RL PTWarta Mandirl Multmedia UdereTetap Di Udara PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA DENGAN PT.WARTA MANDIRI MULTIMEDIA TENTANG PENYIARAN IKAN LAYANAN MASYARAKAT (IMUNISASI RUTIN DAN IMUNISASI BADUTA) Nomor: 02/PKSLPU.RR-SGR/11/2022 Nomor: 02/PKSWMM/11/2022 a har Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat ngaraja kami yang bertanda tangan dibawah Nama MADE SRI WARTINI,SH Plth. Kepala RRI Singaraja JI.Gajah Mada no. 144 Singaraja - Bali Jabatan Alamat am hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja dalam anjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan SYAEFURROCHMAN A.,SH,M.Si Direktur PT. Warta Mandii Multimeida Duta Mas Fatmawati Block B1/18 J. RS. Fatmawati no. 39 Nama Jabatan Alamat Cipete Utara- Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. am hal ini berindak untuk dan atas nama PT. Warta Mandiri Mutimedia dalam perjanian ini =but sebagai PIHAK KEDUA. K PERTAMA dan PiHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya ri tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan dini dalam kerjasama yang diatur sebaaai Pihak Pertama Pihak Kedua
Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA PARA PIHAK sepakant melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama * Penyiaran, benupa penyiaran iklan layanan masyarakat, yang disiarkan melalur Pro " Singaraja periode 1 s.d 30 Desember 2022 Besaran dan Teta Cara Pengenaan Tarit PNBP yang beraku atas kerjasama Penyiaran mengecu pada PP.No.68 Tahun 2020 dan Lampiran Peraturan Direktur Uama Nomor 02 tahun 2021. Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas; PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar, dari PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA membuat Surat Penagihan (SPn). BIlling Simponi dan Bukt Siar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masasiar PIHAK PERTAMA wajib menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusian serta acara acara khusus RRI yang bersifat mendesak 5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar (paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar); PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran Jasa Penyiaran PNBP PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dani belum dibayamya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA Pasal 3 CARA PEMBAYARAN imbayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Bil mponi. ing Pihak Pertama Pihak Kedua
(1) (2) (3) Pasal 4 JANGKA WAKTU Peranjjan ini berlaku mulai tanggal 1 s.d 30 Desember 2022 PURAK PERTAMA akan menerbilkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) han kalende setelah masa jatuh tempo. Jatuh tempo pembayaran terhitung tanggal 2 Januari 2023 setelah masa penagihan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 5 TARIF (1) Tar PNEBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada PP nomor 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 02 Tahun 2021. (2) Besamya biaya Tkan layanan masyarakat ( PrmeTime ) untuk 1 kali siar sebesar Rp. 50.000. lima puluh nibu rupiah). Total pekerjaan 66 kali siar x Rp. 50.000 Rp. 3.300.000 ( tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Pasal 6 DENDA (1) (2) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE) (1) Keadaan Kahar (force majure) dalam Fepanan Keasama adalah Kebakaran, gemba Bumi, badai, topan, banjr, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar. kenusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebjakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjan ini. Pihak Pertama Pihak Kedua
(2) TIdak satupun PIHAK dikenai tanggung iawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan peranjan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majure). Pasal8 PENUTUP (1) Ha yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan (2) kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat. Demikian Perjanjan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bematerai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA YLA.RA SINGARA UBLIK TH MADE SRI WARTINI,SH SYAEFURROCHMAN A, SHM.Ssi Pihak Pertama Pihak Kedua