AL-QISTHU Vol.15, No.2, December 2017, pp.49-56 p-ISSN: 1858-1099 | e-ISSN: 1858-1xxx Perilaku Pedagang Kerajinan dalam Menaikkan dan Mendiskriminasi Harga Pasar ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pasar Beringharjo) Bustami Bustami Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci E-mail penulis Korespondensi: Article Info: Revised Sept 3, 2017 Accepted Nov 4, 2017 Published online Dec 31, 2017 Kata Kunci: Menaikkan Mendiskriminasi Harga Pasar, Hukum Ekonomi Syari'ah Abstrak: Sejumlah petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis yang mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan komersial pada tingkat yang luas dan halal, sebagian perintah ini terutama menjelaskan perdagangan sebagai 'fadhl Allah, karunia dan rahmat-Nya. Permasalahan yang perlu mendapatkan kejelasan dengan penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 1) bagaimana praktek jual beli para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana penyusun menggunakan field research yang mencari sumber data secara langsung di lapangan atau kepada penjual kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta. Metode Pengumpulan Data menggunakan: observasi Penelitian, interview atau Wawancara dan dokumentasi. Analisa data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Adapun analisa ini dilakukan dengan analisa induktif dan analisa deduktif. Adapun temuan penelitian sebagai berikut: kenaikan harga dan diskrimansi harga yang dilakukan oleh pedagang kerajinan yang ada di pasar Beringharjo merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang berlangsung secara terus menerus dilakukan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai adat istiadat masyarakat yang jika dinilai sudah sesuai berdasarkan pada konsepsi hukum Islam (konsep adat atau al-'Urf), selama hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthor Pendahuluan Sejumlah petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis yang mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan komersial pada tingkat yang luas dan halal, sebagian perintah ini terutama menjelaskan perdagangan sebagai 'fadhl Allah, karunia dan rahmat-Nya. Sistem perekonomian Islam selalu terikat dengan aturan-aturan moral yang menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga ranah muamalat memiliki makna ibadah. Dalam perspektif Islam, eksistensi manusia hanya memiliki makna bila seluruh kegiatannya didedikasikan kepada Allah SWT. Islam selalu menyerukan manusia untuk mentransformasikan amanah- amanah Ilahi di muka bumi ini, mencakup kegiatan manusia di berbagai bidang: sosial, politik, hukum dan tentu saja ekonomi. Islam memberikan spektrum pilihan yang sangat luas dan mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan material dan imaterialnya. Di dalam Islam, kedudukan manusia sangat unik karena disamping diciptakan sebagai hamba yang bertugas untuk beribadah kepada-Nya, juga sebagai makhluk yang harus selalu berinteraksi terhadap satu sama lainnya, oleh karenaitu dalam perspektif ini manusia secara inheren harus memiliki wawasan horizontal dan vertikal. Wawasan horizontal dibutuhkan manusia dalam memandang sesamanya, sedangkan wawasan vertikal dibutuhkan manusia ketika ia harus mengoreksi dan mengintrospeksi dirinya. 49
Al-Qishthu, Vol. 5 No. 2, 2017 Seiring dengan bertambahnya pesatnya perkembangan perekonomian global, dimana era globalisasi memasuki dinamika baru dan mengusung peradaban dalam tatanan idealitas dan semangat kompetitif yang sangat tinggi, apalagi akan diberlakukannya liberalisasi perdagangan antar negara mulai tahun 2003 bagi negara-negara Asean menuntut kita harus berbenah diri serta bangkit dari tidur panjang yang selama ini memanjakan dan meninabobokan kita semua. Oleh karenanya, pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan alam menjadi silah satu prioritas utama di samping ditunjang oleh tatanan atau sistem perekonomian yang kuat serta fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung. Bagi bangsa Indonesia yang saat ini masih bergulat dengan multi krisis mulai dari krisis ekonomi yang menjalar kepada krisis hukum, politik serta krisis sosial lainnya merupakan masa sulit bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, perlu waktu sangat lama untuk kembali bangkit dari keterpurukan yang melanda bangsa ini. Berbagai cara dilakukan pemerintah terutama dalam menetapkan kebijakan ekonomi dengan memanfaatkan berbagai sektor perekonomian yang potensial. Salah satu potensi yang terus dikembangkan sesuai dengan kondisi geografis bangsa Indonesia adalah sektor pariwisata yang dianggap sebagai alternatif dalammenghadapi berbagai masalah ekonomi tersebut. Karena pada dasarnya pariwisata adalah bentuk kegiatan usaha untuk rnenjual panorama alam yang indah, atmosfir yang nyaman,serta keunikan-keunikan seni budaya, dimana kegiatan tersebut tentu saja menghasilkan uang, singkatnya multifilier effect ekonomi yang diterima dari kegiatan turisme cukup menggiurkan dan mengasyikan. Wilayah pariwisata yang ideal dan dapat menjamin maksud serta tujuan industri pariwisata sesuai dengan fungsinya adalah daerah tujuan wisata yang benar-benar dapat memberikan atraksi beraneka ragam, baik yang dimiliki alam sekitarnya sebagai obyek tak bergerak maupun yang merupakan manifestasi budaya khas bersifat daerah atau nasional sebagai obyek bergerak, serta dapat memperlihatkan kegiatan kehidupan rakyat sekitarnya (Pendit, 1999). Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia yang terus menerus mengembangkan potensi wisata daerahnya (Raharjana, 2012; Roostika, 2012), ini terlihat dari beberapa pembenahan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat, selain itu dengan slogan "Jogja Never Ending Asia", menambah keeksotisan tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun manca negara untuk dapat menikmati keindahan wisatanya (Salazar, 2005). Salah satu tujuan wisatanya adalah Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo yang terletak diujung kawasan Malioboro merupakan salah satu pasar induk terbesar yang ada di Yogyakarta (Octavia, Maria, Herliana, & Tricia, 2017), ini bisa dilihat dari berbagai pedagang yang menjual berbagai dagangannya, mulai dari batik, aksesoris-aksesoris unik, kerajinan yang terbuat dari berbagai bahan baku yang menarik dan mempunyai nilai artistik tersendiri maupun kebutuhan pokok masyarakat Yogja sehari-hari. Dan pasar ini merupakan salah satu tujuan wisatawan yang tidak dapat dilewatkan begitu saja bagi para wisatawan karena keunikan-keunikan barang dagangan yang jualnya. Namun di balik semua pesona yang dimilikinya, bukan berarti tidak ada persoalan yang menarik untuk diteliti, salah satunya adalah adanya kenaikan harga dan diskriminasi harga oleh para penjualnya. Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penyusun dapat merumuskan permasalahan yang perlu mendapatkan kejelasan dengan penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 1) bagaimana praktek jual beli para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta? Metodologi Penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana penyusun menggunakan field research yang mencari sumber data secara langsung di lapangan atau kepada penjual kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta. Dikarenakan penelitian yang heterogen, maka penelitian ini mengambil sumber data berdasarkan sample, yakni sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 1992). Dengan menggunakan sampling purposive,yakni memilih orang-orang tertentu yang dianggap memiliki populasi (Hasan, 1970). Metode Pengumpulan Data menggunakan: observasi Penelitian, interview atau Wawancara dan dokumentasi. Analisa data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Adapun analisa ini dilakukan dengan analisa induktif dan analisa deduktif. Hasil dan Pembahasan Kenaikan Harga Pasar Pada kasus yang di pasar Beringharjo, masalah kenaikan harga terutama pada saat tertentu merupakan hal yang fenomenal, dan masalah kenaikan harga itu sendiri tidak terlepas dari terminologi penentuan harga. Harga kemudian ditentukan oleh jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai nilai dari suatu barang. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau untuk Al-QISTHU Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci 50
51 Bustami Bustami Perilaku Pedagang Kerajinan dalam Menaikkan dan Mendiskriminasi Harga... mengupah suatu jasa. (Ensiklopedi Indonesia, vol. III). Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika terjadinya kenaikan harga dan diskriminasi harga sebagaimana dilakukan oleh pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta yang kemudian menjadi sebuah perilaku atau tradisi/kebiasaan tersendiri. Seperti pengakuan Yanti (26 tahun) sebagai salah seorang karyawan penjual kios yang menjual kerajinan souvenir hiasan eksklusif mengenai kenaikandan diskriminasi harga ini, katanya: "Yo nek pengen untung yo kudu bedho regane to mas!, antarane wong Yojo po wong luar Yojo. Mergo dodolan sovenir iki ora iso dipathok untungane. Kadang okeh sing tuku, kadang sepi." (Demi keuntungan harus dibedakan antara orang Yogya dan luar Yogya. Karena berjualan hiasan tidak bisa dipatok keuntungannya. Kadang yang beli banyak, di lain waktu sepi). Di dalam sistem perekonomian Islam terdapat istilah al-gaban (taktik penawaran) yang berhubungan dengan keuntungan, dan beberapa ulama berpendapat bahwa al-gaban ditolerir dengan batas maksimal sepertiga (dari harta pembelian atau pokok). Selain itu juga terdapat istilah yang disebut al-ribh (keuntungan) yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan. Pada hakikatnya pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan berapa persenpun dari harga pokok pembelian karena merupakan hak seorang penjual untuk menjual barang dagangannya dengan catatan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebaikan serta tidak memberikan madharat bagi orang lain. Namun yang terpenting adalah terbebas dari praktek-praktek keharaman, maka diperbolehkan mengambil keuntungan sampai berapa persenpun. Adapun mengenai dalil yang dapat digunakan dalam melegitimasi persoalan tersebut adalah sabda Nabi Saw: ُهاطعأ ملسو هيلع الله ىلص َّيبنلا َّنأ َبارتلا ى َرتشا ول ناكو ،ِهعيب يف ةك َربلاب ُهل اعدف ،ٍةاشو را ). Urwah berkata: "Bahwa Nabi Saw. memberikannya beberapa dinar untuk dibelikan kambing, kemudian ia membeli dua kambing lalu menjual salah satunya dan ia kembali pada Nabi dengan (membawa) satu kambing dan beberapa keeping dinar. Nabi pun mendoakannya dan memberkati jual beli yang telah dilakukannya. Padahal jika (Urwah) ingin membeli dengan hasil penjualan kambing yang ia beli dengan uang dari Rasul tadi ia bisa membeli berbagai macam barang dagangan dan ia bisalebih untung." (HR. Bukhari) َةورع نع نوثدحتي َّيحلا ُتعمس لاق َةدق ْرغ نب ُبيبَش انثَّدح ُنايفس انربخأ الله ِدبع نب ُّيلع انثّدح نيِدب ءاجف رانيِدب امهادحإ عابف نِيَتاش هِب هل ىرتشاف ،ًةاش ِهب هل يرتشي ًارانيد ( : : هيف َحبَرل Fenomena yang terjadi di Pasar Beringharo mengenai kenaikan harga yang dilakukan oleh pedagang kerajinan bila ditinjau dari keabsahan menurut hukum Islam, kenaikan tersebut dipandang sah secara hukum. Alasan bahwa kenaikan itu diperbolehkan mengingat mengenai mekanisme pengaturan harga diserahkan kepada pedagang dan pembeli berusaha untuk melakukan proses penawaran sampai pada kesepakatan harga yang disetujui kedua belah pihak. Ilmu ekonomi secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:philosophy of economic dan science of ecomomic (Endraswati, 2012), maka mekanisme pasar menurut Islam dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi antara permintaan dan penawaran dengan latar belakang filsafat yang didasarkan pada al-Qur'an dan al- Hadits. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara sukarela, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa. Beberapa prinsip dari konsepsi ekonomi Islam adalah dengan memperhatikan asas-asas hukum muamalat yakni bahwa muamalat akan terpenuhi dan sah jika dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa ada unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak terkait harusmendapat perhatian, karena pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk mu'amalat yang dalam Islam sesungguhnya hanya mengakui kebebasaan yang terkendali, yaitu kebebasan yang terkait dengan keadilan, prinsip-prinsip agama dan moral. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sesuatu yang paling menonjol yang membedakan sistem sirkulasi, transaksi atau perdagangan Islam adalah sejumlah prinsip dan nila-nilai moral religius-humanis dimana merupakan unsur pokok untuk membangun pasar secara Islami yang bersih, komitmen dengan norma-norma luhur, dan disiplin kepada peraturan Allah dengan menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram. Oleh karenanya, walaupun pada saat tertentu harga melambung tinggi dan penawaran yang dilakukan pembeli disepakati penjual akan menyebabkan terciptanya suasana pasar menjadi kondusif, tidak adanya kemadharatan serta terpelihara nilai keadilan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Al-QISTHU Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Al-Qishthu, Vol. 5 No. 2, 2017 Syariat mengandung perintah-perintah yang berfungsi sebagai pedoman implementasi kehidupan Muslim pada umumnya. guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Para pemikir Islam sepakat untuk menjadikan hukum Islam sebagai dasar bagi kepentingan dan keamjuan umat manusia (Siddiqi, 1991). Dalam memperoleh ketentuan hukum Islam, dapat dilakukan dengan jalan menetapkan berlakunya adat istiadat yang lebih merata diterima masyarakat dan mempunyai ketentuan mengikat, di mana dapat disebut sebagai hukum adat. Pun satu diantara metode ijtihad dan istinbath-penyimpulan dalam masalah hukum Islam adalah menetapkan 'urf atau adat istiadat serta kebiasaan yang baik sebagai salah satu sumber hukum Islam.Diantara syarat-syarat 'urf untuk dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum yaitu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis dan'urf tersebut harus berlaku terus menerus dalam suatu masyarakat untuk semua peristiwa tanpa kecuali.Karena kebanyakan peristiwa diukur dan dipastikan dengan praktek bukan jumlahnya menurut hitungan(Hanafi, 1970). Dari penjelasan di atas apabila dikolerasikan dengan kasus yang terjadi di pasar Beringharjo Yogyakarta, bahwa memainkan harga yang dilakukan oleh pedagang kerajinan khususnya, merupakan kebiasan pedagang setempat yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi sebuah adat kebiasaan. Kenaikan harga berkenaan dengan perilaku ekonomi ini berarti bisa dikategorikan sebagai sebuah kebiasaan yang di dalam pembahasan ushul fiqh mengenai 'urfdan terkategorikan kedalam al-'Urf al-'Amaliatau perbuatan, baik perbuatan pribadi seperti cara makan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Atau perbuatan perdata yang dimaksudkan untuk memunculkan hak-hak atau menghapuskan hak tersebut, baik berupa perikatan (pebuatan antara dua pihak seperti pernikahan, jual beli dan sebagainya) maupun bukan perikatan seperti hibah dan lain sebagainya (Hanafi, 1970). Al-'Urf al-'Amali, adalah kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal oleh masyarakat (Hakim, 2014; Ma'arif, 2014). Seperti kebiasaan banyak orang dalam melakukan transaksi jual beli barang dengan cara biasa (saling memberi) tanpa mengucapkan ijab qabul atau serah terima terlebih dahulu. Padahal menurut syariat, ijab qabul merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka jual beli tersebut diperbolehkan . Adapun dalil yang dapat digunakan dalam menetapkan masalah 'urf tersebut adalah: "... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah (2): 233). Dalam ayat itu hanya disebutkan kata 'ma'ruf' di mana jika dikorelasikanpada 'kelayakan' menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam sebuah komunitas. Menyerahkan kepada pertimbangan dan kelayakan dalam hal ini, berarti mengukuhkan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tertentu, dalam waktu tertentu, dan bagi orang-orang yang tertentu pula. Selain dari al-Qur'an, dasar pengambilan juga didasarkan pada hadis: ِدْبَع نع ٍحيِجَن يِبأ ِنبا نع ُناَيْفُس انربخأ ُّيِلْيَفُّنلا ٍدَّم َحُم ُنب الله ُدْبَع انثدح لص الله ُلوُس َر َلاقَف ةَثَلاَّثلاَو ِنْيَتَنَّسلاَو َةَنَّسلا ِرْمَّتلا يف َنوُفِلْسُي ُمُه َو َةَنيِدَملا ملسو هيلع الله ىلص يْلَف "Siapa yang meminjami/menghutangi dalam bentuk (misal segantang) kurma, maka hitunglah dalam timbangan yang jelas (diketahui ukurannya). (HR. Bukhari) الله ُلوُس َر َمِدَق ( : ٍرْمَت يف َفَلْسأ ْنَم َلاق ، ٍساَّبَع ِنبا نع ِلاَهْنِملا يبأ نع ٍريِثَك ِنب الله : ملسو هيلع الله ى ٍمو لْعَم ٍل َجأ ىَلإ ٍمو لْعَم ٍنْز َو َو ٍمو لْعَم ٍلْيَك يف ْفِلْس ) Rasulullah membenarkan transaksi salam(memesan barang) yang dilakukan oleh penduduk Madinah, ketika datang kekota tersebut. Padahal Nabi melarang jual beli yang belum ada barangnya, tetapi transaksi salam ini tidak berjalan dengan baik jika dilarang, dan akan menimbulkan kesulitan dalam muamalah. Oleh karena itu Nabi membolehkan jual beli dengan transaksi salam berdasarkan 'urf yang telah berlaku dalam masyarakat. Diskriminasi Harga Selain fenomena kenaikan harga yang dilakukan oleh pedagang, termasuk pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta, masalah lain adalah adanya diskriminasi harga, dimana seorang pedagang memberikan harga yang berbeda baik terhadap wisatawan (non lokal) maupun terhadap masyarakat setempat (lokal). Perbedaan ini disebabkan ketidaktahuan wisatawan akan kondisi harga yang sebenarnya, sehingga dengan mudah harga dapat dipermainkan pedagang. Selain masalah tersebut juga karena pedagang menganggap bahwa wisatawan merupakan pelancong yang datang dan pergi, artinya hanya sementara berada di pasar Beringharjo untuk beberapa saat. Al-QISTHU Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci 52
53 Bustami Bustami Perilaku Pedagang Kerajinan dalam Menaikkan dan Mendiskriminasi Harga... Dari sekitar 10 responden pedagang kerajinan yang diwawancarai oleh tim peneliti, mengungkapkan bahwa mereka secara lugu menjawab dan mengakui melakukan diskriminasi harga terhadap para pembeli terutama dari luar kota Yogyakarta atau wisatawan domestik juga wisatawan asing. Mereka mengenali dari aksen bicara dan penampilan pembeli tersebut yang tidak mencerminkan atau mewakili cirikhas penduduk lokal atau orang Yogya asli. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Wahyuningsih (wanita, 32 tahun), seorang pedagang kerajinan cinderamata berupa hiasan replika becak dan sepeda dari tembaga, katanya: "Yo piye meneh to mas!, jenenge dodolan, tentu bedho rego antarane wong Yojo karo wong luar Yojo. Seko coro ngomonge wae wis ketoro nek deweke iku dudu wong Yojo." (Bagaimana lagi ya mas! Namanya juga jualan. Tentu berbeda antara pembeli dari Yogya dan luar Yogya. Dari cara atau aksen bicaranya saja bisa dilihat kalau dianya (pembeli) berasal dari Yogya atau luar Yogya). Menanggapi fenomena di atas, doktrin Islam pada dasarnya sangat menekankan aspek keadilan dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia, di saat kita telah dapat memahami teori integral yang ada dalam pandangan Islam tentang alam, kehidupan, manusia, maka pada saat yang sama kita bisa dan dituntut menghayati garis-garis besar bagi keadilan sosial. Keadilan ini mencakup seluruh nilai-nilai substansi dan ruhani. Berangkat dari definisi inilah, kita harus menempatkan dan mempelajari kaitan antara konsep keadilan dan persamaan (egaliter), di mana konsep ini mengandung dua unsur. Pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan hendaknya diwujudkan di antara orang yang memiliki hak. Kedua, hak seseorang hendaknya diserahkan dan diberikan dengan seksama sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadilan adalah keseimbangan dan perbandingan dan bukannya ketidaksamaan. Secara umum harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayarkan untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan (Siddiqi, 1991). Sementara fenomena yang terjadi di pasar Beringharjo adalah membedakan antara harga terhadap wisatawan dan masyarakat setempat sehingga tidak adanya keadilan dalam transaksi jual beli. Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang sebenarnya berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia kemudian disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Dan keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder melainkan cikal bakal dan fondasi yang kokoh dan melingkupi semua ajaran dan hukum Islam yang berupa akidah (teologi), syariah, dan akhlak (moral-etika). Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan, Allah berfirman : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".(QS. An-Nahl (16): 90). Ketika Allah memerintahkan dua hal, maka keadilan merupakan salah satu hal yang disebutkan, Firnan- Nya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisaa (4): 58). Ketika Allah memerintahkan satu hal, maka keadilan merupakan hal yang diperhatikan tersebut, Allah SWT berfirman: "Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". ...". (QS. Al-A'raaf(7): 29). Dari ayat-ayat al-Qur'an di atas memberikan satu gambaran betapa esensialnya sebuah keadilan yang mencakup semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ini tak lain dari upaya untuk menghindari kemungkinan yang ditimbulkan akibat adanya kezaliman sebagai indikasi dari ketiadaannya keadilan dalam seluruh kegiatan kehidupan manusia khususnya dalam perniagaan. Adanya perbedaan harga yang dilakukan para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo terhadap wisatawan yang berkunjung dan masyarakat setempat merupakan sebuah indikasi adanya ketidakadilan, Al-QISTHU Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Al-Qishthu, Vol. 5 No. 2, 2017 sehingga transaksi tersebut tidak sah secara hukum (batal), karena selain tidak adanya keadilan dan yang paling utama bahwa diskriminasi harga tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar perekonomian Islam. Dalam prinsip dasar perekonomian Islam mengenai perdagangan dan permiagaan selain faktor keadilan yang ditekankan juga adanya itikad baik dalam melakukan transaksi sehingga tidak menimbulkan kemadaratan baik bagi penjual maupun pembeli sesuai dengan hadis nabi: َلاَق الله َلوُس َر َّنَأ ؛، ِهيِبَأ ْنَع ، ّينِزاَملا ىَي ْحَي ِنْب وِرْمَع ْنَع ، ٍكِلاَم ْنَع ىَي ْحَي يِنَثَّد َح "Tidak ada (dan harus dihilangkan) bahaya dan (hal) yang membahayakan(HR. Ibnu Majah). ). َراَرِض َلاَو َرَرَض َلا ( : Oleh karenanya, mengaplikasikan nilai keadilan pada semua sektor kehidupan, menurut pandangan Islam merupakan cara yang sangat ditekankan dalam mewujudkan keadilan sosial serta menciptakan keadilan dalam setiap ranah kemanusiaan dan menghilangkan adanya citra interpretasi yang sempit dalam masalah keadilan. Keadilan (Islam) adalah persamaan kemanusiaan dengan memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup perekonomian secara luas. Dengan kata lain, memberikan kesempatan kepada setiap individu dan membiarkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, terutama mengenai keadilan harga yang harus dilakukan dimanapun dan oleh siapapun. Kebiasaan diskriminasi harga yang dilakukan oleh sebagian pedagang di pasar Beringharjo pada saat tertentu memberikan satu konsekuensi hukum, terutama yang berhubungan dengan ditetapkannya satu ketetapan hukum yang berdasarkan pada adat kebiasaan yang dalam Islam disebut al-'Urf al-Fasid, yakni adat istiadat yang dikecualikan syara' (karena dinilai rusak dan merusak), atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban seperti kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang dalam menghalalkan riba, penyuapan dan judi.Beberapa hal ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat. Ini didasarkan pada dalil: ... "...dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.."(QS. Al-Hajj (22): 78). Dari ayat al-Quran di atas diperoleh kesimpulan, jika suatu adat istiadat menyalahi nash atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara ijmak (kesepakatan jumhur ulama), maka adat tersebut tidak dapat diterima menjadi salah satu sumber hukum Islam.Dan jika diterima pasti akan mengakibatkan kesempitan, kerusakan, dan madharat dalam kehidupan masyarakat. Begitupun halnya dengan kebiasaan diskriminasi harga yang dilakukan sebagian pedagang merupakan suatu hal yang negatif dalam transaksi jual beli sehingga tidak dapat dibenarkan oleh syariat. Salah satu asas-asas hukum mu'amalah menyatakan, bahwa mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat (bahaya) dalam hidup bermasyarakat. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah memperhatikan prinsip mu'amalat yang dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Pelarangan ini tidak lain untuk menciptakan suasana pasar agar menjadi kondusif dengan tidak menjadikan kesempitan sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan diskriminasi harga terhadap konsumen dalam hal ini wisatawan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka diskriminasi harga dianggap sebagai sesuatu yang zalim karena pada saat bersamaan seorang pembeli merasa seolah-olah terpaksa membeli dengan harga relatif tinggi yang diberlakukan terhadapnya dibanding dengan masyarakat setempat. Dan kehawatiran terciptanya pasar yang tidak kondusif akan menjadikan sistem tawar menawar yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan moral perekonomian Islam. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah berpendapat,jika terkandung unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia lain dan memaksakan mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya atau melarang mereka dari yang telah Allah bolehkan bagi mereka, maka tindakan ini termasuk yang diharamkan. Namun, jika mengandung keadilan antar manusia, seperti memaksakan mereka dengan yang memang wajib atas mereka untuk bertransaksi jual beli dengan harga standar yang normal dan melarang dari yang diharamkan Allah atas mereka untuk mengambil tambahan di atas harga standar normal, maka tindakan ini adalah boleh.(Yusufal-Qardawi:1995:467). Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli lalu majelis (pertemuan)penjualannya pun telah berakhir, maka transaksi tersebut berari telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut. Al-QISTHU Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci 54
55 Bustami Bustami Perilaku Pedagang Kerajinan dalam Menaikkan dan Mendiskriminasi Harga... Hanya masalahnya, ketika transaksi itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syariat telah mengharamkan individu untuk melakukan penipuan (tadlis) dalam jual beli. (Taqiyuddin An-Nabhani:1996:205). Penipuan yang dimaksud adalah dalam bentuk apapun, baik menyembunyikan kecatatan barang, adanya pemaksaan, maupun perbedaan harga terhadap konsumen. Suatu jual beli dinyatakan haram atau cacat apabila disertai kondisi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, menimbulkan ketidakpuasan dalam kontrak tersebut,hanya memberi peluang untuk menarik keuntungan banyak dari tujuan jual beli itu, masuknya kondisi yang tidak diinginkan yang diakibatkan dari kontrak tersebut, serta terdapatnya keuntungan; baik penjual maupun pembeli atau orang yang terlibat dalam perdagangan itu atau menjadikan keuntungan dapat dinikmati akan menjadikan kontrak itu cacat dan batal. Karena adanya tindakan yang berlebihan dalam hubungan ini yang akan menghasilkan satu bentuk riba, seperti tidak memperhitungkan ketetapan dan kemashlahatan yang akan dibuat bagi pihak lain dan malah akan mengakibatkan terjadinya pertikaian.Pun dengan demikian, obyek dari jual beli tersebut mengalami kekecewaan. Simpulan Dari adanya deskripsi di atas, konsepsi ekonomi Islam terutama yang berhubungan dengan persoalan kenaikan harga dan diskrimansi harga maupun mengenai ketetapan hukum dalam hal ini yang berupa adat- istiadat atau kebiasaan yang terjadi di antara para pedagang kerajinan yang ada di pasar Beringharjo Yogyakarta, dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya: 1. Kenaikan harga dan diskrimansi harga yang dilakukan oleh pedagang kerajinan yang ada di pasar Beringharjo merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang berlangsung secara terus menerus dilakukan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai adat istiadat masyarakat yang jikadinilai sudah sesuai berdasarkan pada konsepsi hukum Islam (konsep adat atau al-'Urf),selama hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. 2. Mengenai kenaikan harga yang terjadi pada saat-saat tertentu merupakan hal yang wajar, karena berdasarkan teori ekonomi, apabila penawaran meningkat maka permintaan pun akan naik. Hal ini dinilai wajar mengingat banyaknya arus wisatawan yang datang ke Yogyakarta sehingga menyebabkan kenaikan harga. Dalam konsepsi perekomian Islam masalah pengaturan harga diserahkan kepada penjual dan pembeli. Dalam Islam dikenal istilah al-Gaban (taktik penawaran) yang mengindikasikan adanya kerjasama yang harus dilakukan, baik oleh penjual maupun pembeli berdasarkan pada asas kerelaan antara dua belah pihak yang bertransaksi sesuai dengan perintah nash syariat yang berlaku. Ketidaksediaan Rasulullah sendiri dalam menerapkan harga di saat harga-harga melonjak tinggi membuktikan adanya kebebasan untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual dalam menjual barang dagangannya sampai berapa persenpun selama dilakukan dengan cara yang halal. 3. Diskriminasi harga yang dilakukan para pedagang terhadap wisatawan dan masyarakat setempat dengan asumsi bahwa wisatawan yang datang ke Beringharjo Yogyakarta merupakan orang yang hanya sementara berada di Yogyakarta atau hanya sebagai tempat transit. Berbeda dengan masyarakat setempat yang berdomisili sehingga kemungkinan untuk dijadikan pelanggan memiliki peluang yang cukup tinggi. Ketika berbicara mengenai diskriminasi harga yang terjadi di pasar Beringharjo dapat dikategorikan sebagai transaksi yang batal manurut hukum Islam. Ini tidak lebih dikarenakan adanya unsur ketidakadilan serta ketidakjujuran juga itikad yang tidak baik yang dilakukan penjual sehingga mengakibatkan kemadharatan. Sementara di dalam Islam, semua bentuk kemadaratan harus dihilangkan dalam bentuk apapun termasuk di dalam jual beli karena prinsip yang sangat fundamental dari praktek ekonomi Islam adalah bertolak dari prinsip kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Daftar Rujukan Departemen Agama Republik Indonesia. (1989), al-Quran dan Terjemahannya, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkota Surabaya Endraswati, H. (2012). Biaya Produksi Islami: Alternatif Solusi Bagi Ukm Menghadapi Era ACFTA. -. Hakim, A. (2014). Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi Al-Urf Sebagai Dasar Adopsi). AKADEMIKA, 8(1), 65-81. Hanafi, A. (1970). Pengantar dan sedjarah hukum Islam: Bulan Bintang. Hasan, F. (1970). Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat: Jakarta: Gramedia. Ma'arif, M. S. (2014). Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan: Studi Analisis Tradisi Adat Jawa Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. UIN Sunan Ampel Surabaya. Al-QISTHU Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Al-Qishthu, Vol. 5 No. 2, 2017 Octavia, Maria, A., Herliana, & Tricia, E. (2017). Identifikasi Unsur-Unsur Struktur Ruang Kota Yogyakarta Yang Mendukung Fungsi Pasar Tradisional Beringharjo. Jurnal Arsitektur KOMPOSISI, 10(5), 327- 348. Pendit, N. S. (1999). Wisata Konvensi, Potensi Gede Bisnis Besar. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Raharjana, D. T. (2012). Membangun pariwisata bersama rakyat: Kajian partisipasi lokal dalam membangun Desa wisata di dieng plateau. Jurnal Kawistara, 2(3). Roostika, R. (2012). Citra merek tujuan wisata dan perilaku wisatawan: yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 1(1). Salazar, N. B. (2005). Tourism and glocalization "local" tour guiding. Annals of tourism research, 32(3), 628-646. Siddiqi, M. N. (1991). Kegiatan ekonomi dalam Islam. Bumui Aksara, Jakarta. Suharsimi, A. (1992). Pengelolaan Kelas dan siswa. Jakarta: Rajawali. Al-QISTHU Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci 56