Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 SYARAT-SYARAT SAHNYA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA1 Oleh : Nicky Yitro Mario Rambing2 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat-syarat sahnya pendirian perseroan Indonesia dan bagaimana terbatas di struktur badan hukum (organ-organ) perseroan terbatas menurut Hukum di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum nomatif disimpulkan bahwa: 1. Syarat - syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu perusahaan. adanya Pengesahan oleh Menteri agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama - sama melalui sebuah permohonan memperoleh untuk Keputusan Menteri ( Menteri Hukum dan HAM ) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu : a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); b. Direksi; c. Dewan Komisaris. Kata kunci: perseroan terbatas akta pendirian A. PENDAHULUAN Perkembangan yang semakin pesat saat ini, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Sarana usaha yang paling adalah Perseroan populer digunakan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu dunia bisnis 1 Artikel Skripsi 2NIM 080711461 72 merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum, merupakan kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). pengawas, serta Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilot pembangunan ekonomi nasional sebelumnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan peraturan perundang - undangan yang berasal dari zaman kolonial, namun dalam perkembangannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dimana keadaan ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi dan informasi sudah berkembang pesat, khususnya di era globalisasi saat ini. Prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik menuntut perlunya penyempurnaan atau pembaharuan terhadap Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, jadi pada tahun 2007 disahkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. ketentuan Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan merupakan Karena "perjanjian". "perjanjian" maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya sekurang- ada kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang- "Perjanjian" undang Hukum Perdata. yang pendirian lebih dari satu atau perseroan terbatas
tersebut dilakukan oleh para pendiri dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan "Akta Pendirian". Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar" perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- undang Perseroan Terbatas. B. Perumusan Masalah 1. Apa yang menjadi syarat-syarat sahnya di perseroan pendirian Indonesia? 2. Bagaimana terbatas struktur badan hukum terbatas (organ-organ) menurut Hukum di Indonesia? perseroan C. Metode Penelitian Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian hukum ini antara lain : 1. Pengumpulan Data. Teknik yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dengan studi kepustakaan/studi dokumen dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai syarat-syarat sahnya pendirian perseroan terbatas menurut Hukum di Indonesia. 2. Pengolahan dan Analisis Data. pengumpulan data data tertulis Pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara kualitatif, yaitu dengan pengamatan mendalam dan pencatatan data terhadap dokumen pribadi seperti Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 buku permasalahan dalam penelitian ini. yang berkaitan dengan D. TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan Tentang Perusahaan Kata "Perseroan" dalam pengertian umum adalah Perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan "Perseroan Terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. terjadinya Perusahaan adalah kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang pemerintah, mereka terdaftar usaha untuk mempunyai badan perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. tempat di 2. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas Definisi mengenai perseroan terbatas tidak dapat dijumpai dalam pasal - pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang oleh undang - undang diberi status sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (4), yang berbunyi: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah merupakan badan persekutuan modal, didirikan berdasarkan melakukan perjanjian, kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham - saham yang dan memenuhi badan hukum, hukum yang yang persyaratan 73
Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 ditetapkan dalam undang - undang ini serta peraturan pelaksanaannya". 3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang. Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri -ciri sebagai berikut : 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. 2. Mempunyai tujuan tertentu. 3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan 4. Ada organisasi yang teratur. E. PEMBAHASAN 1. Syarat - Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia Adapun syarat - syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu: 1. Akta Pendirian. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa "Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat ( 7 ) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi: a. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara. 74 b. Perseroan yang mengelola bursa efek, penjaminan, lembaga dan lembaga penyelesaian, lain dan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang tentang Pasar Modal. kliring dan penyimpanan lembaga 2. Pengesahan Oleh Menteri. Dimaksud dengan Menteri 2. Pengesahan Oleh Menteri. Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan akta pendirian yang dilakukan dengan akta tetapi harus diajukan otentik. Akan guna pengesahan memperoleh hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie. kepada Menteri, status badan Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama - sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri ( Menteri Hukum dan HAM ) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 3. Pendaftaran. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi : a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan. secara langsung. b. Alamat lengkap Perseroan.
c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan mengenai Keputusan pengesahan badan hukum Perseroan. d. Nomor dan tanggal akta perubahan persetujuan Menteri anggaran Menteri. dasar dan e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri. f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pembubaran tentang pengadilan Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri. i. Berakhirnya Perseroan. status badan hukum j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. 2. Struktur Badan Hukum (Organ-Organ ) Perseroan Terbatas Menurut Hukum di Indonesia Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu: 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. 2. Direksi yang Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan pengurusan Perseroan Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 serta maksud dan mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 3. Dewan Komisaris tujuan Perseroan Komisaris Organ Dewan Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. adalah Tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing - masing organ tersebut sudah diatur secara rinci dan mendetail dalam UU ini. Kewenangan tersebut tersebar dalam ini kewenangan berbagai pasal. Berikut masing-masing UU tersebut: 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). organ menurut Kewenangan RUPS meliputi: a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam lainnya, misalnya dalam bentuk bentuk benda tidak bergerak. b. Menyetujui tidaknya saham dan kreditor pemegang lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya. dapat c. Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu dengan waktu - menyebutkan alasannya. d. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih. e. Memutuskan ketentuan besarnya gaji anggota Direksi. dan tentang tunjangan f. Mencabut menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang ditetapkan oleh Dewan telah Komisaris. atau 75
Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 g. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan atau Perseroan, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1)). h. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 104). atas Perseroan i. Mengangkat Komisaris. j. Menetapkan anggota Dewan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris. ketentuan k. Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan melakukan Komisaris tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)). l. Mengangkat komisaris independen. 2. Direksi Direksi adalah organ yang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Direksi wajib: a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi. laporan keuangan b. Membuat tahunan dan Perseroan dokumen dalam sebagaimana undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. dimaksud c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya. 76 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 1. Mengalihkan kekayaan Perseroan. 2. Menjadikan utang yang kekayaan merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak jaminan Perseroan, 3. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. (Pasal 103). 3. Dewan Komisaris Ketentuan baru dalam UU ini adalah Independen menambahkan Komisaris dalam struktur organ perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar kelompok Direksi dan Komisaris Utama. Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna terciptanya iklim manajeman perseroan yang transparan, akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal melakukan terhadap pengawasan pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Dewan Komisaris wajib: 1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
2. Melaporkan Perseroan kepada mengenai sahamnya kepemilikan dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. 3. Memberikan tugas pengawasan telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. laporan yang tentang F. PENUTUP 1. Kesimpulan Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain : 1. Syarat - syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu adanya akta pendirian perusahaan. Pengesahan oleh Menteri agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama - sebuah untuk memperoleh permohonan Keputusan Menteri ( Menteri Hukum dan HAM ) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. sama melalui 4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu : a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). b. Direksi. c. Dewan Komisaris. B. Saran Adapun saran yang dapat penulis ajukan, antara lain : 1. Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk dan melakukan pembenahan Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 yang mengimplementasikan hal-hal diamanatkan undang-undang Nomor 40 Tahun Perseroan Terbatas. 2007 tentang 2. Lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang semua Perseroan masyarakat baik pelaku usaha atau pengusaha maupun para orang awam dengan mengetahuinya, demikian tidak ada alasan Pengusaha belum untuk mengatakan mengetahuinya. juga Ketentuan Peralihan yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT supaya tidak diberlakukan secara kaku, karena dalam UUPT tidak diatur bahwa setelah tersebut, lewatnya jangka waktu tidak diijinkan Perseroan Terbatas untuk anggaran dasarnya. Prinsip tata kelola pemsahaan yang Corporate Governance/GCG) sangat penting untuk diterapkan. menyesuaikan Demikian (Good baik DAFTAR PUSTAKA Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Perseroan Jakarta, Pendiri Indonesia, Tanggungjawab Terbatas, Ghalia 2002. Akil Mochtar, Pembaharuan Pengaturan Terbatas, agar sehingga Pendirian, Pengurusan, dan Pengawasan Perseroan Terbatas, Makalah, 2007. Anny Diharti, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hiasinta Yanti Susanti Tan, Konsekuensi Perubahan Undang - undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas, Tesis, Program Magister Ilmu 77
Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 Hukum Semarang, 2008. Universitas Diponegoro, Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003. Rivai Halomoan Simanjuntak, Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007, Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3, UI Press, Jakarta, 1986. Skripsi, Fakultas Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, Transito, Yogyakarta, 1982. 78