Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan ini merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten 2018-2023 Kuningan merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 tahapan ke-4. Visi RPJPD Kabupaten Kuningan 2005- 2025 yaitu: " Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025 ". tahun 2022 Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: " Kuningan MAJU (Ma'mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023 " atau dalam makna bahasa sunda dapat diartikan Sadaya "Kama'muran Masyarakat, Hirup Kumbuh Nu Agamis Dina Wujud Pangwangunan Nu Pinunjul. Makna yang terkandung dalam kata MAJU dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Kanggo M (Ma'mur) : Terjaminnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. A (Agamis) : Dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. JU (Pinunjul) : Merupakan ciri keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras, dan pantang menyerah. Laporan Kinerja ini memuat data pengukuran pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kabupaten Kuningan Tahun 2022 untuk melihat gambaran umum perkembangan pembangunan Kabupaten Kuningan selama tahun 2022. Harapan kami, Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah internal organisasi dan (SAKIP) pertanggungjawaban publik dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. tetapi juga mampu menjadi media evaluasi Kuningan, Maret 2023 BUPATI KUNINGAN, H. ACEP PURNAMA, SH., MH
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN INSPEKTORAT Jl. LL. RE. Martadlnata Nomor. 78 Tip. 871643 Kunlngan- 45513 PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kuningan untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kuningan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kuningan, Maret 2023
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR... RINGKASAN EKSEKUTIF... .. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1.2. Landasan Hukum ... 1.3. Gambaran Umum Wilayah ... 1.3.1. Letak Geografis ... 1.3.2. Topografi ... 1.3.3. Penggunaan lahan... 1.3.4. Potensi Pengembangan Wilayah ... 1.3.5. Wilayah Rawan Bencana ... 1.3.6. Demografi ... 1.3.7. PDRB Per Kapita ... 1.3.8. Indeks Gini... 1.3.9. Angka Usia Harapan Hidup ... 1.3.10 Rasio Penduduk Yang Bekerja ... 1.4. Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan dan Arahan Rekomendasi terhadap RPJMD menurut KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan... 1.5 Pemerintahan ... 16 17 1.5.1. Kedudukan Pemerintah Kab. Kuningan... .17 1.5.2. Tugas,Pokok dan Fungsi Kab. Kuningan... 17 1.5.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kuningan ... 18 1.6 Dampak Pandemi Covid-19 ... 21 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Visi dan Misi ... 2.2. Tata Nilai Core Values BerAKHLAK ... 2.3. Tujuan dan Sasaran ... 2.4. Proyeksi Indikator Mikro Kab. Kuningan Tahun 2018-2023 .... 2.5. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 (Program Unggulan Daerah)... 2.6. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Kuningan Tahun 2022 .... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja ... 41 3.2. Realisasi kinerja Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Kinerja Tahun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 i ii iv v vii 1 4 5 5 7 9 9 10 11 12 13 13 23 23 27 34 35 34 iii
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan ... 42 3.3. Analisis dari masing-masing sasaran ... 45 3.4. Perbandingan Pencapaian Pengukuran Kinerja Antara Tahun 2021 dan Tahun 2022 ... 52 3.5 Akuntabilitas Keuangan ... 55 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan ... 58 4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat... .. 58 4.1.2 Aspek Pelayanan Umum... .. 62 65 4.2. Langkah - langkah Kebijakan ke Depan LAMPIRAN 1. Capain Kinerja Bupati Tahun 2022; 2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan; 3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022; 4. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022; 5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2022; 6. Mekanisme dan SOP penyusunan LAKIP; 7. Prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 iv
DAFTAR TABEL TABEL : 1.1 Jumlah Penduduk Menurut... 1.2 Luas Berdasarkan Ketinggian... 1.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun 2020 ... 1.4 Informasi Demografi Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022 ... 1.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun Tahun 2018-2022 (juta rupiah) ... 1.6 Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022... 1.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022 ... 1.8 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022 ... 1.9 Rekapitulasi PNS/CPNS Berdasarkan Golongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Keadaan Bulan Desember 2022... 2.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 ... 2.2 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (hasil revisi) ... 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 ... 4.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022 ... 4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan ... 4.3 Indikator IPM Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2022 ... 4.4 Perbandingan IPM Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional ... 4.5 Jumlah Volume Sampah yang Tersangkut serta Cakupan di Kabupaten Kuningan tahun 2017-2022... 4.6 Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 dan 2022 ... 4.7 Capaian Kinerja Tiap Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022... LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 7 8 8 11 12 12 13 14 20 28 34 37 42 46 48 48 51 52 53 v
Perbandingan Capaian Kinerja Tiap Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 dan 2022 ... 4.4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 ... 4.10 Rekapitulasi Belanja Tahun 2022 ... LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 54 55 57 vi
DAFTAR GAMBAR GAMBAR : 1.1 Gambaran Umum WIlayah ... 1.2 Stuktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan ... 2.1 Pentahapan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 - 2025 ... 23 2.2 Arti Semangat dan Nilai-nilai SAJATI ... 25 2.3 Keterkaitan Visi, Misi Daerah dengan Prioritas Nasional ... 26 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 5 19 vii
BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 060/KPTS.265-Org./2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KUNINGAN BUPATI KUNINGAN, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sistematis dan melembaga melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Kuningan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); jawab perlu adanya b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan; 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan; MEMUTUSKAN : : : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKIP) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemerintah Kuningan, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Tim dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok Instansi (LKIP) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten menyusun dan membuat Laporan Kinerja Pemerintah Kuningan. : Tim dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas jawab kepada Bupati melalui Sekretaris bertanggung Daerah. : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. : Keputusan ini diberikan kepada personalia Tim dimaksud sebagaimana Diktum KESATU untuk dilaksanakan mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 8 Maret 2023 Februari 2023 2021
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 060/KPTS.265-Org./2023 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KUNINGAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KUNINGAN Pengarah : 1. Bupati Kuningan 2. Wakil Bupati Kuningan Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Ketua : Asisten Administrasi Umum Wakil Ketua Kepala Bagian Organisasi Setda Sekretaris : Analis Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Anggota : 1. Sekretaris Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat 4. Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana) Bagian Organisasi Setda 5. Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator Kelembagaan dan Analis Jabatan) Bagian Organisasi Setda 6. Perancang Peraturan Perundang-undangan (Sub Koordinator Perundang- Ahli Muda undangan) Bagian Hukum Setda 7. Auditor Ahli Muda Perencanaan) Inspektorat 7. Auditor Ahli Muda Perencanaan) Inspektorat 8. Analis Kepegawaian Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Pelaksana Teknis : 1. Analis Kinerja Bagian Organisasi Setda 2. Analis Akuntabilitas Aparatur 3. Pengadministrasi Umum
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan, cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "good governance" (kepemerintahan yang baik). Agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat.Good governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar- benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 1
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.Dalam perspektif yang lebih luas, maka laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Bertitik tolak dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 2
berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Kabupaten Kuningan yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022. Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa Laporan Kinerja Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemberi mandat dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan evaluasi dan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya secara progresif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 3
1.3 Landasan Hukum Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kuningan Tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja, yaitu : 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021; 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS 345-ORG &PA/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan 2018-2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 4
1.4 Gambaran Umum Wilayah 1.4.1 Letak Geografis Kabupaten Kuningan terletak di ujung Timur Laut Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, dan terletak pada koordinat 108°23'-108°47' Bujur Timur dan 6°47'-7°12' Lintang Selatan dengan luas mencapai 1.194,09 km2 119.409,31 ha di bentuk melalui Undang - Undang Nomor 14 tahun 1950. Letak geografis Kabupaten Kuningan cukup strategis, yaitu berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan Wilayah Priangan Timur, dan sebagai jalur alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 361 Desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kuningan adalah: sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kuningan Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2021 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 5
Tabel 1.1 Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Kuningan JUMLAH IBU KOTA KECAMATAN Parung LUAS WILAYAH (K𝐦𝟐) 54,51 NO KECAMATAN KELURAHAN DESA Darma 1 19 2 Kadugede Cipondok 12 18,11 3 Nusaherang Nusaherang 8 18,09 4 Ciniru Ciniru 9 49,76 5 Hantara Hantara 8 35,37 6 Selajambe Selajambe 7 36,61 7 Subang Subang 7 47,49 8 Cilebak Cilebak 7 42,67 9 Ciwaru Ciwaru 12 51,98 10 Karangkancana Karangkancana 9 65,30 11 Cibingbin Cibingbin 10 69,72 12 Cibeureum Cibereum 8 39,20 13 Luragung Luragunglandeuh 16 40,74 14 Cimahi Cimahi 10 58,39 15 Cidahu Cidahu 12 37,05 16 Kalimanggis Kalimanggis Kulon 6 20,18 17 Ciawigebang Ciawigebang 24 60,41 18 Cipicung Cipicung 10 19,02 19 Lebakwangi Lebakwangi 13 19,70 20 Maleber Maleber 16 57,36 21 Garawangi Garawangi 17 29,85 22 Sindangagung Sindangagung 12 13,01 23 Kuningan Kuningan 6 10 29,94 24 Cigugur Cigugur 5 5 35,29 25 Kramatmulya Kalapa Gunung 14 16,87 26 Jalaksana Jalaksana 15 39,21 27 Japara Japara 10 27,07 28 Cilimus Cilimus 13 35,30 29 Cigandamekar Babakan Jati 11 22,43 30 Mandirancan Mandirancan 12 35,00 31 Pancalang Pancalang 13 19,20 32 Pasawahan Pasawahan 10 49,27 JUMLAH 361 15 1.194,09 Sumber : BPS Kab. Kuningan Tahun 2021 Jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 mencapai 1.167.686 jiwa terdiri dari 592.009 jiwa penduduk laki-laki dan 575.677 jiwa penduduk perempuan, sedangkan jumlah Kepadatan penduduk 978 jiwa/km pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia pada tahun 2022 sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kelompok Umur Age Group Laki-Laki Male Perempuan Female Jumlah Total (1) (2) (3) (4) 0-4 49.521 46.793 96.314 5-9 43.982 42.222 86.204 10-14 48.482 44.713 93.195 15-19 49.200 45.916 95.116 20-24 48.066 44.852 92.918 25-29 46.550 42.299 88.849 30-34 44.790 42.479 87.269 35-39 45.752 43.514 89.266 40-44 43.921 41.750 85.671 45-49 40.034 40.153 80.187 50-54 37.158 37.786 74.944 55-59 32.387 34.224 66.611 60-64 27.069 28.215 55.284 65-69 21.044 22.496 43.540 70-74 14.850 15.957 30.807 75+ 13.164 16.678 29.842 Kabupaten Kuningan Tahun 2022 605.970 590.047 1.196.017 Sumber : BPS Kabupaten Kuningan 2022 1.4.2 Topografi Ketinggian Wilayah Ketinggian wilayah merupakan tinggi suatu titik di atas bidang acuan yang biasanya digunakan tinggi rata-rata dari permukaan laut. Ketinggian permukaan tanah Kabupaten Kuningan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian barat dan bagian selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut (mdpl), sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian timur dengan ketinggian antara 120 mdpl sampai dengan 222 mdpl. Kondisi wilayah Kabupaten Kuningan yang berada di kaki Gunung Ciremai dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut sangat bervariasi yaitu dengan ketinggian antara 250 - 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi itu pun menyebabkan Kabupaten Kuningan mempunyai kemiringan yang bervariasi. Berikut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 7
dapat dilihat luasan berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kuningan pada Tabel 1.3 di bawah ini. Tabel 1.3 Luas Berdasarkan Ketinggian No 1 2 3 4 5 Ketinggian 0 - 500 mdpl 500 - 1.000 mdpl 1.000 - 2.000 mdpl 2.000 - 3.000 mdpl > 3000 mdpl Jumlah Sumber: BPS Kabupaten Kuningan 2022 Luas (ha) 79.634,00 32.451,44 6.232,08 1.083,88 7,92 119.409,31 Persentase 66,69 27,18 5,22 0,91 0,01 100,00 1.4.3 Penggunaan Lahan Menurut Arsyad (1989) penggunaan lahan adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Adapun berdasarkan hasil interpretasi data citra, penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini. Tabel 1.4 Penggunaan Lahan Kabupaten Kuningan Tahun 2020 No 1 1.1 Lahan Sawah Lahan Pertanian Penggunaan Lahan Luas (ha) a. b. Tadah Hujan c. Rawa Pasang Surut d. Rawa Lebak Jumlah Lahan Sawah Irigasi 19.224 8.794 - - 28.018 1.2 Lahan Pertanian Bukan Sawah a. Tegal/Kebun b. Ladang/Huma c. Perkebunan d. Hutan Rakyat e. Padang Pengebalaan/rumput f. Hutan Negara g. Sementara Tidak Diusahakan h. Lainnya(Tambak, Kolam, empang, dll) Total Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah 16.189 9.079 2.639 7.648 1.265 24.619 125 2.265 63.829 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 8
No Penggunaan Lahan Luas (ha) 2. Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll) 23.255 Total Jumlah 115.102 Sumber: BPS Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan terluas di Kabupaten Kuningan yaitu dalam bidang pertanian lahan sawah dengan luasan 28.018 hektar, sedangkan penggunaan lahan pertanian bukan pertanian seluas 63.829 hektar dan lahan bukan pertanian (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll) dengan luasan 23.255 hektar. 1.4.4 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031, Kabupaten Kuningan memiliki posisi yang strategis untuk dikembangkan, antara lain dilihat dari aspek sebagai berikut : 1. Kabupaten Kuningan berada pada lintasan jalan nasional yang menghubungkan PKN Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan PKN Bandung- Majalengka dengan Jawa Tengah, sehingga berpotensi untuk pelayanan jasa arus pergerakan orang/barang, pengembangan sarana dan prasarana transportasi wilayah. 2. Kabupaten Kuningan berdekatan dengan Kota Cirebon sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang menjadi pusat pelayanan bagi wilayah Kabupaten Kuningan dan sekitarnya, sehingga dapat memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan Kabupaten Kuningan. 3. Keberadaan Kabupaten Kuningan dekat dengan Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka, yang memiliki potensi besar terhadap peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan sebagai prasarana penunjang transportasi bagi Kabupaten Kuningan. 4. Kabupaten Kuningan termasuk Kawasan Andalan Ciayumajakuning Salah satu sektor unggulan Kabupaten Kuningan dibanding dengan daerah lainnya, yaitu sektor pariwisata dan pertanian yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 9
5. Kabupaten Kuningan termasuk Kawasan Cibening (Cirebon-Brebes- Kuningan) dengan pusat pengembangan wilayah timur Kabupaten Kuningan tepatnya di Cibingbin sebagai kawasan perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. 6. Kabupaten Kuningan termasuk salah satu wilayah pengembangan kawasan Metropolitan Cirebon Raya yang berfungsi sebagai daerah penyangga. 1.4.5 Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan diantaranya : 1. Gerakan Tanah/Longsor; Beberapa lingkup Kecamatan yang mempunyai potensi tinggi adanya bencana gerakan tanah/longsor adalah : a. Kecamatan Darma; l. Kecamatan Cimahi; b. Kecamatan Nusaherang; m. Kecamatan Cidahu; c. Kecamatan Ciniru; n. Kecamatan Kalimanggis; d. Kecamatan Hantara; o. Kecamatan Ciawigebang; e. Kecamatan Selajambe; p. Kecamatan Lebakwangi; f. Kecamatan Subang; q. Kecamatan Maleber; g. Kecamatan Ciwaru; r. Kecamatan Garawangi; h. Kecamatan Karangkancana; s. Kecamatan Kuningan; i. Kecamatan Cibingbin; t. Kecamatan Mandirancan; j. Kecamatan Cibeureum; u. Kecamatan Pancalang; k. Kecamatan Luragung; v. Kecamatan Pasawahan. Sumber Data BPS Kabupaten Kuningan Tahun 2022 2. Letusan Gunung Api Kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan luas kurang lebih 3.743 hektar meliputi : a. Kecamatan Cigandamekar b. Kecamatan Cigugur c. Kecamatan Cilimus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 10
d. Kecamatan Cipicung e. Kecamatan Jalaksana f. Kecamatan Kramatmulya g. Kecamatan Mandirancan h. Kecamatan Pancalang i. Kecamatan Pasawahan. 3. Banjir Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kuningan dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta faktor-faktor kerusakan lingkungan seperti kurangnya daerah resapan air, maupun sarana dan prasarana lingkungan yang kurang berfungsi dengan baik. Berikut adalah lokasi potensi banjir akibatan luapan air sungai (DAS) : a. Kecamatan Cimahi; g. Kecamatan Cibeureum; b. Kecamatan Darma; h. Kecamatan Luragung; c. Kecamatan Kadugede; i. Kecamatan Ciawigebang; d. Kecamatan Cibingbin; j. Kecamatan Lebakwangi; e. Kecamatan Ciwaru; k. Kecamatan Kramatmulya. f. Kecamatan Karangkancana; 1.4.6 Demografi Laju pertumbuhan penduduk 1,32 % Pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan jumlah 1,09 % artinya padaTahun 2022 Laju Pertumbunahn Penduduk di Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan setiap tahunnya., sebagaimana tergambar pada tabel 1.5 berikut : Tabel 1.5 Informasi Demografi Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022 INDIKATOR 2019 TAHUN 2020 2021 2022 Demografi 1. Jumlah Penduduk (jiwa) 1.080.804 1.167.686 1.198.814 1.196.017 a. Laki-laki b. Perempuan 543.415 537.389 592.009 575.677 607.626 591.188 605.970 590.047 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 11
INDIKATOR 2019 TAHUN 2020 2021 2022 c. Rasio 101,12 102,84 102,77 102,70 2. Luas Wilayah (km2) 3. Kepadatan Penduduk (jiwa per km2) 4. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) 905 0,59 1.194,09 978 1,17 1.004 1,09 1.002 1,32 5. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (jiwa) 1.080.804 1.167.686 1.198.814 1.196.017 a. 0-14 b. 15-64 c. 65+ 263.352 716.626 100.826 277.965 800.083 91.638 276.433 806.294 97.664 275.713 816.115 104.189 7. Tingkat pendidikan penduduk usia 10 Tahun ke atas menurut jenis kelamin (%) - Laki-laki a. < SD b. SD Sederajat c. SLTP Sederajat d. SLTA Sederajat e. Akademi/Perguruan Tinggi N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,29 43,42 16,14 26,71 10.368 20 39 39 967 85,04 10,85 39,87 19,71 24,16 N/A 6,44 3.640 5,41 Perempuan a. < SD b. SD Sederajat c. SLTP Sederajat d. SLTA Sederajat e. Akademi/Perguruan Tinggi 8. Angka Beban Tanggungan (ABT) Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , 2022 N/A N/A N/A N/A N/A 50,82 9,42 43,87 16,09 21,98 8,64 N/A 4 6 6 379 3.869 N/A 10,44 44,17 19,08 20,81 5,50 46,55 1.4.7 Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) per Kapita PDRB per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domesti, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 12
Nilai PDRB per Kabupaten Kuningan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 22,77 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 29,52 juta rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran. Tabel 1.6 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022 (juta rupiah) Uraian 2018 2019 Tahun 2020 2021 2022 PDRB Perkapita ADHB 22,77 25,09 25,62 26,92 29,52 Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2022 1.4.8 Indeks Gini Tingkat pemerataan distribusi pendapatan diukur dengan indeks gini yaitu ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) pengeluaran yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini di Kabupaten Kuningan relatif rendah, hal ini diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang dapat ditekan dari 0,39 pada tahun 2018 menjadi 0,345 pada tahun 2022. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.7 berikut ini : Tabel 1.7 Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2022 Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 Indeks Gini Ratio 0,39 0,43 0,36 0,34 0,345 Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2022 1.4.9 Angka Usia Harapan Hidup Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 13
Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kuningan telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai menjadi 74,03 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 74,03 per tahun. Peningkatan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kuningan ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Tabel 1.8 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022 INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 Usia Harapan Hidup 73,01 73,35 73,59 73,78 74,03 Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022 1.4.10 Rasio Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022, dari 889.721 jiwa penduduk usia kerja 488.980 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan 396.740 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Tabel 1.9 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022 Indikator 2018 2019 Tahun 2020 2021 2022 Ketenagakerjaan Penduduk 15 Tahun ke Atas yang bekerja Seminggu yang lalu 1. Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin (jiwa) 810.422 818.808 889.721 889.212 868.961 Laki-laki 403.419 407.610 448.855 457.280 427.511 Perempuan 407.003 411.198 440.866 386.778 431.450 a. Angkatan Kerja 475.284 502.051 521.677 488.980 530.825 Laki-laki 321.101 335.211 330.660 321.210 346.836 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 14
Perempuan 154.183 166.840 (1) Bekerja 432.549 453.781 Laki-laki 293.720 303.852 Perempuan 138.829 149.929 (2) Mencari Kerja 42.735 48.270 Laki-laki 27.381 31.359 Perempuan 15.354 16.911 b. Bukan Angkatan Kerja 335.138 316.757 Laki-laki 82.318 72.399 Perempuan 252.820 244.358 (1) Sekolah 68.123 59.944 Laki-laki 34.897 31.541 Perempuan 33.226 28.403 (2) Mengurus Rumah Tangga 225.996 219.099 Laki-laki 19.895 17.729 Perempuan 206.101 201.370 (3) Lainnya 41.019 37.714 Laki-laki 27.526 23.129 Perempuan 13.493 14.585 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (persen) 58,65 61,31 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) 8,99 9,83 4. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (persen) 91,01 90,39 5. Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (jiwa) 372.135 N/A Laki-laki 249.040 N/A Perempuan 123.095 N/A a. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 93.601 N/A Laki-laki 71.398 N/A Perempuan 22.203 N/A b. Industri Pengolahan 40.795 N/A Laki-laki 21.762 N/A Perempuan 19.033 N/A c.Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel 119.420 N/A Laki-laki 67.292 N/A Perempuan 52.128 N/A d. Jasa Kemasyarakatan 54.828 N/A Laki-laki 26.704 N/A Perempuan 28.124 N/A e. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan) 63.491 N/A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 191.017 167.770 463.164 421.991 292.807 282.617 170.357 139.374 58.513 66.989 37.853 38.593 20.660 28.396 320.072 396.740 88.484 164.838 231.558 231.902 55.411 53.583 30.595 26.952 24.816 26.631 205.229 193.093 21.695 7335 183.534 175.758 59.432 61.094 36.194 40.284 23.238 20.810 61,98 54,99 11,22 13,70 88,78 86,30 463.164 421.991 292.807 282.617 422.605 139.374 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 183.989 478.750 308.114 170.636 52.075 38.722 13.353 328.136 80.675 247.461 58.196 31.222 26.947 216.398 11.901 204.497 53.542 37.552 15.990 61,79 9,81 90,18 478.750 308.114 170.636 122.675 87.423 35.252 89.297 73.436 16.861 267.433 148.381 119.052 15
Laki-laki 61.884 N/A N/A N/A Perempuan 1.607 N/A N/A N/A 6. Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (jiwa) 437.150 421.568 463.164 421.991 Laki-laki 298.319 297.864 292.807 282.617 Perempuan 138.831 123.704 170.357 139.374 a. Berusaha Sendiri 77.764 112.506 102.912 109.125 Laki-laki 50.491 69.038 66.425 71.770 Perempuan 27.273 43.468 36.487 37.355 b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap 83.688 72.670 74.065 86.745 Laki-laki 55.738 60.080 54.912 62.582 Perempuan 27.950 12.590 19.153 24.163 c. Berusaha dibantu buruh tetap 26.930 19.629 24.022 13.794 Laki-laki 20.921 17.089 21.304 11.012 Perempuan 6.009 2.540 2.718 2.782 d. Buruh/ Karyawan 158.078 152.069 130.276 145.960 Laki-laki 108.677 100.960 84.489 97.005 Perempuan 49.401 51.109 45.787 48.955 e. Pekerja Bebas 57.615 26.927 28.753 63.637 Laki-laki 46.130 18.446 15.802 49.236 Perempuan 11.485 8.481 12.951 14.401 f. Pekerja keluarga/tak dibayar 33.075 37.767 34.233 60.144 Laki-laki 16.362 32.251 29.725 17.635 Perempuan 16.713 5.516 4.508 42.509 7. Menurut Status Pekerjaan Utama Formal/ Informal dan Jenis Kelamin (jiwa) 437.150 N/A a. Formal 185.008 N/A 356.730 Laki-laki 129.598 N/A 5.749.480 221.217 Perempuan 55.410 N/A 3.220.664 134.913 b. Informal 252.142 N/A 122.675 Laki-laki 168.721 N/A 87.423 Perempuan 83.421 N/A 35.252 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan Tahun 2022 1.5 Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan dan Arahan Rekomendasi terhadap RPJMD menurut KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Isu utama pembangunan berkelanjutan menurut KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan didasarkan pada hasil kesepakatan tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan dengan para pemangku kepentingan pada saat FGD dan konsultasi publik. Isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan antara lain sebagai berikut : 1. Penanggulangan Kemiskinan (Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun); Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 421.991 282.617 139.374 126.182 79.892 46.290 64.840 46.725 18.115 14.348 17.073 2.725 142.984 95.705 47.279 76.704 60.241 16.463 50.967 11.203 39.764 227.622 159.503 68.119 194.369 123.114 71.255 16
2. Pengurangan Tingkat Pengangguran (Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua); 3. Pembangunan Sektor Industri (Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi dan mendukung Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua); 4. Mitigasi Bencana (Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan); 5. Peningkatan Akses Sanitasi (Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan); 6. Pemerataan Pembangunan (Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara); dan 7. Penyediaan data TPB. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 17
Selanjutnya karena keterbatasan data yang tersedia, terhadap isu utama tersebut dilakukan analisis untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak termasuk pada isu utama, rumusan skenario yang diberikan berupa "dipertahankan" untuk yang saat ini sudah mencapai target indikator TPB, "didukung" untuk yang sejalan dengan TPB, "ditingkatkan" untuk yang saat ini masih di bawah target indikator TPB, dan "disediakan" untuk yang datanya tidak tersedia. 1.6 Pemerintahan 1.6.1 Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Kedudukan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.6.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 18
2019 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan, ada 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dapat lebih berperan dan lebih mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. 1.6.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan tersebut terdiri dari : 1. Sekretariat = 2 Perangkat Daerah; 2. Inspektorat = 1 Perangkat Daerah; 3. Dinas = 19 Perangkat Daerah; 4. Badan = 4 Perangkat Daerah; 5. Lembaga lainnya = 4 Perangkat Daerah; 6. Kecamatan = 32 Kecamatan 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibentuk sebagai pelaksana teknis pada Dinas atau Badan sebanyak 108 UPTD; 8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 16 Unit Kerja Non Struktural. Bagan Susunan Organisasi dan jumlah pegawai secara keseluruhan yang berjumlah 11.734 orang pegawai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2 dan tabel 1.10 dibawah ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 19
Gambar 1.2 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan) BUPATI D P R D WAKIL BUPATI SEKRETARIAT SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT STAF AHLI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DINAS DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TIPE A DINAS KESEHATAN TIPE A DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TIPE B DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TIPE A SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE A DINAS SOSIAL, TIPE A DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE B DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TIPE A DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE A DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA TIPE A DINAS PERHUBUNGAN TIPE A DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE A DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TIPE A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TIPE A DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TIPE A DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TIPE C DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TIPE B 1 2 3 4 BADAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, LITBANG DAERAH TIPE A BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TIPE B BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPE B BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM TIPE A KETERANGAN : LEMBAGA KETENTUAN LAIN : 1 2 3 4 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH '45 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : GARIS KOMANDO : GARIS PERTANGGUNGJAWABAN : GARIS PEMBINAAN ADMINISTRASI KECAMATAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 20
Tabel 1.10 REKAPITULASI PNS/CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN KEADAAN BULAN DESEMBER 2022 SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 NO UNIT KERJA L P L P L P L P L P L P L P L P L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 SEKRETARIAT DAERAH 2 0 0 0 21 13 1 0 0 0 9 5 47 44 21 5 3 2 SEKRETARIAT DPRD 0 0 1 0 6 1 0 1 0 0 2 0 9 8 6 1 0 3 INSPEKTORAT 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 5 3 25 11 8 6 0 4 5 6 7 8 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 5 8 5 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6 1 1 0 0 19 18 18 8 8 13 14 10 15 2 5 3 9 5 0 3 0 4 3 0 0 0 1 1 0 9 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 9 2 2 0 1 10 11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KESEHATAN 0 0 0 0 0 1 0 2 5 40 3 43 0 1 0 58 0 0 0 0 1 64 3 525 12 151 12 231 3 20 1 31 0 0 12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 9 11 5 2 1 13 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 0 0 38 7 5 1 0 14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 1 3 0 40 13 0 0 0 0 2 1 21 7 5 1 0 15 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 2 15 2 198 104 1 2 359 859 42 27 2299 3227 195 111 0 16 17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 17 11 8 5 4 2 3 0 0 18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 11 9 3 2 0 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 S3 P 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 21 104 24 43 37 37 33 23 14 20 21 279 25 66 81 3113 27 24 16 JUMLAH P 22 67 11 25 23 16 19 20 3 6 19 896 14 12 23 4334 14 16 16 JML TOTAL 23 171 35 68 60 53 52 43 17 26 40 1175 39 78 104 7447 41 40 32 21
19 20 21 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 9 11 22 23 24 25 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 73 26 94 7 26 DINAS SOSIAL 0 0 1 0 7 27 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0 0 0 0 15 28 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 2 0 59 29 KECAMATAN CIAWIGEBANG 0 0 0 0 6 30 KECAMATAN CIBEUREUM 0 0 0 0 1 31 KECAMATAN CIBINGBIN 0 0 0 0 2 32 KECAMATAN CIDAHU 0 0 0 0 1 33 KECAMATAN CIGANDAMEKAR 0 0 0 0 2 34 KECAMATAN CILEBAK 0 0 0 0 3 35 KECAMATAN CIMAHI 0 0 0 0 2 36 KECAMATAN CINIRU 0 0 0 0 3 37 KECAMATAN CIPICUNG 0 0 0 0 2 38 KECAMATAN CIWARU 0 0 0 0 6 39 KECAMATAN DARMA 0 0 0 0 1 40 KECAMATAN GARAWANGI 0 0 0 0 2 41 KECAMATAN HANTARA 0 0 0 0 5 42 KECAMATAN JALAKSANA 0 0 0 0 3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 0 2 2 21 5 9 5 1 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 17 2 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 20 27 103 22 101 25 7 33 53 8 4 10 8 8 3 5 7 8 4 7 8 6 8 15 5 15 47 17 23 18 10 5 10 0 2 4 1 2 0 3 3 4 1 1 3 2 2 4 3 5 10 3 14 7 3 6 7 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 4 2 3 3 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 36 55 204 55 221 39 20 55 126 16 7 13 10 10 8 8 11 11 10 9 12 11 12 16 8 35 78 27 36 29 13 11 13 2 3 4 1 4 0 3 3 5 1 2 6 4 4 55 44 90 282 82 257 68 33 66 139 18 10 17 11 14 8 11 14 16 11 11 18 15 16 22
43 KECAMATAN JAPARA 0 0 0 0 1 44 KECAMATAN KADUGEDE 0 0 0 0 2 45 KECAMATAN KALIMANGGIS 0 0 0 0 5 46 KECAMATAN KARANGKANCANA 0 0 0 0 4 47 KECAMATAN KRAMATMULYA 0 0 0 0 5 48 KECAMATAN KUNINGAN 0 0 0 0 19 49 KECAMATAN LEBAKWANGI 0 0 0 0 4 50 KECAMATAN LURAGUNG 0 0 0 0 6 51 KECAMATAN MALEBER 0 0 0 0 3 52 KECAMATAN MANDIRANCAN 0 0 0 0 3 53 KECAMATAN NUSAHERANG 0 0 0 0 5 54 KECAMATAN PANCALANG 0 0 0 0 3 55 KECAMATAN PASAWAHAN 0 0 0 0 4 56 KECAMATAN SELAJAMBE 0 0 0 0 3 57 KECAMATAN SINDANGAGUNG 0 0 0 0 3 58 KECAMATAN SUBANG 0 0 0 0 1 59 KECAMATAN CIGUGUR 0 0 1 0 15 60 KECAMATAN CILIMUS 0 0 1 0 4 61 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45" 1 2 0 1 34 62 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "LINGGAJATI" 0 0 0 0 1 J U M L A H 19 5 31 5 881 Sumber: BKPSDM Kab. Kuningan 2022 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 0 3 1 0 1 12 0 3 1 1 4 1 1 0 2 2 9 0 19 5 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 19 7 208 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46 19 671 8 3 10 5 4 38 6 5 8 4 2 4 3 6 5 5 29 7 78 16 3.482 3 2 1 3 2 31 2 1 2 5 3 3 2 3 3 4 11 7 171 17 4.111 0 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 0 1 1 2 25 10 445 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 15 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 16 11 10 60 12 13 12 10 9 10 9 11 8 7 48 14 158 34 5.454 4 5 2 3 4 45 3 4 3 6 7 5 3 3 6 6 21 8 256 44 6.280 13 13 18 14 14 105 15 17 15 16 16 15 12 14 14 13 69 22 414 78 11.734 23
1.7 Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Kuningan terdampak cukup berat, antara lain: 1. Sektor pariwisata mengalami penurunan karena adanya pembatasan warga untuk bepergian, membuat sektor ini terkena dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah hingga 70%. 2. Bisnis UMKM juga mengalami penurunan akibat adanya pembatasan sosial, banyak pelaku UMKM kehilangan pemasukan cukup drastis dan terpaksa merumahkan para pekerjanya, sehingga angka pengangguran meningkat. 3. Pembatasan operasional industri. Kebijakan PSBB di masa Pandemi Covid-19, membuat sektor industri melakukan pembatasan operasional industri. Adanya pembatasan ini berakibat pada pengurangan tenaga kerja (PHK). Akibatnya banyak warga Kuningan yang merantau, kehilangan pekerjaan dan harus pulang kampung. Demikian juga dengan mereka yang bekerja di sektor informal, misalnya pedagang Bubur/Indomie/Rokok, karena industri ditutup/terbatas jam operasinya, pendapatan berkurang drastis, sehingga dagangannya rugi. Tak hanya menambah angka pengangguran di daerah, para perantau ini berpotensi juga sebagai carrier virus corona. 4. Perubahan sosial budaya masyarakat. Kebijakan social distancing, physical distancing dan PSBB memaksa masyarakat harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru di berbagai tataran kehidupan, seperti pendidikan, keagamaan, sosial budaya, dan sebagainya. 5. Refocusing anggaran pemerintah. Dengan telah ditetapkannya UU Nomor 2 tentang UU 2 Tahun 2020 adalah tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan seluruh aturan turunannya, membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19. Adanya refocusing anggaran ini membuat target kinerja yang sudah direncanakan harus disesuaikan. Refocusing anggaran ini menjadi salah satu alasan terbesar penyusunan Review RPJMD tahun 2018 - 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 24
Adapun langkah-langkah pemerintah Kabupaten Kuningan dalam penyusunan strategi dari isu-isu tersebut diatas sebagai berikut : 1. Penguatan ketahanan pangan daerah; 2. Peningkatan Program Perlindungan Sosial; 3. Dukungan kepada pelaku UMKM; 4. Pemulihan sektor industri pariwisata; 5. Peningkatan fasilitas kesehatan; 6. Penyiapan tenaga kerja mandiri; dan 7. Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 25
Laporan BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 tahapan ke-4. Visi RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025 yaitu: "Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025". Visi dan tahapan RPJPD dapat dilihat dalam Gambar 2.1. Gambar 2.1. Pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMP) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025 2019-2023 2009-2013 2014-2018 Pemantapan Kemandirian Masyarakat Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional & Nasional 2005-2008 Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pemantapan Produktivitas dan Pemerataan Pembangunan Daerah Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: "Kuningan MAJU (Ma'mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023" atau dalam makna bahasa sunda dapat diartikan "Kama'muran Kanggo Sadaya Masyarakat, Hirup Kumbuh Nu Agamis Dina Wujud Pangwangunan Nu Pinunjul. Makna Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 26
Laporan yang terkandung dalam kata MAJU dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: M (Ma'mur) : Terjaminnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. A (Agamis) : Dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.. JU (Pinunjul) : Merupakan ciri keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras, dan pantang menyerah. Sedangkan pengertian Berbasis Desa yaitu Kuningan sebagai Kabupaten yang memiliki potensi utama berbasis pertanian dan pariwisata, sendi utama penggerak pembangunannya adalah desa. Kesadaran membangun Kuningan dengan membangun desa merupakan warna pembangunan Kuningan Tahun 2018-2023. Dalam rangka mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, yaitu: 1. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati; 2. Mewujudkan masyarakat Kuningan Nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan; 3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati; 4. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat; 5. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Upaya pencapaian visi-misi Kabupaten Kuningan ini dilaksanakan dengan menggelorakan semangat dan nilai-nilai SAJATI (SANTANA, BASAJAN, SANTIKA) yang juga diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 27
Laporan Gambar 2.2 Arti Semangat dan Nilai-nilai SAJATI (Santana, Basajan, Santika) Jika ditelaah lebih dalam, visi misi Kabupaten Kuningan berkaitan erat dengan Misi Nasional (Nawacita 2) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 - 2024. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 28
Laporan Gambar 2.3 Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Visi Misi Nasional Visi : "Kuningan MAJU (Ma'mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023" Visi Nasional : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Misi : Misi (Nawacita 2) : MISI 1 : Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu sajati, terkait dengan Nawacita nomor 1 dan 2, dimana Misi 1 ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih dapat dipercaya dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. MISI 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan Nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan, terkait dengan Nawacita nomor 3 dan 4, dimana Misi 2 ini bertujuan untuk membangun karakter masyarakat Kuningan yang toleran dan menjunjung nilai kearifan lokal yang selama ini tumbuh, dengan jaminan kondusivitas suasana tertib dan aman oleh pemerintah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 29
Laporan MISI 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia nu Sajati, berkaitan dengan Nawacita nomor 5, yang pada dasarnya misi ini bertujuan untuk membangun kualitas masyarakat Kuningan dari sector pendidikan, kesehatan, gender, ekonomi, dan sebagainya. MISI 4 : Mewujudkan pembangunan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi local untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat, berkaitan dengan Nawacita nomor 6, dimana tujuan akhir dari misi ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan basis masyarakat perdesaan. MISI 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari, sejalan dengan Nawacita nomor 7 dan 8, dimana tujuan akhir dari misi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang produktif serta berdaya dan berdaya saing tinggi. Jika dilihat dari gambar hanya satu misi nasional yang tidak terkait langsung dengan misi daerah, karena misi tersebut, yaitu "Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan" merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sebagai objek dari misi tersebut pasti mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2.2 Tata Nilai I. Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN "BerAKHLAK" dan employer branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" oleh Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai- nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 30
Laporan Gambar. Core Values BerAKHLAK BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. a. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 31
Laporan f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam beKerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 2.3 Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Misi di atas, akan ditetapkan Tujuan dan Sasaran untuk masing-masing Misi yang akan menjadi target capaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran setiap misi disajikan pada Tabel 2.1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 32
Laporan Tabel 2.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET 2023 SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN KONDISI AWAL (2018) VISI : "KUNINGAN MAJU (MA'MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023" Misi 1 : Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati. 1.1. Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; Opini BPK Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat WTP 85,58 1.1.1. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel 1.1.2. Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik a. Nilai SAKIP b. Maturitas SPIP c. Skor LPPD a. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan Level Level Poin Persen B 3,00 3,4975 90 b. Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0-18 Tahun Persen KTP: 96,10 Akte kelahiran : 81,28 1.1.3. Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik 1.1.4. Meningkatnya kecepatan dan a. a. Penerapan e-planning, e-data, e- Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online Meningkatnya Indeks SPBE Jenis Aplikasi 2 ketepatan pengelolaan data dan informasi publik Point 2.32 Peningkatan Kinerja Pendapatan Asli Daerah 369,67 Milyar 1.1.5. Meningkatnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah a. Nilai Target PAD Milyar 344,43 Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan. 2.1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama. Indeks Toleransi Beragama 69,9 - 70,2 2.1.1. Terwujudnya masyarakat yang agamis a. b. Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi Persen Persen N/A N/A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 2019 BB- 3,00 3,5035 >90 97,76 84 2 2.11 336,09 20% 20% 2020 BB 3,00 3,511 >90 97,7 7 85 2 2.5 311,5 3 5% 5% TARGET 2021 BB+ 3,00 3,521 >90 97,7 8 86 2 2.75 341,0 3 35% 35% 2022 A- 3,00 3,531 >90 97,7 9 87 2 3 356,5 2 20% 20% 2023 A 3,00 3,541 >90 98 88 2 3.5 369,67 20% 20% KONDISI AKHIR A 3,00 3,541 >90 98 88 10 4 369,67 20% 20% 33
Laporan 2.2. TUJUAN Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat INDIKATOR KINERJA TUJUAN Indeks Rasa Aman TARGET 2023 73,6 - 76 2.2.1. SASARAN Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat a. b. INDIKATOR KINERJA SASARAN Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu SATUAN Persen Persen KONDISI AWAL (2018) 90 68,78 2019 91 71,52 2020 92
2.2.2. Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah a. Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan buah 128 128 128 b. Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama) Poin N/A 0,45 0,46 Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati 3.1. Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas Indeks Pendidikan 60,77 3.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan a. EYS/Harapan Lama Sekolah b. MYS/Rata-rata Lama Sekolah Tahun Tahun 12,07* 12,24- 12,29 7,54- 7,71 12,1 7,41 c. Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah Poin 7,51* 69,45 67,22 d. Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah Poin 50,08* 51,38 49,40 e. Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK) Ruang 110 238 162 f. Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB) Ruang 37 9 70 g. Pembangunan perpustakaan (100 ruang) Ruang 10 20 20 h. Pemberian beasiswa (1.000 orang) Orang 485 200 200 3.2. Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau Indeks Kesehatan 82,67 3.2.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan a. b. c. Umur Harapan Hidup Persentase Balita Stunting Ketersediaan ambulance gratis Tahun Persen Unit 73,01 29 40 73,35 27 0 73,28 20 8 d. Revitalisasi 1.423 posyandu Unit N/A 284 287 e. Angka Kematian Ibu Kasus 23 23 22 f. Angka Kematian Bayi Poin/1.000 kelahiran 4,06 4,05 4,05 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 TARGET 2021 93
128 0,47 12,14 7,46 67,56 50,24 200 75 20 150 73,37 15 8 284 22 4,04 2022 94
128 0,48 12,19 7,52 67,78 50,47 200 75 20 150 73,45 5 8 284 21 4,03 2023 95 75,52 128 0,50 12,23 7,6 68,04 50,61 200 71 20 200 73,53 2,5 8 284 21 4,02 KONDISI AKHIR 95 75,52 128 0,50 12,23 7,6 68,04 50,61 1.000 300 100 1.000 73,53 2,5 72 1.423 21 4,02 34
Laporan TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET 2023 SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN KONDISI AWAL (2018) 2019 2020 TARGET 2021 3.3. Menciptakan sumberdaya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul IPM Gini Ratio 69,66 <0,38 3.3.1. Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan 3.3.2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk a. a. Persentase penduduk miskin Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persen Persen 12,22 0,59 11,72 0,59 13,58 0,6 13,38 0,6 3.3.3. Meningkatnya PUG b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 86,34 86,83 87,32 87,8 2 Persentase penduduk miskin 9,72 3.3.4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga a. Prestasi Olahraga tingkat regional (PORDA) Peringkat 9
b. Prestasi Olahraga tingkat regional (POPDA) Peringkat 1 5
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat 4.1. Terbangunnya desa pinunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa Sistem Perencanaan Ekonomi Pinunjul 4.1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik dan Pinunjul a. b. Regulasi Desa Pinunjul Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis system Regulasi Persen N/A N/A 1 10 1 30 1 30 Pembangunan Desa Agro Pinunjul (Berbasis Komoditas) Pembangunan Desa Wisata dan Budaya Pinunjul 42 desa/ Komoditas 25 Desa Wisata dan 1 Desa Budaya Pinunjul 4.1.2. 4.1.3. Terbangunnya sentra unggulan pertanian Terbangunnya sentra unggulan wisata dan budaya a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. a. b. Sentra Unggulan Padi Sentra Unggulan Jagung Sentra Tanaman Kedelai Sentra Unggulan Pertanian Organik Sentra Unggulan Sapi Potong Sentra Unggulan Sapi Perah Sentra Domba Sentra Unggulan Itik Sentra Unggulan buah-buahan Sentra Tanaman Perkebunan Kopi Sentra Tanaman Cengkeh Sentra tanaman tembakau Sentra Tanaman Rempah dan Biofarmaka Sentra unggulan Sayuran Desa wisata Kampung Budaya Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 - - 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 7 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 7 - Pembangunan Desa Pinunjul lainnya 33 Desa Pinunjul 4.1.4. Terbangunnya sentra unggulan local lainnya a. b. Sentra Pengembangan ikan mas Sentra Pengembangan ikan nila Desa Desa 24 24 8 8 8 8 8 8 c. Sentra Pengembangan ikan lele Desa 27 9 9 9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 2022 13,06 0,6 88,3 2 8 10 1 20 0 1 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 1 7 - 8 8 9 2023 12,74 0,6 88,8 2
1 10 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 - 8 8 9 KONDISI AKHIR 12,74 0,6 88,82 8 10 1 100 1 1 2 6 6 1 3 1 7 3 2 1 3 6 25 1 64 64 72 35
Laporan TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET 2023 SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN d. Sentra Pengembangan ikan gurame Desa e. Sentra Pengembangan ikan hias Desa f. g. h. i. j. Sentra Perdagangan Desa Industri Desa UMKM Desa Koperasi Desa Kuliner Tradisional Desa Pendidikan Desa Desa Desa Desa Desa Desa 4.2. Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja Desa Pusat Investasi LPE 15 Desa Sentra Investasi 1,51-3,45 4.2.1. Meningkatnya investasi skala desa a. b. Jumlah Desa dengan Nilai Investasi>200 M TPT Desa persen Indeks pengeluaran Tingkat Pengangguran Terbuka Lumbung Pangan Desa Pemetaan Kebutuhan Keahlian/kualifik asi tenaga kerja berbasis desa 66,33 - 66,91 10,14 10 desa/kel 30 lapangan kerja baru 4.2.2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa 4.2.3 Meningkatnya lapangan kerja didesa c. a. a. b. c. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Lumbung Pangan Jumlah lapangan kerja di desa Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Orang Buah Paket Orang Persen 4.2.4. Terciptanya wirausaha baru dan usaha berbasis pesantren a. Wirausaha baru berbasis pesantren Pesantren/ Orang 4.3. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Indeks Desa Membangun 0,670 4.3.1. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa a. Jumlah BUMDES Unit b. Status Desa : - Mandiri Desa Mandiri Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari 5.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah Kemantapan jalan 85,9 % 5.1.1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan a. b. c. Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km) Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar) Cakupan pelayanan air minum Km Hektar % Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 KONDISI AWAL (2018) 21 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,99 10.11 1 N/A N/A N/A 58,65 N/A 180 3 640 15.000 36,00 2019 7 3 5 2 0 0 0 0 1 15,25 8.480 1 4 80 59,62 0 14 2 72 600 54,00 2020 7 3 5 5 0 0 0 2 0 13,88 3.000 0 5 100 60,61 2/40 5 2 70 200 54,20 TARGET 2021 7 3 5 3 1 1 1 3 4 11,51 5.670 3 6 120 61,62 2/40 5 18 72 600 54,90 2022 7 3 5 4 1 1 0 1 5 10,14 6.230 3 7 140 62,64 2/40 10 10 72 600 55,80 2023 7 3 5 4 1 1 0 1 5 10,14 7.150 3 8 160 63,68 2/40 10 10 72 600 56,70 KONDISI AKHIR 56 18 25 18 3 3 1 7 15 10,14 30.530 10 30 600 63,68 8/160 10 (55) 15 (57) 998 17.600 56,70 36
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET 2023 SASARAN Kondisi Baik Irigasi 70 % 5.1.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan 5.2. Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 68,40 5.2.1 5.2.2 Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari 5.2.3 Meningkatnya upaya mitigasi bencana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Laporan INDIKATOR KINERJA SASARAN d. e.. Jumlah pelayanan pengelolaan sampah Prosentase pelayanan sampah Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan a. b. c. a. Persentase kemantapan jalan dan jembatan Persentase jaringan Irigasi dengan kondisi baik Persentase Rumah layak huni Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun Capaian RTH (Penataan RTH) a. b. Indeks Tutupan Lahan a. b. c. Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana Respons time penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana SATUAN Ton % % % % % Dokumen Unit Point % Hari/24 jam % KONDISI AWAL (2018) 52.270 ,27 32,00 55 80,9 59,01 94,92 N/A 8 56,48 85 1 hari 85 2019 130.845 ,55 142,64 55 81,9 60 95,63 3 2 56,50 85 1 hari 80 2020 49.19 7,11 53,63 40 78,2 60 95,85 9 0 56,52 90% 1 hari 90% TARGET 2021 49.50 8,65 53,97 40 82 62 96,21 14 0 56,55 95% 1 hari 95% 2022 49.90 8,16 54,41 50 83,5 63 96,56 3 0 56,60 95% 1 hari 95% 2023 50.30 7,73 54,84 65 84,9 64 96,92 3 56,65 100 % 1 hari 100 % KONDISI AKHIR 50.307,73 54,84 65 84,9 64 96,92 32 10 Pindah kewenangan ke DLH 56,65 100% 1 hari 100% 37
Laporan 2.3 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akibat terjadinya pandemi Covid-19, seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi terdampak. Di sisi lain anggaran pembangunan pemerintah daerah pun dialihkan untuk penanganan pandemik ini, akibatnya target kinerja belum tercapai secara maksimal, terutama di Tahun 2022. Oleh karenanya pada revisi RPJMD ini, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi telah diproyeksikan kembali Indikator Makro Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023 seperti dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini : Tabel 2.2. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (Hasil Revisi) SEBELUM REVISI HASIL REVISI INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 Umur Harapan Hidup Tahun 73,01 73,23 73,31- 73,39 73,45- 73,56 73,59- 73,72 73,73- 73,90 73,28 73,37 73,45 HLS/ Harapan Lama Sekolah Tahun 12,07 12,08 12,34- 12,57 12,43- 12,72 12,52- 12,87 12,62- 13,03 12,1 12,14 12,19 RLS/ Rata- rata Lama Sekolah Tahun 7,51 7,37 7,64- 7,75 7,74-7,86 7,83- 7,97 7,94- 8,08 7,41 7,46 7,52 Pengeluaran Per Kapita Indeks Kesehatan Rp. 000 Point 8,918 81,55 9,731 81,89 9.003- 9.039 82,01 9.092- 9.142 82,23 9.181- 9.246 82,45 9.271- 9.352 82,67 8.967- 9.003 81,97 9.042- 9.092 82,23 9.116- 9.181 82,45 Indeks HLS Poin 67,06 67 69,85 70,69 71,63 72,36 67,22 67,56 67,78 Indeks RLS Poin 50,08 49 51,67 52,40 53,12 53,85 49,4 50,24 50,47 Indeks Pendidikan Poin 58,57 58,12 60,76 61,54 62,33 63,11 58,31 60,41 60,58 Indeks Pengeluaran Poin 66,64 69,31 66,93 67,23 67,53 67,82 66,12- 66,39 66,22- 66,59 66,23- 66,70 IPM Poin 68,28 69,10 69,35 69,81 70,27 70,73 68,39 69,26 69,45 Prosentase Kemiskinan Persen 12,22 11,41 11,31 10,76 10,20 9,64 13,58 13,38 13,06 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8,99 9,83 8,25 7,88 7,51 7,14 15,25 13,88 11,51 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,45 6,56 ≤6,00 ≤6,00 ≤6,00 ≤6,00 2,42 - 1,51 1,75 - 2,65 1,90 - 3,00 Indeks Gini Rasio Poin 0,32 0,34 0,31 0,31 0,31 0,30 <0,38 <0,38 <0,38 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persen 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 2023 73,53 12,23 7,6 9.190- 9.271 82,67 68,04 50,61 60,77 66,33- 66,91 69,66 12,74 10,14 2,00 - 3,45 <0,38 0,60 38
2.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023 (Program Unggulan Daerah) Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kuningan merupakan hal-hal yang strategis dan perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut, meliputi: 1. Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, yaitu : a. Rehabilitasi Ruang Kelas (1000 RK); b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (300 RKB); c. Pembangunan Perpustakaan (100 Ruang);dan d. Pemberian Beasiswa (1.000 Orang). 2. Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur, yaitu : a. Penanganan Jalan/Jembatan ± 1.000 KM; Program ungggulan ini berupa penanganan jalan/jembatan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan/jembatan. Sasarannya meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Penanganan jalan nasional dan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, upaya yang dilakukan diawali dengan usulan dari pemerintah kabupaten ke pusat maupun provinsi. Untuk penanganan jalan desa diupayakan melalui Program Gerbang Simas dari Dinas PUPR Kabupaten Kuningan dan penataan jalan lingkungan permukiman dari Dinas PRPP Kabupaten Kuningan serta arahan pengalokasian dana desa untuk infrastruktur jalan desa di setiap desa. b. Penanganan Jaringan Irigasi untuk melayani Daerah Irigasi seluas ± 18.000 Hektar; Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang menjadi satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi. Program unggulan ini berupa rehabilitasi jaringan irigasi meliputi bangunan dan saluran irigasi dalam rangka meningkatkan areal layanan irigasi. c. 25 Desa Wisata; dan d. 100 Desa Pinunjul. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 39
3. Peningkatan produktifitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha : a. 1.000 Wirausahawan Baru Berbasis Industri Kreatif; dan b. 1.000 Bantuan Modal Usaha Kecil. 4. Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama melalui: a. Ketersediaan ruang-ruang kreatifitas masyarakat meliputi seluruh bidang; dan b. Menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mesjid, salah satunya yaituketersediaan Alqur'an melalui wakaf 1.000 mushaf Alquran. 5. Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas melalui: a. Ketersediaan ambulance gratis yang bisa menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Kuningan; dan b. Revitalisasi 1.423 Posyandu. 6. Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu. Program-program unggulan di atas akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah di masing-masing urusan pemerintahan melalui program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Untuk program unggulan tersebut, target akhirnya tidak berubah mengingat program ini merupakan janji politik Bupati. Perubahannya hanya di target antara saja, karena pada tahun 2022 terjadi refocusing anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 40
2.5 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2022 yang ditandatangani oleh H. ACEP PURNAMA, SH, MH selaku Bupati Kuningan pada bulan Februari 2021 merupakan tahun keempat Periode RPJMD tahun 2018-2023. Berikut ini Perjanjian Kinerja Kabupaten Kuningan tahun 2022: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Kuningan Tahun 2022 NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR MISI 1 1.1 Tujuan : 1. Opini BPK Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat Sasaran Strategis : 1.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel 1.1.2 Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik 1.1.3 Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik 1.1.4 Meningkatnya kinerja pengelolaan PAD 2.1 Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama Sasaran Strategis : MISI 2 3. Indeks toleransi beragama 2.1.1 Terwujudnya masyarakat yang agamis 2.2 Tujuan : 4. Indeks rasa aman Menegakkan perundang- undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Sasaran Strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 TARGET WTP 69,5-69,80 71-73,5 41
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS 2.2.1 Terwujudnya penegakan INDIKATOR perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 2.2.2 Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah 3.1 Tujuan : Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas Sasaran Srategis : 3.3.1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan 5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 3.2 Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau Sasaran Strategis : 3.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan 3.3 Tujuan : Menciptakan sumberdaya manusia yang santana, basajan, santika dan unggul Sasaran Strategis : 3.3.1 Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan 3.3.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 3.3.3 Meningkatnya PUD 3.3.4 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 TARGET 69,45 42
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR MISI 4 4.1 Tujuan : Terbangunnya desa piunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi Sasaran Strategis : 4.1.1 Terwujudnya perencanaan 6. Perencanaan Sektoral terintegrasi berbasis desa pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul 4.1.2 Terbangunnya sentra unggulan pertanian 4.1.3 Terbangunnya sentra unggulan budaya 4.1.4 Terbangunnya sentra lokal lainnya 4.2 Tujuan : 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja Sasaran Strategis : 4.2.1 Meningkatnya investasi skala desa 4.2.2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa 4.2.3 Meningkatnya lapangan kerja di desa 4.2.4 Menurunnya tingkat pengangguran 4.2.5 Terciptanya wirausaha baru 4.3 Tujuan : 8. Indeks Desa Membangun Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Sasaran Strategis : 4.3.1 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat MISI 5 5.1 Tujuan : 9. Kemantapan Jalan Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 TARGET 1 1,90-3,00 0,665 84,9 43
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET Sasaran Strategis : 5.1.1 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan 5.1.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan 5.2 Tujuan : Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Sasaran Strategis : 5.2.1 Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,798 5.2.2 Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari 5.2.3 Meningkatnya upaya mitigasi bencana Kabupaten Kuningan pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 262 (dua ratus enam puluh dua) Program dan 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.725.405.565.689,00 yang tersebar pada 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 44
BAB III AKUNTABILITAS Pada bab ini dijelaskan hasil pengukuran dan penilaian kinerja dari masing- masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD 2018 - 2023. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan ini terdiri dari 9 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja. 3.1. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan akuntabilitas dapat dinilai dengan tolak ukur pengukuran pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang berorientasi pada pencapaian target visi dan misi organisasi pemerintah kabupaten. Pengukuran kinerja pencapaian sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian program yang ada dalam sasaran tersebut, sedangkan pengukuran kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kegiatan-kegiatan yang ada pada setiap program. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui : 1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan regular yang ada seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya. 2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang diperoleh dengan membandingkan Realisasi dengan Target, Realisasi Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, dan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Kabupaten Kuningan sebagai daerah agraris di bidang pertanian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 cara 45
3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan. Salah satu cara untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini, untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja Tahun 2022 dengan targetnya. Secara ringkas rata-rata tingkat capaian kinerja (rasio antara realisasi dengan target) setiap sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel 3.1. Perhitungan tingkat capaian sasaran strategis dilakukan dengan cara menjumlahkan tingkat capaian kinerja indikator sasaran strategis, kemudian dibagi dengan jumlah indikator pada sasaran tersebut. Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR S A T U A N T A R G E T R E A L S A S I C A P A A N I I MISI 1 1.1 Tujuan : 1. Opini BPK Kategori WTP WTP 100% Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel Sasaran Strategis : 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat Persen 74,82 85,00 113% 1.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel 1.1.2 Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik 1.1.3 Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik 1.1.4 Meningkatnya kinerja pengelolaan PAD MISI 2 2.1 Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas 3. Indeks toleransi beragama Poin 69,5- 69,80 78,27 112% Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 PD BPKAD Bappeda Badan Kesbang pol 46
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama Sasaran Strategis : 2.1.1 Terwujudnya masyarakat yang agamis 2.2 Tujuan : Menegakkan perundang- undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 4. Indeks rasa aman 4. Indeks rasa aman Sasaran Strategis : 2.2.1 Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 2.2.2 Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah MISI 3 3.1 Tujuan : Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas Sasaran Srategis : 3.3.1 Meningkatnya aksesibilitas 5. Indeks pembangun an manusia (IPM) dan mutu pendidikan 3.2 Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau Sasaran Strategis : 3.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan 3.3 Tujuan : Menciptakan sumberdaya manusia yang santana, basajan, santika dan unggul Sasaran Strategis : 3.3.1 Meningkatnya upaya 3.3.2 penanggulangan kemiskinan Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 3.3.3 Meningkatnya PUD Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 S A T U A N Poin T A R G E T 71- 73,5 69,45 R E A L S A S I I 74,75 70,16 C A P A A N I PD 101% Satpol PP 101% Bappeda 47
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 3.3.4 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga MISI 4 4.1 Tujuan : Terbangunnya desa piunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi Sasaran Strategis : 4.1.1 Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul Terbangunnya sentra unggulan pertanian Terbangunnya sentra unggulan budaya Terbangunnya sentra lokal lainnya 4.1.2 4.1.3 4.1.4 6. Perencanaan Sektoral terintegrasi berbasis desa 4.2 Tujuan : Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja Sasaran Strategis : 4.2.1 Meningkatnya investasi 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi skala desa 4.2.2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa 4.2.3 Meningkatnya lapangan kerja di desa 4.2.4 Menurunnya tingkat 4.2.5 pengangguran Terciptanya wirausaha baru 4.3 Tujuan : Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Sasaran Strategis : 4.3.1 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 8. Indeks Desa Membangun MISI 5 5.1 Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah Sasaran Strategis : 5.1.1 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan 9. Kemantapan Jalan 9. Kemantapan Jalan 5.1.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 S A T U A N T A R G E T Buah 1 Persen 1,90- 3,00 Poin 0,665 Persen 84,9 R E A L S A S I I 1 5,53 0,744 C A P A A N I PD 100% Bappeda 184 % Bappeda 111% DPMD 93,12 % DPUTR 48
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR S A T U A N T A R G E T R E A L S A S I C A P A A N I I 5.2 Tujuan : Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Sasaran Strategis : 5.2.1 Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari 5.2.2 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 66,7 9 66,93 100,20 % 5.2.3 Meningkatnya upaya mitigasi bencana 3.3. Analisis dari masing-masing sasaran antara lain sebagai berikut : Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Opini BPK dengan Target pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada tahun 2022 ini Target WTP dapat terealisasi (100%), hal ini bisa tercapai dikarenakan adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatnya kepatuhan terhadap tata kelola keuangan di setiap Perangkat Daerah. Pencapaian Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut dari tahun 2015 s.d 2022 ini diraih Kabupaten Kuningan berkat kerjasama seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan APBD Kabupaten Kuningan. Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kepuasan layanan masyarakat dengan Target 74,82 dapat terealisasi 85,00 (113%) pada tahun 2022. Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan melibatkan akademisi merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 PD DLH 49
dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kuningan. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) terakhir terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Uraian 2020 2021 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat 80,04 76,51 85,00 Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2022 Sasaran 3 : Terwujudnya masyarakat yang agamis Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 (satu) indikator adalah Indeks toleransi beragama dengan target 69,5-69,80 point terealisasi 78,27 point melebihi target mencapai 113% (berdasarkan hasil koodinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Kementerian Agama Kabupaten Kuningan). Hal tersebut dikarenakan masih tingginya nilai gotong-royong pada masyarakat Kabupaten Kuningan, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen deteksi dini konflik telah berjalan sesuai fungsinya, persepsi masyarakat tentang kebebasan beragama sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, adanya SDM dan peran organisasi masih bisa diberdayakan secara maksimal untuk hasil yang lebih baik dengan dukungan anggaran yang sewajarnya, adanya program/kegiatan dengan sasaran yang tepat serta bentuk kegiatan yang lebih mengutamakan interaksi peserta akan lebih efektif hasilnya. Sasaran 4 : Terwujudnya penegakan perundang undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 (satu) indikator adalah: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 50
Indeks rasa aman dengan target 71-73,5 point dapat terealisasi 74,75 point melebihi target mencapai 101%, hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran warga masyarakat dalam menjaga rasa aman di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dilakukan berbagai upaya penertiban peraturan yang ada di tingkat daerah oleh Pemerintah Kabupaten, terutama yang menyangkut soal perijinan dan administrasi. Beberapa catatan atas penertiban tersebut, tabel berikut menggambarkan tentang upaya penyelesaian kasus yang ada. Sasaran 5 : Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 (satu) indikator adalah: Indeks pembangunan manusia (IPM) dengan target 69,45 poin terealisasi 70,16 (101%). Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk menilai capaian kesejahteraan sosial adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tren capaian pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan selama 8 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring peningkatan dari masing-masing komponen pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat. Pergerakan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota akan dirasakan pula terhadap capaian pembangunan manusia pada tingkat provinsi dan nasional. Meskipun dinamika pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat, yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun capaiannya yang berada pada angka 60 sampai dengan di bawah 70 menunjukkan masih berstatus sedang. Artinya, masih perlu akselerasi untuk mencapai kategori tinggi dengan capaian lebih dari 70. IPM Kabupaten Kuningan beserta Indeks Kompositnya dapat dilihat pada tabel berikut . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 51
Tabel 3.10 Indikator IPM Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2022 (Metode Baru) Indikator 2020 Tahun 2021 2022 Umur Harapan Hidup (UHH) Indeks Kesehatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indeks Pendidikan Pengeluaran per Kapita Setahun (ribu rupiah) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,28 82,45 7,57 59,18 9.003 68,39 73,37 82,74 7,80 59,97 9.092 69,26 74,03 83,12 7,88 60,27 9.620 70,16 Sumber: BPS dan BAPPEDA Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Gambar 3.1 Diagram Indikator Makro Kabupaten Kuningan dan Perbandingan Tahun 2020-2022 IPM 68,39 69,26 70,16 Pengeluaran Perkapita 9.003 9.092 9.620 Indeks Pendidikan 59,18 59,97 60,27 RLS 7,57 7,8 7,88 Indeks Kesehatan 82,45 82,74 83,12 UHH 73,28 73,37 74,03 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020 2021 2022 Capaian IPM Kabupaten Kuningan saat ini masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini. Tabel 3.11 Perbandingan IPM Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Uraian 2020 IPM 2021 2022 Kabupaten Kuningan 68,39 69,26 70,16 Provinsi Jawa Barat 72,09 72,45 73,12 Nasional 71,94 72,29 72,91 Sumber : BPS Kuningan, BPS Jawa Barat 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 52
Gambar 3.2 Diagram Perbandingan IPM Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 Perbandingan IPM Nasional 71,94 72,29 72,91 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan 0% 72,09 68,39 72,45 69,26 73,12 70,16 50% 100% 2020 2021 2022 Sasaran 6 : Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu : a. Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa, dengan target 1 buah terealisasi 1 buah (100%). Hal tersebut bisa terealisasi dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan terarah dalam mengembangkan perencanaan sektoral terintegrasi berbasis desa: b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan target ≥3,00 dapat terealisasi 5,53 (184%) dikarenakan adanya peningkatan daya beli masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di berbagai sektor antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata. Sasaran 7 : Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks desa membangun dengan target 0,660 point, dapat terealisasi 0,744 (111%) dikarenakan adanya peningkatan kesadaran partisipasi dari warga masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa dan adanya peningkatan alokasi anggaran Dana Desa setiap tahunnya dari Pemerintah Pusat; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 53
Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Kemantapan Jalan dengan target 83,9% dapat terealisasi 79,06% (94,23%). Capaian yang tidak memenuhi target dikarenakan : a. Alokasi anggaran baik dari APBD maupan APBD Provinsi serta anggaran dari pusat selama 2 tahun terakhir ini tidak maksimal, beberapa anggaran terkena refocusing untuk dialihkan dalam proses penangganan dampak dari pandemi COVID-19; b. Masih terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan bangunan infrastruktur sehingga belum sebanding dengan beban anggaran dengan infrastruktur yang rusak; c. Faktor bencana alam yang menjadi kendala lainnya yang dapat merusak infrastruktur jalan, terlambatnya penangganan karena keterlambatan biaya. Sasaran 9 : Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), untuk tahun 2022 target RPJMD Kabupaten Kuningan untuk IKLH yaitu 66,79 poin dan terealisasi 66,93 poin atau capaian kinerja sebesar 102,2%. Keberhasilan capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kuningan Tahun 2022 ini, didukung oleh 3 indikator sebagai berikut : a. Indeks Kualitas Air (IKA) Capaian kinerja IKA TAhun 2022 sebesar 51,11 poin. Capaian ini mengalami kenaikan sebanyak 1,11 poin dari Tahun 2021 yang mana capaiannya sebesar 50,00 poin. Realisasi kinerja IKA Tahun 2022 mencapai 103,25% terhadap target kinerja IKA akhir Renstra 2022 yaitu sebesar 49,50 poin. Nilai pada IKLH ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas air sungai uang dilakukan di sungai Citamba. Sungai Cilengkrang dan sungai Cibacang. Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 54
pengujian sebanyak 3 titik untuk setiap sungai (hulu, tengah dan hilir). Pemantauan kualitas air dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yaitu pada semester 1 untuk mewakili musim hujan dan semester 2 untuk mewakili musim kemarau. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji adalah pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Fosfat, dan fecal coli. b. Indeks Kualitas Udara (IKU) Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target pada Tahun 2022 sebesar 87,75 poin. Realisasi IKU Tahun 2022 sebesar 86,96 poin atau 99,10%. Nilai pada IKU ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan di 8 titik yang mewakili sector perkantoran, perumahan, padatlalu lintas dan industri. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yaitu pada semester 1 untuk mewakili musim hujan dan pada semester 2 untyuk mewakili musim kemarau.parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji adalah No2 dan SO2. c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Inikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL) dengan target pada tahun 2022 sebesar 57,75 poin. Realisasi IKTL ini merupakan hasil dari pemetaan dan interpretasi citra landsat kondisi tutupan vegetasi (lahan) di Kabupaten Kuningan. Keberhasilan atau tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) IKLH, selain dari faktor 3 indikator tersebut juga didukung oleh program dan kegiatan yang mendukungnya di tahun anggaran 2022 yaitu : 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 55
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; 8. Program Pengelolaan Persampahan. Salah satu pendukung isu lingkungan yang terdokumentasikan saat ini adalah data tentang Pelayanan Pengelolaan Persampahan disajikan pada Tabel 2.51.berikut ini : 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 Jumlah Pelayanan Pengelolaan Sampah Penanganan Sampah Pengurangan Sampah Tahun Jumlah Pelayanan Pengelolaan Sampah Penanganan Sampah Pengurangan Sampah 2018 52.279,27 ton 43.719,27 ton 8.560 ton 2019 85.393,40 ton 81.545 ton 3.848,4o ton 2020 105.613,68 ton 95.637 ton 9.976,68 ton 2021 114.009,64 ton 103.888 ton 101.20,64 ton 2022 118.641 ton 107.441 ton 11.200 ton Dalam urusan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa permasalahan daerah yang mendesak untuk diselesaikan yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan dengan mengindentifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 2018 2019 2020 2021 2022 56
1. Belum terpenuhinya Kualitas Baku Mutu air a. Pengawasan Limbah Usaha Belum Optimal. b. Pencemaran Air Sungai Masih Terjadi. 2. Belum Optimalnya Kualitas Tutupan Lahan a. Kualitas RTH masih Belum Optimal b. Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Perumahan 3. Pengelolaan Sampah dan limbah Belum Optimal a. Timbulan Sampah Masih Cukup Tinggi. b. Volume Sampah yang Dikelola Menggunakan Prinsip 3R masih Rendah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 57
1.4 PERBANDINGAN PENCAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 DAN 2022 TABEL 3.20 PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 DAN 2022 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TARGET REALISASI % TARGET REALISASI 1 1 2 Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel 3 1. Opini BPK 4 Kategori 8 WTP WTP 100% WTP WTP 2 Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat Persen 74,82 76,51 102,23% 74,82 85,00 3 Terwujudnya masyarakat yang agamis 3. Indeks toleransi beragama Poin 69,1-69,4 72,39 104% 69,5 - 69,80 78,27 4 Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 4. Indeks rasa aman Poin 71-73,5 73,66 100,23% 71 - 73,5 74,75 5 Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan 5. Indeks pembangunan manusia (IPM) Poin 69,26 69,71 100,65% 69,45 69,71 6 Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul 6. Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa buah 1 1 100% 1 1 7. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Persen 1,75-2,65 3,38 127,5% 3.00 5,53 7 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 8. Indeks desa membangun Poin 0,660 0,723 110% 0,665 0,744 8 Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan 9. Kemantapan Jalan Persen 83,9 79,06 94,23% 84,9 79,06 9 Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 68,27 68,91 103,7% 66,79 66,93 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 % 100% 113% 112% 101% 100,4% 100% 184% 111% 93,12% 100,2% PENANGGUNG JAWAB 10 BPKAD Bappeda Badan Kesbangpol Satpol PP Bappeda Bappeda Bappeda DPMD DPUTR 58
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Tiap Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 1 1 2 Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel 1. Opini BPK 3 2 Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi public 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat 3 Terwujudnya masyarakat yang agamis 3. Indeks toleransi beragama 4 4. Indeks rasa aman 5 Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan 5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 6 Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul 6. Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa 7. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 7. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 7 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 8. Indeks desa membangun 8 Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan 9. Kemantapan Jalan 9 Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 CAPAIAN 100% 113% 112% 101% 100% 111% 93,12% KETERANGAN 10 Sesuai Target Melebihi Target Melebihi Target Melebihi Target Melebihi Target Sesuai Target Melebihi Target Melebihi Target Tidak Mencapai Target Melebihi Target 59
Tabel 3.21 Perbandingan Capain Kinerja Tiap Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 dan 2022 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TINGKAT CAPAIN % TH. 2021 1 1 2 2 Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi public 3 1. Opini BPK 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat 100% 102,23% 3 4 Terwujudnya masyarakat yang agamis Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 3. 4. Indeks toleransi beragama Indeks rasa aman 104% 100,23% 5 Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan 5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 100,65% 6 Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul 6. Perencanaan Sektoral Terintegrasi Berbasis Desa 100% 7 Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja 7. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 127,5% 8 9 10 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari 8. Indeks desa membangun 9. Kemantapan Jalan 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 110% 94,23% 103,7% Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 KET Sesuai Target Melebihi Target Melebihi Target Melebihi Target Melebihi Target Sesuai Taget Melebihi Target Melebihi Taget Melebihi Target Melebihi Target TINGKAT CAPAIaN % TH. 2022 100% 113% 112% 101% 100,4% 100% 184% 111% 93,12% 100,2% KET 10 Sesuai Target Melebihi Target Melebihi Target Melebihi Target Melebihi Target Sesuai Target Melebihi Target Melebihi Target Tidak Mencapai Target Melebihi Target 60
3.5 Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan. Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.22 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening Jumlah Anggaran Realisasi 2022 Realisasi 2021 Uraian % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 2.978.249.493.326,00 2.679.653.810.091,00 89,97 2.778.557.725.483,00 41 4.101 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah 551.997.494.428,00 131.304.000.000,00 346.586.033.112,00 107.678.513.745,00 62,79 82,01 343.803.546.690,00 92.331.986.827,00 4.102 Retribusi Daerah 175.799.157.404,00 77.239.874.431,00 43,94 68.238.063.893,00 4.103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.363.701.269,00 7.138.783.168,00 112,18 5.907.864.248,00 4.104 Lain-lain PAD yang Sah 238.530.635.755,00 154.528.861.768,00 64,78 177.325.631.722,00 42 PENDAPATAN TRANSFER 2.416.500.656.398,00 2.323.312.627.999,00 96,14 2.296.874.103.593,00 4.201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.162.201.846.287,00 2.072.355.555.913,00 95,84 2.024.757.150.132,00 4.202 43 Pendapatan Transfer Antar Daerah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 254.298.810.111,00 9.751.342.500,00 250.957.072.086,00 9.755.148.980,00 98,69 100,04 272.116.953.461,00 137.880.075.200,00 4.301 Pendapatan Hibah 9.751.342.500,00 9.755.148.980,00 100,04 9.205.007.200,00 4.303 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
128.675.068.000,00 5 BELANJA DAERAH 3.022.516.285.984,00 2.708.515.650.596,00 89,61 2.740.489.505.608,53 51 BELANJA OPERASI 2.207.838.073.016,00 2.010.061.509.032,00 91,04 1.950.186.200.943,00 5.101 Belanja Pegawai 1.223.313.064.002,00 1.146.569.988.635,00 93,73 1.151.604.824.216,00 5.102 Belanja Barang dan Jasa 894.406.251.764,00 787.351.371.791,00 88,03 728.900.820.002,00 5.104 Belanja Subsidi 1.444.650.000,00 1.408.740.156,00 97,51 5.105 Belanja Hibah 72.122.915.250,00 66.576.805.450,00 92,31 59.840.624.500,00 5.106 Belanja Bantuan Sosial 16.551.192.000,00 8.154.603.000,00 49,27 9.839.932.225,00 52 BELANJA MODAL 344.913.790.147,00 229.856.933.449,00 66,64 320.717.654.179,53 5.201 Belanja Modal Tanah 33.878.900.000,00 26.751.824.467,00 78,96 7.612.718.068,00 5.202 5.203 5.204 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 83.190.912.610,00 78.815.171.178,00 120.151.608.654,00 49.977.556.706,00 66.623.156.876,00 79.711.956.467,00 60,08 84,53 66,34 104.319.063.606,00 88.667.096.662,53 119.717.944.843,00 5.205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 28.877.197.705,00 6.792.438.933,00 23,52 400.831.000,00 53 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.859.416.678,00 11.870.504.527,00 92,31 25.272.600.802,00 5.301 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.859.416.678,00 11.870.504.527,00 92,31 25.272.600.802,00 54 BELANJA TRANSFER 456.905.006.143,00 456.726.703.588,00 99,96 444.313.049.684,00 5.401 Belanja Bagi Hasil 16.063.298.143,00 15.921.642.838,00 99,12 13.580.038.690,00 5.402 Belanja Bantuan Keuangan 440.841.708.000,00 440.805.060.750,00 99,99 430.733.010.994,00 SURPLUS/(DEFISIT) (44.266.792.658,00) (28.861.840.505,00) 65,20 38.068.219.874,47 6 PEMBIAYAAN DAERAH 44.266.792.658,00 44.766.793.268,47 101,13 (35.802.221.262,00) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022
61 61 -
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 65.266.792.658,00 65.266.792.658,47 100,00 (32.302.221.262,00) 6.101 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 65.266.792.658,00 65.266.792.658,47 100,00 (32.302.221.262,00) 62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.000.000.000,00 20.499.999.390,00 97,62 3.500.000.000,00 6.201 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00 6.202 Penyertaan Modal Daerah 6.000.000.000,00 5.499.999.390,00 91,67 3.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 44.266.792.658,00 44.766.793.268,47 101,13 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)
15.904.952.763,47
Sumber data BPKAD Tahun 2022 Berdasarkan tabel diatas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2022 terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 2.978.249.493.326,00 dengan realisasi Rp. 2.679.653.810.091,00 (89,97%), terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 551.997.494.428,00 dengan realisasi Rp. 346.586.033.112,00 (62,79%), Dana Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.416.500.656.398,00 dengan realisasi Rp. 2.323.312.627.999,00 (96,14%) dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 9.751.342.500,00 dengan realisasi Rp. 9.755.148.980,00 (100,04%), sedangkan anggaran belanja daerahnya sebesar Rp. 3.022.516.285.984,00 dengan realisasi Rp. terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2.708.515.650.596,00 (89,61%) 2.207.838.073.016,00 dengan realisasi Rp. 2.010.061.509.032,00 (91,04%), belanja Modal sebesar Rp. 344.913.790.147,00 dengan realisasi Rp. sebersar Rp. belanja 229.856.933.449,00 12.859.416.678,00 dengan realisasi Rp. 11.870.504.527,00 (92,31%), dan belanja realisasi Rp. 456.905.006.143,00 456.726.703.588,00 (99,96%). (66,66%), tidak terduga transfer Rp. dengan Tabel 3.23 Rekapitulasi BelanjaTahun 2022 NO. 1 1. 2. 3. 4. URAIAN 2 BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil JUMLAH ANGGARAN 2022 3 2.207.838.073.016,00 1.223.313.064.002,00 894.406.251.764,00 72.122.915.250,00 16.551.192.000,00 344.913.790.147,00 33.878.900.000,00 83.190.912.610,00 78.815.171.178,00 120.151.608.654,00 28.877.197.705,00 12.859.416.678,00 456.905.006.143,00 REALISASI 2022 4 2.010.061.509.032,00 1.146.569.988.635,00 787.351.371.791,00 66.576.805.450,00 8.154.603.000,00 229.856.933.449,00 26.751.824.467,00 49.977.556.706,00 66.623.156.876,00 79.711.956.467,00 6.792.438.933,00 11.870.504.527,00 456.726.703.588,00 % 5 91,04 93,73 88,03 92,31 49,27 66,64 78,96 60,08 84,53 66,34 23,52 92,31 99,96 16.063.298.143,00 15.921.642.838,00 99,12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022
62 62 -
Belanja Bantuan Keuangan 440.841.708.000,00 440.805.060.750,00 99,99 Jumlah Belanja 6.030.728.505.290 5.403.752.056.509 89,60 Sumber: BPKAD Kab. Kuningan 2022 Berdasarkan hasil analisis atas akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat target yang belum bisa terealisasi maksimal. Permasalahan yang terjadi pada setiap Perangkat Daerah dan urusan yang menjadi tupoksi masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain, namun pemecahan permasalahan diupayakan solusi yang terbaik bagi perkembangan dan kelanjutan pembangunan Kabupaten Kuningan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 63 63 -
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis atas akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan keberhasilan capaian kinerja pemerintah kabupaten kuningan berdasarkan 9 (sembilan) tujuan dari 10 (sepuluh) indikator menunjukan 9 (sembilan) indikator menunjukan prosentase keberhasilan 100% (seratus persen) tercapai bahkan lebih dari 100%, 1 indikator lainnya dalam Data yang tersaji pada indikator 9 sasaran startegis meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten kuningan baru tercapai 93,12 % (sembilan tiga koma dua belas persen) dikarenakan alokasi anggaran infrastruktur belum terpenuhi karena keterbatasan fiskal anggaran menghadapi situasi pasca penaganan Covid-19 dan masih banyaknya tantangan pembangunan Kabupaten Kuningan ke depanya baik pada isu sektoral maupun spasial. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuningan sebagaimana diuraikan di bawah ini. 4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk menilai capaian kesejahteraan sosial adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tren capaian pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan selama 8 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring peningkatan dari masing- masing komponen pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat. Pergerakan yang terjadi di tingkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 64
kabupaten/kota akan dirasakan pula terhadap capaian pembangunan manusia pada tingkat provinsi dan nasional. Tetapi meskipun dinamika pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat, yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun capaiannya yang berada pada angka 60 sampai dengan di bawah 70 menunjukkan masih berstatus sedang. Artinya, masih perlu akselerasi untuk mencapai kategori tinggi dengan capaian lebih dari 70. IPM Kabupaten Kuningan dibutuhkan terutama bidang Pendidikan dan Ekonomi, yang pencapaiannya masih di bawah rata-rata Jawa Barat. B. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal Penanggulangan kemiskinan menjadi isu utama pembangunan berkelanjutan menurut KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan didasarkan pada hasil kesepakatan tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan dengan para pemangku kepentingan pada saat FGD dan konsultasi publik. Isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan terdapat 7 (tujuh) agenda pengentasan kemiskinan merupakan Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih terbilang tinggi walaupun selama kurun 2 tahun cenderung menurun, dari persentase penduduk miskin sebesar 13,10 % pada tahun 2021 menurun menjadi 12,76 % pada tahun 2022 (data BPS tahun 2022). Angka ini masih jauh di atas persentase penduduk miskin Jawa Barat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 65
sebesar 7,98% dan nasional sebesar 9,57% (data BPS Pusat). Dibutuhkan upaya yang cukup keras untuk menurunkan angka kemiskinan ini. C. Angka Rata-rata Lama Sekolah Belum Optimal Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Tetapi, Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 baru mencapai 7,88 tahun. Artinya masih banyak penduduk usia sekolah yang pendidikannya SLTP pun tidak tamat/putus sekolah. Sementara di sisi lain, target wajib belajar 12 tahun harus dipenuhi. Harus ditemukan persoalan utama mengapa para siswa ini tidak bisa melanjutkan sekolah, minimal tamat SLTP. D. Persentase Balita Gizi Buruk Tabel. Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010-2022 Tahun Jml balita Ditimbang (D) Sangat Kurus Jml % Jml Kurus % Normal Jml % Gemuk Jml % Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th.2022 83.204 85.414 84.595 86.066 87.096 86.310 86.573 82.764 72.189 66.167 62.759 68.394 72.210 919 171 200 143 71 82 68 77 437 349 253 118 192 1,1 0,2 0,2 0,17 0,08 0,1 0,08 0,09 0,61 0,53 0,37 0,2 0,3 3.492 2.358 2.860 2.287 2.095 1.933 1.810 1.127 1.927 1.921 2.444 2.343 2.903 4,2 2,8 3,4 2,66 2,41 2,24 2.09 1,36 2,67 2,9 3,59 3,4 4 73.963 74.995 73.944 79.173 80.247 79.480 80.420 78.168 66.243 61.357 58.632 59.172 62.487 88,9 87,8 87,4 91,99 92,14 92,09 92,89 94,45 91,76 92,73 86,23 86,5 86,5 4.830 7.890 7.591 4.463 4.683 4.815 4.275 3.392 3.582 2.540 1.430 6.761 6.628 5,8 9,2 9 5,19 5,38 5,58 4,94 4,1 4,96 3,84 2,1 9,9 9,18 Sumber : Laporan Tahunan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2010 2022 Dari data yang ada, Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 balita yang mengalami gizi buruk (dari kategori sangat kurus dan kurus) sebanyak 253 atau 0,37 persen dari total balita 62.759 orang balita. Pada tahun 2021 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 66
balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 118 atau 0,2 persen dari total balita 68,394 orang balita. Pada tahun 2022 balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 192 atau 0,3 persen dari total balita 72.210 orang balita.. Jika dilihat dari perkembangan presentasi diatas bahwa indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) di Kabupaten Kuningan tahun 2022, prevalensi Balita sangat kurus dan kurus masih berada di ambang batas masalah gizi, yaitu balita sangat kurus hanya sebesar 0,3% (ambang batas ˂ 1%) dan balita kurus hanya sebesar 4 % (ambang batas ˂ 15 %). E. Tingginya angka pengangguran Terdampaknya sektor-sektor usaha terdampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian bahkan terhentinya usaha dan tak sanggup untuk bangkit disebabkan kesulitan ekonomi menjadikan tingginya angka pengangguran serta banyaknya penduduk yang bermigrasi di Kabupaten Kuningan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Mengingat Kuningan bukan kota industri, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai kebijakan melalui upaya-upaya dengan tujuan meningkatkan penyediaan program pelatihan yang sesuai bagi kebutuhan kerja setempat atau desa untuk mengurangi angka pengangguran ini. Tabel. Bukan Angkatan Kerja Tahun 2022 Bukan Angkatan Kerja Kegiatan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah Bukan Angkatan Kerja 80.675 247.461 328.136 Sekolah 31.222 26.974 58.196 Mengurus Rumah Tangga 11.901 204.497 216.542 Lainnya 37.552 15.990 53.542 Sumber : BPS Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2023 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 67
4.2.1 Aspek Pelayanan Umum A. Pendidikan Permasalahan Utama : 1. Masih belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI tetapi sudah mulai ada peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 95,26 persen dan tahun 2022 dengan capaian sebesar 99,99 persen. 2. Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs dari tahun 2021 dengan capaian 100,72 persen dan pada tahun 2022 sebesar 101,70 sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2021 dengan capaian 91,25 persen, tahun 2022 sebesar 99,99 persen. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih di bawah angka RLS nasional (7,88 data tahun 2022). Akar permasalahan dari rendahnya APK dan APM dimaksud, antara lain: 1. Kuantitas, kualitas, dan sebaran guru belum maksimal; 2. Minat masyarakat terhadap pendidikan usia dini belum maksimal; 3. Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun; 4. Jaring pengaman bagi keberlanjutan pendidikan bagi penduduk miskin atau terancam miskin belum optimal; 5. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan luar sekolah; 6. Kurangnya dukungan para pihak dan akses bagi peserta didik yang memiliki kompentensi baik bidang akademik maupun non akademik; 7. Belum adanya kebijakan mengintegrasikan pengembangan budaya lokal dengan sistem pendidikan di Kabupaten Kuningan; 8. Belum ada upaya link and match antara proses pendidikan kejuruan dengan potensi pengembangan wilayah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 68
B. Kesehatan Permasalahan utama pada Bidang Kesehatan adalah belum optimalnya Indeks Kesehatan dan masih perlu ditingkatkan, Hasil identifikasi menunjukkan bahwa akar permasalahan dari belum optimalnya Indeks Kesehatan, antara lain: 1) Permasalahan utama pada Bidang Kesehatan adalah belum optimalnya Indeks Kesehatan dan masih perlu ditingkatkan, Hasil identifikasi menunjukan bahwa akar permasalahan dari belum optimalnya Indeks Kesehatan, antara lain: a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi AKB; b) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. c) Prevalensi stunting masih tinggi d) Persentase desa bebas ODF masih rendah. Terjadi penurunan kasus kematian ibu dan bayi pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 berjumlah 49 kasus kematian ibu dan 102 kasus kematian bayi, dengan penyebab kematian karena kasus penyakit penyerta sehingga akan menjadi prioritas program kegiatan selanjutnya. Masih rendahnya prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tatanan masyarakat sehubungan dengan adanya Pandemi covid -19 yang belum selesai. C. Sosial Permasalahan Utama: 1) Masih tingginya angka kemiskinan, di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional; 2) Data penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum sepenuhnya valid dan belum terintegrasi antar perangkat daerah; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 69
3) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial (aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan lain-lain). D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur adalah (1) kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur, (2) belum optimalnya keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur terbangun, (3) Sebagian wilayah masuk dalam zona kerentanan bencana. Akar masalahnya adalah : 1) Kondisi struktur tanah yang labil (terutama Kuningan bagian selatan) berdampak pada kekuatan konstruksi fisik jalan maupun bangunan infrastruktur lainnya; 2) Masih terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan bangunan infrastruktur sehingga belum sebanding dengan beban anggaran dengan infrastruktur yang rusak; 3) Relokasi bangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar dan berdampak terhadap sosial masyarakat; 4) Akses air minum dan sanitasi masih pada tataran akses dasar dan belum merata di seluruh wilayah. 5) Bangunan sarana prasarana pemerintah masih banyak yang mengalami kerusakan; 6) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang; 7) Pada kawasan rawan bencana masih banyak aktivitas social masyarakat seperti budidaya tanaman dan bangunan pemukiman. E. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan Utama : 1) Masih terdapat rumah tidak layak huni di beberapa kecamatan dan desa; 2) Penanganan perumahan/pemukiman dampak bencana belum selesai; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 70
3) Masih terdapatnya desa yang belum terpenuhi kebutuhan air bersih aman dan sehat serta sanitasi yang layak; 4) Masih banyak masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang layak. F. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Permasalahan Utama : 1) Penegakan PERDA belum optimal; 2) Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 3) Belum optimalnya penanganan tindak pidana ringan (TIPIRING). 4.2 Langkah-langkah Kebijakan Ke Depan Memperhatikan tingkat capaian kinerja pada Tahun 2022 dengan target akhir kinerja RPJMD (2023), dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi di Kabupaten Kuningan saat ini, maka kebijakan pembangunan ke depan akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih lemah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya; 2. Pembangunan Sektor Ekonomi lebih diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu akan diprioritaskan sektor-sektor yang mempunyai impac yang besar terhadap daya beli; 3. Pembangunan Sektor Kesehatan akan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan, pemerataan system jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan peningkatan budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat. 4. Pembangunan Sektor Pendidikan, akan lebih diarahkan pada upaya peningkatan jangkauan layanan pendidikan, dan optimalisasi wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. 5. Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata akan diarahkan pada optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 71
6. Pembangunan wilayah perbatasan akan diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan Daerah, dalam rangka mengurangi ketimpangan infrastruktur; ketimpangan daya beli; dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. 7. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan diarahkan pada upaya peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), pembatasan konversi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, perbaikan pengelolaan sampah dan limbah domestik, serta pemerataan cakupan pelayanan dalam pengelolaan limbah domestik. 8. Pembangunan sektor aparatur lebih diarahkan pada upaya perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM Aparatur. BUPATI KUNINGAN, H. ACEP PURNAMA, SH, MH Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 72
No 1 1 2 Penghargaan yang Diraih Dinas /Badan /Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan PD Penerima Penghargaan Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan 2 3 4 5 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai "TERBAIK PERTAMA" Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam Kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021. Kepala Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuningan, Bapak Abu Said Maha Halaman Setda Kuningan, pada Senin, (14/03/2022) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan menerima penghargaan BAZNAS Award 2022, kategori BAZNAS kabupaten/kota dengan dampak penyaluran Zakat Terbaik dan juga sebagai Nominasi dalam kategori BAZNAS Kab/Kota dengan Kampanye Zakat Terbaik. Kepala Baznas Pusat Pemerintah Kabupaten Kuningan melaui Baznas Kabupaten Kuningan The Sultan Hotel and Residence, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022). Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan) 6
3 4 Penganugerahan PD (Pengurus Daerah) PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) Kepada Bupati Kuningan H.Acep Purnama SH.,MH sebagai Bapak BPD Kabupaten Kuningan dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Meraih Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jabar terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Penyerahan LHP BPK dan Penilaian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 diserahkan oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA Staf Ahli Gubernur Jabar (Pemerintahan, Bidang Hukum dan Politik) Engkus Sutisna, ST, MT, Ketua Pengurus Pusat PABPDSI Feri Radiyansyah ST, MM. Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E.,M.M., Ak.,CPA.,CSFA Pemerintah Kabupaten Kuningan Pemerintah Kabupaten Kuningan Pada Kamis (24/02/2022) bertempat di GOR Ewangga Kuningan Aula Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat,Selasa (17/5/2021).
5 Meraih tiga penghargaan bergengsi sekaligus melalui DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, dua di antaranya tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan tingkat nasional dalam peringatakan hari keluarga nasional (Harganas) yang diperingati pada 29 Juni lalu.Ketiga penghargaan yang diraih secara berbarengan itu antara lain, sebagai juara Kampung KB terbai 1 tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diwakili Kampung KB Hegarmanah Kecamatan Nusaherang dan keluarga teladan terbaik 3 tingkat Provinsi Jabar. Desa Haurkuning, Sebagai juara 1. Kampung KB terbaik 1 tingkat Provinsi Jawa Barat 2. peringkat 3 tingkat nasional pelayanan KB akseptor 2. peringkat 3 tingkat nasional pelayanan KB akseptor sejuta kategori pelayanan KB pelayanan dalam rangka Harganas ke- 29 tahun 2022. pasca Kuningan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui DPPKBP3A Kabupaten Pandapa Paramarta Kuningan Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan pada Kamis (28/7/2022)
6 7 Penghargaan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian ASN. 1. Peringkat kategori penerapan Pemanfaatan data system informasi CAT, 2. Special mention implementasi manajemen ASN terbaik Pemerintah Kabupaten Wilayah Barat tipe Besar. diserahkan oleh Wakil Kepala BKN RI, Supranawa Yusuf, di Gedung Sate, Bandung, Penghargaan sebagai Tokoh Peduli Disabilitas IJTI Award 2022 yang di selenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya Wakil Kepala BKN RI, Supranawa Yusuf, di Gedung Panitia ITJI Award 2022 Pemerintah Kabupaten Kuningan Pemerintah Kabupaten Kuningan Gedung Sate, Bandung, pada Selasa (23/8/2022 Hotel Avita Tuparev, Sabtu malam (27/8/2022)
8 9 Penghargaan Tokoh Literasi Digital Daerah Tahun 2022 Turut mendampingi Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si. Kepala Diskominfo Provinsi Jabar Dr. Ika Mardiah, M.Si mengatakan, penganugrahan pada ajang Viral ini merupakan bagian Road to west Java Festival. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kecakapan Literasi Digital di Jawa Barat. Menerima Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Audy Murfi MZ Mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H Laoly didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Penghargaan ini, diberikan atas keberhasilan membina dan mengembangkan Desa Desa Mekarsari, Kaduagung, Desa Margacina, di dan Desa wilayah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat sebagai Desa Sadar Hukum. Longkewang Gubernur Jawa Barat Sekretaris BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Audy Murfi MZ Mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Kuningan Pemerintah Kabupaten Kuningan Bandung (8/10/2022 Aula Barat Gedung Sate, Rabu, 3/11/2022
10 11 Piagam dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah pusat atas Tanpa capaian WTP Pengecualian) diraih Pemerintah Kabupaten Kuningan. Piagam Penghargaan Atas Opini yang WTP ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Abdul Rahman kepada Bupati Kuningan Acep Purnama. Penyerahan penghargaan disaksikan Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Kepala BPKAD Kuningan, serta para Kepala OPD Kuningan Penghargaan (Wajar yang Tahun 2021 langsung Bupati Kuningan H. Acep Purnama, MH menerima penghargaan selaku atas kepala dukungan Program Akselerasi Edukasi dan Literasi Keuangan di daerah, diberikan oleh Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa acara Keuangan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022, Penghargaan di serahkan oleh Indarto Budiwitono selaku Kepala OJK Regional 2 Jabar melalui Sekda Kabupaten Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar, M.Si, daerah terbaik (OJK), pada Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Indarto Budiwitono selaku Kepala OJK Regional 2 Jabar Pemerintah Kabupaten Kuningan Pemerintah Kabupaten Kuningan Halaman Setda Kuningan usai apel pagi, Senin (7/11/2022). Kota Cirebon, Sabtu (12/11/2022).
12 13 Penghargaan Gerakan Menuju Kementerian dari Smart City Informatika. dan Komunikasi diberikan Penghargaan menyusun atas rencana plan) pembangunan berbasis smart city tantangan dan dalam menjawab peluang yang dihadapi masing- masing Penghargaan tersebut M kepada Bupati Kuningan Diskominfo Kepala didampingi Kuningan Dr. Wahyu Hidayah,M.Si dan Kepala Bidang Aplikasi Hj. Engking Sarki, S.Sos di saksikan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono serta tamu yang hadir. Pada Acara Seminar dan Pameran Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022 keberhasilan induk (master daerah, yang diberikan dari Katadata Insight Center (KIC) dan East Ventures kabupaten/kota untuk dengan dalam penilaian pertumbuhan kenaikan indeks daya tertinggi. Katadata saing digital Insight Center (KIC) dan East Ventures, merupakan реruѕаhааn vеnturе саріtаl реlороr іnvеѕtаѕі ѕtаrtuр tеknоlоgі dі ѕеluruh bіdаng (ѕесtоr-аgnоѕtіс) dаn раlіng аktіf dі Indonesia pada Kamis, 1 Desember 2022, diwakili Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., асаrа Regional Summit. kategori dalam Menkominfo Johnny G Plate melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, B. Sc, M. Katadata Insight Center (KIC) dan East Ventures Pemerintah Kabupaten Kuningan Melalui Diskominfo Kabupaten Kuningan Pemerintah Kabupaten Kuningan Melalui Diskominfo Kabupaten Kuningan Bertempat di Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022). Jаkаrtа, Kаmіѕ 1 Desember 2022
14 15 Pemerintah Kabupaten Kuningan Melalui Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) dan Dinas kesehatan mendapatkan penghargaan audit kasus stunting dari Badan Kependudukan dan Nasional Berencana Keluarga (BKKBN) Indonesia. Republik Diserahkan melalui Zoom dan diterima oleh Bupati kuningan, H. Acep Purnama, S.H.,M.H didampingi oleh Dinas Kepala DPPKBPPPA,Trisman Supriyatna, S.Pd.,M.Pd, Kabupaten Kuningan mendapat penghargaan 5 terbaik di Jawa Barat sebagai kabupaten/kota yang termasuk wilayah pantauan dalam penghitungan inflasi nasional dalam program Apresiasi Jawara Ekonomi Jawa Barat 2022 dan Digital Apresiasi (Program PINUNJUL INflasi UNggul JUara Lahir batin) Jawa Barat 2022 nghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Bupati Kuningan Acep Purnama Annual acara Westjava pada Meeting 2022 dengan mengangkat tema Perkuat Kolaborasi, Jabar Siap Hadapi Tantangan 2023 Dinas Zoom dan diterima oleh Bupati kuningan, H. Acep Purnama, S.H.,M.H Program Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat 2022 dan Apresiasi PINUNJUL (Program INflasi UNggul JUara Lahir batin) Jawa Barat 2022 Pemerintah Kabupaten Kuningan Melalui Dinas DPPKBPPPA,Trisman Supriyatna, S.Pd.,M.Pd, Pemerintah Kabupaten Kuningan Rabu, (14/12/2022) bertempat di Kuningan Command Centre Bandung, Senin (19/12/2022).
16 Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH menerima Penghargaan Person of The Year 2022 Kategori Top Goverment sebagai Bupati Informatif dari Radar Cirebon Group. Penghargaan diserahkan langsung General Manager Radar Cirebon Sanjayamalam, Menurut Yuda General Manager Radar Cirebon Yuda penghargaan diberikan untuk Bupati Kuningan atas komitmen dan upaya Pemerintah dalam Kabupaten menerapkan layanan informasi publik. Sanjaya, Kuningan tata kelola General Manager Radar Cirebon Yuda Sanjayamalam Pemerintah Kabupaten Kuningan di Gedung Kaliandra Graha Pena Radar Cirebon. Senin (19/12/2022)
BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (L K P J) BUPATI KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022 BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABARAKATUH SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA YTH. KETUA, UNSUR PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN; YTH. WAKIL BUPATI KUNINGAN; YTH. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH; YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN; YTH. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKDA, KEPALA PERANGKAT DAERAH, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT SE-KABUPATEN KUNINGAN; YTH. KEPALA INSTANSI VERTIKAL, BUMN, BUMD, PARA PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN INSAN PERS, SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA. SEBAGAI INSAN YANG BERIMAN MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS PERKENAN, KASIH DAN SAYANGNYA, HARI INI KITA DAPAT HADIR DAN BERSILATURAHMI DI FORUM YANG TERHORMAT YAITU SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUNINGAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 1
SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGA, PARA SAHABAT DAN INSYA ALLOH KEPADA KITA SELAKU UMATNYA YANG SELALU TAAT PADA AJARANNYA. AAMIIN YA ROBBAL ALAMIIN. HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA UNTUK MEMENUHI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, MAKA KEPALA DAERAH WAJIB UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG MEMUAT LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN. SUBSTANSI MUATAN LKPJ YANG KAMI SAMPAIKAN MELIPUTI ; ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN, TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN. SELANJUTNYA IJINKANLAH KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2022 SECARA RINGKAS SEBAGAI BERIKUT : ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 SEJALAN DENGAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 - 2023 YAITU "KUNINGAN MAJU (MA'MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023". VISI TERSEBUT AKAN DICAPAI MELALUI PELAKSANAAN 5 MISI SEBAGAI BERIKUT: 1. MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA, DENGAN JIWA KEPEMIMPINAN NU SAJATI. 2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUNINGAN NU SAJATI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERNEGARA DALAM BINGKAI KEBANGSAAN DAN KEBHINEKAAN. 3. MEWUJUDKAN MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG MERATA, ADIL, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DALAM MENCIPTAKAN SUMBERDAYA MANUSIA NU SAJATI. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 2
4. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN, WISATA, BUDAYA DAN POTENSI LOKAL UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN SERTA PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT. 5. MEWUJUDKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DALAM LINGKUNGAN YANG LESTARI. LKPJ TAHUN ANGGARAN 2022 MERUPAKAN TAHUN KE EMPAT PERIODE KEPEMIMPINAN SAYA SEBAGAI BUPATI DAN H. M. RIDHO SUGANDA, SH., M.Si, SEBAGAI WAKIL BUPATI, DALAM PENYUSUNANNYA MENGACU KEPADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018-2023 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022. SESUAI RPJMD 2018-2023, PENDEKATAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA RKPD 2022 YAITU "PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS DESA" YANG AKAN BERMUARA PADA "PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL". BERDASARKAN ISU STRATEGIS, PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN SESUAI TAHAPAN RPJMD, MAKA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. PERCEPATAN REHABILITASI DAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN. 2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA KHUSUSNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PARIWISATA. 3. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN LAPANGAN KERJA MELALUI UMKM/IMKM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. 4. PENGEMBANGAN KARAKTER BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA KELUHURAN NILAI-NILAI AGAMA. 5. PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN, KHUSUSNYA BAGI IBU DAN ANAK, MANULA DAN PENYANDANG DISABILITAS. 6. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN MELALUI SISTEM INFORMASI TERPADU (ASPEK PELAYANAN PUBLIK BERBASIS IT). HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 3
TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KAMI SAMPAIKAN PENJELASAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 SEBAGAI BERIKUT : PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 DIRENCANAKAN 2,978 TRILIUN RUPIAH DENGAN REALISASI 2,679 TRILIUN RUPIAH ATAU MENCAPAI 89,97%, PENERIMAAN TERSEBUT DIPEROLEH DARI : 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITARGETKAN 551,997 MILYAR RUPIAH, TEREALISASI 346,586 MILYAR RUPIAH ATAU 62,79%. 2. PENDAPATAN TRANSFER DITARGETKAN 2,416 TRILIUN RUPIAH, TEREALISASI 2,323 TRILIUN RUPIAH ATAU 96,14 %. 3. PENDAPATAN LAIN-LAIN DAERAH YANG SAH, DITARGETKAN 9,751 MILYAR RUPIAH, TEREALISASI 9,755 MILYAR RUPIAH ATAU 100,04 %. BELANJA DAERAH DIRENCANAKAN 3,022 TRILIUN RUPIAH DENGAN REALISASI 2,708 TRILIUN RUPIAH ATAU MENCAPAI 89,61%, YANG DIALOKASIKAN UNTUK : 1. BELANJA OPERASI, DITARGETKAN 2,207 TRILIUN RUPIAH, DIREALISASIKAN 2,010 TRILIUN ATAU MENCAPAI 91,04%. 2. BELANJA MODAL, DITARGETKAN 344,913 MILYAR RUPIAH, DIREALISASIKAN 229,856 MILYAR RUPIAH ATAU 66,64%. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA DITARGETKAN 12,859 MILYAR RUPIAH, DIREALISASIKAN 11,870 MILYAR RUPIAH ATAU 92,31%. 4. BELANJA TRANSFER DITARGETKAN 456,905 MILYAR RUPIAH, DIREALISASIKAN 456,726 MILYAR RUPIAH ATAU 99,96%. DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DITUTUP DARI PEMBIAYAAN NETTO SEBESAR 44,266 MILYAR RUPIAH TERDIRI DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBESAR 65,266 MILYAR RUPIAH DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN SEBESAR 20,499 MILYAR RUPIAH. MEMPERHATIKAN DATA TERSEBUT, KITA DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA REALISASI BELANJA DAERAH MELAMPAUI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022. HAL INI MENGAKIBATKAN PEMBAYARAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR DAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2022 BELUM TERSELESAIKAN. KEADAAN TERSEBUT MERUPAKAN DAMPAK TIDAK TERCAPAINYA REALISASI PENDAPATAN DARI TARGET PENDAPATAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM APBD PERUBAHAN TAHUN 2022, SELAIN ITU KAMI MENYADARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BELUM BERJALAN SECARA OPTIMAL. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 4
MELALUI FORUM YANG BAIK INI, KAMI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA SELURUH MASYARAKAT KUNINGAN, TERUTAMA PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA, PERBANKAN, JAJARAN ASN/NON ASN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DAN SEMUA PIHAK YANG MUNGKIN TERDAMPAK DARI KONDISI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022. KAMI BERUSAHA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INI, MELALUI SKEMA PENGANGGARAN DI TAHUN 2023, UNTUK ITU TENTUNYA MEMERLUKAN DUKUNGAN SEMUA STAKEHOLDERS PEMERINTAHAN DAERAH. MELALUI KEJADIAN INI TENTUNYA MENJADI PELAJARAN YANG SANGAT BERHARGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MASA YANG AKAN DATANG. HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS DESA" YANG AKAN BERMUARA PADA "PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL", CAPAIAN 6 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT : 1. PERCEPATAN REHABILITASI DAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN : a. REHABILITASI RUANG KELAS (213 RK), b. PEMBANGUNAN RUANG-RUANG KELAS BARU (14 RKB), PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN (11 RUANG), c. PEMBERIAN BEASISWA (457 ORANG). 2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA KHUSUSNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PARIWISATA, MELALUI : a. PEMBANGUNAN/ REHABILITASI INFRASTRUKTUR JALAN 8,9 KM; b. SARANA PRASARANA IRIGASI 741,30 HA, c. 2 DESA WISATA. 3. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN LAPANGAN KERJA MELALUI UMKM/IMKM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, KETERSEDIAAN BANTUAN PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN USAHA, SEBANYAK 4.984 WIRAUSAHAWAN BARU BERBASIS INDUSTRI KREATIF. 4. PENGEMBANGAN KARAKTER BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA KELUHURAN NILAI-NILAI AGAMA MELALUI : a. KETERSEDIAAN RUANG-RUANG KREATIVITAS MASYARAKAT MELIPUTI SELURUH BIDANG. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 5
b. MENJADIKAN KEMBALI MESJID SEBAGAI PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT DENGAN MEMENUHI KEBUTUHAN MESJID, SALAH SATUNYA KETERSEDIAAN AL QURAN MELALUI WAKAF MUSHAF AL QURAN. 5. PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN, KHUSUSNYA BAGI IBU DAN ANAK, MANULA DAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI REVITALISASI POSYANDU SEBANYAK 284 UNIT. 6. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN MELALUI SISTEM INFORMASI TERPADU (ASPEK PELAYANAN PUBLIK BERBASIS IT) SEBANYAK 30 APLIKASI. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022, DISESUAIKAN DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH TAHUN 2022 ADALAH : 1. TARGET OPINI BPK TAHUN 2022 ADALAH WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN). NAMUN SAMPAI DENGAN AKHIR PELAPORAN INI, BPK RI BELUM MENGELUARKAN OPINI HASIL PEMERIKSAAN (MASIH DALAM PROSES AUDIT). 2. HASIL SURVEY YANG DILAKUKAN OLEH BAPPEDA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN 2022, INDEKS KEPUASAN LAYANAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN MENCAPAI 85 % DENGAN KRITERIA BAIK. 3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN TARGET 69,71 POIN TEREALISASI 70,16 (100,64 %). 4. PERENCANAAN SEKTORAL TERINTEGRASI BERBASIS DESA DENGAN TARGET 1 DESA DAN TEREALISASI 1 DESA ATAU 100 %. 5. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) DENGAN TARGET 1,90 - 3,00 DAPAT TEREALISASI 5,53% (184,33 %) DAN NAIK 3,56% DARI TAHUN 2021, BERTAMBAHNYA PERTUMBUHAN DIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT DI BERBAGAI SEKTOR ANTARA LAIN SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA. 6. INDEKS DESA MEMBANGUN DENGAN TARGET 0,665 POINT DAPAT TEREALISASI 0,744 (111,87%), KONDISI TERSEBUT BERKAT SEMAKIN MENINGKATNYA KESADARAN PARTISIPASI DARI WARGA MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN ADANYA BERTAMBAHNYA ALOKASI ANGGARAN DANA DESA SETIAP TAHUNNYA DARI PEMERINTAH PUSAT. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 6
7. KEMANTAPAN JALAN DENGAN TARGET 84,9 % DAPAT TEREALISASI 79,06% ATAU TERCAPAI 93,12 %. 8. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH), UNTUK TAHUN 2023 TARGET RPJMD KABUPATEN KUNINGAN UNTUK IKLH YAITU 66,798 POIN DAN TEREALISASI 66,93 POIN ATAU CAPAIAN KINERJA SEBESAR 100,2 %. HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, BAHWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH HAKIKATNYA ADALAH MEWUJUDKAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD. PADA TAHUN 2022, KAMI BERUPAYA AGAR PROGRAM DAN KEGIATAN SELARAS DENGAN TERCAPAINYA SASARAN DAN TUJUAN YANG MENGGAMBARKAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA SETIAP MISI. UNTUK MEWUJUDKAN MISI 1, YAITU MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA DENGAN JIWA KEPEMIMPINAN NU SAJATI, KAMI LAPORKAN HASIL CAPAIAN INDIKATOR DI TAHUN 2022 ADALAH : 1. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN LIMA KALI BERTURUT-TURUT DARI TAHUN 2017 S.D 2021. 2. REALISASI PAD TERHADAP APBD MENCAPAI 12,93 %. UNTUK MEWUJUDKAN MISI 2, YAITU MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUNINGAN NU SAJATI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERNEGARA DALAM BINGKAI KEBANGSAAN DAN KEBHINEKAAN CAPAIAN INDIKATOR DI TAHUN 2022 ADALAH : 1. INDEKS TOLERANSI BERAGAMA DENGAN TARGET 69,5-69,8 POINT TEREALISASI 78,27 POINT MELEBIHI TARGET MENCAPAI 112,37 % (DATA BERSUMBER DARI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN). 2. INDEKS RASA AMAN DENGAN TARGET 73,60 POINT DAPAT TEREALISASI 74,75 POINT 101,56 %, HAL MENUNJUKKAN ADANYA KESADARAN WARGA MASYARAKAT DALAM MENJAGA RASA AMAN DI WILAYAH TEMPAT TINGGALNYA MASING-MASING. UNTUK MEWUJUDKAN MISI 3, YAITU MEWUJUDKAN MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG MERATA, ADIL, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DALAM MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA NU SAJATI CAPAIAN INDIKATOR DI TAHUN 2022 ADALAH : 1. PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBESAR 70,16 POIN ATAU NAIK 0,45 % DIBANDINGKAN TAHUN 2021 SEBESAR 69,71 POIN. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 7
2. PENINGKATAN INDEKS PENDIDIKAN SEBESAR 60,27 DARI 59,97 DI TAHUN 2021 TERJADI KENAIKAN 0,3 POIN. 3. PENINGKATAN ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH ATAU MEAN YEARS SCHOOL (MYS) 7,88 DARI 7,80 TAHUN PADA TAHUN 2021 TERJADI KENAIKAN 0,08 POIN. 4. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SEKOLAH DASAR TAHUN 2022 MENCAPAI 101,70% DAN APK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2022 MENCAPAI 80,53%. 5. PENINGKATAN INDEKS KESEHATAN 83,12 DARI 82,74 PADA TAHUN 2021 NAIK 0,38 POIN. 6. PENINGKATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) DARI 73,78 TAHUN PADA TAHUN 2021 MENJADI 74,03 TAHUN PADA TAHUN 2022 ATAU NAIK 0,25 POIN. 7. PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DI KUNINGAN KHUSUSNYA UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB). CAPAIAN AKI TAHUN 2022 TERDAPAT 23 KASUS PER 100.000 SEDANGKAN TAHUN 2021 49 KASUS (MENGALAMI PENURUNAN 46,9%). KELAHIRAN HIDUP DAN AKB TAHUN 2022 ADALAH 5,13 ATAU NAIK DIBANDINGKAN TAHUN 2021 SEBESAR 2,95 KASUS PER 1000 KELAHIRAN HIDUP. 8. PENINGKATAN JUMLAH SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR PADA RSUD, BAIK RSUD 45 MAUPUN LINGGAJATI. UNTUK MEWUJUDKAN MISI 4, YAITU MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN, WISATA, BUDAYA DAN POTENSI LOKAL UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN SERTA PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT CAPAIAN INDIKATOR DI TAHUN 2022 ADALAH : 1. INDEKS DESA MEMBANGUN MENCAPAI 80 POIN DAN JUMLAH LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN (BUMDES) YANG AKTIF MENCAPAI 249 BUAH. 2. PRODUKSI PERTANIAN (BERAS, PADI, JAGUNG, KEDELAI, KACANG TANAH, KACANG HIJAU, UBI KAYU, UBI JALAR) TAHUN 2022 MENGALAMI SURPLUS SEBESAR 5.225 TON, DIMANA PRODUKSI PERTANIAN MENCAPAI 491.636 TON. 3. TAHUN 2022 KOMODITI PRODUKSI DAGING SEBANYAK 34.091 TON, PRODUKSI TELUR DAN SUSU 30.142 TON. 4. MENINGKATNYA PRODUKSI IKAN PADA TAHUN 2022 SEBANYAK 24.941,31 TON DIBANDINGKAN TAHUN 2021 YANG HANYA MENCAPAI 23.337,2 TON. 5. PERSENTASE KETERSEDIAN CADANGAN PANGAN MENCAPAI 9,16%. 6. KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2022 MENCAPAI 3,448 JUTA ORANG ATAU MENINGKAT 29,25 % DARI TAHUN 2021. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 8
7. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN KUNINGAN SELAMA KURUN WAKTU 3 TAHUN TERAKHIR 2020-2022 SEBESAR 1,32%. 8. ANGKA TINGKAT KEMISKINAN MENURUN DARI TAHUN 2021 SEBESAR 13,10% MENJADI 12,76% PADA TAHUN 2022. 9. JUMLAH WIRAUSAHA YANG DIBERIKAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJANYA SEBANYAK 108, ATAU 0,58 % DARI TOTAL JUMLAH USAHA MIKRO DI KABUPATEN KUNINGAN 50.577 WIRAUSAHA. 10. PROSENTASE KEPEMILIKAN KTP 98,92% DAN AKTA KELAHIRAN 94,23% DARI TOTAL PENDUDUK KABUPATEN KUNINGAN. 11. CAKUPAN PESERTA KB AKTIF MODERN MENCAPAI 73,86 %. UNTUK MEWUJUDKAN MISI 5, YAITU MEWUJUDKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DALAM LINGKUNGAN YANG LESTARI CAPAIAN INDIKATOR DI TAHUN 2022 ADALAH : 1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) MENCAPAI 5,53% PADA TAHUN 2022 BERDASARKAN DATA BPS. 2. ANGKA INFLASI MENCAPAI 2,05% PADA TAHUN 2022, MASIH DALAM RENTANG TARGET INFLASI NASIONAL (3±1%). 3. JUMLAH INVESTASI YANG MASUK SEBESAR 5,204 TRILIUN RUPIAH. 4. CAPAIAN BIDANG KETENAGAKERJAAN MELIPUTI JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KERJA SELAMA TAHUN 2022 SEBANYAK 9.038 ORANG, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) SEBESAR 63,82%, TINGKAT KESEMPATAN KERJA SEBESAR 92,49%. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENCAPAI 9,96%. 5. INDEKS PENGELUARAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS MENINGKAT MENJADI 55,21 POIN DI TAHUN 2021 DIBANDINGKAN KONDISI TAHUN 2022 SEBESAR 56,44 POIN. 6. BERTAMBAHNYA JUMLAH UMKM YANG MENJADI WIRAUSAHA SEBANYAK 108, DENGAN DEMIKIAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MENINGKAT DARI TAHUN 2021 SEBANYAK 12.840 MENJADI SEBANYAK 12.958 PADA TAHUN 2022. JUMLAH UMKM YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI STANDARISASI DAN SERTIFIKAT PRODUK USAHA SEBANYAK 100 BUAH. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 9
7. PANJANG JARINGAN IRIGASI PRIMER DALAM KONDISI BAIK 55,79 %, ATAU AREAL IRIGASI MENCAPAI 34.002 METER. 8. CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENGELOLAAN AIR MINUM SEBESAR 91,10%. 9. CAKUPAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SEBESAR 93,65%. 10. PENURUNAN PROSENTASE KAWASAN KUMUH MENJADI 15,43 %. 11. PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBANYAK 564 UNIT. 12. PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN SEBANYAK 488 ATAU 46,65 % DARI TARGET KEBUTUHAN 1.046 DI TAHUN 2022. 13. VOLUME PENANGANAN SAMPAH MENCAPAI 61,09%. HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, SELAIN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI OLEH APBD, PADA TAHUN 2022 KABUPATEN KUNINGAN MENDAPAT ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA. TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN KUNINGAN SEBESAR 3,5 MILIAR RUPIAH YANG DILAKSANAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. ADAPUN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA TUGAS PEMBANTUAN ADALAH PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT DESA CINIRU YANG BERLOKASI DI BLOK CIUYAHSARI RT.08 RW.04 DESA CINIRU KECAMATAN CINIRU KABUPATEN KUNINGAN. HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH MASYARAKAT KUNINGAN, SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, ALIM ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT SERTA SEGENAP INSAN PERS, MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK ATAS DUKUNGANNYA TERHADAP KEBIJAKAN YANG ADA SEHINGGA MEMBUAHKAN BANYAK PRESTASI YANG MEMBANGGAKAN. PADA TAHUN 2022 PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIRAIH SEBANYAK 20 PENGHARGAAN, BERBAGAI KEBERHASILAN DAN PRESTASI YANG TELAH DIRAIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2022 TENTUNYA MENJADI PEMICU BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK LEBIH BAIK LAGI DI MASA DATANG. Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 10
"TIDAK ADA GADING YANG TAK RETAK", UNGKAPAN INI MUNGKIN SANGAT RELEVAN TERHADAP APA YANG TELAH DIRENCANAKAN DAN REALISASINYA, UNTUK ITU KAMI MENYADARI MASIH ADA KEKURANGAN SERTA MASALAH YANG BELUM DISELESAIKAN SECARA OPTIMAL DAN PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN KITA SEMUA. BERDASARKAN INDIKATOR MAKRO, MASALAH YANG MASIH DIHADAPI DI KABUPATEN KUNINGAN ADALAH ANGKA KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA YANG MASIH DI ATAS RATA-RATA PROVINSI DAN NASIONAL. STRATEGI DAN KEBIJAKAN TETAP KITA UPAYAKAN SECARA MAKSIMAL, YAITU MELALUI KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK, SERTA MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF, APABILA KITA DAPAT MELAKUKANNYA SECARA BERKELANJUTAN, DIHARAPKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA AKAN SEMAKIN BAIK, DAN INI AKAN BERBANDING LURUS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK. PENYELESAIAN PERMASALAHAN TERSEBUT TENTUNYA TIDAK DAPAT KAMI LAKUKAN SENDIRI, UNTUK ITU PADA TAHUN KELIMA MASA JABATAN KAMI SEBAGAI BUPATI/WAKIL BUPATI KUNINGAN PERIODE TAHUN 2018 - 2023, KAMI MOHON DUKUNGAN DARI SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN, KHUSUSNYA KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, UNTUK BERSINERGI DAN BEKERJASAMA DALAM MENYELESAIKAN SEMUA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. MELALUI FORUM YANG MULIA INI, PERKENANKAN KAMI UNTUK MEMPEROLEH SARAN, PENDAPAT SERTA MASUKANNYA BAIK DARI DEWAN YANG TERHORMAT MAUPUN DARI SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT. HAL INI SANGAT PENTING KARENA AKAN DIJADIKAN SEBAGAI BAHAN KOREKSI DAN EVALUASI BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAERAH YANG AKAN DATANG, DEMI PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN YANG LEBIH BAIK. SEHINGGA CITA-CITA KITA BERSAMA DALAM MEWUJUDKAN KUNINGAN MAJU (MAKMUR, AGAMIS DAN PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023 DAPAT TERWUJUD. SELANJUTNYA KAMI MENGAJAK KEPADA SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN UNTUK TETAP MENJAGA KONDUSIVITAS DAERAH MENGHADAPI BERBAGAI DINAMIKA YANG TERJADI DI MASYARAKAT, APALAGI TAHUN INI SUDAH MEMASUKI TAHAPAN PEMILU 2024. KITA MENGHARAPKAN HAJAT DEMOKRASI LIMA TAHUNAN INI SEMAKIN BERKUALITAS, BAIK PADA TAHAPAN, Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 11
PELAKSANAAN DAN PASCA PEMILU. PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INI HARUS MENJADI PRIORITAS UTAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, KEPENTINGAN MASYARAKAT HARUS LEBIH DIUTAMAKAN DIBANDINGKAN DENGAN KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN. NILAI-NILAI INILAH YANG PERLU KITA TUMBUHKAN BERSAMA, SEBAGAI KONTRIBUSI KECINTAAN KITA KEPADA BANGSA DAN NEGARA. AKHIRNYA HANYA DENGAN MEMOHON RIDHO ALLAH SWT, KITA BERHARAP MENDAPATKAN LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAHNYA UNTUK TERWUJUDNYA KUNINGAN MAJU. DEMIKIAN PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF APABILA TERDAPAT KATA YANG KURANG BERKENAN. BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH. WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHIWABARAKATUH Kuningan, Maret 2023 BUPATI KUNINGAN H. ACEP PURNAMA, SH, MH Nota Pengantar LKPJ Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2022 12
Menimbang Mengingat KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 060/KPTS.314-Org./2021/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 - 2023 BUPATI KUNINGAN, : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Kuningan Tahun 2018-2023 Kabupaten Kuningan telah menetapkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS.345.ORG & PA/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana (RPJMD) Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu untuk disesuaikan; c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tentang Penetapan Keputusan Bupati Kuningan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2023; berdasarkan pertimbangan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur tentang Negara Nomor Petunjuk Pengisian Indikator Kinerja Utama (IKU); : PER/20/PAN/11/2008 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021; tentang Rencana 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan; MEMUTUSKAN : : : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan 2018- 2023 dimaksud Diktum KESATU merupakan Dokumen yang berisi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan untuk kurun waktu 2018-2023. : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023. : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS.345.ORG & PA/2019 tentang (IKU) Kabupaten Penetapan Kuningan Tahun 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Indikator Kinerja Utama : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 24 Juni 2021 BUPATI KUNINGAN, ACEP PURNAMA
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR TENTANG : 060/KPTS.314- Or g./2021 : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 - 2023 INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 - 2023 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TUJUAN SATUAN 2019 2020 TAHUN 2021 1.1 Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabiltas dan transparansi pemerintahan 1.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel 1.1.2 Meningkatnya 1. Opini BPK 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat 1. Opini BPK 2. Indeks kepuasan layanan masyarakat Kategori Persen WTP 83,62 WTP 74,00 WTP 74,12 mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik 1.1.3 Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik 1.1.4 Meningkatnya kinerja pengelolaan PAD 2.1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis,toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama 2.1.1 Terwujudnya masyarakat yang agamis 3. Indeks toleransi beragama Poin 68,3- 68,8 68,7- 69,0 69,1- 69,4 2.2 Menegakkan 2.2.1. Terwujudnya penegakan perundang- undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas 4. Indeks rasa aman 4. Indeks rasa aman Poin 70-71 70-71 71- 73,5 2022 WTP 74,82 69,5- 69,80 71- 73,5 2023 WTP 75,52 69,9- 70,2 73,6- 76 PENANGGUNG JAWAB Badan Kesbangpol Satpol PP SUMBER DATA Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
3.1 Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas 3.2 Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau 3.3 Menciptakan sumberdaya manusia yang santana, basajan, santika dan unggul 4.1 Terbangunnya desa piunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 2.2.2. Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah 3.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan 3.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan 3.3.1 Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan 3.3.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 3.3.3. Meningkatnya PUD 3.3.4 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 4.1.1 Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa 5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 6. Perencanaan Sektoral terintegrasi berbasis desa Poin Buah 69,10 1 68,39 1 69,26 1 69,45 1 69,66 1 Bappeda Bappeda
petumbuhan ekonomi 4.2 Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja 4.3 Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 5.1 Meningkatkan Pinunjul 4.1.2 Terbangunnya sentra unggulan pertanian 4.1.3 Terbangunnya sentra unggulan budaya 4.1.4 Terbangunnya sentra lokal lainnya 4.2.1 Meningkatnya investasi skala desa 4.2.2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa 4.2.3 Meningkatnya lapangan kerja di desa 4.2.4 Menurunnya tingkat pengangguran 4.2.5 Terciptanya wirausaha baru 4.3.1 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 5.1.1 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan 5.1.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi 8. Indeks Desa Membangun 9. Kemantapan Jalan 9. Kemantapan Jalan Persen Poin Persen ≥6,00 0.650 81,9 2,42- 1,51 0,655 82,9 1,75- 2,65 0,660 83,9 1,90- 3,00 0,665 84,9 2,00- 3,45 0,670 85,9 Bappeda DPMD DPUTR
Kode 4 4.1 4.1.01 4.1.02 4.1.03 4.1.04 4.2 4.2.01 4.2.02 4.3 4.3.01 5 5.1 5.1.01 5.1.02 5.1.05 5.1.06 5.2 5.2.01 5.2.02 5.2.03 5.2.04 5.2.05 5.3 5.3.01 5.4 5.4.01 5.4.02 6 6.2 6.2.01 6.2.02 6.3 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERIODE 28 FEBRUARI 2022 Uraian Anggaran PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain- lain PAD yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 406.691.817.027,00 103.386.000.000,00 84.305.234.244,00 6.363.701.269,00 212.636.881.514,00 2.268.464.231.911,00 2.138.807.294.732,00 129.656.937.179,00 9.751.342.500,00 9.751.342.500,00 2.684.907.391.438,00 Jumlah Pendapatan BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Total Surplus/(Defisit) 1.910.457.984.930,00 1.093.711.576.562,00 737.140.871.118,00 63.497.645.250,00 16.107.892.000,00 300.392.315.308,00 35.434.000.000,00 75.310.226.154,00 71.370.092.700,00 89.466.786.454,00 28.811.210.000,00 11.035.429.600,00 11.035.429.600,00 441.021.661.600,00 8.000.000.000,00 433.021.661.600,00 2.662.907.391.438,00 22.000.000.000,00 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan
22.000.000.000,00 15.000.000.000,00 7.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 - Realisasi 25.433.125.708,00 12.292.226.262,00 3.723.223.243,00 500.000.000,00 8.917.676.203,00 287.241.488.579,00 280.665.686.100,00 6.575.802.479,00 - - 312.674.614.287,00 156.476.730.209,00 137.311.049.095,00 19.153.681.114,00 - 12.000.000,00 335.414.900,00 - 335.414.900,00 - - - 2.682.420.000,00 2.682.420.000,00 19.239.695.750,00 - 19.239.695.750,00 178.734.260.859,00 133.940.353.428,00 - 133.940.353.428,00
% 6,25 11,89 4,42 7,86 4,19 12,66 13,12 5,07 - - 11,65 8,19 12,55 2,60 - 0,07 0,11 - 0,45 - - - 24,31 24,31 4,36 - 4,44 6,71 608,82 - - - -
No. KEGIATAN 1 Pelaksana mengumpulkan Penyusunan Laporan LAKIP bahan pelaksanaan 2 Kasubag menerima, memeriksa bahan Penyusunan Laporan LAKIP dan diserahkan ke Kabag 3 Kabag menerima, memeriksa bahan Penyusunan Laporan LAKIP, Jika Setuju diadakan Workshop, Jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki 4 Kasubag melaksanakan Workshop penyusunan Laporan LAKIP dan melaporkan ke Kabag hasil Workshop SKPD 5 Kasubag membuat draf penyusunan Laporan LAKIP 6 Kabag menerima, memeriksa penyusunan Laporan LAKIP, Jika Setuju diserahkan ke Bupati untuk ditandatangani, Jika Tidak dikembalikan untuk diperbaiki. draf 7 Bupati menerima dan menandatangani Penyusunan Laporan LAKIP 8 Kasubag menerima Laporan LAKIP dan diserahkan ke SKPD dan Staf untuk diarsipkan 9 Pelaksana mengarsipkan Dokumen Laporan LAKIP Staf Tidak BAGAN ALUR SOP PENYUSUNAN LAKIP PELAKSANA Kasubag Kabag Bupati Kelengkapan Bahan Penyusunan LAKIP YA Bahan Penyusunan LAKIP Tidak Bahan Penyusunan LAKIP YA Berkas pelaksanaan Workshop LAKIP Bahan Draf LAKIP Draf LAKIP yang sudah diparaf Draf LAKIP yang akan di tandatangani Bupati LAKIP yang sudah ditandatangani Bupati LAKIP yang sudah ditandatangani Bupati MUTU BAKU Waktu 60 menit 60 menit 30 menit 180 menit 1 hari 30 menit 15 menit 30 menit 10 menit Output Draf Penyusunan LAKIP Draf Penyusunan LAKIP Pelaksanaan Workshop LAKIP Draf laporanLAKIP Draf LAKIP Draf LAKIP yang akan di tandatangani Bupati LAKIP yang sudah ditandatangani Bupati LAKIP yang sudah ditandatangani Bupati LAKIP yang sudah ditandatangani Bupati Keterangan
MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 1. Membentuk Tim Penyusanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kuningan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi bidang terkait yang tercantum pada setiap indikator dan sasaran strategis. 2. Laporan Kinerja disusun melalui permintaan data dari perangkat daerah yang menjadi acuan pada RPJMD Kabupaten Kuningan periode 2019-2023. 3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada perangkat daerah dalam petunjuk dan teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada perangkat daerah nya masing-masing. 4. Melaksakan desk kepada perangkat daerah dalam membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada perangkat daerah. 5. Melaksanaakn koordinasi dan kerja sama dalam pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. 6. Melaksanakan koordinasi dan validasi data dengan perangkat daerah terkait data yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Melaksanakan reviu dengan Inspektorat. 8. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada pimpinan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN SEKRETARIAT DAERAH JALAN SILIWANGI NO.88 TELP. (0232) 871045 - Fax (0232) 871068 KUNINGAN 45512 Kuningan, 24 Januari 2023 Kepada : 061/ 203 /Org. : Penting Nomor Sifat Lampiran : - Hal : Asistensi/Desk Dokumen SAKIP Tahun 2023 Yth. 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Kuningan; 2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kuningan di - KUNINGAN Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) bahwa Bupati/Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan dan menyampaikannya kepada Menteri PAN RB dan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya kami akan melaksanakan asistensi/desk dokumen sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 sebagai berikut : Instansi Pemerintah 1. Rencana Strategis (Renstra); 2. Rencana Kerja; 3. Indikator Kinerja Utama (IKU); 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023; 5. LAKIP Tahun 2022; 6. Pohon Kinerja; 7. Cascading; 8. Crosscutting. Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami minta Saudara menugaskan 1 (satu) orang Pegawai yang menangani Laporan dimaksud agar membawa dokumen berupa hardcopy dan softcopy sebagaimana jadwal terlampir. Untuk menjadi maklum dan perhatiannya. Tembusan : Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR TANGGAL : 24 Januari 2023 : 061/ 203 /Org. JADWAL ASISTENSI/DESK PERANGKAT DAERAH LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN HARI/TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Satuan Pol PP; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB s.d. 15.30 WIB Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Senin, 30 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Senin, 30 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB s.d. 15.30 WIB Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda Dinas Perikanan dan Peternakan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; Selasa, 31 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Rumah Sakit Umum Daerah 45; Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati; Badan Penanggulangan Bencana. Selasa, 31 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB s.d. 15.30 WIB Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. PERBANDINGAN PENCAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 - 2022 TABEL PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 DAN 2022 NO 1 1 SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel INDIKATOR 3 1. Opini BPK SATUAN 4 Kategori TARGET 5 WTP TAHUN 2019 REALISASI 6 WTP % 7 100% TARGET 8 WTP TAHUN 2020 REALISASI 9 WTP % 10 100% TARGET 11 WTP TAHUN 2021 REALISASI 12 WTP 2 Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik 2. Indeks kepuasan layanan masyarak at Persen 82,78 83,4 101% 83,48 80,08% 95,87 % 74,82 76,51 3 Terwujudnya masyarakat yang agamis 3. Indeks toleransi beragam a Poin 68,3- 68,6 70 102% 68,7-69,0 70 101% 69,1-69,4 72,39 4 Terwujudnya penegakan perundang- undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 4. Indeks rasa aman Poin 70-71 70-71 100% 70-71 72 101% 71-73,5 73,66 5 Meningkatnya upaya penanggulanga n kemiskinan 5. Indeks pembang unan manusia (IPM) Poin 69,06 69,1 100% 69,36 69,38 69,26 69,71 % 13 100% 102,23% 104% 100,23% 100,65% TARGET 14 WTP 74,82 69,5 - 69,80 71 - 73,5 69,45 TAHUN 2022 REALISASI 15 WTP 85,00 78,27 74,75 69,71 % 16 100% 113% 112% 101% 100,4% PENANGGUNG JAWAB 17 BPKAD Bappeda Badan Kesbangpol Satpol PP Bappeda
NO 1 6 7 8 9 SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari INDIKATOR 3 6. Perencan aan Sektoral Terintegr asi Berbasis Desa 7. Laju pertumbu han ekonomi (LPE) 8. Indeks desa memban gun 9. Kemanta pan Jalan 9. Kemanta pan Jalan 10. Indeks Kualitas Lingkung an Hidup (IKLH) 10. Indeks Kualitas Lingkung an Hidup (IKLH) SATUAN 4 buah Persen Poin Persen Poin TARGET 5 1 ≥6,00 0,650 81,9 68,22 TAHUN 2019 REALISASI 6 1 ≥6,00 0,650 67,80 % 7 100% 100% 100% 100,05 % 99,68% TARGET 8 1 ≥6,00 0,655 82,9 68,25 TAHUN 2020 REALISASI 9 1 6,56 0,85 83,2 64 % 10 100% 109% 129% 100,3 % 93,7% TARGET 11 1 1,75-2,65 0,660 83,9 68,27 TAHUN 2021 REALISASI 12 1 3,38 0,723 79,06 68,91 % 13 100% 127,5% 110% 94,23% 103,7% TARGET 14 1 3.00 0,665 84,9 66,79 TAHUN 2022 REALISASI 15 1 5,53 0,744 79,06 66,93 % 16 100% 184% 111% 93,12% 100,2% PENANGGUNG JAWAB 17 Bappeda Bappeda DPMD DPUTR