~SI
ISLAM RI 1
Modul TOT Kursus Pra Nikah Diterbitkan oleh: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Website: .bimasislam.kemenag.go.id e-mail: bimasislam@kemenag.go.id Jakarta Tahun 2011
KATA PENGANTAR ~\\:~\~\1 ,~[9'~~ ~ Assalamu'alaikum wr. Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayahNya maka buku "Modul TOT Kursus Pra Nikah" pada anggaran Tahun 2011 ini dapat diterbitkan. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pelatih, dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan siap pakai untuk menyampaikan materi kursus pra nikah kepada para Pembina di daerah, dengan kursus tersebut mereka melakukan pembinaan kegiatan, sehingga diharapkan banyak para pembina yang mampu melakukan kursus secara estafet kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa keluarga merupakan unit kecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga sakinah sebagai pembentuk karakter, jika baik maka secara universal akan berpengaruh kepada karakter bangsa. Buku ini memuat dasar-dasar pembinaan keluarga yang meliputi; materi kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembinaan keluarga sakinah, pendidikan agama dalam keluarga, tuntunan akhlakul karimah, konsultasi perkawinan dan keluarga serta pendalaman arti ibadah meliputi thoharoh, shalat, puasa, zakat, dan ibadah Haji. Buku Modul TOT Kursus Pra Nikah ini mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan suatu keluarga dengan pendekatan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah. Dan diharapkan dengan materi-materi ini buku tersebut dapat menjadi panduan bagi keluarga barn atau bagi yang akan mengarungi kehidupan keluarga, sehingga mereka mengetahui bagaimana kehidupan keluarga yang sebenarnyaapa saja yang mungkin dan akan terjadi, buku ini akan menjadi bahan ajar yang efektif sebagai tuntunan dalam memberikan pembekalan bagi p~sangan pengantin atau pasangan remaja usai nikah tentang hal ihwal hidup dan kehidupan eumah tangga serta pembinaan keluarga. i
Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dalam proses penerbitan buku ini kami mengucapkan terima kasih, teriring do'a semoga Allah menjadikan karya ini sebagai amal ibadah. Amin. Wassalam ii
KAT A SAM BUT AN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASY ARAKA T ISLAM : .·,=;:\\':'~\~h w~~ Assalamu'alakum wr. wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayahNya maka buku "Modul TOT Kursus Pra Nikah" ini dapat terwujud dengan baik. Gagasan penyusunan buku ini timbul karena didorong oleh makin meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia baik karena cerai talak atau cerai gugat, sampai tahun 201 0 (data dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung) jumlah perceraian mencapai 251.208 pasang atau 9% dari jumlah peristiwa nikah dan rujuk sebesar 2.207.300, sejak 5 tahun sebelumnya angka perceraian adri tahun ke tahun terns meningkat cukup tajam. Salah satu penyebab perceraian yaitu dangkalnya pengetahuan dan pemahaman para suami istri tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan perdata saja antara orang perorang yang berlain jenis. Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Khaliq, dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan dalam istilah agama disebut "Mitsaqan Ghalizhan" yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, ditandai dengan pelaksanaan singkat ijab dan qabul, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dengan demikian nilai sakral perkawinan harus dijaga dan dipelihara secara utuh jangan sampai kesakralannya berkurang karena prilaku yang merusak kesucian perkawinan. iii
Untuk mencapai cita-cita tersebut maka pasangan calon suami istri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Maka Kursus Pra Nikah merupakan pembekalan yang baik sebelum memasuki pintu perkawinan, karena pasangan calon tentang pengantin diberi berbagai pengetahuan dan pemahaman kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain menyangkut hubungan dengan Al-Khaliq secara vertical dan dengan lingkungannya secara horizontal. ini, dan diharapkan akan mampu memberikan bekal kepada para Tutor/Pelatih Kursus Pra Nikah sehingga mampu menghasilkan para Calon Pengantin yang siap mengarungi kehidupan rumah tangga dengan berbagai rintangan yang ada. Kami menyambut gembira dengan terbitnya buku Kami ucapkan selamat atas ini dan dapat tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa tersusunnya buku diterbitkan melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Amin iv
DAFTAR lSI Kata Pengantar Kata Sambutan Daftar lsi PENDAHULUAN ... BAB I PERATURAN PERKAWINAN ... UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam... UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ... UU Perlindungan Anak ... Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah ... BAB II FIKIH MUNAKAHAT ... Pengertian dan Hukum Nikah ... Persiapan Pernikahan ... Tujuan dan Hikmah Pernikahan ... Rukun dan Syarat Nikah ... Pengertian dan Hukum Wa1imah ... Macam-macam Pernikahan Terlarang ... Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak ... BAB III PROSEDUR PERKA WIN AN ... Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Nikah ... Waktu Pendaftaran Kehendak Nikah ... Proses Pernikahan ... :... Formulir Nikah ... BAB IV PENGUATAN PERAN KELUARGA ... Pelaksanaan Fungsi-fungsi Keluarga ... Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf ... Pentingnya komunikasi dalam keluarga ... 111 v 5 5 15 20 29 39 39 41 46 49 60 61 65 69 69 72 72 74 77 77 86 94 v
BAB V MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA ... Faktor-faktor Konflik ... Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya ... Cara Mengatasi Konflik ... Formula sukses mengelola keluarga ... BAB VI METODE ANDRAGOGI ... Hakikat Pendekatan Andragogi ... ,... Kondisi Bela jar dan Prinsip- prinsip Pembelajaran ... Langkah - langkah Proses Pembelajaran ... Met ode Mengajar Pada Pendekatan Andragogi ... Fasilitator yang Efektif dalam Pembelajaran ... Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ... Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ... Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 ten tang Pencatatan Nikah ... Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Cal on Pengantin ... Kompilasi Hukum Islam ... Lampiran- Lampiran ... Daftar Pus taka ... Tim Penyusun ... vi 99 99 102 103 103 107 107 112 114 117 124 127 153 167 193 209 215 273 293 295
PENDAHULUAN Latar Belakang isteri merupakan faktor isteri penentu bagi keharmonisan masyarakat, jika kehidupan suami tenteram. tidak Kasus perselisihan, perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga, yang sering terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan keluarga. Oleh karena itu, untuk mengatasi kasus-kasus tersebut, dan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka perlu dilakukan kursus Pra Nikah. Kursus ini diberikan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan untuk menyebarkan program keluarga sakinah ini diperlukan tenaga-tenaga terlatih yang memiliki pengetahuan dan pengalaman seputar itu, diperlukan training of trainers untuk perkawinan. Karena melaksanakan program kursus pra nikah di daerah. Keharmonisan hubungan suami tenteram, maka masyarakatpun menjadi tidak Deskripsi Singkat Kursus Pra N ikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus ini diberikan kepada calon pengantin dan remaja usia nikah. Calon Pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kuranngnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Hal ini diharapkan agar tangga, dapat ketika mereka memasuhi kehidupan membangun keluaraga yang sakinah. Keluarga sakinah ada1ah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan rumah 1
seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah. Modul yang anda baca ini merupakan materi yang harus dipelajari selama anda mengikuti kursus pra nikah. Modul ini memuat hal-hal berikut: 1. Peraturan perundangan terkait dengan perkawinan 2. Mekanisme dan Prosedur Pencatatan Perkawinan 3. Fikih Munakahat 4. Menguatkan peran keluarga 5. Manajemen Konflik dalam Keluarga 6. Materi penunjang berupa metode adradogi Selain materi tersebut, pada saat anda mengikuti kursus pra nikah, anda akan mendapatkan meteri terbaru terkait dengan isu isu perkawinan. Kompetensi yang diharapkan Setelah mengikuti kursus ini peserta diharapakan mampu menyebarluaskan hal ihwal perkawinan dan upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah ke masyarakat terutama remaja usia nikah. Selain itu peserta diharapkan memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, mekanisme dan prosedur pencatatan perkwainan, fiqh munakahat, merawat cinta kasih dalam kelauarga, kesehatan reproduksi, manaJemen konflik dalam kelauarga. Manfaat Peserta akan mendapatkan sertifikat pelatih kursus pra nikah yang menjadi acuan untuk melatih calon pengantin di daerah. 2
Petunjuk Penggunaan Modul Untuk memudahkan peserta dalam memahami isi modul ini, petunjuk berikut akan membekali keberhasilan para peserta pelatihan 1. Bacalah modul ini secara sistematis artinya dibaca mulai bagian awal terlebih dahulu kemudian bab selanjutnya. 2. Kerjakan tugas dan latihan modul ini sesuai dengan arahan fasilitator saat memberikan materi di kelas. 3. Rencanakan waktu anda untuk mempelajarinya secara bertahap. Tiap bagian membutuhkan waktu yang berbeda sesuai kecepatan belajar masing-masing. 4. Setelah saudara mempelajarinya, buatlah suatu peta pikiran secara verbal dan visual sehingga saudara dapat memahaminya dengan baik. 5. Agar tujuan pembelajaran dicapai secara optimal, bacalah referensi yang relevan. 3
BABI PERATURAN PERKA WIN AN Kompctensi Mcnjclaskan kctcntuan pcrkawinan, perlindungan anak, pcnghapusan kckcrasan dalam rumah tangga, kcbijakan Kementerian Agama tcntang perkawinan dan kursus pra nikah. Indikatornya: • Mampu menjelaskan kandungan UU Perkawinan. • Mampu menjelaskan kandungan UU Perlindungan Anak. • Mampu menjelaskan kandungan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Alokasi Waktu: 4 jam pelajaran (@ 45 menit) A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan I. Konsep perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, perkawinan adalah · akad yang san gat kuat a tau mitssaqan dan ghalidzan mclaksanakannya merupakan ibadah. Dari dua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ibadah yang didalamnya memuat ikatan yang kuat (mitssaqan ghalidzan) antara Jaki-laki yang telah memenuhi syarat untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah mentaati untuk perintah 5
6 2. Azas perkawinan meliputi keagamaan dan pencatatan. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama yang berlaku. Bagi orang Islam yang akan menikah harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariah. Begitu juga dengan orang nonmuslim yang akan menikah harus memenuhi ketentuan perkawinan yang berlaku di agamanya. Dalam Islam, perkawinan hanya dapat dilakukan antara lelaki yang beragama Islam dengan perempuan beragama Islam. Sesuai fatwa Majelis Ulama bahwa Indonesia perkawinan tersebut dilarang, meskipun antara lelaki muslim dengan perempuan nonmuslim karena mengandung mudharat yang dapat merugikan umat Islam. tentang perkawinan agama, beda ini agar Perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Tujuan dari pencatatan terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan adanya kepastian terutama bagi kaum hukum serta perlindungan hukum, perempuan. Pencatatan perkawinan ini hanya bisa dilakukan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Bukti nikah yang dikeluarkan KUA sebagai akta nikah dan bukti hukum ketika terjadi persoalan di kemudian hari berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab suami dan istri. 3. Pembatasan poligami. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya mengawini satu orang perempuan. Menurut Hukum Islam, bagi seorang laki-laki dapat mengawini perempuan lebih dari satu atau berpoligami. Namun kebolehan berpoligami ini dibatasi oleh UU Perkawinan. Poligami hanya bisa dilangsungkan apabila ada izin dari Pengadilan Agama dan dikehendaki oleh kedua belah pihak (Pasal 3). Poligami dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat; adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anak mereka. Pemberian izin poligami ini didasari sebab sebab berikut: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan b. c. 4. Usia perkawinan Syarat dan rukun perkawinan telah diatur dalam ketentuan syariah. Dalam UU Perkawinan ada syarat yang memperjelas (tidak ditemukan) dalam ketentuan syariah, di antaranya: a. Batasan umur perkawinan minimal 19 tahun untuk laki laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berumur kurang dari ketentuan tersebut harus mendapat dispensasi dari Pengadilan A gam a. b. Perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua lagi paksaan dalam tidak ada mempelai. Artinya, perkawinan. 5. Pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama tempat dilangsungkan perkawinan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat · mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam gans keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 7
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, terhadap harta bersama, bila pembatalan kecuali perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur pada pasal 30-34 yang mencakup: a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat b. Masing-masing pihak barhak untuk melakukan perbuatan hukum c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga d. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap saling cinta mencintai, hormat e. Suami menghormati, setia memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain istri wajib f. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya g. 8
h. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri ini diatur secara rinci. Di bawah ini merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu: a. suami yang luhur,menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. istri memikul tanggung jawab b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain c. Suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan anak-anak mereka baik mengenat rohani maupun kecerdasan, memelihara pertumbuhan pendidikan agamanya. jasmani, d. Suami istri wajib menjaga kehormatannya Di bawah ini adalah kewajiban suami, yaitu: a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemempuannya c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan berguna dan bermenfaat bagi agama, nusa dan bangsa d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung, nafkah tempat kediaman , biaya rumah tangga,biaya perawatan, pengobatan b~gi istri dan anak, dan pendidikan e. Kewajiban suami tersebut di atas gugur apabila istri Nusyuz Di bawah ini adalah kewajiban istri, yaitu: a. Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang di benarkan agama 9
10 b. c. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya Istri dapat dianggap nusyuz, melaksanakan kewajibannya jika ia tidak mau d. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b berlaku kecuali untuk keperluan anaknya e. Ketentuan ada atau tidaknya nusyuz dari istrinya harus didasarkan alat bukti yang sah. istri dapat melangsung perjanjian perkawinan selama perjanjian itu tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian itu dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat nikah. Perjanjian dapat menyangkut masalah harta dan lainnya (termasuk taklik talak). suami dan 7. Perjanjian perkawinan. Calon 8. Harta bersama. Dalam hukum Islam tidak secara jelas diatur masalah harta dalam ikatan perkawinan. UU perkawinan mengatur masalah harta perkawinan sebagai berikut: a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadia atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenefima para pihak tidak menentukan lain. c. Hart<t bawaan masing-masing suami istri mempenyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. d. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menuurut hukumnya masing-masing. 9. Masalah anak. Berkaitan dengan anak, UU Perkawinan mengatur beberapa hal: a. Status anak dianggap sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
b. Kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak dengan baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku meskipun mereka bercerai. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika dia telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. c. Sebelum anak berusia 18 tahun atau belum pemah me1akukan perkawinan, maka statusnya di bawah kekuasaan orang tuanya. Ia tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum tanpa izin dari orang tuanya. d. Perwalian anak (pasal 50). Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan bel as) tahun a tau bel urn pemah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 10. Perkawinan campuran hanya terjadi apabila kedua belah pihak tunduk pada hukum yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Bagi warga negara asing harus menyertakan surat keterangan memenuhi syarat dari pihak berwenang dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar negeri dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Dalam waktu 1 _(satu) tahun setelah pasangan kawin campuran kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka hams didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. 11
12 Kompilasi Hokum Islam (KHI) Dalam intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Alloh dan ibadah. Kalimat " mitsaqon pelaksanaannya merupakan ghalizhan" memberi pengertian bahwa akad adalah suatu perjanjian yang sangat kuat untuk membangun sebuah keluarga berdasarkan perintah Allah SWT, disebut sangat kuat karena disaksikan bukan saja oleh saksi kedua belah pihak tetapi oleh Allah SWT untuk hidup berkeluarga sampai akhir hayat, perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar bahkan harus dihormati untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan berdasarkan perintah Allah dan melaksanakannnya merupakan ibadah, untuk itu perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian tetapi juga merupakan bagian dari pe1aksanaan ibadah kepada Allah SWT. Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa "Perkawianan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah". Pasal ini didasarkan pada surat Ar-Ruum ayat 21: / ~J "<~J Jo'< • ·1 :: b:-1/~1 o / /1~.::.../ ~~ 1° · ~) - ~ 0 / ~) PJJ/ / o'< / ~ i f ~ // - i f ) /~~~· 01 .:GLJI ~ 0 Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia rnenciptakan untukmu istri-sitri dari jenismu sendiri, supaya karnu cenderung dan merasa tentrarn kepadanya. Dan dia jadikan di antararnu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang dernikian terdapat tanda-tanda bagi kaurn berfikir. (QS Al-Rum [30]: 21) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman, Berdasarkan firman Allah tersebut maka
cinta kasih dan kasih sayang yang melahirkan kebahagiaan lahir maupun bathin. Pasal 4 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat I UU nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas dasar ini maka syarat keduabelah pihak suami maupun isteri harus seagama karena tidak akan sah perkawinan dilakukan apabila salah seorangnya tidak beragama Islam. Untuk menjamin ketertiban huk1:1m dalam masyarakat Islam, maka setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat I bahwa : "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus tercatat". Pasal 2 bahwa: "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat satu, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujukjo. UU nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU RI nomor 22 Tahun 1946. akan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, perjanjian tersebut dapat berupa percampuran harta pribadi (basil usaha atau milik masing-masing suami isteri) dan pemisahan harta penceharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, selain itu boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama a tau syarikat (pasal 4 7 ayat I dan 3). Pada waktu atau sebelum perkawinan Apabila isi perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah tangga, dan apabila perjanjian perkawinan dibuat tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta rumah 13
syarikat dengan kewajiban suami menenggung biaya kebutuhan rumah tangga (pasal 48 ayat 1 dan 2), perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawian dihadapan PPPN. Dalam hal ketentuan beristeri lebih dari satu orang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengaturan tentang beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 isteri. Syarat utama suami beristri lebih dari seorang adalah harus memperlakukan isteri-isteri dan anak anaknya secara adil. Kemampuan berlaku adil ini syarat mutlak bagi suami berpoligami, apabila syarat utama tersebut tidak dipenuhi suami dilarang beristeri lebih dari satu orang (pasal 55 ayat 1, 2 dan 3). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, perkawinan yang dilakukan dengan isteri ke 2, 3 dan ke 4 tanpa izin dari pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 ayat 1, 2 dan 3). Selain syarat-syarat utama tersebut, untuk memperoleh izin dari Peradilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yaitu: a. Adanya persetujuan isteri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka Persetujuan isteri tersebut dapat diberikan secara tertulis atau persetujuan lisan di depan sidang Pengadilan Agama. Pada prinsipnya kompilasi hukum Islam menganut azas monoghami yaitu perkawianan hanya dapat dibolehkan oleh calon seorang suami kepada calon seorang isteri, akan tetapi dalam suatu keadaan yang memaksa seorang suami beristeri lebih dari seorang dapat dilakukan dengan ketentuan terjaminnya kemampuan untuk berlaku adil dan prinsip legal formal bahwa 14
hal itu dapat dilakukan jika diizinkan oleh Pengadilan Agama dan izin dari isteri. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga I. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). lstilah "kekerasan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: "Perbuatan seseorang a tau sekelompok orang yang menyebabkan atau lain lain". menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang Menurut UU KDRT kekerasan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau seksual, psikologis, dan/atau penderitaan secara termasuk ancaman untuk penelantaran melakukan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. cedera atau matinya orang fisik, rumah perbuatan, tangga pemaksaan, atau Kekerasan tersebut berlaku bagi setiap orang dalam lingkup keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Pihak perempuan umumnya sebagai korban dari KDRT. Kekerasan ini harus dihapus sesuai dengan perintah undang undang. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penghapusan KDRT terfokus pada tiga aspek, pencegahan dengan seperangkat aturan dan upaya-upaya perlindungan, penindakan kepada 15
pelaku, dan perlindungan terhadap korban. Tujuan dari penghapusan KDRT ini adalah: a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah rumah Kekerasan dalam 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah rumah Kekerasan dalam Tangga. tangga adalah bentuk penganiayaan yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut mencakup (Ratna BM, 2000): a. Kekerasan fisik berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat bersifat langsung seperti pemukulan, pencakaran dan tidak langsung atau displacement seperti memukul meja, pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan berlaku kasar. fisik maupun psikologis b. Kekerasan psikis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. c. Kekerasan seksual yang meliputi; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk d. Penelantaran tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. rumah tangga dalam bentuk orang tersebut, dan perbuatan 16
Secara umum, bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas tergambar seperti di bawah ini: Tabell Bentuk-bentuk Kekerasan KEKERASAN SEKSUAL - Memaksa melakukan hubungan seksual Memaksa selera seksual sendiri KEKERASAN FISIK - Memukul/menampar - Meludahi - Menjambak - Menendang - Menyundut rokok - Memukul/melukai Memaksakan dengan barang/senjata seksual untuk tujuan komersial PENELANTARAN - Tidak memberi uang belanja Memakai/menghabis kan uang Mengabaikan kewajiban KEKERASAN PSIKIS - Mencela - Berbicara kasar - Mengancam/menakut- nakuti sebagai sarana memaksakan kehendal - Mengisolir dari dunia Pembatasan akses publik luar dll Sumber: Elli N. Hasbianto, 1996 17
18 3. Faktor- Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam ruinah tangga terjadi karena banyak sebab. Diantanya adalah: a. Perilaku individual yang tidak benar, seperti minum alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun frustasi. b. Budaya patriarkhi yang meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Terkadang tindakan kekerasan dianggap dibenarkan oleh agama, padahal agama melarang kekerasan. inferior sehingga c. d. Pengaruh role mode. Anak yang tumbuh dalam suka memukullkasar, lingkungan keluarga cenderung akan meniru pola tersebut. yang 4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penderitaan KDRT tidak hanya terbatas dialami oleh korban saja, tapi juga berdampak negatif kepada anak-anak. Akibat kekerasan adalah: a. Kekerasan langsung mengakibatkan sakit, memar, lebam, rusaknya vagina, luka dan pendarahan. langsung tidak fisik atau b. Kekerasan seksual dapat berakibat hilangnya gairah seks, takut atau tidak respon atas untuk berhubungan badan. c. Kekerasan shock, traumatik, rasa takut, marah, emosi, kuper, serta depresi yang mendalam. psikologis berakibat tertekan, d. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasinya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.(lra AM, 2002) Dampak yang dialami anak-anak akibat kekerasan dalam rumah tangga berupa efek yang dirasakan secara langsung oleh dirinya atau tidak langsung dengan kekerasan tersebut.
5. Aspek-aspek Pencegahan KDRT. Ada beberapa ketentuan yang dibuat untuk menghindari terjadi KDRT meliputi perlindungan, tanggung jawab, dan penindakan. Bagi korban KDRT mendapatkan hak-hak sebagai berikut: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. pelayanan bimbingan rohani. Untuk menunjang hak korban tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing dapat melakukan upaya: a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan ternan korban. Selain pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan harus memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pihak-pihak tersebut meliputi Kepolisian setempat, pihak kesehatan, advokat, pekerja sosial, pendamping, rohaniawan, dan pengadilan. Ketentuan tentang peran dan tanggung jawab pihak-pihak tersebut tertuang dalam UU Penghapusan KDRT pasal 16-38. Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam 19
penghapusan KDRT ini meliputi: a. menirimskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. c. menyelenggarakan advokasi dan kekerasan dalam rumah tangga. sosialisasi tentang d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Selain pemerintah, masyarakat juga berperan dalam upaya penghapusan KDRT. Upaya masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan dalam bentuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana. b. memberikan perlindungan kepada korban. c. memberikan pertolongan darurat. d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 6. Ketentuan Pidana. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan hukuman penjara paling lama antara 3 bulan - 15 tahun atau denda antara 9jt -500jt. Beratnya hukuman dan besamya denda disesuaikan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, seberapa sering, dan dampaknya bagi korban. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak I. Konsep Perlindungan Anak. Anak dalam Bahasa Arab disebut AI-Thitl yang berarti anak kecil hingga ia baligh. (Abduh SH, 1960) Dalam pengertian lain, kata AI-Thitl diartikan dengan bayi atau anak kecil. Disebut anak apabila 20
seseorang belum baligh. Tanda baligh dalam Islam bagi perempuan ditandai dengan haid dan laki-laki dengan keluar mani. Sedangkan anak menurut UU Pcrlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tem1asuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan pengertian anak menurut konvensi anak yang tidak memasukkan bayi dalam kandungan termasuk anak. Islam dan UU Perlindungan anak memasukkan bayi dalam kandungan dalam kategori anak. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kaitan perlindungan anak ini, ada beberapa kategori anak sebagai berikut: a. Anak terlantar adalah anak yang terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. tidak b. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara waJar. c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa. d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. e. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan,. pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang 21
22 tuanya atau salah satu orang tuanya menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. tidak mampu Tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah (Komisi Perlindungan Anak), perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. 2. Hak dan Kewajiban Anak Setiap anak memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Dalam Islam, sejak anak dalam kandungan sudah memiliki hak, yaitu: a. Hak Mendapat Orang Tua Yang Shaleh. Hak mendapat orang tua yang baik ini menjadi kewajiban pasangan suami dan istri. Islam menetapkan pranata perkawinan sebagai gerbang mencetak keturunan yang baik. Pranata ini harus dilalui oleh setiap pasangan yang akan mengikatkan hubungan dan menghalalkan untuk berhubungan seks. diri pada keluarga b. Hak Hidup. Para pemikir muslim klasik (fukaha) sepakat bahwa janin berusia empat bulan dilarang untuk diaborsi. Pada usia ini, Allah telah meniupkan ruh ke dalam jasad bayi itu yang berarti kehidupan telah dimulai. c. Hak Perlindungan dan Perawatan. Islam memandang bahwa pertumbuhan anak dimulai sejak berada dalam kandungan bukan setelah kelahiran. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan al-Qur'an yang menyatakan: "Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah,
kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak ". (QS. AI-Mukmin (40): 67) Hak-hak anak menurut UU Perlindungan Anak meliputi: a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas anak itu dituangkan dalam akte kelahiran. Islam memandang nama tidak sebatas sebagai identitas julukan seseorang, tetapi sebagai doa dan cita-cita. Karena itu, Islam mengajarkan agar seorang anak diberi nama dengan nama-nama yang baik. Dengan nama yang baik itu diharapkan menjadi pembeda dari nama-nama yang lain dan dapat membangkitkan cita cita mulia.(Abu Hadiyan S, 2003) Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan: "Berilah nama anakmu dengan nama nama para nabi". Bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran diberikan hak untuk memilih kewarganegaraannya. Namun apabila anak masih di bawah umur dan orang tuanya bercerai, sedangkan ibunya adalah warga negara Indonesia, maka demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut. c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Bagi anak yang belum dapat menentukan agamanya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu tumbuh sebab orang kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak tuanya tidak dapat menjamin 23
24 asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan keterituan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jaminan kesehatan ini harus diperoleh anak sejak anak berada dalam kandungan. f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh luar biasa, sedangkan bagi anak yang pendidikan memiliki berhak mendapatkan keunggulan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pendidikan diarahkan pada: 1) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; pengembangan pribadinya dan juga khusus. Anak 2) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; 3) pengembangan rasa hormat tua, identitas budaya, bahasa dan nilainilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; terhadap orang 4) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan 5) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi,
dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 1. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh taraf rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial. J. Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, dari perlakuan: I) Diskriminasi. 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. 3) Penelantaran. 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. 5) Ketidakadilan. 6) perlakuan salah lainnya. berhak mendapat perlindungan k. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. l. Hak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. Anak juga berhak memperoleh sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Anak berhak untuk memperoleh Penangkapan, kebebasan penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. untuk memperoleh perlindungan perlindungan dari sesuai hukum. dengan Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus apabila dalam situasi darurat, berhadapan dengari hukum, · anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi 25
26 yang secara korban diperdagangkan, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat (napza), anak korban penculikan, adiktif penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. ekonomi dan/atau anak seksual, anak yang menjadi lainnya m. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;dan 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. n. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berhak yang atau dirahasiakan. berhadapan dengan hukum o. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Selain memiliki seperangkat hak, anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban anak meliputi: a. menghormati orang tua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi ternan; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat, dan Negara Pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. tidak diketahui tidak mampu atau Jika orang keberadaannya, maka tanggungjawab dan kewajiban tersebut beralih kepada keluarganya yang memiliki kemampuan untuk menjalakannya. Masyarakat juga turut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak. Masyarakat tumbuh kembang anak. memiliki pengaruh Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak akan berdampak pada terpenuhinya hak-hak anak dengan baik. Adapun kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul oleh negara dan pemerintah dalam menjalankan perlindungan anak meliputi: a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/a tau mental. tua terhadap b. Memberikan dukungan saranadan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungim anak. c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. 27
28 4. Perwalian, Pengasuhan, dan Pengangkatan Anak Pada dasarnya pengasuhan dan perwalian anak menjadi hak orang tuanya. Namun dalam keadaan orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Wali tersebut harus mendapat penetapan pengadilan dan harus memiliki agama tersebut wajib yang sama dengan agama anak. Wali mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Dalam hal pengasuhan, kuasa asuh orang tua dapat dicabut apabila orang tua tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang terdekat dari keluarga dapat berperan sebagai orang tua asuh dengan syarat memiliki kesamaan agama dengan agama anak. Pengasuhan tersebut tidak berarti memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya. Demikian pula dengan pengasuhan yang dilakukan oleh suatu lembaga harus memenuhi ketentuan kesamaan agama antara lembaga tersebut dan anak yang akan diasuh. Pengasuhan anak oleh lembaga tidak boleh membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik adalah dan/atau mental. Tugas memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan dengan pendidikan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik tisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak. lembaga pengasuhan secara berkesinambungan, serta Dalam hal pengangkatan anak harus dilandasi tujuan untuk anak dan dilakukan kepentingan yang berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ada beberapa hal yang terbaik bagi
harus diperhatikan dalam pengangkatan anak, yaitu: a. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. b. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh caJon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. c. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. d. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak tua angkatnya mengenai asal usulnya dan orang kandungnya. e. Ada pengawasan dan bimbingan dari Pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan pengangkatan anak. 5. Ketentuan Pidana. Bagi setiap orang yang menyalahi ketentuan berlaku berkaitan dengan perlindungan anak diancam dengan hukuman penjara antara 3 - 20 tahun atau denda antara 60jt - 500jt. Besar kecilnya hukum bergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. tentang Pembinaan 5. Ketentuan Pidana. Bagi setiap orang yang menyalahi ketentuan berlaku berkaitan dengan perlindungan anak diancam dengan hukuman penjara antara 3 - 20 tahun atau denda antara 60jt - 500jt. Besar kecilnya hukum bergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Pendahuluan Pembinaan pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Data statistik perkawinan per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Sebuah keluarga yang dibangun akan memancarkan karakter, jika karakter yang 29
dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada Jingkungan jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada Iingkungannya dan merembet ke lingkungan terbesar bahkan tidak mustahil akan mewamai karakter sebuah bangsa. sekitamya, tetapi sebaliknya tersusun dari masyarakat masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan serta teraplikasikannya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenai dengan sebutan kelurga sakinah. Suatu masyarakat besar tentu apabila memiliki spiritual Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pemikahan namun di tengah perjalanan kandas karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan pemikahan dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, sepasang caJon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua caJon pasangan untuk memahami secara subtansial kehidupan keluarga dan rumah tangga sehingga tidak kandas di tengah jalan karena kurangnya pemahaman dan pengertian yang 30
memadai tentang seluk beluk kerumahtanggaan, mengingat semakin merebaknya kasus-kasus perkawinan yang terjadi dan berakhir pada perceraian. Angka perceraian rata-rata secara nasional ±200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pemikahan yang itu sangat diperlukan pendidikan pra nikah bagi remaja usia nikah dan caJon pengantin untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. terjadi setiap tahun. Oleh sebab Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyrakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah, untuk lebih menjabarkan tentang peraturan tersebut maka diperlukan pedoman teknis penyelenggaraan kursus pra nikah. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai acuan teknis penyelenggaraan kursus pra nikah oleh badan/lembaga yang menyelenggarakan dimaksud. Pedoman ini menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, sehingga para penyelenggara akan tersebut dan memahami secara ben~T mekanisme pelayanan kursus pra nikah sesuai peraturan yang terkait dengan standamisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum I silabus yang telah ditetapkan. kegiatan lebih mudah menyelenggarakan kegiatan telah ditetapkan baik 31
Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot eouree) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau eaton pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama waktunya dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) menyelenggarakan kursus pra nikah satu sampai tiga bulan dalam 8 kali pertemuan, Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) 3 bulan dalam 8 sampai dengan 10 kali pertemuan. Waktunya mereka sesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan eaton pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga Kursus pra nikah berbeda dengan kursus eaton pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu-waktu yang lalu, kursus eaton pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 keeamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan waktu 10 hari setelah mendaftar di KUA keeamatan. Kursus pra nikah memberi peluang kepada seluruh pemuda usia nikah untuk melakukan kursus setiap saat tidak terbatas pada 10 hari setelah pendaftaran di KUA keeamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA keeamatan. terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode eeramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber/pengajar kegiatan ini terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, pra psikolog, dan profesional dibidangnya. Selain itu pedoman ini juga menjelaskan tentang badan/lembaga penyelenggara kegiatan sarana dan pembiayaan, serta sertifikasi kursus pra nikah. Materi· · kursus pra nikah 32
I. PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 1. Penyelenggara Sesuai ketentuan pasal 4 ayat ( 1) dalam Peraturan Ditjen Masyrakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah, bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) a tau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah tidak lagi dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecarnatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang berrninat menyelenggarakan kegiatan kursus tersebut. Sedangkan kementerian Agama dalam hal ini berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Tidak seperti yang dilakukan pada waktu yang lalu kegiatan kursus pengantin langsung dilakukan oleh KUAIBP4 kecamatan, dengan demikian ketentuan ini memberi kesempatan yang ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta · mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama memberikan bimbingan pembinaan kepada badanllembaga penyelenggara agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tapi menjadi tanggungjawab tanggungjawab bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat. luas kepada masyarakat untuk pemerintah bersama masyarakat secara sepihak untuk BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badanllembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra ketja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi 33
menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Badan I lembaga penyelenggara wajib diakreditasi oleh Kementerian Agama. Pemerintah sebagai pengawas wajib mengawasi jalannya kegiatan dimaksud, sehingga kursus yang diberikan oleh badanllembaga tidak semena-mena atau maunya sendiri, tetapi harus lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga pembekalan kerumah tanggaan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Akreditasi di tingkat Pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Uruasan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam. I Kota merupakan tingkat Kabupaten kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten I Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjut~ya Kas.i Urais dan Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan melakukag_ pemeriksaan, penilaian administratif dan kunjungan lapangan (visitasi). Akreditasi di Mekanisme pengusulan akreditasi disampaikan oleh badan I lembaga penyelenggara kepada Kementerian Agama sesuai jenjang organisasi Kementerian Agama dari pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten I kota, badan I lembaga ditingkat pusat dapat mengajukan usulan akreditasi ke Dirjen Bimas Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam, di tingkat provinsi dapat mengajukan usulan kepada tingkat Kanwil Kementerian Agama Cq. Kabid Urais, di KabupateniKota dan Kecamatan dapat mengajukan kepada Ka. Kemenag Kabupaten/Kota. 34
Adapun syarat-syarat usulan untuk mendapatkan akreditasi hams melampirkan; I) Usulan/permohonan akreditasi 2) Memiliki tenaga pengajar/ tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah 3) Memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pra nikah sesuai standar Kementerian Agama 4) Memiliki sarana dan pra sarana yang memadai diantaranya: I. mang kantor/mang belajar/kursus 2. media/alat bantu pembelajaran 3. komputer/mesin ketik 4. daftar registrasi peserta kursus pra nikah 5. papan plank lembaga dan pengumuman 6. buku pengelolaan keuangan 7. 8. jadwal penyelenggaraan kursus pra nikah file kepegawaian/ tenaga pengajar Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa akreditasi yang diberikan kepada badan dan lembaga penyelenggara kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam ayat I berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru. Masa berlakunya akreditasi diberikan selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun berikutnya dengan permohonan baru. Selama masa berlakunya akreditasi tersebut pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik jalannya kegiatan yang diselenggarakan oleh badan/lembaga penyelenggara, apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, bempa peringatan/teguran sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan. pemerintah berhak memberikan sanksi Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan Islam dan Masyarakat Pembinaan Syariah. Islam Cq. Direktorat Umsan Agama 35
Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam. Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya Kasi Urais dan Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan melakukan lapangan pemeriksaan, penilaian administratif dan kunjungan (visitasi) di wilayahnya. 2. Sarana Pembelajaran Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Selain itu penyelenggara wajib menyiapkan sertifikat kelulusan sebagai bukti telah mengikuti kursus pra nikah. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah, sedangkan sertifikat disiapkan oleh penyelenggara itu sendiri. 3. Pembiayaan Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 6 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/ APBD. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau tidak mengikat serta bantuan dari masyarakat yang halal dan mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga. 36
4. Sertifikasi Bagian ketiga mengatur tentang sertifikasi yaitu pasal 7 ayat I, 2, 3, dan 4. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yang baik yaitu membekali dirinya dengan pengetahuan dan pemahaman seluk beluk kerumahtanggaan, apapun goncangan yang mereka hadapi akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya. oleh badan/lembaga lulus secara penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, wama, dan ukuran) dengan diserahkan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sertifikat dimaksud dikeluarkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara Rangkuman Undang-Undang Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat. UU Perkawinan mengatur berbagai haJ·seputar perkawinan, mulai dari syarat rukun, pelaksanaan, hingga kalau terjadi perceraian. UU Penghapusan KDRT merupakan peraturan yang mengatur hubungan suami istri dan keluarga. UU ini bertujuan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai. Adapun UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak yang harus 37
dilindungi, termasuk kewajiban anak, orang tua, masyarakat dan negara. UU ini bertujuan agar anak dapat terlindungi dengan baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Latihan 1. Diskusikan kaitan antara UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Perlindungan Anak. 2. Adakah hak-hak anak yang menurut Saudara bertentangan dengan Islam. Diskusikan! 3. Perbedaan an tara mendidik dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terkadang kabur. Coba anda jelaskan perbedaan dan bagaimana praktiknya di masyarakat! 38
BABII FIKIH MUNAKAHAT Kompetensi Peserta dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan perkawinan dalam fikih munakahat. Indikatomya adalah: Menjelaskan Konsep dasar perkawinan • Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan . • Menjelaskan syarat dan rukun nikah • Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul • Menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri • Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Alokasi Waktu: 6 jam pelajaran (@ 45 menit) A. Pengertian dan Hokum Nikah ( etimologi), nikah mempunyat arti atau mengumpulkan, bersenggama ( wath 'i). Dalam istilah bahasa Indonesia, nikah sering disebut dengan istilah (terminolog), pemikahan atau perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, berdasarkan kepada tuntunan agama". Ada juga yang mengartikan dengan "suatu perjanjian/aqad (ijab-qabul) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami-istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat Islam". Secara bahasa menggabungkan, menjodohkan, 'kawin' .Sedangkan menurut Dalam Pasal 1 Bah I, UU perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan/ berikut: didefinisikan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan pemikahan sebagai 39
40 wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Nikah adalah suatu sendi pokok pergaulan masyarakat. Oleh karenanya, agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan yang diakibatkan oleh perbuataan yang terlarang dapat dihindari. Allah SWT. berfirman: pernikahan, sehingga malapetaka Artinya: Nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil maka kawinilah seorang saja. (QS Al-Nisa' [4]: 3) Rasulullah SAW. juga menyatakan: ~tk:.1 . - .....,t::lJ, --· ·- w ~ k- ~ ;.t, L .il1 J' , - d J-1.i :J- 1.i .:.·' • - . • .il1 ...LS ~­ '~ .;r. ' ' . .:/ -.s- ' y ) . ~ - r - ) -- ~~,;,. D ~Li ·•-'t.. ...;W ~t.:·d ~-- i..... Y""J ,_,;, ~. 'f ~Li · ~,:-1: ~.Lh ~ ,,;, ~- · \- . I J ~~,_.,, __ ~r.:rJ~~')~~ ~of""'"
(~J i.SJL>..,JI •'") Artinya: Dari Abdullah bin Mas 'ud ra. ia berkata : "Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah menikah. Karena sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Bagi siapa yang tidak mampu nikah, maka hendaknya berpuasa, sebab puasa itu dapat dijadikan obat. "(HR Bukhari dan Muslim) Berdasarkan ayat dan hadis di atas maka mayoritas ulama' (jumhur) -termasuk Imam Syafi'i- menyebutkan bahwa hukum asal pernikahan dalam Islam adalah Sunnah. Berbeda dengan jumhur, ulama' dhahiri menyebut hukum asal pernikahan adalah wajib. Namun jika ditilik lebih dalam hukum
pemikahan itu sesungguhnya berubah-ubah mengikuti alasan ulama pemikahan mengelompokkannya menjadi 5 (lima), yaitu; wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. 1. Wajib, bagi seseorang yang sudah cukup umur, mempunyai kemampuan memberi nafkah, dan dia khawatir tidak mampu menahan nafsu dan terjerumus ke dalam takut akan perzinaan hila tidak melangsungkan pemikahan. itu sendiri. Dalam hal m1 para 2. Sunnah, bagi orang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan keinginan nikah, akan tetapi kuat menahan nafsu dan tidak takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. 3. Haram, bagi orang yang mempunyai maksud menyakiti hati istri atau menyia-nyiakannya. 4. Mubah, yaitu bagi orang yang belum sanggup memberikan nafkah, sementara dirinya, tidak mampu menahan nafsu dan khawatir terjatuh pada perberbuatan zina. Apabila dirinya sudah mampu, maka hendaknya segera melakukannya. 5. Makruh, bagi orang yang belum sanggup memberikan nafkah, sementara dirinya masih mampu menahan nafsu yang mengarah pada perberbuatan zina. B. Persiapan Pernikahan 1. Melamar (khitbah) dan Melihat CaJon Istri (nazhar) Yang dimaksud dengan khitbah a tau me lamar ialah menyatakan permintaan atau ajakan menikah dengan cara yang ma 'ruf yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasamya hukum meminang perempuan yang akan dinikahkan itu mubah atau diperbolehkan selama tidak ada faktor yang menyebabkan perempuan tersebut tidak boleh dilamar. Adapun pen~mpuan yang tidak boleh dilamar adalah: a. Masih menjadi istri laki-laki lain. b. Masih dalam masa 'iddah thalaq raj 'iy, c. Wanita itu mahramnya, yaitu; masih ada hubungan darah (nasab) atau sepersusuan (radha 'ahnya), atau perbesanan (mushaharah ), d. Sudah dalam pinangan laki-laki lain secara sah. 41
42 Dalam kaitannya dengan kebolehan memmang tm, Allah SWT. berfirman: Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita sindiran yang baik atau harus (keinginan menikahi mereka) dalam wanita menyembunyikan hatinya. (QS Al-Baqarah [2]: 235) itu dengan Sementara tentang nazhar, yaitu melihat calon istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk mendekati istrinya sebelum meminangnya, dengan maksud untuk memperkuat maksud dirinya dalam rencana pemikahan istri bisa dengan perempuan sembunyi dilakukan dengan sembunyi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW. : '\1:.:.1 o(j ~f·-l1 .("_,.d .:....1.;:. 111 :L- & :.i11 k .11 j,- Jtj Jtj .11..w. .• t' .:/ d t: .:;.; .)\ill~-' ~~-- 01 & )8 ~ j(j yH; t.p.\5:; j' I ~ 'l; \; j' I -L~c j\ tersebut. Melihat calon terang-terangan ataupun . 'r- r· -- -/-! ,.s-, YJ ~ ~.--'-· , L>.. ~­ <..S;· Y' J< ,. . ' '
' ' ~ 'Y . ' r-< (.:>)b y.l) ..L.i'-1 ol") ~ ~ ~ \..i.~ .....,<..>. Artinya: Dari Jabir bin Abdullah berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Apabila salah seorang dari padamu meminang seorang perempuan sekiranya ia dapat melihat sesuatu yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah. Apabila sukar dengan berhadap-hadapan, maka hendaknya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sehingga dapat melihatnya pada waktu perempuan itu lengah. "( HR Ahmad dan Abu Dawud) Mengenai hukum melihat perempuan yang hendak dipinang hukumnya boleh (mubah), tapi ada juga sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukumnya sunnah.
Dalam hal ini, melihat caJon istri itu tidak hanya melihat fisik semata, tetapi dimaksudkan untuk melihat jauh, baik mengenai tentang situasi caJon akhlaknya, maupun hal-hal lainnya. Mengenai batas-batas kebolehan melihat fisik perempuan yang akan dipinang, para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama bahwa yang boleh dilihat dalam meminang adalah wajah dan kedua tersebut dapat telapak tubuh dan kecantikannyaAbu menunjukkan kehalusan Hanifah memperbolehkan melihat kedua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan perempuan tersebut. istri lebih tangan, karena dari dua sisi 2. Perempuan yang Haram Dinikahi Perempuan yang haram dinikahi disebut juga dengan mahram nikah. Sementara ,sebab-sebab keharaman tersebut disebabkan oleh faktor keturunan, persusuan dan perkawinan. a. Faktor Keturunan (nasab). Perempuan yang haram dinikahi sebab nasab adalah adanya haramnya perempuan nasab/keturunan/pertalian darah. Mereka itu adalah: 1) karena yang lbu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak dan seterusnya sampai ke atas 2) Anak dan cucu dan seterusnya ke bawah 3) Saudara perempuan seibu-sebapak, sebapak, a tau seibu saja 4) Saudara perempuan dari bapak 5) Saudara perempuan dari ibu 6) Anak perempuan dari saudara seterusnya ke bawah laki-laki dan 7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. b. Faktor Susuan (Radha 'ah) lbu yang menyusuinya 1) 2) Saudara perempuan sepersusuan 43
44 3) Perempuan yang sepertalian susuan, yakni: susuan a) Saudara perempuan ibu (baik sekandung, sebapak, atau seibu saja) b) Saudara perempuan bapak sesusuan (baik sekandung, sebapak, atau seibu saja) c) Anak perempuan saudara laki-laki d) Anak perempuan saudara laki-laki sesusuan. c. Faktor Perkawinan (Mushaharah) lbu dari Istri 1) 2) Anak tiri apabila sudah bercampur dengan ibunya 3) 4) Istri dari anak (menantu) Istri bapak (ibu tiri) Semua perempuan yang haram dinikahi sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan firman Allah SWT.: Artinya: Dan Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci (yang seburuk-buruknya Allah ibu-ibumu; ditempuh).Diharamkan atas kamu (menikahi) anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; ibumu yang perempuan; anak-anak saudara-saudara perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak anak perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu saudara perempuan ibumu yang menyusukan kamu; sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu istri-istri anak menikahinya,; (dan diharamkan bagimu) (dalam kandungmu perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Nisa' [4]: 22-23) jalan dan dan menghimpunkan (menantu);
3. Prinsip Kafa'ah daJam Pernikahan Menurut bahasa, kafa 'ah berarti serupa, seimbang istiJah adaJah keseimbangan dan atau serasi. Menurut keserasian antara caJon istri dan suami, baik daJam kedudukan, status sosiaJ, akhJak, maupun kekayaannya, sehingga masing-masing caJon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin kehannonisan dan kesuksesan hidup serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran dalam berumah tangga. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kafa'ah dalam pernikahan. lbnu Hazm berpendapat bahwa kafa'ah tidak dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan. Muslim manapun-selama bukan pezina berhak menikah dengan Muslimah manapun selama bukan pezina. Sementara Madzhab Malikiyah beranggapan bahwa kafa'ah harus dijadikan pertimbangan dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan kafa'ah di sini, menurut Malikiyah ialah unsur istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan akhlaq. Unsur-unsur lainnya, seperti kekayaan, keturunan, dan sebagainya tidak dijadikan pertimbangan. jumhur ulama bahwa kafa'ah dalam pernikahan sangat penting. Unsur kafa'ah tidak hanya terbatas pada istiqamah dan akhlak, tetapi juga kafa'ah dalam unsur nasab, kemerdekaan, usaha, kekayaan, dan sejahtera dari aib. Menurut Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal dalam kafa'ah tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa'ah menjadi hak perempuan dan para wali. Karenanya, seorang wali tidak boleh menikahkan seseorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, kecuali dengan persetujuannya dan persetujuan wali-wali yang lain. Menurut 45
Syafi'iyah, bahwa kafa'ah itu menjadi hak perempuan dan wali yang mempunyai hak pada waktu itu. Sedangkan menurut riwayat dari Imam Ahmad, kafa'ah itu hak Allah. Sekiranya perempuan dan setuju untuk mengabaikan kafa'ah, maka, persetujuan tersebut tidak sah. Yang dimaksud kafa'ah menurut pendapat yang ketiga ini khusus dalam masalah agama dan tidak menyangkut dengan unsur kafa'ah lainnya. para wali Kemudian ada atau tidaknya kafa'ah itu ketika akad berlangsung. Bila terjadi perubahan sesuatu unsur kafa'ah setelah akad, maka hal itu tidak membatalkan akad nikah, sebab sifatnya hanya dijadikan bahan pertimbangan dan bukan sebagai syarat sahnya pemikahan. C. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan Allah SWT. menganjurkan pemikahan sebagaimana tersebut di atas karena ia mempunyai tujuan dan hikmah yang sangat besar, baik bagi kedua mempelai, masyarakat maupun manusia secara keseluruhan. Pada pembahasan berikut ini akan dikemukakan tujuan dan hiikmah pemikahan bagi yang bersangkutan dan bagi masyarakat. Di antara maksud dan tujuan nikah ialah : I. Untuk menegakkan rumah tangga yang tenteram, penuh dengan limpahan kasih dan sayang. 2. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 3. Untuk ni.enjaga kehormatan dan harkat manusia. 4. Menciptakan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Adapun hikmah pemikahan bagi yang bersangkutan dan bagi masyarakat adalah sebagai berikut: I. Hikmah Pemikahan bagi yang bersangkutan Di antara hikmah pernikahan bagi yang menjalani atau kedua mempelai adalah: 46
a. Dengan nikah jiwa akan menjadi lebih tenang, karena terjalinnya rasa cinta dan kasih sayang dan kehidupan lebih terarah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.: ~~-' o 52:, -l;.;;,_' I ' oj\ \0 ~(' o :1 \,;,.\'!~ o t 1!( ! y r- -· ...;---") '+"::-'~ ~ ~) ~ ~ r-~ ~ "- ~' ~ n :r. lr,) ~ ~_;~ r~ yt:i'J i.lJ1 ~ ~~ ti--)3 o t\ '•b ~~ -.jl:J\ ! Artinya: Dan di antm·a tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-sitri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan me rasa ten tram kepadanya. Dan dia jadikan di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir. (QS Al Rum [30]: 21) b. Dengan nikah, seseorang dapat terhindar dari perbuatan perbuatan maksiat, karena (kebutuhan biologis) dapat tersalurkan ke jalan yang benar, halal dan diridhai Allah. Dalam suatu hadits disebutkan: fitrah seksual ~j~ ~ ~ ~\;.Ji ~~ jtj r.L j ~ ~I j:.e, ~I jyj ~~ {';~ :}- Artinya: Dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda: "Sesungguhnya perempuan itu menghadap (dari depan) menyerupai juga menyerupai syetan. Jika seseorang di antara kamu tertarik ia datangi kepada Sf!Seorang perempuan, hendaklah istrinya, agar nafsunya dapat tersalurkan. " (HR Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi) setan dan membelakangi c. Nikah merupakan terbaik untuk menciptakan keturunan yang baik dan mulia sekaligus merupakan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia sesuai dengan ajaran agama. Dalam sebuah hadits riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW menyatakan: jalan ' 47
48 Artinya: Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan nikah dan melarang keras membujang seraya beliau bersabda; "Nikahkanlah kamu dengan perempuan pecinta dan banyak anak, karnea sesungguhnya saya akan berbangga-bangga adengan banyaknya kamu terhadap umat lain di hari kiamat nanti. d. Dengan nikah dan kemudian mempunyai anak, naluri kebapakan dan naluri keibuan akan tumbuh dan berkembang saling melengkapi. e. Nikah dapt mendorong seseorang, terutama yang laki-laki untuk bersungguh-sunggug dalam mencari rezeki yang banyak dan halal, sebab dialah yang harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, baik berkaitan dengan jasmani maupun rohani mereka. 2. Hikmah Pemikahan bagi Masyarakat Di antara hikmah yang dapat dipetik bagi masyarakat dari pemikahan ini adalah: a. Lebih terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota terhindar dari masyarakat, karena masyarakat dapat perbuatan-perbuatan maksiat akibat dorongan naluri seksual yang tidak tersalurkan ke jalan yang benar dan halal. b. Dapat meringankan beban masyarakat. Dengan jumlah stst dapat anggota masyarakat yang banyak meringankan beban dan tanggunh jawab, teruama dalam bidang pembangunan fisik. satu c. Dapat memperkokoh hubungan tali persaudaraan dan memperteguh kelanggengan rasa cinta dan kasih sayang dan tolong menolong antara keluarga dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi kuat dan kesejahteraan pun lebih terjamin.
Masih banyak lagi hikmah yang dapat diperoleh melalui pensyariatan nikah tersebut. Adanya khutbah dalam pemikahan bertujuan untuk memberikan dan nasihat dan menunjukkan hikmah dari nikah. Khutbah nikah sunnah diucapkan sebelum dilangsungkan akad nikah. Khutbah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kesiapan kedua caJon mempelai, khususnya kesiapan mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Khutbah tersebut antara lain berisi tentang nasihat-nasihat kepada caJon mempelai, baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri, hal-hal yang harus dihindari dalam membina kehidupan rumah tangga, maupun yang lainnya sesuai dengan ajaran agama. Setelah selesai melangsul)gkan akad nikah disunnahkan mendoakan kedua mempelai agar dalam menempuh kehidupan rumah tangga mendapat ridha Allah SWT. D. Rukun Dan Syarat Nikah Suatu pemikahan dinyatakan sah hila rukun nikah dengan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan agama. Rukun nikah terdiri dari shighat ( berupa ijab dan qabul), saksi, calon suami, calon istri, dan wali. 1. Rukun dan Syarat a. Shighat (ijab dan qabul). !jab ialah suatu pemyataan yang berupa penyerahan dari seorang wali atau wakilnya kepada seorang laki-laki dengan kata-kl:!ta tertentu maupun syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Qabul ialah suatu pemyataan penerimaan oleh seorang laki-laki terhadap penyerahan wali atau wakilnya. 49
50 Dalam sighat ini disyaratkan: 1) Lafaz ijab dan qabul harus lafaz nikah a tau tazwij. ljab dan qabul juga dinyatakan sah bila bahasa yang digunakan adalah terjemah dari lafaz nikab. dan tazwij sekalipun kedua pihak yang mengadakan akad bisa berbahasa arab, selama terjemahan itu dimengerti oleh keduanya. 2) Lafaz ijab dan qabul bukan terdiri dari kata-kata kinayah (kiasan), seperti kata-kata: menghalalkan, karena kata-kata kinayah memerlukan niat, padahal saksi sebagai syarat sahnya tidak mengetahui adanya niat itu. 3) Lafaz ijab dan qabul tidak ditaklikkan (disangkutkan) pada suatu syarat, seperti: "Alm nikahkan engkau dengan anakku yang bemama si fulan dengan syarat engkau telah memiliki rumah sendiri." Lalu mempelai laki-laki menerimanya. Lafaz ijab dan qabul tidak mengandung pembatasan waktu, "Saya nikahkan engkau dengan anakku yang bemama si anu selama satu bulan." seperti: 4) Lafaz ijab dan qabul harus terjadi pada satu majlis. Maksudnya lafaz qabul segera diucapkan setelah ijab. b. Dua orang saksi. Syarat-syaratnya: 1) Muslim 2) Merdeka, tidak sah kesaksian hamba sahaya 3) Laki-laki, tidak sah kesaksian perempuan 4) Adil, tidak sah kesaksian orang yang fasik 5) Pendengarannya sempuma, tidak sah kesaksian orang tuli 6) Penglihatannya sempuma, tidak sah kesaksian orang yang buta 7) Berakal, tidak sah kesaksian orang gila
Menurut jumhur ulama bahwa akad nikah dinyatakan tidak syah hila tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang telah memenuhi persyaratan. Dalam suatu hadits dari 'Aisyah, Rasulullah SAW. bersabda: Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan (adanya) wali dan dua orang saksi yang adil. " (HR Ahmad) Dalam hadits lain riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW. bersabda : ((,?~j.l\ o~J) 0+' !jf ~ (}_~\ ~t01 Artinya: "Wanita-wanita pezina ialah mereka yang mengawinkan dirinya tanpa saksi. "(HR Tirmidzi) Wali dan calon suami tidak boleh mejadi saksi dalam satu akad pemikahan. Misalnya wali hadir dalam akad pemikahan kemudian dia mewakilkan perrwaliannya kepada orang lain sedangkan dia sendiri menjadi saksi. Begitu juga tidak dibolehkan calon suami mewakilkan kepada orang lain untuk menerima (mengucapkan qabul) pemikahan baginya sedang ia sendiri menjadi saksi. Selanjutnya, dari hadits di atas dapat diketahui bahwa saksi nikah haruslah dua orang laki-laki yang telah Imam Syafi'i dan Hambali memenuhi persyaratan. menyatakan bahwa suatu akad nikah yang disaksikan oleh seorang laki-1-aki dan dua orang perempuan adalah tidak sah, sesuai dengan hadits Nabi, riwayat Abu 'Ubaid dari Al-Zuhri :r 51
52 Artinya: "Telah berlalu sunnah dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh hudud, pernikahan, dan talak. "(HR Abu Ubaid) kesaksian wanita dalam (masalah) Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa akad pemikahan sah hila disaksikan oleh dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasarkan firman Allah SWT.: 0lJf''\' ~1!,.-J .~\!.- (;·(-~ oj 0(j .(',l>.- , ~ r----:: ,_,..,_, ....,.-. .r ~J ~ I .·-~..~,I :4-·.:·.1- .... - ! "'.! ~ ~~ '-' '-' ~ """ : "/"o_h]l ~ ~~-4~. 11 ~ 0_;:;:,; j_ Artinya: Dan persaksikanlan dengan dua orang saksi dari laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai ... (QS Al-Baqarah [2]: 282) c. Calon suami, dengan syarat : 1) Calon suami hams Muslim 2) Calon suami bukan mahram bagi calon istrinya 3) Atas kemauan sendiri 4) Laki-laki calon suami oragnya jelas 5) Calon suami tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umrah 6) Calon suami mengetahui bahwa bahwa wanita calon istri adalah halal baginya d. Calon istri, dengan syarat : 1) Cal on istri bukan mahram bagi cal on suami 2) Wanita calon istri, orangnya jelas (ditentukaan siapa, anak keberapa dan sebagainya) 3) Calon istri tidak sedang menunaikan haji atau umrah 4) Cal on istri bukan istri orang lain a tau masih dalam iddah 5) Calon istri Muslimah atau Kitabiyah
e. Wali, dengan syarat : 1) Muslim 2) Dewasa 3) Berakal (sehat akalnya) 4) Tidak fasik 5) Laki -laki 6) Mempunyai hak untuk menjadi wali Wali dalam pemikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah atau pemikahan. Nikah tanpa wali tidaklah sah. tidaknya Diriwayatkan dari Abu Musa, bahwasanya Nabi Muhammad SAW. bersabda : C .. s .. )..J\) ....,.L,. ..:.r-1 ) -V-1) QJ.! \1; C~ 'J Artinya: "Tidak (sah) nikah melainkan dengan (HR Ahmad, Ibn Majah, dan Al-Daramy) (adanya) wali." Lebih tegas lagi Rasulullah SAW. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah berikut ini : " ,~ ~ oh ~~ ~ti...\J ~~!. ~ ~ti...\J ~~!.l5:J ~~·~, 0 ~1 ~ ~ - 'f .. ' J"':' . 'T'"" J"':' . 'T'"" ~\.::../.\ ~ J~ '11 ~ ~ ,\.::.:_~ jt.J ~11...\J L_p.\5:J JLJ ~,< ~ ' ' ~ ' ' '+.::') ' ' ,jJ .y u-- ' ~ ' u ~ J"':' . (....,.L. J.~ ..v-~ (,S~jJI O~J) j QJ 'J .Y ~j Jlkl.:.Jl.J ~~I Artinya: "Perempuan mana pun yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya mencampurinya maka ia berhak atas mahar menghalalkan dikarenakan kehormatannya. Jika wali enggan (menikahkan) maka Sultan menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya. " (HR Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah) suaminya telah Kedua hadits tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa keberadaan wali dalam pemikahan itu sangat penting. Walaupun demikian, para wali diharuskan 53
54 menanyakan hendak dinikahkannya dan mengetahui persetujuannya sebelum akad nikah, baik perempuan itu masih gadis maupun janda. Syara' melarang kepada para wali memaksakan kehendaknya menikahkan perempuan yang belum dimintai izin. Bila terjadi kawin paksa, maka ia (perempuan) berhak menuntut (pembatalan) untuk membatalkan tindakan wali yang sewenang-wenang tersebut. pendapat perempuan yang fasakh Banyak hadits yang menjelaskan masalah ini, antara lain ialah : Hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: ,.- >J' 0 CC" oJ ,... J,, / \J 1'1\j ·,~li:.j ~ / "' }. I ' !.? ; YJ - Y ..- ~,.. .- _, '-' J ' ~... .- ,1, ''l:.:....J J l) f ,.~'i o ~ / ,s> f l C:-' ,/'o! " 'II '>..;.;'I J "' ( 1.5JG:..)I o\)J) ~ ~f j~ ~~~~ ..:_~ ~~ Artinya: "Janda tidak dinikahkan sehingga diminta pendapatnya dan tidak pula gadis sehingga diminta izinnya. " Mereka bertanya: "Hai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab: "fa diam. "(HR Bukhari) Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda : Artinya: "Janda (memberikan persetujuannya) terhadap dirinya daripada walinya dan gadis diminta izin pada dirinya; dan izinnya adalah diamnya. "(HR Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah) lebih berhak Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas dinyatakan, bahwa seorang gadis datang menghadap Rasulullah SAW. seraya menceritakan bahwa ayahnya menikahkannya padahal ia tidak rela (setuju), lalu Nabi menyuruhnya memilih antara meneruskan pemikahan itu atau membatalkannya.
Wali pemikahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu wali berdasarkan nasab dan wali hakim. Wali nasab dikelompokkan menjadi dua, yaitu wali dekat dan wali jauh. Yang dimaksud dengan wali dekat ialah wali yang paling dekat urutan dalam perwalian dengan perempuan yang akan dinikahkan. Sedang wali jauh ialah wali yang berada pada urutan berikutnya setelah wali dekat, atau wali dekat berhalangan. Urutan wali dalam pemikahan adalah : 1) Ayah kandung, Kakek (ayah dari ayah), terus ke atas. 2) Saudara laki-laki seayah seibu 3) Saudara laki-laki seayah 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah 6) Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung 7) Paman seayah 8) Anak laki-laki dari paman sekandung 9) Anak laki-laki dari paman seayah Adapun wali hakim berfungsi setelah wali di atas, akan dijelaskan kemudian. Urutan wali nikah sebagaimana di atas menurut Imam Syafi'i adalah wajib. Artinya apabila wali yang berada pada urutan terdekat dari perempuan yang akan dinikahkan ada, maka wali pada urutan di bawahnya tidak berhak menjadi wali. 1) Wali Mujbir Wali mujbir ialah wali yang mempunyai hak menikahkan orang yang diwalikan tanpa meminta izin dan menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Wali mujbir ini bisa berlaku bagi perempuan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Masih perawan 55
56 b) Lemah aka! atau gila c) Ma'sih di bawah umur dewasa. ini diakui oleh agama karena Adanya wali mujbir mempertimbangkan kepentingan orang diwakilkan, sebab orang yang kurang kemampuannya apalagi kehilangan dapat memikirkan kemampuannya kemaslahatan dirinya. Karenanya, segala persoalan orang orang seperti ini haruslah dikembalikan kepada walinya. tentu tidak Para ulama sependapat bahwa yang berhak menjadi wali mujbir bagi orang gila dan kurang akalnya berada di tangan ayahnya, kakeknya, pengampunya. Sedangkan tangan ayah dan menurut Imam Syafi'i berada di kakeknya. 2) Wali Hakim Wewenang wali bisa berpindah ke tangan wali hakim disebabkan dua hal, yaitu : a) Terjadi pertentangan di antara para wali b) Wali semua wali sedang berdasarkan nasab menjalani hukuman (penjara), sedanh ihram haji, hilang atau ghaib. tidak ada, dalam arti telah meninggal, Apabila calon suami yang sekufu telah datang dan caJon istri telah setuju sementara walinya tidak ada, baik karena telah . mati, hilang atau ghaib, maka hakim berhak menikahkan, kecuali bila kedua calon pengantin bersedia menunggu kedatangan wali tersebut. Dalam sebuah hadits disebutkan : &~1 k.11J'''Jf8c~l "._jU,. ,. ~ / \ .' •lC. ~/ ~) ; / ~ ..;;. -,F .:/ 11t ~jcilj ~( 11t ~~I~;.;:.~ 'J ~ s ~~ J~ ~_, (-V-1_, (,.>~;JI oi-'J) ~ ::.,i>.-_5 11; {:~1_5 ::_,~ )-"') Artinya:
Dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara, hai Ali, yang tidak boleh ditunda-tunda. yaitu : Shalat hila Ielah tiba waklunya, jenazah hila telah siap, dan perempuan hila Ielah ditemukan pasangan yang sepadan. "(HR Tinnidzi dan Ahmad) 3) Wali Adhal Wali 'adhal adalah wali yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya, padahal laki-laki calon suaminya sudah memenuhi syarat untuk menuju ke perkawinan. Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya dalam perwalian, bila ada ingin menikahinya dengan mahar misil sedang perempuan itu menyetujuinya. Apabila wali menolak menikahkan dalam keadaan seperti ini tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka perempuan itu berhak mengadukan perkaranya kepada hakim untuk menikahkannya. laki-laki sekufu' dan meminta kepadanya Dalam keadaan seperti ini, masalah perwalian tidak pindah kepada wali lain sesuai dengan urutannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim, karena 'adhal itu merupakan suatu tindakan aniaya, dan tindakan aniaya diadukan kepada hakim. Namun bila penolakannya itu berdasarkan kepada pertimbangan yang masuk akal, seperti tidak sekufu atau mahamya kurang dari mahar misil, maka perwaliannya tetap berada di tangan wali dan tidak pindah ke tangan hakim. Selain rukun dan syarat di atas, dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah mahar. Yang dimaksud dengan mahar (mas kawin) ialah suatu pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan disebabkan terjadinya pemikahan. 57
58 Pemberian mahar ini hukumnya wajib bagi laki-laki, tetapi mahar bukan merupakan syarat dan rukun dalam pemikahan. Meskipun demikian, mahar dalam suatu pemikahan mempunyai kedudukan yang penting. Sebab di samping dianjurkan oleh tanda kesungguhan dan agama, penghargaan dari calon suami kepada calon istrinya. Namun perlu dipahami bahwa pemberian mahar tersebut tidak berarti calon suami telah membeli calon istri dari orang tuanya, karena sebesar apa pun nilai mahar tetap tidak dapat disetarakan dengan harkat dan martabat seseorang Muslim. ia juga merupakan suatu Di dalam Al-Quran, disebutkan: ~ t : t/~WI ~ ~ Utji:;., ~UI lfTj Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu niukahi) sebagai pemberian dengan penuh keikhlasan. (QS Al-Nisa [4]: 4) Selanjutnya dalam ayat lain disebutkan : ~ r t : t/~WI ~ ~~ ~)_,.d ~}U ~ ~ ~~~:~·.\ L;J Artinya: /stri-istri yang telah kamu nikahi (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempuma) sebagai suatu kewajiban. (QS Al-Nisa' [4]: 24) Mengenai ukuran besar atau kecilnya jumlah mahar Islam tidak menetapkannya, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki. Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri tidak didasarkan kepada besar atau kecilnya jumlah, akan tetapi diukur berdasarkan nilai yang terkandung dalam pemberian mahar tersebut. Karena itu, Islam menyerahkan masalah ini kepada msing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakatnya. Dengan demikian, mahar boleh berupa emas, perlengkapan shalat, Al-Quran, sepasang sandal dan lain sebagainya, dan
bahkan mahar yang berupa non materi, seperti "pengajaran Al Quran". Karena yang terpenting adalah telah disepakati. Banyak ayat Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang menggambarkan bahwa ukuran besar kecilnya mahar berdasarkan kepada kemampuan calon mempelai laki-laki dan kesepakatan kedua calon mempelai, antara lain: Firman Allah SWT.: Artinya: Dan kamu telah memberikan kepada salah seorang mereka (istri istri) mahar yang banyak. "(QS Al-Nisa': 20) Hadits Rasulullah SAW.: Js. ~)y ~)\) ~ ~ ~1;;1 0f ~f y. ~j J ~ts. J ;"\ ~ y. ,. "' ..::....:.,;,-, ~~~"- & ~~ 1-A .;:;.,, J•'- Jw J.:k; .... "' "' J. " "'"' ~ I ~ 0..,. ; I o;:i "" ~ ~~,;- ~ ~ ,· ; , , j , , <f,-,'.Jr-J,. r.5"""'- YJ .- ,· (41>.-L. .:r.~ ..s~;JI ~'JJ) ~jl>..U Jtj p3 ~tj Artinya: Dari Abdullah bin Amir bin Rabi 'ah dari ayahnya, bahwasanya ada sea rang perempuan dari Bany F azarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: "Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal?" Perempuan itu menjawab: "Ya ". Lalu Nabi membolehkannya. " (HR Tirmidzi dan Ibn Majah) Dalam hadits lain dari Sahl bin Sa'ad juga disebutkan: (\.SJ~\ ~~J) ~~\ ~ & ~ ~)j lli ~11 ... Artinya: " ... kemudian Nabi bersabda: Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat Al-Quran yang ada padamu. " (HR Bukhari) Secara garis besar mahar itu dapat dibedakan menjadi mahar kontan dan mahar hutang. Mahar yang masih dalam perjanjian , 59
(hutang) tidak menghalangi suami menggauli istrinya dan istri tidak holeh menolak keinginan suaminya. Mahar hutang ini hukumnya wajih dihayar seluruhnya hila suami telah menggauli istrinya atau hila salah seorang dari keduanya meninggal dunia sehelum diganti. E. Pengertian dan Hokum Walimah Menurut hahasa walimah herarti herkumpul, karena pada waktu itu suami dan istri herkumpul. Sedang menurut istilah ialah khusus tentang makan dalam upacara perkawinan. Hukum menyelenggaraan walimah menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, herdasarkan heherapa hadits nahi, di antaranya adalah: ~~ _;}j ~_;t: .... ~.:) .;:-JI~ J.s- rbJ ~~I~ ~I Jtj Artinya: Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf "Adakan walimah, sekalipun dengan seekor kambing. " (HR Bukhari) Dalam hadits lain juga disehutkan: ~~ ~ J.s- rbJ ~ ~~·~ ~\ ~_;t ~tj 9 ..;..; ~~~:;. ((.$J~\ o'-'.J) ~ ~ J.~ . Artinya: Dari Shafiyyah binti Syaibah, ia berkata: "Bahwasanya Nabi SAW mengadakan walimah untuk sebagian istri beliau dengan dua mud gandum. "(HR Bukhari) sunnah, namun hila ada kemampuan sangat penting untuk diadakan, sehah acara walimah tersehut mengandung maksud dan tujuan yang sangat mulia. Selain sehagai wujud rasa syukur dan kenikmatan yang telah Allah herikan-khususnya kepada kedua mempelai, sekaligus Sekalipun hukum walimah 60 '
merupakan sarana untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa sepasang laki-laki dan perempuan tersebut telah menjadi suami istri, sehingga kemungkinan adanya fitnah dapat dihindari. Selain itu, di dalam acara walimah biasanya diadakan ceramah nasihat pemikahan dan diakhiri dengan doa. Kedua hal ini dapat dijadikan bekal yangsangat berharga bagi kedua mempelai dalam menempuh hidup berumah tangga. F. Macam-Macam Pernikahan Terlarang Islam melarang beberapa bentuk pemikahan, seperti: 1. Nikah Mut 'ah Nikah mut'ah disebut juga dehgan nikah mu 'aqqat, artinya nikah untuk waktu tertentu. Yang dimaksud dengan nikah mut 'ah ialah suatu bentuk pemikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk bersenang-senang, dan dalam waktu tertentu, misalnya: satu minggu, sebulan, setahun dan seterusnya. Nikah mut'ah ini dilarang, karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemikahan, yang antara lain untuk melestarikan keturunan secara sah, untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis selama hidup, dan sebagainya. Banyak keterangan yang menjelaskan larangan ini, salah satunya adalah hadits di bawah ini: Sli ~,~, 01 ~\ .-1;<i1 ~ J ~k- & ~~ i-~ .11 J,- J~ ~~ .)l5'~_:j a.;uJI "J'l ~~~~- li ;11 01' \f( .-1;:-· .. ~1 J .(-1 ~~( , '-?~ J' ~ 'Y ' -- r - ) ,. ~.$'""'"' ' ~) ., r-- v-- , , , ., ~)"!. , ~ \.... ~ ~? .:ljb Y,~ ~~ O~J) ~ ~)":~:~~ ~ ~~b \lj 1-+J.;' .. ~ ~~ ~ (0~ 0!~ ..u--~ o.>.-L. 0!\_,JW~ Artinya: Telah bersabda Rasulullah SAW. dalam haji wada ': "Wahai manusia sekalian, dahulu pernah kuizinkan kepada kamu sekalian nikah mut 'ah. Tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah 61
62 mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang memi-liki sesuatu dari perempuan-peempuan itu (dengan cara nikah mut 'ah), hendaklah ia melepaskannya, dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang Ielah kamu berikan kepada mereka "(HR Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad dan Ibn Hibban) 2. Nikah Syighar Yang di~aksud dengan nikah syighar ialah suatu pemikahan berdasarkan pertukaran. Seperti seorang laki-laki berkata anak perempuanmu atau saudara perempuanmu denganku dan aku akan menikahkan saudara perempuanku denganmu." kepada laki-laki lain: "Nikahkanlah anak perempuanku atau Jumhur ulama berpendapat bahwa pemikahan syighar dilarang dan apabila terjadi pemikahan ·seperti itu, maka pemikahannya batal. Pendapat jumhur ulama ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, sebagai berikut: Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pernikahan syighar. " (HR Muslim) 3. Pemikahan Muhallil Yang dimaksud dengan nikah muhallil ialah suatu pemikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang sudah ditalak tiga (ba'in) dengan maksud agar mantan suaminya yang mentalak tiga dapat nikah kembali dengan perempuan tersebut setelah diceraikan oleh suaminya yang baru dan masa iddahnya telah habis. ini disebut sebagai pemikahan muhallil. Sebab dengan tersebut menjadikan mantan suami yang mentalak tiga halal menikah Pemikahan seperti adanya pemikahan
kembali dengan mantan istrinya. Suami yang tclah mcntalak tiga disebut muhallallahu (orang yang dihalalkan untuknya). Nikah muhallil ini dilarang oleh agama d.an bahkan Rasulullah SAW. melaknatinya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh lima ulama hadits (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad) disebutkan bahwa Rasul melaknat muhallil dan muhallal lahu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah melaknat keduanya, sebagaimana hadits berikut: ~ ; 1 .r.:- ;j -~~- -1L~\1 :j,1 ~::.1 ,IL._'\1 -' jl.i ..t1 J·'- \J. L 1 i(j ~~ " . - J "'_, Jo .... - ' - ; ; { '~IL, .;.5"; '.I ';11 +.L-' ~ :;:))1 I ' "' ' ;;; "' J 1-~ .:ill j''- jl.! jl.! ~ ! ' ~ jl.! J.
( ...s-' - r-'J ) -· " , ..... ) ~ ....r-' ~ y YJ . ~ y J (<t>.-\... J.\ o\)J) Artinya: "Telah bersabda Dari Uqbah bin Amir, "Maukah kuberitahukan kepadamu Raasulullah SAW: ten tang kambing jantan yang dipinjam "? Para sahabat menjawab: "Mau hai Rasulullah ". Nabi bersabda: "Yaitu muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. "(HR Ibn Majah) ia berkata: 4. Menikahi Perempuan yang berzina. lantaran perzinaan boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki pezina lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: Perempuan yang hamil _,, / ll '•' ·\ J\~ ~\ I / ' c.- 'J b~t\- ~··' ·\ b~ ~I !.C~ 'J . 1~11 , c:~ ~:r ~ ~ -//J 'r"' ._') \?J 'r"' ,'J :'1'':./ .·II~~· ~'11 _,, / ll '•' ·\ J\~ ~\ I / ' c.- 'J b~t\- ~··' ·\ b~ ~I !.C~ 'J . 1~11 , c:~ ~:r ~ ~ -//J 'r"' ._') \?J 'r"' ,'J :'1'':./ .·II~~· ~'11 \;:._~~ ).)"' '}!' ~_,.,.., ..s- / Artinya: Laki-laki yang berzina tidak menikahi kecuali selain dengan prempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Yang demikian itu diharamkan alas orang-orang mukmin. (QS Al-Nur [24]: 3) 63
64 Ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa laki laki yang berzina boleh nikah dengan permpuan yang berzina atau perempuan musyrik. Demikian pula sebaliknya, perempuan yang berzina boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Mengenai masalah ini para ulama sepakat. Namun, mereka berbeda pendapat tentang laki-laki yang bukan berzina menikahi permpuan yang berzina. Menurut Ali, Al-Barra', Siti Aisyah dan Ibn Mas'ud hukumnya haram, berdasarkan pada firman Allah di atas. Menurut Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas dan jumhur menyatakan boleh. Mereka mengatakan bahwa zina itu haram, sedang nikah itu halal. Yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal, sesuai dengan sabda Nabi SAW.: ( ..s--) ...u~ G~ 0 ~) .l..&\· 11 J\> r.r- J r'f') c ' o..r;) c ' ) ·11-11 1 )J"''i\·.~i'- 1 '1-ll-~l5:i'•·I-~LL.~h Artinya: adalah "Permulaannya pernikahan. Dan yang harm itu tidak mengharamkannya yang halal. "(HR Al-Thabrani dan Daruquthny) perzinaan, tetapi akhirnya Di antara jumhur ulama ada yang menyatakan bahwa ayat di atas telah dinasakh oleh QS Al-Nur [24]: 32, yang berbunyi: Artinya:. Nikahilah mempunyai suami. perempuan-perempuan janda yang tidak perempuan-prempuan termasuk kategori yang tidak bersuami. Sedang yang berzina itu 5. Pemikahan Khadn Mengenai pemikahan khadn ini orang Arab Jahiliah berkata: "Kalau tidak diketahui orangJidak apa-apa dan yang
tercela apabila diketahui orang." Jenis pemikahan ini lebih dikenal dengan istilah "gundik". Pemikahan seperti inilah yang dilarang oleh Allah SWT. dalam firman-Nya: ~ 'I'~ : t/"WI ~ ~1l;:.t ..;.>I~ ~j Artinya: Dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (QS Al-Nisa' [4]: 25) Dan juga dalam ayat lain: Artinya: Dan bukan pula laki-laki yang menjadikan perempuan itu sebagai gundik. (QS Al-Maidah [5]: 5) G. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah bentuk hubungan yang takterelakkan secara alami. Setiap yang menjadi hak bagi orang tua otomatis adalah kewajiban bagi anak, sedangkan yang menjadi kewajiban orang tua berarti adalah hak bagi sang anak. Adapun kewjiban orang tua terhadap anak yang utama ada tiga: 1. Memberi nama yang baik. Adalah kewajiban bagi orang tua untuk memberi nama yang baik pada anaknya. Alangkah baiknya jika nama tersebut mengandung doa dan idelisme orang tua terhadap sang anak. Rasulullah mencontohkan nama-nama yang baik itu sperti: Abdurrahman, Abdullah, dll. 2. Mangajari Agama (al-Qur'an dan Hadis). Dari tiga kewajiban utama orang tua kewajiban mengajari anak agama termasuk didalamnya tentang al-Qur'an dan Hadis adalah yang paling penting. Karena agamalah yang akan menjadi dasar pembentukan watak dan kepribadian serta menjadi pedoman 65
66 hidup sang anak hingga akhir hayatnya nanti. Bisa dibayangkan tidak memahami agama, maka kepribadiannya akan liar, dan tidak memiliki arah hidup yang jelas. Agamalah yang mampu mencetak anak menjadi taat dan patuh kepada orang tuanya. Maka tidak mengherankan bila akhir-akhir ini begitu banyak fakta anak yang durhaka kepada orang tega membunuh orang tuanya sendiri. Hal ini terjadi pasti karena keringnya agama di hati mereka. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah hanya diajarkan melalui al-Qur'an dan Hadis yang akhimya berbuah menjadi ketaatan kepada orang tuanya. jika ia tuanya, bahkan ada yang sampai 3. Menikahkan dengan yang sekufu. Kewajiban besar terakhir orang tua kepada anak adalah menikahkannya dengan pasangan yang shalih-shalihah yang sekufu. Orang tua harus bisa menjadi pengontrol dan penyeleksi yang baik untuk menetapkan pendamping yang benar-benar diyakini baik bagi agama, duani dan akhirat yang buah hatinya. Adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pertimbangan yang utuh ten tang pasangan dari berbagai aspeknya ( aspek agama, fisik, materi, prestise, sosial, dll) agar pasangan tersebut benar-benar terbaik untuk sang anak. Tentu saja sangat banyak kewajiban orang tua terhadap anak dalam keseharian yang tidak mungkin dapat dirinci secara keseluruhan di sini. Beberapa di antaranya adalah: 1. Memberi natkah 2. Mencukupi segala kebutuhannya secara ma'ruf 3. Menjaga, memelihara dan mendampingi perkembangan biologis, psikologis dan spiritualitas anak 4. Memberinya tempat tinggal 5. Memelihara dan membesarkannya dengan penuh kasih 6. Mendoakan dengan segala kebaikan 7. Mendidik dan memberi teladan dalam hal kebaikan dan kebenaran 8. Dll.
Adapun hak orang tua sebagaimana di jelaskan dalam kitab Durrat al-Nashihin dalam majlis ke 13 tentangfadhilah birr al walidain ada 10 hak ibu dan bapak yang wajib dilakukan anak, yaitu : 1. Memberi makan, jika mereka memerlukan 2. Memberi pelayanan, jika mereka memerlukan 3. Memenuhi panggilannya, jika mereka memanggil 4. Mentaati perintahnya, kecuali jika disuruh maksiat 5. Memberi pakaian, jika mereka perlu dan anak dalam keadaan mampu 6. Berjalan di belakangnya, bukan mendahuluinya 7. Mencari keridhaannya dengan cara yal).g diridhoinyajuga 8. Menghindari hal-hal yang dibencinya 9. Memohon am pun bagi mereka dalam setiap do a Beberapa tatakrama yang mesti diperhatikan oleh seorang anak Muslim terhadap orang tuanya antara lain: 1. tapi panggillah dengan Jangan memanggil namanya, panggilan (kunyah) yang mereka sukai dan membesarkan hatinya Jangan duduk sebelum mereka mempersilahkan 2. Jangan berjalan mendahului mereka 3. 4. Hadapi mereka dengan ramah dan ceria 5. Beri mereka nasehat dengan cara yang san tun 6. Penuhi panggilan mereka dengan senang hati 7. Berbicaralah dengan lemah I em but 8. Hidangkan makanan buat mereka 9. Siapkan pakaian untuk mereka 10. Layani jika mereka memerlukan 11. Turuti semua perintahnya yang baik 12. Biarkan mereka lebih dahulu makan dan minum 13. Lupa~an kesalahan dan kelalaian mereka 14. Perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat 15. Jangan sombong dan congkak kepada mereka 16. Usahakanlah apa yang kita kerjakan membuat mereka senang dan gembira 17. Temani mereka dengan baik, dan doakan mereka selalu 67
18. Mendengarkan perkataannya 19. Tidak berjalan di depannya 20. Tidak meninggikan suara di atas suaranya 21. Menjawab pertanyaannya dengan suara lembut 22. Menjaga dan mencari keridhaannya 23. Merendahkan diri kepadanya 24. Tidak memandangnya dengan pandangan yang sinis 25. tidak pergi kecuali dengan izinnya Rangkuman Pemikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, berdasarkan kepada tuntunan agama. Mayoritas ulama' (jumhur) -termasuk Imam Syafi'i- menyebutkan bahwa hukum asal pemikahan dalam Islam adalah Sunnah. Namun ada beberapa pemikahan yang dilarang agama, yaitu nikah mut'ah, nikah shighar, nikah muhallil, nikahi wanita hamil, dan nikah khadn. Rukun nikah terdiri dari shighat ( berupa ijab dan qabul), saksi, calon suami, calon istri, dan wali. Hak dan kewajiban suami-istri ini tiga, yaitu kewajiban suami, dapat dikelompokkan menjadi kewajiban istri, dan kewajiban bersama. Selain hak dan kewajiban istri, dalam Islam diatur pula hak dan kewajiban orang tua dan anak. Latihan 1 . Diskusikan ketentuan-ketentuan fikih munakahat yang sudah diadopsi dan tidak diadopsi dalam UU Perkawinan. 2. Jelaskan praktik perkawinan di masyarakat kita yang menurut Saudara bertentangan dengan ketentuan fikih munakahat. 3. Apa perbedaan an tara akad munakahat dengan akad muamalah lainnya? Jelaskan! 68
BABIII PROSEDUR PERKA WIN AN Kompetensi Menjelaskan prosedur perkawinan di Kantor Urusan Agama. lndikatomya: • menjelaskan proses pendaftaran perkawinan • menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi • membedakan persyaratan WNI dan WNA Alokasi Waktu: 1 jam pelajaran (@ 45 menit) A. Tata Cara Pendaftaran dan pengumuman nikah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua mempelai. Melalui perkawinan menghubungan satu keluarga dengan keluarga lain dan berdampak hukum pada aspek lainnya. Karena itu, perkawinan harus dicatatkan di KUA. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sebagai aparat yang berwenang dalam merencanakan mencatat perkawinan agar melakukan persiapan sebagai berikut: 1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun . perkawinan. Masyarakat 2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat rhaupun menurut (Untuk peraturan mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan). perundang-undangan berlaku. yang 69
70 3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, dan lainnya. 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkaan supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid. calon mempelai Bagi warga negara akan mendaftarkan perkawinannya di KUA diharuskan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Indonesia Muslim yang Penganten (eaten) masing-masing 1 (satu) lembar. 2. Surat pemyataan belum pemah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bemilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat. 3. Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1. 4. Kutipan akta kelahiran atau . surat kenai lahir, atau surat calon mempelai yang diberikan oleh keterangan asal usul Kepala Kelurahan/ kepala desa pejabat setingkat menurut model N-2. 5. Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3. 6. Surat keterangan tentang orang tua (lbu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N-4. Izin tertulis orang tua bagi cal on mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5. 5. Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3. 6. Surat keterangan tentang orang tua (lbu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N-4. Izin tertulis orang tua bagi cal on mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5. 8. Bagi calon pengantin yang tempat tinggalnya bukan di wilayah KUA setempat, harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat. 9. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas diperlukan izin dari Pengadilan Agama. TO. Pas foto terbaru berwama ( dianjurkan berlatar belakang wama biru) ukuran 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar. 11. Dispensasi dari pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
12. Jika eaton mempelai anggota TNI/ Polri diperlukan surat izin dari atasannya/ kesatuannya. 13. Izin dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
14. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. 15. Surat dispensasi Camat bagi pemikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman. 16. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/ lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah. 17. Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10 harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1 ). 18. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu. Warga Negara Asing (WNA) yang beragama Islam akan melakukan pemikahan di Indonesia, mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan sebagai berikut : 1. Surat Izin dari Kedutaan /Perwakilannya. 2. Paspor kebangsaannnya yang masih berlaku atas namanya. 3. Dokumen keimigrasian /izin tinggal yang masih berlaku. 4. Tidak tercantum dalam daftar cegah tangkal. 5. WNA wanita harus disertai surat keterangan dari wa1inya. 6. Mendaftar di KUA. 7. Membayar biaya pencatatan nikah atau rujuk. 8. Akte Kelahiran/Kenal Lahir 9. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian 10. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi. 71
B. Waktu pendaftaran kehendak nikah Waktu pendaftaran: 1. Pendaftaran nikah dan rujuk di1akukan sekurang- kurangnya 10 hari sebe1um pelaksanaan akad nikah; 2. Calon pengantin yang berhalangan pemberitahuan kehendak nikah, dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya, 3. Pendaftaran kehendak nikah yang kurang dari 10 (sepuluh) hari harus menyertakan surat dispensasi Camat. Untuk keperluan Buku Nikah. pasfoto calon pengantin harus memenuhi 1. Ukuran pasfoto adalah 2x3 sebanyak 3 lembar ; 2. Latar belakang foto usahakan berwama biru. ketentuan sebagai berikut : T em pat pendaftaran : 1. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan pada Kantor Urusan Agama kecamatan (KUA) kecamatan I Penghulu domisili calon pengantin wanita. 2. Pendaftaran kehendak nikah di luar domisili calon pengantin harus disertai rekomendasi dari KUA I Penghulu domisili calon pengantin. Biaya pencatatan : 1. Pembayaran biaya pencatatan dilakukan melalui Bank atau terdekat. Sebesar Rp.30.000 sesuai dengan Kantor Pos Peraturan Pemerintah nomor. 47 tahun 2004. 2. Calon pengantin yang tidak mampul miskin membayar biaya pencatatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desai Kelurahan dapat dibebaskan dari biaya. C. Proses Pernikahan 1. Pemeriksaan syarat nikah Setelah mendaftar di KUA, maka selanjutnya adalah pemeriksaan syarat nikah. a. Calon suami, calon istri dan wa!i nikah harus mengikuti tidak tahapan pemikahan secara bersama-sama, dan jika pemeriksaan 72
memungkinkan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan secara terpisah. b. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga,-ketiganya selesai diperiksa. c. Penghulu menggunakan buku yang di beri nama "Catatan Pemeriksaan Nikah" (model NB). 2. Pengumuman kehendak nikah : a. Pengumuman kehendak nikah dipasang pada papan pengumuman selama sepuluh hari setelah persyaratan dipenuhi. b. Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum sepuluh hari kerja, kecuali apabila terdapat alasan penting. 3. Pelaksanaan akad nikah a. Akad nikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Penghulu (KUA.) Kecamatan di bawah Pengawasan sebagai Pegawai Pencatat Nikah. (PPN) b. Akad nikah dapat dilangsungkan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setelah dilakukan kesepakatan istri dan petugas pada KUA antara calon suami, Kecamatan. 4. Buku Nikah Setelah pelaksanaan akad nikah, Buku nikah diserahkan kepada akad nikah dilangsungkan. ( PMA 11 Th. 2007 ) suami dan istri segera setelah 5. Penolakan kehendak nikah a. Apabila setelah diadakan pemeriksaan Nikah,temyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan PPN/ Penghulu harus menolak pelaksanaan pemikahan menggunakan formulir (model N.9) b. Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama. c. Pengadilan Agama. memeriksa perkara penolakan dengan singkat (sumir) menguatkan penolakan atau memerintahkan pemikahan dapat di langsungkan. 73
6. Pencegahan pemikahan Pemikahan dapat di cegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pemikahan, yang dapat mengajukan pencegahan tersebut adalah: a. Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah. b. Saudara dari salah seorang calon mempelai, c. Wali nikah, d. Pengampu (kuratele) dari salah seorang calon mempelai, e. Pihak yang bekepentingan. Pencegahan pemikahan di ajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pemikahan akan di langsungkan. 7. Pembatalan pemikahan Pemikahan dapat di batalkan apabila telah berlangsung akad nikah karena di ketahui adanya larangan menurut hukum atau tentang perkawinan.yang dapat peraturan perundangan mengajukan pembatalan adalah; a. Keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, b. Suami atau isteri, c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan, d. Pejabat yang di tunjuk berdasarkan Undang-Undang No. tahun 1974 pasal 16 ayat (2) D. Formulir Nikah Jenis Formulir Menurut Keputusan Mentri Agama nomor 298 tahun 2003 ada 16 formulir pencatan nikah yang dapat dikatagorikan menjadi tiga jenis, yaitu formulir pokok, formulir pelengkap dan formulir mutasi sebagai berikut: 1. Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab pengisiannya oleh Penghulu selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN.) yaitu; a. Akte Nikah (model N) b. Kutipan Akta Nikah (Model NA) 74
c. Daptar Pemeriksaan Nikah (Model NB) d. Pengumuman kehendak nikah(Model NC) 2. Fonnulir pelengkap yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan pernikahan dan di siapkan sebelum besar pengisiannya oleh Kepala Kelurahan I Desa yaitu; a. Surat keterangan untuk nikah( Model N I ) b. Surat keterangan asal usul (Model N .2 ) c. Surat persetujuan mempelai (Model N.3) d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N.4) e. Surat izin orang tua (Model N.5 ) f. Surat ketrangan kematian suami/isteri( Model N.6.) g. Surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N.7) h. Surat pemberitahuan adanya halangan /kekurangan syarat yaitu formulir pelaksanaan pernikahan sebahagian (Model N.8) , 1. Surat penolakan (Model N.9) 3. Formulir mutasi, untuk memberitahukan perubahan status seseorang kepada Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat perceraiannya yaitu; a. Pemberitahuan nikah (Model NO ) b. Pemberitahuan Poligami (Model NE ) ialah yang dipergunakan Rangkuman Penghulu adalah Pegawai Negri Sipil sebagai Pegawai Pncatat Nikah yang diberi tugas dan tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk melakukan -Pencatatan serta pengawasan pelaksanaan nikah dan rujuk menurut agama Islam, serta membahas tatacara pendaftaran nikah serta waktu pendaftaran dan pengumun kehendak nikah agar masyarakat yang akan melangsungkan sampai berlangsungnya akad nikah secara aman , tertib dan lancar, Tidak menemui hambatan pernikahan mulai dari pendaptaran 75
Latihan I. Diskusikan kenapa masih banyak masyarakat yang mencatatkan perkawinannya di KUA setempat? 2. Coba bandingkan antara proses pemikahan di atas dengan proses pemikahan dalam praktiknya? Apakah proses tersebut dijalankan dengan sistematis? 76 tidak
BABIV PENGUATAN PERAN KELUARGA Kompetensi Mempraktikkan fungsi-fungsi keluarga dengan baik. lndikatomya: • menjelaskan fungsi keluarga • menyebutkan nilai-nilai hubungan keluarga yang baik • menjelaskan komunikasi yang efektif • menjelaskan psikologi keluarga Alokasi Waktu: 3 jam pelajaran (@ 45 menit) A. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Keluarga Institusi keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat mempunyai fungsi yang sangat fundamental dan esensial , terutama dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dari keturunan yang dilahirkannya. Karena itu, keluarga memiliki multi fungsi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari keluarga tersebut. Bagi calon pasangan yang akan menikah perlu ada pemahaman tentang fungsi-fungsi keluarga karena hal itu sangat terkait dengan peran dari masing-masing pasangan yang harus dijalankannya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga yang akan dibentuknya. Diantara fungsi-fungsi keluarga, yaitu; 1. Fungsi Agama Fungsi agama merupakan fungsi utama dari keluarga. Mengapa demikian, pertama, pembentukan keluarga sendiri serta penyelenggaraan kehidupan keluarga dari sudut pandang Islam mengacu kepada ajaran agama yang perlu dipedomani oleh muslim saat menjalankan peran dalam membentuk dan membina kehidupan keluarga. Hadis 77
78 Rasullullah menyatakan bahwa pemikahan itu adalah sunnah Rasul, dan bagi mereka yang tidak menyukai sunnah Rasul maka bukanlah termasuk kedalam golongan umatnya. Selanjutnya Rasul menyampaikan bahwa bagi mereka yang menikah mereka telah menyempumakan separuh imannya. Dengan demikian, pembentukan dan pengelolalan kehidupan keluarga muslim haruslah bertolak dari aturan-aturan dasar kehidupan berkeluarga dalam ajaran Islam. Pemikahan menjadi landasan sekali gus merupakan ikatan suci yang didasarkan atas perjanjian yang kokoh dari pasangan muslim dalam melaksanakan kehidupan perkawinan dan keluarga. Dengan dasar pemikahan yang suci itu pasangan suami isteri menyalurkan libido atau syahwat yang memang diciptakan Allah, serta menghindarkannya dari perbuatan zma yang dilarang Allah. Selanjutnya, dalam kehidupan keluarga, pasangan muslim haruslah menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam melaksanakan seluruh fungsi keluarga. Institusi keluarga dengan demikian mengemban fungsi menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam, mulai dari memelihara fithrah si anak melalui pendidikan dengan pendalaman dan penguatan aqidah tauhid, pengamalan ibadah dan serta pengembangan akhlak anggota keluarga, sehingga keluarga dapat terhindar dari bencana api neraka seperti yang diamanatkan dalam al Qur'an; " Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. yang bahan bakamya adalah manusia dan batu" (QS. At Tahrim ayat 6). penyelenggaraan aturan-aturan agama dalam keluarga, 2. Fungsi Reproduksi Pemikahan menjadi dasar bagi terbentuknya bangunan keluarga muslim. Melalui pemikahan hubungan seks antara suami dan isteri menjadi sah dan dari hubungan tersebut akan melahirkan anak-anak sebagai generasi penerus.
Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ikatan yang suci menurut ajaran agama merupakan salah satu media bagi pemeliharaan fithrah manusia. Hubungan seks yang akan menghasilkan janin di dalam rahim perempuan merupakan ketetapan Allah (sunnatullah) yang tidak bisa diingkari manusia, meskipun hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tidak selalu membuahkan janin karena akibat kemandulan dan sebab lainnya. Karena itu, pernikahan yang menghalalkan hubungan suami dan isteri yang akan membuahkan janin dan melahirkan anak-anak fungsi reproduksi dari kehidupan berkeluarga dan merupakan bagian dari sunnatullah. Di dalam al Qur'an dijelaskan; " dan sekarang gaulilah isterimu dan usahakanlah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu". Anjuran kepada para suami untuk menggauli isterinya dan mengupayakan apa yang telah ditetapkan Allah ditafsirkan merujuk kepada fungsi reproduksi yang didasarkan atas ikatan suci pernikahan untuk mengembang biakkan keturunan umat manusia. jelas merujuk kepada 3. Fungsi kasih sayang dan afeksi Manusia mempunyai beragam kebutuhan yang perlu dipenuhinya bagi kelangsungan hidupnya, mulai dari kebutuhan fisik jasmani, kebutuhan ruhani dan jiwa, serta kebutuhan spiritual. Abraham Maslow, seorang ahli psikologi yang mengembangkan teori kepribadian mengemukakan lima tingkatan kebutuhan dasar manusia dalam teorinya tentang The Hierarchy of Needs. Pertama, kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani untuk kelangsungan hidup (survival) pada tingkatan paling dasar, yaitu kebutuhan makan minum dan oksigen. Setelah kebutuhan paling mendasar itu terpenuhi muncul kebutuhan akan rasa aman, dan seterusnya akan muncul kebutuhan berikutnya yaitu berupa kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang, pengakuan, rasa memiliki dan afeksi lainnya. Setelah ketiga fisik dan 79
80 tingkatan kebutuhan tersebut terpenuhi baru kemudian muncul kebutuhan self esteem berupa kemapanan, kehormatan diri serta pengakuan dan penghormatan dari yang lain, yang hila terpenuhi akan melahirkan rasa percaya diri sebagai manusia yang berguna. Dan puncak dari kebutuhan manusia, menurut Maslow, adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menjalankan misi hidup, hidup yang bermakna dan memberi manfaat bagi sesame manusia, bagi kehidupan dan bagi lingkungan alam. Namun demikian, kebutuhan kasih sayang dan afeksi pada manusia telah muncul sejak bayi dilahirkan oleh ibunya. Anak memerlukan kedekatan dan kelekatan (attachment) dengan dan orang-orang terdekatnya di keluarga. Kelekatan batiniah (attachment) antara anak dengan orang tua dan orang-orang terdekatnya memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun secara mental ruhaniah. Anak yang hidupnya terabaikan, tidak mendapat kasih sayang dan afeksi yang diperlukan dalam proses tumbuh kembangnya cenderung menjadi manusia yang sulit percaya terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitamya ibu Keluarga berfungsi memenuhi kebutuhan dasar manusia baik yang terkait dengan kebutuhan fisik jasmani, maupun kebutuhan akan pengakuan, rasa cinta dan kasih sayang. Fungsi kasih saying tersebut berlangsung dalam keluarga dalam bentuk reciprositas (timbal balik), yaitu memberi sekali gus menerima cinta dan kasih sayang diantara sesama anggota keluarga. Rasa kasih sayang yang ada pada manusia dan makhluk lainnya merupakan salah satu bentuk ciptaan Allah yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya, selain membutuhkan kasih sayang bagi perlindungan diri mereka, juga dapat memberikan dan menyalurkan kasih sayang pada sesamanya. Pemikahan dapat terjadi antara sepasang laki-laki dan perempuan juga karena adanya ketertarikan dan rasa kasih sayang diantara keduanya. Begitu
pula, manusia dibekali rasa kasih sayang terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Penyaluran itu berlangsung di dalam kehidupan keluarga melalui berbagai bentuk, mulai dari bentuk sentuhan fisik seperti · rangkulan, ciuman, perhatian, pemberian dan bentuk afeksi lainnya. Di dalam al Qur'an dinyatakan; "Manusia diberi hiasan berupa kecenderungan dan ketertarikan kepada wanita-wanita (dan laki-laki), dan anak keturuanan; perhiasan, kendaraan dst ..... ". tempat menyemaikan dan menumbuh suburkan potensi kasih sayang tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dan guna mewujudkan hidup yang memberi makna kepada sesama. Kasih sayang menjadi dasar yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dan amal yang memberi manfaat bagi sesama. rasa kasih sayang Jadi, keluargalah 4. Fungsi Perlindungan Keluarga adalah tempat bemaung dan berlindung bagi anggotanya dalam memenuhi segala kebutuhannya dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dan anak-anak terhadap orang tuanya berkaitan dengan perlindungan terhadap anggota keluarga. Suami atau ayah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, agar anggota keluarga mendapat jaminan dan perlindungan bagi kelangsungan hidupnnya dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Kebutuhan isteri dan hak-haknya akan terpenuhi dan terlindungi berkaitan dengan kewajiban yang dijalankan oleh suaminya. Hak-hak dan kebutuhan anak-anak akan terpenuhi dan terlindungi karena tanggung jawab dan kewajiban yang dijalankan oleh orang tuanya yang terkait terhadap hak-hak anak. Selain perlindungan dengan kelangsungan hidupnya, keluarga juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak lainnya, seperti perlindungan terlidungi haknya untuk terhadap hak sipil, misalnya anak 81
82 memperoleh akta kelahiran yang merupakan bukti pengakuan administrasi. terhadap keberadaan anak sebagai · warga Negara; perlindungan sosial bagi anggota keluarga untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya bagi pengembangan dirinya; dan perlindungan terhadap tindakan kekerasan yang akan mencelakakan diri anggota keluarga. Rumah dan keluarga mempunyai fungsi ideal sebagai tempat kembali serta tempat berteduh dan berlindung bagi anggota keluarganya. Ketika seorang anak kelaparan dia akan pulang ke rumah kepada orang tuanya untuk mendapatkan makan dan minum. Ketika ia sakit, ia akan mendapat perlindungan dari orang tuanya dengan membawanya ke dokter untuk mengobati sakitnya. Begitu pula dengan suami atau isteri, atau orang tua ketika ia telah beranjak tua, anak anaknyalah yang dianjurkan agama untuk memberikan perlindungan kepada mereka, baik dari segi fisik jasmani, maupun perlindungan dari berbagai ancaman. Di dalam al "Hai orang-orang yang beriman Qur'an dinyatakan; peliharalah dirimu dan keluargamu dari a pi neraka'. 5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Karakter kepribadian anak dan anggota keluarga terbentuk diterima sebagai dari perlakuan dari lingkungannya serta dari pengalaman interaksi yang berlangsung di lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari hari. Karena itu, keluarga mempunyai fungsi pendidikan dan sosialisasi (penyemaian nilai-nilai agama dan sosial budaya) bagi seluruh anggota keluarga, terutama pada anak-anak sebagai generasi penerus. Pendidikan dan sosialisasi nilai nilai tersebut berlangsung dalam keseharian dan keseluruhan interaksi yang terjadi antara sesama anggota keluarga, antara suami dengan ibu dan anak-anak. Dari keseluruhan pengalaman interaksinya di lingkungan keluarga, hasil yang isteri, ayah
anak akan bclajar tentang mana yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk dari kebiasaan-kebiasaan dan keteladanan sikap, tindak tanduk dan perilaku ayah -ibu dan anggota keluarga lainnya. Nilai tentang yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah akan mcnjadi patokan bagi anak dalam bersikap dan berperilaku, dan hal itulah yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kepribadian anak. Selain belajar dari kebiasaan dan keteladanan dalam pengalaman berinteraksi dengan ayah ibu dan sesama anggota keluarga, kepribadian anak juga akan terbentuk melalui akan · berubah menjadi pembiasaan-pembiasaan yang kebiasaan, dan hal terhadap kepribadian anak. Di dalam ajaran Islam dijelaskan tentang bagaimana peran orang tua dalam mendidik dan membentuk kepribadian anaknya, seperti hadis Rasul; " Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci dengan kecenderungan jiwa ke arah kebenaran Allah), maka orang tuanyalah yang akan membentuknya menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi". Dalam hadis lain disebutkan; " Allah merahmati seseorang yang membantu anaknya berbakti kepadanya, kata Nabi, bertanya; kemudian "bagaimana caranya ya Rasulullah? Beliau menjawab, "dia menerima yang sedikit darinya dan memaafkan yang menyulitkannya, tidak pula memakinya". itu ikut memberi warna orang-orang disekeliling Rasul tidak membebaninya dan Hadis di atas sejalan dengan pesan dalam wahyu Tuhan dalam surat at Tahrim ayat 6, agar orang-orang beriman memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka, yaitu dengan mendidik anaknya menjadi manusia yang baik dan saleh. Pendidikan dan pemeliharaan anak merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. dapat dalam membentengi pribadi anak menghadapi berbagai gelombang dan dinamika kehidupan yang penuh dengan tantangan. Pendidikan keluarga akan 83
84 6. Fungsi Ekonomi lnstitusi keluarga merupakan salah satu unit ekonomi yang menjalankan fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi keluarga dilakukan melalui dan pemhelajaan guna memenuhi kehutuhan keluarga. Meskipun suami yang menjadi penanggung jawah pencari nafkah, tidak jarang ia juga dihantu oleh isteri dan hahkan anak-anaknya yang sudah dewasa. Pemenuhan nafkah keluarga dilakukan dengan hekerja sehagai hentuk kegiatan produksi untuk income (pendapatan) keluarga. Pendapatan memperoleh keluarga yang dihelanjakan untuk memenuhi seluruh kehutuhan hidup anggota keluarga juga merupakan hagian dari aktifitas ekonomi. Peran mengatur perhelanjaan dan pengeluaran rumah tangga hiasanya dilakukan oleh isteri, mulai dari keagamaan, pendidikan, social, rekreasi dan sehagainya. Jadi fungsi ekonomi dijalankan oleh keluarga melalui aktifitas hekerja untuk memperoleh income (pendapatan) keluarga. serta aktifitas helanja pengeluaran untuk memenuhi seluruh kehutuhan hidup anggota keluarga. herhagai aktifitas produksi helanja konsumsi keluarga, dalam keluarga mempunyai pengaruh yang fundamental hagi kelangsungan keluarga. Keluarga akan mendapatkan jaminan kelangsungan hidup hila terjadi keseimhangan antara fungsi produksi melalui aktifitas hekerja untuk memperoleh income (penghasilan) keluarga dengan fungsi pemhelajaan untuk memenuhi kehutuhan hidup keluarga. Keseimhangan antara penerimaan/penghasilan perlu dengan diupayakan terus oleh anggota keluarga. Sehah, hila terjadi ketidak seimhangan yaitu pemhelajaan/pengeluaran lehih tersehut akan hesar dari herpengaruh terhadap sendi kehidupan keluarga dan sering menjadi salah satu penyehah konflik yang bermuara pada perceraian. Karena itu diperlukan kemampuan tata kelola Pelaksanaan fungsi ekonomi sangat pemhelajaan income/penghasilan, maka hal
(manajeman) dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga, agar berjalan efektifbagi kelangsungan kehidupan keluarga. 7. Fungsi Sosial Budaya Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menghimpun orang-orang yang menjadi anggota keluarga yang hidup bersama dalam satu system yang dianut oleh keluarga tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat, keluarga menganut dan menjalankan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Interaksi dengan masyarakat lingkungannya dimulai dari hubungan pertetanggaan antara sesama tetangga di lokasi tempat tinggalnya, hubungan kekerabatan dengan keluarga besamya, serta bentuk hubungan sosial lain seperti menjadi anggota kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok olah raga tertentu, kelompok studi klub serta berbagai bentuk paguyuban lainnya. Fungsi sosial dalam keluarga muslim dijalankan berdasarkan prinsip nilai dalam ajaran Islam, yaitu melalui sating menghormati dan menghargai, yang kuat membantu yang lemah dalam rangka mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, kebaikan, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta berempati dan peduli terhadap sesama. Fungsi social keluarga yang dijalankan melalui penerapan nilai-nilai hidup bersama di dalam ajaran Islam tersebut sekali gus juga terkait dengan misi dakwah mengajak ke arah kebaikan dan kebenaran guna mewujudkan kehidupan social harmonis dan diredhai Allah SWT. Interaksi sosial yang dijalankan oleh anggota keluarga juga berfungsi sebagai penyemaian dan pelestarian nilai-nilai sosial yang hidup ditengah masyarakat. tolong menolong diantara sesame, saling mengingatkan kepada 85
B. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf Meski benar bahwa kedudukan suami istri adalah setara secara hakiki, namun dalam menjalankan kehidupan keluarga tentu akan sangat susah jika tidak ada sistem keluarga yang dianut dan ditaati bersama. Karena itu Suami harus berperan sebagai pemimpin dan istri wajib taat selama tidak melanggar syariat. Sedangkan anak-anak lebih wajib taat kepada ibu baru kepada bapaknya. Inilah tata aturan dasar dalam bangunan keluarga muslim. tidak bisa dikelola dengan kaku, ia harus dikelola dengan penuh pengertian dan pengorbanan. Kadang dalam mencapai kedamaian masing masing pasangan justru harus berlomba untuk lebih dahulu mengalah dari pada merasa benar. Atau bahkan harus mengalah untuk sementara waktu meski ia benar. Memang benar bahwa ketegasan suami akan menjamin ketentraman keluarga sementara kelembutan inti mu'asyarah bil ma'ruf adalah bagaimana seni suami istri itu maracik cinta kasih dalam membangun mahligai rumah tangga untuk tetap indah, penuh cinta kasih dan mesra. Dalam kenyataanya kehidupan berkeluarga istri akan mendamaikan suasana. Maka Mempertahankan suasana indah, penuh cinta dan mesra tidaklah semudah yang dibayangkan karena dalam kenyataannya kadang baik disengaja atau tidak kadang terjadi kesalahpahaman, atau bahkan kesalahan dari pasangan dan bahkan sampai pada bentuk kesalahan yang serius. Di sinilah akan teruji kematangan pasangan suami istri (pasutri). Pasutri yang baik akan mampu menyelesaikan setiap masalah dengan tepat dan benar sehingga tidak pemah memicu persoalan berikutnya. Hal yang paling penting guna tercapainya keadaan ini adalah kesabaran dan kemaafan dalam mengahdapi setiap masalah. Islam menegaskan agar suami mempergauli istrinya dengan sikap yang baik sesuai dengan tuntutan kejiwaan dan keindahan dalam hidupnya. Juga dianjurkan untuk menjaga keharmonisan seksual dan pemenuhan naluri antara suami-istri, agar ikatan 86
perkawinan antara mereka Islam bahkan menegaskan lebih jauh lagi, yaitu menganjurkan kepada suami agar mencoba segala teknik dan cara yang dapat menimbulkan kepuasan pihak kepuasan pihak istri sehingga sang istri dapat lebih mencintainya, dan sebaliknya, sang istri hams berusaha mengikat diri sang suami serta mengajaknya untuk memenuhi seluruh dorongan kecintaan dan kenikmatan pada dirinya melalui cara-cara dan teknik tersebut. semakin erat. Ringkasnya, Islam menghimbau suami agar tetap menjaga penampilan dirinya dan berusaha menarik perhatian istrinya, memenuhi keinginan seksualnya, bersenda gurau dengannya, dan merangsang naluri seksual sebelum melak~kan senggama untuk mencapai puncak kenikmatan bersama dan memenuhi kebutuhan biologisnyao adalah pembawa keseimbangan dalam kenikmatan seksual, bukan sekedar sarana pemenuhi naluri seksual suamio Dalam hadis yang suci dikatakan: "Segala permainan orang Mukmin akan sia-sia, kecuali dalam tiga hal, yaitu melatih kudanya, bermain melepaskan anak panahnya, dan mencandai istrinyao Semuanya adalah perbuatan yang benar (haqq)o, Istri Suami berkewajiban menjaga keseimbangan dan adab dalam dua belas perkara yaitu: lo Walimaho 20 Berakhlak baik kepada mereka (para istri) dan bersabar menghadapi gangguan mereka karena menyayangi merekao 3 0 Meningkatkan kesabaran menghadapi gangguan mereka dengan cumbu rayu, gurauan dan kemesraan, karena tindakan ini dapat menghibur hati wanitao 40 Tidak berlebihan dalam kemesraan dan tidak memperturutkan hawa nafsu mereka hingga merusak akhlaq dan menjatuhkan wibawa dihadapan istrinya, tetapi menjaga keseimbangan dengan tidak membiarkan kemungkaran dan tidak membuka peluang dukungan kepada kemungkaran sama sekalio 50 Proporsional dalam kecemburuano 60 Wajar dalam memberi nafkaho 70 Hendaknya suami belajar tentang haidh dan hukum- 87
88 hukumnya agar dapat menghindari hal-hal yang wajib dihindari.· 8. Jika punya istri lebih dari satu maka suami harus berbuat adil kepada mereka dan tidak cenderung kepada salah satu saja. 9. Tentang nusyuz. 10. Tentang adab jima'. Dalam persolana hubungan suami istri, Islam menggariskan beberapa adab yang harus diperhatikan oleh pasutri yang ingin prilakunya diridlai Allah. Diantara adab jima' itu adalah: 1. Adab sebelum Jima' a. Pastikan istri dalam keadaan benar-benar telah suci (tidak haidl atau belum mandi haidt atau nifas) b. Mengenakan wewangian yang menarik bagi pasangan c. Saling merayu dan bermesraan sebagai pendahuluan (tidak teburu-buru untuk langsung coitus) karena akan mengurangi kenikmatan terutama bagi sang istri. 2. Adab saat Jima' a. Menggunakan penutup saat berhubungan badan agar tidak seperti hewan menurut Rasulullah b. Membaca doa sesaat sebelum memulai berhubungan intim, syaithan wajannibisysysathan ma razaqtana (ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syatan dan jauhkan pula ketunman yang Engkau anugerahkan kepada kami darinya). Ini san gat penting karena j ika seseorang tidak berdoa saat berhubungan badan maka syetan pasti mencampuri ketrunannya. Maka doa ini dimaksudkan untuk menjaga intervensi syetan terhadap keturunan tersebut. Bahkan menurut para ulama' jika seseorang tidak membaca doa saat berhubungan suami ikut menikmati persetubuhan itu. allahumma jannibnasy istri maka j in/ setan c. Tidak berkata-kata kecuali seperlunya d. Suami harus mampu melayani istri sebaik mungkin. Tidak boleh egois untuk mencapai puncak kenikmatan sendiri tanpa memikirkan istri. Suami harus menciptakan
kebersamaan dalam pencapaian orgasme. Suami harus melayani istri hingga mencapai puncak kenikmatan istri bila ia terlambat. e. Tidak melakukan azl kecuali atas izin sang istri f. Tidak segera melepas diri menunggu suasana anti klimaks selesai mereda. 3. Adab setelah Jima' a. Peluklah istri setelah berhubungan badan jangan langsung ditinggal sendiri. b. Berbincang kecil selepas bersebadan sambil menunggu keadaan istri fresh kembali. c. Bagi mereka yang menghendaki bersebadan lagi hendaklah ia mencuci kelaminya dan berwudlu tanpa mandi junub dulu, sebagl:!-imana tips Rasulullah. d. Segeralah mandi junub agar keadaan badan suci dan sehat kern bali Berikut ini beberapa rukun mandi yang harus diperhatikan ketika melakukan mandi wajib setelah haid: 1. Niat. Mengawali mandi wajibnya, seorang perempuan harus bemiat untuk menghilangkan hadas besar karena hubungan badan, mimpi basah, haid, nifas maupun wiladah. jW .1 ~~I "-?.:J.I ~j j.:JJ1 ~~: Artinya: "Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta 'ala. " 2. Menghilangkan najis dan kotoran yang ada di anggota badan 3. Mengalirkan air ke seluruh anggota badan, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Berikut ini beberapa sunah mandi yang harus diperhatikan ketika melakukan mandi wajib setelah berhubungan suami istri (atau hadas besar lainnya seperti haid, nifas dan wiladah): I. Membaca basmalah ketika akan mulai 89
90 2. Membersihkan kedua tangan terlebih dahulu 3. Berwudlu Sebelum mandi. Hal ini didasarkan pad a perkataan 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. t.-~ a:;Gl,.l ~ ,. ' .f ...r-- .11 J''' JtS .._u. .11 ~-~~11~1 _\. • I A ..s- ; ("""""') " y .r"J Artinya: "Ketika Rasulullah Saw. mandi dari jinabah, dia berwudlu terlebih dahulu seperti wudlu ketika akan melakukan shalat. " Demikian. pula dengan perempuan, disunnahkan baginya berwudlu terlebh dahulu ketika akan mandi wajib karena bersebadan, haid, nifas dll. 4. Menggosok seluruh anggota badan dengan tangan 5. Mendahulukan anggota badan yang kanan sebelum kiri 6. Menggosok sela-sela jari tangan dan kaki 7. Beriringan. Artinya an tara membersihkan anggota badan secara yang berkesinambungan, tidak berselang dalam waktu yang lama. 8. Menyegerakan atau tidak menunda untuk mandi setelah berlangsung lainnya dengan satu selesai jima' atau hadas besar lainnya. Tentang adab kelahiran, yaitu ada lima: 1. Tidak terlalu gembira karena mendapatkan anak lelaki dan tidak merasa sedih karena mendapatkan anak perempuan. 2. Memperdengarkan adzan di telinga anak. 3. Memberinya nama dengan nama yang baik. 4. Aqiqah dengan menyembelih dua kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan. 5. Men-tahnik dengan korma atau manisan. Adapun cara Bergaul Yang Baik Suami Kepada Istri I. Suami harus sabar dengan perbuatan istri yang menyakitkan serta berusaha melupakannya. 2. Bersenda gurau dengan istri sampai membawa kesenangan tersendiri baginya, sehingga istri mencintai suami dengan sepenuh hati dan bertambah rajin mengerjakan sesuatu yang masih membuatnya ridha.
3. Memelihara, memimpin, dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya. 4. Memberi serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, dan papan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat At Talaq ayat 6-7, yang berbunyi: ~ sesuai natkah kemampuan dengan ?}51:.? J!) ~ ~_,:c;,-J ~_,_)t.:a;;;_, r-s-~; _; r~ ..:...;.;.. ~ ~~~ 1,_;11_, ~;_;_,.d ~;;~ r-<J p_;t J~ ~ .; ~ J>- ~ 1_,4t y ' C":o~ ':'.:: ;J , ).r-, r--~ .i.:u :,1i •1::~." L..i>lSI~\.; ~I I' ~; :.11 ~~':} :.11 ~lSI~~ _j;·'~~ ;J~ & '~ J. ?' / J ,_ ' ' J { ... " ' ,_. ,..0& ~ ·,.! ~ ~ '-;.'I { "\} -.>''·t 4J' · '~' < •!" W .)\' j ' ~ r- ~~ { r ~ , ._ .J , , :c 1:1 ~ . ~ ~
/ / - 'J.f ,- ), {v} ~~ ' "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat janganlah kamu tinggal menurut kemampuanmu dan menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu najkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi najkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi najkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (.~·ekedw) apa yang Allah berikan kepadanya. sesudah Allah kesempitan." (QS. 65:6-7) kelak akan memberikan kelapangan 5. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggungjawab. 6. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang. 91
Cara Bergaul Yang Baik Istri Terhadap Suaminya I. Tidak membebani suami di luar kemampuannya, juga tidak menuntut sesuatu di luar kebutuhan. 2. Seorang istri harus menjaga seorang suami dari usaha-usaha yang haram. Karena hal itu hanya akan membawa kerusakan. 3. Seorang istri tidak boleh marah atas rizki yang diperoleh suami meskipun sedikit. Ia harus rela dan tetap menyertainya baik dalam keadaan duka maupun suka. 4. Mendahulukan kepentingan dan hak-hak suami. Seorang istri harus hidup berdampingan dengan mertua serta mengakui mereka sebagai pemimpin di rumah. 5. Berterima kasih atas rizki yang diberikan suami, karena hal ini akan membuat lapang perasaan dan bagaikan suaman salju di hati. 6. Mendidik anak dengan sabar dan penuh kasih sayang, lembut, dan berbicara dengan mereka dengan memanggil dengan panggilan yang mulia. lemah 7. Tidak mengadukan prilaku suami yang menyakitkan di majelis wanita. 8. Menaati perintah suami bila tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jika perintahnya itu menyalahi aturan Allah dan Rasul, maka menolak adalah bentuk taat yang terbaik. 9. Tidak keluar rumah kecuali mendapat izin dari suami. Dikeluarkan Baihaqi dan Abu Dawud At-Tayalisi dan lbnu 'Asakir dari lbnu Umar, bersabda Nabi sebagai berikut : "Janganlah sampai seorang istri keluar rumah kecuali mendapat izin suaminya. Jika itu dilanggar, Allah dan malaikat akan melaknatnya sampai ia pulang. Ada yang bertanya: "Sekalipun suaminya dzalim?" Nabi menjawab: "Ya, meskipun suaminya dzalim. " 10. Tidak berpuasa sunat kecuali atas izin suami. Jika ia tetap berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah, tidak sedang bepergian, maka yang ia dapat hanya rasa lapar dan haus. Puasanya tidak diterima oleh Allah bahkan justru mendapat dosa. 92
Kisah Rasulullah dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat dijadikan model bagi kehidupan umat Islam. Toh Nabi Muhammad adalah model terbaik dan umat Islam berkewajiban untuk meneladaninya. Dalam mengayuh bahtera rumah tangga beliau tidak memposisikan dirinya sebagai penguasa dan anggota keluarga lainnya sebagai hamba. Beliau menganggap keluarga sebagai satu tubuh yang saling mempengaruhi dan sama-sama mempunyai pengaruh yang penting. Beliau segan mengerjakan pekerjaan rumah tangga semisal menjahit baju sendiri yang mungkin pekerjaan ini dianggap laki-laki (suami) sebagai pekerjaan yang remeh dan merupakan istri. Rasulullah juga mengasuh anak-anak bahkan cucu-cucunya juga beliau rawat. Dalam sebuah hadis, Aisyah r.a. menjelaskan perilaku simpatik Nabi ketika sedang bersama istrinya di rumah yang berbunyi: tidak tugas ~4. J ~ rL J "-# .t1 ~ ~~ .:>lS"'L. : 4...;J~ ..:..JL :Ju ::._, .. }:1\ .y Jl v o")\....a.]l ..::..; ~ ~~ ...ui - 4..--L>- ~ - ...ui ~ ~ 0 ~ .:>lS"' : ..:..Ju (-s.J~I o~.J) o")\....a.]l Artinya: "Dari Al-Aswad berkata: Saya bertanya kepada Aisyah r.a., "Apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya ? ", Aisyah menjawab, Beliau berada dalam tugas keluarganya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya-, sampai ketika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat. " (HR. Bukhari). Dalam riwayat Imam Ahmad, Aisyah merinci pekerjaan Nabi ketika di rumah. Beliau menjahit baju dan sandal, memerah susu kambing, melayani dirinya sendiri, serta melakukan pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Riwayat-riwayat ini menjadi bukti bahwa sebagai pemimpin besar, Nabi tidak ragu mengerjakan tugas-tugas domestik yang sering distereotipkan sebagai pekerjaan perempuan. Ibnu Hajar al-Asqalani menggarisbawahi hadis ini mengandung motivasi kepada para suami untuk bersikap rendah hati (tawadhu '), tidak arogan, dan mau membantu pekerjaan-pekerjaan istri/keluarga. (Abu Syuqqah, 1991) 93
Rasulullah merupakan teladan dalam kehidupan rumah tangga. Bahtera rumah tangga yang beliau jalani sebenamya tidak selamanya berjalan mulus. Sebagai garam kehidupan, sering pula terjadi kegoncangan dan perselisihan dalam rumah tangga. Hanya karena kebesaran hati Rasulullah dan kesabarannya semua problem rumah tangga dapat teratasi. Rumah tangga Rasul tidak pemah lepas dari rasa kecewa, tersinggung, berbeda pendapat, kesalahpahaman dan masih banyak lagi problem yang dapat menyulut pertikaian rumah tangga. Kepada istri-istri lainnya Nabi mengajak bermusyawarah tangganya walaupun keputusan akhir dalam urusan rumah diserahkan kepada Nabi. Ini merupakan teladan yang sangat tinggi, bila kita melihat kebanyakan suami sekarang memandang istri tidak perlu ikut menentukan hal-hal kekeluargaan, suami secara sepihak memutuskan urusan yang sebenamya akan alami berdua. C. Pentingnya komunikasi dalam keluarga Komunikasi merupakan aspek yang sangat menentukan dalam hubungan perkawinan. Komunikasi merupakan sebuah proses berbagi pesan diantara pasangan dan anggota keluarga, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kedekatan. Bentuk dan style dalam komunikasi juga terkait dengan konteks cultural, gender dan lainnya. Hasil survey memperlihatkan bahwa pasangan yang berbahagia umumnya ditandai oleh hal berikut: I. lebih sering mencapai kesepakatan dalam komunikasi. 2. Merasa nyaman dalam perbincangan sebagai pasangan. 3. Tidak ada gangguan untuk saling mempercayai satu dengan lainnya. 4. Merasa bahwa pasangannya tidak memberikan komentar yang menjatuhkan terhadap dirinya. 5. Tidak takut bertanya pada pasangannya tentang apa yang mereka inginkan. 6. Merasa bebas, tanpa beban, menyampaikan apa yang mereka rasakan sebenamya kepada pasangannya. 94
Issue komunikasi yang dirasakan sebagai gangguan dalam hubungan perkawinan berdasarkan hasil survey, sebagai berikut: I. Perasaan bahwa pasangan tidak memahami dirinya, tidak merasakan apa yang dirasakannya. 2. Tidak terpenuhinya keinginan agar pasangan mau berbagi tentang apa yang dirasakan. 3. Komentar pasangan yang menjatuhkan. Komunikasi memerlukan keterampilan berbicara dan menyampaikan apa yang difikirkan dan dirasakan kepada pasangan secara jelas agar mendapatkan respon yang diinginkan dari pasangan. Disamping itu, komunikasi juga memerlukan keterampilan mendengar untuk dapat memoerikan respon positif terhadap apa yang disampaikan pasangan, sehingga pasangan tidak merasa diabaikan. Keterampilan mendengarkan sangat penting dan diperlukan apa bila tujuan komunikasi adalah untuk lain dan memelihara membangun hubungan dengan yang kedekatan emosional. Bentuk-bentuk dan sifat komunikasi pasangan dapat digambarkan sebagai berikut; yang 1. Komunikasi assertive memerlukan penyampaian fikiran, perasaan dan apa yang dikehendaki sebagai hak dari secara jelas dari masing-masing pihak individu yang perlu dihormati. Komunikasi yang bersifat assertive ini didasari oleh adanya self esteem (harga diri); kepercayaan diri, serta kehendak untuk menyampaikan jelas dari pihak yang pendapat dan perasaan secara berkomunikasi. Bentuk komukinasi yang ideal antara suami isteri adalah komunikasi yang bersifat assertive dimana pihak fikiran dan yang berkomunikasi dapat menyampaikan perasaannya secara jelas dan mendapatkan respon positif yang diinginkan oleh pasangannya. bersifat 2. Komunikasi yang bersifat pasif ditandai oleh keengganan untuk menyampaikan apa yang difikirkan, dirasakan dan itu sering disebabkan diiinginkan kepada pasangan. Hal karena kecemasan atau ketakutan terhadap pendapat atau perasaan orang lain yang mendengarkan, takut mendapatkan kritik dsb. 95
3. Komunikasi yang bersifat agresif bertujuan untuk melukai atau menjatuhkan pasangan atau pihak lain, biasanya ditandai dengan tuduhan atau menyerang pihak lain. Bagan dibawah ini menggambarkan bentuk komunikasi dari pasangan suami isteri dan dan pengaruhnya terhadap kedekatan pasangan. A B Bentuk hubungan Siapa yang menang Tingkat kedekatan Passive Passive Tidak bergairah Dua-duanya dan Membosankan kalah Rendah Passive Aggressive Ada yang Menang-kalah Rendah mendominasi agresstve Aggressive Penuh konflik Dua2nya kalah Rendah Assertive Assertive Hid up bergairah berkembang Dua-duanya dan menang Tinggi. Rangkuman Keluarga sebagai lingkungan terkecil dari negara memiliki peran pentirig dalam pembangunan nasional. Keluarga memiliki beberapa fungsi, di antaranya; fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya. Islam memberikan tata nilai dalam kehidupan keluarga sehingga anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik. Rasulullah adalah model terbaik dalam menerapkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan nyata. Intinya, akhlak harus dikedepankan dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian, dalam keluarga harus fungsi perlindungan, 96
dihidupkan komunikasi yang intensif dan seimbang dalam arti semua anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya. Latihan l. Amatilah dan buatlah catatan sejauhmana keluarga muslim sekitar Saudara atau bahkan Saudara sendiri menjalankan peran keluarga! 2. Diskusikan adakah hubungan antara kenakalan anak dengan tatkala tua dalam mendidik anak, termasuk peran orang berjima'nya! 3. Perbedaan budaya berpengaruh dalam cara berkomunikasi dalam keluarga. Bagaimana cara menyelaraskan perbedaan budaya komunikasi bagi keluarga yang berbeda latar belakang budaya? Diskusikan! 97
BABV MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA Kompetensi Mempraktikkan manajemen kontlik dalam keluarga. Indikatomya: • menjelaskan sebab-sebab kontlik keluarga • Menjelaskan tanda-tanda kontlik • menjelaskan solusi kontlik keluarga • menjelaskan formula keluarga sukses Alokasi Waktu: 2 jam pelajaran (@ 45 menit) A. Faktor-faktor Konflik Kontlik dan ketegangan dalam perkawinan dan keluarga pada dasamya berhubungan dengan beberapa factor berikut: 1. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara suami dan isteri lkatan perkawinan merupakan media yang menuntut penyesuaian pada pasangan isteri antara pemenuhan kebutuhan dan kepentingan "saya" (sebagai individu yang mempunyai keunikan) dan kepentingan "kita" (bersama antara suami dan isteri). Suami dan isteri sebagai individu maupun sebagai pasangan mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang mereka harapkan dapat dipenuhi di dalam kehidupan perkawinan mereka. Pemenuhan kebutuhan dan kepentingan "saya" dan kepentingan "kita" diantara pasangan tersebut bisa sama, sejalan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, tetapi bisa pula berbeda dan saling bertentangan. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan tersebut, ada pasangan yang memiliki tingkat penyesuaian diri yang relative lentur (tleksibel), tetapi ada suami dan 99
100 pula yang menghadapinya dengan sikap kaku. Makin tinggi tingkat kelenturan (fleksibilitas) dalam penyesuaian diri antara pasangan, makin mudah bagi mereka dalam melakukan penyesuaian diri guna memenuhi kepentingan mereka. Sebaliknya, gangguan dalam penyesuaian diri untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama seringkali muncul hila masing-masing pihak suami isteri menunjukkan sikap yang kaku. Diantara kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing pihak yang perlu dipenuhi sebagai berikut: a. Kebutuhan akan pengakuan (penghargaan) dari yang lain. Sikap menyepelekan pasangan yang menjadi salah satu sumber penyebab konflik antara suami dan isteri. b. Kebutuhan pencapaian (achievement) dan pengembangan diri. Masing-masing suami dan isteri memiliki kebutuhan aktualisasi diri dan memperoleh pencapaian dan seringkali pengembangan diri. Kebutuhan menuntut waktu dan energy masing-masing, baik secara internal di dalam kehidupan perkawinan mereka maupun Ketidak mampuan di menyeimbangkan pemenuhan tuntutan tersebut dalam perkawinan juga menjadi salah satu penyebab konflik. Bila jalan keluar yang ditempuh untuk memenuhi kepentingan "kita" mengorbankan kepentingan "saya", maka hal itu juga akan menjadi penyebab kokflik dalam perkawinan. Keseimbangan pemenuhan kepentingan "saya" dan "kita" menjadi salah satu indicator untuk mewujudkan perkawinan dan keluarga yang harmoni dan tenteram. tersebut ekstemal. lingkungan c. Kebutuhan kelekatan (intimacy) fisik dan emosional dalam bentuk cinta dan persahabatan. Bila pasangan dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara proporsional akan dapat menghindarkan diri dari sumber penyebab konflik tidak, dalam perkawinan dan keluarga. Tetapi hila salah satu pihak, suami gangguan bisa muncul ketika atau isteri, mencoba memenuhinya di luar komitmen perkawinan dengan adanya pihak ketiga.
d. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini mernpakan salah satu bentuk kebutuhan mendasar dalam perkawinan. Bila rasa aman, baik secara fisik, psikis, sostal dan ekonomi tidak terpenuhi, misalnya dengan adanya tindak kekerasan yang terns berlangsung dari salah. satu pihak, maka hal itu mernpakan penyebab kontlik yang dapat bermuara pada perceraian. e. Kebutuhan akan resa memiliki yang juga mernpakan salah satu sendi dalam perkawinan. Bila rasa memiliki terganggu oleh adanya pihak lain, hal itu juga menjadi salah satu factor penyebab konflik. 2. Hambatan atau gangguan dalam komunikasi antara masing masing pihak Dalam lingkungan keluarga komunikasi menempati faktor penentu bagi harmonisnya suatu keluarga. Anggota keluarga yang terbangun komunikasi di antara mereka akan memudahkan dalam menghadapi berbagai persoalan. Komunikasi sebagai wujud keterlibatan anggota keluarga dalam menjalankan fungsi dan peran mereka masing-masing. Jika Komunikasi komunikasi tidak terbangun maka konflik keluarga tidak terelakkan lagi. juga melekatkan kohesi keluarga. 3. Hambatan penyesuaian diri dari masing-masing pihak yang lain disebabkan perbedaaan nilai, karakter dan antara tempramen, atau perbedaan lainnya Hambatan penyesuaian diri dari pasangan suami isteri mernpakan salah satu penyebab konflik dalam perkawinan. tersebut dapat bersumber dari beberapa hal Hambatan berikut; a. Streotipe atau persepsi yang keliru terhadap pasangan yang terns dipertahankan, misalnya anggapan terhadap pasangan sebagai orang yang malas, tidak peduli dan 101
berbagai streotipe buruknya komunikasi dan hubungan antara keduanya. b. Rasa curiga dan emosi yang kuat dan berlebihan terhadap cemburu, marah, yang rasa pasangan, misalnya dilampiaskan kedalam sikap dan tindakan yang tidak dapat diterima pasangan. lainnya yang bisa mengakibatkan c. Perilaku negative yang terus menerus berulang yang menganggu dan tidak dapat diterima pasangan. d. Perbedaan gaya hidup yang saling mengganggu bagi pasangan. e. Alokasi waktu bagi pasangan yang menyebabkan pasangan merasa diabaikan dan disepelekan. B. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya Perkawinan berada dalam bahaya hila terjadi hal berikut 1. Perselisihan dan percekcokan terus menerus antara pasangan dimulai dengan cara kasar dan menyerang atau bersikap buruk terhadap yang lain. 2. Cara komunikasi yang merusak interaksi diantara pasangan, yaitu: a. Hitung-hiitungan suami dan isteri. terhadap segala hal dalam hubungan b. Mengkritik dan menyerang pasangan c. Menuduh, merendahkan dan melecehkan pasangan. d. B~rsikap defensive dan mau menang sendiri sambil menyalahkan pasangan. e. Keras kepala. f. Menumpahkan perasaan negatif terhadap pasangan yang mengakibatkan pasangan schock berat. g. Selalu mengungkit hal-hal di masa lalu yang tidak menyenangkan. h. Gagal dalam usaha memperbaiki keadaan. 1. Bahasa tubuh yang . menunjukkan konflik dan permusuhan. \ 102
J. Perselisihan dan percekcokan terus menerus antara pasangan dimulai dengan cara kasar dan menyerang atau bersikap buruk terhadap yang lain. C. Cara mengatasi konflik Langkah-langkah penyelesaian konflik dan masalah keluarga. 1. Klarifikasi konflik. isue dan petakan masalah yang menjadi sumber 2. Kemukakan perasaan masing-masing pihak, baik yang positif maupun perasaan negative. 3. Masing-masing pihak mencoba memahami apa yang disampaikan pasangannya. 4. Lengkapi informasi yang sebenamya terkait masalah yang menjadi pertentangan. 5. Memfokuskan pembicaraan pada masalah pokok, bukan pada pribadi masing-masing. Indetifikasi altematif penyelesaian, misalnya bila ada pertentangan pilihan penyelesaiannya bisa dalam bentuk kompromi seperti kalau isteri, suami melakukan hal tertentu seperti yang diminta maka isteri setuju melakukan hal lain sebagai kesepakatan; atau persetujuan untuk tidak melakukan kompromi atau menunda kesepakatan untuk hal-hal yang belum dapat disepakati. 5. Memfokuskan pembicaraan pada masalah pokok, bukan pada pribadi masing-masing. Indetifikasi altematif penyelesaian, misalnya bila ada pertentangan pilihan penyelesaiannya bisa dalam bentuk kompromi seperti kalau isteri, suami melakukan hal tertentu seperti yang diminta maka isteri setuju melakukan hal lain sebagai kesepakatan; atau persetujuan untuk tidak melakukan kompromi atau menunda kesepakatan untuk hal-hal yang belum dapat disepakati. 6. tugas dan peran, 7. Menegosiasikan pilihan penyelesian konflik. 8. Renegosiasi dan review solusi yang dipilih. D. Formula sukses mengelola keluarga Rumah tangga dan perkawinan mengalami dinamika yang tidak jarang dihadapkan kepada berbagai permasalahan dalam hubungan pasangan suami isteri. Untuk dapat bisa memelihara kehidupan perkawinan yang harmoni dan tenteram, beberapa tuntunan berikut dapat menjadi pegangan bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 103
104 1. Menurut sisi pandang ajaran agama a. Mengedepankan prinsip bahwa menikah dan mengelola kehidupan keluarga merupakan bagian dari ibadah untuk memperoleh ridha Allah swt. b. Melaksanakan prinsip Mu 'asyarah bil rna 'ruf dalam memperlakukan nilai pergaulan di rumah tangga yaitu pasangan dengan baik dan mengedepankan kepatutan dalam pergaulan. c. Memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta melaksanakannya sebagai bentuk ibadah . d. Memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan amanah . e. Tutus dan lapang dada dalam menghadapi pasangan, serta peduli terhadap kebutuhan pasangan. f. Mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. g. Mengutamakan member ketimbang menuntut, seperti hadis Rasul; "member lebih baik dari meminta, -al yadul 'ulya khairun min yadis sulfa-". 2. Menurut tinjauan psikologi dan sosial a. Kedua belah pihak matang dan independen, sehingga diri sendiri dan juga menerima dapat menenma pasangannya. b. Kedua belah pihak mempunyai self esteem (harga diri atau perasaan berharga), sating mencintai dan juga mencintai diri mereka masing-masing. c. Kedua belah pihak nyaman dengan kesendirian seperti halnya juga menikmati kebersamaan. d. Memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga. e. Kedua belah pihak sating memahami diri mereka dan pasangannya, dan memerlukan keterbukaan dan kejujuran diantara kedua belah pihak. f. Kedua belah pihak mampu mengekspressikan diri mereka sendiri dengan cara yang baik. g. Kedua belah pihak merupakan sahabat dan kekasih bagi pasangannya.
Rangkurnan Konflik dalam keluarga terjadi karena banyak sebab, di antaranya adalah perbedaan kepentingan dan kebutuhan · an tara suami dan isteri, Hambatan atau gangguan dalam komunikasi antara masing-masing pihak, Hambatan penyesuaian diri dari masing masing pihak yang antara lain disebabkan perbedaaan nilai, karakter dan tempramen, atau perbedaan lainnya. Jika konflik terus-menerus dan sulit dihentikan itu merupakan tanda perkawinan dalam bahaya. Cara mengatasi konflik keluarga sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Yang terpenting adalah komunikasi terhadap setiap masalah yang terjadi. Pecahkanlah masalah tersebut dengan baik. Sinarilah keluarga dengan nilai-nilai agama dan tata krama sosial sehingga keluarga terbina dengan baik. Latihan I. Diskusikan kiat-kiat sukses mengelola konflik dalam keluarga! 2. Telusurilah, apa sebab-sebab utama perceraian artis dan public figure yang diberitakan di media massa! 105
BABVI METODE ANDRAGOGI Kompetensi Mempraktikkan metode andragogi dalam pelatihan. Indikatomya adalah: Menjelaskan hakekat pendekatan andragogi • Menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan andragogi Menerapkan metode mengajar dengan pendekatan andragogi • Menerapkan kiat-kiat menjadi fasilitator yang efektif dalam pembelajaran Alokasi Waktu: 2 jam pelajaran (@ 45 menit) A. Hakikat Pendekatan Andragogi Andragogi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari atas dua kata yaitu Aner atau Andr yang berarti orang dewasa, dan agogus atau agogos yang berarti memimpin, membimbing atau mengarahkan. Andragogi ialah suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Andragogi dalam proses belajar mengajar termasuk pendekatan karena memiliki beberapa metode dan setiap metode memiliki teknik-tekniknya. Dalam konteks pembelajaran antara pendekatan pedagogi dengan pendekatan andragogi terdapat perbedaan sebagai berikut : Faktor Pembeda Anak Orang Dewasa I. T ingkat Kemandirian Sangat tergantung kepada orang lain Tidak tergantung kepada orang lain I lebih mengandalkan kepada diri sendiri 107
2. Peran Pengalaman Hid up Tidak banyak berperan dalam proses belajar 3. Kesiapan untuk bela jar T ergantung kepada guru dan kurikulum 4. Orientasi untuk belajar Berorientasi pada materi pelajaran 5. Pemanfaatan hasil bela jar Mungkin kelak berguna mungkin tidak 6. Motivasi Ditimbulkan oleh faktor external 7. Iklim dan Suasana Belajar Cenderung kaku dan formal 8. Proses Perencanaan Program Dilakukan oleh guru saja 9. Perumusan Tujuan bersifat Kaku Dilakukan oleh guru 10. Diagnosis kebutuhan pendidikan 10. Diagnosis kebutuhan pendidikan II. Perencanaan Materi Pelajaran Disusun secara tinier, berorientasi pada sesuai subyek bahan aJar 12. Strategi Belajar Teknik transfer ilmu dari guru ke siswa 13. Evaluasi Dilakukan oleh guru 108 Sangat penting sebagai sumber belajar Sangat dipengaruhi tugas dan masalah nyata dalam hid up Berorientasi pada masalah kemampuan (skill) Berguna untuk I harus langsung dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari Timbul dari dalam diri sendiri Cenderung santai dan sating menghormati Partisipasi peserta sangat penting Dilakukan oleh fasilitator dan peserta, sebab peserta dianggap tahu kebutuhannya sendiri. Dilakukan oleh fasilitator dan peserta, sebab peserta dianggap tahu kebutuhannya sendiri. Disusun secara pragmatis kebutuhan peserta untuk memecahkan masalah Teknik belajar mandiri, fasilitator berperan sebagai pengarah Membantu proses belajar
Pendekatan Andragogi menerapkan asumsi dasar sebagai berikut : 1. Konsep Diri . Orang dewasa sudah mampu mengambil keputusan. Orang dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya dihargai dan jika diperlakukan seperti menolak anak-anak. Orang dewasa tidak suka untuk atau diceramahi boleh atau melakukan melakukan sesuatu. didikte tidak Orang Dewasa sudah memiliki pribadi yang mandiri, melakukan proses beiajar dengan penuh pelibatan dirinya. Orang dewasa memerlukan situasi belajar yang menyenangkan karena sudah memiliki keinginan/ kebutuhan sendiri untuk belajar. 2. Pengalaman. Orang dewasa mempunyai pengalaman yang lama menjalani kehidupannya dan berbeda-beda. Makin makin lama melakukan pekerjaanya, maka akan semakin banyak pula pengalamannya, sehingga mempunyai perbedaan dengan pengalaman orang lain. Bahkan kadang-kadang orang dewasa menemukan pengalaman baru dan berharga dalam kehidupan. Implikasi pengalaman ke dalam proses pembelajaran sebagai berikut: a. Proses pembelajaran ditekankan kepada teknik yang sifatnya menyadap dan menggali pengalaman peserta. b. Proses pembelajaran ditekankan pada aplikasi praktis. c. Proses pembelajaran ditekankan pada belajar dari pengalaman. inderapun memiliki Dalam proses pembelajaran, panca peranan, sebagaimana hasil penelitian dari Harvard Business School, dikemukakan bahwa inti pelajaran yang diterima melalui panca indera adalah sebagai berikut ; 109
110 10 % dari yang dibaca 20 % dari yang didengar 30 % dari yang dilihat 50 % dari yang dilihat dan didengar 80 % dari yang diucapkan 90% dari yang diucapkan dan dilakukan. Untuk menunjukkan kebenaran dua dalil/teori di atas, dapat dibuktikan antara lain dengan simulasi membuat "Gelas Kertas". Mari kita coba langkah-langkah sebagai berikut : a. Peserta diberi selembar kertas hvs kosong. b. Fasilitator membaca petunjuk I instruksi cara membuat gelas kertas, peserta mendengarkan, kemudian peserta mencoba membuat gelas kertas sesuai petunjuk yang dibacakan. Fasilitator memperhatikan dan menanyakan kepada peserta, berapa orang yang berhasil?? dan menuliskan pada white board I papan tulis jumlah peserta yang berhasil. I sambil instruksi mendemonstrasikan cara membuatnya I melipat kertas tersebut, kemudian peserta mencoba membuat sendiri dan sesuai menanyakan kepada peserta, berapa orang yang berhasil?? dan menuliskan pada white board I papan tulis jumlah peserta yang berhasil. c. Kemudian Fasilitator membaca kembali petunjuk cara membuat gelas kertas petunjuk. Fasilitator memperhatikan d. Selanjutnya peserta bersama-sama dan melakukan membuat gelas kertas.Bila ada peserta yang berhasil, lain,demikian seterusnya. Fasilitator memperhatikan, sehingga semua peserta berhasil dengan baik dan benar. fasilitator dapat membantu peserta
3. Kesiapan untuk Belajar. Orang dewasa mempunyai masa kesiapan untuk belajar. Hal ini terjadi karena sebagai akibat dari peran sosialnya. Kesiapan tersebut selain dipengaruhi oleh peranan sosialnya juga dipengaruhi pula oleh masa dewasa. Implikasi Kesiapan Untuk Belajar dalam proses pembelajaran sebagai berikut : a. Urutan kurikulum dalam proses belajar orang dewasa disusun berdasarkan tugas perkembangannya dan bukan disusun berdasarkan urutan logik mata pelajaran I mata diktat atau berdasarkan kebutuhan kelembagaan. b. Adanya konsep mengenai tugas-tugas perkembangan pada orang dewasa akan memberikan petunjuk dalam belajar secara kelompok. 4. Orientasi Bela jar. Orang dewasa mempunyai perspektif untuk secepatnya mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya. Implikasi Orientasi Terhadap Belajar dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: a. Fasilitator berperan sebagai pemberi bantuan kepada peserta diklat. b. Kurikulum berorientasi kepada masalah, berorientasi kepada mata pelajaran tertentu. c. Pengalaman belajar dirancang berdasarkan masalah yang menjadi perhatian peserta diklat. tidak 111
B. Kondisi Belajar dan Prinsip-prinsip Pembelajaran Dalam proses pembelajaran yang bersifat andragogik prinsip-prinsip terdapat beberapa kondisi pembelajaran sebagai berikut : belajar dan Kondisi Belajar Prinsip-prinsip Mengajar I. Peserta merasa ada kebutuhan untuk belajar. l.l Fasilitator menjelaskan kepada peserta paradigma baru untuk mengembangkan dirinya. 1.2 Fasilitator membantu setiap peserta untuk memperjelas aspirasi peningkatan perilakunya kompetensi ? 1.3 Fasilitator membantu peserta mendiagnosa perbedaan antara aspirasi dengan tingkat penampilannya sekarang. Kemampuran Saat ini 1.4 Fasilitator membantu peserta meng identifikasi masalah-masalah kehidupan yang mereka alami karena adanya perbedaan. 2. Lingkungan belajar ditandai oleh keadaan fisik yang menyenangkan, sating menghormati dan mempercayai, bebebasan mengemukakan pendapat, sating membantu dan adanya perbedaan dapat menenma. 2.1 Fasilitator menyediakan sarana yang memadai (memberikan kondisi fisik) yang menyenangkan seperti kursi, mej a, ventilas i, lampu dsb yang kondusif untuk terciptanya interaksi antara peserta dengan peserta dan fasilitator. 2.2 Fasilitator memandang setiap peserta sebagai pribadi, menghormati perasaan dan gagasan-gagasannya. 2.3 Fasilitator membangun (hubunga n sating membantu) antara peserta dengan mengembangkan keg iatan kegiatan yang bersifat kooperatif dan mencegah adanya persaingan dan sating memberikan penilaian. 112
3. Peserta menjadikan tujuan belajar menjadi tujuan (mereka sendiri) pengembangan pribadi 4. Peserta (dapat menyetujui untuk saling urun) tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan belajar, dan dengan demikian mempunyai rasa memiliki terhadap proses pembelajaran tersebut. 5. Peserta berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. 6. Proses belajar dikaitkan dengna dan menggunakan pengalaman peserta 3.1 Fasilitator melibatkan peserta dalam suatu proses merumuskan tujuan belajar dimana kebutuhan peserta, lembaga, pengajar dan masyarakat ikut dipertimbangkan pula. 4.1 Fasilitator ikut urun pulang dalam merancang pengalaman belajar dan memilih bahan-bahan dan metode serta melibatkan peserta dalam setiap keputusan bersama-sama. 5.1 Fasilitator 111embantu peserta mengorganisasi dirinya, melakukan proyek, dalam bentuk (kelompok untuk tim belajar mengajar, belajar untuk urun tanggung jawab dalam proses pengembangan bersama). 6.1 Fasilitator membantu peserta menggunakan pengalaman sendiri sebagai sumber belajar, melalui teknik diskusi, bermain peran, kasus dan sejenisnya. 6.2 Fasilitator membantu peserta menggunakan pengalaman sendiri sebagai sumber belajar, melalui teknik diskusi, bermain peran, kasus dan sejenisnya. 6.3 Fasilitator menyampaikan presentasinya berdasarkan pernahamannya (sumber-sumber dari dirinya) terhadap tingkat pengalaman peserta. 6.4 Fasilitator membantu peserta untuk mengaplikasikan belajar baru terhadap pengalaman mereka, dan ini berarti membuat belajar lebih bermaksa dan terpadu. 113
7. Peserta mempunyai (rasa kemahuan terhadap tujuan belajar) keberhasilan peserta dalam belajar 7.1 Fasilitator melibatkan peserta dalam mengembangkan criteria (yang disetujui bersama) serta metode dalam mengukur kemajuan (terhadap tujuan) bela jar. 7.2 Fasilitator membantu peserta mengembangkan dan mengaplikasikan prosedur evaluasi diri berdasarkan kriteria yang disepakati. C. Langkah-langkah Proses Pembelajaran Dengan memahami kondisi belajar dan prinsip-prinsip mengajar, maka dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan andragogi, langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Mencipatakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa. Ruang belajar atau kelas diusahakan mempunyai suasana yang nyaman, aman dan menenangkan. Kursi dan meja dipilih yang sesuai untuk orang dewasa dan dapat dipindah pindah tempatnya sesuai keperluan. Penerangan ruangan, penyejuk udara (AC) I kipas angin dan peralatan lain serta penyediaan media diklat yang memadai. lklim atau suasana belajar yang menyenangkan akan meningkatkan gairah belajar dan hasil belajar yang baik. 2. Menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif. Dalam proses belajar mengajar peserta dituntut berperan itu perlu pengaturan struktur organisasi aktif. Untuk pembelajaran dengan cara dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok ditetapkan : Ketua, Sekretaris, Penyaji, Anggota dan Tim Perumus dengan susunan organisasi yang sama. : Diskusi Demikian pula kegiatannya diatur misalnya Kelompok dan Diskusi Pleno. 3. Mendiagnosis Kebutuhan belajar. 114
Proses mendiagnosis kebutuhan belajar dapat dilaksanakan oleh para peserta sendiri atau bersama fasilitator. Misalnya ketika membahas isu aktual yang perlu dipelajari, isu aktual yang dipilih adalah hasil maka penetapan pembahasan bersama para perserta dengan bimbingan fasilitator. 4. Merumuskan tujuan belajar. Setelah mendiagnose kebutuhan belajar selanjutnya peserta membahas dan merumuskan tujuan belajar. Tujuan belajar dapat juga disusun oleh fasilitator. Sebelum penyajian materi, tujuan tersebut disampaikan terlebih <;iahulu kepada para peserta agar peserta tahu arah pembelajaran yang akan dilakukan. 5. Mengembangkan rancangan kagiatan belajar. Rancangan kegiatan belajar disusun oleh para peserta dengan bimbingan fasilitator misalnya kapan waktu diskusi kelompok, diskusi pleno, tim perumus dan laporan hasil akhir. 6. Melaksanakan kegiatan belajar. Kegiatan belajar sepenuhnya dilakukan oleh peserta secara partisipatif dengan bimbingan fasilitator sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 7. Mengevaluasi kembali kebutuhan belajar. Selanjutnya dapat dilakukan evaluasi kembali terhadap kebutuhan belajar yang ditetapkan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik dan upaya perbaikan kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Proses Pembelajaran dengan melakukan dan mengalami untuk mengeksplor I menggali pengalaman peserta, maka fasilitator dapat menerapkan Experiential Learning Cycle atau Daur Belajar melalui pengalaman. (ELC) 115
116 Adapun daur belajar melalui pengalaman tersebut tergambar seperti berikut ini : Daur belajar melalui pengalaman Menerapkan Mengungkapkan I ( Urutan tahapan daur belajar melalui pengalaman dimulai dari 1. Mengalami (experience). Peserta dilibatkan dalam satu simulasi (situasi buatan yang bisa diamati) bersama kelompoknya. Situasi buatan ini dapat diambil dari kehidupan nyata, situasi unit, situasi imaginative atau situasi tersebut peserta akan bersikap, berbicara dan berperilaku tertentu. Perilaku ini dapat diamati dan dicatat oleh fasilitator, pengamat khusus atau temannya sendiri. Setelah mereka mengalami, dilakukan kilas balik untuk mengingat kembali pengalaman mereka yang baru saja dilaluinya dilengkapi dengan pengamat. Fasilitator yang memandu proses tersebut. laporan dari
2. Mengungkapkan (Publishing). Pada urutan kedua, peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan pikiran dan perasannya dan bertukar pikiran dan perasaan dengan anggota kelompok lainnya. Latar belakang pengalaman, kemampuan, bidang tugas yang berbeda dan bervariasi akan memperkaya pengalaman dan wawasan semua peserta pelatihan. Agar peserta dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara lebih baik, fasilitator juga membantu dalam proses. 3. Mengolah (Analyzing). Semua data yang telah diungkapkan, dikumpulkan, dicatat, diolah dianalisis, didiskusikan dan dievaluasi. Mengapa satu perilaku muncul, mengapa ada reaksi, mengapa satu kelompok gagal dan perbedaan mengapa kelompok lainnya berhasil. ·semuanya ini dapat dianalisis dan dapat didiskusikan. (Generalization). Dari hasil analisis pengalaman peserta mereka diminta mencoba menyimpulkan pengalamannya, membuat generalisasi. Adapun maksud membuat generalisasi adalah agar pengalaman yang diungkapkan dan dianalisis menjadi "pelajaran" bagi peserta untuk lebih siap dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik. 5. Menerapkan (Application). Sebagai tahap akhir dari daur belajar melalui pengalaman adalah analisis, kemungkinan menerapkan prinsip (generalasisasi) yang ditemukan pada situasi baru atau pada kondisi kerja di unit kerja masing masing. Tahap ini sangat penting, karena tanpa penerapan prinsip yang ditemukan, belajar melalui pengalaman akan tidak mempunyai arti dan mungkin tidak terjadi perubahan perilaku pada diri peserta yang bersangkutan. Untuk dapat melihat kemungkinan penerapan prinsip pada situasi baru fasilitator membantu proses. 4. Menggeneralisasi D. Metode mengajar pada pendekatan andragogi I. Macam-macam Metode Pembelajaran Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pendekatan andragogi pada proses pembelajaran, diupayakan 117
118 mampu mengaktitkan peserta diktat secara partisipatif, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun metode yang dapat digunakan antara lain : a. Metode Ceramah. Metode ceramah pada pendekatan andragogi digunakan terbatas, sebagai pengantar atau pendahuluan sehingga waktu yang digunakan hanya sedikit sesuai materi yang perlu didahulukan. Selanjutnya menggunakan metode yang dapat mengaktitkan peserta untuk berperan secara partisipatif, misalnya dengan metode Tanya jawab atau metode diskusi. b. Metode Tanya Jawab. Metode Tanya jawab dilakukan dengan mengaktitkan peserta baik pertanyaan tersebut dikemukakan oleh fasilitator maupun oleh peserta dan jawabannya diutamakan dari peserta, fasilitator memberi penguatan atau pemantapan seperlunya. diskusi c. Metode Diskusi. Metode banyak mengaktitkan peserta diktat melalui diskusi kelompok dan diskusi pleno. Materi yang didiskusikan berkaitan dengan pokok bahasan yang perlu dirumuskan atas hasil diskusi. lebih d. Metode Pemecahan Masalah. Metode ini mengangkat masalah yang aktual untuk dicarikan pemecahannya atau solusinya dalam tujuan yang ditetapkan. Metode ini lebih banyak melibatkan peserta melalui proses berfikir dalam memecahkan masalah atau Micro Teaching. rangka pencapaian e. Metode Simulasi. Metode memerlukan kettampilan dan pengetahuan sesuai materi yang akan disimulasikan atau dipraktekkan. Misalnya Simulasi Praktek Mengajar atau Micro Teaching. simulasi f. Metode Demonstrasi. Metode demonstrasi inipun banyak melibatkan aktivitas peserta diklat. Misalnya ketika proses mendemostrasikan pertumbuhan bayi dalam kandungan melalui torso atau komputer. atau mempertunjukkan g. Metode Sosiodrama. Metode sosiodrama digunakan jika
materi yang disajikan berhubungan dengan adanya beberapa peran hubungan sosial. Sehingga memerlukan beberapa pelaku dari peserta diklat dan peserta Iainnya berperan sebagai penilai . h. Metode Proyek. Metode Proyek Jebih banyak melibatkan peserta diklat karena sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh peserta diklat. Misalnya : Praktek Manasik Haji . Persiapan peralatan yang diperlukan untuk tawaf perlu ada Ka'bah, Hijr Ismail dan Maqam Ibrahim, Sai dan sebagainya dikerjakan oleh peserta diklat secara bersama-sama. Demikian pula pada pelaksanaannya pun dikerjakan oleh peserta diklat dan sampai pada penilaian pelaksariaan manasik haj i dilakukan oleh peserta diklat. 1. Metode Seminar. Metode Seminar banyak melibatkan peserta diklat sejak merancang seminar : siapa yang menjadi moderator, dan pemakalah berikut judulnya, waktunya sampai kepada penilaian proses dan hasil seminar menuju tercapainya tujuan pembelajaran. J. Metode Studi Kasus. Metode studi kasus biasanya mengangkat beberapa kasus untuk dicarikan solusinya. Metode ini banyak mengaktifkan peserta diklat secara perorangan maupun kelompok. k. Metode Darmawisata. Metode ini digunakan bila bahan yang disajikan berkaitan dengan bahan ditempat lain sehingga perlu diadakan kunjungan dalam bentuk darmawisata. Metode ini banyak melibatkan aktivitas peserta sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian. mt mengandung unsur pembelajaran senng dan wisata dikatakan sambil berdarmawisata atau sebaliknya berdarmawisata sambil belajar. Metode sehingga belajar I. Metode Konferensi. Metode konferensi ini dilakukan jika tujuan pembelajaran untuk memperoleh rumusan atau 119
kesimpulan terhadap program pembelajaran suatu pokok bahasan. Metode ini banyak melibatkan aktivitas peserta sejak persiapan sampai pada penilaian. m. Metode Lokakarya. Metode lokakarya dilakukan bila tujuan pembelajaran untuk memperoleh hasil atau karya yang akan dijadikan program pembelajaran. Program pembelajaran tersebut dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Metode ini banyak melibatkan peran serta peserta diktat. 2. Metode Pembelajaran dan Teknik Pelaksanaan Dalam matrik dibawah ini dikemukakan berbagai teknik yang dapat dilakukan oleh fasilitator ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran pada suatu diklat. Met ode Pembelajaran Teknik Pelaksanaan I. Ceramah 1.1 Penjelasan tentang Diskripsi singkat modul atau bahan ajar diklat 1.2 Penjelasan Tujuan Instruksional umum dan Tujuan Instruksional Khusus 1.3 Penjelasan materi sajian sebagai pengantar untuk tanya jawab a tau diskusi 2 Tanya Jawab 2.1 Pertanyaan I Jawaban jelas dan tegas 2.2 Menuju pencapaian tujuan pembelajaran 2.3 Perorangan 2.4 Kelaompok 2.5 Klasikal I Umum 2.6 Penegasan I Pemantapan 3 Diskusi 3. 1 Penjelasan : Materi I masalah 120
4 Pemecahan Masalah 5 Simulasi 6 Demonstrasi \Vaktu I Jadwal Pembagian kelompok Pembagian tugas kelompok 3.2 Penjelasan : Materi I masalah Waktu I Jadwal Pembagian kelompok Pembagian tugas kelompok 3.3 Pelaksanaan Diskusi : Sub Kelompok Uik.a diperlukan) Kelompok Plerio 3.4 Perumusan Kesimpulan 4.1 Identifikasi Masalah 4.2 Pencapaian Tujuan 4.3 Perorangan 4.4 Kelompok 4.5 Klasikal I U mum 4.6 Kesimpulan 5.1 Penetapan Materi I Judul 5.2 Waktu 5.3 Tempat 5.4 Pelaku 5.5 Penilaian 5.6 Kesimpulan 6.1 Penetapan Judul 6.2 Pemilihan Sarana I Peralatan 121
7 Sosiodrama 8 Proyek 9 Seminar 10 Studi Kasus 122 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10.1 10.2 Penentuan Prosedur Pembagian Tugas Penetapan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penilaian Penetapan Judul Pemilihan Sarana I Peralatan Pembagian Peranan Skenario Drama Penetapan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penilaian Penetapan Materi Proyek Perencanaan dan Pemilihan Sarana I Peralatan Pembagian Tugas Penetapan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penilaian Kesimpulan Penetapan Materi I Judul Penetapan Tujuan Pembagian Tugas Penetapan Waktu I Jadwal Pelaksanaan Rumusan I Kesimpulan Penetapan Kasus Pembagian Tugas
11 Darmawisata 12 Konferensi 13 Lokakarya 10.3 Penetapan Waktu I Jadwal 10.4 Pe1aksanaan 10.5 Perumusan I Kesimpu1an 11.1 Penetapan Materi I Judu1 11.2 Pembagian Tugas 11.3 Penentuan Waktu dan Tempat 11.4 Penetapan Transportasi 11.5 Penetapan Akomodasi 11.6 Penetapan Konsumsi 11.7 Pe1aksanaan 11.8 Peni1aian 11.9 Kesimpu1an 12.1 Penetapan Judu1 I materi 12.2 Pembagian Tugas 12.3 Penetapan Tujuan 12.4 Penetapan Waktu I Jadwa1 12.5 Penetapan Tempat 12.6 Pe1aksanaan 12.7 Kesimpu1an 13.1 Penetapan Judu1 I Materi 13.2 Penetapart Tujuan 13.3 Pembagian Tugas 13.4 Penetapan Waktu I Jadwa1 13.5 Penetapan Tempat 13.6 Pe1aksanaan 13.7 Kesimpu1an 123
E. Fasilitator yang efektif dalam pembelajaran 1. Ciri-ciri Efektif Fasilitator merupakan mitra bagi peserta diklat. Peserta sumber dalam proses dapat dijadikan pembelajaran, sebab peserta adalah orang dewasa yang banyak memiliki pengalaman. Oleh karena itu fasilitator harus efektif dalam melaksanakan tugasnya. sebagai nara Ciri-ciri fasilitator yang efektif ialah : a. Memiliki pengetahuan seni mengajar b. Memiliki pengalaman mengajar c. Memiliki sikap dan kemampuan untuk melakukan refleksi dan pemecahan masalah d. Memahami proses berkelanjutan (lifelong education) pembelajaran sebagai proses e. Memiliki ketrampilan mengaJar yang integratif, mencakup ketrampilan : 1) bertanya 2) memberi penguatan atau pemantapan 3) member variasi pengajaran 4) menjelaskan pelajaran 5) membuka dan menutup pelajaran 6) membimbing diskusi kelompok 7) mengelola kelas 8) mengajar kelompok belajar kecil dan perorangan 2. Kegiatan Fasilitator dalam Kelas Selama di dalam kelas dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya fasilitator memperhatikan hal-hal berikut ini : a. Memanggil peserta dengan namanya sehingga peserta merasa diperhatikan sebagai pribadi. b. Memotivasi peserta agar lebih aktif. Gunakan reward dengan ungkapan yang menyenangkan, seperti "Pendapat Anda bagus sekali". c. Jangan menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap peserta diklat tertentu. 124
d. Merencakan dilakukan. langkah-langkah kegiatan yang e. Menguraikan tujuan di awal dan melakukan evaluasi di akhir pertemuan. f. Mengaktifkan semua peserta. g. Memberikan kesempatan peserta untuk bicara dan mendengar secara merata h. Mencatat janji yang diucapkan. 1. Menunjukkan sikap konsisten dalam menanggapi peserta Rangkuman Andragogi berarti suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Selain Andragogi terdapat istilah Pedagogi yang telah berkembang lama di Eropa dan Paris pada abad ke 7-12 yang berarti ilmu dan seni mengajar anak-anak. Ada 13 faktor pembeda antara anak dan orang dewasa dalam konteks pembelajaran, dengan memahami perbedaan tersebut akan mempermudah fasilitator dalam melaksakaan pembelajaran pada diklat yang pesertanya adalah orang dewasa. Pada pendekatan andragogi ada 4 asumsi dasar yaitu konsep diri, pengalaman, kesiapan untuk belajar, orientasi belajar, Andragogi sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran dapat menggunakan bermacam metode yang mampu mengaktifkan peserta diklat, antara lain metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, simulasi, demonstrasi, sosiodrama, proyek, lokakarya. seminar, studi kasus, darmawisata, konferensi dan Demikian pula setiap metode tersebut memiliki teknik-teknik untuk dapat mengaktifkan peserta diklat dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan memilih metode belajar yang tepat, fasilitator dapat melatih peserta dengan maksimal. Ciri fasilitator yang efektif adalah akan 125
fasilitator yang memiliki pengetahuan sent mengajar, pengalaman mengajar, sikap · dan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran dan berbagai ketrampilan di kelas. Latihan 1. Bandingkan aspek-aspek yang membedakan pendekatan andragogi dan pedagogi! 2. Diskusikan kesiapan apa saja yang harus dimiliki peserta dan fasilitator dalam pendekatan andragogi! 3. Ungapkan kembali kelebihan dan kekurangan metode belajar yang pemah Saudara praktikkan! 126
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal27 ayat (1) dan Pasal29 Undang- , Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV /MPR/1973. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. BABI DASAR PERKA WIN AN Pasal1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal2 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. 127
Pasal3 (1). Pada azasnya 'dalarn suatu perkawinan seorang pria hanya boleh rnernpunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh rnernpunyai seorang suarni. (2). Pengadilan, dapat rnernberi izin kepada seorang suarni untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal4 (1). Dalarn hal seorang suarni akan beristeri lebih dari seorang, sebagairnana tersebut dalarn Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, rnaka ia wajib rnengajukan perrnohonan kepada Pengadilan di daerah ternpat tinggalnya. (2). Pengadilan dirnaksud data ayat (1) pasal ini hanya rnernberikan izin kepada seorang suarni yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat rnenjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri rnendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disernbuhkan; c. isteri tidak dapat rnelahirkan keturunan. Pasal5 (1). Untuk dapat rnengajukan perrnohonan kepada Pengadilan, sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isterifisteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suarni rnarnpu rnenjarnin keperluan keperluan hid up isteri-isteri dan anak-anak rnereka; c. adanya jarninan bahwa suarni akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak-anak rnereka. (2). Persetujuan yang dirnaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suarni apabila isteri/ isteri-isterinya tidak rnungkin dirnintai persetujuannya dan tidak dapat rnenjadi pihak dalarn perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selarna sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu rnendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 128
BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Pasal 6 (1 ). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua cal on mempelai. (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau kel.uarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal perrnintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 129
Pasal8 Perkawinan dilarang· antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis ketui"unan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal9 Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal10 Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh sepanjang hukum masing-masing dilangsungkan perkawinan agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain. lagi, itu dari yang bersangkutan Pasalll (1). Bagi seorang .wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2). Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Pasal12 Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri. 130
BAB III PENCEGAHAN PERKA WIN AN Pasall3 Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal14 (1). Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (2). Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Pasal15 Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal4 Undang-undang ini. Pasal16 (1). Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal7 ayat (1), Pasal8, Pasal9, Pasal10 dan Pasal12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. (2). Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pasal17 (1). Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah dengan hukum dilangsungkan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. dimana perkawinan akan (2). Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. 131
Pasal18 Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Pasal19 Perkawinan dicabut. tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum Pasal20 Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau ia mengetahui adanya membantu melangsungkan perkawinan bila pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal21 (1). Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. (2). Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. (3). Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. (4). Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. (5). Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. 132
BABIV BAT ALNYA PERKA WINAN Pasal22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; Suarni atau isteri; Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan bel urn diputuskan; b. c. d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Pasal24 Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal4 Undang-undang ini. Pasal25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suarni isteri, suarni atau isteri. Pasal26 (1). Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dirnintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. (2). Hak untuk membatalkan oleh suarni atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suarni isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. 133
Pasal27 (1). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. haknya untuk mengajukan Pasal28 (1). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (2). Keputusan tidak berlaku surut terhadap : a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. BABV PERJANJIAN PERKAWINAN Pasal29 (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan. (3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 134
BABVI HAK DAN KEW AJIBAN SUAMI ISTERI Pasal30 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal31 (1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal32 (1). Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal34 (1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2). Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan. BAB VII HART A BENDA DALAM PERKA WIN AN Pasal35 (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 135
Pasal36 (1). Mengenai harta bersarna, suarni atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2). Mengenai harta bawaan rnasing-rnasing, suarni dan isteri rnernpunyai hak sepenuhnya untuk rnelakukan perbuatan hukurn rnengenai harta bendanya. Pasal37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersarna diatur rnenurut hukurnnya rnasing-rnasing. BAB VIII PUTUSNYA PERKA WIN AN SERTA AKIBATNYA Pasal38 Perkawinan dapat putus karena : a. b. c. kernatian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal39 (1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan rnendarnaikan kedua belah pihak. (2). Untuk rnelakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suarni isteri itu tidak akan dapat hid up rukun sebagai suarni isteri. (3). Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalarn peraturan perundangan tersendiri. Pasal40 (1). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2). Tatacara rnengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalarn peraturan perundangan tersendiri. Pasal41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban rnernelihara dan rnendidik anak-anaknya, sernata-rnata berdasarkan kepentingan anak; bilarnana ada perselisihan rnengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan rnernberi keputusannya; 136
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ a tau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. BABIX KEDUDUKAN ANAK Pasal42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal43 (1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal44 (1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. BABX HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK Pasal45 (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal46 (1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 137
ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. dewasa, anak (2). Jika telah Pasal47 (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Pasal48 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal49 (1). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; a. b. la berkelakuan buruk sekali. (2). Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak terse but. BABXI PERWALIAN Pasal50 (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau tidak berada belum pernah melangsungkan perkawinan, yang dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 138
Pasal51 (1). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2). Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3). Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta agama dan sebaik-baiknya, dengan menghormati bendanya kepercayaan anak itu. (4). Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak at~u anak-anak itu. (5). Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Pasal52 Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini. Pasal53 (1). Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini. (2). Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak Pasal55 (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 139
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat .mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Bagian Ked ua Perkawinan diluar Indonesia Pasal56 (1). Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. (2). Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Bagian Ketiga Perkawinan Campuran Pasal57 Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal58 Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suamifisterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, telah ditentukan dalam Undang-undang menurut cara-cara yang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. 140
Pasal59 (1). Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. (2). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini. Pasal60 (1). Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. (2). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, inaka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. tidak ada (3). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dirnintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. (4). Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3). (5). Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Pasal61 (1). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. (2). Barang siapa melangsungkan perkawinan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. campuran (3). Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengim hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. 141
Pasal62 Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini. Bagian Keempat Pengadilan Pasal63 (1)'. Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya. (2). (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal64 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Pasal65 (1). Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: (1). Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; (2). Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; (3). Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. 1. (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. 142
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal66 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ini, maka dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal67 (1). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efekti£ lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2). Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ini dengan penempatannya dalam pengundangan Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal2 Januari 1974. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal2 Januari 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. 143
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERI<A WIN AN PENJELASAN UMUM: 1. Bagi suatu Negara dan- Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak c\danya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus landasan hukum menampung prinsip-prinsip dan memberikan perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. 2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut : a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat; b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; f. bagi orang-orang Eropa dan W arganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang undang Hukum Perdata. 3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula meriampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Keper cayaannya itu dari yang bersangkutan. 4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan 144
perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas a tau prinsip-prinsip yang tercantum dalam. undang undang ini adalah sebagai berikut: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercaya·annya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap:.tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon. suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini 145
menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada ·alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. 5. Untuk menjamin kepastian hukurri, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal1 Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal2 Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing masing agama11ya dan kepereayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini. itu Pasal3 1. Undang-undang ini menganut asas monogami. 2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami. 146
Pasal4 Cukup jelas. Pasal5 Cukup jelas. Pasal6 1. Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalamPasal2 ayat (1) Undang-undang ini. sepanjang 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas. 4. Cukup jelas. 5. Cukup jelas. 6. Cukup jelas. Pasal7 1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. 2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. 3. Cukup jelas. Pasal8 Cukup jelas. Pasal9 Cukup jelas. Pasal10 Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat tindakan yang membentuk keluarga yang kekal maka suatu 147
mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan tru dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain. dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan Pasal11 Cukup jelas. Pasal12 Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal13 Cukup jelas. Pasal14 Cukup jelas. Pasal15 Cukup jelas. Pasal16 Cukup jelas. Pasal17 Cukup jelas. Pasal18 Cukup jelas. Pasal19 Cukup jelas. Pasal20 Cukup jelas. Pasal21 Cukup jelas. 148
Pasal22 Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-ma.sing tidak menentukan lain. Pasal23 Cukup jelas. Pasal24 Cukup jelas. Pasal25 Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas. Pasal27 Cukup jelas. Pasal28 Cukup jelas. Pasal29 Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Pasal30 Cukup jelas. Pasal31 Cukup jelas. Pasal32 Cukupjelas. Pasal33 Cukup jelas. Pasal34 Cukup jelas. 149
Pasal35 Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing. Pasal36 Cukup jelas. Pasal37 Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pasal38 Cukup jelas. Pasal39 1. Cukup jelas. 2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri. f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. 3. Cukup jelas. Pasal40 Cukup jelas. Pasal41 Cukup jelas. 150
Pasal42 Cukup jelas. Pasal43 Cukup jelas. Pasal44 Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah. Pasal45 Cukup jelas. Pasal46 Cukup jelas. Pasal47 Cukup jelas. Pasal48 Cukup jelas. Pasal49 Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal m1 tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah. Pasal50 Cukup jelas. Pasal51 Cukup jelas. Pasal52 Cukup jelas. Pasal53 Cukup jelas. Pasal54 Cukup jelas. 151
Pasal55 Cukup jelas. Pasal56 Cukup jelas. Pasal57 Cukup jelas. Pasal58 Cukup jelas. Pasal59 Cukup jelas. Pasal60 Cukup jelas. Pasal61 Cukup jelas. Pasal62 Cukup jelas. Pasal63 Cukup jelas. Pasal64 Cukup jelas. Pasal65 Cukup jelas. Pasal66 Cukup jelas. Pasal67 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019 152
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa terutama kekerasan dalam tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; segala bentuk kekerasan, rumah c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/ a tau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; d. bahwa dalam kenyataannya kasus ke?keras?an dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlin?dungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 153
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. BAB I Kentetuan Umum Pasal1 Dalam Undang-Undang in:i yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. yang tangga 2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3. Karban adalah orang yang mengalami kekerasan danjatau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. advokat, lembaga 5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/ atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan. perlindungan kepada korban. 7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan. Pasal2 (1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; 154
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam umah tangga tersebut. (2). Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal3 Penghapusan berdasarkan asas : a. penghormatan hak asasi manusia; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. nondiskriminasi; dan d. perlindungan korban. kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan Pasa14 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Pasal6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 155
Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatari yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang huruf c yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu. Pasal9 (1). Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ a tau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. BAB IV HAK-HAK KOREAN Pasal 10 Karban berhak mendapatkan : a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,. advokat, lembaga sosial, a tau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan baptuan hukum pada tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan setiap peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani. 156
BABV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT Pasal 11 Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam Pasal 12 (1). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah : a. merumuskan kebijakan dalam rumah tangga; tentang penghapusan kekerasan b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan d. menyelenggarakan peildidikan dan. pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3). Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 13 Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya : a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b. penyediaan aparat, pembimbing rohani; tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan ternan korban. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosiallainnya. 157
Pasal 15 Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan pengajuan d. membantu proses permohonan penetapan perlindungan. BABVI PERLINDUNGAN Pasal 16 (1). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2). Perlindungan. sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. kepolisian wajib meminta Pasal 17 Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pasal 18 Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Pasal 19 Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam ·rumah tangga. Pasal 20 Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan 158
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. Pasal 21 (1). Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus : a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. (2). Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pasal 22 ( 1). Dalam memberikan pelayanan, pekerja so sial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. (2). Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pasal 23 Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat : a. menginformasikan kepada korban haknya mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; akan untuk b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. 159
Pasal24 Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Pasal25 Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam · sidang pengadilan dan membantukorban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Pasal26 (1). Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. (2). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga a tau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pasal27 Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dilaksanakan undangan yang berlaku. Pasal28 Ketua pengadilan dalam (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. tenggang waktu 7 Pasal29 Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh : a. korban atau keluarga korban; b. c. 160 ternan korban; kepolisian;
d. e. relawan pendamping; atau pembimbing rohani. Pasal 30 (1). Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. (2). Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. (3). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, ternan korban, kepolisian, relawan pendam?ping, atau harus memberikan pembimbing persetujuannya. rohani maka korban (4). Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Pasal 31 ( 1). Atas permohonan korban a tau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk : a. menetapkan suatu kondisi khusus; b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. (2). Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 32 (1). Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun . . (2). Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. (3). Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Pasal 33 (1). Pengadilan dapat menyatakan satu a?tau lebih tambahan perin tah perlindungan. (2). Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan tenaga relawan pendamping, dan/ a tau wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, kesehatan, pekerja pembimbing rohani. sosial, Pasal 34 (1). Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. 161
(2). Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ a tau pembimbing rohani. Pasal 35 (1). Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. (2). Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. (3). Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2). Pasal36 (1). Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. (2). Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Pasal 37 ( 1). Karban, kepolisian a tau relawan pen damping dapat mengajukan tentang adanya dugaan pelanggaran laporan secara terhadap perintah perlindungan. tertulis (2). Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. (3). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi. Pasal 38 ( 1). Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. (2). Apabila pelaku 162
(3). Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan. BAB VII PEMULIHAN KORBAN Pasal 39 Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: a. b. pekerja sosial; c. d. pembimbing rohani. tenaga kesehatan; relawan pendamping; dan/ atau Pasal40 (1). Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. . (2). Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Pasal41 Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/ a tau memberikan rasa aman bagi korban. Pasal42 Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja . sosial, relawan pen damping dan/ atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama. Pasal43 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerjasama diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal44 (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 163
atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3). Dalam hal perbuatan ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45. 000.000,00 (em pat puluh lima juta rupiah). sebagaimana dimaksud pada (4). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah). Pasal45 ( 1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun ataudenda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah). Pasal46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enamjuta rupiah). Pasal47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal48 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 4 7 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir 164
atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Pasal 50 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Pasal 51 . Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52 Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53 Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 54 165
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pasal 55 Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa · terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tangga122 September 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tangga122 September 2004 SEKRETARIAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands 166
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu serta untuk mewujudkan dilakukan upaya perlindungan terhadap kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan tanpa pemenuhan hak-haknya diskriminasi; serta adanya perlakuan e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak; g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on 167
The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984' Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang.Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835); 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941); Dengan persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,. secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan 168
anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketigao 40 Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ a tau ibu tiri, a tau ayah dan/ a tau ibu angkato 50 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 60 Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 7 0 Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami sehingga mengganggu fisik dan/ atau mental hambatan pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 80 Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, a tau memiliki potensi dan/ a tau bakat istimewao 9 0 Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilano
100 Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajaro 110 Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, dan mendidik, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnyao melindungi, memelihara, membina, 120 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negarao 130 Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatano 140 Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnyao 150 Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ a tau seksual, anak korban yang penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif penjualan, korban lainnya perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, diperdagangkan, yang menjadi anak penculikan, anak (napza), 169
anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal2 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan c. penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Pasal4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 7 (1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 170
(2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal9 (1). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2). Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu . luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. 171
.. (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ a tau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan. Pasal 16 (1). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, · penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3). Penangkapan, penahanan, a tau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 (1). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: manusiawi perlakuan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; a. mendapatkan secara b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untukumum. (2). Setiap anak yang menjadi korban a tau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 172 dan
Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk : a. menghormati orang tua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi ternan; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. BABIV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Urn urn Pasal 20 Negara, berkewajiban dan bertanggung jawab perlindungan anak. pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua terl:).adap penyelenggaraan Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara & Pemerintah Pasal21 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental. setiap anak Pasal 22 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung memberikan sarana penyelenggaraan perlindungan anak. dukungan dan prasarana jawab dalam Pasal23 (1). Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2). Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal24 Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. 173
Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat Pasal 25 Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua Pasal26 (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2). Dalam hal orang tidak diketahui tidak dapat keberadaannya, atau karena jawabnya, maka melaksanakan kewajiban dan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tua tidak ada, a tau suatu tanggung sebab, BABV KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak Pasal 27 (1). Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2). Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ a tau membantu proses kelahiran. (4). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Pasal28 (1). Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab diselenggarakan pelaksanaannya yang rendahnya pada tingkat kelurahan/ desa. dalam pemerintah serendah- 174
(2). Pembuatan alda kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. (3). Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya. (4). Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran Pasal 29 (1). Jika teijadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negaraasing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperolel). kewarganegaraan dari ayah atau sesuai dengan ketentuan peraturan ibunya perundang-undangan yang berlaku. (2). Dalam hal teijadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. (3). Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya demi kepentingan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut. berkewarganegaraan Republik Indonesia, terbaik anak atau atas permohonan BABVI KUASAASUH Pasal30 (1). Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. (2). Tindakan pengawasan terhadap orang tua a tau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pasal31 (1). Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan 175
kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. (2). Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. (3). Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lembaga bagi yang dapat menunjuk orang pemerintahfmasyarakat untuk menjadi wali bersangkutan. (4). Perseorangan atau perseorangan yang melaksanakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. pengasuhan Pasal32 Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan : a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan c. batas waktu pencabutan. BAB VII PERWALAN Pasal33 ( 1). Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2). Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3). Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. (4). Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. (5). Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal34 Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan 176
perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 35 (1). Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. (2). Balai Harta Peninggalan atau lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. lembaga (3). Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan. Pasal 36 (1). Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukumai:au menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut lain sebagai wali melalui penetapan dan ditunjuk orang pengadilan. , (2). Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK Bagian Kesatu Pengasuhan Anak Pasal37 (1). Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (2). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. (3). Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan lembaga yang bersangkutan. agama yang menjadi landasan (4). Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. (5). Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. 177
(6). Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Pasal38 (1). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental. (2). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/ atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak .. Bagian Kedua Pengangkatan Anak Pasal39 {1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (2). Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (4). Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (5). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pasal40 {1). Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. (2). Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya ( 1) dilakukan dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pasal41 (1). Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. (2). Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 178
BABIX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Agama Pasal42 (1). Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2). Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Pasal43 (1). Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. (2). Perlindungan anak dalam memeluk ~gamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Bagian Kedua Kesehatan Pasal44 (1). Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan . . (2). Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat. (3). Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ·upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. (4). Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. (5). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, ayat (2}, ayat (3}, dan ayat (4) peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal45 (1). Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. 179
(2). Dalam hal orang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya. tua dan keluarga yang (3). Kewajiban (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal46 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan. Pasal47 (1). Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. (2). Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan : a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak; b. jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak; dan c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Bagian Ketiga Pendidikan Pasal48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. PasalSO Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal48 diarahkan pada: a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; c. pengembangan rasa hormat identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di terhadap orang tua, 180
mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hid up. Pasal 51 Anak yang menyandang cacat fisik dan/ a tau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 52 Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pasal53 (1). Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan danjatau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (2). Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Pasal 54 Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga . pendidikan lainnya. Bagian Keempat So sial Pasal 55 (1). Pemerintah wajib menyelenggarakan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. pemeliharaan (2). Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3). Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. lembaga pemerintah dan (4). Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh Menteri Sosial. ayat (3), 181
Pasal 56 (1). Pemerintah dalam menyelenggarakan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat: a. berpartisipasi; b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati pemeliharaan nurani dan agamanya; c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; d. bebas berserikat dan berkumpul; e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (2). Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan tingkat kemampuan anak, dan tidak menghambat dan mengganggu disesuaikan dengan usia, lingkungannya agar perkembangan anak. Pasal 57 Dalam hal anak tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. terlantar karena suatu sebab orang Pasal58 (1). Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. (2). Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bagian Kelima Perlindungan Khusus Pasal 59 Pemerintah dan lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/ a tau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik lembaga negara korban penyalahgunaan narkotika, 182
dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 60 Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas : a. anak yang menjadi pengungsi; b. anak korban kerusuhan; c. anak korban bencana alam; dan d. anak dalam situasi konflik bersenjata. Pasal61 Perlindungan khusus pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter. bagi anak yang menjadi Pasal62 Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik persenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial. Pasal63 Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/ a tau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Pasal64 ( 1). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 183
e. pemantauan dan pencatatan terns menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. (3). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Pasal65 (1). Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. (2). Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. dan melaksanakan ajaran agamanya, Pasal 66 (1). Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi danjatau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2). Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi s~bagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan melalui : a. penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual. 184
(3). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 67 (1). Perlindungan khusus anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. bagi sengaja menempatkan, dengan membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1). (2). Setiap orang dilarang Pasal 68 (1). Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 perlindungan, dilakukan melalui pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. upaya pengawasan, (2). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal69 (1). Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : (2). penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (3). pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. (4). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1). Pasal 70 (1). Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal59 dilakukan melalui upaya: a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan 185
c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk dan mencapai pengembangan individu. integrasi sosial sepenuh mungkin (2). Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan yang penyetaraan menyandang cacat. dalam pendidikan bagi anak-anak Pasal 71 ( 1). Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan,, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (2). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BABX PERAN MASYARAKA T Pasal 72 (1). Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. (2). Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 73 Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABXI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Pasal 74 penyelenggaraan Dalam perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. rangka meningkatkan. efektivitas Pasal 75 ( 1). Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota. (2). Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, 186
organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. (3). Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik tahun, dan dapat Indonesia, untuk masa jabatan 3 diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (tiga) (4). Ketentuan lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. lebih Pasal 76 Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas : a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang anak, undangan mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; yang berkaitan dengan perlindungan b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 77 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan : a. diskriminasi anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau terhadap anak yang mengakibatkan b. penelantaran anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, terhadap anak yang mengakibatkan c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun danjatau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 78 Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, yang diperdagangkan, anak yang menjadi 187
5 (lima) tahun dipidana dengan pidana penjara paling lam."a danjatau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 79 Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun danjatau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal80 (1). Setiap orang yang melakukan kekejamari, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh duajuta rupiah). (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun danjatau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 banyak Rp denda (sepuluh) 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). tahun dan/ atau paling sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. sepertiga dari ketentuan (4). Pidana ditambah Pasal 81 ( 1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan a tau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun ·dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu serangkaian kebohongan, atau membujuk anak muslihat, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal- 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau tipu muslihat, ancaman serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan kekerasan, memaksa, melakukan 188
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 83 Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 84 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun danjatau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal85 (1). Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh danfatau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama tahun danfatau denda paling banyak Rp 15 (lima belas) 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/ a tau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal86 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal87 Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ a tau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal89 (1). Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/ a tau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2). Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pasal 90 (1). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/ a tau korporasinya. (2). Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1). 190
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 91 Pada saat berlakunya undang-undang m1, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 92 Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk. Pasal93 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal22 September 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004 SEKRETARIAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIA T KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Ttd. Edy Sudibyo 191
PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCAT AT AN NIKAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang tata bahwa untuk memenuhi pemerintahan kepada peningkatan masyarakat, dipandang perlu nieninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah; tuntutan perkembangan dan pelayanan Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik tentang Perkawinan Indonesia Tahun 1974 Nemer 1 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4611 ); 5. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Nomor 8 Tahun 2005 menjadi 193
Menetapkan 194 6. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250); Nomor 9 Tahun 1975 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Departemen Agama; 9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 I Kementerian tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Negara Republik Indonesia; 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/0T/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003; 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. 2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. 3. Penghulu adalah pejabat . fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. 4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. 5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama.atau Mahkamah Syar'iyah. 6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. 7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah. 8. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai talak. 9. Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai gugat. 10.Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk. ~ 1. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk. BAB II PEGAWAI PENCATAT NIKAH Pasal2 (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA. (3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk. 195
Pasal3 (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN. (2) Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupatenlkota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam. (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya. Pasal4 Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN. BAS Ill PEMBERIT AHUAN KEHENDAK MENIKAH Pasal5 (1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri. (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. surat keterangan untuk nikah dari kepala desa /lurah atau nama lainnya; b. kutipan akta kelahiran atau surat kenai lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desallurah atau nama lainnya; c. persetujuan kedua calon mempelai; d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat e. f. setingkat; izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun; izin dari pengadilan, dalam hal kedut;l orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada; g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun; h. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNIIPOLRI; i. putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang; 196
j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala I. desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda; lzin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing. (3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan. (4) Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi. BABIV PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH Pasal6 Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal7 Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua. Pasal8 Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. BABV PEMERIKSAAN NIKAH Pasal9 (1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukuiT) Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ~2). (2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud P8:da ayat (1 ), calon isteri, calon suami dan wali nikah. 197
(3) Apabila calon suami, calon isteri dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri. (4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan. Pasal 10 (1) Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. (2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan. Pasal11 kekurangan Apabila persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya. hasil pemeriksaan nikah terdapat ternyata dari BABVI PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH Pasal 12 ( 1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. (2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya. (3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) kepada pengadilan setempat. (4) Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat tersebut dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan dilaksanakan. 198
BAB VII PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH Pasal13 (1) Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah. (2) Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari. BAB VIII PENCEGAHAN PERNIKAHAN Pasal 14 (1) Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan. (2) Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai. Pasal15 PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila : 1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi; 2. mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan. BABIX AKAD NIKAH Pasal16 (1) Akad Nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berakhir. 199
(2) Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan. Pasal17 (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. (2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah. Pasal18 (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. (2) Syarat wali nasab adalah: a. b. beragama Islam; c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; d. berakal; e. merdeka; dan f. dapat berlaku adil. laki-laki; (3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. (4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau ad hal. (5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan. Pasal19 (1) Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat: a. b. beragama Islam; laki-laki; 200
c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; d. berakal; e. merdeka; dan f. dapat berlaku adil. 3) PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi. Pasal20 1) Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami. 2) Dalam hal cal on suami tidak dapat hadir pad a saat akad nikah. dapat diwakilkan kepada orang lain. :3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. memenuhi syarat sebagaimana berikut: 1. laki-laki; 2. beragama Islam; 3. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 4. berakal; 5. merdeka; dan 6. dapat berlaku adil. b. eurat kuaea yang dlsahkan olen PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri. Pasal21 (1) Akad Nikah dilaksanakan di KUA. (2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. Pasal22 (1) Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan. (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan. 201
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap: a. dua rangkap untuk suami dan isteri; dan b. satu rangkap disimpan di KUA. Pasal23 (1) Suami dapat menyatakan sigat taklik. (2) Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani oleh suami. (3) Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama. (4) Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali. Pasal24 (1) Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan. (2) Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat talik, istri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat talik. Pasal25 Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dicatatkan dalam daftar pemeriksaan nikah. BA~X PENCATATAN NIKAH Pasal26 ( 1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. 202
(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN. (3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan. (4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah. Pasal27 (1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN. (2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan. BABXI PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA Dl LUAR NEGERI Pasal28 Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor Menteri Luar Negeri Republik 182/0T/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. BAB XII PENCAT AT AN RUJUK Pasal29 (1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak. (2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk. (3} Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN. 203
(4) PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi, dan PPN. Pasal30 (1) Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN. (2) Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta rujuk disahkan. (3) KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah. BAB XIII PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT Pasal31 (1) Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan. (2) Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tempat dan tanggal dan nomor penetapan/putusan tanggal kejadian perceraian serta pengadilan. (3) Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN. BABXIV SARAN A Pasal32 (1) Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta Rujuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama. 204
(2) 8\angko sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disediakan oleh Departemen Agama da\am hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam. (3) Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk, selain yang dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan agama Islam. (4) Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor wilayah Departemen Agama provinsi. BABXV TAT ACARA PENULISAN Pasal33 (1) Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pencatatan peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. (2) Penulisan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer. Pasal34 ( 1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA. (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. BABXVI PENERBITAN DUPLIKAT Pasal35 Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat. 205
BABXVII PE~CATATAN PERUBAHAN STATUS Pasal36 (1) PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai apabila orang tersebut telah menikah lagi. (2) Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Kepala KUA. (3) Apabila perceraiannya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan (2) wajib memberitahukan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian. Pasal37 (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi. (2) Catatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi: nama, tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA. (3) Apabila pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu. BAB XVIII PENGAMANAN DOKUMEN Pasal38 (1) Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan/atau rujuk. (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di kantor KUA dengan mempertimbangkan aspek keamanan. 206
(3) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan kepolisian setempat. BABXIX PENGAWASAN Pasal39 (1) Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN. (2) Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota (3) Dalam hal-hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA. (4) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan. (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi. BABXX SANKS I Pasal40 (1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sesuai peraturan perundang Peraturan ini dikenakan sanksi administratif undangan yang berlaku. (2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian. 207
BABXXI KETENTUAN PENUTUP Pasal41 Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku. Pasal42 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada ta al 25 Juni 2007 ~MENT Rl AGAMA REPUBLIK INDONESIA, "t.tmrla~an di Jakarta \t-1\l!AIIi~, -~ $~ a-t~.!!. r~l 25 Juni 2007 ; ~S~te~r~QKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, .... ~(-~a) J;.:J\ ~* ~~f>"'}jj-" - ~E~t,l'91tP,I]~}TALATTA ~EQ'i;tA"NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5 11""-- 208
PERATI.JRAN DIREKTURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATISLAMDEPARTEMEN AGAMA NOMOR DJ.II/491 TAHUN 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREK'IURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATISLAM, Menimbang a. b. bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah serta untuk mewujudkan tangga/keluarga kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin. Jenderal Mengingat 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang (Lembaran Negara Republik Perkawinan Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2019); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Negara Republik 209
5. tentang Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: (1) Cal on Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan. (2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin dan adalah keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. pemberian bekal pengetahuan, pemahaman (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah. (4) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA tekrris Direktorat Jenderal Bimbingan adalah unit pelaksana Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan. ( 5) Bad an Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. 210
(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Catin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk setelah dinilai menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin memenuhi kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama. BABII MAKSUD DANTU}UAN Pasal2 ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan Peraturan dalam rumah pengetahuan mewujudkan keluarga serta sakinah, mawaddah dan mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga. tentang kehidupan tangga/keluarga rahmah BAB III MATERI DAN NARASUMBER Pasal3 (1) Materi Kursus Catin meliputi: a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam) b. Pengetahuan agama (5 jam) c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam) d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam) e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam) f. Manajemen keluarga (3 jam) g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam) (2) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. 211
BABIV PENYELENGGARAAN KURSUS Bagian Pertama Penyelenggara Pasal4 ( 1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama; (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru. Bagian Kedua Sarana Penyelenggaraan Kursus Pasal5 (1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus; (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/ registrasi; Bagian Ketiga Sertifikasi Pasal6 (I) Catin yang telah mengikuti Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan; (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan; (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh setelah diregister oleh Badan atau · Lembaga Penyelenggara Departemen Agama; (4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini. 212
BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2009 DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAK T ISL 213
KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKUI HUKUM PERKAWINAN BABI KETENTUAN UMUM Pasall Yang dimaksud dengan : a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arab terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita; b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah; c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi; d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang; f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri; h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum; sesuatu perbuatan hukum 1. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan iwadl kepada dan atas persetujuan tebusan atau memberikan suaminya; j. Mut' ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. 215
BABII DASAR-DASAR PERKA WIN AN Pasal2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; 216
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Pasal8 Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Pasal9 (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pasal10 Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. BAB III PEMINANGAN Pasalll Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pasal 12 (3) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. (4) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang. (5) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita. 217
(6) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah rhenjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Pasal13 (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan sating menghargai. BABIV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN Bagian Kesatu Rukun Pasal14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami; b. Calon isteri; c. W ali nikah; d. Dua orang saksi dan; Ijab dan Kabul. e. Bagian Ked ua Calon Mempelai Pasal15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun; (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. 218
PasaJ16 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan caJon mempeJai. (2) Bentuk persetujuan caJon mempeJai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam daJam arti seJama tidak ada penolakan yang tegas. Pasal17 (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan caJon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi caJon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
Pasal18 isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bah VI. Bagi caJon suami dan caJon Bagian Ketiga Wali Nikah Pasal19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi caJon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) W ali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim. Pasal21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, keJompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan caJon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 219
Kedua, Ketiga, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-la~i seayah, dan keturunan laki-laki mereka. kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatarinya dengan calon mempelai wanita. (3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama .yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama d~ngan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal22 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Pasal23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagian Keempat Saksi Nikah Pasal24 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. 220
Pasal25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Bagian Kelima Akad Nikah Pasal27 Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal28 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. W ali nikah mewakilkan kepada orang lain. Pasal29 (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh ~ilangsungkan. BABV MAHAR Pasal30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal31 Penentuan mahar berdasarl5an atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran l$larn. 221
Pasal32 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal33 (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal34 (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam sahnya keadaan mahar masih perkawinan. terhutang, tidak mengurangi Pasal35 (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Pasal36 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal37 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal38 (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. 222
BABVI LARANGAN KA WIN Pasal39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : (1) Karena pertalian nasab : a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah a tau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. (2) Karena pertalian kerabat semenda : a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla ai dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. Pasal40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan b. c. dengan pria lain; seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal41 yang 223
(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya: a. b. wanita, dengan bibinya atau kemenakannya. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak rafi, tetapi masih dalam masa iddah. Pasal42 Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih t~rikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. Pasal43 (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; d. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba' da dukhul dan telah habis masa iddahnya. Pasal44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN Pasal45 Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak; dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal46 (1) lsi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. 224
(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pasal47 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk perjanjian mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Pasal48 (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Pasal49 (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Pasal50 (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan 225
bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kep.,.da pihak ketiga. (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal51 Pelanggaran atas perjanjiari perkawinan memeberi hak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal52 Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu. BAB VIII KAWINHAMIL Pasal53 (1) Seorang wanita hamil di Iuar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan. tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pasal54 (1) Selama seseorang masih dalam keadaan tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. ihram, (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah. 226
BABIX BERISTERI LEBIH SA TU ORANG Pasal55 (1) Beristeri lebih satu orang pad a waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. Pasal56 (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal57 Pengadilan Agama hanya memberikan 1zm kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. b. c. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat syarat yang ditentukan pada pasal5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya pesetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan 227
lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Pasal59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salali. satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. BABX PENCEGAHAN PERKA WIN AN Pasal60 (1) Pencegahan perka'Yinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang undangan, (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pasal61 tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien. Tidak sekufu Pasal62 (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. (2) Ayah kandung yang tidak penah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. 228
Pasal63 Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal64 Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Pasal65 (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal66 Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pasal67 Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal68 Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau ia mengetahui adanya membantu melangsungkan perkawinan bila pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal69 (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. 229
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah 'yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut perkawinan dilangsungkan. ataukah memerintahkan agar supaya (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak y:mg ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. BABXI BATALNYA PERKAWINAN Pasal70 Perkawinan batal apabila : a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak rafi; seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya; seseorang menikahi bekas isterinya yang pemah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pemah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; b. c. d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu: 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya. 230
Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. b. perempuan yang dikawini seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1 tahun 1974; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali f. yang tidak berhak; perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pasal72 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pennohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tidak dapat itu masih menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. tetap hidup sebagai suami isteri, dan Pasal 73 Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal67. Pasal74 (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. 231
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya 'perkawinan. Pasal75 Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. perkawinan yang batal karena salah satu suarni atau isteri murtad; b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap. Pasal76 Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. BABXII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI Bagian Kesatu Urn urn Pasal77 (1) Suarni isteri mernikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. (2) Suarni isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami isteri mernikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suarni isteri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suarni atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pasal78 (1) Suarni isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama. 232
Bagian Kedua Kedudukan Suami lsteri Pasal 79 (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal80 (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. (2) Suarni wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediainan bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Bagian Keempat Tempat Kediaman Pasal81 (1) Suarni wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 233
(2) Tempat kediaman adalah tempa:t tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tempat tenteram. Tempat kediaman menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi juga berfungsi sebagai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. tempat kediaman sesuai Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dari Seorang Pasal82 (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang jika ada perjanjian ditanggung masing-masing perkawinan. isteri, kecuali (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman. Bagian Keenam Kewajiban Isteri Pasal83 (1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal84 (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal hal untuk kepentingan anaknya. 234
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah. BAB XIII HART A KEKA Y AAN DALAM PERKA WIN AN Pasal85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal86 (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Pasal87 (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Pasal88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. Pasal90 Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal91 (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. 235
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 93 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Pasal94 (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Pasal95 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sel:>againya. (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Pasal96 (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. 236
Pasal97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. BABXIV PEMELIHARAAN ANAK Pasal98 (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun men~al atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Pasal99 Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pasal100 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal101 Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Pasal102 (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima. 237
Pasal103 (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran a tau alat bukti 'lainnya. (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Pasal104 (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat tahun dengan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua persetujuan ayah dan ibunya. Pasal105 Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal106 (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). 238
BABXV PERWALIAN Pasal 107 (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat terse but. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Pasal108 Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pasal109 Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pasal110 (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali 239
tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali. Pasal111 (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Pasal112 W ali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan a tau bil rna 'ruf kalau wali fakir. BABXVI PUTUSNYA PERKA WIN AN Bagian Kesatu Umum Pasal113 Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan. Pasal114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tidak berhasil setelah Pengadilan Agama mendamaikan kedua belah pihak. tersebut berusaha dan Pasal116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 240
b. c. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; suami melanggar taklik talak; e. f. g. k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Pasal117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal129, 130, dan 131. Pasal118 Talak Rafi adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Pasal119 1. Talak Ba 'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. 2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. b. c. talak yang terjadi qabla al dukhul; talak dengan tebusan atau khuluk; talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pasal120 Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya. 241
Pasal121 Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci terse but. Pasal122 Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Pasal123 Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pasal125 Li' an menyebabkan putusnya perkawinan an tara suami isteri untuk selama-lamnya. Pasal126 Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran terse but. Pasal127 Tata cara li' an diatur sebagai berikut : a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran terse but dusta"; Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya, apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"; tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; b. c. d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi Iran. 242
Pasal128 Li' an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Bagian Kedua Tata Cara Perceraian Pasal129 isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada Pasal130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan . terse but, dan terhadap keputusan terse but dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi Pasal 131 1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. segala 2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkpn talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. 3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya. 4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh. 5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suarni dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 243
mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempatdisimpan oleh Pengadilan Agama. Pasal132 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal133 (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah. (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama. Pasal134 Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf £, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Pasal135 Gugatan perceraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal136 (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 244
penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat : a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Pasal 137 Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu. Pasal138 (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pasal140 Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal141 (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. 245
(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 1 i6 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pasal142 (1) Pad a sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. (2) Dalam hal suami atau Pasal143 (1) Dalam gugatan pemeriksaan mendamaikan kedua belah pihak. perceraian Hakim berusaha (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Pasal144 Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal145 Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Pasal146 (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal147 (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai 246
salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan. (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut tetap dan telah mempunyai kekuatan hukum yang ayat merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. (1) (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera. (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di Luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta. (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Pasal148 (1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan alasannya. (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat penjelasan nasehatnya. (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5). 247
(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKA WIN AN Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami ·wajib: a. memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal150 Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Pasal151 Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Pasal 152 Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Bagian Kedua Waktu Tunggu Pasal153 (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: 248
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla a! dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut tunggu ditetapkan sampai dalam keadaan hamil, waktu melahirkan. (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. (5) W aktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. (6) Dalam hal keadaan pada ayat, (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi hila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Pasal154 Apabila isteri bertalak rap kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. Pasal155 Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li' an berlaku iddah talak. 249
Bagian Ketiga Akibat Perceraian Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan telah meninggal dunia, maka ibunya, kecuali bila kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan ibunya c. hadhanah dari ayah atau ibunya; apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; ternyata d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d); pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak anak yang tidak turut padanya. f. Pasal157 Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97. Bagian Keempat Mufah Pasal158 Mufah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami. 250
Pasal 159 Mufah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal158. Pasal160 Besarnya mufah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Bagian Kelima Akibat Khuluk Pasal161 Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk Bagian Keenam Akibat Li'an Pasal162 Bilamana li'anterjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. BAB XVIII RUJU,K Bagian Kesatu Umum Pasal163 (3) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. (4) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul; b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. Pasal164 Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. 251
Pasal·165 Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal166 Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan hila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula. Bagian Ked ua Tata Cara Rujuk Pasal167 (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan besrta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Pasal168 (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta saksisaksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. 252
(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. Pasal169 (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama. (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk. (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal Kutipan Buku tanggal Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera. rujuk diikrarkan, nomor 'dan BABXIX MASA BERKABUNG Pasal170 (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. 253
BUKU II HOKUM KEWARISAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal171 Yang dimaksud dengan: a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing. b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki. h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya tanggung sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan. 254
BAB II AHLIWARIS Pasal172 Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pasal173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal174 Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan t{/rdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda a tau· duda. Pasal175 (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak. (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah a tau nilai harta peninggalannya. 255
BAB·III BESARNYA SAHAGIAN Pasal176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal177 Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pasal178 (1) lbu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) lbu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah. Pasal179 Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian. Pasal180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal181 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Pasal182 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama 256
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan. Pasal183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal184 Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. Pasal185 (1) Ahli waris yang meninggallebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal186 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal187 (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal175 ayat (1) sub a, b, dan c. (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. 257
Pasal188 Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Pasal189 (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pasal190 Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Pasal191 Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum. BABIV AULDANRAD Pasal192 Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang. 258
Pasal193 Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. BABV WASIAT Pasal194 (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Pasal195 (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. (4) Pemyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris. Pasal196 Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pasal197 (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat; b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan 259
bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; d. dipersalahkan telah menggelapkan memalsukan surat wasiat dan pewasiat. atau merusak atau (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampaf meninggal dunia sebelum meninggalnyapewasiat; b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya; c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pemah menyatakan sebelum ia meninggal menerima atau menolak meninggalnya pewasiat. sampai (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. Pasal198 Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pasal199 (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte N otaris. (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris. Pasal200 Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. 260
Pasal201 Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Pasal202 Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Pasal203 (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Pasal204 (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. (2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini. (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. Pasal205 Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal206 Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan 261
membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal207 Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Pasal208 Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte terse but. Pasal209 (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. BABVI HIBAH Pasal210 (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat inenghibahkari sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal211 Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. 262
Pasal213 Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Pasal214 Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal pasal ini. BUKU Ill HUKUM PERW AKAFAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal215 Yang dimaksud dengan: 1. W aka£ adalah perbuatan hukum seseorang a tau kelompok orang a tau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda rniliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat a tau keperluan umum lainnya sesuai de~gan ajaran Islam. 2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda rniliknya. 2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda rniliknya. 4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang merniliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. 5. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. 7. Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 263
BAB·II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF Bagian Kesatu Fungsi Wakaf Pasal216 Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Bagian Kedua Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf Pasal217 (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Pasal218 (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurangkurangnya 2 orang saksi. (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. Pasal219 (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. sudah dewasa; 264
d. sehat jasmani dan rohani; e. f. tidak berada di bawah pengampuan; bertempat tinggal di kecamatan diwakafkannya. tempat letak benda yang (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya. (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: "Derni Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir Iangsung atau tidak Iangsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima Iangsung a tau tidak Iangsung dari siapapun juga suatu janji a tau pemberian". "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan hat;ta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya". (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir Pasal220 (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. (2) Nadzir diwajibkan membuat Iaporan secara berkala atas semua hal 265
yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Pasal221 (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: a. meninggal d unia; b. atas permohonan sendiri; c. d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir; (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. Pasal222 Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA W AKAF Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan Pasal223 (1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. (2) lsi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 266
(4) Dalarn rnelaksanakan Ikrar seperti dirnaksud ayat (1) pihak yang rnewakafkan diharuskan rnenyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalarn Pasal215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut: a. b. tanda bukti pernilikan harta benda; jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, rnaka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Carnat seternpat yang rnenerangkan pernilikan benda tidak bergerak dirnaksud; surat atau dokurnen tertulis yang rnerupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. c. Bagian Kedua Pendaftaran Benda W akaf Pasal224 Setelah Akta Ikrar W akaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalarn Pasal 223 ayat (3) dan (4), rnaka Kepala Kantor Urusan Agarna Kecarnatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan rnengajukan perrnohonan kepada Carnat untuk rnendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna rnenjaga keutuhan dan kelestarian. BABIV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf Pasal225 (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan ataupenggunaan lain dari pada yang dirnaksud dalarn ikrar wakaf. (2) Penyirnpangan dari ketentuantersebut dalarn ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu rnendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agarna Kecarnatan berdasarkan saran dari Majelis Ularna Kecarnatan dan Carnat seternpat dengan alasan: a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; b. karena kepentingan urnurn. 267
Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda W aka£ Pasal226 Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal227 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersamasama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya. BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal228 Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini. Ketentuan Penutup Pasal229 Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. 268
PENJELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM PENJELASAN UMUM 1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. 2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. 3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. 4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemermtah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. 5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. 269
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal1 s/d 6 Cukup jelas Pasal7 Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama. Pasal8 s/ d 18 Cukup jelas Pasal19 Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung. Pasal20 s/d 71 Cukup jelas Pasal72 Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri. Pasal73 s/d 86 Cukup jelas Pasal87 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. Pasal 88 s/ d 93 Cukup jelas Pasal94 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. Pasal 95 s/ d 97 Cukup jelas 270
Pasal98 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. Pasal 99 sf d 102 Cukup jelas Pasal103 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. Pasal104 sf d 106 Cukup jelas Pasal107 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. Pasal108 sf d 118 Cukup jelas Pasal119 Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa. Pasal120 sf d 128 Cukup jelas Pasal129 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. Pasal130 Cukup jelas Pasal131 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. Pasal132 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 271
Peradilan Agama. Pasal133 s/ d 147 Cukup jelas Pasal 148 Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama. Pasal149 s/ d 185 Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Pasal187 s/ d 228 Cukup jelas Pasal229 Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III. 272
Lampiran - Lampiran 1. Piagam Presiden RI; 2. Inpres No. 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaran Pembinaan Kualitas Anak; 3. KMA No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; 4. Surat Edaran Depdagri No. 400/564/III/Bangda tentang GKS; 5. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/PW.00/928 tentang GKS; 6. SK Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/ 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; w w w w w w w w w w w w w w w w W $! $! $! w w w W 1o1o1 1o1o1 * '¥' ¥" w W w w w w W W f'R£SIOHI REPU6LJK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SAYA CANANGKAN GERAKA N NASIONAL PENANGGULANGAN HfV/AIDS MELALUI PENANA MAN NILAI·N ILAI KEIMANAN. KETAKWAAN DAN AKHLAK MULIA SEMOGA TUHAN YANG MAl-IA ESA SENANTlASA MtRIDHAI 'ITA SEMUA JAKART A . 1 OcSEMBER 1998 PRESIOEN REPUBLIK INDONES IA ltd. BACHARUOOtt-1 JUSUF HABtBlE. .W ¥ 273
SALINAN: 1. 2. 3. Dirjen BIUH, Binbaga Islam, Kabalitbang Agama Departemen Agama; 4. 5. 6. Biro Ilukum dan Humas Departemen Agama; 7. 8. Para Menteri terkait; Irjen Departeiri.en Agama; Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia; Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia; Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia; Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya seluruh Indonesia; Para Camat seluruh Indonesia; 9. 10. Para Kepala Kantor Urusan Agama seluruh 274
Nom or Lampiran Perihal DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA : 400/564/III/Bangda : 1 (satu) Exp. : Pelaksanaan Pernbinaan Jakarta, Maret 1999 Gerakan Keluarga Sakinah. Kepada Yth. Sdr. GUBERNUR KDH TK. I Indonesia Menindak lanjuti Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pernbinaan Gerakan Keluarga Sakinah, bersama ini dengan hormat karni mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut: 1. Mengingat program tersebut bersifat lintas sektor, diharapk~n Saudara dapat rnemberikan arahan dan pembinaan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. 2. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan program masing-rnasing dapat rnemberikan dukungan kebijakan dan anggaran, baik yang bersurnber dari APBD, Inpres, block grand, raaupun dana bautuan luar negeri. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah selengkapnya terlarnpir. kiranya Saudara Dernikian unruk maklum dan ditindak lanjuti 2. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan program masing-rnasing dapat rnemberikan dukungan kebijakan dan anggaran, baik yang bersurnber dari APBD, Inpres, block grand, raaupun dana bautuan luar negeri. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah selengkapnya terlarnpir. kiranya Saudara Dernikian unruk maklum dan ditindak lanjuti daerah sebagaimanamestinya. 275
A.n. MENTER! DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAH DAERAH, ttd. RAPIUDDIN HAMARUNG Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri RI; 2. Menteri Agama RI; 3. DeputilVBAPPENAS; 4. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji; 5. Kepala Kanwil Dep. Agama seluruh Indonesia, 276
DEPARTEMEN AGAMA DIREKTORAT JENDERA L BIMBINGAN MASYARATAT ISLAM DAN URUSAN HAJI Jl. Lapangan Banteng Barat 3- 4 Telp. 3811642- 3811654-3800200 Tromol Pos 3500/JKT. Fax. 3800174 J A K A R T A 10710 Nomor Lampiran Perihal : D / PW.00/ 928 : 1 (satu) Exp, : Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta, 9 Maret 1999 Kepada Yth. SAUDARA KEP ALA Kanwil Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia Assalamu"alaikum Wr. Wb. Menindaklanjuti surat Keputusan Menteri.Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, bersama ini kami sampaikanhal-hal sebagaiberikut: 1. Mengingat program tersebut merupakan program nasional dan lintas sektor, diharapkan dalam pelaksanaannya Saudara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan sektor terkait lainnya. 2. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan program masing-masing daerah kiranya Saudara dapat menindak lanjuti dengan program teknis dan memberikan dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber dana lainnya. 3. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah selengkapnya terlampir. Demikian untuk maklum dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. AN. MENTER! AGAMA Rl DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASY ARAKA T ISLAM DAN URUSAN HAJI ttd. Drs. H. MUBAROK NIP. 150 021 992 Tembusan : Yth. 1. Menteri Agama RI; 2. Menteri Dalam Negeri RI; 3. Gubemur KDH Tk. I Deputi!VBAPPENAS; 4. Dirjen Binbaga Islam; 5. Dirjen Bangda; 6. 7. Dirjen Dikdasmen; 8. Dirjen PPM & PLP Depfess; 9. Deputi KB- BKKBN. 277
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI NOMOR DJ'71/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSANHAJI Menimbang a. b. .c. d. bahwa dalam rangka menciptakan ketahanan moral dan ekonomi, keluarga, n'lasyarakat dan bangsa Indonesia, pemerintah memandang perlu merespon tuntutan masyarakat tentang perlunya meningkatkan upaya memadukan pembangunan ekonomi, dan moral agama; dalam upaya memadukan pembangunan moral, agama dan ekonomi tersebut diperlukan adanya suatu sistem yang telah berkembang luas di masyarakat sehingga memiliki akar yangkokoh; bahwa Gerakan Keluarga Sakinah sebagai gerakan masyarakat dalam pengembangan ekonomi keluarga dan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia telah berkembang luas menjadi Gerakan Nasional petunjuk sehingga pelaksanaannya. bahwa pelaksanaan untuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah baik di Pusat secara di berkesinambungan, terkoordinasi, terpadu dan sinergis perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. perlu adanya mengatur maupun Daerah Mengingat 1. Undang-UndangDasarTahunl945; 2. Ketetapan MPR RI Nomor : X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Peningkatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Hainan Negara; 278
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SistemPendidikan Nasional; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor i02 Tahun 1998; Pencanangan Nasional Presiden RI tanggal 1 tentang Penanggulangan Desember HIV /AIDS melalui Penanaman Nilai-nilai Keimanan, Ketaqwaan dan Akhlaq Mulia; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; 1998 7. 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun tentang Pembinaan Gerakan Keluarga 1999 Sakinah. Memperhatikan Hasil rapat lintas sektor Kantor Menko Kesra, Departemen •Dalam Negeri, Departemen Agama, Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN tanggal 25 Pebruari 1999 tentang pentingnya ., Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN ISLAM DAN URUSAN HAJI MASYARAKAT PELAKSANAAN TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH. PETUNJUK BABI PENDAHULUAN Pasall (1) Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi 279
Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tujuan nasiorial negara Republik Indonesia seperti dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. seluruh (2) Untuk mewujudkan tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan terencana dan bertahap. Pembangunan tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan ha~il yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun dewasa ini bangsa Indonesia tengah mengalarni krisis berat, yang gejalanya dimulai dari krisis moneter dan ekonorni. Krisis ini kemudian berkembang meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang ditandai dengan tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang- meluas, dan kerniskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakar dan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. tujuan nasional secara jangka panjang rusaknya (3) Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini. ekonomi yang menguntungkan kelompok tetentu dan mengabaikan ekonorni kerakyatan menghasilkan kecemburuan tatanan kehidupan bermasyarakat Untuk itu diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Langkah-langkah ini bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk secara bersama sama mengatasi krisis atas dasar rujukan yang disepakati bersama. Pembangunan sosial dan merusak (4) Pokok-pokok Dalam Rangka Penyelamatan dan Normarlisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional,terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, serta agama dan sosial budaya. Pokok-pokok reformasi pembangunan tersebut terjadi pedoman dalam melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh dan memulihkan kehidupan nasional. Dernikian pula pokok-pokok reformasi itu menjadi dasar dalam merumuskan kebijaksanaan dan program-programyang terintegrasi serta terukur. Reformasi Pembangunan penyelenggaraan negara 280
(5) Ketelapan MPR No, X/MPR71098 sebagai pedoman nasional untuk pembangunan Orde Baru, mengoreksi menggariskan bahwa penanggulangan krisis nasional ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangkitkan semangat dan optimisme dan keyakinan untuk mengatasi krisis dengan kekuatan sendiri serta meletakkan dasar - dasar perwujudan negara madani. Krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesia yang telah berkembang meluas ke bidang sosial budaya, agama moral, dan etika perlu diupayakan secara lintas sektor dan melibatkan segenap sungguh-sungguh secara komponen bangsa untuk mengatasinya. Meskipun upaya tersebut telah ada beberapa kemajuan, namun secara umum kondisi masih terdapat kerawanan-kerawanan. terbadap wacana (6) Atas dasar pertimbangan itu, Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengembangkan suatu program yang sinergis antara pembangunan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan keluarga, pembangunan pendidikan dan agama dengan memadukan upaya peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia serta pengembangan ekonomi keluarga dan masyarakat yang sekarang ini telah berjalan di beberapa daerah. Untuk itulah maka dikembangkan program Pernbinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dapat memadukan antara pembangunan ekonomi, keluarga, pendidikan, moral, sosial budaya dan budi luhur bangsa. Program ini dilaksanakan secara lintas sektor Departemen Agama, Departemen (Pusat dan 'remerintah Daerah), BKKBN dan Dalam Negeri Departemen Kesehatan. rangka merespon aspirasi masyarakat, maka program Pernbinaan Gerakan Keluarga Sakinah bobotnya lebih banyak di daerah sehingga menuntut peran aktif seluruh sektor terkait daerah untuk menyukseskan program tersebut. Sedangkan pada tingkat pusat lebih banyak memberikan kebijaksanaan umum, petunjuk pelaksanaan dan dukungan advokasi. (7) Dalam BAB II KONDISI UMUM Pasal2 (1) Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama tiga puluh dua tahun Orde Baru telah banyak menghasilkan kemajuan-kemajuan terutama di bidang fisik. Tetapi karena pembangunan mental spiritual bemm dapat mengimbangi kemajuan bidang fisik maka menjadikan 281
pembangunan fisik tidak kokoh dan mengalami kemerosotan yang memprihatinkan. Landasan ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya rnenghadapi gejolak kauangan eksternal serta kesulitan kesulitan makro dan mikro ekonomi. telah berhasil mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Tetapi krisis ekonomi yang melanda bangsa kita telah membalikkan dan mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin dan jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Kondisi sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembilan bahan pokok dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat miskin. Taraf hidup rakyat menurun dengan tajam, kualitas didik tidak memberikan h(lrapan, dan jumlah peserta didik yang putus sekolah makin meningkat. (3) Tatanan kehidupan yang dibangun selama tiga puluh dua tahun telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Namun demikian, pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak paternalistik dan kultur neofeodalistiknya mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. (2) Pada masa Orde Baru pembangunan ekonorni situasi tersebut, (4) Akibat timbulnya berbagai tekanan krisis kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal ramah tamah mendadak berubah menjadi agresif, menjarah, merampok, dan raembunuh untuk mendapatkan harta, tanpa memperdulikan norma agama dan nilai budi luhur bangsa. Maraknya tawuran pelajar, rendahnya wibawa guru dan orang tua serta rendahnya semangat belajar dan kerja keras anak-anak kita menandakan bahwa terdapat sesuatu yang kurang dalam sistem pendidikan kita. Nilai mata pelajaran agama yang baik ternyata belum mencerminkan tata nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai lembaga perkawinan dan kehidupan. menjadi renggang, dan muncul nilai-nilai asing negatif yang membuat keluarga berantakan. Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlaq mulia belum dapat diwujudkan bahkan cenderung menurun. Aksi aksi brutal oleh sebagian warga masyarakat berupa penjarahan dan perampokan serta perilaku dan tindakan yang tidak terpuji lainnya yang melanggar hukum serta agama yang terjadi akhir-akhir ini, sungguh-sungguh bertentangan dengan akhlaq mulia dan budi pekerti luhur yang bersumber dari norma-norma dan ajaran agama, serta nilai-nilai budaya bangsa. Di samping itu juga merupakan perilaku yang tidak menghormati dan melecehkan wibawa hukum. (5) 282
Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan, dan penyakit sosial lainnya makin menggejala di samping berkurang pula rasa keadilan dan kesetiakawanan masyarakat. Krisis ekonomi dewasa ini bahkan makin menghilangkan semangat dan optimisme bahwa bangsa Indonesia bisa memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri. (6) Oleh karena pemerintah memandang penting program Gerakan Keluarga Sakinah yang selama ini telah hidup dan berkembang di ternyata mampu meningkatkan dan kalangan masyarakat dan telah menjadi Gerakan memperkokoh kehidupan masyarakat Nasional yang semakin tumbuh dan berkembang serta menjadi suatu gerakan yang berakar kuat dari masyarakat. Untuk itulah maka telah menerbitkan Surat Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembinaan Gerakan Keputusan Nomor 3 Tahun 1999 Keluarga Sakinah. Program tersebut dalam pelaksanaannya akan melibatkan beberapa lintas sektor untuk mengembalikan nilai-nilai agama dan budi luhur bangsa untuk dijadikan sebagai pengikat keutuhan keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia melalui kekuatan moral dan ekonomi. Dengan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan angka keluarga miskin dapat dikurangi, dan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaq mulia serta budi luhur bangsa dapat ditegakkan kembali sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang ramah, sopan •dan damai. BAB III PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH Pasal3 Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Pasal4 (1) Keiuarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. 283
(2) Keiuarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi masih taqlik dan beium dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, himbingan keagamaan dalam keiuarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. (3) Keiuarga Sakinah yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keiuarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilainilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, ainal jariah, menabung dan sebagainya. (4) Keiuarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. (5) Keiuarga Sakinah HI Plus, yaitu keiuarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PasalS (1) Tujuan umum program Pembinaan Gerakan Keiuarga Sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat · madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan danakhlaqmulia. (2) Tujuan khusus program Pembinaan Gerakan Keiuarga Sakinah adalah sebagai berikut: a. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keiuarga, masyarakat, dan pendidikan formal. b. Memberdayakan ekonomi peningkatan kemampuan ekonomi keiuarga, kelompok keiuarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim dan upaya peningkatan umat melalui 284
ekonomi kerakyatan lairmya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan shadaqah. c. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu harnil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama. d. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jum'at Bersih. e. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV /AIDS melalui pendekatan moral keagamaan. Pasal6 Sasaran Gerakan Keluarga Sakinah adalah seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya keluarga rniskin. BAB V KEBIJAKSANAAN UMUM Pasal7 Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai Gerakan Nasional yang merupakan bagian dari upaya meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. (2) Upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia tersebut dilaksanakan melalvi pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal. Upaya ini menekankan kepada aspek pengetahuan, pengamalan dan penghayatannya, sehingga pengetahuan agama yang dikembangkan adalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (1) (3) Aspek pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama dimaksudkan untuk mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat Indonesia merniliki ketahanan yang kokoh dalam menghadapi era globalisasi. dampak negatif perkembangan (4) Pemberdayaan ekonorni diarahkan untuk menurunkan angka kerniskinan terutama keluarga yang rniskin dengan meningkatkan ekonorni kerakyatan dengan mengembangkan koperasi masjid, majelis taklim, LSM Agama dan Kelompok Keluarga Sakinah, serta membentuk Desa Binaan Gerakan Keluarga Sakinah. Untuk menopang upaya tersebut perlu dilaksanakan upaya pemberdayaan 285
dan pengelolaan zakat, infaq dan shadakah, serta kegiatan ekonomi keagamaan lainnya. (5) Upaya peningkatan gizi masyarakat dilakukan dengan motivasi dan bimbingan kepada umat mengenai pentingnya gizi bagi remaja usia nikah, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah untuk membangun generasi bangsa yang unggul. Untuk penanggulangan kekurangan gizi bagi anak sekolah dilakukan upaya pemberian tambahan makanan bagi anak sekolah agar dapat menyerap pelajarar) di sekolah secara optimal. (6) Upaya peningkatan kesehatan masyarakat difokuskan pada kesehatan ibu dan anak, air bersih dan sanitasi lingkungan agar tercipta sikap mental dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menurimkan angka kernatian ibu dan anak. Imunisasi bagi bayi, balita, calon pengantin dan ibu hamil perlu terus ditingkatkan, dan budaya untuk berobat ke dukun diubah menjadi budaya berobat ke dokter dan paramedis lainnya. Kegiatan ini dipadukan dengan Gerakan Jumat Bersih yang telah berjalan baik selama ini. Untuk kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama lintas sektor, Unicef, UNDP, WB, lOB, ADB, UNFPA, dan badan intemasionallainnya. (7) Upaya penanggulangan HIV I AIDS dilakukan melalui pendekatan moral dengan tiga sasaran utama, yaitu kelompok orang yang sudah terkena HIV I AIDS, orang yang karena perbuatan dan pekerjaannya beresiko tertular HIV, dan masyarakat yang masih bersih dan pengaruh HIV I AIDS. Terhadap kelompok pertama, diusahakan bimbingan dan perawatan agar tetap berproduksi, berperilaku positifdan khusnul khatimah. Pada kelompok kedua, diadakan bimbingan gar dapat menghentikan perbuatan dan pekerjaan yang beresiko beralih kepada perbuatan dan pekerjaan yang terhindar dan tertular HIV I AIDS. Terhadap kelompok ketiga, kemungkinan diberikan informasi dan motivasi tentang bahayapenularanHIV I AIDS dan upayapencegahannya. Pasal8 Perencanaan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program reformasi pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang didanai oleh APBN, APBD, bantuan luar negeri, dana non budgeter dan swadaya masyarakat. Untuk itu maka perencanaan program. pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan di daerah dan perencanaan pembinaan, evaluasi, monitoring, dan pilot project dilaksanakan di Pusat. 286
Pasal9 (1) Pada prinsipnya kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah dilaksanakan oleh Masyarakat dan Pemerintah, Masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator. (2) Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang terdiri dari Sektor Agama, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBNdanLSM Agama dan masyarakat padaumumnya. PasallO (1) Dengan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dapat tertanam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan mengembangkan aspek keluhuran akhlaq dan moral masyarakat Indonesia tidak akan lebih menghargai terseret pada pola pikir materialisme dan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Tingkat kemiskinan masyarakat dapat kita tekan melalui penguatan institusi keluarga dan masyarakat, sehingga mobilisasi sumber daya masyarakat dapat ditingkatkan, dan masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketahanan keluarga akan tentu meningkat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif budaya asing yang merusak tatanan kehidupan rumah tangga. (2) Kondisi tersebut akan berdampak positif dalam upaya memulihkan keyakinan bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dalam kondisi yang kondusif dan akomodatif terhadap gagasangagasan dan tindakan-tindakan konstruktif seluruh anggota masyarakat. Kondisi ini diperlukan unluk mengembangkan tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan kenegaraan yang demokratis, dinamis, dan terbuka sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. (3) Kesemuanya adalah untuk penanggulangan krisis dan melaksanakan reformasi secara menyeluruh dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi pembangunan. itu 287
BAB VI PROGRAM KEGIATAN Pasal 11 (1) Perencanaan dilaksanakan dengan memadukan pola perencanaan dari bawah dan kebijaksanaan dari atas, secara dilaksanakan (2) Perencanaan lintas sektor dengan mengikutsertakan LSM Agama. (3) Perencanaan di daerah dikoordinasikan oleh pusat Departemen Agama, POKJAPusat, Biro Perencanaan dan Bappenas. sedangkan di BAPPEDA dan dikoordinasikan Pasal 12 Program Gerakan Keluarga Sakinah antaralain adalah : (1) Pendidikan Agama dalam Keluarga Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya. Dalam hal orang tua karena sesuatu tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program menyelenggarakan bimbingan agama secara ibu agar mampu terpadu untuk kelompok para ayah dan melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu tenaga melaksanakan pembimbing yang datang ke rumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga. (2) Pendidikan Agama di Masyarakat pola tersebut, program menyediakan Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing masyarakat. (3) Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Pendidikan Formal Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga pendidikan agama dan pada keluarga, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan 288
sarana dan prasarananya tennasuk modul, pedoman, pelatihan pelatihan dan kecukupan penyediaan tenaga guru dan sebagainya. (4) Pemberdayaan Ekonomi Umat Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini, kiranya perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana .dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga. (5) Pembinaan Gizi Keluarga ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan Program bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu harnil, bayi dan balita. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, pelatihan-pelatihan. (6) Pembinaan Kesehatan Keluarga ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan Program bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi catin, bayi, dan ibu harnil dan kesehatan keluarga pada umurnnya. (7) Sanitasi Lingkungan Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, dan pelatihan pelatihan. (8) Penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV I AIDS Penanggulangan penyakit menular Seksual dan HIV I AIDS dilaksanakan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan melalui kondomisasi. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV I AIDS agar berperilaku yang positif, dan khusnul khatimah. Bimbingan keagamaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan tertular HIV I AIDS, agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju ke perbuatan dan 289
pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan dan motivasi keagamaan diberikan kepada masyarakat agar mengetahui bahaya penyebaran HIV / AIDS dan upaya penanggulangannya. (9) Kegiatan tersebut dilaksanakan secara lintas sektor dan LSM Agama serta masyarakat yang dikoordinasikan oleh Sektor Agama. Pasal13 (1) Monitoring kegiatan dilakukan secara berjenjang melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat Desa sampai dengan tingkat pusat setiap 4 (empat) bulan sekali. (2) Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tengah tahunan, akhir tahun pada masing-masing tingkat administratif. (3) Pengendalian program dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. BAB VII ORGANISASI Pasal14 (1) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Pusat adalah Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI. (2) Kelompok Kerja Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Pusat adalah Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Dirjen Pembangunan Daerah, Dirjen Binbaga Islam, Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, Asmenko Kesra Bidang Keluarga Sejahtera, Deputi BKKBN, dan dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis yang terdiri dari Pejabat Eselon II sektor terkait dan Sekretariat Kecil yang dijabat secara fungsional oleh Ditura Islam. (3) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Propinsi adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi. (4) Kelompok. Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Propinsi adalah Kepala Kanwil Departemen Agama, Asda II, Kabid Sosbud Bappeda, Biro Binsos, Kantor Pembanguan Masyarakat Desa Propinsi, BKKBN, Kabid Urais, Penais, Haji, Pendais, danPergurais. (5) Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalaii Bupati Walikotamadya KDH Tingkat II. (6) Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Asdall, Kabid Sosbud, Biro Binsos, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/ Kotamadya, BKKBN, Kasi Urais, Penais, Pembimbing Haji, Pendais, danPergurais. 290
(7) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah camat. (8) Satuan Tugas Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Kepala KUA Kecamatan, Kasi Pembangunan Masyarakat Desa, Penyuluh dan Penilik Pendidikan Agama. (9) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan adalah P3N Desa/Kelurahan, Kasi I LKMD, Ulama, Kiyai dan tokoh agama. 291
292
DAFTAR PUST AKA Abduh Salam Harun, ai-Mu'jam al-Wasfth, (Kairo: Majma' al-Lughah al 'Arabiyyah, 1960) Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, Shahfh al-Bukhiiri, hadis ke-5048, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987) Abu Hadiyan Syafiyarrahman, Hak-hak Anak dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Paska Kelahiran), Terj. (Yogyakarta: Al-Manar, 2003 ), cet. ke-1 Abu Syuqqah, Ta!lrfru al-Mar 'ah fi 'Ashr al-Risiilah, bab VI, fasal 5, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1991) Ahmad Warson Munawir, Kamus Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) Baharuddin Harahap, H. Dr. Prof, Pendekatan Andragogi Dalam Diktat Orang Dewasa, UNJ, Jakarta, 2000 Cross, Patricia, Adults as Learners, Jossey Bass Publisher, San Fransisco, 1981 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991 ), cet. ke-2. Elli N. Hasbianto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan, makalah pada seminar perempuan dan pelecehan (kekerasan seksual), Y ogyakarta 6 November 1996, Ingalls, John D, A Trainer Guide to Andragogy, U.S. Departement of Health, Education and Welfare, Washington, 1997 Ira Alia Maerani, Kekerasan Dalam' Rumah Tangga: Protes Perempuan Dibalik Rapatnya Pintu, dalam Buletin Suara APIK Untuk Kebebasan Dan Keadilan, LBH APIK Jakarta, 2002, edisi ke-16 Knowles, Malcom, The Modern Practice of Adult Education, Andragogy Versus Paedagogy Association Press, New York, 1977 Knox, Alan B, Adult Development and Learning, Jossey Bass Publisher, San Fransisco, 1988 Muhammad Rasyid Ridha, Nidii 'Li al-Jins al-Lathif, (Kairo: Mathba'ah al Manar, 1351 H/1931 M) (ed.), Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah Draft RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: LBH APIK, 2000), cet. ke-1. Ratna Batara Munti Tisnowati Tamat, DR, Dari Pedagogik ke Andragogik, Dian Pustaka, Jakarta, 1998 Zainuddin Arif, DR, Andragogi, Angkasa, Bandung, 2000 293
294
Pengarah Ketua Sekretaris Anggota Sekretaris TIM PENYUSUN : 1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA 2. Drs. H. Ahmad Jauhari, MM : Drs. H. Najib Anwar, MH : Hj. Siti Nur Azizah, SH.,M.Hum : 1. Dr. Hj. Nurhayati Djamas, MA 2. Drs. H. Mashuri, M.Si 3. Dr. H. Maksum, MA 4. Dra. Hj. Media Ekawati, MM 5. Dra. Hj. Syakirah : 1. H. Salamun Zuhri Asriv, SH 2. H. Jajang Ridwan, MA 295