Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 - 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama (Perdata Agama dan Jinayat) Dikompilasi oleh: Achmad Cholil @ Januari 2023
HUKUM ACARA A. Umum 1. Penggabungan Gugatan Nafkah Anak, Hadhanah dan Harta Bersama Perkara gugatan nafkah anak, Hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 8 2. Penggabungan Gugatan Waris dengan Harta Bersama Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan. SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama - 2 3. Syahadah al-Istifadhah Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa. SEMA No. 10 Tahun 2020 -Rumusan Hukum Kamar Agama - C.1.a 4. Orang Tua/Wali Non Muslim sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. permohonan dispensasi kawin ke SEMA No. 10 Tahun 2020 -Rumusan Hukum Kamar Agama - C.1.b 5. Satu Permohonan Dispensasi Kawin bagi Dua Calon Mempelai Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin. SEMA No. 5 Tahun 2021 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 1.b 6. Perkara Banding Jika Hakim Tingkat Pertama Lalai yang Berakibat Batalnya Putusan Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Banding membuat putusan sela yang Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 1
diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirmkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan dasar memutus perkara. SEMA No. 5 Tahun 2021 -Rumusan Hukum Kamar Agama - 5.a. 7. Catatan Sidang Perkara Banding pada Bundel B Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dirumuskan dalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuat berdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dan tetap berada pada berkas yang ada di Pengadilan Tingkat Banding (Bundel B). Berita Acara Sidang (BAS) yang berisi pemeriksaan terhadap pihak secara langsung atau hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (sebagai pelengkap Bundel A). SEMA No. 5 Tahun 2021 -Rumusan Hukum Kamar Agama - 5.b. 8. Hari Kalender Patokan BHT Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja. SEMA No. 5 Tahun 2021 -Rumusan Hukum Kamar Agama - 5.c. 9. Jika Penggugat/Pemohon Pernah Hadir Pada Sidang Pertama Tetapi Tidak Pernah Hadir Lagi Dua Kali Berturut-turut. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada siding pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. SEMA No. 5 Tahun 2022 -Rumusan Hukum Kamar Agama - 5.a. 10. Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap non-executable, sedangkan jika anak tidak ditemukan maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap non-executable. SEMA No. 5 Tahun 2022 -Rumusan Hukum Kamar Agama - 5.b. B. Kewenangan Pengadilan Agama 1. Batasan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 2
akibat dari Transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari Transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili. SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.9. Keterangan: Rumusan ini disepakati juga dalam Kamar Perdata. Lihat SEMA No. 4 Tahun 2016 - Perdata Umum - B.3 C. Tentang Mediasi 1. Putusan Pengadilan Tanpa Melalui Proses Mediasi Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 6 Note: Ketentuan ini tidak berlaku lagi seiring dengan terbitnya PERMA No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2. Pelanggaran Atas Ketentuan Mediasi Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Mediasi dapat dimintakan ke pengadilan tingat pertama dengan putusan sela dan hasilnya dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.8. D. Tentang Eksepsi dan Putusan Sela Eksepsi tentang Kompentensi Relatif Dalam hal adanya eksepsi kompentensi relatif pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR). SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 2 E. Tentang Putusan terkait Kewenangan Mengadili / Kompentensi Absolut 1. Sifat Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Memerintahkan Pengadilan Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 3
Agama Memeriksa Kembali Perkara Dalam hal putusan Pengadilan Agama menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusan tersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: Menyatakan Pengadilan Agama berwenang dan memerintahkan Pengadilan Agama memeriksa kembali perkara tersebut, bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan sela atau putusan akhir? Jawab: Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 1 para 1. 2. Administrasi Perkara atas Perkara yang Diperintahkan Diperiksa Kembali a) Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan Mahkmah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidak ditutup dan sisa panjar tidak dikembalikan dulu kepada pihak, pertanggungjawabannya bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. • SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 1 para 2. b) Jika penggugat (atas Perkara yang diperintahkan untuk diperiksa kembali) tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan ghaib. • SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 1 para 3. F. Pemeriksaan Setempat (Descente) Pengukuran Tanah dalam Pemeriksaan Setempat Pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat (descente) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 13 G. Panggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan 1. Panggilan kepada Para Pihak Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada kepala Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 4
desa/lurah, kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 5.a. dan 5.b. 2. Relaas Sebagai Alat Bukti Pidana Relaas asli panggilan tidak dapat diberikan kepada pihak Kepolisian untuk keperluan penyitaan sebagai alat bukti perkara pidana. Untuk kepentingan tersebut, Pengadilan dapat menyampaikan fotokopi relaas yang dilegalisir atas izin Panitera. (Pedomani KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. SEMA No. 5 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 3 3. Pemberitahuan Isi Putusan Melalui Lurah/Kepala Desa Dalam hal pemberitahuan isi putusan kasasi melalui kepala desa/Lurah tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak pemberitahuan putusan kasasi diterima oleh Kepala Desa/Lurah. SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 1. 4. Penerimaan Pemberitahuan Putusan oleh Perangkat Desa/Kelurahan Bagaimana bila pemberitahuan isi putusan kasasi disampaikan melalui kepala desa/lurah akan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan? Jawab: Pemberitahuan isi putusan kasasi tersebut tetap sah. SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 2. 5. Tenggat Waktu Upaya Hukum Pihak Di Luar Negeri Tenggat waktu upaya hukum bila salah satu pihak berada di luar negeri dihitung setelah Pemberitahuan Isi Putusan diterima oleh yang bersangkutan melalui Dirjen Protokoler dan Konsulat Kementerian Luar Negeri. SEMA No. 5 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 5 6. Ukuran Sah dan Patutnya Pemberitahuan dan Pemanggilan Luar Negeri Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen dari perwakilan RI di luar negeri atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional atau melalui Aplikasi Rogatory Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 5
Online Monitoring (ROM). SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.4. H. Tentang Peninjauan Kembali 1. Tenggat Waktu Pengajuan PK Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan PK, apakah sejak ditemukannya surat- surat (novum) meskipun Perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak? Jawab: Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak. SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 5 2. Amar PK yang Tidak Memenuhi Ketentuan Formil Permohonan Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya "Menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima". SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 1 3. Penyumpahan dan Berita Acara Penyumpahan a) Pihak yang disumpah dalam penemuan novum yang dijadikan alasan Peninjauan Kembali adalah pihak prinsipal yang akan mengajukan Peninjauan Kembali. SEMA No. 5 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 6 b) Dalam Perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (novum), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan novum. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 4 c) Pengadilan tingkat pertama harus melakukan penyumpahan dan membuat berita acara sumpah terhadap penemuan alat bukti tertulis yang diajukan sebagai novum sesuai ketentuan Pasal 69 huruf (b) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, Tanpa harus menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat novum atau tidak. SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.4. Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 6
4. Penyerahan Alasan (Memori) Peninjauan Kembali Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 5 I. Lain-lain 1. Kesalahan Pengetikan Kesalahan ketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang Sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi di Mahkamah Agung atau dengan mengajukan gugatan baru? Jawab: Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut, dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat amar putusan bahwa putusan ini berlaku serta merta. SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 3. PERKAWINAN A. Tentang Isbat Nikah 1. Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang- undang. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 11 2. Kumulasi Isbat Nikah atas Pernikahan Kedua dengan Perceraian Dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 12 Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 7
3. Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang- undang. Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam). SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 13 4. Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-8 5. Gugatan Pembatalan Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri Seorang isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami dengan isteri barunya yang tidak melibatkan isteri sebelumnya ke Pengadilan Agama yang menerbitkan penetapan itsbat nikah tersebut. Jika itsbat nikah dilakukan di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama - 7 6. Itsbat Nikah Massal di Dalam Negeri dan Luar Negeri Itsbat nikah massal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya sangat luas terkait dengan masalah hukum yang lain seperti kewarisan dan lain-lain. Khusus untuk itsbat nikah yang dilakukan di luar negeri, pelaksanaannya harus mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama - 1 7. Isbat Nikah terhadap Perkawinan di Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 8 8. Sifat Perkara Wali Adhal Perkara wali adhal diajukan sebagai perkara voluntair berdasarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 21 ayat 1-5). • SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 6 Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 8
9. Wali Nikah dalam Perkara Wali Adhal Permohonan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk didengarkan pendapatnya di dalam persidangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan jika pencegahan perkawinan atau mengajukan pembatalan pernikahan pernikahan sudah dilangsungkan SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama - 8 B. Tentang Poligami 1. Izin Poligami untuk WNA Bagaimana Jika seorang WNA telah mendapatkan izin poligami dari negara asalnya jika perkawinan kedua tersebut akan dilakukan bersama dengan warga negara Indonesia apakah memerlukan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama? Jawab: Semua perkawinan yang akan dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 7 2. Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris. SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.1.f C. Tentang Pembatalan Perkawinan 1. Pembatalan Perkawinan yang Sudah Putus Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinayatakan tidak dapat diterima. SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.e PENGESAHAN ANAK A. Pengesahan Anak dalam Perkawinan Siri Apakah Anak yang lahir dalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama? Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 9
Jawab: Pada prinsipnya dapat mengajukan Perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah siri orang Tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 14 PERCERAIAN A. Alasan-alasan Perceraian 1. Indikator Broken Marriage Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 4 2. Syarat Dikabulkannya Perceraian Perceraian dengan (broken marriage). alasan pecah perkawinan Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut haram, berdampak pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti." SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - III.A-1 3. Alasan Dikabulkannya Perceraian Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 10
a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 1.b. B. Perceraian Anggota TNI/ Polri Tanpa Izin Atasan 1. Perceraian Anggota Polri Tanpa Izin Atasan Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan/gugatan perceraian dari anggota POLRI yang tidak ada izin atasannya, akan tetapi anggota POLRI tersebut sudah membuat pernyataan bersedia menerima segala akibat dari perceraiannya agar mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara RI dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984. Apabila permohonan cerai dikabulkan atau ditolak, harus dengan mempertimbangkan faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri, sehingga dalam mengambil putusan dapat mewujudkan asas kepastian, keadilan dan manfaat hukum. SEMA No. 5 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 4 2. Perceraian Anggota TNI/Polri Belum Memperoleh Izin Atasan Permohonan/gugatan perceraian anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan persidangan selama 6 langsung penundaan (Penegasan terhadao SEMA Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rakernas MA Tahun 2010 di Balikpapan). • SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.1.c tersebut kepada atasan C. Penggabungan Gugatan Perceraian dengan Pembagian Harta Bersama dan Hak Asuh Perkara kumulasi antara persoon recht dan zaken recht dapat diajukan bersama- sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 11
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 2 D. Pemeriksaan secara Verstek dalam Perkara Perceraian Pemeriksaan secara verstek terhadap Perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg). SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 3 E. Perceraian dengan Alasan Syiqaq Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq menurut Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan syiqaq. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 7 F. Upaya damai dan Mediasi dalam Perkara Perceraian Apakah dibolehkan Perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tanpa proses mediasi? Jawab: Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikumulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan undang- undang Peradilan Agama tersebut. Dalam Perkara perceraian sebelum menempuh mediasi majelis hakim tetap membuka persidangan pertama guna mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989, bila belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi. Mediator hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada dalam petitum tidak hanya terfokus pada tuntutan peceraian saja. Keberhasilan mediasi tidak hanya pada pokok perkara akan tetapi termasuk perkara asessoir. • SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 4 G. Dapat Tidaknya Anggota Keluarga sebagai Saksi dalam Perkara Perceraian Pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 12
harus disumpah, sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan Tanpa disumpah. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Perdata - 5 H. Peninjauan Kembali Perkara Perceraian 1. Peninjauan Kembali Setelah Ikrar Talak Perkara cerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan cerai jika diajukan Peninjauan Kembali pada prinsipnya harus diputus dengan tolak Peninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 3 2. Kewajiban Pengadilan Pengaju Pengadilan Pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas Perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 6 I. Harta Bersama 1. Gugatan yang Obyek Sengketa Masih Menjadi Jaminan Utang Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima. SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-4 2. Gugatan Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan yang Tidak Dicatat Apakah Pengadilan Agama dapat menerima gugatan pembagian harta bersama dimana perkawinan dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidak didaftarkan di Indonesia, dan keduanya telah bercerai? Jawab: Perkawinan sesama Warga Negara Indonesia sah bilamana dilakukan sesuai persyaratan dalam UU No. 1 Tahun 1974, bila WNI dan WNA dilakukan menurut hukum yang berlaku di negaranya dan bagi WNA tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah melewati tenggang waktu 1 tahun (Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974) tergolong perkawinan sirri, oleh karenanya Pengadilan Agama belum dapat Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 13
menyelesaikan sengketa tersebut. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 15 3. Objek Harta Bersama Satu-satunya Rumah Tinggal Anak Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 1.a. J. Putusan 1. Perintah Penyampaian Salinan Putusan Tidak Perlu Dicantumkan dalam Amar Perintah penyampaian Salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera bekewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.3. 2. Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara. SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2. K. Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak dan Nafkah Madliyah 1. Kriteria Penentuan Besaran Mut'ah, Nafhkah Iddah dan Nafkah Anak Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 16 2. Penentuan Besaran Mut'ah, Nafhkah Iddah dan Nafkah Anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 14
"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak." SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-2 3. Kewajiban Suami Akibat Perceraian Terhadap Isteri yang Tidak Nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-3 4. Amar Putusan Perkara Cerai Talak tentang Beban Akibat Cerai a) Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi premature. • SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Kamar Agama - C.12. Note: Ketentuan ini dicabut dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Kamar Agama - C.1. (lihat di bawah) b) Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C angka 12, SEMA No. 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah). • SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.1. ikrar talak. 5. Amar Putusan Perkara Cerai Gugat tentang Beban Akibat Cerai Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 15
dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.b 6. Amar Putusan Nafkah Anak pada harta yang akan dijaminkan Nafkah Anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 11. 7. Sita Harta Suami untuk Nafkah Anak Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan sendiri. SEMA No. 5 Tahun 2021 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 1a. 8. Kenaikan 10 % - 20 % Nafkah Anak Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 14 9. Ex Officio Nafkah Anak kepada Ayah Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5. 10. Nafkah Lampau (Madliyah) Anak Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut; SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.a 11. Pembagian Gaji bagi PNS dalam Perkara Cerai Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 16
hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.b L. Hak Pengasuhan (Hadhanah) 1. Kewenangan Penetapan Hak Hadhanah dalam Penetapan gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. hak hadhanah sepanjang tidak diajukan SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 10 2. Putusan Ultra Petita Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: "Penetapan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita." hak hadhanah sepanjang tidak diajukan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A-9 3. Amar Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4. KEWARISAN A. Kompentensi Pengadilan 1. Agama Pewaris Menjadi Penentu Pengadilan yang Berwenang Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 17
Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selain Islam ke peradilan umum. Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 10 B. Surat Gugatan 1. Pihak-Pihak dalam Surat Gugatan Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk Sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2. 2. Pihak-Pihak dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious. SEMA No. 5 Tahun 2021 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 2.b. 3. Obyek Tanah/Bangunan yang Belum Terdaftar Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A-5 4. Perbedaan Data Fisik Tanah Antara Gugatan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 18
maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente). SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A-6 5. Permohonan Penetapan Ahli Waris & Itsbat Nikah Pewaris Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris. SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - 1.d 6. Pengecualian Permohonan Penetapan Ahli Waris & Itsbat Nikah Pewaris Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. SEMA No. 5 Tahun 2021 - Rumusan Kamar Agama - 2.a C. Penjualan Harta Warisan 1. Penjualan Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya? Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi? Jawab: Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris. Keterangan: Diusulkan, pembeli yang telah mengetahui Bahwa surat-surat obyek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 17 D. Pembagian Harta Warisan 1. Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Harta Produktif Bolehkah pembagian harta warisan menyimpangi ketentuan hukum faraidh? Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 19
Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama? Jawab: Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang mempersengketakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif. • SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 18 2. Harta Warisan terhadap Anak Tiri Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 19 3. Ahli Waris Pengganti Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan Bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 9 4. Ahli Waris Tidak Diketahui Keberadaannya Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan. Sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 2.a. 5. Pewaris Tidak Mempunyai Ahli Waris Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.
SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 2.b. Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 20
HIBAH A. Pencabutan Hibah 1. Pencabutan Hibah oleh Orang Tua Dalam hal hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah diperbolehkan salah satu dari orang tua tersebut mencabut hibah? Jawab: Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak- anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/istri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka Hanya 1/2 dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan. SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 20 2. Gugatan Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak yang Objeknya Masih dalam Jaminan Lembaga Keuangan Syari'ah Gugatan Pencabutan Hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga. SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.B-2 3. Pihak dalam Gugatan Pembatalan Hibah Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak. SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama - III.A-7 EKONOMI SYARIAH A. Kewenangan Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Kewenangan Absolut Peradilan Agama Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kewenangan absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad. SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2.a B. Wanprestasi 1. Pembatalan Akad dalam Gugatan Wanprestasi Gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi syari'ah, hakim secara ex officio Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 21
tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syari'ah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan. SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.1. 2. Kapan dan Bagaimana Akad Ekonomi Syariah dapat Dibatalkan Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan. SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2.b C. Eksekusi Perkara Ekonomi Syari'ah 1. Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang lainnya merupakan kewenangan peradilan umum. SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2. 2. Waktu Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dan jaminan Utang Lainnya Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syari'ah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.3 3. Perlawanan Eksekusi Jaminan dalam Akad Syariah Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama - III.B-1 4. Penundaan Eksekusi Jaminan dalam Akad Syariah Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasakan Akad Syariah, maka ketua pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama. SEMA No. 5 Tahun 2021 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 3 Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 22
5. Jika Eksekusi Lelang Sudah 3 (tiga) kali Tetapi Tidak Ada Penawaran Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 3. JINAYAT A. Kewenangan Mengadili Kewenangan Mengadili Perkara Jinayat Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.3. B. Qanun sebagai Pedoman Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh. SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.3.a. C. Hakim Anak Hakim Mahkamah Syari'ah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak. • SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.6. D. Sanksi / Uqubat 1. Penentuan Sanksi/Uqubat Hakim Mahkamah Syari'ah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi ('uqubat') yang berbeda dengan sanksi ('uqubat') yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi ('uqubat') untuk suatu delik (jarimah) yang telah dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan. SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.7. 2. Dasar Penjatuhan Hukuman Atas Jarimah Zina Penjatuhan 'uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 23
Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya. SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.C-1 3. Uqubat Pemerkosaan/Pelecehan Seksual yang Korban/Pelaku Jarimahnya Masih Anak Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara. Sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C-3.b. 4. Pengakuan dalam Jarimah Zina Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan uqubat zina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. SEMA No. 5 Tahun 2021 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 4. 5. Uqubat Hudud Tidak Dapat Diubah Dengan Hukuman Ta'zir Terdakwa yang terbukti melakukan jarimah dengan ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman ta'zir, kecuali hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan. SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 4.b. E. Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.C-2 Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 24
HISAB RUKYAT Tata Cara Sidang Isbat Rukyat Permohonan isbat rukyat hilal dilakukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam Register Perkara Permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut: - Menerima permohonan Pemohon; - Menyatakan hilal terlihat oleh ..... (atau tidak terlihat); (c) compiled by cholil.achmad 2023 Kompilasi SEMA Kamar Agama | cholil.achmad | 25