IPMAFA PRESS P
ISSN: 2089
8142 E
ISSN: 2654
4997
Susunan Redaksi ISLAMIC REVIEW 'IR' Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Intitut Pesantren Mathali"ul Falah (IPMAFA) Pati, Jawa Tengah Penanggungjawab Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati) Editorial Board Syamsul Ma"arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Khoirun Niam, (Scopus ID: 57200652037; h-index: 1) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya Moch Nur Ichwan, (Scopus ID: 39361628400; h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta Al makin, (Scopus Author ID: 38162109000, h-index: 2) Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang A. Zaenurrosyid, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang A. Dimyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus Editorial Team Editor In-Chief Managing Editor Editor Asisten Editor : Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Isyrokh Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Khabib Sholihin, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Moh. Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Penerbit IPMAFA Press Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober) ALAMAT REDAKSI Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website: Email: islamicreview@ipmafa.ac.id
Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun book review pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung. DAFTAR ISI ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT Khabib Solihin ... 1-37 MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA JIHAD Fathimah Nadia Qurrota A'yun ... 38-64 UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN Tutik Nurul Janah ... 65-85 MAKNA MUSLIM DAN KAFIR PESPEKTIF FARID ESACK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA Dewi Robiah ... 86-114 FORMULA PEMELIHARAAN JIWA (HIFZ AL NAFS) PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Aay Siti Raohatul Hayat... 115-141 AKSIOLOGI NILAI PENDEKATAN DAN STRATEGI PENANAMAN NILAI DALAM PENDDIKAN ISLAM (Keadilan, Tolong Menolong, Tanggung Jawab) Zuhri ... 142-165
Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. IX No.1 Tahun 2020 DOI: 10.35878/islamicreview.v9i1.186 UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN Tutik Nurul Janah Institut Pesantren Mathali"ul Falah Abstract The purpose of consumer protection rules is to improve protection against consumers by avoiding the negative effects. Halal certification requirements on food products are also a country protection effort against consumers. Consumers have the right to know the content of food and beverages they will consume. During this time, halal certification is synonymous with Muslim community needs. However, it is not only Muslims who have religious rules regarding food. For example, Christians and Hindus also have rules regarding food. Indonesia as a multicultural-multireligious country, should attention to this diversity. If the certification of halal products only targets the needs of Muslims only, then how with non-Muslim consumer protection efforts related to their right to know the content of food, cosmetics and medicines are not contradictory Their religious. This research is a research library with a normative juridical approach. This research aims to give readers an understanding of the principles related to halal certification, especially on food products. The research is also important to provide an understanding of the relationship between halal certification and transparency of food product composition with the fulfillment of Muslim and non-Muslim consumer rights. Keywords: Consumer Protection Rules, Halal Certification, Muslim and Non-Muslim Rights. Abstrak Tujuan dari peraturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dengan menghindari efek negatif. Persyaratan sertifikasi halal pada produk makanan juga merupakan upaya perlindungan negara terhadap konsumen. Konsumen berhak mengetahui kandungan makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi. Selama ini, sertifikasi halal identik dengan kebutuhan komunitas Muslim. Namun, bukan hanya Muslim yang memiliki aturan agama tentang makanan. Sebagai contoh, orang Kristen dan Hindu juga memiliki aturan tentang makanan. Indonesia sebagai negara multikultural-multireligius, harus memperhatikan keanekaragaman ini. Jika sertifikasi produk halal hanya menargetkan kebutuhan umat Islam saja, maka bagaimana dengan upaya perlindungan konsumen non-Muslim terkait dengan hak mereka untuk mengetahui isi makanan, kosmetik dan obat-obatan tidak bertentangan 65 ISSN: 2089-8142 (p) ISSN: 2654-4997 (e) ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah dengan agama mereka. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman tentang prinsip-prinsip yang terkait dengan sertifikasi halal, terutama pada produk makanan. Penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antara sertifikasi halal dan transparansi komposisi produk makanan dengan pemenuhan hak-hak konsumen Muslim dan non-Muslim Kata kunci: Peraturan Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, Hak-hak Muslim dan Non-Muslim. A. Pendahuluan Sertifikasi halal merupakan proses pemberian sertifikat halal pada produk makanan, minuman, kosmetik serta obat-obatan. Dalam proses pengajuan izin usaha, setiap pemilik calon usaha makanan, minuman, kosmetik serta obat-obatan harus menyertakan dokumen sesuai dengan persyaratan legalitas usaha yang dimilikinya. Baik persyaratan berupa pemenuhan dokumen yang ditentukan oleh dinas kesehatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan sertifikasi halal. Awalnya, pemberian sertifikasi halal merupakan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun dengan disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan UU No. 33/2014), pemberian sertifikasi halal bukan lagi otoritas MUI semata. Pelaksanaan sertifikasi halal terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 dilakukan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut "BPJPH"). Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut "LPPOM MUI") hanya berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal ini sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 33/2014 dan diperkuat dengan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa setelah diberlakukannya UU N0. 33/2014, LPPOM MUI bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan/pengujian produk halal. Adapun wewenang sertifikasi halal menjadi domain BPJPH. UU No. 33/2014 berlaku efektif sejak 17 Oktober 2019. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, maka semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UU No. 33/2014 yang intinya menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 66
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... diperdagangkan di Indonesia wajib untuk menyertakan sertifikat halal. Adapun produk yang wajib disertifikasi halal menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 33/2014 dan Pasal 1 Ayat 2 PP No. 31/2019 meliputi: barang dan/atau jasa, baik yang berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan atau produk lainnya yang digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sesungguhnya, persyaratan sertifikasi halal pada setiap produk pangan dan kosmetik merupakan upaya perlindungan negara terhadap konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui kandungan makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi. Selama ini, sertifikasi halal identik dengan kebutuhan masyarakat muslim. Seolah-olah hanya umat muslim saja yang memiliki aturan agama mengenai makanan yang boleh dikonsumsi atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Padahal pada kenyataannya tidaklah demikian. Aturan mengenai batasan makanan yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan bukan semata dimiliki oleh umat Islam. Agama yang lain atau bahkan sebuah kelompok masyarakat tertentu juga memiliki aturan mengenai boleh atau tidak bolehnya suatu makanan dikonsumsi. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang mutikultural-multireligius, semestinya juga memperhatikan fenomena keberagaman ini. Jika sertifikasi produk halal hanya menyasar kebutuhan umat Islam saja, lalu bagaimana dengan upaya perlindungan konsumen non-muslim terkait dengan hak mereka untuk mengetahui kandungan makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama mereka?bagaimana dengan masyarakat non-muslim yang memiliki kebutuhan pula dalam menjalankan ajarannya secara sempurna? Bagaimana mereka dapat mengetahui bahwa makanan, minuman atau konsmetik yang dimaksud tidak berasal dari hewan-hewan yang mereka sucikan? Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai, Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. Penelitian tersebut akan fokus untuk menjawab pertanyaan mengenai, adakah korelasi antara sertifikasi halal serta transparansi produk makanan dan upaya pemenuhan hak konsumen muslim dan non-muslim di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai hal- 67 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah hal prinsip terkait dengan sertifikasi halal, terutama pada produk makanan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman mengenai korelasi sertifikasi halal serta transparansi komposisi produk pangan dan pemenuhan hak konsumen muslim dan non-muslim. B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU No. 8/1999), yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan. Sedangkan kepentingan konsumen adalah pemenuhan kebutuhan terhadap produk tertentu. Hubungan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha seringkali tidak setara. Konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah sehingga menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Dibutuhkan campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.1 Instrumen hukum yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia adalah UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 ini diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan produksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. 1 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.III, 2007), hlm. 219. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 68
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... Selain UUD 1945, dasar hukum yang memayungi upaya perlindungan konsumen di Indonesia adalah UU No. 8/1999. Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita akibat transaksi suatu barang dan jasa. UU No. 8/1999 sesungguhnya merupakan angin segar bagi upaya jaminan dan kepastian hukum bagi konsumen. Selain itu, dari sisi kepastian hukum, peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya juga bermanfaat bagi para produsen atau pelaku usaha dalam memperoleh kepastian hukum. Hal ini dapat dibaca dari tujuan Perlindungan Konsumen menurut UU No. 8/1999. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Selain itu, tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen. Pemberdayaan di sini dapat diartikan sebagai upaya menuju terciptanya konsumen yang cerdas terhadap pentingnya kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi terutama terkait dengan transparansi kualitas barang sehingga tidak merugikan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.2 Perlindungan Konsumen Indonesia mendasarkan gerakannya pada lima asas. Yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Berdasarkan asas perlindungan konsumen di atas, maka upaya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak konsumen merupakan sebuah kesemestian. Hak konsumen yang seharusnya dipenuhi ini dapat diminta oleh konsumen yang telah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang berkaitan dengan konsumen. Menurut UU No. 8/1999 konsumen memiliki sembilan hak yang harus dipenuhi. Yakni hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut, hak untuk diperlakukan secara jujur 2 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan..., hlm. 221. 69 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah dan tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.3 Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berhubungan. Hak tidak boleh begitu saja diminta sebelum konsumen melakukan kewajibannya. Adapun kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang atau jasa, memiliki iktikad baik, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.4 Peringatan sudah seringkali diberikan kepada konsumen agar tidak mudah tertipu atau tergoda untuk membeli produk yang merugikan dirinya. Karenanya, sudah semestinya konsumen dapat menggunakan hak dan kewajibannya secara cerdas. Dalam mempergunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, konsumen semestinya bersikap waspada agar tidak terjebak pada perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, konsumen semestinya bersikap kritis terhadap iklan yang menghampirinya. Baik iklan yang muncul di televisi ataupun media sosial. Penting pula bagi konsumen untuk membiasakan diri mencari informasi tambahan sebelum bertransaksi. Dengan demikian konsumen diharapkan dapat meminimalisir diri agar tidak terjebak pada penipuan. Apalagi jika terkait dengan produk makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan. Faktor keamanan, kenyamanan serta kesesuaian dengan prinsip dan tuntunan agama sangat penting untuk dikedepankan. Karenanya, memperhatikan label, kemasan, keterangan komposisi barang dan masa kadaluarsa adalah prilaku minimal yang harus dilakukan oleh konsumen cerdas. Konsumen cerdas di sini adalah konsumen yang melakukan langkah-langkah waspada secara mandiri guna melindungi dirinya. Selain konsumen, pelaku usaha merupakan salah satu pihak yang tidak bisa terlepas dalam konteks hukum perlindungan konsumen. Pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi barang/jasa memiliki kewajiban yang harus terpenuhi agar barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikannya tidak merugikan konsumen. Kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para pelaku usaha terkait dengan hukum 3 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 74-75. 4 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan..., hlm. 223. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 70
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... perlindungan konsumen adalah memiliki iktikad baik.5 Iktikad baik ini dapat ditunjukkan oleh para pelaku usaha melalui sikap jujur dalam memberikan informasi barang. Baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kondisi lain yang berkaitan dengan penggunaan atau perawatan suatu produk. Iktikad baik juga dapat ditunjukkan oleh para pelaku usaha melalui sikap yang jujur dan tidak diskriminatif terhadap setiap konsumen serta menjamin mutu produksi. Dalam hal ini, penting bagi pelaku usaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memastikan barang serta memberi kesempatan konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas risiko barang yang dibelinya. Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan juga memiliki peran yang signifikan dalam upaya terwujudkan perlindungan konsumen Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Karenanya, dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta lembaga dan regulasi lainnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Selain Undang-Undang Pelindungan Konsumen, regulasi yang cukup penting dalam upaya mengawal hak konsumen adalah Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang- Undang tentang Pangan. C. Konsep Makanan Menurut Ajaran Islam, Kristen/Katholik dan Hindu. Makanan yang boleh dan baik untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam adalah berpijak pada firma Allah SWT dalam al-Qura'n surat al-Baqarah (2):168 yang berbunyi: ٌنيِّبُم ٌوُدَع ْمُكَل ُهَنِّإ ۚ ِناَطْيَّشّلا ِتاَىُطُخ اىُعِبَتَّت اَلَو اًبِيَّط اًلاَلَح ِضْرَأْلا اَمِّم يِف اىُلُك ُساَنّلا اَهُيَأ اَي Artinya: "Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." 5 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan..., hlm. 224 71 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah Menurut Quraish Shihab, kata "halal" berasal dari akar kata yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang terlepas dari ikatan duniawi dan ukhrawi. Karena itu, kata "halal" juga berarti "boleh". Dalam bahasa hukum kata ini mencakup segala sesuatu yang diperbolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, makruh maupun mubah.6 Menurut ajaran Islam, makanan yang halal dikonsumsi itu dibagi menjadi dua kategori. Yakni makanan halal menurut zatnya dan makanan halal dilihat dari cara mendapatkannya. Halal dari zatnya berarti halal karena makanan itu sendiri yang menurut aturan syariah memang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan yang haram menurut zatnya ini contohnya adalah daging babi. Sedangkan contoh makanan yang haram berdasarkan cara mendapatkannya adalah makanan yang diperoleh dari mencuri. Kata tayyib jika dilihat dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kata tayyib secara istilah dapat berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak, tidak kadaluwarsa, serta tidak tercampur dengan benda najis. Tayyib merupakan jenis makanan yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik serta akal orang yang mengkonsumsinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tayyib adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman.7 Dari sini lah kemudian ajaran Islam mengajarkan mengenai prinsip halalan tayyiban sebagai prasyarat makanan yang boleh dimakan atau tidak boleh untuk dimakan. Jika halal merujuk pada konsep baku mengenai makanan yang dianggap melanggar ajaran agama atau tidak melanggar ajaran agama saat mengkonsumsinya. Maka tayyib merujuk pada baik tidaknya suatu makanan dikonsumsi dilihat dari segi kemaslahatan seseorang. Sehingga dapat dicontohkan, seseorang yang memiliki penyakit diabetes, maka meminum minuman manis adalah halal menurut ajaran agama Islam. Namun minuman manis itu dianggap tidak tayyib karena membahayakan kesehatannya. 6 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al quran: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Penerbit Mizan, cet.xix, Februari 2007), hlm. 148. 7Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al quran: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat..., hlm. 148. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 72
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... Mengenai makanan halal ini, Ma"ruf Amin, menyatakan bahwa konsep makanan halal dan haram itu sesungguhnya bukan hanya masalah umat muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya. Karena itu, agar ibadah dan doa seseorang itu diterima oleh Sang Maha Kuasa, maka sudah seharusnya seseorang itu berusaha dengan lebih maksimal sehingga makanan dan minuman yang dikonsumsinya terjamin kehalalan dan kebaikannya. Halal dan tayyib diyakini sebagai salah satu syarat diterimanya ibadah dan doa seseorang.8 Berbeda dengan ajaran Islam yang mengajarkan tetang halalan tayyiban. Agama Kristen/Katholik dan Hindu juga memiliki aturan mengenai makanan yang boleh dikonsumsi dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Dalam sebuah seminar dengan tema 'Halal Masuk Kampus' yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bali dan Universitas Udayana, yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2019, Prof. Dr. drh. Iwan H. Utama, MS. menyampaikan bahwa menurut ajaran Kristen/Katholik tidak dikenal istilah halal-haram. Namun, ajaran Kristen/Katholik mengenal konsep makanan bersih dan makanan kotor.9 Prof. Dr. drh. Iwan H. Utama, MS., akademisi sekaligus pemuka agama Kristen ini menyatakan bahwa menurut ajaran Kristen, makan itu penting dan berguna bagi makhluk hidup. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua makanan bermanfaat bagi manusia. Makanan pun bisa memiliki potensi untuk menjadi pembunuh tersembunyi (silent killer), jika tidak dikonsumsi dengan cara yang benar dan bijaksana. Ajaran mengenai bagaimana seorang kristiani seharusnya bersikap bijaksana terhadap makanan yang dikonsumsinya ini diatur dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di antaranya dapat dilihat dalam Imamat Ps. 3 (3-10, 17), Ps. 10 (19, 20), Ps. 11 (2-47), Ps. 17 (3-15), Ulangan Ps. 14 (3-21), Ps. 15 (19-23), dan Keluaran Ps. 29 (13, 22). Menurut Alkitab yang menjadi tuntunan bagi penganut agam Kristen ini, makanan 8 Panji Adam Agus Putra, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Hukum pada Upaya tanggal 18 November 2019, pukul 12.16 WIB. Perlindungan Konsumen Dalam diakses 9 diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB. 73 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah yang tergolong bersih di antaranya adalah (1) Makanan yang berasal dari daging hewan berkuku belah dan memamah biak seperti sapi, kambing, domba, rusa, kijang. (2) Makanan dari binatang bersirip dan bersisik di dalam air, merayap, serta bersayap, dan melompat seperti ikan dan belalang.10 Adapun makanan yang termasuk dalam kategori makanan kotor antara lain: (1) Hewan yang tidak berkuku belah dan memamah biak seperti unta. (2) Hewan yang berkuku belah dan tidak memamah biak seperti babi, babi hutan. (3) Hewan yang tidak berkuku belah dan tidak memamah biak seperti kuda. (4) Hewan tidak bersirip dan bersisik seperti belut, lele, dsb. (5) Burung seperti burung hantu, gagak, dsb. (6) Hewan merayap dan berkeriapan seperti tikus, landak, biawak, dsb. (7) Makanan yang dipersembahan kepada berhala. (8) Darah, bangkai, hewan yang mati dicekik, dsb.11 Selain konsep makanan dalam ajaran Islam dan Kristen/Katholik, ada pula konsep makanan menurut ajaran Hindu. Menurut Dr. drh. I Ketut Suatha, MSi., akademisi sekaligus pemuka agama Hindu, menyatakan bahwa dalam ajaran agama Hindu juga tidak dikenal istilah 'halal". Namun, ajaran Hindu memiliki petunjuk mengenai makanan melalui ajaran 'Tatwa Triguna'. Adapun makanan terlarang dalam Bahasa Sansekerta disebut Amedhyam. Ajaran Hindu meyakini bahwa seluruh perilaku manusia itu pada hakekatnya saling mempengaruhi. Karena bagaimanapun juga, cara berpikir (manah), cara berkata (wak), cara bersikap (solah pawerti), dan cara berperilaku (kaya) manusia itu diyakini sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsinya. Makanan pun dapat mempengaruhi jasmani (raga sarira) dan rohani (sukma sarira). 12 Mengenai makanan ini, umat pemeluk agama Hindu berpedomana pada kitab Bhagavad Gita Sloka 17 Awu 7-10. Menurut Bhagawad Gita, makanan dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama adalah Satwikaguna, yakni makanan yang jika dikonsumsi dapat meningkatkan kualitas hidup, memanjangkan umur, menambah tenaga, menghadirkan rasa nyaman, mempertinggi kecerdasan, serta 10 diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB. 11 diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB. 12 diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 74 itu
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... menyehatkan. Contohnya adalah makanan yang memiliki banyak sari, bergizi, dan menyenangkan hati. Kelompok kedua adalah Rajasikaguna, yakni jenis makanan yang jika dikonsumsi, maka diyakini dapat menimbulkan sakit atau duka cita. Misalnya, makanan yang terlalu pahit, pedas atau menyebabkan badan terasa panas. Kelompok ketiga disebut Tamasikaguna, yakni jenis makanan yang jika dikonsumsi, maka diyakini dapat menyebabkan malas dan bodoh. Contohnya adalah makanan yang dimasak lebih dari tiga jam sebelum dimakan, makanan basi, dsb.13 Selain dalam Bhagavad Gita petunjuk tentang makanan bagi pemeluk Agama Hindu juga dapat ditemui dalam ajaran Manawa Dharmasastra (Atha Pancamo Dhyayah) dan Niti Sastra. Pada dasarnya pemeluk agama Hindu tidak diperbolehkan memakan beberapa jenis makanan yang terlarang. Makanan tersebut adalah makanan yang diyakini akan memberikan dampak buruk kepada orang yang mengkonsumsinya. Dampak buruk itu misalnya menjadi tidak suci dan akan berumur pendek. Diantara jenis makanan yang dilarang menurut ajaran agama Hindu adalah sebagaimana yang tertera dalam Kitab Parasara Dharmasastra XI.12. Termasuk makanan yang dilarang antara lain: kucing, kera, katak dan tikus. Anjing dengan jenis khusus juga dilarang untuk dikonsumsi. Dalam ajaran Hindu terdapat istilah Asu Bang Bungkem. Yakni jenis anjing yang memiliki bulu tubuh berwarna krem dan memiliki moncong berwarna hitam. Biasanya, anjing seperti ini digunakan untuk kepentingan upacara pecaruan bagi para menganut agama Hindu di Bali. Keyakinan mengenai pentingnya memilih makanan bagi umat hindu ini dengan berpedoman pada Ayat yang tertera pada Kitab Atharva Veda XV.14.24. Ayat tersebut berbunyi: "Brahmana annadena annam atti." Artinya: "Dia pilih makanannya dengan hati-hati kemudian di makanannya." Adapun bagi umat Hindu yang terlanjur melanggar aturan tersebut, maka diwajibkan untuk berpuasa selama satu hari satu malam tepat pada saat bulan purnama.14 B. Sertifikasi Halal dan Tranparasi Komposisi Produk Makanan Sebagai Upaya Mengawal Hak Konsumen Muslim dan Nonmuslim Wacana mengenai pentingnya labelisasi makanan sebenarnya baru muncul sekitar tahun 1976. Sebelum tahun 1976 itu, belum ada wacana mengenai pentingnya 13 diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB 14 diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB. 75 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah labelisasi maupun sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan. Dalam hal ini, pemikiran mengenai pentingnya transparansi komposisi produk pangan lebih dahulu muncul dibanding wacana mengenai labelisasi maupun sertifikasi halal. Sertifikasi halal penting bagi umat Islam Indonesia karena hal ini berkaitan dengan harkat hidup dan keyakinan dalam melaksanakan perintah agamanya. Pertanyaannya, kenapa sertifikasi halal diperlukan, padahal jika ingin memastikan produk tersebut boleh dimakan atau tidak boleh dimakan dapat diputuskan setelah melihat komposisi produk yang dimaksud? Bukankah saat seorang muslim berada di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim mereka juga melakukan verifikasi produk halal dengan bersikap waspada secara mandiri. Yakni dengan melihat komposisi produk pangan yang akan dibeli. Lalu kenapa muslim Indonesia merasa tidak cukup untuk melakukan sikap waspada secara mandiri? dan justru melibatkan negara melalui regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal untuk setiap produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan yang beredar di pasaran. Menurut penuturan Sunarto Prawirosujanto, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan, pemberlakukan label halal pada makanan dimulai sejak adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Konsep Surat Keputusan mengenai "lebel haram" ini awalnya diajukan kepada Menteri Kesehatan yang waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. GA Siwabessy. Prof. Dr. GA Siwabessy, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menjabat sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1978 itu langsung menyetujui konsep tersebut. Hal ini cukup mengejutkan, karena seperti yang diketahui, bahwa sang menteri bukanlah seorang muslim.15 Peraturan yang diteken oleh Menteri Kesehatan itu pada intinya mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi diberi label dengan bertuliskan "mengandung babi". Bukan hanya itu, makanan yang ` Oktober 2019, pukul 7.00 WIB. 15 diakses pada tanggal 30 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 76
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... mengandung unsur babi juga harus memasang gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Proses labelisasi ini dilakukan oleh kementerian kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI). "label babi" ini dibagikan secara gratis kepada perusahaan yang membutuhkan. Pada awalnya labelisasi justru diberikan dengan memberi tanda pada makanan yang mengandung babi. Hal ini dengan pertimbangan karena konteks pada waktu itu, situasi di lapangan didapati hampir 99% makanan dan minuman yang beredar di Indonesia adalah halal sehingga untuk lebih praktisnya, labelisasi diberikan kepada 1% makanan beredar yang diduga mengandung bahan yang tidak halal.16 Sepuluh tahun kemudian, setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi, pencantuman label halal baru secara resmi diatur. Pengaturan label halal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan. Dalam peraturan yang ditandatangai pada 12 Agustus 1985 ini, yang memiliki otoritas untuk menerbitkan label halal adalah produsen makanan dan minuman setelah melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan kepada Departemen Kesehatan.17 Label makanan yang semula diberikan hanya pada makanan yang mengandung "babi", kemudian berubah menjadi pemberian label "halal" untuk makanan yang tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Perubahan kebijakan ini terjadi karena keresahan yang terjadi di kalangan masyarakat muslim yang dipicu oleh laporan Buletin Canopy edisi Januari tahun 1988. Laporan yang cukup menghebohkan kaum muslim Indonesia ini, pada akhirnya menjadi momentum lahirnya kebijakan baru mengenai labelisasi pada produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan. 16 diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB. 17 diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB. 77 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah Buletin Canopy adalah media yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. Buletin mahasiswa ini memuat laporan penelitian yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia terindikasi mengandung lemak babi. Tulisan tersebut menimbulkan kepanikan, baik di kalangan konsumen muslim maupun di kalangan produsen produk pangan. Bahkan akibat pemberitaan tersebut, sejumlah produsen mengalami penurunan omset secara drastis.18 Salah satu kasus terkait produk halal-haram ini adalah tentang kasus besar salah satu produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional). Kasus ini sangat meresahkan masyarakat. Berawal dari ditemukannya dugaan menggunakan bahan tidak halal dalam proses produksinya sejak bulan juni 1999 sampai akhir Nopember 2000, yang diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa bactosoytone yang ternyata mengandung unsur babi. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan bactosoytone dalam proses produksinya adalah haram. Belajar dari kasus tersebut maka Mejelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk menentramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan dengan cara mendirikan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika MUI (LPPOM MUI) untuk meletakkan pengkajian produk halal.19 Peristiwa ini pada akhirnya menyadarkan berbagai fihak bahwa keberadaan jaminan halal menjadi kebutuhan bagi umat Islam. Peristiwa ini juga menjadi pemicu munculnya wacana pentingnya sertifikasi halal di Indonesia. Kebutuhan jaminan produk halal menjadi isu penting di Indonesia. Hal ini pada akhirnya menuntut sikap pemerintah. MUI sebagai representasi dari organisasi ulama kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan sejumlah pertemuan membahas masalah tersebut. Dari pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan MUI ini, terbentuklah Lembaga 18 diakses pada tanggal 31 Oktober 2019, Pukul 6.20 WIB. 19 Musyfikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, pada tanggal 18 November 2019, Pukul 12.02 diakses Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 78
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI berdiri tanggal 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./18/MUI/I/1989, dengan rencana kegiatan utama melaksanakan pemeriksaan produk halal yang kemudian disebut sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal dilakukan dengan cara penelusuran mendalam untuk mengetahui secara pasti apakah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk pangan serta proses produksinya telah terjamin halal. Kendati LPPOM MUI telah berdiri sejak tahun 1989, namun dalam implementasinya sertifikat halal dikeluarkan pertama kali oleh MUI berdasarkan hasil audit dari LPPOM MUI, pada tahun 1994. Sertifikasi halal yang pertama ini baru keluarkan setelah LPPOM MUI memperoleh persetujuan dari Menteri Agama ketika itu.20 Pada kenyataannya, sertifikasi halal dibutuhkan oleh konsumen yang beragama Islam demi memastikan bahwa makanan yang dikonsumsinya tidak melanggar ajaran agama. Dalam hal ini, pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi makanan diharapkan untuk mengedukasi dirinya terkait dengan aturan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha berhak dan berkewajiban untuk bersikap proaktif dalam memenuhi izin usahanya. Pelaku usaha berhak untuk memperoleh informasi serta pembinaan dalam memproduksi produk halal. Pelaku usaha juga berhak untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, dalam rangka proses pengajuan sertifikasi halal, maka pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen tersebut haruslah dibarengi dengan iktikad baik dalam proses produksi maupun pengemasan produk yang akan dipasarkan. Oleh sebab itu, jika sebuah perusahaan memiliki produk halal dan produk tidak halal, maka dalam proses produksi pangan, pelaku usaha diharuskan untuk memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian antara produk halal dan 20 diakses pada tanggal 31 Oktober 2019, pukul 6.20 WIB. 79 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah produk yang tidak halal. Iktikad baik pelaku usaha dalam memproduksi produk halal juga mesti ditunjukkan melalui penyediaan penyelia halal serta melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH, jika sewaktu-waktu pemilik usaha memutuskan untuk mengubah komposisi produk makanan yang berbada dari komposisi produk pada saat sertifikasi halal diajukan untuk pertama kali. Setelah sertifikasi halal diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku adalah mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Label halal yang diperoleh melalui prosedur panjang ini pada akhirnya akan menjadi informasi penting bagi konsumen muslim dalam memilih barang yang akan dikonsumsinya. Sertifikasi halal yang diperoleh juga menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk senantiasa menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Perlu dipahami lebih dalam oleh pelaku usaha adalah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH ini bukanlah sesuatu yang sifatnya formalitas belaka. Pelaku usaha semestinya memahami bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan untuk suatu produk tertentu mengandung tanggungjawab dan dampak sosial yang cukup luas karena ini menyangkut keyakinan seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya. Sekali saja sebuah perusahaan berbuat curang dalam persoalan sertifikasi halal, maka bisa dipastikan akan sulit baginya mengembalikan kepercayaan konsumen. Menurut Pasal 1 UU No. 33/2014 yang dimaksud dengan Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jaminan produk halal merupakan kepastian hukum yang diberikan terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan tanda sertifikat halal. Sedangkan yang dimaksud dengan label produk halal adalah tanda kehalalan suatu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Proses ini mencakup seluruh pejalanan sebuah produk. Selama ini, sertifikasi halal hanya identik untuk kebutuhan masyarakat muslim semata. Padahal Islam bukan satu-satunya agama yang memiliki ajaran tentang aturan makanan yang boleh atau yang tidak boleh dikonsumsi oleh umatnya. Jika sertifikasi halal diberikan dengan menggunakan standarisasi halal menurut ajaran Islam, lalu Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 80
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... bagaimana dengan ketentuan makanan yang tidak dianjurkan bahkan dilarang oleh agama lain? Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bukan hanya umat Islam saja yang semestinya memiliki hak untuk dilindungi atas makanan yang dikonsumsinya. Baik dilindungi agar dapat mengkonsumsi makanan tanpa melanggar aturan agama, maupun dilindungi agar dapat mengkonsumsi makanan tanpa melanggar aturan kesehatan. Dalam hal ini, Islam sebagai agama mayoritas mendapatkan perhatian lebih baik dibanding agama lain. Umat Islam mendapatkan perlindungan melalui Undang- Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. Sedangkan agama lain tidak mendapatkan perlindungan khusus terkait dengan makanan yang boleh atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi berdasarkan ajaran agamanya. Lalu, bagaimana pemeluk agama lain dapat menghindari larangan agamanya dalam hal makanan? Selain UU Perlindungan Konsumen, agaknya masyarakat non-muslim di Indonesia dalam mengusahakan konsumsi makanan yang sesuai dengan ajaran agamanya, harus puas dengan aturan mengenai transparansi komposisi produk pangan. Aturan tentang labelisasi komposisi produk pangan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU No. 18/2012). Menurut Pasal 97 UU No. 18/2012 Setiap Orang yang memproduksi pangan yang diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Pencantuman label pada kemasan pangan ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Keterangan yang dicantumkan pada label haruslah dicetak dengan jelas sehingga memudahkan konsumen dalam memahaminya. Label yang telah dicantumkan secara resmi oleh perusahaan ini dilarang untuk dihapus, diganti atau ditutupi. Segala perbuatan yang mengahalangi upaya transparansi produk pangan sekiranya membuat komposisi yang sudah ditampilkan oleh produsen menjadi tersamarkan adalah dilarang menurut Undang- 81 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah Undangan. Setiap label pangan yang diperdagangkan memang diwajibkan memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Undang-Undang tentang Pangan ini mengatur berbagai hal terkait dengan perencanaan hingga pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan. Termasuk di dalamnya adalah aturan mengenai kewajiban menyertakan label pangan dan tranparansi komposisi produk pangan pada kemasan yang diedarkan di pasaran. Hal ini diatur dengan tujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat mengenai produk pangan. Terutama produk pangan dalam kemasan. Sehingga konsumen dapat mengakses informasi tentang kandungan gizi pangan, mutu dan tingkat keamanan pangan bagi kesehatan serta keterangan lain yang diperlukan. Transparansi komposisi makanan ini penting sebagai upaya untuk mengawal hak konsumen dalam mengakses informasi produk-produk yang hendak dikonsumsinya. Dalam hal ini, transparansi komposisi produk makanan menjadi salah satu pijakan bagi konsumen non-muslim untuk mengetahui apakah kandungan produk yang hendak dibelinya itu melanggar ketentuan bahan makanan yang diajarkan oleh agamanya ataukah tidak. Jika dilihat dari perspektif asas equality before the law (asas persamaan di hadapan hukum), maka terdapat ketidaksamaan perlakuan bagi penduduk yang beragama Islam dan penduduk yang tidak beragama Islam. Hal ini karena prinsip equality before the law semestinya berpijak pada kepentingan semua pihak untuk mendapatkan perlindungan yang setara. Baik perlindungan bagi konsumen muslim maupun konsumen non-muslim dalam memperoleh haknya agar dapat menghindari mengkonsumsi makanan yang dilarang menurut ajaran agama maupun dilarang menurut standar kesehatan dan keamanan yang berlaku. Apa yang dilakukan masyarakat non-muslim dengan melakukan upaya waspada secara mandiri ini sesungguhnya sama dengan yang dilakukan oleh orang- orang muslim ketika berada di negara-negara dimana muslim menjadi minoritas. Di negara-negara tersebut, sertifikasi halal bukan merupakan keharusan. Tidak ada regulasi yang mengharuskan otoritas terkait memberikan sertifikasi halal ataupun label haram kepada produk yang dipasarkan. Karenanya, demi untuk kehati-hatian Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 82
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... dalam melaksanakan ajaran agama yang diyakininya, umat muslim di negara-negara tersebut biasanya melakukan upaya waspada konsumen secara mandiri. C. Penutup Sertifikasi halal dalam hal ini hanya memenuhi hak masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan perlindungan konsumen non-muslim untuk dapat mengonsumsi makanan sesuai dengan ajaran agamanya hanya dapat dipenuhi melalui ketentuan transparansi komposisi produk pangan. Waspada konsumen mandiri melalui akses informasi melalui penyantuman label komposisi produk pangan, kosmetik dan obat- obatan ini menjadi bentuk perlindungan konsumen bagi non-muslim. Adapun bagi masyarakat muslim Indonesia, hak atas perlindungan konsumen ini diberikan melalui informasi sertifikasi halal dan transparansi komposisi produk makanan. Sikap waspada konsemen mandiri semestinya menjadi dasar pijakan konsumen saat pemerintah belum menerapkan regulasi mengenai perlindungan secara menyeluruh. Hal ini berlaku bagi masyarakat muslim maupun masyarakat muslim di mana pun berada. 83 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman
Tutik Nurul Janah Daftar Pustaka Purwaningsih, Endang. Hukum Bisnis. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010. Panji Adam Agus Putra, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum diakses pada tanggal 18 November 2019, Pukul 12.16 WIB. Saliman, Abdul R. dkk. Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. Shihab, Muhammad. Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Penerbit Mizan, 2007. Musyfikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, qadau/article/viewFile/5682/4943, diakses pada tanggal 18 November 2019, Pukul 12.02 WIB. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan. diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 6.27 WIB. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman©2020 84 Islam,
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN... diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB. diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 7.00 WIB. diakses pada tanggal 31 Oktober 2019, pukul 6.20 WIB. diunduh pada tanggal 30 Oktober 2019, Pukul 6.16 WIB. 85 ©2020 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman