LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF 'URF SKRIPSI Oleh : KHUDORI ANWRUDIN NIM 210115070 Pembimbing : Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag. NIP. 197605172002121002 JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2019
ABSTRAK Khudori Anwarudin. 2019. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Perspektif "Urf." Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Kata Kunci : Pandangan "Urf, Larangan Hukum Adat Dalam Perkawinan Ngalor Ngulon. Pada dasarnya setiap manusia dihidupkan dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan, karena semua itu sudah menjadi kodratnya. Pernikahan merupakan sunnatullah, Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ketika kita berada di indonesia yang notabennya kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang begitu bermacam-macam dan sangat dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa berlaku berbagai macam hukum adat terkait pernikahan salah satunya adalah adat larangan perkawinan Ngalor Ngulon. Dari Latar Belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi Bagaimana pandangan 'Urf Terhadap Alasan larangan Perkawinan Ngalor Ngulon di Desa. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo Bagaimana pandangan "Urf Terhadap Pelanggaran larangan perkawinan Ngalor Ngulon di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukanadalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan model analisis Miles dan Hubermen yakni: reduksi data (data reduction) yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, penyajian data (display) yaitu uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif, dan penarikan kesimpulan (conclusion). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya Menurut pandangan "urf bahwa alasan larangan pernikahan ngalor ngulon di Desa Semanding termasuk "urf shâhih atau adat yang baik dan boleh dilakukan karena sifatnya untuk lebih berhati-hati dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan syari'at islam. Pandangan "Urf terhadap pelanggaran larangan ngalor ngulon di Desa Semanding diperbolehkan, karena larangan tersebut dipandang dari segi karateristiknya termasuk "urf khâshshah. termasuk "urf fi"li, sedang segi pelakunya
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya setiap manusia dihidupkan dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan, karena semua itu sudah menjadi kodratnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tubuhan.1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2
Artinya : "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".3 Oleh karena itu di dalam hukum islam sendiri setiap manusia disunnahkan untuk melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya, karena dengan adanya sebuah penikahan atau perkawinan dapat membuat halalnya sebuah hubungan atara seorang laki-laki dan perempuan yang mana pada awalnya berhukum haram, dan juga dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Selain itu sebagai dasar perkawinan adalah "perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 1 Slamet Abidin, Aminudin. Fiqih Munakahat I, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), Hal, 9. 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 1. 3 Al-Qur"an, 51, ayat, 49. 1
kuat atau mitssaqqn ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".4 Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan aturan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.5 Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumya sunah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu hukumnya wajib.6 Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan peempan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwahukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak munkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah 4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. 5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung : Cv. Mandar Maju, 2007), Hal. 8. 6 Slamet Abidin, Aminudin. Fiqih Munakahat I, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), Hal, 31 2
berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. 7 Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilasungkan menurut ketentuan-ketentuan syari"at Islam.8 Oleh karena itu dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan serta tidak melanggar larangan-larangan yang sudah diatur dalam hukum islam. Serta sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".9 Jadi secara otomatis ketika agama atau kepercayaannya itu Islam maka harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Agama Islam. Dalam pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan rukun dan syaratnya, syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu : 1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya. 2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. 10 7 Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- undang Perkawinan, (Jakata: Kenacana Prenada Media Crup, 2006), Hal, 43. 8 Moh Ria"I, Fiqih Islam, (Semarang : Pt Toha Putra, 1978), Hal, 453. 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 2, Ayat (1). 10 Slamet Abidin, Aminudin. Fiqih Munakahat I, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), Hal,63. 3
Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ketika kita berada di indonesia yang notabennya kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang begitu bermacam-macam dan sangat dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa yang masih kental dengan adat jawanya, dengan demikian banyak sebuah aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh syara". Maka tidak heran dalam kegiatan ibadah atau muamalah terutama pernikahan masih bercampur dengan tradisi yang ada, seperti dalam penentuan calon mempelai, sebenarnya dalam islam sudah dijelaskan seperti memilih wanita dilihat dari agamanya, nasabnya yang bagus, wanita yang kaya dan yang cantik. Meskipun demikian, Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas yang beda pula, kepercayaan ini selalu di lestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Karena sebuah budaya dan adat istiadat akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan menjadikan mayoritas masyarakat ketika akan memilih calon istri atau suami selalu melihat dari adat tersebut, kebanyakan masyarakat tidak berani untuk melangar atau menentang yang sudah ditentukan oleh adat tersebut. Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen (beraneka ragam). Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka 4
tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya.11 Seperti halnya Masyarakat desa Semanding, kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, menurut Mbah Sarwo salah satu petua di desa ini atau sering dinamakan pujonggo beliau menjelaskan bahwasannya "di desa ini masih kental dengan adat istiadatnya, terutama terkait penentuan pasangan pengantin. di desa ini berlaku berbagai hukum adat terkait pernikahan terutama adalah adat larangan perkawinan Ngalor Ngulon, perkawinan ngalor ngulon sendiri adalah sebuah penentuan calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai wanita, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon mempelai laki- laki. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita terletak di ngalor ngulon maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi wanita tersebut. Mayoritas masyarakat desa sini percaya dengan adat tersebut bahkan jarang sekali masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang, masyarakat juga pernah melihat terjadi kejadian ada sepasang pengantin yang menentang aturan tersebut dan akibatnya mempelai laki-lakinya meninggal tanpa sebab, hal tersebut semakin membuat masyarakat akan berpikir dua kali bila ingin melanggar peraturan tersebut, karena kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja, sudah beberapakali sejak dulu 11Miftahul Huda, Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa, Dalam Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol. XII, No. 2 (Desember 2017). 382. 5
pun sudah pernah terjadi, bahkan ada yang sudah ingin melakukan pernikahan lalu di batalkan karena ternyata posisi rumah mempelai wanitanya berada di ngalor ngulon, masyarakat jawa itu sangat hati-hati dalam mencari keputusan, tentang memutuskan perkara untuk diri sendiri aja diperhitungkan dengan hati-hati, apalagi soal pernikahan, yang mana menentukan hubungan dua orang sekaligus dua keluarga pasti lebih hati- hati lagi".12 Dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan perhitungan ngalor-ngulon dalam menentukan calon pengantin adalah menurut keyakinan pendahulu atau sesepuh yang terus dilestarikan dan dilakukan secara turun-temurun kepada generasi seterusnya, dan juga meujuk pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan mereka menjalankan tradisi yang sudah biasa berjalan. Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan : ةْ عَ عَ عَ ةُ ةُ عَا عَلا Artinya : "Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum."13 Istilah al-"adah menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa al- "adah adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.14 12Sarwo, Hasil Wawancara, 29 Oktober 2018. 13 Ridho Rokamah, Al-Qawa"id Al-Fiqhiyyah (ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2015), hal, 70. 14 Ibid, Hal, 71. 6
Adapun supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain : 1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini mrnunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat; 2. Perbuatan atau perkatan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat; 3. Tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur"an maupun Al-Sunnah; 4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.15 Dengan demikian banyak tokoh agama yang menganggap adat tersebut berpantangan dengan nash, karena menurutnya tidak sesuai dengan kriteria sebagai berikut Pertama, adat perhitungan arah ngalor ngulon tidak logis dan relevan dengan akal sehat. Karena hasil dari hitungannya merupakan sesuatu yang masih menjadi rahasia Allah swt. Yang dikhawatirkan mengikis sedikit demi sedikit keimanan seseorang. Kedua, adat perhitungan arah Ngalor Ngulon dalam pernikahan tidak ada ketentuan nashnya. Namun banyak masyarakat yang tetap berpegang teguh pada adat yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun karena apabila dilanggar mereka pasti akan mendapat musibah yang sebenarnya hal ini hanyalah mitos. Akan tetapi meskipun demikian, pada masyarakat desa semanding, kecamatan jenangan, kabupaten ponorogo, terkait larangan perkawinan ngalor ngulon tetap diyakini dan bukan sekedar mitos, karena adat tersebut sudah terlanjur mendarah daging dalam kehidupan masyarakat 15 Ibid, Hal, 72. 7
tersebut dan juga seharusnya sebagai tokoh agama tidak semestinya langsung beranggapan bahwa adat tersebut tidak sesuai, karena melihat adanya hukum adat pastinya sudah melalui penelitian dan persetujuan orang-orang terdahulu. Berangkat dari fenomena dan realita yang terjadi sesuai pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul : "LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON DI DESA SEMANDING, KECAMATAN JENANGAN, KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF "URF." B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pandangan "Urf Terhadap Alasan larangan Perkawinan Ngalor Ngulon di Desa. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo ? 2. Bagaimana pandangan "Urf Terhadap Pelanggaran larangan perkawinan Ngalor Ngulon di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan Rumusan Masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui pandangan "Urf Terhadap Alasan larangan perkawinan Ngalor Ngulon di Desa. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. 8
2. Untuk mengetahui pandangan "Urf Terhadap Pelanggaran Larangan perkawinan Ngalor Ngulon di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi perkembangan ilmu khususnya bidang fiqih munakahat dan hukum adat tentang perkawinan yang telah diyakini sebagian besar masyarakat sejak dahulu, sekaligus sebagai penyeimbang tentang berjalannya hukum islam dan hukum adat. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi tentang permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait tentang adanya hukum adat larangan perkawinan, sekaligus menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir, supaya masyarakat tidak terlalu berpatokan dalam satu keputusan atau satu dasar hukum. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan masyarakat tahu dan mengerti tidak sekedar mengikuti tetapi juga mengetahui tentang dasar dan alasan mengapa tradisi tersebut ada dan berlaku dan dapat menjadikan solusi untuk menyesuaikan dengan hukum islam. E. Telaah Pustaka Penelitian tentang hukum adat khususnya larangan dalam perkawinan memang menarik untuk diteliti, karena ketentuan tersebut sangat dipercayai oleh sebagian besar masyarakat, bahkan sangat jarang 9
sekali masyarakat melanggarnya, padahal ketentuan tersebut sudah sejak jaman dahulu tetapi uniknya jaman sekarang pun tetap berlaku. Berdasarkan penelusuran peneliti banyak hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum adat jawa tentang perkawinan, oleh karena itu peneliti telah menelaah beberapa hasil penelitian tersebutdiantaranya ialah : Pertama Karya ilmiah dari Sumartini, mahasiswa IAIN Ponorogo (2017) yang berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan margomulyo kabupaten bojonegoro terhadap adat larangan menikah ngalor-ngulon bagi laki-laki". Dalam penelitian ini meskipun judulnya membahas tentang larangan pernikahan ngalor ngulon tetapi peneliti lebih fokus pada sebuah pendapat dan pandangan tokoh salah satu organisasi masyarakat tentang hukum adat yang mana organisasi tersebut masih menerima tetang adanya sebuah hukum adat yang berlaku di masyarakat, selagi ketentuan tersebut tidak lari dari ketentuan nash.16 Kedua Karya ilmiah dari miftahul nur rohman mahasiswa STAIN Ponorogo (2012), yang berjudul "PerhitunganWethon menurut adat jawa dalam perspektif maslahah.(studi kasus di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun). Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang hukum adat jawa dalam pernikahan dilihat dari perhitungan hari lahir 16 Sumartini, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan margomulyo kabupaten bojonegoro terhadap adat larangan menikah ngalor-ngulon bagi laki-laki", skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2017) . 10
(wethon), peneliti lebih terfokus dalam sudut pandang Maslahah dalam kehidupan masyarakat.17 Ketiga Karya ilmiah dari Nurul Janah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) "Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang". Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus pada hukum adat perkawinan yang lebih mengarah pada penentuan tanggal jawa, yaitu penentuan tanggal secara aboge yang mana dalam perhitungannya terpaku pada hari Rabu dan pasarannya wage.18 Keempat Karya ilmiah dari Fatkhul Rohman, Universitas Islam Sunan Kalijaga (2017), yang berjudul "Larangan Perkawinan Ngalor- Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada hukum adat dan pandangan hukum islamnya tentang hukum adat yang berlaku, meskipun hasil penelitian ini juga membahas larangan ngalor ngulon tetapi berbeda sudut pandang dan penyelesaian. 19 Kelima Karya ilmiah dari Imam Mustofa, mahasiswa STAIN Ponorogo (2006) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat di Desa Tonatan 17 Miftahul Nur Rohman, "PerhitunganWethon menurut adat jawa dalam perspektif maslahah.(studi kasus di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun)", Skripsi ( Ponorogo : STAIN Ponorogo 2012). 18 Nurul Janah, "Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang". Skripsi (Malang :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016). 19 Fatkhul Rohman, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam". Skripsi (Yogjakarta :Universitas Islam Sunan Kalijaga 2017). 11
Ponorogo". Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada tradisi yang sangat kental di masyarakat, yaitu penentuan calon pengantin dengan cara menghitung hari lahirnya (Wethon), dan peneliti meninjaunya dalam segi hukum islam.20 Berdasarkan hasil kajian terdahulu tersebut perbedaannya dengan yang akan peneliti lakukan adalah belum ada yang membahas tentang larangan perkawinan ngalor ngulon secara mendasar melalui pandangan hukum adat dalam islam, dan juga belum ada yang membahas tentang penyelesaian larangan tersebut supaya calon pengantin tetap bisa melaksanakan pernikahannya. F. Metode Penelitian Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian merupkan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.21 Dalam penelitian yang berkaitan dengan larangan perkawinan ngalor ngulon yang ada di desa Semanding Kec. Jenengan Kab. Ponorogo. Peneliti akan berusaha untuk meneliti secara mendalam dari pandangan masyarakat, pandangan "urf terhadap adanya adat jawa yang melarang 20 Imam Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat di Desa Tonatan Ponorogo".Skripsi (Ponorogo : STAIN Ponorogo 2006). 21 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2013), hal, 24. 12
adanya pernikahan ngalor ngulon yang ada di Desa Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Sehingga di sekripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 1. Jenis dan Pendekatan penelitian a. Jenis Penelitian
Jika dilihat dari hasil data yang diperoleh penelitian ini lebih mengarah pada penelitian lapangan karena lebih kearah realita yang ada dalam masyarakat tersebut, karena hasil data yang berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan prilaku yang dapat diamati.22
Jika dilihat dalam kajian ini berhubunngan dengan masyarakat dan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka peneliti mengggunakan jenis penelitian kualitatif karena membahas tentang tradisi tertentu yang ada dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.23 jadi tidak memungkinkan bila menggunakan penelitian kuantitatif. b. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pedekatan normatif karena menggunakan hukum islam yaitu "urf untuk memandang hukum adat yang ada di masyarakat, sekaligus untuk mencari solusi dan penyelesaian terkait hukum adat tersebut. 22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2000), Ha, 3. 23 Ibid, Hal 3. 13
2. Kehadiran peneliti a. Dalam penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai pengamat partisipan sekaligus sebagai sentral pengumpul data, karena peneliti terjun langsung ke lapangan dan juga menggali informasi dari para tokoh-tokoh di Ds. Semanding, Kec. Jenengan, Kab. Ponorogo sebagai informannya. b. Dalam pengumpulan data peneliti sebagai pegamat partisipan yang mana bertemu langsung dengan para tokoh-tokoh masyarakat di Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, cara pengupulan data menggunakan alat bantu seperti perekam suara, kamera sebagai alat dokumentasi, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara terang-terangan. 3. Lokasi penelitian Lokasi penelitian ini bertempat di Desa. Semanding, Kecamatan Jenganangan, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini diteliti karena masyarakat yang ada di desa tersebut mayoritas adalah beragama islam dan tidak sedikit pula yang pitar tentang hukum agama, akan tetapi anehnya dalam kaitan tentang hukum keluarga banyak masyarakat tetap merujuk pada hukum adat yang sudah berlaku sejak zaman dahulu dan tak sedikit pula orang sangat berkeyakinan pada keputusan hukum adat tersebut. Mungkin ini terjadi karena hukum adat sangat mendominasi di dalam kehidupan masyarakat sehingga seolah hukum adat masih lebih diperaya daripada hukum islamnya. Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan 14
semoga dapat memberi kontribusi terutama terkait ilmu pengetahuan hukum keluarga menurut adat dan menurut hukum islam di Desa Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. 4. Sumber data a. Wawancara Data yang diperoleh oleh peneliti sebagai data primer adalah data hasil dari observasi di desa semanding, kecamatan jenengan kabupten ponorogo, dan juga data ini didapat dari hasil wawancara kepada sebagian masyarakat masih mempercayai tentang hukum adat tersebut, dan juga kami berwawancara kepada salah seorang yang mengalami pembatalan perkawinan karena terbatas oleh hukum adat yang berlaku yaitu larangan ngalor ngulon. Data ini sebagai data sekunder didapat dari hasil wawancara kepada para tokoh-tokoh adat atau istilah lainnya adalah pujonggo pada desa semanding, jenangan , ponorogo. Karena sebagian besar masyarakat ketika akan mengadakan perkawinan pasti datang pada tokoh-tokoh tersebut. tokoh tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat setempat terutama terkait tentang perkawinan. b. Bahan tertulis / data kepustakaan Selain data yang diperoleh dari lapangan, data yang lain juga diperoleh dari buku-buku Ushul fiqh sebagai sumber data 15
hukum adat secara islam, ada juga buku tentang hukum adat yang ada di masyarakat seperti buku primbon. 5. Teknik pengumpulan data Teknik yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunaan teknik memahami kondisi yang dialami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.24 Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.25 Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi terkhusus pada kondisi peristiwa dan pelaku masyarakat di desa semanding, keamatan jenangan, kabupaten ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan wawancara teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif, untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif.26 Karena dalam larangan pernikahan ngalor ngulon terdapat sebuah ketentuan yang harus diketahui yaitu terkait perhitungan di dalamnya, sebuah penentuan calon pengantin bisa dinyatakan sebagai pernikahan ngalor ngulon dan dilarang dalam hukum adat jawa tidak 24 M. Dunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), Hal. 164. 25 Ibid, Hal, 165. 26 Ibid, hal, 175. 16
melihat letak posisi rumah calon pengantin, akan tetapi lebih melihat dari posisi rumah kelahiran calon pengantinnya, yang mana rumah kelahiran calon pengantin perempuan berada di sebelah barat laut dari posisi rumah kelahiran calon pengantin laki-laki yang biasa orang jawa menyebutnya dengan istilah (perabon), jadi meskipun salah satu calon berpindah rumah atau membuat rumah dengan posisi yang berbeda tidak membuat gugurnya sebuah hukum ngalor ngulon tersebut, dengan demikian sebuah hukum adat jawa larangan pernikahan ngalor ngulon tidak bisa diakali atau bahasa jawanya direko karena ketentuan ini menurut hasil penelitian para leluhur terdahulu dan sudah paten tidak bisa di ubah, dalam larangan ini ada jalan keluar yang mungkin bisa dilakukan yaitu dengan cara bernegosiasi atara pihak laka-laki dan pihak perempuan, bila negosiasi gagal maka secara otomatis menurut hukum adat ini pernikahan harus dibatalkan, jadi pada intinya pernikahan bisa terlaksana tergantung pada kepuusan kedua calon pengantin dan juga orang tua dari kedua calon pengantin tersebut dan tidak diperkenankan dari salah satu pihak untuk memaksa percaya pada kepercayaan satu dan yang lain.27 Dalam teknik ini peneliti menggunakan cara wawancara yang tak tersetruktur, karena bertujuan untuk wawancara secara mendalam. Akan tetapi pertanyaan yang akan ditanyakan tetap sesuai dengan ciri- ciri setiap informan. 27 Habib Alip Mustofa, Hasil wawancara, 04 Nopember 2018. 17
Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, teknik ini untuk menggali sebuah tinggalan entan berupa catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Maksud mengumulkan dokumen untuk memperoleh kejadian nyata tentang situsi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.28 Semua metode diatas digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang hukum adat Larangan Perkawinan ngalor ngulon, dan hukum "urf. 6. Analisis data Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data, disini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu : mereduksi data (data reduction), penyajian data (data display), kesimpulan (conclusion drawing). a. Reduksi data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.29 b. Penyajian data 28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2000), Hal,161 . 29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed methods), (Bandung :Alfabeta, 2011), hal, 336. 18
Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dll. Untuk penyajian data dalam penelitian ini dengan berwujut teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.30 c. Penarikan kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.31 7. Pengecekan keabsahan Data Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (reliabilitas).32 Dalam penelitian kulitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi 30 Ibid, hal, 339. 31 Ibid, hal, 343. 32 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2000), Hal,171. . 19
manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang.33 G. Sistematis Pembahasan Dalam sistematis pembahasan ini, peneliti akan memaparkan terkait apa saja yang akan disajikan oleh peneliti, dalam penelitian ini terdapat V bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari pokok pembahasan yang berubungan dengan permasalahan yang di ambil leh peneliti. Adapun sistematis pembahasan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN. Dalam Bab Ini Peneliti Memaparkar Tentang pandangan umum penelitiannya mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian Dan Sistematis Pembahasan. BAB II : KONSEP "URF DALAM DALIL HUKUM ISLAM Dalam bab ini peneliti memaparkan terkait konsep ushul fiqih tentang "urf meliputi pengertian "urf , macam-macam "urf , syarat-syarat "urf , kehujjahan "urf dan dasar hukum "urf . BAB III : LARANGAN PERKAWINAN NGALOR NGULON DI DESA SEMANDING, KEC. JENANGAN, KAB. PONOROGO. Dalam bab ini peneliti memaparkat terkait tentang penelitiannya dilapangan seperti gambaran umum tentang kondisi masyarakat desa semanding, meliputi letak Geografis, kondisi perekonomian, pendidikan, keagamaan serta sosial budayanya. Kemudian 33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed methods), (Bandung :Alfabeta, 2011), hal, 363. 20
membahas pengertian pernikahan ngalor ngulon, pandangan masyarakat desa semanding terkait larangan pernikahan Ngalor Ngulon, faktor penyebab ditatinya larangan pernikahan Ngalor Ngulon, serta latar belakang pelaku yang melaksanankan pernikahan ngalor ngulon, kemudian fenomena yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan. Di dalam bab ini sangat penting, karena dengan adanya data ini maka dari sinilah penyusun dapat mengetahui kehidupan di Desa Semanding, yang kemudian di gunakan untuk menyusun Bab selanjutnya. BAB IV : PERSPEKTIF "URF TERHADAP HUKUM LARANGAN PERNIKAHAN NGALOR NGULON Dalam bab ini peneliti membahas tentang larangan pernikahan ngalor ngulon yang terjadi di desa Semanding, kec. Jenangan kab. Ponorogo perspektif "Urf. BAB V : PENUTUP Dalam bab ini adalah letak hasil akhir atau kesimpulan dari laporan penelitian tersebut, serta kritik dan saran dari penelitian ini. 21
BAB II KONSEP 'URF DALAM DALIL HUKUM ISLAM A. Konsep Ushul Fiqh Tentang 'Urf Manusia memiliki suatu hal yang esensial yang tidak terdapat pada hewan, yakni ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa dimanifestasikan dengan cara berfikir dan cara merasa. Hewan mempunyai otak tapi tidak berfikir, juga punya hati tapi tidak membentuk rasa rohani; hewan berbuat sesuatu hanya mengikuti naluri hewaniahnya. Dengan demikian, jika manusia dipandang dari sisi jasmaninya, maka kia akan memasuki lapangan antropologi fisik. Tapi bila manusia dilihat dari aspek rohaninya, kita akan menelusuri medan antropologi kebudayaan. Sebab cara berpikir atau cara merasa akan membentuk cara hidup. Cara hidup bisa berwujud cara bertindak, cara bergaul, cara berekonomi, cara berorganisasi, cara berpolitik, cara berteknologi, dan seterusnya. Semua cara itu disebut nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Dan setiap manusia melakukannya karena suatu tersebut bernilai. Dan setiap orang melakukan sesuatu karena sesuatu tersebut bernilai. Dari sini jelas bahwa cara hidup itu dibentuk oleh nilai-nilai. Suatu masyarakat memilih cara hidup tertentu berdasarkan nilai-nilai yang 22
dihayatinya. Nilai-nilai itulah yang dinamakan kebiasaan, adat istiadat, budaya, kultur, dan seterusnya.34 1. Pengertian 'Urf Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Fuqoha kemudian mendefinisikan adat secara terminilogi sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan "layak" menurut penilaian akal sehat.35 Al "Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara", tidak ada perbedaan antara al"urf dan adat. adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.36 Al-"Adah adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan.37 Secara ilustrtif, alJurjani menggambarkan sebagai berikut : adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulangkali, lalu setelah ia tertanam dalam hati, barulah ia berubah identitas menjadi "urf.38 34 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 267-268. 35 Ibid, Hal, 274. 36 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), Hal . 117 37 Ridho Rokamah, Al-Qawa"id Al-Fiqhiyyah (ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2015), hal, 71. 23
Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa "urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: al-mayl (kecenderungan), al-"amal (aksi), al-taqlîd (pembebekan), al-tikrâr (repetisi). Sebuah adat/"urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan "syahwat" suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang- ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.39 2. Dasar Hukum 'Urf Dasar hukum "urf terdapat pada keterangan Al-qur"an dan Al- Hadist sebagai berikut : 1). Al-Qur"an, al-A"raf : 199, yaitu :
38 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 275. 39 Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep "urf dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2, November 2017, 284. 24
Artinya : jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang- orang yang bodoh.40 2). Al-Qur"an Surat Al-Baqarah : 236.
Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadist riwayat Ahmah dari Ibnu Mas"ud : 1). Hadist, yaitu : انملسمارااأ ملماا انٌنم اارانس امف امسم انملسملاراار امل ئيماارنس امف امئيم Artinya :Apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka baik pulalah disisi Allah dan apa saja yang dipandang jelek oleh orang-orang islam, maka jelek pulalah disisi Allah. 41 3. Macam-macam dan Syarat-syarat 'Urf 40 Muhammad Ma"sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008), Hal, 130 41 Ibid : 128 25
Masalah macam-macam "Urf, para ahli ushul bersepakat untuk membaginya menjadi dua macam, yaitu : a. "Urf yang benar ( حي صا فزلا ), yaitu kebiasaan yang tidal menyalahi nash, misalnya menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.42 Tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah.43 b. "Urf yang salah (دس فا فزلا ), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syara" atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan, misalnya menghalalkan sesuatu yang memang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang memang sudah dihalalkan.44 Serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.45 Klasifikasi Adat Fasid, dengan pemilahan yang sistematis, Muhammad Shdqi Al-Burnu mengajukan empat perincian untuk mengadopsi tradisi-tradisi fasid yang bertentangan dengan nash syariat. Keempat perincian tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, bila adat fasid bertentangan dengan nash dalam semua aspek, sehingga andaikan adat tersebut diadopsi maka akan membuat ketentuan nash menjadi terbuang, maka adat fasid harus di kesampingkan. Kedua, bila pertentangan itu tidak terjadi dalam semua aspek, sementara adat yang 42 Muhammad Ma"sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008), Hal, 129. 43 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 292 44 Muhammad Ma"sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008), Hal, 130. 45 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 293. 26
dilakukan termasuk kategori adat yang sangat umum dan menyeluruh (adat "urfiyyah-"ammah), atau dalil nash-nya hanya berupa qiyas (bukan Al-qur"an, hadits, atau ijma"), maka adat itu boleh diadopsi. Ketiga, lahirnya ketentuan nash yang berbenturan dengan adat, dimana ketentuan nash ini didorong oleh faktor adat yang terjadi pada masa lalu. Dengan kata lain nash diturunkan karena ada tradisi tertentu di zamannya. Keempat, adat hanya berseberangan dengan masalah-masalah fiqhiyyah (furu") yang terbangun bukan berdasarkan ketentuan pasti dari nash, melainkan terwujud atas upaya ijtihad para mujtahid atau fatwa ulama.46 Syarat-syarat Adat sebagai berikut : 1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat shahih sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansif nash. 2. Adat berlaku konstan (iththirad) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (ghalib). 3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. 4. Tidak terdapat uapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai subtansial adat (madlmun al-adat).47 Dalam syarat-syarat pengapdosian adat pernah sedikit disinggung tentang satu hal, yakni adat tidak boleh bertentangan dengan teks syariat (Nash). Yang dimaksud dengan bertentangan adat dan nash adalah bertentangan bahasa dan perilaku keseharian manusia dengan istilah dalam al-Quran atau al-Hadits. Pertentangan ini akan terbagi menjadi dua bagian, 46 Ibid, Hal, 303-305. 47 Ibid, Hal, 283-285 27
yaitu : Pertama, pertentangan antar teks syariat dengan bahasa keseharian manusia. Kedua, pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam teks al-Qur"an dan al-Hadist yang ada kaitannya dengan hukum.48 Karateristik dan bentuk adat Bila di tinjau dari jenis pekerjaannya, adat terbagi menjadi "urf qawli (kultur-linguistik) dan "urf fi"li (kultur- normatif). 1. 'Urf Qawli dan Fi'li "Urf qawi adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada keenderungan makna lain diluar apa yang mereka fahami. Sementara "urf fi"li (dalam istilah lain disebut "urf amali) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas terentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.49 2. 'Urf Am dan Khash Bila ditinjau dari aspek pelakunya, adat terbagi dalam dua kategori umum, yaitu : a. "Adat "urfiyyah "ammah adat "urfiyyah "ammah adalah sebentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Teradisi jenis ini bersifat lintas 48 Ibid, 294. 49 Ibid, 289. 28
batas, lintas akupan, dan lintas zaman. Adat "urfiyyah "ammah bisa berbentuk ucapan (qawli) atau pekerjaan (fi"li).50 b. "Adat "urfiyyah khashshah. "Adat "urfiyyah khashshah adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. "Adat "urfiyyah khashshah "bisa berbentuk ucapan (qawli) atau pekerjaan (fi"li). 51 Selain "Adat "urfiyyah "ammah dan "Adat "urfiyyah khashshah, Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu menambahkan satu kategori lagi, yakni adat "urfiyyah-syr"iyyah ("budaya syar"i"). Contohnya seperti istilah shalat; asal maknanya adalah berdoa, sementara dalam terminologi syariat mempunyai pengertian, "Setiap pekerjaan yang diawali takbir dan diakhiri salam".52 4. Kehujjahan Hukum Menanggapi masalah kehujjahan "Urf dalam ber istinbāthi hukum al- syar"iy, para ahli hukum berbeda pendapat, yaitu : Substansi terdalam adalah bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan unsur-unsur kebudayaan, sehingga Islam tidak bermaksud menghapusnya, melainkan mengajak "bekerjasama" secara sinergis untuk memahami 50 Ibid, 290. 51 Ibid, 291. 52 Ibid, 292. 29
kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem-problemnya, serta tantangan- tantangannya ke depan.53 1). Kelompok Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa teori "Urf itu dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum atau beristinbāthi hukm al-syar"iy. Menurut As-suyuti seperti dikutip Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani kata al-"urf pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat.54 1). Hadist, yaitu : اا انٌنم اارانس امف امسم انملسملاراار امل Artinya : sesuatu yang dianggap baik oleh ummat islam, termasuk sesuatu yang baik pula menurut Allah.55 2). Kelompok Syafi"iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa teori "Urf tidak bisa diadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum. Adapun untuk mengetahui kedudukan "urf sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memeganginya senagai dalil hukum, yaitu ; a. Abu Hanifah : Al-qur"an, al-Sunnah, Ijma", Qiyas, Istihsan dan "Urf Masyarakat. b. Imam Malik : Al-qur"an, Al-Sunnah, Ijma", Istihsan, Istishhab, Maslāhah-Mursalah, Syadduzdharai" dan "Urf. 53 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 272. 54 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 269. 55 Muhammad Ma"sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008), Hal, 130 30
c. Malikiyyah membagi adat atau "urf menjadi tiga yaitu : 1). Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan hal tersebut. 2). Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara". 3). Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan. d. Imam al-Syafi"i tidak mempergunakan "Urf atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada al-Qur"an, Hadis, Ijma", dan Ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang telah diambil oleh Imam Syafi"i dalam wujud qaul Jādid, merupakan suatu penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di bagdad dalam Qaul Qādim.56 Para ulama memandang "urf sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama, misalnya : ي شاليانباتبمثاف عامباتبمثارامط شاطم شلامكام افم علار Artinya : "Sesuatu yang telah dikenal kebaikannya oleh "urf, itu seperti sesuatu yang disyaratkan, sesuatu yang ditetapkan dengan "urf itu seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara"."57 Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara" dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini 56 Muhammad Ma"sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008), Hal, 131. 57 Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogjakarta : Sukses Offset, 2012), Hal, 151. 31
dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama dia tidak bertentangan dengan syara" maka harus dijaga. Oleh karena itu para ulama berkata : Adat adalah syariat yang dikuatkan sebegai hukum, sedagkan adat juga dianggap oleh syara". Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi"i ketika berada di mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu Ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama, (Qoul Qādim dan Qoul Jādid).58 Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni, sebagaimana adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara" maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, mentakhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak.59 58 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), Hal 118. 59 Ibid, 120. 32
BAB III LARANGAN PERKAWINAN NGALOR NGULON DI DESA SEMANDING, KEC. JENANGAN, KAB. PONOROGO. A. Gambaran Umum Desa Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo 1. Keadaan Geografi Desa semanding adalah desa yang terletak di sebelah timur kecamatan jenangan, yang kurang lebihnya berjarak 3 Km dari pusat Kecamatan Jenangan, 15 Km dari pusat Kabupaten Ponorogo dan 200 Km dari pusat Provinsi Jawa Timur. Desa semanding mempunyai luas wilayah 288,66 Hektar, yang posisinya di sebelah timur Ds. Sraten, sebelah Selatannya Ds. Kemiri, sebelah baratnya Ds. Kemiri dan sebelah utaranya Ds. Tanjungsari. Desa semanding terbagi menjadi Tiga Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Jatisari dan Dusun Nglogong. Di dusun krajan terdapat 4 Rw dan 5 Rt, sedangkan Dusun Jatisari dan Nglogong terdapat 3 Rw dan 3 Rt.60 Menurut data Statis dan Dinamis Desa Berjumlah 3.394 Jiwa 1.046 KK, jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagai berikut : Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 0-5 145 163 308 6-10 75 82 157 11-15 70 84 154 16-20 57 66 123 21-25 140 152 292 60 Suntoyo, Hasih Wawancara Selaku Kepala Desa Semanding, Tanggal 19 Februari 2019. 33
26-30 130 137 267 31-35 120 137 257 36-40 124 150 279 41-45 157 165 382 46-50 130 146 276 51-55 110 126 237 56-60 112 120 232 61+ 200 212 412 Jumlah 1.639 1.755 3.394 2. Pendidikan Tingkat sumber daya manusia adalah hal yang terpenting dalam kehidupan dimasyarakat, karena sebagai tolak ukur kemajuan sebuah daerah ataupun desa. Di desa semanding ini mayoritas masyarakatnya tamatan sekolah menengah atas (SMA), banyak juga yang lulusan sekolah menengah pertama (SMP), dan juga ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), untuk yang lulusan SMA keatas ada, tapi tidak terlalu banyak.61 Keterangan penduduk menurut pendidikan (5 Tahun ke Atas) sebagai berikut : Tamat Perguruan Tinggi/ Akademi : 41 / 30 Orang Tamat SLTA /SLTP : 600 / 450 Orang Tamat SD / Tidak Tamat SD : 250 / 280 Orang Belum Tamat SD / Tidak Sekolah : 200 / 210 Orang 61 Ibid, 34
Jumlah 1000 / 1061 Orang Di desa semanding terdapat beberapa lembaga pendidikan umum dan juga pendidian keagamaan yaitu sebagai berikut : 1. RA Muslimat 2. TK 3. SDN 01 Semanding 4. SDN 02 Semanding 5. MTs Mamba"ul Ulum 6. MA Mamba"ul Ulum 7. Madin. Thoriqul Huda Dengan disediakannya lembaga pendidikan tersebut bertujuan supaya untuk dapat menumbuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, dan juga supaya masyarakat tidak jauh-jauh hendak meneruskan sekolahnya ke jenjang berikunya. 62 3. Keadaan Sosial Keagamaan Untuk kondisi sosial keagamaan, Masyarkat desa semanding mayoritas beragama islam bahkan 99% beragama islam, untuk kegiatan keagamannya lumayan banyak, dari segi kegiatan mingguan, bulanan dan bahkan tahunan. Seperti kegiatan yasinan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali secara rutin dan itu semua kelompok masyarakat melaksanakan, untuk bulanan ada mujahadhah dan istighosahan yang mana itu dilakukan secara rutin oleh para pemuda Ds. Semanding, di desa 62 Ibid, 35
ini pula terdapat Grup Sholawat yang bernama Tawon Ireng, untuk kegiatan tahunan biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan hari besar islam seperti Maulidzan, Isro" mi"roj dan hari besar islam lainnya, dan yang rutin dilaksanakan adalah pengajian setiap dua tahun sekali peringatan bersih desa. Untuk terkait tempat ibadah ada sekitar 23 (dua puluh tiga) yang terdiri dari 20 Mushola dan 3 Masjid. Meskipun banyak kegiatan tentang keagamaan, untuk terkait adat dan kebudayaannya masyarakat semanding masih sangat kental, khususnya terkait pernikahan, masyarakat masih mempercayai dan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah di tinggalkan oleh para leluhurnya.63 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terkait tentang ekonomi masyarakat Ds. Semanding, masyarakat semanding 99% adalah petani, meskipun juga ada yang usaha lain seperti Peternak Ayam dan sebagainya, selain itu masyarakat juga banyak yang kerja di luar negeri dan juga merantau di luar pulau. Meskipun mayoritas masyarakat semanding adalah petani tapi tidak banyak yang menanam padi atau jagung, melainkan banyak yang menanam tebu, karena kondisi di desa semanding terkait perairan sangatlah minim menjadikan para petani lebih mengarah menanam tebuh yang mana kebutuhan airnya dominan lebih sedikit dari pada tanaman padi ataupun jagung. Dari mayoritas masyarakat yang menjadi petani rata-rata 63 Ibid, 36
para orang tua, sedangkan para pemudanya atau yang masih produktif lebih memilih merantau atau kerja diluar negeri.64 Data tenaga kerja sesuai usia sebagai berikut : Bekerja Keluar Bekerja Keluar Tenaga Kerja Produktif Kota Negeri Usia L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 21-25 131 146 277 120 285 405 81 110 191 26-30 128 205 332 185 158 343 51 126 177 31-35 148 103 251 110 148 258 48 51 99 36-40 178 110 288 211 105 316 30 28 58 41-45 221 106 327 85 71 156 14 18 32 46-50 185 125 318 58 80 138 45 11 56 51+ 1.210 850 2.060 141 154 295 8 18 26 B. Pelaksanaan Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon Di Desa Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. Pulau Jawa adalah daerah yang masih banyak menganut hukum adat, khususnya dalam hal pernikahan. Dalam melakukan pernikahan banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi salah satunya yaitu larangan bagi laki-laki menikah ngalor-ngulon. Berdasarkan sejarah nenek moyang terdahulu hal ini diyakini bahwa laki-laki yang menikah ngalor- ngulon akan mendapat banyak rintangan bahkan celaka dalam kehidupan rumah tangganya. 64 Ibid, 37
Dalam melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat tak bisa terlepas seutuhnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah daerah yang ditempatinya, meskipun dalam peraturan di negara sudah teratur secara jelas, akan tetapi di setiap daerah juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang mana ketentuan tersebut berbentuk undang-undang secara resmi. Tetapi ketentuan tersebut adalah hasil dari peninggalan nenek moyang terdahulu yang tetap dipakai hingga sekarang, seperti halnya di pulau jawa, yang kaya akan hukum adat dan larangan adat dalam pernikahan yang salah satunya adalah larangan pernikahan ngalor ngulon yang terjadi di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Menurut Mbah Sadiqin sebagai salah satu petua (Pujonggo) di desa semanding : "Menurut sejarah, yang dinamakan larangan pernikahan ngalor ngulon menurut sejarah Jawa adalah tempatnya dinamakan Pasunggari (Jajar Kolo), oleh karena itu kalau bisa orang laki-laki tidak melaksanakan pernikahan ngalor ngulon artinya Kolo Caplok. Jadi bila di hitung dari tujuh hari pasarannya lima satu bulan tiga puluh hari, ngambil hitungan harinya itu di ambil dari hitungan hari kubur, jadi bila terdapat dalam hitungan Jajar Kolo maka masuk dalam hitungan hari kubur, oleh karena itu sebaiknya orang laki- laki jangan menikah dengan wanita yang posisinya laki-laki di sebelah timur lalu yang wanita di sebelah barat ke utara, karena dipercaya akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, seperti terjadinya perceraian, sampai juga terjadi kematian".65 Dari sejarah dan hitungan yang telah dilakukan oleh leluhurnya inilah maka masyarakat percaya bahwasannya anak laki-laki dilarang menikah dengan wanita yang berada di jalur Ngalor Ngulon, karena bila 65 Sadiqin, Hasil Wawancara Selaku Pujonggo Desa Semanding, 23 Februari 2019. 38 tidak
66 Ibid, tetap dipaksakan untuk melaksanakan pernikahan maka dipercaya akan terjadi perceraian bahkan kematian di dalam pernikahan tersebut. Karena diyakini yang dimaksud dengan istilah (Jajar Kolo) maka masuk dalam istilah hitungan (hari Kubur) atau kematian. Larangan ini hanya berlaku pada anak laki-laki. Menurut Mbah Sadiqin sebagai salah satu Pujonggo Desa Semanding, terkait Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon : "Adat larangan ngalor ngulon sudah berlaku sejak lama, sejak masa nenek moyang dulu (masa kuno), dan terus dilestarikan oleh generasi-generasi penerusnya, meskipun tidak berwujud sebagai Undang-undang resmi tetapi tetap digunakan dan di percayai (di ugemi) oleh mayoritas masyarakat Desa Semanding. Faktor inti yang sangat mempengaruhi larangan tersebut adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan, terutama di desa semanding ini masih banyak para orang tua yang masih kental tetang adat tersebut, dengan demikian secara otomatis mengarah pada kaum muda yang awalnya tidak tau menau terkait adat tersebut menjadi tahu dan ikut mempercayainya. Selain faktor tersebut, ada faktor lain yaitu fenomena yang terjadi di masyarakat desa semanding, yang mana sudah banyak terjadi kejadian kegagalan berumah tangga, seperti terjadinya perceraian percekcokan sampai terjadi kematian akibat melanggar larangan tersebut. Dengan demikian membuat masyarakat takut untuk melanggar adat tersebut. Sejatinya larangan ngalor ngulon bukanlah sebuah larangan yang mempunyai ranah larangan mutlak, hanyalah sebuah anjuar untuk penghati- hatian, jadi bila tidak melakukannya juga tidak apa-apa, tapi lebih baik melakukan."66 Adat larangan pernikahan ngalor ngulon adalah termasuk peraturan yang tak tertulis, karena peraturan ini sebatas hasil penelitian nenek moyang terdahulu yang dipercaya oleh generasi seterusnya sebagai peraturan adat dan harus dilestarikan secara turun temurun. Sejatinya larangan ngalor ngulon bukanlah sebuah larangan yang mempunyai ranah 39
larangan mutlak, hanyalah sebuah anjuar untuk penghati-hatian, jadi bila tidak melakukannya juga tidak apa-apa, tapi lebih baik melakukan. Menurut Mbah Sarwo sebagai salah satu Pujonggo Desa Semanding, terkait Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon Sebagai berikut : "Mayoritas masyarakat percaya dengan adat ngalor ngulon tersebut, bahkan jarang sekali masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang, masyarakat juga pernah melihat terjadi kejadian ada sepasang pengantin yang menentang aturan tersebut dan akibatnya mempelai laki-lakinya meninggal tanpa sebab, hal tersebut semakin membuat masyarakat akan berpikir dua kali bila ingin melanggar peraturan tersebut. Sebenarnya hukum adat ini tidak melarang secara mutlak, akan tetapi lebih pada sifat pengati-ngatihan karena sebuah pernikahan perlu melakukan persiapan secara matang, otomatis memerlukan pendapat orang terdahulu yang sudah pengalaman (mbah-mbahe Mbiyen seng wes ngelakoni ndisek ), saya pribadi tidak sedikit masyarakat yang bertanya atau sekedar konsultasi kepada saya terkait babagan pernikahan, dari segi penentuan arah manten, sampai hari baik pernikan. Dari semua hal tersebut sebagian besar mengalami musibah bila melanggar apa yang sudah dilarang."67 Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.68 Menurut Pak. Jikan sebagai Masyarakat Desa Semanding : 67 Sarwo, Hasil Wawancara, Selaku Pujonggo Desa Semanding, 29 Oktober 2018. 68 Miftahul Huda, Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa, Dalam Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol. XII, No. 2 (Desember 2017). 382. 40
kental mempercayai adat jawa karena itu sebagai ciri khas orang jawa, jadi apabila tidak percaya berarti tidak nurut sama leluhurnya terdahulu, karena terkait tentang seseorang hendak melakukan pernikahan harus dipersiapkan secara matang, kenapa kok arah ngalor ngulon dilarang bagi laki-laki karena dipercaya arah tersebut tergolong (Julung Pati), jadi arah yang tidak bagus sama sekali, masyarakat sini masih sangat percaya karena kalau sempat melanggar maka dipastikan akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, contoh keponakan saya yang rumahnya Desa Kelingan Kecamatan Dolopo kelahiran asli semanding menikah dengan wanita asal Desa Pikatan Kecamatan Dolopo, setelah menikah baru 40 hari yang perempuan meninggal, dipercaya hal tersebut terjadi karena melanggar larangan ngalor ngulon karena posisi Kelingan ke Pikatan kegolong Ngalor ngulon, ada lagi seseorang tetangga barat rumah saya baru 2 bulan menikah orang tuanya meninggal karena anaknya melanggar larangan ngalor ngulon, ketentuan adat ngalor ngulon apabila dilanggar akan mempunyai dua kemungkinan apabila kedua mempelai kuat melaksanakan pernikahan, maka orang tuanya yang akan meninggal begitu pula sebaliknya. Ada lagi tetangga depan rumah saya menikah sudah mendapat satu anak akhirnya cerai karena melanggar larangan tersebut, padahal kedua mempelainya asli dari desa semanding tapi posisinya ngalor ngulon. Oleh karena itu dulu anak saya hampir dapat istri orang Kecamatan Kebonsari Madiun akhirnya saya suruh putusin hubungan, padahal pihak mempelai putrinya bersikeras untuk tetap melangsungkan pernikahan tapi pihak keluarga saya tetap tidak bisa karena terbatas oleh hukum adat dan saya sendiri sangat berhati-hati apalagi terkait pernikahan."69 "Mayoritas masyarakat semanding masih Dari pandangan salah satu masyarakat desa semanding ini dapat kita lihat betapa fanatik dan yakinnya akan hukum tersebut, mereka mempercayainya karena selain peraturan tersebut hasil dari penelitian dan tinggalan nenek moyang terdahulu, akibat yang terjadi juga mempengaruhi keyakinan dikehidupan masyarakat, meskipun sejatinya hanya bersifat penghati-hatian. Pandangan yang lain terkait Larangan pernikahan ngalor ngulon dari Mas. Habib Alip Mustofa : 69 Jikan, Hasil Wawancara, Selaku Masyarakat Desa Semanding, 27 Februari 2019. 41
"Ketentuan yang sudah dilakukan sejak jaman nenek moyang ini masih dipercaya di Desa semanding ini, dan adat larangan Ngalor Ngulon dipercaya termasuk adat yang tidak bisa di akali larangan pernikahan ngalor ngulon (direko), Karena dalam terdapat sebuah ketentuan yang harus diketahui yaitu terkait perhitungan di dalamnya, sebuah penentuan calon pengantin bisa dinyatakan sebagai pernikahan ngalor ngulon dan dilarang dalam hukum adat jawa tidak melihat letak posisi rumah calon pengantin, akan tetapi lebih melihat dari posisi rumah kelahiran calon pengantinnya, yang mana rumah kelahiran calon pengantin perempuan berada di sebelah barat laut dari posisi rumah kelahiran calon pengantin jawa menyebutnya dengan istilah (perabon), meskipun salah satu calon berpindah rumah atau membuat rumah dengan posisi yang berbeda banyak masyarakat menilai tidak membuat gugurnya sebuah hukum ngalor ngulon tersebut. Meskipun demikian, ada juga masyarakat yang tidak percaya dengan peraturan adat tersebut, mereka berkeyakinan bahwa larangan tersebut pasti ada solusinya, dengan demikian sebagian masyarakat yang tidak begitu percaya dengan hukum tersebut akan berusaha supaya tetap bisa melangsungkan pernikahannya dengan berbagai cara yang disitu dipercaya membuat ketidak berlakunya larangan ngalor ngulon." 70 laki-laki yang biasa orang Desa Semanding adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi tidak terlepas tetap melaksanakan tradisi yang ada di Desa tersebut, terutama terkait adat dalam pernikahan, masyarakat desa semanding termasuk masyarakat yang sangat berhati-hati terkait akan melaksanakan sebuah pernikahan, dengan demikian tidak heran apabila mayoritas masyarakatnya sangat kental memegang teguh kepercayaan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya terdahulu. Akan tetapi meliahat sebuah larangan pernikahan ngalor ngulon termasuk sebuah peraturan yang tidak tertulis dengan demikian tidak dapat dipungkiri apabila sebagian masyarakat juga tidak begitu mempercayai adat tersebut, 70 Habib Alip Mustofa, Hasil wawancara, Selaku Masyarakat Desa Semanding, 04 Nopember 2018. 42
terutama bagi masyarakat yang kental akan pemahaman agamanya. Dengan demikian mereka akan berusaha pernikahannya bisa tetap terlaksana. Menurut Drs. K. Mahsun sebagai salah satu tokoh Agama : "Terkait adat Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon menurut saya jawa mempunyai pandangan seperti itu apabila suatu keyakinan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan suatu yang negatif, karena adat tersebut timbul dari sejak dahulu, yang mana para nenek moyang mempunyai konsep tersebut dengan cara memperhatikan (niteni) sesuatu yang terjadi, menjadikan hasil dari niteni tersebut dipercaya menjadi hukum, padahal sebenarnya tidak semua seperti itu tergantung keyakinan masing-masing. Tapi bagi Islam terkait tidak arah, hari dan waktu semua sebenarnya baik dan dipermasalahkan, yang penting niatnya baik untuk mencari ridho Allah dengan demikian dimana arahnya, harinya apa insyaallah baik. Nyatanya ada yang tetap melanggar juga pernikahannya awet hingga sekarang, meskipun juga ada yang tidak awet."71 tergantung pada niatnya, kalau orang Sebenarnya terkait larangan pernikahan ngalor ngulon yang ada di desa semanding tidak keseluruhan masyarakat melaksanakannya, ada juga yang tidak patuh dengan larangan tersebut, merut saya sebenarnya segala perbuatan landasanya tergantung pada niatnya, bila niat yang dibangun belum terlalu matang akan melaksakan pernikahan pasti akan timbul kebimbangan apabila terhalang oleh aturan adat yang ada. berbeda dengan yang sudah matang persiapanya, mereka akan berusaha dan tetap akan melangsungkan pernikahan tersebut dan selalu yakin tidak akan ada musibah yang terjadi pada keluarganya. Meskipun demikian untuk menata niat tersebut masalah yang tidak mudah. Pendapat Pak. Mulyadi selaku Modhin di Desa Semanding : 71 Mahsun, Hasil Wawancara, Selaku Tokoh Agama Desa Semanding25 Februari 2019. 43
"Masyarakat desa semanding termasuk masyarakat yang majmu" pertama pemahaman syari"atul islam dan paham kejawen (jawa tulen). Orang -orang kejawen berpedoman pada kebiasaan, menurutnya terkait adat ngalor ngulon menurut orang kejawen termasuk arah yang kurang baik mitosnya begitu. Akan tetapi menurut saya pribadi yang berpedoman Al-quran, Al-hadist dan yakin kepada Allah, saya tentang hal itu tidak percaya sama sekali, karena menurut saya semua itu sudah kehendak Allah, jadi masalah jodo, rezeqi, kematian semua itu sudah kehendak Allah, toh meskipun tidak melanggar larangan ngalor ngulon pun ketika Allah sudah berkehendak pasti akan tetap terjadi, meskipun orang kejawen memahami musibah yang terjadi akibat melanggar ngalor ngulon. Adat ngalor ngulon menurut saya pribadi tidak pas, akan tetapi perlu dihormati karena ada dan berlaku di masyarakat, akan tetapi untuk kita yang faham lebih jauh tentang agama jangan sampai mempercayainya, apalagi meyakininya. Apabila adat ngalor ngulon di singkronkan dengan adat dalam hukum islam, penilaian saya tetap mengarah pada keyakinannya, intinya jangan sampai adanya adat larangan ngalor ngulon menjadikan goyahnya keyakinan kita kepada Allah, tetapi kalau sekedar untuk pengati- ngatian sepertinya tidak apa-apa dan kita hormati, tetapi jangan sampai juga sifatnya pengati-ngatian tadi karena takut pada larangan ngalor ngulon kalau sampai seperti itu berarti tetap tidak pas."72 (bermacam-macam pemahaman), yang Menurut penjelasan beliau, terkait adat yang ada dimasyarakat semanding masih sangat kental, akan tetapi beliau tidak mempercayai akan hal tersebut. Meskipun demikian beliau menghormati apa yang berlaku di masyarakatnya, menurut beliau yang terpenting kita tidak sampai menyakini adat yang ada, karena keyakinan hati kita harus tetap yakin pada yang kuasa bukan sebuah adat yang hanya menjadi kebiasaan masyarakat. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan 72 Mulyadi, Hasil Wawancara,Selaku Modin Desa Semanding, 13 Maret 2019. 44
keluarga rumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut para anggota dan pihak istri dan suami. Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal.73 Oleh karena itu khususnya masyarakat jawa sangat berhati-hati tentang urusan terkait perkawinan. C. Pelanggaran Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat. Adat juga bisa dipahami sebagai tradisi lokal (Local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun. Menurut Bapak H. Sugiwo Selaku Tokoh Agama Desa Semanding: "Sebuah pernikahan haruslah disiapkan secara matang karena hubungannya bukan hanya kedua mempelai saja, akan tetapi juga antara dua keluarga besar, terkait adat yang masih di percaya oleh masyarakat terkait pernikahan bila dipandang dari segi agama tidak ada masalah, karena tidak ada aturan yang mengatur terkait arah-arah pernikahan, menurut saya sebenarnya adat yang berlaku dimasyarakat adat yang sudah ada sejak dahulu dan untuk masyarakat awam atau masyarakat yang kurang pemahaman terkait 73 Ibid, 132-133. 45
agama akan terus melakukan dan hanya ikut-ikutan, terutama kaum muda yang mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh kaum tua istilahnya katanya leluhur dulu begini, karena bila tidak ikut tetangga mempercayainya dikawatirkan akan dikucilkan oleh sekitar, mendapatkan musibah dan sebagainya. kalau saya pribadi menyikapi hal tersebut, meskipun saya tidak terlalu yakin dengan larangan adat tersebut, tetapi saya tetap menghormati adanya adat tersebut karena mau tidak mau adat tersebut sudah mendarah daging dimasyarakat dan kita harusnya menghormati untuk proses norma kesusilaan di dalam hidup bermasyarakat, terkait melestarikan terserah orang-orangnya yang mau melestarikan, karena kita hidup di masyarakat yang campur pastinya beraneka ragam pemikiran dan pendapat, biasanya terkait larangan tersebut masyarakat yang terlalu mempercayainya dia akan membohongi hukum tersebut, seperti yang saya tahu ada yang tetap menikah dengan cara calon mempelai laki-lakinya diusir dari rumah istilah lainya di buang dari rumah, lalu di temukan seseorang yang tak lain adalah calon mertuanya, lalu mereka bisa menikah."74 tidak Adat larangan ngalor ngulon adalah salah satu pengaplikasian norma yang ada dikehidupan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan berpikir-pikir bila akan melanggarnya, karena ketika akan melanggar norma yang ada ditakutkan akan dikucilkan oleh sanak saudara, meskipun demikian ada juga sebagian masyarakat yang tetap menghormati apabila ada masyarakat yang lain tidak menjalankan norma tersebut. Menurut Drs. K. Mahsun, selaku salah satu tokoh agama di Desa Semanding : "Kalau menurut saya, solusinya tergantung pada kedua mempelai yang hendak melakukan yakin apa tidak, karena bila kedua mempelainya tidak yakin malah beresiko tinggi, bisa jadi berakibat yang tidak di inginkan, karena terpaku pada pikirang yang tidak-tidak, bila saya dimintai pengarahan saya tetap bertanya pada kedua mempelainya, bila sudah siap ya monggo dilaksanakan, bila belum ya di pertimbangkan lagi. Kalau saya keyakinan adalah nomer satu karena menjadi pondasinya, itu bila dilihat dari segi agama. Lain lagi bila dilihat pada realita yang ada, yang mana kedua mempelai sebenarnya sudah yakin, tapi salah satu dari orang tuanya masih mempercayai adat sampai-sampai tidak ridho bila 74 Sugiwo, Hasil Wawancara, Tokoh Agama Desa Semanding Tanggal 26 Februari 2019. 46
anaknya melanggar adat tersebut, kalau menurut saya sebaiknya seorang anak mentaati apa yang menjadi perintah maupun masukan orang tua, karena (ridlollah bi ridlo walidaini) ridhoNya Allah tergantung ridho orang tua, bila dilihat segi akhlaqnya sebaiknya kita menuruti apa yang di inginkan orang tua, yang pastinya setiap orang tua mempunyai cita-cita yang baik untuk anaknya, toh bila dilihat lagi adat larangan tersebut tidak 100% salah, karena sifatnya untuk pengati-ngatian, seperti halnya mencari hari baik pernikahan, sebenarnya semua hari itu baik tapi mencari hari yang lebih baik, begitu pula arah-arah pernikahan. Selain itu juga ada orang tuanya stuju dan anaknya juga setuju tetapi mencari jalan keluar supaya tetap bisa menikah dengan cara tidak melanggar peraturan adat, biasanya dengan cara mempelai laki-laki pindah kerumah saudaranya yang disitu posisinya tidak ngalor ngulon dengan calon istrinya dan jangan lupa pathokan keyakinan tetap diserahkan kepada sang pencipta."75 Sebenarnya ketika akan melaksanakan sebuah pernikahan hal yang terperting tetap pada kedua mempelai, meskipun terhalang oleh hukum adat yang ada tetapi kedua mempelai tetap yakin akan tetap melaksanakan pernikahannya sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa, yang dikawatirkan adalah akan timbulnya sebuah kebimbangan itu yang berbahaya. Terkait Solusi Larangan adat tersebut ada pendapat lain yaitu dari Mas Habib Alif Mustofa : "Adat larangan pernikahan ngalor ngulon termasuk adat yang suli untuk di selesaikan, dengan demikian hukum adat jawa larangan pernikahan ngalor ngulon tidak bisa diakali atau bahasa jawanya (direko) karena ketentuan ini menurut hasil penelitian para leluhur terdahulu dan sudah paten tidak bisa di ubah, dalam larangan ini ada jalan keluar yang mungkin bisa dilakukan yaitu dengan cara bernegosiasi atara pihak laki-laki dan pihak perempuan, bila negosiasi gagal maka secara otomatis menurut hukum adat ini pernikahan harus dibatalkan, jadi pada intinya pernikahan bisa terlaksana tergantung pada keputusan kedua calon pengantin dan juga orang tua dari kedua calon pengantin tersebut dan tidak diperkenankan dari salah satu pihak untuk memaksa percaya pada kepercayaan satu dan yang lain, pada umumnya cara ini biasanya gagal atau kedua mempelai tetap tidak jadi menikah."76 75 Mahsun, Hasil Wawancara, Sebagai Tokoh Agama 25 Februari 2019. 76 Habib Alip Mustofa, Hasil wawancara, Masyarakat Desa Semanding 04 Nopember 2018. 47
masyarakat yang ingin melanggar ketika terhalang oleh larangan ngalor ngulon biasanya diproses dengan cara bernegosiasi antar dua belah pihak dimusyawarahkan secara kekeluargaan untuk mencari cara yang tepat, apabila negosiasi mendaptkan titik terang biasanya pernikahan tetap dilaksanakan dengan cara mengakali larangan tersebut supaya tidak belaku, akan tetapi bila gagal maka pernikahan dibatalkan dan salah satu pihak tidak berhak untuk memaksa kepercayaannya. Cara yang ditempuh menurut Pak. Mulyadi selaku Modin di Desa Semanding: "Seseorang akan melaksanakan pernikahan tidak hanya sekedar menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi juga menikahkan kedua keluarga dan juga harus dapat ridho dari orang tua. Yang terjadi di masyarakat dan juga terjadi disaya pribadi adalah dulu saya ingin menikah dengan gadis, ketika saya sudah melamar gadis tersebut bapak saya tidak setuju kalau saya sampai menikah dengan gadis itu, sampai-sampai bapak bilang ke saya ( kowe arep rabi karo wedok kae opo arep mateni aku) kamu mau menikah sama dia apa mau mebunuh bapakmu, saya sampai tersentak kaget dengan ucapan bapak saya tadi, saya tanya alasannya kenapa kok tidak boleh, jawabanya karena arah ngalor ngulon, lalu saya kecewa dengan kebijakan dari orang tua saya, akan tetapi saya tidak menolak perintah orang tua, saya sangat menghormati dan ta"dhim kepada orang tua. Jadi saya tidak jadi menikah dengan gadis tersebut alasanya saya ta"dhim kepada kedua orang tua saya bukan karena terhalang dengan larangan adat, lalu saya pergi ke cilacap di sana ternyata Allah mengganti gadis tadi dengan gadis lain yang menurut saya lebih sempurna, akhirnya saya kenalkan ke orang tua, orang tua ridho lalu saya menikah, hingga sekarang. Kesimpulannya meskipun kamu kita tidak percaya dengan adat tersebut akan tetapi orang tua kita tetap mempercayainya, kita lebih baik manut pada keputusan orang tua karena kita ta"dhim kepada beliau, bukan karena adat yang ada."77 Dalam hal cara melanggar larangan pernikahan ngalor ngulon supaya tetap bisa dilaksanakannya pernikahan, sebagian masyarakat Desa 77 Mulyadi, Hasil Wawancara, Selaku Modin Desa Semanding 13 Maret 2019. 48
Semanding beserta beberapa tokoh agama Desa mempunyai usaha (ikhtiyar) dalam menyelesaikan larangan ini, yaitu dengan cara berpindah domisili dari calon mempelai laki-laki, dibuang oleh keluarganya, melewati jalur berbeda ketika calon pengantin hendak ditemukan atau bertempat tinggal sementara di rumah saudara yang posisinya tidak masuk alur ngalor ngulon. Untuk menyepakati adanya cara tersebut tidak terlepas dari bernegosiasi atau perlu diadakannya sebuah musyawarah untuk mencari jalan keluar, namun apabila salah satu dari pihak mempelai tetap berpathokan pada hukum adat yang ada maka dari pihak lain tidak berhak memaksa. Menurut Mbah Sarwo, sebagai salah satu Petua : "Terkait Solusi larangan ngalor ngulon tidak ada solusinya, mau tidak mau kedua mempelai harus mengurungkan niatnya untuk menikah karena larangan ngalor ngulon tidak bisa di bohongi soalnya bila mencoba untuk membohongi sama saja membohongi kehendak Gusti Allah, jadi kedua calon mempelai cukup terikat tali persaudaraan atau sekedar berteman saja tidak boleh sampai menikah."78 Sedangkan pendapat lain dari Bapak. Jikan : tidak mempunyai jalan keluar, Jadi meskipun dari salah satu keluarga setuju, bahkan dari dua belah pihak setuju sekalipun tidak menjadikan berubahnya sebuah ketetapan sekalipun itu mau di akali (direko), apabila ditanya bagaimana penyelesaiannya? Jawabanya urungkan niat dan cari yang lain, karena melihat pengalaman yang sudah-sudah, banyak terjadi hal tidak diinginkan. Yang pernah terjadi pada tetangga saya dua bela pihak tetap bersikukuh tetap akan melangsungkan pernikahan akntetapi terhalang hukum adat ngalor ngulon, karena kedua mempelai sudah sangat saling mencintai mereka mencoba untuk membohongi larangan tersebut dengan cara yang laki-laki pergi dari rumah selama kurang lebih tiga bulan, lalu membangun rumah di daerah sebelah barat rumah calon istrinya tanpa sepengetahuan keluarga, lalu dia menikah "Ketetapan larangan ngalor ngulon sebenarnya 78 Sarwo, Hasil Wawancara, Pujonggo Desa Semanding 29 Oktober 2018. 49
tanpa didampingi kedua orang tuanya, setelah itu sudah dua minggu menikah baru datang kerumah orang tua mempelai laki-laki untuk meminta restu. Setelah penikahan berjalan kurang lebih enam bulan mempelai wanitanya meninggal karena sakit keras, padahal diketahui dia tidak punya penyakit sekeras itu, tapi orang-orang percaya itu akibat melanggar larangan ngalor ngulon."79 Terkait tanggapan diatas dalam hukum adat ngalor ngulon termasuk hukum yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar, meskipun demikian terkadang ada yang mencoba untuk membohongi hukum tersebut dengan cara dibuang oleh orang tuanya lalu ditemukan oleh calon mertuanya, atau berpindah rumah, akan tetapi semua itu tidak menjadikan berubahnya ketentuan tersebut. Seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Begitupun halnya dengan hukum adat yang sejatinya merefleksikan perasaan masyarakatnya.80 Dari pemaparan diatas dijelaskan sebenarnya di dalam agama Islam sendiri tidak mengatur terkait arah-arah pernikahan atau bisa disebut Ngalor Ngulon, Islam mengatur hukum pernikahan di dalam fiqih munakahat juga menjelaskan tentang larangan perniahan, akan tetapi tidak mengatur arah-arah pernikahan. Meskipun demikian hukum adat yang ada di masyarakat sangat mempertimbangkan hal tersebut, meskipun tidak ada dasar yang pasti, hanya katanya leluhur terdahulu dan di lestarikan hingga sekarang. 79 Jikan, Hasil Wawancara, Masyarakat Desa Semanding 27 Februari 2019. 80 Suriyana Masturi Pide, Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), Hal, 5-6. 50
Karena adat ini tergolong sebagai Adat yang Diadatkan, Adat yang diadatkan adalah norma dan atau hukum yang menjadi kebiasaan, kemudian disepakati dalam pemufakatan untuk dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap tradisi dan budaya. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal (local wisdom) dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil"alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Selama itu semua berjalan sesuai dengan hukum Islam maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara" sebagai bentuk keefektivan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Dengan demikian kita sebagai orang yang faham tentang hukum agama juga tidak seharusnya menyalahkan secara mutlak tetang peraturan tersebut, cukup kita hormati apabila ada yang mematuhi hukum tersebut meskipun kita tidak terlalu meyakininya, karena mau tidak mau hukum tersebut telah mendarah daging di masyarakat dan lagipula adat tersebut tidak melanggar secara mutlak, dengan demikian masih diperbolehkan untuk melanggarnya, dan kita seharusnya bersifat moderat untuk menyikapi hal tersebut. 51 tidak
BAB IV PRESPEKTIF 'URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN NGALOR NGULON DI DESA SEMANDING KRCAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO. A. Prespektif 'Urf Terhadap Pelaksanaan Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat tak bisa terlepas seutuhnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah daerah yang ditempatinya, meskipun dalam peraturan di negara sudah teratur secara jelas, akan tetapi di setiap daerah juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang mana ketentuan tersebut berbentuk undang-undang secara resmi. Tetapi ketentuan tersebut adalah hasil dari peninggalan nenek moyang terdahulu yang tetap dipakai hingga sekarang, seperti halnya di pulau jawa, yang kaya akan hukum adat dan larangan adat dalam pernikahan yang salah satunya adalah larangan pernikahan ngalor ngulon yang terjadi di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Pernikahan dalam adat yaitu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta membentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah. Bukan hanya menyatukan dua insan dan dua hati akan tetapi menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga kelestarian hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan. Tujuan lain dapat untuk 52 tidak
menjaga kelestarian pengasuhan dan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan antara suami dan istri. Larangan perkawinan Ngalor Ngulon, perkawinan ngalor ngulon sendiri adalah sebuah penentuan calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai wanita, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon mempelai laki-laki. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita terletak di ngalor ngulon maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi wanita tersebut. Mayoritas masyarakat desa sini percaya dengan adat tersebut bahkan jarang sekali masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang. Dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan perhitungan ngalor-ngulon dalam menentukan calon pengantin adalah menurut keyakinan pendahulu atau sesepuh yang terus dilestarikan dan dilakukan secara turun-temurun kepada generasi seterusnya, dan juga meujuk pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan mereka menjalankan tradisi yang sudah biasa berjalan. Sepasang pengantin yang menentang aturan tersebut, dipercaya akan mendapat akibatnya, yaitu mempelai laki-lakinya meninggal tanpa sebab, ataupun sebaliknya mempelai perempuan yang meninggal dan tidak jarang juga orang tua dari salah satu pihak yang meninggal. Selain itu juga sering terjadi kegagalan dalam berumah tangga, sering bertengkar, ekonomi tersendat sampai terjadi perceraian. hal tersebut semakin membuat masyarakat akan berpikir dua kali bila ingin melanggar peraturan tersebut, 53
karena kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja, sudah beberapakali sejak dulu pun sudah pernah terjadi, bahkan ada yang sudah ingin melakukan pernikahan lalu di batalkan karena ternyata posisi rumah mempelai wanitanya berada di ngalor ngulon, masyarakat jawa itu sangat hati-hati dalam mencari keputusan, tentang memutuskan perkara untuk diri sendiri aja diperhitungkan dengan hati-hati, apalagi soal pernikahan, yang mana menentukan hubungan dua orang sekaligus dua keluarga pasti lebih hati-hati lagi. Di dalam agama islam ada ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan bagi pria dan wanita. Ketentuan tentang larangan perkawinan ini ada yang sifatnya sementara dan ada yang sifatnya tetap. Setelah mengetahui arti dan makna sekaligus akibat larangan ngalor ngulon yang melarang pernikahan di Desa semanding kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, karena melihat posisi rumah mempelai Laki-laki dan perempuan maka di sini peneliti akan memandangnya menggunakan "urf. Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa "urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: al-mayl (kecenderungan), al-"amal (aksi), al-taqlîd (pembebekan), al-tikrâr (repetisi). Sebuah adat/"urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan "syahwat" suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya 54
momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang- ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.81 Seperti yang sudah dijelaskan oleh para tokoh adat, agama dan masyarakat yang masih mempercayai tentang adat larangan ngalor ngulon, jika di benturkan dengan Firman Alla SWT terkait larangan pernikahan yaitu pada surat An-Nisa" ayat 23 yang berbunyi :
Artinya :"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak- anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 81 Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep "urf dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2, November 2017, 284. 55
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam Al-Qur"an di atas membahas terkait masalah larangan dalam perkawinan, dalam Al-Quran dan Al-Hadist dijelaskan ada dua wanita yang dilarang dinikahi yaitu pertama wanita mahram muabbad dan maram ghaoiru muabbad. Dari penjelasan di atas tidak mencantumkan larangan ngalor ngulon. Akan tetapi dasar yang digunakan oleh masyarakat adalah melestarikan peninggalan nenek moyang terdahulu yang mana sifatnya untuk penghati-hatian dan adat tersebut juga sudah terlaksana secara turun temurun. Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan : اةْ عَلعَكعَ ةُلاةُ عَنمعَعار Artinya : "Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum"82 Syarat-syarat Adat sebagai berikut : 1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat shahih sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansif nash. 2. Adat berlaku konstan (iththirad) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (ghalib). 3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. 82 Ridho Rokamah, Al-Qawa"id Al-Fiqhiyyah (ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2015), hal, 70. 56
4. Tidak terdapat uapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai subtansial adat (madlmun al-adat).83 Berdasarkan hasil penelitian, bahwa larangan ngalor ngulon merupakan salah satu adat pernikahan yang ada di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yang sejak dulu hingga sekarang masih sangat dipercaya. Adat istiadat yang ada di masyarakat dalam kontek Ushul Fiqih disebut "urf. Karena dalam definisinya "Al "Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara", tidak ada perbedaan antara al"urf dan adat. adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu."84 Melihat data yang ada di desa semanding, sebagian besar masyarakat mempercayai hukum adat ngalor ngulon untuk digunakan sebagai penghati-hatian dalam memilih calon istri, menurut Mbah Sadiqin sebagai salah satu petuah Desa Semanding menjelaskan bahwa adat larangan ngalor ngulon sebenarnya hanya untuk penghati-hatian, tidak sampai menghukumi haram, hanya sebatas tidak baik. Dengan demikian tidak memungkiri bahwa sebagian masyarakat juga ada yang tidak melaksanakan adat tersebut, karena sebuah hukum atau peraturan yang tidak tertulis bisa bersifat fleksibel dengan demikian 83 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 283-285 84 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), Hal . 117 57
masih ada sebuah kebebasan bagi masyarakat untuk memilih melakukanya atau bahkan melanggarnya. Meskipun dalam hukum Islam sudah mengatur terkait larangan dalam pernikahan, akan tetapi hanya melingkupi wilayah wanita mahram sementara maupun selamanya, berbeda dengan masyarakat jawa yang sangat memperhatikan dan berhati-hati dalam hal memilih calon pendamping hidup tidak hanya terkait mahram saja, bahkan arah-arah tempat tinggal pun di hitung. Mekipun demikian karena sebuah zaman selalu mengalami perkembangan pola pikir, tidak dapat dipungkiri kiranya sebagian masyarakat juga ada yang tidak melaksanakan adat tersebut dan tetap yakin tidak akan terjadi apa-apa pada keluarganya. Bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut karena Sesuai dengan cabang dari kaidah : اهي اعج يا غساراى لاماهي اهااطبمضالامامقسطلاع شاراهبن مملالك ف عاراىار Artinya : "segala ketentuan agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserakan perinciannya kepada adat kebiasaan."85 Sedangkan bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut dan tetap melangsungkan pernikahannya berpedoman dengan sebuah kaidah : 85 Abdul Mun"im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2009), Hal, 223. 58
نملزلارا يغتباممك لارا يغتا كسيالا Artinya : Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa.86 Adapun bila ditinjau dari macam-macamnya adat larangan ngalor ngulon tergolong dalam kategori "urf fi"li (dalam istilah lain disebut "urf amali) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.87 Karena adat larangan ini merupakan jenis kepercayaan masyarakat terhadap salah satu perbuatan yakni larangan pernikahan ngalor ngulon yang berarti larangan melaksanakan pernikahan dikarenakan posisi rumah mempelai perempuan yang berada di sebela barat laut dari rumah mempelai laki-laki. Dilihat dari segi jangkauannya adat larangan ngalor ngulon ini sesuai dengan ""Adat "urfiyyah khashshah adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. "Adat "urfiyyah khashshah "bisa berbentuk ucapan (qawli) atau pekerjaan (fi"li).88" Karena hanya berlaku bagi laki-laki dan juga hanya pada arah ngalor ngulon, selain itu menurut sala satu informan, adat tersebut hanya berlaku di wilayah Jawa Timur. 86 Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogjakarta : Sukses Offset, 2012), Hal, 156. 87 Abdul Mun"im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2009), Hal, 289. 88 Ibid, 291. 59
Sedangkan dari segi keabsahannya adat tersebut tergolong pada "Urf yang benar (حي صا فزلا ), yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi nash, misalnya menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.89 Tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah.90 Meskipun adanya larangan tersebut seolah-olah mempersempit kewenangan kaum laki-laki untuk memilih calon pendamping hidup, akan tetapi sebenarnya justru untuk penghati-hatian dan ketelitian ketika memilih pendamping hidup dan peraturan ini juga tidak melarang secara mutlak. Bila di tinjau dari segi keHujjaan "Urf sendiri berpatokan pada salah satu Hadist Nabi yang berbunyi sebagai berikut, yaitu : انٌوم اارانس امف امسم اوملسملاراار امل Artinya : sesuatu yang dianggap baik oleh ummat islam, termasuk sesuatu yang baik pula menurut Allah.91 Substansi terdalam adalah bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan unsur-unsur kebudayaan, sehingga Islam tidak bermaksud menghapusnya, melainkan mengajak "bekerjasama" secara 89 Muhammad Ma"sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008), Hal, 129. 90 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 292. 91 Muhammad Ma"sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008), Hal, 130. 60
sinergis untuk memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem- problemnya, serta tantangan-tantangannya ke depan.92 B. Prespektif 'Urf Terhadap Pelanggaran Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Begitupun halnya dengan hukum adat yang sejatinya merefleksikan perasaan masyarakatnya.93 Adapun larangan perkawinan adat ngalor ngulon yang terjadi di masyarakat Desa Semanding merupakan suatu perbuatan yang apabila dikerjakan menimbulkan kebaikan dalam hidup bermasyarakat sedangkan masalah larangan perkawinan sesungguhnya hanya digunakan sebagai pengingat atau semacam warning agar timbul sikap kehati-hatian dalam memilih calon suami atau istri. Oleh karena itu, para orang tua apabila ingin menikahkan anaknya ia akan sangat memperhatikan apakah calon suami atau calon istri anaknya berasal dari arah ngalor ngulon atau tidak. Untuk bagi masyarakat yang mempercayai akan peraturan tersebut Hal itu dilakukan agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh dari segala kemadlaratan, sehingga rumah tangganya tidak dirundung masalah. adapun larangan perkawinan tersebut tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam. Namun bila dilaksanakan demi menjaga kebaikan dari 92 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 272. 93 Suriyana Masturi Pide, Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), Hal, 5-6. 61
masyarakatnya atau keadaan yang bisa memberikan manfaat agar terhindar dari kemadlaratan, maka diperbolehkan. Karena syara" sendiri banyak menentukan hukum berdasarkan padangan yang berat, di samping perlunya sikap hati-hati (ikhtiyat). Setiap sebuah perkara atau sebuah ketentuan yang tidak tertulis pasti bisa tuk dilanggar, meskipun sebatas usaha (ikhtiyar) untuk mendapatkan cara supaya tetap terlaksananya pernikahan, dan juga tidak sampai timbul ketidak enakan dengan masyarakat lain. Karena dalam larangan pernikahan ngalor ngulon terdapat sebuah ketentuan yang harus diketahui yaitu terkait perhitungan di dalamnya, sebuah penentuan calon pengantin bisa dinyatakan sebagai pernikahan ngalor ngulon dan dilarang dalam hukum adat jawa tidak melihat letak posisi rumah calon pengantin, akan tetapi lebih melihat dari posisi rumah kelahiran calon pengantinnya, yang mana rumah kelahiran calon pengantin perempuan berada di sebelah barat laut dari posisi rumah kelahiran calon pengantin laki-laki yang biasa orang jawa menyebutnya dengan istilah (perabon), jadi meskipun salah satu calon berpindah rumah atau membuat rumah dengan posisi yang berbeda tidak membuat gugurnya sebuah hukum ngalor ngulon tersebut, dengan demikian sebuah hukum adat jawa larangan pernikahan ngalor ngulon tidak bisa diakali atau bahasa jawanya direko karena ketentuan ini menurut hasil penelitian para leluhur terdahulu dan sudah paten tidak bisa di ubah, dalam larangan ini ada jalan keluar yang mungkin bisa dilakukan yaitu dengan cara bernegosiasi atara pihak laki-laki dan pihak perempuan, bila negosiasi gagal maka secara otomatis 62
menurut hukum adat ini pernikahan harus dibatalkan, jadi pada intinya pernikahan bisa terlaksana tergantung pada kepuusan kedua calon pengantin dan juga orang tua dari kedua calon pengantin tersebut dan tidak diperkenankan dari salah satu pihak untuk memaksa percaya pada kepercayaan satu dan yang lain.94 Dalam proses ini kedua belah pihak akan mencari sebuah jalan keluar untuk dijadikan keputusan yang tepat supaya menjadikan kedua belah pihak merasa tidak dirugikan dan mencegah dari saling menyalahkan. Meskipun pada dasarnya larangan pernikahan ngalor ngulon termasuk peraturan adat yang tidak bisa dirubah ketentuannya, tetapi sebagian masyarakat tetap ada yang merubahnya sesuai dengan hasil musyawarah kedua belah pihak. Cara yang di tempu biasanya ada beberapa cara, yaitu : 1. Dengan cara orang tua dari calon mempelai laki- laki membuang anak laki-lakinya lalu di temukan oleh calon mertuanya dipercaya cara ini bisa merubah hukum adat ngalor ngulon. 2. Calon mempelai laki-laki pindah domisili rumah, dengan pindahnya rumah mempelai laki-laki dipercaya dapat merubah jalur yang dilarang. 3. Calon mempelai laki-laki berangkat dari rumah saudaranya yang terletak disebelah barat rumah mempelai perempuan. 4. Melaksanakan pernikahan tidak di rumah mempelai laki-laki maupun perempuan. Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara" dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini 94 Habib Alip Mustofa, Hasil wawancara, 04 Nopember 2018. 63
dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka. Selama dia tidak bertentangan dengan syara" maka harus dijaga.95 " Meskipun pada dasarnya ada hukum yang dapat bergeser atau berubah penetapannya, hukum yang dapat berubah akibat pergeseran waktu dan tempat hanyalah hukum-hukum yang memang terbangun melalui pondasi adat-istiadat."96 Hukum yang terbangun atas adat-istiadat masa lalu dapat berubah seiring pergeseran waktu dan tempat, berdasarkan atas kaidah yang masyhur di kalangan ulama, yakni lâyunkru taghayyur al-ahkâm bi alazmân (Perubahan hukum yang disebabkan peralian waktu adalah sesuatu yang tidak perlu diingkari). Artinya selama perubahan di atas tidak menerobos batasan-batasan fundamental syariat, maka ia tidak perlu dipermasalahkan. Argumen yang mendasari mengapa hukum yang terbangun atas latar belakang adat dapat berubah, adalah karena adat dipandang sebagai cabang (al-fur"u) dari peredaran masa dan peralian tempat. Bila kawasan dan era terbangunnya adat telah berganti, maka hukumnya pun juga ikut berubah. Pada derap pergantian hukum inilah, fuqoha menandaskan : نمه بما ج افلاتخرلا ا, نملزما ص افلاتخراهسر "Perubahan hukum itu hanya karena perbedaan waktu, bukan karena perbedaan hujjah atau dalil" 95 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), Hal . 118. 96 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 307. 64
Artinya, perbedaan hukum akibat pengertian waktu bukan karena dalil atau hukum itu sendiri yang berubah, melainkan sekedar perubahan desain hukum akibat dilektika pergeseran momentum sejarah.97 Melihat cara yang ditempuh oleh masyarakat desa Semanding untuk merubah ketetapan hukum adat larangan ngalor ngulon dengan beberapa cara yang suda disampaikan diatas dan disingkronkan dengan keterangan di atas maka bisa dibilang sah-sah saja, yang terpenting jalan keluar tersebut sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak, selain itu pula ketentuan adat tersebut termasuk adat yang terbangun bukan berdasarkan ketentuan pasti nash. Meskipun dalam Hukum Adat Larangan Ngalor Ngulon menurut sebagian besar masyarakat tidak diperbolehkan untuk dilanggar, selain mengurungkan niatnya untuk menikah, akan tetapi bila di tinjau dari faktor penyebab perubahan hukum masih diperbolehkan untuk dilanggar. Sesuai kesepakatan ulama, hukum hukum yang bisa berubah hanyalah hukum-hukum ijtihâdiyah (bukan qath"iyyah) yang didasarkan pada nilai-nilai kemaslaatan, qiyâs, atau adat. Secara umum, faktor utama yang menyebabkan perubaan hukum ada dua macam : 1. Kerusakan Zaman dan pergeseran dari nilai-nilai kebenaran. 2. Perubahan adat dan perkembangan zaman.98 Dari pemaparan diatas dapat digaris bawahi bahwasannya pentingnya bermusyawarah untuk mencari cara yang baik dan disetujui 97 Ibid, Hal, 307. 98 Ibid, Hal, 309. 65
dua belah pihak, pernikahan tetap bisa dilaksanakan dengan cara penyelesaian yang pernah dilakukan orang terdahulu, yang terpenting dua belah pihak yakin dan siap untuk menanggung konsekuensinya. Meskipun dalam kontek beragama kita dituntut untuk beriman kepada Allah SWT dan dilarang keras mempersekutukanNya, seperti halnya sebuah kehendak, Allah mempunyai kehendak terhadap setiap mahluknya, Allah juga sudah mengatur kehidupan yang ada di alam semesta ini, baik dalam segi rezeqi, jodoh, ajal dan sebagainya dan kita sebagai makhluk ciptaanNya wajib untuk meyakininya. Meskipun terkait dengan Jodoh, Rezeqi dan Ajal setiap manusia sudah ditentukan Oleh Allah akan tetapi setiap menusia hendaknya tetap berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik, seperti halnya perjodohan, khususnya Masyarakat Desa Semanding sangat berhati-hati untuk mencari pendamping hidup, karena setiap manusia yang akan menikah pasti menginginkan keluarga yang tentram dan langgeng, oleh sebab itu masyarakat tetap mempercayai adanya larangan ngalor ngulon, meskipun seolah itu hanya mitos tetapi ada bukti nyata yang mana barang siapa melanggar akan berakibat fatal dalam keluarganya, pastinya hal tersebut tidak di inginkan semua orang. Karena dalam hidup dimasyarakat Meskipun ada sebagian orang tidak mempercayai larangan tersebut tetapi pengaruh orang-orang sekitar sangatlah besar, dikawatirkan akan membuat pudarnya keyakinan dan menimbulkan keragu-raguan dalam melangsungkan pernikahan melihat 66
kehidupan dimasyarakat yang mayoritas masih mempercayai hukum adat tersebut, kalau sampai mengalami keraguan bisa jadi berakibat fatal. Perlunya memilah antara keyakinan dan penghati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan ngalor ngulon karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah, akan tetapi apabila hanya sebatas penghati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh saja, seperti halnya terkait ridho kedua orang tua, ada orang tua yang tidak ridho atau tidak setuju apabila anaknya menikah dan melanggar larangan ngalor ngulon, sebaiknya seorang anak mematuhi keputusan kedua orang tuanya dengan demikian meskipun tidak mempercayai larangan tersebut tetapi niatnya mengormati dan patuh pada kedua orang tua. Sesuai hadist yang di Riwayatkan Oleh Imam Thirmidzi : . نيدلاولا طخس ىف الله طخسو , نيدلاولا ىضر يف الله ىضر ) ىذ زتا هجزخأ ه ور ( Artinya :"Ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan murka Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua."99 "Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara" yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kamaslahatan umum. Yakni, sebagaimana adat diperhatikan dalam penetapan hukum 99 Jalaluddin "Abdhirrohman, Lubabul Hadist , (Kudus : Maktabah Wamutobi"at), Hal, 66. 67
syara" maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, mentaksis yang umum, dan membatasi yang mutlak."100 Pada pemaparan diatas dijelaskan pandangan "Urf terkait pelaksanaan dan pelanggaran terhadap larangan ngalor ngulon di masyarakat Desa Semanding sebenarnya adat yang dihasilkan dari sebuah mitos, akan tetapi dipercaya oleh para nenek moyang terdahulu, karena mitos tersebut dihasilkan dari sebuah penelitian terhadap kehidupan masyarakat sejak dahulu kala bahasa awanya (niteni penggawe menungso). Dalam penelitian tersebut para orang tua menemukan peristiwa yang seolah tidak masuk akal yaitu apabila seorang laki-laki menikah dengan wanita yang posisi rumahnya kearah barat laut terjadi peristiwa kematian yang menimpa salah satu mempelai pengantin dan juga ada yang menimpa orang tua mempelai pengantin dan hal tersebut tidak hanya sekali saja ditemui, bahkan berkali-kali. Lalu para petua mencoba untuk menghitung dengan hitungan yang berpedoman kitab perimbon dan hasilnya ketemu pada istilah (hari kubur) dengan dasar demikian para petua mempercayai bahwa pernikahan ngalor ngulon menjadi larangan. Meskipun adat tersebut sebagai sebuah larangan tetapi ruang lingkupnya sebatas untuk penghati-hatian dan melarang secara mutlak, karena ada sebagian masyarakat sangat meyakini hukum tersebut. Tetapi mayoritas hanya bersifat penghati-hatian. Sebenarnya hukum adat tersebut boleh dilaksanakan, dan boleh juga tidak melaksanakan tergantung kedua belah pihak, selagi tidak sampai mengarah pada keyakinan terhadap 100 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), Hal . 120. 68
hukum adat tersebut, tetapi melaksanakan adat tersebut sebatas penghati- hatian saja itu tidak apa-apa, lagipula juga tidak bertentangan dengan Hukum Syara", justru ini lebih berhati-hati dalam mencari pendamping hidup. 69
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari beberapa pemaparan yang dilakukan peneliti diatas terkait Larangan Pernikahan Adat Ngalor Ngulon di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Perspektif "Urf dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Menurut pandangan "urf bahwa alasan larangan pernikahan ngalor ngulon di Desa Semanding termasuk "urf shâhih atau adat yang baik dan boleh dilakukan karena sifatnya untuk lebih berhati-hati dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan syari"at islam. 2. Pandangan "Urf terhadap pelanggaran larangan ngalor ngulon di Desa Semanding diperbolehkan, karena larangan tersebut dipandang dari segi karateristiknya termasuk "urf fi"li, sedang segi pelakunya termasuk "urf khâshshah. B. Saran Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini yaitu: 1. Peneliti berharap kepada masyarakat supaya lebih mendalami pemahaman tentang agama, Perlunya dapat memilah antara keyakinan dan penghati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah, 70
akan tetapi apabila hanya sebatas penghati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh saja. 2. Diarapkan bagi para toko agama yang ada di masyarakat supaya lebih bijak menyifati hukum adat yang ada di masyarakatnya, tidak gampang untuk menyalahkan bahkan menjastis kearah kemusrikan, karena tidak semua hukum adat itu salah, tergantung pada niat setiap orang yang akan melakukan, diharapkan lebih moderat untuk menyifatinya. 71
DAFTAR PUSTAKA Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro"uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017). Aminudin. Slamet Abidin, Fiqih Munakahat I, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999). Endraswara, Suwardi, Agama Jawa Ajaran Amalan dan Asal Usul Kejawen, ( Jakarta : Narasi, 2018). Ghony, M. Dunaidi, Almanshur, Fauzan, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012). Hadikusuma, Hilman , Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung : Cv. Mandar Maju, 2007). Huda, Miftahul, Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan- Dalam Jurnal Pengembangan Ilmu larangan Perkawinan Jawa, Keislaman Vol. XII, No. 2 (Desember 2017). Jalaluddin "Abdhirrohman, Lubabul Hadist , (Kudus : Maktabah Wamutobi"at). Janah,Nurul, "Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang". Skripsi (Malang :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016). Kompilasi Hukum Islam. Masturi Pide, Suriyana, Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015). Ma"sum Zainy Al-Hasyimiy, Muhammad, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah Jombang, 2008). Mun"im Saleh, Abdul , Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2009). Mustofa, Imam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat di Desa Tonatan Ponorogo".Skripsi (Ponorogo : STAIN Ponorogo 2006). 72
Moleong,Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2000). Nur Rohman, Miftahul "PerhitunganWethon menurut adat jawa dalam perspektif maslahah.(studi kasus di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun)", Skripsi ( Ponorogo : STAIN Ponorogo 2012). Ria"I, Moh, Fiqih Islam, (Semarang : Pt Toha Putra, 1978). Rokamah, Ridho, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2015). Rohman, Fatkhul, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam". Skripsi (Yogjakarta :Universitas Islam Sunan Kalijaga 2017). Ruslan,Rosady, Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2013). Setiady,Tolib, Intisari hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung : Alfabeta, 2013). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed methods), (Bandung :Alfabeta, 2011). Sulastri, Dwi, Pengantar Hukum Adat, (Bandung :Cv Pustaka Setia, 2015). Sumartini, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan margomulyo kabupaten bojonegoro terhadap adat larangan menikah ngalor-ngulon bagi laki-laki", skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2017) . Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep "urf dalam Penetapan Hukum Islam", (Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2, November 2017). Syaifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan, (Jakata: Kenacana Prenada Media Crup, 2006). Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogjakarta : Sukses Offset, 2012). Wahab Khallaf, Abdul,Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003). 73