturan pengusahaan biofuel 8 Melaksanakan pencampuran Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 BBN pada PLTD yang beroperasi dan Sumber Daya setara 3,1 OW pada tahun 2025 Mineral Kementerian j Lembaga
, STRATEGI PROGRAM 2 Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN 3 Penyediaan lahan khusus untuk kebun energt PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 38 - KEGIATAN KELEM~AGAAN (Koordmatorl INSTRUMEN PE~ODE (Keglatanl 1 Menugaskan BUMN dan/atau Kementerian Energi Permen ESDM 2016-2019 terkait penugasan BUMD untuk memproduksi dan dan Sumber Daya membeli BBN Mineral, Pemerintah kepada BUMN Daerah untuk memproduksi dan membeli BBN 2 Menyusun peta jaJan penyiapan Kementerian jenis tanarnan prioritas untuk bahan baku BBN Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana Strategis 2016-2019 Kementerian f Lembaga 1 Menyediakan lahan seluas 4 juta Kementerian Agraria Reneana Strategis 20 16-2025 dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Lembaga hektar seeara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk rnenghasilkan 15,6 juta kI biofuel Kementerian f 2 Menyusun peraturan terkait penetapan dan a lih fun gsi pemanfaatan lahan untuk lahan energi (lahan bekas tambang, lahan terlantar, dan lahan hutan energi) Kementerian Agraria Perpres terkait dan Tata Ruang a1ih fungsi pemanfaatan lahan untuk lahan energl 2016-2019
4 5 STRATEGI PROGRAM Pemanfaatan sumber Penggunaan jenis energi dari jenis bahan bakar na ba ti dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan tanaman di luar kebutuhan pangan untuk BBN Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi Pembangunan PLT Bioenergi PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 39 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 1 Memprioritaskan penggunaan bahan baku BBN dari sumber baru dj luar produk tanaman pangan prioritas Kementerian Pertania n Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian/ Lembaga 2 Menyusun target penggunaan Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2019 dan Sumber Oaya Kementerian / biofuel yang tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan Mineral Lembaga Kementerian Energi Rencana Strategis 2019-2050 dan Sumber Daya Kementerian/ Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah 1 Membangun PLT Biomassa paling sedikit satu unit per provinsi di luar Pulau Jawa 2 Membangun Pembangkit Listrik Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 Berbasis Sampah (PLTSa) paling dan Sumber Oaya Kementerian / sedikit 10 MW per provinsi Mineral. Pemerintah Lembaga Daerah Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2019 dan Sumber Daya Kementerian f 3 Mempercepat pembangunan PLTSa di Provinsi OKI Jakarta, . Kota Tangerang, Kota Bandung, Mineral, Pemerintah Lembaga Ko ta Semarang. Kota Surakarta, Daerah Kota Surabaya. dan Kota Makassar melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah
STRATEGI PROGRAM PRESIOEN REPU8L1K INDONES IA 40 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 4 Mengembangkan PLT Biomassa Kementerian Energi Rencana Strategis 201 6-20 50 oleh pabrik kelapa sawit dan penge lola huta n energi dengan Mineral, Pemerintah Lembaga kewaj iban pembelian produks i Listrik oleh badan usaha pe nyedia tenaga lis trik d an Sumber Oaya Kementerian J Daera h 5 Menggalakkan budi daya tanama n-tanama n biomassa non-pangan Kementerian Pertanian, Kemen te rian Lin gk u ngan Hidup dan Keh utanan, Pemerintah Daera h Rencana S trategis 20 16 -2050 Kementerian/ Lem baga 6 Men gem bangk an pembangki t lis trik biogas dari Palm Oil Mill Efflu ent (POME) oleh seti ap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produks i listrik oleh badan u saha penyedia tenaga li strik Kementeria n Energi Rencana S trategis 20 16-2050 dan Sumber D aya Kemen te rian / Mineral Lembaga
STRATEGI 6 Pemanfaatan minyak bum; hanya untuk transportasi dan komersial, yang memang tidak dan / atau belum bisa digantikan dengan energi atau sumber energi lainnya PROGRAM 2 Pembangunan infras truktur biogas Pembatasan B8M seyara bertahap kecuali untuk sektor transportasi dan komersial PRE S IDEN REPU8L1K INDONES IA 41 - KEGIATAN 1 Menyusun peta jalan pengembangan biogas per provinsi untuk mencapai target produksi biogas di tahun 2025 sebesar 47,4 mmscfd untuk keperluan bahan bakar sektor rumah tangga 2 Membangun digester biogas di setiap provinsi sesuai dengan target peta jalan (roadmap) Melakukan pembatasan pemanfaatan B8M secara bertahap kecuaJi untuk sektor transportasi dan komersial KELEMBAGAAN (Koordinator) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Kementerian Energi dan Sum ber Daya Mineral INSTRUMEN Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, RUED Pennen ESDM terkait pembatasan penggunaan BBM . untuk sektor tertentu PERIODE (Kegiatan) 2016-2019 2016-2025 2016-2025
7 STRATEGI PROGRAM Pernanfaatan sum ber Optimalisasi energi gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transport~si, diutarnakan untuk pemanfaatan yang rnemiliki nilai tarnba h paling tinggi penggunaan gas untuk industri, ketenagalistrikan , rumah tangga, dan transportasi yang memiliki nila i tam bah paling tinggi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 42 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 1 Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas hingga mencapai sebesar 36 GW di tahun 2025 dan sebesar 114 GW pada tahun 2050 Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian J Mineral Lembaga 2 Memprioritaskan pasokan gas Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-20 25 dalam negeri sebagai bah an baku dan Sumber Daya Kernen terian I industri strategis yang rnerniliki Mineral niJai ta m bah tioggi bagi perekonomian nasional Lembaga 3 Meny usun petajalan penggunaan gas pada mod a tra nsportasi Kernenterian Perhubungan Rencana Strategis 20 16-2019 KementerianJ Lembaga 4 Menyus un pa ket kebijakan pernan faatan gas pacta transportasi umum kotaJperkotaan bagi produsen mobil maupun pengusaha angkutan umum Kemen terian Perhubungan, Kementerian Keuangan Permen Keuangan 20 16-2019 terka it paket kebijakan pemanfaatan gas pada transportasi umum kotal perkotaan
STRATEGI PROGRAM PRE S IQEN REPU8L1 K IN D ON E SIA 43 - KEGlATAN KELEMBAGAAN IKoordinatorl 5 Membangun dan meningkatkan Kementerian Perindustrian kapasitas industri Petrokimia Hulu berbahan baku gas untuk menyerap produksi gas dalarn negen 6 Khusus untuk Teluk Bintuni segera dibangun industri petrokimja hulu un tuk menyerap produksi gas Tangguh Kementerian Perindustrian 7 Meningkatkan pengadaan dan Kementerian pemanfaatan bus menggunakan Perhubungan me sin BBG (dedicated engine) untuk angkutan umum 8 Mewajibkan kendaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan bahan bakar gas bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur gas Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah INSTRUMEN PERIODE (Kegiatanl Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / Lembaga Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / Lembaga Permen Perhubungan terkait pemanfaatan bahan bakar sektor transportasi 2016-2050
8 9 STRATEGI PROGRAM Pemanfaatan sum ber Penyediaan pasokan energi batuba ra untuk batu bara un tuk ke tenagali strikan dan pe mbangkit lis trik dan indu s tri industri Pemanfaatan s umber Pe n gem bangan energi baru berbentuk pencairan ba tubara cair, yai tu ba tubara tereai rkan dan hidrogen , untuk transportasi (coal liquefaction) d a n hidrogen PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 44 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERI ODE (Kegiatan) 1 Me nyediaka n ba tubara sebagai Kementerian Energi Pe rme n ESDM 201 6-2050 energi primer pembangkit li s trik dan Sumbe r Daya se kitar 148 juta ton a tau se kitar Mineral 54 ,3 GW pa da tahun 2025 dan seki tar 3 19 juta ton atau sekitar 16 1,5 GW p a d a tahun 2050 terkait Domes tic Marke t Obligation (DMO) Batubara 2 Meningkatkan pemanfaatan ba tubara un tuk sekto r indu s tri d e ngan targe t m en capai 55,2 juta ton pa d a ta hun 2025 d a n 11 5 juta ton pa da tahun 2 0 50 Kementerian Perindus trian I n pres terkai t pemanfaa tan batubara un tuk sektor indus tri 201 6-205 0 1 Menyusun peta jalan dan ke bijakan pe nge mbangan s umber energi batubara berbentuk cair untuk trans portasi s ampai df;ngan tahun 20 50 Ke rnen te rian Energi Pe rme n ES DM dan Sumber Daya Mineral terkai t pe manfaatan batubara tercairkan 201 6-201 9 2 Me n ge mbangka n te kn ologi Kern en terian Ri set, Rencana Stra tegis 2 01 6 -2050 produksi dan penggu naan bahan Teknologi dan bakar s inte ti s dan hidrogen un tuk tran sportas i Pendidika n Tinggi Kemente rian/ Lembaga
STRATEGI 10 Pemanfaatan surnber ene rgi baru berbentuk padat dan gas untuk ketenagalistrikan PROGRAM Pem bangu nanan pembangkit listrik berbahan baker CBM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 45 - KEGIATAN 3 Mernpercepat pengembangan batubara tercairkan sebagai bahan bakar cair 4 Menyusun peraturan untuk mobil berbahan bakar sintetis dan hidrogen untuk angkutan umurn dan kendaraan pribadi 6 Mernbangun industri kendaraan bermotor berbahan bakar hidrogen (fUel celn Me mbangun pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan rnemanfaatkan gas dari CBM KELEMBAGAAN (Koordinatorl Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kernenterian Perhubungan Kernen terian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral IN STRUM EN Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Permen Perhubungan terkait penggunaan bahan baker sintetis dan hidrogen Rencana Strategis Kementerian / Lernbaga Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga PERIODE (Kegiatanl 20 16-2025 2016-20 19 2025-2050 20 19-2050
11 STRATEGI Pemanfaatan sumber energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan rnernbangun prototipe sebagai langkah awal yang tersarnbung dengan jaringan listrik PROGRAM Pengembangan potensi 1 pemanfaatan sumber energt arus, gelomban g, dan perbedaan suhu lapisan laut 2 3 PRESIDEN RE P U B LIK INDONESIA 46 - KEGIATAN Memetakan potensi energi tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan taut Membangun pembangkit listrik tenaga arus, ge lombang, dan perbedaan suhu lapisan laut Menetapkan kebijakan terkait kegiatan usaha dan harga pembangkit Jjstrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu iapisan laut KELEMBAGAAN (Koordinator) Kementerian Energi dan Sumber Oaya Mineral Kernen terian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sum ber Daya Mineral INSTRUMEN PERlODE (Kegiatan) Rencana Strategis 20 16-2025 Kementeria n / Lembaga Rencana Strategis 2019-2050 Kementerian / Lembaga Permen ESDM terkait kegiatan usaha dan harga listrik dari pembangkit listrik tenaga arus, gelom bang, dan perbedaan suhu Iapisan Iaut 2016-2019
12 STRATEGI Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersiaJ dan rumah tangga PROGRAM I Pemanfaatan energi sinar matahari untuk industri dan gedung kornersial 2 Pemanfaatan sel surya untuk bangunan rumah tangga PRESlDEN REPUBLIK INDONE S IA 47 - KEGlATAN KELEMBAGAAN IKoordmator) INSTRUMEN PE~ODE IKeglatan) 1 Memfasilitasi pemanfaatan Kernen terian produk sel surya sebagai sumber Perindustrian energi di sektor industri Rencana Strategis 2019-2025 Kernenterian / Lembaga 2 Memberlakukan kewajiban Kementerian Energi Perpres terkait 2019-2050 pemanfaatan sel surya minimum dan Sumber Daya sebesar 25% dari Iuas atap bangunan kompleks industri dan Daerah bangunan komersial, penerangan jalan umum serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui Izin Mendirikan Bangunan (1MB) pemanfaatan sel Mineral, Pemerintah surya Memberlakukan kewajiban pe·manfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, komple ks Daerah perumahan, apartemen melalui 1MB Kementerian Energi Rencana Strategis 2019-2050 dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Lembaga Ke menterian /
STRATEGI 13 Pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan sumber energi sinar matahari diJakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit energi matahari dari hulu sampai hilir diproduksi di dalam negeri secara bertahap PROGRAM 3 Pemanfaatan sel swya untuk bangunaJ) pemerintah 4 Pemanfaatan sel surya untuk transportasi Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produksi komponen sel surya PRESIDEN REPUBLIK INDONE S IA 48 - KEGIATAN Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Mendorong pemanfaatan sel surya untuk transportasi 1 Menyusun daftar TKDN produk industri kornponen sel surya 2 Menyusun dan menerapka n SN I sistem, teknologi dan produk sel surya KELEMBAGAAN IKoordinator) Kernen terian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Kementerian Perhubungan Kernen terian Perindustrian Kementerian Perindustrian INSTRUMEN Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga PERIODE IKegiatan) 2019-2050 2025-2050 2016-2019 2016-2050
1 Cadangan strategis yang diatur dan dialokasikan oleh pemerit;ltah untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang serta hanya dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional Penetapan kebijakan cadangan strategis energl 2 Cadangan Penyangga Penyediaan ePE Energi (ePE) wajib disediakan o leh Pemerintah PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 49 - 1 Menetapkan jenis, jumlah, lokasi. dan mekanisme pengelolaan cadangan strategis ~ne rgJ 2 Menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) batubara sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 ten tang Pertambangan Mineral dan Batubara Menetapkan jenjs, jumlah, waktu, dan lokasi serta pengelolaan CPE Kementerian Energi Perpres terkait dan Sumber Daya Mineral cadangan strategis energi Kementerian Energi PP terkait WPN dan Sumber Daya Mineral batubara Dewan Energi Nasional dan Kernen terian Energi dan Sumber Daya Mineral P.erpres terkait ePE 2016-2019 2016-2019 2016-2019
3 STRATEGI Cadangan operasional yang waj ib disediakan oleh badan usaha dan industri energi untuk menjamin kontinujtas pasokan energi PROGRAM 1 Penetapan jenis dan volume cadangan operasional B8M 2 Percepatan pembangunan infrastruktur . penyimpanan 88M PRE S IOE N REPUBLIK INDONES IA 50 - KEGIATAN 1 Menyelesaikan penetapan jenis dan volume cadangan operasional 88M nasional untuk keperluan mini_mal 30 hari konsumsi 2 Menentukan alokasi cadangan operasional 88M yang wajib dipenuhi oleh badan usaha MemfasiJjtasi pembangunan infrastruktur penyimpanan 88M di beberapa daerah strategis KELEMBAGAAN IKoordinator) Kemen terian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral INSTRUMEN PERI ODE IKegiatan) Kepmen ESDM terkait penetapan jenis dan jumlah cadangan BBM nasional 2016-2019 Rencana Strategis 2016-2019 Kementerian / Lembaga Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / Lembaga
1 Konservasi energi dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan sumber daya energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi , distribusi, serta pemanfaatan energi dan sumber energi 1 Pelaksanaan kebijakan konservasi energJ 1 2 3 4 5 6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 51 - Menerapkan secara konsisten PP Nomor 70 Tahun 2009 ten tang Konservasi Energi Menggunakan teknologi pembangkit listrik yang lebih efisien Menerapkan peremajaan suku cadang dan komponen (retrofitting) pada pembangkit Menerapkan manajemen energi pada pembangkit Mengurangi rugi- rugi (losses) pada transmisi dan distribusi Li strik Melakukan pengaturan pemakaian energi yang ramah lingkungan dan efisien pada kawasan pengguna energi terintegrasi Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah Kernenterian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / Lembaga Mineral Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian/ Lembaga Mineral Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / Lembaga Mineral Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / Lembaga · Mineral Kementerian Energi Rencana Strategis 2019-2050 dan Sumber Daya Mineral, Pernerintah Lembaga Daerah Kementerian / Kernen terian /
2 3 STRATEGI Konservasi sumber daya energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang nasional dan daya dukung lingkungan hidup Produsen dan konsumen energi wajib melakukan konservasi energi dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan energi dalam jangka panjang PROGRAM Penyediaan energi mengutamakan sumber daya energi yang lebih lestari 1 Pengembangan konservasi dan efisiensi energi di sektor industri PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA 52 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator, INSTRUMEN PERIODE IKegiatanJ 1 Memelihara dan merehabilitasi Kementerian daerah tangkapan air di wi layah Lingkungan Hidup panas bumi dan sumber energi air dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Peraturan perundang- undangan terkait 2016-2050 2 Memberikan insentif fiskal dan Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 non fiskaJ bagi pemanfaatan sumber daya energi dan sumber Mineral energi setempat dan Sumber Daya Kem~nterian / Lembaga Rencana Strategis 2016-2019 Kementerian/ 1 Menerapkan sistem pengelolaan Kementerian energi dan optirnalisasinya di industri secara bertahap dirnulai dari industri lahap energi, industri besar, industri prioritas, dan Industri Kecil Menengah (IKMJ Perindustrian, Pemerintah Daerah Lembaga 2 Merencanakan kebutuhan 9an efisiensi energi sektor industri Kementerian Perindustrian Permen Perindustrian terkait perencanaan kebutuhan dan efisiensi energi sektor industri 2016-2019
, STRATEGI PROGRAM 2 Penetapan target kansurnsi bahan bakar di sektar transpartasi dilakukan secara terukur dan bertahap untuk peningkatan efisiensi PRESIOEN REPU8L1K INDONESIA 53 - KEGIATAN KELEM~AGAAN (KoordlDator) 1 Menyusun peta jalan pengembangan mada transpartasi umurn dan pribadi berdasarkan rencana diversifLkasi energi sektar transpartasi Kernenterian Perhubungan 2 Melakukan penghematan penggunaan B8M untuk sektor transportasi sehingga kebutuhan 8BM untuk sektor transportasi rnenjadi sebesar 75,3 juta kl per tahun mulai tahun 2025 Kernenterian Perhubungan 3 Mempercepat pengembangan transportasi massal dan kendaraan pribadi pengguna gas dengan target mencapai 282,1 mmscfd sampai dengan tahun 2025 Kementerian Perhubungan 4 Mempercepat penggunaan ijstrik Kernenterian untuk transponasi massal dan kendaraan pribadi mencapai 2,3 TWh sampai dengan tahun 2025 Perhubungan INSTRUMEN PE~ODE (Keglatan) Permen Perhubungan terkait peta jalan pengembangan moda transportasi 2016-2019 Rencana Strategis 2016-2050 Kernen terian / Lembaga Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / Lembaga PERIODE (Kegiatan) !016-2050 !016-2025 !016-2050 !O 16-20 19 .
4 STRATEGI Konservasi energi di sektor industri dilakukan d en gan mempertimba ngka n d aya saing PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 54 - PROGRAM KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 5 Mernbangun indus tri rnoda trans portas i lis trik d a n hybrid dari hulu sarnpai ke hilir Kementerian Perindustrian Rencana S trategis 2 01 6-20 50 Kementeria n / Lembaga 6 Men ingka tkan pernan faatan Kemen terian Energi Rencana Strategis 201 6-2025 biofuel sebagai cam puran untuk d an Sumber Daya Kernen terian / bahan bakar transportasi dengan Mineral target m en capai 13,9 juta kl sampai dengan tah un 20 25 Le mbaga 1 Peningkatan efi s iens i 1 Melakukan restrukturisasi penggunaan energi dan mendorong inovasi serta pemanfaatan te knologi yang lebi h efi sien permes inan indus tri dan pemberian fasili tas insenuf (fis kal dan non fiskal bagi industri ya ng melaksana ka n efis iensi energi) Kementerian Perindustrian Rencana Strategis 2 01 6 -2050 Kemen te ria n / Le mbaga 2 Menerbitkan s tandar indus tri hija u yang berasaskan efi s iens i penggunaan bahan baku , energi, dan a ir, serta minima lisasi limba h Kementerian Perindus tria n Rencana Strategis 20 16-201 9 Kementerian / Lembaga
STRATEGI PROGRAM 2 Penerapan sistem manajemen energi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 55 - KEGlATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERlODE IKegiatan) 3 Mengembangkan standar Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2020 keekonomian bahan bakar (fuel- dan Sumber Daya Kementerian/ economy s tandard) untuk kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi sebelum tahun 2020 Mineral Lembaga 4 Menyusun standar intensitas energi untuk masing-masing jenis industri Kementerian Perindustrian Permen Perindustrian terkait standar industri hijau 2016-2019 Menerapkan mandatori manajemen energi pada pengguna energi paling sedikit Mineral 6 .000 TOE per tahun Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / Lembaga 2 Menerapkan SNI ISO 50001 Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga 3 Melaksanakan audit energi berkala Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah
5 STRATEGI Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan nya menetapkan pedoman qan penera pan kebijakan konservasi energi khu s us nya di bidang hemat energi PROGRAM 1 Penera pan standardisa si dan la belisasi semua pe ralatan pen ggu na energi PRESIDEN REPUBLtK INDONESIA 56 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 1 Menyus un pedoman tingka t Kemente rian Energi Pe rme n ESDM terkai t tingka t efi s iens i pe mbangkit listrik efisiens i energi sis tem terma l dan dan Sumbe r Daya penggerak untuk setiap jenis pe mba ngkit lis trik Mineral 2 01 6-2019 2 Menyusun standar peraJatan hemat energi Kementeria n Energi Rencana Strategis 201 6-20 50 da n Sumber Daya Minera l Kemen te rian / Lembaga 3 Menerapkan standar peralatan hemat energi di masin g-masing kementerian dan lembaga Kementerian Energi Rencana Strategis 201 6-2025 dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga 4 Memperkuat laboratorium uji pe r ala tan hemat energi dj masing-masing kementerian dan Pendidikan Tinggi le mbaga Kemen te rian Ri set, Rencana Strategis 2 0 16 -2025 Teknologi d an Kementerian / Lembaga 5 Menyusun s tandar te rkait rancang bangu n gedung hemat energl Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma han Rakyat. Pemeri ntah Daerah Rencana S trategis 201 6 -2 01 9 Kementeria n/ Le mbaga
STRATEGI PROGRAM 2 Penera pan . manaJemen energl te rrnasuk audit energi bagi pengguna energi . PRESIDEN REPU8L1K INDONES IA 57 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERlODE (Kegiatan) 6 Menyusun peraturan untuk Kementerian Energi Permen ESDM 201 6-201 9 penerapan des ain rumah sesuai dan Sumber Daya dengan s tandar energi e fi s ien Mineral terkait e co- building 7 Memperluas penerapan Standar Kemente ria n Energi Penmen ESDM 201 6 -201 9 Kine rja Energi Minimum (Minimum Energy Pe rfonnance Standard/ MEPS) da n la belisasi pada peraiatan pemanfaat energi di masing-masin g kementeria n d a n lembaga dan S umber Daya Mineral terkait MEPS dan /ata u labe lisasi 1 Menyusun pera turan Manajemen Kemen terian Energi Permen ES DM 2 01 6 -2 01 9 s isi pengguna (De ma nd Side Managemel1t / DSM) antat a penyedia li s trik dan pengguna listrik dan Sumber Daya Mineral, Kern enterian Perindus trian terkai t DSM 2 Menera pkan manajemen dan audit energi sesuai standar in ternasional untuk sektor indu s tri , tra nsportas i, dan komers ial Kernen te rian Energi Rencana Strategis 201 6 -2 0 5 0 d an Sumber Daya Kemen terian / Mineral Le mbaga Jl9 Jl 9 )50 )25
STRATEGI PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 58 - PROGRAM KEGJATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERlODE (Kegiatan) 3 Penggunaan reknologi pembangkit listri k dan peralatan konversi energi yang efisien 1 Menyusun rancangan SNI Kernen terian Riset, Rencana Strategis 2016-2019 peralatan pembangkit listrik dan Teknologi dan konversi energi lainnya di masing-masing kementerian dan lembaga terkait Pendidikan Tinggi Kementerianj Lembaga 2 Menyusun peraturan Kementerian pemanfaatan teknologi perala tan Perindustrian produksi hemat energi Permen Perindustrian terkait pemanfaatan peralatan produksi hem at energi 2016-20 19 3 Menerapkan SNI atas peralatan Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 pemanfaat energi di sektor rumah tangga dan komersial dan Sumber Daya Kementerianj Mineral Lembaga 4 Sosialisasi budaya Melakukan sosialisasi dan edukasi Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16-2025 hemat energi hemat energi melalui media e lektron ik dan media sosial untuk Mineral. Pemerintah Lembaga meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi dan Sumber Daya Kementeri'anj Daerah
STRATEGI PROGRAM 5 Peningkatan iklim usaha bagi berkembangnya usaha jasa energi sebagai investor dan ,Penyedia energi secara hemat 6 Percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massal. bail< transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien PRESIQEN REPU8UK INDONESIA 59 - KEGIATAN KELEM~AGAAN (KoordlDator) INSTRUMEN PE~ODE (Keg.atao) Mengembangkan kebijakan Usaha Jasa Konservasi Energi (Energy Service Company/ESCO) untuk implementasi proyek efisiensi energi Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya Mineral terkai t ESCO 2016-2019 1 Mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan, termasukjaringan kereta api ke bandara dan pelabuhan (kereta api dan bus) sehingga pangsa (share) angkutan umum menin gkat menjadi 30% dari total moda transportasi pada 2025 Kernen terian Perhubungan Rencana Strategis 20 19 -2025 Kementerianj Lembaga Rencana Strategis 20 16-2025 Kementerianj 2 Mengembangkan angkutan bus Kementerian cepat bebas hambatan (Bus Rapid Transit/BRT) sebanyak 10.000 bus di 50 wilayah perkotaan Perhubungan, Pemerin tah Daerah Lembaga
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA 6 0 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) 3 Meremajakan armada angkutan Kementerian Rencana Strategis 201 6-20 50 Kementerian / umum un tuk meningkatkan efi s iens i penggunaan energi Perhubungan , Pemerintah Daerah Lembaga 4 Membangun s istem perkeretaa pian Trans J awa, Trans Sumatera, Trans Kaliman tan, Trans Sulawesi, Trans Papua, dan kereta api yang sudah tidak aktif ser ta menambah kapasitas s is tem Kemente ria n Perhubungan, Pemerin tah Daerah Lembaga Rencana Stra tegis 2 016-2050 Kementerian / 5 Mengembangkan angku tan kereta a pi cepat terpadu (Mass Rapid Transit/ MRT). k ereta api rin gan (Light Rail Transi l/ LRT) . dan Trem di 13 wilay ah perkotaan serta kereta a pi ba ndara Kemen te rian Perhubungan, Pemerintah Daerah Lembaga Rencana Strategis 20 16-20 50 Kementerian / 6 Menyusun rencana pengembangan LRT sampai d engan tahun 20 50 Kemente rian Perhubungan, Pemerin tah Daerah Lem baga Rencana Stra tegis 2 01 6-201 9 Kementerian /
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN RE P U B LIK INDONESIA 61 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 7 Mengembangkan manajemen Kementerian Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / transportasi dengan membangun Perhubungan, sistem transportasi cerdas (Intelligent Tr-ansport System/ ITS) di 24 kota dan sistem pengendalian Ialu Iintas (Area Tr-affic Control System/ ATCS) di 50 lokasi serta pembatasan angkutan barang masuk kota Pemerintah Daerah Lembaga 8 Menerapkan manajemen parkir Kementerian Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / kendaraan termasuk zona parlOr Perhubungan, dengan tarif tinggi khusus di kota besar Pemerintah Daerah Lembaga 9 Menerapkan pembangunan wilayah terpadu dengan jalur transportasi (Transit Oriented Development/TOO) Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah Permen Perhubungan terkait TOO 2016-2025
STRATEGI PROGRAM 7 Percepatan penerapan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ ERP) untuk menguraI)gi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 62 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordmator) INSTRUMEN PE~ODE (Keglatan) 10 Mengoptimalkan pergerakan pesawat di bandara dan jalur penerbangan , serta menerapkan bandara ramah lingkungan (Eco Airport) di 15 bandara Kementerian Perhubungan Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / Lembaga II Membangun sistem tol laul (angkutan laut utama reguler untuk barang) dengan menyediakan 150 kapaJ Kernen terian Perhubungan Rencana Strategis 20 16-2050 Kementerian / Lembaga I Menyusun kebijakan dan Kernenterian Rencana Strategis 20 16-20 19 Kernenterian/ penerapan ERP pad a jaJan-jalan Perhubungan, utama kota / perkotaan Pernerintah Daerah Lembaga 2 Menyusun kebijakan dan Kementerian penerapan biaya preservasi jalan Perhubungan, yang dananya dipungut melalui Kernen terian mekanisme pendapatan pernerintah Keuangan Rencana Strategis 2016-2019 Kementerian / Lembaga
6 STRATEGI Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan diversifikasi energi untuk meningkatkan kon servasi su mber daya energi dan ketahanan energi nasional dan /atau daerah PROGRAM 1 Percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan sumber energi terbarukan 2 Percepatan pelaksanaan substitusi B8M dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi PRESIDEN RE P U B LIK INDONESIA 63 - KEGiATAN KELEMBAGAAN (Koordinatorl INSTRUMEN PERIODE (Kegiatanl 1 Menyusun peraturan percepatan Kementerian Energi Perpres terkait 2016-2019 pembangunan EST dan Sumber Daya Mineral percepatan pembangunan EST 2 Mengembangkan kebijakan harga energi yang kondusif dari usaha EST Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya Mineral terkait harga en er gi EST 2016-2025 Kementerian pemanfaatan EST untu_k industri Perindustrian 3 Menyusun peta jaJan Rencana Strategis 20 16-2019 Kementerian / Lembaga Menyusun kebijakan untuk percepatan substitusi BSM dengan gas sektor transportasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah 'npres terkait kewajiban penggunaan SSG sektor transportasi 2016-2019 2 Meningkatkan secara bertahap Kementerian jumlah kendaraan yang menggunakan mesin SSG (dedicated enginel sebanyak 2 juta uniL di 15 kota sampai dengan tahun 2025 Perhubungan , Kementerian Perindustrian, Pemerinta h Daerah Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / Lembaga
STRATEGI PROGRAM PRESID E N RE P UBLIK INDONESIA 64 - KEGIATAN 3 Mengalokasikan anggaran intensiflkasi penggunaan BBG dalam APBN dan APBD 4 Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil / motor BBG (dedicated engine) bagi pabrika n sesuai ketentuan peraturan perundang- unda ngan 5 Me mbangun secara bertahap SPBG sebanyak 632 un it d e ngan total kapasitas 282 mmscfd eli 15 kota sampai dengan tahun .2025, dan rneningkat menjadi 2.888 unit dengan total kapasitas 1.291 mmscfd pada tahun 2050 da la m rangka percepatan pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas di sektor transportasi KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) Kernenterian Energi Rencana Strategis 20 16-2050 dan Sumber Daya Mineral , Pemerintah Daerah Kernenterianf Lembaga Kernen terian Keuangan, Kernenterian Perindustrian Rencana Strategis 2016-2019 Kementerian / Lembaga Kernenterian Energi Rencana Stralegis 2016-2050 dan Sumber Daya Mineral, Pernerintah Lembaga Daerah Kernenteria n /
STRATEGI PROGRAM PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 65 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 6 Mencantumkan kebutuha n lahan Kem enterian Agraria Permen Agrari a dan Tata Ruan g terkait penyusunan RTRW SPBG dalam RTRW NasionaJ / D aerah dan Ta ta Ruang, Pemerintah Daerah 20 16-20 19 7 M embangun j aringan gas kota Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16-2025 bagi 4 ,7 juta sambungan rumah da n Sumber Daya tangga pad a tahun 2 025 Kementerian / Mineral, Pemerintah Lembaga Daera h 8 M engadaka n digester biogas dengan target 1,7 juta rumah tan gga pada tahun 20 25 Kementerian En ergi Rencana Strategis 20 16-2025 dan Sumber Daya Minera l, Pemerintah Lembaga Daerah Kernen terian / 9 Membangun fasilitas pengolahan Kementerian Energi Rencana Stra tegis 201 6-2025 Dimethyl Ether/ DME (sebagai campura n LPG) dengan rencana Mineral produksi sekilar 1 juta ton pada tahun 20 25 dan Sumber D aya Kern enterian / Lembaga 10 M engembangkan tabung khu su s Kernen terian Energi Rencana Strategis 201 6-2025 (absorbed l1atural gas/ ANG) dengan rencana pengembangan Mineral sebesar 0,1 ju ta ton pada tahun 2025 dan Sum ber Daya Kementeri an / Lembaga
STRATEGI PROGRAM 3 Percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan berrnotor PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 66 - KEGIATAN KELEM~AGAAN IKoordlnator) 1 Menyusun peraturan terkait Kementerian percepatan pemanfaatan tenaga Perindustrian listrik untuk penggerak kendaraan bermotor 2 Mengembangkan kendaraan bermotor bertenaga mesin hibrida (hybrid engine) Kementerian Perindustrian 3 Mengembangkan kendaraan Kementerian Perhubungan, bertenaga listrik / hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit Kementerian Perindustrian untuk roda 4 dan 2 , 1 juta unit untuk kendaraan roda 2 4 Meningkatkan secara ber-tahap Kementerian Perhubungan jumlah mobillistrik untuk angkutan umum menjadi 10% dari jumlah total populasi mobil angkutan umum di kota / perkotaan pada 2025 INSTRUMEN PE~ODE IKeglatan) Permen Perindustrian terkait pengembangan usaha kendaraan bermotor listrik 2016-20]9 Rencana Strategis 2019-2025 Kementerian / Lembaga Rencana Strategis 2019-2025 Kementerian / Lembaga Rencana Strategis 2019-2025 Kementerian / Lembaga
STRATEGI PROGRAM 4 Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk Pembangkit Listrik Te naga Uap (PL TU) Mulut Tambang. batubara tergaskan (gasified coaQ. dan batubara tercairkan (liquified coaQ 5 6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 67 - KEGIATAN Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil / motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Membangun secara bertahap s istem dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk kendaraan bermotor listrik menjadi sebanyak 1.000 unit pada tahun 2025 Menyusun peraturan terkait peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk PLTU Mulut Tambang. batubara tergaskan (gasified coaQ. dan batubara tercairkan (liquified coaQ KELEM~AGAAN (Koordlnator) Kementerian Keuangan. Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumbe r Daya Mineral INSTRUMEN PE~ODE (Keglatan) Rencana Strategis 2016-2019 Kementerian / Lembaga Rencana Strategis 20 16-2025 Kementerian/ Lembaga Pennen ESDM terkait pemanfaatan ba tu bara kua l.i tas rendah untuk PLTU Mulut Tambang. batubara tergaskan (gasified coaQ. dan batubara tercairkan (liquified coaQ 20 16-2019
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPUBLIK INDONE S IA 68 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERlODE (Kegiatan) 2 M eningkatka n kapa sitas Pembangkit Li strik T enaga Ga sifikasi Batubara (PLTGB) sa mpai 20 25 sebesar 44 MW Kementeria n 8nergi Rencan a Strategis 201 6 -2025 dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga 3 M enyusun kerangka pera turan pembelia n harga listrik dari tenaga gasifikasi batubara Kementerian Energi Permen ESDM d an Sumber Daya M ineral terkait kebijakan harga pem bel ian listrik dari ten aga gasifikasi batuba ra 201 6 -201 9 4 Menyusun rencana pengembangan industri komponen / peralatan instalasi PLTGB Kementerian Perindu strian Rencana Strategis 20 16-201 9 Kementerian / Lembaga 5 M endorong perluasan usaha yang terin tegrasi antara PLTU Mulut Tamba ng dan industri Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16 -201 9 da n Sumber Daya MineraJ Kemen te ri an / Lembaga 6 M enjamin pasokan batu bara untuk PLTU mulut tam bang dialokasikan u ntuk j angka waktu Mineral sesuai dengan kontrak Kementeria n En ergi Rencan a Strategis 20 16 -2 0 50 dan Sumber Daya Ke menteria n/ Lem baga
STRATEGI PROGRAM 5 Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 69 - KEGIATAN KELEM~AGAAN IKoordmator) INSTRUMEN PE~ODE IKeglatan) Kementerian Energi Permen !;;SDM dan Sumber Daya 7 Mengembangkan skema usaha baru untuk PLTV Mulut Tambang yang lebih kompetitif MineraJ terkai t PL TV Mulut Tambang 2016-2019 8 Mengembangkan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara tercairkanftergaskan dan penerapannya Kementerian Riset, Rencana Strategis 2016-2025 Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerianf Lembaga 9 Mengembangkan penerapan Kementerian konversi batubara pada industri Perindustrian petroki.mia untuk menghasilkan produk olefin dan amonia Rencana Strategis 2016-2050 Kementerianf Lembaga 10 Mengembangkan industri gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri pupuk Kementerian Perindustrian Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian f Lembaga Kementei-ian Energi Rencana Strategis 2016-2050 Mengoptimalkan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan dan Sumber Oaya tinggi untuk pembangkit listrik Mineral dalam negeri Kementerianf Lembaga
I Pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan. pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi 1 2 3 4 PRESIDEN REPUBL1K INDONESIA 70 - Melaksanakan konservasi energi di sisi suplai energi Reklamasi lahan pasea tambang batubara Melaksanakan program audit dan manajemen energi Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (Clean Coal Technology /CCT) dan elisiensi tinggi (Ultra Super Critical/USC) seeara bertahap Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya Mineral terkait konservasi energl 2016-2050 Kementerian Energi Reneana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Kementerian j Lembaga Kementerian Energi Reneana Strategis 2016-2050 dan Surnber Daya Mineral , Pemerintah Lembaga Daerah Kementerian / Kementerian Energi Reneana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Mineral Kementeria n / Lembaga
2 STRATEGI PROGRAM Kegia tan pe ngelolaan Peningkata n energi nasiona l wajib penerapan sta ndar memperhatikan faktor dan keselamatan di kes eha tan, keselamatan kerja, dan d ampak sosial den gan teta p mempertaha nkan fungsi lingkun gan h idup bidang kegiatan u saba penyediaan da n pema nfaata n energi PRESIDEN R E P U 8 L1K INDONESIA 71 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 5 Melaksanakan Perpres Nomor 61 Kementerian Rencana Stra tegis 201 6- 2025 Tahun 2011 tentang RAN -GRK secara kon s isten Lin gkunga n Hidup Kementerian / dan Kehutanan , Pemerintah Daerah Lembaga 1 M eningkatkan kegiatan pembinaan da n pengawasan tekni s u saha energi Kementerian Energi Rencana Strategis 201 6-2025 dan Sumber D aya Kemen terian / Mineral Lembaga 2 Mengembangkan s tandar keselarnatan, s is tem, dan komponen di bidang ketenagalistrikan, migas serta EBT yang harmon i s dengan standar in te rnas ionaJ Kemen teria n Ri sel , Rencana S trategis 201 6 -20 25 Tekn olog; d an Pendidika n Tinggi Kementerian / Lembaga 3 Meningka tkan kuaJitas layana n Kemen terian Energi Rencana Strategis 201 6 -2 025 penerbita n Sertifika t Laik O peras; (SLO) d alam pengusahaan energi nasiona l d an Sumber Daya Kementerianf Mineral Lem baga
3 STRATEGI Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan PROGRAM 1 Pencegahan, penanggulangan, dan pemuHhan dampak lingkungan hidup 2 Pengurangan dan penggunaan kembali produksi limbah, serta mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 72 - KEGIATAN Mengintegrasikan kebijakan lingkun gan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengawasan, dan penegakan hukum 1 Mendorong peningkatan penggunaan teknologi energi yang ra m ah lingkungan berdasarkan prinsip 3R (reuse, reduce, and recycle) 2 Memanfaatkan limbah produk energi secara berkelanjutan (fly ash, bottom ash) 3 Memanfaatkan gas buang untuk listrik dan proses termal di industri (co-generation) KELEMBAGAAN IKoordinator) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian INSTRUMEN Rencana Strategis Kemen terian / Lembaga Rencana Strategis Kementerianj Lembaga Rencana Strategis Kemen terian / Lembaga Rencana Strategis Kementerian j Lembaga PERIODE IKegiatan) 20 16-2025 20 16-2050 2016-2050 20 16 -2050
STRATEGI PROGRAM 3 Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasa n hutan 1 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 73 - KEGIATAN MemfasWtas,i proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pa kai, kerj a sarna, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk pengusahaan tenaga air, panas bumi, migas, dan batubara termasuk saran a dan prasarana, dan instalas i pembangkit, trans misi dan distribusi Listrik serta teknologi energi baru da n terbarukan Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertarnbangan Khusu s (IUPK) batubara di hutan a lam primer dan lahan garnbut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain KELEMBAGAAN (Koordinatorl Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerai, Pemerintah Daerah INSTRUMEN PERIODE (Kegiatanl Rencana Stra tegis 20 16 - 2025 Kementerian/ Lembaga 20 16-2050
4 STRATEGI PROGRAM Penguatan kapasitas Setiap pe ngusah aan instalasi nuklir wajib nasional di bidang rnemperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengaJami kerugian aki ba l kecelakaan nuklir keselarnatan penggunaan tenaga nuklir PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 74 - KEGIATAN KELEM~AGAAN IKoordmator) INSTRUMEN PE~ODE IKeglatan) 1 Menerapkan standar Kernen terian Riset, Rencana Strategis 2016-2050 internasional keselamatan PLTN Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian / Lembaga 2 Menyusun pra studi kelayakan Kernenterian Energi Rencana Strategis 20 16-20 19 Ikajian akademik) untuk memutuskan perencanaan pembangunan PLTN dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga 3 Melaksanakan secara konsisten Kementerian Riset, Rencana Strategis 20 16-2050 Teknologi dan Pendidikan Tinggi Perpres Nomor 74 Tahun 20 12 ten tang Pertanggungjawaban Kerugi an Nuklir Kementerian / Lembaga
I Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan Penyesuaian ha rga energi berdasarkan nilai keeko nomian yang be rkeadilan 1 2 3 PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA 75 - Regionalisasi penetapan tarif dasar liserik, BBM , dan gas berdasarkan biaya produks i. lingkun gan, konservasi, dan keun tungan Meneta pka n ha rga energi untuk pengalihan subsidi fosil ke subsidi EBT Menentuka n harga energi dengan pertimbangan keterjangkaua n (affordability) ke mampuan masyarakat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementeria n Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Perm e n ESDM terkait penyesualan ha rga energi Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kementeria n / Lembaga 20 19-2050 20 16-2050 20 16-2050
2 STRATEGI PROGRAM Pemerintah mengatur 1 Penyesuaian harga energi terbarukan perhitungan harga energi terbarukan yang be rsaing dengan sumber energi minyak bumi yang berlaku di suatu wilayah tanpa memasukkan subsidi BBM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 76 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) 1 Menerapkan dan menyempurnakan feed-in tariff dari pembangkit EBT kepada badan usaha ketenagalistrikan yang berlaku selama harga listrik EBT lebih tinggi dari harga listrik dari sumber energi primer lainnya Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya terkait insentif harga EBT Mineral 2016-2050 2 Mengalokasikan subsidi untuk Kementerian Energi UU terkait APBN 2016-2050 menerapkan feed -in tariff dari pembangkit EBT dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan 3 Menyusun kebijakan penerapan Kementerian Energi Permen Keuangan 20 17-20 19 cukai BBM atau dis-insentif fiskal lainnya dan Sumber Oaya Mineral. Kementerian Keuangan terkait cukai BBM 4 Menyusun peta jalan penerapan Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16-2019 kebijakan paja k karbon atas kansumsi energi fasil da n Sumber Daya Mineral. Kemenlerian Keuangan Kementerian f Lembaga
STRATEGI PROGRAM 2 Perhitungan ha rga energi yang rasional untuk penyediaan energi terbarukan dari sumber setempat da lam rangka pengamanan pasokan energi di wilayah terpenci l/ perbatasan NKRI PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 77 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) 5 Mewajibkan badan usaha yang Kementerian Energi Perpres terkait 20 16-2050 diteta pkan oleh Pemerintah untuk membeli tenaga Iistrik bersumber EBT dan Sumber Daya Mineral kewajiban membeli tenaga listrik dari EBT 6 Meningkatkan implementasi Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 peraturan perundang-undangan dan Sumber Daya Kementerian/ mengenai pembelian tenaga lis trik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) d engan kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero). Mineral Lembaga 1 Membangun unit pembangkit Kemenlerian Energi Rencana Strategis 20 16 -2025 dan Sumber Daya Kementerian/ PLTS/hybrid, PLT Bioenergi, PLTB di daerah terpencil, pulau Mineral, Pemerin tah Lembaga terluar dan perbatasan NKRI Daerah 2 Menyusun peraturan tersendiri Kementerian Energi Permen ESDM 20 16 -20 19 peluang investasi energi terbarukan dari sumber setempat khusus di daerah terpenciI / perbatasan NKRI dan Sumber Daya Mineral , Pemerintah kemudahan Daerah terkait investasi EST di daerah terpencil / perbatasan NKRI
3 4 STRATEGI PROGRAM Pemerintah mengatur Pengendalian harga harga batubara dalarn batubara dalam negeri negeri sampai terbentuknya pasar yang efisien Pemerintah mewujudkan pasar tenaga listrik (electricity pricing policy) Penyempurnaan pengelolaan energi panas bumi (pembagian risikol dan penerapan feed - in tariff dalam penetapan harga jual EBT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 78 - KEGIATAN KELEM~AGAAN (Koordmatorl INSTRUMEN PER~ODE (Keglatanl 1 Meningkatkan pengawasan perdagangan batubara dalarn negen Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian/ Mineral Lembaga 2 Melanjutkan kebijakan DMO batubara untuk kebutuhan nasional Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya Mineral terkait penentuan alokasi batubara keperJuan dalam negeri 2016-2050 3 Memberlakukan bea keluar batubara disaat harga internasional tinggi Kementerian Energi Permen Keuangan 2025-2050 terkait bea dan Sumber Daya Mineral, dan keluar/pajak ekspor batubara Kementerian Keuangan 1 Menyusun peraturan pembagian Kementerian Energi Permen ESDM 2016-2019 risiko antara pemegang izin usaha tenaga listrik dan pengembang PLTP dan Sumber Oaya Mineral terkait pengelolaan dan pembaharuan harga jual listrik PLTP
STRATEGI PROGRAM 2 Pemerin tah mengatur pasar energi terbarukan , terrnasu k kuota minimum tenaga Li strik, bahan baka r cair, dan gas yang bersumber dari EBT 3 Penetapa n tarif listrik secara progresif PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 79 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinatorl INSTRUMEN PERI ODE (Kegiatanl 2 Meneta pka n f eed -in tariffPLT Bayu, PL TS , PL T Bioenergi da n PLT aru s lau t serta dari PLTA / PLTMH Kementerian Energi Kepmen ES DM da n Sumber Daya Mineral terkail harga jual listrik pembangkit EBT 2 01 6-20 19 3 Menetapka n ha rga pa toka n BBN Kementerian Energi Permen ESDM 201 6 -201 9 term asuk un tuk pembangkit listrik dan S umber Daya Mineral terkait pen gelolaan BBN Mewaj ibkan bad an u saha penyedia te naga listrik dan non tenaga listrik da n Sumber Daya un tuk mengalokasikan sumber energinya dari E ST secara bertahap Kemente rian Energi PP/ Perpres terkai t 201 6-2050 kuota minimum tenaga lis trik d an non tenaga listrik Mineral Kernen teri an En ergi Rencana Strategis 201 6 -20 25 da n Surnber Daya M enera pkan tarif dasar listrik progresif kepada masing-masing konsurnen dengan perhi tu ngan yang M ineral berbeda Kemen terian / Le mbaga
STRATEGI PROGRAM 4 Pengaturan harga energi primer (batubara , gas, air. panas burniJ untuk pembangkit listrik 5 Restrukturisas i harga listrik industri dikaitkan dengan tingkat intens itas energJ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 80 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (KoordinatorJ INSTRUMEN PERlODE (KegiatanJ 1 Mengevaluasi kebijakan harga Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2019 pembelian listrik dari batubara, dan Sumber Daya Kementerian / gas. air. dan panas bumi Mineral Lembaga 2 Menyusun peraturan harga Kementerian Energi Permen ESDM 2016-2019 energi primer untuk pembangkit dan Sumber Daya listrik Mineral terkait harga energi primer pembangkit listrik I Merumuskan pedoman harga Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya listrik untuk industri berdasarkan tingkat intensitas Mineral energi terkait penyesuruan h a rga listrik industri 2016-2019 2 Menyusun metodologi atau petunjuk baku mengenai perhitungan intensitas energi industri Kementerian Energi Renca'na Strategis 20 16- 2019 dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga
5 STRATEGI PROGRAM Pemerintah Pusat dan Pemberian subsidi Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan seeara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidal< mampu yang diberikan bilarnana: a) Penerapan keekonomian berkeadi1an tidal< dapat dilaksanakan; dan / atau b) Harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari 88M yang tidak disubsidi energi tepat sa saran PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 81 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) 1 Menyusun kebijakan terkait Kementerian Energi Pennen ESOM dan Sumber Daya terkait petunjuk pemberian subsidi energi bagi masyaral<at yang tidal< mampu Mineral, Pemerintah pelaksanaan serta mengembangkan skema baru pemberian subsidi energi kepada masyarakat, seperti antara lain penerapan distribusi tertutup, penerapan tarif/harga progresif, regionalisasi harga energi, dan sebagainya Oaerah pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah 2016-2019 2 Menyusun pedoman pemberian Kementerian Dalam Peraturan terkait 2016-2019 subsidi energi oleh Pemerintah Daerah yang anggaran_nya dialokasikan dalam APBO Negeri pedoman pemberian subsidi energi oleh Pemerin tah . Daerah 3 Memberikan insentif riskal untuk Kementerian mendukung produksi dan pemanfaatan BBN Keuangan Permen Keuangan 2016-2050 terkait alokasi insentif 8BN
6 7 STRATEGI PROGRAM Pengurangan subsidi Pengurangan subsidi BBM dan ustrik secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai BBM dan listrik secara bertahap Pemerintah Pusat dan Pemerin tah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan Pemberian insentif non fiskal EBT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 82 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERI ODE (Kegiatan) 4 Menyusun kebijakan regionalisasi subsidi energi dari Pemerintah Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2019 dan Sumber Daya Mineral Kementerian/ Lembaga 1 Menyesuaikan alokasi subsidi Kementerian UU terkait APBN 2016-2025 BBM dan listrik secara bertahap Keuangan, dalam APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Menyesuaikan harga BBM dan tarif listrik sesuai keekonomiannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat Kementerian Energi Permen ESDM dan Sumber Daya Mineral lerkait harga BBM dan tarif dasar listrik 2016-2025 1 Memberikan kemudahan pelayanan perizinan di daerah Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah Kementerian / 2 Memberikan fasilitasi kerja sarna Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 antara produsen EBT dengan off- dan Sumber Daya taker Mineral Kementerian / Lembaga
STRATEGI PROGRAM 2 Pernberian insentif fi skal bagi produ sen dan konsurnen yang rnenggunakan non- BBM dan energi terbarukan di sek to r transportasi PRESID E N REPUBLIK INDONESIA 83 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) 1 M ernberikan insentif fi skaJ Kernenteri an kenda raan berbahan bakar gas, Keuangan , ba han bakar sin tetis, dan hidrogen, se suai ketentuan perund ang- undangan perpaj akan dan kepabeana n yangberlaku Kern enterian Perindustri an , Kernen te ri an Perh ubungan 2 M enyusun kebij akan insentif bagi prod uk angku tan umum bertenaga Li strik, sesuai keten tu an perund ang-undangan Perh u bun gan perpajakan dan kepabean an yang berlaku Kernenteria n Keua ngan . Kernenterian INSTRUMEN PERIODE (Kegiatan) Perrnen Keu angan 201 6 -20 50 terkait insen tif kepada konsurnen kendaraan berbahan bakar EBT Perrnen Keuangan 20 16-20 19 terkait insentif kepad a kendaraan angkutan u rn u rn bertenaga listri k
8 STRATEGI PROGRAM Pernerintah Pusat da n Pernberia n insentif Pernerintah Daerah menyediakan insentif usaha energi bagi pengembangan. pengusahaan, dan pernanfaatan energi terbarukan terutarna untuk skala kecil dan berlokasi di daerah terpencil sampai nilai keekonomjannya kompetitif dengan energi konvensional bagi pengembangan terbarukan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84 - KEGJATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) 1 Mernfas ili tas i pemberian in sentif Kernenterian tambahan kepada Badan Usahal Perencanaan BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah di daerah frontier area atau WK Panas Bumi yang Perencanaan tidak menarik Pernbangunan Nasional l Badan Pembangunan Nasional 2 Memfasilitasi pemberian insentif Kernen terian Perencanaan tam bahan kepada Badan Usaha/ BUMN yang ditugasi oleh Pembangunan Pemerintah untuk rnembangun Nasionai / Badan unit pembangkit PLTS I hybrid di Perencanaan pulau terluar Pernbangu!lan Nasional INSTRUMEN PERI ODE (Kegiatan) Rencana Strategis 20 16-2050 Kernenterian/ Lembaga Rencana Strategis 2016-2050 Kernenterian / Lembaga
9 STRATEGI PROGRAM Pemberian fasilitas Pemerintah insentif (fiskal dan non memberikan insentif kepada produsen dan fiskal) bagi industri konsumen energi yang yang rnelaksanaka n melaksanakan kewajiban konservasi energi dan efisiensi energi serta rnemberikan disinsen tif kepada yang tidak melaksanakan kewajiban konservasi energi dan efisiensi energl energi efisiensi 1 2 3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 85 - KEGIATAN KELEM~AGAAN (KoordlDator) Memberikan penghargaan (finansial atau rating) terhadap industri yang berhasil rnelakukan penghematan energi dan menurunkan konsurnsi energi per unit produksi (intensitas energi) Kernen terian Energi dan Sumber Daya Mineral Memberikan insentif fiskal untuk penggunaan teknologi efisiensi energi, sesuai ketentuan Kementerian Energi perunda ng-undangan perpaja kan da n kepabeanan yang berlaku Kementerian Keuangan, dan Sumber Daya Mineral Memb~ r1 akukan disinsentif harga Kementerian Ene.rgi terhadap penggunaan BBM pada dan Sumber Daya sektor tertentu (industri dan pem bangIGt) yang tidak efisien Mineral INSTRUMEN PE~ODE (Keglatan) Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian / Lembaga Perrnen Keuangan 2016-2050 terkait insentif fiskal teknologi efis iensi energi Permen ESDM terkait disinsentif harga pada sektor industri/ pengguna tertentu 2016-2050
STRATEGI 10 Pemerintah memberikan insentif bagi lembaga swasta atau perorangan yang mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT PROGRAM Pemberian insentif dan fasilitas investasi bagi lembaga swasta atau perorangan yang mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 86 - KEGIATAN Memberikan insentif dan fasilitas investasi berupa penerapan jaminan resiko atas pemanfaatan hasH penelitian teknologi energi nasional kepada perguruan tinggi, perorangan, dan lembaga penelitian yang berhasil mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT Memberika n penghargaan bagi lembaga swasta atau perorangan yang telah berhasil mengembangkan teknologi inti dan inovasi untuk mendorong usaha EBT KELEM~AGAAN (KoordlDator) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Risel, Teknologi dan Pendidikan Tinggi INSTRUMEN Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga PE~ODE (Keg.atan) 2016-2050 2016-2050
1 Pengernbangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah I Peningkatan kernampuan industri dalarn negeri dalam penyediaan infrastruktur energi I 2 3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 87 - Menyusun kebijakan yang mernprioritaskan penggunaan perala tan dan jasa produksi nasionaJ , khusus untuk EBT harus diupayakan secara bertahap bisa mencapai 50% pada tahun 2025 dan 100% selambat-lambatnya pada tahun 2050 Audit kepatuhan pelaksanaan P3DN kepada badan usaha energl Mendorong pembentukan konsorsiurn perusahaan industri, perban kan, Engineenng Procurement Construction (EPe) dalam negeri daJam rnembangun proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW Kernen terian Perindustrian Kernen terian Perindustria n Kementerian Perindustrian Permen Perindustrian terkait Peningkatan Penggunaan Prod uk Dalam Negeri (P3DN) untuk industri energi nasional 2016-2019 Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian / Lembaga Rencana Strategis 2016-2025 Kernen ter,ian / Lembaga
STRATEGJ PROGRAM 2 Pengembangan infrastruktur pendukungindustri batubara yang meliputi transportasi, stockpiling, dan blending untuk mewujudkan pasar yang efi sien dan dapat mensupla i kebutuhan dalam negeri secara terus- menerus 3 Percepatan penyediaan infrastruktur pendukung produksi minyak. dan gas, pengilangan bahan bakar, transportasi dan distribusi energi, sistem transmisi, dan distribus i energi PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 88 - KEGIATAN KELEM~AGAAN (Koordmator) Menyusun master plan rencana Kementerian Perhubungan pembangunan pelabuhan terpadu batubara 2 Memberikan fasilitasi Kementerian Perhubungan pembangunan pelabuhan (terminal) bongkar muat dan area stockpiling batubara, serta kemudahan pelayanan 1 Memperce pat pembangunan perluasan jaringan jalur kereta api untuk percepatan distribusi bahan baka r Kementerian Perhubungan 2 Memberikan kesempatan bersama atas penggunaan fasili tas infrastruktur perhubungan untuk menjaga distribusi bahan bakar nasional Kementerian Perhubungan IN STRUM EN PE~ODE (Keglatan) Rencana Strategis 2016-2019 Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis 2019-2050 Kementerian / Lembaga Rencana Strategis 2016-2025 Kementerian / Lembaga Rencana Strategis 20 16-2025 Kementerian / Lembaga
STRATEGI PROGRAM 4 Percepatan penyediaan infrastruktu r pendukung EBT PRESIDEN RE P U8L1K INDONESIA 89 - KEGIATAN 3 M eningka tkan ka pasitas dan \ayanan bongkar muat pelabuhan yang efi sien untu k percepatan distribusi energi 4 M enyusun pera turan yang mempriori taskan distribusi baha n bakar na siona l dalam penggunaan infrastruktur perhubun gan 1 Memperluas j arin gan transm isi dan distribusi ketenagali strika n 2 M enuga ska n lembaga pembiayaan infrastruktur nasional u ntuk membiayai proye k pe mbangu nan EBT KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) Kementerian Pe rhubun gan Rencana Stra tegis 201 6 -2050 Kem ente ri an J Lembaga Kementerian Perhubungan Perrnen Pe rhubun gan terkai t prioritas distribu si bahan ba ka r 2 01 6-201 9 Kementerian Energi Rencan a Strategis 2 01 6-20 50 d an Sumber Daya Mineral Kementeria n J Lembaga Kementerian Energi Rencan a Stra tegis 201 6-20 50 dan Sumber Daya Mineral Kementerian f Lembaga
STRATEGI PROGRAM 5 Pemberian akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai energi seeara transpar.an dan kemudahan dalam mendapatkan energi PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 90 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERI ODE (Kegiatan) Memperluas informasi kebijakan Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 dan pembangunan bidang energi dan Sumber Daya Kementerian f berbasis teknologi informasi dan Mineral, Pemerintah Lembaga media sosial Daerah 2 Memberikan kesadaran pemanfaatan energi yang produktif dan efisien kepada masyarakat Kementerian Energi Reneana Strategis 2016-2025 dan Sumber Daya Kementerian/ Mineral , Pemerintah Lembaga Daerah 3 Membentuk brigade energi untuk Kementerian Energi Reneana Strategis 2016-2019 memberi penyuluhan energi kepada masyarakat di berbagai Mineral, Pemerintah Lembaga daerah dan Sumber Daya Kementerian / Dae rah 4 Mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang anlara lain memuat kehutuhan energi per wi layah industri Kementerian Perindustrian Reneana Strategis 2016-2025 Kementerian / Lembaga
, STRATEGl PROGRAM 6 Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi PREStDEN REPUBLtK INDONES IA 91 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERlODE IKegiatan) 1 M embangun infrastruktur migas Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16-2025 dan jaringan ketenagaHstrikan dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah Kementerian / 2 Membangun infrastruktur BBM / BBG untuk sektor transportasi serta jaringan gas kota un tuk rumah tangga dan komersial Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Lembaga, Rencana Daerah Kementerian J Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3 Memperluas jaringan liSLrik masuk desa Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2020 dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah Kementerian /
2 STRATEGI Pernerin tah mendorong da n memperkuat berke mbangnya industri energi dala m rangka mempercepat tercapa inya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi. pe nguatan perekonorn.ian nasional, dan penyera pan lapangan ke rj a PROGRAM 1 Peningkatan kema rnpuan industri energi da n jasa ene rgi da la m negeri 2 Peningkatan pengembangan industri peralatan produks i dan pernanfaat energi terbarukan dala m negen 3 Peningkatan kemarnpua n dalam negeri untuk mendukung kegiatan eksploras i pana s bumi dan industri pendukung ketenagalistrikan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 2 - KEGIATAN Mernfasilitas i (s kerna public, private partners hip) pernbangunan indus tri rnanufaktur penunjang indus tri energi dan jasa energi dalam negeri 1 Memfasilitas i pembanguna n industri pera la tan penunjang produksi dan pemanJaat energi terbarukan 2 Meningkatkan penggun aan peralatan lis trik untuk keperluan rumah tangga Memfas il.i tasi pembangun an industri pera la tan eks ploras i panas bumi dan indus tri pendukung ketenagaJi s trikan KELEMBAGAAN IKoordinatorl Kernen terian Perindustrian, Pemerintah Daerah Kementerian Perindu$trian, Pemerintah Daerah Kemente rian Energi d an S um be r Daya Mineral, Pernerintah Daerah Kemen terian Perindustrian lNSTRUMEN Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana S tra tegis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Kernen terian / Lemba ga Rencana Stra tegis Kemen te rian / Le mbaga PERIODE IKegiatanl 201 6 -20 2 5 201 6-20 25 20 16-2050 20 16-20 25
STRATEGI PROGRAM 4 Pengern bangan industri sistern dan kornponen peralatan instalasi pernbangkit listrik tenaga sinar rnatahari dan pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut 5 Peningkatan TKDN daJam industri energi nasional PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 93 - KEGIATAN Memfasi litasi pembangunan industri sistern dan komponen perala tan instalasi pembangkit listrik tenaga surya, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut Melakukan verifikasi dan sertifikasi TKDN Industri daJam rangka mendukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW untuk PLTU KELEMBAGAAN (Koordmator) Kernen terian Perindustrian Kernenterian Perindustrian INSTRUMEN Rencana Strategis Kernenterian/ Lembaga Rencana Strategis Kementerian / Lembaga PERIODE (Kegiatan) 20 19-2050 2016-2019
Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energi diarahkan untuk mendukung Industri Energi nasionaJ Pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan. dan penerapan teknologi energi berasaJ dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta badan usaha 2 PRE S lDEN REPUBLIK INDONE S IA 94 - Memprioritaskan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi Memberi penugasan kepada badan usaha energi untuk menyediakan anggaran penelitian dan pengembangan teknologi energi nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian/ Le mbaga Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 dan Sumber Daya Mineral Kementerian / Lembaga
2 3 STRATEGI PROGRAM Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah penggunaan hasil Daerah mendarong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi nasional Peningkatan penelitian, pengembangan.dan penerapan teknologi energi nasi anal Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan bidang penetitian. pengembangan. dan penerapan energt PeningkataQ penelitian dan pengembangan serta penguasaan dan penerapan teknalogi energt PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 95 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) IN STRUM EN PERIODE (Kegiatan) 1 Merumuskan dan memprioritaskan jenis riset bidang energi yang dibutuhkan untuk kepentingan industri dan masyarakat Kementerian Riset, Rencana Strategis 2016-2050 Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian/ Lembaga 2 Mengoptimalkan pemanfaatan Kementerian Risel, Rencana Strategis 2016-2050 hasil penelitian untuk penerapan Teknologi dan teknologi seeara komersial 3 Memperkuat kerja sarna antar Kementerian/ Pendidikan Tinggi Lembaga Kementerian Riset, Rencana Strategis 2016-2050 Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jembaga penelitian dan pengembangan (perguruan tinggi, industri, dan Pemerintah) , dan konsumen Kementerian / Lembaga 4 Melakukan audit teknologi impor Kementerian Riset, Perpres terkait audit teknologi impor 2016-2050 untuk meningkatkan daya saing Teknologi dan industri nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Risel, Rencana Strategis 2016-2050 Teknologi dan 1 Memprioritaskan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi bersih Pendidikan Tinggi (clean technology) di bidang energi Kementerian / Lembaga
STRATEGJ PROGRAM PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 96 - KEGJATAN KELEM~AGAAN IKoordmator) INSTRUMEN PE~ODE (Keglatan) 2 Melakukan penguasaan dan alih Kementerian Risel, Rencana Strategis 2016-2050 Teknologi dan Pendidikan Tinggi teknologi asing (reverse engineering) bidang energi terutama pengembangan EBT Kementerian/ Lembaga 3 Memperkuat penelitian, pengembangan dan penerapan sistem dan komponen industri energi terutama untuk pemanfaatan EBT Kementerian Riset, Rencana Strategis 2016-2050 Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian/ Lembaga 4 Mengembangkan teknologi dan Kementerian Riset, Rencana Strategis 2016-2050 Teknologi dan Pendidikan Tinggi inovasi perala tan / permesinan / saran a transportasi untuk pemanfaatan biofuel Kementerian / Lembaga Kernen terian Risel, Rencana Strategis 2016-2050 Teknologi dan 5 Mengembangkan purwarupa kendaraan Iberbahan bakar sintetis, dan hidrogen) , bertenaga Pendidikan Tinggi matahari dan bertenaga Iistrik / hibrida, hingga siap komersial Kementerian / Lembaga
STRATEGI PROGRAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 97 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinatorl 6 Membuat purwarupa pembangkit Kementerian Riset, listrik yang berasal dari gBT hingga siap komersial Teknologi dan Pendidikan Tinggi 7 Mengembangkan purwarupa PLTU dengan TKDN 100% sampai dengan kapasitas 200 MW hingga siap komersial Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 8 Menyiapkan peta jalan peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi PLTGB dalam negeri Kementerian Rjset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 9 Menyiapkan penguasaan teknologi PLTN Kernen terian Risel, Teknologi dan Pendidikan Tinggi INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) Rencana Strategis 2016-2025 Kernenterian/ Lembaga Rencana Strategis 20 16-2025 Kernen terian / Lembaga Rencana Strategis 2016-2019 Kernenterian / Lembaga Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian / Lembaga
STRATEGI PROGRAM 2 Penelitian dan pengemba ngan pernanfaatan jenis tanama n beserta hasH ikuta nnya di luar kebutuha n pa ngan untuk BBN 3 Peningkatan kemampuan s umber daya ma nusia daJam penguasaan teknologi serta keselamatan bidang energl PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 98 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERI ODE (Kegiatan) 1 Meningkatkan kegiatan Kem enterian Riset, Rencana Strategis 2016-2050 penelitian ba han baku BBN dari Teknologi dan sumber baru di tuar dari jenis tanaman pa ngan Pendidikan Tinggi Kementerian / Lembaga 2 Mem percepat penelitian, Kementerian Rise t. Rencana Strategis 2016-2050 pengembangan. dan penera pan Te knplogi dan teknoJogi untuk beberapa jenis tanaman seperti jerarni padi, bioenergi yang berbasis kelautan dan sorgum serta jenis ta naman bahan baku di luar jenis tanarnan pangan Pendidikan Tinggi Kementerian / Lembaga 3 Mempercepat komersialisasi purvvarupa pemanfaatan bioenergi Kementeria n Energi Rencana Strategis 20 16-2050 dan Sumbe r Daya Kernenterian / Mineral Lembaga 1 Meningkatkan jumlah dan kualitas Ins pe ktur Ketenagalis trika n, Inspektur Migas, dan Inspektur Tambang serta Manajer dan Auditor energi Kernen terian Energi Rencana Strategis 20 16-2050 dan Sumber Daya Kernenterian / Mineral Lembaga
STRATEGI PROGRAM 4 Penguatan pembiayaan penguasaan tekn ologi energi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 99 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN PERI ODE (Kegiatan) 2 Menyelenggarakan pelatihan dan Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16 -2050 bimbingan teknis di bidang energi dan bekerjasama secara intern asional da n Sumber Daya MineraI Kementeria n / Lembaga 3 Membentuk program studi EST Kementerian Riset, Rencana Strategis 20 16-2025 Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta konversi dan konservasi energi di perguruan tinggi tertentu Kementerian / Lembaga 4 Menin gka tkan jumJah dan Kernenteria n Riset, Rencana Strategis 20 16-2050 kua litas tenaga teknil< di bidang Teknologi da n energi Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah Kernenterian / Lembaga 1 M eningkatkan pendanaan penel.itian dan pengernbangan pilot project sampai mencapai kornersial untuk penguasaan teknologi energi ter tentu 2 M enerapkan premi pengurasan energi fosil untuk alokasi pembiayaan peneii tian dan pengembangan bidang energi terutama EBT sampai tahap komersia i Rencana Strategis 2016-2025 Kernenterian / Lem baga Kernen terian Perencanaan Pembangunan NasionaJ/Sadan Perencanaan Pernbangunan Nasional Kernenterian En ergi Rencana Strategis 20 16-20 50 d a n Sumber Daya Mineral Kernen terian / Lembaga
1 Pemerintah Pusat dan 1 Penyempurnaan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tuj uan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energI guna mempercepa t pengambila n keputusan . proses perizinan, dan pembangunan ,infrastruktur energi 1 2 3 PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 100 - Menyederha nakan perizinan yang semu la 89 perizinan menjadi 10 perizinan Memperkuat kapas itas kelembagaan di tingkat provinsi / kabupaten / kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan . pengembangan , dan pengelolaan energt Men ingkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah yang mendukung percepatan penerbftan/ penyederhanaan izin da n pembangunan infrastruktur energi di daerah Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2019 dan Sumber Daya Kementerian / Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah Kementeria n Energi Rencana Strategis 2016-2025 dan Sumber Daya Kementerian / Mineral. Pemerintah Lembaga Daerah Kementerian Dalam Rencana Strategis. 2016-2025 Negeri. Pemerintah Kementerian/ Daerah Lembaga
STRATEGI PROGRAM 2 Peningkatan kemampuan sumber daya rnanusia di bidang energi di daerah dalarn pengelolaan energi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 101 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) 4 Mernperkual kapasitas organisasi di tingkat provinsi. kabupaten / kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengernbangan, dan pengelolaan energi Kernenterian Energi Rencana Strategis 2016-2025 dan Sumber Daya Kernenterian/ Mineral, Pernerintah Lembaga Daerah 5 MemfasWtasi kerja satuan kerja Kernenterian Energi Rencana Strategis 2016-2025 yang bertugas rnernanlau dan rnengkoordinasikan penyelesaian Mineral, Pernerintah Lembaga rnasaJah birokrasi dan / atau tum pang tindih kewenangan di daerah dan Sumber Daya Kernen terian / Daerah 1 Menyelenggarakan pendidikan, Kementerian Risel, Rencana Strategis 2016-2025 Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah pelatihan, dan penyuluhan bidang energi Kernenterian / Lembaga
STRATEGI PROGRAM 3 Regionalisasi penyediaan energi listrik untuk mem perkeciJ disparitas penyediaan energi li strik di luar pulau Jawa PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA 102 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERI ODE IKegiatan) 2 Menyelenggarakan pendidikan formal bidang energi Kernen terian Riset, Rencana Strategis 2016-2025 Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian / Lembaga 1 Mem bentuk wilayah usa ha baru Kemente rian Energi Rencana Strategis 20 16-2025 ketenagalistrikan tersendiri di luar Jawa, Madura, dan Bali dan Sumber Daya Kementerian / Mineral Lembaga 2 Mengatur harga jual tenaga listrik Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2025 secara regional berdasarkan tingkat keekonomian berkeadila n Mineral d an Sumber Daya Kementerian / Lembaga 3 Membangun jaringan Ke menteria n Energi Rencana Strategis 20 16 -2025 interkoneksi ketenagalistrikan di d an Sumber Daya Kementerian / setiap wilayah usaha di luar J awa, Madura, dan Bali Mineral Lembaga
2 STRATEGI Penyusunan sasaran pertumbuhan penyediaan energi dengan memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomi PROGRAM Pengaiokasian dana untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur energi yang memadai PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 103 - KEGIATAN KELEMBAGAAN IKoordinator, Mendorong peningkatan anggaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur energi dan kornponen pendukung Nasional / Badan energi Kementerian Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Mendorong peningkatan anggaran Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalislrikan terulama bers umber dari EST Kernen terian Perencanaan Pembangunan NasionaJ / Badan Perencanaan Pem bangunan Nasional, Pemerintah Daerah INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2016-2050 Rencana Slralegis 2016-2050 Kementerian / Lembaga
3 STRATEGI Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah mendorong pe nguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur energi, pemerataan a kses masyarakat terhadap energi, pengembangan industri energi nasional, dan pencapaian sa saran penyediaan energi serta pemanfaatan energl PROGRAM 1 Penerapan premi pengurasan Energi fos U untuk pengembangan Energi 2 Penyediaan alokasi anggaran khu su s oleh Pemerin tah Pusat dan fa ta u Pemerintah Daera h untuk mempercepat pemerataan akses Listrik dan energi PRE5IDEN REPUBLIK INDONESIA 104 - KEGIATAN KELEMBAGAAN (Koordmator) INSTRUMEN PE~ODE (Keglatan) Kementerian Energi PP terkai t PN B P d a n Sumber Daya Kementerian 1 Menyusun kebijakan dan peraturan terka it premi pengurasan energi fasil dan Dana Mineral Ketahan a n Energi (DKE) Energi dan Sumber Daya Mineral dan PP terkait DKE 2 016-201 9 2 Menyelenggarakan kegiatan Kementerian Energi Rencana Strategis 20 16-2050 eks plorasi migas, pengembanga n dan Sumber Daya Kementerian/ EBT, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan dana bersumber dari premi pengurasan energi fosil Mineral Lembaga 1 Menganggarkan pernbangunan infrastrulqur EBT seeara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan terlistriki dalam NasionalfBadan jangka panj a ng Kernen terian Pereneanaan Pem bangunan Perencanaan Pembangu nan Nasional , Pemerintah Daera h Rencana Strategis 20 16-2050 . Kernenterian / Lembaga
4 STRATEGI Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbanka.n untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi PROGRAM Peningkatan peran swasta dan pendanaan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi 2 3 4 1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 105 - KEGIATAN Menganggarkan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektriftkasi dan konversi minyak tanah ke LPG Menyediakan subsidi energi yang bersumber APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku Memberikan subsidi atas selisih biaya energi dari EST dengan biaya pokok produksi dari pembeli yang rnenanggung resiko (off-takerj EBT Memberi kesempatan berusaha dan peran ya ng lebih luas kepada swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pernanfaatan energi KELEMBAGAAN IKoordinator) INSTRUMEN PERIODE IKegiatan) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalj Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Lembaga Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis 2016-2050 Kementerian / Kementerian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Oaya Kementerian / Mineral Lembaga Kernen terian Energi Rencana Strategis 2016-2050 dan Sumber Daya Kementerian / Mineral, Pemerintah Lembaga Daerah
STRATEGI Salinan sesuai dengan aslinya KABINET RI ~i(jarlg Kemaritiman, I Bhakti Parikesit PROGRAM 2 3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 106 - KEGIATAN Mengembangkan penjaminan proyek infrastruktur energi yang strategis Meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan non- bank nasional untuk mengembangka.n pendanaan yang sesuai dengan karakter proyek energi KELEMBAGAAN (Koordinator) INSTRUMEN Kementerian Keuangan Rencana Strategis KementerianJ Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rencana Strategis Kementerian J Lembaga PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO PERI ODE (Kegiatan) 2016-2050 2016-2050