SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Pelumas Sepeda Motor, yang dilakukan oleh: - Terlapor : PT Astra Honda Motor, yang beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara 14350, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia.---------------------------------------- telah mengambil putusan sebagai berikut: Majelis Komisi: Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah mendengar Keterangan para Saksi. Setelah mendengar Keterangan para Ahli. Setelah mendengar Keterangan Terlapor. Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntutan. Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Terlapor. ------------------- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---- TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Pelumas Sepeda Motor, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B2 dan I2): ------------------------ 1.1. Terlapor
SALINAN PT Astra Honda Motor, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Sunter I, Jakarta Utara. Terlapor merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor: 176 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. dengan Surat Keputusan Nomor: AHU.86092.AH. 01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor: 25 Tambahan Nomor: 2984 tertanggal 26 Maret 2010. Terlapor merupakan perusahaan patungan hasil peleburan PT Federal Motor Jepang dan Honda Federal pada tahun 2001 dimana sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk. sebesar 50% (lima puluh persen) dan Honda Motor Company, Ltd. Jepang sebesar 50% (lima puluh persen). ----------------------------- Terlapor menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang manufaktur kendaraan bermotor roda dua. -------------------------- Terlapor merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Manufaktur, Perakitan dan Distributor sepeda motor dengan merek Honda. Halaman 2 dari 464
SALINAN Dalam praktiknya, selain menjalankan kegiatan usaha manufaktur, perakitan dan distribusi sepeda motor Honda, Terlapor juga menjalankan kegiatan usaha berupa mendistribusikan suku cadang sepeda motor Honda antara lain berupa pelumas (oli). (vide, Bukti B57, C204, Laporan Tahunan Astra International, Tbk. Tahun 2010 - Tahun 2018). ---------------- 1.2. Dugaan Pelanggaran 1.2.1. Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). 1.2.2. Adapun ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: ------------------------ (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. ------- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau -- Halaman 3 dari 464
SALINAN b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. 1.3. Definisi/Pengertian Pasar Bersangkutan ----------------------------- 1.3.1. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi mengenai pasar bersangkutan yaitu:------------- pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. (vide, Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999) ---------------------- 1.3.2. Dalam hukum persaingan, pasar bersangkutan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk dapat didefinisikan sebagai pasar dimana terdapat produk-produk tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi. Sedangkan pasar geografis adalah jangkauan atau daerah dimana pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa harus menarik masuk pelaku usaha lain atau tanpa kehilangan jumlah pelanggan secara signifikan. --------- 1.3.3. Berdasarkan proses penelitian dan penyelidikan yang telah dilakukan ditemukan permasalahan terkait dengan hambatan masuk produk pelumas di bengkel - bengkel kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) AHASS (Astra Honda Authorized Service Station). -------- Merek AHASS sendiri dimiliki oleh Terlapor sehingga untuk menjadi bengkel AHASS tersebut, pelaku usaha mengajukan diri kepada Main Dealer. Namun demikian persetujuan untuk dapat menjadi bengkel AHASS tidak cukup hanya dari Main Dealer tetapi termasuk persetujuan dari Terlapor. Keberadaan bengkel AHASS tersebut merupakan Dealer Terlapor untuk memenuhi dan menjamin pelaksanaan layanan purna jual kepada seluruh pemilik atau Halaman 4 dari 464
1.3.4. SALINAN pemakai sepeda motor yang didistribusikan oleh Terlapor. Pengangkatan dan penunjukan Dealer dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (vide, Bukti B57). ------------------- Keterkaitan hubungan antara Terlapor, Main Dealer dan AHASS dapat dijelaskan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Terlapor dengan Main Dealer dan perjanjian yang dibuat antara Main Dealer dan Dealer (vide, Bukti C2, C174, C175, C182, C191, C196, C199, C204, C205). Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut maka dalam perkara a quo perlu diuraikan mengenai definisi pasar bersangkutan yang mencakup Pasar Produk (Product Market) dan Pasar Geografis (Geographic Market). a. Pasar Produk (Product Market) ------------------------ Pelumas adalah material yang digunakan untuk mengkondisikan gesekan antara besi dengan besi agar gesekan tersebut menjadi rendah dan memiliki koefisien tertentu yang tetap. -------------- Pelumas berfungsi untuk mempermudah dan memperhalus mesin agar bisa bergerak dan mengurangi resiko cepat aus. ------------------------- Produk pelumas secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: 1). Kelompok Pelumas Automotive, terdiri dari: - a). Passenger Car Motor Oil (PCMO) yaitu pelumas untuk mesin kendaraan berbahan bakar gasoline. ------------------ b). Passenger Car Diesel Oil (PCDO) yaitu pelumas mesin kendaraan berbahan bakar diesel. c). Small Engine Oil yaitu pelumas mesin sepeda motor berbahan bakar gasoline. Halaman 5 dari 464
SALINAN d). Powershift and Transmission Oil, yaitu pelumas untuk transmisi dan gardan. 2). Kelompok Pelumas Industri, terdiri dari: ---- a). Marine and Powergen Engine Oil, yaitu pelumas untuk mesin kapal berbahan bakar diesel; b). Gas Engine Oil, yaitu pelumas mesin berbahan bakar natural gas; -------------- c). Gear Oil, yaitu pelumas transmisi dan gardan serta roda gigi; --------------------- d). Hydraulic Oil, yaitu pelumas mesin hidrolik, alat-alat press dan lain- lainnya; e). Turbine Oil, yaitu pelumas mesin turbin; f). Compressor Oil, yaitu pelumas untuk peralatan dengan utilisasi udara/gas terkompresi; g). Bearing/Circulating Oil, yaitu pelumas untuk pelumasan bearing. ---------------- 3). Grease untuk berbagai aplikasi, yaitu pelumas untuk pelumasan elemen bergerak dan terexpose. 4). Specialties, terdiri dari: -------------------------- a). Transformer Fluid, yaitu pelumas untuk aplikasi trafo listrik; ------------------------ b). Metal Cutting Fluid, yaitu pelumas untuk aplikasi manufacturing besi baja; -------- c). Brake Oil, yaitu pelumas untuk aplikasi rem hidrolik; d). Coolant, yaitu non pelumas untuk aplikasi pendingin alat. -------------------- Pengembangan produksi pelumas jenis baru didahului dengan pengembangan mesin tipe baru. Tingkat kekentalan pelumas dihasilkan karena kebutuhan mesin baru yang mengharuskan tingkat emisi yang rendah. Agar emisi rendah Halaman 6 dari 464
SALINAN tersebut dapat terwujud, maka digunakan teknologi tertentu yang memungkinkan konsumsi bahan bakar menjadi rendah. ------------------------- Konsumsi bahan bakar yang rendah menuntut rugi-rugi dalam mesin yang rendah antara lain berupa gesekan yang rendah. Gesekan yang rendah dapat dicapai jika digunakan pelumas yang encer dan celah sempit antar komponen yang berbentuk kontak. Dengan demikian, kebutuhan pelumas bergantung kepada teknologi mesinnya. - Pada perkembangannya, pelumas semakin mengarah kepada viskositas yang rendah atau encer. Pelumas yang kental maka kemampuan memisahkan permukaan yang bergesekannya besar namun hambatannya juga besar. Sedangkan pelumas yang encer, maka kemampuan memisahkan permukaan yang bergesekannya rendah, namun hambatannya semakin kecil. Solusi agar kerugian akibat gesekannya rendah, maka penggunaan pelumas encer dengan celah diantara permukaan kontak dibuat sekecil mungkin. Klasifikasi Dan/Atau Standar Pelumas ----------- Pemilihan pelumas disesuaikan dengan klasifikasi dan atau standar pelumas yang direkomendasikan oleh produsen pembuat mesin berdasarkan klasifikasi lembaga internasional. Lembaga- lembaga independen untuk klasifikasi dan standar industri pelumas internasional yang menjadi acuan antara lain adalah: ----------------------------- 1). Society of Automotive Engineer ("SAE") -------- Lembaga SAE adalah lembaga standarisasi yang khusus untuk pelumas otomotif. Standar dan spesifikasi yang diterapkan oleh Halaman 7 dari 464
SALINAN SAE mengacu pada tingkat kekentalan pelumas (selanjutnya disebut "viskositas"). Standar kekentalan pelumas yang mengacu pada SAE terdapat 2 (dua) kategori yaitu monograde dan multigrade. Contoh pelumas monograde adalah: SAE 20, SAE 40 dan lainnya. Sedangkan contoh pelumas multigrade adalah SAE 0 W20, SAE 10 W30, SAE 10 W40. Pelumas dengan kategori monograde berarti pelumas tersebut akan bekerja dengan baik pada satu suhu saja. Semakin tinggi angka dibelakang SAE menunjukkan bahwa pelumas tersebut semakin kental. Begitu sebaliknya semakin rendah angka di belakang SAE menunjukkan pelumas tersebut makin encer. Sedangkan pelumas dengan kategori multigrade maka pelumas akan bekerja pada kisaran (range) suhu tertentu. 2). American Petroleum Institute ("API") ----------- Klasifikasi pelumas menurut standar API dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: ------- a). Kelompok 4 (empat) langkah ------------- Dalam kelompok 4 langkah, kode standar pelumas dibedakan dalam huruf. Untuk kendaraan berbahan bakar bensin menggunakan kode huruf S, sedangkan untuk kendaraan mesin diesel menggunakan kode huruf C. ----- b). Kelompok 2 (dua) langkah ---------------- Klasifikasi mutu pelumas berdasarkan API untuk kelompok 2 langkah diberi kode T. Halaman 8 dari 464
SALINAN 3). Japan Automotive Standard Organization ("JASO") Klasifikasi pelumas menurut JASO sebagai berikut: a). Kelompok 4 (empat) langkah ------------- Kode spesifikasi pelumas untuk kelompok ini hanya untuk saat ini hanya ada 2 yaitu MA dan MB. JASO MA digunakan untuk motor berkopling basah seperti motor sport dan bebek. Sedangkan JASO MB untuk motor dengan kopling kering (skutik). ---------- b). Kelompok 2 (dua) langkah ---------------- Kode spesifikasi pelumas untuk sepeda motor 2 langkah menggunakan kode huruf awal F. Kode-kode tersebut adalah FA, FB, FC dan FD. --------------- 4). Association Des Constructeurs Europeens d' Automobiles ("ACEA") ---------------------------- Standar mutu yang diterapkan oleh ACEA menggunakan kode huruf A, B dan E. Kode huruf A adalah untuk mesin bensin, kode B untuk mesin diesel dan huruf E untuk mesin diesel dengan tugas berat. ---------------------- Standar Mutu Pelumas di Indonesia ---------------- Setiap pelumas yang di produksi dan/atau beredar di Indonesia wajib didaftarkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Di Pasarkan Di Dalam Negeri, diatur syarat- syarat agar produk pelumas dapat diedarkan, yaitu: Halaman 9 dari 464
SALINAN 1). Setiap jenis pelumas dengan Nama Dagang Pelumas tertentu yang dipasarkan di Indonesia, wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang ditetapkan Menteri dan wajib memiliki NPT; -------------- 2). NPT adalah Nomor Pelumas Terdaftar yang diberikan oleh Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi terhadap suatu nama dagang pelumas setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 3). Standar dan mutu disusun dengan mengacu pada karakteristik dan parameter Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas (diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 2808 K/20/MEM/2006); -------------- 4). Apabila terdapat jenis pelumas yang standar dan mutu pelumas belum ditetapkan, maka pelaksanaan penelitian dan evaluasi permohonan NPT didasarkan pada dokumen standar dan mutu pelumas yang disampaikan perusahaan/dan atau mengacu pada standar dan mutu Pelumas yang berlaku dan diakui secara internasional; 5). Perusahaan wajib mencantumkan NPT yang diperolehnya pada setiap kemasan pelumas. Standar dan mutu pelumas yang beredar di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Eenergi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 2808 K/20/MEM/2006. Dalam peraturan tersebut, membedakan spesifikasi karakteristik fisika kimia untuk minyak lumas motor bensin kendaraan bermotor dan sepeda motor. Halaman 10 dari 464
SALINAN Pengaturan spesifikasi karakteristik fisika kimia untuk minyak lumas motor bensin empat langkah sepeda motor sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 1). Mutu unjuk kerja minimum adalah API-SE dan memiliki hasil uji dari laboratorium uji yang resmi; 2). Spesifikasi karakteristik fisika kimia untuk tingkat mutu unjuk kerja API SE, SF, SG, SH, SJ, SL, dan JASO MA dan JASO MB harus memenuhi spesifikasi tertentu; -------- 3). Khusus pelumas impor sesuai Keputusan Bersama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.1905K/34/MEM/2001, No. 426/KMK.01/2001, No. 233/MPP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 426-a/KMK.01/2001, dan kandungan minyak lumas dasar mineral maksimum 70% wt bila diuji dengan metode Concawe I/72 MOD. ----------------------------- Pelumas SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau Lebih Tinggi Produk pelumas dengan spesifikasi teknis SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau yang lebih tinggi mayoritas mengacu pada spefisikasi pelumas yang digunakan untuk melumasi mesin sepeda motor jenis skutik merek Honda. ----------------------------- Sebagaimana perbandingan spesifikasi pelumas yang direkomendasikan oleh 2 (dua) sepeda motor skutik dari pabrikan yang menguasai mayoritas Halaman 11 dari 464
SALINAN penjualan sepeda motor skutik di Indonesia yaitu merek Honda dan Yamaha: ---------------------------- Merk Dagang Spesifikasi Pelumas Mesin HONDA Vario 150 PGM-FI Standar JASO T 903 MB Standar SAE 10W-30 Klasifikasi API SG atau lebih Oli Yang Dianjurkan Oli Sepeda Motor Honda 4 Tak Beat Klasifikasi API SG atau lebih tinggi kecuali oli yang diberikan label sebagai hemat energi pada label servis API yang bundar Viskositas SAE 10W -30 Standar JASO T 903 MB Oli Yang Dianjurkan AHM-OIL MPX 2 Beat PGM-FI Klasifikasi API SG atau lebih tinggi kecuali oli yang diberikan label "energy energi) conserving" pada API berbentuk bundar (hemat label servis Viskositas SAE 10W-30 Standar JASO T 903 MB Oli yang dianjurkan OLI SEPEDA MOTOR 4 TAK Honda atau yang setara YAMAHA Mio Soul GT Tipe SAE 20W40 Tingkatan Oli Yang Disarankan Tipe API Service SE Pelumas dengan spesifikasi teknis SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau yang lebih tinggi yang diperuntukkan bagi sepeda motor dikemas dalam kemasan dengan volume 0,8L (nol koma delapan liter) dan 1L (satu liter). Hampir semua pelumas untuk sepeda motor skutik dikemas dalam Halaman 12 dari 464
1.4. SALINAN kemasan 0,8L (nol koma delapan liter) sebagaimana kapasitas mesin sepeda motor skutik. --------------- Bahwa pasar produk didefinisikan sebagai produk- produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi subtitusi dari produk tersebut. Bahwa produk lain menjadi subtitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. Bahwa pasar produk dalam perkara a quo adalah produk-produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau yang lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. b. Pasar Geografis (Geographic Market) ----------------- Bahwa pada umumnya produk pelumas tidak memiliki hambatan dalam pemasarannya di seluruh Indonesia khususnya dari sisi regulasi terkait fungsi dan karakteristik produk. ------------ Bahwa pasar geografis dalam dugaan didasarkan pada pemasaran produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta alat bukti yang mendukung dugaan pelanggaran yaitu di Pulau Jawa. Oleh karena itu, lingkup pasar geografis dalam perkara a quo mencakup wilayah pemasaran di Pulau Jawa. ----- Struktur Pasar 1.4.1. Produsen Pelumas Halaman 13 dari 464 ini
1.4.2. 1.4.3. SALINAN a. Pelaku usaha yang dikategorikan sebagai produsen pelumas adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha memproduksi pelumas. Secara umum proses bisnis yang dijalankan oleh produsen pelumas adalah sebagai berikut: b. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha produksi pelumas antara lain adalah: PT Pertamina Lubricants, PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, PT Dirga Sarana Buana, PT ALP Petro Industry, PT Fuchs Indonesia, PT Federal Karyatama, PT Petronas Lubricants Indonesia, PT Castrol Indonesia, PT Shell Indonesia, PT Idemitsu Lube Techno Indonesia, PT Andalan Multi Kencana, PT Nippon Oil Indonesia, PT Suryamas Gemilang Lubricant, PT Gulf Oil Lubricant Indonesia, PT Moreco dan PT Nusaraya Putra Mandiri. Pedagang (trader) Pelaku usaha yang dikategorikan sebagai pedagang (trader) adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha mendistribusikan dan memasarkan produk pelumas baik yang berasal dari produk impor maupun produk dalam negeri. Secara umum proses bisnis yang dijalankan oleh pedagang (trader) pelumas sebagai berikut: Toll Blender Halaman 14 dari 464
1.4.4. 1.4.5. SALINAN Pelaku usaha yang dikategorikan sebagai Toll Blender adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dari pengembangan produk sampai dengan pemasaran dengan memproduksi pelumas melalui fasilitas produksi pihak lain. Secara umum proses bisnis yang dijalankan oleh Toll Blender pelumas adalah sebagai berikut:---------------------------------------------------------- Re-brander Pelaku usaha yang dikaegorikan sebagai Re-Brander adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha mendistribusikan dan memasarkan produk pelumas merk sendiri yang mana produk pelumas tersebut dikembangkan dan diproduksi pihak lain, sedangkan pelaku usaha tersebut hanya memiliki merk dagang. Secara umum proses bisnis yang dijalankan oleh Re- Brander adalah sebagai berikut: ---------------------------- Pemasaran Pelumas Pemasaran Pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi------------------------- a. Bahwa pada umumnya pola distribusi dan/atau pemasaran pelumas dapat digambarkan sebagai berikut: Halaman 15 dari 464
1.4.6. SALINAN b. Bahwa pada praktiknya, meskipun strategi distribusi dan/atau pemasaran masing - masing pelaku usaha berbeda - beda namun mayoritas konsumen mendapatkan atau membeli produk pelumas dari bengkel karena faktor kepraktisan karena sekaligus melakukan perawatan kendaraannya. Pelaku Usaha Pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi a. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, pelaku usaha yang telah mendapatkan NPT lebih dari 100 (seratus) pelaku usaha baik produsen dalam negeri, importir, agen tunggal, distributor dan/atau perusahaan pengguna jasa pabrikasi pelumas. Namun demikian, tidak semua pelaku usaha tersebut memproduksi dan/atau mendistribusikan pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi. b. Pelaku usaha yang memiliki NPT dengan spesifikasi pelumas SAE 10W30, JASO MB API SG ke atas dihitung mulai tahun 2012 berjumlah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yaitu: ------------------- 1). PT Aida Pratama; 2). PT ALP Petro Industry; -------------------------- 3). PT Astra Honda Motor; -------------------------- 4). PT Autochem Industry; -------------------------- 5). PT Baria Tradinco; 6). PT Birumegah Abadi; ---------------------------- 7). PT Castrol Indonesia; ---------------------------- 8). PT Cipta Makmur Sekata; ---------------------- 9). PT Daya Cipta Jaya Cemerlang; --------------- 10). PT Dirga Sarana Buana; ------------------------ 11). PT Federal Karyatama; -------------------------- Halaman 16 dari 464
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SALINAN 12). PT Fuchs Indonesia; ----------------------------- 13). PT Idemitsu Lube Techno Indonesia; --------- 14). PT Jumbo Power Internasional; ---------------- 15). PT Kokoh Pratama Sejahtera; ------------------ 16). PT Laris Chandra; 17). PT Mavic Lestarindo Persada; ------------------ 18). PT Nippon Oil Indonesia; ----------------------- 19). PT Padi Hijau Buana; ---------------------------- 20). PT Pacific Lubritama Indonesia; --------------- 21). PT Penz Star Panca Persada; ------------------- 22). PT Pertamina Lubricants; ----------------------- 23). PT Petronas Niaga Indonesia; ------------------ 24). PT Shell Indonesia; ------------------------------ 25). PT Surya Kencana Mulyamandiri; ------------- 26). PT Sukabumi Trading Coy; --------------------- 27). PT Syneral Indonesia; --------------------------- 28). PT Topindo Atlas Asia; -------------------------- 29). PT Total Oil Indonesia; -------------------------- 30). PT Universal Prima Lubrika Jaya; ------------- 31). PT Valvoline Lubricants And Chemicals Indonesia; dan 32). PT Wiraswasta Gemilang Indonesia. ---------- c. Bahwa merek pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang mendapatkan izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut: Merk Dagang Pelaku Usaha Fortissimo Mettico Uno AGIP 4T Matic AHM MPX-2 4T AHM OIL SPX-2 Master 4T Motor Oil Win Power SCT Win Formula SCT BM1 Matic Motorcycle CASTROL Active Matic MOTUL SOOTER Expert LE SUPER 1 MATIC XSIS PT Aida Pratama PT ALP Petro Industry Terlapor Terlapor PT Autochem Industry PT Baria Tradinco PT Baria Tradinco PT Birumegah Abadi PT Castrol Indonesia PT Cipta Makmur Sekata PT Daya Cipta Jaya Cemerlang PT Daya Cipta Jaya Cemerlang Halaman 17 dari 464
SALINAN SHOEI 10. UNIOIL POWER MATIC FUJI OIL 4T SPEED MATIC 11. Federal Oil Federal Matic Synthetic FEDERAL OIL Supreme Flick Federal IL Supermatic RC 12. SILKOLENE MAX 4T Scootermatic 13. IDEMITSU IDEMETSU Extreme Oil 4T TVS TRUE 4 Premium 14. JUMB Grade Matic 4T JUMBO VELZ MATIC 15. KENDAL Semi Synthetic 16. STP SPEEDTRON MATIC MO 4T 17. PLASMA LUXOR Matic Oil MAPEI MATIC Engine Oil 18. ENEOS 4Cycle Oil Eco Automatic 19. BARDAHLL Scooter 4 20. UNITED MIX MATIC AT 21. PENZSTAR Ultra Matic 22. PERTAMINA ENDURO Matic 23. PETRONAS SPRINTA Matic 24. SHELL Advance 4T Ax5 Scooter 25. KYOSO 4T Matic 26. REPSOL MOTO MATIC 27. SYNERAL MATIC 28. TOP1 ACTION Matic Synthetic Blend DURATIN Matic Synthetic Blend 29. TOTAL Hi PERF 4T AT 30. FED G Matic AT 31. VALVOLINE CHAMP 4 T Scooter PT Daya Cipta Jaya Cemerlang PT Dirga Sarana Buana PT Dirga Sarana Buana PT Federal Karyatama PT Federal Karyatama PT Federal Karyatama PT Fuchs Indonesia PT Idemitsu Lube Techno Indonesia PT Idemitsu Lube Techno Indonesia PT Idemitsu Lube Techno Indonesia PT Jumbo Power Internasional PT Jumbo Power Internasional PT Kokoh Pratama Sejahtera PT Laris Chandra PT Mavic Lestarindo Persada PT Mavic Lestarindo Persada PT Nippon Oil Indonesia PT Padi Hijau Buana PT Pasific Lubritama Indonesia PT Penz Star Panca Persada PT Pertamina Lubricants PT Petronas Niaga Indonesia PT Shell Indonesia PT Surya Kencana Mulayamandiri PT Sukabumi Trading Coy PT Syneral Indonesia PT Topindo Atlas Indonesia PT Topindo Atlas Indonesia PT Total Oil Indonesia PT Universal Prima Lubrika Jaya PT Valvoline Lubricants And Chemicals Indonesia PT Wiraswasta Gemilang Indonesia 32. EVALUBE Scotic HX 1.4.7. Produk Pelumas Terlapor a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa selain menjalankan kegiatan usaha manufaktur, perakitan dan distribusi sepeda motor merek Honda, Terlapor juga menjalankan kegiatan usaha distribusi suku cadang sepeda motor merek Honda termasuk pelumas (oli). b. Bahwa produk pelumas yang didistribusikan oleh Terlapor meliputi: AHM Oil SPX 1 (spesifikasi: SAE 10W 30, API SL, JASO MA), AHM Oil SPX 2 (spesifikasi: SAE 10W 30, API SL, JASO MB), AHM Oil MPX 1 (spesifkasi: SAE 10W 30, API SL, JASO Halaman 18 dari 464
SALINAN MA), AHM Oil MPX 2 (spesifikasi: SAE 10W 30, API SL, JASO MB), AHM Oil MPX 3 (spesifikasi; SAE 20W 40, API SL, JASO MA) dan Gear Matic Oil. ---- c. Bahwa produk pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang didistribusikan oleh Terlapor adalah AHM Oil SPX 2 dan AHM Oil MPX 2 yang keduanya memiliki spesifikasi SAE 10W 30, API SL, JASO MB. -------- d. Bahwa kedua produk pelumas tersebut digunakan untuk sepeda motor merek Honda tipe kopling kering (matic) yang dikemas dalam botol dengan volume 0,8L (nol koma delapan liter). ---------------- e. Pemasok Pelumas Terlapor ---------------------------- 1). Bahwa produk pelumas dengan merek AHM Oil SPX 1, AHM Oil SPX 2, AHM Oil MPX 1, AHM Oil MPX 2, AHM MPX 3 dan Gear Matic Oil yang didistribusikan oleh Terlapor tersebut tidak diproduksi sendiri oleh Terlapor. 2). Bahwa Terlapor merupakan re-brander yaitu pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha mendistribusikan dan memasarkan produk pelumas merek sendiri yang mana produk pelumas tersebut dikembangkan dan diproduksi pihak lain. --------------------------- 3). Bahwa Terlapor bekerjasama dengan beberapa produsen pelumas di Indonesia untuk memproduksi pelumas sebagai Original Equipment Manufacturer ("OEM"). Mekanisme untuk menjadi produsen pelumas OEM adalah produsen pelumas mengajukan proposal ke Terlapor. ------------ 4). Bahwa saat ini setidaknya ada 4 (empat) pelaku usaha yang memproduksi pelumas untuk keperluan Terlapor yaitu: PT Federal Karyatama, PT Idemitsu Lube Techo Halaman 19 dari 464
SALINAN Indonesia, PT Nippon Oil Lubricants & Energy Indonesia, PT Sukabumi Trading Coy (diproduksi oleh PT Nusaraya Putra Mandiri). (vide, Bukti B57) --------------------- 5). Bahwa Terlapor memesan produk pelumas dari keempat produsen tersebut dan selanjutnya dikemas dengan merk AHM. ---- f. Distribusi / Pemasaran Pelumas Terlapor ---------- 1). Bahwa pelumas yang diproduksi oleh produsen pelumas tersebut dipasok ke gudang Terlapor di daerah Dawuan, Jawa Barat. Selanjutnya pelumas tersebut didistribusikan Terlapor ke bengkel-bengkel. 2). Bahwa Terlapor menggunakan pola/model distribusi pelumas sama dengan pola/model distribusi sepeda motor. ------------------------ 3). Bahwa Terlapor mendistribusikan pelumas ke bengkel - bengkel melalui Main Dealer. --- 4). Bahwa seluruh jaringan bengkel perawatan sepeda motor Honda yang ada di Indonesia mendapatkan pasokan pelumas dari Terlapor melalui Main Dealer. ------------------ 5). Bahwa jangkauan pemasaran pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi meliputi seluruh jaringan bengkel yang ada di wilayah Indonesia. ---------------------------- 6). Bahwa bengkel sepeda motor Honda AHASS tersedia di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam daftar bengkel AHASS yang diwakili representasi Main Dealer untuk wilayah-wilayah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Serang, dan Banten, DKI Jakarta dan Tangerang, Jawa Barat, Halaman 20 dari 464
g. SALINAN Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Tenggara, Papua. 7). Bahwa sebagai produk yang ditetapkan bagian dari suku cadang, maka pelumas merupakan produk yang terdistribusi pada setiap bengkel baik bengkel non AHASS maupun bengkel AHASS di seluruh wilayah Indonesia. Penjualan Pelumas Terlapor --------------------------- Penjualan AHM Oil untuk SAE 10W-30 yang didistribusikan oleh Terlapor adalah sebagai berikut: (vide Bukti C56) Halaman 21 dari 464
1.5. SALINAN 1.4.8. Hambatan Produk Pelumas Merek Lain ------------------- a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat hambatan yang dialami pelaku usaha pesaing Terlapor dalam memasarkan pelumasnya antara lain adanya larangan memasarkan pelumasnya melalui bengkel AHASS. b. Bahwa selama masa garansi konsumen sepeda motor diwajibkan untuk melakukan servis berkala di Bengkel AHASS untuk menjamin klaim garansi atau menempuh jarak tertentu. ---------------------- c. Bahwa selama servis berkala sepeda motor konsumen hanya menggunaakan pelumas AHM SPX 2 dan AHM MPX 2. d. Bahwa hambatan pasar di Bengkel AHASS dan kebiasaan konsumen menggunakan hanya AHM SPX2 dan AHM MPX2 berpengaruh terhadap preferensi konsumen. e. Bahwa preferensi konsumen dalam memilih pelumas setelah masa garansi adalah AHM SPX2 dan AHM MPX2. Perilaku Terlapor 1.5.1. Perjanjian Terlapor Dengan Main Dealer ------------------ a. Bahwa dalam melakukan pemasaran produk, Terlapor melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer. b. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terlapor menunjuk dan/atau mengangkat Main Dealer sebagai mata rantai lapisan pertama untuk menyalurkan sepeda motor di suatu wilayah pemasaran yang telah ditetapkan oleh Terlapor. --- c. Bahwa Terlapor tetap memiliki hak dan wewenang untuk menunjuk dan/atau mengangkat pihak lain sebagai Main Dealer termasuk jaringan pelayanan Halaman 22 dari 464
SALINAN purna jual (after sales service) pada wilayah pemasaran Main Dealer yang telah ada. ------------- d. Bahwa Terlapor melakukan pemantauan, pengawasan dan melakukan pembinaan di bidang administrasi, pemasaran dan penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Main Dealer dan jaringannya (lapisan kedua) termasuk jaringan pelayanan purna jual yang berada di wilayah pemasaran Main Dealer. e. Bahwa Main Dealer harus tetap melaksanakan semua keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Terlapor yang berhubungan dengan distribusi dan/atau penyebaran, struktur dan harga jual dalam berbagai tingkatannya, fasilitas penjualan dan identitas jaringan purna jual. -------------------- f. Bahwa Main Dealer berhak dan berkewajiban untuk menunjuk serta mengangkat Dealer - Dealer sebagai jaringan resmi yang tersebar di seluruh wilayah pemasaran Main Dealer. --------------------- g. Bahwa dalam hal Main Dealer menunjuk dan mengangkat jaringan baru atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Terlapor, maka hal tersebut harus dilakukan dengan mengingat kebutuhan pasar serta diinformasikan, dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Terlapor. --------------- h. Bahwa Main Dealer wajib melakukan pelayanan kepada jaringan pemasarannya sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh Terlapor. i. Bahwa Main Dealer bertanggungjawab untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Terlapor terhadap jaringan pemasarannya dengan mempertimbangkan kebijakan Terlapor. Halaman 23 dari 464
SALINAN j. Bahwa Main Dealer sanggup dan mengikatkan diri kepada Terlapor untuk melaksanakan kewajibannya antara lain: ----------------------------- 1). Main Dealer beserta seluruh jaringan pemasarannya maupun jaringan AHASS menerima dan melayani konsumen dengan baik sesuai standar Terlapor. ------------------ 2). Main Dealer menjelaskan dan memberikan informasi seluas-luasnya perihal adanya jaringan servis/AHASS dan jaringan/toko- toko yang menyediakan suku cadang asli. -- 3). Main Dealer wajib untuk mencari, menunjuk dan mengangkat pihak lain di wilayah pemasarannya yang dipandang mampu dan sanggup menjadi AHASS untuk selanjutnya dilaporkan dan diinformasikan kepada Terlapor sehingga jumlah dan kualitas AHASS dapat memenuhi dan menjamin terlaksananya pemberian dan pelayanan purna jual kepada seluruh pemilik atau pemakai sepeda motor. Jumlah dan kualitas AHASS ditentukan secara bersama antara Terlapor dan Main Dealer. ---------------------- 4). Seluruh AHASS harus dibentuk dan dibangun sesuai standar interior dan eksterior sebagaimana ditetapkan Terlapor. - 5). Main Dealer wajib membina dan mengembangkan jaringan AHASS dengan cara antara lain: menyalurkan peralatan dan tools, membantu pengadaan dan penyediaan suku cadang serta mengawasi pemakaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur Terlapor, membantu kelancaran pelaksanaan dan peningkatan pembangunan dan/atau renovasi tampak depan dan tampak dalam bengkel. ----------- Halaman 24 dari 464
1.5.2. SALINAN 6). Main Dealer wajib menjaga dan melindungi kepentingan konsumen dan Terlapor dari tindakan pemalsuan terhadap suku cadang asli yang dipasarkan/dijual Terlapor serta hanya menjual/menyediakan suku cadang asli yang didistribusikan oleh Terlapor pada bengkel-bengkel AHASS milik Main Dealer. - 7). Kerjasama Terlapor dengan Main Dealer bersifat personal (persoonlijk). Segala risiko kerugian yang dialami maupun keuntungan yang akan/telah diperoleh dalam kegiatan usaha kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak. --------------------------- k. Bahwa Main Dealer Terlapor di daerah saat ini adalah sebagai berikut: 1). PT Wahana Makmur Sejati (untuk wilayah Jakarat); 2). PT Daya Adicipta Motora (untuk Wilayah Jawa Barat); 3). Astra International, Honda Sales Operation (untuk Wilayah Jawa Tengah); dan ----------- 4). PT Mitra Pinastika Mulia (untuk Wilayah Jawa Timur). Perjanjian Main Dealer Dengan Dealer --------------------- a. Berdasarkan perjanjian kerjasama Main Dealer dengan Terlapor, maka Main Dealer selaku rantai lapisan pertama untuk menyalurkan produk kendaraan sepeda motor merek Honda dan suku cadang asli sepeda motor merek Honda berkewajiban untuk mencari, menunjuk dan mengangkat pihak lain di wilayah pemasarannya yang dipandang mampu dan sanggup untuk menjadi AHASS sehingga jumlah dan kualitas AHASS yang ada dapat memenuhi dan menjamin pelaksanaan layanan purna jual kepada seluruh Halaman 25 dari 464
SALINAN pemilik atau pemakai sepeda motor merek Honda yang didistribusikan oleh Terlapor. ------------------- b. Bahwa kerjasama Main Dealer dengan pihak lain yang berada dalam jaringan pemasarannya dituangkan dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer. c. Bahwa Terlapor menetapkan 3 (tiga) kriteria Dealer yaitu Dealer sepeda motor yang dikenal dengan H1, Dealer H2 yang dikenal dengan AHASS dan Dealer suku cadang yang dikenal dengan H3. -------------- d. Bahwa dalam Perjanjian dan Pengangkatan Dealer diatur antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut: 1). Dealer tidak diperbolehkan tersangkut, dengan alasan apapun, pada suatu perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki/dikuasai oleh Main Dealer dan/atau Terlapor dalam arti seluas- luasnya. 2). Dealer tidak melakukan atau ikut serta melakukan atau membantu melakukan kegiatan dalam bentuk apapun juga yang bermaksud membuat (memproduksi) dan/atau mendsitribusikan dan/atau menawarkan dan/atau menjual (memasarkan) produk-produk yang melanggar hak atas kekayaan intelektual milik Terlapor baik untuk produk sepeda motor, suku cadang sepeda motor, Honda Riding Trainer (HRT) Kit maupun produk- produk Terlapor lainnya. ----------------------- 3). Delaer tidak menggunakan atau membantu menggunakan kemasan asli milik Terlapor sebagai pembungkus/pengemas barang lain Halaman 26 dari 464
SALINAN dalam bentuk juga dengan alasan dan cara apapun juga. 4). Dealer tidak menyimpan dan/atau meletakkan sepeda motor merek lain selain sepeda motor merek Honda dan/atau produk-produk yang melanggar hak atas kekayaan intelektual Terlapor baik di toko, gudang maupun tempat lainnya yang langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk dipamerkan atau ditawarkan atau dijual kepada pihak lain siapapun juga. 5). Dealer tidak melakukan atau ikut serta melakukan kegiatan yang langsung maupun tidak langsung dimaksudkan sebagai promosi atau kampanye produk yang melanggar hak atas kekayaan intelektual Terlapor. 6). Dealer tidak meletakkan atau memasang atau menyebarluaskan gambar-gambar, brosur-brosur, sticker baik berupa tulisan dan/atau gambar yang dimaksudkan untuk promosi dan/atau penawaran produk yang melanggar hak atas kekayaan intelektual Terlapor. 7). Dealer tidak melakukan atau ikut serta melakukan atau membantu melakukan kerjasama di bidang administrasi dan/atau manajemen, pemilikan/penguasaan modal dengan pengusaha atau perusahaan lain yang membuat atau memasarkan atau menjual produk yang melanggar hak atas kekayaan intelektual Terlapor. ---------------- e. Terkait dengan Dealer AHASS atau H2, ketentuan mengenai AHASS diatur dalam lampiran Halaman 27 dari 464
SALINAN Ketentuan Umum Kedealeran yang berisi antara lain: 1). Untuk peningkatan kualitas AHASS sesuai yang ditetapkan oleh Terlapor, maka Dealer mendapatkan hak-hak sebagai berikut: ----- a). Exterior dan interior AHASS; -------------- b). Subsidi harga tools dan equipment ("strategic tools"); --------------------------- c). Perolehan sumber daya manusia; ------- d). Diskon atau insentif pembelian suku cadang sepeda motor; --------------------- e). Pembinaan dan pengembangan usaha AHASS;--------------------------------------- f). Promosi AHASS; dan ---------------------- g). Dan lain-lain yang diatur tersendiri oleh Distributor Tunggal. ----------------------- 2). Kewajiban AHASS antara lain adalah bersedia melengkapi serta menggunakan sarana dan prasarana AHASS dan hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP) dan Honda Value Line (HVL) dan/atau suku cadang sepeda motor yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Distributor Tunggal dengan harga sesuai price list (Daftar Harga HGP dan HVL) yang diterbitkan oleh Distributor Tunggal. --------- 3). AHASS membeli strategic tools dari Main Dealer yang mewakili Terlapor yang merupakan perlengkapan standar. ----------- 4). AHASS dilarang: a). Membuka usaha layanan purna jual yang sejenis atau usaha yang dapat disamakan dengan itu tanpa izin tertulis dari Terlapor; dan ---------------- Halaman 28 dari 464
SALINAN b). Melakukan pengujian atas produk- produk suku cadang merek lain selain yang ditetapkan oleh Terlapor. ---------- Kedudukan Dealer AHASS (H2) bukan agen bagi Terlapor. Namun demikian, Dealer memegang izin penggunaan merek AHASS yang dimiliki oleh Terlapor. Perjanjian ini dilakukan pembaharuan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi oleh Main Dealer dan Terlapor. Berdasarkan perjanjian antara Terlapor melalui Main Dealer dengan AHASS, maka AHASS hanya akan memperoleh pasokan suku cadang termasuk pelumas dari Distributor Tunggal. Pelumas yang didistribusikan oleh Distributor Tunggal adalah pelumas dengan merk AHM MPX yang diperoleh Distributor Tunggal dari Terlapor. Namun sebelumnya, yaitu sekitar sebelum tahun 2010, pelumas yang dipasok oleh Distributor Tunggal adalah merk FEDERAL yang diproduksi oleh PT Federal Karyatama. Pada beberapa AHASS, masih ditemukan produk merk FEDERAL yang dipasok oleh Distributor Tunggal, namun demikian, pelumas merk FEDERAL tersebut tidak dipajang sehingga hanya konsumen yang bertanya yang akan tahu ada tidaknya produk pelumas merk FEDERAL. Pada umumnya stok pelumas merk FEDERAL tersebut dikonsumsi oleh sepeda motor keluaran lama yang menggunakan pelumas FEDERAL sebelumnya. --- AHASS memperoleh seluruh pasokan suku cadang (spare part) termasuk pelumas dari Main Dealer. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Main Dealer yaitu hanya menjual barang- barang yang sesuai dengan ketentuan yang Halaman 29 dari 464
1.5.3. SALINAN ditetapkan oleh Main Dealer. Sales Main Dealer sering melakukan kunjungan ke bengkel AHASS untuk melakukan pengawasan. ----------------------- Tying Agreement a. Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 5 Tahun 2011 dijelaskan bahwa tying agreement adalah bentuk perjanjian distribusi berdasarkan mana distributor diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu (tying product) dengan syarat harus membeli barang lain (tied product). ------------------- b. Bahwa suatu perjanjian berdasarkan perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product) dan produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli disebut sebagai produk ikatan (tied product). ------- c. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor memberikan jaminan selama maksimal 5 (lima) tahun atau 50.000 km (lima puluh ribu kilometer) mana yang lebih dahulu tercapai. d. Bahwa jaminan tersebut diberikan oleh Terlapor kepada konsumen selama kendaraan dipakai dan dirawat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Terlapor. e. Bahwa perawatan yang dimaksud dalam garansi adalah dilakukan di bengkel AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) yang hingga saat ini, terdapat 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) bengkel AHASS yang tersebar di seluruh Indonesia. f. Bahwa AHASS tersebut merupakan Dealer yang menjadi jaringan tingkat kedua dari Terlapor. ----- Halaman 30 dari 464
1.6. SALINAN g. Bahwa hubungan bengkel AHASS dengan Terlapor diikat dalam perjanjian yang antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut: 1). Hak-hak yang diperoleh oleh AHASS dari Terlapor antara lain discount/insentif pembelian suku cadang sepeda motor. ------- 2). Kewajiban AHASS antara lain adalah membeli strategic tool yang merupakan perlengkapan standar di jaringan AHASS dari Terlapor. 3). AHASS dilarang: a). Membuka usaha layanan purna jual yang sejenis atau usaha yang dapat disamakan dengan itu tanpa izin tertulis dari Terlapor; ---------------------- b). Melakukan pengujian atas produk- produk suku cadang merek lain selain yang ditetapkan oleh Terlapor. ----------- h. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka bengkel AHASS yang melakukan pengujian produk-produk suku cadang merek lain akan mendapatkan peringatan dan sanksi. i. Bahwa bengkel AHASS mendapatkan semua keperluan bengkelnya dari Terlapor melalui Main Dealer. Semua perlengkapan standar untuk bengkel dibeli dari Terlapor. Demikian juga suku cadang termasuk pelumas harus dibeli dari Terlapor melalui Main Dealer. ------------------------- Fakta Lain 1.6.1. Perilaku Konsumen Perilaku konsumen terkait dengan pemilihan model perawatan sepeda motor sekaligus pemilihan pelumas untuk perawatan sepeda motornya adalah sebagai berikut:---------------------------------------------------------- a. Dalam Masa Garansi Halaman 31 dari 464
SALINAN 1). Pemilihan Bengkel Perawatan------------------ Konsumen sepeda motor merek Honda untuk semua jenis sepeda motor yang meliputi skutik dan bebek memilih melakukan perawatan sepeda motornya di bengkel AHASS. Sebanyak 78% (tujuh puluh delapan persen) konsumen sepeda motor merek Honda menggunakan bengkel AHASS sebagai sarana melakukan perawatannya, dan 22% (dua puluh dua persen) tidak melakukan perawatan sepeda motor di bengkel AHASS. Pertimbangan konsumen sepeda motor merek Honda melakukan perawatan di bengkel AHASS terkait dengan adanya masa servis gratis dipilih oleh 48% (empat puluh delapan persen) dan tidak terkait dengan masa servis gratis di pilih oleh 30% (tiga puluh persen) konsumen. ----------------------- Sedangkan untuk kriteria skutik, penelitian dilakukan terhadap beberapa merek kendaraan (termasuk Honda). Konsumen skutik memilih melakukan perawatan sepeda motornya di bengkel AHASS sebanyak 81% (delapan puluh satu persen), dan 19% (sembilan belas persen) konsumen motor skutik yang melakukan perawatan di bengkel Umum.----------------------------------- Berdasarkan penelitian terhadap konsumen skutik merek Honda yang hasilnya menunjukkan 82% (delapan puluh dua persen) konsumen melakukan perawatan sepeda motornya di bengkel AHASS dan Halaman 32 dari 464
SALINAN sebanyak 18% (delapan belas persen) tidak melakukan perawatan di bengkel AHASS. --- 2). Pemilihan Pelumas------------------------------- Bahwa konsumen skutik yang tidak menggunakan bengkel AHASS untuk melakukan perawatan pada masa garansi akan memilih menggunakan pelumas Shell dan AHM Oil. b. Setelah Masa Garansi 1). Pemilihan Bengkel Perawatan------------------ Setelah masa garansi habis, 78% (tujuh puluh delapan persen) konsumen sepeda motor Honda yang melakukan perawatan di bengkel AHASS sebagian berpindah ke bengkel umum. Sebanyak 24% (dua puluh empat persen) berpindah melakukan perawatan di bengkel umum, sedangkan sebanyak 76% (tujuh puluh enam persen) tetap melakukan perawatan di bengkel AHASS. Untuk kriteria skutik beberapa merek sepeda motor, 81% (delapan puluh satu persen) konsumen skutik yang melakukan perawatan di bengkel AHASS pada masa garansi, maka terdapat sebagian yang berpindah ke bengkel umum dalam melakukan perawatan sepeda motornya. Sebanyak 20% (dua puluh persen) konsumen sepeda motor skutik akan berpindah ke bengkel umum dalam melakukan perawatan, dan sebanyak 80% (delapan puluh persen) konsumen skutik tetap melakukan perawatan di bengkel AHASS. Halaman 33 dari 464
SALINAN Bahwa 82% (delapan puluh dua persen) konsumen skutik merek Honda yang melakukan perawatan di bengkel AHASS pada masa garansi, maka setelah masa garansi berakhir, terdapat sebagian yang berpindah ke bengkel umum dalam melakukan perawatan sepeda motornya. 50% (lima puluh persen) konsumen sepeda motor skutik merek Honda berpindah ke bengkel umum dalam melakukan perawatan sepeda motornya, dan sebanyak 50% (lima puluh persen) yang tetap menggunakan bengkel AHASS dalam melakukan perawatan sepeda motornya. ------------------- 2). Pemilihan Pelumas------------------------------- Sebanyak 64% (enam puluh empat persen) konsumen sepeda motor Honda memilih menggunakan pelumas merek AHM atau Federal dalam melakukan perawatan sepeda motornya, dan terdapat 36% (tiga puluh enam persen) konsumen sepeda motor merek Honda yang menggunakan pelumas selain merek AHM atau Federal.----------------------- Pilihan pelumas selain merek AHM atau Federal yang dipilih oleh konsumen yaitu: Pertamina Enduro Matic, Castrol, Top 1 Action Matic, Top 1 UNSP, Shell, Evalube dan Motul. Pertimbangan konsumen sepeda motor merek Honda berpindah menggunakan pelumas merek lain dikarenakan faktor: kualitas lebih baik, mudah ditemukan, harga lebih murah, rekomendasi dari orang lain dan ada promo. ----------------------------- Halaman 34 dari 464
1.6.2. SALINAN Konsumen sepeda motor Honda mayoritas hanya menggunakan 1 (satu) merek pelumas yaitu sebanyak 92%, sedangkan 8% lainnya menggunakan lebih dari 1 merek pelumas. Alasan menggunakan hanya 1 merek pelumas adalah: sudah cocok dengan oli yang dipakai, takut bermasalah dengan mesin, membuat mesin awet, cukup 1 merek pelumas saja dan sudah percaya dengan yang digunakan. Konsumen skutik merek Honda yang melakukan perawatan sepeda motornya berpindah ke bengkel umum, sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) yang tetap menggunakan pelumas merek AHM MPX dan 25% (dua puluh lima persen) konsumen skutik merek Honda lainnya berpindah menggunakan pelumas merek lain. ----------- Konsumen yang memilih tetap menggunakan pelumas AHM MPX di bengkel umum, juga tidak akan berpindah ke merek lainnya meskipun harga pelumas merek lainnya lebih murah. ---------------------------- Pilihan pelumas yang digunakan oleh konsumen yang melakukan perawatan kendaraan setelah masa garansi berakhir baik di bengkel AHASS maupun di bengkel selain AHASS adalah: Motul, Shell, Repsol, Federal, AHM Oil, Pertamina Enduro. -------- Harga Produk Pelumas Terlapor ---------------------------- a. Bengkel AHASS sebagai salah satu ujung tombak penjualan pelumas Terlapor mendapatkan pasokan pelumas dari Terlapor melalui Main Dealer. Selain merek AHM Oil, bengkel AHASS juga Halaman 35 dari 464
No DKI Jakarta Jawa Barat SALINAN ada yang mendapatkan pasokan pelumas merek Federal dari Main Dealer. Pasokan pelumas merek Federal ini adalah untuk melayani pelanggan lama yang sebelumnya selalu menggunakan pelumas merek Federal. Sebagaimana diketahui, sebelum Terlapor memiliki merek dagang pelumas AHM Oil, Terlapor bekerjasama dengan Federal Karyatama untuk memproduksi pelumas OEM sepeda motor Honda. b. Bahwa harga jual pelumas di bengkel AHASS di tetapkan oleh Terlapor. Bengkel AHASS mendapatkan pasokan pelumas dari Main Dealer dengan cara membeli putus baik secara tempo maupun secara tunai. Harga yang harus dibayarkan adalah berdasarkan daftar harga yang dibuat oleh Terlapor (price list) di kurangi diskon. - c. Bahwa besaran diskon tergantung kuantitas pembelian pelumas. Rentang diskon adalah 12% (dua belas persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari daftar harga. Apabila membeli kurang dari 6 (enam) dus (isi 24 botol) maka diskon yang diberikan sebesar 12% (dua belas persen). Sedangkan apabila membeli 6 (enam) dus atau lebih maka mendapatkan potongan harga 15% (lima belas persen). d. Bahwa harga pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG dan yang lebih tinggi dengan merek AHM-OIL MPX2 4T yang dikumpulkan dari bengkel AHASS maupun bengkel umum adalah sebagai berikut: -- Kota 1. Jakarta Selatan 2. Jakarta Utara 3. Jakarta Timur 1. Bekasi 2. Bogor 3. Karawang Bengkel AHASS (Rp/Botol) 45.000 40500 45.000 40.500 41.000 42.000 Bengkel Umum (Rp/Botol) 37.500 39.000 Halaman 36 dari 464
SALINAN 4. Cirebon 5. Bandung 6. Sumedang 1. Tangerang 1. Semarang 2. Kendal 3. Pekalongan D.I. Yogyakarta 1. Kulonprogo Jawa Timur Banten Jawa Tengah 40.500 44.000 41.000 45.000 44.000 40.000 40.500 41.000 40.500 44.000 40.000 38.000 38.000 1. Surabaya 40.000 1.7. Pemenuhan Unsur Pelanggaran 1.7.1. Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.------------------------------------ Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ---------------- a. Unsur Pelaku Usaha Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ---- setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ------------------------------ Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor yang merupakan Halaman 37 dari 464
SALINAN badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ---------- Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo TERPENUHI. ----------- b. Unsur Perjanjian Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut: ------- suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis ----------------------- Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor sebagai pemegang hak lisensi eksklusif dari Honda Motor, Co. Ltd. produk kendaraan sepeda motor baru merek Honda beserta suku cadang Sepeda Motor merek Honda (Distributor Tunggal) dalam memasarkan produknya bekerja sama dengan Main Dealer sebagai rantai lapisan pertama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ---------- Bahwa dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer antara lain diatur ketentuan bahwa Main Dealer harus melaporkan Halaman 38 dari 464
SALINAN dan berkonsultasi dengan Terlapor dalam rangka untuk menunjuk serta mengangkat Dealer-Dealer sebagai rantai lapisan kedua. ------------------------- Bahwa selanjutnya, kerja sama antara Main Dealer dengan Dealer dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dan dalam praktiknya terbagi dalam 3 (tiga) kriteria Dealer yaitu: Dealer sepeda motor atau H1, AHASS atau H2 dan Dealer suku cadang atau H3 sebagaimana telah diuraikan pada butir 13 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dalam implementasinya, bengkel AHASS merupakan Dealer untuk melayani layanan purna jual berupa servis dan perawatan sepeda motor merek Honda untuk dapat melayani konsumen sepeda motor merek Honda yang secara khusus sebagai tempat perawatan sepeda motor merek Honda dalam masa garansi. --------------------------- Berdasarkan Uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer serta perjanjian turunannya (pelaksanaannya) dan/atau kesepakatan kesepakatan yang terkait dengan perjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 Atas dasar hal tersebut maka unsur adanya perjanjian dalam perkara a quo TERPENUHI. ------ c. Unsur Pihak Lain Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah pihak yang mengikatkan diri baik secara Halaman 39 dari 464
SALINAN langsung maupun secara tidak langsung dengan Terlapor, baik bertindak sebagai Main Dealer maupun sebagai Dealer sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa pada praktiknya, Main Dealer dan/atau Dealer wajib mengikatkan diri atau tunduk pada ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh Terlapor. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo TERPENUHI. ---- d. Unsur Pihak Yang Menerima -------------------------- Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima dalam perkara a quo adalah Main Dealer dan/atau Dealer yang menerima produk dan/atau memasarkan produk Terlapor baik sebagai rantai lapisan pertama (Main Dealer) maupun rantaiu lapisan kedua (Dealer) sebagaimana telah LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN 34 diuraikan pada butir 12 sampai dengan butir 14 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. --------- Atas dasar ketentuan dan fakta tersebut maka unsur Pihak Yang Menerima dalam perkara a quo TERPENUHI. e. Unsur Barang dan/atau Jasa Tertentu ------------- Halaman 40 dari 464
f. SALINAN Bahwa yang dimaksud dengan barang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ------------------------ setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. ---------------------- Bahwa yang dimaksud dengan jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bahwa Main Dealer yang bertindak sebagai AHASS (H2) dan/atau Dealer yang juga bertindak sebagai AHASS (H2) harus bersedia melengkapi dan menggunakan sarana dan prasarana AHASS yaitu membeli strategic tools dari Main Dealer yang merupakan perlengkapan standar untuk dapat melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka barang dan/atau jasa tertentu dalam perkara a quo adalah strategic tools dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. -------------------- Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang dan/atau Jasa Tertentu dalam perkara a quo TERPENUHI. Unsur Barang dan/atau Jasa Lain ------------------ Halaman 41 dari 464
SALINAN Bahwa pengertian barang dan/atau jasa lain adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan pada butir 17.5 (UNSUR BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dalam perkara a quo, barang atau produk lain yang dimaksud adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang dipasok Terlapor. ----------------- Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang Lain dalam perkara a quo TERPENUHI. ------------------ g. Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Secara umum dalam hukum persaingan, perjanjian semacam ini dikenal dengan istilah Tying agreement yaitu bentuk perjanjian distribusi berdasarkan mana distributor diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu (tying product) dengan syarat harus membeli barang lain (tied product). Berdasarkan perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product) dan produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli disebut sebagai produk ikatan (tied product). Dalam hal kewajiban untuk membeli produk ini ditetapkan Halaman 42 dari 464
1.7.2. SALINAN secara sepihak tanpa dapat dihindari oleh pembeli karena tidak ada pilihan penjual lainnya, penjual akan memiliki posisi tawar yang tinggi (dominant bargaining power/position) dan menjadikan perjanjiannya berat sebelah. -------------------------- Bahwa perjanjian penunjukan dan pengangkatan Main Dealer dan/atau Dealer serta tindakan - tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaannya telah berakibat penerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang atau produk lain dari Terlapor. Bahwa fakta tersebut sebagai akibat dari kebijakan Terlapor yang mensyaratkan seluruh Main Dealer dan Dealer untuk membeli produk pelumas Terlapor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam layanan servis sepeda motor merek Honda. Bahkan akibat adanya kebijakan Terlapor untuk menggabungkan produk pelumas miliknya ke dalam layanan purna jual sepeda motornya tersebut dan termasuk dalam ruang lingkup persyaratan garansi bagi konsumen, sehingga dalam praktiknya telah mengakibatkan hilangnya pilihan konsumen untuk menggunakan produk pelumas lain. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok perkara a quo TERPENUHI. ---------------- Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. ------------------------ Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 Halaman 43 dari 464
SALINAN Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: Pasal 15 ayat (3) (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ---------------- a. Unsur Pelaku Usaha Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut: ------------------------ setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ------------------------------ Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis Halaman 44 dari 464
SALINAN mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ---------- Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo TERPENUHI. ----------- b. Unsur Perjanjian Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut: --------------------- suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. ---------------------- Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor sebagai pemegang hak lisensi eksklusif dari Honda Motor, Co. Ltd. produk kendaraan sepeda motor baru merek Honda beserta suku cadang Sepeda Motor merek Honda (Distributor Tunggal) dalam memasarkan produknya bekerja sama dengan Main Dealer sebagai rantai lapisan pertama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ---------- Bahwa dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer antara lain diatur ketentuan bahwa Main Dealer harus melaporkan dan berkonsultasi dengan Terlapor dalam rangka untuk menunjuk serta mengangkat Dealer-Dealer sebagai rantai lapisan kedua. ------------------------- Halaman 45 dari 464
SALINAN Bahwa selanjutnya, kerja sama antara Main Dealer dengan Dealer dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dan dalam praktiknya terbagi dalam 3 (tiga) kriteria Dealer yaitu: Dealer sepeda motor atau H1, AHASS atau H2 dan Dealer suku cadang atau H3 sebagaimana telah diuraikan pada butir 13 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dalam implementasinya, bengkel AHASS merupakan Dealer untuk melayani layanan purna jual berupa servis dan perawatan sepeda motor merek Honda untuk dapat melayani konsumen sepeda motor merek Honda yang secara khusus sebagai tempat perawatan sepeda motor merek Honda dalam masa garansi. --------------------------- Berdasarkan Uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer serta perjanjian turunannya (pelaksanaannya) dan/atau kesepakatan
kesepakatan yang terkait dengan perjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar hal tersebut maka unsur adanya perjanjian dalam perkara a quo TERPENUHI. ------ c. Unsur Pelaku Usaha Yang Menerima ---------------- Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok. Halaman 46 dari 464
SALINAN Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima dalam perkara a quo adalah Main Dealer dan/atau Dealer yang menerima produk dan/atau memasarkan produk Terlapor baik sebagai rantai lapisan pertama (Main Dealer) maupun rantai lapisan kedua (Dealer) sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Atas dasar ketentuan dan fakta tersebut maka unsur Pelaku Usaha Yang Menerima dalam perkara a quo TERPENUHI. ---------------------------- d. Unsur Barang dan/atau Jasa ------------------------- Bahwa yang dimaksud dengan barang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ------------------------- setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. ---------------------- Bahwa yang dimaksud dengan jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bahwa Main Dealer yang bertindak sebagai AHASS (H2) dan/atau Dealer yang juga bertindak sebagai AHASS (H2) harus bersedia melengkapi dan menggunakan sarana dan prasarana AHASS yaitu membeli strategic tools dari Main Dealer yang Halaman 47 dari 464
SALINAN merupakan perlengkapan standar untuk dapat melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka barang dan/atau jasa tertentu dalam perkara a quo adalah strategic tools berikut produk lain yang menyertainya dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. --------------------- Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang dan/atau Jasa Tertentu dalam perkara a quo TERPENUHI. e. Unsur Barang dan/atau Jasa Lain ------------------- Bahwa pengertian barang dan/atau jasa lain adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan pada butir 18.4 (UNSUR BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dalam perkara a quo, barang atau produk lain yang dimaksud adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang dipasok oleh Terlapor. ------------- Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang Lain dalam perkara a quo TERPENUHI. ------------------- f. Unsur Harga atau Potongan Harga ------------------- Bahwa yang dimaksud dengan harga atau potongan harga tersebut adalah nilai atau uang yang dibayarkan dalam transaksi untuk mendapatkan barang dan/atau jasa. ---------------- Halaman 48 dari 464
SALINAN Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor membuat ketentuan dalam perjanjian dimana AHASS (H2) mendapatkan hak antara lain subsidi harga strategic tool dan diskon atau insentif pembelian suku cadang sepeda motor sebagaimana telah diuraikan pada butir 14. Atas dasar hal tersebut maka unsur Harga atau Potongan Harga dalam perkara a quo TERPENUHI. g. Unsur Persyaratan Harus Bersedia Membeli Barang Dan Atau Jasa Lain Dari Pelaku Usaha Pemasok Pemenuhan unsur ini merupakan persyaratan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan harga diskon untuk suatu produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha yang lainnya, maka pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut. --------------------------- Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor membuat persyaratan kepada pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada butir 18.3 harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari Terlapor selaku pemasok. Bahwa dalam perkara a quo, AHASS (H2) merupakan jaringan PT Astra Honda Motor dalam pemberian layanan purna jual kepada konsumen sepeda motor merek Honda. --------------------------- Bahwa untuk dapat memberikan layanan purna jual sepeda motor merek Honda sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Terlapor, maka AHASS (H2) menerima perlengkapan standar dengan cara membelinya berupa strategic tool yang dipasok atau disediakan oleh Terlapor. ------------------------ Halaman 49 dari 464
SALINAN Bahwa disamping menerima strategic tool, AHASS (H2) juga wajib hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP). Bahwa kewajiban hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/ atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP) merupakan kewajiban bagi AHASS (H2) untuk membeli barang lain termasuk pelumas yang merupakan salah satu HGP. --------- Bahwa Terlapor menetapkan pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi merek AHM sebagai produk yang termasuk ke dalam suku cadang sepeda motor Honda tersebut. Bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan pelaksanaan rangkaian perjanjian atau kerja sama antara Terlapor dengan Main Dealer dan/atau Dealer yang merupakan produk tidak terpisahkan dalam layanan servis sepeda motor merek Honda. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur adanya persyaratan harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok perkara a quo TERPENUHI. h. Unsur Persyaratan Tidak Akan Membeli Barang Dan Atau Jasa Yang Sama Atau Sejenis Dari Pelaku Usaha Lain Yang Menjadi Pesaing Dari Pelaku Usaha Pemasok. Pemenuhan unsur ini merupakan persyaratan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan harga diskon untuk suatu produk tertentu yang Halaman 50 dari 464
SALINAN dibelinya dari pelaku usaha yang lainnya, maka pelaku usaha harus bersedia tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi peasingnya. ------------------------ Bahwa sebagai konsekuensi ketentuan pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada rangkaian perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan/atau Dealer sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.7 maka baik Main Dealer dan/atau Dealer secara otomatis dilarang membeli pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi dari pihak selain Terlapor. Bahkan Terlapor melarang AHASS untuk melakukan pengujian pelumas selain yang ditetapkan oleh Terlapor dimana pelumas yang ditetapkan Terlapor hanya produk pelumas merek AHM saja. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur adanya persyaratan tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. ------------------------ 1.8. Daftar Saksi dan Ahli Dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini, bersama ini disampaikan daftar identitas saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkara a quo yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: ------------------------- 1.8.1. Daftar Nama Saksi. No Nama Alamat 1. Christian Chandra Kemayoran - Jakarta Halaman 51 dari 464
SALINAN 2. Gwan Liong Tangerang - Banten 3. Zoni Bangun DKI Jakarta 4. M. Husni Thamrin Jagakarsa - Jakarta 5. Patrick Adhiatmadja Alam Sutera - Tangerang 6. Adrian Nusa Menteng - Jakarta Pusat 7. H. Eka Aliudin Pasar Minggu - Jakarta Selatan 8. Cen Lung Al Longinus Pasar Minggu - Jakarta Selatan 9. Ari Bintara Pasar Minggu - Jakarta Selatan 10. Rina Dwi Hastuti Balirejo - Yogyakarta 11. Rudy Susilo Senen - Jakarta 1.8.2. Daftar Nama Ahli. No Nama Alamat 1. Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum. UII - Yogyakarta 2. Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. UNPAD - Bandung 3. Prof. Tri Yuswidjajanto Zaenuri ITB - Bandung 4. Dr. Maman Setiawan, S.E., M.T. UNPAD - Bandung 2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan III tanggal 11 Agustus 2020, Terlapor menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Pelumas Sepeda Motor yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T3): 2.1. Ringkasan Tanggapan Terlebih dahulu Terlapor mohon perhatian Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Majelis Komisi) yang terhormat tentang isi LDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa: --------- 2.1.1. Terlapor telah melakukan penjualan barang secara tying atas suatu strategic tools dengan pelumas AHM oil (dalam hal ini pelumas AHM MPX-2 4T dan AHM oil SPX-2) pada bengkel-bengkel resmi kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merek Honda, yang dikenal sebagai AHASS (Astra Honda Authorized Service Station); 2.1.2. Terdapat hambatan terhadap masuknya pelumas merek-merek lain di bengkel-bengkel AHASS, dan Halaman 52 dari 464
2.2. SALINAN karenanya Terlapor diduga melanggar pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha; ------------------------ 2.1.3. Periode dugaan pelanggaran adalah tahun 2015 s/d 2016. Terlapor menolak seluruh tuduhan dan dugaan yang dinyatakan dalam LDP tersebut. Tuduhan yang disampaikan oleh Tim Investigator sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena: ---- 2.2.1. Tim Investigator tidak dapat menentukan dengan tepat dan benar subjek dan objek di dalam LDP. --------------- a. Tim Investigator telah salah menjadikan PT Astra Honda Motor sebagai Terlapor, karena dari sisi hukum Terlapor tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Dealer (AHASS); ------------ 1). Terlapor tidak pernah membuat perjanjian dengan AHASS yang menjadi subjek atau pihak yang menjual langsung suku cadang kepada konsumen dan yang memberikan pelayanan servis sepeda motor. Hal ini sesuai dengan aturan-aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (sebagaimana Terlapor uraikan dalam halaman 11 s/d 14 Tanggapan). -------------- 2). Oleh karenanya, terbukti apabila LDP: (i) salah dalam menentukan subjek (error in persona), (ii) tidak jelas (obscuur libel), dan (iii) kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga tidak memenuhi unsur pasal-pasal yang dituduhkan. b. Tim Investigator inkonsisten dalam menentukan produk yang diduga melanggar persaingan usaha karena secara tiba-tiba, Tim Investigator menetapkan strategic tools sebagai salah satu produk yang melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha padahal yang menjadi objek yang diteliti dan diselidiki sebagaimana Halaman 53 dari 464
c. SALINAN ditegaskan oleh Tim Investigator dalam angka 3.3 halaman 3 LDP hanya pelumas AHM oil; ----------- Tidak ada pengikatan (tying) yang diwajibkan dalam membeli strategic tools dengan pembelian pelumas AHM oil. 1). Tim Investigator juga tidak dapat membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha secara tepat dan benar. Tidak ada tying antara strategic tools dan pelumas AHM oil: - a). Strategic tools merupakan barang modal bagi AHASS, yang berupa perlengkapan standar dan fasilitas bengkel antara lain Bike Lift dan Mechanic Truster, dan tidak termasuk dalam kategori suku cadang. Strategic tools bukan merupakan produk yang diperdagangkan kepada konsumen. ---- b). Pembelian strategic tools adalah sebagai modal awal (starter kit) atas peralatan yang diperlukan bagi bengkel-bengkel AHASS dalam memulai menjalankan usahanya, sedangkan pelumas AHM oil merupakan barang yang diperdagangkan kepada konsumen. ---- c). Strategic tools hanya dibeli 1 (satu) kali dalam satu periode oleh Dealer, yang hanya dibeli di awal menjalankan usahanya, sedangkan pelumas AHM oil dibeli berkali-kali dalam satu periode.-- 2). Dalam memperoleh strategic tools, AHASS tidak diwajibkan untuk membeli pelumas AHM oil, dan demikian juga sebaliknya. ----- 3). Prinsip dari perilaku tying & tied terhadap suatu produk hanya berlaku bagi produk yang diperdagangkan dan pelaku usaha Halaman 54 dari 464
SALINAN yang melakukan tying & tied merupakan pelaku usaha yang mempunyai kekuatan di dalam pasar tersebut intellectual-property-rights), yang di mana dalam hal ini, pelaku usaha tersebut mempunyai market power dalam industri pelumas di Indonesia. --------------------------- 4). Berdasarkan data riset pangsa pasar pelumas AHM oil secara umum (tipe bebek, sport, dan skuter matik) pada tahun 2018 hanya sebesar 22% (dua puluh dua persen), sebagaimana ditampilkan di bawah ini: Sumber: Riset Spesifik Market Trend Industri Oli Pelumas 2014-2020 (Tren Pertumbuhan & Pangsa Pasar), Berdasarkan data riset di atas, menunjukkan bahwa Produk AHM oil tidak mempunyai market power dalam industri pelumas di Indonesia. --------------------------- 5). Data dari pada tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat Indonesia terhadap pelumas AHM oil sangat baik, respon baik masyarakat ini kemudian disusul dengan Halaman 55 dari 464
SALINAN pelumas Federal oil dengan selisih yang tidak signifikan yaitu sebesar 2% (dua persen), dan dilanjutkan dengan pelumas-pelumas merek lainnya. 6). Selanjutnya, data di bawah ini jelas menunjukkan bahwa pelumas AHM oil sama sekali tidak dominan di after market produk Honda, khususnya scooter matic. Hal mana berbanding terbalik dengan data yang didalilkan oleh Tim Investigator di dalam LDP-nya halaman 19. --------------------------- 2015 2016 Populasi sepeda motor Honda 19.589.769 23.176.872 Penggunaan pelumas AHM oil oleh seluruh motor Honda (botol) dengan asumsi satu motor menggunakan 1 botol dalam kurun waktu 2 bulan 117.538.614 139.506.318 Angka aktual penjualan AHM oil (botol) dari Terlapor ke Main Dealer 33.314.008 40.607.113 Persentase pelumas AHM oil terhadap populasi motor Honda Sumber : Data Internal Terlapor 28,34% 29,11% 7). Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, penggunaan produk AHM oil yang digunakan oleh konsumen sepeda motor Honda di tahun 2015 dan 2016 hanya berkisar di angka 28,34% dan 29,11%, yang membuktikan tidak ada paksaan maupun ketentuan yang mengharuskan penggunaan AHM oil oleh konsumen sepeda motor Honda: a). Tahun 2015 Penjualan pelumas AHM oil di tahun 2015 adalah sebanyak 33.314.008 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu delapan) botol atau hanya 28,34% dari total populasi sepeda motor Honda yang menggunakan pelumas AHM oil. -- Halaman 56 dari 464
2.2.2. SALINAN b). Tahun 2016 Penjualan pelumas AHM oil di tahun 2016 adalah sebanyak 40.607.113 (empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus tiga belas) botol atau hanya 29,11% dari total populasi sepeda motor Honda yang menggunakan pelumas AHM oil. 8). Sehingga, berdasarkan data yang ditampilkan di atas, terbukti bahwa tidak ada paksaan kepada konsumen maupun larangan yang mengharuskan konsumen hanya menggunakan pelumas AHM oil. Konsumen dibebaskan untuk menggunakan pelumas merek apapun sepanjang memenuhi spesifikasi-spesifikasi tertentu yang ditentukan oleh Terlapor demi menjaga kualitas dan mutu dari barang yang dijual kepada konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Oleh karenanya, Terlapor beserta produk-produk yang menjadi objek yang diduga melanggar persaingan usaha sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator dalam LDP-nya tidak memenuhi prinsip dari perilaku tying & tied. -------------------- Penyediaan bengkel resmi dan suku cadang merupakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang. ----------------- a. Selanjutnya, penyediaan suku cadang asli oleh Terlapor melalui jaringan pemasarannya merupakan pelaksanaan amanat Pasal 4, 7, dan 25 UU Perlindungan Konsumen. --------------------- b. Terlapor juga diwajibkan untuk memberikan masa garansi dan menawarkan masa garansi kepada konsumennya berdasarkan UU Perlindungan Halaman 57 dari 464
SALINAN Konsumen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Terlapor. ------------------------------ c. Meskipun menggunakan atribut resmi dari merek terkait dan menyediakan/menjual suku cadang resmi dalam bengkel resminya, Terlapor tidak pernah membuat suatu aturan dan tidak ada larangan bagi konsumen sepeda motor pemakai merek Honda untuk melakukan servis di bengkel lain ataupun memakai pelumas merek lain. -------- d. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Terlapor merupakan hal yang lumrah diatur oleh produsen dan distributor resmi dari suatu merek di Indonesia, yang di mana dalam hal ini tentunya sudah diketahui secara umum dan memang "sudah semestinya demikian" atau dalam istilah hukum disebut notoire feiten notorious (generally known), yang berarti setiap hal yang "sudah umum diketahui" tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang. Hal mana dibuktikan dengan keseragaman perilaku produsen sepeda motor lainnya, seperti Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley Davidson, hingga Ducati yang juga: (i) menyediakan bengkel resmi yang menggunakan strategic tools atribut resmi dari merek terkait; dan (ii) menyediakan/menjual suku cadang resmi dalam bengkel resminya. Mengingat dan perlu diperhatikan oleh Tim Investigator, in casu, AHASS merupakan bengkel resmi (authorized) sepeda motor Honda yang mana hak lisensi eksklusif merek Honda di Indonesia tersebut dipegang oleh Terlapor, sehinga pelayanan yang diberikan oleh AHASS sebagai jaringan layanan purna jual Terlapor juga harus memenuhi standar Honda demi memberikan Halaman 58 dari 464
SALINAN jaminan mutu, menjaga, dan melindungi keamanan (safety) konsumen. ------------------------ e. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Terlapor sebagaimana jelas diamanatkan dalam Pasal 50 huruf (a) dan (b) UU Persaingan Usaha bahwa pelaksanaan atas suatu peraturan perudangan, termasuk UU Perlindungan Konsumen, akan mengecualikan penerapan UU Persaingan Usaha. Adanya tuduhan-tuduhan dari Tim Investigator tanpa dalil yang benar dan sesuai dengan fakta yang ada justru menyebabkan hambatan bagi perkembangan industri di Indonesia, dan khususnya bagi Terlapor yang selalu patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tuduhan tanpa dasar tersebut justru akan mematikan Terlapor (dan juga pelaku usaha lain yang sejenis) karena dapat mengganggu kelangsungan kegiatan usaha dan jaringan resminya yang secara fakta telah menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. ------------- Sebagai informasi Majelis Komisi yang terhormat, sampai dengan bulan Juni 2020, terdapat sekitar 8.426 Usaha Menengah dan Kecil Menengah (UMKM) yang telah menjadi jaringan pemasaran untuk produk-produk Honda. Dengan adanya tuduhan yang tidak berdasar oleh Tim Investigator tersebut, dapat dipastikan para pelaku usaha UMKM yang telah menjadi jaringan pemasaran Terlapor akan terkena dampak dari kesewenangan dalam penentuan adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha. Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor telah mengirimkan surat secara resmi kepada Tim Investigator pada Tahap Penyelidikan dengan Surat No.:1660.006/ADS/VIS/-VGS- sci tanggal 12 Juli 2019 (Surat 12 Juli 2019) untuk menjelaskan sistem distribusi pelumas AHM oil dalam jaringan pemasaran Honda dan penjelasan tentang perjanjian lisensi terkait produk- produk hak kekayaan intelektual milik Terlapor. Terlapor lampirkan kembali Surat 12 Juli 2019, sebagai referensi Majelis Komisi yang terhormat (vide Lampiran I Tanggapan). -------------- Halaman 59 dari 464
SALINAN Berdasarkan ringkasan di atas, jelas bahwa (i) subjek dan objek yang dipaparkan dalam LDP sama sekali tidak tepat; (ii) tidak ada tying antara strategic tools dengan pelumas AHM oil; (iii) Tim Investigator jelas mengabaikan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor juga dilakukan pelaku usaha lain (notoire feiten) yang semata- mata melaksanakan undang-undang; dan (iv) tidak ada hambatan terhadap masuknya atau dipasarkannya pelumas sepeda motor merek lain. Oleh karenanya LDP Tim Investigator tidak berdasar dan pemeriksaan terhadap Perkara a quo sudah semestinya tidak dilanjutkan. 2.3. Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat dalam memeriksa Perkara a quo, Terlapor sampaikan di bawah ini susunan atas pokok-pokok uraian Tanggapan sebagai berikut: -- 2.3.1. Pendahuluan Penjelasan tentang kedudukan dan hubungan hukum Terlapor dengan jaringan pemasarannya (Main Dealer dan Dealer), termasuk namun tidak terbatas pada penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Terlapor, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen, yang di mana dapat dibuktikan bahwa pengecualian terhadap Pasal 50 huruf a dan huruf b UU Persaingan Usaha seharusnya berlaku dalam Perkara a quo. ------- 2.3.2. Tentang Perilaku Konsumen Terhadap Kualitas Produk dan Jasa Serta Tidak Ada Hambatan Pasar dalam Pemasaran Pelumas Sepeda Motor ------------------------- Penjelasan tentang kualitas produk dan jasa serta branding Terlapor yang disiapkan untuk dan diberikan kepada konsumen dengan mengacu pada kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan/atau jasa untuk menjamin mutu dari barang dan/atau jasa sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Sehingga, berdasarkan penjelasan ini, dapat dibuktikan jika pengecualian terhadap Pasal 50 Halaman 60 dari 464
2.3.3. 2.3.4. SALINAN huruf a UU Persaingan Usaha dapat diberlakukan dalam Perkara a quo. Tentang Kredibilitas atas Data dalam LDP ---------------- Asas due process of law dan transparansi informasi dan data merupakan prinsip dasar dan prinsip utama yang harus dilakukan dalam penanganan perkara, termasuk penanganan perkara persaingan usaha di KPPU.-------- Terdapat data-data yang digunakan dan dicantumkan oleh Tim Investigator dalam LDP sebagai dasar analisis untuk menentukan pelanggaran dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha, namun, data-data tersebut tidak didukung dengan informasi penunjang yang lengkap, termasuk namun tidak terbatas pada adanya informasi mengenai metodologi atas riset ilmiah yang dilakukan Tim Investigator dalam mengajukan data, persentase, atau tabel dalam LDP. ------------------ Keberatan atas Aspek Formil dan Materiil LDP ---------- a. Aspek Formil Tim Investigator tidak dapat menentukan, tidak dapat menjelaskan, serta kabur dalam: menentukan subjek dan objek yang diduga melakukan pelanggaran (obscuur libel dan error in persona), dan (ii) menetapkan pasar bersangkutan (pasar produk dan pasar geografis) pelumas. Selain itu, LDP juga terbukti kurang pihak (plurium litis consortium). b. Aspek Materiil Dapat dibuktikan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha karena: 1). Surat Perjanjian Penunjukkan Pengangkatan Main Dealer (SP3MD) dan Surat Perjanjian Penunjukkan Pengangkatan Dealer (SP3D) tidak mengatur Halaman 61 dari 464 (i) dan dan
2.4. SALINAN adanya kewajiban bagi jaringan pemasaran Terlapor, in casu, AHASS untuk membeli strategic tools dan pelumas AHM oil secara bersama-sama; 2). SP3MD dan SP3D bukan merupakan perjanjian yang anti persaingan usaha dan termasuk perjanjian yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha perihal perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan juga karena merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Perdagangan terkait. ---------------------------- 2.3.5. Dapat dibuktikan jika tidak ada perilaku tying terhadap produk strategic tools dan pelumas AHM oil sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator. ----------- 2.3.6. Dapat dibuktikan jika tidak ada hambatan bagi pelumas merek lain dalam Perkara a quo. ---------------- Selanjutnya, perkenankan Terlapor menguraikan secara rinci posisi dan bantahan-bantahan Terlapor terhadap LDP Tim Investigator sebagaimana di bawah ini: 2.4.1. Pendahuluan a. Tentang Terlapor dan Pelumas AHM Oil di Pasar -- 1). Terlapor didirikan pada tanggal 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor, yang merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara PT Astra International, Tbk. dan Honda Motor Co. Ltd. ---------------------- 2). Pada awalnya, kegiatan usaha Terlapor hanya merakit sepeda motor dan komponen- komponen sepeda motor yang diimpor dari negara Jepang dalam bentuk completely knock-down (CKD). Namun, seiring dengan berjalannya waktu serta inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar Halaman 62 dari 464
SALINAN industri sepeda motor di Indonesia, Terlapor kini telah mampu dan telah mengembangkan kegiatan usahanya di bidang industri sepeda motor sehingga mampu bersaing dengan merek-merek lain di Indonesia. 3). Sebagai pelopor di bidang industri sepeda motor, sejak tahun 1971, Terlapor terus meningkatkan hasil produksi dan memberikan kontribusi penuh untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, di mana salah satunya adalah investasi Terlapor dalam pembangunan infrastruktur di sektor otomotif di Indonesia. Investasi yang dilakukan oleh Terlapor tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi permintaan konsumen atas sepeda motor Honda di Indonesia maupun kebutuhan ekspor di luar negeri. ---------------------------- 4). Selain itu, investasi yang dilakukan oleh Terlapor juga tidak luput untuk mendukung program-program Pemerintah, terutama terkait dengan pengembangan dan penerapan program corporate social responsibility dengan memberikan fasilitas pendidikan atau edukasi untuk masyarakat Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang industri melalui beragam kegiatan. 5). Terlapor juga telah menciptakan ribuan lapangan pekerjaan di Indonesia, dimana tercatat pada tahun 2019, jumlah karyawan Terlapor kurang lebih sebesar 24.000 (dua puluh empat ribu) dan sekitar 18.500 Halaman 63 dari 464
SALINAN (delapan belas ribu lima ratus) tenaga kerja dari perusahaan terafiliasi. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah tenaga kerja di dalam jaringan pemasaran Terlapor, baik itu Main Dealer, Dealer, maupun bengkel resmi di Indonesia. 6). Oleh karena itu, Terlapor yakin jika keberadaannya di Indonesia tidak hanya sebagai pelopor industri sepeda motor, namun juga menunjang program-program Pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, investasi, maupun pembangunan sumber daya manusia. 7). Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang industri sepeda motor, Terlapor selalu mematuhi dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Terlapor mematuhi setiap peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang industri otomotif, khususnya sepeda motor, dan peraturan perdagangan sehubungan dengan perusahaan penanaman modal asing, serta peraturan- peraturan terkait dengan persaingan usaha yang sehat dan peraturan terkait dengan perlindungan konsumen. ----------------------- 8). Salah satu produk yang dipasarkan oleh Terlapor adalah produk pelumas yang menggunakan merek AHM oil. Terlapor tidak memproduksi sendiri pelumas tersebut, melainkan Terlapor melakukan kerjasama dengan beberapa produsen pelumas di Indonesia untuk membuat pelumas sesuai dengan spesifikasi dan formula rahasia dagang yang telah ditentukan oleh Terlapor Halaman 64 dari 464
SALINAN yang kemudian akan dijual dengan menggunakan merek AHM oil. ----------------- 9). Selain itu, seluruh produk yang dijual di pasar industri di Indonesia (baik sepeda motor dan suku cadang) didistribusikan melalui Main Dealer dan Dealer yang tergabung dalam jaringan pemasaran Terlapor. Hal ini dikarenakan sebagai pelaku usaha distribusi, Terlapor dilarang untuk menjual secara langsung kepada konsumen atau dengan kata lain, Terlapor mempunyai kewajiban untuk menunjuk pihak lain untuk mendistribusikan produk-produknya hingga sampai kepada konsumen. ------------ 10). Sampai dengan saat ini, Terlapor mempunyai 7 (tujuh) spesifikasi pelumas dengan merek AHM oil dengan peruntukan yang berbeda-beda. Penggunaan dari masing-masing pelumas AHM oil tersebut tergantung dari tipe sepeda motor yang digunakan. 11). Jenis dan spesifikasi pelumas yang dipermasalahkan oleh Tim Investigator dalam LDP adalah SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi, dimana pelumas dengan spesifikasi tersebut diperuntukkan untuk skuter matik. Selanjutnya, Tim Investigator dalam LDP-nya pada angka 9.3 halaman 15 s/d 16 telah menegaskan bahwa produk pelumas AHM oil yang dipermasalahkan dalam LDP adalah pelumas AHM MPX-2 4T dan AHM oil SPX-2. 12). Berdasarkan data internal riset pada angka 3 huruf f, g, dan dari sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3 huruf d bagian Ringkasan Tanggapan Halaman 65 dari 464
SALINAN halaman 4 Tanggapan, pangsa pasar AHM oil di tahun 2015, 2016, dan 2018 memiliki rata-rata 26,3% (dua puluh enam koma tiga persen) yang membuktikan bahwa pelumas AHM oil tidak dominan di pasar pelumas untuk skuter matik. ----------------------------- 13). Bahwa persamaan dan/atau kesinambungan dari kedua sumber data sebagaimana pada angka 12 di atas membuktikan bahwa pelumas AHM oil tidak dominan di pasar pelumas untuk skuter matik dan membuktikan bahwa data yang Investigator sajikan dalam LDP adalah tidak benar. b. Tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan Mengecualikan Penerapan UU Persaingan Usaha 1). Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perdagangan Mewajibkan Penunjukan Main Dealer ------------------------ a). Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 huruf a bagian Ringkasan Tanggapan halaman 2 Tanggapan, Terlapor wajib menunjuk distributor atau perusahaan perdagangan nasional sebagai distributor, dan berdasarkan izin kegiatan usahanya di Indonesia dilarang menjual langsung kepada konsumen. Hal yang sama berlaku juga bagi produsen sepeda motor lainnya, seperti Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan lain-lain. b). Dalam bidang penanaman modal, Terlapor wajib menunjuk distributor lokal atau perusahaan lainnya sesuai dengan: Halaman 66 dari 464
SALINAN i. Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendag No.11/2006); dan ------- ii. Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag No. 22/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M- DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag No. 66/2019). ----------- c). Sebagai perusahaan penanaman modal asing, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Permendag No. 11/2006, Terlapor wajib untuk menunjuk distributor dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk mendistribusikan unit sepeda motor dan spare parts-nya (suku cadang), sebagaimana dikutip: ---------------------- d). Selain peraturan Permendag No. 11/2006, Terlapor juga wajib untuk tunduk pada Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 22/2016 dan Halaman 67 dari 464
SALINAN Pasal 19 ayat (1) Permendag No. 66/2019, yang dikutip sebagai berikut: i. Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 22/2016 ii. Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 22/2016 iii. Pasal 19 ayat (1) Permendag No. 66/2019 e). Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 322/T/Industri Perdagangan/2001 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Tetap Usaha Perdagangan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2001 (Keputusan BKPM No. 322), pada Penetapan Keenam No. 5, Terlapor dilarang untuk merangkap sebagai pedagang pengecer atau dengan kata Halaman 68 dari 464
SALINAN lain Terlapor berkewajiban untuk menunjuk distributor dan dilarang untuk langsung menjual produk- produknya kepada konsumen, sebagaimana dikutip: ---------------------- f). Sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2006, dan Permendag No. 66/2019, serta Keputusan BKPM No. 322, Terlapor telah menunjuk perusahaan perdagangan nasional lainnya (Main Dealer) di berbagai daerah di Indonesia. Penunjukan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan purna jual Terlapor terhadap produk-produknya kepada masyarakat di Indonesia. Dalam rangka penunjukan, Terlapor membuat SP3MD untuk mendistribusikan produk Terlapor. ----- g). Meskipun Main Dealer merupakan jaringan pemasaran Terlapor, namun dari kegiatan usahanya, secara entitas (badan hukum) dan dari aspek finansial, Main Dealer adalah terpisah dengan Terlapor. Dalam hal ini, kerugian ataupun keuntungan adalah tanggungan masing-masing, sebagaimana sifat dari perjanjian Halaman 69 dari 464
SALINAN SP3MD adalah jual-beli putus, di mana hak dan kewajiban dari Terlapor terhadap produk akan beralih kepada Main Dealer, dan Terlapor tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap produk yang telah diperjualbelikan dengan Main Dealer tersebut, kecuali terhadap hak kekayaan intelektual milik Terlapor yang dilisensikan kepada para Main Dealer. Hal ini pun juga berlaku bagi: ----------- i. Seluruh perjanjian yang dibuat oleh Main Dealer dengan para Dealer yang tertuang di dalam SP3D, di mana hak dan kewajiban Main Dealer terhadap produk yang diperjanjikan akan beralih kepada Dealer. ii. Para produsen sepeda motor lainnya, sebagai pemegang lisensi merek sepeda motor terkait juga akan menerapkan hubungan hukum yang serupa dengan Main Dealer dan Dealernya guna menerapkan peraturan Menteri Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual. ----------------- h). Dalam melaksanakan amanat Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2006, dan Permendag No. 66/2019, serta izin yang diberikan melalui Keputusan BKPM No. 322, Terlapor selaku perusahaan Halaman 70 dari 464
SALINAN penanaman modal asing dan merupakan pelaku usaha distribusi wajib untuk menunjuk distributor dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dilarang untuk menjual langsung kepada konsumen. ------------------------- Oleh karenanya, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Persaingan Usaha, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak tuduhan-tuduhan dalam LDP terhadap Terlapor sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. -------------------- 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) Mewajibkan Terlapor Untuk Memberikan Garansi, Suku Cadang Resmi, dan Menjamin Kondisi Motor. Selaku penyedia barang dan/atau jasa yang menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen, Terlapor wajib untuk memperhatikan dan melakukan kewajiban- kewajiban yang telah diatur dan diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen, khususnya terkait kualitas dan mutu dari produk yang akan dijual tersebut. a). Terlapor memiliki kewajiban untuk menjamin kualitas produk sepeda motornya. Halaman 71 dari 464
SALINAN i. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (vide Pasal 4 huruf (a), (b), dan (c) UU Perlindungan Konsumen), sebagaimana dikutip: ----------------- ii. Dari sisi pelaku usaha, UU Perlindungan Konsumen mewajibkan Terlapor untuk memberikan dan memenuhi jaminan garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikutip: -- (1). Pasal 7 huruf (e) UU Perlindungan Konsumen ------- Halaman 72 dari 464
SALINAN (2). Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen ------- iii. Kegagalan Pelaku Usaha dalam melaksanakan Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut mewajibkan Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan yang diajukan oleh konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. -------- iv. Terlapor, dalam skala makro, dapat memberikan jaminan atas kualitas dan kondisi sepeda motor dengan merek Honda adalah dengan adanya: fasilitas purna jual melalui bengkel resmi (AHASS), menyediakan suku cadang (pelumas AHM oil), dan masa garansi. v. Setiap pembelian sepeda motor Honda yang baru maka konsumen akan mendapatkan garansi langsung dari Terlapor sebagai produsen sepeda motor Honda di Indonesia. Garansi ini antara lain meliputi: (a). Garansi mesin selama 3 (tiga) tahun atau 30.000 KM; --------- Halaman 73 dari 464
SALINAN (b). Garansi rangka dan sistem kelistrikan selama 1 (satu) tahun atau 10.000 KM; dan --- (c). Garansi sistem fuel injection (PGM-FI) selama 5 (lima) tahun atau 50.000 KM, ---------------- dengan ketentuan mana yang lebih dulu dicapai. --------------------------- b). Tentang pemberian garansi dan penyediaan suku cadang resmi. --------- i. Garansi ini hanya berlaku untuk penggantian atau perbaikan suku cadang yang rusak akibat kesalahan proses produksi, kesalahan bahan atau material produk, dan kesalahan konstruksi. ii. Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban sehubungan dengan garansi, merupakan suatu tolak ukur yang lazim bahwa untuk kerusakan akibat pemasangan/ penggunaan/pemakaian antara lain: perlengkapan tambahan/accessories, penggunaan suku cadang selain "Honda Genuine Parts" (HGP), penggunaan bahan bakar minyak dan/atau pelumas yang tidak direkomendasikan oleh Terlapor selama masa garansi, akan membuat garansi menjadi tidak berlaku lagi. ---------------------------- iii. Hal di atas juga dilakukan oleh produsen sepeda motor dan produsen otomotif di Indonesia dan di dunia. Berikut Terlapor sampaikan kondisi-kondisi yang Halaman 74 dari 464
No. 1. 2. Merek Pelaku Usaha Suzuki Yamaha SALINAN membuat masa garansi menjadi tidak berlaku lagi yang ditetapkan oleh beberapa produsen sepeda motor: Ketentuan yang membatalkan garansi TENTANG GARANSI "... 2. GARANSI INI TIDAK BERLAKU UNTUK: ... K. Kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian pelumas (oli) yang tidak sesuai spesifikasi dan bukan rekomendasi ATPM. ... ." Sumber: TENTANG SUKU CADANG a. "Suku cadang yang dapat dikonsumsi berkisar dari filter oli hingga filter udara, bantalan rem, dan oli / bahan kimia. Suzuki merekomendasikan suku cadang asli. Mereka dirancang untuk Suzuki dan sepenuhnya diuji untuk memaksimalkan kinerja dan masa pakai." Sumber: b. "Pilihan oli terbaik dari Suzuki untuk menjaga performa kendaraan anda." Sumber: oil TENTANG GARANSI "Kerusakan yang diakibatkan oleh pemasangan atau pemakaian spare part selain Yamaha Genuine Part dan bahan bakar dan pelumas yang tidak dianjurkan." Sumber: a. b. Buku manual sepeda motor Yamaha. TENTANG SUKU CADANG "Yamaha genuine parts atau suku cadang asli motor Yamaha. Pemakaian suku cadang asli Yamaha sangat dianjurkan untuk menjaga kualitas motor Yamaha anda. Disini anda dapat melihat penjelasan dan harga jual Yamaha Genuine Parts, suku cadang, spare part, onderdil. Yamalube oil atau oli Yamalube adalah oli motor yang direkomendasikan untuk motor Yamaha. Dengan tingkat viskositas yang disesuaikan dengan kebutuhan mesin motor Yamaha, sehingga motor lebih awet, bertenaga, dan irit." Sumber: Halaman 75 dari 464
No. 3. 4. 5. Merek Pelaku Usaha Kawasaki Harley Davidson Ducati SALINAN Ketentuan yang membatalkan garansi TENTANG GARANSI "What is not covered: Kawasaki will not cover repairs or replacement required as a result of (i) accident, (ii) misuse or neglect, (iii) lack of reasonable and proper maintenance, (iv) repairs improperly (v) use of performed or replacements replacement parts or accessories not conforming to Kawasaki specifications which adversely affect performance and/or durability, (vi) alterations or modifications not recommended or approved in writing by Kawasaki, and/or (vii) wear and deterioration occasioned by the use of the Kawasaki part, accessory or short block." improperly installed, Sumber: Kawasaki Limited Waranty - Kawasaki Parts and Accessories Including Short Blocks. TENTANG SUKU CADANG "Kawasaki Genuine Parts OIL, OIL AND AIR FILTERS, TUNE-UP KITS Your Kawasaki-quality accessories. engine deserves Kawasaki-quality Our premium engine oil, specially-designed engine tune-up kits, and air, fuel, and oil filters work to keep you in Kawasaki power." Sumber: TENTANG GARANSI a. "... This limited parts warranty does not cover defects or damage due to abuse, misuse or improper installation. ..."; b. "... The use of Parts and Accessories not designed and tested for your motorcycle may have negative consequences on the performance of your motorcycle and may create conditions not covered by the limited factory warranty." Sumber: Warranty.pdf TENTANG SUKU CADANG Dengan Aksesori Motor Asli dan Komponen Motor Asli yang dibuat dengan pengerjaan dan gaya Harley-Davidson yang legendaris. Aksesori dan komponen didesain untuk berfungsi secara bersamaan guna menghasilkan tampilan kustom yang menyeluruh. Berkat proses pembuatannya yang menggunakan mesin sesuai dengan spesifikasi pabrik dan diproduksi menurut standar tertinggi, Anda akan memperoleh kesesuaian sempurna. Setiap saat. Sumber: TENTANG GARANSI "the warranty does not apply to motorcycles whenever poor maintenance status is ascertained." Sumber: Owner's manual book Supersport S Halaman 76 dari 464
No. Merek Pelaku Usaha SALINAN Ketentuan yang membatalkan garansi TENTANG SUKU CADANG a. "... It is important that you preserve its quality standard by strictly observing the maintenance plan and using genuine spare parts." b. "Recommendations concerning oil It is recommended to use oil complying with the following specifications: ..." Sumber: Owner's manual book Supersport S Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor sampaikan pada Lampiran II dan Lampiran III Tanggapan sehubungan dengan produk-produk strategic tools yang dimiliki dan digunakan oleh pelaku usaha lain dalam menjalankan kegiatan purna jual kepada konsumen, dan pengaturan mengenai keberlakuan masa garansi dan rekomendasi suku cadang yang ditetapkan oleh pelaku usaha sepeda motor lain. --- iv. Dengan mengacu pada tabel di atas, terlihat bahwa tiap-tiap produsen ataupun agen tunggal pemegang merek dari sepeda motor menetapkan kondisi-kondisi tertentu yang dapat membuat masa garansi menjadi tidak berlaku lagi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan suku cadang (spare parts), termasuk pelumas, yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan rekomendasi dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM); sebagai contoh merek Suzuki. ----------------- Halaman 77 dari 464
SALINAN v. Kewajiban Terlapor selaku produsen motor adalah untuk menyediakan layanan purna jual dan suku cadang resmi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 UU Perlindungan Konsumen. Dalam melaksanakan amanat UU Perlindungan Konsumen tersebut, Terlapor tidak pernah melarang konsumen untuk: (i) memilih bengkel lain; ataupun (ii) menggunakan pelumas merek lain. Konsumen berhak memilih untuk menggunakan masa garansi atau tidak, untuk melakukan servis berkala di bengkel resmi atau tidak dan bebas untuk memilih ingin menggunakan suku cadang apa. --- vi. Oleh karenanya, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Persaingan Usaha, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak tuduhan- tuduhan dalam LDP terhadap Terlapor sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ------- 3). Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Terlapor. ----------------------------- a). Selain pengikatan sebagai jaringan pemasaran terhadap suatu produk Halaman 78 dari 464
SALINAN tertentu, baik SP3MD dan SP3D merupakan perjanjian lisensi terkait dengan perlindungan produk-produk Terlapor yang semata-mata dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Hal ini tertuang di dalam angka 3.8.1 dan 3.8.4 SP3MD yang berbunyi sebagai berikut: i. Angka 3.8.1 halaman 22 SP3MD ---- ii. Angka 3.8.4 halaman 23 SP3MD ---- b). Berdasarkan SP3MD, Terlapor tidak hanya membatasi untuk memberikan lisensi terhadap suatu produk barang yang dimiliki oleh Terlapor dan/atau yang dilisensikan oleh Honda Motor Co. Ltd. kepada Terlapor, namun Terlapor juga memberikan lisensi kepada Main Dealer terkait dengan standard operational procedures (SOP) atau dengan kata lain Terlapor memberikan lisensi berupa produk jasa yang harus dilakukan oleh Main Dealer beserta jaringan pemasaran di bawah Main Halaman 79 dari 464
SALINAN Dealer yang nantinya akan menjadi jaringan pemasaran resmi untuk penjualan produk dan/atau jasa yang menggunakan hak kekayaan intelektual "Honda" di Indonesia. ------- c). Terlapor perlu menjelaskan kepada Majelis Komisi yang terhormat terkait penjelasan Tim Investigator pada angka 12.10 halaman 21 s/d 22 dan angka 13.4 halaman 23 s/d 24 LDP, sebagai berikut: i. Angka 12.10 halaman 21 s/d 22 LDP tidak merefleksikan adanya perbuatan tying terhadap produk tertentu, khususnya pelumas AHM oil, yang dilakukan oleh Terlapor. Larangan yang terdapat di dalam SP3MD adalah untuk melindungi produk-produk Terlapor yang mempunyai nilai kekayaan intelektual karena larangan yang ditentukan oleh Terlapor berkaitan dengan pendistribusian dan penjualan produk-produk Terlapor yang palsu oleh Main Dealer. Terlapor menjaga kepentingan kekayaan intelektual miliknya dan menjaga keamanan konsumen dari produk palsu. -------------------------- ii. Angka 13.4 halaman 23 s/d 24 LDP juga tidak merefleksikan adanya perbuatan tying oleh Main Dealer. Larangan yang terdapat di dalam SP3D adalah untuk melindungi produk-produk Terlapor karena Main Dealer merupakan jaringan Halaman 80 dari 464
SALINAN pemasaran dan pendistribusian produk-produk Terlapor yang mempunyai nilai kekayaan intelektual. Larangan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kepentingan konsumen dari produk palsu. d). Prof. Tim Lindsey, dkk., sebagai editor dalam buku berjudul "Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar", cetakan ketujuh, 2013, terbitan P.T. Alumni, halaman 283 menjelaskan hubungan antara kekayaan intelektual dengan hukum anti monopoli (hukum persaingan usaha), sebagai berikut: ---- e). Sebagai pemegang hak kekayaan intelektual, Terlapor dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Terlapor. Hal ini dijamin oleh ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Kekayaan Intelektual (PP Pencatatan Lisensi) yang berbunyi sebagai berikut: ----------------- Halaman 81 dari 464
SALINAN f). Pengertian hak eksklusif adalah hak yang bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh pihak yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual tersebut. Dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh Terlapor, maka Terlapor dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan produk- produk kekayaan intelektualnya ataupun mencegah pihak lain untuk menggunakan produk-produknya tanpa adanya izin dari Terlapor. --------- g). Sebagai informasi Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor telah menjalankan amanat dalam Pasal 7 ayat (1) PP Pencatatan Lisensi, di mana setiap perjanjian lisensi wajib untuk dilakukan pencatatan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Lampiran IV Tanggapan), sebagaimana dikutip: ---------------------- h). Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, SP3MD antara Terlapor dan Main Dealer, dan SP3D antara Main Dealer dan Dealer, merupakan perjanjian untuk memberikan izin kepada penerima lisensi dengan hak memberikan lisensi lanjutan (sub- lisensi) (dalam hal ini Main Dealer dan Dealer) untuk melaksanakan hak eksklusif terkait penggunaan barang- barang dan/atau jasa-jasa yang dimiliki Halaman 82 dari 464
2.4.2. SALINAN oleh Terlapor, dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal mana terkait dengan hal ini telah Terlapor tegaskan dan jelaskan kepada Tim Investigator pada Tahap Penyelidikan melalui Surat 12 Juli 2019 sebagaimana dijelaskan pada halaman 7 Tanggapan. i). Sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha. -------------------- Untuk itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak tuduhan-tuduhan dalam LDP terhadap Terlapor sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. -------------------- Tentang Perilaku Konsumen Terhadap Kualitas Produk dan Jasa Serta Tidak Ada Hambatan Pasar Dalam Pemasaran Pelumas Sepeda Motor ------------------------- a. Dalam menjalankan keputusan pembelian terhadap suatu produk, konsumen pada umumnya melewati beberapa tahap, yaitu: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. Setelah pembelian produk terjadi, konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan konsumen terhadap Halaman 83 dari 464
SALINAN produk akan mempengaruhi tingkah laku konsumen berikutnya. b. Konsumen sepeda motor Honda pada prinsipnya bebas menentukan: (i) ingin membawa sepeda motornya ke bengkel manapun; (ii) ingin menggunakan suku cadang (spare parts) merek apapun; atau (iii) ingin memanfaatkan masa garansi atau tidak. Di luar AHASS, terdapat ratusan bahkan ribuan bengkel sepeda motor lainnya. Selain itu, pelumas dengan merek lain juga dapat dengan mudah diperoleh oleh konsumen, termasuk bisa dilakukan pembelian secara online melalui platform Tokopedia, Shopee, dan Bliblidotcom. Hal ini membuktikan bahwa pasar pelumas sangatlah terbuka. ------------------- c. Kualitas Produk, Jasa, Dan Branding Terlapor Yang Diberikan Kepada Konsumen ------------------ 1). Sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan pelayanan jasa kepada konsumen, Terlapor mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ditaati; salah satunya adalah terkait dengan menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (d) UU Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikutip: ------------- 2). Pemberian lisensi dari Terlapor kepada jaringan pemasarannya merupakan tindakan preventif yang telah dilaksanakan oleh Terlapor sehingga tidak ada barang dan/atau jasa yang menggunakan nama Halaman 84 dari 464
SALINAN "Honda" atau "AHM" yang berbeda antar satu jaringan dengan jaringan lainnya. Pemberian lisensi tersebut dimaksudkan agar adanya keseragaman jaringan pemasaran Terlapor dalam memberikan barang dan/atau jasa kepada konsumen sebagai pihak yang menikmati produk dan jasa tersebut. 3). Sebagai pelopor di bidang industri sepeda motor, nama "Honda" atau "AHM" sudah sangat dikenal oleh masyarakat dan apabila terdapat perbedaan produk dan/atau jasa dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, maka nama "Honda" dan/atau "AHM" yang akan menjadi taruhannya. ------ 4). Berkat adanya keseragaman produk yang dijual dan pelayanan jasa yang diberikan kepada konsumen, sebagaimana juga dijelaskan dan disebutkan oleh Tim Investigator pada bagian Perilaku Konsumen halaman 27 s/d 30 LDP, konsumen Honda memutuskan sendiri untuk tetap memilih melakukan perawatan terhadap motornya di bengkel resmi Honda dan menggunakan pelumas AHM oil dalam masa garansi dan setelah masa garansi. --------------------------- 5). Oleh karena itu, tindakan Terlapor dalam rangka menjamin mutu dari produk dan jasa yang diberikan kepada konsumen merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Terlapor berdasarkan amanat dari UU Perlindungan konsumen dan dapat dibuktikan tidak ada larangan bagi konsumen dan/atau aturan untuk tidak menggunakan produk pelumas lain yang ditetapkan oleh Terlapor, sehingga, sudah Halaman 85 dari 464
2.4.3. SALINAN sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak tuduhan-tuduhan Tim Investigator dalam LDP sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ------------------------- Kredibilitas Atas Data dalam LDP -------------------------- a. Sesuai dengan asas due process of law dan transparansi, Terlapor dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Komisi yang terhormat agar Tim Investigator memberikan informasi yang lebih lengkap, termasuk namun tidak terbatas pada membuka dan menunjukkan metodologi atas riset ilmiah yang dilakukan Tim Investigator dalam mengajukan data, persentase, atau tabel dalam LDP. Berikut Terlapor sampaikan di bawah ini data-data yang tidak valid yang terdapat dalam LDP yang digunakan oleh Tim Investigator dalam membuat, mengolah, dan menganalisis permasalahan dalam Perkara a quo: 1). Tabel pada angka 10.7 halaman 19 LDP mengenai Penjualan Pelumas Terlapor, tidak mencantumkan hal-hal antara lain sebagai berikut: a). Jika merupakan data sekunder maka setidaknya perlu mencantumkan sumber data yang dapat dipercaya; ----- b). Jika merupakan data primer maka setidaknya perlu menjelaskan metode survei, jumlah dan karakteristik responden sebagai sampel, cakupan wilayah pengambilan sampel, seluruh Indonesia atau khusus Pulau Jawa (dalam kaitannya dengan pasar produk dan pasar geografis yang ditentukan). -- Halaman 86 dari 464
SALINAN 2). Grafik batang ke-4 tentang Sales Litre dan Sales Value dari Tabel pada angka 10.7 halaman 19 LDP mengenai Penjualan Pelumas Terlapor menunjukkan rentang periode waktu yang membingungkan, yaitu Agt-Jun 2016, sebagai berikut: ---------------- 3). Persentase yang disebutkan pada angka 15.1 dan angka 15.2 halaman 28 s/d 30 LDP terkait perilaku konsumen dalam memilih dan menggunakan produk pelumas AHM oil pada masa garansi dan setelah masa garansi berakhir, tidak mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a). Jika merupakan data sekunder maka setidaknya perlu mencantumkan sumber data yang dapat dipercaya; ----- Jika merupakan data primer maka setidaknya perlu menjelaskan metode survei, jumlah dan karakteristik responden yang diambil sebagai sampel, apakah merupakan data panel untuk responden yang sama dalam rentang periode berbeda (pada masa garansi dan setelah masa garansi) Halaman 87 dari 464
SALINAN sehingga dapat menjelaskan perubahan perilaku konsumen; ----------------------- b). Cakupan wilayah pengambilan sampel, antara lain: di bengkel mana saja survei dilakukan (AHASS, non-AHASS, bengkel mikro, bengkel ultra-mikro, dan lain-lain) di kota mana saja survei dilakukan di Pulau Jawa, dan lain-lain. c). Batasan jenis dan spesifikasi pelumas AHM oil yang dijadikan pembanding, mengingat terdapat beberapa jenis dan spesifikasi pelumas AHM oil. ------------- 4). Angka 16 halaman 31 s/d 32 LDP terkait harga jual pelumas merek AHM oil MPX-2 4T. Bagaimana dengan harga merek pelumas AHM oil SPX-2 yang juga dipermasalahkan dalam LDP? Hal ini juga tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Tim Investigator dalam LDP- nya. b. Selain itu, dalam angka 3.4.1 and 3.4.2 halaman 11 LDP disebutkan bahwa pasar bersangkutan dalam Perkara a quo adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG, atau lebih tinggi, di pulau Jawa. Namun, data-data yang dijelaskan di dalam LDP, bukan merupakan data- data pelumas dengan spesifikasi tersebut di pulau Jawa, melainkan data-data di seluruh Indonesia. Hal ini jelas menunjukan bahwa LDP inkonsisten dalam menentukan mengenai pasar bersangkutan. c. Dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan terhadap data-data yang diajukan dalam LDP dan dengan tidak dipertimbangkannya faktor-faktor mengenai: (i) UU Perlindungan Konsumen; (ii) perilaku konsumen; (iii) peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan hak kekayaan Halaman 88 dari 464
2.4.4. SALINAN intelektual, telah membuat dugaan tindakan yang didalilkan dalam LDP menjadi tidak berdasar dan tidak terbukti. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak tuduhan-tuduhan dalam LDP terhadap Terlapor sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Keberatan atas Aspek Formil dan Materiil LDP ---------- a. Keberatan Terhadap Aspek Formil ------------------- Perkenankan Terlapor untuk menyampaikan beberapa catatan keberatan Terlapor terhadap aspek formil LDP, yaitu: 1). Subjek dan objek di dalam LDP tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) dan LDP keliru dan tidak tepat sasaran (Error in Persona). -- Kejelasan atas siapa yang diduga melakukan pelanggaran dan apa yang diduga dilanggar memegang peranan penting agar tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menimbulkan kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. --------------------- a). Subjek dalam LDP ------------------------- Di dalam LDP, yang disebut sebagai terlapor atau subjek dalam LDP adalah PT Astra Honda Motor. Namun dalam uraiannya, termasuk uraian mengenai pemenuhan unsur, subjek yang dikedepankan sebagai pihak yang melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha adalah Dealer (AHASS). ------------------- Terdapat inkonsistensi dalam menentukan siapa yang diduga Halaman 89 dari 464
SALINAN melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha, apakah Terlapor, Main Dealer, atau Dealer. ----------------- Berikut ini Terlapor jelaskan kedudukan dan posisi Terlapor, Main Dealer, dan Dealer dalam jaringan resmi Terlapor: i. Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terlapor, Main Dealer dan Dealer, masing-masing merupakan entitas/badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri dengan segala risiko masing-masing atas kerugian yang diderita ataupun keuntungan yang akan diperoleh dalam kegiatan usahanya. ii. Dalam LDP, Tim Investigator mempermasalahkan perjanjian yang berkaitan dengan Dealer (AHASS). Bahwa Terlapor tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Dealer karena Terlapor tidak pernah menandatangani perjanjian dengan Dealer. Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Dealer adalah Main Dealer. - iii. Oleh karena Terlapor tidak membuat perjanjian dengan Dealer, maka Terlapor tidak terikat dan bukanlah pihak dalam perjanjian yang dimaksud. Sesuai dengan asas kepastian hukum dan prinsip hukum perjanjian, tidak bisa Terlapor dengan serta merta diminta Halaman 90 dari 464
SALINAN bertanggung jawab atas suatu perjanjian dimana Terlapor bukanlah pihak di dalamnya. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum perjanjian secara umum. ------------- iv. Oleh karena itu, terbukti apabila Tim Investigator tidak jelas dan kabur dalam menentukan subjek yang diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha dalam perkara a quo dengan mengacu pada prinsip umum hukum perjanjian. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak tuduhan- tuduhan dalam LDP terhadap Terlapor sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ------- b). Apa yang menjadi objek dugaan pelanggaran LDP juga mencampuradukan permasalahan antara strategic tools (modal awal) dengan spareparts atau suku cadang resmi yang berupa pelumas AHM oil, sebagaimana Terlapor uraikan lebih lanjut di bawah ini: i. Pada awalnya, dugaan pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator dalam Perkara a quo adalah terkait penjualan pelumas (vide angka 3.3 halaman 3 LDP). ----------------------- ii. Pasar bersangkutan dalam Perkara a quo yang dijelaskan oleh Tim Investigator pada halaman 3 s/d 11 Halaman 91 dari 464
SALINAN LDP adalah berkaitan dengan pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi di wilayah Jawa. iii. Namun, pada angka 17.5 halaman 35 LDP bagian uraian mengenai unsur "Barang dan/atau Jasa Tertentu" dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha dan angka 18.4 halaman 39 s/d 40 LDP bagian uraian unsur "Barang dan/atau Jasa" dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha, Tim Investigator menjelaskan bahwa unsur barang/barang tertentu pada Perkara a quo adalah strategic tools untuk layanan purna jual sepeda motor yang dikaitkan dengan penjualan pelumas. ------------------- iv. Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat, berikut Terlapor sampaikan di bawah ini ketidakpastian Tim Investigator dalam menentukan objek yang diduga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. -------------------- Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha Unsur barang dan/atau jasa tertentu Unsur barang dan/atau jasa Angka 17.5 halaman 35 Angka 18.4 halaman 39 s/d 40 Halaman 92 dari 464
SALINAN Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha ... Bahwa Main Dealer yang bertindak sebagai AHASS (H2) dan / atau Dealer yang juga bertindak sebagai AHASS (H2) harus bersedia melengkapi dan dan menggunakan prasarana yaitu membeli Strategic tools dari Main Dealer yang merupakan dapat standar untuk melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. Bahwa atas hal tersebut, maka barang dan/ atau jasa tertentu dalam perkara a quo adalah Strategic tools dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang dan/atau Jasa Tertentu dalam perkara a quo TERPENUHI sarana AHASS ... Bahwa Main Dealer yang bertindak sebagai AHASS (H2) dan / atau Dealer yang juga bertindak sebagai AHASS (H2) harus bersedia melengkapi dan dan menggunakan prasarana yaitu membeli Strategic tools dari Main Dealer yang merupakan dapat standar untuk melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. Bahwa atas hal tersebut, maka barang dan/ atau jasa tertentu dalam perkara a quo adalah Strategic tools dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. Atas dasar hal maka dan/atau dalam TERPENUHI. sarana AHASS tersebut Barang Tertentu quo a unsur Jasa perkara Unsur barang dan/atau jasa lain Angka 17.6 halaman 35 s/d 36 Angka 18.5 halaman 40 barang Bahwa dan/atau lain adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan pada butir 17.5 (UNSUR BARANG DAN/ATAU JASA sehingga mutandis secara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dalam perkara a quo, barang atau produk lain yang dimaksud pelumas adalah dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang dipasok Terlapor. Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang Lain dalam perkara a quo TERPENUHI pengertian jasa TERTENTU) mutatis barang Bahwa dan/atau lain adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan pada butir 18.4 (UNSUR BARANG DAN/ATAU sehingga JASA TERTENTU) mutandis secara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dalam perkara a quo, barang atau produk lain yang dimaksud pelumas adalah dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang dipasok Terlapor. Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang Lain quo perkara dalam TERPENUHI. pengertian jasa mutatis a [catatan: garis bawah untuk penekanan] Halaman 93 dari 464
SALINAN v. Ketidakjelasan dan kekaburan Tim Investigator dalam menentukan objek dugaan pelanggaran dapat terlihat dari: (i) penentuan pasar bersangkutan dalam Perkara a quo, yang di mana hanya terkait dengan penjualan pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi di wilayah Jawa yang juga dianggap sebagai produk lain (produk ikatan/tied product), dan dengan tanpa dasar serta dugaan pelanggaran yang telah dilakukan penelitian dan penyelidikan sejak awal, Tim Investigator menjelaskan juga (ii) terdapat produk yang dianggap sebagai produk tertentu berupa produk pengikat (tying product), yaitu produk strategic tools untuk layanan purna jual sepeda motor yang dikaitkan dengan penjualan pelumas. vi. Penentuan strategic tools sebagai objek dugaan pelanggaran oleh Tim Investigator tidak dilakukan dan tidak melalui proses penelitian dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 1/2019) serta tidak memiliki hubungannya dengan penjualan pelumas yang Halaman 94 dari 464
SALINAN memang menjadi objek dugaan pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Tim Investigator pada angka 3.3 halaman 3 LDP. ------------------------ Selain dari yang disebutkan di atas, Tim Investigator juga tidak konsisten dalam menentukan produk dan spesifikasi pelumas AHM oil yang diduga melanggar peraturan persaingan usaha. Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat: i. Pada angka 9.3 halaman 15 LDP, Tim Investigator dengan tegas menjelaskan jika produk pelumas AHM oil yang mempunyai spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi, adalah AHM MPX-2 4T dan AHM oil SPX-2; ------------------- ii. Namun, dalam penjelasannya, data- data yang digunakan dan analisis pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha oleh Tim Investigator dalam LDP, menggunakan data-data dan informasi pelumas AHM oil secara umum, tanpa merujuk pada 2 (dua) spesifikasi pelumas yang dipermasalahkan; --------------------- iii. Salah satu referensi Tim Investigator dalam menduga adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha dalam Perkara a quo terkait penjualan pelumas adalah merujuk pada SP3MD dan SP3D, yang merupakan Halaman 95 dari 464
SALINAN perjanjian atas seluruh produk dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor dan Main Dealer, serta Main Dealer dan Dealer, yang tidak hanya mengatur mengenai penjualan AHM MPX-2 4T dan AHM oil SPX-2 saja; - iv. Sehingga, dengan mencampuradukkan definisi: (i) spesifikasi pelumas sebagaimana pada angka 9.3 halaman 15 LDP, yaitu hanya pelumas AHM MPX-2 4T dan AHM oil SPX-2, dengan (ii) spesifikasi pelumas AHM oil lainnya, maka analisis Tim Investigator sangat keliru karena tidak didasarkan pada pengolahan data yang tepat yang menyebabkan analisis tersebut menjadi salah sehingga dugaan dalam LDP menjadi tidak berdasar dan karenanya tidak patut untuk diperiksa oleh Majelis Komisi yang terhormat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak tuduhan-tuduhan dalam LDP terhadap Terlapor sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. -------------------- 2). LDP terbukti kurang pihak (Plurium Litis Consorsium). a). LDP terbukti kurang pihak (plurium litis consortium) karena Tim Investigator hanya menjadikan PT Astra Honda Motor sebagai satu-satunya Terlapor dalam LDP, padahal, unsur utama Halaman 96 dari 464
SALINAN dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha adalah "Perjanjian", yang di mana dilakukan oleh minimal 2 (dua) pihak. b). Tim Investigator secara tegas menjelaskan pada bagian Pemenuhan Unsur Pelanggaran pada angka 17.2 halaman 33 s/d 34 dan angka 18.2 halaman 38 s/d 39 LDP, bahwa pada intinya unsur perjanjian pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) UU Persaingan Usaha. ------------------------- c). Pasal 1 angka (7) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut: ----------------- d). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasal 15), pada Bab I halaman 2, definisi perjanjian tertutup dalam Pasal 15 yang dimaksud oleh UU Persaingan Usaha adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. ------------------------- e). M. Yahya Harahap, dalam buku berjudul "Hukum Acara Perdata Halaman 97 dari 464
SALINAN tentang Gugatan, Persaingan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan keempat, tebitan Sinar Grafika, halaman 439, menyatakan bahwa: ----------------------- f). Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu memutus secara konsisten bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebagaimana dikutip di bawah ini: i. Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 ------------------------ ii. Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 ------------------------ iii. Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 ------------------------ Halaman 98 dari 464
SALINAN g). Karena Main Dealer selaku pihak yang membuat perjanjian dengan Dealer maka Main Dealer seharusnya dilibatkan sebagai pihak, bukan Terlapor yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Dealer. Akan tetapi pada faktanya Main Dealer tidak dilibatkan sebagai pihak dan justru Terlapor yang dilibatkan sebagai pihak yang dilaporkan. Oleh karenanya, LDP Tim Investigator cacat formil karena kurang pihak. ------------- h). Dengan demikian, dengan tidak ditariknya pihak lain sebagai Terlapor maka jelas menunjukkan bahwa LDP Tim Investigator kurang pihak. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor uraikan di atas serta dikuatkan oleh fakta-fakta, pendapat ahli, serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menyatakan LDP terbukti kurang pihak (plurium litis consortium) dan menolak LDP yang diajukan oleh Tim Investigator sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. -------------------- 3). Inkosistensi dalam menetapkan pasar bersangkutan, pasar produk dan pasar geografis pelumas. a). Tentang Pasar Bersangkutan ------------ i. Tim Investigator dalam LDP menjelaskan bahwa: ------------------ (1). Pasar produk dalam Perkara a quo adalah pelumas dengan Halaman 99 dari 464
SALINAN spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau yang lebih tinggi yang telah memiliki surat izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (vide angka 3.4.1 halaman 11 LDP). (2). Pasar geografis dalam Perkara a quo adalah pemasaran pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau yang lebih tinggi yang telah memiliki surat izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di wilayah Jawa (vide angka 3.4.2 halaman 11 LDP). ii. Akan tetapi, Tim Investigator secara tiba-tiba, tanpa suatu dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam penentuan pasar bersangkutan, menjelaskan bahwa terdapat produk selain pelumas, yaitu strategic tools untuk layanan purna jual sepeda motor yang diduga melanggar dan memenuhi unsur barang dan/atau jasa tertentu dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. Hal mana terhadap hal ini telah Terlapor jelaskan sebelumnya pada bagian Ringkasan Tanggapan halaman 2 s/d 9 Tanggapan. ---------------------- iii. Pasal 1 angka (1) UU Persaingan Usaha mengatur sebagai berikut: --- Halaman 100 dari 464
SALINAN iv. Tim Investigator telah salah mendefinisikan dan menentukan pasar produk dalam Perkara a quo karena menarik strategic tools menjadi pasar produk dalam Perkara a quo. Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, telah Terlapor sampaikan pada bagian awal Tanggapan ini bahwa strategic tools merupakan perlengkapan standar peralatan awal (starter kit), yang wajib tersedia di bengkel AHASS, selaku bengkel resmi pemegang merek Honda, pada saat awal memulai kegiatan usaha di bidang jasa perbengkelan sebagai fasilitas layanan purna jual untuk melakukan perbaikan dan perawatan (service & repair). Adapun strategic tools tersebut merupakan produk-produk yang disediakan Terlapor terkait dengan kekayaan intelektual. ----------------- v. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) halaman 19 SP3D, strategic tools merupakan perlengkapan standar/perabot dan fasilitas bengkel berupa Bike Lift dan Mechanic truster, yang merupakan barang modal bagi Dealer dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, pelumas Halaman 101 dari 464
SALINAN bukan termasuk kategori Strategic tools dan bukan merupakan perlengkapan standar dan fasilitas bagi Dealer. ----------------------------- vi. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas, nyata dan tidak dapat dibuktikan secara lain, bahwa strategic tools dan produk pelumas: (1). bukan merupakan produk substitusi; ------------------------- (2). bukan merupakan produk yang sama; (3). pelumas bukan merupakan strategic tools; -------------------- (4). pelumas merupakan barang yang diperjualbelikan, sedangkan strategic tools adalah barang modal. ----------- Oleh karena itu, berdasaran ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) UU Persaingan Usaha, Tim Investigator dalam LDP telah salah dalam menentukan pasar produk dalam Perkara a quo. ------------------ vii. Hal-hal yang telah dijelaskan di atas membuktikan bahwa LDP yang dibuat oleh Tim Investigator sangat inkonsisten dalam menentukan pasar bersangkutan dalam Perkara a quo dan oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang diajukan oleh Tim Investigator sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. --------------- Halaman 102 dari 464
SALINAN b). Tentang Pasar Produk dan Pasar Geografis i. Data-data yang disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Investigator pada angka 10.7 halaman 19 LDP merupakan data-data penjualan AHM oil dengan spesifikasi SAE 10W 30 secara umum, tanpa klasifikasi JASO dan API, dan bukan hanya data penjualan AHM oil (AHM MPX- 2 4T dan AHM oil SPX-2) yang dipermasalahkan dalam Perkara a quo sebagaimana dijelaskan pada angla 9.3 halaman 15 LDP. Data- data ini juga tidak mencantumkan sumber atau penerbit data tersebut, sebagaimana dikutip: ----------------- Gambar 1. Perbandingan liter penjualan pelumas AHM oil dengan pelumas lainnya Halaman 103 dari 464
SALINAN Gambar 2. Perbandingan nilai penjualan pelumas AHM oil dengan pelumas lainnya ii. Gambar di atas menunjukkan bahwa Tim Investigator hanya mengambil sampel perbandingan liter penjualan dan nilai penjualan pelumas AHM oil dengan pelumas lainnya dalam tenggang waktu bulan Juli s/d September 2015, Oktober s/d Desember 2015, Januari s/d Maret 2016, Agustus s/d Juni 2016, dan Juni s/d September 2016, tanpa dasar dan bukti statistik yang jelas serta tidak relevan dengan pasar produk dan pasar geografis yang sebelumnya ditentukan oleh Tim Investigator dalam LDPnya. ------------------------- iii. Data di dalam LDP bahwa terdapat 3.750 bengkel AHASS di seluruh Indonesia sama sekali bertolak belakang dengan definisi pasar geografis yang ditentukan oleh Tim Investigator pada angka 3.4.2 halaman 11 LDP, yakni hanya di pulau Jawa. ---------------------------- Halaman 104 dari 464
SALINAN Angka 14.5 halaman 26 LDP, sebagaimana dikutip: ----------------- iv. Oleh karena itu, terbukti apabila LDP sangat inkonsisten dalam menentukan dan menggunakan menyajikan, memberikan, dan menggunakan data-data yang sama sekali berbeda dengan penentuan pasar produk dan pasar geografis yang dapat mengaburkan fakta- fakta dan penilaian bagi Majelis Komisi yang terhormat dalam Perkara a quo. Sehubungan dengan hal ini, mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. --------------- Sebagaimana telah Terlapor uraikan di atas apabila: (i) subjek dalam LDP tidak tepat dan tidak lengkap; (ii) objek dugaan tidak pasti antara pelumas atau strategic tools; dan (iii) Tim Investigator inkonsisten dan kabur dalam menentukan pasar bersangkutan (pasar produk dan pasar geografis) dalam Perkara a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi untuk menolak LDP yang diajukan karena terbukti dengan jelas jika Tim Investigator dalam LDP melanggar asas formil sehingga Perkara Halaman 105 dari 464
SALINAN a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ------------- b. Keberatan Terhadap Aspek Materiil ------------------ Terlapor dengan ini secara tegas membantah tuduhan Tim Investigator terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha dalam LDP, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui dan dinyatakan secara tertulis oleh Terlapor. -------------------------- 1). Tidak ada pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Persaingan Usaha. ---------------- Terlapor menolak seluruh dalil Tim Investigator dalam LDP yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha sebagaimana dijelaskan pada halaman 32 s/d 43 LDP. ------------------------ Tim Investigator dalam LDP berdalil bahwa Terlapor telah memenuhi unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha dengan rincian sebagai berikut: --------------- a). Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha: i. Unsur pelaku usaha dalam Perkara a quo adalah Terlapor ----------------- Catatan: unsur ini tidak terpenuhi karena Terlapor tidak pernah membuat perjanjian dengan Dealer (AHASS). ii. Unsur perjanjian dalam Perkara a quo adalah perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer serta perjanjian turunannya (pelaksanaannya) dan/atau Halaman 106 dari 464
SALINAN kesepakatan-kesepakatan dengan perjanjian tersebut -------------------- Catatan: unsur ini tidak terpenuhi karena perjanjian dimaksud adalah perjanjian lisensi (dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual), yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. ------ iii. Unsur pihak lain dalam Perkara a quo adalah Main Dealer dan/atau Dealer iv. Unsur pihak yang menerima dalam Perkara a quo adalah Main Dealer dan/atau Dealer ----------------------- Catatan: unsur (iii) dan (iv) tidak terpenuhi karena LDP kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan Main Dealer dan/atau Dealer sebagai pihak Terlapor. --------------- v. Unsur barang dan/atau jasa tertentu dalam Perkara a quo adalah strategic tools dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. --- Catatan: unsur ini tidak terbukti karena tidak ada ketentuan dalam SP3MD dan SP3D yang mensyaratkan dan mengharuskan Main Dealer dan Dealer untuk membeli strategic tools yang digabungkan dengan pelumas AHM oil. Halaman 107 dari 464
SALINAN vi. Unsur barang dan/atau jasa lain dalam Perkara a quo adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG, atau lebih tinggi yang dipasok Terlapor. - Catatan: unsur ini tidak terbukti karena tidak ada ketentuan dalam SP3MD dan SP3D yang mensyaratkan dan mengharuskan Main Dealer dan Dealer untuk membeli pelumas AHM oil yang digabungkan dengan strategic tools. vii. Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok dalam Perkara a quo adalah kebijakan Terlapor yang mensyaratkan seluruh Main Dealer dan Dealer untuk membeli produk pelumas Terlapor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam layanan servis sepeda motor merek Honda. --------- Catatan: unsur ini tidak terpenuhi karena: (i) Terlapor melaksanakan amanat UU Perlindungan Konsumen untuk menjamin mutu dan kualitas sepeda motor Honda, (ii) Terlapor merupakan pihak yang memegang hak eksklusif terhadap produk-produk kekayaan intelektualnya dan SP3MD SP3D merupakan perjanjian yang dapat dikecualikan dari UU Persaingan Usaha, dan (iii) tidak ada larangan Halaman 108 dari 464
SALINAN bagi konsumen pemakai sepeda motor merek AHM untuk melakukan servis di bengkel lain ataupun menggunakan pelumas motor merek lain ----------------------- b). Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha: i. Unsur pelaku usaha dalam Perkara a quo adalah Terlapor ----------------- Catatan: unsur ini tidak terpenuhi karena Terlapor tidak pernah membuat perjanjian dengan Dealer (AHASS). ii. Unsur perjanjian dalam Perkara a quo adalah perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer serta perjanjian turunannya (pelaksanaannya) dan/atau kesepakatan-kesepakatan dengan perjanjian tersebut. ------------------- Catatan: unsur ini tidak terpenuhi karena perjanjian dimaksud adalah perjanjian lisensi (dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang hak kekayaan intelektual), yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. ------ iii. Unsur pelaku usaha yang menerima dalam Perkara a quo adalah Main Dealer dan/atau Dealer --------------- Catatan: unsur ini tidak terpenuhi karena LDP kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan Main Dealer dan/atau Dealer sebagai pihak Terlapor. Halaman 109 dari 464
SALINAN iv. Unsur barang dan/atau jasa dalam Perkara a quo adalah strategic tools dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor ------------------- Catatan: unsur ini tidak terbukti karena tidak ada ketentuan dalam SP3MD dan SP3D yang mensyaratkan dan mengharuskan Main Dealer dan Dealer untuk membeli strategic tools yang digabungkan dengan pelumas AHM oil. v. Unsur barang dan/atau jasa lain dalam Perkara a quo adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG, atau lebih tinggi yang dipasok oleh Terlapor. Catatan: unsur ini tidak terbukti karena tidak ada ketentuan dalam SP3MD dan SP3D yang mensyaratkan dan mengharuskan Main Dealer dan Dealer untuk membeli pelumas AHM oil yang digabungkan dengan strategic tools. vi. Unsur harga atau potongan harga dalam Perkara a quo adalah pemberian subsidi harga Strategic tools dan diskon atau insentif pembelian suku cadang sepeda motor di dalam perjanjian dengan Dealer oleh Terlapor ------------------- Catatan: unsur ini tidak terbukti karena tidak ada ketentuan dalam Halaman 110 dari 464
SALINAN SP3MD dan SP3D yang mensyaratkan adanya potongan harga dan pemberian subsidi harga strategic tools kepada Main Dealer dan Dealer. ------------------------------ vii. Unsur persyaratan harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok dalam Perkara a quo adalah kebijakan Terlapor yang mensyaratkan Dealer untuk menerima perlengkapan standar dengan cara membelinya berupa strategic tools yang dipasok atau disediakan oleh Terlapor dan kewajiban hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang sepeda motor Honda, termasuk pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi. ------------- Catatan: unsur ini tidak terpenuhi karena: (i) Terlapor melaksanakan amanat UU Perlindungan Konsumen untuk menjamin mutu dan kualitas sepeda motor Honda, (ii) Terlapor merupakan pihak yang memegang hak eksklusif terhadap produk-produk kekayaan intelektualnya dan SP3MD serta SP3D merupakan perjanjian yang dapat dikecualikan dari UU Persaingan Usaha, dan (iii) tidak ada larangan bagi konsumen pemakai sepeda motor merek AHM untuk melakukan servis di bengkel lain Halaman 111 dari 464
SALINAN ataupun menggunakan pelumas motor merek lain. ---------------------- viii. Unsur persyaratan tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok dalam Perkara a quo adalah larangan kepada Main Dealer dan/atau Dealer untuk membeli pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi dari pihak selain Terlapor. ----------- Catatan: unsur ini otomatis tidak terpenuhi karena unsur harga atau potongan harga tidak terbukti. ------ Bantahan Terlapor atas pemenuhan unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator akan dijelaskan sebagai berikut: a). Tentang Pasal 15 Ayat (2) UU Persaingan Usaha -------------------------- Sebelum Terlapor menjelaskan bantahan terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha, mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa Tim Investigator pada angka 17 halaman 32 s/d 37 LDP terkait pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha tidak dapat menguraikan unsur dengan lengkap dan benar serta tidak dapat menguraikan posisi unsur secara tepat. Halaman 112 dari 464
SALINAN Hal ini dapat dibuktikan dan dilihat dari penjelasan Tim Investigator terhadap unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha pada halaman 32 s/d 37 LDP yang sangat membingungkan Terlapor. Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor sampaikan di bawah ini perbandingan unsur yang dijelaskan oleh Tim Investigator pada halaman 32 s/d 37 LDP dan unsur yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha: ------------------------- No. Penjelasan Unsur oleh Tim Investigator Unsur-unsur dalam Pasal 15 UU Persaingan Usaha 1. Pelaku usaha Pelaku usaha 2. Perjanjian Pihak lain 3. Pihak lain Pelaku usaha pemasok 4. Pihak yang menerima Barang dan/atau jasa tertentu 5. Barang dan/atau jasa tertentu Pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu 6. Barang dan/atau jasa lain Barang dan/atau jasa lain 7. Persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok Bantahan Terlapor atas penjelasan Tim Investigator pada bagian pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha akan dijelaskan sebagai berikut: i. Unsur Pelaku Usaha tidak terpenuhi Halaman 113 dari 464
SALINAN (1). Berdasarkan Pedoman Pasal 15, pelaku usaha didefinisikan sebagai berikut: ------------------ (2). Unsur Pelaku Usaha pada Pasal 1 angka (5) UU Persaingan Usaha dan kaitannya dengan Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha adalah pelaku usaha yang membuat perjanjian. ------------ (3). Mengacu pada definisi tersebut, unsur pelaku usaha yang dimaksud dalam LDP tidak terpenuhi sebab Terlapor bukan merupakan pihak yang membuat perjanjian dengan Dealer (AHASS). Hal mana terkait dengan hal ini telah Terlapor uraikan secara jelas pada bagian Ringkasan Tanggapan halaman 2 s/d 9 dan angka 53 s/d 61 halaman 26 s/d 33 Tanggapan. ---------- (4). Penjualan dan pendistribusian pelumas kepada konsumen didasarkan pada SP3D yang ditandatangani oleh Main Dealer dengan Dealer. Dengan demikian, Terlapor tidak memenuhi unsur pelaku usaha dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha, sebab Halaman 114 dari 464
SALINAN Terlapor bukan merupakan penyelenggara kegiatan usaha penjualan pelumas, sebagaimana dipermasalahkan Tim Investigator dalam LDP. --- (5). Terlapor perlu menegaskan kepada Majelis Komisi yang terhormat bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha re- brander atas produk AHM oil, tidak memproduksi sendiri pelumas AHM oil. Dalam hal ini, Terlapor bekerjasama dengan beberapa produsen pelumas di Indonesia untuk mengembangkan dan memproduksi pelumas yang kemudian dijual dengan merek AHM oil. --------------------------- (6). Di dalam uraian LDP pada angka 9.2 dan 9.3 halaman 14 s/d 16, Terlapor seolah-olah diikutsertakan sebagai pelaku usaha pelumas yang dibandingkan dengan produsen-produsen pelumas di Indonesia. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terlapor tidak membuat perjanjian dengan Dealer (AHASS), maka unsur Pelaku Usaha dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam LDP tidak terpenuhi sehingga Perkara a quo tidak layak Halaman 115 dari 464
SALINAN untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. --------- ii. Unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terpenuhi (1). Sebelum Terlapor menanggapi dalil-dalil Tim Investigator, mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa dalam menanggapi pemenuhan unsur perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha, Terlapor juga menyertakan bantahan sehubungan dengan adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator pada angka 17.7 halaman 36 s/d 37 LDP. ------- (2). Terlapor dengan tegas menolak dalil Tim Investigator berkaitan dengan pemenuhan unsur perjanjian dan unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa Halaman 116 dari 464
SALINAN lain dari pelaku usaha pemasok dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. ------ (3). Dalam LDP-nya pada angka 17.2 halaman 34 dan angka 17.7 halaman 36 s/d 37 LDP, Tim Investigator dengan tanpa dasar menyimpulkan: ----------- (a). Unsur perjanjian pada angka 17.2 halaman 34 LDP: -------------------------- (b). Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok pada angka 17.7 halaman 36 s/d 37 LDP: ----------------- (4). Bahwa Pedoman Pasal 15 telah memberikan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha yang diatur pada angka 3 halaman 12 s/d 13 Pedoman Pasal 15, sebagaimana dikutip: Halaman 117 dari 464
SALINAN (5). Inti dari Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha adalah terkait dengan kondisi pelaku usaha sebagai pemasok yang memuat persyaratan kewajiban bagi penerima barang dan/atau jasa tertentu untuk membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha lain. Sehingga, berdasarkan penjelasan dalam Pedoman Pasal 15 tersebut, maka unsur terpenting dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha adalah unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. ------------------ (6). Terlapor perlu menegaskan kembali kepada Majelis Komisi yang terhormat, sebagaimana telah Terlapor sampaikan di bagian Ringkasan Tanggapan halaman 2 s/d 9 Tanggapan, Terlapor tidak pernah sedikit Halaman 118 dari 464
SALINAN pun aturan baik secara lisan maupun tertulis kepada AHASS membeli strategic tools dan pelumas AHM oil secara bersamaan, mengingat strategic tools merupakan barang modal yang diperlukan dan DIBELI SATU KALI di awal pendirian bengkel AHASS dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagai bengkel resmi Honda, sedangkan pelumas AHM oil merupakan barang dagangan yang diperuntukkan bagi konsumen atau pengguna sepeda motor Honda yang dibeli AHASS dalam kapasitasnya sebagai Dealer suku cadang, dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan kegiatan usahanya. -------------- (7). Berdasarkan Bab I Latar Belakang halaman 4 s/d 5 Pedoman Pasal 15, KPPU (dalam hal ini Tim Investigator) wajib untuk menafsirkan bunyi Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha secara tidak kaku agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan antara pasal- pasal yang terkait. Selain itu, KPPU (dalam hal ini Tim Investigator) harus juga merujuk pada doktrin rule of reason sebagaimana dijelaskan Halaman 119 dari 464
SALINAN pada Bab I Latar Belakang halaman 4 Pedoman Pasal 15.- (8). Doktrin Rule of Reason adalah suatu doktrin yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court) dalam menginterpretasikan Sherman Antitrust Act. Menurut doktrin ini, hanya kombinasi- kombinasi dan kontrak- kontrak yang secara tidak wajar mengganggu perdagangan yang tunduk pada larangan-larangan dari antitrust law, dan penguasaan kekuatan monopoli tidak dengan sendirinya illegal. ------ (9). Lebih lanjut, angka 4 halaman 15 s/d 17 Pedoman Pasal 15 mengatur tentang pasal-pasal terkait yang harus dipertimbangkan oleh KPPU (dalam hal ini Tim Investigator) dalam menduga adanya pelanggaran pada Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha, yaitu: (a). Pasal 8 UU Persaingan Usaha; ----------------------- (b). Pasal 14 UU Persaingan Usaha; ----------------------- (c). Pasal 16 UU Persaingan Usaha; ----------------------- (d). Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha; --------- Halaman 120 dari 464
SALINAN (e). Pasal 50 huruf c UU Persaingan Usaha; --------- (f). Pasal 50 huruf d UU Persaingan Usaha. --------- (10). Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha mengatur terkait dengan pengecualian yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap perjanjian yang berkaitan dengan lisensi hak atas intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. --- (11). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terlapor pada Bagian A2.3 - Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Terlapor halaman 20 s/d 22 Tanggapan, Terlapor merupakan pemegang hak eksklusif atas produk-produk kekayaan intelektualnya yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM). Sebagai pemegang hak eksklusif atas produk- produknya, Terlapor mempunyai hak untuk memberikan dan/atau melisensikan produk- produknya kepada pihak lain. - (12). Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Halaman 121 dari 464
SALINAN No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perkom No. 2/2009) HARUS DIPERTIMBANGKAN DAN DIRUJUK oleh Tim Investigator dalam menentukan pemenuhan unsur perjanjian dalam Perkara a quo. /SK/SK_2_2009.pdf). ---------- (13). Huruf C halaman 11 s/d 12 Perkom No. 2/2009 telah secara jelas mengatur mengenai batasan pemberlakuan pengecualian Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, yang di mana KPPU (dalam hal ini Tim Investigator) harus memandang bahwa: ------------- (a). Perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak secara otomatis melahirkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ------------------------ (b). Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak Halaman 122 dari 464
SALINAN sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha. --------- (c). Harus dibuktikan: (i) perjanjian lisensi tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan hak kekayaan intelektual dan (ii) terdapat kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ------------------------ (d). Pengecualian dari Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha dapat diberlakukan apabila perjanjian lisensi tersebut tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha. ----------------------- (14). Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, bahwa telah Terlapor uraikan pada bagian-bagian sebelumnya jika Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya sifat anti persaingan usaha yang dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara a quo. Tim Investigator Halaman 123 dari 464
SALINAN dalam LDP-nya hanya dapat menguraikan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan merujuk fakta-fakta yang terdapat di lapangan. -------------------------- (15). Selanjutnya, pada Bab IV Bagian A halaman 9 Perkom No. 2/2009, KPPU juga telah memberikan penjelasan tentang penerapan pengecualian tentang lisensi hak kekayaan intelektual yang di mana pengecualian tersebut dapat dilakukan sepanjang perjanjian lisensi HKI tidak bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha, sebagaimana dikutip: -- (16). Bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha Terlapor kutip sebagai berikut: ----------- (a). Pasal 2 UU Persaingan Usaha ------------------------ (b). Pasal 3 UU Persaingan Usaha ------------------------ Halaman 124 dari 464
SALINAN (17). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Terlapor memberikan izin kepada Main Dealer melalui perjanjian lisensi kekayaan intelektual (SP3MD) terhadap produk- produknya (barang dan jasa) salah satunya dimaksudkan untuk menjaga kualitas dari produk dan jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Dengan adanya perjanjian lisensi kekayaan intelektual, maka Terlapor telah: ------------ (a). Menjaga kepentingan umum dari adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat dilakukan oleh Main Dealer dan/atau jaringan pemasaran di bawahnya (free riding) sehubungan dengan adanya perbedaan kualitas yang dijual kepada konsumen. -------- (b). Melindungi konsumen dari kemungkinan adanya pelanggaran yang Halaman 125 dari 464
SALINAN dilakukan oleh Main Dealer dan/atau jaringan pemasaran di bawahnya sehubungan dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen sebagaimana telah Terlapor jelaskan pada angka 44 s/d 48 Bagian Kualitas Produk, Jasa, Dan Branding Terlapor Yang Diberikan Kepada Konsumen halaman 23 s/d 24 Tanggapan. -------- (c). Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, di mana dengan adanya perjanjian lisensi ini, Terlapor secara langsung dapat memaksimalkan sumber daya-sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi barang dan/atau jasa. Dengan berkembangnya jaringan pemasaran Terlapor melalui perjanjian lisensi, maka barang dan/atau jasa yang dijual oleh Terlapor dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas. Selain itu, juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses jasa layanan Halaman 126 dari 464
SALINAN purna jual dengan lebih efisien dan tanpa menggunakan sumber daya yang lebih banyak, karena jasa tersebut menjadi tersedia dalam jangkauan masyarakat. --- Lebih lanjut, adanya perjanjian lisensi juga secara langsung memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan turut menggerakkan roda perekonomian dengan membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran seiring bertambah dan berkembangnya jaringan- jaringan perusahaan yang menjadi penerima lisensi dari Terlapor. Tak hanya itu, adanya perjanjian lisensi juga dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, yang juga dapat menjadi salah satu faktor penunjang berkembangnya perekonomian nasional. -- (d). Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan sehat serta menjamin Halaman 127 dari 464
SALINAN kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha. -------------- Terlapor dalam hal ini tidak membeda-bedakan pelaku usaha dan melarang pelaku usaha untuk dapat melakukan kerjasama dengan Terlapor. Terkait dengan Perkara a quo, faktanya, hingga kini Terlapor telah melakukan kerjasama dengan 5 (lima) produsen pelumas. Adanya kerjasama-kerjasama ini menegaskan bahwa Terlapor turut mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan sehat, serta menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, dan tidak melakukan monopoli produk. ---------------------- (e). Telah menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usahanya, yang di mana dengan adanya perjanjian lisensi yang diberikan kepada Main Dealer dan jaringannya, maka: (i) tidak akan ada perbedaan kualitas dari barang Halaman 128 dari 464
SALINAN dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, dan (ii) dapat memenuhi secara cepat atas permintaan konsumen untuk sepeda motor Honda dari berbagai daerah di seluruh Indonesia maupun, kebutuhan ekspor luar negeri.------------------------ (18). Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, bahwa halaman 14 s/d 17 Perkom No. 2/2009 yang merupakan pedoman KPPU untuk menentukan dan menganalisis suatu perjanjian kekayaan intelektual berkaitan dengan pengecualian Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, juga mengatur tentang ketentuan- ketentuan yang perlu dianalisis lebih lanjut dari suatu perjanjian lisensi kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai ada atau tidaknya sifat anti persaingan usaha di dalam perjanjian lisensi kekayaan intelektual tersebut. (19). Sebagai informasi Majelis Komisi yang terhormat, apabila terbukti ada satu atau lebih ketentuan yang perlu dianalisis tersebut di dalam suatu Halaman 129 dari 464
SALINAN perjanjian lisensi, maka suatu perjanjian lisensi tidak serta merta memiliki sifat anti persaingan. KPPU dalam hal ini harus memeriksa dan menemukan kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan sifat anti persaingan, sebagaimana Terlapor kutip pada halaman 13 Perkom No. 2/2009 sebagai berikut: ---------------------------- (20). Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat, berikut Terlapor sampaikan bagan pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha yang harus dilakukan oleh KPPU (dalam hal ini Tim Investigator) untuk menganalisis perjanjian lisensi dengan mengacu pada Bab V halaman 18 s/d 19 Perkom No. 2/2009. ---------------------------- Halaman 130 dari 464
SALINAN (21). Penjelasan atas setiap ketentuan atau unsur untuk memberlakukan pengecualian Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha pada suatu Halaman 131 dari 464
SALINAN perjanian lisensi akan Terlapor jelaskan sebagai berikut -------- (a). Perjanjian mengandung klausul penghimpunan lisensi (pooling licensing) dan lisensi silang (cross licensing). -------------------- (i). Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pooling dan cross licensing tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila bertujuan untuk mengefisiensikan kegiatan usahanya, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. ---- (ii). SP3MD antara AHM dan Main Dealer serta SP3D antara Main Dealer dan AHASS tidak memuat persyaratan mengenai pooling licensing dan cross licensing. --------- (iii). Dengan mengacu pada bagan di atas dan penjelasan Terlapor pada angka (ii) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada Halaman 132 dari 464
SALINAN klausul dan/atau kebijakan tentang perhimpunan lisensi (pooling licensing) dan lisensi silang (cross licensing) yang dibuat oleh Terlapor. ---------- (b). Perjanjian tersebut mengandung klausul pengikatan produk (tying arrangement). --------------- (i). Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pengikatan produk (tying arrangement) tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila tidak ada kewajiban konsumen untuk membeli produk sebagai satu kesatuan, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. ---- (ii). Terkait dengan Perkara a quo, dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui penunjukkan dan pengangkatan sebagai Main Dealer oleh Terlapor dan Halaman 133 dari 464
Halaman 134 dari 464 SALINAN penunjukkan dan pengangkatan sebagai Dealer oleh Main Dealer, tidak ada klausul dan kebijakan dan keharusan bagi Main Dealer dan Dealer untuk hanya menjual produk pelumas AHM. Baik di angka 4.4 halaman 29 s/d 31 SP3MD dan Pasal 2 huruf a Bagian Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) halaman 18 SP3D hanya tercantum larangan bagi Main Dealer dan Dealer untuk menjual, menawarkan, memasarkan dan/atau menggunakan produk- produk baik itu sepeda motor dan suku cadang AHM yang palsu, yang di mana dalam hal ini, Terlapor menjaga hak atas kekayaan intelektualnya. --------- (iii). Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Terlapor menegaskan bahwa
SALINAN tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang penggabungan produk dan keharusan bagi Main Dealer dan/atau Dealer untuk menjual produk tersebut sebagai satu kesatuan kepada konsumen dalam SP3MD antara Terlapor dan Main Dealer, dan SP3D antara Main Dealer dan Dealer. ------------- (c). Perjanjian tersebut mengandung klausul pembatasan dalam bahan baku-------------------------- (i). Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pembatasan dalam bahan baku tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila tujuan dari adanya klausul pembatasan bahan baku adalah terkait dengan kualitas dari barang yang diproduksi, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Halaman 135 dari 464
SALINAN Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. ---- (ii). SP3MD antara AHM dan Main Dealer serta SP3D antara Main Dealer dan AHASS tidak memuat pembatasan dalam bahan baku, melainkan semata- mata demi menjaga hak kekayaan intelektual dari Terlapor. ---------------- (iii). Dengan mengacu pada bagan di atas dan penjelasan Terlapor pada angka (ii) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang pembatasan dalam bahan baku yang dibuat oleh Terlapor. -- (d). Perjanjian tersebut mengandung klausul pembatasan dalam produksi dan penjualan. -- (i). Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pembatasan dalam produksi dan penjualan tidak serta merta bersifat anti Halaman 136 dari 464
SALINAN persaingan. Apabila tujuan dari adanya klausul pembatasan dalam produksi dan penjualan adalah untuk menjaga kerahasiaan know how atau mencegah penggunaan teknologi secara tidak sehat, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. ---- (ii). Dengan mengacu pada bagan di atas dan penjelasan Terlapor pada angka (i) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang pembatasan dalam produksi dan penjualan yang dibuat oleh Terlapor. ---------- (e). Perjanjian tersebut mengandung klausul pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali ---------------------- (i). Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pembatasan dalam Halaman 137 dari 464
SALINAN harga penjualan dan harga jual kembali tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila tetap dimungkinkan bagi penerima lisensi melakukan inovasi teknologi dan perkembangan produk, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. ---- (ii). Dengan mengacu pada bagan di atas dan penjelasan Terlapor pada angka (i) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang klausul pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali yang dibuat oleh Terlapor. ---------------- (f). Perjanjian tersebut mengandung klausul lisensi kembali (grant back). ------------------------ (i). Angka 6 halaman 17 Perkom No. 2/2009 mengatur apabila Halaman 138 dari 464
SALINAN klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat kewajiban lisensi kembali (grant back) dapat dipandang sebagai klausul yang bersifat anti persaingan usaha. ----- (ii). Dengan mengacu pada bagan di atas dan penjelasan Terlapor pada angka (i) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang lisensi kembali (grant back) yang dibuat oleh Terlapor. ---------------- (22). Sehingga, berdasarkan uraian Terlapor di atas, dikarenakan tidak terbukti adanya sifat anti persaingan usaha di dalam SP3MD yang dibuat oleh dan antara Terlapor dan Main Dealer, dan SP3D yang dibuat oleh dan atara Main Dealer dan Dealer, maka SP3MD dan SP3D dijamin oleh UU Persaingan Usaha untuk dapat dikecualikan dari aturan persaingan usaha berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. Selain itu, terbukti juga apabila perjanjian yang dibuat oleh Terlapor dan Halaman 139 dari 464
SALINAN Main Dealer tidak bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha. --------------- (23). Perkom No. 2/2009 juga menegaskan bahwa ketentuan pengecualian Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha dapat diterapkan terhadap perjanjian lisensi Terlapor karena telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: ---------------------------- (a). Perjanjian lisensi Terlapor bukan merupakan essential facilities. ---------- Strategic tools dan pelumas AHM oil bukanlah produk barang/jasa yang dianggap sebagai essential facilities atau yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. ---------------------- (b). Perjanjian lisensi tersebut telah didaftarkan di Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM.-------------------- Terlapor telah mendaftarkan SP3MD ke Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. --------- (c). Perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. --------- Berdasarkan analisis pada angka 102 s/d 105 halaman 49 Halaman 140 dari 464
SALINAN Tanggapan terbukti jika SP3MD yang dibuat oleh Terlapor dan Main Dealer, serta SP3D yang dibuat oleh Main Dealer dan Dealer tidak memuat klausul yang bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. --------------- Oleh karena unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terbukti dan tidak ada sifat anti persaingan di dalam SP3MD dan SP3D, maka mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP dan menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. --------- iii. Unsur barang dan/atau jasa tertentu tidak terpenuhi. ------------- (1). Terlapor menolak seluruh dalil Tim Investigator yang menguraikan barang dan/atau jasa tertentu dalam Perkara a quo adalah strategic tools dalam rangka pelayanan purna jual sepeda motor Honda. ------------ Halaman 141 dari 464
SALINAN (2). Berdasarkan Pasal 1 angka (16) dan angka (17) UU Persaingan Usaha dan Pedoman Pasal 15, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sementara itu, jasa didefinisikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. -------------- (3). Tim Investigator menjelaskan pada angka 17.5 halaman 35 LDP, sebagaimana dikutip: ----- (4). Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, strategic tools merupakan barang modal bagi Dealer dalam menjalankan kegiatan usahanya yang terdiri dari Bike Lift dan Mechanic truster. Strategic tools merupakan produk-produk yang memiliki nilai kekayaan intelektual yang Halaman 142 dari 464
SALINAN dimiliki oleh Terlapor, sehingga, dikarenakan Dealer merupakan jaringan pemasaran resmi yang menggunakan, menjual, dan/atau mendistribusikan produk-produk kekayaan intelektual Terlapor, maka produk-produk dan/atau jasa- jasa yang digunakan oleh Dealer, harus dijaga mutu dan kualitasnya oleh Terlapor dengan mengharuskan penggunaan strategic tools sebagai barang modal untuk melakukan kegiatan usahanya. (5). Perlu dicatat bahwa Strategic tools hanya merupakan peralatan awal (starter kit) yang memenuhi standar dan harus dipenuhi bengkel AHASS pada saat awal memulai kegiatan usaha di bidang perbengkelan. (6). Tim Investigator telah gagal mengidentifikasi dan menentukan barang dan/atau jasa tertentu yang diperjualbelikan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha pada LDPnya, sebab Tim Investigator tidak melihat fakta bahwa strategic tools bukan merupakan produk tying dengan pelumas AHM oil dan Halaman 143 dari 464
SALINAN tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembelian strategic tools dengan pelumas AHM oil dan Tim Investigator tidak dapat menguraikan secara rincian mengenai strategic tools yang dimaksud dalam angka 17.5 halaman 35 LDP sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait barang tertentu yang menjadi objek perjanjian.------- Dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa tertentu tidak terpenuhi. ------------------ iv. Unsur barang dan/jasa lain tidak terpenuhi. (1). Terlapor menolak seluruh dalil Tim Investigator dalam LDP terkait pemenuhan unsur barang dan/atau jasa lain Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. ----------------------------- (2). Definisi mengenai barang dan atau jasa sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (16) dan angka (17) dan UU Persaingan Usaha dan Pedoman Pasal 15 telah Terlapor uraikan pada angka 107 halaman 53 s/d 54 Tanggapan di atas, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. ------------------------- Halaman 144 dari 464
SALINAN (3). Pada angka 17.6 halaman 36 LDP, Tim Investigator menjelaskan bahwa barang atau produk lain dalam Perkara a quo adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang dipasok Terlapor, yang dijelaskan lebih lanjut pada angka 9.3 halaman 15 LDP. ---------------------------- (4). Pasal 2 huruf A angka 3 Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) yang merupakan bagian dari SP3D, diatur bahwa:--------------------- (5). Ketentuan mengenai pasokan kepada Dealer dapat ditemukan pada Pasal 2 huruf A angka 2b Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) yang merupakan bagian dari SP3D, sebagaimana dikutip: --- (6). Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pihak Kedua yaitu Dealer (AHASS) mendapatkan Halaman 145 dari 464
SALINAN kebutuhan suku cadang asli sepeda motor Honda melalui Pihak Pertama, yaitu Main Dealer, dan bukan Terlapor, sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator. Selain itu, pelumas bukan merupakan produk ikatan (tied product) dari produk strategic tools yang ditentukan oleh Tim Investigator sebagai barang tertentu dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha dalam Perkara a quo. -------------------- (7). Tim Investigator telah keliru dalam menentukan unsur barang dan atau jasa lain, sebab Tim Investigator tidak melihat fakta bahwa pelumas dalam Perkara a quo bukan dan tidak menjadi barang ikatan (tied product). ------------ Berdasarkan uraian Terlapor di atas, dengan demikian unsur barang dan atau jasa lain dalam Perkara a quo tidak terpenuhi. ------------------------- Oleh dan karena unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha tidak terpenuhi, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP dan menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat Halaman 146 dari 464
SALINAN (2) UU Persaingan Usaha sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. - b). Tentang Pasal 15 Ayat (3) UU Persaingan Usaha -------------------------- Terlapor dengan tegas menolak seluruh dalil Tim Investigator sebagaimana dijelaskan pada angka 18 halaman 37 s/d 43 LDP yang menjelaskan bahwa Terlapor telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. Bantahan Terlapor atas penjelasan Tim Investigator pada bagian pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha akan dijelaskan sebagai berikut: i. Unsur pelaku usaha tidak terpenuhi (1). Definisi pelaku usaha berdasarkan UU Persaingan Usaha dan Pedoman Pasal 15, serta bantahan terhadap pemenuhan unsur pelaku usaha telah Terlapor uraikan pada angka 77 s/d 82 halaman 41 s/d 42 Tanggapan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. ------------------------- (2). Oleh dan karena Terlapor tidak memenuhi unsur pelaku usaha, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP sehingga Halaman 147 dari 464
SALINAN Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. --------- ii. Unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terpenuhi (1). Uraian dan bantahan Terlapor terhadap pemenuhan unsur perjanjian dan unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok telah Terlapor uraikan pada angka 83 s/d 105 halaman 42 s/d 53 Tanggapan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini.------------ (2). Oleh karena unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terbukti dan tidak ada sifat anti persaingan di dalam SP3MD dan SP3D, maka mohon Majelis Komisi yang terhormat Halaman 148 dari 464
SALINAN untuk menolak LDP sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. --------- iii. Unsur barang dan atau jasa tidak terpenuhi (1). Uraian dan bantahan Terlapor terhadap pemenuhan unsur barang dan/atau jasa dalam Pasal 15 ayat (3) ini telah Terlapor uraikan pada angka 106 s/d 111 halaman 53 s/d 54 Tanggapan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. --- (2). Oleh dan karena unsur barang dan/atau jasa tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang dibuat oleh Tim Investigator sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. - iv. Unsur barang dan atau jasa lain tidak terpenuhi ------------------------- (1). Uraian dan bantahan Terlapor terhadap pemenuhan unsur barang dan/atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (3) ini telah Terlapor uraikan pada angka 112 s/d 118 halaman 55 s/d 56 Tanggapan sehingga secara mutatis mutandis menjadi Halaman 149 dari 464
SALINAN bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. --- (2). Oleh dan karena unsur barang dan/atau jasa lain tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang dibuat oleh Tim Investigator sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. --------- v. Unsur harga atau potongan harga tidak terpenuhi ------------------------- (1). Terlapor menolak dalil Tim Investigator berkaitan dengan adanya pemberian subsidi harga terhadap strategic tools dan potongan harga atau insentif pembelian suku cadang sepeda motor oleh Terlapor. --------------------------- (2). Pada angka 18.6 halaman 41 LDP, Tim Investigator menjelaskan sebagai berikut: -- (3). Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, tidak ada satupun ketentuan dalam SP3D yang memuat klausul adanya pemberian subsidi harga terhadap strategic tools dan pemberian diskon Halaman 150 dari 464
SALINAN terhadap pembelian suku cadang sepeda motor seperti yang didalilkan oleh Tim Investigator pada angka 18.6 halaman 41 LDP. ---------------- (4). Bahwa Pasal 3 ayat (1) Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) yang merupakan bagian dari SP3D secara jelas menerangkan, sebagaimana dikutip: ----------- (5). Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 66 s/d 67 halaman 34 Tanggapan, bahwa strategic tools merupakan barang modal bagi Dealer untuk menjalankan kegiatan usahanya. Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat memahami strategic tools yang dimaksud, berikut Terlapor sampaikan gambar strategic tools sebagai barang modal bagi Dealer:------ Bike Lift Halaman 151 dari 464
SALINAN Mechanic truster (6). Suatu bengkel juga memerlukan alur/sistem kerja dan layout bengkel, serta manajemen peralatan dan perlengkapan yang baik dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pemegang merek. Dalam kaitannya dengan AHASS, sebagai bengkel resmi merek Honda, tentunya faktor-faktor di atas dibuat dengan mengikuti standar Honda. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan melengkapi bengkel dengan strategic tools yang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan Terlapor. ------ (7). Sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a bagian Ringkasan Tanggapan halaman 3 dan angka 110 halaman 54 Tanggapan, ketentuan Halaman 152 dari 464
SALINAN pembelian strategic tools tidak bersifat terus-menerus. --------- (8). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Terlapor menerapkan pemberian lisensi kepada jaringan pemasarannya berkaitan dengan produk- produk kekayaan intelektual milik Terlapor. Perjanjian lisensi diperbolehkan oleh peraturan perundangan, yaitu peraturan terkait hak cipta, merek dan indikasi geografis, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, yang di mana pemberian lisensi tersebut bertujuan untuk penyeragaman kualitas barang dan/atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen. ------------------------ (9). Perihal penjualan pelumas AHM oil (AHM MPX-2 4T dan AHM oil SPX-2) dan pelumas AHM oil lainnya dalam bengkel resmi AHASS, hal ini merupakan praktik yang bersifat umum. Tim Investigator tidak seharusnya melihat ini sebagai sesuatu yang istimewa karena hal serupa juga dilakukan oleh Halaman 153 dari 464
SALINAN pelaku usaha lainnya, misalkan: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina akan menjual pelumas merek Pertamina, SPBU SHELL akan menjual pelumas dengan merek Shell, bengkel resmi Suzuki akan menjual pelumas merek Suzuki Genuine Oil, dan lain-lain. ----- (10). Namun demikian, bengkel AHASS membebaskan konsumennya untuk menggunakan pelumas motor merek lain. Tidak ada aturan bahkan larangan tertulis yang membuat konsumen tidak dapat membawa sendiri pelumas yang ingin digunakannya dan AHASS akan tetap melayani konsumen tersebut. Hal mana berlaku di semua bengkel AHASS di Indonesia. ------------------------- (11). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tentunya tidak masuk akal jika Tim Investigator menduga adanya perbuatan tying yang dilakukan oleh Terlapor karena tidak memenuhi pengertian dasar mengenai prinsip tying dalam ketentuan terkait persaingan usaha. Mengingat bahwa tidak setiap pembelian strategic tools bukan merupakan produk Halaman 154 dari 464
SALINAN pengikat (tying product) dari pembelian pelumas AHM oil. --- (12). Terbukti dengan sangat jelas bahwa Tim Investigator keliru, salah, dan mengada-ngada dalam menjelaskan pemenuhan unsur harga atau potongan harga dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. - vi. Unsur persyaratan tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok tidak terpenuhi (1). Terlapor menolak seluruh dalil Tim Investigator berkaitan dengan pemenuhan unsur adanya persyaratan tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok dalam Perkara a quo. ------------------------------ (2). Tim Investigator menjelaskan pada paragraf 1 angka 18.8 halaman 42 LDP sebagaimana dikutip: ---------------------------- Halaman 155 dari 464
SALINAN (3). Dikarenakan tidak terpenuhinya unsur harga atau potongan harga sebagaimana telah diuraikan pada bagian V angka 128 s/d 139 halaman 57 s/d 60 Tanggapan, maka unsur persyaratan tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok menjadi tidak terpenuhi dalam Perkara a quo. (4). Selain itu, Tim Investigator juga menyinggung terkait pelarangan Terlapor kepada AHASS untuk melakukan pengujian pelumas selain yang ditetapkan oleh Terlapor. ------- (5). Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, tidak ada relevansi penjelasan Tim Investigator terkait pemenuhan unsur ini dengan ketentuan larangan bagi AHASS untuk melakukan pengujian pelumas merek lain selain yang ditetapkan oleh Terlapor. Bahwa tujuan dari adanya larangan bagi AHASS untuk melakukan pengujian atas produk-produk suku cadang merek lain dimaksudkan agar Halaman 156 dari 464
SALINAN untuk menghindari pengujian produk yang tidak tepat. ------- (6). Sebagai bengkel resmi yang merupakan jaringan pemasaran Terlapor, merupakan hal yang wajar apabila Terlapor melarang adanya pengujian terhadap suku cadang merek lain yang dilakukan secara mandiri oleh AHASS. Bahwa suku cadang merek lain pastinya memiliki kandungan-kandungan, komposisi-komposisi, atau formula-formula yang berbeda dengan suku cadang merek Terlapor. Hal ini dikarenakan setiap pelaku usaha mempunyai hak rahasia dagang terhadap produknya. -- (7). Oleh karena itu, untuk: (i) menjaga kepentingan umum dari adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat dilakukan oleh Main Dealer dan/atau jaringan pemasaran di bawahnya sehubungan dengan adanya perbedaan kualitas yang dijual kepada konsumen, (ii) melindungi konsumen dari kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Main Dealer dan/atau jaringan pemasaran di bawahnya sehubungan dengan kewajiban pelaku Halaman 157 dari 464
2.4.5. SALINAN usaha yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, dan (iii) melindungi konsumen dari kemungkinan adanya barang yang terbukti seharusnya tidak diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf a UU Perlindungan Konsumen, maka Terlapor melarang AHASS untuk melakukan pengujian suku cadang merek lain secara bebas dan selain yang ditetapkan oleh Terlapor. (8). Oleh dan karena unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha tidak terpenuhi, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP dan tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu Pemeriksaan Lanjutan, serta menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. --------------- Tidak Ada Hambatan Bagi Produk Pelumas Merek Lain a. Terlapor menolak seluruh dalil Tim Investigator pada angka 11 halaman 20 LDP terkait dengan adanya hambatan yang dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor dalam memasarkan produk pelumas melalui bengkel AHASS. -------------------- b. Terlebih lagi, Tim Investigator dengan tanpa dasar menjelaskan pada angka 11.4 dan 11.5 halaman 20 LDP bahwa hambatan pasar di bengkel AHASS dan kebiasaan konsumen yang hanya menggunakan pelumas AHM SPX-2 dan MPX-2 4T Halaman 158 dari 464
SALINAN berpengaruh pada kebiasaan konsumen, yang dimana menimbulkan preferensi konsumen untuk tetap menggunakan pelumas AHM SPX-2 dan MPX-2 4T setelah lewat masa garansi, sebagaimana dikutip: c. Bahwa Terlapor dan jaringan pemasarannya: ------ 1). Tidak pernah melarang konsumen untuk menggunakan fasilitas purna jual atau jasa servis hanya pada bengkel AHASS. Konsumen bebas menentukan untuk pergi ke bengkel manapun. --------------------------- 2). Tidak pernah melarang konsumen untuk menggunakan pelumas sepeda motor merek lain. Tidak ada larangan tersebut di dalam buku garansi dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Terlapor, Main Dealer, atau Dealer, dalam kaitannya dengan produk- produk Terlapor. 3). Memberikan masa garansi dan fasilitas purna jual resmi sesuai dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini semata- mata untuk: (i) melakukan quality control terhadap produk yang dijual; (ii) bertanggung jawab dan memberikan jaminan terhadap kualitas produk yang dijanjikan. d. Selain itu, produk pelumas dari berbagai merek, termasuk namun tidak terbatas pada Suzuki Genuine Oil, Yamalube, Pertamina Enduro, United Mix, Shell Advance, dan AHM oil (AHM MPX-2 4T dan AHM oil SPX-2) serta pelumas AHM oil lainnya, Halaman 159 dari 464
e. SALINAN juga dapat dengan mudah ditemukan di pasaran, baik secara on-line (Tokopedia, Bliblidotcom, Shopee, dan lain-lain) maupun non-online, seperti di bengkel umum. Begitu pula dengan fasilitas servis atau bengkel sepeda motor; terdapat berbagai pilihan, yaitu: bengkel kecil perorangan, bengkel skala Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga bengkel resmi dari pemegang merek, seperti Honda, Suzuki, Vespa, dan lain-lain. ---------------- Tanggapan Terhadap Penjelasan Tim Investigator Terkait Perilaku Konsumen ---------------------------- 1). Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terlapor pada uraian sebelumnya pada bagian Ringkasan Tanggapan halaman 2 s/d 9 dan angka 6 bagian II - Penyediaan Bengkel Resmi dan Suku Cadang Merupakan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang halaman 6 Tanggapan, bahwa: (i) tidak ada hambatan bagi pelaku usaha lain dalam pemasaran produk pelumas, dan (ii) Terlapor, Main Dealer, dan/atau Dealer tidak pernah melarang konsumen untuk hanya menggunakan pelumas AHM oil baik itu AHM MPX-2 4T, AHM oil SPX-2, maupun AHM oil lainnya. Lebih lanjut, tidak ada ketentuan secara tertulis baik itu di dalam SP3D maupun buku manual sepeda motor terkait larangan penggunaan pelumas lain selain merek pelumas AHM oil. Bahkan buku manual sepeda motor Honda pun hanya merekomendasikan penggunaan pelumas dengan spesifikasi yang sesuai, tidak menyebut atau mengharuskan pemilik Halaman 160 dari 464
SALINAN sepeda motor Honda untuk menggunakan AHM oil. 2). Faktanya, AHASS tidak pernah menolak jika terdapat konsumen yang datang ke bengkel AHASS dan ingin menggunakan pelumas merek lain. Konsumen tersebut tetap dilayani untuk dapat melakukan penggantian pelumas dengan merek lain tersebut. 3). Sebagai informasi Majelis Komisi yang terhormat, AHASS merupakan singkatan dari Astra Honda Authorized Service Station, yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi "Bengkel Resmi Astra Honda". Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa bengkel resmi adalah bengkel yang dimiliki Dealer yang menggunakan layanan satu merek, di mana dalam Perkara a quo, bengkel resmi yang dipermasalahkan oleh Tim Investigator menggunakan branding AHM (AHASS (H2)). ------------------ 4). Dengan menggunakan branding AHM, maka seluruh tenaga ahli bengkel maupun suku cadang yang dijual sudah pasti sesuai dengan standar kendaraan dan suku cadang dipastikan asli. Hal ini merupakan kewajiban Terlapor untuk menjamin bahwa setiap Dealer (baik H1, H2, maupun H3) mempunyai standar yang sama dan sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP) yang dijalankan. Terlapor diwajibkan memberikan jaminan karena Terlapor merupakan produsen sepeda motor dan yang mengetahui know-how serta standar perawatan dan perbaikan motor Honda, dan oleh karena itu, Terlapor merupakan pihak Halaman 161 dari 464
SALINAN yang mempunyai kapasitas penuh untuk melakukan hal tersebut. ------------------------ 5). Berkenaan dengan standar layanan yang akan diberikan kepada konsumen termasuk penjualan suku cadang, merupakan pengetahuan umum jika setiap Dealer resmi diwajibkan dan diharuskan untuk menggunakan suku cadang asli dan sesuai dengan standard operational procedures (SOP) yang sudah ditetapkan oleh pemilik merek. Dengan demikian, terdapat keseragaman dan kesamaan mutu yang akan diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen, di mana hal ini wajib dilakukan oleh bengkel resmi dengan merujuk pada UU Perlindungan Konsumen sekaligus untuk melindungi para konsumen dari adanya upaya dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dengan curang melakukan pemalsuan produk suku cadang termasuk minyak pelumas yang kerap kali ditemukan dipasaran. --------------------------- 6). Terkait dengan perilaku konsumen, Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, dalam buku berjudul "Salesman (Kepenjualan)", 2016, terbitan PT Bumi Aksara, halaman 246 menjelaskan bahwa pada intinya perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam memperoleh dan menggunakan suatu barang dan/atau jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. --------- 7). Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yang di mana Halaman 162 dari 464
SALINAN faktor eksternal pada konsumen dapat terbentuk karena adanya rasa kepercayaan dan kepuasan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk tertentu. Kepercayaan dan kepuasan konsumen melahirkan loyalitas terhadap produk tersebut. 8). Tidak ada indikator apapun yang mengharuskan konsumen untuk memilih suatu produk tertentu. Tingkat kepuasan dan loyalitas bagi setiap konsumen lahir secara mandiri tanpa adanya paksaan dan/atau keharusan dari pihak manapun. - 9). David A. Aaker, dalam buku berjudul "Manajemen Ekuitas Merek", 1997, terbitan Mitra Utama, halaman 58 s/d 59, menjelaskan bahwa pada intinya terdapat beberapa tingkatan dalam loyalitas merek, yaitu: (i) pelanggan setia, (ii) pembeli yang menyukai merek, (iii) pembeli yang puas karena adanya biaya peralihan (biaya waktu, uang, atau resiko kinerja), (iv) pembeli yang bersifat kebiasaan, (v) pembeli yang berpindah-pindah. 10). Mengacu pada penjelasan Tim Investigator pada angka 11 halaman 20 LDP, merupakan suatu hal yang wajar yang tidak bisa diukur dan ditentukan oleh pihak manapun jika konsumen merasa puas dan percaya kepada pelumas AHM oil yang didistribusikan oleh Dealer resmi Terlapor. Kepuasan konsumen terhadap produk pelumas AHM oil karena salah satunya adalah Terlapor selalu menjaga mutu barang dan/atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen melalui perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual Halaman 163 dari 464
f. SALINAN yang diberikan kepada Main Dealer yang terdapat di SP3MD dan Dealer yang terdapat di SP3D. 11). Selain itu, apabila dikaitkan dengan perilaku konsumen sebagaimana penjelasan Tim Investigator pada angka 15 halaman 27 s/d 30 LDP, pada saat masa garansi maupun setelah masa garansi berakhir, konsumen puas dan percaya dengan produk AHM oil milik Terlapor dan oleh karenanya konsumen tetap menggunakan AHM oil pada masa garansi dan setelah masa garansi berakhir. 12). Apabila kebiasaan konsumen yang dijelaskan oleh Tim Investigator pada angka 11.4 halaman 20 LDP berpengaruh pada preferensi konsumen yang menyebabkan terhambatnya pelumas merek lain, maka perlu dicatat oleh Majelis Komisi yang terhormat bahwa kebiasaan konsumen hanya salah satu tingkatan loyalitas konsumen kepada suatu merek Terlapor dan faktor eksternal yang membentuk pandangan atau penilaian konsumen adalah sehubungan dengan kualitas produk dan mutu yang diberikan oleh AHASS, yang tidak dapat diatur dan ditentukan oleh pihak manapun. Tanggapan Terhadap Penjelasan Tim Investigator Terkait Masa Garansi 1). Terkait dengan pemberian masa garansi, Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut: a). Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen: Halaman 164 dari 464
SALINAN b). Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen: - 2). Berdasarkan pasal-pasal di atas, Terlapor yang merupakan pihak yang memproduksi sepeda motor dan/atau suku cadang wajib untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual sesuai dengan garansi yang diperjanjikan dan masa garansi diberikan dengan jangka waktu 4 (empat) tahun atau waktu yang telah diperjanjikan. 3). Jangka waktu masa garansi terhadap pembelian sepeda motor yang diberikan oleh Terlapor adalah: (i) 3 (tiga) tahun atau 30,000 (tiga puluh ribu) km untuk garansi mesin, (ii) 1 (satu) tahun atau 10,000 (sepuluh ribu) km untuk garansi rangka dan kelistrikan, dan (iii) 5 (lima) tahun atau 50,000 KM untuk garansi sistem fuel injection. Setelah masa garansi berakhir, konsumen dalam hal ini tetap dapat membeli suku cadang dan menggunakan fasilitas Halaman 165 dari 464
2.4.6. SALINAN purna jual yang sama pada saat masa garansi yang disediakan oleh Terlapor. ------ 4). Terkait dengan hal di atas, sebagaimana telah dijelaskan oleh Tim Investigator pada angka 13.5 halaman 25 s/d 26 LDP bahwa pada intinya terdapat pelumas merek FEDERAL pada beberapa bengkel AHASS. Hal ini merupakan bukti bahwa garansi tetap diberikan dengan menyediakan suku cadang dan fasiltas-fasilitas terhadap sepeda motor yang telah melebihi jangka waktu masa garansi. Perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini Tim Investigator juga mengakui terdapat pelumas dengan merek lain yang dijual di bengkel AHASS. ----------------------- 5). Oleh karena itu, dalil Tim Investigator terkait dugaan adanya hambatan bagi pelumas merek lain yang dikaitkan dengan kebiasaan konsumen yang menyebabkan preferensi konsumen untuk hanya menggunakan produk AHM oil merupakan dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Sehubungan dengan hal ini, mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang diajukan oleh Tim Investigator karena tidak terbukti adanya hambatan bagi pelumas merek lain sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ------------------------- Tidak Ada Unsur Tying agreement -------------------------- a. Uraian dan bantahan Terlapor terhadap unsur tying agreement telah Terlapor uraikan pada angka 83 s/d 105 halaman 42 s/d 53 angka 106 s/d 111 halaman 53 s/d 54 dan angka 112 s/d halaman 55 s/d 56 Tanggapan, sehingga secara mutatis Halaman 166 dari 464
SALINAN mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. --------------------------- b. Telah dijelaskan juga pada angka 34 s/d 42 halaman 20 s/d 22 Tanggapan bahwa Terlapor menggunakan sistem pemberian lisensi kepada jaringan pemsarannya berkaitan dengan peroduk- produk kekayaan intelektual milik Terlapor. Dalam menentukan apakah perjanjian lisensi tersebut merupakan tying agrrement, maka KPPU perlu memeriksa dan menemukan kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan sifat anti persaingan dengan mengacu pada Bab V halaman 18 s/d 19 Perkom No. 2/2009 sebagaimana Terlapor uraikan pada angka 102 s/d 105 halaman 48 s/d/ 53 Tanggapan. Oleh karenanya sudah sepatutunya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang dibuat oleh Tim Investigator karena terbukti tidak ada tying agreement terhadap produk pelumas dalam Perkara a quo sehingga Perkara a quo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. 2.5. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan Terlapor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 2.5.1. Terbukti bahwa: a. LDP tidak jelas dan kabur (obscuur libel); ----------- b. LDP keliru dan salah sasaran (error in persona); --- c. LDP kurang pihak (plurium litis consorsium); ------- d. LDP tidak tepat dan banyak informasi yang tidak benar, serta tidak konsisten. -------------------------- 2.5.2. Tidak terbukti adanya perilaku tying yang dilakukan oleh Terlapor karena tidak memenuhi pengertian dasar mengenai prinsip tying dalam ketentuan terkait persaingan usaha.--------------------------------------------- Halaman 167 dari 464
2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. SALINAN Tidak terbukti adanya praktek tying antara strategic tools dan pelumas AHM oil (AHM MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2) dan AHM oil lainnya. ---------------------------- Pelumas bukan merupakan bagian dari strategic tools. Strategic tools merupakan peralatan awal bagi Dealer untuk menjalankan kegiatan usahanya. Strategic tools merupakan produk kekayaan intelektual milik Terlapor, sehinga dengan adanya pemberian lisensi kepada Main Dealer dan pemberian Main Dealer kepada Dealer, strategic tools merupakan produk yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang- undangan terkait hak kekayaan intelektual. ------------- Tidak ada pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha yang dilakukan oleh Terlapor. -------- SPM3MD dan SP3D merupakan perjanjian lisensi yang memenuhi kriteria untuk dikecualikan dari ketentuan persaingan usaha berdasarkan Pasal 50 huruf a dan huruf b UU Persaingan Usaha. ----------------------------- Kegiatan usaha Terlapor dengan jaringan pemsarannya wajib dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha sebagaimana diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 50 huruf a dan b UU Persaingan Usaha, dimana: a. Kegiatan usaha Terlapor dan jaringan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, dimana kegiatan usaha Terlapor jelas menggunakan sistem lisensi kekayaan intelektual dan oleh karena itu, Terlapor sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif dapat memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya. --------------------- b. Selain itu, berdasarkan perintah dan kewajiban yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen, Terlapor jelas memiliki kewajiban: (i) untuk menjaga mutu dari produk dan/atau jasa yang dihasilkannya terhadap konsumen; (ii) memberikan garansi, menyediakan suku cadang Halaman 168 dari 464
SALINAN resmi dan layanan purna jual resmi terhadap konsumen. Oleh karena itu, pemberian lisensi terkait barang dan jasa, serta mengharuskan keseragaman pelayanan adalah bentuk tindakan preventif bagi Terlapor untuk menjaga nama dan kualitas yang telah dijaga dan dibentuk dari tahun 1970. c. Adalah fakta yang tidah terbantahkan bahwa: (i) terdapat ribuan bengkel sepada motor dengan skala besar, menengah ataupun kecil; (ii) persaingan usaha untuk produk pelumas sepada motor sangat terbuka dimana pelumas dapat dibeli dari berbagai sumber (online ataupun non-online) dan berbagai toko; (iii) pelaku usaha lain (Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley Davidson, hingga Ducati) memiliki bengkel layanan purna jual resmi yang memakai strategic tools resmi pemegang merek dan juga menjual suku cadang resmi pemegang merek tersebut dan memberikan masa garansi dengan syarat dan ketentuan tertentu. ---- d. Preferensi dan pilihan konsumen tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk pemenuhan pelanggaran persaingan usaha dan berlaku sebaliknya. Justru mayoritas konsumen memilih melakukan servis sepeda motor Honda ke AHASS merupakan bukti adanya kepuasan konsumen terhadap produk barang dan/atau jasa yang diberikan. e. Potongan harga (discount) terhadap pelumas AHM oil (AHM MPX-2 4T dan AHM oil SPX-2) dan AHM oil lainnya tidak pernah diperjanjikan. Merupakan suatau hal lumrah dan wajar yang dilakukan di dalam transaksi jual-beli terkait pemberian potongan harga oleh penjual kepada embeli berdasarkan jumlah pengambilan baran (quantity Halaman 169 dari 464
SALINAN of good purchased) dan cara pembayaran (item of payment). f. Tidak ada hambayan bagi pelumas merek lain karena tidak ada lawangan yang ditetapkan oleh Terlapor maupun jaringan pemasarannya kepada konsumen untuk menggunakan pelumas merek lain pada masa garanasi. ------------------------------ 2.5.8. Terlapor memahami bahwa KPPU telah mempunyai banyak preseden dalam berbagai putusannya, dimana KPPU berani memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan karena kurang bukti ataupun LDP cacat secara formil. Hal mana dapat dilihat dalam yang memuat adanya 51 (lima puluh satu) Penetapan KPPU yang tidak melanjutakan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan menghentikannya di tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Sehubungan dengan hal ini, Terlapor memohon agar kiranya Majelis Komisi yang terhormat dapat melakukan terobosan hukum untuk memutus agar tidak melanjutkan perkara a quo ke tahap Pemriksaan Lanjutan mengingat fakta-fakta, dasar-dasar dan uraian-uraian Terlapor pada Tanggapan, menunjukan tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. Apalagi ditengah suasana Pandemi Covid-19 saat ini penegakan hukum seharusnya mempunyai andil untuk tetap membuat laju perekonomian tetap berjalan bukan sebaliknya. Penegakan hukum persaingan usaha perlu diperhatikan oleh Majelis Komisi yang terhormat sehingga unsur penegakan hukum merupakan ultimum remidium atau last resort bagi terciptanya maksud dan tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. 2.5.9. Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Terlapor dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang Halaman 170 dari 464
SALINAN terhormat untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:---------------------------------------------------------- a. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator; ----------------------- b. Menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha; -------- c. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak patutu secara hukum untuk dilanjutkan ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan karena LDP cacat secara formil dan materiil; ----------------------------- d. Menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 dan tidak melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. 2.6. Daftar Saksi Dan Ahli 2.6.1. Daftar Saksi No. Nama Jabatan Alamat 1. Yoseph Utama S. Senior Manager Marketing Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara 2. Wedijanto Head Technical Sales Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara 3. Harjanto Soputro Head Purchasing Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara 4. Andi Hartanto Head Corp Secretary & Legal Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara 5. Harri Budianto Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan IATO Jl. Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara 6. Krisgianto Lilikwarga Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora Jl. Raya Cibeureum No. 26, Campaka, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 7. Octavianus Dwi Prijanto Chief Executive Officer Honda Sales Operation Jl. Dewi Sartika No. 255, Jakarta Timur 8. Robbyanto Budiman Presiden Direktur PT Wahana Makmur Sejati Gedung Wahana Artha LT 5 Jl. Raya Gunung Sahari No.32 Jakarta Utara 9. Suwito Mawarwati Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia Jl. Simpang Dukuh No. 42- 44, Genteng, Surabaya Halaman 171 dari 464
SALINAN 10. Lilis Pranoto Presiden Direktur PT Mitra Sendang Kemakmuran Jl. Raya Serang Pandeglang, Km. 2,5, Karundang, Serang - Banten 2.6.2. Daftar Ahli No. Nama Alamat 1. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. Taman Setia Budi Indah Block G - No.76, Medan, Sumatera Utara 2. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Drs. Bambang Dwi Wahyudi Jl. Elang I No.5 Perum UNS Triyagan Sukoharjo, Jawa Tengah 4. Faisal H. Basri, S.E., M.A. Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 5. A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. Jl. Ciumbuleuit No. 94, Bandung, Jawa Barat 2.6.3. Daftar Surat dan/atau Dokumen --------------------------- a. Surat Terlapor kepada tim Investigator di tahap Penyelidikan; b. Strategic tools Pelaku Usaha Lain; -------------------- c. Pengaturan masa garansi dan rekomendasi penggunaan suku cadang oleh pelaku usaha lain; d. Tanda bukti pendaftaran SP3MD ke Ditjen HKI. --- 3. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap: 3.1. Saksi Saudara Patrick Adhiatmaja, Presiden Direktur PT Federal Karyatama pada tanggal 15 September 2020 (vide bukti B7); ----- 3.2. Saksi Saudara Yoseph Utama S., Senior Manager Marketing PT Astra Honda Motor pada tanggal 16 September 2020 (vide bukti B9); 3.3. Saksi Saudara Wedijanto, Head Technical Sales PT Astra Honda Motor pada tanggal 17 September 2020 (vide bukti B10); --------- Halaman 172 dari 464
SALINAN 3.4. Saksi Saudara Harijanto Soputro, Head Purchasing PT Astra Honda Motor pada tanggal 22 September 2020 (vide bukti B11); - 3.5. Saksi Saudara Krisgianto Lilikwarga, Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora pada tanggal 23 September 2020 (vide bukti B14);------------------------------------------------------------------------- 3.6. Saksi Saudara Robbyanto Budiman, Presiden Direktur PT Wahana Makmur Sejati pada tanggal 29 September 2020 (vide bukti B16); 3.7. Saksi Saudara Suwito Mawarwati, Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia pada tanggal 29 September 2020 (vide bukti B17);------------------------------------------------------------------------- 3.8. Saksi Saudari Lilis Pranoto, Presiden Direktur PT Mitra Sendang Kemakmuran pada tanggal 30 September 2020 (vide bukti B18); 3.9. Saudara Dr. Ing. Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri, selaku Ahli Tribologi pada tanggal 30 September 2020 (vide bukti B19); ------ 3.10. Saudara Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D., selaku Ahli Ekonomi pada tanggal 27 Oktober 2020 (vide bukti B26); --------- 3.11. Saksi Saudara Hari Budianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan IATO pada tanggal 11 November 2020 (vide bukti B30); 3.12. Saudari Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha pada tanggal 12 November 2020 (vide bukti B31); 3.13. Saksi Saudara Andi Hartanto, Head Corp. Secretary & Legal PT Astra Honda Motor pada tanggal 18 November 2020 (vide bukti B32);------------------------------------------------------------------------- 3.14. Saudara Faisal H. Basri, S.E., M.A., selaku Ahli Ekonomi pada tanggal 19 November 2020 (vide bukti B34); ------------------------- 3.15. Saudara Drs. Bambang Dwi Wahyudi, selaku Ahli Teknik Mesin pada tanggal 24 November 2020 (vide bukti B35); ------------------ 3.16. Saksi Saudara Gwan Liong (alias Martin Adelia), Sales Manager PT Topindo Atlas Asia pada tanggal 24 November 2020 (vide bukti B36);------------------------------------------------------------------------- 3.17. Saksi Saudara Soegiharto, Pemilik PT Cahaya Sukses Motor pada tanggal 25 November 2020 (vide bukti B37); ------------------------- Halaman 173 dari 464
SALINAN 3.18. Saksi Saudara Frendy, Konsumen Pengguna Sepeda Motor Honda pada tanggal 25 November 2020 (vide bukti B38); --------- 3.19. Saksi Saudara Andria Nusa, Direktur Sales dan Marketing PT Pertamina Lubricants pada tanggal 26 November 2020 (vide bukti B39);------------------------------------------------------------------------- 3.20. Saksi Saudara Dicky Gondo Saputra, Senior Legal Manager - Corporate Secretary & Legal PT Astra Honda Motor pada tanggal 26 November 2020 (vide bukti B40); 3.21. Saudara Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., selaku Ahli Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 1 Desember 2020 (vide bukti B41); 3.22. Saudara Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M., selaku Ahli Hukum Perjanjian pada tanggal 2 Desember 2020 (vide bukti B42);------------------------------------------------------------------------- 3.23. Saudari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen pada tanggal 2 Desember 2020 (vide bukti B43); --------------------------- 3.24. Pemeriksaan Terlapor, Presiden Direktur PT Astra Honda Motor (dihadiri oleh Sdr. Dheni Setiawan selaku GM Parts PT Astra Honda Motor) pada tanggal 3 Desember 2020 (vide bukti B44). -- 4. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor (vide bukti B45). 5. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor (vide bukti B46). 6. Menimbang bahwa pada Sidang Penyampaian Kesimpulan tersebut, Investigator Penuntutan menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti I6); -------- 6.1. Ringkasan Kesimpulan 6.1.1. Tentang Obyek Perkara Halaman 174 dari 464
SALINAN Bahwa obyek perkara dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Terlapor (PT Astra Honda Motor (SELANJUTNYA DI SEBUT "AHM") dengan Main Dealer dan AHASS (H2) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer, Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer dan Ketentuan Umum Kedealeran untuk Dealer H2 (AHASS) dan bukan pada hubungan hukum antara Terlapor (PT Astra Honda Motor) dengan konsumen sepeda motor. Obyek perkara tersebut di gambarkan sebagaimana gambar 1 berikut: a. Obyek Perkara adalah sebagaimana gambar 1 di atas pada warna kuning, yaitu perjanjian antara Terlapor 1 (AHM) dengan Main Dealer dan perjanjian antara Main Dealer dengan AHASS (H2). b. Pada gambar dan garis berwarna hijau, merupakan perjanjian antara Terlapor 1 (AHM) dengan konsumennya terkait namun tidak terbatas pada layanan purna jual. Keterkaitan konsumen dalam pemeriksaan ini adalah untuk membuktikan adanya dampak persaingan bagi pesaing Terlapor pada produk pelumas khususnya pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas dan kerugian konsumen yang tidak memiliki pilihan produk pelumas di AHASS (H2) dan apabila memerlukan pelumas lain, maka Halaman 175 dari 464
6.1.2. SALINAN konsumen tersebut harus memerlukan upaya lebih berupa waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelumas tersebut ditempat lain untuk selanjutnya dibawa ke bengkel AHASS (H2). Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat -- a. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: ----------- "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok." Dalam Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer antara Terlapor dengan Main Dealer, pada pokoknya berisi antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal yaitu: Terlapor membuat perjanjian dengan Main Dealer, yang mana Terlapor memberikan kuasa kepada Main Dealer untuk mencari, menunjuk dan mengangkat AHASS (H2), yang memuat persyaratan bahwa AHASS (H2) bertindak sebagai pihak yang menerima barang berupa antara lain peralatan dan tools sebagai standar AHASS (H2) yang disediakan oleh Terlapor. Disamping itu juga AHASS (H2) akan akan membeli suku cadangnya termasuk pelumas antara lain pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas dari Terlapor melalui Main Dealer. Peralatan dan tools yang dikategorikan dalam strategic tools tersebut diperoleh Main Dealer dari Halaman 176 dari 464
b. SALINAN Terlapor untuk digunakan AHASS (H2) sebagai peralatan standar jasa perbaikan dan perawatan sebagaimana standar perawatan dan perbaikan yang ditetapkan oleh Terlapor. Demikian pula suku cadang pelumas termasuk pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas dibeli Main Dealer dari Terlapor untuk selanjutya didistribusikan antara lain ke AHASS (H2). --------- Perjanjian Penjunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer antara Terlapor dengan Main Dealer tersebut terbukti merupakan bentuk perjanjian yang melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----- Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: ----------- "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau -- b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok." Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer antara Terlapor dengan Main Dealer, pada pokoknya berisi antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal yaitu: Terlapor membuat perjanjian dengan Main Dealer, yang mana dalam perjanjian Halaman 177 dari 464
6.1.3. SALINAN tersebut Terlapor memberikan subsidi (potongan harga) peralatan dan tools (strategic tools) dan diskon suku cadang antara lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas, dan dalam perjanjian tersebut memuat persyaratan bahwa AHASS (H2) sebagai penerima barang hanya menjual/menyediakan suku cadang asli yang didistribusikan oleh Terlapor. ------------------------- Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer antara Terlapor dengan Main Dealer yang memuat persyaratan hanya menjual/menyediakan suku cadang asli yang didistribusikan oleh Terlapor pada bengkel resmi (service center) AHASS (H2) tersebut merupakan bentuk persyaratan bahwa pihak penerima harus bersedia hanya membeli barang berupa suku cadang antara lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas yang didistribusikan oleh Terlapor dan tidak akan membeli barang berupa suku cadang antara lain yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas yang menjadi pesaing dari Terlapor. ------------------------ Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer antara Terlapor dengan Main Dealer tersebut terbukti merupakan bentuk perjanjian yang melanggar Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----- Dampak Kepada Pelaku Usaha Lain dan Konsumen ---- a. Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer antara Terlapor dengan Main Dealer, serta Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer Halaman 178 dari 464
SALINAN antara Main Dealer dengan Dealer AHASS (H2) telah membawa dampak kepada pelaku usaha lain dalam memasarkan suku cadang antara lain pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas. Dampak yang ditimbulkan akibat perjanjian tersebut adalah hilangnya kesempatan pelaku usaha pesaing untuk memasarkan produknya kepada konsumen di jaringan perawatan dan perbaikan AHASS (H2). Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer antara Terlapor dengan Main Dealer yang melarang pihak penerima barang yaitu AHASS (H2) untuk menjual dan/atau menyediakan produk suku cadang antara lain pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas dari produk pesaing Terlapor menciptakan hambatan pasar pada produk pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO BM API SJ ke atas tersebut. --------------------------- Perilaku Terlapor yang mengikatkan produk suku cadang antara lain pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas merupakan strategi dalam menghadapi persaingan yang ketat pada produk pelumas tersebut. Dengan mengikatkan produk pelumas spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas pada bengkel AHASS (H2) maka Terlapor dapat menguasai pasar sekurang-kurangnya 69% (enam puluh sembilan persen) pada tahun 2016. Penguasaan ini disebabkan karena pemasaran pada jaringan AHASS (H2) telah menciptakan konsumen menjadi in elastis terhadap produk pelumas karena selama masa garansi terbiasa menggunakan produk pelumas khususnya Halaman 179 dari 464
SALINAN pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas pada motor skutik. Mayoritas atau hampir 80% (delapan puluh persen) konsumen memiliki karakter yang mempercayakan perawatannya kepada bengkel resmi pada masa garansi. Perpindahan tempat perawatan dan perbaikan sepeda motor dari AHASS (H2) ke bengkel umum tidak menyebabkan perpindahan penggunaan pelumas pada merek AHM Oil karena faktor kebiasaan konsumen tersebut. Dan bahkan apabila harga pelumas AHM Oil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan yang dijual di AHASS (H2), konsumen tetap akan memilih pelumas dengan merek AHM Oil. b. Perjanjian garansi antara Terlapor dengan konsumen sepeda motornya yang mewajibkan konsumen melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motornya di bengkel AHASS (H2) pada masa garansi memberikan dampak hilangnya kesejahteraan konsumen untuk mendapatkan harga suku cadang antara lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas dengan harga yang kompetitif. Pada bengkel AHASS (H2), dimana hampir seluruh jaringan AHASS hanya menyediakan pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas merek AHM Oil yang didistribusikan oleh Terlapor, maka harga pelumas tersebut hampir semuanya lebih tinggi sekitar Rp1.000,-/botol (seribu rupiah per botol) sampai dengan Rp3.000,-/botol (tiga ribu rupiah per botol) dibandingkan dengan pelumas AHM Oil yang di jual di bengkel umum. Kondisi tidak adanya persaingan suku cadang Halaman 180 dari 464
6.2. SALINAN antara lain pelumas namun tidak terbatas pada pelumas deengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas di AHASS (H2) ditambah kewajiban harus melakukan perawatan dan perbaikan pada masa garansi di bengkel AHASS (H2) menyebabkan konsumen memperoleh harga suku cadang antara lain pelumas namun tidak terbatas pada pelumas merek AHM Oil dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pelumas AHM Oil di bengkel umum yang menghadapi persaingan. ------------------------ Hilangnya kesejahteraan konsumen tersebut merupakan dampak larangan bagi AHASS (H2) untuk bekerjasama dengan pelaku usaha pesaing Terlapor dalam produk suku cadang antara lain pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas. Fakta-fakta 6.2.1. Tentang Terlapor a. Bahwa Terlapor merupakan pemegang hak lisensi ekslusif dari Honda Motor Co. Ltd. untuk memasarkan produk kendaraan bermotor baru merek Honda yang didistribusikan melalui jaringan Main Dealer dan Dealer Penjualan di seluruh wilayah Indonesia atau disebut juga sebagai Distributor Tunggal (vide Buku Servis Dan Garansi, Saksi Dicky Gondo Saputra); --------------- b. Bahwa Terlapor merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh Honda Motor dan PT Astra Internasional oleh karenanya karena terdapat peraturan perundang-undangan, antara lain Permendag, aspek perizinan dan aspek hak kekayaan intelektual yang mengharuskan pemasaran sepeda motor harus dilakukan oleh perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Halaman 181 dari 464
6.2.2. SALINAN Dalam Negeri, maka Terlapor bekerjasama dengan pelaku usaha dalam negeri yang diangkat menjadi Main Dealer (vide Saksi Hari Budianto, Saksi Dicky Gondo Saputra); c. Bahwa Main Dealer merupakan channel distribution Terlapor untuk mendistribusikan baik sepeda motor (penjualan sepeda motor), Perbaikan (service/AHASS) maupun suku cadang (vide Saksi Wedijanto); Penjualan Sepeda Motor Merek Honda -------------------- a. Bahwa penjualan sepeda Motor merek Honda menguasai sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar sepeda motor di Indonesia; ----------- b. Bahwa terlapor memberikan buku pedoman pemilik kepada pembeli sepeda motor hasil produksinya. Buku Pedoman Pemilik dan Buku Servis dan Garansi tersebut merupakan perjanjian antara Terlapor dengan konsumennya (vide Saksi Wedijanto Widarso); c. Bahwa Terlapor memberikan jaminan bagi konsumen atau layanan purna jual untuk setiap sepeda motor Honda sebagaimana tercantum dalam Buku Servis Dan Garansi. Pemberian jaminan layanan purna jual ini sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (vide Buku Servis Dan Garansi, saksi Dicky Gondo Saputra); d. Bahwa syarat dan ketentuan garansi yang tercantum dalam Buku Servis Dan Garansi berisi tentang hak dan kewajiban pembeli/konsumen yang merupakan perjanjian yang ditetapkan oleh Terlapor (vide Buku Servis Dan Garansi); ----------- e. Bahwa garansi Terlapor kepada pembeli/konsumen sepeda motor merek Honda Halaman 182 dari 464
SALINAN dengan ketentuan sebagaimana Pasal 1 Buku Servis Dan Garansi yaitu (vide Buku Servis Dan Garansi, Saksi Dicky Gondo Saputra): --------------- 1). Garansi Mesin adalah 3 (tiga) tahun atau 30.000 (tiga puluh ribu) km, dengan ketentuan mana yang terlebih dahulu tercapai; 2). Garansi rangka dan system kelistrikan adalah 1 (satu) tahun atau 10.000 (sepuluh ribu) km, dengan ketentuan mana yang terlebih dahulu tercapai;------------------------ 3). Garansi komponen system PGM-FI adalah 5 (lima) tahun atau 50.000 (lima puluh ribu) km, dengan ketentuan mana yang lebih dahulu tercapai. f. Bahwa garansi hanya berlaku untuk sepeda motor Honda yang dirawat secara teratur di AHASS di seluruh Indonesia, sesuai jadwal perawatan berkala dalam Buku Servis Dan Garansi (vide Buku Servis Dan Garansi); ---------------------------- g. Bahwa perawatan berkala yang dilakukan di AHASS adalah untuk menjamin garansi produk sepeda motor dan mendapatkan jaminan keaslian suku cadang Honda (Honda Genuine Parts) dan AHM Oil (vide Buku Servis Dan Garansi); ----------- h. Bahwa pembeli/konsumen mendapatkan gratis jasa servis sebanyak 4 (empat) kali dan gratis produk pelumas sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Buku Servis Dan Garansi (vide Buku Servis dan Garansi, Saksi Dicky Gondo Saputra); i. Bahwa garansi sepeda motor Honda tidak berlaku pada kondisi-kondisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Buku Servis Dan Garansi antara lain yaitu: tidak melakukan perawatan berkala di AHASS sesuai jadwal perawatan berkala dan Halaman 183 dari 464
6.2.3. 6.2.4. SALINAN terjadi kerusakan akibat perawatan dan/atau perbaikan pada sepeda motor yang dilakukan selain daripada AHASS (vide Buku Servis Dan Garansi, Saksi Wedijanto Widarso). ------------------ Perawatan Berkala a. Bahwa konsumen wajib melakukan perawatan berkala di AHASS untuk mendapatkan jaminan garansi (vide Buku Servis dan Garansi, Saksi Wedijanto Widarso); b. Bahwa AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) adalah bengkel resmi sepeda Motor Honda yang melayani pekerjaan perawatan dan perbaikan sesuai dengan standar kualitas yang dijamin oleh Terlapor (vide Buku Servis Dan Garansi); ----------- c. Bahwa AHASS merupakan merek yang dimiliki oleh Terlapor sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor: No. Ref: 037/CSL-EXT/V/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide Sertifikat Merek AHASS dari Kemenkumham R.I., Buku Servis Dan Garansi, Sertifikat Merek AHASS, Saksi Dicky Gondo Saputra). Tentang Hubungan Terlapor dengan Main Dealer dan AHASS----------------------------------------------------------- a. Bahwa Terlapor bekerjasama dengan Main Dealer diikat dalam suatu Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer, Saksi Dicky Gondo Saputra, Keterangan Terlapor); ------- b. Bahwa dalam Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer, para pihaknya adalah sebagai berikut: 1). Pihak Pertama adalah Terlapor (PT Astra Honda Motor) pemegang hak lisensi eksklusif dari Honda Motor Co. Ltd. yang didirikan menurut hukum negara Jepang Halaman 184 dari 464
SALINAN berkedudukan di Jepang untuk membuat dan memasarkan produk kendaraan sepeda motor baru merek Honda beserta suku cadang Sepeda Motor Merek Honda dan/atau suku cadang merek lainnya yang didistribusikan oleh Pihak Pertama yang disebut juga sebagai Distributor Tunggal (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------------- 2). Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan antara lain perdagangan sepeda motor (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer). c. Bahwa kesepakatan kerjasama Terlapor dan Main Dealer adalah untuk pemasaran dan penjualan sepeda motor merek Honda dan/atau merek lainnya yang didistribusikan oleh Terlapor (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); d. Bahwa ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer antara lain namun tidak terbatas sebagai berikut: 1). Pasal 1 angka 1.1. menyebutkan bahwa Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan mengangkat Pihak Kedua yang menyatakan dengan ini menerima baik penunjukan dan pengangkatan dari Pihak pertama tersebut untuk bertindak sebagai mata rantai lapisan pertama untuk menyalurkan sepeda motor disuatu wilayah pemasaran yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Main Dealer atas sepeda motor yang dijual dan dipasarkan oleh Pihak Halaman 185 dari 464
SALINAN Pertama (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------------- 2). Pasal 1 angka 1.3. menyebutkan bahwa penunjukan dan pengangkatan Pihak Kedua sebagai Main Dealer Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini berlaku dan meliputi wilayah pemasaran sebagaimana telah ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam surat penunjukan/pengangkatan tersendiri dan telah disetujui oleh Pihak Kedua berikut perubahan-perubahan yang telah dan/atau akan ditetapkan dikemudian hari (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); 3). Pasal 2 menyebutkan bahwa para pihak menerima dan menyetujui sepenuhnya bahwa penunjukan dan pengangkatan Pihak Kedua sebagai Main Dealer Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini sama sekali tidak mengurangi kewajiban, hak dan wewenang Pihak Pertama selaku Distributor Tunggal untuk pada waktu yang sama atau waktu yang berlainan dengan masa berlakunya perjanjian ini melaksanakan/melakukan hal-hal sebagai berikut: ------------------------- a). Pada angka 1, tanpa mengurangi apa yang diatur dalam Pasal 9 sub 9.2 di bawah ini, menunjuk dan/atau mengangkat pihak lain siapapun juga untuk bertindak sebagai Main Dealer Pihak Pertama termasuk jaringan pelayanan purna jual (after sales service) untuk wilayah pemasaran yang sama dengan Pihak Kedua dengan mengingat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Halaman 186 dari 464
SALINAN dalam perjanjian ini (vide Perjanjian Penunjukan Dan pengangkatan Main Dealer); b). Pada angka 4, memantau, mengawasi dan melakukan pembinaan dibidang administrasi, pemasaran dan penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada jaringan pemasaran dibawahnya yaitu mata rantai lapisan kedua untuk menyalurkan sepeda motor yang ditunjuk dan diangkat oleh Pihak Kedua selaku Main Dealer (selanjutnya disebut sebagai Dealer) serta jaringan pelayanan purna jual yang berada di wilayah pemasaran Pihak Kedua (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer). 4). Pasal 3.1.2. menyebutkan bahwa tanpa mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 1 ayat 3.1.1. di atas, Pihak Kedua harus tetap melaksanakan semua keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama selaku Distributor Tunggal, khususnya tetapi tidak terbatas pada keputusan yang berhubungan dengan distribusi dan/atau penyebaran, struktur dan harga jual dalam berbagai tingkatannya, fasilitas penjualan, fasilitas/ peralatan yang menjadi standar/ciri/identitas jaringan pemasaran/purna jual yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama dan lainnya yang berkaitan dengan pemasaran sepeda motor yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu. Halaman 187 dari 464
SALINAN Pihak Kedua juga setuju untuk mengikatkan diri untuk menjual sepeda motor sesuai dengan spesifikasi, fungsi, bentuk, kegunaan dan keadaan yang sama sebagaimana diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (vide Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer); 5). Pasal 3.3.3. menyebutkan bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membantu pembiayaan dan/atau pendanaan bagi seluruh Dealer maupun jaringan pelayanan purna jual yang ada di wilayah pemasarannya dalam hal pengadaan dan penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2 di atas baik atas tanggungan Dealer tersebut sendiri maupun atas bantuan Pihak Pertama yang jenis, nilai dan caranya akan ditentukan bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (vide Pernjanjian penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); 6). Pasal 3.5.1 menyebutkan bahwa Pihak Kedua berhak dan berkewajiban untuk menunjuk serta mengangkat Dealer - Dealer dan/atau mendirikan Kantor cabang atau perwakilan sebagai jaringan resmi yang tersebar di seluruh wilayah pemasaran Pihak kedua (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------- 7). Pasal 3.5.9 menyebutkan bahwa dari waktu ke waktu Pihak Pertama bersama dengan Pihak Kedua akan menetapkan jumlah dan penyebaran jaringan pemasaran yang harus diupayakan dan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Halaman 188 dari 464
SALINAN dalam pasal ini (vide Perjanjian Penunjukan Dan pengangkatan Main Dealer); -------------- 8). Pasal 3.5.10 menyebutkan bahwa Pihak Kedua sanggup dan mengikatkan diri untuk wajib melakukan pelayanan/service pada jaringan pemasaran Pihak Kedua dengan cara dan bentuk apapun juga sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pihak Pertama dan menjunjung kepuasaan konsumen (customer satisfaction) (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------------- 9). Pasal 3.8.2 menyebutkan bahwa Pihak Kedua dan/atau pengurus usaha Pihak Kedua tetapi tidak terbatas pada Perseroan terbatas, pemegang saham, kongsi dan/atau karyawan tidak diperbolehkan tersangkut dengan alasan apapun pada suatu perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/ha katas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak Pertama dalam arti seluas-luasnya (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); 10). Pasal 3.8.4 menyebutkan bahwa Pihak Kedua bertanggungjawab untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Pihak Pertama terhadap jaringan pemasaran Pihak Kedua yang diberlakukan sama terhadap seluruh jaringan pemasaran Pihak Kedua dengan mempertimbangkan kebijakan Pihak Pertama mengenai hal tersebut (bila ada) (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------------- Halaman 189 dari 464
SALINAN 11). Pasal 4.2.2. menyebutkan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan jaringan servis yang ada di wilayahnya dalam rangka pemantauan masalah kualitas produk pada umumnya maupun masalah teknik produk, serta memastikan kegiatan tersebut dengan cara mengirimkan laporan kualitas teknik yang dibuat oleh jaringan servisnya kepada Pihak Pertama secara tertib dan teratur (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); 12). Pasal 4.2.1 menyebutkan bahwa Pihak Kedua berkewajiban memiliki sendiri bengkel resmi (service center) sesuai dengan standar AHASS yang berkualitas teknik sarana dan prasarananya telah atau akan ditetapkan oleh Pihak Pertama di wilayah Pemasaran Pihak Kedua (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); 13). Pasal 4.3.2 menyebutkan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk mencari, menunjuk dan mengangkat pihak lain di wilayah pemasarannya yang dipandang mampu dan sanggup menjadi AHASS yang selanjutnya dilaporkan dan diinformasikan kepada Pihak Pertama sehingga jumlah dan kualitas AHASS tersebut dapat memenuhi dan menjamin terlaksananya pemberian dan pelayanan purna jual kepada seluruh pemilik atau pemakai sepeda motor (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); 14). Pasal 4.3.3 menyebutkan bahwa jumlah dan kualitas serta penyebaran AHASS Halaman 190 dari 464
SALINAN sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.2 pasal ini dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Pihak Pertama bersama Pihak Kedua dengan pertimbangan jumlah dan penyebaran sepeda motor yang saat ini ada maupun berdasarkan perhitungan penyebaran sepeda motor di wilayah pemasaran Pihak Kedua di masa yang akan datang (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------------- 15). Pasal 4.3.5 menyebutkan bahwa Pihak Kedua beserta seluruh AHASS yang berada di wilayah pemasarannya harus dibentuk dan dibangun sesuai dengan standar interior dan eksterior sebagaimana yang dtetapkan oleh Pihak Pertama baik pembentukan dan pembangunan tersebut dilakukan oleh dan atas biaya AHASS yang bersangkutan sendiri dan/atau biaya Pihak Kedua sendiri maupun atas bantuan dari Pihak Pertama yang jenis, nilai dan caranya akan ditentukan bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------- 16). Pasal 4.3.6 menyebutkan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk membina dan mengembangkan jaringan AHASS di seluruh wilayah pemasarannya antara lain tetapi tidak terbatas dengan cara (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer): a). Menyalurkan peralatan dan tools; ------- b). Bersama Terlapor mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dan teknik maupun manajemen perbengkelan; ---- Halaman 191 dari 464
SALINAN c). Bertanggungjawab menyampaikan informasi dan penyebaran/penyerahan material servis; ----------------------------- d). Membantu pengadaan dan penyediaan suku cadang serta mengawasi pemakaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama; e). Membantu kelancaran pelaksanaan dan peningkatan pembangunan dan/atau renovasi tampak depan (exterior) dan tampak dalam (interior) bengkel; f). Membantu kelancaran penggantian biaya servis yang berhubungan dengan pelaksanaan program perawatan berkala; g). Menyediakan service car (mobil servis) sesuai dengan standar Pihak Pertama yang khusus dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas dibidang servis dan digunakan untuk menjalankan/ melaksanakan kunjungan (supervisi) ke seluruh jaringan AHASS di wilayahnya dalam rangka pengawasan, pengembangan dan pembinaan AHASS. ------------------- 17). Pasal 4.4 menyebutkan bahwa sebagai Main Dealer Pihak Pertama, Pihak Kedua berkewajiban untuk ikut serta menjaga dan melindungi kepentingan para pelanggan/pemilik/pemakai sepeda motor maupun kepentingan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sendiri antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut -------- Halaman 192 dari 464
SALINAN a). Pasal 4.4.1, melindungi dari upaya dan/atau tindakan pemalsuan terhadap suku cadang asli yang dijual/dipasarkan oleh Pihak Pertama oleh karena itu Pihak Kedua berkewajiban untuk antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal yaiti tidak membuat atau ikut serta membuat atau memberikan kemasan/mengemas produk suku cadang sepeda motor Honda dengan merek Honda dan/atau merek dagang lainnya yang dipergunakan/dimiliki oleh Pihak Pertama yang palsu atau dipalsukan (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------- b). Pasal 4.4.2 hanya menjual/menyediakan suku cadang asli yang didistribusikan oleh Pihak Pertama pada bengkel resmi (service center) milik Pihak Kedua (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer). -------------- 18). Pasal 9 butir 9.2 menyebutkan bahwa apabila berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari Pihak Pertama sendiri, ternyata Pihak Kedua tidak menjalankan salah satu dan atau beberapa ketentuan- ketentuan, syarat-syarat dan/atau kewajiban-kewajibannya sebagai Main Dealer sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat memberikan sanksi-sanksi berupa:----------- a). Butir 9.2.1 menyebutkan bahwa Pihak Pertama akan memberikan teguran dan peringatan secara lisan terlebih dahulu Halaman 193 dari 464
SALINAN untuk kemudian dikonfirmasikan melalui teguran secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekuranggannya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Pihak Pertama menyampaikan teguran tertulis kepada Pihak Kedua atau selama waktu tertentu yang ditetapkan kemudian oleh Pihak Pertama sesuai dengan waktu yang sepatutnya menurut Pihak Pertama (vide Perjanjian penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); b). Butir 9.2.2 menyebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.2.1 di atas, ternyata Pihak Kedua tidak sanggup atau tidak mampu atau tidak bersedia atau tidak untuk melakukan perbaikan sebagaimana diminta oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat memberikan sanksi kepada Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada secara langsung menunjuk dan mengangkat pihak lain siapapun juga sebagai Main Dealer Pihak Pertama di wilayah Pihak Kedua dan/atau langsung mencabut status Pihak Kedua sebagai Main Dealer Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhak atas kompensasi dan/atau ganti rugi dalam jumlah dan bentuk apapun juga Pihak Kedua dengan ini menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk Halaman 194 dari 464
SALINAN apapun (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------- c). Butir 10.3.3 menyebutkan bahwa Pihak Kedua dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk setelah berakhirnya perjanjian ini menarik/mengambil kembali segala peralatan dan/atau sarana milik Pihak Kedua yang mengandung subsidi dan/atau hasil kreasi dari Pihak Pertama dan/atau dokumen-dokumen dan/atau surat-surat yang menjadi standar/ciri/identitas jaringan pemasaran/pelayanan purna jual Pihak Pertama antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada tampak depan (exterior) dan/atau interior showroom dan/atau bengkel dalam keadaan utuh sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur/tata cara pengembalian yang akan ditetapkan kemudian oleh Pihak Pertama dalam suatu keputusan tersendiri dengan biaya sepenuhnya dari Pihak Kedua untuk itu Pihak Kedua memberikan kuasa dan hak kepada Pihak Pertama yang tidak dapat ditarik kembali untuk setelah berakhirnya perjanjian ini memasuki pekarangan dan gedung milik atau dalam kekuasaan Pihak Kedua dan/atau melakukan cara-cara dan/atau metode lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sebagaimana disebut sebelumnya dalam ayat ini (vide Perjanjian Halaman 195 dari 464
SALINAN Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); d). Butir 10.3.4 menyebutkan bahwa Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menerapkan ketentuan yang sama seperti tersebut dalam butir 10.3.3 pasal ini apabila salah satu atau lebih jaringan pemasaran (dealer- dealer) dan/atau jaringan pelayanan purna jual (AHASS-AHASS) yang dibentuk dan/atau dibawah pengawasan/koordinasi Pihak Kedua karena sebab apapun juga berhenti sebagai jaringan pemasaran/pelayanan purna jual Pihak Kedua (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer). e. Berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer, maka Main Dealer mencari, menunjuk dan mengangkat pihak lain di wilayah pemasarannya yang dipandang mampu dan sanggup menjadi AHASS (vide Saksi Robiyanto Budiman, Saksi Dicky Gondo Saputra Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer, Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer); f. Bahwa Main Dealer menunjuk dan mengangkat pihak lain yang dipandang mampu dan sanggup menjadi AHASS dituangkan dalam Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer (vide Saksi Robiyanto Budiman, Saksi Wedijanto Widarso, Perjanjian dan Pengangkatan Dealer); --------------- g. Bahwa AHASS merupakan kepanjangan tangan Main Dealer untuk melayani konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Terlapor (vide Saksi Lilis Pranoto, Dokumen Perjanjian Dan Pengangkatan Dealer); Halaman 196 dari 464
SALINAN h. Bahwa isi Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer antara Main Dealer dengan AHASS tidak boleh bertentangan dengan isi Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer antara Terlapor dengan Main Dealer (vide Saksi Lilis Pranoto, Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); --------------------------- i. Bahwa dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer maka para pihaknya adalah: 1). Main Dealer bertindak sebagai mata rantai lapisan pertama untuk menyalurkan produk kendaraan motor baru merek Honda dan suku cadang asli motor merek Honda yang telah atau akan ditetapkan oleh Terlapor yang berkewajiban untuk mencari, menunjuk dan mengangkat pihak lain di wilayah pemasarannya yang dipandang mampu dan sanggup untuk menjadi AHASS, sehingga jumlah dan kualitas AHASS yang ada dapat memenuhidan menjamin pelaksanaan layanan purna jual kepada seluruh pemilik atau pemakai sepeda motor yang didistribusikan oleh Terlapor (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer); 2). Bahwa Dealer adalah pengusaha/perusahaan /badan usaha yang bergerak antara lain di bidang perawatan dan perbaikan/jasa perbengkelan sepeda motor yang ditunjuk dan diangkat menjadi AHASS (vide Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer). -------------------------- j. Bahwa ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: Halaman 197 dari 464
SALINAN 1). Pasal 1 angka 1 huruf a menyebutkan bahwa pihak pertama (Main Dealer) dengan ini menunjuk dan mengangkat pihak kedua (Dealer), sebagaimana pihak kedua menerima dengan baik penunjukan dan pengangkatan dari pihak pertama (Main Dealer) sebagain Astra Honda Authorized Service Station (AHASS); ------------------------ 2). Pasal 1 angka 1 huruf c menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Dealer H2 (AHASS) ini akan diatur lebih lanjut di dalam lampiran KETENTUAN UMUM KEDEALERAN untuk Dealer H2 (AHASS); ------------------------------ 3). Pasal 2 menyebutkan bahwa Pihak Pertama (Main Dealer) dan Pihak Kedua (Dealer) menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa penunjukan dan pengangkatan Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama bedasarkan perjanjian ini, sama sekali tidak mengurangi, kewajiban, hak dan wewenang Pihak Pertama selaku Main Dealer untuk pada waktu yang sama atau waktu yang berlainan dengan masa berlakunya perjanjian ini melaksanakan/ melakukan hal-hal sebagai berikut: ------------------------- a). Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 13, menunjuk dan/atau mengangkat pihak lain siapapun juga untuk bertindak sebagai Dealer Pihak Pertama, untuk wilayah pemasaran yang sama dengan Pihak Kedua, dengan mengingat ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan di kemudian hari oleh Pihak Pertama dan/atau PT Astra Honda Motor; Halaman 198 dari 464
SALINAN b). ........; c). memantau, mengawasi dan melakukan pembinaan di bidang administrasi, pemasaran dan penjualan sepeda motor dan/atau suku cadang yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan/atau pelayanan purna jual oleh Pihak Kedua; ------------ d). mengatur strategi dan mengatur jadwal distribusi sepeda motor dan/atau suku cadang yang sesuai dengan persediaan (stock), jumlah dan tipe sepeda motor dan/atau suku cadang yang dimiliki oleh Pihak Pertama ke masing-masing Dealer sesuai dengan perhitungan kebutuhan pasar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. ----------------------------- 4). Pasal 5 menyebutkan bahwa Pihak Kedua wajib menjaga dan melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya di sebut HKI) yang dikuasai atau dimiliki oleh PT Astra Honda Motor selaku Distributor Tunggal, antara lain: ---------------------------- a). Pihak Kedua dan/atau pengurus usaha Pihak Kedua (termasuk tetapi tidak terbatas pada Persero Komanditer), pemegang saham, kongsi, dan/atau karyawan) tidak diperbolehkan tersangkut, dengan alasan apapun, pada suatu perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki/dikuasai oleh Pihak Pertama dan/atau Distributor Tunggal dan arti seluas-luasnya; ----------------------------- b). ........; Halaman 199 dari 464
SALINAN c). Tidak melakukan atau ikut serta melakukan atau membantu melakukan kegiatan dan bentuk apapun juga yang bermaksud untuk membuat (memproduksi) dan/atau mendistribusikan dan/atau menawarkan dan/atau menjual (memasarkan) produk-produk yang melanggar HKI PT Astra Honda Motor baik untuk produksi sepeda motor, suku cadang sepeda motor, Honda Riding Trainer (HRT) kit maupun produk-produk PT Astra Honda Motor lainnya; d). Tidak menggunakan atau membantu menggunakan kemasan asli milik PT Astra Honda Motor sebagai pembungkus/ pengemas barang lain dalam bentuk apapun juga dengan alasan dan cara apapun juga; ----------- e). Tidak menyimpan dan/atau meletakkan sepeda motor merek lain selain sepeda motor Honda dan/atau produk-produk yang melanggar HKI PT Astra Honda Motor baik di toko, gudang, maupun tempat lainnya, yang langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk dipamerkan atau ditawarkan atau dijual kepada pihak lain siapapun juga; ------------------------ f). Tidak melakukan atau ikut serta melakukan kegiatan yang langsung maupun tidak langsung dimaksudkan sebagai promosi atau kampanye produk yang melanggar HKI PT Astra Honda Motor; Halaman 200 dari 464
SALINAN g). Tidak meletakkan atau memasang atau menyebarluaskan gambar-gambar, brosur-brosur, sticker baik berupa tulisan dan/atau gambar yang dimaksudkan untuk promosi dan/atau penawaran produk yang melanggar HKI PT Astra Honda Motor; -------------------- h). ............ 5). Pasal 13 angka 1 menyebutkan bahwa apabila berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari Pihak Pertama sendiri, ternyata Pihak Kedua dinilai tidak mampun dan/atau tidak menjalankan salah satu dan/atau beberapa ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan/atau kewajiban- kewajibannya sebagai Dealer sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini, Lampiran Ketentuan Umum Kedealeran, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana fitetapkan oleh Pihak Pertama, maka pihak pertama dapat memberikan sanksi-sanksi berupa: --------------------------- a). Pihak Pertama dapat memberikan teguran dan peringatan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian dikonfirmasikan melalui teguran secara tertulis kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Pihak Pertama menyampaikan teguran secara tertulis kepada Pihak Kedua, atau selama waktu tertentu yang akan ditetapkan kemudian oleh Pihak Pertama, sesuai dengan waktu yang sepatutnya menurut Pihak Pertama; --- Halaman 201 dari 464
SALINAN b). Apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, ternyata Pihak Kedua tidak sanggup atau tidak mampu atau tidak bersedia atau tidak melakukan perbaikan sebagaimana diminta oleh Pihak Pertama, atau dari hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap kemampuan Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama (sebagaimana diatur dalam Pasal 10 untuk Dealer H1, dan/atau Pasal 6 untuk Dealer H2/AHASS dan/atau Pasal 4 untuk Dealer H3, pada Lampiran Ketentuan Umum Kedealeran), maka Pihak Pertama dapat memberikan sanksi kepada Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada: secara langsung menunjuk dan mengangkat pihak lain siapapun juga sebagai Dealer Pihak Pertama di wilayah Pihak Kedua dan/atau langsung mencabut status Pihak Kedua sebagai Dealer Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak berhak atas kompensasi dan/atau ganti rugi dalam jumlah dan bentuk apapun juga dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dengan ini menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun. 6). Pasal 13 angka 2 menyebutkan bahwa apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 perjanjian ini, maka Pihak Pertama dapat langsung mencabut status Kedealeran dan/atau mengakhiri jangka waktu Halaman 202 dari 464
SALINAN perjanjian ini tanpa perlu menunggu selesainya proses hukum atas pelanggaran HKI PT Astra Honda Motor dan hal ini sama sekali tidak memberikan hak dan/atau kewenangan Pihak Kedua untuk menuntut ganti rugi berupa apapun dan dengan cara apapun dari Pihak Pertama; ------------------- 7). Pasal 15 menyebutkan bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 perjanjian ini, dapat dilakukan oleh Pihak Pertama cukup dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 1 (satu) bulan sebelumnya, tanpa melalui badan peradilan dan tanpa harus dilakukan dengan peringatan atau tegoran (somasi) berupa apapun juga kepada Pihak Kedua, apabila semata-mata menurut pertimbangan Pihak Pertama sendiri Pihak Kedua melakukan hal-hal atau terjadinya peristiwa atau keadaan sebagai berikut: ----------------- a). ....; b). ....; c). ....; d). ....; e). ....; f). ....; g). Pihak Kedua dan/atau pengurus usaha Pihak Kedua (termasuk, tetapi tidak terbatas pada persero komanditer, pemegang saham, kongsi, dan/atau karyawan) dilarang tersangkut suatu perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/hak atas kekayaan intelektual yang Halaman 203 dari 464
SALINAN dimiliki/dikuasai Pihak Pertama dalam arti seluas-luasnya. ------------------------ 8). Pasal 16 menyebutkan bahwa: ---------------- a). ....; b). ....; c). Pihak Kedua dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama dan/atau PT Astra Honda Motor untuk menarik/mengambil kembali segala peralatan dan/atau sarana yang mengandung subsidi dan/atau hasil kreasi dari PT Astra Honda Motor dan/atau dokumen-dokumen dan/atau surat-surat yang menjadi standar/ciri/identitas jaringan pemasaran/pelayananan purna jual PT Astra Honda Motor antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada tampak depan (Exterior) dan/atau interior showroom, Pylon HEPS dan/atau bengkel, dalam keadaan utuh sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur/tat acara pengembalian yang akan ditetapkan kemudian oleh Pihak Pertama dan/atau PT Astra Honda Motor dalam suatu keputusan tersendiri, dengan biaya sepenuhnya dari Pihak Kedua. Untuk itu Pihak Kedua memberikan hak dan kuasa kepada Pihak Pertama yang tidak dapat ditarik kembali untuk setelah berakhirnya perjanjian ini, memasuki pekarangan dan gedung milik atau dalam kekuasaan Pihak Kedua dan/atau melakukan cara-cara Halaman 204 dari 464
SALINAN dan/atau metode lainnya yang diperlukan untuk menjalankan hal sebagaimana disebut sebelumnya dalam ayat ini; ------------------------------ d). .....; e). .....; f). .....; 9). Pasal 17 menyebutkan: ------------------------- a). Semua dokumen, surat-surat dan keputusan-keputusan maupun lampiran-lampiran yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh Pihak Pertama sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan perjanjian ini; ------ b). Pihak Kedua menyatakan dengan ini menerima dan mengikatkan diri untuk mematuhi setiap dan semua syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Ketentuan Umum Kedealeran baik yang berlaku sekarang maupun yang akan berlaku kemudian hari beserta setiap perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya; ----------------- c). Dalam terdapat satu atau lebih ketentuan yang berbeda pengaturannya antara Lampiran ketentuan Umum Kedealeran dengan perjanjian ini, maka yang berlaku adalah ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian ini. -------- 10). Bahwa hal-hal yang diatur dalam Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: Halaman 205 dari 464
SALINAN a). Pasal 1 menyebutkan bahwa untuk peningkatan kualitas Dealer H2/AHASS sesuai standar yang ditetapkan oleh Distributor Tunggal, maka Pihak Kedua berhak mendapatkan hal-hal berikut sesuai dengan kebijakan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan/atau Distributor Tunggal antara lain: i. Exterior dan interior AHASS; -------- ii. Subsidi harga Tools & Equipment ("Strategic Tools"); -------------------- iii. Pelatihan sumber daya manusia; -- iv. Discount/insentif pembelian suku cadang sepeda motor; --------------- v. Pembinaan dan pengembangan AHASS; vi. Promosi AHASS; ---------------------- vii. Dan lain-lain yang diatur tersendiri oleh Distributor Tunggal. ----------- b). Pasal 2 menyebutkan bahwa sebagai AHASS pihak kedua dengan ini bersedia untuk melaksanakan kewajiban AHASS sebagai berikut: ---------------------------- i. Bidang Layanan Purna Jual -------- (1). Pihak Kedua bersedia memenuhi kebutuhan sumber daya manusi untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai standar yang ditetapkan oleh Distributor Tunggal; -------------------------- (2). Pihak Kedua sanggup dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan kebijakan PT Halaman 206 dari 464
SALINAN Astra Honda Motor (baik yang telah ada maupun yang akan ada berikut dengan segala perubahan, penambahan dan pembaharuannya) antara lain sebagai berikut: ----------------- (a). Pihak Kedua wajib menyediakan penjualan suku cadang/H3 sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada KETENTUAN UMUM KEDEALERAN H3; ------- (b). Pihak Kedua sebagai Dealer penjualan suku cadang/H3 wajib mendapatkan supply/kebutuhan suku cadang asli sepeda motor Honda sebagaimana tercantum pada Pasal 2 huruf angka 3 Ketentuan Umum Kedealeran H2 (AHASS) ini melalui Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Astra Honda Motor. ------------- (3). Pihak Kedua bersedia melengkapi serta menggunakan sarana dan prasarana AHASS dan hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau Halaman 207 dari 464
SALINAN menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP) dan Honda Value Line (HVL), dan/atau suku cadang sepeda motor sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Distributor Tunggal, dengan harga sesuai price list (daftar Harga HGP dan HVL) yang diterbitkan oleh Distributor Tunggal; -------------------------- (4). Pihak Kedua bersedia menjalankan program- program layanan purna jual AHASS yang ditetapkan Pihak Pertama dan/atau Distributor Tunggal; -------------------------- (5). Pihak Kedua berkewajiban untuk melengkapi tools dan perlengkapan AHASS. --------- ii. Bidang Promosi; ---------------------- iii. Bidang Administrasi; ---------------- iv. Bidang Manajemen. ------------------ c). Pasal 3 menyebutkan: --------------------- i. Pihak Pertama mewakili Distributor Tunggal dengan ini menjual kepada Pihak Kedua "strategic tools" yang merupakan perlengkapan standar di jaringan H1/AHASS antara lain Bike Lift, Mechanic Truster, Parts Washing Cleaner serta peralatan lainnya yang termasuk dalam kaegori "Strategic Tools" dengan harga subsidi dari Distributor Tunggal; -- Halaman 208 dari 464
SALINAN ii. Pihak Kedua wajib melengkapi dan merawat Strategic Tools sebagai salah satu fasilitas bengkel, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pihak Pertama/Distributor Tunggal; ----- iii. Pihak Kedua wajib menjual kembali Strategic Tools kepada Pihak Pertama/Distributor Tunggal dengan harga sebagaimana akan diatur tersendiri oleh Distributor Tunggal apabila Pihak Kedua sudah tidak menjadi Dealer H2/AHASS lagi karena sebab apapun juga. --------- d). Pasal 5 menyebutkan: --------------------- i. Pihak Kedua tidak boleh membuka usaha layanan purna jual yang sejenis atau usaha yang dapat disamakan dengan itu tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama/Distributor Tunggal; ----- ii. Pihak Kedua tidak boleh melakukan pengujian atas produk- produk suku cadang merek lain selain yang ditetapkan oleh Distributor Tunggal; ----------------- iii. ......; iv. ....... e). Bahwa Main Dealer melakukan pembelian kepada Terlapor antara lain suku cadang pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas dengan sistem jual putus. Demikian pula Main Dealer menjual Halaman 209 dari 464
SALINAN antara lain suku cadang pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas dengan sistem jual putus (vide Saksi Robiyanto Budiman); -------- f). Bahwa Main Dealer menyalurkan seluruh suku cadang yang berasal dari Terlapor untuk kemudian disalurkan ke AHASS. Sesuai dengan standar pabrik, maka AHASS harus menggunakan suku cadang dari Terlapor (vide Saksi Suwito); g). Bahwa pada saat Main Dealer menunjuk dan mengangkat pertama kali AHASS, maka AHASS tersebut menerima strategic tools berupa antara lain: bike lift dan mechanic truster dari Main Dealer. Strategic Tools tersebut di pasok oleh Terlapor (vide Saksi Robiyanto Budiman, Saksi Wedijanto Widarso, Dokumen Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer, Dokumen Ketentuan Umum Kedealeran); h). Bahwa strategic tools merupakan peralatan bengkel untuk memberikan jaminan pelayanan perawatan dan perbaikan kepada konsumen serta untuk keseragaman jaringan AHASS di Indonesia (vide Saksi Wedijanto Widarso);------------------------------------- i). Bahwa dalam proses operasionalnya, AHASS melakukan pembelian suku cadang berupa Honda Genuine Parts (HGP) antara lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W Halaman 210 dari 464
6.2.5. SALINAN 30 JASO MB API SJ ke atas (vide Saksi Robiyanto Budiyanto, Dokumen Ketentuan Umum Kedealeran); ---------- j). Bahwa AHASS hanya menyediakan dan menyalurkan produk-produk dari Terlapor yang berupa Honda Genuine Parts (vide Saksi Yoseph Utama Gunawan, Dokumen Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); k). Bahwa Terlapor melakukan pengawasan dan pembinaan AHASS (vide Saksi Wedijanto Widarso, Dokumen Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer); -------------- l). Bahwa AHASS Cahaya Sukses Motor yang berdomisili di Karawang membeli pelumas merek lain namun pelumas tersebut tidak dipajang (vide Saksi Soegiharto). Tentang Produk Pelumas a. Bahwa pada buku pedoman pemilik, seluruh sepeda motor matik (skutik) produksi Terlapor menggunakan pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas (vide Buku Pedoman Pemilik Motor); b. Bahwa spesifikasi pelumas berlaku umum. Pelumas dengan spesifikasi yang sama dapat saling bersubstitusi (vide Ahli Tri Yustinus Zaenuri, Ahli Bambang Dwi Wahyudi); -------------- c. Bahwa Terlapor memiliki produksi pelumas dengan merek AHM Oil sejak April 2009 (vide Saksi Yoseph Utama Suparman); ---------------------------- d. Bahwa AHM Oil merupakan produk yang tidak didistribusikan untuk pelumas sepeda motor merek Honda di luar wilayah Indonesia. AHM Oil Halaman 211 dari 464
SALINAN merupakan pelumas merek lokal (vide Saksi Yoseph Utama Suparman); ---------------------------- e. Bahwa sebelum April 2009, Terlapor bekerjasama dengan PT Federal Karyatama untuk memproduksi pelumas antara lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas (vide Saksi Patrick Adhiatmadja); ------- f. Bahwa produk pelumas menjadi bagiaan suku cadang sepeda motor Honda (spare parts) setelah Terlapor memiliki pelumas dengan merek AHM OIL yaitu tahun 2009 (vide Saksi Wedijanto Widarso); - g. Bahwa sampai dengan tahun 2009, Terlapor masih menggunakan produk-produk dari PT Federal Karyatama dengan merek milik PT Federal Karyatama. Setelah Terlapor memiliki merek pelumas sendiri, PT Federal Karyatama tidak lagi memproduksi pelumas dengan mereknya sendiri yang didistribusikan untuk Terlapor. Namun, PT Federal Karyatama masih bekerjasama dengan Terlapor untuk memproduksi pelumas merek AHM Oil. PT Federal Karyatama juga masih bekerjasama dengan Honda Sales Operation (HSO) untuk mendstribusikan pelumas dengan merek milik PT Federal Karyatama sampai dengan tahun 2015 (vide Saksi Patrick Adhiatmadja); --------------------- h. Bahwa Terlapor memiliki 2 (dua) kategori penggunaan pelumas yaitu: factory filling dan after market (vide Saksi Harijanto Soputro); -------------- i. Bahwa untuk keperluan factory filling, Terlapor bekerjasama dengan PT Federal Karyatama dan PT Idemitsu Lubricants Techno Indonesia (vide Saksi Harijanto Soputro); j. Bahwa untuk keperluan after market, Terlapor bekerjasama dengan: PT Federal Karyatama, PT Idemitsu Lubricants Techno Indonesia, PT Nippon Halaman 212 dari 464
6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. SALINAN Oil, PT Tridaya dan PT Sukabumi Trading Coy (vide Saksi Harijanto Soputro); ------------------------------ k. Bahwa untuk tahun 2021, Terlapor merencanakan bekerjasama dengan PT Pertamina Lubricants untuk menjadi salah satu pelaku usaha yang memrpoduksi pelumas untuk keperluan Terlapor baik untuk factory filling maupun after sales (vide Saksi Harijanto Soputro). ------------------------------ Tentang Pemasaran Pelumas a. Bahwa Terlapor memasarkan pelumasnya melalui Main Dealer untuk kepentingan bengkel AHASS maupun untuk keperluan di luar bengkel AHASS (vide Saksi Yoseph Utama Suparman); -------------- b. Bahwa pemasaran yang dilakukan melalui AHASS diikat dalam Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer serta Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer. AHASS sebagai pelayan konsumen harus menjual suku cadang antara lain pelumas namun tidak tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas yang disediakan oleh Terlapor (vide Saksi Wedijanto Widarso); ------------ c. Bahwa penggunaan pelumas mengikuti merek sendiri merupakan bagian dari bisnis besar (vide Ahli Bambang Dwi Wahyudi). ------------------------- Tentang Persaingan Produk Pelumas ---------------------- a. Bahwa produk pelumas antara lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas diproduksi dan/atau didistribusikan oleh banyak pelaku usaha (vide Saksi Andria Nusa); b. Bahwa produk pelumas mengalami persaingan yang sangat ketat (vide Saksi Andria Nusa). -------- Tentang Hambatan Pasar a. Bahwa pelaku usaha pelumas memasarkan produknya melalui beberapa saluran distribusi Halaman 213 dari 464
6.2.9. SALINAN antara lain bengkel dan daring (vide Saksi Andria Nusa); b. Bahwa pemasaran pada pemasaran melalui bengkel, pelaku usaha pelumas yang memproduksi sepeda motor memasarkan produknya pada jaringan bengkel yang dimilikinya serta pada bengkel umum (vide Ahli Bambang Dwi Wahyudi, Saksi Andria Nusa); ------------------------ c. Bahwa pelaku usaha pelumas yang tidak dapat memasarkan produknya pada jaringan bengkel Terlapor yaitu AHASS. Hal ini menghambat pelaku usaha untuk memasarkan produknya (vide Saksi Andria Nusa); d. Bahwa bagi AHASS yang bekerjasama dengan pelaku usaha pelumas selain Terlapor, maka pelaku usaha tersebut mendapatkan teguran dari Main Dealer yang disetujui oleh Terlapor (Vide Saksi Gwan Liong). Tentang Preferensi Konsumen ------------------------------ a. Bahwa konsumen pelumas memiliki karakteristik yaitu: mudah melakukan shifting, dan memiliki preferensi berdasarkan pengalaman (vide Saksi Yoseph Utama Suparman); ---------------------------- b. Bahwa preferensi konsumen pada umumnya didasarkan pada: harga, selera, barang komplementer atau substitusi dan kompetisi (vide Ahli Faisal Basri); c. Bahwa mayoritas konsumen merupakan konsumen yang memilih menggunakan jasa bengkel dalam melakukan perawatan dan perbaikan. Secara pareto, sekitar 80% (delapan puluh persen) konsumen sepeda motor tidak melakukan perawatan sendiri (vide Ahli Bambang Dwi Wahyudi); d. Bahwa berdasarkan penelitian Kadence, perilaku konsumen sebagai berikut: ---------------------------- Halaman 214 dari 464
SALINAN 1). Masa Garansi; a). 78% (tujuh puluh delapan persen) konsumen sepeda motor merek Honda menggunakan bengkel resmi sebagai sarana melakukan perawatan dengan pertimbangan: ------------------------------ i. 48% (empat puluh delapan persen) dengan alasan karena masa servis gratis; dan ------------------------------ ii. 30% (tiga puluh persen) tidak karena masa servis gratis. ----------- b). 81% (delapan puluh satu persen) konsumen sepeda motor skutik merek Honda menggunakan bengkel resmi sebagai sarana perawatannya. ----------- 2). Setelah Masa Garansi; -------------------------- 92% (sembilan puluh dua persen) konsumen sepeda motor merek Honda hanya menggunakan 1 (satu) merek dengan alasan: telah cocok dengan pelumas yang digunakan, takut bermasalah dengan mesin, membuat mesin awet. --------------------------- 6.2.10. Tentang Perbandingan Harga Pelumas Spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke Atas a. Bahwa Terlapor telah menentukan harga eceran tertinggi (HET) untuk pelumas merek AHM Oil yang di jual di AHASS (vide Saksi Lilis Pranoto); --- b. Bahwa harga-harga pelumas merek AHM Oil MPX dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas di beberapa kota di pulau Jawa di AHASS dan bengkel umum sebagai berikut: ----------------- Halaman 215 dari 464
SALINAN 4 Cirebon 40.500 Banten DKI Jakarta 1 Surabaya 40.500 40.000 3 Karawang 42.000 Jawa Tengah 1 Tangerang 45.000 38.000 Jawa Timur 2 Kendal 40.000 No Kota Bengkel Resmi Honda (Rp/Botol) Bengkel Umum (Rp/Botol) 2 Bogor 41.000 39.000 Jawa Barat 3 Pekalongan 40.500 6 Sumedang 41.000 40.000 1 Bekasi 40.500 1 Semarang 44.000 38.000 DI Yogyakarta 1 Jakarta Selatan 45.000 37.500
1 Kulonprogo 41.000 3 Jakarta Timur 45.000 2 Jakarta Utara 40.500 5 Bandung 44.000 44.000 (vide Dokumen Kwitansi AHASS/Kompilasi/rata-rata) 6.2.11. Tentang Penguasaan Pasar a. Bahwa pangsa pasar pelumas Terlapor merek AHM Oil dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas di Jawa sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: ---- (vide: Dokumen PT Pertamina Lubricants/Gfk) Halaman 216 dari 464
6.3. SALINAN b. Bahwa sampai dengan saat ini (pemeriksaan lanjutan), merek AHM Oil masih menguasai pangsa pasar pelumas sepeda motor dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas masih menguasai pangsa pasar (vide Saksi Andria Nusa). Tentang Analisa Pelanggaran 6.3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor di duga melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 6.3.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada buttir-butir selanjutnya, dilakukan pembuktian terhadap dugaan pelanggaran tersebut; 6.3.3. Bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: ----------------- "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok" ------------------------------ 6.3.4. Bahwa pembuktian terhadap pelanggaran Pasal 15 ayat (2) tersebut di atas diuraikan dalam pemenuhan unsur sebagai berikut: a. Unsur Pelaku Usaha Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut: ----------------------- "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan Halaman 217 dari 464
SALINAN atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." ----------------------------- Terlapor merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor: 176 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor: AHU.86092.AH. 01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor: 25 Tambahan Nomor: 2984 tertanggal 26 Maret 2010. ---------------------- Terlapor merupakan perusahaan patungan hasil peleburan PT Federal Motor Jepang dan Honda Federal pada tahun 2001 dimana sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk. sebesar 50% (lima puluh persen) dan Honda Motor Company Ltd. Jepang sebesar 50% (lima puluh persen). Terlapor menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang manufaktur kendaraan bermotor roda dua. Terlapor merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Manufaktur, Perakitan dan Distributor sepeda motor dengan merek Honda. Dalam praktiknya, selain menjalankan kegiatan usaha manufaktur, perakitan dan distribusi sepeda motor Honda, Terlapor juga menjalankan kegiatan usaha berupa mendistribusikan suku cadang sepeda motor Honda antara lain berupa pelumas (oli). Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor yang merupakan Halaman 218 dari 464
SALINAN badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------- Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo TERPENUHI. ----------- b. Unsur Perjanjian Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut: --------------------- "Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis." --------------------- Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor sebagai pemegang hak lisensi eksklusif dari Honda Motor, Co. Ltd., produk kendaraan sepeda motor baru merek Honda beserta suku cadang Sepeda Motor merek Honda (Distributor Tunggal). Dalam memasarkan produknya bekerja sama dengan Main Dealer sebagai rantai lapisan pertama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer sebagaimana telah diuraikan pada tentang hubungan Terlapor dengan Main Dealer dan AHASS sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini (vide Perjanjian dan Penunjukan Main Dealer, BAP Terlapor AHM, BAP Krisgianto Lilikwarga, BAP Octavianus Dwi Prijanto, BAP Robbyanto Budiman, BAP Suwito Mawarwati, BAP Lilis Pranoto). Halaman 219 dari 464
SALINAN Bahwa dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer antara lain diatur terkait ketentuan bahwa Main Dealer harus melaporkan dan berkonsultasi dengan Terlapor dalam rangka untuk menunjuk serta mengangkat Dealer-Dealer sebagai rantai lapisan kedua (vide Perjanjian dan Penunjukan Main Dealer). ----------- Bahwa selanjutnya, kerja sama antara Main Dealer dengan Dealer dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dan dalam praktiknya terbagi dalam 3 (tiga) kriteria Dealer yaitu: Dealer sepeda motor atau H1, AHASS atau H2 dan Dealer suku cadang atau H3 sebagaimana telah diuraikan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dalam implementasinya, bengkel AHASS merupakan Dealer untuk melayani layanan purna jual berupa servis dan perawatan sepeda motor merek Honda untuk dapat melayani konsumen sepeda motor merek Honda yang secara khusus sebagai tempat perawatan sepeda motor merek Honda dalam masa garansi (vide Perjanjian dan Penunjukan Main Dealer, BAP Terlapor AHM, BAP Krisgianto Lilikwarga, BAP Octavianus Dwi Prijanto, BAP Robbyanto Budiman, BAP Suwito Mawarwati, BAP Lilis Pranoto). ------------------------ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer serta perjanjian turunannya (pelaksanaannya) dan/atau kesepakatan- kesepakatan yang terkait dengan perjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------- Halaman 220 dari 464
SALINAN Atas dasar hal tersebut maka unsur adanya perjanjian dalam perkara a quo TERPENUHI. ------ c. Unsur Pihak Lain Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah pihak yang mengikatkan diri baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan Terlapor, baik bertindak sebagai Main Dealer maupun sebagai Dealer sebagaimana telah diuraikan diatas pada fakta-fakta sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa pada praktiknya, Main Dealer dan/atau Dealer wajib mengikatkan diri atau tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Terlapor. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo TERPENUHI. ----- d. Unsur Pihak Yang Menerima -------------------------- Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima dalam perkara a quo adalah Main Dealer dan/atau Dealer yang menerima produk dan/atau memasarkan produk Terlapor baik sebagai rantai lapisan pertama (Main Dealer) maupun rantai lapisan kedua (Dealer) sebagaimana telah diuraikan pada Tentang Hubungan Terlapor dengan Main Dealer dan AHASS dalam Tentang Fakta-Fakta sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -------------------- Halaman 221 dari 464
SALINAN Atas dasar ketentuan dan fakta tersebut maka unsur Pihak Yang Menerima dalam perkara a quo TERPENUHI. e. Unsur Barang dan/atau Jasa Tertentu -------------- Bahwa yang dimaksud dengan barang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ------------------------- "Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha." --------------------- Bahwa yang dimaksud dengan jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: "Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha." Bahwa Main Dealer yang bertindak sebagai AHASS (H2) dan/atau Dealer yang juga bertindak sebagai AHASS (H2) harus bersedia melengkapi dan menggunakan sarana dan prasarana AHASS yaitu membeli strategic tools dari Main Dealer yang merupakan perlengkapan standar untuk dapat melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka barang dan/atau jasa tertentu dalam perkara a quo adalah strategic tools dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. --------------------- Halaman 222 dari 464
SALINAN Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang dan/atau Jasa Tertentu dalam perkara a quo TERPENUHI. f. Unsur Barang dan/atau Jasa Lain ------------------- Bahwa pengertian barang dan/atau jasa lain adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ---------- Bahwa dalam perkara a quo, barang atau produk lain yang dimaksud adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG ke atas yang dipasok Terlapor. Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang Lain dalam perkara a quo TERPENUHI. ------------------- g. Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok Secara umum dalam hukum persaingan, perjanjian semacam ini dikenal dengan istilah Tying Agreement yaitu bentuk perjanjian distribusi berdasarkan mana distributor diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu (tying product) dengan syarat harus membeli barang lain (tied product). Berdasarkan perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product) dan produk yang oleh penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli disebut sebagai produk ikatan (tied product). Dalam hal kewajiban untuk membeli produk ini ditetapkan Halaman 223 dari 464
SALINAN secara sepihak tanpa dapat dihindari oleh pembeli karena tidak ada pilihan penjual lainnya, penjual akan memiliki posisi tawar yang tinggi (dominant bargaining power/position) dan menjadikan perjanjiannya berat sebelah. -------------------------- Bahwa perjanjian penunjukan dan pengangkatan Main Dealer dan/atau Dealer serta tindakan - tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaannya telah berakibat penerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang atau produk lain dari Terlapor. Seperti yang disampaikan oleh Sdri. Prof. Dr. Ningrum Sirait menyatakan tying agreement merupakan bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya Pada umumnya produk yang dijual dengan strategi tying adalah produk yang kurang laku dan/atau menghadapi persaingan yang sangat kuat karena adanya produk substitusi. ----------------------------- Bahwa fakta tersebut sebagai akibat dari kebijakan Terlapor yang mensyaratkan seluruh Main Dealer dan Dealer untuk membeli produk pelumas Terlapor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam layanan servis sepeda motor merek Honda. Bahkan akibat adanya kebijakan Terlapor untuk menggabungkan produk pelumas miliknya ke dalam layanan purna jual sepeda motornya tersebut dan termasuk dalam ruang lingkup persyaratan garansi bagi konsumen, sehingga dalam praktiknya telah mengakibatkan hilangnya pilihan konsumen untuk menggunakan produk pelumas lain. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli Halaman 224 dari 464
6.3.5. SALINAN barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok perkara a quo TERPENUHI. ---------------- Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. ------------------------ Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau ------------ b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. --- Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ---------------- a. Unsur Pelaku Usaha Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut: ----------------------- "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." ----------------------------- Terlapor merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor: 176 tanggal Halaman 225 dari 464
SALINAN 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. dengan Surat Keputusan Nomor: AHU.86092.AH. 01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor: 25 Tambahan Nomor: 2984 tertanggal 26 Maret 2010. ---------------------- Terlapor merupakan perusahaan patungan hasil peleburan PT Federal Motor Jepang dan Honda Federal pada tahun 2001 dimana sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk. sebesar 50% (lima puluh persen) dan Honda Motor Company Ltd. Jepang sebesar 50% (lima puluh persen). Terlapor menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang manufaktur kendaraan bermotor roda dua. Terlapor merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Manufaktur, Perakitan dan Distributor sepeda motor dengan merek Honda. Dalam praktiknya, selain menjalankan kegiatan usaha manufaktur, perakitan dan distribusi sepeda motor Honda, Terlapor juga menjalankan kegiatan usaha berupa mendistribusikan suku cadang sepeda motor Honda antara lain berupa pelumas (oli). Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha Halaman 226 dari 464
SALINAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------- Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo TERPENUHI. ----------- b. Unsur Perjanjian Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut: --------------------- "Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. ---------------------- Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor sebagai pemegang hak lisensi eksklusif dari Honda Motor, Co. Ltd. produk kendaraan sepeda motor baru merek Honda beserta suku cadang Sepeda Motor merek Honda (Distributor Tunggal) dalam memasarkan produknya bekerja sama dengan Main Dealer sebagai rantai lapisan pertama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer sebagaimana telah diuraikan pada tentang hubungan Terlapor dengan Main Dealer dan Ahass sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini (vide Perjanjian dan Penunjukan Main Dealer, BAP Terlapor AHM, BAP Krisgianto Lilikwarga, BAP Octavianus Dwi Prijanto, BAP Robbyanto Budiman, BAP Suwito Mawarwati, BAP Lilis Pranoto). Bahwa dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer antara lain diatur terkait ketentuan bahwa Main Dealer harus melaporkan dan berkonsultasi dengan Terlapor Halaman 227 dari 464
SALINAN dalam rangka untuk menunjuk serta mengangkat Dealer-Dealer sebagai rantai lapisan kedua (vide Perjanjian dan Penunjukan Main Dealer). ----------- Bahwa selanjutnya, kerja sama antara Main Dealer dengan Dealer dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dan dalam praktiknya terbagi dalam 3 (tiga) kriteria Dealer yaitu: Dealer sepeda motor atau H1, AHASS atau H2 dan Dealer suku cadang atau H3 sebagaimana telah diuraikan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa dalam implementasinya, bengkel AHASS merupakan Dealer untuk melayani layanan purna jual berupa servis dan perawatan sepeda motor merek Honda untuk dapat melayani konsumen sepeda motor merek Honda yang secara khusus sebagai tempat perawatan sepeda motor merek Honda dalam masa garansi (vide Perjanjian dan Penunjukan Main Dealer, BAP Terlapor AHM, BAP Krisgianto Lilikwarga, BAP Octavianus Dwi Prijanto, BAP Robbyanto Budiman, BAP Suwito Mawarwati, BAP Lilis Pranoto). ------------------------ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer serta perjanjian turunannya (pelaksanaannya) dan/atau kesepakatan kesepakatan yang terkait dengan perjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------- Atas dasar hal tersebut maka unsur adanya perjanjian dalam perkara a quo TERPENUHI. ------ Halaman 228 dari 464
SALINAN c. Unsur Pelaku Usaha Yang Menerima ---------------- Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima dalam perkara a quo adalah Main Dealer dan/atau Dealer yang menerima produk dan/atau memasarkan produk Terlapor baik sebagai rantai lapisan pertama (Main Dealer) maupun rantai lapisan kedua (Dealer) sebagaimana telah diuraikan pada Tentang Fakta-Fakta sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Atas dasar ketentuan dan fakta tersebut maka unsur Pelaku Usaha Yang Menerima dalam perkara a quo TERPENUHI. ---------------------------- d. Unsur Barang dan/atau Jasa ------------------------- Bahwa yang dimaksud dengan barang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ------------------------- "Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha." --------------------- Bahwa yang dimaksud dengan jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: "Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha." Halaman 229 dari 464
SALINAN Bahwa Main Dealer yang bertindak sebagai AHASS (H2) dan/atau Dealer yang juga bertindak sebagai AHASS (H2) harus bersedia melengkapi dan menggunakan sarana dan prasarana AHASS yaitu membeli strategic tools dari Main Dealer yang merupakan perlengkapan standar untuk dapat melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka barang dan/atau jasa tertentu dalam perkara a quo adalah strategic tools dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. --------------------- Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang dan/atau Jasa Tertentu dalam perkara a quo TERPENUHI. e. Unsur Barang dan/atau Jasa Lain ------------------- Bahwa pengertian barang dan/atau jasa lain adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ---------- Bahwa dalam perkara a quo, barang atau produk lain yang dimaksud adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG ke atas yang dipasok Terlapor. Atas dasar hal tersebut maka unsur Barang Lain dalam perkara a quo TERPENUHI. ------------------- f. Unsur Harga atau Potongan Harga ------------------- Bahwa yang dimaksud dengan harga atau potongan harga tersebut adalah nilai atau uang Halaman 230 dari 464
SALINAN yang dibayarkan dalam transaksi untuk mendapatkan barang dan/atau jasa. ---------------- Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor membuat ketentuan dalam perjanjian dimana AHASS (H2) mendapatkan hak antara lain subsidi harga strategic tool dan diskon atau insentif pembelian suku cadang sepeda motor sebagaimana telah diuraikan pada Tentang Fakta-Fakta. Dimana Terlapor memberikan subsidi (potongan harga) peralatan dan tools (strategic tools) dan diskon suku cadang antara lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SG ke atas (vide Perjanjian dan Penunjukan Main Dealer, Ketentuan Umum Kedealeran). ------- Atas dasar hal tersebut maka unsur Harga atau Potongan Harga dalam perkara a quo TERPENUHI. g. Unsur persyaratan harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok ---- Pemenuhan unsur ini merupakan persyaratan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan harga diskon untuk suatu produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha yang lainnya, maka pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut. --------------------------- Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor membuat persyaratan kepada pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada tentang Hubungan Terlapor dengan Main Dealer dan AHASS harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari Terlapor selaku pemasok (vide Perjanjian dan Penunjukan Main Dealer). ---- Bahwa dalam perkara a quo, AHASS (H2) merupakan jaringan PT Astra Honda Motor dalam Halaman 231 dari 464
SALINAN pemberian layanan purna jual kepada konsumen sepeda motor merek Honda. Bahwa untuk dapat memberikan layanan purna jual sepeda motor merek Honda sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Terlapor, maka AHASS (H2) menerima perlengkapan standar dengan cara membelinya berupa strategic tool yang dipasok atau disediakan oleh Terlapor. Bahwa disamping menerima strategic tool, AHASS (H2) juga wajib hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP). Bahwa kewajiban hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/ atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP) merupakan kewajiban bagi AHASS (H2) untuk membeli barang lain termasuk pelumas yang merupakan salah satu HGP (vide Ketentuan Umum Kedealeran). ----------------------- Bahwa Terlapor menetapkan pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG ke atas merek AHM sebagai produk yang termasuk ke dalam suku cadang sepeda motor Honda tersebut. Bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan pelaksanaan rangkaian perjanjian atau kerja sama antara Terlapor dengan Main Dealer dan/atau Dealer yang merupakan produk tidak terpisahkan dalam layanan servis sepeda motor merek Honda. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur adanya persyaratan harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok perkara a quo TERPENUHI. Halaman 232 dari 464
6.4. SALINAN h. Unsur persyaratan tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok Pemenuhan unsur ini merupakan persyaratan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan harga diskon untuk suatu produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha yang lainnya, maka pelaku usaha harus bersedia tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya. ------------------------ Bahwa sebagai konsekuensi ketentuan pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada rangkaian perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan/atau Dealer sebagaimana telah diuraikan pada Tentang Hubungan Terlapor dengan Main Dealer dan Ahass maka baik Main Dealer dan/atau Dealer secara otomatis dilarang membeli pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG ke atas dari pihak selain Terlapor. Bahkan Terlapor melarang AHASS untuk melakukan pengujian pelumas selain yang ditetapkan oleh Terlapor dimana pelumas yang ditetapkan Terlapor hanya produk pelumas merek AHM saja. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur adanya persyaratan tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. ------------------------ Tentang Analisis Dampak------------------------------------------------ Halaman 233 dari 464
6.4.1. 6.4.2. SALINAN Bahwa menurut Ahli Profesor Doktor Ningrum Natasya Sirait, meskipun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bersifat per se illegal, namun penerapannya menggunakan pendekatan rule of reason (vide Ahli Profesor Doktor Ningrum Natasya Sirait); Bahwa menurut Ahli Profesor Doktor Ningrum Natasya Sirait, penerapan rule of reason Pasal 15 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat mengacu dalam buku Hukum Persaingan Usaha (buku teks) Edisi Kedua Tahun 2017. Dalam buku tersebut, halaman 129 menyebutkan bahwa KPPU harus meneliti atau menganalisis dampak negatif yang harus lebih besar daripada dampak positifnya. Khusus untuk tying agreement, dampak negatif antara lain (vide Ahli Profesor Doktor Ningrum Natasya Sirait, Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Ke dua Tahun 2017): - a. Merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Pada umumnya produk yang dijual dengan strategi tying adalah produk yang kurang laku dan/atau menghadapi persaingan yang sangat kuat karena adanya produk substitusi; ----------------------------- b. Merupakan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan diluar produk utama; c. Dapat menciptakan pasar monopoli, terutama dalam layanan purna jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna jual yang diberikan oleh produsen; ------------------- d. Sebagai sarana untuk menyamarkan praktik penetapan harga dan/atau praktik menjual rugi. - Halaman 234 dari 464
6.4.3. SALINAN Bahwa terkait dengan dampak negatif tentang tying in merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya, dijelaskan sebagai berikut: - a. Produk pelumas khususnya pelumas dalam perkara a quo yaitu pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas merupakan produk yang diperlukan untuk kendaraan sepeda motor skutik merek Honda yang diproduksi dan dipasarkan oleh Terlapor (vide Buku Pedoman Pemilik); b. Produk pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas merupakan produk yang banyak diproduksi dan/atau didistribusikan oleh pelaku usaha selain Terlapor. Dengan spesifikasi produk yang sama, maka pelumas tersebut dapat saling bersubstitusi (vide keterangan Saksi Soegiharto, Saksi Andria Nusa, Saksi Patrick Adiatmadja, Saksi Martin Adelia, Ahli Tri Yustinus Zaenuri, Ahli Bambang Dwi Wahyudi); -------------- c. Dengan banyaknya produk sejenis yang diproduksi dan/atau didistribusikan oleh pesaing Terlapor tersebut dan saling bersubstitusi, maka produk-produk tersebut menghadapi persaingan yang sangat ketat (vide Saksi Andria Nusa); -------- d. Para pelaku usaha pelumas tersebut memasarkan produknya mayoritas melalui bengkel-bengkel. Apabila ada konsumen yang membeli dari tempat lain seperti membeli secara daring, maka konsumen tersebut tetap akan membawa ke bengkel (vide Saksi Andria Nusa); -------------------- e. Dalam memberikan layanan purna jual kepada konsumen sepeda motornya, Terlapor memiliki layanan purna jual dengan merek AHASS (vide Saksi Lilis Pranoto); Halaman 235 dari 464
SALINAN f. Bahwa AHASS hanya akan menerima suku cadang antara lain pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas yang disediakan oleh Terlapor dan disitribusikan melalui Main Dealer (vide Saksi Wedijanto Widarso, Saksi Lilis Pranoto, Dokumen Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer, Dokumen Perjanjian dan Pengangkatan Dealer, Ketentuan Umum Kedealeran); -------------- g. Persyaratan yang diterapkan oleh Terlapor dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer terkait dengan hanya akan menjual/atau menyediakan suku cadang dari Terlapor yang mana persyaratan tersebut harus diterapkan pada Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer merupakan bentuk pembatasan akses pasar bagi pelaku usaha pesaing Terlapor pada produk pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W 30 JASO MB API SJ ke atas (vide Saksi Wedijanto Widarso, Saksi Andria Nusa, Saksi Martin Adelia, Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Main Dealer, Perjanjian Penunjukan Dan Pengangkatan Dealer, Ketentuan Umum Kedealeran); h. Pembatasan akses pasar bagi pelaku usaha pesaing Terlapor 1 untuk produk pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas tersbut, merupakan strategi bisnis yang besar (vide Ahli Bambang Dwi Wahyudi); i. Pembatasan akses pasar tersebut terbukti menghambat pemasaran produk pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas bagi pelaku usaha pesaing Terlapor (vide Saksi Andria Nusa, Saksi Martin Adelia); Halaman 236 dari 464
6.4.4. 6.4.5. SALINAN Bahwa terkait dengan dampak negatif tentang tying in merupakan bentuk hambatan masuk ke pasar, maka penjelasan mengenai dampak tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam butir di atas; ------------- Bahwa terkait dengan dampak negatif tying in dapat menciptakan pasar monopoli, dapat dijelaskan sebagai berikut:---------------------------------------------------------- a. Terlapor memberikan layanan purna jual kepada konsumen sepeda motor merek Honda dengan memberikan garansi kepada konsumennya sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun (vide Buku Servis Dan Garansi); ---------------------------- b. Layanan purna jual dalam bentuk garanssi tersebut dapat diberikan apabila konsumen sepeda motor merek Honda melakukan perawatan dan perbaikan selama masa garansi di bengkel AHAS sebagai bengkel jaringan resmi Terlapor (vide Buku Servis Dan Garansi); ---------------------- c. Konsumen sepeda motor umumnya tidak melakukan perawatan termasuk namun tidak terbatas pada penggantian pelumas sendiri. Mayoritas konsumen sepeda motor yaitu sekitar 80% (delapan puluh persen) menggunakan jasa bengkel dalam melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motornya (vide Ahli Bambang Dwi Wahyudi); d. Kebiasan konsumen merupakan salah satu yang membentuk preferensi konsumen. Selama masa garansi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, konsumen terbiasa menggunakan pelumas untuk motor skutik Honda dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas merek AHM Oil. Kebiasan ini terbentuk karena sudah menjadi pengetahuan konsumen apabila di AHASS hanya ada produk pelumas milik Terlapor (vide Saksi Halaman 237 dari 464
6.4.6. SALINAN Yoseph Utama Suparman, Saksi Frendy, Ahli Faisal Basri, Ahli Bambang Dwi Wahyudi); --------- e. Kondisi ini membentuk pasar monopoli oleh Terlapor untuk produk pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas oleh merek AHM Oil untuk wilayah Jawa sebagaimana tabel berikut: Bahwa terkait dengan dampak negatif tying in sebagai sarana untuk penetapan harga, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Terlapor memberikan pedoman harga eceran tertinggi (HET) bagi AHASS dalam menjual pelumas (vide Saksi Lilis Pranoto); ------------------- b. AHASS cenderung menerapkan harga pelumas AHM Oil untuk sepsifikasi SAE 10W 30 JASO MB API SJ ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan bengkel umum sebagaimana tabel berikut: --------- Halaman 238 dari 464
SALINAN 4 Cirebon 40.500 Banten DKI Jakarta 1 Surabaya 40.500 40.000 3 Karawang 42.000 Jawa Tengah 1 Tangerang 45.000 38.000 Jawa Timur 2 Kendal 40.000 No Kota Bengkel Resmi Honda (Rp/Botol) Bengkel Umum (Rp/Botol) 2 Bogor 41.000 39.000 Jawa Barat 3 Pekalongan 40.500 6 Sumedang 41.000 40.000 1 Bekasi 40.500 DI Yogyakarta
1 Jakarta Selatan 45.000 37.500 5 Bandung 44.000 44.000 1 Kulonprogo 41.000 3 Jakarta Timur 45.000 2 Jakarta Utara 40.500 1 Semarang 44.000 38.000 c. Praktek tying yang dilakukan oleh Terlapor telah menyebabkan konsumen kehilangan kesejahteraannya dengan membayar lebih mahal sekitar Rp1.000,-/botol (seribu rupiah per botol) sampai dengan Rp3.000,-/botol (tiga ribu rupiah per botol). 6.4.7. Bahwa dampak negatif dari praktik vertical agreement on discount sebagaimana tersebut dalam Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua tahun 2017, pada halaman 130 menyebutkan bahwa akibat adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima produk dengan harga diskon untuk tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok, dapat mengakibatkan pelaku usaha pesaing akan mengalami kesulitan dalam menjual produknya. Hal ini dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor yang produknya dikembalikan oleh AHASS akibat larangan tersebut sehingga membentuk hambatan pasar bagi pelaku usaha pesaing Terlapor (vide Saksi Martin Adelia, Buku Halaman 239 dari 464
6.5. SALINAN Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua Tahun 2017). Tentang Analisis Pengecualian Perkara ini bukan merupakan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 6.5.1. Tentang Pengecualian Pasal 50 Huruf a ------------------- a. Bahwa Tim Investigator menolak dalil Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan dan hubungan hukum Terlapor dengan jaringan pemasaran (Main Dealer dan Dealer), adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permendag No. 11/2006, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permendag No. 22/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 66/2019 dan Diktum Keenam Keputusan BKPM 322/2001, mengenai menunjukkan distributor dalam bidang perdagangan sehingga perjanjian yang dibuat oleh Terlapor dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Adapun ketentuan yang digunakan oleh Terlapor dapat dikutip sebagai berikut: ------- 1). Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendag No. 11/2006): ---------------------- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus: - a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai Halaman 240 dari 464
SALINAN agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal; ----------- b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh Notaris; ------------- c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri. 2). Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag No. 22/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag No. 66/2019): Pasal 3: (1) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh pelaku usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum yaitu: a. Distributor dan jaringannya;atau - b. Agen dan jaringannya -------------- (2) Pelaku usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan Halaman 241 dari 464
SALINAN jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: ----- a. Distributor; --------------------------- b. Sub Distributor; ---------------------- c. Perkulakan; -------------------------- d. Grosir;dan; --------------------------- e. Pengecer. ----------------------------- Pasal (1) Distributor, sub distributor, Grosir, Perkulakan, agen dan sub agen dilarang mendistribusikan barang secara ecer kepada konsumen -------- 3). Diktum KEENAM Keputusan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal No. 322/T/Industri Perdagangan/2001 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha tetap Perdagangan (selanjutnya disebut Keputusan BKPM 322/2001) terkait dengan Pemberian Izin Usaha Industri dan izin Usaha Perdagangan kepada PT Astra Honda Motor sebagai berikut: -------------------------- KEENAM: Perusahaan harus memenuhi ketentuan tentang kegiatan usaha perdagangan besar (distributor) sebagaimana tertuang dalam surat Keputuisan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/98 tentang Lembaga-lembaga usaha perdagangan antara lain sebagai berikut: ------------------------------ 1. Menguasai Gudang secukupnya sesuai dengan Halaman 242 dari 464
SALINAN kebutuhan barang yang diperdagangkan; -------------- 2. Mempunyai jaminan sarana transportasi yang cukup;----- 3. Menerapkan manajemen modern dan pengelolaan usahnya; ----------------------- 4. Tidak diperkenankan merangkap sebagai pedagang pengecer; ----------- 5. Tidak diperkenannkan menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam Gudang dermi tujuan spekulasi dan barang-barang yang bersifat berbahaya. --------------------- b. Bahwa Tim Investigator menolak dalil Terlapor yang pada pokoknya menyatakan Terlapor sebagai produsen sepeda motor memiliki kewajiban menyediakan garansi, layanan purna jual dan suku cadang resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan Huruf c, Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) sehingga perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor adalah bertujuan untuk melaksnakan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 tahun 1999 sehingga dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1999. Adapun ketentuan yang digunakan oleh Terlapor adalah sebagai berikut: Pasal 4 Hak konsumen adalah: ------------------------------ Halaman 243 dari 464
SALINAN a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; ------- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.------------------------------------ Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah: ------------------ e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. ------- Pasal 25 (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. c. Bahwa Tim Investigator menolak keterangan Ahli Hukum Sdri. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., Ahli Hukum Persaingan Usaha yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan pelaku usaha yang terbukti merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dikecualikan dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------- d. Bahwa mohon perhatian Majelis Komisi bahwa perkara a quo bukan merupakan perkara Halaman 244 dari 464
SALINAN pelanggaran terkait adanya pemilihan jalur pemasaran barang dan jasa yang dipilih oleh Terlapor menggunakan jalur distributor Main Dealer atau Dealer yang diperkenankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam distribusi/pemasaran barang atau mengenai pemenuhan kewajiban sebagai produsen untuk memberikan garansi, layanan purna jual dan suku cadang. Bahwa perkara a quo adalah pelanggaran atas UU No. 5 Tahun 1999 mengenai cara apa dan bagaimana pelaksanaan distribusi dan layanan purna jual yang dituangkan dalam perjanjiannya memuat syarat dan ketentuan yang bersifat anti persaingan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999. e. Bahwa bantahan Tim Investigator terkait dalil Terlapor dan Ahli Hukum yang diajukan Terlapor diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut: ------- 1). Bahwa bunyi ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: -- Yang dikecualikan dari ketentuan undang- undang ini adalah: ---------------------------- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 2). Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerbitkan pedoman terkait dengan pengecualian UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf a melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Halaman 245 dari 464
SALINAN Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan Perkom No. 5 Tahun 2009); 3). Bahwa dalam Perkom 5 Tahun 1999 menyatakan pengecualian penerapan hukum persaingan usaha di suatu sektor secara ekonomi dapat memicu distorsi dan berdampak pada efisiensi, namun disisi lain penerapan hukum persaingan usaha dapat dan perlu dilakukan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf a dimaksudkan agar tidak terjadi saling kontradiksi atau konflik kebijakan antara Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang sektoral lainnya. Perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan perundang-undangan yang kontradiksi dengan prinsip persaingan usaha dapat menimbulkan permasalahan untuk menerapkan secara tepat peraturan perundang-undangan yang mana yang harus diterapkan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang sektoral dan menghindari konflik kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui sebuah peraturan perundang-undangan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan maka diaturlah ketentuan pengecualian sebagaimana dimuat dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------- 4). Bahwa dengan demikian penerapan pasal 50 huruf a tidak bisa begitu saja diterapkan kepada pelaku usaha guna menghindarkan Halaman 246 dari 464
SALINAN diri dari keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan sebuah peraturan yang secara umum mengatur mengenai cara apa bagaimana suatu pelaku usaha melakukan kegiatan usaha. Bahwa penerapan ketentuan pengecualian terhadap Pasal 50 huruf a diberlakukan apabila dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki konflik kebijakan atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan distorsi terhadap ekonomi dan hukum, sehingga demi mewujudkan kepastian hukum terwujudnya kepentingan bagi kesejahteraan masyarakat maka diberlakukannya pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. 5). Bahwa Ketentuan Pasal 50 huruf a merupakan pengecualian (exceptions) atau "pembebasan" (exemptions) dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan yang bersifat pengecualian atau pembebasan ini, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan yang saling tolak belakang namun sama- sama diperlukan dalam menata perekonomian nasional. Ketentuan yang bersifat pengecualian atau pembebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a, sering tidak dapat dihindari karena selain terikat pada hukum atau perjanjian internasional, juga karena kondisi perekonomian nasional menuntut kepada Pemerintah untuk menetapkan ketentuan pengecualian untuk menyeimbangkan Halaman 247 dari 464
SALINAN antara perlunya penguasaan bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pemberian perlindungan pada pengusaha berskala kecil. Jadi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a dapat dibenarkan secara hukum dan tidak mungkin dapat dihindari sama sekali. ------- 6). Bahwa konsideran Peraturan Perundang- Undangan yang dimuat dalam angka 2 Permendag No. 66/2019 dan angka 7 Permendag No. 11/2006 memuat ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Bahwa dengan demikian Permendag No. 66/2019 dan Permendag No. 11/2006 menggunakan dasar hukum atau landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan prinsip persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 sehingga ketentuan Perundang-Undangan yang digunakan Terlapor yaitu Permendag No. 22/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 66/2019 dan Permendag No. 11/2006 tidak memiliki konflik kebijakan dengan prinsip persaingan usaha. ------------ 7). Bahwa dengan demikian berdasarkan Perkom 5 Tahun 2009 terkait tujuan pengecualian Pasal 50 huruf a (UU Persaingan Usaha), maka ketentuan Permendag No. 22/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 66/2019 dan Permendag No. 11/2006 tidak memuat konflik kepentingan atau kebijakan yang ingin diwujudkan dengan UU No. 5 Tahun 1999 sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat Halaman 248 dari 464
SALINAN penerapan UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat mereduksi persaingan usaha, namun justru Permendag No. 22/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 66/2019 dan Permendag No. 11/2006 memuat konsideran hukum UU No. 5 Tahun 1999 sehingga tidak memiliki urgensi atau landasan hukum untuk dikecualikan. ------- 8). Mohon Perhatian Majelis Komisi Permendag No. 11/2006 dan Permendag No. 22/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 66/2019 adalah peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur mengenai ketentuan umum pemasaran atau distribusi barang/jasa dan cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang atau jasa guna memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, sedangkan UU No. 8/1999 adalah UU yang mengatur secara umum mengenai perlindungan konsumen. - 9). Bahwa secara logika sederhana apabila terdapat suatu peraturan perundang- undangan yang bersifat mengatur (regelling) secara umum mengenai cara apa bagaimana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta tidak memuat norma yang bertentangan dengan persaingan usaha bahkan dalam konsiderannya memuat prinsip persaingan usaha, maka urgensi hukum dan ekonomi apa yang mendasari sehingga pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tersebut kemudian dalam melakukan perbuatan anti persaingan Halaman 249 dari 464
SALINAN menjadi perlu untuk dikesampingkan atau dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1999. 10). Bahwa ketaatan dan kewajiban untuk memilih cara apa bagaimana pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan tidak lantas menjadikan pelaku usaha menjadi terhindar dari keberlakukan UU No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut seolah- olah pelaku usaha hanya patuh kepada suatu Peraturan Perundang-Undangan tertentu, kemudian mengindahkan UU No. 5 Tahun 1999 dengan mendalilkan melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang dapat diilustrasikan sebagai berikut: "Contoh: Terdapat Peraturan Perkebunan yang memuat pasal bahwa Pelaku Usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas wilayah 100 Ha wajib melakukan kemitraaan. PT A memiliki luas 100 Ha melakukan kemitraan namun dalam pelaksanaan kemitraan melanggar prinsip persaingan, PT A tidak bisa otomatis dapat mendalilkan bahwa pelaksanaan kemitraan oleh PT A adalah perjanjian dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundangan-Undangan kemudian dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a sehingga mengesampingkan perilaku anti persaingan dari PT A. Bahwa ketentuan kemitraan dalam peraturan perkebunan tersebut menjustifikasi bahwa kemitraan tersebut memiliki dasar hukum, namun Halaman 250 dari 464
SALINAN demikian tidak menjustifikasi atau menghindarkan diri dari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1999." ---------------------------- 11). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ("UU 12/2011") sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 15/2019"), pengertian Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norrna hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. -------------------------- 12). Bahwa mengacu pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 15/2019 jenis Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 15/2019: ----- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: ----- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -------- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; ------------------------------ d. Peraturan Pemerintah; -------------- Halaman 251 dari 464
SALINAN e. Peraturan Presiden; ----------------- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan --- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 15/2019: ---- (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. ------ 13). Bahwa terhadap Keputusan Menteri atau pejabat lain yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum maka terhadap keputusan Menteri atau kepala Lembaga merujuk Pasal 100 UU 12/2011") sebagaimana yang telah diubah dengan UU 15/2019" harus dimaknai sebagi peraturan, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut: ------------------------- "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Halaman 252 dari 464
SALINAN Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 YANG SIFATNYA MENGATUR, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. ----------------- 14). Ketentuan kaidah hukum berdasarkan isi dan sifat dibedakan menjadi Peraturan (regeling) dan Keputusan (beschikking). Peraturan (regeling) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (dauerhaftig). Sedangkan, suatu suatu keputusan (beschikking) selalu bersifat individual, konkret dan berlaku sekali selesai (enmahlig). 15). Mohon perhatian Majelis Komisi bahwa dalil Terlapor terkait pengecualian Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 adalah menggunakan Keputusan BKPM 322/2001. Bahwa Keputusan BKPM 322/2001 adalah terkait Pemberian Izin Usaha Industri dan izin Usaha Perdagangan kepada PT Astra Honda Motor, merupakan Keputusan Menteri yang bersifat konkrit, individual dalam hal ini kepada PT Astra Honda Motor dan Final yang dikategorikan sebagai Keputusan tata Usaha Negera (KTUN). Bahwa Keputusan BKPM 322/2001 bukan keputusan Menteri yang bersifat pengaturan secara umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus, melainkan KTUN (beschickking) terkait Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan atas permohonan yang diajukan oleh Terlapor sebagaimana dimuat dalam konsideran Halaman 253 dari 464
SALINAN angka 1 Keputusan BKPM 322/2001 pada angka 1 dikutip sebagai berikut (vide bukti T63): (1) Permohonan PT Astra Honda Motor Nomor 067/IR-Ext/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001 diterima tanggal 27 Juli 2001 dan kelengkapan data diterima tanggal 10 Agustus 2001 untuk mendapatkan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Tetap Perdagangan. ------- Bahwa Keputusan BKPM 322/2001 bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan melainkan KTUN sehingga tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 16). Bahwa keputusan (beschikking) bukan ruang lingkup dari ketentuan perundang- undangan berdasarkan UU 12/2011 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 15/2019 sehingga bukan obyek dari ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Bahwa dalil Terlapor menggunakan Diktum Keenam Keputusan BKPM 322/200 adalah bentuk kekeliruan Terlapor dalam memahami Peraturan Perundang undangan yang bersifat mengatur (regelling) sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 15/2019 dan produk hukum Keputusan (beschikking) yang bersifat konkrit, individual dan final. --------- Halaman 254 dari 464
SALINAN 17). Perkom No. 5 Tahun 2009 mengatur pedoman terkait unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 50 huruf a yang berbunyi "perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah sebagai berikut: a). Perbuatan, kata "perbuatan" mempunyai makna yang sama dengan melakukan "kegiatan". Jadi, kegiatan yang dilarang dalam Bab IV dapat diterjemahkan juga dengan melakukan "perbuatan" yang dilarang, sehingga ketentuan yang diatur dalam Bab IV (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24) jika kegiatan dilakukan bertujuan melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, juga termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 50 huruf a. Selanjutnya, pengertian kata "perbuatan" dalam Pasal 50 huruf a mencakup juga pengecualian terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Bab V Posisi Dominan, sepanjang pelaku usaha dalam melakukan perbuatan tersebut yakni menggunakan posisi dominan berdasarkan kewenangan dari Undang- Undang atau dari Peraturan Perundang-Undangan yang secara tegas mendapat delegasi dari Undang- Undang. Di sini perlu ditegaskan wewenang yang didelegasikan oleh Undang-Undang bukan oleh "Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang." Penegasan wewenang Halaman 255 dari 464
SALINAN yang didelegasikan oleh Undang- Undang sangat penting, mengingat "Peraturan Perundang-Undangan" jenisnya sangat banyak termasuk berbagai Peraturan Perundang- Undangan di bawah Undang-Undang, sedangkan terdapat suatu ketentuan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang tidak secara langsung diamanatkan sebagai peraturan pelaksana dari suatu Undang-Undang, maka peraturan tersebut tidak dapat mengesampingkan UU No. 5 Tahun 1999. Dengan demikian apabila materi Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 maka tidak dapat diterjemahkan sebagai pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Sebaliknya, walaupun Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan dan atau perjanjian adalah dalam bentuk Peraturan Menteri misalnya, tetapi jika Peraturan Menteri tersebut ditetapkan atas delegasi langsung dari Undang- Undang, maka perbuatan dan atau perjanjian tersebut walaupun akibatnya tidak sejalan dengan ketentuan UU No. Halaman 256 dari 464
SALINAN 5 Tahun 1999, Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Hal tersebut karena, tindakan hukum Pelaku Usaha adalah untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, jadi termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Huruf a. ------------------ b). Perjanjian, definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman terhadap "perjanjian" ini pun sama dengan untuk "perbuatan" artinya perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, memang secara tegas wewenangnya didasarkan atas ketentuan Undang-Undang atau ketentuan "Peraturan Perundang- undangan di bawah Undang-Undang" tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. ----- c). Bertujuan melaksanakan dengan frasa "bertujuan melaksanakan" dapat diartikan bahwa Pelaku Usaha melakukan sesuatu tindakan bukan Halaman 257 dari 464
SALINAN atas otoritas sendiri tetapi berdasarkan perintah dan kewenangan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang atau dalam Peraturan Perundang- Undangan di bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang. dengan demikian "perbuatan dan atau perjanjian" yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 Huruf a adalah perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berdasarkan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh peraturan. -- 18). Mengingat bahwa terdapat bermacam- macam jenis Peraturan Perundang- Undangan, maka perlu ada kepastian hukum, jenis Peraturan Perundang- Undangan yang mana yang berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a dikecualikan dari berlakunya ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Kepastian hukum mengenai "jenis Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku" yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a secara tepat sangat penting mengingat beberapa prinsip dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan yang harus ditaati, yakni: a). Setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas; b). Tidak semua Peraturan Perundang- Undangan dapat dijadikan landasan hukum, tetapi hanya peraturan yang Halaman 258 dari 464
SALINAN sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya; c). Adanya prinsip hanya peraturan yang lebih tinggi atau sederajat dapat menghapuskan atau mengesampingkan berlakunya peraturan yang sederajat tingkatannya atau lebih rendah tingkatannya; d). Harus ada kesesuaian antara jenis Peraturan Perundang-Undangan dengan materi muatan yang harus diatur. Perlu terdapat pemahaman bahwa pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf a hanya berlaku bagi Pelaku Usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah, mengingat pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf a secara tegas dikatakan "untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku" jadi perbuatan Pelaku Usaha tersebut jelas karena adanya "kewenangan" yang diberikan oleh Peraturan Perundang- undangan. Dalam pemberian kewenangan selalu terdapat penegasan kepada siapa diberikan kewenangan tersebut. Jadi, pengecualian dalam Pasal 50 Huruf a, tidak dapat diterapkan kepada semua Pelaku Usaha. 19). Bahwa dengan demikian kedudukan ketentuan "Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku" dalam Pasal 50 huruf a berdasarkan Perkom 5 Tahun 2009 jika dikaitkan dengan sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, tidak Halaman 259 dari 464
SALINAN boleh ditafsirkan secara luas dengan mengacu untuk melaksanakan seluruh jenis Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 50 huruf a hanya dapat diterapkan jika: --------------------------- a). Pelaku Usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjian karena melaksanakan ketentuan undang- undang atau Peraturan Perundang- Undangan di bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang; dan ---------------- b). Pelaku Usaha yang bersangkutan adalah Pelaku Usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.---------- 20). Bahwa contoh ketentuan Undang-Undang yang dikecualikan dari penerapan ketentuan larangan dalam UU No. 5 Tahun 1999, karena substansi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terkait dengan pemberian kewenangan kepada subyek hukum untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. -------------------- (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Halaman 260 dari 464
SALINAN Jaminan Sosial menurut Undang- Undang ini. --------------------------- (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: --------------- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); -- b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); ------------------------ c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan ------- d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). ------------- b). Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik (2) Statistik dasar diselenggarakan oleh BADAN PUSAT STATISTIK (BPS). c). Pasal 128 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ------------ Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok Halaman 261 dari 464
SALINAN dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. ------------------------- d). Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Lembaga Pemerintah dapat mengusulkan kepada Presiden untuk menugaskan Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. --- e). Pasal 5 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting ----------------------- (7) Dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat: --------- a. melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau ------------- b. Menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. --------------- f). Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Halaman 262 dari 464
SALINAN Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (3) Pemerintah menugaskan PERUM BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. ---------------- g). Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Pasal 3 ayat (3) ----------------------------- (3) Penyelenggaraan sentra logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksnaakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara. ---------------- Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) -------------- (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dilaut diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang angkutan laut; - (2) Pemerintah memberi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). ------ Halaman 263 dari 464
SALINAN 21). Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 50 huruf a bahwa yang dapat dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a adalah Pelaku Usaha yang dibentuk dan ditunjuk oleh Pemerintah, maka mengacu ketentuan Permendag No. 11/2006 dan Permendag No. 22/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 66/2019 dan UU No.8/1999 tidak menunjuk kepada Pelaku Usaha tertentu yang dibentuk oleh Pemerintah ataupun kepada Terlapor. ---------------------- 22). Bahwa "melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan" tidak dapat ditafsirkan sama dengan "berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan"; ------------- 23). Bahwa pengertian "melaksanakan" ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 selalu dikaitkan dengan kewenangan yang tegas diberikan kepada subyek hukum tertentu oleh Undang-Undang (Peraturan Perundang-Undangan) sehingga pengecualian dalam Pasal 50 huruf a, tidak dapat diterapkan kepada semua Pelaku Usaha. Sedangkan "berdasarkan" tidak terkait dengan pemberian kewenangan, tetapi semata-mata hanya menunjukkan untuk suatu hal tertentu diatur dasar hukumnya; 24). Bahwa dengan demikian ketentuan Perundang-Undangan yang memuat delegasi terkait dengan kewenangan menetapkan harga seharusnya dimuat dalam ketentuan yang secara jelas dan tegas menunjuk kepada Pelaku Usaha yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan Halaman 264 dari 464
SALINAN sebagaimana contoh diatas memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia, BPJS kesehatan. dan PT PLN. ------------------------- 25). Bahwa berdasarkan ketentuan Permendag No. 11/2006 dan Permendag No. 22/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 66/2019 dan UU No. 8/1999 adalah ketentuan yang berlaku secara umum kepada seluruh pelaku usaha yang akan melakukan pemasaran atau distribusi barang/jasa; 26). Bahwa peran Pemerintah selaku regulator dalam mengatur perdagangan barang dan jasa adalah melalui peraturan atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha melalui pengaturan distribusi barang dalam rangka menjaga kondusifitas dan efisiensi distribusi barang dan perlindungan bagi konsumen; 27). Bahwa tidak dikecualikannya pelaku usaha yang mematuhi ketentuan perundang- undangan dan kewajiban untuk mematuhi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 sesuai dengan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen Sdri. Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., yang menyatakan, terkait dengan Pasal 50 huruf a yaitu suatu pengecualian atas kegiatan yang dilakukan didasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa ketika Pelaku Usaha harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen atau Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait jaminan purna jual maka siapapun yang memenuhi syarat atau standar yang Halaman 265 dari 464
SALINAN ditentukan Pelaku Usaha itu bisa menjadi Pelaku Usaha yang melayani fungsi atau jasa layanan purna jual tersebut. Artinya bahwa tidak semata-mata kemudian otomatis itu dikecualikan. Karena ada aturan yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 selain dengan tadi bisnis hubungan antara katakanlah Main Dealer dengan Dealer atau antara produsen dengan Main Dealer (vide bukti B63); 28). Bahwa lebih lanjut Pasal 25 ayat (1) UU 8/1999 yang mengatur mengenai terkait kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dan/atau layanan purna jual serta jaminan atau garansi adalah merupakan kewajiban yang bersifat umum yang harus dipenuhi oleh setiap Pelaku Usaha dan tidak hanya menunjuk atau memerintahkan hanya kepada Terlapor. Bahwa dengan demikian menyediakan suku cadang dan/atau layanan purna jual serta jaminan atau garansi telah diatur dasar hukumnya oleh Pemerintah selaku regulator; 29). Bahwa terkait dengan menyediakan suku cadang dan/atau layanan purna jual serta jaminan atau garansi Ahli hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen Sdri. Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., menyatakan pada pokoknya bahwa Pasal 25 UU No. 8 Tahun 1999 kalau bisa dibaca satu persatu bahwa Pelaku Usaha ini wajib menyediakan suku cadang yang memenuhi jaminan atau garansi, fasilitas purna jual yang sesuai dengan kalimat di Halaman 266 dari 464
SALINAN Pasal 7 huruf d bahwa jaminan kualitas atau mutu itu adalah tergantung pada standar yang ditetapkan secara resmi. Artinya standar itu bukan merek beda sekali, standar itu nothing to do with merek. Misalnya kalau itu busi, businya harus mempunyai kekuatan atau daya tahan sampai 1 tahun atau 2 tahun. Dan juga aki, ban misalnya setiap produk terutama produk barang itu pasti sudah ada standar nasional bahkan internasional dan itu ada di bawah pengawasan Pemerintah terutama BSN. Hal tersebut yang dimaksud oleh Pasal 25 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 (vide bukti B63); f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penjelasan tersebut maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permendag No. 11/2006, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permendag No. 22/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 66/2019 dan UU No. 8/1999 tidak memuat delegasi kewenangan dengan menunjuk hanya kepada Terlapor untuk hanya menjual produk pelumas Terlapor pada layanan purna jual AHASS. Bahwa Ketentuan tersebut semata-mata hanya menunjukkan bahwa terdapat pengaturan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha guna perlindungan bagi konsumen dan jenis distribusi barang yaitu baik langsung dan tidak langsung serta tata cara untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa yang berlaku secara umum, selanjutnya kekeliruan Terlapor menggunakan Keputusan BKPM 322/2001 yang bukan merupakan ketentuan Perundangan-Undangan berdasarkan UU 12/2011 sebagaimana yang telah Halaman 267 dari 464
6.5.2. SALINAN diubah dengan UU 15/2019 melainkan KTUN tidak relevan digunakan untuk menjustifikasi pengecualian terhadap UU No. 5 Tahun 1999 sehingga dengan demikian dalil terlapor terkait pengecualian Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak berdasar hukum, keliru dan tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. -------------------- Tentang Pengecualian Pasal 50 Huruf b ------------------- a. Bahwa Tim Investigator menolak dalil Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik SP3MD dan SP3D merupakan perjanjian lisensi terkait dengan perlindungan produk-produk Terlapor yang semata-mata dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga SP3MD dan SP3D antara Main Dealer dan Dealer merupakan perjanjian izin kepada penerima lisensi dengan hak memberikan lisensi lanjutan (sub-lisensi) (dalam hal ini Main Dealer-Dealer) untuk melaksanakan hak ekslusif terkait penggunaan barang-barang dan/atau jasa-jasa yang dimiliki oleh Terlapor, dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b menjadi dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999; ---------------------------- b. Bahwa terkait dengan pengecualian Pasal 50 huruf b, KPPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Perkom No. 2 Tahun 2009). Bahwa Rezim HKI berbicara tentang perlindungan Halaman 268 dari 464
SALINAN HKI sebagai insentif dan penghargaan (incentive and reward). Rezim HKI adalah landasan hukum yang memberikan hak eksklusif bagi pemegang haknya untuk mengeksploitasi sendiri dan melarang pihak lain untuk mengeksploitasi obyek HKI yang dimilikinya; c. Bahwa oleh karena itu, agar ketentuan "pengecualian" tersebut selaras dengan asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha, maka setiap orang hendaknya memandang ketentuan "pengecualian" tersebut tidak secara harafiah atau sebagai pembebasan mutlak dari segenap larangan yang ada. Setiap orang hendaknya memandang "pengecualian" tersebut. Dalam konteks tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis apakah suatu perjanjian lisensi merupakan pengecualian yang dikecualikan adalah sebagai berikut; ---------------- d. Dalam konteks tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis apakah suatu perjanjian lisensi merupakan pengecualian yang dikecualikan adalah sebagai berikut: ---------------- 1). Pertama, sebelum diperiksa lebih lanjut perlu diperjelas mengenai hal yang akan dianalisa mengenai kemungkinan penerapan pengecualian Pasal 50 huruf b. Apabila yang menjadi masalah ialah penolakan untuk memberikan lisensi dan bukan lisensi itu sendiri maka perlu dianalisa HKI yang dimintakan lisensinya dapat dikategorikan merupakan prasarana yang sangat penting (essential facilities). Apabila tidak termasuk kategori essential facilities maka pengecualian dapat diberikan, namun sebaliknya apabila termasuk kategori essential facilities maka Halaman 269 dari 464
SALINAN tidak dapat diberikan pengeculian sehingga ditindaklanjuti mengenai kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 2). Kedua, hal yang perlu diperiksa adalah apakah perjanjian yang menjadi pokok permasalahan adalah perjanjian lisensi HKI. Apabila perjanjian tersebut bukan perjanjian lisensi HKI, maka pengecualian tidak berlaku; 3). Ketiga, perlu diperiksa apakah perjanjian lisensi HKI tersebut telah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, yaitu berupa pencatatan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila perjanjian lisensi HKI tersebut belum dicatatkan, maka pengecualian tidak berlaku; 4). Keempat, perlu diperiksa apakah dalam perjanjian lisensi HKI tersebut terdapat klausul-klausul yang secara jelas mengandung sifat anti persaingan. Apabila indikasi yang jelas tidak ditemukan, maka terhadap perjanjian lisensi HKI tersebut berlaku pengecualian dari ketentuan- ketentuan hukum persaingan usaha. -------- e. Bahwa hal yang perlu dianalisis dari suatu perjanjian lisensi HKI untuk mendapat kejelasan mengenai ada tidaknya sifat anti persaingan adalah klausul yang terkait dengan kesepakatan eksklusif (exclusive dealing). Dalam pedoman ini, perjanjian lisensi HKI yang dipandang mengandung unsur kesepakatan eksklusif adalah yang di antaranya mengandung klausul mengenai: 1). Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) dan Lisensi Silang (Cross Licensing); ---------- Halaman 270 dari 464
SALINAN 2). Pengikatan Produk (Tying Arrangement); ----- 3). Pembatasan dalam bahan baku; -------------- 4). Pembatasan dalam produksi dan penjualan; 5). Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali; ------------------------------ 6). Lisensi Kembali (Grant Back). ------------------ f. Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf b digambarkan dalam Gambar 2 berikut ini: --------- Gambar 2 Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU No. 20/2016), lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai Peraturan Perundang-Undangan untuk Halaman 271 dari 464
SALINAN menggunakan merek terdaftar. Bahwa Pasal 42 ayat (1) UU No. 20/2016 menyatakan sebagai berikut: "Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa." ----------------------- h. Bahwa pengaturan mengenai larangan klausula yang memuat kesepakatan yang bersifat eksklusif dalam perjanjian lisensi yang bersifat anti persaingan sebagaimana dimuat dalam Perkom No. 2 Tahun 2009 selaras dengan pengaturan larangan perjanjian lisensi yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (6) UU No. 20/2016 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP No. 36/2018) yang dapat dikutip sebagai berikut: ----- Pasal 42 ayat (6) UU No. 20/2016 -------------------- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Pasal 6 PP No. 38/2018 (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat: ------------------------- a. merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia; --- b. memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan Halaman 272 dari 464
i. SALINAN pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi; ----------------- c. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau ------------------ d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai- nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. --------------------------- SP3MD dan SP3D Tidak Memuat Obyek Perjanjian Lisensi 1). Bahwa bantahan Tim Investigator atas dalil Terlapor terkait SP3MD dan SP3D merupakan perjanjian lisensi sehingga dikecualikan sebagaimana Pasal 50 huruf b UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: ----- a). Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP No. 38/2018 perjanjian lisensi paling sedikit memuat sebagai berikut:--------- i. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani; ------------------------ ii. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi; ----------------- iii. objek perjanjian Lisensi; -------------- iv. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi; - v. jangka waktu perjanjian Lisensi; ---- vi. wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan ----------------------------- vii. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten. b). Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai Halaman 273 dari 464
SALINAN syarat sah perjanjian, yang berbunyi sebagai berikut: ---------------------------- "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; ---------- (1). kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; ------------- (2). kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ------------------- (3). suatu pokok persoalan tertentu; - (4). suatu sebab yang tidak terlarang." -------------------------- c). Bahwa syarat obyektif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah: --------- (3). suatu pokok persoalan tertentu; - Terkait dengan syarat suatu pokok persoalan tertentu dalam KUHPerdata diatur sebagai berikut: --------------------- i. Pasal 1332 KUHPerdata Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. ----------------------------- ii. Pasal 1333 KUHPerdata Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang- kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. ------------- iii. Pasal 1334 KUHPerdata Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam Halaman 274 dari 464
SALINAN perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178. ------ (4). suatu sebab yang tidak dilarang: Berdasarkan ketentuan Pasal 1335, Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. ----------------- d). Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata, merupakan jenis perjanjian innominant yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau perjanjian diluar KUHPerdata. Meskipun jenis perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdata, namun ketentuan-ketentuan umum dalam penyusunan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 38/2018 ini berlaku prinsip umum perjanjian dalam KUHPerdata. Prinsip umum tersebut seperti syarat sahnya perjanjian mengenai subyek dan obyek perjanjian. --------------------- e). Mohon Perhatian Majelis Komisi bahwa dalam keterangan Saksi Sdr. Dicky Halaman 275 dari 464
SALINAN Gondo Saputra selaku Senior Legal Manager - PT Astra Honda Motor) menyatakan pada pokoknya bahwa Terlapor mendapatkan lisensi atau izin lisensi dari Honda Motor Company di Jepang sebagai distributor tunggal di Indonesia. Apa yang ada di dalam lisensi tersebut adalah technical information dan merek. Technical information termasuk didalamnya ada Know How yang sifatnya informasi sifat kerahasiaan. Lebih lanjut berdasarkan lampiran IV tanggapan Terlapor tanggal 11 Agustus 2020, License Technical Appointment Agreement yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2001 - sampai shareholder agreement masih berlaku, antara Honda Motor Co. dan PT Federal Motor (sekarang bernama PT Astra Honda Motor) sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini: ------------------- Tabel. 1 Permohonan pencatatan License Technical Appointment Agreement Berdasarkan tabel 1 diatas, License Technical Appointment Agreement baru dimohonkan pencatatan perjanjian lisensinya sebagaimana formulir permohonan pencatatan perjanjian Halaman 276 dari 464
SALINAN lisensi pada tanggal 18 Juni 2019 dan pembayaran pada tanggal 19 Juni 2019, bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang belum dapat dibuktikan telah tercatat dalam daftar perjanjian lisensi yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi, tercatatnya dalam daftar umum perjanjian Lisensi dan diberitakan dalam Berita Resmi DJKI sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 36/2018, maka permohonan pencatatan perjanjian belum tercatat dalam DJKI Kemenkumhan R.I.; (vide bukti T3). ---- f). Bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf c PP No. 38/2018 terkait objek perjanjian lisensi mengacu Pasal 1320 KUHPerdata adalah terkait dengan salah satu syarat perjanjian yaitu "suatu sebab tertentu". Bahwa jika Undang-Undang telah menetapkan bahwa subjek perjanjian adalah para pihak yang wajib melakukan prestasi, maka intisari dari objek perjanjian ialah prestasi itu sendiri. Maka dalam perjanjian lisensi, yang menjadi objek perjanjian adalah Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenis HKI yang dimiliki oleh pemilik HKI untuk dilisensikan. g). Mohon Perhatian Komisi, dalam tanggapan Pemohon Keberatan dan tanggapan dalam persidangan, Terlapor tidak bisa menunjukkan jenis HKI apa Halaman 277 dari 464
SALINAN dalam konteks perkara a quo. Beberapa dalil HKI yang dimuat dalam tanggapan Terlapor adalah sebagai berikut: -------- i. Halaman 20 tanggapan Terlapor angka 34 yang mendalilkan mengenai rahasia dagang atau bentuk lainnya; ----------------------- ii. Halaman 20 tanggapan Terlapor angka 35 menguraikan mengenai pemberian lisensi kepada Main Dealer terkait standart operation procedures (SOP); --------------------- iii. Halaman 23 tanggapan Terlapor angka 46 pemberian lisensi dari terlapor terkait penggunaan nama "Honda" atau "AHM"; ---------------- iv. Keterangan Terlapor dan Saksi yang pada pokoknya mengenai pemberian lisensi merek "AHASS" dari Terlapor kepada Main Dealer dan di sub lisensikan kepada Dealer (vide bukti B18, vide bukti B17, vide bukti B40). ---------------- h). Bahwa obyek perjanjian SP3MD adalah Kerjasama di Bidang Pemasaran dan Penjualan Sepeda Motor Merek Honda dan/atau Merek Lain yang di distribusikan oleh Pihak Pertama. Bahwa kerjasama di bidang pemasaran dan penjualan dilakukan dengan cara Terlapor menunjuk dan mengangkat Main Dealer untuk bertindak sebagai mata rantai lapisan pertama untuk menyalurkan sepeda motor di suatu wilayah pemasaran yang telah ditetapkan oleh Terlapor atas sepeda Halaman 278 dari 464
SALINAN motor yang dijual atau dipasarkan Terlapor. Bahwa Dalam SP3MD tidak ada obyek perjanjian yang memuat Lisensi HKI apakah Rahasia Dagang, Merek (nama merek yang menjadi obyek perjanjian lisensi) atau SOP untuk diberikan atau dilisensikan baik sebagian atau seluruhnya ataupun bersifat eksklusif atau non eksklusif kepada Main Dealer. Lebih lanjut dalam perjanjian tersebut juga tidak memuat adanya kewenangan bagi Main Dealer untuk dapat mensublisensikan HKI yang dilisensikan kepadanya dan jenis HKI yang dapat disublisensikan (vide bukti T35 dan T42 dan C157) ------------ i). Bahwa obyek perjanjian SP3D Kerjasama Perawatan dan Perbaikan/Jasa Perbengkelan Sepeda Motor dan/atau Penjualan/Pemasaran Suku Cadang Kendaraan Sepeda Motor, dalam SP3D tidak memuat jenis HKI serta pemberian sub lisensi dari Main Dealer kepada Dealer sebagai layanan purna jual perbaikan sepeda motor untuk dapat menggunakan jenis HKI apa yang telah dilisensikan kepada Main Dealer (vide bukti T25). ------------- j). Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sdr. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. menyatakan, bahwa agar supaya kontrak itu sah salah satu syaratnya ada yang namanya hal tertentu. Hal tertentunya itu apa, dalam hal ini adalah lisensi itu. Dalam lisensi itu ada Halaman 279 dari 464
SALINAN pemberi, ada penerima, ada hak apa yang di lisensikan semuanya itu harus dituliskan mungkin juga ada wilayah, jangka waktu dan seterusnya itu harus disebutkan. Supaya hal tertentunya itu benar-benar dapat diidentifikasi dengan jelas dan tegas obyek perjanjian lisensi. Apabila dalam perjanjian tidak secara tegas dimuat obyek perjanjian lisensi hal tertentunya tidak sebut lalu bagaimana caranya menentukan hal tersebut lisensi atau bukan. Dalam hal pemberian sub lisensi kalau mau memberikan harus disebutkan secara tegas didalam perjanjian kewenangan mensublisensikan. Bahwa terkait perjanjian yang menunjuk mata rantai penjualan atau purna jual adalah perjanjian lain yang mungkin saja ada perjanjian penjualan dan perjanjian distribusi. Jadi bukan mata rantainya yang merupakan perjanjian lisensi, itu kerjasama penjualan atau apapun namanya. Bahwa obyek perjanjian lisensi harus benar-benar tegas dan tidak kabur. harus dijelaskan dulu misalnya hak atas merek apa yang dimiliki oleh pemilik merek kemudian merek tersebut akan digunakan oleh siapa karena agar secara jelas objek perjanjian itu sehingga tidak kabur. ---- k). Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen SP3MD dan SP3D dan keterangan Ahli Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sdr. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., Pasal 7 ayat 92 PP Halaman 280 dari 464
SALINAN No. 36/2018 dan Pasal 1320 KUHPerdata maka SP3MD dan SP3D tidak memuat secara tegas obyek perjanjian lisensi yang memuat HKI sebagaimana dalil Terlapor dalam tanggapan dan keterangannya yaitu merek, rahasia dagang, atau SOP dari siapa pemilik HKI kepada siapa penerima lisensinya serta hak yang secara tegas memberikan kewenangan bagi penerima lisensi untuk dapat mensub-lisensikan. ------------------------ 2). Bahwa dengan demikian berdsarkan alat bukti SP3MD dan SP3D, tanggapan Terlapor, keterangan Saksi dan alat bukti dokumen, SP3MD dan SP3D bukan perjanjian yang memuat obyek lisensi atau memuat ketentuan mengenai perjanjian Lisensi dalam lingkup HKI sehingga bukan merupakan obyek dan dikecualikan sebagaimana ketentuan dari Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999. ------------------------ j. Bahwa SP3MD Belum Tercatat Sebagai Perjanjian Lisensi Sedangkan SP3D Tidak Pernah Dimohonkan Pencatatan Pada DJKI Kemenkumham R.I. 1). Bahwa mengacu ketentuan Pasal 42 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Selanjutnya mengacu Pasal 42 ayat (4) UU No. 20/2016 perjanjian yang dimohonkan pencatatan akan dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak akan berakibat Halaman 281 dari 464
SALINAN hukum pada pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU No. 20/2016. 2). Bahwa mengacu Pasal 5 ayat (1) PP No. 38/2018, mengenai pemberian lisensi diatur sebagai berikut: "Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan perjanjian Lisensi dalam bentuk tertulis antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi." ---- 3). Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP No. 38/2018 perjanjian lisensi paling sedikit memuat sebagai berikut: ----------------------- a). tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani; ------ b). nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi; -------------------------- c). objek perjanjian Lisensi; ------------------ d). ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi; e). jangka waktu perjanjian Lisensi; -------- f). wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan g). pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten. ------------- 4). Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) PP No. 36/2018, permohonan pencatatan perjanjian lisensi harus melampirkan dokumen paling sedikit: ------------------------ a). Salinan perjanjian lisensi; ---------------- b). Petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti Halaman 282 dari 464
SALINAN kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;--------- c). Surat kuasa, kila permohonan diajukan melalui Kuasa; dan ------------------------ d). Bukti pembayaran biaya. ----------------- 5). Bahwa terhadap permohonan pencatatan perjanjian lisensi, yang diajukan melalui formulir permohonan pencatatan perjanjian lisensi tidak otomatis perjanjian lisensi tersebut tercatat. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi akan dilakukan pemeriksaan terhadap keseuaian dan kelengkapan dokumen. Bahwa mekanisme pemeriksaan permohonan pencatatan perjanjian lisensi diatur dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 PP No. 36/2018 yang dapat dikutip sebagai berikut: Pasal 11 (1) Setiap permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan pemeriksaan. ------------------------------ (2) Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). Pasal 12 (1) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pada saat pengajuan permohonan diterima. -------------------- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. -------------- Halaman 283 dari 464
SALINAN Pasal 13 (1) Pemeriksaan permohonan terhadap kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap. ---------- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk menyesuaikan dokumen. ---------------- Pasal 14 (1) Pemohon menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan. ---------------------------- (2) Apabila penyesuaian dokumen dengan batas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. -------------------- Berdasarkan dengan demikian maka setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi, akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dokumen persyaratan yang tidak lengkap, pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Halaman 284 dari 464
SALINAN hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan tersebut. Apabila pemohon atau kuasanya tidak memenuhi kekurangan persyaratan tersebut, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan biaya permohonan pencatatan tidak dapat ditarik kembali. Bahwa dengan dianggapnya permohonan ditarik kembali karena pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) PP No. 36/2018 maka tidak pernah ada pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI. ----------- 6). Bahwa mengacu "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM R.I. 2019" halaman 48, terhadap permohonan pencatatan lisensi yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya kantor DJKI menerbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi dan mencatat dalam daftar umum perjanjian lisensi serta mengumumkannya dalam BRM dan laman resmi DJKI. Sedangkan dalam hal pejanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 7). Bahwa terhadap permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memenuhi kelengkapan dan kesesuaian dokumen maka akan diumumkan dan dilakukan pencatatan oleh Menteri Hukum dan HAM Halaman 285 dari 464
SALINAN Republik Indonesia, mengacu ketentuan pasal 15 PP No. 36/2018, yang dapat dikutip sebagai berikut: (1) Menteri menerbitkan Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi dan memberitahukan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai. (2) Menteri mencatat perjanjian Lisensi dalam: a. daftar umum desain industri; ------- b. daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu; ------------------------ c. daftar umum perjanjian Lisensi hak cipta; atau ----------------------------- d. daftar umum perjanjian Lisensi hak kekayaan intelektual lainnya. - (3) Pencatatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam: a. berita resmi desain industri; -------- b. berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu; ------------------------ c. berita resmi rahasia dagang; ------- d. berita resmi merek; ------------------- e. berita resmi paten; atau ------------- f. daftar umum perjanjian Lisensi hak cipta. (4) Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. 8). Bahwa Terlapor dalam tanggapannya pada halaman 20 angka 34 mendalilkan Halaman 286 dari 464
SALINAN perjanjian lisensi yang dimaksud adalah SP3MD dan SP3D. Bahwa Terlapor dalam tanggapannya pada lampiran IV "TANDA BUKTI PENDAFTARAN SP3MD KE DITJEN HKI" menyampaikan bukti formulir permohonan pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual sebagai berikut (vide bukti T3): Tabel 2 Matriks tanda bukti permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi Terlapor kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham R.I.) Halaman 287 dari 464
Halaman 288 dari 464 SALINAN
SALINAN 9). Bahwa Terlapor dalam tanggapan tertulis dan tanggapan dalam persidangan menganggap dengan melampirkan dengan adanya formulir permohonan pencatatan perjanjian lisensi maka perjanjian dalam hal ini SP3MD adalah telah tercatat dalam DJKI Kemenkumham R.I. (vide bukti B14 dan T3); 10). Bahwa formulir permohonan pencatatan perjanjian lisensi adalah formulir permohonan dari pemohon agar perjanjian lisensinya dicatatkan oleh DJKI Kemenkumham R.I. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 PP No. 36/2018, terhadap permohonan pencatatan perjanjian lisensi oleh Terlapor maka tidak otomatis dengan adanya formulir permohonanan pencatatan perjanjian lisensi dan pembayaran biaya pencatatan maka telah tercatat di DJKI Kemenkumham R.I. -- 11). Bahwa dalam pemeriksaan dalam Sidang Majelis Komisi, Tim Investigator telah meminta Terlapor untuk menyampaikan bukti pencatatatan perjanjian lisensi, namun sampai dengan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan dokumen Terlapor tidak menyampaikan bukti telah dicatatkannya perjanjian lisensi. Halaman 289 dari 464
SALINAN 12). Bahwa Terlapor tidak dapat menunjukkan adanya bukti bahwa permohonan perjanjian lisensi telah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PP No. 36/2018 dan diterbitkannya Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (1) PP No. 36/2018 serta mengumumkannya dalam berita resmi dan laman resmi DJKI Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PP No. 36/2018. Bahwa dalam hal perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 13). Bahwa SP3MD baru dimohonkan pencatatan perjanjian lisensi dan belum dapat menunjukkan bukti sampai dengan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SP3MD belum tercatat sebagai perjanjian lisensi dan tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana obyek Pasal 50 Huruf b UU No. 5/1999. 14). Bahwa lebih lanjut terkait SP3D berdasarkan Tabel 1 diatas maka dapat diketahui yang dimohonkan pencatatan kepada DJKI Kemenkumham R.I. hanya SP3MD antara Terlapor dengan Main Dealer. Bahwa tidak terdapat permohonan pencatatan perjanjian Lisensi antara Main Dealer dengan AHASS (Dealer) yang dimuat dalam SP3D sebagaimana dalil Terlapor. Dengan demikian SP3D tidak dimohonkan Halaman 290 dari 464
SALINAN pencatatan perjanjian lisensi kepada DJKI Kemenkumham R.I. untuk dapat menjadi Perjanjian lisensi yang tercatat. --------------- 15). Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sdr. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. menyatakan, pemilik hak berhak untuk menggunakan merek itu sendiri atau juga memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek itu. Izin bagi orang lain untuk menggunakan merek menurut Undang- Undang harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disebut dengan perjanjian lisensi. Atas dasar perjanjian lisensi itu orang lain yang bukan pemilik merek boleh menggunakan merek yang bersangkutan. Bahwa pihak penerima lisensi bisa mensublisensikan apabila dalam perjanjian tadi ada yang namanya hak subtitusi artinya si penerima izin ini boleh memberikan haknya kepada orang lain. Tetapi kalau di dalam perjanjian itu tidak ada ketentuan yang memberikan izin kepada penerima hak itu untuk memberikan izin kepada pihak yang lain lagi maka itu tidak boleh. Jadi perjanjian lisensi tadi harus di catatkan pada Direktorat Jenderal K.I. nanti disana dicatat dan kemudian diumumkan dalam berita resmi merek. Jadi perjanjian lisensi itu sendiri itu harus dicatakan dengan akibat kalau misalnya tidak dicatatkan maka perjanjian itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Bahwa pencatatan terhadap sub lisensi juga perlu dicatatkan, Undang- Undang memberikan hak kepada pemilik merek melalui pendaftaran maka hanya Halaman 291 dari 464
SALINAN pemilik itulah yang memakai merek. Ketika pemilik juga mengizinkan orang lain untuk memakai maka tentu saja orang lain juga harus mengetahui. Itu sebabnya ada ketentuan pencatatan dan pengumuman dalam berita resmi. Jadi tujuan dari pencatatan dan pengumuman itu sendiri adalah agar orang lain tahu. Begitupun ketika si penerima lisensi ini diberi hak untuk men sub lisensikan berarti akan ada orang lain lagi yang menggunakan merek itupun juga dengan perjanjian. Supaya penerima berikutnya ini juga diketahui sebagai pemakai merek maka itupun juga dicatatakan dan diumumkan. Intinya apapun yang merupakan lisensi atau izin penggunaan merek itu sesuai ketentuan Undang-Undang itu harus dicatatkan dengan akibat kalau tidak dicatat perjanjian itu tidak mengikat pihak ketiga. --------------- 16). Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan PP No. 36/2018 dan keterangan Ahli Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sdr. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. maka dalil Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perjanjian SP3MD terdapat ketentuan sub lisensi kepada Main Dealer sehingga tidak perlu lagi adanya permohonan pencatatan perjanjian perjanjian lisensi atau penerima lisensi dalam hal ini Main Dealer yang mensub lisensikan kepada AHASS atau Dealer sebagaimana dimuat dalam SP3D adalah kekeliruan dalam memahami ketentuan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Bahwa bukti perjanjian lisensi telah dicatatkan Halaman 292 dari 464
SALINAN adalah perjanjian lisensi harus dicatatkan pada daftar pencatatan perjanjian lisensi pada DJKI Kemenkumham R.I. dan kemudian diumumkan dalam berita resmi merek dan bukan hanya permohonan pencatatan kemudian perjanjian yang dianggap perjanjian lisensi menjadi tercatat. (vide bukti B41) 17). Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan PP No. 38/2016 dan keterangan ahli Sdr. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., maka dalil Terlapor yang menyatakan bahwa SP3MD dan SP3D adalah perjanjian lisensi dan telah tercatat di DJKI Kemenkumham R.I. adalah tidak didukung bukti adanya Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi, pencatatan dalam daftar umum perjanjian lisensi dan diumumkan dalam berita resmi oleh DJKI Kemenkumham R.I., serta SP3D tidak pernah dimohonkan untuk dicatatakan sebagai perjanjian lisensi kepada DJKI Kemenkumham, sehingga SP3MD dan SP3D tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana obyek Pasal 50 huruf b UU No.5/1999. ------------------------- k. Perjanjian Lisensi HKI yang memuat klausula yang bersifat anti persaingan tidak dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1999. ----------------- 1). Bahwa dalam Perkom No. 2/2009 halaman 12 menyatakan, perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha. Lebih lanjut Perkom 2/2009 mengatur langkah keempat dalam menganalisiis Halaman 293 dari 464
SALINAN apakah suatu perjanjian lisensi merupakan pengecualian yang dikecualikan yaitu perlu dilakukan pemeriksaan apakah dalam perjanjian lisensi HKI tersebut terdapat klausul-klausul yang secara jelas mengandung sifat anti persaingan. Apabila indikasi yang jelas tidak ditemukan, maka terhadap perjanjian lisensi HKI tersebut berlaku pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha. 2). Bahwa analisis terkait klausula kesepakatan eksklusif yang memiliki atau tidak memiliki sifat anti persaingan adalah sebagaimana bagan dibawah ini: Bahwa berdasarkan bagan diatas maka apabila ditemukan sifat anti persaingan dalam perjanjian lisensi maka akan diperiksa adanya pelanggaran UU No. 5 Halaman 294 dari 464
SALINAN Tahun 1999 sehingga pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf b UU No. 5/1999 tidak dapat diterapkan. ---------- 3). Bahwa dengan demikian terpenuhinya semua unsur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 oleh Terlapor membuktikan bahwa dalam hal SP3MD dan SP3D setidak-tidaknya diakui sebagai suatu perjanjian lisensi maka ketentuan perjanjian lisensi sebagaimana didalilkan terlapor dalam SP3MD dan SP3D tersebut memuat sifat anti persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Perkom 2/2009 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 huruf b dan tidak dikecualikan dari berlakunya UU No. 5 Tahun 1999. 6.6. Tentang Kesimpulan Bahwa berdasarkan aanalisis dan pertimbangan di atas, maka kami berkesimpulan: 6.6.1. PT Astra Honda Motor (Terlapor) terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 6.6.2. PT Astra Honda Motor (Terlapor) terbukti melanggar Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 6.6.3. Perkara a quo tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Momopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 7. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti T92); -------------------- 7.1. Ringkasan Kesimpulan Halaman 295 dari 464
7.1.1. 7.1.2. SALINAN Berdasarkan fakta-fakta, alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang terungkap di dalam persidangan, jelas dan terbukti bahwa tuduhan-tuduhan dan dalih-dalih Tim Investigator dalam LDP terhadap dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha kepada Terlapor sama sekali tidak terbukti. -------------- Dalam persidangan, jelas terbukti dan tidak dapat diartikan sebaliknya bahwa: a. Terlapor tidak melakukan penjualan barang secara tying atas produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil pada bengkel-bengkel resmi kendaraan motor roda dua (sepeda motor) merek Honda, yaitu bengkel AHASS (Astra Honda Authorized Service Station). Dengan kata lain, Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. b. Terlapor tidak pernah membuat suatu perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu dengan Dealer/AHASS yang menghambat masuknya pelumas merek-merek lain di Dealer/AHASS. Dengan kata lain, Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. c. Tidak ada pelanggaran atas UU Persaingan Usaha karena Terlapor memenuhi Pasal 50 huruf (a) dan huruf (b) UU Persaingan Usaha: ---------------------- 1). Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer merupakan pelaksanaan amanat Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2016, Permendag No. 66/2019, dan Keputusan BKPM No. 322; --------------------- 2). Layanan purna jual, garansi serta penyediaan suku cadang asli memang Halaman 296 dari 464
7.2. SALINAN diwajibkan oleh UU Perlindungan Konsumen; 3). Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer merupakan Perjanjian Lisensi yang dilindungi oleh Peraturan Perundang- Undangan bidang Hak Kekayaan Intelektual. d. Tidak ada hambatan produk pelumas dan pasar pelumas merupakan pasar yang besar dan terbuka. 7.1.3. Lebih lanjut, berdasarkan hasil inzage pada tanggal 22 Desember 2020, terbukti bahwa dalam menyusun LDP dan selama di persidangan, tuduhan dalam LDP tidak didukung oleh data-data dan hasil survei yang menggunakan metode ilmiah. Hingga berakhirnya persidangan, tidak ada satu pun bukti hasil riset ilmiah yang diajukan oleh Tim Investigator. Oleh karenanya, seluruh tuduhan terhadap Terlapor dalam Perkara a quo sama sekali tidak didasarkan pada penelitian ilmiah yang datanya dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya tuduhan menjadi tidak berdasar dan tidak terbukti. Terbukti Terlapor Tidak Melanggar Pasal 15 Ayat (2) UU Persaingan Usaha 7.2.1. Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha mengatur bahwa: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok". 7.2.2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terlapor berhasil membuktikan jika tidak ada perilaku tying antara produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil. a. Secara hukum jelas bahwa Terlapor memang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Halaman 297 dari 464
SALINAN Dealer/AHASS, melainkan hanya dengan Main Dealer. Konstruksi hubungan hukum di atas sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: (i) Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendag No. 11/2006); (ii) Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag No. 22/2016); (iii) Peraturan Menteri Perdagangan No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M- DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag No. 66/2019); serta (iv) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 322/T/Industri Perdagangan/2001 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Tetap Usaha Perdagangan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2001 (Keputusan BKPM No. 322). -------------------- Hal mana terbukti berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dijelaskan dalam Bagian II.A1 Kesimpulan, yang pada pokoknya membuktikan bahwa pihak yang melakukan penjualan pelumas AHM Oil kepada konsumen adalah Dealer/AHASS, bukan Terlapor. Terlapor juga bukan merupakan pihak di dalam Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS. b. Tidak ada tying antara produk strategic tools dan pelumas AHM Oil. Selain itu, tidak ada ada aturan atau kebijakan apapun yang dibuat ataupun diterapkan oleh Terlapor kepada Dealer/AHASS untuk hanya boleh Halaman 298 dari 464
SALINAN menjual pelumas merek AHM Oil. Hal yang dilarang adalah untuk menjual produk palsu yang jelas merupakan suatu tindak pidana atas hak kekayaan intelektual Terlapor yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. ------------------------ Dalam persidangan, jelas terungkap bahwa: ------- 1). Tidak ada ketentuan dalam: (i) Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer, dan (ii) Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS, yang mensyaratkan bahwa Dealer/AHASS hanya dapat memperoleh strategic tools jika Dealer/AHASS juga membeli pelumas AHM Oil; -------------------- 2). Tidak ada fakta bahwa Terlapor maupun Main Dealer memaksa Dealer/AHASS untuk membeli pelumas AHM Oil jika ingin memperoleh strategic tools; --------------------- 3). Strategic tools merupakan barang modal bagi Dealer/AHASS untuk menjalankan kegiatan usahanya dan tidak diperjualbelikan kepada konsumen, sedangkan pelumas AHM Oil merupakan barang dagangan bagi Dealer/AHASS yang dijual kepada konsumen; 4). Pembelian strategic tools dan pelumas AHM Oil oleh Dealer/AHASS tidak dalam satu periode pembelian; 5). Seluruh saksi yang dihadirkan dari pihak Main Dealer dan Dealer/AHASS menyatakan bahwa tidak ada larangan menjual pelumas merek lain. Dealer/AHASS juga akan tetap melayani konsumen yang memilih preferensi merek pelumas lain. Beberapa Dealer/AHASS bahkan ada yang menjual pelumas merek lain, tergantung dari Halaman 299 dari 464
7.3. SALINAN kebutuhan dan minat konsumen sepeda motornya. 7.2.3. Hal-hal diatas jelas terbukti berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dijelaskan pada Bagian II. A2 Kesimpulan ini, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Yoseph Utama S., Senior Marketing Manager Terlapor (vide Bukti-B9), Saksi Wedijanto, Head Technical Sales Terlapor (vide Bukti-B10), Saksi Krisgianto Lilikwarga, Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora ("PT DAM") (vide Bukti-B14), Saksi Robbyanto Budiman, Presiden Direktur PT Wahana Makmur Sejati ("PT Wahana") (vide Bukti-B16), Saksi Suwito Mawarwati, Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia ("PT MPM") (vide Bukti-B17), Saksi Lilis Pranoto, Direktur PT Mitra Sendang Kemakmuran ("PT MSK") (vide Bukti-B18), Saksi Soegiharto, Pemilik PT Cahaya Sukses Motor ("AHASS Cahaya") (vide Bukti-B37), dan Saksi Dicky Gondo Saputra, Senior Legal Manager - Corporate Secretary & Legal Terlapor (vide Bukti-B40), yang jelas membuktikan bahwa tidak ada tying atas produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil. ------------------ 7.2.4. Oleh karenanya, seluruh dalil Tim Investigator dalam LDP mengenai adanya tying antara produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil tidak terbukti. Dengan kata lain, terbukti bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. Terbukti Terlapor Tidak Melanggar Pasal 15 Ayat (3) UU Persaingan Usaha 7.3.1. Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha mengatur bahwa: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok.------------------------------------ Halaman 300 dari 464
7.3.2. SALINAN a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau ------------ b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok." -- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terlapor berhasil membuktikan bahwa tidak ada ketentuan mengenai harga ataupun potongan harga terhadap produk strategic tools dengan tujuan membeli produk pelumas AHM Oil dan tidak membeli produk sejenis dari pelaku usaha pesaing. --------------- a. Tidak ada subsidi harga maupun potongan harga yang didapatkan oleh Dealer/AHASS saat membeli strategic tools maupun pelumas AHM Oil. ---------- Berdasarkan keterangan Saksi Soegiharto, Pemilik AHASS Cahaya, yang diperiksa dalam persidangan tanggal 25 November 2020 (vide Bukti-B37), Saksi menjelaskan pada intinya Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS tidak ada ketentuan subsidi harga maupun potongan harga untuk membeli produk strategic tools maupun pelumas AHM Oil. b. Produk strategic tools merupakan barang modal bagi Dealer/AHASS untuk menjalankan kegiatan usahanya dan tidak dibeli berkali-kali, sedangkan pelumas AHM Oil merupakan barang dagangan yang dijual kepada konsumen dan dibeli berkali- kali (fast moving products). ----------------------------- Hal ini dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terlapor yang diungkapkan dalam persidangan (vide Bukti-B10, vide Bukti-B14, vide Bukti-B15, vide Bukti-B16, vide Bukti-B17, vide Bukti-B18, vide Bukti-B37, vide Bukti-B40, dan vide Bukti- B44), yang menjelaskan pada intinya produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil merupakan dua produk yang tidak dibeli dalam Halaman 301 dari 464
7.4. SALINAN waktu yang bersamaan dan bukan merupakan produk yang diikat (tied product). --------------------- c. Tidak ada larangan untuk menjual produk pelumas merek lain dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS. ----------------- Berdasarkan Bukti-T52 dan Bukti-T53, Dealer/AHASS Cahaya menjual produk-produk pelumas merek lainnya, seperti pelumas Shell, Federal, dan Enduro Racing. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Soegiharto yang diberikan dalam persidangan bahwa tidak ada larangan dari Main Dealer untuk menjual produk pelumas merek lain (vide Bukti-B37). Terbukti Tidak Ada Pelanggaran Atas UU Persaingan Usaha Karena Terlapor Memenuhi Pasal 50 Huruf (a) Dan Huruf (b) UU Persaingan Usaha 7.4.1. Pasal 50 huruf (a) dan huruf (b) UU Persaingan Usaha mengatur bahwa: "Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah: a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau 7.4.2. Berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan, jelas terbukti dan tidak dapat diartikan lain bahwa perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dapat dikecualikan dari Pasal 50 huruf (a) dan huruf (b) UU Persaingan Usaha karena: Halaman 302 dari 464
SALINAN a. Perjanjian tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2016, Permendag No. 66/2019, dan Keputusan BKPM No. 322. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Terlapor memang tidak dapat melakukan penjualan langsung kepada konsumen, melainkan wajib untuk menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai distributor, yaitu dalam hal ini Main Dealer. Terbukti pula bahwa jual beli antara Terlapor dengan Main Dealer adalah jual beli putus. b. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 25 UU Perlindungan Konsumen, Terlapor diwajibkan untuk memberikan jaminan dan/atau garansi serta memberikan mutu atas produk yang dijualnya kepada konsumen. Kewajiban Terlapor diperluas juga untuk wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan kata lain, keberadaan Dealer/AHASS, masa garansi dan penyediaan suku cadang asli, termasuk pelumas AHM Oil adalah semata-mata pelaksanaan dari amanat UU Perlindungan Konsumen; c. Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer merupakan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Sebagaimana dikutip dari Ahli Prof. Agus Sardjono, Ahli Hak Kekayaan Intelektual yang diajukan oleh Tim Investigator, bahwa suatu perjanjian lisensi dapat saja termuat dalam suatu perjanjian besar/pokok dan tidak perlu secara spesifik dinamakan perjanjian lisensi. Dalam hal ini, selain termaktub dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer, Perjanjian Lisensi Terlapor Halaman 303 dari 464
7.5. SALINAN juga telah didaftarkan kepada Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. Hal mana telah Terlapor serahkan kepada Majelis Komisi yang terhormat dalam lampiran pada Bukti-T3. ---------- d. Tidak ada sifat anti persaingan dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perkom No. 2/2009). 7.4.3. Berdasarkan Bukti-T13, Bukti T-34, Bukti-T35, Bukti- T39, dan Bukti-T42, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Dicky Gondo Saputra, Senior Legal Manager - Corporate Secretary & Legal Terlapor (vide Bukti-B40), keterangan Ahli Prof. Agus Sardjono (vide Bukti-B41), keterangan Ahli Dr. A.M. Tri Anggraini (vide Bukti-B43), keterangan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait (vide Bukti-B31), keterangan Ahli Faisal Basri (vide Bukti- B34), dan keterangan Terlapor (vide Bukti-B44), membuktikan jika Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer merupakan perjanjian yang dapat dikecualikan karena melaksanakan amanat dan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha) dan perjanjian lisensi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual Terlapor (Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha). Tidak Ada Hambatan Bagi Produk Pelumas Lain -------------------- 7.5.1. Alat bukti yang terungkap dalam persidangan pada faktanya membuktikan bahwa tidak ada hambatan bagi produk pelumas lain untuk memasarkan produk pelumasnya ke Dealer/AHASS dan pasar pelumas Halaman 304 dari 464
7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. SALINAN sepeda motor, merupakan pasar yang terbuka terhadap persaingan. Terdapat kurang lebih ratusan merek pelumas sepeda motor yang beredar di Indonesia 200-merek-oli.html). Produk pelumas sepeda motor dapat diperoleh melalui berbagai sumber atau tempat, yaitu: bengkel umum, bengkel resmi, agen, bahkan market place online (Tokopedia, BliBli, JD.iD, dan lain- lain). Dalam hal ini, konsumen diberikan kebebasan untuk memilih jenis dan merek pelumas apa yang dikehendakinya. Buku-buku pedoman pemilik sepeda motor yang dikeluarkan oleh Terlapor merekomendasikan spesifikasi atau jenis substitusi dari pelumas yang dapat digunakan oleh pemilik motor, sebagaimana dikutip: a. Buku Pedoman Pemilik BeAT dan BeAT Street, dan Buku Pedoman Pemilik Vario 150 ESP (vide Bukti- T16 dan vide Bukti T-17) "Jika Anda menggunakan oli mesin non-Honda, periksalah labelnya untuk memastikan bahwa oli tersebut memenuhi semua standard berikut ini: -
Standard JASO T903
1: MB;-------------------
Standart SAE
2:10W
30; -----------------------
Klasifikasi API*3:SG atau lebih tinggi. -------- b. Buku Pedoman Pemilik Tiger (vide Bukti-T18) ----- "OLI MESIN Kualitas oli mesin adalah faktor utama yang menentukan umur sebuah mesin. Gantilah oli mesin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan oli mesin yang dianjurkan yaitu dengan kualitas API Servis SJ." ------------- Dalam persidangan jelas terbukti bahwa: ----------------- a. Tidak ada larangan bagi Dealer/AHASS untuk menjual produk pelumas merek lain berdasarkan Halaman 305 dari 464
7.6. SALINAN buku garansi dan perjanjian-perjanjian yang berlaku antara Terlapor dengan Main Dealer, dan Main Dealer dengan Dealer/AHASS. ----------------- b. Tidak ada larangan bagi konsumen untuk menggunakan pelumas merek lain dan menggantinya di Dealer/AHASS. --------------------- c. Tidak ada keharusan bagi konsumen sepeda motor merek Honda untuk hanya menggunakan fasilitas purna jual atau jasa servis hanya pada Dealer/AHASS. d. Dealer/AHASS juga menjual produk pelumas lain. 7.5.5. Berdasarkan Bukti-T16, Bukti-T17, Bukti-T18, Bukti- T24, Bukti-T25, Bukti-T26, Bukti-T34, Bukti-T35, Bukti-T39, Bukti-T40, Bukti-T42, Bukti-T43, Bukti- T49, Bukti-T50, Bukti-T51, Bukti-T52, Bukti-T53, Bukti-T61, Bukti-C106, Bukti-C107, Bukti-C108, Bukti-C109, Bukti-C110, Bukti-C111, Bukti-C112, Bukti-C113, Bukti-C143, Bukti-C163, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Krisgianto Lilikwarga, Presiden Direktur PT DAM (vide Bukti-B14), Saksi Robbyanto Budiman, Presiden Direktur PT Wahana (vide Bukti- B16), Saksi Suwito Mawarwati, Presiden Direktur PT MPM (vide Bukti-B17), Saksi Lilis Pranoto, Direktur PT MSK (vide Bukti-B18), Saksi Soegiharto, Pemilik AHASS Cahaya (vide Bukti-B37), dan Saksi Frendy, Konsumen Pengguna Sepeda Motor Honda (vide Bukti-B38), jelas membuktikan bahwa tidak adanya hambatan bagi produk pelumas merek lain dan tidak ada larangan ataupun ketentuan yang ditetapkan dari Terlapor dan/atau Main Dealer kepada Dealer/AHASS untuk hanya menjual produk pelumas AHM Oil. ---------------- Tuduhan LDP Tidak Didukung Oleh Data Riset Ilmiah Ataupun Data Atas Survei Dengan Metodologi Penelitian Yang Tepat Serta Tidak Ada Alat Bukti Yang Dapat Membuktikan Pelanggaran Terhadap UU Persaingan Usaha Halaman 306 dari 464
7.6.1. SALINAN Tidak Ada Data Atau Survei Hasil Penelitian Ilmiah Terhadap Tuduhan Dalam LDP ----------------------------- a. Terbukti dalam persidangan jika Tim Investigator tidak melakukan survei secara tepat dan tidak dapat menyampaikan alat bukti yang mendukung dalil-dalil Tim Investigator terkait adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. b. Seluruh tuduhan dan dalil-dalil Tim Investigator berbanding terbalik dengan keterangan saksi- saksi yang disampaikan dalam persidangan (vide Bukti-B7, vide Bukti-B9, vide Bukti-B10, vide Bukti-B11, vide Bukti-B14, vide Bukti-B15, vide Bukti-B16, vide Bukti-B17, vide Bukti-B18, vide Bukti-B19, vide Bukti-B30, vide Bukti-B37, vide Bukti-B39, vide Bukti-B40, dan vide Bukti-B44) dan ahli-ahli yang disampaikan dalam persidangan (vide Bukti-B31, vide Bukti-B34, vide Bukti-B35, vide Bukti-B41, vide Bukti-B42, vide Bukti-B43) di mana menjelaskan: -------------------- 1). Keterangan Ahli yang menjelaskan bahwa metode penelitian wajib dicantumkan di dalam LDP (vide Bukti-B26 dan vide Bukti- B31). 2). Keterangan para Saksi yang menjelaskan jika praktik untuk mempunyai bengkel resmi juga dilakukan oleh manufaktur sepeda motor lain di Indonesia, seperti Yamaha, Suzuki, dan TVS. --------------------- 3). Keterangan para Saksi dan para Ahli yang menjelaskan jika manufaktur sepeda motor lain di Indonesia juga mempunyai pelumas dengan mereknya masing-masing, seperti Yamaha, Suzuki, dan TVS. --------------------- 4). Keterangan para Saksi dan para Ahli yang menjelaskan terdapat kewajiban hukum Halaman 307 dari 464
7.6.2. SALINAN produsen untuk menjamin mutu dan kualitas produk yang dijual kepada konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Tindakan penjaminan terhadap mutu dan kualitas produk ini dilakukan dengan cara: (i) menyediakan layanan purna jual resmi atau bengkel resmi; (ii) menyediakan suku cadang resmi; dan (iii) pemberian garansi. ------------------------------ 5). Keterangan para Saksi yang menjelaskan jika tidak ada larangan untuk menjual produk pelumas lain di Dealer/AHASS dan konsumen yang datang dengan preferensi pelumas masing-masing akan tetap dilayani. 6). Keterangan Saksi yang menjelaskan jika Dealer/AHASS miliknya menjual produk pelumas merek lain. ----------------------------- 7). Buku pedoman pemilik yang secara nyata dan jelas justru memberikan rekomendasi atas tipe atau jenis oli yang kompatibel dengan kendaraan roda dua merek Honda yang dimiliki oleh konsumen. ------------------ Tim Investigator Sama Sekali Tidak Dapat Menghadirkan Saksi Fakta Yang Memenuhi Syarat Sebagai Saksi a. Terbukti apabila selama proses persidangan tahap Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator tidak dapat menghadirkan Saksi fakta yang mendukung tuduhan-tuduhan dan dalil-dalilnya dalam LDP. Saksi-Saksi fakta yang diajukan oleh Tim Investigator memberikan keterangan yang berbanding terbalik dengan tuduhan-tuduhan Tim Investigator kepada Terlapor. ------------------------- b. Hal ini dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator, yaitu Saksi Patrick Adhiatmaja, Presiden Direktur PT Federal Halaman 308 dari 464
SALINAN Karyatama ("PT FKT"), Saksi Andria Nusa, Direktur Sales dan Marketing PT Pertamina Lubricants, dan Saksi Gwan Liong, Sales Manager PT Topindo Atlas Asia, yang memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut (vide Bukti-B47, vide Bukti-B39, dan vide Bukti-B36): --------------------- 1). Preferensi konsumen dalam memilih produk tidak dapat ditentukan oleh pihak manapun. 2). Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) tidak dapat menjual langsung kepada konsumen, tetapi harus menunjuk distributor. 3). Tidak ada larangan bagi produsen pelumas AHM Oil untuk menjual produk pelumas mereknya sendiri, namun terkait dengan hak kekayaan intelektual, produsen pelumas AHM Oil tidak dapat menjual formula tersebut kepada pihak lain selain ke Terlapor berdasarkan hubungan B2B (business to business).--------------------------- c. Oleh karenanya, berdasarkan ringkasan di atas, dalam persidangan tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor berhasil membuktikan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. d. Terlapor membantah seluruh tuduhan dan dalil dari Tim Investigator karena berdasarkan fakta- fakta, seluruh alat bukti, baik itu alat bukti tertulis maupun keterangan Saksi-Saksi dan Ahli-Ahli yang disampaikan dalam persidangan, membuktikan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha tidak terpenuhi. e. Tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha tersebut dikarenakan: Halaman 309 dari 464
f. SALINAN 1). Terlapor bukan merupakan pihak yang membuat perjanjian dengan Dealer/AHASS yang melakukan penjualan kepada konsumen; 2). Tidak ada unsur tying atas produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil; --------------- 3). Tidak ada ketentuan yang melarang Dealer/AHASS menjual produk pelumas merek lain; 4). Tidak ada perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu terhadap produk strategic tools dan pelumas AHM Oil. --------- Terlapor mencatat bahwa berdasarkan alur persidangan dalam Pemeriksaan Lanjutan, juga dibahas mengenai pemberian garansi dan servis terhadap motor dalam masa garansi. Terhadap hal ini, Terlapor menyampaikan hal-hal berikut: ------- 1). Pemberian garansi jelas diwajibkan oleh Pasal 25 dan Pasal 26 UU Perlindungan Konsumen. Pemberian garansi dan servis dalam masa garansi juga dilakukan dan diberikan oleh pelaku usaha sejenis lainnya. 2). Pemberian garansi dari sisi ekonomi dan bisnis bertujuan untuk memberikan jaminan atas kualitas produk pelaku usaha sehingga konsumen merasa puas dan keamanan konsumen dalam menggunakan produknya terjaga. 3). Dalam melaksanakan servis dalam masa garansi, konsumen dapat mengacu pada buku pedoman pemilik yang memberikan rekomendasi atas jenis atau tipe pelumas yang kompatibel dengan sepeda motor konsumen yang bersangkutan. Hal ini semata-mata untuk menjaga kualitas dan performa motor itu sendiri. --------------------- Halaman 310 dari 464
SALINAN 4). Konsumen dalam hal ini bebas memilih antara ingin menggunakan jasa servis yang ada selama masa garansi atau memilih untuk ke bengkel lain yang memang sudah menjadi pilihan konsumen itu sendiri. Hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Soegiharto, Pemilik AHASS Cahaya (vide Bukti-B37) dan Saksi Frendy, Konsumen Pengguna Sepeda Motor Honda (vide Bukti- B38), dan keterangan Ahli Faisal Basri, Ahli Hukum Ekonomi (vide Bukti-34). ------------- Berdasarkan Ringkasan Kesimpulan di atas, seluruh tuduhan dan dalih Tim Investigator tentang adanya perilaku tying dan tying yang disertai pemberian diskon terhadap produk strategic tools dan pelumas AHM Oil, serta dugaan adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha oleh Terlapor sebagaimana dijelaskan dalam LDP dapat dibantah dengan mengacu pada alat-alat bukti yang diperiksa dan didapatkan dalam persidangan. Berkaitan dengan hal ini, merupakan suatu kewajiban bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk memeriksa dan memutus Perkara a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 13 Perkom No. 1/2019, di mana Majelis Komisi yang terhormat wajib untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara, berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan. Hal mana Terlapor kutip sebagai berikut: "Majelis Komisi melakukan musyawarah melakukan secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan." Oleh karenanya, dengan mengacu pada alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP dan menyatakan LDP tidak Halaman 311 dari 464
7.7. SALINAN dapat diterima karena tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha oleh Terlapor. Selanjutnya, perkenankan Terlapor menguraikan secara rinci Kesimpulan sebagaimana di bawah ini. Tanggapan Terhadap Tuduhan Dan Dalil Tim Investigator -------- 7.7.1. Terbukti Terlapor Tidak Melanggar Pasal 15 Ayat (2) UU Persaingan Usaha a. Terlapor Bukan Merupakan Pelaku Usaha Yang Membuat Perjanjian Dengan Dealer/AHASS ------- 1). Tim Investigator tidak dapat membuktikan dalilnya terhadap bantahan Terlapor bahwa Tim Investigator salah dalam menentukan PT Astra Honda Motor sebagai Terlapor dalam Perkara a quo. Berdasarkan Bukti-I2, yang disebut sebagai Terlapor atau subjek adalah PT Astra Honda Motor. Namun dalam uraiannya, termasuk uraian mengenai pemenuhan unsur, subjek yang dikedepankan sebagai pihak yang melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha adalah Dealer/AHASS. 2). Terlapor, Main Dealer, dan Dealer/AHASS, masing-masing merupakan entitas atau badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri dengan segala risiko masing-masing atas kerugian yang diderita ataupun keuntungan yang akan diperoleh dalam kegiatan usahanya. Sesuai dengan asas kepastian hukum dan prinsip hukum perjanjian, Terlapor tidak bisa serta merta diminta bertanggung jawab atas suatu perjanjian di mana Terlapor bukanlah pihak di dalamnya. Halaman 312 dari 464
SALINAN 3). Hal ini dikuatkan oleh keterangan Ahli Prahasto W. Pamungkas, dalam persidangan tanggal 2 Desember 2020 (vide Bukti-B42) yang menjelaskan pada intinya sebagai berikut: a). Pihak yang tidak menjadi pihak-pihak di dalam perjanjian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keuntungan maupun kerugian yang dijalankan oleh para pihak dalam perjanjian. ------------ b). Sesuai asas kebebasan berkontrak, para pihak dibebaskan untuk mengatur apa saja di dalam perjanjian, sepanjang para pihak setuju dan tidak melawan hukum. c). Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. --------- 4). Mohon perhatian Majelis Komisi KPPU yang terhormat: a). Secara hukum, Terlapor bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS. ----------------------------- b). Dalam persidangan, terbukti bahwa Terlapor tidak pernah ikut serta ataupun ikut campur dalam pelaksanaan perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS. Sehingga, dalih Tim Investigator dalam LDP yang menyatukan/mengelompokan Main Dealer dan Dealer/AHASS sebagai satu pihak adalah tidak tepat. ----------------- c). Berikut ini adalah tabel perbandingan antara tuduhan dalam LDP dengan Halaman 313 dari 464
SALINAN fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai hubungan hukum antara Terlapor dengan Dealer/AHASS. ----------------------------- LDP Hubungan hukum: Fakta Persidangan Hubungan hukum AHM AHM Main Dealer Main Dealer Dealer/AHASS Main Dealer Dealer/AHASS 5). Oleh karenanya, dengan tetap dijadikannya Terlapor sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran, maka Tim Investigator menyalahi prinsip umum hukum perjanjian. Hal ini karena Terlapor bukanlah pihak dalam Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. -------------------------- b. Terlapor Tidak Melakukan Tying Atas Produk Strategic Tools Dan Pelumas AHM Oil ---------------- Terbukti bahwa Tim Investigator tidak dapat mempertahankan dalilnya di dalam LDP yang menduga adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. Dalam hal ini, Terlapor berhasil membuktikan jika seluruh unsur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha tidak terpenuhi. ---- Bantahan Terlapor atas pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator pada halaman 32 s/d 37 LDP adalah sebagai berikut: ------------------ 1). Unsur Pelaku Usaha Tidak Terpenuhi-------- Halaman 314 dari 464
SALINAN a). Berdasarkan Pedoman Pasal 15, pelaku usaha didefinisikan sebagai berikut: --- "Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." b). Unsur Pelaku Usaha pada Pasal 1 angka (5) UU Persaingan Usaha dan kaitannya dengan Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha adalah Pelaku Usaha yang membuat perjanjian. ---------------- c). Mengacu pada definisi tersebut, unsur Pelaku Usaha yang dimaksud dalam LDP tidak terpenuhi, sebab Terlapor bukan merupakan pihak yang membuat perjanjian dengan Dealer/AHASS. Hal mana terkait dengan hal ini telah Terlapor uraikan secara jelas pada Angka 26 s/d 30 halaman 14 s/d 15 Kesimpulan. -------- d). Penjualan dan pendistribusian pelumas kepada konsumen didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani oleh Main Dealer dengan Dealer, bukan Terlapor. Dengan demikian, Terlapor tidak memenuhi unsur Pelaku Usaha dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha, sebab Terlapor bukan pihak Halaman 315 dari 464
SALINAN yang melakukan penjualan kepada Dealer/AHASS, sebagaimana didalihkan Tim Investigator dalam LDP (vide Bukti-T24, vide Bukti-T25, vide Bukti-T26, vide Bukti-T40, vide Bukti- T43, vide Bukti-T49). Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa berdasarkan izin usaha Terlapor (vide Bukti-T3), Terlapor tidak dapat melakukan penjualan langsung kepada konsumen, baik untuk unit sepeda motor maupun suku cadang resminya. -------------------------- e). Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terlapor tidak membuat perjanjian dengan Dealer/AHASS, maka unsur Pelaku Usaha dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam LDP tidak terpenuhi sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak LDP dan menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. 2). Unsur Perjanjian Yang Memuat Persyaratan Bahwa Pihak Yang Menerima Barang Dan Atau Jasa Tertentu Harus Bersedia Membeli Barang Dan Atau Jasa Lain Dari Pelaku Usaha Pemasok Tidak Terpenuhi ------------- a). Tim Investigator tidak dapat membuktikan seluruh tuduhannya terkait adanya perilaku tying atas produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil yang dilakukan oleh Terlapor. b). Bahwa dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer, tidak ada satupun ketentuan mengenai Halaman 316 dari 464
SALINAN kewajiban pembelian produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil secara bersamaan (vide Bukti-T34, vide Bukti- T35, vide Bukti-T39, dan vide Bukti- T42). c). Dalam persidangan tahap Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator tidak pernah dapat membuktikan adanya pengikatan (tying) antara produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil. Bahkan, selama proses persidangan, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya praktik yang memaksa Dealer/AHASS untuk membeli pelumas AHM Oil jika Dealer/AHASS ingin memperoleh strategic tools. --------------- d). Produk strategic tools merupakan barang modal bagi Dealer/AHASS untuk melakukan kegiatan usahanya dan produk strategic tools tersebut tidak dijual kepada konsumen. Berbeda halnya dengan produk pelumas AHM Oil yang merupakan barang dagangan Dealer/AHASS untuk dijual kepada konsumen sebagai produk layanan purna jual. e). Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Soegiharto, yang merupakan pemilik salah satu AHASS di daerah Bekasi, Jawa Barat, dalam persidangan tanggal 25 November 2020 (vide Bukti-B37) yang menerangkan pada intinya: -------- i. pembelian produk strategic tools dengan produk pelumas AHM Oil tidak dilakukan secara bersamaan; Halaman 317 dari 464
SALINAN ii. tidak ada kewajiban untuk membeli kedua produk tersebut secara bersamaan/sekaligus; ------ iii. produk strategic tools diperuntukkan untuk modal awal bagi Dealer/AHASS dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Dealer/AHASS sudah mempunyai produk strategic tools maka Dealer/AHASS tidak wajib untuk membeli produk tersebut kepada Main Dealer; ----------------- iv. Dealer/AHASS Saksi Soegiharto hanya membeli produk strategic tools saat pertama kali bergabung menjadi jaringan pemasaran produk-produk Honda dan tidak membeli produk pelumas AHM Oil secara bersamaan (vide Bukti-T50, vide Bukti-T51, dan vide Bukti- T55); v. pelumas AHM Oil dibeli secara rutin kepada Main Dealer karena merupakan fast moving products. - f). Selanjutnya, para saksi dari Main Dealer juga memberikan keterangannya di depan persidangan bahwa pada intinya (vide Bukti-B14, vide Bukti- B15, vide Bukti-B16, vide Bukti-B17, dan vide Bukti-B18): ---------------------- i. Tidak ada kewajiban bagi Dealer/AHASS untuk membeli kedua produk tersebut secara bersamaan/sekaligus. --------------- Jika Dealer/AHASS telah mempunyai produk strategic tools Halaman 318 dari 464
SALINAN yang sesuai dengan spesifikasi standar sebelum bergabung menjadi jaringan pemasaran produk-produk Honda, maka tidak perlu membeli produk tersebut kepada Main Dealer. ----------------- ii. Produk pelumas AHM Oil sudah pasti dibeli secara rutin oleh Dealer/AHASS karena merupakan fast moving products, sedangkan produk strategic tools hanya dibeli saat pertama kali bergabung menjadi jaringan pemasaran produk-produk Honda. -------------- iii. Saat pertama kali bergabung menjadi jaringan pemasaran produk-produk Honda, Dealer/AHASS tidak membeli produk pelumas AHM Oil. ---------- g). Selain itu, Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait, Ahli Hukum Persaingan Usaha, juga menjelaskan pada intinya dalam persidangan tanggal 12 November 2020 dan berdasarkan Angka 31 Keterangan Tertulis Ahli (vide Bukti-B31 dan vide Bukti-T7) bahwa: --------------------------- i. produk-produk yang dikategorikan sebagai "tied product" harus dijual secara bersamaan; ------------------- ii. harus terdapat ketentuan di dalam perjanjian yang dapat ditafsirkan bahwa penjualan produk satu dengan produk lainnya dilakukan secara bersamaan; ------------------- iii. tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk hanya membeli Halaman 319 dari 464
SALINAN salah satu produk. Konsumen dalam hal ini diwajibkan untuk membeli kedua produk tersebut. -- h). Terlapor tidak pernah membuat suatu ketentuan yang mewajibkan para konsumen untuk membeli kedua produk yang diduga dalam Perkara a quo (strategic tools dan pelumas AHM Oil) dan terlebih lagi, produk strategic tools tidak pernah dijual kepada konsumen karena merupakan modal awal bagi Dealer/AHASS dalam menjalankan kegiatan usahanya. ------- i). Tim Investigator telah gagal mengidentifikasi produk-produk yang diperjualbelikan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha, sebab Tim Investigator tidak melihat fakta bahwa strategic tools bukan merupakan produk tying dengan pelumas AHM Oil dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembelian produk strategic tools harus bersamaan/sekaligus dengan pelumas AHM Oil dan Tim Investigator tidak dapat menguraikan secara rincian mengenai strategic tools yang dimaksud dalam Angka 17.5 halaman 35 LDP sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait barang tertentu yang menjadi objek perjanjian. ---------- j). Penjelasan Terlapor di atas dikuatkan oleh keterangan Saksi Wedijanto dalam persidangan tanggal 17 September 2020 yang menjelaskan bahwa pada Halaman 320 dari 464
SALINAN intinya produk strategic tools tidak dijual kepada konsumen dan tidak ada keharusan bagi Dealer/AHASS untuk membeli produk strategic tools tersebut apabila sudah terlebih dahulu mempunyai strategic tools yang memenuhi standar pelayanan purna jual sepeda motor Honda (vide Bukti- B10).------------------------------------------ k). Terlapor tetap dengan tegas menolak dalih Tim Investigator berkaitan dengan pemenuhan unsur perjanjian dan unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. ------------------------- l). Tuduhan Tim Investigator mengenai pemenuhan unsur ini dijelaskan pada Angka 17.2 halaman 34 dan Angka 17.7 halaman 36 s/d 37 LDP, Tim Investigator dengan tanpa dasar menyimpulkan: ----------------------------- i. Unsur perjanjian pada Angka 17.2 halaman 34 LDP: --------------------- "... maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer serta perjanjian turunannya (pelaksanaannya) dan/atau kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan perjanjian tersebut ..." ------------------------- ii. Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau Halaman 321 dari 464
SALINAN jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok pada Angka 17.7 halaman 36 s/d 37 LDP: "Bahwa perjanjian penunjukan dan pengangkatan Main Dealer dan/atau Dealer serta tindakan- tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaannya telah berakibat penerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang atau produk lain dari Terlapor." - m). Bahwa Pedoman Pasal 15 yang telah memberikan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha yang diatur pada Angka 3 halaman 12 s/d 13 Pedoman Pasal 15, sebagaimana dikutip: ---------- "Dalam pasal 15 ayat (2) dijelaskan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian tying. Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karakternya dengan produk pokoknya. Perbedaan karakteristik antara produk utama dan produk lainnya sebagaimana dapat diukur berdasarkan tingkat komplemen atau substitusinya merupakan faktor kunci dari praktek Halaman 322 dari 464
SALINAN tying tersebut. Pengaitan penjualan atau pembelian yang bersifat wajib antara produk dan/atau jasa yang sama sekaIi berbeda dalam satu paket potensial akan melanggar pasal ini." n). Berdasarkan keterangan Saksi Dicky Gondo Saputra, yang diperiksa dalam persidangan pada tanggal 26 November 2020, terbukti jika perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer tidak memuat ketentuan suatu persyaratan pembelian secara bersamaan antara produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil (vide Bukti-B40). ---------------- o). Hal ini juga dikuatkan dari perjanjian- perjanjian Terlapor dengan para Main Dealer yang telah disampaikan dalam persidangan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide Bukti-T34, vide Bukti- T35, vide Bukti-T39, dan vide Bukti- T42). p). Oleh karena unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terbukti, maka mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP dan menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. ------------------------- 3). Unsur Barang Dan/Atau Jasa Tertentu Tidak Terpenuhi a). Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil Tim Investigator yang Halaman 323 dari 464
SALINAN menguraikan pemenuhan unsur barang dan/atau jasa tertentu dalam Perkara a quo adalah strategic tools dalam rangka pelayanan purna jual sepeda motor Honda. b). Pemenuhan unsur oleh Tim Investigator dalam LDP dijelaskan pada Angka 17.5 halaman 35 LDP, sebagaimana dikutip: "Bahwa Main Dealer yang bertindak sebagai AHASS (H2) dan/atau Dealer yang juga bertindak sebagai AHASS (H2) harus bersedia melengkapi dan menggunakan sarana dan prasarana AHASS yaitu membeli strategic tools dari Main Dealer yang merupakan perlengkapan standar untuk dapat melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor." -------------- c). Strategic tools merupakan barang modal bagi Dealer/AHASS dalam menjalankan kegiatan usahanya. Strategic tools merupakan produk-produk yang memiliki nilai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Terlapor, sehingga, dikarenakan Dealer/AHASS merupakan jaringan pemasaran resmi yang menggunakan, menjual, dan/atau mendistribusikan produk-produk kekayaan intelektual Terlapor, maka produk-produk dan/atau jasa-jasa yang digunakan oleh Dealer/AHASS, harus dijaga mutu dan kualitasnya dengan menggunakan strategic tools yang sesuai standar pelayanan produk- produk Honda.------------------------------ Halaman 324 dari 464
SALINAN d). Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa tying dan tied products harus merupakan produk yang dijual secara bersamaan/sekaligus kepada konsumen. Sebagaimana telah Terlapor uraikan dalam Kesimpulan ini, bahwa strategic tools: (i) tidak dijual kepada konsumen karena merupakan barang modal; dan (ii) tidak dibeli bersamaan dengan pelumas AHM Oil. --------------- e). Selain itu, Ahli Faisal Basri, Ahli Ekonomi, menjelaskan dalam persidangan tanggal 19 November 2020, bahwa pada intinya konsep pengikatan (tying) dilakukan untuk menaikkan pangsa pasar dari suatu produk yang tidak memiliki pangsa pasar yang besar (tied product). Pelaku usaha dalam hal ini menjual produk pengikat (tying product) yang mempunyai pangsa pasar besar dengan produk yang diikat (tied product) yang mempunyai pangsa pasar kecil agar dapat menaikkan pangsa pasar dari produk yang diikat (tied product). f). Berdasarkan penjelasan Ahli Faisal Basri di atas: i. Dalam Perkara a quo, produk yang didefinisikan oleh Tim Investigator sebagai produk pengikat (tying product) adalah strategic tools dan product yang diikat (tied product) adalah pelumas AHM Oil. ----------- ii. Tidak ada kewajiban bagi konsumen untuk membeli kedua produk tersebut karena strategic Halaman 325 dari 464
SALINAN tools merupakan barang modal untuk Dealer/AHASS, sedangkan produk pelumas AHM Oil merupakan barang dagangan yang dijual kepada konsumen. ----------- g). Tim Investigator tidak dapat membuktikan dalih-dalihnya mengenai unsur barang dan/atau jasa tertentu yang diperjualbelikan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha pada LDP-nya, sebab Tim Investigator tidak melihat fakta bahwa strategic tools bukan merupakan produk tying dengan pelumas AHM Oil dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembelian strategic tools dengan pelumas AHM Oil dilakukan secara bersamaan/sekaligus. --------------------- h). Tanggapan Terlapor di atas dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang diperiksa dalam persidangan, di mana menjelaskan bahwa pada intinya strategic tools merupakan peralatan awal (starter kit)/barang modal yang memenuhi standar dan digunakan oleh Dealer/AHASS pada saat awal memulai kegiatan usaha di bidang perbengkelan dan strategic tools, serta tidak dijual kepada konsumen (vide Bukti-B10, vide Bukti-B14, vide Bukti-B15, vide Bukti- B16, vide Bukti-B17, vide Bukti-B18, vide Bukti-B37, dan vide Bukti-B40). -- i). Berdasarkan fakta dalam persidangan, pembelian strategic tools tidak dilakukan secara bersamaan/sekaligus Halaman 326 dari 464
SALINAN dengan pelumas AHM Oil. Jika strategic tools telah dimiliki oleh Dealer/AHASS di awal pendirian, maka Dealer/AHASS tidak perlu membeli strategic tools berulang-ulang. ----------- j). Oleh karena Tim Investigator tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya terhadap bantahan Terlapor atas pemenuhan unsur ini, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. 4). Unsur Barang Dan/Atau Jasa Lain Tidak Terpenuhi a). Tim Investigator tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya terhadap bantahan Terlapor atas pemenuhan unsur ini. Oleh karenanya, Terlapor menolak seluruh dalil Tim Investigator dalam LDP terkait pemenuhan unsur barang dan/atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. ------- b). Penjelasan Tim Investigator pada Angka 17.6 halaman 36 LDP menyebutkan bahwa "barang atau produk lain" dalam Perkara a quo adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang dipasok Terlapor, yang dijelaskan lebih lanjut pada Angka 9.3 halaman 15 LDP. Akan tetapi, Tim Investigator tidak memberikan dasar yang jelas dan valid dalam menentukan produk pelumas Halaman 327 dari 464
SALINAN AHM Oil yang disebut sebagai tied products. c). Tanggapan Terlapor di atas dikuatkan oleh Bukti-T24, Bukti-T25, Bukti-T26, Bukti-T40, Bukti-T43, Bukti-T49, pada Pasal 2 huruf A angka 3 Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) yang merupakan bagian dari Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS, yang mengatur bahwa: "Pihak Kedua bersedia melengkapi serta menggunakan sarana dan prasarana AHASS dan hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP), AHM Oil, Honda Genuine Accessories, dan/atau suku cadang sepeda motor yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Distributor Tunggal, dengan harga sesuai Price List (Daftar Harga HGP, AHM Oil, dan Honda Genuine Accessories) yang diterbitkan oleh Distributor Tunggal." -------------- d). Ketentuan mengenai pasokan kepada Dealer/AHASS dapat ditemukan pada Pasal 2 huruf A angka 2b Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) yang merupakan bagian dari Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS, sebagaimana dikutip: "Pihak Kedua sebagai Dealer penjualan suku cadang/H3 wajib mendapatkan supply/kebutuhan suku cadang asli sepeda motor Honda Halaman 328 dari 464
SALINAN sebagaimana tercantum pada Pasal 2 huruf A angka 3 Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) ini melalui Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Astra Honda Motor." e). Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pihak Kedua, yaitu Dealer/AHASS mendapatkan kebutuhan suku cadang asli sepeda motor Honda melalui Pihak Pertama, yaitu Main Dealer, dan bukan Terlapor, sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator. Selain itu, pelumas bukan merupakan produk ikatan (tied product) dari produk strategic tools yang ditentukan oleh Tim Investigator sebagai barang tertentu dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha dalam Perkara a quo karena pelumas AHM Oil merupakan barang dagangan Dealer/AHASS (fast moving products) yang dapat dibeli oleh Dealer/AHASS dari Main Dealer setiap saat dari waktu ke waktu (berulang-ulang) dan pembeliannya tidak wajib bersamaan dengan strategic tools yang merupakan barang modal dan perolehannya hanya di awal pendirian Dealer/AHASS. ------- f). Tim Investigator telah keliru dalam menentukan unsur barang dan atau jasa lain, sebab Tim Investigator tidak melihat fakta bahwa pelumas dalam Perkara a quo bukan dan tidak menjadi barang ikatan (tied product). Sehingga, berdasarkan uraian Terlapor di atas, Halaman 329 dari 464
7.7.2. SALINAN dengan demikian unsur barang dan atau jasa lain dalam Perkara a quo tidak terpenuhi. Oleh dan karena seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha. Seluruh Unsur Dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Persaingan Usaha Tidak Terbukti----------------------------------------- Selain Tim Investigator tidak dapat mempertahankan dalil-dalil dan tuduhan-tuduhannya kepada Terlapor terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha, Tim Investigator juga tidak dapat mempertahankan dalil- dalilnya yang menyatakan bahwa Terlapor telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. Terlapor dengan tegas menolak seluruh tuduhan Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor telah memenuhi unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. Bantahan Terlapor atas penjelasan Tim Investigator mengenai pemenuhan unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha akan dijelaskan sebagai berikut: a. Unsur Pelaku Usaha Tidak Terpenuhi --------------- 1). Definisi Pelaku Usaha berdasarkan UU Persaingan Usaha dan Pedoman Pasal 15, serta bantahan terhadap pemenuhan unsur pelaku usaha telah Terlapor uraikan pada Bagian II.A2.1 Kesimpulan ini sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. 2). Oleh dan karena Terlapor tidak memenuhi unsur pelaku usaha, maka sudah Halaman 330 dari 464
SALINAN sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. b. Unsur Perjanjian Yang Memuat Persyaratan Bahwa Pihak Yang Menerima Barang Dan Atau Jasa Tertentu Harus Bersedia Membeli Barang Dan Atau Jasa Lain Dari Pelaku Usaha Pemasok Tidak Terpenuhi 1). Uraian dan bantahan Terlapor terhadap pemenuhan unsur perjanjian dan unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok telah Terlapor uraikan pada Bagian II.A2.2 Kesimpulan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. ---------------------------- 2). Oleh karena unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok tidak terbukti, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. -------------------------- c. Unsur Barang Dan/Atau Jasa Tidak Terpenuhi --- 1). Uraian dan bantahan Terlapor terhadap pemenuhan unsur barang dan/atau jasa dalam Pasal 15 ayat (3) ini telah Terlapor uraikan pada Bagian II.A2.3 Kesimpulan sehingga secara mutatis mutandis menjadi Halaman 331 dari 464
SALINAN bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. ---------------------------- 2). Oleh dan karena unsur barang dan/atau jasa tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. d. Unsur Barang Dan/Atau Jasa Lain Tidak Terpenuhi 1). Uraian dan bantahan Terlapor terhadap pemenuhan unsur barang dan/atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (3) ini telah Terlapor uraikan pada Bagian II.A2.4 Kesimpulan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan unsur ini. ---------------------------- 2). Oleh dan karena unsur barang dan/atau jasa lain tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. e. Unsur Harga Atau Potongan Harga Tidak Terpenuhi 1). Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, Tim Investigator tidak dapat membuktikan di dalam persidangan bahwa Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS memuat klausul adanya pemberian subsidi harga terhadap strategic tools dan pemberian diskon terhadap pembelian suku cadang sepeda motor Honda. Halaman 332 dari 464
SALINAN 2). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa strategic tools merupakan barang modal bagi Dealer/AHASS untuk menjalankan kegiatan usahanya dan tidak ada pemberian harga maupun potongan harga bagi Dealer/AHASS yang membeli produk strategic tools tersebut kepada Main Dealer. Pembelian produk strategic tools juga tidak dilakukan terus- menerus. 3). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tentunya tidak masuk akal jika Tim Investigator tetap menduga adanya perbuatan tying yang dilakukan oleh Terlapor karena tidak memenuhi pengertian dasar mengenai prinsip tying dalam ketentuan terkait persaingan usaha. Mengingat bahwa tidak setiap pembelian strategic tools merupakan produk pengikat (tying product) dari pembelian pelumas AHM Oil. 4). Berdasarkan keterangan para Main Dealer dan Dealer/AHASS yang diperiksa dalam kapasitas masing-masing sebagai saksi dalam persidangan terbukti bahwa: (i) tidak ada satupun Main Dealer yang memberikan subsidi harga atas produk strategic tools; (ii) Main Dealer tidak memberikan diskon atau insentif dalam membeli suku cadang sepeda motor Honda dengan tujuan agar Dealer/AHASS tidak akan mengambil atau membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain (vide Bukti-B14, vide Bukti-B15, vide Bukti-B16, vide Bukti-B17, vide Bukti-B18, dan vide Bukti-B37). Halaman 333 dari 464
SALINAN 5). Oleh dan karena unsur harga dan potongan harga tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. f. Unsur Persyaratan Tidak Akan Membeli Barang Dan Atau Jasa Yang Sama Atau Sejenis Dari Pelaku Usaha Lain Yang Menjadi Pesaing Dari Pelaku Usaha Pemasok Tidak Terpenuhi ------------ 1). Terlapor menolak seluruh dalil Tim Investigator berkaitan dengan pemenuhan unsur adanya persyaratan tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari Pelaku Usaha lain yang menjadi pesaing dari Pelaku Usaha pemasok dalam Perkara a quo. ---------------------------- 2). Pasal 15 ayat (3) b mengatur sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari belaku usaha pemasok: ----------- b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok." - 3). Berdasarkan rumusan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf (b) UU Persaingan Usaha, "produk- produk yang sama atau sejenis" dalam rumusan tersebut merujuk pada produk barang yang diikat (tied products), sehingga penerapannya dalam Perkara a quo adalah pelumas AHM Oil. Dengan demikian, Tim Halaman 334 dari 464
SALINAN Investigator dalam menentukan pelumas AHM Oil sebagai barang yang dilarang dibeli dari Pelaku Usaha pesaing. -------------------- 4). Seandainya pun tuduhan yang disampaikan Tim Investigator benar, quod non, berdasarkan keterangan Saksi Soegiharto, Dealer/AHASS, pada persidangan tanggal 25 November 2020 bahwa baik dalam perjanjian maupun praktiknya tidak ada larangan yang diberikan oleh Main Dealer untuk menjual produk-produk merek lain di Dealer/AHASS. Pembelian suku cadang resmi semata-mata bertujuan untuk menjaga kualitas dari produk motor Honda (vide Bukti-B37 dan vide Bukti-T49). -------- 5). Berdasarkan Bukti-T52 dan Bukti-T53, terbukti Saksi Soegiharto, Pemilik AHASS Cahaya, menjual produk pelumas merek lain seperti Shell, Federal, dan Enduro Racing, dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan teguran dan sanksi dari Main Dealer karena menjual produk-produk lain selain pelumas AHM Oil. ------------------------ 6). Dikarenakan tidak terpenuhinya unsur harga atau potongan harga sebagaimana telah diuraikan pada Bagian II.B5 Kesimpulan ini, maka unsur persyaratan tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok menjadi tidak terpenuhi dalam Perkara a quo. Oleh dan karena unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak dan menyatakan LDP tidak dapat diterima serta Halaman 335 dari 464
7.7.3. SALINAN menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha. Perjanjian Antara AHM Dengan Main Dealer Dapat Dikecualikan Berdasarkan Pasal 50 Huruf (A) UU Persaingan Usaha a. Pengecualian Karena Menjalankan Perintah Peraturan Menteri Perdagangan Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) --------------- 1). Sebagaimana terungkap dalam proses persidangan, Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer merupakan perjanjian yang dibuat karena menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"). ------------------- 2). Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terlapor di dalam persidangan, Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2016, dan Permendag No. 66/2019, Terlapor diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menunjuk distributor atau perusahaan perdagangan nasional sebagai distributor, dan berdasarkan izin kegiatan usahanya di Indonesia dilarang menjual langsung kepada konsumen (vide Bukti-B40 dan vide Bukti- B44). 3). Untuk memudahkan referensi Majelis Komisi, kami sertakan kembali kutipan atas ketentuan-ketentuan yang relevan berdasarkan hal-hal di atas: ------------------- a). Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Permendag No. 11/2006 "Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Halaman 336 dari 464
SALINAN Pasal 4 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus: - a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal; ----------- b). Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 22/2016 "Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu: ------------------- a. Distributor dan jaringannya; atau b. Agen dan jaringannya." ------------ c). Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 22/2016 "Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: ----- a. Distributor; --------------------------- b. Sub Distributor; ---------------------- c. Perkulakan; -------------------------- d. Grosir; dan --------------------------- e. Pengecer." ---------------------------- d). Pasal 19 ayat (1) Permendag No. 66/2019 "Distributor, Sub Distributor Grosir, Perkulakan, Agen, dan Sub Agen dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada konsumen."---- 4). Dengan adanya peraturan tersebut, Terlapor menjalankan perintah peraturan perundang-undangan tersebut untuk membuat suatu perjanjian penunjukan terhadap perusahaan lainnya sebagai Halaman 337 dari 464
SALINAN jaringan pemasaran produk-produk Terlapor. Dalam hal ini, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer. ----------------------------- 5). Selain ketiga aturan dari Menteri Perdagangan tersebut di atas, izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui BKPM, yaitu Keputusan BKPM No. 322 juga mewajibkan Terlapor untuk menunjuk distributor dan dilarang untuk menjual produk-produknya langsung kepada konsumen, sebagaimana dikutip pada Penetapan keenam nomor 5: ----------- "KEENAM: Perusahaan harus memenuhi ketentuan tentang kegiatan usaha perdagangan besar (distributor) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Peindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/98 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan antara lain sebagai berikut: ----------------- (4) Tidak diperkenankan merangkap sebagai pedagang pengecer. ------ 6). Sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2016, dan Permendag No. 66/2019, serta Keputusan BKPM No. 322, Terlapor telah menunjuk perusahaan perdagangan nasional lainnya (Main Dealer) di berbagai daerah di Indonesia. Penunjukan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan Halaman 338 dari 464
SALINAN purna jual Terlapor terhadap produk- produknya kepada masyarakat di Indonesia. Dalam rangka penunjukan, Terlapor membuat perjanjian dengan Main Dealer untuk mendistribusikan produk Terlapor. -- 7). Meskipun Main Dealer merupakan jaringan pemasaran Terlapor, namun dari kegiatan usahanya, secara entitas (badan hukum) dan dari aspek finansial, Main Dealer adalah terpisah dengan Terlapor. Dalam hal ini, kerugian ataupun keuntungan adalah tanggungan masing-masing, sebagaimana sifat dari perjanjian penunjukan tersebut adalah jual-beli putus, di mana hak dan kewajiban dari Terlapor terhadap produk akan beralih kepada Main Dealer, dan Terlapor tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap produk yang telah diperjualbelikan dengan Main Dealer tersebut, kecuali terhadap hak kekayaan intelektual milik Terlapor yang dilisensikan kepada para Main Dealer. ----------------------- 8). Hal ini pun juga berlaku bagi: ---------------- a). seluruh perjanjian yang dibuat oleh Main Dealer dengan Dealer/AHASS, di mana hak dan kewajiban Main Dealer terhadap produk yang diperjanjikan akan beralih kepada Dealer/AHASS. --- b). para produsen sepeda motor lainnya, sebagai pemegang lisensi merek sepeda motor terkait juga akan menerapkan hubungan hukum yang serupa dengan Main Dealer dan Dealer/AHASS-nya guna menerapkan peraturan Menteri Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Perundang- Halaman 339 dari 464
SALINAN Undangan di bidang hak kekayaan intelektual. 9). Dalam melaksanakan amanat Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2016, dan Permendag No. 66/2019, serta izin yang diberikan melalui Keputusan BKPM No. 322, Terlapor selaku perusahaan penanaman modal asing dan merupakan pelaku usaha distribusi wajib untuk menunjuk distributor dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dilarang untuk menjual langsung kepada Tim konsumen. 10). Oleh karenanya, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha. b. Pengecualian Karena Menjalankan Perintah UU Perlindungan Konsumen 1). Tim Investigator juga tidak dapat mempertahankan tuduhan dan dalil- dalilnya kepada Terlapor karena terbukti dalam persidangan bahwa Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer merupakan pelaksanaan dan amanat dari UU Perlindungan Konsumen. ----------------------- 2). Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer memuat kewajiban bagi Main Dealer untuk mengangkat Dealer/AHASS untuk menyediakan layanan purna jual dan suku cadang asli bagi konsumen. -------------------- 3). Sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, Halaman 340 dari 464
SALINAN dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (vide Pasal 4 huruf (a), (b), dan (c) UU Perlindungan Konsumen), sebagaimana dikutip: "Hak Konsumen adalah: --------------------- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; ------------------------- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; ..."--- 4). Dari sisi Pelaku Usaha, UU Perlindungan Konsumen mewajibkan Terlapor untuk memberikan dan memenuhi jaminan garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikutip: ------------- a). Pasal 7 huruf (e) UU Perlindungan Konsumen "Kewajiban pelaku usaha adalah: ---- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat Halaman 341 dari 464
SALINAN dan/atau yang diperdagangkan; ..." b). Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen "Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan." -- 5). Kegagalan Pelaku Usaha dalam melaksanakan Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut mewajibkan Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan yang diajukan oleh konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, Terlapor berdasarkan Pasal 25 ayat (2) tersebut di atas, wajib memberikan jaminan atas kualitas dan kondisi sepeda motor merek Honda. 6). Kewajiban Terlapor selaku produsen motor adalah untuk menyediakan layanan purna jual dan suku cadang resmi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 UU Perlindungan Konsumen. Dalam melaksanakan amanat UU Perlindungan Konsumen tersebut, Terlapor tidak pernah melarang konsumen untuk: (i) memilih bengkel lain; ataupun (ii) menggunakan pelumas merek lain. Konsumen berhak memilih untuk menggunakan masa garansi Halaman 342 dari 464
SALINAN atau tidak, untuk melakukan servis berkala di bengkel resmi atau tidak dan bebas untuk memilih ingin menggunakan suku cadang apa. 7). Penjelasan Terlapor di atas dikuatkan oleh beberapa Ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, sebagai berikut: ------------------ a). Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait, Ahli Hukum Persaingan Usaha, dalam persidangan tanggal 12 November 2020, yang menjelaskan pada intinya sebagai berikut (vide Bukti-B30): ----------------- i. Pelaku Usaha wajib memberikan jaminan dan/atau garansi jaminan terhadap produk yang dijual kepada konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. ------------ ii. Pelaku Usaha yang tidak memberikan jaminan dan/atau garansi dapat dituntut dan melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen. ------------ iii. Tiap-tiap Pelaku Usaha mempunyai persyaratan masing-masing dalam mengakomodir garansi yang diajukan oleh konsumennya. -------- iv. Perjanjian yang dibuat berdasarkan amanat dan perintah UU Perlindungan Konsumen dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha. ---- b). Ahli Faisal Basri, Ahli Ekonomi, dalam persidangan tanggal 19 November 2020, yang menjelaskan pada intinya sebagai berikut (vide Bukti-B34): ----------------- Halaman 343 dari 464
SALINAN i. Lumrah bagi setiap Pelaku Usaha untuk memberikan persyaratan tertentu atas produk-produk yang dijual kepada konsumen terkait masa garansi suatu produk tersebut. ii. Penyediaan keaslian barang merupakan kewajiban bagi Pelaku Usaha, biasanya di toko resmi Pelaku Usaha-Pelaku Usaha tersebut menjual produk-produk yang dijamin kualitas dan keasliannya. ---------------------------- iii. Tidak ada kesalahan dan pelanggaran bagi suatu toko resmi Pelaku Usaha yang hanya menjual produk-produk Pelaku Usaha itu sendiri. c). Ahli Dr. Elly Erawaty, Ahli Hukum Persaingan Usaha, dalam keterangan Ahli tertulis (Lampiran Ad- Informandum), yang menjelaskan pada intinya sebagai berikut: ------------------- i. Jika Pelaku Usaha produsen dalam praktik bisnisnya melakukan kegiatan berupa penyediaan suku cadang, fasilitas purna jual, hingga memberi garansi atau jaminan mutu kepada konsumennya, itu adalah wujud dari "melaksanakan Undang-Undang, dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen". Hal ini pada akhirnya bermuara pada simpulan bahwa perbuatan dalam bentuk kegiatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Halaman 344 dari 464
SALINAN produsen tersebut sepanjang tentang atau berkaitan dengan penyediaan suku cadang, fasilitas purna jual, dan garansi, dikecualikan dari berlakunya UU Persaingan Usaha. -------------------- ii. Oleh karenanya, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha. --------------------- d). Ahli Dr. A.M. Tri Anggraini, Ahli Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen, dalam persidangan tanggal 2 Desember 2020, yang menjelaskan pada intinya sebagai berikut (vide Bukti-B43): ----------------- i. Pelaku Usaha wajib memberikan jaminan dan/atau garansi jaminan terhadap produk yang dijual kepada konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. ------------ ii. Perjanjian yang dibuat berdasarkan amanat dan perintah UU Perlindungan Konsumen dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha. ---- 8). Oleh karenanya, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Halaman 345 dari 464
c. SALINAN dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak LDP dan menyatakan bahwa Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha. Perjanjian Antara AHM Dengan Main Dealer Dapat Dikecualikan Berdasarkan Pasal 50 Huruf (b) UU Persaingan Usaha 1). Tim Investigator juga tidak dapat mempertahankan tuduhan dan dalil- dalilnya kepada Terlapor selain pengikatan sebagai jaringan pemasaran terhadap suatu produk tertentu, baik Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS merupakan perjanjian lisensi terkait dengan perlindungan produk-produk Terlapor yang semata-mata dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Hal ini tertuang di dalam Angka 3.8.1 dan Angka 3.8.4 Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer yang berbunyi sebagai berikut: ------- a). Angka 3.8.1 halaman 22 Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer ---- "Pihak Kedua wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam bentuk apapun yang berupa rahasia dagang ataupun bentuk lainnya yang harus dijaga kerahasiaannya berdasarkan asas kepatutan dan etika bisnis, dalam arti seluas-luasnya yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, baik selama Pihak Halaman 346 dari 464
SALINAN Kedua masih menjadi Main Dealer Pihak Pertama maupun setelah Pihak Kedua tidak lagi menjadi Main Dealer Pihak Pertama." -------------------------- b). Angka 3.8.4 halaman 23 Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer ---- "Pihak Kedua bertanggungjawab untuk menegakkan ketentuan- ketentuan yang diberlakukan oleh Pihak Pertama terhadap jaringan pemasaran Pihak Kedua yang diberlakukan sama terhadap seluruh jaringan pemasaran Pihak Kedua, dengan mempertimbangkan kebijakan Pihak Pertama mengenai hal tersebut (bila ada)." ----------------- 2). Berdasarkan Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer, Terlapor tidak hanya membatasi untuk memberikan lisensi terhadap suatu produk barang yang dimiliki oleh Terlapor dan/atau yang dilisensikan oleh Honda Motor Co. Ltd. kepada Terlapor, namun Terlapor juga memberikan lisensi kepada Main Dealer terkait dengan Standard Operational Procedures (SOP) atau dengan kata lain Terlapor memberikan lisensi berupa produk jasa yang harus dilakukan oleh Main Dealer beserta jaringan pemasaran di bawah Main Dealer yang nantinya akan menjadi jaringan pemasaran resmi untuk penjualan produk dan/atau jasa yang menggunakan hak kekayaan intelektual "Honda" di Indonesia. --------------------------- 3). Tim Investigator juga terbukti tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dijelaskan pada Angka 12.10 halaman 21 Halaman 347 dari 464
SALINAN s/d 22 dan Angka 13.4 halaman 23 s/d 24 LDP, sebagai berikut: ---------------------------- a). Angka 12.10 halaman 21 s/d 22 LDP tidak merefleksikan adanya perbuatan tying terhadap produk tertentu, khususnya pelumas AHM Oil, yang dilakukan oleh Terlapor. Larangan yang terdapat di dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer adalah untuk melindungi produk-produk Terlapor yang mempunyai nilai kekayaan intelektual karena larangan yang ditentukan oleh Terlapor berkaitan dengan pendistribusian dan penjualan produk-produk Terlapor yang palsu oleh Main Dealer. Terlapor menjaga kepentingan kekayaan intelektual miliknya dan menjaga keamanan konsumen dari produk palsu. b). Angka 13.4 halaman 23 s/d 24 LDP juga tidak merefleksikan adanya perbuatan tying oleh Main Dealer. Larangan yang terdapat di dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer adalah untuk melindungi produk-produk Terlapor karena Main Dealer merupakan jaringan pemasaran dan pendistribusian produk-produk Terlapor yang mempunyai nilai kekayaan intelektual. Larangan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kepentingan konsumen dari produk palsu. 4). Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, Perjanjian antara Terlapor dengan Main Halaman 348 dari 464
SALINAN Dealer, dan Perjanjian antara Main Dealer dan Dealer, merupakan perjanjian untuk memberikan izin kepada penerima lisensi dengan hak memberikan lisensi lanjutan (sub-lisensi) (dalam hal ini Main Dealer dan Dealer) untuk melaksanakan hak eksklusif terkait penggunaan barang-barang dan/atau jasa-jasa yang dimiliki oleh Terlapor, dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. ------------------------- 5). Penjelasan Terlapor di atas dikuatkan oleh keterangan Ahli Prof Agus Sardjono, Ahli Hak Kekayaan Intelektual, dalam persidangan tanggal 2 November 2020, yang menjelaskan pada intinya sebagai berikut (vide Bukti-B41): a). Pemilik hak merek diberikan wewenang penuh terhadap penggunaan mereknya berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek"). ------------------- b). Pemilik merek mempunyai hak eksklusif terhadap merek-nya, di mana pemilik merek dapat memberikan ataupun melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya. ----------------- c). Terhadap perjanjian lisensi atas produk-produk yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual wajib untuk dicatatkan sebagaimana PP No. 36 Tahun 2018, jika tidak maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. ------------- d). Dengan ditafsirkannya definisi perjanjian dalam Pasal 50 UU Persaingan Usaha adalah perjanjian Halaman 349 dari 464
SALINAN yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, maka seharusnya pengecualian terhadap Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan usaha dapat diberikan terhadap perjanjian tersebut. 6). Sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha. ------------- 7). Terlapor juga telah mencatatkan perjanjian lisensi tersebut ke Ditjen HKI di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga, secara prinsip hukum hak kekayaan intelektual, perjanjian tersebut mempunyai hubungan hukum kepada pihak ketiga dan Terlapor telah menjalankan amanat PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Kekayaan Intelektual jo. UU Merek. ---------- 8). Tim Investigator juga tidak dapat mempertahankan dalih-dalihnya bahwa berdasarkan Perkom No. 2/2009, Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer merupakan perjanjian yang memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Perkom No. 2/2009. 9). Berdasarkan persidangan tahap Pemeriksaan Lanjutan, tidak satupun bukti yang menunjukan tidak dikecualikannya Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer berdasarkan Perkom No. 2/2009. ---- Halaman 350 dari 464
SALINAN 10). Terlapor berhasil membuktikan bahwa Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer, mempunyai unsur-unsur yang mendukung terciptanya iklim persaingan usaha (procompetitive effect) antara lain sebagai berikut: a). Menjaga kepentingan umum dari adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat dilakukan oleh Main Dealer dan/atau jaringan pemasaran di bawahnya (free riding) sehubungan dengan adanya perbedaan kualitas yang dijual kepada konsumen. ---------- b). Melindungi konsumen dari kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Main Dealer dan/atau jaringan pemasaran di bawahnya sehubungan dengan kewajiban Pelaku Usaha yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. ----------------- c). Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, di mana dengan adanya perjanjian lisensi ini, Terlapor secara langsung dapat memaksimalkan sumber daya-sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi barang dan/atau jasa. Dengan berkembangnya jaringan pemasaran Terlapor melalui perjanjian lisensi, maka barang dan/atau jasa yang dijual oleh Terlapor dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas. Selain itu, juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses jasa layanan purna jual dengan lebih efisien dan tanpa menggunakan sumber daya yang lebih Halaman 351 dari 464
SALINAN banyak, karena jasa tersebut menjadi tersedia dalam jangkauan masyarakat. Lebih lanjut, adanya perjanjian lisensi juga secara langsung memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan turut menggerakkan roda perekonomian dengan membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran seiring bertambah dan berkembangnya jaringan-jaringan perusahaan yang menjadi penerima lisensi dari Terlapor. Tak hanya itu, adanya perjanjian lisensi juga dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, yang juga dapat menjadi salah satu faktor penunjang berkembangnya perekonomian nasional. ------------------- d). Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan sehat serta menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh Pelaku Usaha. ------------------------------ Terlapor dalam hal ini tidak membeda- bedakan Pelaku Usaha dan melarang Pelaku Usaha untuk dapat melakukan kerjasama dengan Terlapor. Terkait dengan Perkara a quo, faktanya, hingga kini Terlapor telah melakukan kerjasama dengan 5 (lima) produsen pelumas. Adanya kerjasama-kerjasama ini menegaskan bahwa Terlapor turut mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan sehat, serta menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh Pelaku Usaha, dan tidak melakukan monopoli produk. ----- Halaman 352 dari 464
SALINAN e). Telah menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usahanya, yang di mana dengan adanya perjanjian lisensi yang diberikan kepada Main Dealer dan jaringannya, maka: (i) tidak akan ada perbedaan kualitias dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, dan (ii) dapat memenuhi secara cepat atas permintaan konsumen untuk sepeda motor Honda dari berbagai daerah di seluruh Indonesia maupun, kebutuhan ekspor luar negeri. ------------------------- 11). Selain itu, Terlapor juga telah membuktikan apabila Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer memenuhi unsur-unsur atas perjanjian hak kekayaan intelektual yang dapat dikecualikan berdasarkan Bab V halaman 18 s/d 19 Perkom No. 2/2009, sebagai berikut: a). Perjanjian mengandung klausul penghimpunan lisensi (pooling licensing) dan lisensi silang (cross licensing) ------- i. Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pooling dan cross licensing tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila bertujuan untuk mengefisiensikan kegiatan usahanya, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha. --- ii. Perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer tidak memuat persyaratan mengenai pooling licensing dan cross licensing. ------- Halaman 353 dari 464
SALINAN iii. Dengan mengacu pada penjelasan Terlapor pada angka (ii) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang perhimpunan lisensi (pooling licensing) dan lisensi silang (cross licensing) yang dibuat oleh Terlapor. b). Perjanjian tersebut mengandung klausul pengikatan produk (tying arrangement) i. Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pengikatan produk (tying arrangement) tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila tidak ada kewajiban konsumen untuk membeli produk sebagai satu kesatuan, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha. ------------------- ii. Terkait dengan Perkara a quo, dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui penunjukkan dan pengangkatan sebagai Main Dealer oleh Terlapor, tidak ada klausul dan kebijakan dan keharusan bagi Main Dealer untuk hanya menjual produk pelumas AHM. Baik di Angka 4.4 halaman 29 s/d 31 Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer hanya tercantum larangan bagi Main Dealer untuk menjual, Halaman 354 dari 464
SALINAN menawarkan, memasarkan, dan/atau menggunakan produk- produk baik itu sepeda motor dan suku cadang AHM yang palsu, yang di mana dalam hal ini, Terlapor menjaga hak atas kekayaan intelektualnya. ----------- iii. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang penggabungan produk dan keharusan bagi Main Dealer untuk menjual produk tersebut sebagai satu kesatuan kepada konsumen dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer. ----------------- c). Perjanjian tersebut mengandung klausul pembatasan terhadap bahan baku i. Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pembatasan dalam bahan baku tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila tujuan dari adanya klausul pembatasan bahan baku adalah terkait dengan kualitas dari barang yang diproduksi, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha. ------------------- ii. Perjanjian antara AHM dan Main Dealer tidak memuat pembatasan dalam bahan baku, melainkan semata-mata demi menjaga hak kekayaan intelektual dari Terlapor. Halaman 355 dari 464
SALINAN iii. Dengan mengacu pada bagan di atas dan penjelasan Terlapor pada angka (ii) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang pembatasan dalam bahan baku yang dibuat oleh Terlapor. --- d). Perjanjian tersebut mengandung klausul pembatasan terhadap produksi dan penjualan ------------------------------ i. Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pembatasan dalam produksi dan penjualan tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila tujuan dari adanya klausul pembatasan dalam produksi dan penjualan adalah untuk menjaga kerahasiaan know how atau mencegah penggunaan teknologi secara tidak sehat, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha. --- ii. Dengan mengacu pada penjelasan Terlapor pada angka (i) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang pembatasan dalam produksi dan penjualan yang dibuat oleh Terlapor. ---------------- e). Perjanjian tersebut mengandung klausul pembatasan terhadap harga penjualan dan harga jual kembali ------- i. Suatu perjanjian lisensi yang mengandung klausul pembatasan dalam harga penjualan dan harga Halaman 356 dari 464
SALINAN jual kembali tidak serta merta bersifat anti persaingan. Apabila tetap dimungkinkan bagi penerima lisensi melakukan inovasi teknologi dan perkembangan produk, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan menurut Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha. ------------------- ii. Dengan mengacu pada penjelasan Terlapor pada angka (i) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang klausul pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali yang dibuat oleh Terlapor. f). Perjanjian tersebut mengandung klausul lisensi kembali (grant back) ----- i. Angka 6 halaman 17 Perkom No. 2/2009 mengatur apabila klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat kewajiban lisensi kembali (grant back) dapat dipandang sebagai klausul yang bersifat anti persaingan usaha. ------------------- ii. Dengan mengacu pada penjelasan Terlapor pada angka (i) di atas, Terlapor menegaskan bahwa tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang lisensi kembali (grant back) yang dibuat oleh Terlapor. ---------- 12). Sehingga, berdasarkan uraian Terlapor di atas, dikarenakan tidak terbukti adanya sifat anti persaingan usaha di dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Halaman 357 dari 464
SALINAN Dealer, maka Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dijamin oleh UU Persaingan Usaha untuk dapat dikecualikan dari aturan persaingan usaha berdasarkan Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha. Selain itu, terbukti juga apabila perjanjian yang dibuat oleh Terlapor dan Main Dealer tidak bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha. ------------------------ 13). Perkom No. 2/2009 juga menegaskan bahwa ketentuan pengecualian Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha dapat diterapkan terhadap perjanjian lisensi Terlapor karena telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a). Perjanjian lisensi Terlapor bukan merupakan essential facilities. ----------- Strategic tools dan pelumas AHM Oil bukanlah produk barang/jasa yang dianggap sebagai essential facilities atau yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. ------------------------------ b). Perjanjian lisensi tersebut telah didaftarkan di Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. -------------------------- Terlapor telah mencatatkan Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer ke Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. c). Perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. -------------------- 14). Berdasarkan analisis pada Angka 116 s/d 119 halaman 37 s/d 42 Kesimpulan terbukti jika Perjanjian antara Terlapor dengan Main Halaman 358 dari 464
7.7.4. SALINAN Dealer tidak memuat klausul yang bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. 15). Berdasarkan penjelasan Terlapor di atas, maka terbukti jika perjanjian-perjanjian yang diduga oleh Tim Investigator dalam LDP-nya merupakan perjanjian yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha karena baik Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer tidak memuat klausul yang bertentangan dengan Perkom No. 2/2009 dan dan UU Persaingan Usaha. Oleh karenanya, mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP dan menyatakan Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer merupakan perjanjian yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha. ----------- Tidak Ada Hambatan Bagi Produk Pelumas Merek Lain a. Tim Investigator tidak dapat mempertahankan dalil-dalilnya karena terbukti dalam persidangan bahwa tidak terdapat hambatan bagi produk pelumas merek lain untuk masuk ke Dealer/AHASS. b. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi Soegiharto, Dealer/AHASS, pada persidangan tanggal 25 November 2020, bahwa tidak ada larangan yang tercantum di dalam Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS agar Dealer/AHASS untuk menjual produk-produk pelumas merek lain (vide Bukti-B37). --------------- c. Saksi Soegiharto menjelaskan lebih lanjut bahwa Dealer/AHASS Saksi Soegiharto terbukti menjual produk pelumas merek lain seperti Shell, Federal, dan Enduro Racing, dan sampai sekarang, Saksi Soegiharto tidak pernah mendapatkan teguran dan Halaman 359 dari 464
SALINAN sanksi dari Main Dealer karena menjual produk- produk lain selain merek AHM Oil (vide Bukti-T52 dan vide Bukti-T53). LDP Fakta Persidangan "Bahkan Terlapor melarang AHASS rnelakukan untuk pengujian pelumas selain yang ditetapkan oleh Terlapor dimana ditetapkan pelumas Terlampir produk pelumas merek AHM saja." (LDP halaman 42) yang hanya "Terdapat saksi AHASS (Saksi Soegiharto) yang menjual dan mendapatkan pasokan oli lain selain AHM Oil." (Bukti-B37) d. Selain itu, salah satu konsumen sepeda motor Honda, Saksi Frendy, yang diperiksa dalam persidangan tanggal 25 November 2020 menjelaskan bahwa dirinya menggunakan pelumas merek lain dan melakukan servis rutin di Dealer/AHASS dekat di rumahnya serta tidak ada paksaan dari Dealer/AHASS untuk menggunakan merek pelumas AHM Oil (vide Bukti-B38, vide Bukti-T59, vide Bukti-T60, dan vide Bukti-T61). -- Hal ini membuktikan tidak adanya hambatan bagi produk pelumas merek lain dan tidak ada larangan ataupun ketentuan yang ditetapkan dari Terlapor dan/atau Main Dealer kepada Dealer/AHASS untuk hanya menjual produk pelumas AHM Oil. -- e. Berdasarkan keterangan para Saksi dalam kapasitasnya sebagai Main Dealer juga turut menjelaskan apabila tidak pernah memberikan sanksi dan teguran kepada para Dealer/AHASS yang menjual produk-produk pelumas merek lainnya (vide Bukti-B14, vide Bukti-B15, vide Bukti-B16, vide Bukti-B17, dan vide Bukti-B18). - f. Oleh karenanya, dalih Tim Investigator terkait dugaan adanya hambatan bagi pelumas merek lain yang dikaitkan dengan kebiasaan konsumen yang menyebabkan preferensi konsumen untuk hanya Halaman 360 dari 464
7.7.5. SALINAN menggunakan produk AHM oil merupakan dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada. ---- g. Sehubungan dengan hal ini, mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang diajukan oleh Tim Investigator karena tidak terbukti adanya hambatan bagi pelumas merek lain dan menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. -------- Tim Investigator Tidak Melakukan Survei Secara Tepat Dan Tidak Dapat Menyampaikan Alat Bukti Yang Mendukung Adanya Pelanggaran Dalam LDP ------------ a. Tidak Ada Data Atau Hasil Survei Penelitian Ilmiah Terhadap Tuduhan Dalam LDP ----------------------- 1). Tim Investigator menuduh jika Terlapor telah melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha atas produk strategic tools dengan pelumas AHM Oil, tanpa didukung hasil survei yang baik dan tepat serta tanpa didukung alat bukti yang dapat mendukung tuduhan-tuduhan Tim Investigator dalam LDP. ------------------- 2). Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian II.C Kesimpulan, Bukti-I2, dan Bukti-A18 telah membuktikan bahwa pasar geografis dalam Perkara a quo adalah pemasaran produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mencakup wilayah pemasaran di Pulau Jawa. 3). Data-data yang disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Investigator pada Bukti-I2 dan Bukti-A18, merupakan data-data penjualan AHM oil dengan spesifikasi SAE 10W 30 secara umum, tanpa adanya klasifikasi Halaman 361 dari 464
SALINAN JASO dan API, dan bukan hanya data penjualan AHM Oil (AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2) yang dipermasalahkan dalam Perkara a quo. ---------------------------- 4). Data-data yang dipergunakan oleh Tim Investigator tersebut telah dibantah oleh Saksi Yoseph Utama S, pada persidangan tanggal 16 September 2020, yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut (vide Bukti-B9): ------------------------- a). Data-data yang digunakan oleh Tim Investigator merupakan data yang salah dan data yang mengada-ada. ------------ b). Angka aktual penjualan botol AHM Oil dari Terlapor kepada Main Dealer di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 33.314.008 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu delapan) botol dan pada tahun 2016 sebesar 40.607.113 (empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus tiga belas) botol. c). Presentase produk pelumas AHM Oil terhadap jumlah populasi sepeda motor Honda di Indonesia pada tahun 2015 hanya sebesar 28,34% (dua puluh delapan koma tiga puluh empat persen) dan pada tahun 2016 hanya sebesar 29,11% (dua puluh sembilan koma sebelas persen), dengan asumsi satu konsumen sepeda motor Honda menggunakan 1 botol dalam kurun waktu 2 bulan. ----------------------------- 2015 2016 Populasi sepeda motor Honda 19.589.769 23.176.872 Penggunaan pelumas AHM oil oleh seluruh motor Honda (botol) 117.538.614 139.506.318 Halaman 362 dari 464
SALINAN dengan asumsi satu motor menggunakan 1 botol dalam kurun waktu 2 bulan Angka aktual penjualan AHM oil (botol) dari Terlapor ke Main Dealer 33.314.008 40.607.113 Persentase pelumas AHM oil terhadap populasi motor Honda 28,34% 29,11% d). Saksi mempertanyakan metode pengambilan data yang digunakan oleh Tim Investigator, akan tetapi Tim Investigator tidak menjawab pertanyaan dari Saksi. -------------------- 5). Tim Investigator terbukti tidak dapat mempertahankan dalil-dalilnya berkaitan dengan data-data yang yang digunakannya dalam LDP, khususnya terkait dengan data penjualan liter dan botol produk pelumas AHM Oil. 6). Data-data yang digunakan oleh Tim Investigator terbukti tidak valid dan tidak terfokus pada wilayah pasar geografis dalam Perkara a quo, sehingga terbukti jika Tim Investigator dalam LDP-nya kabur dalam menggunakan data-data untuk mendukung dalil-dalilnya dalam menduga adanya pelanggaran dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. ---------------------- 7). Terlapor juga mencatat jika selama persidangan tahap Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator meminta dokumen- dokumen dan informasi-informasi dari para Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator maupun Terlapor melalui Majelis Komisi yang terhormat, yang sama sekali tidak mencerminkan kesiapan alat bukti serta data-data dan informasi-informasi dalam Halaman 363 dari 464
SALINAN LDP, dan mencerminkan LDP terkesan sangat "dipaksakan". ---------------------------- 8). Asas due process of law, dan transparansi informasi dan data, merupakan prinsip dasar dan prinsip utama yang harus dilakukan dalam penanganan perkara, termasuk penanganan perkara persaingan usaha di KPPU. 9). Dalam melaksanakan penelitian, pihak yang melakukan penelitian dan pengolahan data diharapkan mampu untuk menggunakan metodologi atas riset ilmiah dengan baik dan benar. 10). Hal ini dikuatkan oleh keterangan Ahli Maman Setiawan, Ahli Ekonomi, yang dihadirkan oleh Tim Investigator dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2020, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti-B26): a). Metode penelitian wajib disebutkan di dalam LDP. b). Data-data yang ditemukan dalam suatu penelitian harus dianalisis kembali sebelum digunakan atau diuji pada tahap penelitian selanjutnya. ------------ 11). Terbukti bahwa data-data yang digunakan dan diolah oleh Tim Investigator dalam Perkara a quo bukan merupakan data-data yang didapatkan dari penelitian dengan menggunakan kaidah metodologi yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan: --------------- a). Tidak ada metode penelitian yang digunakan oleh Tim Investigator dalam menggunakan data-data maupun informasi-informasi yang wajib tercantum dalam sebuah LDP.----------- Halaman 364 dari 464
SALINAN b). Tabel pada Angka 10.7 halaman 19 LDP mengenai Penjualan Pelumas Terlapor, tidak mencantumkan hal-hal antara lain sebagai berikut: ----------------------- i. Jika merupakan data sekunder maka setidaknya perlu mencantumkan sumber data yang dapat dipercaya; ----------------------- ii. Jika merupakan data primer maka setidaknya perlu menjelaskan metode survei, jumlah dan karakteristik responden sebagai sampel, cakupan wilayah pengambilan sampel, seluruh Indonesia atau khusus Pulau Jawa (dalam kaitannya dengan pasar produk dan pasar geografis yang ditentukan). ----------------------------- c). Grafik batang ke-4 tentang Sales Litre dan Sales Value dari Tabel pada Angka 10.7 halaman 19 LDP mengenai Penjualan Pelumas Terlapor menunjukkan rentang periode waktu yang membingungkan, yaitu Agt-Jun 2016. d). Persentase yang disebutkan pada Angka 15.1 dan Angka 15.2 halaman 28 Halaman 365 dari 464
SALINAN s/d 30 LDP terkait perilaku konsumen dalam memilih dan menggunakan produk pelumas AHM Oil pada masa garansi dan setelah masa garansi berakhir, tidak mencantumkan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------- i. Jika merupakan data sekunder maka setidaknya perlu mencantumkan sumber data yang dapat dipercaya; ---------------------- Jika merupakan data primer maka setidaknya perlu menjelaskan metode survei, jumlah dan karakteristik responden yang diambil sebagai sampel, apakah merupakan data panel untuk responden yang sama dalam rentang periode berbeda (pada masa garansi dan setelah masa garansi) sehingga dapat menjelaskan perubahan perilaku konsumen; ----- ii. Cakupan wilayah pengambilan sampel, antara lain: di bengkel mana saja survei dilakukan (AHASS, non-AHASS, bengkel mikro, bengkel ultra-mikro, dan lain-lain) di kota mana saja survei dilakukan di Pulau Jawa, dan lain- lain. iii. Batasan jenis dan spesifikasi pelumas AHM Oil yang dijadikan pembanding, mengingat terdapat beberapa jenis dan spesifikasi pelumas AHM Oil. --------------------- Halaman 366 dari 464
SALINAN e). Angka 16 halaman 31 s/d 32 LDP terkait harga jual pelumas merek AHM Oil MPX-2 4T. Tidak ada harga pelumas AHM Oil SPX- 2 yang juga dipermasalahkan dalam LDP. b. Tim Investigator Sama Sekali Tidak Dapat Menghadirkan Saksi Fakta Yang Memenuhi Syarat Sebagai Saksi 1). Tim Investigator tidak dapat mempertahankan tuduhan dan dalil- dalilnya kepada Terlapor karena Tim Investigator tidak dapat menghadirkan saksi fakta yang mendukung tuduhan-tuduhan dan dalil-dalilnya dalam LDP.------------------ 2). Saksi-Saksi fakta yang diajukan oleh Tim Investigator memberikan keterangan yang berbanding terbalik dengan tuduhan- tuduhan Tim Investigator kepada Terlapor, yang di mana dalam hal ini, membuktikan dengan tegas bahwa Terlapor tidak melakukan praktik tying dan tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. ---------------- 3). Saksi Patrick Adhiatmaja, Presiden Direktur PT FKT (vide Bukti-B47) dan Saksi Andria Nusa, Direktur Sales dan Marketing PT Pertamina Lubricants (vide Bukti-B39), memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut: a). Terdapat kurang lebih seratusan pelaku usaha di bidang penjualan produk- produk pelumas di Indonesia. ----------- b). Tiap-tiap pelumas mempunyai ciri khasnya masing-masing dan keunggulannya. ---------------------------- Halaman 367 dari 464
c. SALINAN c). Tingkat kepuasan dan pemilihan konsumen atas suatu produk pelumas ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap produk tersebut. ---------------- d). PT FKT menjalin Kerjasama dengan Terlapor untuk membuat pelumas dengan spesifikasi tertentu. Pelumas dengan spesifikasi tertentu yang dipunyai oleh Terlapor tidak dapat dijual secara bebas oleh PT FKT karena mengandung nilai kekayaan intelektual. Hanya Terlapor yang dapat menjual produk-produk yang mempunyai nilai kekayaan intelektualnya. ----------------- 4). Selain itu, tuduhan-tuduhan Tim Investigator yang berkaitan dengan adanya praktik tying juga telah dibantah oleh para Saksi dan Terlapor yang diperiksa dalam persidangan yang menjelaskan pada intinya strategic tools tidak dijual bersamaan/sekaligus dengan pelumas AHM Oil (vide Bukti-B10, vide Bukti-B14, vide Bukti-B15, vide Bukti-B16, vide Bukti-B17, vide Bukti-B18, vide Bukti-B37, vide Bukti- B40, dan vide Bukti-B44). ---------------------- Penggunaan Keterangan Saksi Yang Tidak Diperiksa Dan Dihadirkan Dalam Persidangan ---- 1). Salah satu calon saksi yang diajukan oleh Tim Investigator pada tahap Pemeriksaan Lanjutan adalah Rudy Susilo, yang menjabat sebagai Kepala Dealer/AHASS Pelita Jaya. Akan tetapi, karena dikarenakan Saksi Rudy Susilo tidak hadir di dalam persidangan, maka Majelis Komisi yang terhormat menginstruksikan agar keterangan Saksi Halaman 368 dari 464
SALINAN Rudy Susilo pada saat tahap penyelidikan dibacakan di depan persidangan (vide Bukti- I.B32) dan meminta agar Terlapor dapat memberikan Tanggapan secara tertulis terhadap Berita Acara Penyelidikan ("BAP") Rudy Susilo tersebut. --------------------------- 2). Akan tetapi, Terlapor tetap meminta kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk tidak menerima BAP Rudy Susilo karena tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti saksi berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan terkait. 3). Terlapor telah mengajukan Tanggapan terhadap BAP Rudy Susilo tanggal 16 April 2018 (vide Bukti-T89) karena Terlapor memahami keterangan-keterangan Rudy Susilo dalam BAP tidak benar dan tidak valid, dan oleh karenanya, keterangan Rudy Susilo dalam BAP tidak dibenarkan untuk digunakan oleh Majelis Komisi yang terhormat karena penggunaan keterangan Saksi yang tidak diperiksa di depan persidangan melanggar prinsip-prinsip hukum acara yang baik dan melanggar Perkom No. 1/2019 dan UU Persaingan Usaha. 4). Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 46 Perkom No. 1/2019, sebagaimana Terlapor kutip sebagai berikut: a). Pasal 47 ayat (1) Perkom No. 1/2019 --- "Majelis Komisi atas permintaan Investigator Penuntutan atau Terlapor atau karena jabatannya dapat memanggil Saksi dengan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal Halaman 369 dari 464
SALINAN 46 untuk hadir dalam persidangan dan didengar keterangannya." -------- b). Pasal 46 Perkom No. 1/2019 ------------- "Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh Saksi sendiri." 5). Lebih lanjut, Terlapor juga tidak menemukan ketentuan dalam Perkom No. 1/2019, UU Persaingan Usaha, maupun peraturan persaingan usaha lainnya, yang menerima berita acara penyelidikan Saksi sebagai alat bukti keterangan Saksi yang sah. Dari penjelasan pasal-pasal di atas, Terlapor tetap memahami jika keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan. 6). Berdasarkan penjelasan Terlapor di atas, terbukti apabila keterangan Rudy Susilo sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta dan keterangan-keterangan dari para Saksi yang telah diperiksa dalam persidangan (vide Bukti-B9, vide Bukti-B10, vide Bukti-B37, dan vide Bukti-40). ------------------------------ 7). Mengingat proses pemeriksaan dalam Perkara a quo adalah untuk mencari kebenaran materiil dan mencari fakta yang sebenarnya agar Majelis Komisi yang terhormat dapat memutus Perkara a quo dengan menggunakan fakta-fakta yang benar dan berdasar, kami mohon pertimbangan Majelis Komisi untuk menolak keterangan Saksi Rudy Susilo dan menolak Halaman 370 dari 464
7.8. SALINAN Bukti-I.B32 yang digunakan oleh Tim Investigator dalam Perkara a quo. ------------ Tanggapan Terlapor Terhadap Aspek Formil Dalam LDP ----------- Berdasarkan penjelasan Terlapor sebelumnya pada Bagian I.E dan Bagian II.E Kesimpulan, Tim Investigator terbukti melakukan pelanggaran dalam mencari data dalam menyusun LDP, yang membuat LDP terbukti cacat formil. LDP terbukti:--------------------------------------------------------------- (1). Salah dan kabur dalam menentukan subjek yang melanggar Perkara a quo. (2). Tidak jelas dan kabur dalam menentukan objek dalam Perkara a quo. (3). Kabur dalam menetapkan definisi pasar bersangkutan pada produk yang diduga melanggar Perkara a quo. -------- (4). Melanggar hukum acara pemeriksaan berdasarkan Perkom No. 1/2019 dan Perkom No. 3/2009. -------------------------- (5). Kurang pihak. Tiap-tiap pelanggaran dalam LDP tersebut akan Terlapor jelaskan di bawah ini: 7.8.1. Terbukti: Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Subjek Pelaku Usaha Dalam Perkara A Quo ----------------------- a. Terlapor Kembali mengacu pada dalil-dalil Terlapor pada Bagian II.A1 dan Bagian III.A1 Kesimpulan. - b. Tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor yang dijadikan subjek dalam LDP menjadi tidak terbukti karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan (termasuk penjelasan Tim Investigator dalam LDP), terbukti bahwa: ----------- 1). berdasarkan Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2016, Permendag No. 66/2019, dan Keputusan BKPM No. 322, Terlapor tidak melakukan penjualan atas produk-produknya secara langsung kepada konsumen; dan Halaman 371 dari 464
SALINAN 2). pihak-pihak yang melakukan penjualan produk-produk tersebut adalah jaringan- jaringan Terlapor, yang tentu entitasnya berbeda dengan Terlapor. ----------------------- c. Berdasarkan halaman 1 s/d 3, 32 s/d 33, dan 37 s/d 38 LDP, pihak yang dijadikan sebagai subjek atau Terlapor dalam Perkara a quo adalah PT Astra Honda Motor, sebagaimana kutipan Tim Investigator di bawah ini: ------------------------------ Gambar 1: Identitas Terlapor dalam LDP Gambar 2: Unsur pelaku usaha dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha Halaman 372 dari 464
SALINAN d. Namun dalam uraiannya, termasuk uraian mengenai pemenuhan unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha, berdasarkan LDP, Tim Investigator mengedepankan Dealer/AHASS sebagai subjek yang melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha, sebagaimana kutipan Tim Investigator di bawah ini: ------------------------------ Gambar 3: Hambatan produk pelumas merek lain di bengkel AHASS Gambar 4: Pemenuhan unsur perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha Gambar 5: Pemenuhan unsur pelaku usaha yang menerima dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha Halaman 373 dari 464
SALINAN e. Kutipan-kutipan Tim Investigator di atas berbanding terbalik dengan keterangan saksi- saksi yang diperiksa di persidangan (vide Bukti- B9, vide Bukti-B10, vide Bukti-B11, vide Bukti- B14, vide Bukti-B15, vide Bukti-B16, vide Bukti- B17, vide Bukti-B18, vide Bukti-B37, dan vide Bukti-B40) dan keterangan Terlapor (vide Bukti- B44), yang menjelaskan pada intinya: --------------- 1). Terlapor tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen; ------------------- 2). Terlapor tidak mempunyai hubungan hukum dengan Dealer/AHASS; ---------------- 3). Terlapor bukan merupakan pihak dalam Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS. f. Tidak ada satupun bukti yang mengarah dan membuktikan adanya hubungan hukum antara Terlapor dengan Dealer/AHASS. Terlapor juga bukan merupakan pihak di dalam perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS sebagaimana dikuatkan oleh Bukti-T24, Bukti- T25, Bukti-T26, Bukti-T40, Bukti-T43, dan Bukti- T49. g. Oleh karena itu, LDP yang dibuat oleh Tim Investigator yang menetapkan pihak yang menjadi subjek yang diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha adalah Terlapor merupakan LDP yang cacat formil. ------------------- h. Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait, ahli Hukum Persaingan Usaha, dalam persidangan tanggal 12 November 2020 dan dalam Pendapat Ahli pada Angka 16 huruf (c) menjelaskan bahwa pada intinya LDP yang cacat formil berdasarkan hukum acara perdata harus ditolak oleh Majelis Komisi yang terhormat. Halaman 374 dari 464
i. SALINAN Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu memutus secara konsisten bahwa terhadap gugatan yang salah dan tidak tepat sasaran (error in persona), serta gugatan yang kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebagaimana dikutip di bawah ini: ------------------- Error in persona 1). Putusan Nomor 1260 K/Sip.1980 tanggal 31 Maret 1982 "Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan karena dalam gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat asal telah menggugat Awang Hadir/turut tergugat dalam kasasi/tergugat asal III dalam kwalitasnya selaku kuasa Ny. Soekarlin, padahal yang seharusnya digugat ialah Ny. Soekarlin pribadi ... ---- ... sehingga, Mahkamah Agung akan mengadili perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan asal tidak dapat diterima." ----------------------------- 2). Putusan Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima." Obscuur libel 1). Putusan Nomor 443 K/Sip/1983 tanggal 17 Oktober 1983 Halaman 375 dari 464
SALINAN "... gugatan yang demikian adalah obscuur libel dan tidak sempurna, karenanya tanpa meninjau materi gugatan, gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima." 2). Putusan Nomor 856 K/Pdt/1984 tanggal 20 Agustus 1985 "Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena mengenai eksepsi judex facti tidak mempertimbangkan sangkalan tergugat... ... berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan- keberatan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi ..." 3). Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 "bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena ternyata surat gugatan tidak dengan jelas menyebutkan ... --------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada ad.2 tersebut, maka keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan ..." -------------------------- 4). Putusan Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004 "Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung sehingga seharusnya PTA Mataram yang memperbaiki putusan PA Mataram yang belum tepat, seharusnya amar yang isinya menolak gugatan mengenai mesin jahit harus ditulis lengkap supaya dapat dibedakan dengan amar mengenai objek perkara yang tidak dapat diterima." ------- Halaman 376 dari 464
SALINAN j. Berdasarkan hal ini, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk memutus Perkara a quo dengan mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No.37 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012, sebagaimana dikutip oleh Terlapor di bawah ini: -- "Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I, II, III/Para Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, oleh karena ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2011 merupakan putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut : (1). Bahwa pengertian "pelaku usaha" dalam ketentuan Pasal 19 adalah pelaku usaha pada pasar bersangkutan, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka "pelaku usaha" yang dimaksud adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi atau penjualan produk berupa paket "give away haji". Bahwa selain itu, pengertian pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 19 adalah pelaku usaha yang pangsa pasarnya cukup signifikan sehingga mempunyai potensi untuk menguasai pasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terlapor I bergerak di bidang jasa penerbangan udara, tidak berusaha di bidang produksi atau penjualan paket "give away" haji, dan oleh karena itu tidak memiliki potensi untuk menguasai pasar Halaman 377 dari 464
7.8.2. SALINAN sehingga Terlapor I bukanlah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999; ------------- (2). ..." k. Sehubungan dengan Perkara a quo, LDP yang dibuat oleh Tim Investigator terbukti melanggar prinsip formil suatu laporan dugaan, dan oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat memutuskan untuk menolak LDP dan menyatakan LDP tidak dapat diterima. -------------- Terbukti: Tim Investigator Tidak Jelas Dan Kabur Dalam Menentukan Objek Dalam Perkara A quo -------- a. Terlapor Kembali mengacu pada dalil-dalil Terlapor dalam Bagian III.A Kesimpulan. ---------------------- b. Selain error in persona dan obscuur libel dalam menentukan subjek yang diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha, terbukti apabila LDP juga salah dan tidak tepat (error in persona) dan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dalam menentukan dan memeriksa objek yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. ----- c. Berdasarkan Bukti-I2, produk yang dijadikan objek dalam Perkara a quo adalah hanya pelumas AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2 di wilayah Jawa. Hal ini dibuktikan dari penjelasan Tim Investigator dalam LDP yaitu sebagai berikut: ----- 1). Pasar produk dalam Perkara a quo adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau yang lebih tinggi yang telah memiliki surat izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (vide angka 3.4.1 halaman 11 LDP). 2). Pasar geografis dalam Perkara a quo adalah pemasaran pelumas dengan spesifikasi SAE Halaman 378 dari 464
SALINAN 10W 30, JASO MB, API SG atau yang lebih tinggi yang telah memiliki surat izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di wilayah Jawa (vide angka 3.4.2 halaman 11 LDP). ---------- 3). Tim Investigator dengan tegas menjelaskan jika produk pelumas AHM Oil yang mempunyai spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi, adalah AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2 (vide angka 9.3 halaman 15 LDP). --------------------------- d. Akan tetapi, secara tiba-tiba dan tanpa suatu dasar yang jelas, Tim Investigator dalam LDP menjelaskan bahwa unsur barang/barang tertentu pada Perkara a quo adalah strategic tools untuk layanan purna jual sepeda motor yang dikaitkan dengan penjualan pelumas AHM Oil, yang tidak pernah didefinisikan sebagai "objek dalam Perkara a quo" sejak awal di definisi pasar bersangkutan Perkara a quo (vide angka 17.5 halaman 35 LDP bagian uraian mengenai unsur "Barang dan/atau Jasa Tertentu" dalam Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha dan angka 18.4 halaman 39 s/d 40 LDP bagian uraian unsur "Barang dan/atau Jasa" dalam Pasal 15 ayat (3) UU Persaingan Usaha). e. Ketidakjelasan dan kekaburan Tim Investigator dalam menentukan objek dugaan pelanggaran dapat terlihat dari: (i) penentuan pasar bersangkutan dalam Perkara a quo, yang di mana hanya terkait dengan penjualan pelumas dengan spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi di wilayah Jawa yang juga dianggap sebagai produk lain (produk ikatan/tied product), dan (ii) dengan tanpa dasar serta dugaan pelanggaran yang telah dilakukan penelitian dan Halaman 379 dari 464
SALINAN penyelidikan sejak awal, Tim Investigator menentukan terdapat produk yang dianggap sebagai produk tertentu berupa produk pengikat (tying product), yaitu produk strategic tools untuk layanan purna jual sepeda motor yang dikaitkan dengan penjualan pelumas. --------------------------- f. Penentuan strategic tools sebagai objek dugaan pelanggaran oleh Tim Investigator tidak dilakukan dan tidak melalui proses penelitian dan penyelidikan sebagaimana diatur pada Perkom No. 1/2019 serta tidak memiliki hubungannya dengan penjualan pelumas yang memang menjadi objek dugaan pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Tim Investigator pada Angka 3.3 halaman 3 LDP. g. Selain dari yang disebutkan di atas, Tim Investigator juga tidak konsisten serta kabur dalam menentukan produk dan spesifikasi pelumas AHM Oil yang diduga melanggar peraturan persaingan usaha. -------------------------- h. Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat: - 1). Pada Angka 9.3 halaman 15 LDP, Tim Investigator dengan tegas menjelaskan jika produk pelumas AHM Oil yang mempunyai spesifikasi SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi, adalah AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2; ----------------------------- 2). Namun, dalam penjelasannya, data-data yang digunakan dan analisis pemenuhan unsur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha oleh Tim Investigator dalam LDP, menggunakan data-data dan informasi pelumas AHM Oil secara umum, tanpa merujuk pada 2 (dua) spesifikasi pelumas yang dipermasalahkan; -------------- Halaman 380 dari 464
7.8.3. SALINAN 3). Salah satu referensi Tim Investigator dalam menduga adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha dalam Perkara a quo terkait penjualan pelumas adalah merujuk pada (i) Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan (ii) Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS, yang merupakan perjanjian atas seluruh produk dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor dan Main Dealer, serta Main Dealer dan Dealer, yang tidak hanya mengatur mengenai penjualan AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2 saja; ------ 4). Sehingga, dengan mencampuradukkan definisi: (i) spesifikasi pelumas sebagaimana pada Angka 9.3 halaman 15 LDP, yaitu hanya pelumas AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2, dengan (ii) spesifikasi pelumas AHM Oil lainnya, maka analisis tim investigator sangat keliru karena tidak didasarkan pada pengolahan data yang tepat yang menyebabkan analisis tersebut menjadi salah. i. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Terlapor di atas, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat memutuskan untuk menolak LDP karena cacat secara formil dikarenakan Tim Investigator dalam LDP salah dan tidak tepat (error in persona) dan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dalam menentukan objek yang diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. Terbukti: Definisi Pasar Bersangkutan (Pasar Produk Dan Pasar Geografis) Pada Produk Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Tidak Jelas Dan Kabur --------- Halaman 381 dari 464
SALINAN a. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Angka 153 s/d 172 halaman 50 s/d 57 Kesimpulan, terbukti apabila Tim Investigator tidak tepat dan kabur dalam menentukan pasar bersangkutan dalam Perkara a quo. ----------------- b. Tim Investigator terbukti menarik produk strategic tools yang sama sekali tidak pernah didefinisikan sebagai pasar produk dalam Perkara a quo untuk menjadi produk/objek yang diduga melaggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. ----- c. Hal ini dibuktikan dari Bukti-I2 dan Bukti-A18, di mana Tim Investigator hanya mendefinisikan pasar bersangkutan dalam Perkara a quo adalah produk pelumas dengan spesifikasi teknis SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mencakup wilayah pemasaran di Pulau Jawa. ------------------- d. Namun, dengan tanpa dasar yang jelas, produk strategic tools turut disertakan dalam Perkara a quo dan diperiksa oleh Tim Investigator dalam LDP dan persidangan tahap Pemeriksaan Lanjutan. Terlebih lagi, produk strategic tools dijadikan sebagai salah satu produk yang memenuhi unsur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. LDP Fakta Persidangan Unsur barang tertentu: "Bahwa Main Dealer yang bertindak sebagai AHASS (H2) dan/atau Dealer yang juga bertindak sebagai bersedia AHASS melengkapi dan menggunakan sarana dan prasarana AHASS yaitu membeli strategic tools dari Main merupakan Dealer perlengkapan standar untuk dapat melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor." (LDP halaman 35) (H2) harus yang Unsur barang tertentu dan barang lain: "Strategic tools dan AHM Oil tidak dibeli terus- secara bersamaan menerus. Strategic tools itu barang modal yang perlu dibeli pertama kali membuka AHASS. Sedangkan AHM Oil adalah fast moving product yang dibeli oleh AHASS sesuai kebutuhan mereka." Halaman 382 dari 464
SALINAN Unsur barang lain: "Bahwa dalam perkara a quo, barang atau produk lain yang dimaksud adalah pelumas dengan spesifikasi SAE 10 W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang dipasok Terlapor." (LDP halaman 36) e. Berdasarkan Bukti-T24, Bukti-T25, Bukti-T26, Bukti-T40, Bukti-T43, dan Bukti-T49, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) halaman 19, strategic tools merupakan perlengkapan standar/perabot dan fasilitas bengkel berupa Bike Lift dan Mechanic Truster, yang merupakan barang modal bagi Dealer/AHASS dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, pelumas bukan termasuk kategori strategic tools dan bukan merupakan perlengkapan standar dan fasilitas bagi Dealer/AHASS dalam menjalankan kegiatan usahanya. f. Oleh karenanya, LDP telah secara jelas dan nyata kabur dalam menetapkan produk atau objek dalam pasar bersangkutan dalam Perkara a quo karena Tim Investigator: 1). Secara tiba-tiba menarik strategic tools sebagai produk yang memenuhi unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan tanpa adanya penelitian dengan metodologi yang benar dan patut dan penyelidikan sebelumnya; ---------------------- 2). Menggunakan produk strategic tools untuk memenuhi unsur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha yang bukan termasuk produk yang didefinisikan sebagai pasar bersangkutan dalam Perkara a quo. -- 3). Kabur dalam menafsirkan strategic tools dengan produk pelumas AHM Oil, yang Halaman 383 dari 464
7.8.4. SALINAN mana kedua produk tersebut: (i) bukan merupakan produk yang saling bersubstitusi; (ii) bukan merupakan produk yang sama; (iii) produk pelumas AHM Oil bukan merupakan salah satu produk dalam strategic tools; dan (iv) skema penjualan yang berbeda di mana strategic tools jelas merupakan barang modal awal bagi Dealer/AHASS untuk menjalankan kegiatan usahanya sedangkan produk pelumas merupakan produk yang dijual ke konsumen. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak LDP dan menyatakan LDP cacat formil karena kabur dalam menentukan pasar bersangkutan dalam Perkara a quo. ----------------------- Terbukti: LDP Melanggar Hukum Acara Pemeriksaan Berdasarkan Perkom No. 1/2019 Dan Perkom No. 3/2009 a. Terbukti selama proses pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan Terlapor pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator telah melanggar hukum acara pemeriksaan berdasarkan Perkom No. 1/2019 dan Perkom No. 3/2009 karena Tim Investigator dalam hal ini memeriksa produk strategic tools yang bukan merupakan produk yang didefinisikan sebagai pasar produk dan pasar geografis (atau pasar bersangkutan) dalam Perkara a quo. Tentunya hal ini melanggar proses tata cara penanganan perkara yang dikeluarkan oleh KPPU, dengan mengacu pada Perkom No. 1/2019 serta Perkom No. 3/2009. b. Padahal, Angka 4.1 halaman 9 dan Angka 4.3 halaman 13 Perkom No. 3/2009 sudah sangat jelas memberikan pengertian dengan dilakukan Halaman 384 dari 464
SALINAN pendefinisian pasar bersangkutan, maka salah satunya adalah untuk mengukur luasnya dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi dan penentuan pasar bersangkutan menjadi hal yang paling mendasar dalam upaya pembuktian pelanggaran UU Persaingan Usaha, sebagaimana dikutip: Angka 4.1 halaman 9 Perkom No. 3/2009: --------- "... pendefinisian pasar bersangkutan dapat berguna untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai batasan dalam mengukur luasnya dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi. ..." ------------------- Angka 4.3 halaman 13 Perkom No. 3/2009: -------- "Penentuan definisi pasar bersangkutan menjadi hal paling mendasar dalam upaya pembuktian beberapa pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ..." c. Dengan tidak didefinisikannya suatu produk dalam pasar bersangkutan (pasar produk dan pasar geografis) pada suatu perkara, berdasarkan Perkom No. 3/2009 dan Perkom No. 1/2019, maka sudah seharusnya produk tersebut tidak sah secara hukum untuk diperiksa. Terlebih lagi, jika produk tersebut digunakan sebagai produk yang memenuhi unsur dalam ketentuan UU Persaingan Usaha, maka secara hukum dan demi kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang, maka suatu laporan dugaan pelanggaran dapat dipastikan melawan hukum dan cacat secara formil. d. Strategic tools merupakan produk yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah melalui proses penelitian dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Perkom No. 1/2019 serta tidak memiliki Halaman 385 dari 464
e. f. SALINAN hubungannya dengan penjualan pelumas AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2 yang menjadi objek dugaan pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Tim Investigator pada Angka 3.3 halaman 3, Angka 3.4.1 halaman 11, Angka 3.4.2 halaman 11, dan Angka 9.3 halaman 15 LDP. Tim Investigator terbukti melakukan pelanggaran karena pada awalnya dugaan pelanggaran dalam Perkara a quo adalah terkait adanya hambatan produk pelumas untuk masuk ke Dealer/AHASS sebagaimana Angka 3.3 halaman 3 LDP, sebagaimana dikutip: "Berdasarkan proses penelitian dan penyelidikan yang telah dilakukan ditemukan permasalahan terkait dengan hambatan masuk produk pelumas di bengkel - bengkel kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) AHASS (Astra Honda Authorized Service Station). --------------- Selain itu, Tim Investigator juga menjelaskan secara tegas pada Angka 3.4.1 halaman 11, Angka 3.4.2 halaman 11, dan Angka 9.3 halaman 15 LDP, sebagaimana dikutip: 1). Angka 3.4.1 halaman 11 LDP ------------------ "... Bahwa pasar produk dalam perkara a quo adalah produk-produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau yang lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia." --------------- 2). Angka 3.4.2 halaman 11 LDP ------------------ "... Bahwa pasar geografis dalam dugaan ini didasarkan pada pemasaran produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Halaman 386 dari 464
SALINAN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta alat bukti yang mendukung dugaan pelanggaran yaitu di Pulau Jawa. Oleh karena itu, lingkup pasar geografis dalam perkara a quo mencakup wilayah pemasaran di Pulau Jawa." ---------------- 3). Angka 9.3 halaman 15 LDP -------------------- "Bahwa merek pelumas SAE 10W 30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang mendapatkan izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut: No Merek Dagang Pelaku Usaha ... 3 AHM MPX-2 4T Terlapor AHM OIL SPX-2 Terlapor ..." g. Akan tetapi, pemeriksaan terhadap produk strategic tools kerap dilakukan oleh Tim Investigator dalam persidangan tahap Pemeriksaan Lanjutan bahkan menjadi produk yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha, sebagaimana dikutip: Angka 17.5 halaman 35 LDP: ------------------------- "... Bahwa atas dasar hal tersebut, maka barang dan/ atau jasa tertentu dalam perkara a quo adalah strategic tools dalam rangka melaksanakan standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. ..." Angka 18.4 halaman 39 s/d 40 LDP: ---------------- "... Bahwa atas dasar hal tersebut, maka barang dan/ atau jasa tertentu dalam perkara a quo adalah strategic tools berikut produk lain yang menyertainya dalam rangka melaksanakan Halaman 387 dari 464
7.8.5. SALINAN standar pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor. ..." ------ h. Oleh karenanya, terbukti jika LDP melanggar hukum acara pemeriksaan berdasarkan Perkom No. 1/2019 dan Perkom No. 3/2009 karena menggunakan produk yang tidak pernah dilakukan penelitian dan penyelidikan serta ditentukan pada pasar bersangkutan dalam perkara a quo namun dijadikan sebagai produk yang memenuhi unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. ------------------------ Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP dan menyatakan LDP cacat formil karena melanggar hukum acara pemeriksaan yaitu Perkom No. 1/2019 dan Perkom No. 3/2009. Terbukti: LDP Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) - a. Tim Investigator tidak dapat membuktikan jika LDP terbukti kurang pihak. Terlapor masih tetap dengan dalil yang membantah seluruh penjelasan Tim Investigator yang menjadikan PT Astra Honda Motor sebagai Terlapor dalam Perkara a quo karena faktanya Terlapor sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Dealer/AHASS. b. Tim Investigator hanya menjadikan PT Astra Honda Motor sebagai satu-satunya Terlapor dalam LDP, padahal unsur utama dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha adalah adanya "Perjanjian", yang sudah pasti dilakukan oleh minimal 2 (dua) pihak. c. Terlapor hanya membuat perjanjian dengan Main Dealer dan Terlapor tidak mempunyai hubungan hukum dengan Dealer/AHASS. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dalam persidangan (vide Bukti-B9, vide Bukti-B10, vide Halaman 388 dari 464
SALINAN Bukti-B11, vide Bukti-B14, vide Bukti-B15, vide Bukti-B16, vide Bukti-B17, vide Bukti-B18, vide Bukti-B37, vide Bukti-B40, dan vide Bukti-B44), sehingga berdasarkan asas umum hukum perjanjian, Terlapor tidak dapat serta merta untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu perjanjian yang Terlapor bukan menjadi pihaknya. d. Bantahan Terlapor terhadap LDP kurang pihak dikuatkan oleh penjelasan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait, dalam persidangan tanggal 12 November 2020 (vide Bukti-B31) dan Ahli Prahasto W. Pamungkas, dalam persidangan tanggal 2 Desember 2020 (vide Bukti-B42) memberikan penjelasan terkait unsur utama dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha, yang pada intinya sebagai berikut: ------------------------- 1). Unsur utama dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha yang harus dibuktikan oleh KPPU adalah adanya perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut. 2). Perjanjian adalah perbuatan satu pihak untuk mengikatkan diri kepada pihak lain atau dengan kata lain, perjanjian dilakukan minimal 2 (dua) pihak. -------------------------- 3). Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU Persaingan Usaha dan Pedoman Pasal 15, perjanjian dibuat oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain. e. Berdasarkan penjelasan kedua Ahli di atas, Terlapor dapat memahami jika perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 15 UU Persaingan Usaha adalah suatu bentuk pengikatan diri oleh salah satu pihak kepada pihak lain dan sudah dapat dipastikan jika perjanjian minimal dilakukan oleh 2 (dua) pihak. Halaman 389 dari 464
SALINAN f. Bahwa pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Dealer/AHASS adalah para Main Dealer. Oleh karenanya, dengan mengacu pada pasar bersangkutan dalam Perkara a quo dan pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen adalah Dealer/AHASS, maka Tim Investigator dalam LDP salah untuk menarik PT Astra Honda Motor sebagai Terlapor dan satu-satunya pihak yang dijadikan sebagai terlapor dalam Perkara a quo. Oleh karenanya, LDP Tim Investigator KPPU cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium). g. Terhadap gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung RI selalu memutus secara konsisten bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebagaimana Terlapor kutip di bawah ini: ---------- 1). Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985: "Mahkamah Agung dalam perkara ini pada pokoknya berpendapat bahwa apabila pihak tergugat dianggap kurang, maka tuntutan dalam gugatan tidak dapat diselesaikan secara hukum." ---------------- 2). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983: ---- "Mahkamah Agung dalam perkara ini pada pokoknya berpendapat bahwa masalah kepemilikan penting untuk menentukan apakah suatu pihak harus ditarik sebagai tergugat ataupun penggugat dalam gugatan perdata." ----------------------------- h. Dengan tidak ditariknya pihak lain sebagai Terlapor dalam Perkara a quo maka jelas menunjukkan bahwa LDP Tim Investigator kurang Halaman 390 dari 464
7.9. SALINAN pihak, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP dan menyatakan LDP tidak dapat diterima karena terbukti kurang pihak (plurium litis consortium) dan menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha. ----- Tanggapan Terhadap Alat Bukti Tim Investigator ------------------- Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat dalam memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tim Investigator dan Terlapor, perkenankan Terlapor menguraikan tiap-tiap alat bukti tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran Kesimpulan ini. Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor jelaskan di atas, maka: 7.9.1. Tidak ada satupun alat bukti baik itu surat-surat atau dokumen-dokumen, keterangan dari para Saksi dan para Ahli, serta keterangan Terlapor yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha yang dilakukan oleh Terlapor. Karenanya terbukti bahwa seluruh dalil Tim Investigator dalam LDP adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung tentang adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha yang dilakukan oleh Terlapor. 7.9.2. Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS merupakan perjanjian yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha karena perjanjian tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat dan perintah dari Peraturan Menteri Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. 7.9.3. Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS Halaman 391 dari 464 I
SALINAN merupakan perjanjian yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha karena terbukti tidak ada klausul di dalam Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS yang bertentangan dengan Perkom No. 2/2009 dan UU Persaingan Usaha. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Komisi KPPU yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: ------ (1). Menerima seluruh Tanggapan dan Kesimpulan yang diajukan oleh Terlapor; (2). Menolak seluruh tuduhan dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha; ------------------- (3). Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha; dan (4). Menyatakan Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha dan Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha. 8. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. TENTANG HUKUM Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan para Saksi, Keterangan para Ahli, Keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan maupun Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Halaman 392 dari 464
SALINAN Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -------------------- 1. Tentang Identitas Terlapor. 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. --------------------------- 3. Tentang Aspek Formil. 4. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait. --------------------------- 5. Tentang Pengecualian Pasal 50 huruf a dan huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999. 6. Tentang Pasar Bersangkutan. 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. 8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999. 9. Tentang Analisis Dampak. 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas. ---------- 1. Tentang Identitas Terlapor 1.1. Bahwa Terlapor, PT Astra Honda Motor, yang beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara 14350, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 176 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. dengan Surat Keputusan Nomor AHU-86092.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 25 Tambahan Nomor 2984 tertanggal 26 Maret 2010 (vide bukti C164, C181, C186); --------- 1.2. Bahwa Data Perseroan Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 45 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dengan akta pengesahan Kemenkumham R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0322531 tanggal 03 Agustus 2020 dengan maksud dan tujuan antara lain bergerak di bidang industri pengolahan, industri alat angkutan lainnya, industri sepeda motor, industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda Halaman 393 dari 464
SALINAN dua dan tiga, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya; ------------------------- 1.3. Bahwa Terlapor merupakan perusahaan patungan hasil peleburan PT Federal Motor Jepang dan Honda Federal pada tahun 2001 dimana sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk. sebesar 50% (lima puluh persen) dan Honda Motor Company Ltd. Jepang sebesar 50% (lima puluh persen). Terlapor merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), manufaktur, perakitan, dan distributor sepeda motor dengan merek Honda dan dalam praktiknya Terlapor juga menjalankan kegiatan usaha berupa mendistribusikan suku cadang sepeda motor Honda antara lain berupa pelumas (oli) (vide bukti I.2); --- 1.4. Dalam proses persidangan, Saudara Toshiyuki Inuma selaku President Director PT Astra Honda Motor berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/CSL-POA/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 memberikan Kuasa kepada Nira Sari Nazarudin S.H., LL.M, Ardian Deny Sidharta, S.H., Romi Emirat, S.H., LL.M., Winotia Ratna, S.H., LL.M., Verry Iskandar, S.H., M.Hum., Valeri Allen G. Soekarno, S.H., Michael A. P. Pangaribuan, S.H., Leonardo Pardamean Sitorus, S.H., Adirama Tri Satrio Wirawan, S.H., Dennis Evan Nurtjahja, S.H. dari Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, yang beralamat di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat 10210, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia (vide bukti T2). 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ---------------------------- 2.1. Tentang Objek Perkara Bahwa objek perkara a quo adalah perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer dan perjanjian antara Main Dealer dan Dealer/AHASS (H2) yang berkaitan dengan strategic tools sebagai tying product dan pelumas (oli) dengan spesifikasi SAE 10W-30, JASO MB, API SG ke atas sebagai tied product. ---------------------- 2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: --- Halaman 394 dari 464
SALINAN Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 ------------ (2) (3) "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok." ---- "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau ----------------------- tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok." ------------------ b. 3. Tentang Aspek Formil 3.1. Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan keberatan dalam perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------- 3.1.1. Tentang Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Subjek Pelaku Usaha dalam Perkara A Quo; Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor menyatakan tidak melakukan penjualan atas produk-produknya secara langsung kepada konsumen melainkan jaringan- jaringan Terlapor, yang entitasnya berbeda dengan Terlapor. Pada perkara a quo, pihak yang dijadikan sebagai subjek atau Terlapor adalah PT Astra Honda Motor. Namun dalam uraiannya, Tim Investigator mengedepankan Dealer/AHASS sebagai subjek yang melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999. Terlapor menyatakan tidak ada satupun bukti yang mengarah dan membuktikan adanya hubungan hukum antara Terlapor dengan Dealer/AHASS serta Terlapor juga bukan merupakan pihak di dalam perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS. 3.1.2. Tentang Tim Investigator Tidak Jelas dan Kabur Dalam Menentukan Objek Perkara A Quo; ------------------------ Halaman 395 dari 464
3.1.3. SALINAN Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor menyatakan pada Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), produk yang dijadikan objek dalam perkara a quo adalah hanya pelumas AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2 di wilayah Jawa. Akan tetapi, secara tiba-tiba Tim Investigator menjelaskan unsur barang/barang tertentu pada perkara a quo adalah strategic tools untuk layanan purna jual sepeda motor yang dikaitkan dengan penjualan pelumas AHM Oil, yang tidak pernah didefinisikan sebagai "objek dalam perkara a quo" sejak awal pada definisi pasar bersangkutan. Penentuan strategic tools yang dianggap sebagai produk tertentu berupa produk pengikat (tying product) tidak dilakukan melalui proses penelitian dan penyelidikan sebagaimana diatur pada Perkom Nomor 1 Tahun 2019 serta tidak memiliki hubungan dengan penjualan pelumas dengan spesifikasi SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi di wilayah Jawa yang dianggap sebagai produk lain (produk ikatan/tied product). Selain itu, Perjanjian antara Terlapor dengan Main Dealer dan Perjanjian antara Main Dealer dengan Dealer/AHASS yang dijadikan salah satu referensi Tim Investigator dalam menduga adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara a quo terkait penjualan pelumas merupakan perjanjian atas seluruh produk dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor dan Main Dealer, serta Main Dealer dan Dealer, yang tidak hanya mengatur mengenai penjualan AHM Oil MPX-2 4T dan AHM Oil SPX-2 saja. ------------------- Tentang Definisi Pasar Bersangkutan (Pasar Produk dan Pasar Geografis) pada Produk yang Diduga Melakukan Pelanggaran Tidak Jelas dan Kabur; ----------------------- Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor pada pokoknya menyatakan Tim Investigator kabur dalam menafsirkan strategic tools dengan produk pelumas AHM Oil, yang mana kedua produk tersebut: (i) bukan merupakan Halaman 396 dari 464
3.1.4. 3.1.5. SALINAN produk yang saling bersubstitusi; (ii) bukan merupakan produk yang sama; (iii) produk pelumas AHM Oil bukan merupakan salah satu produk dalam strategic tools; dan (iv) skema penjualan yang berbeda di mana strategic tools merupakan barang modal awal bagi Dealer/AHASS untuk menjalankan kegiatan usahanya sedangkan produk pelumas merupakan produk yang dijual ke konsumen. Tentang LDP Melanggar Hukum Acara Pemeriksaan Berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2019 dan Perkom Nomor 3 Tahun 2009; Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor pada pokoknya menyatakan LDP melanggar hukum acara pemeriksaan berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2019 dan Perkom Nomor 3 Tahun 2009 karena menggunakan produk yang tidak pernah dilakukan penelitian dan penyelidikan serta ditentukan pada pasar bersangkutan dalam perkara a quo namun dijadikan sebagai produk yang memenuhi unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999. Pada awalnya dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah terkait adanya hambatan produk pelumas untuk masuk ke Dealer/AHASS, akan tetapi pemeriksaan terhadap produk strategic tools kerap dilakukan oleh Tim Investigator dalam persidangan bahkan menjadi produk yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999. Tentang LDP Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). -- Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor pada pokoknya menyatakan Tim Investigator dalam LDP salah untuk menarik PT Astra Honda Motor sebagai Terlapor dan satu-satunya pihak yang dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara a quo. Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Dealer/AHASS adalah para Main Dealer dan mengacu pada pasar bersangkutan dalam perkara Halaman 397 dari 464
SALINAN a quo, pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen adalah Dealer/AHASS. Terlapor hanya membuat perjanjian dengan Main Dealer dan Terlapor tidak mempunyai hubungan hukum dengan Dealer/AHASS sehingga berdasarkan asas umum hukum perjanjian, Terlapor tidak dapat serta merta dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu perjanjian yang Terlapor bukan menjadi pihaknya. ----- 3.2. Bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam aspek formil, Majelis Komisi menguraikan hal-hal sebagai berikut: -------------- 3.2.1. Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Subjek Pelaku Usaha dalam Perkara A Quo; Bahwa dalam perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer, Terlapor memberikan wewenang kepada Main Dealer untuk menunjuk dan/atau mengangkat dealer- dealer sebagai bengkel resmi (service center) maupun jaringan pelayanan purna jual (after sales service). Main Dealer berkewajiban mengembangkan jaringan AHASS di wilayah pemasarannya antara lain dengan cara menyalurkan peralatan dan tools serta menyediakan suku cadang yang didistribusikan oleh Terlapor. Dengan demikian, Main Dealer merupakan kuasa dari Terlapor. Oleh karena itu, kedudukan Terlapor sebagai subjek dalam perkara a quo terpenuhi. ------------------- 3.2.2. Tim Investigator Tidak Jelas dan Kabur dalam Menentukan Objek dalam Perkara A Quo; ---------------- Bahwa Investigator telah tepat menentukan objek perkara berdasarkan perjanjian AHM dengan Main Dealer serta Main Dealer dengan Dealer/AHASS (H2) dimana barang yang dijadikan obyek tertentu sebagai tying product adalah strategic tools dan barang yang menjadi tied product adalah pelumas (oli) dengan spesifikasi 10W-30 JASO MB API SJ. ---------------------- 3.2.3. Definisi Pasar Bersangkutan (Pasar Produk dan Pasar Geografis) pada Produk yang Diduga Melakukan Pelanggaran Tidak Jelas dan Kabur: ----------------------- Halaman 398 dari 464
3.2.4. SALINAN a. Pengertian pasar bersangkutan menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999, cakupan pengertian pasar bersangkutan dikategorikan dalam dua perspektif yaitu berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran dan pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya; ---------------------- b. Dalam perkara a quo, penentuan produk didasarkan pertimbangan dari sisi kebutuhan unjuk kerja mesin dan konsumen sedangkan cakupan geografis mendasarkan pada wilayah pemasaran Main Dealer dan sebaran AHASS di Pulau Jawa. LDP Melanggar Hukum Acara Pemeriksaan Berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2019 dan Perkom Nomor 3 Tahun 2009; a. Bahwa Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan: ------- (1). "Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan pelanggaran Undang-Undang walaupun tanpa adanya laporan." ------------------------- (2). "Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Komisi untuk melakukan Penelitian berdasarkan data atau informasi adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang." ---------------- (3). "Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari: ----------- a. hasil kajian; b. temuan dalam proses Pemeriksaan; ------ c. hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi; --------------------------- Halaman 399 dari 464
3.2.5. SALINAN d. laporan yang tidak lengkap; --------------- e. berita di media; dan/atau ----------------- f. data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan." ------------------ b. Bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan: -------------------------- a. "Investigator Pemeriksaan menilai kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan." ----------------------------- b. "Laporan Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; ------------------- b. uraian ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; dan; --------------------- c. memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti. c. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai perkara a quo merupakan perkara inisiatif yang dalam proses penanganannya telah dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. ---------- LDP Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). ------------ Bahwa Main Dealer sebagai penerima kuasa meneruskan kebijakan Terlapor kepada jaringan di bawahnya, sehingga telah tepat penetapan Terlapor sebagai subjek pengendali karena Main Dealer merupakan kuasa Terlapor yang bertindak untuk dan atas nama Terlapor. Halaman 400 dari 464
SALINAN 4. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait --------------------------- Bahwa dalam menangani perkara a quo, Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait penunjukan distributor dalam bidang perdagangan dan perlindungan konsumen yaitu: 4.1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (selanjutnya disebut "Permendag No. 11/2006") -------------------- Pasal 5 ayat (1) Permendag No. 11/2006 menyatakan: ------------ "Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus: ------------------------------ a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal; --- b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh Notaris; ----- c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri". 4.2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (selanjutnya disebut "Permendag No. 22/2006") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendag No. 22/2006 (selanjutnya disebut "Permendag No. 66/2019") 4.2.1. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permendag No. 22/2006 menyatakan: (1) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh pelaku usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum yaitu; a. Distributor dan jaringannya; atau ------------ b. Agen dan jaringannya. ------------------------- Halaman 401 dari 464
SALINAN (2) Pelaku usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: ---- a. Distributor; b. Sub Distributor; c. Perkulakan; d. Grosir; dan e. Pengecer. 4.2.2. Pasal 19 ayat (1) Permendag No. 22/2006 menyatakan: "Distributor, sub distributor, Grosir, Perkulakan, agen dan sub agen dilarang mendistribusikan barang secara ecer kepada konsumen". ------------------------ 4.3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 322/T/Industri Perdagangan/2001 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Tetap Perdagangan (selanjutnya disebut Keputusan BKPM No. 322/2001) Diktum Keenam Keputusan BKPM No. 322/2001 menyatakan: -- "Perusahaan harus memenuhi ketentuan tentang kegiatan usaha perdagangan besar (distributor) sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/98 tentang Lembaga- lembaga usaha perdagangan antara lain sebagai berikut: 1. Menguasai Gudang secukupnya sesuai dengan kebutuhan barang yang diperdagangkan; 2. Mempunyai jaminan sarana transportasi yang cukup; ----- 3. Menerapkan manajemen modern dan pengelolaan usahanya; 4. Tidak diperkenankan merangkap sebagai pedagang pengecer; 5. Tidak diperkenankan menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam Gudang demi tujuan spekulasi dan barang-barang yang bersifat berbahaya". -- 4.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 1999") --------- 4.4.1. Pasal 4 huruf a, huruf b dan Huruf c UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan: Halaman 402 dari 464
4.5. SALINAN "Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; -------------------------- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 4.4.2. Pasal 7 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan: --- "Kewajiban pelaku usaha adalah: --------------------- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan". ---------------------------- 4.4.3. Pasal 25 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan: -- "Pelaku usaha yang memproduksi barang yang berkelanjutan dalam batas waktu sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan". Bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan Pelaku Usaha dalam hal menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian yang perlu dibuktikan adalah apakah dalam perjanjiannya memuat syarat dan ketentuan yang bersifat anti persaingan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tidak serta merta dikecualikan dari ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Halaman 403 dari 464
SALINAN 5. Tentang Pengecualian Pasal 50 huruf a dan huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 Bahwa Majelis Komisi perlu mempertimbangkan adanya fakta-fakta lain yang terdapat dalam persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini: 5.1. Bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan para Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran pada Sidang Majelis Komisi III Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Agustus 2020 dan Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 Januari 2021, yang didalamnya menyatakan mengenai UU Nomor 5 Tahun 1999 mengecualikan perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf a dan huruf b sebagai berikut: - "yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau" b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; 5.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan, Terlapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: 5.2.1. Dalam melaksanakan amanat Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2006, Permendag No. 66/2019 dan izin yang diberikan melalui Keputusan BKPM No. 322/2001, Terlapor selaku perusahaan penanaman modal asing dan pelaku usaha distribusi wajib untuk menunjuk distributor dalam menjalankan kegiatan usaha serta dilarang untuk menjual langsung kepada konsumen. Terlapor menjalankan perintah peraturan perundang-undangan tersebut dengan cara membuat suatu perjanjian penunjukan terhadap perusahaan lainnya sebagai jaringan pemasaran produk-produk Terlapor. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer. Oleh sebab itu, Halaman 404 dari 464
5.2.2. SALINAN perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari penerapan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999; ------------------------- Perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer dan Perjanjian antara Main Dealer dan Dealer/AHASS merupakan perjanjian lisensi terkait dengan perlindungan produk-produk Terlapor yang semata- mata dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Terpenuhinya unsur-unsur atas perjanjian hak kekayaan intelektual pada Perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer dijelaskan sebagai berikut: a. Perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer tidak memuat persyaratan baik klausul dan/atau kebijakan tentang perhimpunan lisensi (pooling licensing) dan lisensi silang (cross licensing); ------ b. Tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang penggabungan/pengikatan produk dan keharusan bagi Main Dealer untuk hanya menjual produk pelumas AHM sebagai satu kesatuan kepada konsumen dalam Perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer; ------------------- c. Perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer tidak memuat klausul dan/atau kebijakan tentang pembatasan dalam bahan baku; -------------------- d. Tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang pembatasan dalam produksi dan penjualan yang dibuat oleh Terlapor; e. Tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang klausul pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali yang dibuat oleh Terlapor; ---- f. Tidak ada klausul dan/atau kebijakan tentang lisensi kembali (grant back) yang dibuat oleh Terlapor. Halaman 405 dari 464
SALINAN 5.2.3. Ketentuan pengecualian Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat diterapkan terhadap perjanjian lisensi Terlapor karena telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Strategic tools dan pelumas AHM Oil bukanlah produk barang/jasa yang dianggap sebagai essential facilities atau yang terkait dengan hajat hidup orang banyak; b. Terlapor telah mencatatkan Perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer kepada Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM; --------------------- c. Perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. 5.3. Bahwa Investigator Penuntutan dalam Kesimpulan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: 5.3.1. Perkara a quo bukan merupakan perkara pelanggaran terkait adanya pemilihan jalur pemasaran barang dan jasa yang dipilih oleh Terlapor dengan menggunakan jalur distributor Main Dealer atau Dealer yang diperkenankan berdasarkan ketentuan perundang- undangan dalam distribusi/pemasaran barang atau mengenai pemenuhan kewajiban sebagai produsen untuk memberikan garansi, layanan purna jual dan suku cadang. Bahwa perkara a quo adalah pelanggaran atas UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai cara apa dan bagaimana pelaksanaan distribusi dan layanan purna jual yang dituangkan dalam perjanjian, memuat syarat dan ketentuan yang bersifat anti persaingan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999; 5.3.2. Terlapor tidak bisa menunjukkan jenis HKI apa dalam konteks perkara a quo. Bahwa dalam Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer (SP3MD) tidak ada objek perjanjian yang memuat lisensi HKI, apakah rahasia dagang, merek (nama merek yang menjadi objek perjanjian lisensi) atau SOP untuk Halaman 406 dari 464
SALINAN diberikan atau dilisensikan baik sebagian atau seluruhnya ataupun bersifat eksklusif atau non eksklusif kepada Main Dealer. Lebih lanjut dalam perjanjian tersebut juga tidak memuat adanya kewenangan bagi Main Dealer untuk dapat mensub- lisensikan HKI yang dilisensikan kepadanya dan jenis HKI yang dapat disub-lisensikan; -------------------------- 5.3.3. License Technical Appointment Agreement yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal shareholders agreement masih berlaku, antara Honda Motor Co. dan PT Federal Motor (sekarang bernama PT Astra Honda Motor), baru dimohonkan pencatatan perjanjian lisensinya sebagaimana formulir permohonan pencatatan perjanjian lisensi pada tanggal 18 Juni 2019 dan pembayaran pada tanggal 19 Juni 2019. Bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang belum dapat dibuktikan telah tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi dengan diterbitkannya Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi, dan diberitakan dalam Berita Resmi Ditjen HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "PP No. 36/2018"), maka permohonan pencatatan perjanjian belum tercatat dalam Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM R.I (vide bukti T3). 5.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan para Ahli dalam Sidang Majelis Komisi sebagai berikut: ----------------------- 5.4.1. Saudari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Harus melihat apa bunyi Undang-Undang dan PP di dalam HKI tersebut. Apakah itu paten, merek ataukah cipta, ada format perjanjian yang memang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perundang- Halaman 407 dari 464
SALINAN Undangan di bidang paten, cipta, merek. Namun ketika ada klausula yang diatur di luar sistem atau di luar format perjanjian HKI dan ternyata bersinggungan atau termasuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang lain maka aspek pengecualian itu tidak berlaku lagi." (vide bukti B43); 5.4.2. Saudari Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dalam Sidang Majelis Komisi, menyatakan, "Perlu diperiksa apakah lisensi tersebut memenuhi persyaratan atau tidak menurut Undang-Undang dengan sudah dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM c.q Ditjen Kekayaan Intelektual dan harus diperiksa apakah lisensi HKI tersebut ada klausula-klausula yang mengandung sifat anti persaingan." (vide bukti B31); ------------------------- 5.4.3. Saudara Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. selaku Ahli Hak Kekayaan Intelektual dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Perjanjian lisensi dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan kemudian diumumkan dalam berita resmi merek. Dengan akibat jika tidak dicatatkan maka perjanjian tidak berlaku terhadap pihak ketiga, hanya berlaku pada yang berjanji." (vide bukti B41). 5.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: 5.5.1. Bahwa pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak berlaku mutlak. Permendag No. 11/2006, Permendag No. 22/2006, Permendag No. 66/2019 hanya mewajibkan Pelaku Usaha Asing untuk menunjuk Main Dealer. Oleh karena itu perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 5.5.2. Bahwa merek AHASS telah terdaftar di Ditjen HKI Kemenkumham, dengan demikian merek AHASS telah dilindungi oleh HKI. Terlapor mempunyai hak monopoli Halaman 408 dari 464
SALINAN dalam penggunaan merek AHASS, sedangkan untuk sub lisensi karena belum tercatat di Ditjen HKI Kemenkumham, maka tidak mengikat kepada pihak ketiga; 5.5.3. Pengecualian Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 hanya terkait pemakaian merek AHASS, tidak termasuk perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor. 6. Tentang Pasar Bersangkutan 6.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, Investigator Penuntutan pada pokoknya menetapkan pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah produk-produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cakupan wilayah pemasaran di Pulau Jawa (vide bukti I2 dan I6). ---------- 6.2. Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, dalam Tanggapan dan Kesimpulannya Terlapor menyatakan pada pokoknya Tim Investigator tidak tepat dan kabur dalam menentukan pasar bersangkutan dalam Perkara a quo dengan penjelasan sebagai berikut: 6.2.1. Secara tiba-tiba menarik strategic tools sebagai produk yang memenuhi unsur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan tanpa adanya penelitian dengan metodologi yang benar dan patut dan penyelidikan sebelumnya; 6.2.2. Menggunakan produk strategic tools untuk memenuhi unsur Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Persaingan Usaha yang bukan termasuk produk yang didefinisikan sebagai pasar bersangkutan dalam Perkara a quo. ------ 6.2.3. Kabur dalam menafsirkan strategic tools dengan produk pelumas AHM Oil, yang mana kedua produk tersebut: (i) bukan merupakan produk yang saling bersubstitusi; (ii) bukan merupakan produk yang sama; (iii) produk pelumas AHM Oil bukan merupakan salah satu produk Halaman 409 dari 464
SALINAN dalam strategic tools; dan (iv) skema penjualan yang berbeda di mana strategic tools jelas merupakan barang modal awal bagi Dealer/AHASS untuk menjalankan kegiatan usahanya sedangkan produk pelumas merupakan produk yang dijual ke konsumen. ----------- 6.3. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ------ 6.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 didefinisikan mengenai "pasar bersangkutan" dengan menyatakan: ----------------------- "Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut". 6.3.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa pasar bersangkutan memiliki 2 (dua) aspek utama yang meliputi: a. Aspek produk, pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya; b. Aspek wilayah, pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran. 6.4. Tentang Pasar Produk 6.4.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pasar Bersangkutan (selanjutnya disebut Perkom Nomor 3 Tahun 2009), produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut. Halaman 410 dari 464
SALINAN Pasar produk: Faktor yang dipertimbangkan bahwa preferensi atau selera konsumen merupakan faktor penentu dalam pendefinisian pasar produk. Preferensi tersebut paling tidak diwakili oleh indikator utama yaitu harga, karakter atau ciri dari produk yang bersangkutan dan kegunaan (fungsi): ---------------------- a. Indikator harga Produk-produk yang dianalisis tidak harus memiliki kesamaan harga, karena variasi harga dari produk-produk yang dianalisis sangat mungkin terjadi. Inti analisis terhadap parameter harga bukan pada besaran nominal, tapi pada reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang terjadi pada produk yang dimaksud; ----------------- b. Faktor karakter dan kegunaan produk -------------- Parameter non harga yaitu karakter (ciri) produk dan kegunaan (fungsi): 1). Produk dalam suatu pasar tidak harus perfect substitutes. Dalam beberapa kondisi tertentu, relatif sulit untuk menemukan produk yang bersifat substitusi sempurna. Dengan demikian, pendefinisian produk cukup didasarkan pada konsep close substitutes; 2). Produk dalam suatu pasar tidak harus memiliki kualitas yang sama. Sebagaimana diketahui bersama, saat ini tingkat diferensiasi produk sudah sangat tinggi, dimana produk tertentu memiliki jenjang variasi (range) yang sangat lebar, baik dari spesifikasi teknis, harga merek (brand) maupun kemasan (packaging). Sepanjang konsumen menentukan bahwa produk terkait memiliki karakter dan fungsi yang sama, maka produk-produk tersebut dapat dikatakan sebagai substitusi satu sama lain Halaman 411 dari 464
6.4.2. 6.4.3. SALINAN terlepas dari spesifikasi teknis, merk atau kemasan tertentu yang melekat di produk- produk tersebut. Sebaliknya, apabila konsumen menentukan bahwa produk- produk dimaksud tidak memiliki kesamaan fungsi dan karakter yang diperlukan, maka produk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai subtitusi, walaupun terdapat kemiripan atau kesamaan dalam spesifikasi teknis, merek, maupun kemasan. ------------- Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui Keterangan Saksi sebagai berikut:---------------------------------------------------------- a. Bahwa Saudara Wedijanto Widarso selaku Head Technical Sales PT Astra Honda Motor dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "AHASS sebagai pelayan konsumen harus menjual suku cadang antara lain pelumas namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W-30 JASO MB API SG ke atas yang disediakan oleh Terlapor" (vide bukti B10); b. Bahwa Saudara Patrick Adhiatmadja selaku Presiden Direktur PT Federal Karyatama dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Secara teori pelumas yang punya produk 10W-30 itu bisa saling menggantikan" (vide bukti B7); ------------------------ c. Bahwa Saudara Soegiharto selaku Pemilik Cahaya Sukses Motor dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Oli ada speknya, untuk matic yaitu 10W-30" (vide bukti B37). ------------------------------ Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Terlapor dalam Sidang Majelis Komisi yang menyatakan, "Atas dasar desain Research & Development (R&D) mereka membuat oli sendiri dengan spek 10W-30 dan kami informasikan ke Main Dealer kemudian Main Dealer meneruskan ke AHASS. Jadi dari Halaman 412 dari 464
6.4.4. 6.4.5. SALINAN R&D memberikan spek 10W-30, kemudian terserah AHASS-nya, yang penting dia memberikan oli 10W-30 supaya performance motor Honda itu seperti yang diharapkan dari desainer Honda Motor" (vide bukti B44). Bahwa keterangan para Saksi dan Terlapor tersebut juga didukung oleh Keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: ------ a. Bahwa Saudara Dr. Ing. Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri selaku Ahli Tribologi dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "Spesifikasi pelumas berlaku umum. Pelumas dengan spesifikasi yang sama dapat saling bersubstitusi" (vide bukti B19); -------- b. Bahwa Saudara Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D. selaku Ahli Ekonomi dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "Preferensi itu pilihan atau respon dari konsumen, dalam penentuan pasar dia preferensinya berubah tidak, ketika berubah secara signifikan maka itu substitusi" (vide bukti B26); --- c. Bahwa Saudara Faisal H. Basri, S.E., M.A. selaku Ahli Ekonomi dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "Preferensi konsumen pada umumnya didasarkan pada: harga, selera, barang komplementer atau substitusi dan kompetisi" (vide bukti B34); d. Bahwa Saudara Drs. Bambang Dwi Wahyudi selaku Ahli Teknik Mesin dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "Spesifikasi tadi bisa saling bersubstitusi, sepanjang SAE sama, API sama, berbeda merek atau produk itu tidak masalah" (vide bukti B35). Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: a. Pelumas dengan spesifikasi tertentu di produksi untuk memenuhi kebutuhan mesin tertentu agar mendapatkan unjuk kerja tertentu sehingga pelumas yang beredar dengan spesifikasi yang Halaman 413 dari 464
6.5. SALINAN sama atau lebih tinggi dapat saling menggantikan/mensubstitusi; ------------------------ b. Dari sisi konsumen, pemilihan pelumas didasarkan pada kebutuhan spesifikasi pelumas itu sendiri dan volume yang dibutuhkan. Pada sepeda motor skutik merek Honda, spesifikasi pelumas yang dibutuhkan adalah SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi dengan volume 0,8 ℓ (nol koma delapan liter) sesuai dengan kapasitas mesin; c. Dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Investigator Penuntutan bahwa pasar produk dalam perkara a quo adalah produk- produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. --- Tentang Pasar Geografis 6.5.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran telah ditentukan pasar geografis perkara a quo adalah mencakup wilayah pemasaran di Pulau Jawa (vide bukti I2); 6.5.2. Bahwa berdasarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2009, Pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Penetapan pasar berdasarkan aspek geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan produk yang menjadi obyek analisa. Beberapa faktor yang menentukan dalam ketersediaan produk tersebut adalah kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan- peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota atau wilayah. Berkaitan dengan kebijakan perusahaan, faktor tersebut merupakan salah satu Halaman 414 dari 464
6.5.3. SALINAN indikasi langsung mengenai cakupan pasar geografis. Dalam hal ini, keputusan pimpinan perusahaan akan sangat menentukan logistik produk terutama untuk daerah atau wilayah yang dijadikan target pemasaran. Penentuan daerah atau wilayah yang dijadikan target pemasaran tentunya merupakan strategi yang disesuaikan dengan program dan rencana strategis perusahaan. Dengan demikian, strategi wilayah pemasaran yang telah atau akan ditetapkan oleh manajemen perusahaan akan memberikan informasi mengenai luas atau cakupan geografis dari produk yang dijadikan objek analisis; Bahwa sebagai perbandingan menurut ketentuan yang berlaku dalam EU Commission Notice on the definition of relevant market for the purpose of community competition law menyatakan bahwa Evidence for defining market- geografic dimension the type of evidence the Commission considers relevant to reach a conclusion as to the geographic market can be categorized as follows: -------- a. Basic demand characteristics -------------------------- The nature of demand for the relevant product may in itself determine the scope of the geographical market. Factors such as national preferences or preferences for national brands, language, culture and life style, and the need for a local presence have a strong potential to limit the geographic scope of competition; b. Views of customers and competitors ------------------ Where appropriate, the Commission will contact the main customers and competitors of the parties in its enquiries, to gather their views on the boundaries of the geographic market as well as most of the factual information it requires to reach a conclusion on the scope of the market when they are sufficiently backed by factual evidence. ---------------------------- Halaman 415 dari 464
6.5.4. 6.5.5. 6.5.6. SALINAN Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui Keterangan Saksi sebagai berikut:---------------------------------------------------------- a. Bahwa Saudara Wedijanto Widarso selaku Head Technical Sales PT Astra Honda Motor dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide B10): ----- 1). "Main Dealer merupakan channel distribution Terlapor untuk mendistribusikan baik sepeda motor (penjualan sepeda motor), perbaikan (service/AHASS) maupun suku cadang"; ----- 2). "Satu Main Dealer memegang wilayah cukup besar. Seperti PT Daya Adicipta Motora di Jawa Barat dia memegang mulai dari Bekasi sampai dengan Cirebon".------------------------ b. Bahwa Saudara Robbyanto Budiman selaku Presiden Direktur PT Wahana Makmur Sejati dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "Kami sebagai Main Dealer PT AHM untuk wilayah Jakarta dan Tangerang" (vide bukti B16); ----------- c. Bahwa Saudara Suwito Mawarwati selaku Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "Main Dealer cakupan wilayahnya Jawa Timur" (vide bukti B17); d. Bahwa Saudari Lilis Pranoto selaku Presiden Direktur PT Mitra Sendang Kemakmuran dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "Kami jualnya di wilayah Banten Lama" (vide bukti B17). --------- Bahwa sebagai bahan pertimbangan terdapat pendapat Saudara Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D. selaku Ahli Ekonomi dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "Pasar geografis terkait apakah produk tadi bisa dijual dalam suatu area geografis tertentu sehingga terjadi persaingan didalamnya" (vide bukti B26). ---------------- Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: Halaman 416 dari 464 ini
SALINAN a. Cakupan pasar bersangkutan dapat ditentukan melalui indikator yaitu kebijakan perusahaan, lamanya transportasi, biaya transportasi, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar wilayah; --------------------------- b. Bahwa pasar geografis perkara a quo ditentukan berdasarkan bukti-bukti dan Perjanjian Pengangkatan antara Terlapor dan Main Dealer dan antara Main Dealer dan Dealer dengan mendasarkan pada wilayah pemasaran Main Dealer dan sebaran AHASS di Pulau Jawa yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dengan demikian pasar geografis yang ditetapkan oleh Investigator Penuntutan telah tepat yaitu Pulau Jawa. 6.6. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah produk-produk pelumas (oli) dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan pasar geografis di Pulau Jawa. 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 7.1. Bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: - (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 7.2. Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: 7.2.1. Unsur Pelaku Usaha a. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ------- "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan Halaman 417 dari 464
SALINAN badan dan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, berbagai menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". -------- hukum didirikan b. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Astra Honda Motor (Terlapor) sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1 sampai dengan butir 1.4 bagian Tentang Hukum; c. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi. 7.2.2. Unsur Perjanjian a. Bahwa pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: "Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis". b. Bahwa Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: -------- "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". ------------ c. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, menguatkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 mengenai hal sebagai berikut: 1). Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis maka pengaturan mengenai Perjanjian terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2). Bahwa berdasarkan penafsiran historis dalam memorie van toelichting (risalah pembahasan) UU Nomor 5 Tahun 1999, pembuat Undang-Undang diketahui Halaman 418 dari 464
SALINAN mempunyai keinginan untuk memperluas definisi Perjanjian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Perluasan definisi ini dimaksudkan, bahwa definisi Perjanjian mengacu pada namun tidak terbatas sebagaimana definisi Perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; ------------- 3). Bahwa keinginan pembuat Undang-Undang untuk memperluas definisi Perjanjian tersebut dapat dilihat pada Matrik Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli Usul Inisiatif DPR Republik Indonesia sebagai berikut: ---------------------- "Untuk menghindari lolosnya praktik persaingan curang tertentu dari undang- undang ini, perjanjian harus mencakup tertulis, baik termasuk (concerted tindakan bersama action) pelaku usaha. Walaupun tanpa mengikatkan dirinya satu sama lain". ------ tertulis maupun tidak d. Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 05 Tahun 2011) menyatakan bentuk perjanjian tertutup yang dilarang diantaranya meliputi Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: 1). Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying agreement); --------------------- Halaman 419 dari 464
e. SALINAN 2). Pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karaktemya dengan produk pokoknya; 3). Pengaitan penjualan atau pembelian yang bersifat wajib antara produk dan/atau jasa yang sama sekali berbeda dalam satu paket. Tentang Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer, Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (Perjanjian H2 dan H3), serta Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) (vide bukti T25, T34, T35, T39, T42, T49) ---------- Bahwa ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer dan kemudian diturunkan kepada Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (Perjanjian H2 dan H3), serta Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: ------- 1). Lingkup Perjanjian a). Pasal 1 Ketentuan Umum dan Lingkup Perjanjian, ayat 1.1. Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer menyebutkan, "Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan mengangkat Pihak Kedua yang menyatakan dengan ini menerima baik penunjukan dan pengangkatan dari Pihak Pertama tersebut, untuk bertindak sebagai mata rantai lapisan pertama untuk menyalurkan sepeda motor di suatu wilayah pemasaran yang telah ditetapkan oleh Halaman 420 dari 464
SALINAN Pihak Pertama (selanjutnya disebut Main Dealer) atas Sepeda Motor yang dijual dan dipasarkan oleh Pihak Pertama". ---- b). Hal tersebut dituangkan dalam huruf a Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (Perjanjian H2 dan H3) yang menyebutkan, "Pihak Pertama adalah mata rantai lapisan pertama untuk menyalurkan produk kendaraan sepeda motor baru merek Honda (selanjutnya disebut juga Sepeda Motor Honda) dan suku cadang asli sepeda motor merek Honda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Astra Honda Motor. Pihak Pertama juga berkewajiban antara lain untuk mencari, menunjuk dan mengangkat pihak lain yang dipandang mampu dan sanggup untuk menjadi AHASS, sehingga jumlah dan kualitas AHASS yang ada dapat memenuhi dan menjamin pelaksanaan layanan purna jual kepada seluruh pemilik atau pemakai Sepeda Motor yang didistribusikan oleh PT Astra Honda Motor (selanjutnya Pihak Pertama disebut juga Main Dealer). ---------------------------- c). Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -------------- i. Saudara Dicky Gondo Saputra selaku Senior Legal Manager - Corporate Secretary & Legal PT Astra Honda Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Betul, Halaman 421 dari 464
SALINAN kami membuat perjanjian dengan Main Dealer" (vide bukti B40); ------- ii. Saudara Krisgianto Lilikwarga selaku Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Ada perjanjian antara PT Daya Adicipta Motora dengan PT AHM" (vide bukti B14). -- 2). Penunjukan dan Pengangkatan ----------------- a). Pada Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer memuat sebagai berikut: ----------------------------- i. Pasal 2 Hak, Kewajiban, dan Wewenang Distributor Tunggal, ayat 1 menyebutkan, "Tanpa mengurangi apa yang diatur dalam Pasal 9 sub 9.2 di bawah ini, menunjuk dan/atau mengangkat Pihak lain siapapun juga untuk bertindak sebagai Main Dealer Pihak Pertama, termasuk jaringan pelayanan purna jual (after sales service) untuk wilayah pemasaran yang sama dengan Pihak Kedua, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini"; ----------------- ii. Pasal 3 Hak, Kewajiban dan Wewenang Pihak Kedua, ayat 3.5. Pengangkatan, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Pemasaran, memuat sebagai berikut: (1). butir 3.5.1., menyebutkan, "Pihak Kedua berhak dan Halaman 422 dari 464
SALINAN berkewajiban untuk menunjuk serta mengangkat Dealer - Dealer dan/atau mendirikan kantor-kantor cabang atau perwakilan sebagai jaringan resmi, yang tersebar di seluruh wilayah pemasaran Pihak Kedua." ------ (2). butir 3.5.6., menyebutkan, "Dalam hal Pihak Kedua menunjuk dan mengangkat jaringan baru dan/atau membentuk kantor cabang/perwakilan yang baru, baik hal itu atas inisiatif Pihak Kedua sendiri maupun atas permintaan Pihak Pertama, maka hal itu harus dilakukan dengan mengingat kebutuhan pasar serta diinformasikan, dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Pihak Pertama." ---------------- (3). butir 3.5.8., menyebutkan, "Tanpa mempengaruhi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, semua syarat- syarat dan/atau ketentuan- ketentuan yang diberlakukan dan mengikat Pihak Kedua terhadap Dealer, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah atau akan ditetapkan Halaman 423 dari 464
SALINAN oleh Pihak Pertama, khususnya tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut jangka waktu pengangkatan maupun wilayah pemasaran." - b). Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (Perjanjian H2 dan H3) sebagai berikut: ------------------------- i. Pasal 1 Penunjukan dan Pengangkatan Dealer, ayat 1 Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Dealer H2 (AHASS), butir a menyebutkan, "Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan mengangkat Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua menerima dengan baik penunjukan dan pengangkatan dari Pihak Pertama sebagai Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) sesuai dengan domisili Pihak Kedua." ------------- ii. Pasal 1 Penunjukan dan Pengangkatan Dealer, ayat 2 Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Dealer Suku Cadang Asli Honda (H3), butir a menyebutkan, "Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan mengangkat Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua menerima dengan baik penunjukan dan pengangkatan dari Pihak Pertama untuk memasarkan dan menjual Suku Cadang Asli Halaman 424 dari 464
SALINAN Sepeda Motor Merek Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP), AHM Oil, dan Honda Genuine Accessories yang didistribusikan oleh PT Astra Honda Motor (selanjutnya disebut Suku Cadang), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai Dealer H3)." iii. Pasal 2 Kedudukan Main Dealer, ayat 1 menyebutkan, "Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 13, menunjuk dan/atau mengangkat Pihak lain siapapun juga untuk bertindak sebagai Dealer Pihak Pertama, dengan mengingat ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan di kemudian hari oleh Pihak Pertama dan/atau PT Astra Honda Motor" -------------------- iv. Pasal 2 Kedudukan Main Dealer, ayat 3 menyebutkan, "Memantau, mengawasi dan melakukan pembinaan di bidang administrasi, pemasaran dan penjualan Sepeda Motor dan/atau Suku Cadang yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan/atau pelayanan purna jual oleh Pihak Kedua" c). Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -------------- Halaman 425 dari 464
SALINAN i. Saudara Dicky Gondo Saputra selaku Senior Legal Manager - Corporate Secretary & Legal PT Astra Honda Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B40): ------------------------------ (1). "Dalam perjanjian kerjasama dengan Main Dealer ada klausul yang menyatakan untuk mengangkat Dealer- Dealer di bawahnya. Jadi Main Dealer diberikan hak oleh PT AHM untuk mengangkat Dealer di area pemasarannya"; -------- (2). "Dalam perjanjian kami dengan Main Dealer juga disebutkan kewajiban Main Dealer kepada Dealer. Main Dealer membuat syarat-syarat atau isi perjanjian dengan Dealer-nya maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh AHM..." --------- ii. Saudara Krisgianto Lilikwarga selaku Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Main Dealer punya kewenangan untuk menunjuk bengkel berdasarkan izin dan kewenangan dari PT AHM dan harus dilaporkan kepada PT AHM" (vide bukti B14). ------------------------------ iii. Saudara Robbyanto Budiman selaku Presiden Direktur PT Wahana Makmur Sejati pada Sidang Majelis Komisi menyatakan "Surat Halaman 426 dari 464
SALINAN perjanjian sebagai Main Dealer ketika diangkat oleh AHM. Kami diberikan hak sebagai Distributor sepeda motor Honda. Produk yang dijual meliputi Sepeda motor Honda dan suku cadang motor Honda" (vide bukti B16). ------------------------------ 3). Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) ----------- a). Pada Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer memuat sebagai berikut: ----------------------------- i. Pasal 3 Hak, Kewajiban dan Wewenang Pihak Kedua, ayat 3.8. Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual memuat sebagai berikut: (1). butir 3.8.2., menyebutkan, "Pihak Kedua dan/atau pengurus usaha Pihak Kedua (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perseroan Terbatas, pemegang saham, kongsi, dan/atau karyawan) tidak diperbolehkan tersangkut, dengan alasan apapun, pada suatu perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak Pertama dalam arti seluas-luasnya." ------------- (2). butir 3.8.4., menyebutkan, "Pihak Kedua bertanggungjawab untuk menegakkan ketentuan- ketentuan yang Halaman 427 dari 464
SALINAN diberlakukan oleh Pihak Pertama terhadap jaringan pemasaran Pihak Kedua yang diberlakukan sama terhadap seluruh jaringan pemasaran Pihak Kedua, dengan mempertimbangkan kebijakan Pihak Pertama mengenai hal tersebut (bila ada)." ------------------------------ b). Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (Perjanjian H2 dan H3) sebagai berikut: ------------------------- i. Pasal 5 Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), ayat 1 menyebutkan, "Pihak Kedua dan/atau pengurus usaha Pihak Kedua (termasuk tetapi tidak terbatas pada Persero Komanditer, pemegang saham, kongsi, dan/atau karyawan) tidak diperbolehkan tersangkut, dengan alasan apapun, pada suatu perkara pemalsuan/penggunaan secara melawan hukum atas identitas/hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki/dikuasai oleh Pihak Pertama dan/atau Distributor Tunggal dan arti seluas-luasnya." - ii. Pasal 5 Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), ayat 3 menyebutkan, "Tidak melakukan atau ikut serta melakukan atau membantu melakukan kegiatan Halaman 428 dari 464
SALINAN dalam bentuk apapun juga yang bermaksud untuk membuat (memproduksi) dan/atau mendistribusikan dan/atau menawarkan dan/atau menjual (memasarkan) produk-produk yang melanggar HKI PT Astra Honda Motor baik untuk produk sepeda motor, suku cadang sepeda motor, Honda Riding Trainer (HRT) Kit maupun produk-produk PT Astra Honda Motor lainnya." ------------------------ c). Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui keterangan dari Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------------- i. Saudara Wedijanto Widarso selaku Head Technical Sales PT Astra Honda Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B10): (1). "Benar sekali AHM mempunyai exclusive licensed dari Honda Motor untuk menjual produk dan juga purna jual. Salah satunya adalah AHASS, bengkel resmi Honda yang harus terstandarisasi dan itu terdaftar di Kementerian menjadi HAKI kami. Mau tidak mau harus dijaga oleh AHM melalui Main Dealer, jadi saya harus mereview terus"; ---------- (2). "AHASS sebagai HAKI dari Honda, terdaftar di Halaman 429 dari 464
SALINAN Kemenkumham. Sebenarnya AHASS mendaftar ke Main Dealer sebagai bagian dari bisnisnya Honda, dia harus ikut terhadap aturan yang diberikan Main Dealer. Kami di AHM harus bisa menjamin kepuasan konsumen sampai di ujung dan yang menangani konsumen di ujung itu adalah AHASS. Bagaimana supaya konsumen puas salah satunya adalah komponen yang dipakai di sepeda motor harus sama dengan yang di jual oleh AHASS". --------------------------- ii. Saudara Dicky Gondo Saputra selaku Senior Legal Manager - Corporate Secretary & Legal PT Astra Honda Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B40): ------------------------------ (1). "Apapun yang ada di dalam perjanjian Main Dealer dengan Dealer yang menyangkut dengan AHM itu terkait dengan masalah HAKI. Jadi seyogyanya Dealer sebagai penerima sub lisensi dari Main Dealer melaksanakan semua yang terkait dengan penggunaan merek, penggunaan HAKI yang sudah diberikan AHM kepada Main Dealer"; ---------------------------- Halaman 430 dari 464
SALINAN (2). "AHM mengharapkan Main Dealer ikut serta menjaga HAKI tersebut, terkait misalnya dengan penggunaan nama AHM Oil, ini merek AHM dimana mereka harus menjaganya dengan menjual AHM Oil yang original, asli, yang didistribusikan oleh AHM dan jangan menjual yang palsu". --- iii. Saudara Krisgianto Lilikwarga selaku Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Kami juga melakukan after sales service produk-produk Honda di Jawa Barat dan menjaga Hak Kekayaan Intelektual merek Honda di wilayah kami" (vide bukti B14). --------------- iv. Saudari Lilis Pranoto selaku Presiden Direktur PT Mitra Sendang Kemakmuran pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "AHASS adalah merek jasa yang dimiliki oleh AHM. Sebetulnya kami dalam hal menservis motor di bawah mengacu pada HAKI yang dimiliki AHM. AHASS menjadikan orang tahu kalau kita serius untuk melakukan servis dengan seksama. Karena AHM yang mempunyai produk" (vide bukti B18). ------------------------------ 4). Pelayanan Kepada Pelanggan -------------------- a). Pada Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer memuat sebagai berikut: ----------------------------- Halaman 431 dari 464
SALINAN i. Pasal 3 Hak, Kewajiban dan Wewenang Pihak Kedua, ayat 3.5. Pengangkatan, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Pemasaran, butir 3.5.10., menyebutkan, "Pihak Kedua sanggup dan bersedia mengikat diri untuk wajib melakukan pelayanan/service kepada jaringan pemasaran Pihak Kedua dengan cara dan dalam bentuk apapun juga sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh Pihak Pertama, dan menjunjung kepuasaan konsumen (customer satisfaction)." ------------------------- ii. Pasal 4 Pelayanan Kepada Pelanggan, memuat sebagai berikut: (1). Ayat 4.1. Pelayanan Pelanggan dan Pengawasan Kualitas, butir 4.1.1. menyebutkan, "Pihak Kedua beserta seluruh jaringan pemasaran maupun jaringan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) di wilayahnya berkewajiban untuk selalu menerima dan melayani dengan baik setiap konsumen (pelanggan), pemilik/ pemakai sepeda motor, dengan selalu mengutamakan kepuasan konsumen (pelanggan) Halaman 432 dari 464
SALINAN sesuai standar Pihak Pertama serta tata cara dan norma-norma perdagangan pada umumnya" ----------------- (2). Ayat 4.2. Perbaikan dan Pemeliharaan Kualitas Produk Sepeda Motor, butir 4.2.2. menyebutkan, "Pihak Kedua berkewajiban untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan jaringan servis yang ada di wilayahnya dalam rangka pemantauan masalah kualitas produk pada umumnya maupun masalah teknik produk, serta memastikan kegiatan tersebut" (3). Ayat 4.3. Penyediaan dan Pembinaan Sarana Bengkel Resmi, butir 4.3.1. menyebutkan, "Pihak Kedua berkewajiban memiliki sendiri bengkel resmi (Service Center) sesuai dengan standar AHASS yang berkualitas teknik, sarana dan prasarananya telah atau akan ditetapkan oleh Pihak Pertama di wilayah pemasaran Pihak Kedua" ------- (4). Ayat 4.3. Penyediaan dan Pembinaan Sarana Bengkel Resmi, butir 4.3.2. menyebutkan, "Pihak Kedua berkewajiban untuk mencari, menunjuk dan mengangkat Halaman 433 dari 464
SALINAN pihak lain di wilayah pemasarannya yang dipandang mampu dan sanggup untuk menjadi AHASS, yang selanjutnya akan dilaporkan dan diinformasikan kepada Pihak Pertama, sehingga jumlah dan kualitas AHASS tersebut dapat memenuhi dan menjamin terlaksananya pemberian dan pelayanan purna jual kepada seluruh pemilik atau pemakai Sepeda Motor. ------- (5). Ayat 4.3. Penyediaan dan Pembinaan Sarana Bengkel Resmi, butir 4.3.5. menyebutkan, "Pihak Kedua beserta seluruh AHASS yang berada di wilayah pemasarannya harus dibentuk dan dibangun sesuai dengan standar interior dan eksterior sebagaimana yang ditetapkan oleh Pihak Pertama". ------------------------ b). Hal tersebut dituangkan dalam Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) sebagai berikut: ------------------- i. Pasal 2 Kewajiban Dealer H2 (AHASS), poin A. Bidang Layanan Purna Jual, butir 3 menyebutkan, "Pihak Kedua bersedia melengkapi serta menggunakan sarana dan prasarana AHASS dan hanya Halaman 434 dari 464
SALINAN mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP), AHM Oil, Honda Genuine Accessories, dan/atau suku cadang sepeda motor yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Astra Honda Motor" -------------------- ii. Pasal 2 Kewajiban Dealer H2 (AHASS), poin A. Bidang Layanan Purna Jual, butir 4 menyebutkan, "Pihak Kedua bersedia menjalankan program-program layanan purna jual AHASS yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan/atau PT Astra Honda Motor" iii. Pasal 4 Identitas Usaha Dealer H2 (AHASS), ayat 1 menyebutkan, Pihak Kedua wajib mengikuti program penyeragaman exterior/tampak depan dan interior/tampak dalam standar Dealer H2/AHASS yang ditetapkan oleh PT Astra Honda Motor, yang dibangun dan disubsidi oleh PT Astra Honda Motor dan/atau Pihak Pertama, maupun yang dilaksanakan sendiri oleh Pihak Kedua". c). Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------------ i. Saudara Yoseph Utama Suparman selaku Senior Manager Marketing Halaman 435 dari 464
SALINAN PT Astra Honda Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "After sales service adalah tanggung jawab kita selama periode tertentu untuk bisa menyediakan layanan purna jual, perawatan sepeda motor Honda, penyediaan suku cadang terkait pergantian konsumtif atau pergantian bersifat repair yang dialami konsumen selama periode tertentu" (vide bukti B9); -------------- ii. Saudara Suwito Mawarwati selaku Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Kepentingan kami sebagai Distributor memastikan konsumen terpuaskan dengan membeli motor kami, karena ada jaringan yang bisa melayani perawatan motornya dan mendapatkan sparepart yang benar" (vide bukti B17); ----------------------- iii. Saudari Lilis Pranoto selaku Presiden Direktur PT Mitra Sendang Kemakmuran pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B18): (1). "Standar tertentu sehingga sesuai harapan AHM, kepuasan konsumen tidak mempunyai komplain dan mereka bisa menservice motornya dimana saja sesuai dengan wilayah yang sudah kita siapkan AHASS-nya. Bagi Halaman 436 dari 464
SALINAN Main Dealer, tidak ada AHM, tidak ada AHASS"; ------------- (2). "Salah satu yang digunakan di AHASS adalah penggunaan identitas dari AHM, artinya eksterior dan interior itu ada". iv. Saudara Robbyanto Budiman selaku Presiden Direktur PT Wahana Makmur Sejati pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Untuk interior dan eksterior kami mengikuti SOP yang ditentukan oleh AHM" (vide bukti B16). ----------------------- 5). Peralatan dan Suku Cadang --------------------- a). Pada Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer memuat sebagai berikut: ----------------------------- i. Pasal 4 Pelayanan Kepada Pelanggan, ayat 4.3. Penyediaan dan Pembinaan Sarana Bengkel Resmi, butir 4.3.6. menyebutkan, "Pihak Kedua berkewajiban untuk membina dan mengembangkan jaringan AHASS di seluruh wilayah pemasarannya, antara lain, tetapi tidak terbatas dengan cara: -------------------------- (1). Poin a menyebutkan, "Menyalurkan peralatan dan tools" ------------------------------ (2). Poin d menyebutkan, "Membantu pengadaan dan penyediaan suku cadang serta mengawasi pemakaiannya sesuai dengan Halaman 437 dari 464
SALINAN ketentuan yang diatur oleh Pihak Pertama" ------------------- ii. Pasal 4 Pelayanan Kepada Pelanggan, ayat 4.4. Suku Cadang, butir 4.4.1. menyebutkan, "Melindungi dari upaya dan/atau tindakan pemalsuan terhadap suku cadang asli yang dijual/dipasarkan oleh Pihak Pertama" iii. Pasal 4 Pelayanan Kepada Pelanggan, ayat 4.4. Suku Cadang, butir 4.4.2. menyebutkan, "Hanya menjual/menyediakan suku cadang asli yang didistribusikan oleh Pihak Pertama pada bengkel resmi (Service Center) milik Pihak Kedua." b). Hal tersebut dituangkan dalam Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) sebagai berikut: ------------------- i. Pasal 2 Kewajiban Dealer H2 (AHASS), poin A. Bidang Layanan Purna Jual, ayat 2 butir a dan b menyebutkan: -------------------------- a. Pihak Kedua wajib menyediakan penjualan suku cadang/H3 sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada KETENTUAN UMUM KEDEALERAN H3; --------------- b. Pihak Kedua sebagai dealer penjualan suku cadang/H3 wajib mendapatkan supply/kebutuhan suku Halaman 438 dari 464
SALINAN cadang asli sepeda motor Honda sebagaimana tercantum pada Pasal 2 huruf A angka 3 Ketentuan Umum Kedealeran H2 (AHASS) ini melalui Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Astra Honda Motor."------------------- ii. Pasal 2 Kewajiban Dealer H2 (AHASS), poin A. Bidang Layanan Purna Jual, ayat 3 menyebutkan, "Pihak Kedua bersedia melengkapi serta menggunakan sarana dan prasarana AHASS dan hanya mempromosikan dan/atau menggunakan dan/atau menjual suku cadang asli sepeda motor Honda yaitu Honda Genuine Parts (HGP), AHM Oil, Honda Genuine Accessories, dan/atau suku cadang sepeda motor yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Astra Honda Motor". iii. Pasal 3 Tools & Equipment, ayat 1 menyebutkan, "Pihak Kedua wajib menggunakan "Strategic Tools" yang merupakan perlengkapan standar di jaringan Dealer H2/AHASS seperti Bike Lift, Mechanic Truster, serta peralatan lainnya yang termasuk dalam kategori "Strategic Tools", sesuai spesifikasi dan standard yang telah Halaman 439 dari 464
SALINAN diatur oleh Pihak Pertama dan/atau PT Astra Honda Motor." --------------- c). Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------------ i. Saudara Yoseph Utama Suparman selaku Senior Manager Marketing PT Astra Honda Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Semua sparepart yang didistribusikan oleh AHM bisa dipastikan keasliannya. AHM ke Main Dealer kemudian ke jaringan termasuk AHASS pasti keasliannya kami jamin" (vide bukti B9); ii. Saudara Robbyanto Budiman selaku Presiden Direktur PT Wahana Makmur Sejati pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Kami beli suku cadang semuanya ke AHM. Main Dealer tidak dilarang menjual atau menyediakan suku cadang selain dari AHM, tapi kami tidak merasa itu adalah suatu keperluan, itu merupakan pilihan dari kami sendiri" (vide bukti B16); ------------- iii. Saudara Suwito Mawarwati selaku Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Setahu saya yang saya beli dari AHM itu yang asli semua" (vide bukti B17). -- 6). Garansi a). Pada Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer, Pasal 5 Halaman 440 dari 464
SALINAN Garansi dan Pengawasan Kualitas Produk, Sistem Garansi (Warranty System) menyebutkan, "Untuk itu Pihak Kedua dengan ini menyatakan sanggup dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk bertindak selaku dan melaksanakan perannya sebagai coordinator yang bertanggung jawab atas terlaksananya system garansi tersebut sesuai dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat garansi yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Pihak Pertama." ------------------------ Bahwa Main Dealer berkewajiban untuk melaksanakan fungsinya tersebut antara lain dengan cara-cara yang disebutkan pada ayat 2 dan ayat 3: --------------------- 2. "Menerima, menanggapi dan menyelesaikan secara tuntas dan dalam waktu sesingkat-singkatnya atas setiap klaim yang diajukan oleh para pembeli atau pemakai Sepeda Motor, baik klaim tersebut diajukan langsung melalui Service Centre Pihak kedua sendiri, jaringan Dealer maupun melalui Authorized Claim Shop (ACS) di wilayah pemasarannya; ------------------------- 3. Memiliki persediaan suku cadang yang produk, tipe dan jumlahnya cukup untuk melayani klaim-klaim, khususnya tetapi tidak terbatas pada produk atau tipe suku Halaman 441 dari 464
SALINAN cadang yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sebagai recommended parts (suku cadang yang wajib dimiliki dan disediakan oleh Pihak Kedua dalam kaitannya untuk mendukung peluncuran unit Sepeda Motor model/tipe baru)." ---- b). Bahwa teknis terkait garansi tersebut dituangkan dalam Lampiran III Perjanjian H2 dan H3 tentang Syarat dan Ketentuan Klaim Garansi C2 (Warranty Claim). c). Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------------ i. Saudara Krisgianto Lilikwarga selaku Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Garansi menjadi tanggung jawab PT AHM" (vide bukti B14): ----------------------- ii. Saksi Saudara Suwito Mawarti selaku Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia pada Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan, "Garansi itu barang atau produknya apabila ada kesalahan pemasangan atau materi dan lain sebagainya. Kami memberikan garansi kepada konsumen dan biasanya itu tanggung jawab dari principal jadi kami meneruskan kembali ke AHM" (vide bukti B17). ----------------------- Halaman 442 dari 464
f. SALINAN iii. Saudara Soegiharto selaku Pemilik Cahaya Sukses Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Garansi yang kami berikan ada garansi servis motor jika konsumen datang ke tempat, kemudian ada garansi sparepart untuk konsumen yang beli di bengkel kami. Pada beberapa parts yang memang membutuhkan garansi maka akan kami beri. Kami juga berkewajiban untuk membantu proses klaim garansi" (vide bukti B37). ------------ Bahwa dalam Kesimpulan, Investigator Penuntutan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti I6): 1). Terlapor memberikan kuasa kepada Main Dealer untuk mencari, menunjuk dan mengangkat AHASS (H2), yang memuat persyaratan bahwa AHASS (H2) bertindak sebagai pihak yang menerima barang berupa antara lain peralatan dan tools sebagai standar AHASS (H2) yang disediakan oleh Terlapor. Peralatan dan tools yang dikategorikan dalam strategic tools tersebut diperoleh Main Dealer dari Terlapor untuk digunakan AHASS (H2) sebagai peralatan standar jasa perbaikan dan perawatan sebagaimana standar perawatan dan perbaikan yang ditetapkan oleh Terlapor; ----- 2). Demikian pula suku cadang pelumas termasuk pelumas dengan spesifikasi 10W-30 JASO MB API SG ke atas dibeli Main Dealer dari Terlapor untuk selanjutnya didistribusikan antara lain ke AHASS (H2); --- Halaman 443 dari 464
SALINAN 3). AHASS (H2) akan membeli suku cadangnya termasuk pelumas dengan spesifikasi 10W-30 JASO MB API SG ke atas dari Terlapor melalui Main Dealer. g. Bahwa atas dugaan tersebut, Terlapor dalam Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:. 1). Tidak ada fakta bahwa Terlapor maupun Main Dealer memaksa Dealer/AHASS untuk membeli pelumas AHM Oil jika ingin memperoleh strategic tools; ---------------------- 2). Pembelian strategic tools dan pelumas AHM Oil oleh Dealer/AHASS tidak dalam satu periode pembelian. h. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui keterangan- keterangan sebagai berikut: --------------------------- 1). Keterangan Saksi a). Bahwa Saksi, Saudara Wedijanto Widarso selaku Head Technical Sales PT Astra Honda Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B10): ---- i. "Strategic tools sebenarnya adalah untuk pelayanan jaminan mutu keseragaman produk AHM di pasar purna jual. Diharapkan bahwa semua AHASS sebagai authorized bengkel mempunyai kualitas yang sama, terjamin mutu pelayanannya kepada konsumen dan yang paling penting menunjukan corporate identity Honda sendiri"; ------------- ii. "AHASS membeli strategic tools saat awal. Itu akan didistribusikan dan Halaman 444 dari 464
SALINAN menjadi standarisasi AHASS, jadi tidak di beli berulang-ulang"; ------- iii. "Awal AHASS berdiri tidak boleh beli satuan, harus paketan karena merupakan standar yang ada panduannya"; ------------------------- iv. "Biasanya kami berkoordinasi terkait fasilitas seperti interior, eksterior, strategic tools. Bahwa mereka harus jaga adalah bagian dari standar yang memang dimiliki oleh AHM;------------------------------ v. "Kalau mau jadi Main Dealer dan AHASS, persyaratan minimal strategic tools". ----------------------- b). Bahwa Keterangan Saksi, Saudara Harijanto Soputro selaku Head Purchasing PT Astra Honda Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B11): i. "Untuk pembelian saya melayani bagian produksi dan juga bagian marketing. Untuk bagian marketing saya melakukan pembelian kebutuhan pelumas after sales, mechanic truster dan bike lift"; ----- ii. "Usernya itu dari technical service, saya lihat barang-barang seperti bike lift dan mechanic truster ada di AHASS". c). Bahwa Keterangan Saksi, Saudara Krisgianto Lilikwarga selaku Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora (PT DAM) pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B14): ------------- Halaman 445 dari 464
SALINAN i. "Intinya hampir sama dari AHM kepada kami, jadi kami melakukan perjanjian terkait jual beli produk Honda dan suku cadang asli Honda kemudian pelayanan ke konsumen after sales service"; ------------------- ii. "Pada saat kami setujui pembukaan AHASS yang baru, mereka harus punya strategic tools, bike lift dan mechanic truster"; --------------------- iii. "Pertama kali perlu di standarkan untuk H2 adalah strategic tools, eksterior, interior termasuk juga sparepart. Standar sparepart ditentukan oleh AHM. Semua sparepart didapatkan dari AHM"; --- iv. "AHASS tidak boleh menyiapkan suku cadang yang tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh PT AHM. Setahu saya memang harus produk yang rekomendasi dari Honda. Produk merek Honda harus dari PT DAM"; -------------------------- v. "Semua pelarangan dan jenis sesuatu yang dijual oleh H2 itu dari PT AHM". d). Bahwa Keterangan Saksi, Saudara Suwito Mawarwati selaku Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B17): i. "Sebagai AHASS mereka wajib mempunyai strategic tools seperti bike lift dan mechanic truster (obeng, tang dan lain-lain) sebagai alat kerja yang harus dipenuhi Halaman 446 dari 464
SALINAN supaya bisa merawat sepeda motor konsumen dengan baik sesuai standar. Tempat kerja yang juga standar sehingga konsumen bisa tahu ini AHASS dan sebagai tempat untuk merawat sepeda motor yang resmi"; ii. "Oli berulang karena konsumen datang ganti oli, habis itu mereka belanja lagi dan umumnya belanja ke tempat kita. Itu sifat sebagai barang dagangan yang kita jual ke AHASS dan AHASS jual ke konsumen"; ---------------------------- iii. "Strategic tools itu standar alat kerja yang harus dimiliki, sparepart juga harus dimiliki karena di jaringan AHASS selain merawat sepeda motor tentunya ada pergantian sparepart, jadi harus sediakan sparepart juga"; ----------------------- iv. "Karena kami menjual sepeda motor dari AHM dan kami jual sparepart rekomendasi dari AHM, tentunya kami teruskan ke jaringan dengan sparepart yang direkomendasi". ---- e). Bahwa Keterangan Saksi, Saudari Lilis Pranoto selaku Presiden Direktur PT Mitra Sendang Kemakmuran (PT MSK) pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B18): ----------------------------- i. "Mekanisme hubungan bisnis dengan Dealer dan AHASS adalah jual beli unit sepeda motor Honda dan sparepart dari Honda. Mereka order ke kami dan kami men-supply Halaman 447 dari 464
SALINAN berupa unit sepeda motor untuk Dealer, kalau AHASS sparepart- nya"; ii. "Jika ingin menjadi AHASS di bawah jaringan PT MSK, pertama kali yang harus disiapkan yaitu peralatan-peralatannya kemudian sparepart standar awal, kalau orang servis kesana mereka sudah siap"; iii. "Peralatan-peralatan standar ini order bersamaan dengan sparepart. Sparepart barang yang di order berulang kali sesuai dengan permintaan AHASS dalam pelayanan memenuhi persiapan konsumen". ---------------------------- f). Bahwa Keterangan Saksi, Saudara Soegiharto selaku Pemilik Cahaya Sukses Motor pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B37): ---- i. "Ada kontrak kerjasama per tahun dengan Main Dealer PT Daya Adicipta Motora"; ----------------------- ii. "Untuk bike lift dan mechanic truster saat awal buka dibeli untuk melayani konsumen melakukan perawatan. Bike lift dan mechanic truster didapatkan dengan membeli dari Main Dealer"; ---------------------- iii. "Kewajiban H2 untuk layanan servis, purna jual. Jadi kami harus menyediakan sarana prasarana untuk layanan servis. Untuk H3 kami sediakan sarana prasarana untuk sparepart"; ---------------------- Halaman 448 dari 464
i. SALINAN iv. "Mendapatkan pasokan bahan baku seperti sparepart dari Main Dealer. Sparepart Honda yang direkomendasikan oleh PT Astra Honda Motor". -------------------------- Bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ------------------------- 1) Bahwa Terlapor melakukan perjanjian dengan Main Dealer agar Main Dealer menunjuk Dealer/AHASS (H2). Dasarnya adalah Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer di mana Main Dealer berkewajiban membeli antara lain strategic tools, sparepart, pelumas, selain kewajiban harus membuka, menunjuk/mengangkat bengkel AHASS; 2) Berdasarkan kewajiban ini, Main Dealer selaku Kuasa Terlapor melakukan perjanjian kepada Dealer untuk membuka, menunjuk/mengangkat Dealer/AHASS (H2), mewajibkan penggunaan strategic tools dan pembelian pelumas. Perjanjian Main Dealer kepada Dealer/AHASS (H2) merupakan perjanjian tying; 3) Mengingat Main Dealer adalah kuasa dari Terlapor, karenanya Main Dealer bertindak untuk dan atas nama Terlapor; ----------------- 4) Hal tersebut diperkuat dengan pendapat para Ahli dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ------- a). Saudara Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M. selaku Ahli Hukum Perjanjian pada Sidang Majelis Komisi menyatakan (vide bukti B42): ----------------------------- i. "A adalah pemberi kuasa principal dan B adalah penerima kuasa Halaman 449 dari 464
SALINAN sedangkan C adalah pihak yang menjadi substitusi dari pihak B, yang tentunya juga akan terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh principal" ii. "B mempunyai hak menunjuk pihak lain untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pihak A, maka pihak lain tersebut atau C tersebut adalah kuasa dari B. Sedangkan dalam konteks persyaratan yang selanjutnya dimana B mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan tertentu bagi C, maka tentunya C adalah pihak yang mendapat manfaat dari perjanjian yang dibuat antara A dengan B". ---- b). Saudari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Ada tingkatan-tingkatan konsumen. Ada konsumen awal, ada konsumen akhir. Kalau C ini sebagai konsumen antara, C yang ada hubungan dengan B tadi itu konsumen antara. Berdasarkan dalam perjanjian ketika B menawarkan proses atau model bisnis kepada C dan isi skemanya itu sesuai dengan yang ditetapkan antara A dan B, maka disini antara A dan C punya keterkaitan secara tidak langsung. Karena apa? C ini otomatis taat kepada skema yang ditawarkan oleh B dimana B Halaman 450 dari 464
SALINAN terikat kepada perjanjian dengan A" (vide bukti B43). j. Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian terpenuhi. 7.2.3. Unsur Pihak Lain a. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah pelaku usaha lain yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya; b. Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Main Dealer selaku pihak yang membuat perjanjian dengan Terlapor; --------------- c. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi. 7.2.4. Unsur Pihak yang Menerima a. Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, Perkom Nomor 5 Tahun 2011, pihak yang menerima adalah: "pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok". ---------- b. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima dalam perkara a quo adalah Dealer/AHASS (H2) sebagai pihak yang menerima produk dan/atau memasarkan produk Terlapor; - c. Bahwa dengan demikian, unsur pihak yang menerima terpenuhi 7.2.5. Unsur Barang dan/atau Jasa Tertentu ------------------- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan: "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha". ------------- Halaman 451 dari 464
SALINAN b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan: "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha". ------------------- c. Bahwa frasa unsur pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai barang dan atau jasa bersifat kumulatif maupun alternatif, yang berarti unsur barang dan jasa harus kedua duanya terpenuhi atau cukup salah satunya saja, barang atau jasa yang terpenuhi; -------------------- d. Bahwa yang dimaksud dengan barang tertentu dalam perkara a quo adalah strategic tools yang merupakan perlengkapan standar di jaringan Dealer/AHASS (H2) seperti Bike Lift, Mechanic Truster, serta peralatan lainnya dalam rangka pelayanan purna jual sepeda motor merek Honda yang ditetapkan Terlapor; ----------------------------- e. Bahwa dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa tertentu terpenuhi. 7.2.6. Unsur Barang dan/atau Jasa Lain ------------------------- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan: "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha". ------------- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan: "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha". ------------------- c. Bahwa frasa unsur pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai barang dan atau jasa bersifat kumulatif maupun alternatif, yang Halaman 452 dari 464
SALINAN berarti unsur barang dan jasa harus kedua duanya terpenuhi atau cukup salah satunya saja, barang atau jasa yang terpenuhi; -------------------- d. Bahwa yang dimaksud dengan barang lain dalam perkara a quo adalah pelumas (oli) dengan spesifikasi SAE 10W-30, JASO MB, API SG ke atas yang dipasok Terlapor; e. Bahwa dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa lain terpenuhi. 7.2.7. Unsur Pelaku Usaha Pemasok ------------------------------ a. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pemasok adalah pelaku usaha yang memberikan barang dan/atau jasa kepada pihak yang menerima; b. Menimbang bahwa PT Astra Honda Motor (Terlapor) selaku perusahaan pemasok strategic tools, suku cadang, pelumas (oli) AHM dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi; c. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha pemasok terpenuhi. 7.2.8. Unsur Persyaratan Bahwa Pihak yang Menerima Barang dan atau Jasa Tertentu Harus Bersedia Membeli Barang dan atau Jasa Lain dari Pelaku Usaha Pemasok --------- a. Bahwa kebijakan Terlapor melalui seluruh Main Dealer mensyaratkan kepada Dealer/AHASS (H2) untuk membeli produk pelumas Terlapor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam layanan servis sepeda motor merek Honda; ------------------- b. Bahwa dengan demikian, unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok terpenuhi. - 7.3. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. Halaman 453 dari 464
SALINAN 8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 8.1. Bahwa Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: - (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau -------------------- tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. ------ b. 8.2. Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: 8.2.1. Unsur Pelaku Usaha a. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ------- "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan dan yang badan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, berbagai menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". -------- hukum didirikan b. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Astra Honda Motor (Terlapor) sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1 sampai dengan butir 1.4 bagian Tentang Hukum; c. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi. 8.2.2. Unsur Perjanjian a. Bahwa pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: "Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis". Halaman 454 dari 464
SALINAN b. Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 05 Tahun 2011) menyatakan bentuk perjanjian tertutup yang dilarang diantaranya meliputi Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: 1) Poin a yaitu Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying agreement dikaitkan dengan potongan harga); 2) Poin b yaitu Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (exclusive dealing dikaitkan dengan potongan harga). c. Bahwa unsur perjanjian secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dari poin 7.2.2. Unsur Perjanjian pada bagian Tentang Hukum. ----------- d. Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian terpenuhi. 8.2.3. Unsur Harga atau Potongan Harga ------------------------- a. Bahwa dalam Kesimpulan, Investigator Penuntutan menyatakan pada pokoknya Terlapor Halaman 455 dari 464
SALINAN memberikan potongan harga peralatan dan tools (strategic tools) dan diskon suku cadang antara lain namun tidak terbatas pada pelumas dengan spesifikasi 10W-30 JASO MB API SG ke atas; ----- b. Bahwa Terlapor dalam Kesimpulan pada pokoknya menyatakan tidak pernah membuat suatu perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu dengan Dealer/AHASS yang menghambat masuknya pelumas merek-merek lain di Dealer/AHASS serta tidak ada subsidi harga maupun potongan harga yang didapatkan oleh Dealer/AHASS saat membeli strategic tools maupun pelumas AHM Oil; --------------------------- c. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Main Dealer, Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (Perjanjian H2 dan H3), serta Ketentuan Umum Kedealeran Dealer H2 (AHASS) tidak ditemukan ketentuan atau klausul lebih lanjut yang mengatur mengenai potongan harga peralatan dan tools (strategic tools) serta diskon suku cadang. Hal tersebut didukung oleh keterangan-keterangan Saksi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ------------------------- 1). Bahwa Keterangan Saksi, Saudara Robbyanto Budiman selaku Presiden Direktur PT Wahana Makmur Sejati pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Margin bukan diskon" (vide bukti B16): 2). Bahwa Keterangan Saksi, Saudari Lilis Pranoto selaku Presiden Direktur PT Mitra Sendang Kemakmuran pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Tidak ada penawaran diskon dan subsidi untuk Dealer dan AHASS, jual beli biasa" (vide bukti B18): ---------------- 3). Bahwa Keterangan Saksi, Saudara Soegiharto selaku Pemilik Cahaya Sukses Motor pada Halaman 456 dari 464
SALINAN Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Tidak ada potongan harga, umumnya margin" (vide bukti B37). d. Bahwa dengan demikian, unsur harga atau potongan harga tidak terpenuhi. -------------------- 8.2.4. Bahwa karena unsur harga atau potongan harga dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur Pasal 15 ayat (3) dimaksud. ----------------- 8.3. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. 9. Tentang Analisis Dampak 9.1. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak menegaskan pendekatan analisis yang harus digunakan untuk masing-masing Pasal atau ketentuannya yaitu apakah secara rule of reason atau per se illegal; 9.1.1. Pendekatan per se illegal adalah setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tidak perlu lagi dibuktikan alasan-alasan dan dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut; 9.1.2. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk memeriksa alasan-alasan dan akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu terhadap persaingan dan/atau masyarakat, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut disamping bersifat menghambat/mengurangi secara signifikan atau mendukung persaingan juga asas kemanfaatan/dampak positif bagi masyarakat. ---------- 9.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Pasal 15 ayat (2) dapat diperiksa berdasarkan rule of reason karena perjanjian tying dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat; Halaman 457 dari 464
SALINAN 9.3. Bahwa pendekatan rule of reason dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu: (1). Pendefinisian pasar bersangkutan; (2). Pembuktian adanya penguasaan pasar di dalam pasar bersangkutan; (3). Identifikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki penguasaan pasar yang besar; (4). Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan positif, serta pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut; 9.4. Bahwa terkait identifikasi dan pembuktian dampak negatif yang dapat terjadi dari tying agreement, salah satunya adalah bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap Pelaku Usaha Pesaingnya. Hal ini dibuktikan oleh keterangan-keterangan Saksi dalam Sidang Majelis Komisi sebagai berikut: 9.4.1. Saudara Patrick Adhiatmaja selaku Presiden Direktur PT Federal Karyatama pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Setelah tahun 2009 kemudian AHM memutuskan punya merek sendiri yaitu AHM Oil. Saat itu kami masih punya kerjasama antara lain dengan salah satu distributor kami, unit Astra sendiri yaitu HSO. Dari situ tentunya mereka menyalurkan kepada jalur distribusinya. Kerjasama kami dengan HSO secara mutual berakhir di tahun 2015. Sampai sekarang tidak ada langsung ke dealer-dealer" (vide bukti B7); ---------- 9.4.2. Saudara Gwan Liong alias Martin Adelia selaku Sales Manager PT Topindo Atlas Asia pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Dampaknya buat perusahaan cukup kurang baik karena kembali lagi bahwa motor itu ada garansinya 1 tahun atau 3 bulan atau kilometer mana yang tercepat. Tentu dengan waktu yang cukup panjang maka oli merek lain tidak bisa bersaing disitu dan hanya di monopoli satu merek. Berarti produk seperti diluar Honda tidak bisa menjual olinya kepada motor Honda karena terkait dengan aturan garansi. Garansi itu bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tergantung Halaman 458 dari 464
SALINAN mana yang lebih cepat kilometer atau waktu. Waktu yang cukup panjang ini, tidak bisa merek oli lain masuk atau menjual ke sepeda motor tersebut" (vide bukti B36); 9.4.3. Saudara Andria Nusa selaku Direktur Sales dan Marketing PT Pertamina Lubricants pada Sidang Majelis Komisi menyatakan, "Kesulitan bagi Pertamina untuk memasarkan pelumas ke bengkel ATPM/bengkel resmi. Mereka umumnya mewajibkan penggunaan pelumas merek mereka sendiri" (vide bukti B39). ------------------- 9.5. Bahwa disamping memberikan dampak negatif, tying agreement dalam perkara a quo dapat memberikan dampak positif sebagai berikut: 9.5.1. Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Ekonomi, Saudara Faisal Basri, S.E., M.A. dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan (vide bukti B34): a. "Pasar pelumas cenderung monopolistik karena banyaknya pemain"; b. "Karakter dari pasar yang sifatnya monopolistik: --- 1). Banyak penjual dan pembeli; -------------------- 2). Free exit dan free entry, tidak ada hambatan berarti masuk dan keluar. Ketika suatu produk menaikan harga, akan jadi ancaman karena ada normal profit atau super normal profit, yang lain akan masuk; -------------------- 3). Yang membedakan satu dengan lain produk, biasanya merek. Oleh karena itu, biaya promosi lebih besar dibandingkan dengan struktur pasar yang lain." ------------------------ c. "Tying in tidak ada masalah kecuali dia exercise power, misalnya di pasar oligopoli dan pasar monopoli. Kalau di pasar persaingan sempurna dan monopolistik, tying in wajar karena banyak pilihan. Kuncinya tying in, mau tidak mau memaksa konsumen untuk membeli." ----------------------------- Halaman 459 dari 464
SALINAN 9.5.2. Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Ekonomi, Saudara Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D. dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan, "Dalam persaingan usaha itu memaksimalkan surplus, bukan hanya konsumen saja tetapi juga produsen. Jadi dua dampak yaitu positif dan negatif, sehingga otoritas kompetisi harus melihat ini secara komprehensif." (vide bukti B26); ------------------- 9.5.3. Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Saudari Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan, "Bahkan OECD sudah memperingatkan, terdapat penemuan baru betapa dinamisnya hukum persaingan. Situasi yang baru-baru ini mengatakan, tied selling memiliki alasan bisnis yang valid dan banyak ekonom yang mendukung dan menyarankan bahwa ini bukan per se illegal, tetapi rule of reason. Perkembangan yang terjadi banyak sekali, membuktikan ternyata tying in juga ada pro kompetisinya. Jadi sekarang kalau mau menyatukan negatif dan positif itu harus dibuktikan, yang mana bobotnya lebih berat." (vide bukti B31); -------------------- 9.5.4. Bahwa konsumen tidak ada kewajiban melakukan servis motor di AHASS karena masih ada pilihan servis di luar AHASS/bengkel umum. Servis di AHASS hanya merupakan rekomendasi dan bukan kewajiban; -------- 9.5.5. Bahwa AHASS tetap melayani servis meskipun konsumen membeli dan membawa pelumas (oli) merek lain dari luar AHASS. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi sebagai berikut: ------------------------- a. Saudara Frendy selaku Konsumen Pengguna Sepeda Motor Honda pada pokoknya menyatakan, "Saya bawa oli sendiri merek Buzz saat servis di AHASS" (vide bukti B38); ------------------------------ b. Saudara Soegiharto selaku Pemilik Cahaya Sukses Motor pada pokoknya menyatakan, "Konsumen Halaman 460 dari 464
SALINAN membawa oli lain yang tidak ada di bengkel masih saya layani untuk servis perawatan dan ganti olinya." 9.5.6. Tujuan dari perjanjian antara Terlapor dan Main Dealer, perjanjian Main Dealer dan Dealer adalah untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual terhadap konsumen. Hal ini dikuatkan dengan beberapa fakta dalam persidangan: ------------------------ a. Sertifikat Service Quality Award 2017 s.d. 2019 AHM (vide bukti T86 dan T87); ------------------------ b. Berdasarkan penelitian Kadence (2017), perilaku konsumen diketahui sebagai berikut (vide bukti C55): 1). 92% (sembilan puluh dua persen) konsumen sepeda motor merek Honda hanya menggunakan 1 (satu) merek pelumas (oli); -- 2). 71% pengguna motor skutik/matik Honda tetap mengganti oli di bengkel resmi walaupun masa servis gratis telah berakhir. - c. Keterangan Saksi Konsumen Pengguna Sepeda Motor Honda, Saudara Frendy yang menyatakan, "Merasa aman jika servis di AHASS" (vide bukti B38); d. Keterangan Terlapor yang pada pokoknya menyatakan, "Tujuan dilakukannya perjanjian antara Terlapor dan para Main Dealer serta Main Dealer dengan jaringan di bawahnya hanya untuk menjaga kualitas layanan purna jual." --------------- 9.6. Bahwa Pasal 3 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk: --------- "menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat". --------------------------- 9.7. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Halaman 461 dari 464
SALINAN intinya menyatakan Pasal 15 ayat (2) dapat menerapkan rule of reason; 9.8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, terdapat praktik-praktik internasional terbaik (international best practices), antara lain sebagai berikut: 9.8.1. "Tying is often motivated by the firm's desire to maintain or increase its reputation for quality or product reliability. This should not be considered abusive since it increases efficiency and market demand. For example, poor servicing of a dominant firm's product by an independent company may negatively influence the reputation of the dominant firm and result in lower sales. To avoid this the dominant firm might sell its products and services together through a tie-in contract." (OECD, A Framework for The Design and Implementation of Competition Law and Policy, Chapter 5 Abuse of Dominance, Tie-Ins, halaman 75-76); 9.8.2. "The law on tying is changing. Although the Supreme Court has treated some tie-ins as per se illegal in the past, lower courts have started to apply the more flexible "rule of reason" to assess the competitive effects of tied sales. Cases turn on particular factual settings, but the general rule is that tying products raises antitrust questions when it restricts competition without providing benefits to consumers" (US Federal Trade Commission, Tips & Advice, Competition Guidance, Guide to Antitrust Laws, Single Firm Conduct, Tying the Sale of Two Products); - 9.8.3. "...a price fixing agreement to fall under the rule of reason because the agreement actually helped promote competition..." (BMI v. Columbia Broad. Sys., 441 U.S. 1, 23-25 (1979); 9.8.4. "... applying rule of reason to a price-fixing arrangement because the arrangement was necessary to have intercollegiate athletics in the first place..." (NCAA v. Board of Regents of the Univ. of Oklahoma, 468 U.S. 85, Halaman 462 dari 464
SALINAN 117-20 (1984); United States v. Chicago Board of Trade, 246 U.S. 231 (1918). 9.9. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, menguatkan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 terkait kepemilikan saham silang yang dimiliki oleh Temasek Grup pada PT Indosat dan PT Telekomunikasi Seluler. Dalam perkara a quo, Majelis Komisi telah menerapkan Pasal 27 dengan menggunakan pendekatan rule of reason; 9.10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan asas kemanfaatan/dampak positif dari perbuatan Terlapor, Majelis Komisi berpendapat Terlapor secara per se illegal melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun, berdasarkan pendekatan rule of reason perbuatan Terlapor memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam hal ini pengguna produk dan jasa Terlapor, sehingga perbuatan Terlapor dapat dibenarkan. ------------------ 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: MEMUTUSKAN Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------- Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, dengan Halaman 463 dari 464
SALINAN dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing- masing sebagai Panitera. Ketua Majelis Komisi, ttd. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. Anggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi, ttd. ttd. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. Yudi Hidayat, S.E., M.Si. Panitera, ttd. ttd. Rosanna Sarita, S.H. Yanwar Rachmanto, S.H. Halaman 464 dari 464