ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN HUTANG ( STUDI KASUS FITUR LAYANAN SHOPEEPAY LATER ) SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Oleh: AYU AGUSTINA 1802036026 PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2022
MOTTO الَاو ايْداْلْا الَاو امااراْلْا ارْهَّشلا الَاو َِّللَّا ارِئااعاش اوُّلُِتُ الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ْمُتْلالاح ااذِإاو ۚ انًااوْضِراو ْمِِِبّار ْنِم الَْضاف انوُغا تْ با ي امااراْلْا اتْيا بْلا اينِ ِمآ الَاو ادِئ الَاقْلا ْناأ ِمااراْلْا ِد ِجْسامْلا ِناع ْمُكوُّداص ْناأ ٍمْوا ق ُنآاناش ْمُكَّن امِرْايَ الَاو اوُدااطْصااف اوُقَّ تااو ِنااوْدُعْلااو ِْثِْْلْا ىالاع اوُناوااعا ت الَاو ٰىاوْقَّ تلااو ِ ِبْلا ىالاع اوُناوااعا تاو اوُداتْعا ت ِ ِبااقِعْلا ُديِداش اَّللَّا َّنِإ اَّللَّا "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan kepada Allah, sesuangguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)" bertakwalah kamu iv
PERSEMBAHAN Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. ini penulis persembahkankepada: 1. Kedua orang tua saya Ibu Siti Asih dan Bapak Adi Suwadi terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku. 2. Kakak-kakak Edi Bahtiar, Kurniasih, dan Adik Tercinta Satria Aswandi yang selalu mendukung, memberi motivasi dan menghiburku. 3. Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag dan Bapak Ali Maskur, S.H, M.H yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunanskripsi 4. Sahabat-sahabatku khususnya Ahmad Qomarudin, Ahmad Wahyudi, Indah Widya Ningrum dan Teman- Teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu v
persatu yang selalu memberikan semangat, dan menghibur baik suka maupunduka 5. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018 dan Organisasi Daerah HMJB yang telah menjadi wadah proses dalam mencari ilmu dan pengalaman yang sangatluarbiasa. 6. Untuk Diri Sendiri Terimakasih telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi 7. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku 8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini. vi
DEKLARASI Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Ayu Agustina NIM : 1802036026 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas : Syariah dan Hukum Program Studi : S1 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Uang Elektronik Berbasis Teknologi Informasi Pada Fitur Layanan ShopeePay Later Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan. Semarang, 04 April 2022 Ayu Agustina NIM.1802036026 vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut. 1. Konsonan Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam translitersi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. Huruf Nama Huruf Latin Keterangan Arab ا ب ت ث ج Alif Ba Ta Sa Jim Tidak dilambangkan B T Ṡ J Tidak dilambangkan Be Te Es (dengan titik di atas) Je viii
ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي 2. Vokal Ha Kha Dal Zal Ra Zai Sin Syin Sad Dad Ta Za 'ain Gain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Wau Ha Hamzah Ya Ḣ Kh D Ẓ R Z S Sy Sh Ḍ Ṭ Ẓ ' G F Q K L M N W H ' Y ix Ha (dengan titik di bawah) ka dan ha De zei (dengan titik di atas) Er Zet Es es dan ye Sa de (dengan titik di bawah) te (dengan titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) koma terbalik diatas Ge Ef Qi Ka El Em En We Ha Apostrof Ye
Vokal tunggal أ = a أ = i Vokal rangkap يأ = ai Vokal panjang أ = ã يأ = ĩ أ = u وأ = au وأ = ũ 3. TaMarbutah Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh: ةليمج ةرم ditulis mar'atun jamilah Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh: ةمطاف ditulis fatimah 4. Syaddad (tasydid geminasi) Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut. Contoh: انبر ditulis rabbanaa البر ditulis al-birr 5. Kata sandang(artikel) Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: سمشلا Ditulis Asy-syamsu لجرلا Ditulis ar-rojulu x
ةديسلا Ditulis As-sayyidah Kata sandang yang diikuti oleh "huruf sesuai dengan qomariyah" ditransliterasikan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang Contoh: لاقمر Ditulis al-qamar عيدبلا للاجلا Ditulis Ditulis al-badi al-jalal 6. Huruf Hamzah Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/ Contoh: ترما Ditulis Umirtu ءيش Ditulis Syai'un xi
ABSTRAK Al-Qardh atau hutang ialah suatu kegiatan atau aktivitas pinjam meminjam uang yang diperbolehkan di dalam Islam. Tetapi, banyak sekali masyarakat di dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang diluar dari ketentuan yang telah ditentukan menurut Syariat Islam. Pinjam meminjam uang yang benar menurut semua masyarakat Islam melaksanakannya. Pokok masalah penelitian ini adalah pertama, Bagaimana analisis praktik pembayaran denda pinjaman uang pada fitur shopeepay later. Kedua, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran pinjaman uang berbasis teknologi informasi pada fitur layanan shopeepay later. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, sumber data yang digunakan yaitu primer, sekunder dan sumber hukum. Metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan analisis pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. syariat tidak Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisis terhadap praktik pembayaran denda keterlambatan pinjaman uang tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam seorang pemberi pinjaman wajib hukumnya untuk memberi tenggang waktu pembayaran apabila peminjam kesulitan untuk membayar pinjaman. Denda menurut hukum Islam juga merupakan bentuk dari tambahan bersyarat di dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Hal tersebut termasuk dalam golongan riba sehingga haram untuk dilakukan. Denda dalam hal ini disebut dengan Ta'widh seperti ganti kerugian yang dibebankan kepada nasabah yang sengaja melakukan perbuatan baik berupa keterlambatan pembayaran atau hal lain yang mengakibatkan bank mengalami Kata Kunci : Al-Qardh, Denda, ShopeePay Later viii
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul Islam Terhadap Denda Keterlambatan "Analisis Hukum Pembayaran Pinjaman Uang Elektronik Berbasis Teknologi Informasi Pada Fitur Layanan ShopeePay Later"sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta parapengikutnya. Penelitian ini disebabkan karena adanya fenomena baru terkait dengan pinjaman uang elektronik yaitu adanya ketidaksesuian antara hukum Islam dengan fakta dilapangan adanya denda keterlambatan disetiap total tagihan tanpa adanya tenggang waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan yang dilakukanmelalui jual beli online pada aplikasi shopee yang terdapat pada fitur shopeepay later. tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada Peneliti tertarik untuk meneliti hal bidang muamalah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran denda keterlambatan pinjaman uang elektronik pada shopeepay later serta analisis hukum islam mengenai denda keterlambatan pinjaman uang elektronik. Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan ix
dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam NegeriWalisongo. 2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo telah memberikan kesempatakn kepada Semarang yang penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi. 3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri WalisongoSemarang. 4. BapakAli Maskur, S.H., M.H Selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syaria danHukum. 5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini. 6. Bapak Ali Maskur, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunanskripsi. 7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN WalisongoSemarang. 8. Terimaksih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. x
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membacapenulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudiaan diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin. Semarang, April 2022 Ayu Agustina NIM.1802036026 xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... HALAMAN PENGESAHAN ... HALAMAN MOTTO ... HALAMAN PERSEMBAHAN ... v HALAMAN DEKLARASI ... vi PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ... vii ABSTRAK ... viii ix KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... xii DAFTAR GAMBAR ... xv DAFTAR TABEL ... xvi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... B. Rumusan Masalah ... C. Tujuan Penelitian ... D. Manfaat Penelitian ... 6 E. Telaah Pustaka ... 7 F. Kerangka Teori ... 10 G. Metode Penelitian ... 17 H. Metode Analisis Data ... 22 I. Sistematika Penulisan ... 23 xii i ii iii iv 1 5 6
BAB II KONSEP HUTANG DALAM ISLAM A. Hutang (Al-Qardh) ... 25 1. Pengertian Hutang (Qardh) ... 25 2. Rukun dan Syarat Hutang (Qardh) .... 29 3. Dasar Hukum Hutang (Qardh) ... 41 4. Konsep Waktu dan Sistem Pembayaran Hutang Dalam Islam .... 45 5. Etika Dalam Hutang Piutang ... 48 6. Berakhirnya Perjanjian Dalam Hutang Piutang ... 49 B. Riba ... 54 1. Pengertian Riba ... 54 2. Jenis-Jenis Riba ... 56 3. Hikmah Diharamkannya Riba ... 58 C. Denda (Ta'widh) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ... 59 1. Denda (Ta'widh) ... 59 2. Dasar Hukum Denda ... 65 BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI FITUR SHOPEE DAN SHOPEEPAY LATER SERTA CARA PEMINJAMAN UANG ELEKTRONIK PADA FITUR SHOPEEPAY LATER A. Gambaran Umum Aplikasi Fitur Shopee dan ShopeePay Later ... 71 B. Praktik Pinjaman Uang Elektronik Pada Fitur Layanan ShopeePay Later ... 79 xiii
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN HUTANG STUDI KASUS SHOPEEPAY LATER A. Mekanisme Pembayaran Denda Tagihan Hutang Pada Fitur ShopeePay Later ... 90 B. Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang Studi Kasus ShopeePay Later ... 100 BAB V PENUTUP A. Simpulan ... 123 B. Kata Penutup ... 124 C. Saran ... 125 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xiv
DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Gambar halaman pengaktifan shopeepay later Gambar 3.2 Gambar halaman proses masuk kode verifikasi Gambar 3.3 Gambar halaman proses foto Gambar 3.4 Gambar data diri hasil Scan KTP Gambar 3.5 Gambar memilih metode pembayaran Gambar 3.6 Gambar memilih shopeepay later sistem pembayaran Gambar 3.7 Gambar konfirmasi metode pembayaran Gambar 3.8 Gambar tagihan yang akan dibayarkan menggunakan shopeepay later total Gambar 4.1 Gambar data aplikasi seorang pengguna akun yang mengalami keterlambatan pembayaran Gambar 4.2 Gambar untuk melihat tagihan Gambar 4.3 Gambar untuk melihat tagihan yang belum lunas Gambar 4.4 Gambar untuk melihat tagihan yang sudah lunas xv
Tabel 3.1 Tabel 4.1 DAFTAR TABEL Data Responden Pengguna Fitur ShopeePay Later Mekanisme Hitungan Denda xvi
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Di Era saat ini teknologi dan internet sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan sehari-hari. Dimana perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat itu membawa dampak yang cukup besar didalam kehidupan manusia. Tanpa kita sadari perkembangan itulah yang terus mengubah pola hidup dan gaya hidup dalam kehidupan masyarakat terutama umat islam di Indonesia. Tetapi, juga dimudahkan dengan adanya berbagai kegiatan kemajuan dan perkembangan teknologi dan internet dengan berbagai macam kreasi, inovasi yang ada. Salah satu perkembangan dari teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam hal ber- muamalah atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih guna memenuhi kebutuhan manusia. Dengan berbagai inovasi yang telah muncul akibat dari tersebut yaitu perkembangan memunculkan perdagangan elektronik atau biasa kita sebut E-commerce. Perdagangan elektronik atau E-commerce adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui sistem elektronik seperti: internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. 1 Pemanfaatan layanan pembelian melalui internet, selain menghadirkan banyak keuntungan bagi para pemasarnya, namun juga dapat menghadirkan banyak keuntungan pula bagi konsumen secara online.2 teknologi dan internet 1 Romindo Dkk, E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya, (Yayasan Kita Menulis, 2019), 29 2 Supangat, walisongo.ac.id, vol 8, 2021. "Perilaku Konsumen di Era Digital", 1
Saat ini di dalam perdagangan elektronik atau online juga tidak hanya menawarkan barang yang dijual, atau pertukaran barang dan jasa saja. Tetapi, juga banyak tertera fitur layanan lainnya salah satunya seperti fitur pinjam-meminjam uang elektronik yang kemudian masuk ke dalam akun si peminjam uang elektronik tersebut guna membeli barang yang dijual di E-commerce tersebut. Salah satu aplikasi jual beli online yang cukup mendunia yaitu Shopee. Shopee juga mengeluarkan banyak sekali produk fitur layanan mulai dari cashback 100%, Extra Gratis Ongkir, Diskon s/d 90%, dan semua serba seribu. Begitu juga dengan fitur layanan SpayLater dan Layanan SPinjam layanan (secara bersama-sama, "Layanan"). Dimana pinjaman tersebut nilai maksimal dapat diterima oleh setiap penerima pinjaman dari satu atau lebih pemberi pinjaman. Selain itu, jumlah bunga juga sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang akan ditentukan didalam perjanjian pinjaman. Dalam penerimaan setiap fasilitas pinjaman, si peminjam juga akan dikenakan biaya penanganan atau penggunaan layanan dan/atau biaya-biaya lainnya yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman dan segala keterlambatan pembayarannya dikenakan denda sebanyak 5% dari total tagihan pembayaran pinjaman. 3 Fitur layanan pinjam meminjam uang elektronik informasi seperti yang ada pada berbasis ShopeePay Later telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan (POJK) Jasa No.77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mana bunyinya sebagai berikut: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelanggaran layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata teknologi Otoritas Keuangan 3 Aplikasi Shopee di dalam teks Syarat dan Ketentuan SpayLater, diakses pada 28-06-2021 Pukul 13:43 WIB 2
uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet." anak muda penikmat marketplace Shopee salah satunya para pengusaha awal para pengusaha muda yang ingin memulai usaha nya dengan meminjam uang di fitur layanan ShopeePay Later. Banyak para kalangan terutama kalangan muda yang nekat dan tergiur dengan slogan-slogan yang tertera di fitur tersebut seperti : Banyak sekali para 1. Beli sekarang bayar nanti 2. Aman dan terpercaya 3. Sistem verifikasi secara instan 4. Cicilan yang sangat flexibel 5. Bunga pinjaman yang rendah 6. Limit Pinjaman yang besar hingga Rp.20.000.000,- Padahal dibalik itu ada kekurangan yang tidak banyak diketahui para peminjam uang di fitur layanan ShopeePay Later yaitu, denda keterlambatan pembayaran lebih besar, adanya tambahan pembayaran jika memilih kredit cicilan diatas 1 bulan, tiap bulan dikenakan biaya penanganan, dan apabila si peminjam telah melakukan chekout barang dengan menggunakan ShopeePay Later pada tanggal 15 Juni 2021 maka secara otomatis muncul pesan penagihan disetiap tanggal 25 perbulannya maka akan muncul pesan secara otomatis pada tanggal 25 juni 2021 yang kalau kita kira-kira itu belum termasuk sebulan dan diwajibkan membayar pada tanggal 5 setiap bulannya. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebanyak 5% dari total tagihan pembayaran pinjaman. Pinjaman uang elektronik secara instan yang tersedia didalam fitur layanan ShopeePay Later itu terdapat akad Qardh. Akad Qardh yaitu pemberian harta kepada orang laain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Akad Qardh akan 3
terjadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi, dan dalam pelaksanaanya akad ini tidak boleh terdapat unsur tambahan yang disertai itu merupakan riba Qardh, yang dibolehkan hanya biaya jasa yang sesuai ketentuan fiqh muamalah. jangka waktu karena Hukum Islam bersumber dari al Quran, as sunnah atau hadits, dan ijtihad (ra`yu). Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-atauran atau normanorma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa konsensus (ijma`) dari kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas yang berwenang untuk itu. Hukum Islam adalah hukum yang bersandarkan pada ajaran syari`at Islam.4 Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 279 yang bunyinya : ْمُكالا ف ۖ ِهِلوُساراو َِّللَّا انِم ٍبْرا انوُمالْظُت الَاو ِبِ اوُناذْأاف اوُلاعْفا ت ْالَ ْنِإاف انوُمِلْظات ْمُكِلااوْم اأ ُسوُءُر ْنِإاو ْمُتْ بُ ت الَ "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." kamu bertaubat jika Sebagai bagian dari masyarakat berharap didalam pinjaman itu tujuannya meringankan dan memberikan kemudahan untuk seseorang yang sedang merasa kesulitan apabila kita memberikan biaya tambahan yang begitu banyak. Jika adanya denda keterlambatan dikarenakan diluar keadaan kahar yang disebuakan dalam 4 Ali Imron, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyyat dalam Legilasi Hukum)", Jurnal Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008. 4
syarat dan ketentuan fitur produk layanan ShopeePay Later tersebut bagaimana pandangan islam mengenai hukum denda keterlambatan pembayaran pinjaman uang elektronik berbasis teknologi informasi pada fitur layanan ShopeePay Later tersebut. Ditinjau dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN HUTANG STUDI KASUS PADA FITUR LAYANAN SHOPEEPAY LATER " B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana Pembayaran Denda Keterlambatan Hutang Pada Fitur Layanan Shopeepay Later? Praktik 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang Pada Fitur Layanan Shopeepay Later? C. TUJUAN PENELITIAN telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut : Dilihat dari rumusan masalah yang 1. Dapat menjelaskan bagaimana cara melakukan layanan denda pembayaran hutang pada ShopeePay Later. 2. Dapat menjelaskan bagaimana analisis hukum keterlambatan islam pembayaran hutang ShopeePay Later. terhadap denda D. MANFAAT PENELITIAN Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara 5
spesifik manfaat penelitian ini terbagi kedalam dua kategori yaitu : 1. Secara teori Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan dan keilmuan yang pengetahuan berkaitan dengan Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas (POJK) No.77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi , Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN Terkait Uang Elektronik, Penerapan Akad Qardh didalam Pinjam Meminjam Berbasis Informasi, Kitab-Kitab Tentang Teknologi Muamalah Klasik Maupun Kontemporer. Jasa Keuangan 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya dalam hal masalah pinjaman uang secara online terutama dalam hal denda pembayaran pinjaman uang elektronik berbasis teknologi informasi pada fitur layanan ShopeePay Later berdasarkan pendapat para ulama-ulama dan ditinjau dari segi pandangan tokoh islam. Tinjauan pustaka pada penelitian 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya dalam hal masalah pinjaman uang secara online terutama dalam hal denda pembayaran pinjaman uang elektronik berbasis teknologi informasi pada fitur layanan ShopeePay Later berdasarkan pendapat para ulama-ulama dan ditinjau dari segi pandangan tokoh islam. Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya sebagai gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang terdahulu karena memang sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai pinjam meminjam uang elektronik atau non elektronik dan terkait hukum terkait denda keterlambatan pembayaran, antara lain : 6
Penelitian pertama oleh Siti Nurjannah dengan Judul Skripsi " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online" Tahun 2021. Dalam penelitian ini dilihat dari sisi rumusan masalah nya adalah transaksi dalam pinjam tentng bagaimana hukum meminjam uang secara online dan bagaimana hukum memanipulasi dalam pinjam meminjam dengan sistem online. 5 Penelitian kedua oleh Karina dengan Judul Skripsi " Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online " Tahun 2020. Dalam penelitian ini dilakukan dilokasi Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Parepare. Dalam penelitian ini sisi rumusan masalah nya adalah lebih kepada penjelasan bagaimana tanggapan masyarakat kelurahan palanro mengenai kredit online dan bagaimana analisis hukum islam terkait kredit online. 6 Penelitian ketiga oleh Bella Afnia dengan Judul Skripsi " Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Fitur ShopeePay Later Pada Metode Pembayaran Shopee" rumusan Tahun 2020. Dalam penelitian masalahnya adalah Bagaimana mekanisme ShopeePay Later, Keuntungan dan kerugian ShopeePay Later, dan tinjauan fikih muamalah terhadap fitur ShopeePay Later.7 Penelitian Keempat oleh Marinda Aghestia Monica dengan Judul Skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePay Later Pada E-commerce" Tahun 2020. Dalam penelitian ini sisi rumusan masalah peneliti adalah bagaimana praktik ini sisi 5 Siti Nurjannah, Skripsi " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online" Tahun 2021. 6 Karina, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Online" Tahun 2020. 7 Bella Afnia, Skripsi " Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur ShopeePay Later Pada Metode Pembayaran Shopee" Tahun 2020. 7
pinjaman dan analisis terkait praktik peminjaman uang ShopeePay Later pada E-commerce. 8 Penelitian kelima oleh Bagus Abdul Mustofa dengan Judul Skripsi " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah " Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Cabang Demak. Dalam penelitian ini sisi rumusan masalahnya adalah lebih menjelaskan bagaimana proses pembayaran denda keterlaambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad qardh wal ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak dan juga bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad Qardh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak. 9 F. KAJIAN TEORI 1. Hutang ialah aktivitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman uang baik secara langsung maupun melalui platform digital yang biasa disebut dengan Fintech Peer to Peer Lending. Kemunculannya didorong oleh perkembangan teknologi informasi dimana layananya bertujuan untuk mengisi akses atau kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indionesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak Hutang 8 Marinda Aghestia Monica, Skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektonik ShopeePay Later Pada E- commerce" Tahun 2020 9 Bagus Abdul Mustofa, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlamabatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah" Tahun 2016 8
memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga pendanaan yang lainnya. 10 Secara umum hutang yang dilakukan secara online telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana ada 7 Penyelenggara itu wajib mendaftarkan dan izin ini sudah kepada pihak OJK. Apapun yang saat juga dikembangkan salah satunya pinjaman online memiliki beberapa kelebihan diantaranya : 1) Sangat mudah kepada masyarakat dengan melalui berbagai itu marketplace media salah satuya seperti Shopee. ditawarkan 2) Syarat dan cara yang sangat yang tergiur instan sedang dimana masyarakat tanpa langsung membutuhkan melihat resiko pembayaran dikemudian hari. Kemudian menumpuk hingga membebani kreditur hingga banyak sekali tambahan tagihan. Apalagi sistem pinjaman uang secara online akan lebih konsekuensi sulit dalam keterlamabatan kesulitan pembayaran. Maka denda terus mengalir seiring berjalannya waktu. hal atau Otoritas Jasa Keuangan telah banyak memberi peringatan kepada masyarakat tentang kehati-hatian dalam bertransaksi secara online terutama pinjaman uang secara online atau fintech. Karena, pada dasarnya prinsip pinjaman uang adalah hutang atau sesuatu yang harus dibayar atau ditunaikan kepada orang lain atau kreditur. 11 10 Tim Penyusun Buku 7, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan, (Jakarta : Tim Penyusun, 2019),.2. 11 Lsc.bphn.go.id, diakses pada 28/06/2021 Pukul 21.21 WIB 9
Didalam islam pinjam meminjam atau hutang itu diistilahkan sebagai akad Qardh yang secara etimologis Qardh berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata secara اًضْرَ ق..yang terminologis, Qardh artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. 12 artinya potongan. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi Qardh yaitu penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dimana pihak peminjam wajib melakukan pembayaran secara tunai dengan cicilan dan dalam jangka waktu tertentu.13 Selain itu para ulama juga mengemukakan pendapat terkait Qardh yaitu sebagai berikut : a) Madzhab Maliki berpendapat bahwa Qardh ialah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada seseorang atau orang mendapatkan guna manfaatnya, harta yang diserahkan juga tidak diperbolehkan dihutangkan lagi menggunakan cara yang haram. Dimana barang itu ketentuanya harus diganti lagi di waktu yang akan datang dengan segala syarat gantinya sama dengan yang diterima. lain b) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa Qardh adalah akad yang tertentu atas penyerahan harta kepada seseorang atau orang lain yang tujuannya agar orang tersebut mengembalikkan dengan nilai 12 Muh.Solikhudin, Hukum Ekonomi Dan Bisnis II (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77. 13 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 36 10
yang tidak berbeda atau sama seperti penyerahan. c) Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa Qardh itu adalah kepemilikan suatu benda atas dasar karena dikembalikan dengan nilai atau harga yang sama. d) Madzhab Hanabillah juga berpandangan bahwa Qardh ialah penyerahan harta kepada orang yang bisa memanfaatkan tetapi dengan syarat dan ketentuannya ia dapat mengembalikkan gantinya. 14 Atas dasar hukum Qardh ialah sunnah bagi orang orang yang memberikan uang serta hukummnya juga boleh atau mubah bagi orang yang meminta diberikan hutang atau pinjaman. Fatwa Dewan Syariah Nasional juga menyebutkan hukum dari pinjaman yaitu sebagai berikut : 1) Qardh penetapan pemilikan, jika seseorang meminjamkan untuk mobil, serta menyimpan, mengembalikannya dikemudian hari. juga sepakat akad Qardh menghasilkan muqtarid berhak memanfaatkan, 2) Para bahwa ulama harus penyelesaian tempat qarditu dilakukan di daerah disepakati, dan penyelesaian nya juga sah dilakukan ditempat yang berbeda jika tidak mendapatkan biaya transportasi atau yang mungkin memang disepakati sebelumnya. 3) Islam atau juga memperbolehkan mengajarkan agar pemberian qard oleh muqrid tidak dikaitkan dengan syarat yang lain berupa manfaat yang harus 14 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 229. 11
diberikan oleh muqtarid kepadanya. Jadi, itu boleh tambahan berupa hadiah sebagai telah tanda dipinjamkan tetapi dengan syarat tanpa diminta, bukan karena wajib mengganti atau menambahkan pokok pinjaman.15 terimakasih dari 2. Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang (Ta'widh) Ta'widh ialah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank atau pemberi pinjaman akibat nasabah yang lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad.16 Suatu lembaga mengenakan ta'widh sebesar kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada atas telah melakukan yang nasabah kewajibannya. kelalaian Beberapa ulama yang mengharamkan denda seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as- Syabani, Imam asy-Syafi'i, Imam bin Hambal dan sebagian ulama Malikiyah beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal telah dibatalkan oleh ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang bunyinya : islam اوُلُكْأاتِل ِماَّكُْلْا الَِإ اا ِبّ اوُل ْدُتاو ِلِطاابْل ِبِ ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ الَاو انوُمالْعا ت ْمُتْ ناأاو ِْثِْْلْ ِبِ ِساَّنلا ِلااوْماأ ْنِم ااقيِراف " Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang ain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan 15 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2012).179. 16 Muhammad, Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 89. 12
janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) : 188) G. METODE PENELITIAN Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan serta menganalisis data dengan mengelola data menggunakan teknik dan cara tertentu.17 1. Jenis penelitian dan Pendekatan Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yuridis18 dibarengi juga dengan data dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dari pelaksanaanya pun penelitian secara langsung berinteraksi dengan beberapa para pengguna fitur layanan ShopeePay Later. Disamping itu juga penelitian ini akan memahami bagaimana praktik pembayaran denda yang terdapat pada fitur layanan ini. Selain itu, agar memberi penelitian diharapkan pengetahuan islam mengenai denda keterlambatan pembayaran pada pinjaman uang elektronik berbasis teknologi informasi serta penilitian ini adalah literer yang berdasarkan pada library research data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, ini terkait analisis hukum 17 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : Alfabeta, 2012).13-16. 18 Ja'far Baehaqi, "Paradoks Fatwa Dewan Syari'AH Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah dan Alternatif Solusinya", Al-Ahkam, vol 27, Nomor 1, 2017. 13
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN MUI, Beberapa Kitab-kitab tentang Muamalah, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deksriptif. Deskriptif ini adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Dengan pendekatan ini penulis tidak hanya melihat dari segi hukum segi positifnya saja tetapi, juga segi maslahat masyarakat yang melakukan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah Kota Semarang 3. Subyek Data Subyek 3. Subyek Data Subyek adalah penelitian pengelola shopee yang memberikan tahapan bagaimana cara melakukan pembayaran denda akibat dari keterlambatan pembayaran hutang fitur layanan ShopeePay Later dan juga Para pengguna akun Shopee yang memanfaatkan adanya fitur layanan ShopeePay Later. 4. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknis analisis mendalam. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Data Sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat isu hukum yang ditemukan jawaban atas 14
diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. 19 seluruhnya data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum). 1) Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum atau bersifat mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri atas dari peraturan perundang- resmi. Dalam undangan, catatan-catatan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data, antara lain : yang autoratif a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. b) Fatwa DSN MUI No.16/DSN- MUI/IX/2017 c) Kompilasi Syariah Hukum Ekonomi 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum dan jurnal hukum online maupun komentar-komentar para ahli hukum atau agama dalam mengambil keputusan hukum. 3) Bahan Hukum Tersier 19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisis Revisi, (Jakarta : Kencana, 2016). 181. 15
Bahan hukum tersier atau non hukum merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. 5. Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam dalam penelitian, mengumpulkan data, diantaranya adalah : 1. Dokumentasi Penelitian terdapat beberapa metode metode pengumpulan data yang dapat digunakan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan menggunakan media secara catatan, majalah, jurnal, notulen rapat, seminar, webinar, koran, atau dengan media yang lain. Maka dari itu peneliti ingin melakukan cara screenshoot terhadap aktivitas para pengguna aplikasi shopeepay dilakukan untuk memberikan bukti secara nyata dengan memberikan informasi sebanyak mungkin sebagai data yang dibutuhkan dalam observasi. ini menggunakan pengumpulan dengan data later. Cara ini Observasi merupakan usaha peneliti dalam mengamati objek untuk menyempurnakan penelitian yang diteliti dalam partisipasi moderat. Penelitian ini data yang digunakan dengan cara observasi secara virtual dalam ruang lingkup beberapa saja. 2. Wawancara Wawancara merupakan metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer yang mana banyak juga didapatkan sebagai penelitian interpreatif dan secara kritis, dengan penggunaan metode ini peneliti ingin mendalami beberapa segi sikap, keyakinan, prilaku, atau pengalaman yang dibutuhkan kepada responden dalam fenomena sosial. 16
H. METODE ANALISIS DATA Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deksriptif analisis, dengan tahapan analisis : a. Reduksi Data tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. b. Penyajian Dalam pengumpulan data merupakan Dalam tahapan penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan. c. Kesimpulan Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi. I. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya adalah : Bab I berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II menguraikan Teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu menjelaskan Konsep Hutang Dalam Islam 17
Bab III membahas mengenai penyajian Data tentang Praktik Hutang Pada Fitur Layanan ShopeePay Later dan Cara Membayar Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang Pada Fitur Layanan ShopeePay Later. Bab IV memaparkan uraian dari Analisis Teori Terhadap Praktik Pembayaran Denda dan Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang Pada Fitur Layanan ShopeePay Later dari segi hukum islam. Bab V Penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran. 18
BAB II KONSEP HUTANG DALAM ISLAM A. Hutang (Al-Qardh) 1. Pengertian Hutang (Al-Qardh) Al-Qardh secara bahasa berasal dari kata اًضْرَ ق yang sinonimnya qatha'a` yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberi hutang atau pinjaman itu memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang. Secara terminologi, qardh itu berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakan harta tersebut untuk dikembalikan atau digantikannya pada suatu saat dan dalam jangka waktu tertentu. Qardh merupakan dimana transaksi menggunakan sistem pinjam-meminjam. Akad qardh yaitu akad yang memfasilitasi transaksi pinjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh si peminjam.20 yang diperbolehkan oleh syariah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjam meminjam yaitu uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.21 Yang kemudian didalam islam pinjam meminjam disebut dengan Qardh. istilah Menurut pengertian umum pinjam meminjam merupakan bentuk dari kepemilikan atas harta yang disertai imbalan harta. Maka beberapa ulama, seperti yang dikutip Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinjam meminjam adalah bentuk dari jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan ada 20 Rizal Yaya, Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 326. 21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 689 19
3 perbedaan anatara pinjam meminjam dengan jual beli dan berkaitan dengan kaidah syari'ah yaitu sebagai berikut: 1) Berlakunya kaidah riba. Apabila riba, apabila pinjam meminjam itu dalam harta yang termasuk ke dalam golongan atau kelompok ribawiyah, contohnya makilat (barang yang ditakar), mauzunat (barang yang ditimbang). Menurut Hanafiyah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (nuqud) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (nuqud) atau makanan menurut Syafi'iyah. 2) Berlaku kaidah muzabanah Yang berarti barang yang jelas dan barang yang tidak jelas dari jenisnya, pinjam meminjam itu didalam mal ghair mistli seperti binatang. 3) Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang apabila pinjam meminjam didalam mal mistli.22 Menurut pendapat Muhammad Syafi'i Antonia dalam bukunya mengatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan istilah lain yaitu meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, pinjam meminjam dikategorikan dalam aqd tathwwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. 23 Golongan Hanafiyah memberikan pendapatnya tentang pengertian istilah pinjam meminjam atau Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta yang memiliki kesamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dimana 22 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Cet-1, (Jakrat: Amzah, 2010), 272. 23 Muhammad Syafi'i Antonia, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131 20
Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.24 Al-Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudiaan dibayar atau dikembalikan. Istilah lain Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang tujuannya digunakan untuk dikembalikan setara dengan jumlah yang diterima.25 Pinjam meminjam atau qardh adalah suatu akad diantara dua pihak. Dimana pihak pertama memberikan uang kepada pihak kedua yang bertujuan untuk dimanfaatkan dengan syarat dan ketentuan. Ketentuannya bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang penerima telah terima pada pihak pertama.. hanafiah juga memberikan definisi yang pertama, maupun Hanabilah yang keduanya menganggap bahwa akad Qardh diartikan sebagai harta yang dipinjamkan yang kemudian diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang kemudian suatu saat nanti wajib dikembalikan. lain yang Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Penerjemah Ali Fikri, yang mengutip pendapat dari ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah berpendapat dan berpandangan bahwa pinjam meminjam dalam istilah syara' dapat diartikan dengan sesuatu yang kemudian diberikan kepada orang lain lalu wajib dikembalikan pada suatu saat nanti. Menurut Hukum Syara' Para Ahli Fiqh memberikan definisi pinjam meminjam sebagai berikut: 1) Menurut Hanafiyah, pinjam meminjam adalah akad khusus untuk pemberian harta mitsil kepada orang 24 Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151. 25 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 273. 21
lain dengan adanya kewajiban pengembalian yang semisalnya.26 2) Menurut Mahzab Maliki, pinjam meminjam adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran dengan cara kembali dengan nominal yang serupa atau tidak berbeda. 3) Menurut Hanbali, pinjam meminjam itu merupakan pembayaran uang kepada seseorang siapa yang dan akan mengembalikannya dengan sepadan. memperoleh manfaat itu 4) Menurut Mazhab Syafii, pinjam meminjam itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang wajib waktu pada mengembalikkanya. tersebut jangka Transaksi akad qardh didasari transaksi yang bersifat sosial, maksud sosial disini adalah dimana transaksinya tidak bertujuan karena ingin mengambil keuntungan dari dana atau harta yang dipinjamkan. 27 2. Rukun dan Syarat Qardh Rukun adalah suatu unsur yang menjadi bagian salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga agar bisa menentukan hukum sah atau tidaknya perbuatan tersebut.28 Sedangkan syarat yaitu sesuatu hal yang tergantung kebenaran hukum syar'i dan itu apakah masih termasuk kedalam hukum atau diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya merupakan sebab bahwa hukum itupun tidak ada. Akad Qardh dikatakan sah apabila akad yang dilakukan tersebut terhadap barang-barang yang diperbolehkan oleh telah syara'. Akad Qardh terjadinya suatu ijab dan qabul misalnya, jual beli dan hibah. Islam pun telah memberikan penerapan termasuk salah juga dikatakan sah apabila 26 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 254 27Op.Cit, 327 28 Khumaedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 126. 22
satunya rukun dan syarat yang harus terpenuhi pada transaksi akad qardh ini. Apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad ini menjadi tidak sah. Maka dari itu, dalam sistem utang piutang dianggap sah dan berlaku apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. 29 1. Rukun Qardh Menurut pandangan ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul, tetapi menurut pandangan jumhur ulama rukun qardh ada tiga yaitu: 30 1) Muqridh Dua orang yang berakad yaitu Muqridh atau yang biasa disebut pemberi pinjaman adalah seseorang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta.31Muqtaridhatau yang biasa disebut penerima pinjaman adalah seseorang yang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah dimana berarti orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena ada beberapa faktor (tidak mahjur). Jadi, jika anak yang belum baligh atau bahkan orang yang memiliki gengguan kejiwaan yang melakukan transaksi peminjaman maka tidak sah hukumnya karena tidak memenuhi rukun dan syarat. 32 2) Qarad (Objek) Qarad atau yang dimaksud dengan harta yang dipinjamkan akad, atau obyek dalam pandangan ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus mitsli. Jumhur ulama juga memperbolehkan suatu 29 Rchmat Syafe'i, Fiqih muamalah, (Bnadung: Pustaka Setia, 2001), 160. 30 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jkarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 232. 31 Ahmad Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52. 32Ibid, 52 23
harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, misalnya uang, biji-bijian, dan harta mitsli seperti hewan bahkan benda tak bergerak dan lain-lain. Harta yang dipinjamkan juga harus jelas ukurannya baik dalam segi takaran, timbangan, bilangan, dan ukuran panjangnya agar mudah pada saat pengembalian. 33 3) Sighat (Ijab dan Qabul) Sighat yaitu akad yang dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. Ijab adalah awalan berupa penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai bukti gambaran kehendak didalam melakukan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang dilakukan setelah ijab tanda bahwa untuk menerimanya. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut: a) Tujuan akad harus dapat dipahami serta jelas. b) Ijab dan qabul harus sesuai. c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehedaknya masing-masing dan tidak diperkenankan terdapat hal yang meragukan. 2. Syarat-syarat hutang (qardh) a) Dua pihak yang berakad adalah orang yang terlibat dalam akad tersebut. Pihak itu adalah muqridh (pemberi pinjaman) dan muqtaridh (penerima pinjaman). Syarat pihak yang terlibat yaitu: Baligh, berakal, merdeka, tidak dikenakan hajru atau cakap bertindak hukum. 33 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 278. 24
Muqridh, yaitu orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan utang piutang yang hal tersebut atas miliknya sendiri atau tabarru'. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah ahliyah atau biasa yang disebut kecakapan atau kepantasan pada akad qardh yang dilakukan harus dengan unsur kerelaan bukan karna keterpaksaan. Hal ini juga berkaitan dengan rincian syarat dari pandangan ulama Hanabilah yang merinci syarat seorang ahliyah at-tabrru' bagi muqridh hutang pemberi atau bahwasannya seorang wali anak yatim tidak diperkenankan menghutangkan itu dan nazir harta anak yatim (pengelola) wakaf tidak diperbolehkan menghutangkan harta wakaf. Ulama Syafi'iyah juga merinci beberapa permasalahan yang terkait dengan hal diatas. Merka juga berpendapat bahwa seorang wali juga tidak diperbolehkan menghutangkan dibawah harta perwaliannya itu dalam keadaan darurat. 34 yang terkecuali orang juga b) Harta yang dihutangkan (qardh) 1) Harta yang dihutangkan juga merupakan mal misliyat. Mal misliyat adalah harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), harta yang dapat diukur (zariyat), harta yang dapat dihitung 34Ibid, 232. 25
(addiyat). pandangan ulama hanafiyah. Itu merupakan bagian dari 2) Setiap harta yang dapat dilakukan sebagai jual beli salam, baik itu merupakan jenis Itu harta makilat, mauzunat, addiyat. merupakan bagian dari pandangan ulama Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Atas diperkenankan dasar tidak juga ini menghutangkan manfaat (jasa), bagian dari pandangan dari mayoritas fuqaha. 3) Al Qabad atau penyerahan, apabila akad utang piutang tidak sempurna dan terkcuali dengan adanya penyerahan serah terima, karena didalam akad qardh ada yang namanya tabrru'. Akad tabarru' juga tidak akan sempurna terkecuali dilakukan dengan serah terima (al-qabadh). Kaidah fiqh yang sesuai yaitu : sempurna "Tidaklah (pemberian) kecuali setelah diserahkan" akad ضبقلبِلَ إ عبتلا متي لَ tabarru' inilah 4) Utang piutang keuntungan (muqridh). tidak akan menimbulkan pinjaman bagi pemberi 5) Utang piutang itu sudah menjadi bagian dari pinjaman tanggung tersebut (muqtaridh). Tanggung merupakan mengembalikkan pinjaman atau hutangnya dengan jumlah yang sama atau serupa. penerima jawab jawab 6) Barang tersebut bernilai harta dan mubah (mal dimanfaatkan untuk hukumnya muttaqawwim). 26
7) Harta atau objek yang ingin dihutangkan juga wajib diketahui, yaitu sifatnya dan kadarnya atau jumlahnya. 8) Pinjaman tersebut juga boleh dalam kurun waktu yang mutlak atau boleh juga bersifat berjangka waktu.35 Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa akad qardh dikatakan sah apabila harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi atau tidak adanya perbedaan yang nantinya akan menyebabkan adanya perbedaan nilai. Diantaranya yang diperbolehkan yaitu benda-benda yang dapat ditimbang, ditakar, dan dihitung. Qardh juga selain daripada kategori diatas dikatakan tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menatap ditanah, dan lain- lainnya. 36 Namun pandangan ulama Malikyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan qardh pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar dan ditimbang seperti halnya pada benda emas, dan perak yang bersifat bernilai, seperti halnya barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal tersebut dikatakan atas dasar pada Hadits dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan qardh seekor anak unta. Hal tersebut dimaklumi bahwasanya anak bukan benda yang dapat ditakar atau juga dapat ditimbang. Selain itu, jumhur ulama juga memperbolehkan qardh pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Jumhur ulama pun melarang qardh manfaat atau jasa misalnya seperti seseorang pada hari ini akan mendiami rumah temannya dan dikemudian hari teman tersebut mendiami rumahnya. Akan tetapi hal semacam Ibn Taimiyah diperbolehkan. 37 itu menurut pandangan 35Ibid, 233. 36 Al-Huskafi, Jus IV, 179. 37Ibid, 181. 27
c) Sighat ijab dan kabul yaitu penetapan perbuatan tertentu yang dapat menunjukkan keridhoan yang kemudian diucapkan oleh orang yang atau pertama menyerahkan. Sedangkan, qabul adalah orang yang kemdian mengucap setelah orang pertama mengucapkan ijab dan menunjukkan keridhoannya.38 Pandangan ijab ulama Hanafiyah, dalam baik tindakan menerima Pandangan ulama selain ulama Hnafiyah juga memberikan pandangannya bahwa ijab merupakan pernyataan yang keluar dari orang yangmenyerakhan bendanya baik diucapkan oleh orang pertama maupun kedua. Sedangkan qabul adalah berupa pernyataan yang berasal dari orang yang menerima barang tersebut. Ijab dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan dimana tujuannya adalah menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad dimana kedua belah pihak atau lebih berakad, agar terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang diluar syara'. Oleh karena itu, didalam islam tidak semua hal bentuk kesepakatan atau perjanjiannya dapat dikategorikan sebagai akad, terutama pada kesepakatan yang tidak didasaran olehridho dan syariat islam.39 Dijaman yang serba tekhnologi ini sekarang segala sistem sudah menggunakan sistem online salah satunya akad. Akad ijab dan qabul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka secara langsung, dengan mengisi sebuah persyaratan yang sudah disediakan itu juga termasuk sudah melakukan ijab dan qabul antara si nasabah dengan misalnya sebuah perusahaan, maka juga dapat dikatakan sah. itu Akad qardh juga dapat dikatakan sah dengan adanya ijab dan qabul dan berupa lafal qardh atau bisa 38 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46 39Ibid, 45. 28
saja dengan persamaan pengertian. Misalnya " aku memberimu hutang" aku menghutangimu" selain itu qabul yang dikatan sah juga dengan semua lafal yang menunjukkansebuah ungkapan atau bentuk sikap kerelaan misalnya "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridho" dan lain-lain.40 atau dengan lafal " Akad qardh atau hutang piutang yang dilakukan itu bertujuan dengan maksud tolong-menolong dengan sesama umat manusia, bukan semata-mata mecari keuntungan dan eksploitasi. Maka dari itu, didalam utang-piutang tidak diperkenankan untuk melakukan atau mengambil keuntungan pribadi oleh pihak muqridh dari pihak muqtaridh. Apabila didalam kesepakatan awal disyaratakan adanya tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan itu termasuk ke dalam perbuatan riba, seperti yang sudah dijelaskan dalam Hadits Nabi diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya nabi berkata "semua utang piutang yang mendatangkan sebuah manfaat adalah salah satu bentuk riba". 41 Tetapi, apabila dalam kesepkatan awal tidak terdapat kesepakatan adanya unsur tambahan dalam pembayaran yang menimbulkan piutang keuntungan pada salah satu pihak maka itu tidak termasuk kedalam kategori riba. Beda halnya dengan inisiatif atau niat dari seorang peminjam atau seorang yang berhutang untuk melebihkan pembayaran hutangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Nabi Muhammad SAW langsung dihadapan sahabat. utang 40 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 233. 41 Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Juz 2, (Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H), hadis ke-11252 29
Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat untuk membayar dengan jumlah yang sama. Kemudian sahabat mengatakan, tidak ada kecuali nilainya lebih dari yang dihutangkan. Adapun yang sudah menjadi ketetapan menjadi objek rukun dan syarat utang piutang adalah: a. Aqid yaitu Kreditur dan Debitur Di dalam melakukan utang piutang tentu terdapat subjek hukum atau yang biasa disebut dengan orang yang berhutang dan orang yang melakukan piutang. Karena didalam menjalankan suatu aktivitas atau kegiatan utang piutang adalah kedua subjek tersebut. Maka dari itu, sangat diperlukan orang yang mempunyai kecakapan dalam hal melakukan perbuatan juugs memberikan pendapat mengenai persyaratan sebagai kreditur yaitu ahliyah yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan bersifat tabrru' dan mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan sebagai debitur ulama Syafi'iyah memiliki persyaratan yaitu harus memiliki kecakapan (ahliyah) untuk melakukan muamalat seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur alaih. 42 hukum. Ulama Syafi'iyah Sementara itu didalam fiqh sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil, yang mampu belum baligh atau belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk dalam memilih maka tidak sah hukumnya, dan keabsahannya juga sesuai dengan izin walinya. itu Selain itu juga orang berpiutang juga mempunyai kebebasan memilih dimana artinya bebas untuk melakukan perjanjian atau utang piutang yang terlepas dari paksaan dan tekanan seseorang ataupun lainnya. Sehingga timbul dan bisa terpenuhi adanya prinsip saling rela. Maka dari itu tidak dapat dikatakn 42 Chairman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136. 30
sah apabila melakukan utang piutang atas dasar keterpaksaan. b. Ma'qud alaih yaitu uang dan barang ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka kesepakatan perjanjian utang piutang atau pinjaman itu telah dianggap terjadi jika sudah terdapat objek yang nantinya menjadi sebuah tujuan adanya utang piutang. Itu juga diwajibkan harus ada barang yang akan menjadi objek yang akan diutangkan. Maka dari itu, objek utang piutang wajib memenuhi syarat berikut ini: Selain 1) Benda yang akan diutangkan merupakan benda yang bernilai yang mempunyai sisi persamaan konteks juga penggunaanya berakibat musnahnya benda utang. dalam dan 2) Objek tersebut dapat dimilki. 3) Benda tersebut kemudian dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. 4) Didalam kesepakatan perjanjian hutang telah terhadap waktu membahas dan sepakat perjanjian yang diakukan. Kesepakatan atau perjanjian didalam utang juga disyariatkan dengan cara tertulis. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya kekeliruan atau bahkan lupa, baik dalam segi jumlah besar kecilnya hutang atau masa pengembalian hutang. 43 Al-Zuhaili juga memberikan penjelasan beberapa syarat lain didalam akad qardh. Pertama, qardh tidak diperkenankan untuk menimbulkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang memberi pinjaman. Kedua, akad qardh tidak diperkenankan dilakukan bersamaan dengan 43Ibid, 137. 31
akad atau transasksi yang lainnya misalnya jual beli atupun lainnya.44 Dalam pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak penerima pinjaman harus mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak diawal perjanjian. Namun, didalan akad qardh pihak dari penerima pinajamn tidak diperkenankan mengulur ulur waktu pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk membayar pinjaman tersebut. Dalam ketetntuan lain di pasal 614 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyebutkan bahwa dalam akad qardh, pihak yang memberi pinjaman juga dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam, tujuannya agar hal tersebut terhindar dari penyalahgunaan pinjaman. 45 Terdapat berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi saat terjadinya atau melangsungkan akad qardh. Karena akad tersebut dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan mengikuti ketentuan yang berlaku. 46 Terdapat dan penangguhan, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa dalam qardh tidak terdapat khiyar, khiyar yang dimaksud disini adalah membatalkan akad. Dalam akad qardh masing-masing kedua belah pihak boleh membatalkan akad kapan saja. Tetapi, dalam jumhur ulama melarang penangguhan pandangan pembayaran qardh sampai dengan waktu yang telah ditentukan karena takut itu merupakan bagian dari riba nasi'ah. perbedaan dalam khiyar 44 Wahbah Zuhaili, Al-Fikih Al-Islami, V/3792. 45 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172. 46Ibid, 173. 32
Tetapi dalam berbagai pertimbangan bahwasanya qardh adalah derma. Akan tetapi muqridh pada saat itu berhak meminta penggantinya pada saat itu. Namun selain itu, qardh juga termasuk ke dalam akad yang wajib hukumnya diganti dengan harta mitsil. Maka dri itu, wajib membayarnya pada waktu itu, seperti halnya dengan hrata yang juga menetapkan keharusan untuk menangguhkan qardh ke dalam 3 keadaan yaitu : rusak. Ulama Hanfiyah 1) Wasiat, untuk menangguhkan hartanya dan ditangguhkan pembayarannya selama satu tahun, dimana ahli waris tidak diperkenankan untuk mengambil gantinya dari seorang muqtaridhsebelum habis waktu satu tahun tadi. misalnya mewariskan 2) Diasingkan, qardh diasingkan yang kemudian pemiliknya juga menangguhkan karena pada saat itu diwajbkan untuk penangguhan hal tersebut merupakan dari keputusan hakim. 3) Hiwalah, yang dimaksud disini adalah pemindahan hutang.47 3. Dasar Hukum Hutang Diantara hukum-hukum qard terdapat qard yang benar dan qard yang rusak. Kemudian diantara kedua hukum tersebut yang benar termasuk kedalam kategori akibat akad, yaitu mengikuti akibat akad dan terdapat juga perselisihan apakah akad tersebut mengikuti atau tidak, selain itu juga terdapat hukum peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tidak tersebut yang terduga yang kemudian menimpa akad kemudian akibatnya bukan dari akad itu sendiri misalnya melampaui batas, perselisihan atau perbedaanpendapat dan lain sebagainya. Dasar hukum qard juga berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits, diantaranya dasar hukum qard sebagai berikut: 47 Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154. 33
a. Al-Qur'an Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2: ايْداْلْا الَاو امااراْلْا ارْهَّشلا الَاو َِّللَّا ارِئااعاش اوُّلُِتُ الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ۚ انًااوْضِراو ْمِِِبّار ْنِم الَْضاف انوُغا تْ با ي امااراْلْا اتْيا بْلا اينِ ِمآ الَاو ادِئ الَاقْلا الَاو ِناع ْمُكوُّداص ْناأ ٍمْوا ق ُنآاناش ْمُكَّنامِرْايَ الَاو اوُدا اطْصااف ْمُتْلالاح ااذِإاو ِبْلا ىالاع اوُناوااعا تاو اوُداتْعا ت ْناأ ِمااراْلْا ِد ِجْسامْلا اوُناوااعا ت الَاو ٰىاوْقَّ تلااو ِ ِ ِبااقِعْلا ُديِداش اَّللَّا َّنِإ اَّللَّا اوُقَّ تااو ِنااو ْدُعْلااو ِْثِْْلْا ىالاع " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesuangguhnya Allah amat berat siksa- Nya. (QS. Al-Maidah : 2)48 Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 245 َُّللَّااو ۚ اةايرِثاك اافااعْضاأ ُهال ُهافِعااضُيا ف ااناساح ااضْرا ق اَّللَّا ُضِرْقُ ي يِذَّلا ااذ ْنام انوُعاجْرُ ت ِهْيالِإاو ُطُسْبا ياو ُضِبْقا ي " Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan." (QS. al-Baqarah : 245)49 48 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006) 49Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006) 34
b. Hadis 1) Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud ٍمِلْسُمْنِم اام : الااق امالاس او ِهْيالاع الله ىالاص َّ ِبَِّنلا َّناا ٍدْوُعْسام ِنْبِا ِناع اة َّرام ٍةاق اداصاك ان ااك َّلِا ِ ْينا ت َّرام ااضْرا ق اامِلْسُم ُض ِرْقُ ي "Dari Ibnu Mas'ud, Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda : Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali. "50 c. Ijma' Para ulama juga sepakat bahwasanya Qard ini dapat dilakukan, sebab manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia lainnya. Tidak ada istilahnya seseorang memiliki segala hal yang ia butuhkan. Maka dari itu, hutang- piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia. Islam juga merupakan salah satu agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. 51 Apabila ada seseorang yang sedang merasa kesulitan atau sedang menghadapi situasi sulit, tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan sampai menagihnya jika seorang pemberi pinjaman mengetahui penerima pinjaman sedang dalam keadaan sulit, apalagi dengan cara memaksanya dengan sesuatu yang sedang ia butuhkan. Pinjaman atau hutang memiliki dasar hukum asal yaitu tolong menolong antara seseorang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, atau bahkan sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan melakukan transaksi saling pinjam meminjam atau hutang menghutang. Tetapi, tidak semua pinjam meminjam itu dibenarkan oleh syara'. Bahkan 50 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, h. 816 51 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 176. 35
hukum pinjam meminjam itu bisa saja berubah dimana sesuai dengan kondisi dan situasi masing masing pihak. Karena itu tergantung lagi kepada kondisi masing-masing, bisa saja menjadi wajib yang disebabkan orang yang meminjam tersebut sangat membutuhkan pinjaman. Hukum pinjaman bisa berubah dikarenakan situasi dan sebab orang yang meminjam, sebagai berikut: a. Haram, apabila seorang pemberi pinjaman mengetahui tersebut akan digunakan untuk bahwa pinjaman melakukan perbuatan yang haram misalnya judi dan perbuatan haram lainnya. b. Makruh, apabila seorang pemberi pinjaman mengetahui bahwa pinjaman digunakan bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya. Selian itu jug a pemberi pinjaman mengetahui bahwa penerima pinjaman sanggup mengembalikan pinjaman tersebut. tidak akan c. Wajib, apabila pemberi pinjaman mengetahui bawa penerima pinjaman membutuhkan pinjaman tersebut untuk digunakan menafkahi diri, keluarga, dan sudah kerabatnya disyariatkan. Sedangkan, peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan harta itu selain dengan meminjam. sesuai dengan takaran yang 4. Konsep Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang Dalam Islam Seseorang yang mampu membayar hutangnya dalam kurun waktu yang telah disepakati maka seseorang itu termasuk kedalam orang yang terpuji. Tetapi, seseorang yang sering menunda-nunda atau bahkan enggan membayar hutangnya padahal dia sudah mampu membayar, maka dia termasuk kedalam golongan yang dzalim dan akan mendapat dosa yang besar. 52 52 Khumaedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 127. 36
1) Hukum Menunda Pembayaran Hutang Terdapat beberapa hukum apabila menunda nunda pembayaran hutang yaitu: a. Haram, Jika seseorang yang berhutang apabila telah mampu membayar dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan dalam agama setelah seseorang yang memberikan hutang telah menagih atau tersebut meminta dalam kurun waktu yang teah ditentukan. b. Mubah, apabila seseorang yang berhutang memang benar-benar belum bisa membayar hutangnya, atau ia sudah bisa membayar hutangnya namun masih ada hal atau berhalangan membayar. Contohnya, misalnya uang yang akan digunakan untuk membayar hutang tersebut belum berada ditangannya atau hal lain yang dibenarkan agama. Telah dijelaskan bahwasanya orang yang menunda atau bahakan enggan untuk membayar hutangnya padahal ia mampu untuk membayarnya itu termasuk ke dalam akhlak atau perbuatan yang tercela dan kemudian dipandang sebagai perbuatan yang dzalim dan penipuan dalam bermuamalah. 2) Dampak Negatif Utang Piutang Hutang juga dapat dipandang sebagai hal yang terus menerus berakibat buruk bagi orang yang melakukannya. hal buruk tersebut diantaranya adalah: a. Tidak dapat menenangkan pikiran, karena terus berfikiran bahwa penagih hutang bisa datang dan menagih kapan saja. b. Bisa mencemarkan nama baik keluarga, karena pemberi hutang bisa datang kapan saja kemudian bisa berdampak ke keluarga karena malu. 53 c. Hutang yang terlarut lama tidak dibayar, itu bisa menimbulkan perasaan emosi untuk orang yang dapat memutuskan meminjamkan. Sehingga 53Ibid, 128 37
hubungan baik antara si peminjam dengan pemberi pinjaman. d. Terlalu banyak menumpuk hutang yang tidak pernah dibayar, sikap tersebut bisa saja menghambat usaha orang lain. e. Apabila hutang yang sudah terlanjur banyak namun tidak bisa membayar hutangnya bisa saja membawa dampak negatif seperti nekat melakukan perbuatan yang tercela seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain-lain demi membayar hutangnya. 54 3) Faktor Pendorong Melakukan Hutang Penyebab seseorang berhutang itu banyak sekali, banyak diantara orang-orang yang membutuhkan atau juga hanya ingin memenuhi keinginannya yang tidak pernah terwujud. Faktor yang mendorong seseorang untuk berhutang antara lain: a. Faktor ekonomi yang memaksa atau banyaknya tuntutan kebutuhan ekonomi. b. Telah biasa melakukan hutang. c. Melakukan perbuatan yang dibenci agama, seperti berjudi. Kalah judi juga merupakan salah satu faktor pendorong manusia untuk berhutang. Sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahannya. d. Keinginan yang begitu tinggi yang selalu berlawanan dengan pemasukannya atau selalu ingin menikmati kemewahan yang tidak bisa tercapai. e. Selalu ingin dipuji orang lain, sehingga terus berfikir untuk selalu terlihat mewah dan bagus demi pujian jadi rela berhutang demi memenuhi kebutuhan yang diinginkan (gengsi).55 5. Etika Dalam Utang Piutang Seseorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Mungkin tidak 54Ibid, 128 55Ibid, 129. 38
ada cara lain selain meminjam atau berhutang dan berjanji akan membayar hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tetapi di dalam fakta kehidupan tidak semua orang yang berhutang tau etika yang baik dalam utang piutang di lingkungan masyarakat. 56 Etika yang baik dalam utang piutang yaitu: a. Melakukan pinjaman yang dilakukan itu atas dasar karna kebutuhan yang sangat mendesak dan disertakan niat atau dalam mengembalikkannya. hati untuk menggantinya b. Pihak yang berpiutang juga hendaknya harus memberikan pertolongan kepada pihak yang ingin berhutang. Namun belum mampu apabila mengembalikkan yang memberikan hutang juga wajib memberikan penundaan pembayaran hutang kepada si penerima hutang. Apabila juga betul-betul belum mampu penerima hutang membayar hutangnya maka penerima hutang hendaknya membebaskannya. yang meminjam juga tersebut, hutang pihak c. Demi terjaganya hubungan baik antara kedua belah pihak antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman hendaknya diperkuat dengan tulisan dan terdapat saksi atas perjanjian hutang tersebut. d. Ketika mengembalikkan pinjaman diharuskan untuk menyegerakan pembayaran hutang. Sebab dijelaskan dalam Hadits yang berbunyi "melalaikan dalam membayar pinjaman atau hutang berarti ia telah berbuat dzalim kepada pemberi pinjaman padahal ia telah menolongnya"57 hutang atau 6. Berakhirnya Perjanjian dalam Utang Piutang 56 M Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 243. 57 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 98. 39
Utang piutang dianggap telah berakhir atau selesai apabila jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak telah tiba dan dimana orang yang berhutang juga sudah mampu untuk mengembalikan hutangnya. Nah, maka dari itu seseorang yang berhutang juga tidak boleh menunda-nunda hutangnya diharuskan untuk menyegerakan pembayaran. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada surah QS. Al-Isra' ayat 34: ُهَّدُشاأ اغُلْ با ي َّٰتَّاح ُناسْحاأ ايِه ِتَِّل ِبِ َّلَِإ ِميِتايْلا الاام اوُبارْقا ت الَاو الَو ِدْهاعْل ِبِ "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu juga pasti diminta pertanggung jawabannya." (QS. Al-Isra : 34) 58 اوُفْواأاو َّنِإ ُئْسام انااك ادْهاعْلا Berdasarkan ayat diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa janji yakni suatu kewajiban atau keharusan yang wajib disegerakan yang tujuannya agar dapat diwujudkan apabila sudah sampai jangka waktunya, dikarenakan setiap janji pasti akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia bahkan diakhirat. Begitu juga dengan permasalahan utang piutang maka hal tersebut harus ada yang terpenuhi, hal tersebut yaitu: a. Memberikan perpanjangan waktu pelunasan hutang Hal tersebut terjadi apabila kondisi seseorang yang berhutang itu sedang dalam kondisi kesulitan dan juga tidak mampu. Maka dianjurkan orang yang memberikan hutang memberi sedikit kelonggaran atau perpanjangan waktu sampai dengan orang yang berpiutang tersebut mampu mengembalikkan atau membayar hutangnya. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280: 58 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoroo, 2006) 40
ٍةاراسْيام ٰالَِإ ٌةارِظانا ف ٍةارْسُع وُذ انااك ْنِإاو ْمُتْ نُك "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutangnya) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. " (QS. Al- Baqarah : 280) 59 ْنِإ ْمُكال ٌرْ ياخ اوُقَّداصات ْناأاو انوُمالْعا ت Dimana hukum utang piutang itu sendiri juga asalnya adalah boleh (mubah) jika seseorang itu bukan dalam keadaan yang darurat. Tetapi, dengan catatan seseorang itu mampu untuk melunasinya. Kemudian hukumnya juga wajib bagi yang berhutang dalam keadaan darurat, misalnya saja jika berhutang maka dia akan meninggal dunia, dan hal tersebut menjadi haram hukumnya jika hal tersebut tidak dalam keadaan darurat dan yakin tidak dapat mampu melunasi hutang tersebut. 60 b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang Pandangan Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang juga muali berlaku dan mengikat jika barang atau uang nya sudah diterima. Dimana apabila ia meminjam sejumlah uang dan kemudian ia telah menerimanya maka uang ituu menjadi miliknya atau berubah kepemilikannya, tetapi ia wajib mengembalikan atau membayar hutang tersebut atau uang yang tadi dipinjam dengan sejumlah uang yang jumlahnya sama (mitsli), tetapi itu bukan uang yang diterimanya. c. Membayar utang dengan melebihkan jumlahnya Dengan melakukan pembayaran yang jumlahnya lebih dari pinjaman yang diterima itu terdapat 2 macam yaitu 59 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006) 60 Abdul Rahman Ghazaly, et.al, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 253. 41
tidak diperjanjikan dan kelebihan yang kelbihan yang diperjanjikan. Akad qardh juga tergolong kedalam akad tabrru', dimana terdapat didalamnya ada unsur tolong menolong didalam kebaikan dan juga ketaqwaan, maka dari itu, muqridh juga berhak untuk meminta agar harta yang dipinjamkan kepada muqtaridh agar dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Dimana dalam hal pelunasan hutang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang yang diberi pinjaman agar menyegerakan pembayaran hutangnya. Karena menunda untuk membayar hutang bagi orang yang mampu itu merupakan bentuk kedzaliman. Terdapat unsur kerelaan dari para pihak yang melakukan akad, dimana dalam konteks ini tidak diperbolehkan untuk melakukan akad qardh yang salah satunya mengalami keterpaksaan, entah itu berasal dari pihak yang berakad ataupun diluar pihak yang berakad. Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT yang artinya "wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu (antarodhim)." Dapat ditegaskan dari arti firman Allah SWT diatas bahwa setiap mukmin diharuskan untuk melakukan apa yang sudah dijanjikan dan diakadkan baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. 61 Apabila kemudian seseorang yang meminjam atau berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya, disunatkan kepada seseorang yang berpiutang tersebut untuk menunda tagihan kepada orang yang berutang. Karena, memberikan tangguhan atau kelonggaran kepada orang yang sedang kesusahan Allah akan SWT. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam untuk berbuat dan memikul kewajiban menggunakan beberapa kriteria yaitu diberikan kemudahan oleh 61 Rachmawati Eka Nuraini, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, Vol 14 No 4, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), 786. /362 (diakses pada 7 September 2021 Pukul 20.00 WIB) 42
ikhtiyar. `aqil, baligh, mumayyiz, Sedangkan untuk menerima hak seseorang hanya disyaratkan masih mempunyai nyawa, berlaku sejak berwujud janin di dalam rahim dengan mempertimbangkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan. Penilaian terhadap kriteria tersebut menggunakan ciri-ciri fisik dan biologis seseorang.62 fahmul mukallaf dan Contohnya jika ada seseorang yang kemudian iqtaradha (menukarkan) satu kilo gandum maka ia harus menjaga gandum tersebut dan ia juga harus memberikan benda sejenis atau gandum kepada muqridh yang meminta haknya atau zatnya. Namun apabila muqridh kemudian tidak memintanya, maka muqtaridh juga tetap menjaga gandum tersebut, walaupun barang yang ditukarkan (qarad) itu masih ada. lalu, muqtaridh tersebut tidak mempunyai qarad selama qarad tersebut masih ada. begitu juga dengan pengembalian qarad pada harta yang ditakar atau ditimbang lalu dipinjamkan harus dibayar dengan benda yang sejenisnya. Terdapat pada benda-benda lainnya, yang kemudian tidak dapat ditakar, dikalangan mereka juga terdaat dua pendapat yang pertama, sebagaimana pendapat atau pandangan jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad. Kedua, mengembalikan harta atau benda yang sejenis yang mendekati barang yang ditukarkan (qarad) pada sifatnya. 63 B. Riba 1. Pengertian Riba Riba secara bahasa ialah tambahan, yang secara bahasa adalah pengambilan berupa tambahan dari harga pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pandangan atau pendapat 62 Ali Imron, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyyat dalam Legilasi Hukum)", Jurnal Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008. 63 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155. 43
yang menjelaskan istilah riba, tetapi, secara umum terdapat berbagai penegasan bahwa riba ialah pengambilan tambahan baik berasal dari transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dimana terdapat dalam berbagai rujukan itu merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.64 Penegasan itu dirujuk sebagaimana firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut: ِبِ ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ انوُكات ْناأ َّلَِإ ِلِطاابْل امي ِحار ْمُكْنِم ٍضاارا ت ْناع اةاراا ِتِ ْمُكِب َّنِإ اَّللَّا ا انااك الَاو ْمُكاسُفْ ناأ اوُلُ تْقا ت " Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)65 Dalam syariat islam riba biasanya dimaknai sebagai "premi" yang kemudian dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan pinjaman pokok sebagai kondisi atau keadaan dari jatuh tepo itu akan berakhir. Yang kemudian para penafsir memberikan penjelasan atau memberikan sebuah penjelasan terhadap praktik bagaimana cara memperpanjang penangguhan pembayaran kepada seorang debitur dengan memberi imbalan berupa tambahan yang disertai uang pokok atau biasa disebut (riba jahiliyyah) pada masa sebelum islam. Sebab, didalam praktik ini sudah turunnya wahyu, diketahui kemunculannya sejak zaman 64 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 88. 65 Anonim, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnnya Departemen Agama RI, (Semarang: Karya Toba Putra, 1996), 65. 44
praktik ini sudah dilarang dalam al-Qur'an.66 Dalam konteks nilai kesyari'ahan riba mencakup ke dalam unsur esensial hukum islam sebagaimana itu adalah perbuatan yang haram.67 Abdurrahman al-Jaziri memberikan pendapat istilah riba yaitu akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, yang tidak diketahui persamaannya atau perbedaanya menuerut syara' terlambat salah satunya. Menurut Syaikh atau bahkan Muhammad Abduh berpendapat bahwa adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang meminjam harta atau uang disebabkan karena adanya pengunduran janji pembayaran atau pengunduran waktu pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. riba Dalam Al-Qur'an sendiri riba dirtikan sebagai setiap penambahan yang kemudian diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau adanya penyeimbang yang dibenarkan secara syariah. Maksud dari penyeimbang atau pengganti tersebut adalah ransaksi bisnis atau komersial yang secara legimitasi terdapat penambahan secara adil, misalnya seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil. Ulama Syafi'i memberikan pendapat tentang riba, riba adalah transaksi disertai dengan imbalan tertentu yang itu tidak diketahui kesamaanya baik takaran, ukuran waktu dan lain-lain yang kemudian dilakukan transaksi atau disertai peundaan waktu penyerahan kedua barang atau objek yang akan dipertukarkan atau salah satunya. 2. Jenis-jenis Riba Ilmu Fiqih menyebutkan tiga jenis riba yaitu: a. Riba Jahiliyyah Riba Jahiliyyah utang yang diwajibkan untuk membayar melebihi dari pinjaman pokok, sebab si peminjam tidak mampu untuk mengembalikan uang 66 Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Hukum Keuangan Islam, Terjemah M Sobirin Asnawi, et al, (Bandung: Nusamedia, 2007), 93. 67 Ja'far Baehaqi, "Paradoks Fatwa Dewan Syari'AH Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah dan Alternatif Solusinya", Al-Ahkam, vol 27, Nomor 1, 2017. 45
pinjaman dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Riba jahiliyyah kemudian dilarang karena adanya pelanggaran kaidah setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Dalam memberi sebuah pinjaman itu merupakan bagian dari transaksi kebaikan, sedangkan mengambil manfaat dari pinjaman tersebut atau kompensasi itu merupakan sebuah transaksi bisnis (tijarah). Maka tersebut yang bermula niatnya sebagai transaksi transaksi kebaikan berubah menjadi transaksi bisnis yang bermodus menggunakan transaksi kebaikan seperti pinjaman. Dari sisi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyyah itu tergolong ke dalam riba nasi'ah, dan dari segi kesamaan sebuah objek yang ditukarkan riba ii tergolong riba fadl. 68 b. Riba Fadl jual beli dengan disertai tambahan salah satu pengganti atau penukar dari yang lainnya. Istilah lain, tambahan itu berasal dari penukar yang terletak paling akhir. Biasanya riba ini terjadi pada barang yang sejenis seperti menjual jagung 1 kg dengan jagung jagung 1,5 kg. Maksud lain dari riba ini yakni pertukaran antara barang sejenis denga kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk jenis riba ribawi. Riba Fadl ialah Riba ini termasuk ke dalam riba yang dilarang di dalam sunnah karena bentuknya berkaitan dengan jual beli dimana ketentuan tentang kelebihan yang diperoleh didalam tukar menukar barang yang sejenis, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum, dan lain- lain yang berkaitan dengan tolak ukur atau timbangan. c. Riba Nasi'ah Riba Nasi'ah biasa disebut dengan riba duyun yaitu riba yang tidak dapat memnuhi kriteria untung 68 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 40. 46
yang muncul bersamaan dengan resiko (ghunmu bil ghurni) dan hasil usaha muncul bersamaan dengan biaya (al- Kharaj bi dhaman). Biasanya ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena kurun waktu yang berjalan. transaksi ini muncul sebab adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang kemudian diikuti dengan penyerahan barang di akhir.69 Riba 3. Hikmah diharamkannya Riba Menurut Pendapat dari Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa sebab adanya pengharaman riba itu karena riba itu sifatnya menindas atau menindas orang yang terpaksa dan sedang ke dalam keadaan mendesak, secara langsung hal tersebut bisa menghilangkan persaan simpati dan kasih sayang kepada manusia, menghapuskan sifat tolong-menolong di dalam kehidupan manusia, adanya eksploitas orang yang kuat terhadap orang yang lemah, yang mana itu adalah prilaku kemudharatan yang besar terhadap sesama umat manusia. Menurut pandangan M.Syakir Sula bahwa alasan diharamkannya riba yaitu agar dapat mencegah prilaku penganiayaan antara pihak pemilik uang dengan si peminjam uang seperti di dalam bank konvesional. 70 C. Denda (Ta'widh) Dalam Hukum Ekonomi Syariah 1. Denda (Ta'widh) Denda dalam perundang-undangan nasabah atau anggota yang tidak melakukan apa yang telah dijanjikan untuk melakukannya atau biasanya karna lalai dari sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian, maka hukumnya boleh dikenakan denda seperti yang telah 69 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, 37. 70 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 262. 47
tertuang didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) yaitu: 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (1) " Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitang dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Dalam KHES menyebutkan pada pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji itu dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Membayar ganti rugi, b. Membatalkan akad, c. Peralihan resiko, d. Denda, dan/atau, e. Membayar biaya perkara.71 Berdasarkan ketentuan dalam KHES bahwa pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam berakad, maka itu diperbolehkan dijatuhi sanksi berupa denda, sebagaimana penjelasan diatas. 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN mempunyai kedudukan yang unik terkait dengan daya fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh institusi yang mempunyai otoritas di bidangnya, fatwa DSN hanya mengikat atas dorongan keimanan, sama seperti hukum Islam pada umumnya.72 Ketentuan tersebut tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.43/DSN- ikatnya. Sebagai 71 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,26. 72 Ja'far Baehaqi, "Paradoks Fatwa Dewan Syari'AH Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah dan Alternatif Solusinya", Al-Ahkam, vol 27, Nomor 1, 2017. 48
MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh). Fatwa tersebut memberikan ketentuan atau aturan bagi lembaga keuangan syariah yang menerapkan ganti rugi agar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip hukum islam. Ketentuan nya sebagai berikut : Pertama, ketentuan umum meliputi: 1. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. 2. Kerugian yang diapat dikenakan ta'widh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ialah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 3. Kerugian riil sebagaiamana dimaksud ayat 2 adalah biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. 4. Besarnya ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut. 5. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang seperti salam, ijarah, dan murabahah. 6. Dalam akad murabahah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.73 Kedua, ketentuan khusus 1. Ketentuan ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 73 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Snar Grafika, 2005), 248. 49
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus seuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. 3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad 4. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. 74 Denda juga termasuk ke dalam hukuman yang melibatkan uang yang kemudian harus dibayar dalam jumlah yang telah disepakati atau tidak dalam jumlah tertentu aturan telah disepakati atau bahkan kesepakatan yang undang-undang sekalipun. Jenis denda yang paling umum adalah uang, dimana denda yang jumlahnya tetap yag bisa dibayarkan menurut penghasilan. 75 telah melanggar dikarenakan Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam ْناأاو ٌرْ ياخ surah Al-Baqarah ayat 280: ْنِإ اوُقَّداصات ْمُكال ٍةاراسْيام ٰالَِإ ٌةارِظانا ف ٍةارْسُع وُذ انااك ْنِإاو ْمُتْ نُك "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutangnya) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. " (QS. Al- Baqarah : 280) 76 انوُمالْعا ت Dan dapat dijelaskan dimana apabila ada kesulitan didalam membayar kewajiban maka berilah ''seseorang tersebut 74 Abbdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 174. 75 Meity Taqdir Qadratullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 92. 76 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006) 50
tenggang waktu sampai tiba masa pelunasan dimana seseorang tersebut benar-benar mampu membayarnya. Menyedekahkan kepada mereka yang kesulitan dengan membebaskan semua hutang atau pinjaman atau apabila tanggungan itu belum bisa dolunasi. Dimana denda dalam hukum pidana islam diqiyaskan dengan ta'zir. Di dalam bahasa arab istilah yang digunakan adalah gharamah.tetapi, menurut KHES denda dalam istilah perbankan syariah ialah ta'widh. Namun dalam pandangan ulama itu terdapat perbedaan terkait penerapan hukum denda yang sebagaimana sebagian dari ulama berpendapat bahwa hukuman denda itu tidak diperbolehkan dan sebagian lagi berpendapat bahwa hukum denda diperbolehkan. 77 Secara umum juga sistem hukum mengenalnya dengan sebutan 3 sanksi terdiri dari sanksi pidana, perdata, dan administrasi. 78 Tetapi didalam kehidupan sehari-hari 3 jenis sanksi diatas memiliki penerapan sanksi atau denda nya masing- masing. Misalnya didalam berkendara apabila tidak memiliki SIM itu merupakan bagian dari pelanggaran yang kemudian dikenakan sanksi atau denda. Namun didalam hukum pidana contohnya dengan membayar denda maka hukuman dikatakan sudah dijalankan.79 Denda yang berupa uang yang harus dibayarkan oleh nasabah karena itu merupakan karena seorang tersebut melanggar aturan atau penalti.80 Denda yang dimaksudkan disini adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang diakibatkan karena tidak dipenuhinya perjanjian. 77 Fathul Aminudin Aziz, Hukum Denda Keuangan Publik Islam di Indonesia, Vol. XII No 2, (Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018), 321. 78 Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 16. 79 Umu Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Yoshiko Press, 2010), 188-189. 80 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 28. 51
Bahasa inggris mengistilahkan denda dengan istilah fine.81Fined atau yang berarti mendenda atau didenda. Bahasa Arab menyebutnya dengan 3 istilah yaitu denda diyat` ialah pengganti denda pidana qisas` (bunuh), ketika si pembunuh diampuni oleh keluarga si terbunuh dan kemudian denda dianggap sebagai jalan alternatif hukuman antara qisas` dan pemaafan.82 Sedangkan denda kaffarah` yaitu denda untuk menghapuskan dosa, contohnya adalah dikarenakan berhubungan badan suami istri pada saat puasa Ramadhan disiang hari ini yang sudah merupakan aturan atau ketentuan islam. Denda dam` yaitu denda atas pelanggaran ritual ibadah haji.83 Oleh karena itu, istilah yang sering digunakan namun tidak cukup dikenali dalam lingkungan masyarakat yaitu daman`, ta'wid`, dan gharamah` yang kemudian sering dipakai hanya dalam denda-denda yang berkaitan dengan ekonomi islam saja. 2. Dasar Hukum Denda Secara umum dimana dalam mencari sumber dasar hukum, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia kini mendasarkan fatwanya yang merujuk pada Al-Qur'an yaitu wahyu Allah SWT yang kemudian diturunkan kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW yang berisi aturan dan ketetntuan hukum yang bersifat secara menyeluruh. Dan sebagai penjelas kemudian muncul sumber hukum yang kedua yaitu Hadits.84 Sumber hukum kedua atau disebut dengan Hadits yang berfungsi sebagai penjelas terhadap adanya al-Qur'an, yang kemudian menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat didalamnya dan juga membuat hukum-huku yang baru hingga membenarkan yang sudah ada dan sudah berjalan. Oleh karena 81Ibid, 228. 82 Faisar Ananda Arfa, Denda Sebagai Al ternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer), Vol 3 No 1, (Analytica Islamica: 2014), 70. 83 Masdar Farid Mas'udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, (Tangerang: PT.Pustaka Alvabet, 2013), 164. 84 Rahmat Syafe'i, Ushul Fiqh, (Bandng: CV Pustaka Setia, 1999), 7. 52
Indonesia itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama memberikan dasar fatwanya berupa pendapat para ulama mujtahid atau yang sering diistilahkan dengan ijma' karena persoalan tersebut tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadits. juga biasanya melakukan penelusuran terhadap a-Qur'an, Hadits, dan pandangan atau pendapat mujtahid atau ijma' yang biasanya belum ditemukan secara lalu kemudian tentang suatu permasalahan menggunakan ijtihad' sama halnya dengan yang dilakukan DSN- MUI untuk mencari suatu keputusan maka dari itu tidak lepas dari ijtihad. Karena pada dasarnya dengan adanya perkembangan zaman yang sangat pesat, sangat diperlukan adanya perangkat ijtihad sangat hukum yang mengatrnya. Disitulah posisi diperlukan. Sebab, perkembangan yang sangat pesat ini dikhawatirkan jika tidak ditangani dan direspon secara cepat dan baik akan ditinggalkan oleh para pemeluknya. Selain itu, para ulama rinci Jika dilihat dari banyaknya ayat al-Qur'an, Hadits, maupun banyaknya pandangan atau pendapat para ulama yang kemudian dijadikan fatwa yang dikutip oleh DSN-MUI sebagai rujukan itu sifatnya sangat menyeluruh baik tersirat maupun tersurat. Hal ini juga berkaitan dengan pinjam meminjam atau hutang keterlambatan pembayarnya. 85 (Qardh) apalagi terkait denda Hadits yang dijadikan acuan oleh DSN-MUI masih sangat bersifat menyeluruh dan ada beberapa hadits saja yang kiranya lebih spesifik untuk dijadikan sebagai bahan acuan oleh tidak DSN-MUI untuk memberikan pendapatnya memperkenankan dalam adanya pembayaran pinjaman yaitu merujuk pada Kaidah Fiqh butir ke-4 pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.86 tentang denda keterlambatan 85 Asmuni Abdurrahman, Al-Qawaidhul (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1974), 75. al-Fiqhiyyah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh 53
Adapula salah satu Hadits yang kemudian dijadikan sebagai rujukan DSN-MUI yang menyebutkan bahwa orang yang menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, itu boleh dikenakan sanksi.87 Tetapi, sanksi tersebut tidak boleh berupa denda karena denda merupakan bagian dari penarikan manfaat secara sepihak dari hutang tersebut, yang didalam kandungan kaidah fiqh itu termasuk riba. Hal yang menjadi sebuah dasar hukum bagi seorang yang menunda-nunda pembayaran berupa denda ini terdapat dalam kandungan ayat al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagaimana dalam ketentuan Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut: ٰىالْ تُ ي ِدوُقُعْل ِبِ اوُفْواأ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ْمُتْ ناأاو ْمُكْيالاع "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu bintang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. Al- Maidah: 1)88 ُةاميِ ْتَّل ِحُأ ْمُكال ابّ ٌمُرُح َّنِإ اَّللَّا ُمُكْايَ اام َّلَِإ اام ِمااعْ نا ْلْا ُديِرُي ِدْيَّصلا ارْ ياغ يِِلُِمُ Begitu juga dengan sunnah Nabi SAW yang dijadikan dasar hukum denda: لما ٍفْواع ِنْب ِرماع ناع ىلص الله الوُسار َّناأ ُهناع الَااعا ت الله اىِضار ِ ِلَاز ُ ااحْلٌص َّلَِأ ، اينِمِلس لما ايناب ٌزِئااج ُحلُصلا ; لاق ملسو هيلع الله ُ 87 Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'aah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 56. 88 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006) 54
ااطْراش َّلَِأ ، مِهِط وُرُش الاع انوُملْس لماااو امااراح الاحاأ ْواأالَ الَاح امَّراح ُ اامااراح ٌلاحاواأ ،الَ الَاح ماراح " Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf) 89 Dan terdapat Kaidah Fiqh : ِرلا ِهوُجُو ْنِم ٌهْجاو اوُها ف اةاعافْ نام َّراج ٍضْرا ق ُّلُك ابِِ "Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba." Banyak sekali ayat al-Qur'an, Hadits, dan juga kaidah fiqh yang mengatur dan memerintahkan agar kita memenuhi dan melakukan perbuatan sesuai perjanjian transaksi, dan peryaratan utang piutang serta menunaikannya sebagai amanah. 90 Apabila memenuhi dan memperhatikan sesuai dengan kesepakatan perkara yang duperintahkan maka hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan hukumnya sah. Makna sahnya transaksi diambil dari Hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda "Kaum Muslimn itu juga berkewajiban atas melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) Makna kandungan yang terdapat pada hadits ini juga didukung dari berbagai dalil yang berasal dari al-Qur'an dan as- sunnah. Persyaratan yang dimaksud adalah mewajibkan atas sesuatu yang ada dan pada asalnya tidak wajib, tidak juga haram. Segala sesuatu yang hukumnya boleh (mubah) akan berubah 89 M. Nashiruddin Al-Abani, Shahih Bukhari, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 777. 90 Moh.Rifa'i, Ilmu Fiqih Lengkap, (Semarang: CV. Toba Putra), 49. 55
menjadi wajib apabila terdapat dalam persyaratan dan juga telah disepakati kedua belah pihak karena pada asalnya sama sama saling ridha. Pendapat tersebut yang kemudian dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa " Segala syarat yang tidak menyelisihkan syariat adalah sah hukumnya, dalam semua transaksi. Misalnya ada penjual yang diberi syarat agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual-beli, baik maksud pokok tersebut adalah penjual ataupun barang yang diperdagangkan. Syarat dan transaksi jual-beli hukumnya adalah sah. "91 91 Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddqy, Koleksi Hadits-Hadits Ahkam IV, (Semarang: Putra Jaya Mitrajawa, 2010), 33. 56
BAB III PRAKTIK HUTANG PADA FITUR LAYANAN SHOPEEPAY LATER A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan Fitur ShopeePay Later Shopee ialah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Tahiland, Indonesia, Vietnam, dan Filiphina.92 Shopee Taiwan, merupakan marketplace yang menyediakan jasa jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan sangat cepat. Shopee juga menawarkan berbagai jenis produk mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan fashion. Shopee juga ada dalam bentuk serta website untuk memudahkan penggunaan di dalam melakukan kegiatan belanja online dar aplikasi mobile di smartphone. aplikasi mobile Shopee di Indonesia mulai diresmikan dan diperkenalkan pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Bahkan sampai saat ini aplikasi shopee di smartphone sudah di download oleh lebih dari ratusan juta pengguna platform ini. 93 Shopee juga telah menyediakan fitur yang isinya memudahkan para penjual dan pembeli agar bisa saling berinteraksi dengan sangat mudah dan cepat, sehingga banyak para pengguna yang tertarik untuk menggunakan aplikasi shopee ini. Fitur yang disediakan pada aplikasi Shopee ialah flash sale, 12.12, gratis 92 Shopee, diakses pada 11 Desember 2021 pukul 20.14 WIB 93 Sejarah Shopee, Shopee_ Indonesia, diakses pada 11 Desember 2021 pukul 20.14 WIB 57
ongkir, cashback, hingga fitur layanan pinjam meminjam uang (ShopeePay Later) ddan masih banyak lagi. Salah satu fitur pada aplikasi shopee yang saat ini sedang gencar sekali digunakan para pengguna baik untuk pribadi bahkan untuk modal awal usaha adalah ShopeePay Later yang sudah ada dan dirilis pada 6 Maret 2019. ShopeePay Later ialah solusi dimana tersedia pinjaman instan hingga Rp. 50.000.000,00 yang memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk membayar dalam jangka waktu 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2 sampai 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Selain itu, penguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali untuk fitur ShopeePay Later yang dimiliki.94 Terkait pengajuan pinjaman di ShopeePay Later berlangsung sangat mudah sekali dan cepat, para pengguna Shopee hanya membutuhkan KTP untuk proses yang selanjutnya yaitu registrasi pengajuan pinjaman, tanpa adanya proses cheking BI, survey kelayakan pemohon, ataupun penggunaan tersebut disetujui oleh Shopee, maka dari itu secara otomatis pengguna telah mendapatkan nominal sebesar Rp.750.000,00 dan kesempatan tersebut juga bisa menambahkan limit sebanyak satu kali dimana nominal tersebut bisa digunakan untuk membayar apa yang dibelanjakan engguna shopee di aplikasi shopee. Tetapi, limit tersebut terdapat keterbatasan pembelian, hanya produk yang tidak berkategori voucher dan produk digital. Total pinjaman pada ShopeePay Later tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePay Later pengguna yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, maka dari itu pengguna yang menggunakan fitur ShopeePayLater tidak menerima uang secara cash tetapi melainkan uang elektronik yang hanya bisa untuk membayar barang belanjaan di aplikasi shopee.95 jaminan. Jika pengajuan pinjaman 94 ShopeePay Later, ShopeePayLater, diakses pada 11 Desember 2021 pukul 20.14 WIB 95 Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, 58
Dalam aplikasi Shopee terdapat fitur ShopeePay Later yang didalamnya terdapat syarat dan ketentuan ShopeePay Later yang memberikan segenap informasi kepada para pengguna nya untuk terlebih dahulu membaca sebelum menggunakan. Isi dari syarat dan ketentuan ShopeePay Later diantaranya memberikan informasi bahwa didalam layanan ini adanya kesepakatan yang menimbulkan hubungan yang mengikat secara hukum diantara si peminjam dengan setiap pemberi pinjaman sebagaimana pemberi pinjaman itu bertugas sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan menggunakan layanan tersebut maka pihak pemilik akun atau peminjam berarti setuju untuk terikat secara hukum dengan pemberi pinjaman dan tentunya tunduk kepada syarat dan ketentuan layanan fitur ini dan pihak peminjam dianggap telah membaca, memahami, dan menerima syarat idgunakan untuk dan ketentuan fitur layanan kepentingan diri sendiri bukan kepentingan orang lain. Maka, pemilik akun jawab penuh atas setiap penggunaan layanan melalui akun si peminjam pada platform Shopee. Apabila pemilik akun tidak menyetujui syarat dan ketentuan layanan ini atau bukan merupakan pemilik manfaat dalam tidak layanan penggunaan menggunakan layanan tersebut. ini yang bertanggung dimohon untuk ShopeePay Later adalah layanan dan fitur pada platform Shopee yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan oemberian fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna platform Shopee, untuk membeli barang atau jasa melalui platform Shopee, dimana fasilitas pinjaman diberikan oleh pemberi pinjaman dengan produk dan/atau tenor angsuran fasilitas pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) layanan pada platform Shopee. 96 dengan-ShopeePayLater, diakses pada 11 Desember 2021 pukul 20.14 WIB 96 Aplikasi Shopee, Syarat dan Ketentuan ShopeePay Later, diakses pada 20/12/2021 Pukul 19:48 WIB 59
Total Kredit ShopeePay Later adalah total limit pembayaran untuk semua transaksi menggunakan ShopeePy Later. ShopeePay Later juga hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee. Jika terpilih maka pemilik akun atau pengguna Shopee mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan ShopeePay Later. Berikut langkah- langkah untuk mengaktifkan ShopeePay Later: Klik tab Saya, lalu pilih SpayLater Klik Aktifkan Sekarang 3.1 Gambar Halaman Pengaktifan ShopeePay Later Sumber : Shopee Masukan Kode Verifikasi (OTP)* yang dikirimkan melalui SMS, lalu klik lanjut. 60
3.2 Gambar Halaman Proses Masuk Kode Verifikasi Sumber : Shopee Unggah Foto KTP, yang nantinya akan diminta memasukkan foto KTP dan mengisi Nama dan NIK kemudian klik Konfirmasi. 61
3.3 Gambar Halaman Proses Foto Sumber : Shopee Lakukan verifikasi wajah dengan mengikuti langkah- langkah yang tersedia. 97 97 Aplikasi Shopee, Syarat dan Ketentuan ShopeePay Later, diakses pada 20/12/2021 Pukul 19:48 WIB 62
Masukan Informasi Tambahan, lalu klik Lanjut. 3.4 Gambar Data Diri Hasil Scan KTP Sumber : Shopee Apabila sudah berhasil, dan mendapatkan notifikasi SpayLater maka SpayLater sedang diproses. Apabila pengajuan aktivasi disetujui, maka akan mendapatkan pop up notifikasi aktivasi berhasil dan 63
mengenai limit umum dan limit cicilan itu dapat digunakan untuk melakukan SpayLater. transaksi menggunakan B. Praktik Hutang Pada Fitur Layanan ShopeePay Later Melakukan Pembayaran menggunakan Metode ShopeePay Later berarti akun tersebut juga sekaligus melakukan pinjaman uang elektronik pada aplikasi Shopee di fitur layanan ShopeePay Later. Berikut adalah mekanisme pembayaran menggunakan SpayLater saat Check Out : 98 Pilih Metode Pembayaran. 3.5 Gambar Memilih Metode Pembayaran Sumber : Shopee Pilih SpayLater. 98 Aplikasi Shopee, Syarat dan Ketentuan ShopeePay Later, diakses pada 20/12/2021 Pukul 19:48 WIB 64
3.6 Gambar Memilih Sistem Pembayaran ShopeePay Later Sumber : Shopee Klik Konfirmasi. 3.7 Gambar Konfirmasi Metode Pembayaran Sumber : Shopee Klik Buat Pesanan. 65
3.8 Gambar Total Tagihan Yang Akan Dibayarkan Menggunakan ShopeePay Later Sumber : Shopee Masukkan PinShopeePay Akun anda. 99 Selain itu, setelah melakukan pinjaman uang elektronik didalam fitur layanan ShopeePay Later kita juga harus mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran pinjaman tersebut. Tujuan kita mengetahui jatuh tempo pembayaran pinjaman agar kita tidak terjebak pada denda pinjaman 5% yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam syarat dan ketentuan yang ada pada fitur ShopeePay Later. 99 Aplikasi Shopee, Syarat dan Ketentuan ShopeePay Later, diakses pada 20/12/2021 Pukul 19:48 WIB 66
Penelitian ini dilakukan kepada beberapa responden yang menjadi sempel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 mahasiswa pengguna ShopeePay Later, yaitu: Tabel 3.1 Data Responden Pengguna Fitur ShopeePay Later No Nama Umur, Pekerjaan 1. Winda 21 Tahun, Mahasiswi 2. Nindy 22 Tahun, Mahasiswi Alasan Menggunakan ShopeePay Later Mempermudah mahasiswa khususnya yang hanya mengandalkan uang bulanan, karena dalam fitur ShopeePay Later itu dalam pinjamannya ada sistem cicilan yang memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya apabila sedang tidak memiliki uang tunai. Mempermudah mahasiswa untuk memulai usaha dengan menggunakan limit yang diberikan kepada pengguna akun. Pembayarannya juga bisa dicicil Total Tagihan beserta Denda Keterlambatan (Total Tagihan + Denda (5%)) Total Tagihan : Awal : Rp.492.637 Denda Keterlambatan : 5% Total Pembayaran : Rp. 517. 268 Total Tagihan : Awal : Rp. 209.809 Denda Keterlambatan : 5% Total Pembayaran Rp. 220. 299 : 67
3. 4. 5. Yuli 21 Tahun, Mahasiswi Indriyanti 21 Tahun, Mahasiswi Nurul 21 Tahun, Mahasiswi Karena malas membayar menggunakan uang tunai. Memenuhi kebutuhan disaat tidak memiliki uang, walaupun ini peminjaman menurut saudara indri tidak kondusif dikarenakan terkadang jarak dari peminjaman dengan pembayaran itu tidak ssampai satu bulan . Karena banyak sekali voucher gratis ongkir yang metode pembayaran nya harus lewat shopeepay/shopeepay later. Maka para pengguna akun memilih untuk menggunakan ShopeePay ataupun ShopeePay Later 68 Total Tagihan : Awal : Rp. 118.589 Denda Keterlambatan : 5% Total Pembayaran Rp. 124.831 Total Tagihan : Awal : Rp. 203.388 Denda Keterlambatan : 5% (Tercatat 2 bulan keterlambatan menjadi 10%) Total Pembayaran Rp. 224.235 Total Tagihan : Awal : Rp. 142.500 Denda Keterlambatan : 5% Total Pembayaran Rp. 150.000 : : :
Beberapa wawancara dengan para pengguna ShopeePay Later, Saudara , bahwa saudara tahu tentang fitur ShopeePay Later pada aplikasi Shopee karena hampir setiap hari menggunakan aplikasi tersebut, dan mengetahui pemberlakuan fitur ini yang sekiranya sudah setahun yang lalu. Kegunaan dari fitur ShopeePay Later ini diantaranya adalah untuk membayar barang-barang yang dibeli pada aplikasi Shopee, bisa dicicil dalam kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Dengan sistem pembayaran seperti itu tentunya pihak pengguna ShopeePay Later sangat memudahkan dan lebih mendahulukan kepentingan saudara. Terkait denda pada ShopeePay Later apabila pengguna memiliki keterlambatan membayar dan dikenai denda, yang mana denda tersebut muncul pada total tagihan pembayaran saudara secara otomatis. Yang dirasakan saudara ketika menggunakan aplikasi dan fitur tersebut yaitu memudahkan dan membantu saudara, padahal disitu lah ketidaksadaran para pengguna, dengan mengandalkan uang yang masih belum pasti dapatnya untuk membayar pinjaman online tersebut yang kemudian apabila kita mendapat keterlambatan pembayaran kita terkena permasalahan riba yang terdapat pada fitur ShopeePay Later yang saudara sendiri tidak menyadari nya. Misalnya saja, kita hanya bisa menggunakan pinjaman uang elektronik tersebut untuk membayar barang kebutuhan yang hanya dapat diperoleh dari ShopeePay Later dengan masing- masing barang memiliki harga yang berbeda-beda dan juga tempat penjualan yang berbeda-beda. Dengan rincian : 1) Saudara A bersedia mengajukan limit ShopeePay Later atau mengaktifkan ShopeePay Later dan mendapatkan limit awal yaitu Rp. 750.000. Kemdian Saudara A bertempat tinggal di semarang memiliki kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier yang berupa skincare, beras, dan baju. Kemudian A membelanjakan pada aplikasi Shopee menggunakan limit ShopeePay Later : Skincare dengan harga Rp. 70.000 di toko ABCshop yang berada di Kota Jakarta Utara dengan adanya ongkir senilai 69
Rp. 17.000 untuk dikirim ke alamat tempat tinggalnya yang berada di Semarang yang mana mendapat potongan ongkir senilai Rp. 10.000 karena telah menggunakan fitur ShopeePay Later disetiap pesanan pun terdapat beberapa biaya penanganan. Total belanja pertama si A berarti : Harga skincare (Rp. 70.000) + Sisa Ongkir (Rp. 7.000) + Biaya Penanganan (Rp. 287) = Total Rp. 77.287 Yang dibayarkan menggunakan metode pembayaran ShopeePay Later ( Rp. 750.000 - Rp. 77.287 = Rp 672.713) Cicilan 1X Rp. 77. 287, Cicilan 3X Rp. 26.523, Cicilan 6X Rp. 13.261, Cicilan 12X Rp. 6.441 Note : Yang mana cicilan telah diberi suku bunga senilai 2.95% apabila melakukan keterlambatan pembayaran maka dapat terkena denda 5% pada total tagihan tiap bulannya. Beras 5 Kg dengan harga Rp. 56.000 di toko berkah sembako yang berada di Kota Batang dengan adanya ongkir senilai Rp. 15. 000 untuk dikirim lagi ke alamat yang berada di Semarang senilai Rp. 10.000 karena menggunakan ShopeePay Later. Dengan alasan saudara A untuk memenuhi kebutuhan dikos yang tanpa disadari itu sangat merugikan menurut penulis. Total belanja kedua si A berarti : Harga beras (Rp. 56.000) + Sisa Ongkir (Rp. 5.000) + Biaya Penanganan (Rp. 287) = Total Tagihan Rp. 63. 500 Yang dibayarkan menggunakan metode pembayaran ShopeePay Later ( Rp. 672.713 - Rp. 63.500 = Rp. 609.213) Cicilan 1X Rp. 63.500, Cicilan 3X Rp. 21.791, Cicilan 6X Rp. 10. 895, Cicilan 12X Rp. 5.447 Note : Yang mana cicilan telah diberi suku bunga senilai 2.95% apabila melakukan keterlambatan pembayaran maka dapat terkena denda 5% pada total tagihan tiap bulannya. Baju seharga Rp. 75.000 di toko ootdshop yang berada di daerah bandung dengan ongkir senilai Rp. 12.000 untuk 70
dikirimkan lagi ke rumahnya yang berada di Semarang lalu mendapat potongan yang berasal dari voucher gratis ongkir Rp. 10.000. Harga Baju (Rp. 75.000) + Sisa Ongkir (Rp. 2.000) + Biaya Penanganan (Rp. 287) = Total Tagihan Rp. 77.287 Yang dibayarkan menggunakan metode pembayaran ShopeePay Later ( Rp. 609. 213 - Rp. 77. 287 = Rp. 531. 926) Cicilan 1X Rp. 77. 287, Cicilan 3X Rp. 26.523, Cicilan 6X Rp. 13.261, Cicilan 12X Rp. 6.441 Note : Yang mana cicilan telah diberi suku bunga senilai 2.95% apabila melakukan keterlambatan pembayaran maka dapat terkena denda 5% pada total tagihan tiap bulannya. Total tersebut kemudian dibayarkan menggunakan Limit ShopeePay Later Beli Sekarang Bayar Nanti, yang sangat menggiurkan para pengguna karena terdapat beberapa pilihan cicilan juga terdapat suku bunga 2,95% dari total belanja dalam jatuh tempo satu bulan cicilan. Selain itu, para pengguna akun Shopee tidak perlu repot-repot untuk keluar mengisi saldo shopee pay, cukup mengaktifkan saja dan membayarnya ketika sudah jatuh tempo. Menurut pandangan penulis bahwa hal tersebut memang sangat memudahkan dan membantu khususnya para mahasiswa apalagi untuk cara agar mendapatkan limit pinjaman saja sangatlah mudah hanya menyiapkan KTP dan akun aktif Shopee. Oleh karena itu, para mahasiswa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang hanya mengandalkan uang bulanan dan juga muungkin untuk memulai usahanya. Namun, disisi lain pendapatan para mahasiswa diatas adalah tidak pasti, maka dapat dikatakan bahwa resiko denda keterlambatan atas pembayaran bisa saja terjadi. Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah mensyaratkan jatuh tempo dalam akad Qardh pada Fitur ShopeePay Later hukumnya boleh, sementara terkait biaya penanganan yang dikenakan pada tiap transaksi itu belum sesuai syariat karena disyaratkan diawal bahwa biayanya telah dikaitkan dengan jumlah transaksi. Tetapi, penambahan yang masuk ke dalam 71
persyaratan atau manfaat yang disyaratkan itu hukumnya telah dilarang berdasarkan ijma'. Keutamaan di dalam bertransaksi dengan pihak dan produk yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat hal tersebut harus disesuaikan dengan adanya peraturan yang ada. selaras dengan penjelasan berikut ini, dalam kaidah fiqh mensyaratkan bahwa : ناكملْا ردقب عفدي رارضلَا "Kemudharatan itu diindari/ditolak sebisa mungkin". 100 Maksud dari kaidah diatas ialah bahwasannya jangan sampai menghilangkan madharat dengan cara yang melewati batas.101 Menurut hukum syara' sesuatu yang membahayakan itu harus di antisipasi semampu kita, jangan sampai hal tersebut terjadi. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa menyebabkan bahaya yang lainnya, maka hal tersebut harus dilakukan. Tetapi jika hal tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya saja walaupun itu menyebabkan bahaya yang kecil. Terdapat kaidah lain yaitu: tersebut هء اطعإ مرح هدجا مرح ام "Sesuatu yang haram diambil maka haram diberikan". Kaidah diatas memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Nash haram diambil baik manfaatnya atau segala yang terkandung di dalamnya, dan haram pula memberikan yang haram kepada orang lain. 100 Thalhah, Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah Penerapan Pada Isu Kontemporer, Vol X, No 1, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2014), 71. 101 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Meyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), h.10 72
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN HUTANG PADA FITUR LAYANAN SHOPEEPAY LATER Sesuai dengan rumusan masalah didalam penelitian ini, maka materi analisis dalam bab ini diarahkan pada dua aspek yaitu, aspek mekanisme atau prosedur pembayaran denda keterlambatan ShopeePay Later dan aspek analisis hukum islam mengenai tentang adanya denda keterlambatan hutang pada fitur ShopeePay Later. A. Mekanisme Pembayaran Denda Hutang Tagihan Pada Fitur ShopeePay Later transaksi mu'amalah yang diperbolehkan dalam islam, dan orang yang memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan dengan baik yang merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat islam. Pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat islam karena utang piutang ini bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 102 Hutang merupakan bentuk dari kegiatan atau Kemajuan zaman membuat teknologi dari masa ke masa kian berkembang dan maju dengan adanya internet. Kini kemajuan aktivitas masyarakat. tekhnologi Kemudahan ini memunculkan inovasi baru yang beragam, salah satunya di dalam sektor perdagangan yaitu E-Commerce yang merupakan pemasaran barang dan jasa melalui elektronik seperti aplikasi Shopee yang memberikan berbagai fitur layanan salah satunya ShopeePay Later. Dibalik kemudahan yang disediakan semakin memudahkan 102 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teorike Praktik, 73
fitur tersebut mengandung kemadharatan. Kemadharatan yang tanpa kita sadari adalah terdapat bunga dan denda dua kali lipat dari bunga pokok. Hal tersebut tentunya merugikan karena tidak sesuai dengan syari'at islam, adanya pembatasan akses aplikasi, dan penggunaan voucher, peringkat pada SLIK OJK. Salah satu denda yang akan dibahas adalah denda keterlambatan pembayaran tagihan ShopeePay Later. Denda tersebut akan langsung tertera pada total tagihan pembayaran, yang mana rincian tagihan ShopeePay Later akan muncul setiap tanggal 25, tanggal 1, atau tanggal 15 sesuai dengan periode tagihan yang dipilih. Biasanya dengan melakukan pembayaran menggunakan via Indomart, Alfamart, ATM, ataupun M-Banking hingga ShopeePay. Denda pada itu sudah di tagihan ShopeePay Later akumulasikan ke dalam total tagihan nanti pada saat pembayaran, contoh: 4.1 Gambar Seorang Pengguna Akun Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Sumber : Shopee Keterlambatan pembayaran tagihan ShopeePay Later akan berdampak pada: 1. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% dari seluruh total tagihan. 74
2. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee. 3. Peringkat kredit di SLIK (Sisitem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah peminjam untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain. 4. Dilaksanakan penagihan lapangan. Contoh Perhitungan Total Biaya Keterlambatan Tagihan ShopeePay Later: Tabel 4.1 Mekanisme Hitungan Denda Total Total Biaya Tagihan Tagihan Keterlambatan Yang Harus Dibayar 5% Dari Total Rp.100.000 Tagihan Rp.105.000 5% x Rp.100.000 Misalnya dimana si peminjam memiliki total tagihan sebesar Rp.100.000 pada tanggal 25 April 2021 dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Mei 2021. Tetapi, si peminjam mengalami kelalaian dan melakukan pembayaran pada tanggal 15 Mei 2021. Jadi, pada pembayaran denda itu sama saja seperti membayar tagihan. Sebab, pada total tagihan telah dijumlahkan dengan denda keterlambatan ShopeePay Later sebesar 5%. Cara mengetahui berapa total tagihan pembayarannya dengan cara sebagai berikut: 1) Masuk ke halaman saya pada aplikasi Shopee. 2) Pilih SpayLater. 75
3) Pilih Tagihan Saya. Daftar tagihan yang belum lunas dan Lunas untuk setiap bulan akan ditampilkan pada halaman ini. 103 4.2 Gambar Untuk Melihat Tagihan Sumber : Shopee 103 103 Aplikasi Shopee, Syarat dan Ketentuan ShopeePay Later, diakses pada 20/12/2021 Pukul 19:48 WIB 76
4) Berikut cara untuk melihat rincian Tagihan ShopeePay Later yang Belum Lunas dan Lunas. 1. Pilih Belum Lunas untuk melihat batas pembayaran yang diinginkan untuk melihat rincian tagihan pada bulan tersebut. tagihan. Pilih Bulan 4.3 Gambar Untuk Melihat Tagihan Yang Belum Lunas Sumber : Shopee 77
2. Pilih Lunas untuk melihat rincian tagihan yang telah dibayar. Pilih Bulan yang diinginkan untuk melihat rincian tagihan pada bulan tersebut. 4.4 Gambar Untuk Melihat Tagihan Yang Sudah Lunas Sumber : Shopee Berikut cara membayar tagihan pinjaman ShopeePay Later via Indomart : 78
1. Buka terlebih dahulu aplikasi Shopee. 2. Kemudian masuk pada fitur Saya. 3. Lalu klik fiur SPayLater. 4. Klik Tagihan Saya, dengan memilih tagihan dengan jatuh tempo yang telah disediakan. Apabila peminjam melakukan keterlambatan biasanya tertera rincian total tagihan pembayaran yang sudah dijumlah langsung dengan dendanya. 5. Berikutnya pilih Bayar Sekarang. 6. Pilih Metode Pembayaran Indomart. 7. Catat Kode Pembayaran dan Total Tagihan yang muncul lalu klik "Ok". 8. Datang ke Indomart terdekat kemudian ke kasir dengan menunjukkan kode pembayaran lalu tunggu sebentar untuk memproses pembayaran. Apabila sudah menerima struk dari kasir, segera cek pada aplikasi Shopee. Apakah sudah masuk atau belum. 104 Berikut cara membayar tagihan pinjaman ShopeePay Later Via ATM: 1. Buka terlebih dahulu aplikasi Shopee. 2. Kemudian masuk pada fitur Saya. 3. Lalu klik fiur SPayLater. 4. Klik Tagihan Saya, dengan memilih tagihan dengan jatuh tempo yang telah disediakan. Apabila peminjam melakukan keterlambatan biasanya tertera rincian total tagihan pembayaran yang sudah dijumlah langsung dengan dendanya. 5. Berikutnya pilih Bayar Sekarang. 6. Pilih Metode Pembayaran Transfer Bank. Kemudian memilih nama bank sesuai dengan jenis ATM yang akan digunakan untuk membayar tagihan shopeepay later. 7. Selanjutya akan muncul Kode Virtual Account dan total tagihan. Lanjutkan dengan klik "Ok". 8. Datang ke ATM bank terdekat. 104 104 Aplikasi Shopee, Syarat dan Ketentuan ShopeePay Later, diakses pada 20/12/2021 Pukul 19:48 WIB 79
9. Masukkan kartu ATM kemudian pilih bahasa yang anda kuasai. 10. Masukkan Pin ATM. 11. Pilih Menu Transaksi Lainnya. 12. Pilih Transfer. 13. Kemudian Pilih Transfer ke Virtual Account. 14. Masukkan Kode Virtual Account dengan benar, Lalu tekan opsi Benar. 15. Cek jumlah tagihan, jika sudah sesuai klik Benar. 16. Selesaikan pembayaran sampai struk bukti pembayaran keluar dari mesin ATM. Berikut Cara membayar tagihan pinjaman ShopeePay Later via Mbanking: 1. Buka terlebih dahulu aplikasi Shopee. 2. Kemudian masuk pada fitur Saya. 3. Lalu klik fiur SPayLater. 4. Klik Tagihan Saya, dengan memilih tagihan dengan jatuh tempo yang telah disediakan. Apabila peminjam melakukan keterlambatan biasanya tertera rincian total tagihan pembayaran yang sudah dijumlah langsung dengan dendanya. 5. Berikutnya pilih Bayar Sekarang. 6. Pilih Metode Pembayaran Mbanking. Kemudian memilih nama bank sesuai dengan jenis ATM yang akan digunakan untuk membayar tagihan shopeepay later. 7. Selanjutya akan muncul Kode Virtual Account dan total tagihan. Lanjutkan dengan klik "Ok". 8. Buka aplikasi Mbanking. 9. Lalu login sesuai dengan akun yang anda miliki. 10. Pilih menu trasfer. 11. Lalu akses menu transfer virtual account. 12. Masukan kode virtual account yang sudah anda dapatkan di aplikasi shopee. 13. Klik Kirim. 80
14. Secara otomatis, dilayar ponsel akan muncul dalam jumlah tagihan beserta nama pemilik akun shopee tersebut. 15. Apabila data sudah muncul dengan benar, silahkan klik kirim. 16. Masukkan pin, kemudian klik OK. Pastikan pin yang di input valid. 17. Tunggu sebentar sampai muncul informasi bahwa pembayaran ShopeePay Later nya berhasil. Berikut cara membayar cicilan ShopeeP ay Later via ShopeePay: 1. Buka terlebih dahulu aplikasi Shopee. 2. Kemudian masuk pada fitur Saya. 3. Lalu klik fiur SPayLater. 4. Klik Tagihan Saya, dengan memilih tagihan dengan jatuh tempo yang telah disediakan. Apabila peminjam melakukan keterlambatan biasanya tertera rincian total tagihan pembayaran yang sudah dijumlah langsung dengan dendanya. 5. Berikutnya pilih Bayar Sekarang. 6. Pilih metode pembayaran ShopeePay 7. Kemudian konfirmasi dan lanjutkan memasukkan pin ShopeePay. 5. Berikutnya pilih Bayar Sekarang. 6. Pilih metode pembayaran ShopeePay 7. Kemudian konfirmasi dan lanjutkan memasukkan pin ShopeePay. 8. Tunggu beberapa saat dan kini tagihan ShopeePay Later telah selesai dibayar. B. Analisis Hukum Denda Islam Keterlambatan Pembayaran Hutang Pada Fitur Layanan ShopeePay Later Terhadap Hutang merupakan suatu hal yang sifatnya membantu masyarakat, namun jika hutang itu dijadikan bisnis yang hanya menguntungkan salah satu pihak itu dilarang di dalam agama. Pada aplikasi Shopee tidak hanya terdapat pelayanan jual beli saja, tetapi juga menyediakan banyak fitur yang salah satunya adalah fitur Beli Sekarang, Bayar Nanti. 81 1)
Hal tersebut merupakan bentuk pinjaman uang elektronik atau hutang yang nanti nya akan terbentuk limit yang disediakan oleh pihak Shopee yang hanya bisa digunakan untuk membeli dan membayar barang atau produk belanjaan pada aplikasi shopee saja. Jual beli itupun dapat dikatakan jual beli secara kredit dimana si penjual suatu barang yang jika dibayar secara langsung harganya sekian, namun jika dibayar secara angsuran atau cicilan harganya lebih tinggi dari harga tunai. Salah satu syarat dari pinjaman sekaligus jual beli secara cicilan itu ialah jangka waktu dan tempo. Dalam syarat penundaan pembayaran pinjaman dan jual beli secara kredit itu si penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli atau peminjam terlambat membayar tagihannya. Tetapi, di dalam islam seorang peminjam yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apalagi seorang peminjam yang menunda penyelesaian tersebut, maka penjual dapat mengambil tindakan yaitu dengan mengambil prosedur hukum yang telah disepakati dan ditetapkan di awal. Terkait adanya denda, terdapat beberapa perbedaan ulama fiqh. Para ulama ada yang sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan, kedua pendapat itu disebabkan oleh perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai. Ulama yang membolehkan memiliki prinsip bahwa hukum asal dari muamalah ialah sah atau mubah selama hal tersebut tidak ada dalil yang melarang. Sedangkan ulama yang melarang menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah ialah haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Dalam Qardh seseorang yang memiliki hutang hanya wajib membayar hutangnya kepada yang memberi hutang dengan sejumlah pokok hutangnya saja. Apabila seseorang yang membayar hutang kepada yang dihutangi memberikan tersebut tambahan atau kelebihan, maka hal sejumlah dianjurkan atau diperbolehkan dalam hukum islam. Jika di dalam hutang ada tambahan atau kelebihan yang kemudian dijadikan syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku, maka hal 82
ini dilarang didalam hukum islam dan tergolong riba. Riba ini termasuk ke dalam riba jahiliyah yang mana hutangnya dibayar lebih dari jumlah pokok karena peminjam tidak mampu untuk melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.105 Pada fitur ShopeePay Later terdapat beban biaya denda apabila mengalami keterlambatan pembayaran tagihan. Denda dalam istilah arab adalah gharamah. Secara bahasa indonesia denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, seperti contoh hakim yang menjatuhkan hukuman kurungan selama satu bulan atau denda uang senilai sepuluh juta rupiah. Denda ialah termasuk ke dalam salah satu jenis dari hukuman takzir. Begitu dengan syarat denda yang telah disepakati oleh fuqaha bahwa hukum islam menghukum sebagian dari tindak pidan takzir dengan denda. Contohnya saja ialah ada seorang pencuri buah yang masih tergantung pada pohonnya kemudian dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga yang dicuri, hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang ialah dijatuhkan denda dua kali lipat dari nilainya, hukuman bagi orang yang enggan untuk membayar zakat dengan memberi hukuman denda mengambil setengah dari kekayaanya secara paksa. Fuqaha ialah pendukung hukuman denda yang menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana hingga tindak pidana ringan.106 Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i kaul jadid, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian dari ulama Madzhab Maliki yang memberikan pendapatnya bahwa hukuman denda itu tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana takzir. Alasannya ialah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal 105 Adiwarman A.Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 36 - 40. 106 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 101 - 102 83
islam telah disahkan atau dibatalkan oleh hadits Rasulullah SAW, hadist diantaranya ialah: ةااكَّزلا ىاو ِس ُّقاح ِلا لما ْ ِفِ اسْيال ا "Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat". (HR.Ibnu Majah) sejumlah bayaran diperbolehkan, asal kelebihan tersebut merupakan bentuk keinginan atau kemauan dari orang yang berhutang. Hal tersebut menjadi nilai kebaikan bagi orang yang membayar hutang.107 Hal tersebut Rasulullah SAW bersabda: Dimana melebihkan bayaran dari اءااضاق ْمُكاناسْحأ ْمُك ِْيراخ ِنِم َّنِإاف "Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang". (HR.Bukhari dan Muslim).108 Tetapi, jika ada penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberikan hutang atau telah menjadi suatu perjanjian di dalam akad perhutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi orang yang berhutang dan tidak diperbolehkan mengambilnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yaitu: ِرلا ِهوُجُو ْنِم ٌهْجاو اوُها ف اةاعافْ نام َّراج ٍضْرا ق ُّلُك ابِِ "Tiap-tiap piutang yang didalamnya terdapat mengambil manfaat, maka hal itu adalah salah satu dari beberapa macam riba". (HR.Baihaqi). Hukum atas pengenaan denda keterlambatan pembayaran dengan cara mengambil harta ada khilafiyah atau perbedaan 107 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 250. 108 Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 371. 84
pendapat. Imam Abu Hanifah melarang pengenaan denda dengan mengambil harta. Pendapat ini yang kemudian diikuti oleh muridnya, yang bernama Muhammad Ibn Hasan, sedangkan murid-murid yang lain seperti Imam Abu Yusuf memberi pendapat untuk membolehkannya apabila hal tersebut ada kemaslahatannya. Pendapat adanya pengenaan denda telat bayar dengan cara mengambil harta dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. yang membolehkan Islam memberi solusi dalam hal kredit, sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berhutang. Apabila ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila adanya persyaratan tersebut dan memiliki keinginan untuk tidak melunasi hutangnya, maka orang tersebut terkena ancaman Allah SWT yang disabdakan Nabi SAW: ingin membeli dengan cara kredit الَْتِأ ُديِرُياذاخاأ ْناماو ُهْناءالله ىَّداأ ااهاءااداأ ُديِرُي ِسَّنلا الااوْماأ اذاخاأ ْنام الله ُهافالْ تاأ ااها ف "Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah SWT juga akan menghancurkan dirinya". (HR.Bukhari No 18 dan Ibn Majah No.2441) Hadits tersebut memberi maksud bahwa barang siapa yang mengambil harta manusia melalui cara hutang, lalu berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut, maka Allah SWT pun akan menghancurkannya. Di dalam akad kredit, jika pembeli dibebani dengan kenaikan harga jarena tidak bisa membayar tepat dengan jatuh tempo, maka itu termasuk bentuk ke dalam golongan riba. Bahkan termasuk salah satu diantaranya bentuk riba jahiliyah. Wahbah az-zuhaili memberikan definisi takzir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula 85
kafarat. Di dalam al-Qardh tidak ada alasan bagi orang yang berpiutang untuk mengambil keuntungan, karena setiap kelebihan yang dikehendaki oleh orang yang berpiutang yang merupakan bagian dari riba dan hukumnya tidak boleh, kecuali kelebihan tersebut kehendak orang yang berhutang. Denda keterlambatan ini tidak dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Iekonomi Syariah sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang tersebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36, yang menyebutkan bahwa pihak dianggap ingkar janji karena: dijanjikan a) Tidak melakukan melakukannya. apa yang untuk b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana seperti pa yang dijanjikan. c) Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat atau tidak tepat waktu. d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tiidak boleh seharusnya untuk dilakukan. Mengenai jenis sanksinya disebutkan di dalam pasal 38, yakni "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat diajtuhi sanksi: a) Membayar ganti rugi b) Pembatalan akad c) Peralihan resiko d) Denda, dan/atau e) Membayar biaya perkara." 109 Sebagian fuqaha dari kelompok yang memperbolehkan pengenaannya, mereka juga mensyaratkan bahwa hukuman denda juga harus bersifat ancaman, yakni dengan cara menarik uang terpidan adan menahan darinya samopai dengan keadaan si pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, maka hartanya 109 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22 - 23. 86
akan dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, maka hartanya akan diinfakkan untuk jalan kebaikan. 110 Hal yang melatarbelakangi adanya keterlambatan pembayaran pada pembiayaan al-Qardh adalah terkadang adanya kesengajaan untuk enggan membayar dan ada kalanya karena uzur atau halangan atau bahkan karena tidak mampu untuk melunasinya. 1) Keterlambatan yang dilakukan dengan sengaja Keterlambatan yang terjadi dalam melakukan pembayaran al-Qardh itu dikarenakan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang berhutang, maka sanksi yang diberikan ialah dengan melakukan penyitaan. ،ِدانً ِِزلا ْ ِبِاأ ْناع ، ٍكِلاام ْناع ُّ ِبِانْعاقلاِةامالْسام ُنْب ِاللهُدْباء اانا ثاداح ْناع ِبِاأ لَا ِناع ارُه ارْ ي،اة َّناأ هيلع لْوُسار الله ىلص الله ٍء ْمُک ىٰلاع يِلام ااذِإاو اعيِبْتاأ ِناغلا ملسو ُداحاأ ٌمْلاظ ِِ ْعاب ْ تا يْلا ف Diceritakan Abdullah bin Maslamah Qo'nabiy dikabarkan Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah SAW bersabda: Penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kedzaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dhialalkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia terma pengalihan pengembalian hutang tersebut. ارْع ، ِج ُلْطام الااق ra. Sesungguhnya Rasulullah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN- MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang 110 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam alih Bahasa Tim Tsalisah, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2009), 101 - 102. 87
menunda-nunda berikut: a. pembayaran memutuskan sebagai Sanksi yang disebut di dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan di LKS ke nasabah yang tapi menunda-nunda mampu membayar, pembayaran di sengaja. b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak diperbolehkan dikenakan sanksi. c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi yang disandarkan pada prinsip ta'zir yakni, bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat pada penandatangan akad. d. e. f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.111 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN- MUI/IV/2001 sebagai berikut: a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan seluruh mengembalikan kewajibannya karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. yang sebagian dan atau bukan b. Sanksi nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas - penjualan barang jaminan. dijatuhkan kepada 111 Barlinti, Yeni Salma, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasionla dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 254. 88
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memnuhi kewajibannya secara penuh. Dari penjelasan dasar hukum diatas menurut penulis sudah jelas terkait pembelakuan sanksi hanya sebatas penyitaan barang milik orang yang berutang agar orang tersebut menunaikan kewajibannya dan boleh melakukan penjualan terhadap barang sitaan atau jaminan. Jika tidak menunjukkan keinginan seluruhnya mengembalikan kewajibannya. sebagian atau 2) Keterlambatan yang dilakukan karena sebab halangan boleh memberlakukan sanksi kepada nasabah yang tidak melaksanakan atau terlambat dalam pelaksanaan apa yang kemudian telah diperjanjikan yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat terduga. Bisasanya hal tersebut disebabkan karena force majeure atau memang termasuk ke dalam golongan orang mu'sir yang tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya. Lembaga keuangan syari;ah tidak Force majeure ialah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat terduga, dan debitur tidak dapat berbuat apa- apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tersebut.112 R. Subekti memberikan pandangan bahwa force majeure adalah debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan. Hal itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa 112 Rahmat S, S Soemadipraja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 72. 89
terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan istilah lain, hal yang tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukan disebabkan karena kelalaian. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian, seperti gempa bumi, tanah perang, pemogokan, pemberontakan, kenaikan harga, dan lain-lain. Hal tersebut sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran yang menyatakan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak diperbolehkan untuk dikenakan sanksi.113 longsor, banjir, kebakaran, Begitupun keterlambatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kesukaran serta kesulitan di dalam melakukan pembayaran hutang (al-Qardh), tidak boleh diberikan sanksi denda. Namun orang yang berpiutang harus memberikan keringanan dan tenggang waktu atau membebaskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Sebagaimana firman Allah SWT dan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut: ْمُكلَْيخ ْيرخ اوُقَّدصت ْناأوا ٍةراسْيما ٰالِإ ٌةراِظف ٍةرْسُع وُذ ناك ْنِإو نوُملَْعت ْمُتْ نُك ْنِإ "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS.Al- Baqarah : 280)114 113 Barlinti, Yeni Salma, 254. 114 Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., 342 90
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/2011 Pasal 6 yang berbunyi: 1. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat dan Lembaga yang Keuangan telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat: disepakati Syariah telah a) Memperpanjang jangka waktu pengambilan atau, b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.115 Keterlambatan didalam pembayaran hutang (Al- Qardh) yang juga merupakan kelalaian yang tidak ada unsur kesengajaan dan dianggap tidak berdosa. Sebagaimana Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut: ْمُكُبْوُلُ ق terjadi karena lupa, ْنِكٰلاو اامْيِف ٌحاانُج ْمُكْيالاع اسْيالاو ا اارْوُفاغ انااكاو هِب ُْتْأاطْخاا ْتادَّماعا ت اَّم امْي ِحَّر ُِٰللَّا " Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah SWT yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab : 5) مِلسم ُنْب ديِلوْلاانثدَّح ا، يص انثدِح الله ىَّلص ا بِ َّنلا نع ،ساَّبع انْبا نع ،ءااطعنع،يعازو ِلْاانثدَّح، ناايسنلاو ا،أاطْْلْا ِتِمُأ نع عضو ا الله ن ِإ : لاق ، مَّلسو هِي ْلع هيلعاوهُرِكُتسا امو، مْلا ىفَّصمْلا نْب دم ُمُ 115 Barlinti, Yeni Salma, Kedudukan Fatwa.., 208. 91
Diceritakan Muhammad bin Mustafa, diceritakan Walid bin Muslim berkata, diceritakan Awza'i dari Athok dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan. Akan tetapi, faktor lupa bukanlah kelalaian yang mudah diteoleran di dalam sebuah perjanjian, karena kelalaian deisebabkan ketidakmampuannya di dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan bukan juga masuk ke dalam kriteria force majeur yang tidak boleh diberikan sanksi apapun. tersebut bukan Dalam al-Qardh merupakan kegiatan transaksi yang bersifat tabarru' (sukarela atau tolong menolong), tujuan orang artinya di dalam kegiatan meminjamkan ialah semata-mata hanya untuk menolong, bukan untuk mengambil kesempatan di dalam kesulitan orang lain dengan cara mengambil keuntungan darinya. tersebut sifatnya mu'awadah (bisnis) seperti jual beli, ijarah dan akad yang dengan keduanya itu dapat mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Sebagaimana definisi akad yang bersifat mu'awadah itu sendiri yakni: Berbeda lagi dengan akad yang ينضوع ينب ةلدابلما "Pertukaran antara dua pengganti atau timbal balik". Akad Qardh ialah akad sukarela yang mana didalamnya tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari peminjam, termasuk salah satunya denda keterlambatan. Karena, ketidakmampuan peminjam untuk membayar. Namun, seharusnya yang memberikan hutang itu tambahan waktu untuk orang yang mengadakan 92
utangnya. berhutang Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 dan definisi menurut Wahbah az- Zuhaili yaitu "al-Qardh ialah memberikan kepemilikan barang kepada pihak lain untuk dikembalikan gantinya oleh peminjam tanpa adanya tambahan". di dalam mengembalikan Dengan adanya denda yang diberikan pemberi hutang kepada rang yang meminjam, maka denda tersebut sama saja dengan tambahan dari hutang itu. Begitu juga dengan adanya denda, maka si pemberi hutang mengambil manfaat dari orang yang berhutang dan itu merupakan larangan dalam akad al-Qardh. Sebagaimana yang dijelaskan Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut"Bahwa jika manfaat tersebut untuk pemberi pinjaman. Maka para ulama bersepakat bahwa tidak diperbolehkan. Karena, ada larangan sesuai syariat dan karena sudah keluar dari sifat kebaikan yang ada dalam akad. Jika manfaat tersebut untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Tetapi, jika untuk mereka berdua maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat." tidak mendatangkan manfaat, itu Denda keterlambatan merupakan manfaat yang telah diambil oleh si pemberi hutang dari orang yang berhutang, jika demikian maka manfaat tersebut termasuk ke dalam golongan riba nasiah. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi hutang atau telah dijadikan syarat atau perjanjian di dalam akad perutangan (al-Qardh) hukumnya tidak halal bagi orang yang memberi hutang dan ia tidak boleh mengambilnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba." (HR.Baihaqi). Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya juga sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak diperbolehkan untuk dikenakan hukuman denda atau pidan ta'widh. Hal itu dikemukakan 93
karena dengan alasan bahwa hukuman denda yang berlaku diawal islam telah dinasakh (dibatalkan) oleh Hadits Rasulullah SAW, diantaranya yaitu Hadits yang mengatakan bahawa harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat (HR. Ibnu Majah).116 Selain alasan diatas terdapat firman Allah SWT yang melarang sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: اْاوُلُكۡأَت ل ا َو ۡمَأاْا ٓوُلُكۡأَت َب ۡلٱ ا ل ط َٰ ا بامُكَن ۡيَبامُكَل َٰ اَل َوا ا مۡث ۡلۡٱ ا َنوُمَل ۡعَتا ۡمُتنَأ َو َو ۡمَأا ۡن ماا ٗقي رَف ا ساَّنلٱ ا ل َٰ ا اا ب "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." ا ماَّكُح ۡلٱ اا اىَل إآاَه باْاوُل ۡدُت َو ١٨٨ ا Pendapat Wahbah az-Zuhaili jika ada seseorang yang menghutangkan kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual hutang, diperbolehkan dan muqridh boleh mengambilnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa akad al-Qardh dapat dilakukan asalkan memenuhi 2 syarat, yakni: rumah kepad pemberi 1. Tidak semata mata mendatangkan keuntungan. tersebut untuk si pemberi Jika keuntungan pinjaman, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena terdapat larangan dari syariat dan juga karena sudah melewati batas sifat akad al-Qardh yaitu akad 116 Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah juz I, (Beirut: Daarul Fikr), 570. 94
tabarru'. Jika itu untuk si peminjam, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi, jika untuk berdua maka tidak dieperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. 2. Tidak dilakukan secara bersamaan dengan transaksi yang lain, seperti jual beli dan lainnya. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, penulis akan menganalisis denda menurut hukum layanan pinjaman uang islam yang elektronik pada aplikasi shopee yang terdapat pada fitur layanan shopeepay later yang dilakukan pada sejumlah mahasiswa sebagai berikut: terdapat pada Pertama, pada dasarnya hukum al-qardh itu diperbolehkan terkecuali ada dalil yang melarangnya dan selagi itu tidak bertentangan dengan syara'. Dari masa ke masa banyak sekali sistem utang-piutang, namun dijaman Rasulullah SAW tidak ada berbeda sekali dengan zaman sekarang yang semakin maraknya sistem utang-piutang. Hal ini menjadi faktor utama para ulama untuk berijtihad dalam bentuk ijma' yaitu dengan kesepakatan para ulama yang tujuannya agar manusia tidak kufur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Dengan menjadikan al-qardh tersebut menjadi keuntungan tersendiri tanpa memikirkan kemudharatan untuk sesama. Melihat denda pinjaman ialah hal yang yang diberikan pihak shopee bertentangan dengan agama islam, karena sifatnya hanya memperoleh kekayaan semata. Apabila dikaji secara mendalam lagi para pengguna fitur pinjaman online salah terdapat di fitur ShopeePay Later sangat satunya dirugikan yang mana alasan para pengguna rata-rata hanya karena malas, hanya karena tergiur, dan memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan atau tradisi. itu Penulis melihat adanya penambahan denda tersebut tidak sesuai dengan syariat islam yang mana rata-rata para pengguna tidak mengetahui adanya denda 95
sebesar 5% disetiap total tagihan serta adanya uang penanganan lagi disetiap transaksi. Pernyataan tersebut diterangkan dengan firman Allah SWT pada surah an- Nisa ayat 29: ْاتَ الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ِتِ انوُكات ْناأ َّلَِإ ِلِطاابْل ِبِ ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُك ْمُكْنِم ٍضاارا ت ْناع انااك اوُلُ تْقا ت الَاو اةاراا ا امي ِحار ْمُكِب َّنِإ اَّللَّا ْمُكاسُفْ ناأ " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Kedua, penulis juga menganalisis bahwa di dalam praktik penambahan denda atas keterlambatan pembayaran menunjukkan sikap yang tidak berkomitmen, seperti penagihan lapangan secara tidak logis, misalnya pada saat yang bersangkutan atau si peminjam tidak mengangkat telepon dari pihak shopeepay later maka pihak shopeepay later tiba-tiba menelpon teman dari si peminjam. Secara langsung maka data di handphone si peminjam telah bocor. Oleh karena itu, dipastikan bahawa praktik pinjaman yang diadakan pada aplikasi shopee lumayan berbahaya. Hal ini dijelaskan terkait analisa hukum islamnya disebabkan karena rata- rata para pengguna shopeepay later mayoritas beragama islam. tidak Ketiga, penulis menganalisa bahwa para pengguna shopeepay later tidak diberi kejelasan berapa waktu masa tenggang dari tanggal jatuh tempo. Karena di dalam hukum islam terdapat kewajiban memberikan tenggang peminjam untuk keringanan, atau masa membayarkan hutangnya. Penulis juga menganalisa bahwa akad al-qardh dilarang untuk mengambil manfaat atau keuntungan, 96
sehingga melalui penelitian ini diharapkan kepada semua masyarakat terkhusus mahasiswa yang menikmati fitur tersebut harus segera memahami konsep al-qardh yang sesuai dengan hukum islam seperti yang ditetapkan oleh hukum syara'. Maka dari itu, praktik masyarakat wajib diluruskan ke arah yang baik yang sesuai dengan ajaran islam terutama masyarakat yang beragama islam. Maka dengan uraian dan penjelasan diatas, hukum al-qardh pada fitur shopeepay later ialah boleh. Karena, pada dasarnya hukum asal menyatakan bahwasanya setiap akad muamalah itu diperbolehkan, terkecuali ada dalil yang melarangnya. Tidak ada satupun akad yang dilarang kecuali hal tesebut terdapat faktor penipuan, penganiayaan, ataupun ketidakjelasan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Hukum memberikan tambahan yang disyaratkan pada pinjaman itu tidak boleh, kecuali tambahan tersebut atas kehendaknya peminjam itu sendiri. Denda bisa dikatakan tambahan yang bersifat memaksa karena didalam pinjaman itu biasanya terdapat tenggang waktu untuk peminjam guna melunasi atau membayar hutangnya apalagi pihak peminjam benar-benar dalam kesulitan. Seperti hal nya yang dikemukakan oleh para tokoh atau ulama-ulama yang menjelaskan bahwa al- qardh itu bersifat tabarru' atau tolong-menolong. Namun ada sebagian ulama yang memperbolehkan karena, telah memberitahukan tambahan biaya dengan jelas sehingga para pengguna atau peminjam mengetahui adanya denda dan itu ialah bentuk dari pihak pemberi pinjaman agar si peminjam tidak melakukan keterlambatan pembayaran hutangnya. jera dan Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa didalam pinjaman memberikan denda didalam total tagihan pembayaran setiap bulannya adalah termasuk riba, sehingga haram hukumnya. Karena, terdapat unsur 97
merugikan dan pengguna merasa keberatan dan dirugikan. tambahan bersyarat yang mayoritas 98 2)
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan landasan teori akad yang digunakan untuk menganalisis data lapangan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Praktik pembayaran denda hutang pada fitur layanan shopeepay later itu sama hal nya dengan kita membayar pinjaman pokok. Karena, denda keterlambatan sudah diakumulasikan menjadi satu ke dalam total tagihan nanti pada saat pembayaran hutang. Dengan melakukan pembayaran via Indomart, Alfamart, M-Banking, ATM, dan ShopeePay. 2. Berdasarkan analisis penulis denda keterlambatan pinjaman uang elektronik shopeepay later ini adalah hal yang bertentangan dengan syariat hukum islam, dimana sifatnya hanya memperoleh kekayaan semata atau riba. Selain denda tersebut juga tergolong tergolong terbuka, karena jika si peminjam tidak mengangkat panggilan dari pihak shopeepay later maka pihak shopeepay later menelpon orang di didalam sekeliling memberikan pinjaman itu harus terdapat masa penangguhan atau kesempatan untuk si peminjam membayar pinjamannya, tidak langsung semata- hukum mata yang memberikan disyaratkan tidak diperbolehkan kecuali tambahan tersebut atas kehendak si peminjam sendiri. Namun karena ini berupa untuk alangkah memberikan kesempatan 1-3 hari dari masa jatuh tempo untuk melunasi hutangnya. Rata-rata tambahan itu atau pinjaman denda. Dimana denda pada Seharusnya peminjam. dikenakan baiknya aplikasi 99 hutang tersebut riba, bahwa penagihannya
masyarakat yang menggunakan shopeepay later ternyata yang berkepanjangan, dan sangat dirugikan karena denda nya yang cukup besar yaitu 5% dari total tagihan. terjebak didalam hutang B. Penutup Alhamdulillah puji syukur atas kehadirt Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan ridha-Nya penulis telah menyelesaikan seluruh rangkaian dalam penulisan skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Uang Elktronik Berbasis Teknologi Informasi Pada Fitur ShopeePay Later". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak, Ibu, dan segenap keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak terimakasih kepada guru, dosen, khususnya dosen pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi dari awal hingga sampai saat ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik terkait isi maupun bahasa. Maka dari itu, segala kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. lupa juga C. Saran Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap denda keterlambatan pembayaran hutang pada fitur layanan ShopeePay Later, maka penulis menyarankan: 1. Bagi mahasiswa sebaiknya penuhilah kebutuhan inti dahulu dan berpikirlah panjang dalam melakukan pinjaman uang. Karena, bisa saja hal tersebuut menjadi kebiasaan buruk jika kita 100
belum mempunyai hasil atau gaji tetap untuk membayarnya. Hal tersebut bisa saja berdampak pada kemudian hari misalnya nama pada SLIK OJK menjadi buruk dan tidak bisa meminjam uang secara mudah lagi. 2. Bagi pemilik akun shopeepay later yang belum mengaktifkan tidak mencoba hal tersebut, karena itu bisa mengacu bahkan kita bisa mengandalkan limit pinjaman di shopeepay later untuk membeli barang yang tidak penting karena tegoda lalu merasa mempunyai limit yang sangat banyak. Apalagi penawaran pihak shopeepay later sangat pintar padahal jika kita pahami itu bunga nya jauh lebih besar bahkan denda yang didapatkan jika kita telat membayar itu diakumulasikan langsung dengan total pembayaran. shopeepay later untuk 3. Bagi pihak peminjam dan pemberi pinjaman seharusnya mengikuti aturan hukum Islam yang ada di dalam konsep pinjaman uang menurut tersebut dilakukan agar syariat Islam. Hal transaksi tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diridhoi oleh Allah SWT. 101
DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Asmuni, Al-Qawaidhul al-Fiqhiyyah, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1974. Ahmad, Abu Bakar Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, Sunan Al- Kubra, Juz 2, Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H. Al-Abani, M. Nashiruddin, Shahih Bukhari, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2008. Al-Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Bulughul Mram. al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995. Al-Huskafi, Jus IV, 179. Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Anonim, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnnya Departemen Agama RI, Semarang: Karya Toba Putra, 1996. Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Arfa, Faisar Ananda, Denda Sebagai Al ternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer), Vol 3 No 1, Analytica Islamica: 2014. As-Shiddqy, Tengku Muhammad Hasbi, Koleksi Hadits-Hadits Ahkam IV, Semarang: Putra Jaya Mitrajawa, 2010. Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu. Aziz, Fathul Aminudin, Hukum Denda Keuangan Publik Islam di Indonesia, Vol. XII No 2, Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018.
Bella Afnia, Skripsi " Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur ShopeePay Later Pada Metode Pembayaran Shopee" Tahun 2020. Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'aah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Chulsum, Umu dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Surabaya: Yoshiko Press, 2010. Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998. Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016. Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Meyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2011. Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fikih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010. Ghazaly, Abdul Rahman, et.al, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010. Ghazaly, Ahmad Rahman, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010. Hasan, M Ali, Berbagai Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Irfan, Nurul dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Cet 1, Jakarta: Amzah, 2013.
Ja'far, Khumaedi, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016. Karim, Adiwarman A., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Karina, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Online" Tahun 2020. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 36 Majah, Imam Ibnu, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisis Revisi, Jakarta : Kencana, 2016. Mas'udi, Masdar Farid, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, Tangerang: PT.Pustaka Alvabet, 2013. Monica, Marinda Aghestia, Skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektonik ShopeePay Later Pada E-commerce" Tahun 2020 Muhammad, Al-Hafidh Abi Abdullah bin Yazid Al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah juz I, Beirut: Daarul Fikr. Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010. Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Snar Grafika, 2005. Mustofa, Bagus Abdul, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah" Tahun 2016 Denda Keterlamabatan Mustofa, Imam, Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Nawawi, Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012. Nuraini, Rachmawati Eka, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, Vol 14 No 4,
Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015.. Nurjannah, Siti, Skripsi " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online" Tahun 2021. Pasaribu,Chairman, Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.. Poerwadarmita, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007. PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Qadratullah, Meity Taqdir, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011. Rahmat S, S Soemadipraja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010. Rifa'i, Moh., Ilmu Fiqih Lengkap, Semarang: CV. Toba Putra. Romindo Dkk, E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya, (Yayasan Kita Menulis, 2019. Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Jilid 10, Bandung: Al-Maarif, 1978. Salma, Barlinti, Yeni, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasionla dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010. Sholihin, Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Solikhudin, Muh., Hukum Ekonomi Dan Bisnis II Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2012.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Syafe'i, Rachmat, Fiqh Muaamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.. Syafe'i, Rahmat, Ushul Fiqh, Bandng: CV Pustaka Setia, 1999. Tarmizi, Erwandi, Harta Muamalat Kontemporer, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018. Thalhah, Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah Penerapan Pada Isu Kontemporer, Vol X, No 1, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2014. Tim Penyusun Buku 7, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan, (Jakarta: Tim Penyusun, 2019. Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: Fokusmedia, 2008. Vogel Frank E., dan Samuel L. Hayes, Hukum Keuangan Islam, Terjemah M Sobirin Asnawi, et al, Bandung: Nusamedia, 2007. Yaya, Rizal, Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta: Salemba Empat, 2009.. Zuhaili, Wahbah, Al-Fikih Al-Islami, V/3792. Aplikasi Shopee, Syarat dan Ketentuan ShopeePay Later, diakses pada 20/12/2021 Pukul 19:48 WIB Supangat, "Perilaku Konsumen di Era Digital", walisongo.ac.id, vol 8, 2021. Ali Imron, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyyat dalam Legilasi Hukum)", Jurnal Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008. Ja'far Baehaqi, "Paradoks Fatwa Dewan Syari'AH Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah dan Alternatif Solusinya", Al-Ahkam, vol 27, Nomor 1, 2017. 362 (diakses pada 7 September 2021 Pukul 20.00 WIB)
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Lsc.bphn.go.id, diakses pada 28/06/2021 Pukul 21.21 WIB Sejarah Shopee, Shopee_ Indonesia, diakses pada 11 Desember 2021 pukul 20.14 WIB Shopee, diakses pada 11 Desember 2021 pukul 20.14 WIB ShopeePay Later, ShopeePayLater, diakses pada 11 Desember 2021 pukul 20.14 WIB Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, diakses pada 11 Desember 2021 pukul 20.14 WIB
LAMPIRAN Wawancara Secara online menggunakan aplikasi Whatsapp
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama Tempat/Tanggal lahir JenisKelamin : Perempuan Agama Alamat : Ayu Agustina : Bekasi, 16 Agustus 2000 : Islam : Villa Mutiara Jaya Blok M 108 No 17 RT 04 RW 11 Desa Wanajaya Cibitung, Kab Bekasi Jawa Barat No.Hp E-mail : 089654619303 : Jenjang Pendidikan Formal: - SDN Wanasari 02 - SMPN 4 Cibitung - SMAN 1 Cibitung - UIN Walisongo Semarang 2012 2015 2018 2022 Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar- benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Semarang, 04 April 2022 Penulis Ayu Agustina 1802036026