Strategis (RENSTRA)
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 KATA PENGANTAR Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ini merupaka suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Beragam industri kreatif yang ada di Sumatera Barat seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Perumusan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dibuat untuk Tahun 2017-2021 saja, tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun berikutnya. Akhirnya besar harapan kami penyusunan Renstra ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tuga-tugas yang diembankan kepadanya. Padang, November 2017 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Ir. Oni Yulfian, M.BTM. NIP. 19640714 199402 1 001 i
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 DAFTAR ISI Kata Pengantar ... Daftar Isi ... Bab. I Pendahuluan ... 1.1. Latar Belakang ... 1.2 Landasan Hukum ... 1.3 Maksud dan Tujuan ... 1.4 Sistematika Penulisan ... BAB. II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ... 2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ... 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Prov. Sumbar... 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar... 2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar... BAB. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata ... 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar ... 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ... 3.3.Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata... 3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ... 3.5.Penentuan Isu-isu Strategis ... i ii 1 1 3 6 7 9 9 14 20 38 43 43 45 49 51 55 ii
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB. IV Tujuan dan Sasaran ... BAB. V Strategi dan Arah Kebijakan... BAB. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ... BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ... BAB. VIII Penutup ... 57 60 64 66 68 iii
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016, maka terjadi perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satunya melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 November 2016. Berdasarkan Perda tersebut, terjadi beberapa penyesuaian pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai pembagian kewenangan daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adanya penyesuaian pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sumatera Barat mengakibatkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan dokumen RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berikut perubahan dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran atas dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2021. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat Renstra Dispar Sumbar merupakan penyempurnaan dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Sumatera Barat untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata 1
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJMD Prov. Sumatera Barat dan bersifat indikatif, selain itu Renstra ini juga berfungsi sebagai instrument dalam pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renstra Dispar Sumbar Tahun 2016-2021 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat. Proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumbar mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah provinsi. Disamping itu, penyusunan Renstra Dispar Sumbar juga memperhatikan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pariwisata sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Implementasi Renstra Dispar Sumbar ini selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dispar Sumbar yang menjadi pedoman penyusunan kegiatan Dispar Sumbar setiap tahunnya. Oleh sebab itu dokumen ini menjadi pedoman bagi segenap aparatur Dispar Sumbar mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di bidang kepariwisataan. 2
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 3
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 17. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam 4
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994 ); 19. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015- 2019; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang RIPKP Sumatera Barat Tahun 2014-2025; 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; 5
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021; 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 28. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor 505/ /Dispar-Sekret/III-2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan perubahan rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini adalah agar tersusunnya rencana pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2016- 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan yang memayunginya yakni: RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Tujuan penyusunan perubahan rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah : a. Sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan strategi dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh stakeholder kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pendukung kepariwisataan dan ekonomi kreatif terkait serta masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat. b. Sebagai penjabaran tentang kondisi umum kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat saat ini dan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. 6
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 c. Sebagai dasar pemahaman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional lima tahun ke depan. 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan Memuat latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra serta Sistematika Penulisan. BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Bab ini memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pariwisata, Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata. BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penetuan Isu-isu Strategis. BAB IV. Tujuan dan Sasaran Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan Memuat rumusan pernyataanstrategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dalam 5 (lima) tahun mendatang. BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Memuat rencan aprogram dan kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 7
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat indikator kinerja Dinas Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. BAB. VIII. Penutup 8
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Dinas Pariwisata Prov. Sumbar Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ; c. pembinaan dan fasilitasi bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. pelaksanaan kesekretariatan dinas; e. pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Destinasi Pariwisata; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan Pariwisata, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dijabarkan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi yang 9
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 terdiri atas 1 (satu) orang esselon II, 5 (lima) orang esselon III, dan 14 (empat belas) orang esselon IV sebagaimana terlihat pada gambar berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2017, adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas, mempunyai tugas : a. memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; d. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah; 10
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 e. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; f. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; g. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, ekonomi kreatif, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan pengembangan destinasi pariwisata; h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas; i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pengambangan pemasaran pariwisata , pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi Kreatif; j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; k. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD; l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, perencanaan makro dan program/ kegiatan, monitoring dan evaluasi, laporan pertanggung jawaban dinas, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat. 11
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Sekretariat membawahi : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan organisasi, hubungan masyarakat, protokol serta urusan rumah tangga dinas. b) Sub Bagian Program dan Keuangan Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi kinerja program, serta pengembangan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai skala prioritas, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata membawahi : a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya pariwisata. b) Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Pariwisata Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan objek dan atraksi pariwisata. 12
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 c) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Usaha Pariwisata Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan kerjasama dan usaha Pariwisata. 4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan sub sektor ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi : a) Seksi Pengembangan Produk Ekraf Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan Produk sub sektor ekonomi kreatif. b) Seksi Pengembangan SDM dan Perlindungan Usaha Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan SDM dan perlindungan usaha sub sektor ekonomi kreatif. c) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan kelembagaan dan kerjasama sub sektor ekonomi kreatif. 5. Bidang Pengembangan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku. 13
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata membawahi : a) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan promosi dan pelayanan informasi pariwisata. b) Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan strategi pemasaran dan brand pariwisata. c) Seksi Analisis Data Pasar Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan analisis data pasar pariwisata. 6. UPTD Anjungan Sumatera Barat TMII UPTD Anjungan Sumatera Barat TMII mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyelenggaraan Balai Anjungan Sumatera Barat, menyusun rencana Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata serta bahan promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Prov. Sumbar Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dapat diidentifikasi secara kualitas dan kuantitas. Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata pada tahun 2018 adalah sebanyak 90 orang yang terdiri dari 66 orang bekerja di Kantor Dinas dan 24 orang bekerja di UPTD. Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah. Dari 90 orang pegawai tersebut dapat diklasifikasi atas beberapa kriteria sebagai berikut : 14
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 a) Berdasarkan Jenis Kelamin : Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin No Bidang Jumlah Laki-laki Perempuan 1 Sekretariat 12 15 27 2 Bid. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata 4 10 14 3 Bid. Pengembangan Ekraf 6 6 12 4 Bid. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 9 4 13 5 UPTD. Anjungan Sumbar TMII 12 12 24 Total 43 47 90 Gambar 1.2 Diagram Persentase Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Jenis Kelamin 15
No 1 2 3 4 5 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa komposisi jumlah pegawai berjenis laki-laki dan perempuan pada Dinas Pariwisata sudah proporsional meskipun sebagian besar berjenis kelamin perempuan (52%). Begitu juga halnya dengan pendistribusian ke bidang-bidang dipandang sudah seimbang, kecuali untuk bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang komposisi pegawai laki-lakinya 2,5 : 1 dan Bidang Pengembangan Destinasi dana Daya Tarik Pariwisata yang komposisi pegawai laki-lakinya 2 : 5. Hal ini harus disikapi dengan menelaah kembali kebutuhan pegawai pada masing-masing bidang berdasarkan jenis kelamin. b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan : Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Disparekraf Sumbar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tk. Pendidikan Bidang SD SMP SMA D-III S-1 S-2 Sekretariat 1 2 9 4 7 4 Bid. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata 0 1 1 1 7 4 Bid. Pengembangan Ekonomi Kreatif 0 1 4 1 4 2 Bid. Pengembangan Pemasaran Wisata 0 1 6 2 2 2 UPTD. Anjungan Sumbar TMII 2 2 7 2 10 1 Total 3 7 27 10 30 13 Jumlah 27 14 12 13 24 90 16
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Gambar 1.3. Diagram Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pariwisata adalah berpendidikan S-1 31 orang (34%) dan diikuti dengan yang berpendidikan SMA 27 orang (30%). Sedangkan pegawai yang memiliki pendidikan S-2 berjumlah 12 orang (15%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh jumlah pegawai Dinas Pariwisata Sumbar memiliki tingkat pendidikan di bawah Strata 1 (52%). Dikemudian hari diharapkan lebih banyak lagi pegawai Dinas Pariwisata yang meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. 17
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 c) Berdasarkan Rentang Usia : Gambar 1.4 Diagram Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Rentang Usia Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang akan memasuki usia 51 tahun keatas terbilang cukup banyak (49%) . Jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun 2018 adalah 8 (delapan) orang. Dengan demikian Dinas Pariwisata harus memiliki langkah antisipatif dalam menghadapi sejumlah pegawai yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan. 18
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 d) Berdasarkan Golongan / Ruang : Gambar 1.5 Diagram Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Kepangkatan Sebanyak 22 orang dari keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pariwisata Sumbar memiliki golongan/ruang III/b sedangkan jumlah pegawai yang memiliki gol. IV hanya berjumlah 10 orang. Hal yang demikian terjadi karena sebagian besar pegawai berpendidikan setara SMA sehingga gol./ruang maksimal yang dapat diperoleh adalah III/b. Sedangkan pegawai yang memiliki gol. IV merupakan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S-2 atau memiliki pendidikan S-1 tetapi menjabat pada posisi eselon III. Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Sumbar yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Prov. Sumbar berupa bangunan, peralatan dan mesin, tanah serta aset tetap lainnya baik yang ada di dinas dan unit dinas sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini: 19
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Prov. Sumbar No. Urut Golongan Kode Bidang Barang Nama Bidang Barang Jumlah Barang Persil Jumlah Nilai Perolehan (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 01 GOLONGAN TANAH 6.617.970.000 01 Tanah 5 3.376 6.617.970.000 2 02 GOLONGAN PERALATAN DAN 6.007.140.303 MESIN 02 Alat-alat Besar
2 33.450.000 03
Alat
alat Angkutan
11 1.481.340.550 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur
1 98.022.000 06 Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.194 3.995.306.403 07 Alat Studio dan Alat Komunikasi
25 399.021.350 3 03 GOLONGAN GEDUNG DAN 7.651.533.050 BANGUNAN 11 Bangunan Gedung 11 2.975 5.005.001.170 12 Monumen 4 1.109 2.646.531.880 4 05 GOLONGAN ASET TETAP 615.946.510 LAINNYA 17 Buku Perpustakaan
1 1.456.500 18
Barang Bercorak Kebudayaan
151 614.490.010 5 06 KONSTRUKSI DALAM 49.500.000 PENGERJAAN 00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 0 49.500.000 JUMLAH 20.942.089.863 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar Capaian kinerja hasil pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan agenda pengembangan kawasan wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan pemberdayaan serta peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain dan iptek dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut: 20
No. (1) 1 2 Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (2) Jumlah destinasi wisata yang berkembang Rata-rata lama tinggal wisatawan Target NSPK (3) Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Tabel T-C.23 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat Target IKK Target Indikator Lainnya Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan pada tahun (n) Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang dan akomodasi lainnya pada tahun (n) destinasi hari 1
1,20
1,21
1,22
1,23 4
1,35 4,00
1,13 21
(20)
No. (1) 3 4 5 6 7 8 Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (2) Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (SB) yang meningkat pemberdayaannya (omzet/modal/tenaga kerja) Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek (MDI) yang meningkat pemberdayaannya (omzet/modal/tenaga kerja) Persentase pertumbuhan usaha pariwisata Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus Target NSPK (3) Target IKK (4) Jumlah pelaku ekraf SB yang mengalami peningkatan omset setelah diberdayakan dalam kegiatan (n) Jumlah pelaku ekraf MDI yang mengalami peningkatan omset setelah diberdayakan dalam kegiatan (n) Target Indikator Lainnya (5) Satuan pelaku pelaku % % % % Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- 1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10) 30
2,00 2,00 2,00 2,00
2,00 2,00 2,00 2,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 30
1,00
1,10
1,62
0,81
5,71
2,86 7,54 13,3 4 1,01 1,78 5,30 6,00 1,06 1,20 22 5 (20)
No. (1) 9 10 11 12 13 Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (2) Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi Jumlah SDM ekraf SB yang meningkat kompetensinya Jumlah SDM ekraf MDI yang meningkat kompetensinya Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan Target NSPK (3) Target IKK (4) Jumlah tenaga kerja pariwisata yang lulus mendapatkan sertifikat profesi Jumlah pelaku ekraf SB yang memiliki nilai post test lebih tinggi daripada pre test Jumlah pelaku ekraf MDI yang memiliki nilai post test lebih tinggi daripada pre test Nilai LAKIP Dinas Pariwisata pada tahun (n-1) Target Indikator Lainnya (5) Satuan orang orang orang % Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- 1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10) 50 50 30 200 105 20
B (70)
B (70)
BB(8 0)
BB(8 0)
100 100 100 100 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0
0,00
1,20
1,30
B (63, 20)
93,3 9
0,93 23
(20)
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Pada Indikator Kinerja masih dilaksanakan pada tahun 2017 hingga 2018, sedangkan tahun berikutnya terdapat perubahan cascading Dinas Pariwisata yang mempengaruhi indikator kinerja pada Dinas. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar hanya dapat diukur mulai tahun 2014 saja. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata Sumbar yang baru terjadi pada tahun 2014 sesuai Perda Prov. Sumbar No. 11 Tahun 2014. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Sumbar. Dari 8 indikator kinerja ini hanya 4 (empat) diantaranya yang dapat direalisasikan mulai tahun 2014, sedangkan untuk indikator kinerja yang berhubungan dengan peningkatan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi terhadap pelaku ekonomi kreatif, baik yang berbasis seni dan budaya maupun yang berbasis media, desain dan iptek baru dapat diukur pada tahun 2015. Untuk rasio capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2015 Dinas Pariwisata Sumbar tergolong baik karena memiliki kisaran realisasi rata- rata di atas 100%. Pada tahun 2014, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dapat direalisasikan, 2 (dua) diantaranya berada dikisaran >100%, yaitu jumlah kawasan wisata alam dan budaya yang berkembang dapat direalisasikan sebanyak 8 ( delapan) kawasan dari target 2 (dua) kawasan (400%), serta persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang dapat direalisasikan sebesar 7,03% dari target 5,00% (capaian realisasi sebesar 140,6%). Selain itu terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% yaitu untuk indikator jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi dengan target dan realisasi sebanyak 50 orang. 24
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Pada tahun 2015, kedelapan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 136, 92%. Terdapat 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya <100% yaitu jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi dengan target sebanyak 200 orang hanya dapat direalisasikan sebanyak 185 orang (92,5%). Hal ini disebabkan pada awal penetapan target Dinas Pariwisata direncanakan akan mendapatkan dana dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata terkait pengurusan sertifikasi profesi bagi tenaga kerja pariwisata. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dana tersebut tidak jadi diberikan akibat perubahan nomenklatur yang terjadi pada Kementerian Pariwisata. Dari sisi penganggaran Dinas Pariwisata Sumbar mendapat dukungan dana APBD dalam melaksanakan kegiatan urusan pariwisata. Dukungan dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian anggaran pada masing-masing bidang dan UPTD yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penganggaran dari tahun 2013 s.d 2018 selalu meningkat, sedangkan pada tahun 2015 terjadi pengurangan karena anggaran pada urusan kebudayaan dipindahkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejalan dengan perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gambaran perkembangan anggaran dan realisasi pada Dinas Pariwisata Prov. Sumbar tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel T-C.24 berikut: 25
Uraian (1) Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 (2) 21.406.548.400 4.265.195.450 32.860.000 356.550.000 308.700.000 140.654.000 139.843.800 103.600.000 1.518.655.000 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 19.558.034.186 34.809.155.487 33.909.000.000 17.919.642.477 16.790.547.813 0,84 0,86 22,25 2,56 3.023.576.414 3.008.604.403 2.854.000.000 3.401.818.383 2.761.817.440 0,80 0,91 11,58 14,53 32.260.000 34.760.000 35.000.000 25.958.626 27.654.469 0,79 0,86 2,20 8,51 501.750.000 539.600.000 400.000.000 314.281.666 323.148.136 0,88 0,64 7,47 26,93 308.382.000 1,00 33,33 124.272.700 185.785.800 185.000.000 139.085.400 123.432.200 0,99 0,99 12,48 0,44 180.023.750 173.651.500 172.000.000 134.340.950 178.499.250 0,96 0,99 8,08 3,21 70.000.000 96.392.000 100.000.000 102.432.000 69.997.500 0,99 1,00 3,00 1,14 888.954.000 0,59 33,33 26
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Gedung Kantor/Rumah Dinas Penyediaan Jasa Sopir Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Layanan Jasa Adminstrasi Kepegawaian Penyediaan Jasa Kebersihan , Pengamanan dan Sopir Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.200.000 77.765.000 89.800.000 894.054.000 40.000.000 102.770.900 379.592.750 11.700.000 22.450.000 46.530.000 70.000.000 1.150.090.000 27.700.000 820.949.964 63.120.000 87.500.000 708.105.685 35.600.000 965.129.418 109.450.000 9.510.000 60.000.000 90.000.000 872.000.000 40.000.000 800.000.000 100.000.000 38.220.000 27.590.000 70.425.000 816.641.666 40.000.000 94.806.425 374.217.650 10.800.000 15.683.000 37.005.000 67.900.000 1.101.675.323 17.050.000 815.455.562 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 0,83 0,80 10,48 0,35 33,33 0,78 0,97 1,94 0,91 0,96 4,45 1,00 33,33 0,92 33,33 0,99 33,33 0,92 0,62 59,21 0,70 33,33 0,99 0,15 2,88 33,33 27 3,87 23,69 4,87 33,32
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer Dan Jaringan Komputerisasi Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi Dan Informasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas 4.399.582.000 161.100.000 101.030.000 751.905.500 30.000.000 116.000.000 79.630.000 134.766.000 3.025.150.500 1.356.320.000 87.500.000 90.000.000 170.200.000 114.450.000 200.000.000 654.170.000 40.000.000 2.869.899.000 52.000.000 100.000.000 1.231.000.000 119.070.000 193.224.000 399.355.000 445.500.000 40.000.000 3.160.000.000 55.000.000 198.000.000 100.000.000 125.000.000 120.000.000 150.000.000 400.000.000 450.000.000 3.680.925.489 115.199.000 100.504.999 238.434.200 29.637.000 95.277.720 71.535.000 126.010.200 2.904.327.370 1.298.972.229 69.968.500 84.610.200 155.642.856 109.068.023 197.512.400 642.170.250 40.000.000 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 0,84 0,96 17,51 0,72 0,80 26,83 0,99 33,33 0,32 33,33 0,99 0,94 70,37 0,82 0,91 193,38 0,90 0,95 16,18 0,94 40,79 0,96 0,99 2,15 0,98 10,30 1,00 33,33 28 14,47 11,83 4,84 11,34 6,08 2,86
Pengadaan Peralatan/Perlengk apan Rumah Jabatan/Dinas/Mes s Pengadaan Instalasi dan Jaringan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Mess Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan dan Perundang- undangan 52.920.000 52.920.000 93.632.000 93.632.000 55.080.000 55.080.000 91.950.000 91.950.000 38.750.000 55.000.000 196.000.000 57.000.000 57.000.000 147.000.000 73.500.000 73.500.000 60.000.000 1.052.000.000 450.000.000 60.000.000 60.000.000 170.000.000 85.000.000 85.000.000 52.158.000 52.158.000 78.556.000 78.556.000 54.685.000 54.685.000 81.051.292 81.051.292 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 33,33 3,03 33,33 0,99 0,99 4,28 0,99 0,99 4,28 0,84 0,88 24,57 0,84 0,88 2,07 5,22 29 0,73 0,73 5,06 5,06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Skpd Penatausahaan Keuangan SKPD Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahun an Program Perencanaan,Peng elolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset Penyusunan Perencanaandan Penganggaran SKPD Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD 415.147.600 70.723.800 69.323.800 275.100.000 362.351.000 71.951.000 290.400.000 310.565.000 90.000.000 220.565.000 598.592.000 80.000.000 96.392.000 264.900.000 50.000.000 107.300.000 604.300.000 80.000.000 98.000.000 264.000.000 55.000.000 107.300.000 391.493.600 62.476.000 58.817.600 270.200.000 352.866.000 71.247.000 281.619.000 239.003.098 83.727.250 155.275.848 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 0,94 0,97 17,81 0,88 0,99 4,31 0,85 32,78 0,98 0,97 1,19 3,33 0,77 33,33 0,93 33,33 0,70 33,33 30 3,27 12,09 1,27
Program Pengembangan Pemasaran Wisata Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi di Anjungan Sumbar TMII Familiarization Trip Penyelenggaraan Event Tour de Singkarak Penyusunan Data Kepariwisataan Sumbar Promosi Pariwisata Sumatera Barat Di Tingkat Nasional Dan Internasional Promosi Event Pariwisata Daerah Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata Gelar Pesona Sumbar Tindak Lanjut Promosi Halal Tourism Partisipasi Dukungan dan Promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) Peningkatan Kualitas Promosi Anjungan Sumbar TMII 5.327.306.000 141.872.000 255.000.000 2.802.671.000 100.000.000 976.263.000 201.000.000 690.500.000 160.000.000 7.618.097.150 145.976.000 185.000.000 4.120.000.000 115.000.000 667.173.150 300.000.000 1.231.500.000 693.448.000 160.000.000 13.339.490.584 182.400.000 7.957.282.200 183.934.550 1.051.902.050 1.187.111.300 117.508.000 11.228.700.000 200.000.000 7.800.000.000 200.000.000 895.700.000 750.000.000 4.570.803.041 128.843.500 188.685.031 2.699.197.124 79.670.000 584.698.860 155.597.243 631.243.783 102.867.500 6.326.705.989 145.001.000 131.766.213 3.681.171.588 88.558.000 506.569.403 239.060.725 1.040.178.710 438.212.350 56.188.000 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 0,86 0,83 34,09 0,91 0,99 32,37 0,74 0,71 6,40 0,96 0,89 46,05 0,80 0,77 27,89 0,60 0,76 3,72 0,77 0,80 16,92 0,91 0,84 12,64 0,64 33,33 0,63 33,33 0,35 33,33 33,33 31 3,21 9,38 3,74 7,23 3,34 26,78 2,94 7,61
Pengembangan Strategi Brand Pariwisata Sumatera Barat West Sumatera Travel Mart Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Promosi Pariwisata Sumatera Barat pada Hari Pers Nasional Lomba Foto dan Video Pariwisata Sumatera Barat Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Sumatera Barat Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Partisipasi Seni dan Budaya TMII Pada Acara Ekonomi Kreatif di Bp-TMII Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Sumatera Barat Pemetaan Dan Inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Seni Dan Budaya 4.463.385.150 162.582.000 272.500.000 100.000.000 5.307.371.322 319.822.000 215.000.000 493.500.000 135.852.484 1.815.000.000 10.722.811.150 314.042.500 500.000.000 333.000.000 350.000.000 200.000.000 5.440.000.000 400.000.000 4.229.401.954 122.965.000 264.252.910 99.445.000 4.631.128.832 312.978.500 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 33,33 0,44 48,37 33,33 0,95 0,87 23,89 0,76 33,33 0,97 0,98 14,31 0,99 33,33 32 7,91 0,91
Gelar Karya Produk Kreatif Dan Teknologi Inovatif Berbasis Mdi Workshop Pembuatan Dan Lomba Film Animasi Lomba Karya Ekonomi Kreatif Berbasis Mdi Sumbar Film Festival Partisipasi Pada Event Inacraft Sumbar Kreatif Minangkabau Fashion Festival Pemetaan Dan Inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis MDI Lanjutan Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Seni Dan Budaya Pagelaran Ekonomi Kreatif Kab/Kota/Bako Ikm Di Anjungan Sumbar Tmii Pagelaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Di Anjungan Sumbar Tmii Apresiasi Pelaku Seni Pertujukan 222.000.000 194.920.000 137.071.600 350.000.000 743.204.000 513.318.550 930.000.000 128.715.000 192.500.000 146.030.000 100.000.000 270.544.000 397.591.700 700.000.000 80.000.000 292.821.500 858.826.350 80.000.000 183.800.000 350.000.000 800.000.000 219.275.800 170.994.650 116.755.800 341.744.900 723.081.600 506.336.493 905.476.000 95.600.750 192.334.940 134.232.000 99.089.271 237.816.840 385.269.000 636.171.269 79.214.000 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 0,99 33,33 0,88 33,33 0,85 33,33 0,98 0,97 2,26 0,97 33,33 0,99 33,33 0,97 0,91 2,96 0,74 33,33 1,00 33,33 0,92 0,99 48,41 0,99 66,67 0,88 33,33 33 0,76 6,66 7,72
Parade Seni Kreatif Partisipasi pada Pagelaran Produk Kerajinan Minangkabau Persiapan Pembentukan Zona Kreatif di Kabupaten/Kota Gelar Karya Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Tingkat Nasional Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Partisipasi Anjungan Sumatera Barat pada Event TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Paket Khusus TMII (Program Terpadu dengan Pengelola TMII) Gelar Karya Produk Ekonomi Kreatif Promosi Produk Ekonomi Kreatif pada Pameran Produk Kerajinan Sumatera Barat Pemetaan dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Kreatif Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata Nasional 239.370.000 567.277.000 150.000.000 170.789.300 2.232.521.322 300.000.000 150.000.000 4.877.495.600 308.959.200 3.055.677.700 561.021.000 190.167.300 1.655.000.000 1.035.000.000 700.000.000 500.000.000 237.164.000 479.578.500 120.456.000 155.432.550 1.782.154.272 293.136.741 149.574.000 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 0,99 33,33 0,85 33,33 0,80 33,33 0,91 33,33 0,80 17,47 0,98 32,34 1,00 33,33 22,04 8,26 33,33 34
Program Pengembangan Kelembagaan , SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata Peningkatan Dan Pengembangan Gerakan Sadar Wisata Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Agrowisata/Ekowis ata Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekcraf Berbasis Mdi Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya Achievement Motivation Trainning (AMT) Bagi Pelaku Usaha Ekraf Workshop Desain Fashion Minangkabau Peningkatan Kapasitas Perupa 2.089.380.200 573.000.000 435.000.000 211.662.000 399.996.000 77.160.500 75.000.000 182.561.700 135.000.000 1.145.153.000 175.425.000 675.224.000 80.132.000 111.748.000 3.091.587.050 99.476.000 688.914.200 1.434.546.100 127.873.500 2.658.000.000 400.000.000 200.000.000 143.000.000 1.239.688.610 14.740.800 322.420.500 194.814.100 371.344.060 72.351.400 69.824.500 90.364.250 103.829.000 1.040.473.581 158.351.700 612.273.900 65.921.300 103.669.000 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 0,59 0,91 36,92 0,03 0,90 63,14 0,74 0,91 4,57 0,92 66,67 0,93 0,82 59,99 0,94 33,33 0,93 33,33 0,49 29,39 0,77 33,33 0,93 33,33 35 53,13 3408,85 22,34 11,39
Workshop Penciptaan Karakter Lokal Sertifikasi Halal bagi Pelaku Industri Pariwisata Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga Pariwisata Pemetaan Usaha Pariwisata Workshop Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Peningkatan Kapasitas SDM (Pelaku Usaha dan Aparatur) Pariwisata Koordinasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif dengan Lembaga Lainnya Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Peduli Wisata Award Penyusunan Buku Direktori Destinasi dan Daya Tarik Objek Pariwisata Sumatera Barat Pengadaan Lahan Pengembangan Pariwisata 300.000.000 300.000.000 102.624.000 287.570.300 187.570.300 100.000.000 94.697.100 352.877.000 92.867.700 200.335.450 974.171.300 398.000.000 350.000.000 600.000.000 460.000.000 107.000.000 7.734.000.000 274.797.400 274.797.400 100.257.681 242.847.450 157.451.050 85.396.400 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 0,98 33,33 106,76 0,27 33,33 66,50 0,92 0,84 309,51 0,92 33,33 0,84 33,33 0,85 33,33 36 7,81
Penghargaan Pariwisata Sumatera Barat Pemetaan Potensi Geowisata Sumatera Barat Finalisasi Ranperda Pariwisata Halal Penyediaan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Sumatera Barat Penyiapan Usulan Geopark Ranah Minang Review Perda RIPKP Penyusunan Travel Pattern Pariwisata Sumatera Barat Penyusunan Amdal Kawasan Mandeh Penyediaan Lahan Pengembangan Pariwisata Penyusunan Izin Lingkungan Rest Area Ulu Aia 265.165.000 138.470.300 182.412.000 388.124.000 1.200.000.000 200.000.000 1.584.000.000 600.000.000 250.000.000 500.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 400.000.000 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 117,52 33,33 3,21 102,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar Mengacu pada arah kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, pemerintah pusat mengarahkan pembangunan pariwisata pada empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dengan demikian, agar tercipta pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, khususnya di Sumatera Barat maka arah kebijakan pembangunan pariwisata di Sumatera Baratpun hendaknya sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi langkah percepatan terpenuhinya target tersebut (Tabel 2.6./Tabel T-IV.C.4). 38
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Tabel 1.6 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumbar terhadap Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota*) dan Renstra Kementerian Pariwisata Sasaran pada No. Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra Dinas Sasaran pada Renstra Renstra Dispar Sumbar Pariwisata Kementerian Pariwisata Kab./Ko. 1. Meningkatnya 6 3 20 kualitas destinasi pariwisata Sumatera Barat 2. Meningkatnya 216 (pelaku ekraf SB)
pemberdayaan 137 (pelaku ekraf MDI) terhadap pelaku ekonomi kreatif 3. Meningkatnya jumlah 45.00% (wisman) 20% 20 juta orang wisman kunjungan 30.00% (wisnus) 275 juta (perjalanan wisatawan nusantara wisnus) dan mancanegara 4. Meningkatnya 485 orang (sertifikasi
35.000 orang (sertifikasi kompetensi SDM profesi) profesi) pariwisata dan 130 (pelaku ekraf SB) ekonomi kreatif 140 (pelaku ekraf MDI) Sumatera Barat Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas 39
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 destinasi pariwisata dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator kinerja yang menjadi sasaran baik pada tingkat kab./ko., provinsi hingga pemerintah pusat. Sedangkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pelaku ekonomi kreatif masih berda dalam tingkatan provinsi saja. Hal ini disebabkan karena belum semua dinas pariwisata di kabupaten/kota memasukkan unsur pengembangan ekonomi kreatif menjadi sasaran pembangunan pariwisata di daerah mereka masing- masing. Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar dalam lima tahun ke depan, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pariwisata. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pariwisata dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pariwisata dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut (Tabel 2.7/ Tabel T-IV.C.6). 40
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Tabel 1.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Disparekraf (5) Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dispar (1) (2) (3) (4) (6) 1 PKW Painan PKL Painan Program Terbatasnya Kawasan Pengembangan kewenangan Mandeh Kawasan Disparekraf Pariwisata dalam mengintervensi pembangunan fisik di objek wisata Kab./Ko. Pengembangan pariwisata Sumatera Barat pada dasarnya diarahkan pada setiap objek wisata unggulan yang berada di Kab./Ko. Akan tetapi dengan diusulkannya Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Nasional, ditunjang dengan penetapan Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Wisata Bahari Terpadu oleh Presiden RI pada tahun 2015, maka pengembangan pariwisata Kawasan Mandeh menjadi salah satu prioritas pengembangan disamping objek-objek wisata lain yang berada di Kab./Ko. lainnya. Untuk menyusun rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, adalah sangat penting untuk meninjau lingkungan 41
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan kondisi riil dari organisasi dari semua aspek untuk menentukan apa saja sisi lemah dan sisi kuat dinas dalam mengemban tugasnya membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Analisis selanjutnya adalah kondisi eksternal untuk dapat pula mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh dinas. Menggabungkan kondisi internal dan eksternal akan melahirkan strategi apa yang akan dipilih dalam membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat oleh Dinas. Faktor Internal : a) Kekuatan (Strengths) : 1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya; 2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat. b) Kelemahan (Weaknesses) : 1. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai; 2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata; 3. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko. Faktor Eksternal : a) Peluang (Opportunities) : 1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk berwisata; 2. Perkembangan teknologi yang semakin canggih; 3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif b) Ancaman (Threats) : 1. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas. 42
No. Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi sebelumnya. Permasalahan pokok pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya meliputi beberapa aspek yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus dipecahkan untuk mendorong proses pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya identifikasi permasalahan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini : Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam 43
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar belum didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, diketahui bahwa dalam memenuhi arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Nasional, masih terdapat beberapa kendala yang harus ditanggulangi, baik dari internal maupun eksternal Dinas Pariwisata Sumbar. 44
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 3.2. Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi atas faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Terpilih Periode 2016-2021 telah menetapkan Visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yakni "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif terletak pada Misi 4 yaitu "meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah", yang salah satu tujuannya adalah menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya. Sedangkan sasaran yang dituju dari misi 4 ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Terkait dengan program prioritas pembangunan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan daerah dalam lima 45
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 tahun ke depan, dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar pada tabel 3.1., dipaparkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut : Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar (3) Penghambat (2) (1) 1. Misi 4 : (4) Faktor Pendorong (5) meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah Program : Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota 1. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./ Pemko; 2. Pengembangan destinasi wisata di Kab./Ko belum memiliki arah yang jelas 1. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah pada pemerintah provinsi; 2. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat 46
Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Pemasaran Pariwisata Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar belum didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten 1. Kurangnya koordinasi antar lembaga- lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangka n pariwisata Sumbar; 2. Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kredibel dan kompeten belum memadai 1. Tingginya perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam mengembangkan SDM pariwisata dan ekraf; 2. Tersedianya program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekraf Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 1. Rendahnya daya saing pelaku ekraf Sumbar; 2. Terbatasnya pangsa pasar produk ekraf 1. Terbukanya peluang pasar produk ekraf Sumbar serta peluang kerjasama dengan negara lain sejak diberlakukannya MEA Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 1. Kurangnya kreatifitas aparatur dalam menciptakan event promosi pariwisata daerah tingkat nasional; 2. Terbatasnya jadwal penerbangan internasional di BIM 1. Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata daerah; 2. Terjalinnya hubungan bilateral yang baik dengan negara- negara tetangga dalam rangka ekspansi jalur penerbangan dari dan ke Sumbar melalui BIM 47
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu : 1. Faktor Penghambat : Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./ Pemko; Pengembangan destinasi wisata di Kab./Ko belum memiliki arah yang jelas; Kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan pariwisata Sumbar;
Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kredibel dan kompeten belum memadai; Rendahnya daya saing pelaku ekraf Sumbar; Terbatasnya pangsa pasar produk ekraf; Kurangnya kreatifitas aparatur dalam menciptakan event promosi pariwisata daerah tingkat nasional; Terbatasnya jadwal penerbangan internasional di BIM. 2. Faktor Pendorong : Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah pada pemerintah provinsi; Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat; Tingginya perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam mengembangkan SDM pariwisata dan ekraf; Tersedianya program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekraf; Terbukanya peluang pasar produk ekraf Sumbar serta peluang kerjasama dengan negara lain sejak diberlakukannya MEA; Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata daerah; 48
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Terjalinnya hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara tetangga dalam rangka ekspansi jalur penerbangan dari dan ke Sumbar melalui BIM. 3.3. Telaahaan Renstra K/L Renstra Kementerian pariwisata ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019. Di dalamnya tertuang Visi Kementerian Pariwisata yang menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni : "Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya". Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementrian Pariwisata 2015-209 adalah : 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan 49
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan 4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015-2019. Sejalan dengan substansi renstra Kementerian tersebut, Dinas Pariwisata memiliki beberapa permasalahan terkait pencapaian sasaran strategis Kementerian Pariwisata seperti terlihat pada tabel 3.3 (Tabel.T-IV.C.12) di bawah ini : Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pariwisata (2) (1) 1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata 2 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 3 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 4 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar (3) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kunjungan wisman dan wisnus nasional Penghambat (4) 1. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai; 2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek Faktor Pendorong (5) 1. Tersedianya potensi daya tarik wisata; 2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat 5 Meningkatnya jumlah 50
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 6 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 7 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 8 Meningkatnya jumlah wisata; 3. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pem ko 4. Ditetapkannya Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Wisata Bahari Terpadu oleh Presiden RI pengeluaran wisatawan nusantara 9 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beberapa isu yang memberikan dampak negatif bagi pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 antara lain; perobahan penutupan hutan, ancaman keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan ancaman bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan abrasi. Hal tersebut erat kaitannya dengan kekuatan objek pariwisata di Sumatera Barat yang masih di dominasi oleh objek wisata alam yang sangat tergantung pada kondisi alamiah landscape untuk dinikmati para wisatawan dengan pemahaman bahwa yang ingin dinikmati wisatawan adalah kondisi ekologi yang alami dan stabil sehingga membawa kesan khusus bagi wisatawan yang mengunjungi objek tersebut. Beberapa isu yang memberikan dampak positif bagi pembangunan bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat antara lain; peningkatan taraf hidup, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang kerja. Hal ini juga erat kaitannya dengan interaksi pelaku usaha bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif serta dukungan masyarakat di sekitar objek wisata dalam hal penyediaan jasa dan usaha terkait. Pada beberapa destinasi dan objek khusus interaksi ini sudah membuahkan hasil yang menggembirakan dengan tumbuhnya usaha-usaha pariwisata seperti 51
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 hotel, homestay, rumah makan, restoran, pedagang cendera mata dan fasilitasi kegiatan-kegiatan pariwisata lain seperti panjat tebing, outbond, arung jeram dan lain sebagainya (Tabel 3.4.) Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Rencana Tata Ruang Wilayah (1) 1 2 3 4 terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar (2) Kebijakan terkait untuk pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara- selatan Provinsi Sumatera Barat Kebijakan pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah Kebijakan penetapan pusat- pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ ekonomi dan pengembangan wilayah Kebijakan penetapan kawasan lindung dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan Provinsi berbatasan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan rencana antara lain; pemantapan fungsi kawasan lindung, prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar (3) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota Penghambat (4) 1. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata di kab./ko.; 2. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pem ko dalam mengembang kan obejek wisata di daerahnya Faktor Pendorong (5) 1. Tersedianya potensi daya tarik wisata; 2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat 52
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Provinsi yang berbatasan 5 Kebijakan peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan rencana pemanfaatan kawasan budidaya khususnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan sesuai kapasitas dan daya dukung lingkungan Di samping telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumbar, dalam penyusunan Renstra Disparekraf Sumbar Tahun 2016-2021 ini juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Telaahan terhadap KLHS Sumbar ini berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Disparekraf Tahun 2016-2021 (Tabel 3.5.). Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar (1) 1 2 3 (2) Penggunaan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik pada destinasi pariwisata Pengaturan kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata melalui sistem sirkulasi Pembangunan destinasi pariwisata sesuai peruntukkan lahannya Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar (3) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan Penghambat (4) 1. Sarana dan prasarana yang ada di objek wisata belum memenuhi standar destinasi wisata yang berwawasan Faktor Pendorong (5) 1. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 2. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat 53
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota lingkungan; 2. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pem ko dalam mengembang kan objek wisata di daerahnya; 3. Kurangnya wawasan masyarakat dalam mengelola objek wisata yang ramah lingkungan Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam mengembangkan pariwisata Sumatera Barat harus memperhatikan aspek kajian lingkungan atas objek wisata yang dikembangkan. Aspek kajian lingkungan yang dimaksud adalah bahwa dalam pengembagan objek wisata harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah cair; 2. Menerapkan konsep pemisahan, daur ulang (recycle), composting, penggunaan kembali (reuse), dengan mengembalikan unsur penyusunnya kembali (recovery); 3. Menjaga dan mengembangkan ragam flora dan fauna; 4. Mempunyai sistem pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dengan baik; 5. Melakukan upaya-upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan (air, tanah, udara) di dalam dan di luar lingkungan perusahaan; 6. Menghemat pemanfaatan sumber daya air; 7. Menghemat pemanfaatan sumber daya lahan; 8. Menghemat pemanfaatan sumber daya energi; 54
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 9. Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mutu lingkungan secara berkala; 11. Tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena faktor lingkungan. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Penentuan isu‐isu strategis mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat; visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Guber Terpilih Sumatera Barat, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar dan identifikasi permasalahan tersebut di atas. Selanjutnya, sebelum menentukan isu‐isu strategis yang perlu ditangani oleh Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat pada periode empat tahun mendatang (2017‐2021). Adapun isu-isu strategis dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat sebagai berikut : 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai; 2. Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) yang hasil akhirnya adalah penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata; 3. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum menyatu Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (1) pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi 55
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata. 4. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemiliki modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif 5. Keterbatasan dana dan fokus kabupaten/kota dalam mengembangkan objek-objek wisatanya menjadi objek wisata berkualitas atau sebuah kawasan wisata yang terkelola dengan baik. 56
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggai dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hak yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu- isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat; 2. Terwujudnya usaha ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor pariwisata; 3. Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata Sumatera Barat; 4. Terwujudnya pengembangan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel. Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat tahun 2017-2021 adalah: 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Sumatera Barat 2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan; 3. Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat; 57
No. (1) 1 2 3 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 4. Meningkatnya tata kelola organisasi. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat terlihat pada tabel 4.1 berikut: Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Terwujudnya destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Sumatera Barat Meningkatnya lama tinggal wisatawan Jumlah destinasi wisata yang berkembang Rata-rata lama tinggal wisatawan 4 destinasi
4 destinasi
5 destinasi
1,22 hari
1,23 hari Terwujudnya usaha ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor pariwisata Meningkatnya pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya 66 pelaku 96 pelaku 126 pelaku
Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek 37 pelaku 57 pelaku 77 pelaku
Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata Sumatera Barat Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pariwisata Sumatera Barat Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Persentase pertumbuhan usaha pariwisata Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatangan domestik) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus
7,50 %
5,00 %
7,50 %
5,00 %
7,50 %
5,00 %
2 %
2 %
7,50 %
5,00 %
2 %
2 %
7,50 %
5,00 %
58 6
1,24 hari
2 %
2 %
7,50 %
5,00 %
No. (1) 4 Tujuan (2) Terwujudnya pengembangan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel Sasaran (3) Meningkatnya sertifikasi usaha pariwisata serta kompetensi sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat Meningkatnya tata kelola organisasi Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke- Indikator Sasaran 1 2 3 4 5 (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi 235 orang 285 orang 335 orang
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
BB 100 %
BB 100 %
59 6
A 100 %
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut : T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi : Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Agama dan Budaya yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Misi 1 : Mengembangkan destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan Mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada objek wisata 1. Pengembangan amenitas dan aksesibilitas objek wisata 2. Penyediaan lahan untuk pengembangan pariwisata 3. Peningkatan atraksi pada objek wisata 4. Penerapan sistem burden sharing dengan pemkab./pemko dalam mengembangkan objek wisata 5. Memberikan apresiasi terhadap kab./ko. terkait pembangunan pariwisata 60
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Misi 2 : Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor pariwisata Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya usaha ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor pariwisata Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pariwisata Sumatera Barat Meningkatkan peran serta pelaku ekonomi kreatif (ekraf) 1. Pelibatan pelaku ekraf pada event pariwisata 2. Penyelenggaraan event ekraf tahunan 3. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku ekraf Misi 3 : Mengembangkan pemasaran pariwisata Sumatera Barat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata Sumatera Barat Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 1. Penyelenggaraan event pariwisata tahunan 2. Peningkatan intensitas promosi bersama (joint promotion) dengan kab./ko. 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata 4. Penciptaan branding pariwisata Sumatera Barat 61
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 Misi 4 : Mengembangkan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya pengembangan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel Meningkatnya tata kelola organisasi Mengembangkan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel 1. Fasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata 2. Penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku ekraf 3. Penyelenggaraan kompetisi bagi pelaku ekraf 4. Peningkatan perilaku sadar wisata dan sapta pesona Rencana pengembangan kawasan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat (RIPKP) Tahun 2014-2025 dibagi atas lima wilayah pembangunan pariwisata sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : Tabel 5.1. Wilayah Pengembangan Pariwisata No. Wilayah Pengembangan Kabupaten/Kota 1 Wilayah I Padang dan sekitarnya 1. Kawasan yang dikembangkan sebagai berikut: a. KUPP Kota Padang (Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang) b. KSPP Kabupaten Pesisir Selatan (Kawasan Wisata Mandeh). 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kabupaten Padang Pariaman (Kawasan Wisata Pantai Tiram) b. KPPP Kota Pariaman (Kawasan Pantai Gondoriah, Pulau Angso Duo) 62
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 No. Wilayah Pengembangan Kabupaten/Kota 2 Wilayah II Bukittinggi dan 1. Kawasan yang dikembangkan sebagai berikut: sekitarnya a. KUPP Bukittinggi (Kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kabupaten Agam (Kawasan Maninjau) b. KSPP Kabupaten Lima Puluh Kota (Kawasan Harau) c. KPPP Kabupaten Pasaman (Kawasan Equator) d. KPPP Kabupaten Pasaman Barat (Kawasan Pulau Panjang) e. KPPP Kota Payakumbuh (Kawasan Ngalau Indah) 3 Wilayah III Tanah Datar dan 1. Kawasan yang dikembangkan sebagai berikut: sekitarnya a. KUPP Kabupaten Tanah Datar (Istano Basa Pagaruyung sebagai Kawasan Wisata Budaya) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kota Padang Panjang (Bukit Tui sebagai Kawasan Berkuda) b. KSPP Kabupaten Solok (Wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar) c. KPPP Kota Solok (Kawasan Wisata Pulau Belibis) d. KPPP Kabupaten Solok Selatan (Kawasan Wisata Budaya 1000 Rumah Gadang) 4 Wilayah IV Sawahlunto dan 1. Kawasan yang dikembangkan : sekitarnya a. KUPP Sawahlunto (Wisata Tambang di Kawasan Wisata Kota Tua) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kabupaten Sijunjung (Kawasan Silokek) b. KSPP Dharmasraya (Kawasan Wisata Sejarah Candi Padang Roco) 5 Wilayah V Kepulauan Mentawai 1. Kawasan yang dikembangkan : dan sekitarnya a. KUPP Dusun Jati dan Dusun Mapadegat 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Teluk Katurai b. KSPP Katiet c. KSPP Tua Pejat d. KPPP Desa Silabu Keterangan : KUPP : Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata KSPP : Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata KPPP : Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata 63
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah-langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sesuai Program RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 didukung oleh 9 (sembilan) program pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) program belanja langsung pokok dan 4 (empat) program urusan pariwisata dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Langsung Pokok : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan secara administratif terhadap urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan organisasi, Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat melalui kegiatan- kegiatan pokok. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap sarana dan prasarana pendukung organisasi, humas, protokol serta rumah tangga Dinas melalui beberapa kegiatan pokok. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini ditujukan untuk peningkatan Disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari melalui kegiatan pokok. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini ditujukan untuk peningkatan Disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari melalui kegiatan pokok. 5) Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan penatausahaan keuangan dengan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel melalui 64
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 kegiatan pokok. b. Urusan Pariwisata : 1) Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Program ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya pengembangan sarana dan fasilitas di kawasan wisata yang representatif bagi kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara. 2) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Program ini ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat. 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Sumatera Barat melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri, untuk memantapkan posisi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata, dan untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan pariwisata nusantara. 4) Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program ini ditujukan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif agar lebih kredibel dan berdaya saing. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 (Terlampir). 65
No. (1) 1 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja harus dimaknai sebagai perwujudan dari program Dinas Pariwisata yang merupakan bagian dari pencapaian program dan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Prov. Sumbar. Berdasarkan hasil identifikasi indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sumbar Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja Dinas Pariwisata Prov. Sumbar telah sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sumbar. Dalam identifikasi tersebut ditetapkan 2 (dua) indikator sebagaimana telah dibahas pada penjelasan sebelumnya. Secara rinci indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Prov. Sumbar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016-2021 Indikator Sasaran (2) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (3) 78.274 org Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 (5) 7.50% 7.50% (4) (6) 7.50% (7) 7.50% (8) 7.50% 6 (9) 7.50% 66 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (10) 45.00%
2 Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 dan pintu kedatangan domestik) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus 6.973.678 org 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016-2021, Dinas Pariwisata telah menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yaitu persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatangan domestik) dan persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus. Jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatangan domestik) ditargetkan meningkat sebesar 45.00% selama 5 tahun dengan persentase kenaikan 7,50% setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisnus lima tahun mendatang ditargetkan meningkat sebesar 30.00% dengan persentase kenaikan 5.00% setiap tahunnya. Pencapaian target dari indikator ini diharapkan dapat menunjang pencapaian target nasional, yaitu target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta wisman dan 275 juta perjalanan wisatawan nusantara. 67 30.00%
Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 BAB VIII PENUTUP Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017- 2021 ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab atas amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Beragam industri kreatif yang ada di Sumatera Barat seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara . Perumusan Rencana Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dibuat untuk tahun 2017-2021 saja tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata Provins Sumatera Barat pada tahun-tahun berikutnya. 68
Tujuan 1 Terwujudn ya pengemba ngan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel Sasaran 2 Meningkat nya tata kelola organisasi Indikator Sasaran 3 Nilai evaluasi Akuntabilit as Kinerja Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaa n program/k egiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas 2 4 Kode 4 1 1 Program/ Kegiatan 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar 13 Penyediaan Jasa Gedung Kantor/Rumah Dinas 14 Penyediaan Jasa Sopir Kantor 15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 17 Layanan Jasa Adminstrasi Kepegawaian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Tersedianya Jasa Gedung Kantor/Rumah Dinas Tersedianya Jasa Sopir Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Tersedianya Jasa Adminstrasi Kepegawaian Satuan 7 % % % % % % % % % % % % % % % % % % T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an K 2016 Rp (Jt) K 2017 Rp (Jt) K 2018 Rp (Jt) Target Renstra SKPD Tahun ke- 2019 K Rp (Jt) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100 % 100 4.044 100 4.229 100 3.009 100 2.854 100 % 100 100 100 100 100 32 100 30 100 35 100 35 100 352 100 447 100 100 400 540 100 309
100 141
100 320
100 186
100 185
100 147
100 348
100 174
100 172
100 104
100 170
100 96
100 1.532
100 46
100 42,24 63,12 60
100 31
100 90
100 70
100 88
100 90
100 696
100 1727
100 708
100 872
100 40
100 101
100 380
100 24
100 24
100 36
100 40
100 19
K 16
2020 Rp (Jt)
17 4.996 39
428
509 518
109 1846
K 18
2021 Rp (Jt)
19 5.346 41
449
610 618
115 1888
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD K Rp (Jt) 20 21 100 5.346 100 100 41 100 449
100 610
100 618
100 133
100 115
100 1888
100 31
Unit Penang
gung Jawab Lokasi
Sekretariat Sumatera Barat
Terwujudn Meningkat Sekretariat Sumatera ya nya tata Barat pengemba kelola ngan usaha organisasi pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 Penyediaan jasa kebersihan, pengaman, sopir kantor Tersedianya Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor Terpeliharanya barang milik daerah %
100 1050
100 965
100 800
100 1.153 100
1.210 100
1.210 18 Penyediaan Jasa
100 109 100 100 100 82 100 86 100 86 Jaminan Barang Milik Daerah 19 Penyediaan Peralatan Terlaksananya kebutuhan poko harian rumah tangga %
100 10
100 101 100 106 100 106 Rumah Tangga 2 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur % 100% 100 4.261 100 4.375 100 2.870 100 3.160 100 5.194 100 5.654 100 5.654 1 Pengadaan Meubeleur Tersedianya Meubeleur Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersewanya rumah dinas jabatan % 100 109 100 36 100 52 100 55 100 139 100 153 100 153 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor %
100 889 100 446 100 450 100 1500 100 1500 100 1500 3 Penyediaan Sewa Gedung kantor/ Rumah Dinas %
100 42
100 40
100 49 100 51 100 51 3 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi % 100 83
dan Jaringan Komputerisasi 4 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Tersedianya Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi % 100 699
100 198
4 Pemeliharaan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya peralatan/perlengkapa n rumah jabatan/dinas/mess Tersedianya instalasi dan jaringan % 100 55 100 58 100 100 100 100 100 70 100 77 100 77 Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional % 100 113 100 119 100 1.231 100 125 100 144 100 158 100 158 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor % 100 52 100 55 100 119 100 120 100 66 100 73 100 73 7 Pengelolaan, % 100 125
100 193 100 150 100 159 100 175 100 175 Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD 8 Rehabilitasi % 100 3.025 100 3.176 100 399 100 400 100 3.226 100 3.642 100 3.642 Sedang/Berat Gedung Kantor 10 Pembangunan Gedung %
100 1.052
Kantor 11 Pengadaan kendaraan dinas operasional %
100 450
12 Pengadaan
100 39
Peralatan/perlengkapa n rumah jabatan/dinas/mess 13 Pengadaan instalasi %
100 55
100 60
dan jaringan
Terwujudn Meningkat Sekretariat Sumatera ya nya tata Barat pengemba kelola ngan usaha organisasi pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 14 Rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat %
100 196
Sedang/Berat Rumah Dinas 2 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % 98 stel 98 53 98 56 100 57 100 100 100 69 100 81 100 81 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 98 53 98 56 100 57 100 60 100 69 100 81 100 81 2 4 1 5 % 100% 100 133 100 139 100 147 100 170 100 176 100 186 100 186 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan % 100 133 100 69 100 74 100 85 100 90 100 93 100 93 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terikutinya sosialisasi peraturan perundang- undangan %
100 74 100 85 100 86 100 93 100 93 2 4 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD % 100% 100 445 100 360 100 598,592 100 604,3 100 439 100 461 100 461 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Tersedianya Laporan Evaluasi dan Capaian Kinerja SKPD % 100 88 100 76 100 80 100 80 100 90 100 95 100 95 Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD % 100 87
100 96 100 98 100 112 100 110 100 110 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 4 Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa keuangan, pengelola SIPKD Terlaksananya monev pelaksanaan kegiatan SKPD Tersedianya laporan keuangan SKPD % 100 270 100 284 100 265 100 264 100 235 100 240 100 240 5 Monitoring dan %
100 50 100 55 100 59 100 66 100 66 Evaluasi Kegiatan SKPD 6 Penyusunan Laporan %
100 107 100 107 100 55 100 60 100 60 Keuangan Semesteran/Tahunan 2 4 1 7 Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset Tingkat kesesuaian Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD
100 225
100 271
100 285
100 285
1 Penyusunan
100 94
Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2 Pengelolaan, Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD %
100 131
Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
Sumatera Barat Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 2 4 1 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara 78.274 org 7,5 5.400 7,5 5.670 7,5 13.339 7,5 11.229 7,5 7.313 7,5 7.898 7,5 7.898 Terwujudn ya pengemba ngan pemasaran pariwisata Sumatera Barat Meningkat nya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanega ra Persentase peningkata n jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatanga n domestik) Bidang Pemasaran Pariwisata dan UPTD ASB TMII Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara 6.973.678 org 5 5 5 5 5 5 5 Persentase peningkata n jumlah kunjungan wisnus 1 Peningkatan Kualitas Promosi Anjungan Sumbar TMII Terlaksananya kegiatan promosi Anjungan Sumbar TMII 1 125 131
2 Familiarization Trip Terlaksananya Familiarization Trip Terlaksananya Tour de Singkarak 2016 orang 1 255 15 268 15 182,4 15 200 15 250 15 280 15 280 4 Penyelenggaraan Event Tour de Singkarak event 1 3.000 1 2.800 1 7.957 1 7.800 1 3.500 1 3.750 1 3.750 5 Penyusunan Data Kepariwisataan Sumbar Tersedianya data statistik kepariwisataan Sumbar Terlaksananya promosi pariwisata Sumbar dokumen 1 100 1 105 1 184 1 200 1 270 1 300 1 300 6 Promosi Pariwisata Sumatera Barat di tingkat Nasional dan internasional 7 Promosi Event event 5 900 5 652 5 1.052 5 896 5 800 5 900 5 900 Terlaksananya Promosi Event Pariwisata Daerah Terlaksananya Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata Terlaksananya sosialisasi halal tourism dan sertifikasi halal untuk pelaku industri festival 1 210 1 221
Pariwisata Daerah 8 Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata media promosi 1 650 5 683 5 1.187 5 750 5 423 5 450 5 450 11 Tindak Lanjut Promosi orang
335 650
Halal Tourism 12 Partisipasi Dukungan dan Promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) Terfasilitasinya event MICE di Sumatera Barat event
2 160
13 Pemanfaatan Terlaksananya digitalisasi promosi pariwisata kegiatan
1 136 1 333 1 500 1 584 1 584 Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Sumatera Barat Bidang Pemasaran Pariwisata dan UPTD ASB TMII Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 14 West Sumatera Travel Terlaksananya Wes Sumatera Travel Mart di Sumatera Barat kegiatan
1 493,5 1 500 1 1150 1 1300 1 1300 Mart 15 Pengembangan Strategi Brand Pariwisata Sumatera Barat Promosi Pariwisata Sumatera Barat pada Hari Pers Nasional Tersedianya brand pariwisata Sumbar kegiatan
1 215
1 250 1 150 1 150 Terlaksananya promosi pariwisata sumbar pada hari pers nasional Terlaksananya Lomba Foto dan Video Pariwisata Sumatera Barat Terselenggaranya event kepariwisataan Sumbar kegiatan
1 1.815
Lomba Foto dan Video Pariwisata Sumatera Barat kegiatan
1 350 1 350 1 350 1 350 Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Sumatera Barat kegiatan
1 200 1 200 1 200 1 200 2 4 1 17 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya pelaku 36 30 4.458 4.621 10.723 5.440 5.875 6.297 6.297 Terwujudn ya usaha ekonomi kreatif yang dapat mendoron g sektor pariwisata Meningkat nya pemberday aan terhadap pelaku ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (SB) yang Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan Persentase pertumbuh an usaha ekonomi kreatif
Bidang Pengemba ngan Ekonomi Kreatif dan UPTD ASB TMII Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif pelaku 20 20
2 2 2 2 2 2 1 Partisipasi Seni dan Budaya TMII pada acara Terlaksananya Partisipasi Seni dan Budaya TMII pada acara Terlaksananya Pemilihan dan pemberdayaan Duta Wisata Sumatera Barat kali 1 150
2 Pemilihan dan pasang 1 272 5 272,5 5 314,04 5 400 5 378,926 5 405,45 5 405,45 pemberdayaan Duta Wisata Sumatera Barat 3 Pemetaan dan Terlaksananya Pemetaan dan inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya kegiatan 1 100
inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya 4 Gelar Karya Produk Kreatif dan Inovatif Berbasis MDI Terlaksananya Gelar Karya Produk Kreatif dan Inovatif Berbasis MDI Terlaksananya Workshop Pembuatan dan Lomba Film Animasi kegiatan 1 222
5 Workshop Pembuatan kegiatan
1 200
dan Lomba Film Animasi
Sumatera Barat Terwujudn Bidang ya usaha Pengemba ekonomi ngan kreatif Ekonomi yang dapat Kreatif dan mendoron UPTD ASB g sektor TMII pariwisata Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 6 Lomba Karya Ekonomi Kreatif Berbasis MDI Terlaksananya Lomba Karya Ekonomi Kreatif Berbasis MDI kegiatan 1 150
7 Sumbar Film Festival Terlaksananya Sumbar Film Festival Terlaksananya Partisipasi pada Event Ina Craft Terlaksananya Sumbar Kreatif Terlaksananya minangkabau Fashion Festival Terlaksananya Pemetaan dan Inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis MDI Lanjutan kali 1 350 1 445 1 293 1 350 1 328 1 351 1 351 8 Partisipasi pada Event event 1 752
Ina Craft 9 Sumbar Kreatif 1 534
10 Minangkabau Fashion pelaku 1 930 30 700 30 859 30 800 30 803 30 859 30 859 Festival 11 Pemetaan dan kegiatan 1 135
Inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis MDI Lanjutan 12 Aktivasi Pelaku Terlaksananya Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya kegiatan 1 178
Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya 13 Pagelaran Ekonomi Terlaksananya Pagelaran Ekonomi Kreatif Kab/Kota / BAKO IKM di anjungan Sumbar TMII festival 1 135
Kreatif Kab/Kota / BAKO IKM di anjungan Sumbar TMII 14 Pagelaran pariwisata Terlaksananya Pagelaran pariwisata dan ekonomi kreatif di anjungan Sumatera Barat TMII kegiatan 1 100
dan ekonomi kreatif di anjungan Sumatera Barat TMII 15 Apresiasi Pelaku Seni Terlaksananya Apresiasi Pelaku Seni Pertunjukan Terselenggaranya gelar karya pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya pada event nasional kegiatan 1 250
Pertunjukan 16 Gelar karya pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya di tingkat nasional kali
2 170,7893
17 Parade Seni Kreatif Terselenggaranya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya Terlaksananya aktivasi pelaku ekonomi kreatif kali
1 250
Sumbar 18 Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif kali
9 1.536 10 4.877 11 1.655 12 1.864 13 2.004 13 2.004 19 Persiapan Tersusunnya rancangan naskah akademis pengembangan zona ekonomi kreatif di Kab./Kota dan terlaksananya FGD dokumen
1 150
Pembentukan Zona Kreatif di Kabupaten/ Kota 20 Partisipasi pada Terlaksananya partisipasi pagelaran seni dan pagelaran produk kerajinan minagkabau kegiatan
1 567
pagelaran produk kerajinan minangkabau
Sumatera Barat Bidang Pengemba ngan Ekonomi Kreatif dan UPTD ASB TMII Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 21 Paket khusus TMII (program terpadu dengan pengelola TMII) Terlaksananya acara paket khusus di ASB TMII kali
1 150
22 Dukungan pagelaran Ekonomi Kreatif Kab/Kota / BAKO IKM di anjungan Sumbar TMII Terlaksananya dukungan pagelaran dan pameran ekonomi kreatif IKM kali
1 80
23 Partisipasi Anjungan Sumbar pada Event TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Terlaksananya partisipasi Anjungan Sumbar pada event TMII kali
8 300
24 Pemetaan dan Terlaksananya pemetaan dan inventarisasi pelaku usaha ekonomi kreatif buku
100 190
100 184 100 196 100 196 Inventarisasi Usaha Ekonomi Kreatif 25 Partisipasi Pada Pameran Produk Kerajinan Sumatera Barat Terlaksananya partisipasi pada pameran produk kerajinan minangkabau Terlaksananya gelar karya produk ekonomi kreatif Tersusunnya kebijakan pembangunan ekaf sumbar kali
1 680 1 728 1 728 26 Gelar Karya Produk Ekonomi Kreatif kali
2 3.056 2 1.035 2 578 2 619 2 619 27 Penyusunan Kebijakan dokumen
1 177 1 189 1 189 Pembangunan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat Promosi Produk Ekonomi Kreatif pada Pameran Produk Kerajinan Sumatera Barat Terlaksananya promosi produk ekonomi kreatif pada pameran produk kerajinan Sumatera Barat kegiatan
1 561 1 700 1 700 1 700 1 700 Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata Nasional Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terselenggaranya pemilihan duta wisata nasional Peningkatan tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi kegiatan
1 500
2 4 1 20 orang 185 org 235 2.178 50 2.287 100 3.092 130 2.658 330 2.961 435 3.198 540 3.198 Terwujudn ya pengemba ngan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel Meningkat nya kompetens i SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi Jumlah SDM Ekraf SB yang meningkat kompetens inya Bidang Pengemba ngan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata dan Bidang Pengemba ngan Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekraf SB yang meningkat kompetensinya orang 20
Jumlah SDM Ekraf MDI yang meningkat kompetensinya orang 20
Sumatera Barat Terwujudn Meningkat Bidang ya nya Pengemba pengemba kompetens ngan ngan usaha i SDM Destinasi pariwisata, pariwisata dan Daya sumber dan Tarik daya ekonomi Pariwisata aparatur kreatif dan dan Bidang sumber Pengemba daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan Tujuan kredibel ngan Ekonomi Kreatif Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 Persentase pertumbuhan usaha pariwisata %
2 2 2 2 2 2 1 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Pariwisata Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Pariwisata orang 1 573 50 1532 30 99 200 400 65 270 70 330 70 330 2 Peningkatan dan pengembangan Gerakan sadar wisata Terlaksananya Peningkatran dan pengembangan Gerakan sadar wisata orang 1 435 240 435 450 689 100 150 255 485 260 490 260 490 3 Peningkatan Kapasitas Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Agrowisata/Ekowisata orang 1 245
650 1435
50 312 55 330 55 330 Pelaku Usaha Pariwisata 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Agrowisata/Ekowisata orang 1 440 50 100
5 Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekraf Berbasis MDI Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekraf Berbasis MDI Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya kegiatan 1 90
6 Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya kegiatan 1 90
7 Achievement Terlaksananya Achievement Motivation Trainning (AMT) Bagi Pelaku Usaha Ekraf Terlaksananya Workshop Design Fashion Minangkabau orang 1 170
55 128 55 143 60 156 65 168 65 168 Motivation Trainning (AMT) Bagi Pelaku Usaha Ekraf 8 Workshop Desain kegiatan 1 135
Fashion Minangkabau 9 Peningkatan kapasitas Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku ekraf dan pariwisata berbasis seni dan budaya orang
60 112
perupa 10 Workshop penciptaan Terlaksananya workshop penciptaan karakter lokal orang
50 108
karakter lokal 11 Pemetaan Usaha Pariwisata Tersedianya buku direktori usaha pariwisata Terlaksananya koordinasi dan kerjasama lembaga pariwisata Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif buku
100 93
100 150
100 162
100 162
12 Koordinasi dan dokumen
1 353 1 350 1 245 1 251 1 251 Kerjasama Antar Lembaga Pariwisata 13 Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif orang
70 468
75 505
75 505
Sumatera Barat Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 14 Percepatan Terlaksananya sosialisasi dan sertifikasi pariwisata halal bagi usaha pariwisata orang
200 494 250 566 250 566 Pengembangan Pariwisata Halal 15 Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan kerjasama lembaga ekraf Terlaksananya diseminasi/sosialisasi peraturan dan kebijakan pariwisata dokumen
1 107 1 117 1 126 1 126 Kerjasama Ekonomi Kreatif dengan Lembaga Lainnya 16 Diseminasi Peraturan orang
80 265 90 270 90 270 dan Kebijakan Pariwisata Sertifikasi Halal bagi Pelaku Industri Pariwisata Terlaksananya Sertifikasi Halal bagi Pelaku Industri Pariwisata Terlaksananya workshop kapasitas pelaku ekonomi kreatif pelaku
111 95 100 348 100 348 100 348 100 348 Workshop Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif pelaku
100 200 200 600 200 600 200 600 200 600 Peningkatan Kapasitas SDM (Pelaku Usaha dan Aparatur) Pariwisata Meningkatnya kapasitas SDM (pelaku dan aparatur) Pariwisata orang
250 460 250 460 250 460 250 460 Pembentukan dan Pembinaan SAKA Pariwisata Terlaksananya kegiatan pembentukan dan pembinaan SAKA Pariwisata orang
2 4 1 21 Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Jumlah destinasi wisata yang berkembang destinasi 3 destinasi 3 6.957
7.305
974
7.134
9.476
10.329
10.329 Terwujudn ya destinasi pariwisata yang berdaya saing internasion al, berwawasa n lingkungan dan mampu mendoron g pembangu nan ekonomi Sumatera Barat; Meningkat nya kualitas destinasi pariwisata Sumbar Meningkat nya lama tinggal wisatawan Jumlah destinasi wisata yang berkemban g Rata-rata lama tinggal wisatawan Bidang Pengemba ngan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Rata-rata lama tinggal wisatawan hari
1,2 1,21 1,22 1,23 1,23 1 Kerjasama Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota (Tindak lanjut MOU) Terlaksananya Peduli wisata award Tersedianya buku direktori objek dan daya tarik wisata destinasi 3 6.657
Pembangunan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota (Tindak lanjut MOU) 2 Peduli wisata award kegiatan 1 300
3 Penyusunan Buku buku
800 188
Direktori Destinasi dan Daya Tarik Objek Pariwisata Sumatera Barat 4 Pengadaan Lahan Pengembangan Pariwisata Tersedianya lahan untuk kawasan ekonomi khusus Tersedianya lahan pengembangan pariwisata Tersedianya review Perda RIPKP kawasan
1 7.117
5 Penyediaan Lahan Pengembangan Pariwisata kawasan
1 1.600
6 Review Perda RIPKP dokumen
1 240
Sumatera Barat Bidang Pengemba ngan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Unit Penang- gung Jawab Target Renstra SKPD Tahun ke- Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Satuan K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) K Rp (Jt) 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 7 Penyusunan Rencana Tersusunnya rencana detail kawasan pariwisata Sumbar dokumen
2 1.100 2 1.100 2 1.100 Detail Kawasan Pariwisata Sumatera Barat 8 Penghargaan Terlaksananya Apresiasi terhadap Pelaku Usaha Pariwisata Sumatera Barat Terpetakannya potensi Geowisata Sumatera Barat Terlaksananya finalisasi Ranperda Pariwisata Halal Terlaksananya revitalisasi rest area ulu aie Tersusunnya Travel Pattern Pariwisata Sumbar Tersusunnya amdal kawasan Mandeh Tersusunnya izin lingkungan di Rest Area Ulu Aia perlombaa n
1 265
3 1.200
Pariwisata Sumatera Barat 9 Pemetaan Potensi kali
1 138
Geowisata Sumatera Barat 10 Finalisasi Ranperda Pariwisata Halal kegiatan
1 182
1 200
11 Penyediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Pariwisata 12 Penyusunan Travel Pattern Pariwisata Sumatera Barat 13 Penyusunan Amdal Kawasan Mandeh kawasan
1 388
1 1.584
dokumen
1 500
dokumen
1 1.400
14 Penyusunan Izin dokumen
1 410
Lingkungan Rest Area Ulu Aia [