Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam DENDA PEMBAYARAN KETERLAMBATAN KARTU KREDIT SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Chamdini Putri STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah E-mail : Abstrak Kartu kredit syari'ah merupakan salah satu instrument dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko. Kartu kredit syari'ah merupakan produk baru dalam lembaga keuangan syari'ah, namun dalam hal ini tidak semua perbankan syari'ah mengeluarkan produk tersebut. Denda keterlambatan yaitu biaya yang dikeluarkan karena keterlambatan pembayaran utang atau angsuran ketika sudah jatuh tempo waktu yang dijanjikan, dalam hal ini denda keterlambatan pembayaran kartu kredit syariah dalam ekonomi Islam perlu untuk dikaji terlebih dahulu, agar dalam hal ini Islam mengajarkan praktik bisnis yang tidak saling merugikan salah satu pihak atau pihak lainnya, yaitu dengan menghindarkan diri dari praktik riba, gharar & maisir. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang kartu kredit syari'ah dan untuk memberi ilmu pengetahuan bagi masyarakat khusunya pengembangan pengguna kartu kredit syari'ah tentang denda keterlambatan pembayaran kartu kredit syari'ah dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa denda keterlambatan pembayaran kartu kredit syari'ah mengandung riba didalamnya, yaitu mengandung riba nasi'ah dan riba jahiliyah. Dimana riba nasi'ah yang berarti penangguhan, penundaan, tunggu, merujuk pada waktu yang diizinkan bagi peminjam untuk membayar kembali hutang berikut tambahan atau premi. Sedangkan riba jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjan tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Selain itu nasabah pengguna kartu kredit syari'ah dianjurkan untuk tidak hidup secara berlebih-lebihan atau boros sehingga tidak terjebak dalam prilaku konsumtif dan berhutang. Serta selalu berpedoman kepada nilai-nilai ekonomi Islam. Kata Kunci: Kartu Kredit, Denda, Ekonom Islam, Riba Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 1
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam A. Latar Belakang Pada zaman modern saat ini dalam bidang ekonomi semenjak 50 tahun yang lewat adalah system penggunaan kartu kredit finansial transaction cards (kartu transaksi keuangan), yang untuk pertama kali muncul di Amerika, lalu di negara-negara Eropa, kemudian mulai berkembang secara luas di negara-negara Islam dan non Islam. Sistem ini dalam praktik ekonomi dan perdagangan memiliki efektifitas dan keuntungan yang cukup tinggi. Lembaga keuangan sendiri telah memperhatikan pengalamannya begitu lama dan telah mengetahui karakteristik masyarakat sehingga bisa menarik di semua level masyarakat, terutama kalangan orang kaya dan menengah untuk ikut serta dalam sistem ini.1 Berdasarkan perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama di bidang perdagangan, uang sebagai alat pembayaran dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya. Penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah uang yang besar selain tidak praktis, juga dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu.2 Dalam perkembangan selanjutnya, perbankan melahirkan suatu tawaran instrumen baru. Alat pembayaran baru yang disajikan mengandung berbagai kemudahan bagi siapa saja yang berhak mengunakannya yaitu kartu kredit.3 Timbulnya kartu kredit (credit card) sebagai alat pembayaran jenis baru, adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif, dan daya 1Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Card Syari'ah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Ekonomi Fiqih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. XI 2Soeratno, Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1986), h. 1. 3Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 7, (Jakarta: Djambatan, 1984), h.1. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 2
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat.4 Kartu kredit yang dimunculkan terlebih dahulu oleh bank konvensional merupakan kartu plastik yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Kartu kredit yang diterbitkan oleh perbankan konvensional dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu, di mana bank mengikat perjanjian, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, dan tempat-tempat hiburan. Penggunaan kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai diberbagai tempat, yaitu bank-bank atau di ATM (Automated Teller Machine) yang tersebar diberbagai tempat-tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran. Perbankan konvensional di Indonesia yang menerbitkan kartu kredit konvensional pertama kali adalah Citibank dan Bank Duta.5 Di mana sistem penggunaan kartu kredit ini, yaitu mulai dari permohonan kartu, transaksi pembelanjaan, transaksi pengambilan uang tunai, pembayaran oleh nasabah ke bank sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga penerbit. Namun sering jadi permasalahannya adalah pada saat waktu pembayaran, dimana pemegang kartu kredit akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan denda dengan disertai suku bunga yang telah ditetapkan yaitu berupa bunga kredit.6Apabila tidak segera 4Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 265. 5Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 171. 6Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan.. h. 172. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 3
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam dilunasi. Berarti tagihan akan terus membengkak yang disebabkan oleh pengguna dana itu sendiri maupun beban bunga yang terus berbunga. Karena itu pemanfaatn kartu kredit melalui kompensasi bunga (riba), pasti akan menjerumuskan bagi pemakainya kedalam kesengsaraan.7 Seiring dengan perkembangan beberapa perbankan syari'ah di Indonesia, oleh karena itu akhirnya beberapa bank syariah juga mulai menerbitkan kartu kredit syariah diantaranya Bank Danamon Syari'ah, BNI Syari'ah, dan CIMB Niaga Syari'ah. Kartu kredit syari'ah secara umum bentuk dan penggunaanya hampir sama dengan kartu kredit konvensional. Namun dalam kartu kredit syari'ah pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan denda keterlambatan. Ada 2 jenis denda yang akan dikenakan bila pengguna kartu kredit syariah terlambat melunasi utangnya. Misalnya, denda pertama adalah ta'widh (ganti rugi) sebagai biaya penagihan bank, sebesar 17 ribu per bulan, namun hal ini tergantung dari bank yang menerbitkannya, denda kedua adalah sebesar 3% dari tagihan. Sebenarnya ada beberapa hal yang membedakan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syari'ah,8 yaitu dalam akad atau ijab qabulnya. Pada umumnya kartu kredit yang telah diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya, yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara berhutang, serta pembayarannya dapat dilakukan pada masa mendatang secara angsuran. Namun pada dasarnya kartu kredit syari'ah bukanlah instrument kemudahan untuk berhutang melainkan alat untuk 7Burhanuddin S., Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 200. 8Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, op. cit, h 142. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 4
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam memudahkan dan keamanan dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini Islam mengajarkan praktik bisnis yang tidak saling merugikan salah satu pihak atau pihak lainnya, menghindarkan diri dari praktik riba, gharar (ketidak pastian), maisir (judi), dan monopoli.9 Sama halnya dalam berhutang umat Islam dianjurkan kecuali dalam keadaan tertentu yang memaksa harus berhutang. Dalam perbankan syariah berlaku Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah Card, pada fatwa ini berlaku ketentuan tentang batasan (dawābit wa hudūd), antara lain: 1. Tidak menimbulkan riba 2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah 3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. 5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.10 Setelah difatwakan hingga sekarang tentang syari'ah card belum begitu terlihat jelas bagi seluruh perbankan syari'ah untuk bisa menerbitkan kartu kredit syari'ah ini, karena beberapa perbankan menganggap dengan adanya produk baru ini, yang dibentuk berupa kartu kredit akan menjadikan masyarakat lebih konsumtif, serta mekanisme yang digunakan belum begitu jelas 9Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, Alih Bahasa: Soeroyo Natangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h 75. 10Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 810. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 5
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam salah satunya dalam penentuan denda keterlambatan terhadap pembayaran yang sudah jatuh tempo. Beberapa pendapat para Ulama fiqih tentang riba, ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah, dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mebicarakan tentang riba sesuai dengan periode lapangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir penetapan hukum riba. Allah SWT dengan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat: 278 dan 279, telah memaparkan secara jelas dan tegas tentang hukum riba. ❑→ ⧫ ⧫ ❑⧫◆ ◆⧫ ❑⧫ Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (QS. Al Baqarah : 278). ⬧◆ ⧫✓⬧ ❑➔➔⬧ →◼⬧ ◆ ⬧ ❑⬧⬧ ◆ ❑☺→⬧ ❑☺◼→➔
⬧ ❑◆◆ ➔
→◆❑
Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul- Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS. Al-Baqarah : 279 ). Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 6
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Nash-nash ini menyeru kepada kaum muslimin supaya meninggalkan sisa riba. Mereka tidak dianggap beriman kecuali setelah bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan sisa riba. Mereka bukanlah orang-orang mukmin, sekalipun mereka menyatakan dirinya beriman. Iman tanpa dibuktikan dengan ketaatan, kepatuhan dan kesungguhan menjalankan perintah Allah bukanlah iman yang sesungguhnya. Kartu kredit baik konvensional maupun syari'ah yang beredar sebagian adalah kartu bermasalah yaitu tidak sedikit dari pemegang kartu kredit mengalami keterlambatan pembayaran tagihan, akhirnya mereka akan terbebani dengan bunga kredit yang cukup tinggi hal ini ditemukan pada kartu kredit konvensional yaitu berupa bunga, sedangkan dikenakan denda keterlambatan terhadap penggunaan kartu kredit syari'ah.Dengan hal tersebut jika dikatakan bahwasannya bunga kartu kredit itu sama dengan riba, bagaimana dengan denda keterlambatan dalam kartu kredit syari'ah, apakah hal tersebut sama hal nya dengan kartu kredit konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dalam hal ini harus diungkapkan persoalan menyangkut kartu kredit syari'ah di mana ada denda keterlambatan yang dikenakan pada pemegang kartu kredit syari'ah apabila terlambat membayar utangnya kepada penerbit kartu dan denda tersebut akan digunakan untuk dana sosial, sedangkan dalam salah satu prinsip ekonomi Islam dilarang adanya interest (bunga) atau riba.Berdasarkan pada penjelasan dan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Identifikasi masalah sebagai berikut : a) Denda keterlambatan pembayaran dengan kartu kredit syari'ah. b) Kurangnya minat beberapa perbankan syari'ah untuk menerbitkan kartu kredit syari'ah.Maka penelitian ini dilakukan dengan judul "Denda Keterlambatan Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 7
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Pembayaran Kartu Kredit Syari'ah dalam Perspektif Ekonomi Islam". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana denda keterlambatan pembayaran kartu kredit syari'ah dalam perspektif ekonomi Islam. tujuan penelitian adalah untuk menemukan masalah-masalah yang menimbulkan hambatan terhadap pembangunan dan mencari cara-cara penanggulangan hambatan itu, supaya usaha pembangunan secara optimal.11 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kartu kredit syari'ah sudah sesuai dengan syari'at Islam atau ekonomi Islam dan untuk mengetahui denda keterlambatan pembayaran dengan kartu kredit syari'ah, dan tentang kesesuaiannya dengan prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. B. LANDASAN TEORI 1. Kartu Kredit Syariah a. Sejarah Kartu Kredit Syariah Kartu kredit syariah pertama di dunia diluncurkan oleh AmBank Malaysia (semula dikenal Arab-Bank Malaysia bank berhad) dengan nama al-taslif credit card pada tahun 1996 dengan skema "bai bitsaman ajil" (jual beli dengan bayar tangguh). Meski menimbulkan pro dan kontra, langkah tersebut diikuti oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pertengahan tahun 2002 dengan nama Bank Islam Card (BIC) dan Arab Bangking Corporation (ABC) Islamic Bank Bahrain pada akhir 2002, serta As.Shamil Bank dan Tadamon Islamic Bank. 11Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 170. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 8
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Namun perkembangan kartu kredit syariah di Malaysia kurang menggembirakan.12 Bisnis kartu kredit yang semakin berkembang ternyata juga menggoda sebagian pelaku perbankan syariah. Meski menimbulkan pro dan kontra di tengah situasi dunia konsumtif, kredit macet dan beban utang berkelanjutan, kalangan perbankan syariah akhirnya memberanikan diri meluncurkan kartu kredit syariah. Saat ini di Indonesia terdapat 21 perusahaan penerbit kartu kredit dengan rincian 18 bank dan 3 lembaga keuangan bukan bank.13Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah adanya kartu kredit konvensional muncul maka seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia beberapa bank syariah mulai mencoba menerbitkan kartu kredit, yang secara syariah dikenal dengan kartu kredit syariah. Saat ini terdapat beberapa kartu kredit syariah yaitu dirham card dari Bank Danamon Syariah yang diluncurkan pada Juli 2007, iB hasanah card dari BNI Syariah yang diluncurkan pada Februari 2009, dan pada November 2010 CIMB Niaga Syariah meluncurkan CIMB Niaga Syari'ah gold. b. Pengertian Kartu Kredit Syariah Definisi Secara Bahasa: yaitu Bithaqah Al-I'timan (Kartu Kredit), bithaqah (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. susahmenambal/ target untung berbuntut petaka - 30k - / diakses pada tanggal 15 April 2008 13Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management "Conventional and Sharia System". Ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) h. 1361. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 9
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Sementara kata I'timan secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Secara terminologi kartu kredit (bithaqah al-I'timan) yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan secara hutang.14 Jadi kartu kredit syari'ah adalah salah satu instrument dalam system pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko.15 c. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas dunia perbankan syari'ah juga meningkat. Adanya kartu kredit syari'ah menjadi alternatif yang paling baik, yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang dianggap sebagai pengganti kartu kredit konvensional. Oleh karena itu perbankan syari'ah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermu'amalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan rambu- rambu syari'ah yang ada. 1) Al-Qur'an Dengan begitu maka hal yang menjadi dasar hukum tentang penerbitan kartu kredit syari'ah dalam Al-qur'an salah satu diantaranya adalah: ❑➔
...... ⧫ ❑⧫◆ ❑→➔ 14Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,(Jakarta: Sinar Grafika Press, 2001), h. 303-304. 15Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 392. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 10
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Artinya: "Hai Orang-Orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu....." (Q.S. Al-Maaidah: 1). Berdasarkan ayat di atas bahwa Islam mengajarkan hamba-Nya untuk selalu memenuhi janji (akad). Dalam kartu kredit syari'ah terdapat beberapa akad yang harus dipenuhi oleh beberapa pihak yaitu pihak penerbit kartu, pemegang kartu, dan pedagang. Dengan syarat tidak akan menimbulkan adanya unsur riba, gharar, dan maisir. ❑◆➔⬧◆ ◆ ◼⧫ ..... ◼⧫ ◆❑◆ ❑◆➔⬧ ◆➔◆ ❑→◆ ⬧➔ tolong-menolonglah
Artinya: kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."(Q.S Al-Maidah: 2). "... Dan dalam berbuat dosa Pemahaman ayat di atas dapat menjadi salah satu poin penting yang menjadi landasan dalam penerbitan kartu kredit syari'ah yaitu adanya prinsip tolong menolong sesama umat muslim dari dampak riba yang ada dalam kartu kredit syari'ah, dalam mencapai kemaslahatan bersama. 2) Hadits Salah satu hadits yang menerangkan tentang ganjaran yang besar dan derajat yang tinggi bagi orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain dan berkaitan Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 11
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam terhadap kartu kredit itu sendiri. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. ُض ِرْقُي ٍمِلْسُم ْن ِم اَم : َلاَق َمَّلَسو ِهْيلَع الله ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ ، ٍدوُعْسَم ِنْبا ِنَع َّلاِإ ِنْيَت َّرَم اًض ْرَق اًمِلْسُم ًة َّرَم اَهِتَقَدَصَك َناَك Artinya: "Dari Ibnu Masud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "Seseorang Muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-seolah telah bersadaqah kepadanya satu kali".(HR Ibnu Majah).16 d. Pihak-pihak dalam Kartu Kredit Dalam sistem kerja kartu kredit ada 3 pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit, antara lain: 1. Bank dan lembaga pembiayaan (card center/issuer card) Fungsi bank dan lembaga pembiayaan adalah sebagai pihak penerbit dan atau pihak pembayar kartu kredit yang ditagihkan oleh pedagang (merchant). 2. Pedagang (merchant) Pedagang adalah mitra bank dan lembaga pembiayaan, sebagai tempat belanja bagi pemegang kartu. 3. Pemegang Kartu (Card Holder) Merupakan nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi. 2. Denda Keterlambatan dalam Perspektif Ekonom Islam a. Pengertian Denda Keterlambatan Denda Keterlambatan yaitu denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban hutang atau angsuran. Islam meminta kepada orang yang berhutang dan memiliki kesanggupan 16 HR Ibnu Majah, BAB al-Qard, hadis No. 2430,j.2, h. 812. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 12
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam membayar agar segera melunasinya hingga waktu yang telah disepakati pembayarannya. Penangguhan diperbolehkan jika orang yang berhutang tidak memiliki kesanggupan melunasinya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah (2) Ayat 280 yang berbunyi: ◆ ◼ ◆ ➔
◆ ⧫→⬧ ◆⧫ ❑➔⬧ → ❑☺◼➔⬧
Artinya: "Dan itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.S ). jika (orang yang berhutang b. Ekonomi Islam 1) Pengertian Ekonomi Islam Seperti bidang-bidang ilmu lainnya, ilmu ekonomi juga tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntut agar manusia tetap berada di jalan yang lurus dan benar. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan Islam yang bertujuan agar manusia tetap berada dijalan yang lurus.17 Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah SWT, yang tujuan akhirnya yaitu Allah, sehingga dalam menggunakan sarana tidak terlepas dari syari'at Allah.18 17Eko Suprayitno, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2. 18Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Alih Bahasa: Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5 Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 13
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, sektor ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut yaitu larangan riba, menggunakan sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan atau margin jika dalam jual beli , pengenaan zakat, dan lain sebagainya.19 Dari beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada ketuhanan dengan berdasarkan pada syari'at Islam yaitu Al- Qur'an dan Hadist. 2) Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar: a) Kebebasan Individu b) Siap Menerima Resiko c) Tidak Melakukan Penimbunan d) Tidak Monopoli e) Larangan Riba f) Solidaritas Sosial g) Keadilan Distrubusi Pendapatan h) Hak terhadap Harta 3. Definisi Riba Riba berasal dari bahasa arab, secara bahasa bermakna "al- ziyadah" yang berarti "tambahan", dalam pengertian kebahasaan riba juga berarti "tumbuh" dan "membesar".20 Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba dayn) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba bai'). Riba dayn terdiri dari riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh) dan riba jahiliyyah adalah 19Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 5 20Muslimin H. Kara, Bank Syari'ah di Indonesia, (Jakarta: UII Press, 2005), h. 75. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 14
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba bai' terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba fadl), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba nasi'ah). Riba Nasi'ah adalah riba yang muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.21 Larangan riba nasi'ah mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti pada dasarnya tidak diizinkan oleh syari'ah. Tidak ada perbedaan apakah uang itu dalam prosentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayarkan di muka atau di kemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat peminjaman. Yang menjadi inti permasalahan disini adalah keuntungan yang telah diitetapkan dimuka. Bahwa menurut syari'ah, waktu tunggu selama pembayaran kembali pinjaman tidak dengan sendirinya memberikan justifikasi atas keuntungan positif dimaksud. Hakekat larangan tersebut tegas, mutlak, dan tidak mengandung perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekedar pinjaman dan bukan bunga. Karena Nabi melarang mengambil, meskipun sedikit, pemberian jasa atau kebaikan sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang pokok. Meskipun demikan, jika pengambilan pinjaman pokok dapat bersifat negative dan positif tergantung pada hasil akhir suatu bisnis, yang tidak diketahui terlebih dahulu. Ini 21Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 41. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 15
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam diperbolehkan asal ditanggung bersama menurut prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam syari'ah. Oleh karena itu denda merupakan biaya yang dikeluarkan akibat dari keterlambatan kewajiban pembayaran pinjaman atau angsuran. Dalam hal kartu kredit syari'ah apabila nasabah tidak mampu atau lalai dalam waktu pengembalian pada saat jatuh tempo, maka akan dikenakannya denda keterlambatan. Sedangkan dalam prinsip ekonomi Islam dilarang adanya interest atau riba. Dimana riba adalah tambahan, Jadi beban tambahan apa pun karena keterlambatan pembayaran diharamkan.22 Dikarenakan akan terjerumus kedalam unsur riba, baik itu riba jahiliyyah yang berarti adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan dan riba nasi'ah adalah riba yang muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. C. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitaif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal tentang kepustakaan..23 Mardalis menyatakan bahwa, "Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah. Pada hakekatnya data yang diperoleh 22 Daud Vicary Abdullah Dan Keon Chee, Buku Pintar Keuangan Syari'ah, (Jakarta: Zaman, 2012), h 170. 23Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 72. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 16
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan penelitian pustaka ini dapatdijadikan landasandalam penelitian karya ilmiah.24 Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.25 Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum menyebutkan bahwasanya lazimnya dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama di sebut primer atau data dasar (primary data) atau (basic data) dan yang kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya.26 Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis, faktual, dan akurat mengenai denda keterlambatan pembayaran yang ada pada kartu kredit syari'ah dalam perspektif ekonomi Islam. D. Pembahasan 1. Denda Keterlambatan Pembayaran Kartu Kredit Syari'ah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Beberapa perbankan syari'ah mulai meluncurkan kartu kredit syari'ah. Kartu kredit syari'ah merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang berdasarkan prinsip syari'ah. Penerbitan 24Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 28. 25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129. 26 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 11. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 17
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam kartu ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah. Dalam kartu kredit syari'ah ada denda keterlambatan yang dikenakan pada pemegang kartu kredit apabila terlambat membayar utangnya kepada penerbit kartu dan denda tersebut akan digunakan untuk dana social. Dilain pihak Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam fatwanya tidak boleh menimbulkan riba, walaupun denda itu digunakan untuk dana sosial tetapi tetap saja menimbulkan riba karena sudah jelas benar-benar dilarang oleh agama Islam. Dalam penelitian ini bahwasanya menghasilkan penemuan yaitu dimana adanya denda keterlambatan pada kartu kredit syari'ah mengandung riba nasi'ah walaupun digunakan untuk dana sosial, meskipun dalam hal ini nasabah selalu membayar tepat waktu serta tidak dikenakan unsur denda yang mangandung unsur bunga ini, namun membayar ataupun tidak bahwasanya nasabah atau pemegang kartu sudah menyetujui dan oleh karenanya terikat dalam klausa pembayaran bunga tersebut. Sedangkan salah satu perjuangan dan prinsip dalam ekonomi syari'ah adalah membebaskan manusia dari unsur interest (bunga) dan riba dalam segala manifestasinya.. Qadi Muhammad Taqyuddin al-Utsmani mengemukakan pendapatnya, issuer card hanya membebankan biaya keterlambatan (late payment fee) hanya ketika card holder terlambat membayar, padahal pihak issuer card telah memberikan tenggang waktu sekian lama seperti satu bulan atau dua bulan. Apabila card holderbisa membayar nilai transaksi yang telah dilakukannya selama waktu tersebut maka ia tidak akan dibebani biaya apa pun lagi. Namun, ketika ia Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 18
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam terlambat dalam melakukan pembayaran maka ia dibebani dengan biaya keterlambatan. Dapat diyakini jika biaya ini dikenakan maka dapat diposisikan sebagai riba, dan apabila seseorang Muslim masuk dalam area ini dengan niat keyakinana ia tidak akan terlambat dalam pembayarannya, menurut saya tidak ada penghalang syari'ah orang tersebut melakukan transaksi dengan mempergunakan kartu yang dimilikinya. Shaikh al-Mukhtar al-Sallami berpendapat seorang muslim tidak boleh terlibat dalam akad yang terikat dengan syarat yang batal tersebut, hal ini tampak dalam ungkapannya: "Dr. Abdul Sattar menyinggung masalah syarat yang batal dan syarat yang sah (dalam kartu perbankan), masalah yang diangkat hendaknya bukan masalah syarat yang batal dan syarat yang sah, tetapi pertama-tama harus dijelaskan kedudukannya dalam fiqih apakah akad itu haram atau halal". Apakah masyarakat halal dan boleh melakukan transaksi seperti ini, artinya ia memiliki kartu kredit, ketika ia melakukan transaksi dengan memakainya berarti ia telah masuk ke dalam prinsip keharusan untuk membayar riba, dan apabila ia terlambat dalam pembayarannya maka ia akan membayar biaya keterlambatan.27 Meskipun dalam kartu kredit syari'ah terdapat denda keterlambatan, sebaiknya denda tersebut hanya dikenakan berupa ganti rugi, yang besarnya ganti rugi (ta`widh) tersebut adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang 27Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Card Syari'ah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Ekonomi Fiqih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 184- 185. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 19
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam yang hilang. Serta tidak akan dikenakannya dalam berupa bunga, yang berakibat pada riba. Karena sudah jelas hal ini sangat dilarang dalam Al-qur'an dan bertentangan dalam prinsip ekonomi Islam, yang melarang adanya interest (bunga) dan tidak menimbulkan riba. Dalam hal ini sebaiknya apabila card holder terlambat dalam pembayaran pada saat jatuh tempo maka issuer card harus mengetahui apakah card holder secara sengaja atau tidak dalam penguluran waktu pembayaran. Oleh karena itu apabila card holder secara sengaja menunda waktu pembayaran , sedangkan ia mampu untuk membayar, maka issuer card dapat memberikan sanksi terhadap card holder tersebut. Yaitu dikenakannya ganti rugi terhadap biaya-biaya atau penggunaan jasa yang diberikan oleh pihak issuer card, dengan ketentuan bukan dihitung berdasarkan besarnya persentase dari jumlah pinjaman. Namun harus berdasarkan atas jumlah kerugian rill yang akan dialami pihak issuer card. Apabila card holder tidak dapat membayar angsuran dari peminjaman kartu kredit syari'ah tersebut hingga batas tenggang pembayaran yang lebih dari waktu jatuh tempo dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, kemudian terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah. Dengan tujuan pembinaan, pihak bank dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan syari'ah kepada nasabah yang dinilai mampu mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman, tetapi ia tidak melakukan, akan tetapi apabila ia tidak mampu dengan sebab terkena musibah atau krisis ekonomi yang ditetapkan pemerintah maka bank dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 20
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam pinjaman nasabah ataupun beban kerugian bank. Sanksi ini sejalan dengan salah satu prinsip hukum ekonomi Islam yang menganut aspek keadilan, artinya nasabah tetap dikenakan sanksi secara proposional sesuai menurut kadar kemampuannya.28 Dengan tujuan menghindarkan dari unsur riba. 2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kartu Kredit Dalam fiqih mu'amalah kartu kredit biasa disebut dengan bithoqoh isti'man. Kata kartu (bithoqoh) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil yang di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas tersebut. Sementara isti'man artinya memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila dia melakukan keteledoran atau pelanggaran. Secara istilah, Al-Majma' al-Fiqhiy al-lslamiy edisi 7 tahun 1412 H dan 1992 M halaman 717 mendefinisikan kartu syariáh adalah sejenis kuitansi yang diberikan oleh pihak berwenang untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati, sehingga memungkinkannya untuk membeli barang-barang dan pelayanan dari pihak yang mengakui fungsi kartu tersebut tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan membayarnya. Kartu kredit syaráh ini secara operasional tidak jauh berbeda dengan kartu kredit konvensional.29 28H. Atang Abd.Hakim, Fiqih Perbankan Syari'ah, (Bandung: PT Refika Adiatama, 2011), h. 270. kartu kredit syari'ah, Haron, Sudin and Bala Shanmugam, 1997, Islamic Banking System : Concepts and Aplications. Selangor: Pelanduk Publications. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 21
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada dasarnya kartu kredit syari'ah bukanlah instrument kemudahan untuk berhutang melainkan alat untuk memudahkan dan keamanan dalam melakukan transaksi. Banyak kasus pemegang kartu kredit syari'ah sebagai kemudahan berhutang. Intinya kartu kredit adalah alat pengganti transaksi uang tunai yang aman dan mudah. a) Ulama Fiqih kontemporer ketika membahas persoalan ini pandangan mereka terbagi menjadi dua kubu yaitu : 1) Kubu yang membolehkan. Mereka menganggap bahwa transaksi itu sah, namun komitmennya batal. Yakni apabila pihak nasabah yakin bahwa ia akan mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam konsekuensi menanggung akibat komitmen tersebut. Dasar mereka yang membolehkan adalah sebagai berikut: a. Sabda Nabi kepada Aisyah ketika Aisyah hendak membeli Barirah namun majikannya tidak mau melepaskannya kecuali dengan syarat, hak wala' budak itu tetap milik mereka. Itu jelas syarat yang bertentangan dengan ajaran syariat, karena loyalitas atau perwalian menurut syariat diberikan kepada orang yang membebaskannya. Nabi bersabda kepada Aisyah, "Belilah budak itu, dan tetapkan syarat bagi mereka, karena perwalian itu hanya diberikan kepada yang memerdekakan. Karena perwalian itu adalah hak orang yang membebaskannya," (HR. Tirmidzi). b. Makna hadits: Janganlah pedulikan, karena persyaratan mereka itu bertentangan dengan yang haq, ini bukan untuk pembolehan namun yang dimaksudkan adalah penghinaan dan tidak ambil peduli dengan syarat itu serta keberadaan syarat itu sama dengan tidak ada. c. Karena sudah terlalu banyak yang melakukannya di berbagai negeri dengan adanya transaksi pemakaian Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 22
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam listrik, telepon dan lain sebagainya, yang kesemuanya menggunakan komitmen-komitmen yang sama, yaitu apabila pihak pelanggan terlambat membayar berarti harus dikenai denda tertentu. Namun ternyata tidak seorangpun ulama yang mengharamkan berlangganan fasilitas-fasilitas tersebut, padahal syarat-syarat tersebut ada di dalamnya. d. Pinjaman tidak begitu saja batal karena batalnya persyaratan. Bahkan peminjaman itu tetap sah meskipun syaratnya batal, berdasarkan sabda Nabi: "Kenapa masih ada orang yang menetapkan syarat yang tidak berasal dari Kitabullah? Barangsiapa yang menetapkan syarat yang bukan berasal dari Kitabullah maka persyaratannya batal, meski jumlahnya seratus syarat." 2) Kubu yang melarangnya. Mereka menganggap transaksi tersebut batal. Demikian pendapat tegas dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka membantah dalil yang digunakan oleh kubu pertama, yakni tentang hadits barirah, bahwa qiyas itu adalah qiyas dengan alasan berbeda. Karena dalam kasus barirah syarat tersebut mampu dibatalkan oleh Aisyah karena dianggap bertentangan dengan ajaran syariat. Karena kejadian itu terjadi ketika syariat Islam betul-betul masih menjadi panutan, Negara Islam masih menjadi pemelihara ajaran Islam dan masih memimpin dunia. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan syarat berbau riba dalam pengambilan kartu kredit yakni syarat `yang bersandar pada referensi sekulerisme yang didasari atas pemisahan agama dengan negara, lalu mengingkari Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 23
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam referensi Islam yang suci yang melibatkan agama dalam kehidupan manusia. Mereka juga membantah qiyas dengan transaksi pemakaian listrik dan telepon, karena fasilitas ini amatlah dibutuhkan dan kemaslahatan kehidupan umat manusia amat tergantung kepadanya. Sementara kartu kredit memiliki bobot vitalitas yang lebih rendah dari itu. Orang bisa saja hidup secara wajar atau cukup wajar tanpa menggunakan kartu itu. Namun ia tidak akan bisa hidup wajar tanpa menggunakan fasilitas listrik dan telepon misalnya. Yang benar menurut penulis bahwa hukumnya adalah boleh saja bagi orang yang berberatsangka bahwa ia akan mampu menunaikan hutangnya pada waktu yang diperkenankan.30 Sebagai alat pembayaran, kartu kredit merupakan bentuk evolusi dan inovasi besar dalam perjalanan sejarah sistem pembayaran dan transaksi perdagangan suatu perekonomian modern. Dengan berbagai keunggulan yang ada pada kartu kredit, pertumbuhan pemakai dan penyedia kartu kredit semakin pesat dan luas. Bahkan setiap bank atau lembaga keuangan berusaha untuk mendapatkan pengguna kartu kredit sebanyak mungkin dengan persyaratan yang semakin mudah dan ringan, kerena banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan dari penerbitan kartu kredit. Sering kita jumpai penawaran kartu kredit di berbagai supermarket dan swalayan. Hanya dengan persyaratan fotokopy KTP atau KK dan slip gaji, kartu kredit kita dapatkan. Fenomena pesatnya perkembangan kartu kredit dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ada di dalamnya, telah pula mendorong 30Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika Press, 2001), h. 310. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 24
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam bank syariah atau lembaga keuangan Islam lainnya mencoba untuk ikut menerbitkan kartu kredit Syariáh (Islamiccredit card). Bank Berhard Malaysia adalah pelopor kartu kredit Islami pertama di dunia dengan meluncurkan Al Taslif Credit Card pada tahun 1996. Di Timur Tengah sebagai pengguna kartu kredit terbanyak, kartu kredit Islam dalam lima tahun sejak kelahirannya telah mencapai pertumbuhan 26% dengan total transaksi 34,7 juta US dollar. Di Arab Saudi sendiri pertumbuhannya bahkan sampai mencapai 40% (Modal, 1 Juni 2003:9).Dengan dipicu oleh pesatnya pertumbuhan kartu kredit Islami di Timur Tengah dan Malaysia, berkembang pula wacana penggunaan kartu kredit Islam di Indonesia. Akan tetapi wacana ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam, akademisi, praktisi penyedia dan pengguna kartu itu sendiri. Berbicara tentang kartu kredit pasti akan selalu dikaitkan dengan bunga.31 Apakah setiap produk keuangan konvensional harus selalu disaingi dengan produk lembaga keuangan Islam dengan menambah label Islami atau syari'ah. Permasalahan penamaan produk ini yang di dalamnya mengandung unsur kata kredit juga menjadi perdebatan di dalamnya. Kata kredit senantiasa tidak bisa dilepaskan dengan hutang, dan hutang senantiasa tidak dapat dilepaskan dengan bunga. Oleh sebab itu menjadi perdebatan ketika menamakan kartu ini dengan kartu kredit syari'ah. Mereka yang menamakan kartu kredit syariah kredit syari'ah, Haron, Sudin and Bala Shanmugam, 1997, Islamic Banking System : Concepts and Aplications. Selangor: Pelanduk Publications. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 25
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam cenderung sebagai upaya implikasi dan istilah yang mudah dikenal khalayak. Sebaiknya ungkapan kredit dihilangkan untuk menghilangkan kesan terdapatnya unsur bunga di dalamnya. Sebaiknya kartu kredit syariah diganti dengan istilah islamic card (kartu Islam/Syari'ah)atau islamic charge card. Harapannya, perbedaan nama tersebut akan menjadikan proses dan sistem yang digunakan juga berbeda dengan sistem kartu konvensional. Terlepas dengan nama apa yang akan disandangnya, yang lebih penting adalah bagaimana hakikat operasional dan sistem yang digunakannya. Selama dalam operesionalisasi sistemnya tidak mengandung unsur bunga dan pelanggaran syariat, penamaan tersebut akan semakin mengokohkan kedudukan dan kepercayaan umat terhadap kartu tersebut. Meski dalam syarat akad ditetapkan bahwa produk ini hanya boleh digunakan untuk transaksi yang halal saja. Akan tetapi mekanisme penggunaan menjadi sulit diketahui ketika produk ini digunakan untuk transaksi yang haram seperti pembelian minuman keras, diskotik, daging babi dan produk haram lainnya. Apalagi jika produk ini bersifat universal dimana yang menggunakannya tidak hanya umat Islam. Permasalahan ini dapat diatasi jika didukung oleh political will, dimana pemerintah melarang semua tempat penjualan barang dan jasa haram untuk menerima produk ini. Sistem pelarangan juga sulit diterapkan ketika yang menjadi pemilik tempat pejualan barang dan jasa haram adalah dari kalangan nonIslam. Mereka akan lebih cenderung menerima Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 26
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam pembayaran dengan kartu ini selama secara ekonomis menguntungkan bagi penggunanya. Permasalahan ini juga dapat diatasi dengan sistem kontrol yang baik dari penyedia Islamic card. Jika ditemukan transaksi haram, maka seluruh nilai transaksi ditagih dan harus dibayar tunai pada tagihan bulan yang bersangkutan. Peringatan kepada nasabah ini juga harus didukung dengan tindakan tegas jika terjadi pelanggaran, misalnya dengan mencabut hak guna kartu untuk selamanya. Dalam hal ini diperlukan kontrol ketat dan ketegasan dari penyedia kartu, jika pihak penerbit kartu lebih mengutamakan kualitas produk dan bukan kuantitas produk, karena adanya resiko kehilangan pelanggan. Alternatif lain adalah dengan penyaringan transaksi dapat dilakukan dengan system teknologi. Hal ini juga tidak mudah, karena mensyaratkan pada setiap merchant (pedagang) harus memiliki kode khusus yangdapat mengidentifikasi transaksi haram. Jika terjadi transaksi haram, sistem secara otomatis akan menolaknya. Kembali, metode ini diperlukan adanya jaringan yang luas dan canggih serta kerjasama yang baik antara penyedia kartu dengan merchant (pedagang). Atau metode lain adalah teknologi chip dalam kartu yang bersifat global, sehingga ketika dalam pendeteksian ditemukan suatu produk haram dalam transaksi, secara otomatis kartu tidak dapat digunakan. Dalam penggunaan kartu kredit syari'ah ini berdampak dapat mengajak kepada umat Islam untuk berpola konsumtif. Penamaan kredit biasa dikaitkan dengan utang yang berarti untuk usaha produktif. Pada sisi lain utang biasanya juga Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 27
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam dilakukan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, karena miskin misalnya. Kecenderungan yang terjadi juga bukan untuk keperluan primer, tapi lebih cenderung sekunder seperti elektonik, kendaraan dan yang sejenis. Adapun dalam Islam sendiri terdapat skim qordhul hasan, yang khusus untuk membantu dan meringankan beban orang yang benar-benar membutuhkan. Jika demikian mengapa tidak digunakan kartu debit saja. Permasalahan ini bagi penyedia kartu dan merchant (pedagang) justru semakin menguntungkan, karena berkonsekuensi pada fee yang semakin besar. Dalam Islam memang dilarang untuk berlebihan dan boros dalam menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Pada dasarya sifat konsumtif adalah karakter masing-masing individu pemegang kartu. Jika karakter dasarnya bukan pemboros, maka dia akan tetap mampu mengontrol penggunaan kartunya. Jangan sampai bermodalkan semangat dan kreatifitas serta upaya menyaingi produk konvensional umat Islam terjebak dalam labelisasi Islami. Para ahli dari berbagai kalangan yang terkait harus mengkaji lebih dalam dan dengan pemikiran yang jernih, sehingga produk yang dihasilkan memang bermanfaat bagi kemaslahatan umat dengan tetap mengedepankan syariah. Tujuan utama kita adalah mendapat barakah dan ridha dari Allah, bukan hanya sekedar menyaingi produk konvensional atau supaya terkesan inovatif. Sehingga tidak akan menyimpang dalam salah satu prinsip ekonomi Islam, yaitu tidak timbulnya interest (bunga) atau riba. 3. Kelebihan dan Kelemahan Kartu Kredit Syari'ah Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 28
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Dalam upaya pengembangan kartu kredit syari'ah, yang dapat menajdi kelebihan adalah fasilitas penggunaan kartu kredit syari'ah merupakan bagian dari pengembangan produk yang dilakukan perbankan syari'ah untuk menjaring para nasabah,, sekaligus memberikan pelayanan kepada nasabah dengan lebih maksimal. Penerbitan kartu kredit syari'ah, yang semakin menambah variasi produk perbankan syari'ah, serta dapat menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syari'ah Islam, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memberikan keamanan dalam transaksi. Kelemahan yang ada pada kartu kredit syari'ah dimana meskipun banyak pihak yang menyambut penerbitan dengan sesuatu yang positif, akan tetapi sebagian kalangan pelaku perbankan syari'ah menyangsikan kartu kredit syari'ah tersebut. Karena dimungkinkan akan mendorong masyarakat nasabah bank syari'ah terjebak pada budaya konsumerisme, seperti yang terjadi pada bank konvensional dan adanya kompleksitas dalam administrasi syari'ahnya misalanya pada perhitungan denda (ta'widh), sehingga apabila dengan adanya denda tersebut ditakutkan akan terjerumus kedalam unsur riba. Serta dalam hal pemasaran, pemasaran kartu kredit syariah relatif masih terbatas dibandingkan dengan konvensional. Penggunaan jenis akad yang masih kurang familiar di kalangan masyarkat yang memungkinkan akan menimbulkan keraguan . E. Penutup Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembayaran denda keterlambatan kartu kredit syariah mengandung riba didalamnya, dimana ketika pengguna kartu kredit syari'ah tersebut tidak dapat membayar pada saat sudah jatuh tempo. Oleh karena itu denda Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 29
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam keterlambatan pada kartu kredit syari'ah mengandung riba nasi'ah yaitu berarti penangguhan, penundaan, tunggu, merujuk pada waktu yang diizinkan bagi peminjam untuk membayar kembali hutang berikut tambahan atau premi, dan riba jahiliyyah yang berarti adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Sudah jelas riba benar-benar dilarang dalam ajaran Islam dan sudah sdijelaskan dalam al-quran terhadap pelarangan riba tersebut. Oleh karena itu pengambilan denda keterlambatan pembayaran kartu kredit syari'ah ini bertentangan dengan salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu dilarang adanya interest (bunga) atau riba. Islam memperbolehkan segala bentuk kegiatan ekonomi selama itu sesuai dengan syari'at Islam yaitu segala bentuk tindakan yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Tindakan menzalimi orang lain merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Tetapi tindakan saling tolong menolong sesama umat manusia merupakan hal yang dianjuarkan oleh Islam. F. Daftar Pustaka Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000. Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Card Syari'ah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Ekonomi Fiqih, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006Abul A'la Al-Maududi, Dasar-Dasar Eknonomi Islam dan Berbagi Sistem Masa Kini, Bandung, 1984. Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika Press, 2001. Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syari'ah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 30
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesoen, Selamat Tinggal Bank Konvensional, Jakarta: CV Tifa Surya Indonesia, 2009. Abul A'la Al-Maududi, Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagi Sistem Masa Kini, Bandung, 1984. Antonio,Muhammad Syafi'I, Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, 2001. Atang Abd.Hakim, Fiqih Perbankan Syari'ah, Bandung: PT Refika Adiatama, 2011. Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010. Cholid, Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2003 Daud Vicary Abdullah & Keon Chee, Buku Pintar Keuangan Syari'ah, Jakarta: Zaman, 2012. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Diponogoro, 2000. Eko Suprayitno, Ekonomi Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia, 1976. Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, Akad Syari'ah, Bandung: Kaifa PT. Mizan Pustaka, 2011. Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Mardalis, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986. Muslimin H.Kara, Bank Syari'ah di I ndonesia, Jakarta: UII Press, 2005. Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Bandung: PT Refika Adiatama, 2011. Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian, Jakarta: LP3ES. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 31
Chamdini Putri Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya, 1989. Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001. Nasir Mohammad, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia , 1999. Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 7, Jakarta: Djambatan, 1984. Rahman, Afzalur, Alih Bahasa : Soeroyo Natangin, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996. Rivai, Veithzal, Bank and Financial Institution Management "Conventional and Sharia System". Ed. 1 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007. Soeratno, Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1986. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976. Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syari'ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari - Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X 32