RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaiakan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Materi/isi dari RLPPD merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2019 yang bersumber dari Laporan tiap Perangkat Daerah yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, sebagai bentuk perwujudan implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). I.2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 1
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; 24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; 25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; 26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; 27. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. II. GAMBARAN UMUM. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108023' - 108047' Bujur Timur dan 6047' - 7013' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah ± 119.571,12 Hektar atau 1.195,71 KM2 (Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2009) dibagi dalam 32 Kecamatan, 361 Desa, 15 Kelurahan dengan Batas wilayah Kabupaten Kuningan adalah : a. Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat; b. Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah; c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan; d. Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Kuningan pada akhir Tahun 2019 tercatat sebanyak 1.165.401 jiwa dengan rincian Laki-laki : 591.046 jiwa dan Perempuan : 574.355 jiwa III. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 - 2023 RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: "Kuningan MAJU (Ma'mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023" atau dalam makna bahasa sunda dapat diartikan "Kama'muran Kanggo Sadaya Masyarakat, Hirup Kumbuh Nu Agamis Dina Wujud Pangwangunan Nu Pinunjul. Makna yang terkandung dalam kata MAJU dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 2
M (Ma'mur) : Terjaminnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. A (Agamis) : Dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.. JU (Pinunjul) : Merupakan ciri keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras, dan pantang menyerah. Sedangkan pengertian Berbasis Desa yaitu Kuningan sebagai Kabupaten yang memiliki potensi utama berbasis pertanian dan pariwisata, sendi utama penggerak pembangunannya adalah desa. Kesadaran membangun Kuningan dengan membangun desa merupakan warna pembangunan Kuningan Tahun 2018-2023. Dalam rangka mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, yaitu : 1. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati; 2. Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan; 3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati; 4. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat; 5. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Upaya pencapaian visi-misi Kabupaten Kuningan ini dilaksanakan dengan menggelorakan semangat dan nilai-nilai SAJATI (SANTANA, BASAJAN, SANTIKA) yang juga diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Arti Semangat dan Nilai-nilai SAJATI (Santana, Basajan, Santika) IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH Pendapatan Daerah Tahun 2019 direncanakan 2,832 Triliun Rupiah dengan realisasi 2,747 Triliun Rupiah atau mencapai 97,02 %, penerimaan tersebut diperoleh dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan 346,68 Milyar Rupiah, direalisasikan 301,40 Milyar Rupiah atau 86,94 %. 2. Pendapatan Transfer ditargetkan 1,78 Trilyun Rupiah, direalisasikan 1,74 Trilyun Rupiah atau 97,44 %. 3. Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah, ditargetkan 698,87,36 Milyar Rupiah, direalisasikan 705,46 Milyar Rupiah atau 100,94 %. Belanja Daerah direncanakan 2,33 Trilyun Rupiah dengan realisasi 2,19 Trilyun Rupiah atau mencapai 94,18%, yang dialokasikan untuk : 1. Belanja Operasi, ditargetkan 2,06 Trilyun Rupiah, direalisasikan 1,94 Trilyun Rupiah atau mencapai 94,28%. 2. Belanja Modal, ditargetkan 268,22 Milyar Rupiah, direalisasikan 251,90 Milyar Rupiah atau 93,92%. 3
3. Belanja Tidak Terduga di targetkan 3,55 Milyar Rupiah, direalisasikan 1,85 Milyar Rupiah atau 52,25%. Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja daerah ditutup dari pembiayaan Netto sebesar 42,64 Milyar Rupiah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 49,68 Milyar Rupiah dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 92,32 Milyar Rupiah. V. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019 BERDASARKAN URUSAN. IV.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan yang terdiri sebagai berikut : 1. Urusan Pendidikan; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari 5 program dan 102 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 217.993.921.800 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 199.749.951.586 (91,63 %). 2. Urusan Kesehatan; dilaksanakan oleh : a. Dinas Kesehatan, yang terdiri dari 11 program dan 155 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 137.941.000.112 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 116.171.754.174 (84,22 %) b. Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kuningan, yang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 134.622.271.452 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 95.298.918.664 (70,79 %) c. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati yang terdiri dari 2 program dan 12 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.316.251.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 33.717.907.039 (98,26 %). 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 8 Program dan 103 Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 74.189.874.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp.70.634.825.671 (95,21%) 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari 5 program dan 228 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.691.696.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp.53.708.510.235 (96,44%) . 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari 4 program dan 16 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp Rp 2.760.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp.2.750.698.000 (99,66 %). 6. Urusan Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari 5 program dan 21 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.666.300.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.661.207.000 (99,81 %). 7. Urusan Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.475.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.465.383.675 (99,35 %). 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.165.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.164.305.000 (99,94 %). 9. Urusan Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang terdiri dari 1 program dan 16 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.790.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.776.590.250 (99,25 %). 10. Urusan Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari 1 program dan 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.098.224.880 (99,92%). 11. Urusan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 5 program dan 18 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.593.600.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.582.285.933 (99,29 %). 4
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 4 program dan 18 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.032.945.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.868.686.242 (96,74 %). 13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari 4 program dan 44 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.220.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.025.525.590 (97,89 %). 14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari 5 program dan 23 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.838.847.278 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 10.156.573.088 (79,11 %). 15. Urusan Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang terdiri dari 6 program dan 26 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.309.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp.20.513.548.969 (96,27 %). 16. Urusan Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.410.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.400.197.000 (99,59 %). 17. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menenangah yang terdiri dari 5 program dan 25 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.025.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.991.545.650 (98,89 %). 18. Urusan Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari 3 program dan 8 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 943.455.000 (99,31 %). 19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang terdiri dari 4 program dan 41 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.393.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.373.811.911 (99,56 %). 20. Urusan Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 130.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 121.500.000 (93,46 %). 21. Urusan Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Konunikasi dan Informatika yang terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 170.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 170.000.000 (100 %). 22. Urusan Kebudayaan; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 2 program 13 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.515.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.504.157.000 (99,28 %). 23. Urusan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang terdiri dari 2 program dan 6 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 270.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 270.000.000 (100 %). 24. Urusan Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 215.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 208.321.100 (96,89 %). IV.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan. Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan sebanyak 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan yang terdiri dari : 1. Urusan Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang terdiri dari 4 program dan 12 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.923.555.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.911.766.000 (99,39 %). 2. Urusan Periwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang terdiri dari 3 program dan 16 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.584.842.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.407.636.211 (98,15 %) 5
3. Urusan Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yang terdiri dari 8 pogram dan 106 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.641.193.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 18.622.306.319 (94,81 %). 4. Urusan Energi dan Sumberdaya, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 1 program dan 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 199.449.000 (99,72 %). 5. Urusan Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terdiri dari 4 program dan 16 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.960.851.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 6.954.372.051 (87,36 %). 6. Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 446.283.880 (99,17 %). 7. Urusan Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 215.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 214.400.000 (99,72 %). IV.3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan sebanyak 5 (lima) penunjang urusan pemerintahanan daerah yang terdiri dari : 1. Fungsi Pengawasan, dilaksanakan oleh Inspektorat yang terdiri dari 5 program dan 26 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.892.500.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.866.090.300 (99,09 %). 2. Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari 6 program dan 29 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.646.200.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.411.819.793 (94,96 %) 3. Fungsi Keuangan, dilaksanakan oleh : a. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 2 program dan 23 kegiatan dengan Rp. pagu anggaran sebesar Rp. 3.380.000.000 dan 3.358.811.800 (99,37 %). telah direalisasikan sebesar b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang terdiri dari 4 program dan 22 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.835.214.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.457.101.139 (96,16 %). 4. Fungsi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 5 program dan 29 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.962.500.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.166.557.594 (86,65 %). 5. Fungsi Penunjang Lainnya, dilaksanakan oleh : a. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 17 program dan 132 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.028.920.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 17.858.313.760 (99,05 %) b. Sekretariat DPRD, yang terdiri dari 1 program dan 10 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.567.877.476 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 17.566.009.976 (99,99 %) c. Badan Penanggulan Bencana Daerah, yang terdiri dari 3 program dan 12 kegiatan dengan Rp. pagu anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000 dan 1.658.357.800 (97,55 %) telah direalisasikan sebesar IV.4. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) bidang urusan pemerintahan umum yang terdiri dari : 6
1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari 3 program dan 17 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.306.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.305.352.000 (99,97 %). VI. Capaian Kinerja di Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Lima Kali berturut-turut dari tahun 2015 s.d 2019. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mendapat nilai 66,00 Kategori B 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mendapat nilai 3,3807 atau Sangat Tinggi dan berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha 4. Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 10,97% 5. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 90,03% 6. Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kuningan berjalan dengan lancar, aman dan tertib dengan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 74,1% VII. Indeks Pembangunan Manusia Tren Indek Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring ini menunjukan adanya pergerakan peningkatan dari masing-masing komponen pembentuknya. Hal pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat. Meskipun dinamika pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun capainnya yang berada pada angka 60 sampai dengan di bawah 70 menunjukan masih berstatus sedang. Artinya masih perlu akselerasi untuk mencapai ketagori tinggi dengan capaian minimal 70. Indikator IPM Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2019 NDIKATOR SATUAN 2014 2015 REALISASI 2016 2017 2018 IPM Umur Harapan Hidup Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Pengeluaran Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks EYS Indeks MYS Indeks Pengeluaran Pertumbuhan Poin Tahun Tahun Tahun 000 Rp Poin Poin Poin Poin Poin Persen 66,63 72,24 7,04 12,01 8.393 80,37 56,82 66,70 46,94 64,79 0,72 67,19 72,66 7,20 12,03 8.516 80,99 57,42 66,81 48,03 65,23 0,84 67,51 72,76 7,34 12,04 8.580 81,17 57,91 66,89 48,93 65,46 0,48 67,78 72,88 7,35 12,06 8.736 81,35 58,00 67,00 49,00 66,01 0,40 68,55 73,11 7,36 12,07 9.297 81,71 58,07 67,06 49,07 67,91 1,14 2019 69,10 73,23 7,37 12,08 9.731 81,89 58,12 67,10 49,14 69,31 0,80 7
VIII. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2019 1. Kabupaten Kuningan mendapat penghargaan meraih Predikat B Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018. Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Bagian Humas Setda, menerima Penghargaan PRIA (Public Relations Indonesia Awards) Kategori Program Government PR dengan programnya WAKUNCAR HANI (Waktu Kuningan Cari Hiburan dan Informasi) . 3. Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik ke-3 Tahun 2019, kategori kabupaten se-Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat. 4. Pemerintah Kabupaten Kuningan Meraih Penghargaan Kategori "Prestasi Kinerja Tertinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", Berdasarkan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah (LPPD Tahun 2017). Dengan torehan poin senilai 3,3807 menganhantarkan Pemerintah Kabupaten Kuningan berada pada peringkat 5 Nasional. Diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Banyuwangi 5. Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil mempertahankan untuk yang ke 5 kali secara berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat 6. Pemerintah Kabupaten Kuningan Mendapatkan Penghragaan, Kategori Manggala Karya Kencana Minggu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada acara puncak peringatan "Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXVI", di Kalimantan Selatan 7. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Ibu Bupati Hj. Ika Siti Rahmatika Menerima Penghargaan kategori Tokoh Masyarakat Peduli Lanjut Usia pada Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 23 Tahun 2019, dari Menteri Sosial Republik Indonesia. 8. Pemerintah Kabupaten Kuningan, Menerima penghargaan 'Parasamya Purnakarya Nugraha', dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia 9. Pemerintah Kabupaten Kuningan Mendapatkan Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk kategori Pratama untuk keempat kalinya dari Republik Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.Pemerintah Kabupaten Kuningan, mendapat penghargaan PPID AWARD 2019 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 11.Desa Cibulan Kecamatan Cidahu menjadi Juara Harapan II Tingkat Nasional dan Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Penyerahan Penghargaan tersebut dilaksanakan pada acara Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan di Jakarta dan Kepala Desa Cibuntu berkesempatan mendapat kehormatan mengikuti upacara HUT RI ke 74 bersama Presiden di Istana Merdeka. 12.Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima Penghargaan sebagai Juara 1 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kategori Kabupaten/Kota se-Jabar Tahun 2019. 13.Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan/Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan pada tanggal 24 Agustus 2019 dinobatkan sebagai salah satu dari 74 Ikon Prestasi Pancasila di Indonesia Tahun 2019 oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Acara Seren Taun. Paseban Tri Panca Tunggal dinyatakan sebagai komunitass yang memberlakukan adat sebagai pengikat nulai masyarakat yang beragam, juga perawat tradisi karuhun Sunda. 14.Pemerintah Kabupaten Kuningan Menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019 dari Kementerian Perhubungan. 15.Hj. Ika Acep Purnama sebagai Ketua LKKS Kabupaten Kuningan meraih Penghargaan sebagai Tokoh Peduli Legalitas Pernikahan dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat melalui program itsbat nikah massal gratis 90 pasangan pengantin 16.Anugerah Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA), Kategori Tata Kelola Destinasi tahun 2019 yang diterima oleh Kepada Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Trophy dan Piagam Penghargaannya dari Menteri Pariwisata 17.Pemkab Kuningan melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) meraih penghargaan juara umum untuk kabupaten/kota se-Jawa Barat dalam ajang Kanreg III BKN Award 2019 yang diserahkan di Bandung oleh kepala kantor Regional III BKN Jawa Barat. 8
18.Bupati Kuningan menerima Penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 yang diselenggarakan oleh Indonesia Institue For Public Governance (IPPG) . Anugerah ini merupakan ajang pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta para pemimpin inovatif dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dan telah berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola yang amanah. 19.Bupati Kuningan meraih penghargaan dalam Jambore Publik Relation Indonesia (JAMPIRO) Kategori The Most Popular Leadership in Social Media 2019 Versi Public Relations (PR) Indonesia. 20.Bupati Kuningan meraih penghargaan yakni Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Terbaik Wilayah Barat Tahun 2019 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia karena dianggap berhasil dalam pelaksanaan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi dan berhasil penataan ruang terbuka hijau (RTH). 21.Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima penghargaan Swasti Saba atau Kabupaten sehat tahun 2019 tingkat Nasional diterima oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH., MH, yang diserahkan Langsung oleh Menteri Dalam Negeri didampingi Menteri Kesehatan 22.Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapatkan Penghargaan Predikat Opini WTP dalam Menyusun dan Penyajian Laporan keuangan Tahun 2018. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat 23.Kontingen Atlet Porsenitas VIII Kabupaten Kuningan yang Berlaga dari Tanggal 26 - 29 November 2019 di Kabupaten Brebes menduduki peringkat 3 dari 9 Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan ini dengan perolehan 8 medali emas, 8 perak dan 6 perunggu. Raihan medali emas diperoleh dari cabang olahraga Catur (4 emas), Bulutangkis (2 emas), dan Basket (1 emas) dan Futsal (1 emas). 24.Bupati Kuningan menerima Penghargaan KADIN AWARDS sebagai Kepala Pemerintahan Kota Terbaik dalam acara peresmian pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) KADIN 2019 oleh Presiden Republik Indonesia bertempat di Bali 25.Bupati Kuningan menerima Penghargaan Anugerah Dwija Praja Nugraha yang merupakan sebuah apresiasi tertinggi dari guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kepada kepala daerah yang memiliki komitmen teguh memajukan kualitas pendidikan dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru 26.Bupati Kuningan menerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa / Kelurahan dari Menteri Hukum dan Ham dan Gubernur Jawa Barat . 27. Wakil Bupati Kuningan meraih penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha Award tingkat Provinsi Jawa Barat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sebagai kader utama karang taruna terbaik, atas kepedulian terhadap pemberdayaan pemuda di Kabupaten Kuningan. 9