Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10, October 2023. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015) Betty D. Laura Sihombing1, Hasim Purba2, Zaidar3, Maria Kaban4. 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. E-mail: saktylmarbungaol@yahoo.co.id CA) 2.3. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Abstrak: Perbuatan hibah sering menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa antara penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah seperti dalam Putusan Perkara No. 2681/K/PDT/2015. Perdebatannya adalah mengenai kekuatan surat penyerahaan tanah objek hibah tahun 1901 yang hanya berupa Surat Penyerahan Tanah atau surat di bawah tangan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat hibah tanah di bawah tangan menurut hukum perdata dan analisa pertimbangan dan putusan hakim berkaitan dengan Surat hibah dibawah tangan dalam Putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa kekuatan hukum pembuktian hibah tanah dalam bentuk surat di bawah tangan berlaku terhadap orang yang untuk siapa hibah itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian Hakim berdasarkan pembuktian bebas; Pertimbangan dan putusan hakim berkaitan dengan Surat hibah dibawah tangan tersebut telah memperoleh keyakinan hakim berdasarkan kekuatan pembuktian nya secara formil dan materil, sehingga putusan hakim telah merepresentasikan kepastian hukum karena tetap berlaku dan mengikat para tergugat dan penggugat serta tidak dapat ditarik atau dicabut kembali. Katakunci: Hibah, Pembuktian, Surat di bawah tangan. Sitasi: Sihombing, B. D. L., Purba, H., Zaidar, Z., & Kaban, M. (2023). Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia : (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015). Locus Journal of Academic Literature Review, 2(10), 846-860. 1. Pendahuluan Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Buku Ketiga yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata mengatakan bahwa "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu." 846
Betty D. Laura Sihombong, dkk. Frasa 'cuma-cuma' dalam pengertian hibah diatas dalam bahasa belanda disebut omniet, yang bermakna adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Dari penjelasan tersebut, hukum perdata yang memiliki sifat terbuka mengizinkan si pemberi hibah untuk melakukan hal demikian, karena pada dasarnya si pemilik harta berhak secara penuh untuk memperlakukan miliknya menurut kehendak sendiri (Anshori, 2018). Berkaitan dengan perbuatan hibah terhadap harta juga seringkali menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa antara penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah seperti halnya dalam Putusan Perkara No. 2681/K/PDT/2015 dalam perkara antara Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai penggugat melawan Mindo Simanungkali, dkk sebagai tergugat. Permasalahan terjadi berawal dari perbuatan yang dilakukan tergugat selaku ahli waris pemberi hibah yang secara melawan hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, berusaha menguasai dan mengusahai sebahagian tanah milik Penggugat dengan cara menanami kopi dan juga berusaha membangun makam keluarganya sekitar tahun 1990, hingga tahun 2014 tergugat semakin gencar melakukan usaha- usaha untuk menguasai tanah yang menurutnya merupakan haknya yang berasal dari warisan Ompung tergugat yakni Amani Mallopuk Simanungkalit. Faktanya, tanah yang menjadi objek perkara tersebut merupakan tanah milik Penggugat/ HKBP di Kompleks Seminarium Sipoholon yang perolehannya diterima oleh HKBP secara bertahap dari 8 (delapan) jemaat HKBP pada tanggal 30 Nopember 1901 untuk saluran air minum dan untuk bangunan tempat pendidikan, termasuk diantaranya tanah milik Amani Mallopuk Simanungkalit (pemberi hibah) yang merupakan Ompung dari tergugat. Perdebatan timbul saat sengketa mengenai tanah objek hibah tersebut mengenai bukti hibah yang berbentuk oleh Surat Penyerahan Tanah tertanggal 30 Nopember 1901 yaitu Surat Penyerahan Tanah dari Pengetuai Masyarakat Simanungkalit kepada Pendeta IL. Nomensen yang diperuntukan untuk saluran air minum dan untuk bangunan tempat pendidikan, merupakan Surat di bawah tangan, yakni surat yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Menurut Muljono (2017) "surat di bawah tangan mempunyai kekuatan sepanjang para pihak mengakui, namun apabila satu pihak tidak mengakui maka hibah dibawah tangan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi". Melihat peristiwa yang terjadi dilakukan oleh tergugat selaku ahli waris dengan melakukan dan berusaha untuk menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tersebut, maka tampak bahwa salah satu pihak mengingkari kebenaran dari surat bawah tangan tersebut. Oleh karena itu, pihak HKBP memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari Surat Penyerahan Tanah tersebut. Hal tersebut terkait dengan beban pembuktian sebagaimana asas reo negate actori incumbit probatio, Menurut Hariman Satria (2017) bermakna bahwa "apabila tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikannya." Tetapi tidak berarti setiap tergugat menyangkali gugatan, selalu pihak penggugatlah yang harus 847
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(10): 846-860 membuktikan. Dalam hal ini perlu ketelitian hakim dalam mempertimbangkan sesuai kasus yang dihadapinya. Sebab bisa saja terjadi reus excipiendo it actor atau "tergugat dianggap sebagai penggugat jika ia menyangkal." Dengan kata lain, ada kalanya tergugat pun dapat dibebani pembuktian jika ia menyangkali gugatan penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran sangkalan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat (Ali, 2012). Penjelasan tersebut berarti pula apabila tergugat tidak mengakui kebenaran peristiwa hibah, maka penggugat/ HKBP harus membuktikan mengenai kebenaran hibah tanah tersebut. Berdasarkan uraian singkat kasus tersebut, majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tarutung pada putusan No. 13/Pdt/G/2014/PN-Trt menyatakan putusan "mengabulkan gugatan penggungat/ HKBP sebagian dan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum." Tak puas dengan putusan tersebut, tergugat mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Medan. Singkatnya hakim di tingkat banding menyatakan dalam amar putusan nya Nomor 159/PDT/2015/PT.MDN menyatakan bahwa "gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh HKBP kurang pihak." Tak puas dengan putusan banding, pihak HKBP melakukan upaya hukum kasasi. Singkatnya, majelis hakim Mahkamah Agung dalam amar putusan No. 2681/K/PDT/2015 menyatakan bahwa Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 13/PDT.G/2014/PN.TRT, dengan mengadili sendiri dan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum." 159/PDT/2015/PT-MDN, Disisi lain, perselisihan antara ahli waris dan penerima hibah/HKBP tersebut diatas sebenarnya dapat diselesaikan dengan lebih mudah apabila HKBP selaku penerima hibah dapat membuktikan perbuatan hibah dengan adanya akta autentik. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan Akta Hibah berupa objek tanah wajib dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24 Tahun 1997). Kemudian PPAT akan memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan hibah guna menghindari perbuatan yang melanggar ketentuan dalam hukum (Prayitno, 2020). Pada faktanya dalam sengketa hibah tanah yang terjadi dalam putusan No. 2681/K/PDT/2015 antara HKBP dan Mindo Simanungkalit, dkk tersebut diatas, hibah dilakukan pada tahun 1901, yang mana belum ada ketentuan yang mewajibkan perbuatan hibah dilakukan dengan pembuatan dokumen akta hibah otentik, hanya berupa Surat Penyerahan Tanah atau hibah di bawah tangan. Kesulitan pembuktian yang dialami juga semakin rumit kompleksitasnya mengingat ketiadaan saksi hidup yang mengetahui peristiwa hibah yang terjadi pada tahun 1901 tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, akan dikaji lebih jauh mengenai kekuatan pemberian hibah tanah dalam perspektif hukum perdata mengenai surat penyerahan tanah yang merupakan bentuk Surat di bawah tangan. Guna 848
Betty D. Laura Sihombong, dkk. memperjelas mengenai kedudukan surat hibah tersebut di muka pengadilan dan akibat hukum atas hibah yang dilakukan berdasarkan surat penyerahan tanah kepada HKBP tersebut, namun di sisi lain ahli waris yang menilai objek tanah adalah miliknya dan berhak menjaga, menguasai dan mengusahai tanah tersebut. 2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 3.1 Kekuatan Hukum Pembuktian Hibah Tanah dalam Bentuk Surat Bawah Tangan Alat bukti surat/ tulisan merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan. Keutamaan bukti surat/ tulisan dalam perkara perdata karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti tulisan/ surat di dalam melakukan suatu perbuatan hukum dapat dipakai jika timbul suatu perselisihan. Dengan demikian, seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan perbuatan hukum karena orang tersebut menghendakinya maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya haruslah dicantumkan secara tertulis (Yuhelson et al., 2020). Hakim di persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang. Alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perbuatan, dengan kata lain suatu surat/tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Kekuatan pembuktian yang melekat pada surat di bawah tangan tidak sekuat dengan akta autentik. Surat di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Jika dalam suatu akta otentik tanda tangan itu bukanlah persoalan, namun dalam suatu surat di bawah tangan itu justru sering terdapat persoalan dalam praktiknya. Misalnya, jika tanda tangan dipungkiri oleh pihak menaruh tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan surat di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat butki lain bahwa tanda tangan yang dibubuhkan adalah benar dilakukan oleh orang yang memungkirinya. Dengan demikian, maka selama tanda tangan tadi masih diperdebatkan, maka tidak manfaat yang diperolehnya bagi pihak yang mengajukan 849
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(10): 846-860 tadi di muka siding hakim. Inilah perbedaan utama kekuatan pembuktian akta autentik dan surat di bawah tangan (Djafar, 2015). Mempertegas penjelasan diatas, surat di bawah tangan pada dasarnya suatu surat yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Artinya bahwa dalam suatu surat di bawah tangan surat tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak misalnya kwitansi, surat perjanjian, surat penyerahan, hibah, utang-piutang, dan sebagainya. Surat di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdata dan pasal 286- 305 RBg, diantaranya mengatur tentang: a. Semua tulisan-tulisan di bawah tangan yang di tandatangani dianggap sebagai akta bawah tangan, dan jika pihak-pihak tersebut menghendaki tulisan-tulisan di bawah tangan itu untuk dilegalisasi kepada notaris atau pejabat yang berwenang; b. Tulisan-tulisan akta di bawah tangan harus diakui oleh para pihak yang terkait didalamnya; c. Cara untuk pembuktian akta di bawah tangan harus diperiksa di persidangan; d. Harus ditulis sendiri dan jelas maksud yang diperjanjikan; e. Bukti surat akta di bawah tangan masingmasing pihak harus memilikinya; f. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat pada akta aslinya, sedangkan salinan-salinannya dapat dipercaya apabila dibuat atas perintah hakim dan dihadiri oleh kedua pihak yang bersangkutan (Djafar, 2015). Dari penjelasan diatas, maka surat di bawah tangan yang harus dibuktikan dengan pembuktian pesidangan bukanlah hukumnya. Peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat belum tentu semuanya penting bagi Hakim guna dasar pertimbangan putusannya, tetapi peristiwa yang mempunyai relevansi terhadap surat di bawah tangan itulah yang harus ditetapkan dan dibuktikan. Lebih lanjut, dalam konteks peralihan hak atas tanah, terdapat beberapa cara peralihan- nya yaitu pewarisan, jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemasukan dalam perusahaan, lelang. Khusus tentang hibah yang menjadi fokus dalam kajian ini yang merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak dimana pihak pertama memberikan hak miliknya kepada pihak kedua dengan cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali. Apabila seseorang memberikan harta miliknya pada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Maka dalam hal ini kata hibah sama artinya dengan pemberian/ penyerahan (Latifiani, 2015). Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam Pasal 1686 KUHPerdata dikatakan bahwa "hak milik atas benda-benda yang telah sah dihibahkan baru dapat sepenuhnya berpindah kepada penerima hibah apabila penyerahannya sesuai dengan Pasal 617 KUHPerdata", yaitu dengan dibuat dalam bentuk akta autentik. Disisi lain, menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan pada pokoknya bahwa Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, yang artinya 850
Betty D. Laura Sihombong, dkk. dalam sistem publikasi di Indonesia bukan pendaftaran yang menentukan beralihnya hak melainkan sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta otentik. Dari penjelasan di atas, dapat diilihat betapa pentingnya peranan suatu akta otentik dalam hubungan hukum perdata. Hal tersebut memberikan Notaris/PPAT tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam melayani masyarakat umum, khususnya para pihak dalam melaksanakan hibah, dikarenakan suatu akta otentik memberikan para pihak yang ada di dalamnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (Pariudin, 2018). Sehubungan hal tersebut, dalam membuktikan hibah terhadap surat penyerahan di bawah tangan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). Misalnya dalam penyerahan tanah antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar-benar pada waktu dan tempat tertentu telah dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu hibah, sehingga terjadilah penyerahan tanah hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah (Muljono, 2017). Berdasarkan uraian-uraian diatas apabila dikaitkan dengan teori pembuktian maka kekuatan hukum pembuktian hibah tanah dalam bentuk surat bawah tangan berlaku terhadap orang yang untuk siapa hibah itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian Hakim berdasarkan pembuktian bebas yang penilaian pembuktiannya sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Di dalam persidangan bila diajukan surat hibah tanah bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk dapat mencapai kebenaran menurut hukum. 3.2 Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Berkaitan dengan Pembuktian Surat Hibah Bawah Tangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Tinggi Medan Putusan No.13/Pdt/G/2014/PN.Trt No.159/PDT/2015/PT MDN jo. Putusan Mahkamah Agung No.2681/K/2015/2015 jo. Pengadilan Berdasarkan kronologi kasus yang diuraikan dimuka, pertimbangan dan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 13/Pdt/G/2014/PN-Trt, Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana Putusan Nomor 159/PDT/2015/PT.MDN, dan Putusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 2681/K/PDT/2015, maka dapat diketahui bahwa para tergugat telah dinyatakan atas tindakan nya yang telah menguasai dan mengusahai objek tanah sengketa tersebut dengan cara menanam kopi, coklat, dan jagung sejak tahun 1990 serta telah mendirikan makam keluarganya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalil kan HKBP/ Penggugat. Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa perselisihan antara HKPB dan para penggugat sebenarnya dapat diselesaikan dengan lebih mudah apabila HKBP selaku penerima hibah dapat membuktikan perbuatan hibah dengan adanya akta autentik. Namun demikian, perbuatan hibah dilakukan pada tahun 1901, yang mana belum ada 851
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(10): 846-860 ketentuan yang mewajibkan perbuatan hibah dilakukan dengan pembuatan dokumen akta hibah otentik, hanya berupa Surat Penyerahan Tanah atau hibah di bawah tangan. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi fokus dalam analisis putusan tersebut yaitu mengenai perbuatan hibah berdasarkan Surat Penyerahan Tanah yang dilakukan dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat dan jemaat HKBP yaitu dari Ompu Batu Tanah Hutauruk, Ompu Butong Hutauruk, Augustin Situmeang, Ompu Matani Ari Situmeang, Amani Mallopuk Simanungkalit, Ompu Raja Simanungkalit, Ompu Sanga Simanungkalit, dan Ompu Raja Doli Simanungkalit pada tangal 30 Nopember 1901 yang diserahkan kepada Pdt. IL. Nomensen yang ditujukan untuk saluran air minum dan tempat pendidikan di Komplek Seminarium Sipoholon. Gambar 1. Bukti Surat Penyerahan Tanah tertanggal 30 Nopember 1901 Sumber: Data Primer Berdasarkan gambar 1 tersebut diatas, telah menerjemahkan isi dari surat tersebut, sebagai berikut: Terjemahan Teks Bukti Surat Penyerahan Tanah tertanggal 30 Nopember 1901 Tuan Nomensen meminta kepada kami untuk menggali sumber mata air di sebelah timur Lumban Rang Sipaholon Simanungkalit, supaya dapat didirikan sekolah pendidikan lebih tinggi. Kami menggalinya sumber mata air tersebut. Setelah selesai menggali kemudian kami menyerahkannya ke Tuan Nomensen untuk dipergunakan air tersebut untuk keperluan Tuan Nomensen dan orang Seminarium. Sekitar wilayah/ daerah Aek Gaol dan Aek Pasudokon tidak bisa dipergunakan oleh siapapun. Selama pendidikan Seminarium itu ada di Sipoholon, maka tidak bisa diganggu oleh siapapun aliran air tersebut, bahkan dari atas ke bawah tidak dapat diganggu oleh siapapun, dan juga tidak 852
Betty D. Laura Sihombong, dkk. bisa dipergunakan/ diusahai tanah itu oleh siapapun agar tetap awet saluran air tersebut. Apabila ada orang yang mengganggu atau merusak saluran air tersebut, Tuan Nomensen yang berkenan mengadukannya ke pihak yang berwajib. Supaya pihak yang berwajib layak untuk menghukum/ mengingatkan orang tersebut atas pemberian yang telah kami sepakati dari raja-raja Sipoholon. Demikianlah Kami dari Raja-Raja Sipoholon yang bertandatangan dibawah ini: 1. Ompu Batu Tanah Hutauruk; 2. Ompu Butong Hutauru; 3. Augustin Situmeang 4. Ompu Matani Ari Situmeang 5. Amani Mallopuk Simanungkalit; 6. Ompu Raja Simanungkalit; 7. Ompu Sanga Simanungkalit; 8. Ompu Raja Doli Simanungkalit. Sipoholon, 30 Nopember 1901 Guru Luki Lumbantobing V. Culman Gambar 2. Bukti Surat Penyerahan Tanah dari Penduduk/ Raja-Raja Lumban-Rang kepada Kongai Barmen, tanggal 28 Mei 1903. Sumber: Data Primer Terjemahan Teks Penyerahan Tanah dari Penduduk/ Raja-Raja Lumban-Rang kepada Kongai Barmen, tanggal 28 Mei 1903 Sipoholon, 28 Maret 1903 853
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(10): 846-860 Kami raja-raja Lumban Rang yang memberikan tanah dan perumahan di sebelah wilaya atas dan wilaya Tor Ambar, berbatasan dengan hulu, di perbatas parik untuk penginjilan jerman sebagai tempat sekolah tinggi dan guru dan juga sekolah pendeta sebagai tempat mereka. Sudah diterima ganti rugi atas tanaman-tanaman mereka. Kami telah menerima pembelian tanah tersebut dan inilah kesepakatan kami, jika tuan Barmen tidak menghuni tanah itu lagi, maka tanah itu kembali ke kami. Jika ada yang menganggu nantinya kami yang bertanggungjawab disitu. Kami yang mendengarkan Kami yang memberikan tanah 1. Amani Dongoran 2. Ompu ni Herna 3. Amani Abe 4. St. Jonathan Gr. Manotje L.S Gambar 3. Bukti Surat Pengakuan dari Raja-Raja Panatua dari Simanungkalit atas Penyerahan Tanah kepada Warneck kepada Warneck, tanggal 28 Maret 1904. Sumber: Data Primer Terjemahan Teks Surat Pengakuan dari Raja-Raja Panatua dari Simanungkalit atas Penyerahan Tanah kepada Warneck, tanggal 28 Maret 1904. Sipoholon, 28 Maret 1904. Kami raja-raja dari Panatua Simanungkalit yang bertandatangan dibawah ini telah menerima ganti rugi dari Tuan Warneck atas tanah milik kepada A. Manaluran, Si Logi, Si Minggator, Si Parsaoran, Si Andreas, dan Bapa Barus, diperuntukkan untuk perumahan para guru yang mengajar di Sekolah Tinggi (Seminarium) di Sipoholon. 854
Betty D. Laura Sihombong, dkk. Jelas kami telah terima atas ganti rugi tersebut 1. Ompu Sodung Rajaihutan 2. Ompu Raja Unuraja/ wakil 3. Amani Dangason 4. Amani Ibe 5. Si Jonathan 6. Ama Tumurun 7. Si Joseph 8. Parhias ( Op. mi herna) 9. Si johan 10. A. Godenus 11. Pilipus Pendengar - Guru Manapi - Benyamin Situmeang - A. Panabung Kami yang menerima upah dari atas perbuatan kami - Guru Manote - Benjamin - A. Panabung Demikianlah kami Sampaikan Gr. Manaok Bukti surat tertanggal 30 Nopember 1901 diajukan dipersidangan oleh pihak HKBP selaku penggugat, pada pokoknya surat itu menerangkan bahwa masyarakat/ jemaat HKBP yaitu Ompu Batu Tanah Hutauruk, Ompu Butong Hutauruk, Augustin Situmeang, Ompu Matani Ari Situmeang, Amani Mallopuk Simanungkalit, Ompu Raja Simanungkalit, Ompu Sanga Simanungkalit, dan Ompu Raja Doli Simanungkalit pada tangal 30 Nopember 1901 yang diserahkan kepada Pdt. IL. Nomensen yang ditujukan untuk saluran air minum dan tempat pendidikan di Seminarium Sipoholon. Bukti surat tertanggal 28 mei 1903 yang diajukan oleh HKBP selaku penggugat di persidangan, pada pokoknyanya surat itu menerangkan pada tanggal 28 mei 1903, Raja-Raja dari Lumban Rang menyerahkan tanah untuk tempat ladang kebun ubi dan sayur bagi para guru-guru di Seminarium Sipoholon, dan tempat bangunan rumah para guru Seminarium serta tanah dari Banjar Ganjang yang diserahkan oleh Amani, Dongoran, Ompu ni Herna, Amani Abe, dan St. Jonathan. Bukti surat tertanggal 28 maret 1904 yang diajukan oleh HKBP selaku penggugat di persidangan tersebut, pada pokoknya menerangkan pada tanggal 29 maret 1904, Raja-Raja Penatua dari Simanungkalit telah mengakui menyerahkan tanah mereka kepada Tuan Warneck sebidang tanah perkebunan ubi untuk tempat bangun sekolah di Sipoholon dan juga untuk perladangan para guru-guru Seminarium Sipoholon. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Surat Penyerahan Tanah tertanggal 30 Nopember 1901, Surat Penyerahan Tanah tertanggal 28 Mei 1903, Surat Penyerahan Tanah tertanggal 28 Maret 1904 merupakan akta di bawah tangan, yakni akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantaraan seorang pejabat sebagaimana Pasal 1874 ayat (1) 855
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(10): 846-860 KUHPerdata. Akta ini mempunyai kekuatan bukti sempurna sepanjang para pihak mengakui. Apabila salah satu pihak mengingkari kebenarannya maka pihak lain harus membuktikan kebenarannya." Kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan berdasarkan pertimbangan hukum hakim diatas juga sejalan dengan pandangan Subekti (2021) tentang kekuatan pembuktian dari surat/ akta di bawah tangan, ia menyatakan bahwa "Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut." Penjelasan diatas dikaitkan dengan teori pembuktian maka pada dasarnya hakim telah memberi jalan kepada para pihak untuk membela kepentingannya masing- masing di muka persidangan pengadilan dengan menunjukkan alat bukti (the burden of producing evidence) dan meyakinkan hakim akan kebenaran alat bukti itu (the burden of persuasion) (Ali, 2012). Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa "Kebenaran atas Surat Penyerahan Tanah tertanggal 30 Nopember 1901, Surat Penyerahan Tanah tertanggal 28 Mei 1903, Surat Penyerahan Tanah tertanggal 28 Maret 1904 tersebut yang merupakan Surat dibawah tangan tidak disangkal oleh Para Tergugat, sehingga surat ini mempunyai kekuatan bukti sempurna untuk membuktikan kebenaran HKBP telah diberikan sebidang tanah oleh masyarakat/ jemaat HKBP untuk mendirikan Kompek Seminarium HKBP Sipoholon." Pertimbangan hakim diatas dikaitkan dengan teori kepastian hukum tentang beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR (pasal 283 R.bg., 1865 KUH Perdata) yang isinya: "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." Ini berarti bahwa baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib untuk membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib untuk membuktikan sangkalannya. Apabila tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikannya sebagaimana asas Reo negate actori incumbit probation, tetapi tidak berarti setiap tergugat menyangkali gugatan, selalu pihak penggugatlah yang harus membuktikan (Ali, 2012). Dalam hal ini hakim harus teliti mempertimbangkan sesuai kasus yang dihadapinya. Selanjutnya, keterangan saksi Pdt. Amir H. Simanungkalit dan Eheri Simanungkalit yang menerangkan pada pokoknya bahwa "pada tahun 1972 telah terjadi masalah 856
Betty D. Laura Sihombong, dkk. antara Matusala Simanungkalit dengan HKBP yang diselesaikan secara musyawarah oleh Camat M. Marbun BA. Dalam Musyawarah itu telah dilakukan pengukuran ulang serta penentuan batas-batas tanah milik HKBP Sipoholon." Adapun musyawarah tersebut menghasilan sebuah keputusan musyawarah dan penentuan batas-batas tanah milik HKBP, berikut dibawah ini dokumen yang dimaksud : Gambar 4. Bukti Surat Kesimpulan/ Keputusan Musyawarah antara Musda Ketjamatan Sipoholon dengan Pengetuai-Pengetuai Lingkungan Lumban Rang Tornauli Simanungkalit, tanggal 24 April 1972. (2 Halaman) Sumber: Data Primer. Berdasarkan dokumen Kesimpulan/ Keputusan Musyawarah antara Musda Ketjamatan Sipoholon dengan Pengetuai-Pengetuai Lingkungan Lumban Rang Tornauli Simanungkalit tersebut terdapat dokumen-dokumen mengenai batas-batas tanah milik HKBP, sebagai berikut : Gambar 5. Peta Situasi Tanah Komplek Seminarium Sipoholon berdasarkan musyawarah tanggal 24 April 1972. 857
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(10): 846-860 Berdasarkan penjelasan bukti-bukti diatas, maka diperoleh kesimpulan dan persesuaian antara bukti surat dan kesaksian dari Pdt. Amir H. Simanungkalit dan Eheri Simanungkalit bahwa benar sekitar tahun 1972 terjadi sengketa antara Seminarium Sipoholon dan Metusala Simanungkalit yang kemudian telah diselesaikan serta dilakukan pengukuran dan penentuan batas HKBP Sipoholon, yang diketahui luas Kompleks Seminarium HKBP Sipoholon ± 23 Hektar. Apabila dikaitkan dengan teori pembuktian maka bukti hibah dalam Surat Penyerahan dibawah tangan tertanggal 30 Nopember 1901, Surat Penyerahan Tanah tertanggal 28 Mei 1903, Surat Penyerahan Tanah tertanggal 28 Maret 1904, telah memperoleh keyakinan hakim berdasarkan kekuatan pembuktian nya secara formil dan materil. Secara formil yaitu kebenaran identitas keterangan surat dan secara materil yaitu substansi keterangan dalam surat bawah tangan, dimana keduanya tidak dibantah sama sekali oleh para tergugat, juga didukung oleh pembuktian dengan kesaksian saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat penyerahan tanah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya selanjutnya menyatakan bahwa "Dari alat-alat bukti surat/ tulisan dan alat bukti saksi-saksi sah yang diajukan penggugat di muka persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada tahun 1972 telah dibuat batas-batas kompleks Seminarium Sipoholon yang dibuat oleh Asisten Wedana Kecamatan Sipoholon tertanggal 16 Juni 1972 dan diketahui pasti bahwa objek sengketa termasuk ke dalam tanah yang telah diberikan kepada HKBP berdasarkan surat penyerahan 30 Nopember 1901." Berdasarkan uraian tersebut, maka apabila dicermati bahwa bukti Surat Penyerahan Tanah 30 Nopember 1901 tersebut yang salah satu pemberinya adalah Ompu dari para tergugat yakni Amani Mallopuk Simanungkalit dengan IL Nomensen telah disepkati persyaratan dalam pernyerahan tanah tersebut yakni tanah tersebut tidak dapat dimintakan kembali oleh keturunan mereka selama dipergunakan oleh HKBP dan setelah tidak tidak dipergunakan lagi dikembalikan kepada keturunan masyarakat/ jemaat HKBP yang menyerahkan tanah tersebut. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum sebagaimana diketahui bahwa penyerahan tersebut merupakan hibah sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata. Sebagaimana dijelaskan dalam bab pembahasan pertama bahwa pengaturan hibah diatur dalam buku ketiga tentang perikatan KUHPerdata, maka dalam Surat Penyerahan Tanah juga tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Maka demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian wajib untuk melaksanakannya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menegaskan bahwa "persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang." Dengan demikian, para pihak tidak dapat menghentikan perjanjian secara sepihak melainkan harus kesepakatan kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut ditentukan lain oleh undang-undang, seperti telah dibatalkan oleh pengadilan. 858
Betty D. Laura Sihombong, dkk. Sehubungan hal tersebut, persyarat yang ditentukan dalam bukti Surat Penyerahan tertanggal 30 Nopember 1901 jika dihubungkan dengan asas pacta sunt servanda maka persyaratan yang telah disepakati oleh Ompu Para Tergugat yaitu Amani Mallpouk Simanungkalit dengan IL Nomenssen mengenai tanah tersebut tidak dapat dimintakan kembali oleh keturunan mereka selama dipergunakan oleh HKBP dan setelah tidak tidak diperguankan lagi dikembalikan kepada keturunan masyarakat/ jemaat HKBP yang menyerahkan tanah tersebut, maka penyerahan itu tetaplah berlaku dan mengikat para tergugat dan penggugat serta tidak dapat ditarik atau dicabut kembali secara sepihak kecuali antara penggugat dan para tergugat menyepakati hal tersebut. 4. Penutup Kekuatan hukum pembuktian hibah tanah dalam bentuk surat di bawah tangan berlaku terhadap orang/ subjek hukum yang untuk siapa hibah itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian Hakim berdasarkan pembuktian bebas yang penilaian pembuktiannya sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Di dalam persidangan bila diajukan alat bukti surat hibah tanah bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk dapat mencapai kebenaran menurut hukum. Analisa pertimbangan dan putusan hakim berkaitan dengan Surat hibah dibawah tangan tersebut telah memperoleh keyakinan hakim berdasarkan kekuatan pembuktian nya secara formil dan materil. Secara formil yaitu kebenaran identitas keterangan surat dan secara materil yaitu substansi keterangan dalam surat bawah tangan, dimana keduanya tidak dibantah sama sekali oleh para tergugat, juga didukung oleh pembuktian dengan kesaksian saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat penyerahan tanah tersebut, sehingga putusan hakim mengenai penyerahan/ hibah tanah telah merepresentasikan kepastian hukum karena tetap berlaku dan mengikat para tergugat dan penggugat serta tidak dapat ditarik atau dicabut kembali. Referensi Ali, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Anshori, A. G. (2018). Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia. UGM PRESS. Djafar, M. (2015). Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan. Lex Privatum, 3(4). Latifiani, D. (2015). Akte Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah. State University of Semarang. Muljono, B. E. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan. Jurnal Independent, 5(1), 1-6. Pariudin, A. (2018). Tanggung Jawab Notaris PPAT Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Yang Merugikan Pihak Lain (Studi Putusan Nomor. 09/Pdt. G/2013/PN. BJ). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 18(1), 248-303. Prayitno, D. N. S. (2020). Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya. Indonesian Notary, 2(4), 35. 859
Locus Journal of Academic Literature Review. 2(10): 846-860 Satria, H. (2017). Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 3(1), 87-114. Subekti. (2021). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa. Yuhelson, Lina, R. L. S., & Bambang Utoyo, B. U. (2020). JURNAL: Existence Of Agreement In Foreign Language In The Process Of Verification In The Court. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(3), 357-364. ******* 860