LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO UMUM LAKIP 2015 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KATA PENGANTAR LAKIP Biro Umum Tahun 2015 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Biro Umum. LAKIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP sebagai salah satu alat penilai keberhasilan/kegagalan kinerja merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, LAKIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (feedback) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih komprehensif. Sesuai dengan tugas pokoknya, Biro Umum berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) peningkatan kinerja dan kelancaran kegiatan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran tersebut diantaranya diselenggarakan melalui pelayanan dibidang kerumahtanggaan, seperti pelayanan pemakaian/peminjaman fasilitas kedinasan, penyediaan kendaraan dinas, ruang pertemuan dan persandian. Dibidang ketatausahaan disediakan pelayanan kesekretariatan seperti pelayanan surat masuk dan sekretaris pimpinan. Dibidang keuangan Biro Umum melayani keuangan Sekretariat Daerah seperti layanan penerbitan SPM. Dan ada pelayanan dibidang keprotokolan seperti pelayanan acara dan penyambutan tamu pemerintah daerah/VIP. Demikian LAKIP Biro Umum Tahun 2015 ini disusun agar setiap pemangku kepent-ingan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetap-kan. Padang, Januari 2016 Kepala Biro Umum, Asben Hendri, SE, MM NIP. 19631209 198611 1 003 i
ii KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR i RINGKASAN EKSEKUTIF -i BAB I PENDAHULUAN - Gabara Uu Orgaisasi Tugas, Fugsi da Uraia Tugas Struktur Orgaisasi Persoil, Saraa da Prasaraa, da Keuaga Isu-isu Strategis Sisteaika Lapora BAB II PERENCANAAN KINERJA - Reisi Perjajia Kierja Tahu Perjajia Kierja Tahu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA - Metodologi Pegukura Capaia Target Kierja Hasil Pegukura Kierja Capaia Kierja Biro Uu Realisasi Aggara BAB IV PENUTUP - LAMPIRAN
Tabel .. Realisasi da Capaia Kierja Idikator Kierja . Tabel .. Julah SDM PNS Berdasarka Gologa Tabel .. Realisasi da Capaia Kierja Idikator Kierja . Tabel .. Tabel .. Realisasi Aggara Per Sasara Strategis Tabel .. Capaia Idikator Kierja Sasara Strategis Capaia Idikator Kierja Sasara Strategis Kriteria Peilaia Capaia Kierja Tabel .. Julah SDM PNS Berdasarka Pedidika Capaia Idikator Kierja Sasara Strategis Tujua, Sasara da Idikator Kierja Sebelu Reisi Tabel .. Target Belaja Biro Uu TA. Julah Saraa da Prasaraa Pada Biro Uu Tabel .. Perjajia Kierja Biro Uu TA. Tabel .. Tabel .. Tabel .. Tabel .. Tabel .. Hasil Pegukura Kierja Perjajia Kierja Biro Uu Tahu Tabel .. Tabel .. Realisasi da Capaia Kierja Idikator Kierja . Julah SDM Berdasarka Jeis Kepegaaia Tabel .. Realisasi da Capaia Kierja Idikator Kierja . Tabel .. Tujua, Sasara da Idikator Kierja Setelah Reisi Tabel .. DAFTAR TABEL iii Capaia Idikator Kierja Sasara Strategis
iv Julah SPM da Laa Terbit Tahu Graik Tigkat Kepuasa Peggua Layaa Biro Uu Tahu Graik Julah Kote Iforasi Persadia DAFTAR GRAFIK Graik Struktur Orgaisasi da Tata Kerja Biro Uu Setda Pro. Subar Moitorig Saraa da Prasaraa Tahu Graik Graik
v RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam kurun waktu 2010-2015, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya mewujudkan visi yang telah direncanakan yaitu Menjadi Biro yang Handal di Bidang Pelayanan Pimpinan dan Kesekretariatan Tahun . Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Umum mengemban misi pertama meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar, dan misi kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pelayanan prima. Dengan kedua misi tersebut, Biro Umum fokus kepada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana melalui upaya penyediaan fasilitas dengan standar yang terus ditingkatkan berserta pengelolaan administrasi yang semakin profesional. Sesuai dengan tugas pokoknya, Biro Umum berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) peningkatan kinerja dan kelancaran kegiatan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran tersebut diantaranya diselenggarakan melalui pelayanan dibidang kerumahtanggaan, seperti pelayanan pemakaian/peminjaman fasilitas kedinasan, seperti penyediaan kendaraan dinas, faslitasi kun-jungan tamu, pemakaian ruang pertemuan dan system persandian. Di bidang keta-tausahaan disediakan pelayanan kesekretariatan seperti pelayanan surat masuk dan sekretariat pelayanan pimpinan. Di bidang keuangan Biro Umum melayani keu-angan Sekretariat Daerah seperti layanan penerbitan SPM. Di bidang keprotokolan merupakan pelayanan keprotokolan seperti pelayanan acara/upacara dan tamu pemerintah daerah. Pada tahun 2015, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Bab II Perencanaan Kiner-ja, ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur dan menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Biro Umum. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja ini mengalami revisi berupa penambahan sasaran strategis dan perubahan indikator untuk sasaran 1. Revisi PK ini dilakukan karena pengukuran kinerja beberapa tugas pokok Biro Umum yang tercermin dari Tugas Pokok Bagian-Bagian belum semua terjabarkan pada Sasaran Strategis sebelumnya. Selain itu, melalui evaluasi atau review PK oleh Biro Organisasi ditemukan indikator yang tidak bisa diukur secara valid dan pencapaian target akan sulit tercapai. Penyempurnaan terhadap perencanaan kinerja selalu dilakukan secara LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015
terus-menerus karena rendahnya hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya. Selain itu juga karena didorong oleh workshop penyempurnaan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 yang lalu, dimana pada waktu itu dilakukan perubahan yang signifikan terhadap Renstra Biro Umum Tahun 2010-2015 yang menyebabkan perubahan Tujuan Strate-gis berikut sasaran dan indikatornya. Adapun pencapaian sasaran strategis Biro Umum Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut: 1. Sasaran strategis 1: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana. - Indikator Kinerja: Persentase Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas Baik. Tar-get 80%, realisasi sebanyak 72,14%, sehingga diperoleh nilai capaian 90,18%. Persentase capaian ,% menunjukan kriteria kinerja Tinggi. 2. Sasaran strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Yang Berorientasi Pela-yanan Prima. - Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Target 3,75 (skala 5), realisasi 3,83 (sangat puas), sehingga diperoleh nilai capaian 102%. Persentase capaian % menunjukan kriteria kinerja Sangat Tinggi. 3. Sasaran strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda. - Indikator Kinerja: Waktu Rata-Rata Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Target 2 hari, realisasi 2 hari, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. Persentase capaian % menunjukan kriteria kinerja Sangat Tinggi. 4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persandian. - Indikator Kinerja: Jumlah Konten Informasi yang Diamankan Dengan Persandi-an. Target 110 buah, realisasi 100 buah, sehingga diperoleh nilai capaian ,%. Persentase capaian ,% menunjukan kriteria kinerja Tinggi. Dengan demikian, pencapaian rata-rata 4 (empat) indicator kinerja untuk mengukur LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 vi
BAB I PENDAHULUAN Gambaran Umum Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Struktur Organisasi Personil, Sarana dan Prasarana, dan Keuangan Isu-isu Strategis Sistematika Laporan BAB I - PENDAHULUAN 1
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 I. PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No-mor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Biro Umum Tahun 2015 ini disusun dengan maksud memberikan infor-masi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Umum, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Biro Umum selama satu periode. Selain itu, juga sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Biro Umum untuk meningkatkan kinerjanya kedepan. I.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dae-rah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Umum berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum di Ling-kungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tugas pokok Biro Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No-mor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumu-san bahan kebijakan perencanaan, program, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi tata usaha, sandi dan telekomunikasi, tata usaha pimpinan, keu-angan sekretariat daerah, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral. 2 BAB I - PENDAHULUAN
BAB I - PENDAHULUAN 3 LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Umum melaksanakan fungsi: a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum tata usaha, sandi dan tele-komunikasi, tata usaha pimpinan, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral; b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tata usaha, sandi dan tele-komunikasi, tata usaha pimpinan, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral; c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi tata usaha, sandi dan telekomu-nikasi, tata usaha pimpinan, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral. I.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAGIAN RUMAH TANGGA Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pelayanan rumah tangga pimpinan, urusan dalam, sandi dan telekomunikasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum pelayanan rumah tangga pimpinan, urusan dalam, sandi dan telekomunikasi; 2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelayanan rumah tangga pimpinan, urusan dalam, sandi dan telekomunikasi; 3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelayanan rumah tangga pimpinan, urusan dalam, sandi dan telekomunikasi.
4 BAB I - PENDAHULUAN LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 Rincian Tugas Bagian Rumah Tangga: 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Rumah Tangga; 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum rumah tangga pimpinan, urusan dalam, sandi dan telekomunikasi; 3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi rumah tangga pimpinan, urusan dalam, sandi dan telekomunikasi; 4. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 5. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Rumah Tangga; 6. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 7. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAGIAN TATA USAHA Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, perencanaan program, pelaporan serta evalua-si tata usaha biro, tata usaha pimpinan, arsip dan ekspedisi. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum Tata Usaha; 2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Tata Usaha; 3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi Tata Usaha. Rincian Tugas Bagian Tata Usaha: 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Tata Usaha; 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum tata usaha biro, tata usaha pimpinan, arsip dan ekspedisi; 3. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi tata usaha biro;
BAB I - PENDAHULUAN 5 LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 4. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi tata usaha pim-pinan; 5. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi arsip dan ek-spedisi; 6. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro; 7. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan program kegiatan biro; 8. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 9. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Tata Usaha dan Biro; 10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 11. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAGIAN KEUANGAN Bagian Keuangan Setda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaporan serta evaluasi penatausahaan keuangan di lingkungan sekretariat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagi-an Keuangan Setda mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan pengelolaan penatausahaan keuangan Setda; 2. Penyelenggaraan koordinasi penatausahaan keuangan Setda; 3. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi penatausahaan keuangan Setda. Rincian Tugas Bagian Keuangan Setda: 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Keuangan Setda; 2. Menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan Setda; 3. Menyelenggarakan verifikasi keuangan Setda;
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 4. Menyelenggarakan akuntansi keuangan Setda; 5. Menyelenggarakan penyiapan laporan keuangan Biro dan Setda; 6. Menyelenggarakan pelayanan penatausahaan keuangan Setda; 7. Menyelenggarakan koordinasi penatausahaan keuangan Setda; 8. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan penatausahaan keuangan Setda; 9. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 10. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Keuangan Setda; 11. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 12. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAGIAN PROTOKOL DAN HUBUNGAN LINTAS SEKTORAL Bagian Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral mempunyai tugas pokok menye-lenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum keprotokolan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum keprotokolan dan hub-ungan lintas sektoral; 2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan dan hubungan lintas sektoral; 3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi keprotokolan dan hubungan lintas sektoral. 6 BAB I - PENDAHULUAN
BAB I - PENDAHULUAN 7 LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 Rincian Tugas Bagian Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral: 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral; 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum keprotokolan dan hubungan lintas sektoral; 3. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi acara, pela-yanan tamu dan pelayanan acara pimpinan; 4. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi hubungan lintas sektoral; 5. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 6. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral; 7. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 8. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. I.3 STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Ta-hun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka susunan struktur organisasi Biro Umum yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum terdiri dari 4 Bagian yang mas-ing masingnya dipimpin oleh Kepala Bagian dan 12 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dapat dilihat pada grafik berikut ini:
ERAWENI, SE III/d NIP. BAGIAN PROTOKOL H. SUDIRMAN GANI, SH, MM IV/d NIP. ISDAR, S.Sos III/d NIP. SUBAG URUSAN DALAM SUBAG TU. PIMPINAN BAGIAN RUMAH TANGGA RI)ALDI, AP, M.Si IV/a NIP. SUBAG ARSIP & EKSPEDISI PARDISNO, SH,MM III/d NIP. SUBAG SANTEL SUBAG PELAYANAN PIMP. SUBAG RT. PIMPINAN 8 BAB I - PENDAHULUAN SUBAG PEN. USAHAAN KEU. ELFENDRI)AL M.)EN III/ NIP. BAGIAN TATA USAHA ENIM YASMI, S.Sos III/d NIP. KEPALA BIRO UMUM ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ASBEN HENDRI, SE, MM IV/b NIP. SUBAG AKUNTANSI EFRI)AL III/ NIP. SRI LENA HARTATI, S.Sos III/d NIP. BAGIAN KEUANGAN SYAMSIARNI, S.Sos IV/a NIP. SUBAG TU. BIRO RANDY HARFIAN, SSTP III/ NIP. HERI NOFIARDI, SE, MM IV/a NIP. INDAH SRIWAHYUNI, SE, MM IV/a NIP. KUSWANDI K, S.Sos,MM IV/b NIP. Jabata Fugsioal PUTRA HERMANTO, SE,Akt,MM III/ NIP. LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 UPHIX MARIA HELENA FATMA, A.d III/ NIP. STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR (SESUAI DENGAN PERDA PROV. SUMBAR No. 11 TAHUN 2011) SUBAG VERIFIKASI ABSIDEFI MULYANI, S.Sos III/d NIP. SUBAG ACARA DAN PELY. TAMU SUBAG HUB. LINTAS SEKTORAL
No Pedidika Julah TABEL .. JUMLAH SDM PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 I.4 PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA, KEUANGAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Biro Umum didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 200 orang seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Sebagai supporting unit tentu diper-lukan SDM yang berkompetensi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas Biro Umum. Biro Umum saat ini memiliki persentase pegawai dengan jenjang pendidi-kan Sarjana/D-IV ke atas sebesar 31,1 persen (54 orang) dari total pegawai Biro Umum. Komposisi pegawai Biro Umum dapat disajikan pada tabel-tabel berikut: BAB I - PENDAHULUAN 9 S orag S orag D orag SMA orag SMP orag SD orag Suer: Datar Noiaif Pegaai Biro Uu Tahu TABEL .. JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KEPEGAWAIAN No Jeis Julah PNS orag CPNS orag PTT orag Teaga Kotrak orag Suer: Datar Noiaif Pegaai Biro Uu Tahu S
No No
II III
Alat Laboratoriu
orag Cukup
Cukup Cukup
Cukup Cukup
Cukup
Alat
alat Agkuta
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 SARANA DAN PRASARANA Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut: TABEL .. JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PADA BIRO UMUM orag
Gologa Bagua Gedug Kodisi
Julah Julah
Alat Kator da Ruah Tag-ga orag 10 BAB I - PENDAHULUAN
Alat-alat Kedoktera TABEL .. JUMLAH SDM PNS BERDASARKAN GOLONGAN Kurag Suer: Buku Ietaris Biro Uu Tahu I Moue Alat Studio da Alat Kou-ikasi Buku Perpustakaa
Naa Bidag Barag
Alat
alat Besar Cukup
Cukup Cukup
Barag Berorak Kebudayaa
orag Suer: Datar Noiaif Pegaai Biro Uu Tahu Alat Pertaia
Cukup
KEUANGAN Anggaran untuk menunjang program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2015 bersumber dari APBD Provinsi Su-matera Barat TA. 2015 ini berjumlah Rp 84.740.357.034,- pada anggaran murni, dan Rp 76.729.018.336,- setelah mengalami pengurangan pada anggaran peru-bahan. Dengan Total Belanja Langsung sebesar Rp. 30.861.242.149,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 45.867.776.187,-. LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 I.5 ISU-ISU STRATEGIS Aspek Pelayanan Publik Kondisi yang ada saat ini menunjukan masih rendahnya kualitas pelayanan publik dilihat dari SOP yang belum maksimal diterapkan, aparatur pelayanan juga belum memberikan pelayanan yang profesional, ramah dan transparan, serta fasilitas pelayanan yang juga masih belum memenuhi kriteria atau standar pelayanan prima. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan adalah masih lemahnya kontrol terhadap implementasi standar pelayanan, sehingga belum terlihat konsistensi dalam memberikan pelayanan yang ramah cepat dan akuntabel. Aspek Sumber Daya Manusia Dari segi kualitas SDM yang tersedia tidak sebanding dengan beban tugas Biro Umum yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Dari segi jumlah SDM yang dimiliki cukup banyak namun pada beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya lingkup pekerjaan Biro Umum menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus seperti tenaga keprotokolan, pembawa acara, penyanyi, pemusik, sopir, teknisi dan lain-lain. Rendahnya kualitas SDM sangat di-pengaruhi oleh budaya kerja yang lamban, tidak ramah dan tidak transparan akibat dari tidak konsisten menerapkan reward and punishment. Selain itu juga dipengaruhi oleh terbatasnya kewenangan Biro Umum dalam pengel-olaan PNS. BAB I - PENDAHULUAN 11
12 BAB I - PENDAHULUAN LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 Aspek Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Umum terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Seperti ketersediaan kendaraan dinas/operasional, jabatan dan kendaraan lapangan yang sangat terbatas. Fasilitas ruang rapat dan conven-tion hall yang juga terbatas dan masih belum memenuhi standar pelayanan yang prima. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut karena terbatasnya dana pendukung. Selain itu organisasi belum dapat menerapkan manajemen mutu dan manajemen logistik yang baik serta keterbatasan kewenangan dalam pembangunan fisik. TANTANGAN DAN PELUANG Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organ-isasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Biro umum sebagai unit pen-dukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tan-tangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan. Peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Biro Umum, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan transparan. Selain itu, peluang juga terlihat pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan Sumatera Barat pada periode RPJMD berikutnya menuntut pening-katan daya saing daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya sejak mulai dari sekarang.
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 I.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Perencanaan Kinerja - Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2015 - Perjanjian Kinerja Tahun 2015 BAB III Akuntabilitas Kinerja - Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja - Hasil Pengukuran Kinerja - Capaian Kinerja SKPD - Realisasi Anggaran BAB IV Penutup Lampiran BAB I - PENDAHULUAN 13
14 BAB I - PENDAHULUAN LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015
BAB II - PERENCANAAN KINERJA 15 BAB II PERENCANAAN KINERJA Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 II.1 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Berdasarkan Dokumen Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, Biro Umum memiliki visi : MENJADI BIRO YANG HANDAL DI BIDANG PELAYANAN PIMPINAN DAN KESEKRETARIATAN TAHUN Untuk mewujudkan visi di atas, Biro Umum mengupayakan 2 (dua) misi yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standarisasi. 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berorientasi pelayanan prima. Misi Pertama diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sarana dan prasarana adalah modal dasar bagi Biro Umum dalam melayani kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan. Misi Kedua diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai motor penggerak pelaksanaan kegiatan. SDM juga merupakan aset yang perlu diinvestasikan secara berkelanjutan karena menjadi faktor penting keberhasi-lan dari suatu program dan penentu dari pencapaian-pencapaian organisasi secara keseluruhan. Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja 2015 pada semester I yang masih banyak kekurangan/kelemahan dari aspek perencanaan kinerja, dimana ditemui beberapa indikator yang tidak dapat diukur secara baik dan belum memenuhi gambaran pencapaian sasaran strategisnya. Oleh sebab itu, pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ini dilakukan beberapa revisi atau penyesuaian terhadap perencanaan kinerja yang akan dijadikan tolak ukur penilaian kinerja Biro Umum. 16 BAB II - PERENCANAAN KINERJA
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB II - PERENCANAAN KINERJA 17 Julah Kote Iforasi yag Diaaka Dega Persadia Waktu Rata-rata Peerbita Surat Peritah Mebayar SPM INDIKATOR KINERJA BARU % Revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ini mencakup penyesuaian terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat mengukur tercapainya tujuan strategis yang diharapkan. Dengan dirumuskan kembali sasaran strategis berikut indikatornya tersebut, diharapkan penilaian kinerja Tahun 2015 ini, dapat lebih mewakili pencapaian tujuan dan lebih baik lagi dari segi perencanaan kinerja dan pengukurannya. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai, maka visi dan misi perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Jika penjabaran (cascading) mulai dari pe-rumusan tujuan, sasaran hingga indikator kinerja tidak baik, maka akan mempengaruhi pengukuran dan penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ini. Hasil setelah direvisi dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini: TABEL .. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SETELAH REVISI hari Mewujudka Pegelolaa Saraa da Prasaraa yag Berkualitas Mewujudka Pelayaa Pipia da Kesekretariata yag Berorietasi Pelayaa Pria Meigkatya Kualitas Pegelolaa Persadia Meigkatya Kualitas Pegelolaa Adiistrasi Keuaga Setda TUJUAN BARU Meigkatya Kualitas Saraa da Prasaraa , Skala Meigkatya Kualitas Pelayaa yag Berorietasi Pelayaa Pria TARGET KINERJA Ideks Kepuasa Peggua Layaa Persetase Saraa da Prasaraa yag Berkualitas Baik SASARAN BARU buah
Meigkatya kapasitas da kualitas saraa da prasaraa Terpeuhiya saraa da prasaraa yag sesuai stadarisasi % TUJUAN LAMA SASARAN LAMA ,% Meigkatya kualitas pelayaa tau peda da VIP yag seaki baik Meigkatya kualitas pelayaa yag berorietasi pelayaa pria % TABEL .. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVISI Persetase kujuga tau yag terlayai sesuai stadar Persetase saraa da prasaraa yag telah eeuhi stadar TARGET KINERJA LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 Revisi terhadap pernyataan Tujuan 1 dari Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai standarisasi menjadi Mewujudkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas. Sehingga Sasaran 1.1 juga diubah menjadi Meningkatnya Kuali-tas Sarana dan Prasarana. Guna melihat sejauhmana pencapaian sasaran ini maka ditentukan Indikator Kinerja 1.1.1 yang baru yaitu: Persentase Sarana dan Prasara-na yang Berkualitas Baik, dengan target tahun 2015 sebesar 80 %. Revisi terhadap pernyataan Tujuan 2 dari Terwujudnya Kualitas Pelayanan Pimpi-nan dan Kesekretariatan yang Berorientasi Pelayanan Prima menjadi Mewujudkan Pelayanan Pimpinan dan Kesekretariatan yang Berorientasi Pelayanan Prima. Se-hingga dirumuskan juga 3 (tiga) sasaran baru yaitu Sasaran 2.1 diubah menjadi Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima Sasaran 2.2 menjadi Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda dan Sasaran 2.3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persandian. Masing-masing Sasaran didukung 1 (satu) indikator kinerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.1. Revisi ini penting dilakukan karena pada perencanaan kinerja (PK 2015) sebelumnya banyak ditemukan kekurangan oleh Tim Reviu dan disarankan untuk direvisi agar perencanaan kinerja semakin baik. 18 BAB II - PERENCANAAN KINERJA Ideks Kepuasa Peggua Layaa INDIKATOR KINERJA LAMA Terwujudya kualitas pelayaa pipia da kesekretariata yag Berorietasi Pelayaa Pria
II.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja diatur menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petun-juk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pim-pinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepaka-tan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu ber-dasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pen-capaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam merencanakan perjanjian kinerja, agar terukur dan dapat pula mencapai tujuan organisasi, maka indikator yang dijadikan instrumen mengukur kinerja dijabarkan dari Sasaran Strategis telah sesuai (sinkron) dengan tujuan dan sasa-ran pada Rencana Strategis Biro Umum Tahun 2010-2015 seperti yang terlihat pada Tabel 2.2.1. Indikator Sasaran tersebut selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Umum yang akan dinilai/diukur berkenaan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sebagai ukuran keberhasilan organisasi, maka indi-kator kinerja Biro Umum untuk periode tahun anggaran 2015 yang ditetapkan ke dalam dokumen Penetapan Kinerja, telah mengacu kepada indikator sasaran strategis Biro Umum yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Biro Umum Tahun 2010-2015. LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB II - PERENCANAAN KINERJA 19
Rp. ...,- % ANGGARAN Rp INDIKATOR KINERJA NO. Meigkatya Kualitas Saraa da Prasaraa PROGRAM / KEGIATAN Progra Pelayaa Adiistrasi Perkatora Peyediaa Peralata da Perlegkapa Kator Progra Peigkata Saraa da Prasaraa Pegadaa Kedaraa Dias/Operasioal Pegadaa Peralata Ruah Jabata/Dias/Mess Pegadaa Perlegkapa Ruah Jabata/Dias/Mess Pegadaa Koputer da Jariga Koputerisasi Pegadaa Peralata Studio, Kouikasi da Iforasi LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 20 BAB II - PERENCANAAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA Persetase Saraa da Prasaraa yag Berkualitas Baik TABEL .. PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TA. Dari 2 (dua) tujuan strategis yang ditetapkan, dijabarkan (cascading) kepada 4 (empat) Sasaran Strategis yang selanjutnya dijabarkan lagi masing-masing 1 (satu) indicator, menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja. Penjabaran Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang baru ini mempertimbangkan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian-bagian yang ada pada Biro Umum. Urusan-urusan yang dilaksanakan pada Biro Umum dapat terwakili oleh Indikator Kinerjanya dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Secara matrikulasi Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut ini:
Julah Kote Iforasi yag Diaaka Dega Persadia Waktu Rata-rata Peerbita Surat Peritah Mebayar SPM Rp. ..,- ANGGARAN Rp INDIKATOR KINERJA Progra Peigkata Pelayaa Kediasa Peyediaa Jasa Pelayaa Tau Peda Progra Pegebaga Maajee Pelayaa Publik Peigkata Pelayaa Keprotokola NO. hari Rp. ..,- Meigkatya Kualitas Pegelolaa Persadia Meigkatya Kualitas Pegelolaa Adiistrasi Keuaga Setda
, Skala PROGRAM KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Meigkatya Kualitas Pelayaa yag Berorietasi Pelayaa Pria Progra Pegebaga Maajee Pelayaa Publik Foru Kouikasi Persadia TARGET KINERJA Ideks Kepuasa Peggua Layaa Rp. ...,- Progra Peigkata Pegebaga Siste Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhisar Realisasi Kierja SKPD Peatausahaa Keuaga SKPD Peyusua Pereaaa da Pegaggara SKPD LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB II - PERENCANAAN KINERJA 21 buah
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 22 BAB II - PERENCANAAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja Hasil Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Biro Umum Realisasi Anggaran BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 23
% - % NO. INTERVAL NILAI Sagat Tiggi PREDIKAT Redah
≤ %
TABEL .. KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KINERJA III.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA Pengukuran capaian target kinerja atau kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2015 dilakukan guna melihat sejauhmana pencapaian sasaran strategis. Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membanding-kan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strate-gis. Agar pengukuran kinerja secara sederhana ini dapat terjamin validitasnya maka perlu diuraikan metodologi pengukuran yang digunakan. Sebelumnya, agar kinerja organ-isasi dapat dikatakan berhasil atau gagal, maka perlu ditetapkan klasifikasi penilaian dengan mengelompokan besaran persentase capaiannya dengan predikat gagal sampai dengan sangat baik, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 berikut ini: Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran dan hasil dari pengukuran tiap-tiap indikator kinerja sasaran strategis Biro Umum Tahun 2015, dapat disajikan pada Tabel 3.2.1 berikut ini disertai dengan tambahan keterangan atau penjelasannya. KODE WARNA Tiggi Sedag Sagat Redah LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 24 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA Megau pada Peredagri No. 7 Tahu % - %
Julah Kote Iforasi yag Diaaka Dega Persadia % CAPAIAN Waktu Rata-rata Peerbita Surat Peritah Mebayar SPM , % INDIKATOR KINERJA
, NO. hari hari ,% Sagat Tiggi Sagat Tiggi III.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA Berikut disajikan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2015. Dari Tabel 3.2.1 di atas, dapat dilihat capaian kinerja rata-rata 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan 4 (empat) sasaran strategis Biro Umum Tahun 2015 sebesar 95,77%. Dengan demikian hasil capaian kinerja sebesar 95,77% adalah termasuk klasifikasi berhasil dengan predikat Sangat Tinggi. buah Meigkatya Kualitas Pegelolaa Persadia Meigkatya Kualitas Pegelolaa Adiistrasi Keuaga Setda Meigkatya Kualitas Saraa da Prasaraa
, Skala Tiggi Tiggi TABEL .. HASIL PENGUKURAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN SASARAN STRATEGIS REALISASI Meigkatya Kualitas Pelayaa yag Berorietasi Pelayaa Pria TARGET KINERJA Ideks Kepuasa Peggua Layaa Persetase Saraa da Prasaraa yag Berkualitas Baik , Skala
buah
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 25 KRITERIA
KODE
% CAPAIAN % INDIKATOR KINERJA , , NO. ,% TABEL .. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS Dari Tabel 3.3.1 di atas dapat dilihat capaian kinerja rata-rata 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana adalah sebesar ,%. Pencapaian ini masuk dalam kriteria Tinggi. Indikator . Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik Target indikator kinerja adalah 80%, terealisasi 72,14%, sehingga diperoleh persen-tase capaian sebesar 90,18%. Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Biro Umum yang memiliki kualitas baik. Berkualitas baik diartikan bahwa ba-rang tersebut dalam kondisi baik, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Semakin besar persentase maka semakin baik capaian kinerja Biro Umum. . Persetase Saraa da Prasaraa yag Berkualitas Baik LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 26 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA Tiggi REALISASI TARGET KINERJA
III.3 CAPAIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2015 Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Biro Umum Tahun 2015 sebagaima-na yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini akan disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. SASARAN STRATEGIS 1 : "Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana" Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana terdiri dari satu indi-kator kinerja utama, dengan capaian kinerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.1 berikut ini: KRITERIA KODE RATA - RATA CAPAIAN
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 27 Pengumpulan data dilakukan melalui Monitoring Sarana dan Prasarana Biro Umum dengan memperhatikan jumlah dan kondisi barang. Proses monitoring dilakukan oleh Tim Akuntabilitas Kinerja Biro Umum satu kali tiap semester di tahun berkenaan. Sebelum monitoring dilakukan, telah dipersiapkan instru-ment yang akan digunakan dengan mengkompilasi data barang inventaris dari Buku Inventaris Biro Umum Tahun 2015. Dengan demikian proses pengum-pulan data yang dilakukan ke lapangan lebih teratur dan terstruktur. Jenis ba-rang inventaris yang dimonitor terdiri dari kelompok barang Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Gedung/Bangunan. Formulasi yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja Persentase Sara-na dan Prasarana yang Berkualitas Baik adalah: Untuk mengukur peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dapat dilakukan dengan melihat persentase perbandingan jumlah sarpras yang berkualitas baik dengan jumlah total sarpras yang ada, yang selanjutnya dibandingkan dengan angka persentase tahun sebelumnya. Dari hasil penilaian kualitas barang me-lalui monitoring sarana dan prasarana didapat jumlah sarpras dengan kondisi baik sebanyak 202 buah dari total keseluruhan sebanyak 280 buah, yang dalam kondisi tidak baik berjumlah 78 buah. Hasil formulasi menunjukan realisasi sebesar 72,14%, dengan target yang ditetapkan 80%, maka persentase capaian kinerjanya 90,18%. Hasil monitoring sarana dan prasarana Biro Umum Tahun 2015 dapat disajikan melalui grafik 2 berikut ini : Realisasi R = ∑ Sarpras yg baik X ∑ Total sarpras
% CAPAIAN LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 28 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA NO INDIKATOR KINERJA , ,
. Persetase Saraa da Prasaraa yag Berkualitas Baik REALISASI
Dari tabel 3.3.2 di atas, dapat dilihat adanya trend kenaikan realisasi, namun turun dari segi persentase capaiannya untuk indikator kinerja . Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik dari tahun s.d . Data untuk tahun s.d 2013 tidak ada karena indikator ini merupakan indikator baru setelah adanya revisi terhadap Renstra Biro Umum. Review terhadap Renstra Biro Umum Tahun 2010-2015 dilakukan pada Tahun 2014, berkenaan dengan adanya Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana pada saat itu, seluruh SKPD diminta langsung oleh Gubernur Sumatera Barat untuk membenahi perencanaan kinerja sebelumnya yang dinilai masih lemah. Tahun 2015 merupakan tahun akhir periode Renstra, sehingga target jangka menen-gah indikator ini sama dengan target tahun 2015, dimana ditetapkan target sebesar 80%, yang dapat terealisasi sebesar 72,14%, sehingga persentase capaiannya men-capai 90,18%. Capaian kinerja sebesar ,% termasuk berhasil dengan kategori Tinggi. Keber-hasilan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Biro Umum. Guna mendapatkan sarpras yang berkualitas diupayakan me-lalui kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess, Pengadaan Komputer dan Jaringan Kom-puterisasi dan Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi. Selain itu juga didukung oleh kegiatan-kegiatan pemeliharaan terhadap sarpras tersebut agar tetap dalam kondisi yang layak guna. Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja . Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik dari tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.2 berikut ini: TABEL .. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA .
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
% CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO. Sagat Tiggi , Skala Dari Tabel 3.3.3 di atas dapat dilihat capaian kinerja rata-rata 1 (satu) indikator kiner-ja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima mencapai % dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Indikator . Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Target indikator kinerja adalah 3,75 (skala 5), realisasi mencapai 3,83 sehingga di-peroleh persentase capaian sebesar 102%. Dalam menunjang pencapaian indikator ini telah dialokasikan dana pada DPA Biro Umum bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2015 sebesar Rp. 8.056.264.950,- terealisasi sebesar Rp. 7.530.452.700,- (93,5%) dan realisasi fisik 100%. Dalam proses pengadaan sarpras tersebut dilakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan cara mendapatkan spesifikasi barang terbaik dengan harga yang cukup hemat, hal ini dapat dilihat dari terealisasinya secara fisik 100% penyediaan kebutuhan barang dan jasa. SASARAN STRATEGIS 2 : "Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima" Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.3 berikut ini: TABEL .. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS REALISASI TARGET KINERJA . Ideks Kepuasa Peggua Layaa , Skala
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 29 KRITERIA KODE RATA - RATA CAPAIAN
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 30 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum pada suatu periode waktu. Dengan melihat tingkat kepuasan pengguna layanan, dapat diketahui pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pengguna layanan Biro Umum adalah stake-holders atau customers, yang terdiri dari Pimpinan (KDh/WKDh, Sekda, Para Asis-ten, dan Para Staf Ahli Gubernur), ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Su-matera Barat dan Tamu Pemda (Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, SKPD/Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat Tertentu) serta masyarakat umum lainnya. Pengguna layanan yang mendapat pelayanan dari Biro Umum tersebut diambil secara acak sebagai responden. Pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan Biro Umum ini menggunakan pen-dekatan kuantitatif dengan metode survei. Pelaksanaan kegiatannya terdiri dari be-berapa tahapan, yaitu: 1. Tahap perencanaan (desain survei) Survei bertujuan untuk mendapatkan jawaban (variabel deskriptif) dari pertan-yaan: seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan Biro Umum Setda Prov. Sumatera Barat?. Populasi adalah pengguna layanan Biro Umum dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampling kuota. Ditetapkan kuota sampel berjumlah 140 orang. Sampel diambil secara acak pada 7 (tujuh) lokasi pelayanan unggulan Biro Umum. Penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mem-pedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedomen Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ada 9 ruang lingkup survei yang dijadikan pertanyaan survei yaitu: a) Persyaratan b) Prosedur c) Waktu Pelayanan d) Biaya/Tarif e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan f) Kompetensi Pelaksana g) Perilaku Pelaksana h) Maklumat Pelayanan i) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 31 2. Tahap Persiapan Hal-hal yang perlu disiapkan diantaranya adalah: a) Organisasi survei. Tim survei adalah tim survei internal Biro Umum b) Jadwal survei: survei dilaksanakan pada bulan Desember 2014 c) Materi survei: alat pengumpul data telah dipersiapkan berupa kuesioner 3. Pelaksanaan Lapangan Pelaksanaan survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan (sampel) di 7 (tujuh) tempat layanan unggulan Biro Umum seperti yang diterangkan sebelumnya. 4. Pengolahan Data Setelah proses pengumpulan data melalui angket/kuesioner, maka data kuanti-taif perlu diolah dengan statistik deskriptif. Data dikelompokan dan ditabu-lasikan agar dapat disajikan melalui tabel, grafik atau diagram. 5. Penyajian dan Analisis Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabulasi dan grafik. Selanjutnya dilakukan perhitungan un-tuk menjawab rumusan masalah. Untuk mendapat jawaban dari masalah deskriptif tersebut, terlebih dulu ditentukan skor ideal/kriterum. Kemudian data yang didapatkan dibandingkan dengan kriterium tersebut. Maka didapat angka/skor pendapat responden yang kemudian dijadikan/dirubah menjadi angka sesuai skala yang digunakan. Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan tersebut, diperoleh indeks kepuasan pengguna layanan Biro Umum adalah 3,83 (skala 5) kategori penilaian sangat puas. Target tahun ini adalah , dengan realisasi mencapai 3,83 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102% termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Distribusi tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang diberikan oleh Biro Umum dapat dilihat pada grafik berikut ini:
% CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 32 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA Dari tabel 3.3.4 di atas, dapat dilihat adanya trend kenaikan persentase capaian indikator kinerja . Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun s.d 2015. Data untuk tahun 2011 s.d 2013 tidak ada karena indikator ini merupakan indikator baru setelah adanya revisi terhadap Renstra Biro Umum. Review terhadap Renstra Biro Umum Tahun 2010-2015 dilakukan pada Tahun 2014, TABEL .. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA . GRAFIK TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN BIRO UMUM TAHUN
REALISASI . Ideks Kepuasa Peggua Layaa ,
N/A N/A N/A N/A N/A N/A Berdasarkan grafik 3 tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pengguna layanan Biro Umum merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh Biro Umum. Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi dapat menunjukan keberhasilan pen-capaian Sasaran Strategis , yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorien-tasi Pelayanan Prima. Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja . Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 berikut ini:
berkenaan dengan adanya Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana pada saat itu, se-luruh SKPD diminta langsung oleh Gubernur Sumatera Barat untuk membenahi perencanaan kinerja sebelumnya yang dinilai masih lemah. Tahun 2015 merupakan tahun akhir periode Renstra, sehingga target jangka menen-gah indikator ini sama dengan target tahun 2015, dimana ditetapkan target indeks sebesar 3,75 (skala 5), yang dapat terealisasi sebesar 3,83, sehingga persentase ca-paiannya mencapai 102%. Capaian kinerja sebesar % termasuk berhasil dengan kategori Sangat Tinggi. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan kualitas pela-yanan pada Biro Umum. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan Biro Umum dil-akukan dengan menerapkan budaya pelayanan TERTIB yang berarti Transparan, Efisien dan Efektif, Responsif, Tepat Waktu, Ikhlas dan Bebas KKN, pada 7 (tujuh) lo-kasi layanan unggulan Biro Umum, seperti 1. Pelayanan VIP Room di Bandara Internasional Minangkabau 2. Pelayanan Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) 3. Pelayanan Ruang Pertemuan di Gubernuran 4. Pelayanan Penginapan dan Ruang Seminar di Istana Bung Hatta 5. Pelayanan Pemakaian Kendaraan dan Fasilitas Kedinasan 6. Pelayanan Penerimaan dan Pendistribusian Surat 7. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Guna mendukung penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas pada Biro Umum serta menunjang pencapaian indikator ini telah dialokasikan dana pada DPA Biro Umum bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2015 sebesar Rp. 6.846.574.155,- terealisasi sebesar Rp. 6.635.655.815,- (96,92%) dan realisasi fisik 100%. Anggaran tersebut terbagi pada 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dengan kegiatan Penyediaan Jasa Pela-yanan Tamu Pemda, dan Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Keprotokolan. LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 33
% CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda" Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasa-ran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.5 berikut ini: INDIKATOR KINERJA . Waktu Rata-rata Peerbita Surat Peritah Mebayar SPM NO. hari hari Sagat Tiggi REALISASI TARGET KINERJA LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 34 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
Dari Tabel 3.3.5 di atas dapat dilihat capaian kinerja rata-rata 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Set-da mencapai % dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Indikator . Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Target indikator kinerja adalah rata-rata 2 hari, realisasi mencapai 2 hari sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini bertujuan untuk mengukur waktu rata-rata lama penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. La-ma waktu penerbitan SPM diukur dari tanggal diterimanya kwitansi beserta kelengka-pan SPJ oleh Bagian Keuangan, hingga tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mem-bayar (SPM). Bagian Keuangan Biro Umum melayani penerbitan SPM bagi 9 (Sembilan) Biro di lingkup Setda yang sangat mempengaruhi kinerja penyeleng-garaan pemerintahan daerah dari segi kecepatan dan besaran realisasi anggaran. TABEL .. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
KRITERIA KODE
RATA - RATA CAPAIAN
Total Waktu LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 35 Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengecekan dokumen pada Bagian Keuangan. Proses pengecekan dilakukan oleh Tim Akuntabilitas Kinerja Biro Umum satu kali tiap semester ditahun berkenaan. Dari hasil penilaian ditemukan data berupa jumlah SPM yang diterbitkan sebanyak 228 buah dan total lama waktu selama 456 Hari. Hasil formulasi menunjukan waktu rata-rata (r) adalah 2 hari, dengan target yang ditetapkan 2 hari, maka persentase capaian kinerjanya 100%. Waktu rata-rata r = ∑ Total waktu peerbita ∑ Julah Peerbita SPM dan Lama Terbit Tahun 2015 Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja . Waktu Rata-Rata Penerbitan Surat Perintah Membayar SPM dari tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.6 berikut ini: Jumlah Semakin cepat waktu penerbitan SPM berarti semakin baik kinerja pengelolaan keu-angan Setda. Penghitungan waktu berdasarkan satuan hari dengan menjumlahkan lama waktu total penerbitan semua SPM dibagi dengan jumlah SPM yang diterbit-kan selama setahun, maka didapat hasil waktu rata-rata penerbitan SPM. Formulasi yang digunakan adalah :
% CAPAIAN NO INDIKATOR KINERJA . Waktu Rata-rata Peerbita Surat Peritah Mebayar SPM hari hari hari hari hari hari LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 36 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
REALISASI
N/A N/A N/A N/A Dari tabel 3.3.6 di atas, dapat dilihat bahwa waktu rata-rata cenderung stabil dari tahun 2012 s.d 2015. Data untuk tahun 2011 dan 2014 tidak ada karena indikator ini pada Perjanjian Kinerja tahun tersebut tidak digunakan. Pada Tahun 2011, indikator yang digunakan adalah Jumlah Penerbitan Seluruh SPM Sekretariat sedangkan pada Tahun 2014 indikator ini tidak digunakan. Namun pada Tahun 2015 ini, dengan mempertimbangkan perencanaan kinerja pada Bagian Keuangan yang cukup besar memberikan porsi kinerja dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi yang diembannya, maka melalui Revisi PK Tahun 2015 kami gunakan kembali sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Bagian Keuangan. Tahun 2015 merupakan tahun akhir periode Renstra, sehingga target jangka menengah indikator ini sama dengan target tahun 2015, dimana ditetapkan target waktu rata-rata selama 2 (dua) hari, dengan realisasi waktu rata-rata selama 2 hari, sehingga persentase capaiannya mencapai 100%. Capaian kinerja sebesar % termasuk berhasil dengan kategori Sangat Tinggi. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan pengelolaan keuangan dengan selalu mengikuti perkembangan perubahan peraturan. Pencip-taan pelayanan yang cepat dalam menerbitkan SPM ini diupayakan dengan men-erapkan budaya kerja aparatur yang professional dan diawasi dengan SOP yang handal. Guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas tersebut, diupayakan melalui 1 (satu) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 3 (tiga) kegiatan, diantaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusu-nan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dan Penatausahaan Keuangan SKPD. TABEL .. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA .
% CAPAIAN , , . Julah Kote Iforasi yag Diaaka Dega Persadia INDIKATOR KINERJA NO. buah LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 37 Dari Tabel 3.3.7 di atas dapat dilihat capaian kinerja rata-rata 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persandian mencapai ,% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini masuk dalam kriteria Tinggi. Indikator . Jumlah Konten Informasi yang Diamankan Dengan Persandian Target indikator kinerja sebanyak 110 buah konten informasi, realisasi mencapai 100 buah sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 90,90%. Indikator ini bertujuan untuk mengukur banyaknya frekuensi konten informasi yang dapat teramankan dengan sistem persandian. Pengamanan konten informasi meru-pakan tugas atau pelayanan utama yang dapat diberikan oleh system persandian. Tidak semua konten informasi memiliki klasifikasi rahasia atau sangat rahasia yang perlu diamankan, namun setiap informasi yang masuk dan keluar dengan klasifikasi rahasia yang menurut aturannya dapat/harus dirahasiakan, menjadi tanggung jawab Persandian untuk mengamankannya. TABEL .. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS Dalam menunjang pencapaian indikator ini telah dialokasikan dana pada DPA Biro Umum bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2015 sebesar Rp. 372.235.513,- terealisasi sebesar Rp. 360.442.590,- (96,83%) dengan realisasi fisik 100%. SASARAN STRATEGIS 4 : "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persandian" Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persandian terdiri dari satu indi-kator kinerja utama, dengan capaian kinerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.7 berikut ini: Tiggi REALISASI TARGET KINERJA
buah KRITERIA
KODE RATA - RATA CAPAIAN
Penyelenggaraan Persandian berada dalam tugas pokok Bagian Rumah Tangga yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Namun penyelenggaraan persandian ini tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur oleh Pemerintah Pusat, sehingga kami mengambil indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan tugas utama tersebut di atas, yaitu Jumlah Koten Informasi yang Dia-mankan Dengan Persandian. Semakin banyak konten informasi yang dapat diamankan dengan persandian berarti semakin baik kinerja pengelolaan persandian. Jumlah konten informasi dihitung dari frekuensi banyaknya informasi yang masuk atau keluar melalui system persandian selama 1 (satu) tahun. Konten informasi yang diamankan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mendapat jaminan keamanan dalam arti kerahasiaannya melalui system persandian ini. Karena hanya dengan pengelolaan system persandian yang handal maka konten-konten rahasia dapat diamankan dengan baik. Pengelolaan Persandian meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana persandian, penyediaan SDM persandian yang berkualitas dan pengendalian yang baik melalui SOP yang berkuali-tas. Semakin banyak konten informasi yang dapat diamankan dengan persandian berarti semakin baik kinerja pengelolaan persandian. Jumlah konten informasi dihitung dari frekuensi banyaknya informasi yang masuk atau keluar melalui system persandian selama 1 (satu) tahun. Konten informasi yang diamankan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mendapat jaminan keamanan dalam arti kerahasiaannya melalui system persandian ini. Karena hanya dengan pengelolaan system persandian yang handal maka konten-konten rahasia dapat diamankan dengan baik. Pengelolaan Persandian meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana persandian, penyediaan SDM persandian yang berkualitas dan pengendalian yang baik melalui SOP yang berkuali-tas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara rekapitulasi dokumen pada Bagian Rumah Tangga. Rekapitulasi dilakukan satu kali tiap semester ditahun berkenaan. Dari hasil penilaian oleh Tim ditemukan data jumlah frekuensi banyaknya konten informasi yang diamankan dengan persandian sebanyak 100 buah selama tahun 2015. Hasil pengukuran kinerja menunjukan realisasi sebanyak 100 buah, dengan target yang ditetapkan 110 buah, maka persentase capaian kinerjanya 90,90%. LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 38 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
% CAPAIAN NO . Julah Kote Iforasi yag Diaaka Dega Persadia INDIKATOR KINERJA LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 39 buah Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja . Jumlah Konten Informasi yang Diamankan Dengan Persandian dari tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.8 berikut ini: , %
REALISASI
Konten Informasi Persandian 2015
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kita tidak dapat melihat trend kanaikan atau penurunan capaian kinerja indikator ini dari tahun 2011 s.d 2015 karena indikator ini baru digunakan pada tahun 2015. Data untuk tahun 2011 s.d 2014 tidak dapat ditampilkan karena indikator ini pada Perjanjian Kinerja tahun tersebut tidak digunakan. Namun pada Tahun 2015 ini, dengan mempertimbangkan perencanaan kinerja pada Bagian Rumah Tangga yang mengemban tugas urusan wajib pemerintah daerah yaitu Persandian, dimana urusan ini hanya berada pada Biro Umum, maka melalui revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2015, indikator ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Biro Umum. Tidak digunakannya indikator kinerja ini pada tahun 2011 s.d 2014 karena disebabkan kelemahan dalam perencanaan pengukuran kinerja, sehingga untuk tahun 2015 ini dan kedepannya kekurangan tersebut diatasi dengan menyiapkan suatu indikator yang dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Biro Umum khususnya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persandian. TABEL .. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA .
TARGET BELANJA Rp , % JENIS BELANJA Capaian kinerja sebesar ,% termasuk berhasil dengan kategori Tinggi. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan persandian dengan selalu mengikuti perubahan peraturan dan perkembangan teknologi informasi. Guna mewujudkan pengelolaan persandian yang berkualitas tersebut, diupayakan melalui pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur/SDM yang didukung oleh Program Pem-binaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Forum Komunikasi Persandian. Dalam menunjang pencapaian indikator ini telah dialokasikan dana pada DPA Biro Umum bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2015 sebesar Rp. 62.769.300,- tereal-isasi sebesar Rp. 54.747.800,- (87,22%) dengan realisasi fisik 100%. III.4 REALISASI ANGGARAN Anggaran yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Umum serta kegiatan-kegiatan urusan maupun kegiatan rutin lainnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015. Anggaran tersebut mencakup Belanja Langsung dengan total pagu sebesar Rp 30.861.242.649,00 dan realisasi sebesar Rp 28.350.701.448,00 dengan persentase mencapai 91,87%. Anggaran tersebut berkurang sebanyak Rp 4.012.088.863,00 atau 11,5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Bel-anja Tidak Langsung dengan total pagu sebesar Rp 45.867.776.187,00 terealisasi sebe-sar Rp 45.092.815.852,00 persentase mencapai 98,31%. Sehingga total anggaran Biro Umum TA. 2015 berjumlah Rp76.729.018.836,00 dengan realisasi sebanyak Rp 73.443.517.300,00 persentase mencapai 95,72%. NO. ..., Julah % ..., PERSENTASE ..., LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 40 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA Belaja Tidak Lagsug
TABEL .. TARGET BELANJA BIRO UMUM TA.
Belaja Lagsug
, %
TABEL .. REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS ANGGARAN Rp NO. , Meigkatya Kualitas Saraa da Prasaraa PROGRAM / KEGIATAN LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA 41 Progra Pelayaa Adiistrasi Perkatora Peyediaa Peralata da Perlegkapa Kator Progra Peigkata Saraa da Prasaraa Pegadaa Kedaraa Dias/Operasioal Pegadaa Peralata Ruah Jabata/Dias/Mess Pegadaa Perlegkapa Ruah Jabata/Dias/Mess Pegadaa Koputer da Jariga Koputerisasi Pegadaa Peralata Studio, Kouikasi da Iforasi SASARAN STRATEGIS Melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 ini, dianggarkan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis Biro Umum seperti yang tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja Biro Umum 2015. Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan beserta Realisasi Keuangannya dapat dilihat pada Tabel 3.4.2 berikut ini: %
...,
REALISASI Rp
...,-
...,- ..,- ANGGARAN Rp Progra Peigkata Pelayaa Kediasa Peyediaa Jasa Pelayaa Tau Peda Progra Pegebaga Maajee Pelayaa Publik Peigkata Pelayaa Keprotokola NO. Meigkatya Kualitas Pegelolaa Persadia Meigkatya Kualitas Pegelolaa Adiistrasi Keuaga Setda Julah
...,-
PROGRAM KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Meigkatya Kualitas Pelayaa yag Berorietasi Pelayaa Pria Progra Pegebaga Maajee Pelayaa Publik Foru Kouikasi Persadia ..,- ...,- , % Progra Peigkata Pegebaga Siste Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhisar Realisasi Kierja SKPD Peatausahaa Keuaga SKPD Peyusua Pereaaa da Pegaggara SKPD , ..,- , REALISASI Rp ..,- LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 42 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV - PENUTUP 43 LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 BAB IV PENUTUP
LAKIP Biro Umum Tahun Anggaran 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum diselenggarakan dalam rangka pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, yang dengan penuh tan-tangan tetap dapat terlaksana dengan cukup baik. Berkat Ridho ALLAH SWT, pen-capaian keempat indikator kinerja Biro Umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, setiap pencapaian perlu dilakukan evaluasi, agar mendapat feedback guna perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, juga untuk mengetahui lebih dini terhadap hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, agar dibuatkan inisiatif strategis yang akan mengarahkan tercapainya target. Dengan disusunnya LAKIP Biro Umum Tahun 2015 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pimpinan maupun kepada seluruh pihak (stakeholders) yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum. Selain itu, diharapkan juga adanya feedback atau umpan balik agar hasil (outcomes) yang diharapkan dari setiap pro-gram dapat memberikan dampak yang baik bagi stakeholders dan customers Biro Umum. Selain itu, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi se-hingga apa yang telah dicita-citakan melalui visi Biro Umum Menjadi Biro yang Han-dal di Bidang Pelayanan Pimpinan dan Kesekretariatan Tahun dapat di-wujudkan. Padang, Januari 2016 Kepala Biro Umum, Asben Hendri, SE, MM NIP. 19631209 198611 1 003 LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 44 BAB IV - PENUTUP
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 LAMPIRAN LAMPIRAN 45
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 LAMPIRAN I KEPALA BIRO UMUM, dto, ASBEN HENDRI, SE, MM Pebia Tk.I, NIP. SEKRETARIS DAERAH, dto, Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd Pebia Utaa, NIP. PERJANJIAN KINERJA TAHUN SKPD : BIRO UMUM NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meigkatya kualitas saraa da prasaraa Persetase saraa da prasaraa yag berkualitas baik % Meigkatya kualitas pelayaa yag Berorietasi Pelayaa Pria Ideks Kepuasa Peggua Layaa , Skala Meigkatya kualitas pegelolaa adiistrasi keuaga Setda Waktu rata-rata peerbita surat peritah ebayar SPM hari Meigkatya kualitas pegelolaa persadia Julah kote iforasi yag diaaka dega persadia buah NO PROGRAM ANGGARAN Rp KET Progra Pelayaa Adiistrasi Perkatora ... Progra Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur ... Progra Peigkata Pelayaa Kediasa ... Progra Pegebaga Maajee Pelayaa Publik .. Progra Peigkata Pegebaga Siste Pelapora Capaia Kierja da Keuaga .. Progra Pegebaga Maajee Pelayaa Publik .. Julah ...
LAKIP BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT 2015 LAMPIRAN II FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Meigkatya kualitas saraa da prasaraa Persetase saraa da prasaraa yag berkualitas baik % ,% , Meigkatya kualitas pelayaa yag berorietasi pelayaa pria Ideks Kepuasa Peggua Layaa , Skala , skala Meigkatya kualitas pegelolaa adiistrasi keuaga Setda Waktu Rata-rata Peerbita Surat Peritah Mebayar SPM hari hari Meigkatya Kualitas Pegelolaa Persadia Julah Kote Iforasi yag Diaaka Dega Persadia buah buah , NO PROGRAM ANGGARAN Rp REALISASI Rp % Progra Pelayaa Adiistrasi Perkatora ... .. ,% Progra Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur ... ... ,% Progra Peigkata Pelayaa Kediasa ... ... ,% Progra Pegebaga Maajee Pelayaa Publik .. .. ,% Progra Peigkata Pegebaga Siste Pelapora Capaia Kierja da Keuaga .. .. ,% Progra Pegebaga Maajee Pelayaa Publik .. .. ,% Julah Aggara ... ... ,% KEPALA BIRO UMUM dto, ASBEN HENDRI, SE, MM Pebia Tigkat I, Nip.