Budhy Munawar
Rachman i
Membela Kebebasan Beragama ii
Budhy Munawar-Rachman MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme (Buku 1) Penyunting: Budhy Munawar-Rachman Penyunting Pelaksana: Tantowi Anwari Paramadina Lembaga Studi Agama dan Filsafat iii
Membela Kebebasan Beragama MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Penyunting: Budhy Munawar-Rachman Penyunting Pelaksana: Tantowi Anwari Cetakan I, Januari 2010 Diterbitkan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Jln. Kalibata Timur No. 31A Pejaten Pasar Minggu, Jakarta, 12510 Telp. 021-790 2451, 7919 1126, Faks. 021-7919 1126 Bekerjasama dengan: Paramadina Pondok Indah Plaza 3 Blok F 4-6 Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310 Telp. (021) 7651611, Faks. (021) 7652015 Hak cipta dilindungi undang-undang Allright reserved Pewajah Sampul: mps creativa Pewajah Isi: Muji & mps creativa Foto isi: Khomeini ISBN: 978-979-95611-7-6 iv
Daftar Isi Ucapan Terimakasih - - vii Percakapan dengan: Budhy Munawar-Rachman - - x M. Dawam Rahardjo - - 2 Abd A'la - - 30 Abdul Hadi WM - - 52 Abdul Moqsith Ghazali - - 72 Abdul Munir Mulkhan - - 102 Abdurrahman Wahid - - 128 Ahmad Suaedy - - 140 Ahmad Syafii Maarif - - 170 Azyumardi Azra - - 190 Bachtiar Effendi - - 210 Badriyah Fayumi - - 236 Benjamin F. Intan - - 260 Djohan Effendi - - 288 Elga Sarapung - - 324 F. Budi Hardiman - - 366 Fachry Ali - - 400 Faqihuddin Abdul Kodir - - 424 Farid Wajidi - - 458 Franz Dahler - - 476 Budhy Munawar-Rachman v
Membela Kebebasan Beragama Franz Magnis-Suseno - - 512 Fuad Jabali - - 546 Gadis Arivia - - 568 Hamid Basyaib - - 594 Hamka Haq - - 628 Haryatmoko - - 652 Husein Muhammad - - 674 Ichlasul Amal - - 714 Ihsan Ali-Fauzi - - 732 Ioanes Rakhmat - - 754 Jajat Burhanudin - - 786 Jalaluddin Rakhmat - - 810 Jamhari Makruf - - 830 Kautsar Azhari Noer - - 854 vi
Budhy Munawar-Rachman Ucapan Terimakasih S aya ingin mengucapkan terimakasih kepada M. Dawam Rahardjo dan Asep Gunawan dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) yang telah memperkenankan dan memungkinkan saya - di tengah program diseminasi pluralisme di kampus-kampus seluruh Indonesia - dapat memimpin proses pembuatan dan penerbitan buku Membela Kebeasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme ini. Untuk seluruh proses penerbitan buku ini, saya berutang- budi pada teman-teman LSAF yang dikoordinasi oleh Tantowi Anwari, penyunting pelaksana program ini, yang telah melakukan wawancara, penyuntingan, dan mendiskusikan ide-ide yang berkembang sampai bisa terbit buku ini. Seluruh proses panjang tersebut memakan waktu lebih dari tiga tahun, berjalan bersama dengan kesibukan membangun Jaringan Islam Kampus (JARIK). Tim LSAF yang dipimpin oleh Tantowi Anwari ini adalah Muhammad Akib, Didi Ahmadi, Saidiman, Moh. Syifa Amin, Widigdo, Iqbal Hasanuddin, Rifah Zainani, Moh. Hanifudin Mahfuds, Ahmad Mustopa dan Moh. Shofan. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada 70 intelektual yang tertera namanya dalam cover belakang buku ini, yang berasal dari kampus-kampus tersebar di seluruh Indonesia. Para intelektual ini adalah sedikit dari intelektual Indonesia yang concern pada keadaan kebebasan beragama di Indonesia. Dokumentasi pikiran-pikiran mereka dalam buku wawancara ini sangat berharga bagi pengembangan isu pemikiran Islam, keindonesiaan secara umum, maupun kebebasan beragama di Indonesia secara spesifik. Oleh karena pikiran-pikiran dalam buku ini berasal dari mereka, maka kepada merekalah buku ini dipersem- bahkan kembali. vii
Membela Kebebasan Beragama Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada teman-teman saya dari Jaringan Islam Kampus (JARIK) Medan, Jakarta, Bandung, Garut, Yogyakarta, Semarang, Mataram dan Makassar, yang telah terlibat aktif dalam training maupun proses belajar bersama tentang isu-isu yang ada dalam buku ini dalam kelompok studi masing-masing. Buku ini juga dipersembahkan kepada para aktivis JARIK yang sepanjang beberapa tahun ini telah belajar mengembangkan ide-ide pluralisme dan kebebasan beragama di berbagai kota tersebut, dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari ratusan aktivis kampus, yang tidak mungkin saya sebut namanya di sini. Tetapi beberapa nama koordinator JARIK yang aktif memimpin kegiatan belajar bersama adalah: Eko Marhaendy (Medan), Yusep Munawar Sufyan (Jakarta), Tedi Taufiq Rahman (Bandung), Subkhi Ridho (Yogyakarta), M.Abdullah Badri (Semarang), Achmad Jumaely (Mataram), Henriono (Makassar), Ruslan Afandi dan Ani Marlina (Garut). Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Mujiono dan Mochammad Syu'bi yang sejak awal telah membantu dengan sabarnya proses-proses setting dan layout, termasuk mengusahakan pembuatan indeks untuk buku ini. Dalam proses pembuatan buku ini saya pun melakukan observasi, wawancara, dan penelitian tentang pandangan-pandangan para intelektual Muslim di banyak tempat di seluruh Indonesia mengenai gagasan seku- larisme, liberalisme dan pluralisme dalam konteks kebebasan beragama. Hasil dari proses tersebut, dan pengolahan dari pikiran-pikiran yang ada dalam buku ini telah saya tuliskan dalam buku saya Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme yang terbit bersamaan dengan terbitnya buku ini, dan dapat pula dianggap sebagai "Pengantar" atau "Pendamping" untuk buku ini. Untuk semua yang terlibat dalam penyiapan buku ini, yang telah disebut maupun yang tidak, saya hanya bisa berdoa, jazâkum-u 'l-Lâh-u khayran. Budhy Munawar-Rachman viii
Budhy Munawar
Rachman ix
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Budhy Munawar-Rachman Budhy Munawar-Rachman Budhy Munawar-Rachman Budhy Munawar-Rachman adalah pendiri Nurcholish Madjid Society yang berusaha Budhy Munawar-Rachman Budhy Munawar-Rachman mengembangan integrasi pemikiran keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Sekarang bekerja sebagai Program Officer Islam and Development, The Asia Foundation. Menulis dan menyunting banyak buku, diantaranya 4 jilid besar buku Ensiklopedi Nurcholish Madjid (2008). x
Budhy Munawar-Rachman Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat majemuk. Memiliki aneka ragam suku, bangsa, budaya, dan agama. "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tapi tetap satu), begitulah biasanya negara dan bangsa Indonesia mendeskripsikan dirinya. Keanekaragaman ini dalam kenyataannya bisa menjadi berkah dan musibah sekaligus. Berkah seandainya keanekaragaman itu dihargai dan menjadi modal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tapi menjadi musibah jika kemajemukan itu diabaikan, dan dipaksakan menjadi tunggal. Konflik-konflik komunal maupun sektarian yang sering terjadi tak lepas dari pengabaian keanekaragaman tersebut. Dalam konteks kebebasan beragama, konflik itu biasanya terjadi lantaran satu kelompok menganggap kelompok lain bermasalah, menyimpang, bahkan sesat. Namun itu tidak akan terjadi jika tak ada "pemicunya". Apalagi masalah kebebasan beragama dilindungi secara hukum. Berikut percakapan dengan Budhy Munawar-Rachman, editor buku ini, cendekiawan muda Muslim yang ikut mendirikan Nurcholish Madjid Society, sebuah forum untuk mengembangkan pikiran- pikiran keislaman, kemodernan dan keindonesiaan yang lebih terbuka, dan mendorong berkembangnya demokrasi di Indonesia. Percakapan yang merupakan pembuka buku Membela Kebebasan Beragama, Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme ini, melengkapi bukunya yang juga sudah terbit, Reorientasi Pembaruan Islam di Indonesia, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, yang merupakan "Pengantar" sekaligus teman dari buku ini. xi
Membela Kebebasan Beragama Apa yang melatarbelakangi terbitnya buku Membela Kebebasan Beragama ini? Buku percakapan ini dibuat untuk melihat ide-ide yang bisa melindungi kebebasan beragama di Indonesia dalam konteks kekinian. Apalagi kebebasan beragama telah dijamin secara hukum. Dalam UUD Pasal 29 Ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal itu juga dikuatkan dengan Undang-undang tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pasal 18 "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakianan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik itu di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran." Salah satu yang memicu masalah kebebasan beragama di Indonesia yang kuat belakangan ini adalah adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sampai hari ini ide sekularisme, liberalisme dan pluralisme telah menjadi suatu ide yang "menakutkan" bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia-terutama pasca keluarnya fatwa MUI. Keragaman yang semestinya dapat mendorong bangsa Indonesia pada kehidupan yang harmonis, menjadi tidak berkembang oleh fatwa tersebut. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebelum fatwa MUI tersebut, kehidupan masyarakat beragama yang relatif harmonis, sering berubah menjadi ketegangan, yang pada akhirnya sering berbuah konflik komunal dan sektarian di banyak tempat di Indonesia. Kebebasan telah beragama "dicederai". Sebut saja misalnya, penganiayaan terhadap penganut Ahmadiyah dan perusakan rumah ibadah mereka di beberapa kota. Tragedi 1 Juni di Monas, Jakarta. Penutupan dan pelarangan pembangunan gereja di daerah-daerah, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan pendidikan dan pemahaman masyarakat yang belum matang dalam menghargai adanya keragaman, khususnya keragaman dalam agama. Gagasan membuat buku percakapan Membela Kebebasan Beragama ini berangkat dari suatu keprihatinan melihat maraknya sejumlah aksi- aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok konservatif Islam, terutama xii
Budhy Munawar-Rachman sejak keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Juli 2005, tentang pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sejak keluarnya fatwa tersebut, pemikiran mengenai ketiga ide itu mulai disorot bukan lagi hanya oleh sekelompok intelektual atau akademisi yang biasa bekerja dalam isu antaragama, tetapi berbagai kalangan umum juga mulai ikut membicarakan makna dari ketiga paham ini. Lebih dari sekadar wacana, saya melihat bahwa fatwa ini punya implikasi pada masalah perlindungan kebebasan beragama. Seperti kita ketahui, konflik dan kekerasan kolektif baik komunal maupun sektarian, yang melibatkan agama telah menjadi masalah yang sering kali timbul dalam beberapa tahun terakhir ini. Konflik dan kekerasan tersebut dapat berupa konflik antarumat berbeda agama, atau konflik antarsekte, seperti terjadi terhadap Ahmadiyah dan kelompok-kelompok lain yang dianggap sesat. Masalah kebebasan beragama seringkali dikaitkan dengan pema- haman dan sikap beragama sebagian umat Islam yang intoleran, fanatik, dan tidak terbuka. Kalau kita amati, kita akan mendapati bahwa kasus kebebasan beragama di Indonesia - terutama sejak fatwa MUI - jauh me- lebihi tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, menurut saya fatwa tersebut jelas telah melanggar basis-basis moral keislaman universal, terutama keyakinan bahwa Islam memberikan kebebasan beragama pada setiap umat manusia. Fatwa MUI ini tampak eksklusif, tidak pluralis, bahkan cenderung diskriminatif. Fatwa pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme ini juga cukup mengagetkan di tengah usaha sejumlah tokoh agama yang secara intensif mengampanyekan kemajemukan, kebebasan dan kebangsaan, sebagai salah satu solusi bagi kehidupan keberagamaan yang penuh toleransi di Indonesia, khususnya pasca reformasi dan konflik-konflik komunal. Ironisnya, pemerintah dan segenap aparatusnya (polisi dan pemerintah daerah) yang mestinya taat dan tunduk pada konstitusi yang menjamin perlindungan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan, malah "tunduk" pada fatwa MUI ini. Lembaga agama semacam MUI yang seharusnya juga tunduk pada aturan konstitusi dan tidak boleh memonopoli tafsir atas nama agama, malah merasa punya wewenang menganggap paham yang tidak disetujuinya sebagi "sesat". Maka, kehadiran buku ini menjadi penting untuk menjelaskan secara akademis-ilmiah - walaupun digali melalui wawancara - bahwa seku- xiii
Membela Kebebasan Beragama larisme, liberalisme dan pluralisme, perlu dikaji ulang, dan dilakukan pengembangannya dalam konteks Indonesia untuk membendung absolutisme keagamaan. Saya sendiri telah menuliskan "Pengantar" (sebuah buku setebal lebih dari 800 halaman) yang terpisah dari buku ini, yang menganalisis pemi- kiran dari 70 tokoh yang diwawancarai dalam buku ini, dan melihat bahwa pemahaman baru sekularisme, liberalisme dan pluralisme dewasa ini di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia telah menjadi agenda baru pembaruan Islam Indonesia saat ini. Apa ide dasar atau temuan dalam buku "Pengantar" Anda itu? Dalam buku "Pengantar" yang saya tulis melengkapi terbitnya buku ini, Reorientasi Pembaruan Islam, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, saya mencoba untuk mencarikan solusi teoretis atas masalah kebebasan beragama tersebut, khususnya dari sudut pandang pemikiran Islam. Solusinya ada di dalam trilogi ini: sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Dari hasil membaca tulisan, perbincangan, percakapan, dan pertemuan dengan banyak intelekual Muslim progresif di banyak tempat di seluruh Indonesia, saya melihat ada potensi untuk mengembangkan secara konseptual trilogi ini, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih toleran. Diskursus itu dalam konteks Indonesia - dan lebih khusus Islam di Indonesia - telah menandai perkembangan belakangan ini, dan masih terus menjadi perjuangan sampai kini, khususnya dalam melawan kecen- derungan sebaliknya, yang mengembangkan paham Islam puritan atau radikal, yang eksklusif, intoleran, dan anti plural yang kecenderungannya semakin menguat pasca fatwa MUI. Usaha-usaha kalangan intelektual Muslim progresif dalam memahami sekularisme, liberalisme dan pluralisme ini telah membawa mereka melakukan pembacaan ulang melalui ilmu-ilmu baru, seperti hermeneutika dan ilmu-ilmu sosial, atas suatu tradisi plural dan sejarah peradaban Islam. Hasilnya, selama dua belas tahun belakangan ini (terutama sejak reformasi 1998), dan terlebih lima tahun ini (sejak fatwa MUI, 2005) menurut hipotesis saya tidaklah sia-sia. Telah ada benih pemikiran sekularisme, liberalisme dan pluralisme baru yang tumbuh subur dan memberi harapan. Benih tersebut ada dalam ide-ide yang diwacanakan terus-menerus, dan xiv
Budhy Munawar-Rachman gerakan yang dikembangkannya yang meliputi kawasan nasional yang luas. Dan yang menarik, wacana sekularisme, liberalisme dan pluralisme tersebut telah bertemu dengan pergulatan lain, baik yang sekular maupun religius atas isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Hasil perbincangan dengan banyak intelekual Muslim progresif - seperti tertuang dalam buku Membela Kebebasan Beragama ini - menunjukkan bahwa tidak ada problem teologis apapun umat Islam dalam mene- rima ide-ide demokrasi modern seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Justru yang terjadi malah sebaliknya, secara kon- septual Islam telah menyediakan argumen untuk penerimaan seku- larisme, liberalisme dan pluralisme itu. Dengan demikian, secara umum, ide dasar dari buku ini, yang kemudian saya tuangkan lebih luas dalam buku saya, "Peng- antar" untuk buku ini, Reorientasi Pembaruan Islam, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, adalah bahwa kebebasan beragama itu hanya bisa tumbuh dan berkem- bang dengan baik di Indonesia kalau ide sekularisme, liberalisme, dan pluralisme itu berkembang dengan baik juga di Indonesia. Trilogi itu memang merupakan prasyarat-prasyarat konseptual yang akan menentukan arah perkembangan kebebasan beragama di Indonesia. Kalau sekularismenya itu berjalan dengan buruk, misalnya negara terlalu ikut campur dalam urusan agama dan ikut terlibat dalam menilai suatu agama itu sesat atau menyimpang, dan atau melakukan suatu kasus diskriminasi agama, pada saat itulah sebenarnya negara tidak melindungi kebebasan beragama warga negaranya. Karena itu negara harusnya netral agama. Masalah kebebasan beragama seringkali dikaitkan dengan pemahaman dan sikap beragama sebagian umat Islam yang intoleran, fanatik, dan tidak terbuka. Kalau kita amati, kita akan mendapati bahwa kasus kebebasan beragama di Indonesia - terutama sejak fatwa MUI - jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, menurut saya fatwa tersebut jelas telah melanggar basis-basis moral keislaman universal, terutama keyakinan bahwa Islam memberikan kebebasan beragama pada setiap umat manusia. Juga kalau liberalisme tidak berkembang, masyarakat tidak akan maju dan tak akan mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. xv
Membela Kebebasan Beragama Liberalisme mendorong orang untuk berpikir bebas, bukan dalam arti yang MUI definisikan, berpikir "sebebas-bebasnya" kemudian meninggalkan agama. Liberalisme bukan itu. Liberalisme mendorong orang untuk berani berpikir. Keberanian berpikir ini yang di dalam masyarakat kita sangat kurang, sehingga kita tak berani melakukan suatu penilaian pada suatu ajaran keagamaan yang telah mapan, tapi tak relevan lagi, dan sudah seperti fosil, tapi masih mau dipakai sampai sekarang. Menurut saya, seharusnya ada rekonstruksi baru terhadap syariah Islam. Yakni suatu penafsiran ulang mengenai syariah Islam dengan tetap setia kepada kaidah-kaidah dasarnya yaitu agama itu sendiri. Dalam syariah ada yang disebut sebagai maqâshid- u 'l-syarî'ah (tujuan syariah atau agama). Maqâshid-u 'l-syarî'ah atau suatu alasan pertimbangan hukum menurut al-Syatibi atau al-Ghazali itu kan ada lima, dan semuanya mengacu pada perlindungan hak-hak individu, di antaranya adalah hifzh al-nafs (perlindungan jiwa, atau hidup), hifzh al-'aql (perlindungan akal atau pikiran), hifzh al-mâl (perlindungan harta atau properti), dan hifzh al-dîn (perlindungan agama), dan hifzh al-nashl (perlindungan keturunan). Jadi, trilogi sekularisme, liberalisme, dan pluralisme itu, saya kira, suatu yang sangat penting. Suatu konsep yang bisa memberi harapan pada kehidupan keagamaan yang lebih baik. Krisis kebebasan beragama di Indonesia bisa dipecahkan melalui trilogi itu. Hanya masalahnya sekarang bagaimana ketiga istilah ini betul-betul jernih, bisa dinalar dan dikembang- kan lebih lanjut. Karena istilah-istilah itu sekarang terlalu sarat dengan muatan emosi. Sejak pemikiran Nurcholish Madjid, 1970-an, ide seku- larisasi, apalagi sekularisme dikecam banyak orang. Oleh karena itu Cak Nur menyarankan, sebagaimana dalam tulisannya untuk buku 70 tahun H.M. Rasjidi, yang menentang ide sekularisasi-nya itu, bahwa sebaiknya kita tidak menggunakan lagi istilah itu. Begitu juga dengan liberalisme menjadi istilah yang juga penuh emosi setelah ada Jaringan Islam Liberal (JIL) yang tumbuh dan berkembang secara ekspresif. JIL mengadvokasi ide-ide "liberal"-nya dan menjadi kontroversial. Tapi karena masyarakat tak terbiasa berpikir seperti itu, lalu kata liberal itu menjadi kata yang jelek. Begitu pun dengan pluralisme itu menjadi kata jelek juga menyusul setelah fatwa MUI. Sekarang, ketiga kata itu sudah jelek (bahkan "kotor") sehingga tak layak dibicarakan di ruang publik. xvi
Budhy Munawar-Rachman Bisa dijelaskan, apa yang membedakan generasi Anda dengan generasi Cak Nur maupun Gus Dur? Saya kira perbedaan yang paling mendasar antara generasi Cak Nur dan Gus Dur dengan generasi sekarang adalah bahwa pada saat Cak Nur dan Gus Dur muncul sebagai pemikir, ruang publik belum sebebas seperti yang ada sekarang ini. Ketika Cak Nur melontarkan kritik terhadap kelompok fundamentalisme Islam sebetulnya kalangan fundamentalis tidak menikmati ruang publik yang sama, yang bebas seperti Cak Nur. Cak Nur menikmati kebebasan ruang publik yang disediakan oleh Orde Baru. Sebab, Orde Ba- ru ketika itu secara implisit mem- berikan dukungan pada pemikir- an yang toleran, moderat seperti pemikiran Cak Nur. Sementara lawan-lawannya, yang disebut Cak Nur dengan kalangan fundamen- talis, tidak menikmati ruang yang sama. Dunia Islam pada era ini memang ditandai dengan pergulatan baru Islam dan gagasan demokrasi mutakhir, terutama sekularisme, liberalisme dan pluralisme sebagai isu paling kontroversial. Pergulatan ini terjadi Demikian pula, isu yang men- jadi debat di kalangan umat Islam sekarang ini lebih detil, misalnya tentang masalah formalisasi syariat Islam, sebuah isu yang benar-benar baru, karena tidak pernah dihadapi oleh generasi Cak Nur dan Gus Dur pada tahun 1970-an sampai 1990-an secara langsung. Isu penerapan syariah Islam ini menjadi isu aktual generasi Islam kini, dan para pemikir Islam Progresif, seperti terlihat dalam wawancara-wawancara dalam buku ini, berjuang menghalangi terwujudnya politisasi Islam syariah di Indonesia, karena bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Juga tentang "negara Islam" (khilâfah islâmiyah) - isu lama, tapi aktual kembali dengan berkembangnya gerakan transnasional Islam di Indonesia. bersamaan dengan munculnya gerakan-gerakan Islam fundamental radikal yang mencoba memurnikan pengertian Islam dari "pencemaran" ide-ide Barat. Bukankah ide sekularisme, liberalisme dan pluralisme begitu "buruk" di mata sebagian orang, sehingga bagaimana mungkin mereka dapat menerimanya dengan tangan terbuka? xvii
Membela Kebebasan Beragama Menurut saya, Dunia Islam pada era ini memang ditandai dengan pergulatan baru Islam dan gagasan demokrasi mutakhir, terutama sekularisme, liberalisme dan pluralisme sebagai isu paling kontroversial. Pergulatan ini terjadi bersamaan dengan munculnya gerakan-gerakan Islam fundamental radikal yang mencoba memurnikan pengertian Islam dari "pencemaran" ide-ide Barat. Dari sinilah lalu muncul sejumlah kekhawatiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap konsep sekularisme yang dipandang berpangkal pada penyamaan dengan paham "anti-agama" yang akan menggerogoti moralitas agama. MUI sendiri mendefiniskan sekularisme sebagai paham yang memisahkan urusan dunia dari agama, di mana agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial saja. Liberalisme itu mereka definisikan sebagai memakai akal se- bebas-bebasnya, meninggalkan agama. Pluralisme itu dianggap menyama- kan semua agama sebagai sama saja. Pengertian seperti di atas jelas tidak tepat dan membuat kacau diskursus mengenai tiga konsep pemikiran tersebut yang mau melindungi kebebasan beragama, atau mau mengembangkan apa yang disebut "masyarakat yang terbuka". MUI mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme dengan alasan-alasan yang mereka definisikan sendiri, serta menganggap para pembela trilogi tersebut sebagai menjadikan agama hanya urusan akhirat, di mana aspek duniawi tidak perlu diurus dengan agama. Sebenarnya sekularisme itu adalah pemisahan secara relatif antara agama dan negara. Agama dan negara itu merupakan dua pilar yang dapat mewu- judkan toleransi dalam masyarakat. Agama bisa memberikan nilai kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih toleran. Sementara tugas negara adalah memberikan perlindungan kebebasan beragama. Hanya negaralah yang bisa memberikan perlindungan itu secara efektif. Dan itu ditegaskan oleh konstitusi. Karena itu sekularisme berusaha agar jangan sampai dua kekuatan (negara dan agama) berkolaborasi - menjadi "negara agama" atau "agama negara". Karena risikonya akan sangat tinggi. Di satu pihak negara mempunyai kekuasaan melalui segala aparatusnya; di lain pihak agama juga mempunyai suatu kekuasaan, melalui doktrin-doktrinnya yang otoritatif. Kalau dua kekuatan ini berintegrasi, maka akan menimbulkan kekuasaan otoritarian yang sangat kuat, yang dalam sejarah pernah xviii
Budhy Munawar-Rachman menimbulkan pengalaman traumatis seperti yang terjadi di Eropa, yaitu penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, atau di dunia Islam dewasa ini, seperti era Taliban di Afghanistan beberapa tahun lalu. Indonesia dengan dasar negara Pancasila, menurut saya, sudah memiliki semangat Islam. Hal tersebut bisa kita lihat dari fakta bahwa dari seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan de- ngan nilai-nilai Islam. Pancasila dirumuskan dengan berbagai pertimbangan oleh para pendahulu negeri ini yang mayoritas Muslim. Dengan demikian, kalau Indonesia tetap menginginkan sistem demokrasi, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi "negara-sekular". Sebab, inti sekularisme adalah demokrasi, dan inti dari demokrasi adalah tidak dimungkinkannya totalita- rianisme atau dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain. Demokrasi tidak akan mampu berdiri tegak tanpa disangga dengan sekularisme, termasuk pluralisme dan liberalisme. Bahkan khusus seku- larisme - yaitu pemisahan secara relatif agama dan negara - adalah salah satu faktor terpenting dalam membangun demokrasi dan civil society yang kuat. Dalam sekularisme timbul apa yang disebut diferensiasi, yakni upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan atau otoritas negara, termasuk juga di dalamnya diferensiasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dari analisis di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa seku- larisme di Indonesia dewasa ini lebih dipahami sebagai solusi untuk memi- sahkan kecenderungan-kecenderungan politis yang ada dalam institusi- institusi keagamaan. Adapun mengenai liberalisme memang banyak orang mengkitiknya dengan keras. Tapi sebenarnya, ketika kita mengerti apa yang disebut dengan liberalisme, yaitu suatu perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan sipil (civil rights dan civil liberties), maka kita akan tahu bahwa liberalisme itu memang diperlukan, termasuk dalam pemikiran agama. Kalau tak ada liberalisasi di dalam pemikiran Islam, kecenderungan konservatisme akan semakin kuat. Pemikiran konservatif itu tidak liberal. Demokasi hanya bisa dikembangkan kalau masyarakatnya liberal, dan itu berarti hak dan kebebasan sipil dilindungi oleh negara. Dari wawancara-wawancara dalam buku ini, saya menyadari bahwa liberalisme adalah strategi paling jitu untuk menghadapi absolutisme dan totalitarianisme agama. Liberalismelah yang dapat menjaga dan memper- tahankan kesehatan dan keseimbangan agama, karena berpikir liberal, rasional xix
Membela Kebebasan Beragama dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita dan kemajuan. Liberalisme merupakan satu pandangan yang ingin memper- lihatkan posisi manusia yang sesungguhnya, dengan hak dan kebebasannya dalam kehidupan ini. Salah satu tujuan Islam ialah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajarannya, dengan jaminan kebebasan masing-masing dan melakukan ibadahnya dengan aman dan tenang. Di sinilah kehadiran pluralisme menjadi penting, karena pluralisme memberikan kondisi saling menyuburkan dari iman masing-masing. Pluralisme begitu diperlukan karena akan memberikan efek dinamika dan mendorong setiap individu untuk menyempurnakan kepercayaannya masing-masing, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman pemeluk agama lain. Pluralisme itu suatu konsep yang mencoba mengembangkan kenyataan masyarakat yang majemuk menjadi produktif dalam memba- ngun kebudayaan dan peradaban bangsa ini. Kita sadar bahwa keaneka- ragaman atau pluralitas itu suatu fakta, tapi di sisi lain berpotensi membawa perpecahan - dan telah banyak kasusnya di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan. Karena ancaman perpecahan inilah, diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Itulah inti dari gagasan pluralisme. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik. Kearifan lokal biasanya menjadi solusi untuk mengatasi konflik-konflik yang ada. Tapi di era modern ini kearifan macam itu makin pudar, hanya ada di masyarakat lokal. Karena itu di dalam model nation-state, khususnya di masyarakat yang lebih modern di perkotaan diperlukan suatu konsep baru, yakni pluralisme. Pluralisme mengem- bangkan lebih lanjut gagasan "persaudaraan" pada kearifan lokal. Pluralisme ini sebenarnya identik dengan paham masyarakat terbuka (open society)- seperti diperkenalkan mula-mula oleh para filsuf Prancis zaman revolusi, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Karl Popper. Paham masyarakat terbuka ini memungkinkan tegaknya demokrasi dan mencegah setiap bentuk otoritarianisme. Selain itu, masyarakat terbuka mengandung potensi inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, maka jelaslah di sini bahwa sekularisme akan memberi tempat yang luas bagi paham liberalisme dan pluralisme. Sebuah pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu xx
Budhy Munawar-Rachman dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut. Dan juga tidak mengekang hak hidup agama-agama lain. Bicara mengenai trilogi seperti yang Anda jelaskan di atas, adakah landasan normatif-teologis di dalam Islam? Islam sebagai salah satu agama semitik mengajarkan sikap toleran terhadap agama-agama lain. Terutama dengan agama Yahudi dan Kristiani. Islam mempunyai hubungan yang erat. Islam meng- akui bahwa kedua agama ini berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Mahaesa. Ajaran dasar yang disampaikan kepada nabi- nabi yang ada dalam agama Yahudi dan yang disampaikan kepada Yesus adalah sama dengan ajaran dasar yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ajaran dasar yang dimaksud adalah percaya kepada Tuhan Yang Mahaesa dan menyerahkan diri (pasrah) kepada-Nya. Menjelaskan adanya satu Tuhan dan "satu agama" (primordial religion) inilah misi para nabi, semenjak awal sampai kepada Nabi Muhammad (Q. 42:13). Jadi, ajaran yang dibawa oleh semua nabi, termasuk Nabi Muhammad adalah "ajaran yang satu". Dan bahwa umat beragama adalah umat yang satu, ber-Tuhan Yang Satu, dan agamanya (secara primordial) juga satu. Karena itu dalam bahasa al-Qur'an kita hanya menemukan istilah al-dîn (agama) dalam bentuk tunggal, singular, dan tidak ada kata adyân dalam bentuk jamak, yang berarti agama-agama. Hasil perbincangan dengan banyak intelekual Muslim progresif - seperti tertuang dalam buku Membela Kebebasan Beragama ini - menunjukkan bahwa tidak ada problem teologis apapun umat Islam dalam menerima ide-ide demokrasi modern seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Justru yang terjadi malah sebaliknya, secara konseptual Islam telah menyediakan argumen untuk penerimaan sekularisme, liberalisme dan pluralisme itu. Dari pandangan normatif Islam ini diambil sebuah kesimpulan sementara bahwa agama dalam pengertian dasar (ushûl) hanyalah satu, dan dalam pengertian cabang (syarî'ah), yang bisa mengalami perubahan dan kontekstual, adalah plural. Pluralitas agama ini tidak pada tempatnya xxi
Membela Kebebasan Beragama untuk diperdebatkan dan dipertengkarkan, yang dituntut dari masing- masingnya adalah mencari titik temu, dan berkompetisi dalam menanamkan kebaikan buat sesama, yang diistilahkan dengan fastabiq-û 'l-khayrât (berlomba-lomba dalam kebaikan). Di sinilah pluralisme agama sering dimaknai sebagai paham yang menyatakan bahwa semua agama yang sejati akan membawa umatnya pada keselamatan. Setidaknya menurut saya, ada empat tema pokok yang jadi katagori utama al-Qur'an tentang pluralisme agama. Pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Penegasan ini terdapat dalam Q. 2:256. Ayat ini secara eksplisit, mengajarkan bahwa dalam memilih agama, manusia diberi kebebasan untuk mempertimbangkannya sendiri. Karena keberagamaan hasil paksaan luar tidak pernah otentik, dan akan kehilangan dimensinya yang paling dasar dan dalam, yakni keikhlasan dalam beragama. Kedua, pengakuan al-Qur'an terhadap pemeluk agama-agama lain, antara lain tercantum dalam Q. 2:62. Titik tekan ayat ini ada pada aktivitas konkret umat beragama yang harus berada dalam katagori amal saleh. Itu berarti, masing-masing agama ditantang untuk berlomba-lomba mencipta- kan kebaikan dalam bentuknya yang nyata. Dan yang ketiga, kesatuan kenabian. Konsep ini bertumpu pada surat al-Syûrâ ayat 13. Ayat ini, menegaskan bahwa salah satu pokok keimanan Islam adalah kepercayaan bahwa iman kepada sekalian Nabi dan Rasul itu mempunyai makna teologis yang mendalam dan menjadi prinsip pluralisme Islam. Terakhir, keempat, kesatuan pesan ketuhanan. Konsep ini berpijak pada Q. 4:131. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memberikan Kitab Suci kepada semua Rasul agar bertakwa kepada Allah. Pandangan normatif Islam tentang pluralisme di atas, tidak boleh dibiarkan berhenti pada lembaran-lembaran teks, tetapi perlu dipahami dengan kerangka metodologis dalam menafsirkan dan mentransformasi- kannya. Untuk melakukan itu, tentu saja dibutuhkan kerja intelektual dan usaha untuk mengangkat teks itu ke tingkat penafsiran yang bebas dari beban-beban atau bias-bias historisnya. Pluralisme pada tingkat teologis merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan Muslim sekarang ini. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat. Pluralisme agama merupakan polemik teologis, lantaran ia menyatakan bahwa semua agama - meskipun berbeda rumusan teologisnya, doktrinnya, dan ritualnya - xxii
Budhy Munawar-Rachman adalah benar. Dalam buku saya, Reorientasi Pembaruan Islam Indonesia, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, saya menjelaskan mengenai pentingnya memahami persoalan bahwa semua "agama pada dasarnya benar" ini, pertamakali dari sudut negara, yang menjadikannya "netral" terhadap agama, dan dari sudut teologi, yang menjadikan suatu agama bersikap plural dalam soal kebenaran (eksoterik). Islam juga mengenal konsep kebebasan (liberalisme). Bahkan pada masa Rasul, paham liberalisme itu "sudah ada". Bagaimana Rasul sebagai orang yang beragama, bisa membebas- kan masyarakatnya. Itu dimulai dari upayanya untuk memahami orang lain. Islam mengakui hak- hak individu. Sejak awal, misi Islam adalah liberasi atau pembe- basan dari penindasan, tirani, dan pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Semangat inilah yang harus selalu kita tangkap, sehingga tidak terjadi lagi hege- moni kebenaran penafsiran, ter- masuk fatwa yang menganggap paham tertentu sesat. Dari wawancara-wawancara dalam buku ini, saya menyadari bahwa liberalisme adalah strategi paling jitu untuk menghadapi absolutisme dan totalitarianisme agama. Liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama, karena berpikir liberal, rasional dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita dan kemajuan. Liberalisme dalam Islam adalah keinginan menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan perlu cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama. Dalam tradisi filsafat Islam ada kebebasan berpikir yang berusaha mem- berikan alternatif bagi pemahaman ortodoks. Dalam tasawuf kita juga mengenal doktrin kebebasan dalam memahami teks Kitab Suci. Karena itu wajar kalau kemudian banyak sarjana Muslim yang mengatakan bahwa akar- akar liberalisme dalam Islam bisa ditelusuri pada dua disiplin keimuan Islam, yaitu filsafat dan tasawuf. Filsafat memberi landasan intelektual dan rasional, sementara tasawuf memberikan landasan spiritual. Bertolak dari argumen tersebut, Islam dan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, yaitu xxiii
Membela Kebebasan Beragama ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan. Dari sisi ini, agenda pembaruan Islam sebetulnya sama dengan agenda pembaruan di Barat, baik dalam agama, ekonomi maupun politik. Demikian pula dalam kebebasan berkeyakinan semestinya memberi- kan implikasi positif bagi para pemeluk agama untuk saling berlomba melakukan yang terbaik sesuai dengan doktrin ajarannya masing-masing. Setidaknya ada tiga prinsip yang melandasi kebebasan beragama dan berkepercayaan. Prinsip pertama ialah bahwa Islam tidak membolehkan memaksa orang lain meninggalkan agamanya untuk memeluk Islam. Sahabat Umar ibn Khaththab dalam suatu perjanjian dengan penduduk Yerusalem (Aelia, al-Bayt al-Maqdis), setelah dibebaskan, memberikan jaminan kepada penduduk berupa keamanan terhadap diri, gereja, dan agama mereka. Gereja-gereja tidak diduduki, tidak dirusak, tidak dihancur- kan. Tidak seorang pun dipaksa meninggalkan agamanya. Ungkapan hampir senada juga diucapkan oleh Amru ibn 'Ash, dalam perjanjian dengan penduduk Mesir yang Kristen (Koptik). Setelah dibe- baskan. Amru ibn 'Ash memberikan jaminan kepada penduduk Mesir akan keselamatan diri, agama, harta, gereja, dan kebebasan beragama mereka. Mereka tidak akan diintervensi. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Kenyataan kebebasan beragama inilah yang telah menjadikan ikatan berbagai peradaban yang berbeda. Islam, Kristen dan Yahudi hidup rukun dan bersama-sama menyertai peradaban yang gemilang, baik di Timur Tengah maupun Spanyol. Prinsip kedua ialah diperbolehkan berdiskusi tentang agama. Allah memberikan bimbingan kepada umat Islam supaya dalam berdiskusi dengan umat agama lain selalu mempergunakan kecerdasan rasio dan logika yang matang. Penjelasan seperti ini dapat dilihat dalam Q. 29:46. Yang dituntut bukan cara merendahkan dan menjelekkan orang lain, tapi dengan memberikan alasan yang terbaik, jelas dan logis (Q. 6:146). Secara historis, dialog antarumat beragama telah diprakarsai oleh Khalifah-khalifah Bani Abbas yang dihadiri oleh para ulama, dan terdiri dari berbagai agama, aliran, dan golongan. Mereka mendiskusikan ajaran- ajaran dan pikiran-pikiran keagamaan dengan bebas dan aman. Khalifah ikut mendukungnya dengan berbagai fasilitas, bahkan ikut menyertai diskusi-diskusi tersebut. Kaum Muslim tidak mendapatkan kendala sama sekali dari penguasa dalam melahirkan pemikiran bebas. Ratusan aliran xxiv
Budhy Munawar-Rachman pemikiran yang lahir dalam Islam, mulai dari yang tradisional sampai kepada yang liberal atau rasional. Prinsip ketiga ialah dari dialog-dialog rasional dan logis antar umat beragama akan mengantarkan kita kepada keberagamaan yang terbuka dan inklusif. Kecaman Allah terhadap kaum musyrik ialah karena mereka mewarisi kebodohan terutama dalam bidang agama secara turun-temurun, dan menjadikan mereka orang-orang yang fanatik dan eksklusif, bahkan memberikan reaksi negatif terhadap paham yang berbeda dengan ke- yakinannya (Q. 2:170). Dalam hal yang berkaitan dengan sekularisme, seorang pemikir Muslim kontemporer kelahiran Sudan, Abdullah-i Ahmed An-Naim, mengatakan bahwa masyarakat Islam hidup di bawah negara berstatuskan sekular-liberal bukanlah fenomena baru, bahkan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam rentang sejarah Islam: dari periode Islam-awal masa Nabi Muhammad, Khalifah Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai masa dinasti Utsmaniyah, sampai awal abad ke-20, semuanya mengacu pada tatanan sekular. Karenanya, prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan negara. Hubungan antara agama dan negara, meskipun tidak dijelaskan secara utuh di dalam Islam tetapi secara khusus mengenai dasar-dasar pemerin- tahan disinggung dalam al-Qur'an, di antaranya dalam Q. 4:58-60, berisi mengenai mandat (amanah) dan keadilan yang harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan dan ras. Dengan demikian, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan sangat perlu agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam. Syariah akan tetap penting dalam membentuk sikap dan perilaku umat Islam kendati pun ia bukan hukum publik suatu negara. Pendapat ini disebut An-Naim sebagai "netralitas negara terhadap agama". Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, di mana negara pada dasarnya "netral" terhadap semua agama, saya kira pemikiran an-Naim ini sangat relevan dan kontekstual. Hampir semua intelektual Muslim yang di- wawancarai dalam buku ini mengamini pendapat an-Naim. Dalam sebuah buku karangan Mahmud Shalthout, diterangkan bahwa "al-Islâm itu sekaligus mencakup al-'aqîdah wa al-syarî'ah, dengan tujuan al-'adâlah, mendukung prinsip keadilan". Ini sesuai dengan surat xxv
Membela Kebebasan Beragama al-Anbiyâ' ayat 107, "wa mâ arsalnâka illâ rahmat-an li 'l-'âlamîn", bahwa fungsi sentral dari Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, di mana orang sekular, bahkan yang tidak beragama pun, akan merasakan rahmat itu. Kita tidak berhak mengusir mereka dari muka bumi ini, kecuali mereka melanggar hukum positif. Dalam kaitannya dengan pelanggar hukum positif yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah ini bukan urusan agama, melainkan urusan dengan negara. Bahkan seorang ulama besar Al-Azhar, 'Ali 'Abd al-Raziq berpandangan bahwa Islam, khususnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, tidak mempunyai konsep yang jelas mengenai negara. Jika ada konsep mengenai negara, maka hal itu merupakan gagasan pemikiran hasil ijtihad, yang berada di luar petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam bukunya al- Islâm wa al-Ushûl al-Hukm, menegaskan bahwa misi Muhammad saw adalah misi kenabian dan bukan misi kenegaraan. Sehingga apa yang disebut negara Madinah, sebetulnya hanyalah sebuah model kemasyara- katan yang merupakan kesepakatan sosial atau meminjam istilah Rousseau disebut sebagai kontrak sosial. Para sarjana Muslim saat ini bisa saja dan sangat didorong mengembangkan teori-teori kenegaraan yang mengacu kepada ajaran-ajaran moral keagamaan. Jadi - seperti telah ditunjukkan dalam banyak pemikiran dalam buku ini - saya kira, inti dari agama adalah semangat moral, walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Posisi negara tidak lain untuk menuntun warganya mencapai moralitas yang salah satunya, dan terutama, bersumber dari agama. Dalam menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang ideal, dan demokratis, menurut hemat saya, nama menjadi tidak penting. Yang penting dalam merumuskan pemerintahan yang adil adalah lebih pada substansinya. Dan al-Qur'an seharusnya menjadi sebuah pedoman moral, bukan landasan formal untuk mendirikan negara Islam. Seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-Qur'an dapat dijadikan sebagai pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperangkat tata nilai yang dimaksud seperti kejujuran dan tanggung jawab (al-amânah), keadilan (al-'adâlah), persaudaraan (al-ukhûwah), kemajemukan (al-ta'addudiyah), persamaan (al-musâwah), permusyawaratan (al-syûrâ), perdamaian (al- silm), kebebasan (al-hurriyah) dan kontrol sosial (amr ma'rûf nahy munkar). Mereka yang menganut pola pemikiran ini - seperti semua intelektual xxvi
Budhy Munawar-Rachman Muslim dalam buku ini - merasa tidak perlu mendirikan negara Islam, apalagi memformalisasikan syariat Islam dalam bentuk hukum positif. Mengingat betapa sensitifnya tiga paham itu, mungkinkah cara ucap baru untuk tiga kata itu? Banyak aktivis Islam memikirkan itu. Maka munculah istilah-istilah kebangsaan untuk sekularisme, kebebasan untuk liberalisme, dan kemaje- mukan untuk pluralisme. Kita bicara kebangsaan, kebebasan, dan kemajemukan tanpa menyebut istilah sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Saya sebenarnya setuju dengan Cak Nur bahwa istilah-istilah itu (sekularisme, liberalism dan pluralisme) sudah mempunyai banyak muatan emosional, dan menggunakannya bisa menjadi kontraproduktif. Tapi terus-menerus menutupi sebuah konsep yang memang sudah mapan secara filosofis, terus diperdebatkan dan berubah, kemudian menggantinya dengan konsep yang tak dinamis seperti kebangsaan, kebebasan dan kemajemukan, saya kira, kita kehilangan poin yang paling penting. Kebangsaan, misalnya, itu istilah biasa dan terlalu umum, sedangkan sekularisme itu lebih jelas konsepnya. Saya sendiri sekarang ini - seperti juga banyak tokoh dalam buku ini - sudah tak ada problem dengan istilah itu. Kita harus lebih jelas mengenai tiga istilah itu. Sekularisme katakan dengan sekularisme. Liberalisme katakan dengan liberalisme. Pluralisme katakan dengan pluralisme. Yang paling penting adalah apa yang kita maksudkan dengan tiga istilah itu, dan bagaimana itu telah berkembang dan diperdebatkan dalam ilmu-ilmu sosial. Dan kita percaya pada perkembangan ilmu yang akan terus memperbaiki dan mengembangkan makna ketiga istilah itu. Trilogi itu punya banyak makna dan juga selalu berevolusi. Islam dan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, yaitu ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan. Dari sisi ini, agenda pembaruan Islam sebetulnya sama dengan agenda pembaruan di Barat, baik dalam agama, ekonomi maupun politik. Seperti apa evolusi makna yang Anda maksud, misalnya tentang sekularisme? xxvii
Membela Kebebasan Beragama Kata sekularisme itu untuk orang beragama menjadi kata yang jelek, karena pengalaman revolusi Prancis, Turki, atau negara-negara komunis. Mereka menerapkan sekularisme dan sungguh-sungguh menyingkirkan agama. Saat diterapkan sekularisme di Prancis banyak suster dan pastor terbunuh. Pengalaman sekularisme yang lebih tidak manusiawi lagi di Uni Soviet misalnya. Dan Turki, negara itu masuk ke wilayah yang terkait dengan keagamaan secara langsung. Negara turut campur secara aktif pada pengaturan agama secara sekular. Misalnya, azan dari bahasa Arab diganti menjadi bahasa Turki, mengganti huruf Arab dengan huruf Latin, mengharamkan simbol-simbol keagamaan di ruang publik seperti jilbab pada pegawai negeri, mendorong penggunaan pakaian Barat daripada tradisinya sendiri, dan seterusnya. Sekarang tak banyak negara yang masih menerapkan sekularisme dalam pengertian itu. Perkembangan sekularisme sekarang lebih "bersahabat" dengan agama, yang biasa disebut religiously friendly secularism, sekularisme yang secara agama bersahabat. Karenanya tidak otomatis sekularisme berimplikasi pada decline of religion. Di beberapa negara, kata sekularisme merupakan hal yang positif, seperti di India. Mereka tegas sekali mengatakan bahwa India itu negara yang menganut dan mengembangkan sekularisme. Di India pula ada Center for Study of Society and Secularism di Mumbai yang didirikan oleh seorang pemikir Muslim India, Asghar Ali Engineer. Walaupun negara itu mayoritas Hindu, ia menyosialisasikan sekularisme di lingkungan lslam. Jadi, sekularisme tidaklah berarti mengecilkan peranan agama. Seku- larisme yang lebih friendly memberikan agama tempat atau bagian yang pantas untuk agama. Artinya, hal-hal yang tidak pantas untuk agama tidak boleh diurus oleh agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai segregasi ruang publik dan ruang privat untuk konteks agama. Model ini terjadi di Amerika Serikat yang memisahkan antara urusan politik atau urusan publik dengan urusan agama, tanpa memusuhi dan menghilangkan agama. Amerika Serikat adalah contoh negara sekular yang baik dan mempunyai kedudukan yang khusus di dunia dengan menawarkan kesempatan dan harapan bagi umat manusia untuk mengembangkan agama-agama. Di Amerika, Muslimat yang hendak memakai jilbab atau tidak me- makai jilbab dibebaskan dan dipersilakan, tidak ada keharusan atau larangan, karena hal itu dianggap sebagai urusan pribadi, dan bukan urusan negara untuk mengaturnya. Dialog antariman hampir terdapat di berbagai kota xxviii
Budhy Munawar-Rachman pada hampir semua negara bagian. Sekularisme di Amerika juga menye- diakan ruang yang longgar untuk mengekspresikan kebebasan berkeyakinan, beragama, berpikir, berkreasi sesuai identitas masing-masing. Kelompok- kelompok minoritas seperti Islam, Arab, kulit hitam, dan semua agama- agama selain Kristen, diuntungkan dengan sistem sekular di negara ini. Sekularisme menjadi jalan yang benar-benar melindungi semua orang. Setiap individu wajib menghargai hak- hak dan eksistensi orang lain, tak peduli dari kelompok minoritas atau mayoritas. ... berkaitan dengan sekularisme, seorang pemikir Muslim kontemporer kelahiran Sudan, Abdullah-i Ahmed An- Jadi, contoh di Amerika Seri- kat, sangat jelas bahwa negara atau pemerintah mendorong sekula- risme yang sejak awal menjadi paham mereka. Dalam amande- men pertama termaktub negara tidak turut campur dalam urusan agama. Dan menariknya di Ame- rika Serikat sekularisme mengha- silkan suatu perkembangan agama yang pesat sekali. Sekularisme membedakan hukum agama yang personal, yang hanya diimani oleh orang yang beragama tersebut lantaran adanya wahyu yang mene- gaskan hukum itu, dan hukum di ruang publik. Kita sebut hukum personal karena itu tidak bisa berlaku pada orang lain, misalnya wajib mengenakan jilbab - seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Itu hukum personal yang hanya bisa berlaku di lingkungan orang Islam saja, yang itu pun masih penuh perdebatan. Hal seperti ini tak bisa dijadikan hukum negara. Naim, mengatakan bahwa masyarakat Islam hidup di bawah negara berstatuskan sekular-liberal bukanlah fenomena baru, bahkan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam rentang sejarah Islam: dari periode Islam-awal masa Nabi Muhammad, Khalifah Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai masa dinasti Utsmaniyah, sampai awal abad ke-20, semuanya mengacu pada tatanan sekular. Karenanya, prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan negara. Oleh karena itu, kita perlu sesuatu yang melampaui agama untuk bisa menjadikan hukum yang personal itu menjadi hukum publik. Itulah perlunya apa yang biasa disebut sebagai proses public reasoning penalaran publik. Di mana hukum personal itu kalau sudah bisa melewati penalaran publik, baru bisa menjadi hukum nasional. xxix
Membela Kebebasan Beragama Perkembangan penerapan paham sekularisme di berbagai negara terlihat lebih mencair karena sebenarnya ada perbedaan antara kehidupan publik dan kehidupan politik. Ekspresi memang dibatasi dalam kehidupan politik yang sepenuhnya bersifat sekular. Oleh sebab itu, seluruh ke- khawatiran atas sekularisme harus ditinjau ulang. Yang penting adalah memilih model-model sekularisasi dan sekularisme yang sesuai dengan konteks dan karakter dasar keindonesiaan, tanpa mengabaikan semangat publik keagamaan yang universal. Bagaimana Anda melihat situasi kebebasan beragama belakangan ini, adakah kemajuan atau malah kemunduran? Perkembangan kebebasan beragama di Indonesia secara umum, menurut saya, berjalan dengan baik. Kita dapat menikmati suatu kebebasan beragama yang memang dijamin oleh konstitusi. Saya kira itu dirasakan secara umum oleh orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sekarang juga Konghuchu, dan agama-agama lain serta etnik yang ada di Indonesia. Tapi dalam kasus-kasus tertentu memang masih terdapat beberapa masalah, dan masalah ini sangat penting diperhatikan. Masalah ini betul-betul menodai kebebasan beragama di Indonesia, karena masalah ini muncul secara massif dan kuat sekali. Ada dua masalah yang muncul secara ekspresif tahun ini, tahun lalu, dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dua masalah itu belum ada perkem- bangan ke arah yang lebih baik. Pertama masalah Ahmadiyah. Penganut aliran Ahmadiyah yang jumlahnya 200 ribu orang di seluruh Indonesia kini terancam. Mereka tidak bisa melakukan ibadah secara terbuka. Masjid- masjid mereka ditutup. Peristiwa yang menimpa Ahmadiyah ini adalah salah satu contoh bagaimana kebebasan beragama belum sepenuhnya dilindungi negara dengan baik. Di beberapa daerah, hak-hak sipil mereka sebagai warganegara dibatasi, mulai dari hak kebebasan berkeyakinan, hak membangun tempat ibadah hingga ke persoalan ibadah haji. Pemerintah hanya berpihak kepada kelompok mainstream (mayoritas) Islam. Kelompok Ahmadiyah, meskipun tetap mengklaim diri mereka sebagai Islam, tetapi karena berada di luar kelompok mainstream, mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat negara. Demikian pula nasib kelompok- kelompok minoritas dalam kelima agama lainnya. xxx
Budhy Munawar-Rachman Cita-cita agama untuk membangun kedamaian dan kesejahteraan dapat menjadi angan-angan absurd karena manusia telah dihalangi ke- bebasannya dalam memilih dan menjalani keyakinan agamanya. Padahal, secara normatif, pemerintah sudah membuat aturan berupa Undang- undang lengkap dengan pasal-pasalnya yang mengatur tentang kebebasan beragama maupun berkeyakinan. Selain itu, pemerintah juga mengeluar- kan kebijakan baru mendukung kebebasan berkeyakinan melalui TAP MPR Tahun 1998 No. XVII tentang HAM yang mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia sebagai tertera pada pasal 13. Hak berkeyakinan ini masih diperkuat lagi dengan pasal 17 yang menegaskan bahwa hak ini termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan yang kedua masalah rumah ibadah. Dalam hal ini kasusnya terutama adalah penutupan banyak gereja dan sulitnya kalangan kaum Kristiani membangun gereja. Problem tempat ibadah ini terjadi di setiap saat, baik menyangkut tanah, perizinan, renovasi yang dipermasalahkan oleh umat Islam. Regulasi sudah ada tetapi dalam tingkat implementasi masih banyak mengandung problem. Saya sendiri tidak habis pikir, bagaimana mungkin tempat ibadah yang dibangun dengan tujuan untuk mendekati dan bertemu Tuhan, kok susahnya luar biasa. Isu-isu keberagamaan tidak menjadi indikasi penting atau ukuran dari sebuah keberhasilan pemerintah. Kenyataannya, banyak bupati yang melarang pendirian gereja. Belum lagi, pelarangan terhadap pemikiran, tulisan dan lain-lain. Kecenderungan penyesatan misalnya sudah merata dari pusat sampai ke daerah-daerah. Seberapa banyak rumah ibadah yang ditutup? Gejala apa yang sedang terjadi? Kalau menurut hitungan kalangan Kristiani tahun 2008 ada lebih dari 30 rumah ibadah (gereja) yang ditutup. Sebagian besar masalah rumah ibadah itu ada di Jawa Barat. Sebagian masalah Ahmadiyah juga ada di Jawa Barat. Nah, belum lagi kelompok-kelompok keagamaan yang lebih kecil, yang juga dianggap sesat seperti al-Qiyâdah al-Islâmîyah. Lalu, pe- ristiwa 1 Juni 2008. Itu semua, mengindikasikan kecenderungan puri- tanisme agama semakin menguat, di mana secara tegas mereka memani- pulasi agama demi kepentingan publik untuk memperoleh atau merebut xxxi
Membela Kebebasan Beragama kekuasaan. Maka muncullah dogmatisme, ketertutupan, fanatisisme dan menimbulkan clash, yang berakibat juga pada kekerasan. Maka dari itu, kalau masih ada yang mengatakan bahwa syariat Islam itu hanya satu, sebab Islam hanya satu, dia tidak melihat dan mengakui realitas kehidupan umat Islam yang plural. Sebab, nyatanya realitas umat Islam berbeda-beda. Oleh karena itu, sulit bagi saya membenarkan gerakan fundamentalisme atau puritanisme agama yang tidak jarang menafikan hak hidup orang lain secara utuh dan penuh. Mereka terjebak dalam sikap tidak toleran. Inilah yang digambarkan sebagai sebuah proses melawan sekularisasi. Gerakan ini lebih menuntut keimanan dan kesetiaan yang ketat terhadap arti harfiah yang terkandung dalam kitab suci tanpa mencari penafsiran yang lebih sesuai dan lebih bermakna. Gerakan ini juga lebih didasarkan pada romantisme historis, tetapi tidak didasarkan pada realitas historis yang ada. Karena itu, jika mereka menuntut kembali untuk menegakkan sistem khilâfah islâmiyah, tentu sangat tidak realistis dan tidak masuk akal dalam konteks sekarang. Hal itu berkebalikan dengan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, konstitusi dan hukum dibangun berdasar kesepakatan elemen- elemen masyarakat yang plural. Sebuah pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut; juga tidak mengekang hak hidup agama-agama lain. Konstitusi Indonesia secara eksplisit dan tegas memberi jaminan hal kebebasan beragama itu. Oleh karena itu, hal yang mengkhawatirkan bukan terletak pada fatwa MUI itu sendiri, tapi efek yang ditimbulkannya. Fatwa ini telah menjadi "amunisi" bagi sekelompok orang yang ingin aliran-aliran yang ada di Indonesia, semisal Ahmadiyah, dan lain sebagainya diberangus. Fatwa MUI telah mendorong tumbuhnya otoritarianisme dalam beragama. Kalau memang benar bahwa gejala puritanisme dan radikalisme sedang menguat, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Indo- nesia masih memahami Islam sebagai "pakaian jadi" yang tinggal dipakai di xxxii
Budhy Munawar-Rachman manapun dan kapan pun. Saya melihat bahwa situasi semacam ini sesung- guhnya tidak spesifik Indonesia. Di belahan dunia Islam mana pun pema- haman semacam itu masih menjadi nomenklatur umum. Munculnya feno- mena fundamentalisme dan puritanisme keagamaan bahkan radikalisme - yang merupakan "musuh" para intelektual Islam Progresif - sebetulnya merupakan reaksi terhadap ideologi-ideologi yang dianggap sekular. Dalam karyanya The Place of Tolerance in Islam, Khalid Aboe el-Fadl menulis bahwa saat ini terdapat banyak kalangan kelompok Islam garis keras yang selalu menawarkan se- perangkat referensi tekstual untuk mendukung orientasi teologis yang intoleran dan tindakan-tindakan eksklusif. Karena itu, ketika se- buah kelompok atau individu sudah menganggap dirinya paling otoritatif dalam menafsirkan ajar- an keagamaan, pada dasarnya me- reka dengan mudah akan terjeru- mus pada tindakan yang bersifat otoriter. Sebab batasan antara yang otoritatif dan otoriter sangatlah tipis, dan mudah berubah. Inti dari agama adalah semangat moral, walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Posisi negara tidak lain untuk menuntun warganya mencapai moralitas yang salah satunya, dan terutama, bersumber dari agama. Dalam menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang ideal, dan demokratis, menurut hemat saya, nama menjadi tidak penting. Yang penting dalam merumuskan pemerintahan yang adil adalah lebih Orang yang otoritatif, justru biasanya akan bersikap bijaksana, toleran, dan membuka diri ber- dialog dengan yang lainnya. Yang otoritatif pun dalam setiap tin- dakannya akan mengedepankan pengkajian secara mendalam, belajar secara sungguh-sungguh, serta mendahulukan moralitas. Sedangkan orang yang otoriter, dengan segala cara ia akan menunjukkan dirinya dan paham kelompoknyalah yang paling otoritatif dan wajib diikuti oleh yang lainnya. Mereka umumnya membaca ayat-ayat al-Qur'an secara literal dan a-historis, dan karena itu hasilnya pun akan sampai pada kesimpulan yang eksklusif pula. Mereka menafsirkan al-Qur'an tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosiologisnya. pada substansinya. Dan al-Qur'an seharusnya menjadi sebuah pedoman moral, bukan landasan formal untuk mendirikan negara Islam. xxxiii
Membela Kebebasan Beragama Cara ini menurut saya, sering membuat para penafsirnya tidak dapat menangkap misi sesungguhnya dari teks, yang pada dasarnya selalu memberikan bimbingan nilai-nilai etika dan moral untuk manusia. Tidak jarang cara penafsiran otoriter seperti itu pada akhirnya mengarah pada tindakan-tindakan simbolik yang mendorong ke arah munculnya sikap pembedaan yang keras dan kaku antara kelompok Muslim dan non-Muslim, seperti penegasan konsep yang tegas tentang "Dâr al-Islâm" (daerah Islam) dan "Dâr al-Harb" (daerah musuh). Belum lagi gagasan-gagasan mereka yang utopis, semisal membentuk negara Islam yang kedengarannya sangat indah, namun pada kenyataannya sangat meragukan kemaslahatannya. Lihat saja, bagaimana perda-perda syariah yang beberapa tahun lalu banyak bermunculan di sejumlah daerah, justru bermasalah bukan karena dia memasukkan unsur syariah ke dalam legislasi, tapi lebih karena akan bertentangan dengan kebebasan asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan akan mendiskriminasi kelompok tertentu. Bagaimana peranan pemerintah atau negara dalam melindungi kebebasan beragama? Pemerintah juga terkesan hanya berpihak kepada enam agama besar yang mendapatkan pengakuan sebagai "agama resmi". Bahkan, lebih jauh, pemerintah juga mengabaikan hak-hak sipil para penganut di luar agama ini. Kelompok Ahmadiyah, misalnya, meskipun tetap mengklaim diri mereka sebagai Islam, tetapi karena berada di luar kelompok mainstream, mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat negara. Dengan pembiaran itu negara sebenarnya melanggar hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya untuk tidak dipersekusi dan didiskriminasi. Aparat negara juga tak mencegah terjadinya kekerasan itu. Adakah ada data khusus yang dapat menunjukkan keberhasilan atau ke- gagalan soal kebebasan beragama ini? Kita memang belum punya suatu laporan khusus yang bisa mengukur itu, maka kita tidak bisa bicara secara kuantitatif. Belum ada instrumen dan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kebebasan beragama di Indonesia. Kalau ada indeks semacam indeks mengenai demokrasi yang xxxiv
Budhy Munawar-Rachman diterbitkan Freedom House, kita bisa tahu soal perkembangan atau ke- munduran kebebasan beragama di Indonesia itu sekarang. Tapi saya kira soal dua kasus di atas (penutupan rumah ibadah dan masalah penyesatan dan penistaan terhadap kelompok keagamaan lain), menurut saya, makin buruk dan makin banyak. Menurut saya sekarang yang penting adalah bagaimana kita terus melakukan advokasi pem- belaan kebebasan beragama. Apalagi, proses mainstreaming ke- bebasan beragama belum menjadi indikator penting untuk meng- ukur sebuah keberhasilan pemerin- tah. Masalah kebebasan beragama seharusnya menjadi isu yang semakin mendapat perhatian. Sekularisme tidaklah berarti mengecilkan peranan agama. Sekularisme yang lebih friendly memberikan agama tempat atau bagian yang pantas untuk agama. Artinya, hal-hal yang tidak pantas untuk agama tidak boleh diurus oleh agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai segregasi ruang publik dan ruang privat untuk konteks agama. Bagaimana agenda ke depan? Apa yang bisa dilakukan? Model ini terjadi di Amerika Serikat yang memisahkan antara urusan politik atau urusan publik dengan urusan agama, tanpa memusuhi dan Agenda ke depan, saya kira, seperti ditunjukkan dalam banyak pemikiran dalam buku ini, masih sama dengan tahun-tahun lalu. Yakni mendorong negara untuk lebih melindungi kebebasan beragama, dan memperkuat peran civil society. Kuncinya ada dalam pendidikan. Kita perlu melakukan suatu pendidikan sehingga masyarakat itu menjadi lebih toleran dalam menyikapi perbedaan. Tole- ransi itu sekarang menjadi sesuatu yang mewah dan mahal, mulai menjadi bagian yang asing dari budaya masyarakat. Padahal kultur Indonesia sebenar- nya sangat toleran dan rukun. Banyak sekali orang menulis dan bicara tentang kultur Indonesia dari masa lalu yang toleran. Tapi sekarang ini, saya kira, jika dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu toleran, itu tanda tanya. menghilangkan agama. Amerika Serikat adalah contoh negara sekular yang baik dan mempunyai kedudukan yang khusus di dunia dengan menawarkan kesempatan dan harapan bagi umat manusia untuk mengembangkan agama-agama. xxxv
Membela Kebebasan Beragama Saya melihat ada yang salah dalam pendidikan kita. Karenanya kita perlu melakukan suatu pendidikan sehingga masyarakat itu menjadi lebih toleran dalam menyikapi perbedaan. Menurut Anda, pendidikan macam apa yang dapat diterapkan agar masya- rakat Indonesia bisa menjadi lebih toleran? Juga kaitannya dengan wacana sekularisme, liberalisme dan pluralisme yang menjadi tema buku ini. Upaya untuk mencairkan kebekuan wacana sekularisme, liberalisme dan pluralisme, bisa dipercepat dengan jalan mengintensifkan pendidikan di sekolah-sekolah. Lembaga pendidikan adalah media yang paling tepat untuk mengembangkan pemikiran. Pendidikan agama yang seharusnya diarahkan menjadi media penyadaran umat, pada kenyataannya, pendi- dikan agama kita sampai saat ini masih bersifat eksklusif. Sehingga dengan begitu, menumbuhkan masyarakat yang eksklusif juga. Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya untuk merubah paradigma pendidikan agama yang eksklusif menuju paradigma pendidikan agama yang lebih toleran dan inklusif. Model pengajaran agama yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri mau tidak mau harus dikaji- ulang. Sebab cara pemahaman teologi yang ekslusif dan intoleran pada gilirannya akan merusak harmonisasi agama-agama dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain. Menganggap agama yang satu lebih baik dari agama lain adalah ofensif, dan berp- andangan sempit. Menurut saya, guru-guru agama di sekolah berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi, nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemi- kiran, dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar umat beragama. Padahal, guru-guru inilah yang menjadi me- diator pertama untuk menerjemahkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransfomasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan massif. Kita mesti mendukung semua program pendidikan publik yang mendorong ke arah masyarakat yang lebih toleran, baik itu yang bersifat konseptual maupun program yang lebih praktis. xxxvi
Budhy Munawar-Rachman Apa yang ditawarkan buku Anda - Reorientasi Pembaruan Islam, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme - yang merupakan "Pengantar" untuk buku ini? Buku tersebut menunjukkan bahwa ketiga istilah ini: sekularisme, liberalisme dan pluralisme semakin diterima masyarakat, khususnya kalangan Muslim Progresif. Buku tersebut berisi analisis dari percakapan dan kajian lebih dari 100 intelektual Muslim Progresif seluruh Indo- nesia yang merupakan gabungan para pemikir Muslim Progresif dari latarbelakang "tradisional" (seperti NU) maupun "modernis" yang telah mengembangkan pemikiran Islam dan penggalian ide-ide sekularisme, liberalisme dan pluralisme (dalam pengertian yang bisa berbeda-beda). Lem- baga-lembaga Islam Progresif yang dianalisis dalam buku tersebut adalah JIL, ICIP, LSAF, P3M, TWI, Maarif Institute, JIMM, Paramadina, LAKPESDAM mau- pun STAIN/IAIN/UIN. Lem- baga-lembaga ini bukan sekadar berhenti pada tataran diskursus tetapi lebih dari itu mereka telah mampu mengimplementasi- kannya secara empiris dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif demi perubahan masyarakat menjadi lebih de- mokrastis, terutama pasca fatwa MUI tentang pengharaman ide-ide sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Di tangan mereka telah dihasilkan karya-karya yang bermutu tinggi tentang ketiga isu filosofis dan teologis tersebut. Ketika sebuah kelompok atau individu sudah menganggap dirinya paling otoritatif dalam menafsirkan ajaran keagamaan, pada dasarnya mereka dengan mudah akan terjerumus pada tindakan yang bersifat otoriter. Sebab batasan antara yang otoritatif dan otoriter sangatlah tipis, dan mudah berubah ... Orang yang otoritatif, justru biasanya akan bersikap bijaksana, toleran, dan membuka diri berdialog dengan yang lainnya ... Sedangkan orang yang otoriter, dengan segala cara ia akan menunjukkan dirinya dan paham kelompoknyalah yang paling otoritatif dan wajib diikuti oleh yang lainnya. Mereka umumnya membaca ayat-ayat al-Qur'an secara literal dan a-historis, dan karena itu hasilnya pun akan sampai pada kesimpulan yang eksklusif pula. xxxvii
Membela Kebebasan Beragama Mereka melakukan pengarusutamaan dan diseminasi sekularisme, liberalisme dan pluralisme melalui berbagai program, misalnya kampanye melalui media, mimbar ilmiah, talk show, penerbitan buku, advokasi intelektual dan gerakan untuk keadilan sosial, publikasi gagasan dan wacana keislaman yang inklusif, toleran dan berwawasan pluralisme dan multi- kultural serta menggalang jejaring di kalangan intelektual Islam Progresif, lintasagama, etnik dan relasi dengan berbagai lembaga yang memiliki kepedulian yang sama dalam tujuan etis pembebasan, mewujudkan demokrasi dan perubahan sosial berkeadilan dan berkeadaban. Kehadiran mereka juga memunculkan gairah pemikiran Islam baru melalui pembacaan kritis terhadap tradisi mereka sendiri. Di Muhamma- diyah mereka melakukan kritik terhadap bangunan nalar Muhammadiyah; dan di NU juga melakukan kritik terhadap bangunan nalar NU. Kritisisme mereka melampaui teks. Mereka melakukan penafsiran, bahkan dekons- truksi pemikiran. Itu sebabnya jaringan intelektual NU dan Muhamma- diyah diharapkan mampu memainkan peranan penting dalam proses demokratisasi di Indonesia, dan berkomitmen terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme, memperjuangkan keadilan, dan tanggap terhadap kelompok minoritas dan mendukung nilai-nila keadaban dan kebajikan. Mereka seolah memahami benar pesan Nurcholish Madjid, bahwa "Ketika sebuah bangsa gagal memahami masa lalu, maka yang akan terjadi adalah kemiskinan intelektual." Akhirnya, kepada merekalah kita bisa berharap dapat mensosialisasikan pengertian yang benar tentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Mereka sekarang menduduki posisi-posisi yang penting di STAIN/IAIN/ UIN seluruh Indonesia, juga sebagai aktivis LSM. Melalui STAIN/IAIN/ UIN, ilmu-ilmu keislaman ditempatkan bukan sebagai doktrin yang semata-mata harus diyakini dan diterima tanpa pertimbangan dan sikap kritis. Tetapi lebih dari sekadar itu, bisa diamati dan dianalisa secara ilmiah. Model pendidikan Islam yang dikembangkan di STAIN/IAIN/UIN adalah "Islam liberal" dan juga mendukung sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, termasuk di dalamnya demokrasi dan hak asasi manusia. xxxviii
M. Dawam Rahardjo 1
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan M. Dawam Rahardjo M. Dawam Rahardjo M. Dawam Rahardjo M. Dawam Rahardjo, Ketua Yayasan Studi Agama dan Filsafat. Mantan Rektor Universitas M. Dawam Rahardjo M. Dawam Rahardjo Islam 45 (Unisma) Bekasi ini pernah menjadi Direktur LP3ES dan Pemimpin Umum majalah Prisma (1980-1986) juga Ketua ICMI Pusat (1995-2000). Sekarang ia menjadi Rektor Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta. 2
M. Dawam Rahardjo Sekularisme, liberalisme, dan pluralisme merupakan keniscayaan bagi Indonesia. Dengan ketiga gagasan itu pemahaman tentang agama akan semakin rasional, kritis, dan tidak dogmatis; hak-hak dan kebebasan sipil dijamin dan dilindungi negara. Dalam seku- larisme timbul apa yang disebut diferensiasi: upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan (negara), ter- masuk di dalamnya diferensiasi antara iman dan ilmu pengetahuan. Maka, sudah sangat memadai apabila model sekularisme Indonesia mendapat pendasaran yang tepat pada Pancasila dan UUD 1945. Sebab, dari sanalah spirit keislaman yang universal dan sekaligus penghargaan terhadap upaya merayakan perbedaan, yang men- jadi fakta keindonesiaan, terakomodir. 3
Membela Kebebasan Beragama Kendati usia Anda tidak muda lagi, tetapi energi untuk memperjuangkan gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme tidak pernah surut. Apa yang membuat Anda tetap konsisten dan mengangggap penting mendiseminasikan ketiga isu ini di Indonesia? Saya concern terhadap masa depan Islam. Problemnya, Islam tengah mengalami banyak ujian. Pertama, Islam sekarang ini berada dalam keadaan beku. Penafsiran-penafsiran agama boleh dikatakan stagnan. Karena itu, perlu dicarikan jalan keluar. Kedua, saya juga melihat eksistensi Islam terancam kalau tidak ada perubahan-perubahan. Karena itu, perlu ada jalan keluar ke arah yang lebih progresif. Ketiga, untuk mencapai kemajuan, perjuangan umat Islam di Indonesia bahkan di seluruh dunia memerlukan reorientasi. Kita harus bisa merumuskan visi dan misi yang baru. Pasalnya, tanpa visi dan misi yang baru, Islam akan terus menghadapi hambatan-hambatan dan tidak akan pernah bisa mencapai kemajuan. Salah satu kunci untuk kemajuan adalah sekularisme atau sekularisasi. Sekularisme dan sekularisasi memang harus dibedakan. Jika sekularisasi lebih menekankan proses, sekularisme adalah pahamnya atau ideologinya. Keduanya juga bisa dibedakan dari pemahaman bahwa sekularisme adalah suatu paham yang mengandung tujuan-tujuan tertentu dan ada proses yang mesti dicapai. Sementara sekularisasi adalah suatu proses yang meru- pakan perkembangan masyarakat. Jadi, masyarakat sendirilah yang men- dorong ke arah perubahan-perubahan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa sekularisasi merupakan sekularisme secara terbatas, parsial. Sedangkan sekularisme merupakan paham yang utuh. Beberapa tokoh, termasuk almarhum Nurcholish Madjid, lebih suka memakai istilah sekularisasi. Mereka menganggap sekularisasi sebagai suatu proses yang dibutuhkan. Sedangkan sekularisme merupakan suatu paham yang diperjuangkan dan ingin dicapai. Dengan demikian, sekularisasi mengandaikan adanya proses interaksi antara pemikiran dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi, pada hematnya, sekularisasi merupakan kebutuhan. Artinya, sementara sekularisasi merupakan isu yang lebih lunak, yang menempatkan para penganut sekularisasi lebih moderat karena menghen- daki perubahan sosial yang alamiah, sedangkan sekularisme kerapkali dica- pai melalui perubahan sosial yang radikal dan disponsori oleh pemerintah. 4
M. Dawam Rahardjo Tentu saja tidak semua orang setuju dengan paham ini. Prof. Rasyidi, misalnya, mengatakan bahwa sekularisasi dan sekularisme adalah paham yang sama saja, sehingga dia pun menolak gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid. Hal senada disampaikan Naguib al-Attas, sebetulnya sekularisasi itu ujung-ujungya juga adalah sekularisme. Sekularisasi dalam pandangan mereka berdua dipahami sebagai proses menuju sekularisme, karena itu kedua paham ini harus ditolak, tidak diterima. Atas semua pertimbangan tersebut, maka sekularisasi pada dasarnya sekularisme. Sehingga, betapa perlu dan mendesaknya memperjuangkan sekularisasi tidak hanya dengan menunggu perkembangan masyarakat. Demikianpun, sekularisasi tidak hanya perlu di- perjuangkan, tetapi juga memer- lukan suatu pemikiran, konsep- konsep yang matang. Salah satu kunci untuk kemajuan adalah sekularisme atau sekularisasi. Sekularisme dan sekularisasi memang Di samping itu, pentingnya sekularisme dan sekularisasi di- perjuangkan karena banyak tim- bul kesalahpahaman terhadap istilah-istilah ini. Paling tidak ada perbedaan-perbedaan persepsi atau pandangan mengenai seku- larisme. Kemudian juga, lantaran sekularisasi tidak lain suatu proses yang sedang menjadi, sehingga dalam praktiknya memunculkan model-model yang tidak sera- gam, sebagai respon terhadap masalah yang timbul di manapun proses tersebut berlangsung. Model-model sekularisme dan sekularisasi terus berbeda di setiap tempat dan di setiap waktu. Perbedaan ini juga muncul karena konsep itu tidak stagnan, selalu ada koreksi terhadap konsepnya sendiri. harus dibedakan. Jika sekularisasi lebih menekankan proses, sekularisme adalah pahamnya atau ideologinya. Keduanya juga bisa dibedakan dari pemahaman bahwa sekularisme adalah suatu paham yang mengandung tujuan-tujuan tertentu dan prosesnya dicapai, sementara sekularisasi adalah suatu proses yang merupakan perkembangan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: pertama, di masa lalu, sekularisasi memang cenderung radikal, karena persoalan yang di- hadapi itu cukup berat, yaitu masalah otoritas keagamaan yang merupakan hasil perselingkuhan antara kekuasaan dengan keyakinan dan iman. Oleh 5
Membela Kebebasan Beragama karena itu, pada masa lalu, agama cenderung dipaksakan. Kondisi di mana agama dan kepercayaan dipaksakan secara langsung niscaya menimbulkan otoritarianisme dan totalitarianisme. Hal ini juga menimbulkan sekta- rianisme, fanatisme dan semacamnya. Kedua, agama ternyata, pada waktu itu, merupakan hambatan yang besar terhadap kemerdekaan berpikir, keterbukaan wacana dan ilmu penge- tahuan yang merupakan spirit sekularisme. Pertentangan ini kemudian dianggap sebagai ancaman serius kepada otoritas-otoritas keagamaan, sehingga, dalam sejarahnya, lahirlah apa yang dikenal dengan inkuisisi. Yakni, upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpikir kaum intelektual, para sufi dan teolog yang berbeda dengan pemahaman keagamaan yang mainstream, dengan pelbagai cara seperti pembakaran buku, pengusiran, penahanan dan hukuman mati. Artinya, persoalan ini sangat berat dan betul- betul menghambat kemajuan dan perubahan-perubahan kemasyarakatan. Dari sinilah kemudian timbul pemikiran tentang perlunya liberalisasi, terutama liberalisasi pemikiran yang berorientasi kepada akal dan ilmu pengetahuan. Perdebatan hubungan antara agama dan akal memang benar- benar terjadi, yang akhirnya memicu timbulnya sekularisasi dalam penger- tian "pemisahan". Yakni upaya pemisahan antara wilayah agama atau keya- kinan dengan politik (negara), antara dimensi transenden (sakral) dengan yang imanen (profan). Sementara itu, trauma masyarakat Barat terhadap dominasi gereja yang terlampau mengurusi semua aspek kehidupan mereka, berimplikasi terhadap besarnya hasrat kaum intelektual Barat untuk memisahkan ilmu pengetahuan - yang mengabdi pada semangat kemajuan, rasionalitas dan prinsip objektivitas (saintifik) - dari agama atau nilai-nilai tradisional yang dogmatis dan konservatif, yang tentunya menghambat setiap perubahan dan kemajuan. Tetapi, kemudian dalam sekularisme timbul apa yang disebut di- ferensiasi, yakni upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan atau otoritas negara, termasuk juga di dalamnya diferensiasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi, perlu ditegaskan di sini, diferensiasi tidak berarti terpisah tegas. Karena, bagaimanapun juga, dalam batas-batas tertentu, ada upaya-upaya pemisahan antara kedua otoritas tersebut. Ketiga, otoritas keagamaan yang berlebihan menimbulkan kecende- rungan-kecenderungan yang anti-humanis, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak-hak dan kebebasan sipil. Dari sini, timbul suatu 6
M. Dawam Rahardjo pemikiran bahwa hukum itu tidak boleh didasarkan pada keyakinan. Sebab, kalau hukum didasarkan pada keyakinan, maka sifatnya akan menjadi personal atau komunal. Pandangan orang mengenai hukum akan berbeda sesuai dengan agama mereka masing-masing, sesuai dengan kepercayaan, keyakinan dan pemahaman setiap orang terhadap agamanya. Untuk itu, hukum harus berlaku impersonal, tidak memandang suku, etnis, agama dan sebagainya. Dalam pengertian lain, hukum hendaknya bersifat netral, yang berlaku bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang mereka. Sebab, apabila hukum didasarkan pada suatu keyakinan tertentu, akan timbul paksaan-paksaan. Khususnya kita melihat dalam Islam, para ahli agama berusaha untuk menjadi- kan agama sebagai hukum positif. Kalau sudah menjadi hukum positif maka sifatnya memaksa, dan ini bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, misalnya ketentuan Tuhan: lâ ikrâha fî al- dîn (tidak ada paksaan dalam agama). Dalam sekularisme timbul apa yang disebut diferensiasi, yakni upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan atau otoritas negara, termasuk juga di dalamnya diferensiasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi, perlu ditegaskan di sini, diferensiasi tidak berarti terpisah tegas. Karena, bagaimanapun juga, dalam batas- batas tertentu, ada upaya-upaya pemisahan antara kedua Memang, dalam tafsirnya, ayat ini memunculkan pandangan tertentu, yang mengebiri sema- ngat kebebasan dan sangat berpotensi mencabut hak-hak asasi manusia, sebagimana dipahami oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya pandangan dari KH. Ma'ruf Amin. Ia mengatakan, bahwa yang disebut kebebasan dalam Islam hanyalah pada waktu memilih agama, ketika orang mau masuk pada suatu agama. Pada saat itu tidak ada paksaan dalam memilih agama. Tetapi, kalau orang itu sudah masuk ke dalam suatu agama, sama halnya dengan masuk suatu organisasi, dia menjadi tidak bebas lagi. Penganutnya harus mematuhi seluruh garis yang telah ditentukan agamanya, tanpa terkecuali. otoritas tersebut. Di sinilah agama lebih merupakan pengekang kebebasan umat. Ini- lah akibat otoritas ulama. Sebab sejatinya agama tidak lagi identik dengan 7
Membela Kebebasan Beragama wahyu, keyakinan, Hadist, pendapat-pendapat atau ucapan Nabi. Tetapi, agama lebih merupakan interpretasi. Agama semata tafsir para ulama. Apa lacur, agama akhirnya menjadi kumpulan doktrin-doktrin, bukan lagi keyakinan yang lahir dari kesadaran yang bebas - tapi kumpulan doktrin yang dipaksakan. Di sini kemurnian agama tercemari. Keya- kinan tidak mungkin dipaksa. Tidak ada orang yakin karena terpaksa. Sebab orang yakin karena keputusan pribadi, pilihan. Dan keputusan pribadi tidak bisa dipaksa, kalau dipaksa namanya palsu. Keyakinan yang dipaksakan adalah keyakinan yang palsu. Pemaksaan keyakinan bukan lagi agama, melainkan menjadi hukum. Di situlah terjadi pertentangan doktrin agama dengan hak asasi manusia dan hak sipil. Oleh karena itu, di manapun doktrin-doktrin ke- agamaan merupakan sesuatu yang dipaksakan. Karena harus dipaksakan, maka dipergunakanlah kekuasaan. Oleh sebab itu, para ahli agama mem- butuhkan kekuasaan, dalam hal ini negara, supaya bisa menjalankan doktrin-doktrin itu. Bibit-bibit kekerasan, baik struktural maupun keke- rasan langsung, muncul dari doktrin yang dipaksakan. Dengan demikian, pemisahan otoritas agama dan kekuasaan menjadi begitu urgen. Tidak hanya sampai di situ, lebih jauh lagi pemisahan otoritas ilmu pengetahuan dan otoritas keagamaan juga penting. Otoritas yang berlebihan dari agama akan secara serius menimbulkan pertentangan dengan demokrasi, HAM, dan prinsip-prinsip kebangsaan. Kenyataannya, konsep dan formulasi kebangsaan ini harus plural. Pluralitas sebagai kenyataan mengharuskan konsep kebangsaan yang didasarkan pada pluralisme. Dan dengan itu kemudian perlu dilakukan sekularisasi. Seringkali sekularisme atau sekularisasi disalahpahami sebagai anti-agama atau setidaknya semata dilihat sebagai pemisahan urusan ukhrawi dan du- niawi, agama dan negara. Padahal dalam kajian sekularisme, Jose Casanova memunculkan opini tentang deprivatisasi agama atau yang lazim dikenal sebagai public religion. Dalam hal ini Anda juga termasuk intelektual Muslim Indonesia yang gigih dalam membunyikan atau membumikan istilah Casanova tersebut sehingga mudah dipahami oleh umat Islam dalam konteks keindonesiaan. Bagaimana tanggapan Anda perihal kurangnya masyarakat memahami pentingnya perdebatan sekularisme dan public religion yang dalam aplikasinya sangatlah mendesak bagi negeri ini? 8
M. Dawam Rahardjo Public religion tumbuh dari pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya sekularisasi atau sekularisme diinterpretasi sebagai diferensiasi. Di samping, dalam kenyataanya, atau dalam pengalaman historis, tidak bisa diabaikan bahwa sekularisme telah menimbulkan suatu gagasan yang mendegradasi peranan agama. Ada kecenderungan decline of religion. Fungsi dan peran agama dalam kehidupan umat semakin merosot. Mengingat orang Indonesia atau orang Asia pada umumnya religius, maka paham ini menimbulkan keberatan-keberatan. Sebab, bagaimanapun juga dalam kenyataannya timbul marginalisasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama tidak lagi menjadi unsur penting dalam kehidupan. Di samping itu, sekularisasi dan sekularisme menimbulkan kemerosotan wacana keagamaan. Orang cenderung beralih kepada wacana-wacana ilmu pengetahuan daripada agama. Hal ini oleh kalangan agamawan di- anggap sebagai sesuatu yang tidak seimbang. Banyak orang berpen- dapat bahwa harus ada keseim- bangan antara dunia dan akhirat, iman dan ilmu pengetahuan, wahyu dan akal. Tapi yang paling menim- bulkan reaksi keras dari kalangan agamawan adalah bahwa pada akhirnya sekularisme dapat me- nimbulkan gerakan-gerakan anti- agama, sebagaimana merebak dan menjadi fenomena dalam negara- negara berideologi komunis. Begitupun pengabaian atau sikap masa bodoh terhadap peran dan fungsi agama menjadi semacam gaya hidup masyarakat di negara-negara Eropa, terutama Skandinavia. Sekularisme menjadi paham yang anti-agama, karena agama dianggap sebagai hambatan terhadap kemajuan, demokrasi, kebangsaan dan penegakan HAM dan sebagainya. Sekularisme menjadi semacam kampanye anti-agama yang akhirnya meninggalkan luka dan trauma yang dalam di sanubari para pemeluk agama. Sekularisme tidak mesti harus anti- agama dan sekularisasi tidak mesti harus menimbulkan decline of religion. Sebab, walaupun di Amerika, sebagai satu contoh, terjadi sekularisme yang cukup keras, tetapi perkembangan agama tidak surut, bahkan sangat marak, karena agama benar-benar berada di tangan masyarakat tanpa dicampuri oleh negara. Demikian juga, ternyata sekularisme menimbulkan kecenderungan negara untuk melakukan intervensi terhadap keyakinan warga negara, seperti 9
Membela Kebebasan Beragama yang terjadi di Prancis dan, bahkan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Turki. Di Turki, negara mengubah keyakinan, misalnya azan mesti dilakukan dalam bahasa Turki. Turki dengan kekuatan militernya menjadi contoh di mana sekularisme dipraktikkan dalam bentuk larangan- larangan untuk mengekspresikan simbol-simbol keagamaan. Model sekularisme seperti ini membuat masyarakat trauma, terutama bagi negara yang belum menerapkan sekularisasi atau sekularisme. Pada akhirnya, sekularisasi perlu diletakkan pada proporsinya. Sekularisme tidak mesti harus anti-agama dan sekularisasi tidak mesti harus menimbulkan decline of religion. Sebab, walaupun di Amerika, sebagai satu contoh, terjadi sekularisme yang cukup keras, tetapi perkem- bangan agama tidak surut, bahkan sangat marak, karena agama benar- benar berada di tangan masyarakat tanpa dicampuri oleh negara. Negara tidak turut campur terhadap kebebasan beragama dan sebagainya. Dalam proses sekularisasi, untuk konteks Amerika, agama justru mengalami kebangkitan. Hanya saja kebangkitan dalam bentuk baru, yakni agama berada di tangan civil society yang independen dari negara. Kalau kalangan Islam pada umumnya menolak, kalangan Kristiani masih bisa menerima sekularisasi. Bahkan, gagasan teoretis perihal sekularisasi timbul dari seorang pendeta, yaitu Harvey Cox. Sekularisasi tumbuh dalam ranah kekristenan itu sendiri. Bahkan timbul pandangan bahwa sekularisasi, atau sekularisme itu sendiri, merupakan buah dari kristenisasi, merupakan produk dari kristenisasi. Mana yang harus dipilih? Barangkali yang paling lunak adalah sekularisasi dalam arti diferensiasi, tetapi, sekaligus juga, sekularisme yang memberikan kesempatan lebih luas terhadap agama untuk berperan dalam masyarakat. Dengan demikian, timbul upaya-upaya yang disebut public religion, yaitu wacana keagamaan tentang masalah-masalah kemasyarakatan seperti masalah jender, demokrasi, lingkungan hidup, etika bisnis dan sebagainya. Di Amerika Serikat, etika bisnis banyak dikembangkan oleh kalangan teolog. Jadi, etika bisnis yang mempengaruhi keberhasilan manajemen perusahaan-perusahaan besar, bahkan tingkat internasional, sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keagamaan. Oleh sebab itu, tidak benar bahwa agama menjadi turun peranannya, atau tidak mesti harus mengalami marginalisasi, dan harus menimbulkan decline atau kemero- 10
M. Dawam Rahardjo sotan dalam bidang agama. Bahkan sebaliknya, sekularisasi atau sekula- risme menimbulkan kesempatan bagi kebangkitan suatu agama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masuk ke wilayah ilmu pengetahuan, sekularisasi dan seku- larisme menjadi wahana pertemuan antara agama dan ilmu pengetahuan. Pada sisi ini juga terjadi pertemuan antara agama dan HAM, agama dan paham lingkungan hidup, agama dengan kesetaraan jender, dan sebagainya. Pemahaman mengenai sekularisasi dan sekalarisme ini sangat diperlukan. Sebab, dengan inilah pemahaman mengenai agama akan semakin ra- sional, yang ujungnya akan men- ciptakan keseimbangan antara iman dan ilmu pengetahuan. Wa- cana-wacana keagamaan memer- lukan suatu pendekatan sosiolo- gis, tidak hanya dipandang dari segi keyakinan atau doktrin-dok- trinnya. Karena sekularisasi atau sekularisme belakangan ini mun- cul dalam bentuk yang berbeda dan mengalami perubahan-per- ubahan, maka bagi Indonesia sekarang ini, yang penting adalah memilih model-model sekulari- sasi dan sekularisme yang sesuai dengan konteks dan karakter dasar keindonesiaan, tanpa mengabaikan semangat publik keagamaan yang universal. Karena, kendati sejarah kemunculan sekularisme demikian meminggirkan agama, di lain pihak, dengan perkembangan dan perubahannya sekularisme sangat dibutuhkan bagi survive-nya agama itu sendiri. Bagaimanapun juga, apabila agama bertentangan dengan HAM, prinsip keseteraan jender, mendukung patriarkhi, menolak demokrasi, dan lain sebagainya, orang akan cenderung anti-agama. Hal ini harus dicegah. Hampir semua negara Muslim modern dewasa ini menganut paham sekularisme. Barangkali, dalam konteks sekarang ini, hanya dua negara saja yang dapat disebut sebagai negara Islam, negara yang berdasarkan agama. Pertama adalah Saudi Arabia yang tidak memiliki konstitusi sendiri dan menjadikan al-Quran dan al- Sunnah sebagai konstitusi langsung yang mewakili aliran Sunni. Kedua Iran, yang mewakili aliran Syi'ah. Bagaimana Anda mengidealkan format sekularisme Indonesia kaitannya dengan relasi agama dan negara? 11
Membela Kebebasan Beragama Relasi antara agama dan politik atau agama dan negara merupakan persoalan yang terus diperdebatkan, karena munculnya beberapa pan- dangan yang berbeda. Pada pokoknya, terdapat tiga pandangan yang ber- beda. Pertama, pandangan atau aliran Islam politik, yang agaknya meru- pakan kesepakatan mayoritas Muslim di arena wacana. Pandangan Islam politik ini disebut juga sebagai fundamentalisme Islam atau "islamisme". Mereka menganut prinsip yang lazim disebut kesatuan al-dîn wa al- dawlah, kesatuan agama dan politik atau kesatuan agama dan negara. Menurut mereka, ajaran Islam tercermin dalam al-syarî'ah atau hukum- hukum Islam yang mencakup hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, keluarga, dan peribadatan. Seluruh al-syarî'ah itu harus dilaksanakan secara utuh, lengkap dan sempurna (kâffah). Karena itulah maka cita-cita dan perjuangan partai politik Masyumi di Indonesia pada tahun 50-an adalah berlakunya syariat Islam dan hukum Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga, seluruh hukum Islam tersebut harus ditransformasikan menjadi hukum positif. Di sini, terdapat dua pandangan mengenai hukum Islam tersebut. Pertama, hukum Islam harus diwujudkan sebagai hukum positif. Ini merupakan pendapat umum kaum ulama, yang telah menjadi ortodoksi. Kedua, hukum Islam atau syariah adalah hukum voluntir (voluntirilo), yang pelaksanaannya dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung sangsi hukuman terhadap mereka yang tidak melaksanakan syariat Islam. Pandangan ini dikemukakan oleh tokoh Masyumi, Syafruddin Prawira- negara, pemikir Muslim liberal yang juga seorang ahli hukum. Salah satu pendapatnya, misalnya, bahwa bunga bank adalah bukan ribâ, sehingga hukumnya halal. Ini, tentu saja, bertentangan dengan pandangan umum di kalangan umat Islam yang mengatakan bahwa bunga bank adalah ribâ dan hukumnya adalah haram. Syafruddin menegaskan, ketetapan hukum seperti itu (bunga bank dalah ribâ dan hukumnya haram), bersifat voluntir, sehingga tidak bisa dijadikan hukum positif yang mengakibatkan pelarangan pengoperasian bank konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Jika hukum ribâ ini dijadikan hukum positif, maka hal ini berarti pemaksaan terhadap suatu keyakinan tertentu, yang berbeda. Padahal, keyakinan itu tidak boleh dipaksakan. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan bahwa syariat Islam itu harus dilaksanakan oleh negara, maka partai Masyumi memperjuangkan tegaknya 12
M. Dawam Rahardjo sebuah negara Islam. Yaitu negara yang didasarkan pada keyakinan keagamaan. Di sinilah lahir pandangan tentang tak terpisahkannya agama dengan negara. Namun harus diingat, bahwa menurut kajian dari banyak cendekiawan dan sarjana Muslim, misalnya Dr. Qomaruddin Khan, salah satunya, mengatakan bahwa istilah negara itu tidak terdapat padanannya di dalam al-Quran. Dalam pandangan islamisme, negara diistilahkan dengan kekuasaan politik atau al-dawlah. Sedangkan kata al-dawlah ini tidak dijumpai di dalam al-Quran. Demikian pula dengan istilah al- siyâsah atau politik. Al-Siyâsah ada- lah sebuah istilah fikih. Sehingga ada yang disebut dengan fikih siyâsah, yaitu fikih politik, misal- nya, yang dikembangkan oleh sarjana Muslim Abad Pertengahan, Al-Mawardi dan Abu Yusuf. Liberalisme adalah pengakuan terhadap hak-hak sipil. Oleh karenanya, liberalisme justru selalu disertai dengan hukum (rule of law). Sebab, kebebasan tidak akan terjadi tanpa adanya aturan-aturan hukum. Kemudian kebebasan itu dalam kenyataannya selalu dibatasi oleh hak Dr. Qomaruddin Khan me- nandaskan: tidak ada satu perin- tah apapun dalam al-Quran untuk mendirikan sebuah negara Islam. Sehingga, mendirikan negara Islam bukanlah rukun Islam, dan karena itu tidak merupakan bagian dari akidah. Jauh sebelumnya, pada tahun 20-an, setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmani, beberapa cende- kiawan dan pemimpin Islam berusaha untuk membangun kembali sebuah kekhalifahan Islam. Hal ini merupakan salah satu pandangan dari tokoh pembaharu Muslim, Muhammad Rasyid Ridla. Tetapi, cita-cita ini tidak disetujui seorang ulama besar Al-Azhar Dr. Ali Abd al-Raziq yang berpandangan bahwa Islam, khususnya dalam al-Quran maupun al- Sunnah, tidak mempunyai konsep yang jelas mengenai negara. Jika ada konsep mengenai negara, maka hal itu merupakan gagasan pemikiran hasil ijtihad, yang berada di luar petunjuk al-Quran dan al-Sunnah. orang lain. Kebebasan tidak bisa dilaksanakan dengan mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan di sini berlaku untuk semua manusia. Apa yang disebut para ulama bahwa Nabi adalah pendiri agama Islam yang pertama di mana Nabi sendiri sekaligus bertindak sebagai kepala negara telah dibantah oleh Ali Abd al-Raziq. Menurut ulama besar itu, dalam bukunya Al-Islâm wa al-Ushûl al-Hukm menegaskan bahwa misi 13
Membela Kebebasan Beragama Muhammad saw adalah misi kenabian dan bukan misi kenegaraan. Sehingga apa yang disebut negara Madinah, sebetulnya hanyalah sebuah model kemasyarakatan. Memang di dalam negara Madinah terdapat apa yang kemudian disebut Piagam Madinah. Namun, sebenarnya itu hanyalah penamaan dari para sarjana saja. Apa yang disebut Piagam Madinah sebenarnya adalah suatu kesepakatan sosial atau meminjam istilah Rousseau disebut sebagai kontrak sosial. Yakni, suatu konsensus untuk membentuk suatu masyarakat. Dengan demikian, istilah konstitusi untuk Piagam Madinah secara sosiologis kurang tepat. Memang sebuah kekhalifahan pernah terbentuk, tetapi ini dimulai oleh Abu Bakar Al-Shidiq yang terpilih sebagai khalifah pertama, yang selanjutnya digantikan oleh Umar ibn Khatab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Kalaupun ada negara Islam, kekhalifahan Islam itulah wujudnya. Namun, kekhalifahan itu tidak didasarkan pada ajaran-ajaran al-Quran maupun teladan Nabi, melainkan hasil pemikiran atau ijtihad para Sahabat Nabi. Kendati begitu, kekhalifahan memang mengemban misi melaksanakan ajaran Islam yang pada waktu itu sedang berada dalam awal pertumbuh- annya, sehingga belum merupakan suatu ilmu pengetahuan. Demikian juga tidak jelas apakah sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu dijalankan berdasarkan ajaran-ajaran al-Quran. Karena al-Quran tidak memberikan perintah maupun petunjuk untuk membangun suatu sistem kenegaraan dan pemerintahan. Sebagai contoh, al-Quran tidak memberikan petunjuk apapun mengenai cara menunjuk kepala pemerintahan, memilih kepala negara, demikian juga tidak memberikan petunjuk mengenai suksesi kepe- mimpinan. Adapun sistem suksesi kepemimpinan yang terjadi sebenarnya merupakan hasil ijtihad belaka, bahkan hingga abad modern tidak pernah muncul teori-teori kenegaraan kecuali teorinya Ibn Khaldun. Namun demikian, teori Ibn Khaldun tersebut merupakan bagian dari wacana filsafat sejarah. Kalaupun teori Ibn Khaldun itu dipakai sebagai dasar teori kenegaraan dalam Islam, maka teori itu tidak bisa disebut sebagai teori negara Islam yang otentik. Namun, para sarjana Muslim bisa saja mengembangkan teori- teori kenegaraan yang mengacu kepada ajaran-ajaran moral keagamaan. Tetapi, hasilnya tentu akan beragam dan tidak akan ada teori kenegaraan Islam yang baku dan satu-satunya. Pasti akan lahir berbagai pandangan mengenai negara dan pemerintahan, walaupun itu mengacu pada al-Quran dan al-Sunnah. 14
M. Dawam Rahardjo Dalam hal ini, Pancasila, karena ditulis oleh seorang Muslim yang dapat dilacak kesesuaiannya dengan ajaran Islam, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan kebangsaan, musyawarah dan keadilan sosial, dapat pula disebut sebagai salah satu teori kenegaraan Islam. Umat Islam bisa memakai konsep Pancasila sebagai dasar negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Sungguhpun begitu perlu digarisbawahi di sini, bahwa Pancasila dirumuskan berdasarkan masyarakat yang majemuk, yang meliputi perbedaan suku dan agama. Karena itu, maka Pancasila harus bisa diterima oleh semua umat beragama, dan karena itu pula tidak bisa disebut sebagai sebuah konsep negara Islam, dalam arti negara-agama. Inilah yang disebut aliran sekularisme dalam Islam yang dipelopori oleh Dr. Ali Abd al-Raziq. Walaupun pandangan ini ditolak oleh sebagian besar ulama, namun dalam realitasnya telah dilaksanakan di negara- negara Muslim. Hampir semua negara Muslim modern dewasa ini menganut paham sekularisme. Barangkali, dalam konteks seka- rang ini, hanya dua negara saja yang dapat disebut sebagai negara Islam, negara yang berdasarkan agama. Pertama adalah Saudi Arabia yang tidak memiliki kons- titusi sendiri dan menjadikan al- Quran dan al-Sunnah sebagai kons- titusi langsung yang mewakili aliran Sunni. Kedua Iran, yang mewakili aliran Syi'ah berdasarkan konsep wilâyat al-faqîh atau kedaulatan ulama fikih. Republik Pakistan memang disebut-sebut juga sebagai model negara Islam yang berkonstitusi. Namun, sekarang ini Pakistan telah bergerak menuju negara sekular. Kemajemukan atau pluralitas itu merupakan kenyataan dan, bahkan, makin lama makin menjadi keharusan. Artinya, masyarakat itu menuju ke pluralitas. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan. Justru karena ancaman perpecahan inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Itulah inti dari gagasan pluralisme. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik. Yang menjadi pertanyaan: apakah Saudi Arabia dapat dijadikan model negara Islam yang ideal? Perlu diingat bahwa Saudi Arabia merupakan sebuah kerajaan ber dasarkan feodalisme Abad Pertengahan. Di samping 15
Membela Kebebasan Beragama itu, tentunya Saudi Arabia merupakan sebuah sistem teokrasi, sebab men- dasarkan diri kepada prinsip kedaulatan Tuhan. Tetapi dalam praktiknya kedaulatan berada di tangan bangsawan dan ulama. Saudi Arabia juga merupakan negara persekutuan antara kaum feodal dari dinasti Ibn Saud dengan kaum ulama Wahhabi. Republik Islam Iran juga mendasarkan diri pada prinsip kedaulatan Tuhan yang diwujudkan dalam kedaulatan kaum ulama fikih, khususnya keturunan Nabi (ahl al-bayt). Dua model ini tidak bisa dijadikan sebagai model ideal negara Islam. Karena itu menjadi pertanyaan: apakah ada model ideal negara Islam selain yang ditulis dalam teori-teori? Tetapi, teori Islam mengenai negara ini pun belum berhasil merumuskan model yang universal yang sesuai dengan masyarakat modern yang majemuk. Karena itu, maka sebenarnya gerakan politik Islam belum memiliki visi yang jelas dan harus dirumuskan secara kritis melalui wacana ilmiah, yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat secara demokratis. Kendati begitu, dalam kaitannya dengan pola hubungan agama dan politik, terdapat paham yang mungkin dapat disebut sebagai sekularisme moderat atau sekualarisme parsial. Jadi, jika dirunut kembali, model sekularisasi ini sebatas dimaknai sebagai proses diferensiasi antara wilayah privat dan wilayah publik, yang berupaya meletakkan keyakinan dan peribadatan sebagai wilayah privat atau urusan pribadi yang sifatnya individual dan tidak bisa diintervensi oleh negara. Namun, aspek moral dan etika adalah wilayah publik, karena itu ada wacana keagamaan yang bersifat objektif dengan memakai pendekatan filsafat spekulatif dan ilmu pengetahuan yang rasional dan empiris. Namun demikian agama dan politik tetap tidak terpisahkan, melainkan terjadi interaksi di antaranya. Yang diperlukan hanyalah diferensiasi dan penggunaan keyakinan dan ilmu pengetahuan sebagai kesatuan. Sekularisme menurut pengertian seperti inilah yang sebenarnya dianjurkan oleh dan merupakan paham Nurcholish Madjid - kendati dia menolak menggunakan istilah sekularisme dan menjadikan sekularisasi sebagai gagasan yang hendak ditawarkan untuk negeri ini. Sekularisme semacam ini tidak berdampak memarginalkan peranan agama. Tetapi agama diserahkan pengelolaan dan pembangunan- nya kepada civil society yang bebas dari intervensi negara. Dengan demikian terdapat paham sekularisme yang bersikap empati dan memandang positif peranan agama, mengingat masyarakat Indonesia 16
M. Dawam Rahardjo adalah masyarakat yang religius atau cinta agama. Inilah yang dirumus- kan dalam Pancasila sebagai sebuah ideologi Islam yang moderat dan plural. Karena itu, masalah yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia bukanlah menolak atau menyetujui suatu bentuk hubungan antara politik dengan agama, melainkan me- milih pola hubungan antara politik dengan agama yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa dan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan paham pluralisme setiap orang memperoleh kebebasan yang sama, adil dan setara. Tetapi juga dianjurkan untuk melakukan dialog saling pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Untuk hal seperti itu, kita Maka, sudah sangat mema- dai apabila model sekularisme Indonesia mendapat pendasaran yang tepat pada dasar negara kita, Pancasila, dan konstitusi- nya, UUD 1945. Sebab, dari sanalah spirit keislaman yang universal dan sekaligus penghargaan terhadap upaya merayakan perbedaan, yang menjadi kenyataan keindonesiaan, terakomodir. Sungguhpun demikian, semangat-semangat dasar tersebut hendaknya terus dikawal dan dirawat dengan pelbagai upaya untuk selalu mengkontekstualisasikannya. mempunyai istilah yang menarik, yaitu bhinneka tunggal ika: berbeda tapi bersatu; bersatu dalam perbedaan. Salah satu alasan penolakan umat Islam terhadap sekularisme/sekularisasi biasanya berangkat dari pendapat bahwa gagasan tersebut lahir di Barat, dengan pengalaman pertentangan yang sangat keras dan traumatik antara ilmu pengetahuan dan agama, antara otoritas negara dan gereja. Sementara di Islam, pengalaman di mana agama begitu menindas dianggap oleh mereka tidak banyak terjadi, justru pengalaman masa lalu membuktikan bahwa agama Islam begitu memberikan dukungan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sehingga peradaban awal Islam maju. Bagaimana Anda merespon hal tersebut? Pemaparan sejarah Islam seperti itu tidak benar. Sebab, feodalisme, otoritarianisme, dan persekongkolan antara kekuasaan agama dan ke- kuasaan negara justru terjadi lebih dahsyat di lingkungan Islam. Karena, 17
Membela Kebebasan Beragama di lingkungan Islam tidak pernah timbul ide-ide mengenai demokrasi dan sebagainya. Penindasan HAM justru sangat kentara di Dunia Islam. Praktik otoritarianisme agama seperti inkuisisi terhadap tokoh-tokoh ilmuwan tidak hanya terjadi di Dunia Kristen, tapi juga di Islam, bahkan tidak kalah dahsyatnya. Banyak contoh yang menunjukkan hal itu: pem- belengguan terhadap mereka yang mempunyai pandangan ilmu pengeta- huan rasional maupun terhadap tasawuf, inkuisisi hukuman mati terhadap Al-Hallaj, di nusantara terhadap Syekh Siti Jenar, pelarangan ajaran tasawuf dan kitab-kitabnya Hamzah Fansuri dan sebagainya. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa apa yang terjadi di Dunia Kristen itu tidak terjadi dalam Islam. Lalu kenapa bara perlawanan dalam bentuk gagasan-gagasan seperti de- mokrasi, sekularisme/sekularisasi, penegakan HAM dan seterusnya terhadap dominasi otoritas agama dan feodalisme justru dapat hidup dan berkembang pesat di Barat, sementara dalam Islam hampir tidak ada? Semua itu terjadi karena otoritarianisme keagamaan. Otoritarianisme menyebabkan terhambatnya kebebasan berpikir. Ini adalah bukti bahwa apa yang terjadi di dunia Kristiani - ihwal pembelengguan atas semangat rasional pada masa lalu - terjadi juga di lingkungan Islam. Hal itu harus disadari agar tidak terjadi salah persepsi mengenai sejarah. Di samping sekularisme, Anda juga sangat getol memperjuangkan ide liberalis- me. Atas dasar apa liberalisme begitu kuat Anda perjuangkan untuk negeri ini? Karena liberalisme membuka pikiran. Mula-mula dengan liberalisasi membuka gagasan-gagasan baru. Proses ini kemudian menimbulkan sikap kritis dan tidak dogmatis, kritis terhadap agama. Pada titik ini, sekularisasi memerlukan liberalisasi. Di Dunia Islam, agama dikuasai oleh doktrin- doktrin yang sangat konservatif, sehingga tidak timbul gagasan-gagasan mengenai demokrasi, humanisme, HAM, dan kesetaraan jender. Sebalik- nya demokrasi ditentang di Dunia Islam. Pada umumnya, ulama-ulama yang konservatif mengatakan bahwa demokrasi bukan bagian dari Islam. Pandangan ini karena pengaruh pikiran-pikiran yang konservatif, doktriner dan otoriter yang terus diwariskan. 18
M. Dawam Rahardjo Ada yang beranggapan bahwa budaya kita terlampau tunduk pada suatu kekuasaan dan otoritarianisme, sehingga kritisisme dan upaya untuk mengo- reksi ke dalam tubuh Islam sendiri menjadi tumpul dan sulit berkembang. Dalam pandangan Anda, benarkah anggapan seperti itu? Itu menunjukkan bahwa memang doktrin Islam otoriter. Seba- gaimana Khaled Abou El Fadl, misalnya, mengatakan bahwa fikih pada dasarnya bersifat otoriter. Akibatnya, tidak ada kritisisme. Di sana tidak ada gerakan pembebasan. Kondisi ini mungkin juga disebabkan oleh karena dunia Islam pada umumnya dijajah. Penjajahan itu mengakibatkan pemba- tasan kebebasan berpikir. Ada yang mengatakan hal itu disebabkan karena tasawuf yang cenderung anti-intelektualisme. Tasawuf memang punya banyak segi positif seperti adanya humanisme bahkan juga kebebasan berpikir. Tapi di samping itu, tasawuf menimbukan sifat-sifat anti-dunia, yang berujung kepada anti-kemajuan yang membe- lenggu kritisisme. Ini terjadi ka- rena tasawuf pada dasarnya adalah kepercayaan. Tasawuf begitu mengandalkan keyakinan, kepercayaan, ibadah, tapi kurang menekankan segi pemikiran. Pluralisme mengandung potensi perpecahan, konflik, karena itu harus diatasi dengan toleransi, saling menghargai, dan saling memahami. Liberalisme mendapat resistensi dari umat Islam karena kuatnya anggapan umat terhadap liberalisme sebagai paham yang datang dari Barat, yang sudah disusupi kapitalisme, sehingga dari liberalisme memunculkan penjajahan, kolonialisme dan imperialisme terhadap negara-negara atau masyarakat di Dunia Ketiga. Apakah tuduhan ini memang patut ditujukan pada liberalisme? Itu salah paham. Memang betul bahwa liberalisme berasal dari Barat. Kesalahpahaman terhadap liberalisme seringkali muncul di kalangan para penentangnya, misalnya liberalisme diartikan sebagai suatu paham yang bebas tanpa batas. Liberalisme dianggap atau dinilai sebagai paham yang bebas tanpa tanggung jawab. Liberalisme sebagai suatu paham yang sangat individualis. Padahal, yang justru harus diperhatikan dari kemunculan 19
Membela Kebebasan Beragama liberalisme adalah pengakuan terhadap hak-hak sipil. Oleh karenanya, liberalisme justru selalu disertai dengan hukum (rule of law). Sebab, kebe- basan tidak akan terjadi tanpa adanya aturan-aturan hukum. Kemudian kebebasan itu dalam kenyataannya selalu dibatasi oleh hak orang lain. Kebebasan tidak bisa dilaksanakan dengan mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan di sini berlaku untuk semua manusia. Liberalisme kerapkali dipahami sebagai upaya membatasi peran negara (minimal state). Yakni bagaimana negara bisa memayungi atau melindungi dan memenuhi civil rights, civil liberties dan political rights dengan cara tidak intervensi dalam persoalan hak milik dan wilayah privat. Kebebasan, pertama-tama, perlu didampingi oleh tanggung jawab individu. Memang, konsekuensi dari kebebasan adalah mengurangi peran negara. Kebebasan yang ekstrem (anarki) juga disertai dengan paham minimal state atau negara kecil, negara terbatas. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, di lain pihak, justru negara itu bertanggungjawab terhadap kebebasan melalui penetapan hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Kebebasan, pada akhirnya, memerlukan perananan negara juga. Kalau kebebasan tidak diimbangi dengan kekuasaan negara, ia menjadi anarki. Kebebasan berbeda dengan anarki. Anarki adalah individualisme yang ekstrem. Dengan prasangka bahwa individualisme, sebagai inti dari liberalisme, akan menyebabkan anarki dan dekadensi moral, banyak kalangan lantas menyu- arakan penerapan syariat Islam sebagai upaya negara dalam membatasi peran individu. Bagaimana pendapat Anda dengan anggapan tersebut? Ajaran agama kalau diwujudkan dalam hukum positif akan menjadi pemaksaan, karena konsep hukum bersifat memaksa. Siapapun yang tidak melaksanakan hukum, dia dihukum. Oleh karena itu, maraknya penerapan perda syariat Islam akan cenderung bertentangan dengan deklarasi universal hak asasi manusia, terutama hak-hak dan kebebasan sipil. Dalam kasus jilbab, kita bukan melarang orang memakai jilbab, tapi lebih baik jilbab dipakai atas dasar keyakinan dan pilihan pribadi, yakni pilihan bebas yang tidak dipaksakan oleh hukum positif (formal), dan lebih didasarkan pada 20
M. Dawam Rahardjo kesadaran. Demikianpun nilai-nilai normatif lainnya dari agama tidak bisa dilegal-formalkan. Orang-orang yang memperjuangkan perda-perda syariah dan legalisasi hukum Islam di Indonesia menganggap bahwa diri mereka mempunyai hak untuk melaksanakan agamanya secara keseluruhan - sehingga mereka merasa wajib untuk menggunakan negara dalam menerapkan hukum agama. Bagaimana menjembatani antara kebebasan beragama dan doktrin agama yang totaliter dan berpotensi menindas? Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak menolak orang memakai jilbab. Tapi membunyikan agama harus melalui jalan kebudayaan. Jadi, jilbab itu harus menjadi budaya, jangan merupakan aturan hukum. Penerapan doktrin agama tidak bisa melalui negara, melainkan melalui agama itu sendiri. Jika ingin mengaktualisasikan ajaran agama, yang dilakukan adalah menggiatkan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan, supaya orang menjalankan agama Islam dengan kesadaran. Itu lebih genuine. Tidaklah bijak mencangkok gagasan sekularisme yang mengabaikan akar budaya masyarakat Indonesia. Sebaliknya, yang hendaknya didorong adalah membumikan sekularisme dengan menyesuaikan karakter keindonesiaan. Secara teologis, menurut Anda, apakah agama Islam sejatinya tidak meng- hendaki campur tangan negara dalam persoalan keagamaan - dengan begitu pemahaman Islam mereka salah, lantaran menghendaki negara terlibat penuh dalam urusan agama? Pandangan ulama berbeda-beda. Dr. Ali Abd al-Raziq, misalnya, ingin memisahkan agama dan negara, antara hukum dan agama. Hal ini sesuai dengan Islam yang sesungguhnya. Karena dalam Islam berlaku hukum lâ ikrâha fî al-dîn. Hukum positif harus dipisahkan dari keyakinan. Persoalannya, mereka menggunakan demokrasi sebagai instrumen untuk menggolkan syariat Islam? Apakah demokrasi memiliki mekanisme untuk 21
Membela Kebebasan Beragama mencegah pembajakan demokrasi seperti ini, apalagi misalnya mereka meng- klaim memiliki suara mayoritas seperti di Aceh dan beberapa daerah lainnya? Justru di situlah kekeliruannya. Karena yang mereka lakukan ber- tentangan dengan demokrasi itu sendiri. Klaim mayoritas sebetulnya manipulasi saja, manipulasi politik, bukan proses demokrasi. Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, 69,6% masyarakat Indonesia atau yang diwakili oleh responden setuju dengan Pancasila atau masih mendukung Pancasila. Untuk kasus Aceh, itu juga klaim saja, klaim mayoritas atas hak-hak istimewa. Selain itu, juga kental- nya manipulasi dari para elite partai politik yang merekayasa sedemikian canggihnya sehingga seolah-olah semua itu mekanisme demokrasi yang didukung oleh masyarakat. Bagaimana pandangan Anda ihwal mayoritarianisme dalam demokrasi, apakah praktik yang ada di negara ini lebih menjurus ke arah sana? Demokrasi yang kita pakai adalah demokrasi individu, demokrasi pada tingkat individu; bukan demokrasi mayoritas-minoritas; bukan demokrasi kelompok. Sebab, kategori mayoritas-minoritas dalam demokrasi berarti sudah merupakan suatu pengelompokkan. Jadi dalam demokrasi yang murni atau sejati tidak mengandaikan pengertian mayoritas-minoritas. Karena setiap orang mempunyai hak yang sama. Jika tidak demikian, demokrasi yang diterapkan adalah illiberal democracy. Yakni, demokrasi yang tidak didukung oleh pengakuan hak-hak dan kebebasan sipil. Klaim-klaim mayoritas dalam demokrasi akan dapat menimbulkan tindakan kekerasan. Klaim terhadap hak mayoritas, dalam praktik dan kenyataannya, belum tentu merupakan kehendak mayoritas. Dalam konteks negara ini, misalnya, partai Islam itu cuma berapa? Apabila seluruh partai Islam dijadikan satu, suaranya cuma 20%. Bagaimana sebuah partai yang hanya mendapat 7% dari pemilu mengaku mewakili mayoritas? Tidak bisa. Itu hanya klaim, manipulasi saja. Itu namanya manipulasi terhadap demokrasi, sangat bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Anda selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat keras menolak segala bentuk legalisasi agama dalam bentuk hukum positif. Apakah itu lebih 22
M. Dawam Rahardjo karena di Indonesia telah ada Pancasila, dan Anda menganggap hal itu cukup buat negara ini? Yang diambil dari agama adalah moralnya, bukan hukumnya. Karena itu, kita harus memakai apa yang disebut moral reasoning atau penalaran moral. Kita tidak pernah menolak moral agama yang mempengaruhi penetapan hukum. Moral agama harus menjadi moral yang uni- versal dan objektif, artinya ra- sional. Pancasila itu adalah nilai- nilai moral yang sudah cukup untuk konteks keindonesiaan. Harus diingat, sumber Pancasila adalah agama itu sendiri. Pancasila adalah moral reasoning atau pe- nalaran moral dari ajaran-ajaran agama. Itu bisa berkembang lagi lebih jauh menjadi etika ketika ia menjadi ilmu pengetahuan. Model-model sekularisme dan sekularisasi terus berbeda di setiap tempat dan di setiap waktu. Perbedaan ini juga muncul karena konsep itu tidak stagnan, selalu ada koreksi terhadap konsepnya sendiri. Gagasan sekularisme dan liberalisme tidak bisa dipisahkan dari gagasan pluralisme, mengingat fakta keragaman yang ada di Indonesia. Kerapkali keragaman ini menimbulkan praktik diskriminasi terhadap kaum minoritas. Rumusan apa yang mungkin diambil oleh negara untuk menjamin dan melindungi kaum minoritas? Kemajemukan atau pluralitas merupakan kenyataan dan, bahkan, makin lama makin menjadi keharusan. Artinya, masyarakat itu berjalan menuju ke pluralitas. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan. Justru karena ancaman perpecahan inilah diperlukan sikap toleran, keter- bukaan, dan kesetaraan. Itulah inti dari gagasan pluralisme. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik. Problemnya di negara kita ini, secara empirik, setiap agama atau keyakinan masing-masing ingin menonjolkan apa yang disebut sebagai the ultimate truth, dengan mengabaikan keragaman dan hak-hak warga lainnya. 23
Membela Kebebasan Beragama Tidak apa-apa. Adalah wajar apabila meyakini agamanya sendiri sebagai yang paling benar. Asal jangan mengatakan kepada setiap orang bahwa paham saya satu-satunya yang tersahih dan di luar paham saya tidak ada kebenaran. Itu yang tidak boleh. Sebab, hal tersebut akan menimbulkan fanatisme, ketertutupan dan kesombongan, serta arogansi keyakinan. Sikap-sikap seperti inilah yang berpotensi besar terhadap konflik antaragama. Kembali ke peran negara dalam mengatur atau merawat perbedaan. Penga- laman yang sudah ada misalnya Prancis, menyikapi perbedaan agama dengan diintervensi oleh negara, yaitu negara melarang simbol-simbol keagamaan ditonjolkan dalam ruang publik. Berbeda dengan Amerika, misalnya, di mana simbol-simbol agama dalam ruang publik masih diperbolehkan. Sementara di tempat lain pun berbeda lagi. Untuk konteks Indonesia, bagaimana pluralisme semestinya diperjuangkan? Menurut saya, kasus di Prancis sudah melanggar prinsip sekularisme itu sendiri. Karena negara mengintervensi terlalu jauh. Itu melanggar hak- hak sipil. Identitas ini penting. Kalau tidak ada identitas, tidak akan ada perkembangan pemikiran, tidak terjadi dinamika. Cuma kalau didasari pada keyakinan agama, ini menjadi berbahaya, karena menimbulkan ke- sombongan, arogansi, fanatisme, ketertutupan, otoritarianisme dan penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, identitas ini harusnya merupakan kebudayaan, dan dalam ruang publik hendaknya terlebih dahulu disaring melalui moral reasoning, menjadi nilai-nilai yang rasional. Di Prancis, pemerintah curiga terhadap agama, karena agama menimbulkan sektari- anisme, perpecahan, masyarakat menjadi tidak satu, sehingga negara perlu melakukan intervensi. Namun, saya tetap tidak setuju dengan hal itu. Untuk Indonesia, saya cenderung mengikuti Amerika daripada Prancis. Di Amerika, kebebasan itu pada tingkat individu, berbeda dengan di Kanada yang dipahami sebagai kelompok, komunitas, sehingga ada pengertian mengenai mayoritas dan minoritas. Kembali ke realitas empiris di Indonesia, dengan terancamnya pluralisme di Indonesia, misalnya kasus yang menimpa Usman Roy, Lia Aminuddin, Ahmadiyah atau pengrusakan dan pembakaran gereja, posisi mereka sebagai 24
M. Dawam Rahardjo minoritas di negeri ini terancam dan terus dieksklusi. Menurut Anda, negara dalam hal ini mestinya harus bagaimana? Negara harus intervensi dalam bentuk mencegah terjadinya pengadilan terhadap Usman Roy, Lia Eden, Ahmadiyah, dan sebagainya. Negara berkewajiban untuk turut campur kalau sudah menimbulkan terancam dan tercabutnya keamanan warganya. Yakni, negara harus menindak pihak- pihak yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap warga negara lainnya - dengan menegakkan hukum secara konsisten kepada seluruh warga negara tanpa pandang latar belakangnya. Apakah ide-ide kebebasan menunjang bagi kemajuan masyarakat di masa depan, misalnya, berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan? Benar, sangat berhubungan. Sebab, kemajuan tergantung pada keterbukaan dan kebebasan. Ka- rena dengan keterbukaan orang bisa menerima ide-ide baru dan perubahan-perubahan, dengan mengoreksi sistem atau kebijakan yang tidak menguntungkan ke- pentingan rakyat banyak. Di In- donesia kebetulan agama masih merupakan sumber perpecahan, belum merupakan sumber in- tegrasi. Oleh sebab itulah, di sini, ide-ide tentang kebebasan dalam ber- agama dan berkeyakinan harus terus diperjuangkan. Liberalisme juga bisa menjurus pada anarkisme, jika dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Pluralisme mengandung potensi perpecahan, konflik, karena itu harus diatasi dengan toleransi, saling menghargai, dan saling memahami. Liberalisme juga bisa menjurus pada anarkisme, jika dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. John Rawls menyebutkan konsep bermasyarakat sebagai "kerjasama yang adil". Persoalannya, keadilan bagi minoritas sangat jauh dan mahal, lagi-lagi untuk konteks Indonesia. Dalam hal ini, bagaimana Anda melihat rumusan civil society atau masyarakat dalam membangun kerjasama yang adil itu? Perlu dikemukakan bahwa kebebasan merupakan bagian dari keadil- an. Kebebasan akan terlaksana jika setiap orang memperoleh kebebasan 25
Membela Kebebasan Beragama sipil. Untuk itu keadilan bisa sangat dibantu oleh paham pluralisme. Karena dengan paham pluralisme setiap orang memperoleh kebebasan yang sama, adil dan setara. Tetapi juga dianjurkan untuk melakukan dialog saling pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Untuk hal seperti itu, kita mempunyai istilah yang menarik, yaitu bhinneka tunggal ika: berbeda tapi bersatu; bersatu dalam perbedaan. Rumusan pluralisme sebetulnya ada dalam bhinneka tunggal ika, yang mengandaikan adanya keharusan toleransi pemahaman, keterbukaan, dan saling menghargai. Merujuk pada konsepsi atau teori beberapa ahli, pluralisme sebenarnya untuk mengatasi monisme dan relativisme. Dua paham ini sangat berbahaya bagi stabilitas suatu sistem masyarakat, karena itu harus diantisipasi. Di Indonesia, monisme sangat kental dimanifestasikan oleh gerakan salafi atau fundamentaslisme Islam seperti FPI atau yang sepaham dengan mereka. Sementara relativisme di sisi lain juga mulai banyak dipraktikkan dan mengancam integritas bangsa, kasus perda adat dan syariah misalnya. Lantas di mana posisi bhinneka tunggal ika dalam hal ini? Tiap-tiap pandangan selalu relatif. Demikianpun, sejatinya, tidak ada pandangan atau kebenaran mutlak. Kita harus mempunyai keyakinan semacam itu. Tidak ada satu paham pun yang benar satu-satunya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa (paham) saya yang paling benar, yang lain salah. Tapi, kita boleh mempercayai bahwa apa yang saya yakini ini yang paling benar. Namun begitu, kita juga harus mempercayai bahwa di samping saya mempercayai kebenaran tertentu, saya juga harus menghargai kepercayaan semacam itu pada orang lain. Sebab orang lain bisa memiliki pandangan yang berbeda dan mereka akan memandang bahwa kebenaran itu hanya milik mereka. Tapi kalau berhenti di situ saja, akan terjadi fanatisme, ketertutupan, arogansi, dan akhirnya kekerasan. Apalagi kalau dibantu oleh negara atau hukum, dengan menetapkan aturan memihak salah satunya, itu akan menimbulkan kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas. Dalam hal ini pemerintah harus netral, di mana hukum hendaknya berlaku bagi setiap warga tanpa melihat latar belakang paham, agama, etnik, budaya, dan seterusnya. 26
M. Dawam Rahardjo Selain dampak positif bagi kemajuan suatu bangsa, menurut Anda adakah kemungkinan yang negatif dari paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme? Pancasila dirumuskan berdasarkan Pluralisme mengandung po- tensi perpecahan, konflik, karena itu harus diatasi dengan toleransi, saling menghargai, dan saling memahami. Liberalisme juga bisa menjurus pada anarkisme, jika dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Anarkisme merusak masya- rakat dan membuat kacau, me- nimbulkan banyak fitnah, mem- buat masyarakat tidak beraturan. Karena itu, lagi-lagi, dibutuhkan kapasitas negara dengan mene- gakkan rule of law yang netral, yang tidak memihak pada satu kelompok masyarakat tertentu. Karenanya, harus juga ditumbuhkan kesadaran bahwa kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kebebasan juga harus disertai dengan tanggung jawab. masyarakat yang majemuk, yang meliputi perbedaan suku dan agama. Karena itu, maka Pancasila harus bisa diterima oleh semua umat beragama, dan karena itu pula tidak bisa disebut sebagai sebuah konsep negara Islam, dalam arti negara-agama. Inilah yang disebut aliran sekularisme dalam Islam yang dipelopori oleh Dr. Ali Abd al-Raziq. Demikian juga dengan sekularisme yang bisa menimbulkan paham yang anti-agama dan decline of religion. Itu yang tidak kita kehendaki, terutama, untuk masyarakat Indonesia. Sebab, bangsa ini dihuni oleh warga negara yang dalam kehidupannya sangat percaya terhadap kekuatan atau spirit dari agama. Maka, tidaklah bijak mencangkok gagasan sekularisme yang mengabaikan akar budaya masyarakat Indonesia. Sebaliknya, yang hendaknya didorong adalah membumikan sekularisme dengan menyesuaikan karakter keindonesiaan. Kalau melihat apa yang terjadi di Indoenesia belakangan ini, apakah ketiga paham ini punya masa depan, atau malah akan digilas gelombang funda- mentaslime? Ketiga paham itu adalah keniscayaan bagi negara ini. Bahwa akan ada orang yang tidak setuju, ada resistensi dan oposisi dari pihak lain, itu juga 27
Membela Kebebasan Beragama tidak bisa dihindarkan. Tapi kecenderungan umum perkembangan masya- rakat mengarah pada tiga hal itu. Tiga paham ini bukan hanya keharusan, tapi juga kebutuhan. Dalam kenyataan sehari-hari, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, orang makin rasional. Bagaimanapun, mau tidak mau, makin lama orang makin terbuka dan rasional. Bukti dari itu semua adalah perkembangan demokrasi di negara ini. Yang lebih penting adalah kepentingan masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap persatuan. Persatuan yang dinamis merupakan kebutuhan bangsa ini. Tetapi fenomena fundamentalisme agama atau terorisme muncul belakangan, justru ketika dunia semakin modern, masyarakat semakin rasional. Fundamentalisme di Indonesia sendiri sebagai gerakan baru muncul sekitar tahun 1980-an awal. Sebelumnya fenomena seperti itu oleh beberapa ka- langan dianggap tidak ada, demikianpun terorisme. Bagaimana Anda melihat fenomena keagamaan yang muncul belakangan ini? Fundamentalisme keagamaan sebetulnya timbul sebagai reaksi terhadap fundamental-isme yang lain, misalnya fundamentalisme pasar, sekularisme, dan ideologi-ideologi lainnya. Tapi, sekali lagi, mereka (dengan pandangan atau gerakan fundamentalisme) tidak pa masa depan. Adapun kecenderungan fundamentalisme yang sangat kuat karena tradisi masa lalu, dengan mengabaikan kondisi ke-kini dan di-sini-an. Masyarakat atau kelompok fundamentalis tidak akan maju, tidak akan ada perubahan dan cenderung otoriter, berpotensi besar meperguna- kan kekuasaan untuk dimanipulasi. Karena itu, jika ditakar dengan akal sehat, tidak ada yang menghendaki hal-hal semacam itu. Sehingga orang makin lama makin meninggalkan fundamentalisme agama. Kalau liberalisme adalah keniscayaan, kita sering mendengar ada tiga komponen dalam isu liberalisme mutakhir yang saling tarik-menarik: antara globalisasi, negara, dan civil society. Dari tiga kekuatan ini, tampaknya civil society adalah kekuatan yang paling dilemahkan. Bagaimanan hubungan antara liberalisme dan globalisasi, serta nasib negara, juga civil society dalam hal ini? Kita memandang globalisasi sebagai sebuah dinamika dan hasil dari interaksi. Masyarakat di dunia ini mempunyai kepentingan yang berbeda- 28
M. Dawam Rahardjo beda. Kekuatan globalisasi terletak pada dukungan industri maju. Sedangkan resistensi ini didukung oleh negara-negara Ketiga yang lemah, miskin, tingkat pendidikan dan kesehatan memprihatinkan dan sebagainya. Sehingga dari interaksi masyarakat dunia itu, gejala yang kelihatan lebih menonjol adalah globalisasi. Tapi harus disadari, globalisasi di samping ada manfaatnya juga ada sisi negatifnya. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka setiap negara harus mempunyai kepribadian, harus mempunyai identitas. Dengan demikian, akan timbul sikap kritis, sehingga tidak semua pengaruh globalaisasi diterima, tapi disaring, dikendalikan dan diarahkan. Globalisasi hanya bisa diarahkan, tapi tidak bisa dicegah. Untuk melindungi masyarakat dari gilasan globalisasi, maka negara harus dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin dan memayungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negaranya. Lalu di mana posisi agama dalam globalisme? Agama mempunyai peranan yang penting. Dengan keyakinan, agama memberikan identitas dan kepribadian. Agama adalah way of life. Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006 29
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Abd A'la Abd A'la Abd A'la Abd A'la, Guru Besar bidang Sejarah Pemikiran Politik Islam pada IAIN Sunan Ampel Abd A'la Abd A'la Surabaya. Ia meraih gelar master dan doktor dari Universitas Islam Negeri Syaraif Hidayatullah, Jakarta. 30
Abd A'la Turunan dari sekularisme yang menjadikan kehidupan betul-betul anugerah buat manusia, bukan untuk kerajaan Tuhan, adalah bagaimana membebaskan agama dari hal-hal yang di luar agama, dari pemahamannya yang melampaui batas-batas privatnya: politisasi dan kapitalisasi terhadapnya. Sehingga, agama berfungsi dalam kerangka substantif: meletakkan dasar-dasar moral di ruang publik dan tidak lagi diliputi gairah simbolisasi. Di situ semua perbedaan tafsir agama dibiarkan tumpah ke ruang publik yang kemudian tersaring melalui mekanisme dialog dan argumentasi dalam pola dan agenda mencerahkan umat. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut, yakni bagaimana agar kelompok yang berbeda-beda lebih kerasan dan betah dalam kehidupan bersama, adalah adanya jaminan pemerintah dalam upaya penegakan hukum mewujudkan keadilan dan kesetaraan. 31
Membela Kebebasan Beragama Sekularisme seringkali disalahpahami sebagai paham yang berusaha me- nyingkirkan agama dari kehidupan. Bagaimana menurut Anda? Bacaan saya terhadap karya-karya pemikir seperti Cak Nur, sebetulnya makna sekularisme adalah implikasi logis dari sebuah kehidupan kontem- porer yang mengharuskan adanya diferensiasi. Dalam kehidupan, secara makro harus ada pembedaan antara yang profan dan yang sakral. Dari situ kemudian ada pembedaan antara ruang publik dan ruang domestik atau ruang privat. Itulah realitas yang harus dipahami. Dalam konteks itulah sekularisme masuk: bagaimana menduniakan hal-hal yang memang duniawi. Saya kira sekularisme prinsipnya seperti itu. Apakah dalam arti itu benar bahwa sekularisme akan menyudutkan agama, karena hanya menempatkan agama sebagai masalah domestik atau masalah privat? Menurut bacaan saya, orang seperti Jose Casanova mengatakan bahwa sekularisme justru akan menjadikan agama lebih berfungsi dalam pe- ngertian substantif. Dan ketika masuk ke ruang publik, agama tidak lagi diributkan dengan persoalan simbol tapi bagaimana meletakkan dasar- dasar moral di ruang publik. Itu sebetulnya sekularisasi. Misalnya, partai politik, ia tidak bisa lagi membawa misi bahwa partai ini hanya untuk orang Islam, ini partainya orang Islam, melainkan bagaimana menjadikan partai-partai yang diusung oleh orang Islam itu untuk semua orang. Jadi, misi Islam substantif harus masuk di situ, seperti ide kesejahteraan dan keadilan. Itulah misi substantif Islam. Misi lainnya, misalnya, bagaimana membangun kerukunan beragama, bagaimana mengentaskan yang lemah. Inilah konsep sekularisme. Ketika, misalnya, Anda menemukan orang mengalami kecelakaan di jalan, Anda tidak perlu bertanya terlebih dahulu apakah ia Muslim atau tidak. Ini adalah kehidupan riil di dunia, bukan persoalan bagaimana saya melibatkan diri dengan Tuhan. Prinsipnya, hubungan itu dibangun atas dasar moral. Kendati saya sebagai Muslim, namun begitu apapun yang saya lakukan harus berdasarkan pada nilai moral, bukan berdasarkan simbol agama semata. 32
Abd A'la Yang terjadi di negara-negara Barat, seperti di negara-negara Skandinavia, yang menerapkan sekularisme, ternyata masyarakatnya cenderung bersikap ofensif terhadap agama. Bagaimana menurut Anda? Keberagamaan yang tidak tuntas akan menimbulkan gejala seperti itu. Sekularisme bukan berarti penghapusan agama dari ruang privat, tetapi demi menjadikan kehidupan betul-betul untuk manusia, bukan untuk kerajaan Tuhan. Kasus di Skandinavia, yang dianggap sebagai tempat pelecehan terhadap agama sering terjadi, sebetulnya di sana dimaknai lebih sebagai kebebasan berekspresi. Kita tidak bisa sekadar mengandalkan prakonsepsi atau apriori, apakah itu bentuk pelecehan atau karena ketidaktahuan mereka. Itu perlu dijelaskan. Banyak orang yang melihat Islam identik dengan kekerasan. Dalam konteks ini tantangan kita adalah bagaimana menunjukkan Islam yang sebenarnya. Bahwa Islam datang sejatinya untuk me- landasi moral umat, tidak untuk menghancurkannya. Jose Casanova mengatakan bahwa sekularisme justru akan menjadikan agama lebih berfungsi dalam pengertian substantif. Dan ketika masuk ke ruang publik, agama tidak lagi diributkan dengan persoalan simbol tapi bagaimana meletakkan Jadi diferensiasinya harus jelas. Tidak ada sepak bola Islam atau juga tidak ada sekolah Islam. Tidak ada simbolisasi-simbolisasi seperti itu, yang menggiring Islam tidak pada substansi moral yang universal. Bagaimanapun sekolah adalah sarana atau tempat di mana proses pendidikan berlangsung, bukan ruang ideologisasi. dasar-dasar moral di ruang publik. Di negara seperti Indonesia yang katanya takut dengan ide sekularisme, justru yang terjadi adalah gejala penciutan agama, terutama dengan adanya Departemen Agama. Kita seolah-olah sangat membutuhkan simbol, padahal sebetulnya tidak harus ada Departemen Agama. Yang harus ada adalah departemen ekonomi atau keuangan, misalnya, yang berhubungan langsung dengan persoalan atau hajat hidup masyarakat. Yang diperlukan di wilayah publik adalah moral yang bukan agama sebagai simbol semata. Di wilayah ekonomi harus bermoral, di departemen pertanian harus bermoral, dan sebagainya. Itu sebetulnya inti dari sekularisme. 33
Membela Kebebasan Beragama Artinya, Anda tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa agama akan terpinggirkan dengan adanya sekularisme? Saya sependapat dengan pak Amin Abdullah ketika beliau mengatakan bahwa dalam bentuk apapun, yang paling penting embel-embel Islamnya masih tetap ada: apakah Islam liberal, Islam pluralis atau yang lain. Artinya, yang menjadi dasarnya adalah Islam. Bila melihat sejarah Indonesia, kita seringkali gamang apakah Indonesia termasuk negara agama atau sekular. Sebagian kalangan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekular, sementara pihak lain menganggap Indonesia adalah negara agama, dengan asumsi bahwa semua sila Pancasila dipancar- kan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, keinginan untuk memasukkan atau melibatkan agama dalam kehidupan bernegara adalah ekspresi ketakutan masyarakat bahwa agama yang mereka yakini selama ini akan hilang. Jadi, mereka minta tolong kepada negara untuk mengurusinya. Di Amerika, umat beragama sendiri yang mengurusi atau menjawab persoalan agamanya. Ketika menyangkut persoalan publik, langkahnya adalah bagaimana nilai-nilai agama bisa masuk melalui sharing yang demokratis, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Budha maupun Hindu. Ketika mengatakan bahwa agama akan hilang kalau tanpa perlin- dungan negara, pertanyaannya: lantas tugas ulama apa? Jadi, tuntutan mereka agar negara berdasarkan agama, supaya agama diurus oleh negara. Artinya, semua itu adalah ketakutan yang berlebihan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ramainya tuntutan penegakan syariat Islam belakangan ini tidak berdasar pada konteks keindonesiaan? Saya melihat tidak hanya dalam konteks keindonesiaan, dari konteks sejarah Islam sendiri sebetulnya gerakan semacam itu ahistoris. Persama- annya coba kita lihat: zaman Rasul dianggap pernah muncul negara Islam, sebagaimana lazim disebut konsep khilâfah, yang kini diusung oleh kelompok-kelompok skripturalis. Khilâfah Islam itu sendiri sebetulnya apa? Jika di tarik mulai dari zaman Abu Bakar, Umar, hingga Ali, adakah 34
Abd A'la kesamaan di antara mereka ihwal konsep khilâfah? Pada masa itu justru masih dalam tahap proses pembentukan. Begitupun beberapa kalangan skrip-turalis yang mengam-panyekan negara Islam justru sering menunjuk teladan masa Turki Utsmani, yang sebetul-betulnya bentuk pemerintahan- nya adalah dinasti bukan khilâfah. Lantas, kalau yang dimaksud khilâfah itu adalah Pan-Islamisme, realistiskah? Artinya, harus ada satu khalifah yang mengurusi seluruh dunia. Apakah ini mungkin? Problem berikutnya, khilâ- fah sering dianggap sebagai negara Tuhan. Padahal dunia ini adalah kehidupan riil umat manusia. Tuhan menurunkan agama bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri, tetapi agar manusia saling berbuat baik dan menciptakan harmoni. Tuhan sejak awal sudah mengetahui bahwa umatnya sangat beragam. Sekularisme bukan berarti penghapusan agama dari ruang privat, tetapi demi menjadikan kehidupan betul-betul untuk manusia, bukan untuk kerajaan Tuhan. Ada keinginan sebagian umat Islam membingkai nilai-nilai Islam melalui perda syariah di berbagai daerah. Sementara kita tahu bahwa agama mem- punyai sifat eksesif serta memiliki dua sifat yang berlawanan sekaligus, bisa ramah juga bisa dominatif dan sarat kekerasan. Bagaimana menurut Anda? Terdapat minimal dua persoalan: persoalan internal dan eksternal. Yang pertama di kalangan umat Islam sendiri, dan yang kedua di luar Islam. Di internal, bagaimanapun ujung-ujungnya akan ada perbedaan penafsiran - walaupun kelompok skripturalis tidak mengakui bahwa pendapatnya adalah tak lebih berupa penafsiran. Karena penafsiran maka yang diterapkannya pun adalah penafsiran mazhab tertentu. Katakanlah soal hukum potong tangan, apakah orang yang bermazhab Syafi'i setuju dengan formalisasi hukum ini? Orang yang mazhabnya Fazlur Rahman tentu akan memaknai hukum potong tangan dalam arti substansial daripada leterlijk. Itu salah satu contoh kecil di internal. Kedua, persoalan eksternal akan muncul ketika dihadapkan dengan komunitas di luar Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Hindu atau umat agama lain. Ini akan menjadi persoalan. Apakah formalisasi akan membawa pada kesejahteraan ataukah hanya sebuah reaksi dari ketidakberdayaan, yang 35
Membela Kebebasan Beragama menurut istilah Khaled Abou el-Fadl, kekalahan Islam atas Barat atau bahkan atas tradisi Islam itu sendiri. Kita perlu Ingat bahwa pada masa al- Khulafâ' al-Râsyidûn, masalah-masalah yang muncul masih terbatas pada kelompoknya. Sementara saat ini, ketika dunia menjadi begitu global, masalahnya lain lagi. Ketika masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn, yang berlaku adalah aturan yang sesuai dengan kondisi waktu itu. Ketika di komunitas Yahudi maka yang berlaku adalah hukum Yahudi. Di Nasrani pun seperti itu. Karena untuk membuat hukum yang dapat diterima oleh semua pihak bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Saya setuju dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa seharus- nya ada keterkaitan antara tawhîd, akhlak, dan hukum Islam. Tawhîd sebagai world view harus menjadi dasar, misalnya, bahwa hubungan antar- manusia meniscayakan kesetaraan, kesetaraan mencerminkan keadilan, dan keadilan dibahas oleh akhlak. Untuk menegakkan keadilan maka dibuatlah hukum. Apakah keadilan itu sebetulnya untuk umat Islam saja atau untuk semua umat manusia? Ketika keadilan untuk semuanya, tentunya harus dimaknai secara luas. Ayat al-Quran berjumlah 6600-an, dan hanya sekitar 600 ayat yang berkaitan dengan hukum. Selebihnya adalah seruan moral. Ayat-ayat hukum ini memiliki asbâb al-nuzûl-nya masing-masing. Apakah kemudian harus dimaknai secara harfiah atau tidak, itu persoalan yang kita hadapi saat ini. Kesimpulan dari sejumlah penelitian menyatakan bahwa dengan adanya perda syariah kebebasan beragama menjadi hilang. Sejumlah item di perda syariah itu juga banyak yang mendiskreditkan perempuan, minoritas tidak diberi ruang, terutama mereka yang berbeda dengan mainstream seperti Ahmadiyah atau kelompok lainnya seperti non-Muslim. Dengan demikian, apakah menurut Anda formalisasi syariah Islam tidak lagi relevan untuk dikedepankan? Pertama, penerapan perda syariah sangat tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang plural; kedua, sangat tidak sesuai dengan dalil teologi yang menyatakan: wa mâ arsalnâka illâ rahmatan li al-'âlamîn. Kehadiran Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi dunia secara umum. 36
Abd A'la Dalam bacaan saya atas sejumlah ayat al-Quran, saya sering bertanya, kalau kehadiran Islam adalah untuk rahmatan li al-'âlamîn tapi kemudian masih ada yang tertindas, pertanyaan saya: apakah itu betul ajaran Islam? Terkait dengan perempuan, mereka memang betul terpinggirkan. Padahal sejak awal Islam sangat menekankan kesetaraan dan keadilan. Karenanya bila ada ayat yang mengandung kecenderungan pengertian yang tidak berorientasi pada kesetaraan, maka harus dilihat secara keseluruhan. Misalnya, mengapa basmalah menjadi pembuka al-Quran. Jadi, apa yang menjadi kunci untuk membaca al-Quran? Dalam pengertian lain, bila ada ayat al-Quran yang secara harfiah berbeda dengan pesan dasar al-Quran maka harus dimaknai dengan berusaha melihat ayat yang lain. Bukan berarti kita harus menyesuaikan dengan keadaan, karena memang al-Quran sudah seperti itu, yaitu sebagai kitab suci yang sarat ajaran moral. Artinya, menurut Anda, agama bisa dipublikkan sejauh ia memperhatikan nilai-nilai moral kemanusiaan. Dengan begitu, agama tidak akan ter- pinggirkan dan mati. Lantas bagaimana mempublikkan agama agar tidak terjadi pemaksaan dan pemberangusan kebebasan? Menurut saya, jalan keluarnya sangat sederhana. Kalau ada undang- undang yang mencerminkan keadilan, maka itu sudah bisa disebut islami. Sebaliknya, ketika perempuan tidak boleh melakukan ini-itu, meski undang-undangnya dinilai bermuatan Islam, menurut saya tidak bisa dikatakan islami. Ketika orang bebas untuk beribadah, itu islami. Tetapi ketika orang sulit atau dilarang beribadah di manapun, menurut saya aturan dan implementasinya sangat tidak islami. Contoh konkret, seperti yang sering kita saksikan di masyarakat, yaitu orang meminta sumbangan di jalan raya untuk pembangunan masjid sampai mengganggu jalan, apakah itu bisa disebut islami atau tidak? Bagaimanapun, formalisasi syariat Islam oleh kelompok tertentu, menurut saya, sarat dengan prejudice. Contoh kasus di Aceh, ada orang yang dituduh sebagai penjaja seks komersil, padahal dia adalah seorang aktivis perempuan. Atas tuduhan itu dia kemudian dipenjara. Apakah yang seperti ini mencermikan Islam? Kejadian seperti ini ironis sekali, menurut saya. 37
Membela Kebebasan Beragama Contoh lain adalah hukuman cambuk. Apakah betul itu adalah bagian dari Islam? Apakah makna sesungguhnya dari mencambuk itu menghukum orang atau mendidik orang? Padahal konsep yang diajarkan dari awal adalah: innamâ bu'itstu li-utammima makârim al-akhlâq. Kalau hukumannya seperti itu, apakah akan menjadi lebih baik ketika ia (korban) ke mana-mana dinistakan. Apakah yang seperti itu bisa disebut islami? Menurut saya, justru sudah terjadi reviktimisasi: dia sudah menjadi korban, lalu dikorbankan lagi. Atau misalnya, ketika ada seorang PSK yang betul-betul jatuh dalam dunia seperti itu, dia sadar dan ingin taubat, tapi pada saat yang sama masyarakat menganggap bahwa itu tidak mungkin dan menistakannya. Menurut saya, hukuman seperti itu bukan penyelesaian. Dalam kondisi seperti itu, apakah mungkin Islam hadir, seperti dikembang- kan Casanova, sebagai public religion, di mana Islam menjadi agama yang ramah terhadap perbedaan dan minoritas? Saya melihat sebetulnya Muslim Indonesia termasuk dalam wilayah Muslim yang ramah. Mayoritas Muslim Indonesia moderat. Dan saya termasuk orang yang optimis pada kemungkinan Islam menjadi agama yang ramah selama kelompok silent majority memiliki agenda-agenda ke depan untuk mencerahkan umat. Juga bagaimana kelompok ini tidak terjebak menjadi kelompok kepentingan atau jangan sampai mempolitisasi agama. Kalau masyarakat sudah dibina, menurut saya, masih sangat mungkin menjadikan Islam sebagai public religion. Salah satu contoh, ketika terjadi peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) di Madura, tiba-tiba salah satu ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam sambutannya mengatakan, "Kita sekarang dizalimi, maka tidak mengapa kita melakukan kekerasan pada mereka yang menzalimi kita". Apa komentar kiai-kiai di kampung itu, "Pernyataan seperti ini tidak seperti pernyataan kiai NU, tapi seperti pernyataan kiai Front Pembela Islam (FPI)". Jadi saya masih optimis. Persoalannya, yang sering terjadi adalah orang-orang yang seperti itu berusaha menarik-narik kiai kampung untuk bersikap seperti mereka. Kalau hal itu terus dilakukan, Indonesia mungkin akan bubar. 38
Abd A'la Kalau Anda melihat perundang-undangaan yang ada di Indonesia, apakah masih kondusif untuk membangun keberagamaan dalam keragaman? Seperti diketahui ada UU No.1/PNPS/1965 tentang pokok-pokok ajaran agama dan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Peraturan-peraturan seperti itu cenderung meminggirkan kelompok-kelompok di luar mainstream. Saya melihat bahwa Indonesia saat ini ada dalam fase transisi. Saya berharap 15 tahun setelah reformasi sudah ketahuan arahnya. Mungkin sekarang masih dalam tahap pencarian. Tapi itu juga sangat tergantung pada masyarakat Muslim yang mayoritas. Jadi memang kita belum mencapai yang ideal. Menurut saya, mengapa juga harus ada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang? Sebetulnya ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Kita seringkali lebih mengidealkan sisi kuantitas. Tidak penting mereka jadi apa, apakah menjadi pengemis atau orang miskin, kita tidak terlalu peduli, yang penting mereka umat Islam. Jadi konsentrasinya bukan bagaimana bangsa ini sejahtera. Persoalan kita di situ. Biarkanlah semua tafsir masuk ke ruang publik. Di sana kita bisa adu argumentasi dan berdialog satu sama lain. Dengan melihat berbagai realitas yang dihadapi umat Islam saat ini, adakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa ini merupakan wujud dari inferiority complex, gejala kekalahan segalanya atas Barat? Menurut saya, karena kita cenderung bernostalgia dengan masa lalu, kita ingin menghadirkan masa lalu bulat-bulat, tetapi bukan nilai-nilai universalnya. Ketika masa lalu Islam ingin dihadirkan kembali, sebagai gambaran kasarnya, unta juga harus hadir. Itu yang menjadi persoalan. Sebaliknya, seandainya nilai-nilainya yang ingin dikembalikan, bagaimana Muhammad berjuang untuk membangun umat Islam dari sisi semangat dan strateginya, misalnya, menurut saya jauh lebih masuk akal, bahkan kontekstual. Oleh karena itu, melihat Muhammad harus secara simbolis dan hermeneutis, tidak secara harfiah. 39
Membela Kebebasan Beragama Terkait persoalan penafsiran terhadap tradisi Islam masa lalu, ada kelompok yang terbuka terhadap metode baru yang berkembang di luar Islam, seperti hermeneutika, filsafat, semiotika, dan sebagainya. Sementara yang menolak- nya lebih karena metode-metode itu berasal dari Barat. Lantas, menurut Anda, langkah apa yang bisa dilakukan agar mendapatkan pendekatan yang lebih luas dalam melihat Islam, sehingga kita dapat bersama-sama menampilkan Islam ramah dan toleran? Menurut saya, terlebih dahulu harus jelas sikap kita. Persoalannya bukan kalah atau menang atas kelompok lain. Menurut saya, kita harus kritis terhadap tradisi Islam maupun Barat. Artinya, kita hanya mengambil yang baik saja. Kalau kita sudah berangkat dengan prejudice, maka sulit bagi kita untuk mencapai kompromi. Bagi saya, ini yang harus kita tentu- kan terlebih dahulu. Contohnya, terhadap pendekatan hermeneutika atau pendekatan lain, tanpa kita tahu lantas kita menolak. Itu persoalan yang sering terjadi di kalangan umat Islam. Hal yang sama juga terjadi, misalnya, terkait dengan penampikan umat Islam terhadap pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Tanpa kita tahu definisi sebenarnya, kita begitu mudah mengharamkan, padahal realitas sebenarnya seperti apa, kita belum memahami. Terkait dengan liberalisme, sejauhmana Anda melihat tingkat liberalisme keberagamaan di Indonesia dan sampai sejauhmana liberalisme atau kebebasan dalam beragama itu dimungkinkan? Salah satu tugas dari tokoh agama adalah menjelaskan Islam secara benar. Walaw syâ'a rabbuka la-âmana man fî al-ardl kulluhum jamî'an, afa-anta tukrihu al-nâs hattâ yakûnû mu'minîn. "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruh- nya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Ini menunjukkan bahwa menyampaikan apa yang benar menjadi sangat berharga. Masalah ke- yakinan adalah masalah pribadi. Kalau kita kemudian berdakwah atau menyampaikan pada orang lain tetapi mereka tidak mau, kita tidak bisa memaksa. Jika kita memaksa, itu jelas bertolak belakang dengan ajaran Islam sendiri. 40
Abd A'la Ada sebuah cerita mengenai orang Amerika yang masuk Islam karena ia melihat tetangganya yang seorang Muslim bisa hidup de- ngan sederhana dan bahagia. Jadi yang harus dikedepankan adalah moralitas, sehingga orang menjadi tertarik. Berbeda yang terjadi di Indonesia, orang masuk Islam secara tidak sukarela. Misalnya, kamu harus masuk Islam kalau mau menikah dengan saya. Itu penipuan, bukan sukarela. Jadi itu sebetulnya apa yang selalu diperjuangkan kalangan Islam yang konservatif: persoalan kuantitas keagamaan, bu- kan atas dasar moralitas. Sejauhmana kita bebas menggali dan menafsirkan agama? Ataukah libe- ralisme dan kebebasan menggunakan rasio dalam beragama itu tidak ada batasnya, kecuali terbatas oleh dirinya sendiri? Bagi saya ada batasnya. Saya dalam hal tertentu setuju dengan Khaled Abou el-Fadl, yaitu ba- gaimana membangun keagamaan yang otoritatif. Misalnya, untuk menafsir teks-teks keagamaan mengandaikan adanya kete- kunan, menyadari keterbatasan, dan holistik. Jadi ketika kita bicara masalah kriminal, kita harus tahu persis ayat-ayat atau hukum yang berkaitan dengan masalah ter- sebut. Konsep dasar Islam liberal adalah keyakinan bahwa di balik teks suci ada makna; ada teks dan konteks. Liberal, sampai pada titik tertentu, berarti membebaskan agama dari hal-hal yang di luar agama, dari pemaknaannya yang melampaui batas-batas privatnya, terutama politisasi atau kapitalisasi terhadapnya. Dalam hal tertentu kita harus membatasi diri, bahwa pendapat kita adalah penafsiran. Persoalan apakah tafsir saya benar atau tidak, itu tidak termasuk dalam pandangan saya. Ketika perkembangan ilmu penge- tahuan serba terspesialisasi, akan lebih mudah dan yakin mendekati kebenarannya, tapi memang tidak bisa seratus persen. Jika demikian, penafsiran kita tidak akan bisa sama persis kebenarannya dengan al- Quran. Seorang anak kecil atau orang yang tidak menguasai ilmu tertentu tidak mungkin untuk menafsirkan. Orang gila, misalnya, tidak mungkin 41
Membela Kebebasan Beragama melakukan itu. Tentu saja setiap orang berbeda kebenarannya. Status kebe- narannya masih zhannî (relatif ), karena merupakan hasil dari pemikiran manusia. Ketika kita sudah mengatakan bahwa tafsir kita paling benar, berarti sudah takabur. Ketika ruang tafsir dibuka, penafsiran yang berbeda-beda akan muncul. Lagi- lagi, kalau ditegaskan, sampai batas mana kebebasan tafsir atas agama itu? Kalau dipasung seperti apapun, pandangan-pandangan yang berbeda pun tetap akan ada. Sekarang biarkanlah semua tafsir masuk ke ruang publik. Di sana kita bisa adu argumentasi dan berdialog satu sama lain. Ketika muncul tafsir yang berbeda, tidak jarang muncul tuduhan sesat terhadap kelompok yang tafsirnya berbeda dari mainstream. Sebetulnya adakah dalil teologis yang mendasari tuduhan sesat? Ataukah kebebasan beragama merupakan sesuatu yang inheren di dunia ini? Konsep sesat dan kafir ada, tapi hanya Allah yang berhak. Barangsiapa yang menyebut orang lain kafir, justru orang tersebutlah yang kafir. Jadi ada konsep kafir dan mukmin, tapi hanya Allah yang tahu dan berhak atasnya. Misalnya, kita bisa saja rajin salat, tapi kalaupun kita juga korupsi yang hingga mati tidak ketahuan, sama saja tidak ada gunanya. Karena salat dan ibadahnya tidak lebih daripada upaya menutupi kebobrokannya. Hukum, bagi saya, tidak bisa mengatur persoalan hati, ia hanya bisa mengatur luaran dari perilaku seseorang. Hukum tidak bisa menjangkau persoalan yang bersifat metafisik. Kalau soal metafisik berusaha dijangkau oleh hukum, yang terjadi kemudian adalah kekacauan. Dapat disimpulkan bahwa Anda sangat percaya dengan mekanisme pasar bebas gagasan atau kebebasan berpikir. Artinya, setiap gagasan bebas bertarung karena ada rasionalitas publik yang akan menilai. Apakah seperti itu? Sebetulnya perbedaan berpikir adalah keniscayaan. Maka pertanya- annya, apakah mungkin kebebasan itu dipasung? Padahal, dalam banyak hal, saya tidak yakin bahwa Anda memiliki pemahaman sama dengan apa yang saya pikirkan. Bila Anda disuruh menulis tentang pribadi saya, 42
Abd A'la mungkin Anda bertiga tidak akan sama pemikirannya. Dipaksa sama pun tidak mungkin. Saya pernah mengirim SMS ke salah satu rekan, ketika rekan itu akan menyortir buku-buku mata pelajaran di sekolahnya yang dianggap mengandung ajaran Islam liberal. Isi SMS saya kira-kira, "alangkah in- dahnya kalau mereka yang termasuk kelompok Islam kanan - katakanlah seperti itu - juga diperlakukan sama dengan kelompok Islam yang kiri (Islam liberal)". Anehnya rekan saya itu menganggap bahwa saya telah memfitnahnya. Orang lain yang melihat SMS saya juga menangkap secara berbeda-beda. Artinya, sebuah teks tidak bisa begitu saja diseragamkan tafsirnya. Sampai batas mana kebebasan untuk mengekspresikan agama dan keyakinan di wilayah publik? Arswendo pernah ditahan karena dituduh menghina Islam, padahal dia sekadar menuangkan pendapat, kemudian Theo Van Gogh bahkan dibunuh karena filmnya dianggap menghina Islam, Geert Wilders diancam akan dibunuh karena hal yang sama. Lalu, menurut Anda, bagaimana menerjemahkan ekspresi agama di ruang publik? Kalau sudah menghina, dalam arti sebetul-betulnya menghina dari sisi motivasinya, itu perlu diproses secara hukum di pengadilan. Memang relatif sulit untuk membedakan motivasinya, apakah benar-benar untuk menghina atau karena ketidaktahuan. Kalau saya menghina umat Kristen dengan mengatakan bahwa "Anda bodoh", sangat wajar bila saya diproses secara hukum, dan tentu tidak boleh memakai kekerasan. Bagaimanapun kita harus dewasa, karena beragama adalah untuk membangun kedewasaan. Ketika muncul karikatur Muhammad di Jyllan Posten, saya menulis di Jawa Pos, dengan mengatakan bahwa itu adalah gejala self correction kepada umat Islam. Jangan-jangan memang perbuatan kita sendiri sebagai umat Islam seperti yang digambarkan dalam film-film tersebut, bisa juga gambaran tersebut keliru karena terlampau menyederhanakan, dan orang Barat tidak tahu tentang figur Muhammad. Sebab, ketika saya ke Israel, misalnya, saya berbicara dengan salah seorang tokoh moderat di sana, dia bertanya: "Anda mengajar apa?" Saya jawab, "Saya mengajar sejarah peradaban Islam". "Inti dari pelajaran Anda apa?" Saya jawab lagi, "Saya mengajarkan al-Quran dari 43
Membela Kebebasan Beragama masa ke masa, di dalamnya ada sejarah". "Apa inti ajaran al-Quran?" "Islam mengajarkan kedamaian". "Betulkah Anda?" "Ya". Itu bukti kalau mereka sebetulnya belum mengetahui inti ajaran Islam. Saat ini seringkali orang mudah terpancing untuk melakukan ke- kerasan dan membunuh, padahal bila hanya ingin membunuh mengapa seseorang harus beragama. Toh orang-orang yang tidak beragama pun tidak dengan sembarangan menghancurkan apa yang menjadi milik orang lain. Orang seringkali memahami liberalisme sebagai hidup tanpa aturan, budaya permisif, hedonis, dan lain sebagainya. Apakah pemaknaan seperti itu me- nurut Anda bisa dibenarkan? Kita mengenal dalam Islam ada yang disebut Islam liberal. Jangan lupa di situ ada Islamnya. Konsep dasar Islam liberal adalah keyakinan bahwa di balik teks suci ada makna; ada teks dan konteks. Liberal, sampai pada titik tertentu, berarti membebaskan agama dari hal-hal yang di luar agama, dari pemaknaannya yang melampaui batas-batas privatnya, terutama politisasi atau kapitalisasi terhadapnya, misalnya, dan sebagainya. Dari konteks itu, oleh Islam liberal, Islam diposisikan sebagai sumber nilai. Kita dapat berekspresi tapi tetap dengan melandaskan diri pada nilai-nilai Islam. Contohnya, apakah ketika konotasi liberal itu berarti bebas lantas orang kemudian bebas membunuh, bebas berteriak di jalan? Tentu saja dalam sejarah konsep liberalisme itu sendiri tidak seperti itu. Padahal itu konsep liberal yang tidak ada embel-embel Islamnya, seperti yang terjadi di Barat. Kalau, misalnya, Anda malam-malam bermain gitar dengan bernyanyi keras-keras di tengah-tengah penduduk, Anda bisa ditangkap polisi karena mengganggu tetangga. Dalam konteks itu, makna liberal menuntut hak dan kewajiban. Bebas dalam arti selama tidak mengganggu dan mencabut hak-hak orang lain. Ketika mengganggu orang lain maka ada kewajiban kita untuk menjaga dan melindunginya. Pada satu sisi, ada kelompok yang menginginkan menerapkan gagasan liberal secara kâffah. Artinya, liberal tidak hanya dari segi pemikiran, tapi juga mendukung ekonomi liberal. Pada saat yang sama, ada yang berpendapat tidak harus seperti itu. Bagaimana menurut Anda? 44
Abd A'la Pengertian liberal dalam Islam liberal, tidak sepenuhnya liberal. Karena di sana ada batasan Islamnya. Nilai Islam itu yang menjadi dasarnya. Silakan saja menerapkan ekonomi liberal, tapi apakah itu mensejahterakan masy- arakat? Dalam Islam, sebuah gagasan yang bersentuhan dengan kepen- tingan publik harus terdapat maqâshid al-syarî'ah-nya. Karenanya, bagi saya, Islam liberal harus kritis, baik pada Islam juga pada Barat. Jadi, ketika ada tawaran tentang perlunya libera- lisasi ekonomi, hendaknya diper- tanyakan terlebih dahulu apakah dengan kondisi masyarakat seperti sekarang ini akan mampu menye- jahterakan atau tidak? Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah penegakan hukum, sehingga tercapai keadilan dan kesetaraan. Dengan begitu, kerukunan antarkelompok akan tercapai dan kelompok lain yang berbeda akan merasa lebih kerasan dan betah hidup Jadi, menurut saya, jangan membangun sikap dikotomis atau oposisi biner. Bukan berarti di sini liberal dan di sana tidak liberal. Tapi liberal harus ada dasar Islamnya. Karena bagi saya rujukannya adalah nilai Islam: bagaimana memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam secara liberal. bersama karena ada jaminan keamanan. Menurut Anda, apakah Indonesia sudah cukup memberikan jaminan kebe- basan beragama dan berkeyakinan, terutama dari sisi konstitusi, baik Pancasila maupun UUD 1945? Konsep dasar Pancasila dan UUD kita sebetulnya sudah cukup me- madai. Tetapi ketika ada batasan, seperti mengapa hanya lima agama, di situlah yang tidak memadai. Mengapa harus diatur-atur dan dibatasi jum- lahnya? Bila seperti itu, mengapa tidak langsung membatasi bahwa agama Indonesia cuma satu, yaitu Islam? Dari sisi ini sebetulnya ada ketentuan hukum yang kurang memadai. Pertanyaannya: mengapa agama ini boleh sementara yang lain tidak boleh? Mungkin tafsir kita masih setengah hati terhadap dasar negara. Bukankah Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, Cedaw, dan beberapa kese- pakatan internasional lain? 45
Membela Kebebasan Beragama Meski aturan seperti itu sudah diratifikasi dan dihargai, tapi sebetulnya negara tampak masih setengah hati dalam mengaplikasikannya. Makanya kita lihat saja nanti apakah Indonesia ke depan akan terus seperti itu. Seharusnya pemerintah Indonesia harus punya sikap untuk hidup sejajar dengan negara-negara lain dalam dunia kontemporer yang sangat beragam. Karena bila Indonesia dibiarkan terkurung, maka akan menjadi bumerang, akan selalu merasa dalam situasi kalah dan sebagainya. Indonesia sejak awal dibangun atas dasar kebhinekaan. Namun dalam per- kembangannya, dasar itu kerap mendapat ancaman dari kelompok-kelompok yang berusaha memaksakan tafsir tunggal mereka. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditampilkan untuk menghadapi kelompok-kelompok seperti itu? Sebenarnya bila kita ingin kembali pada semangat kebersamaan, saya kira, tidak akan ada persoalan. Kita mengakui bahwa realitas masyarakat adalah entitas yang sangat beragam, terlebih lagi negara Indonesia. Persoalannya, kenapa mereka seakan alergi dengan keragaman? Menurut saya, hal yang paling mereka khawatirkan adalah masalah kekuasaan. Jangan-jangan mereka berpikir kalau keragaman itu dibiarkan akan menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Sebagai contoh, Perang Paderi. Menurut Azyumardi Azra, sebagai gerakan radikal pertama di Indonesia, pangkal persoalannya adalah masalah ekonomi dan politik yang dibingkai oleh agama. Itulah sebabnya mengapa kelompok-kelompok yang tidak terjun dalam dunia politik (kekuasaan), seperti dalam dunia pendidikan, cenderung potensinya untuk menjadi radikal lebih kecil dibanding kelompok yang masuk dalam dunia politik (kekuasaan). Alasan yang dikemukakan oleh MUI, misalnya, dalam mengharamkan plu- ralisme adalah adanya ketakutan terjadinya pencampuran akidah ketika masya- rakat dibebaskan bergaul dengan pemeluk agama lain. Jadi mereka menyamakan pluralisme dengan sinkretisme dan relativisme. Menurut Anda? Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa akan terjadi ketidak- dewasaan dalam beragama, karena pemeluk agama hanya berkomunikasi dengan sesamanya. 46
Abd A'la Untuk masalah itu, menurut saya, ada dua kemungkinan: pertama, karena adanya politisasi; kedua, kemungkinan mereka tidak tahu konsep yang sebenarnya dari pluralisme. Coba baca buku-buku tentang plura- lisme. Pluralisme pun dijelaskan dengan sangat beragam. Yang dimaksud pluralisme bukanlah relativisme, melainkan bagaimana dalam perbedaan kita bisa bekerja sama. Sebagai contoh begini, al-Quran adalah kitab suci dengan kebenaran absolut, tapi ketika masuk kepada saya maka menjadi nisbi dan relatif. Yang relatif bukan al-Qurannya tapi pemahaman saya atas al-Quran. Tapi saya yakin bahwa apa yang saya yakini adalah yang benar. Benar menurut saya bukan berarti kemudian saya bisa paksakan pada orang lain. Karena orang lain juga punya penafsiran yang lain lagi. Jadi, pluralisme bukan rela- tivisme. Makna liberal menuntut hak dan kewajiban. Bebas dalam arti selama tidak mengganggu dan mencabut hak-hak orang lain. Ketika mengganggu orang lain maka ada kewajiban kita untuk menjaga dan melindunginya. Jadi tidak mungkin agama sama atau disamakan dengan agama lainnya. Tetapi dalam perbedaan di masing-masing agama terdapat juga persamaan-persamaan. Di dalamnya, misalnya, memuat konsep keadilan. Hampir semua agama mengajarkan keadilan. Apakah itu akan dinisbikan atau dinafikan. Menurut saya, tidak mungkin. Sebenarnya tujuan pluralisme adalah kerja sama, berbeda dengan gagasan toleransi. Mungkin dalam toleransi kita hanya membiarkan adanya perbedaan. Kalau Lia Aminuddin, misalnya, dianggap tidak benar, apakah itu disebabkan adanya paham pluralisme yang menjadi pemicunya. Kalau dianggap kurang benar, mengapa mereka diurusi negara? Apakah mereka telah melakukan kejahatan? Mengapa tidak mengurusi orang-orang yang melakukan tindak kriminal, di mana dalam setiap harinya selalu muncul kasus pembunuhan atau juga korupsi? Jadi, menurut saya, yang menjadi persoalannya bukanlah soal benar atau salahnya, melainkan bagaimana kita menghormati hak orang lain yang berbeda dengan kita. Bila seperti itu, mengapa kita tidak melakukan dialog saja? Karena itu adalah persoalan metafisik. Kita bisa menanyakan apa yang menjadi dasar mereka. 47
Membela Kebebasan Beragama Lagi-lagi bagi kita tidak bisa langsung menghakimi. Kita tidak bisa langsung melarangnya. Yang paling mungkin dan elegan, kita diskusi saja. Dari pandangan Anda di atas, dapatkah disimpulkan bahwa Anda me- yakini bahwa ada keselamatan di luar Islam, atau ada kebenaran di luar Islam. Sebagaimana umat Katolik percaya bahwa ada keselamatan di luar gereja sesuai dengan hasil Konsili Vatikan II? Dalam al-Quran disebutkan, wa rahmatî wasi'at kulla syay', saya yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, adapun yang lain, biarkan Allah yang membuktikan kebenarannya. Misalnya, ada orang yang beragama Kristen atau Hindu, tapi dia setiap hari berbuat baik, apakah Tuhan tidak melihat perbuatan mulia dari orang tersebut? Sebaliknya, ada orang yang mengaku beragama Islam, tetapi ia suka membunuh orang, apakah Tuhan juga tidak mau melihat kekejiannya hanya karena ia beragama Islam? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Jadi, kita harus melihat ke sana, dengan lebih luas dan terbuka. Meski demikian, saya tetap meyakini bahwa Islam adalah jalan terbaik. Mungkin bagi yang lain tidak, itu silakan saja. Tetapi, lagi-lagi, dalam al- Quran dikatakan, wa rahmatî wasi'at kulla syay'. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa al-Quran tidak menafikan adanya keselamatan di luar Islam? Iya. Kalau tidak didukung oleh teks suci, tentu saja saya tidak akan mengakui pluralisme. Sebab, saya tidak akan melakukan apa-apa, saya tidak akan terjun ke politik, dan saya tidak akan berbuat ini-itu, hanya karena al-Quran tidak mengakuinya. Anda menyebutkan bahwa pluralisme lebih berarti kerja sama dibanding semata toleransi yang hanya menghargai. Pertanyaannya, bagaimana me- rumuskan dan menerapkan konsep pluralisme sebagaimana Anda yakini untuk konteks Indonesia? Di masyarakat, pada dasarnya orang-orang sudah memiliki kearifan tersendiri. Di pedesaan, misalnya, ketika mereka menerima tamu tidak 48
Abd A'la terlebih dahulu tamu tersebut ditanya agamanya atau latar belakangnya. Sebetulnya itu adalah gambaran seorang pluralis yang tidak punya konsep. Tetapi itu tradisi yang perlu dikembangkan lagi agar tercipta kerja sama sosial di antara para pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda. Persoalannya muncul ketika kekuasan menjadi salah satu orientasi utama. Tentu saja, siapa pun ingin merebut kekuasaan. Padahal menurut Michel Foucault kekuasaan itu bukan milik seseorang, tapi tersebar di mana-mana. Tapi di Indonesia masing-masing orang ingin berkuasa, dan ini sebetulnya bertentangan dengan al-Quran, wa syâwirhum fî al-amr dan wa amruhum syûrâ baynahum. Sebagaimana saya sebutkan di atas, yang berdaulat di dunia ini adalah kita, manusia. Karena dunia dan agama memang diciptakan untuk manusia supaya bisa hidup lebih baik. Justru mereka yang meneriakkan kedaulatan Tuhan sebetulnya hanya ingin menegaskan kedaulatan kelompok mereka sendiri, sementara kedaulatan yang lain tidak mereka akui. Di sinilah kekuasaan bermain. Saya termasuk orang yang optimis pada kemungkinan Islam menjadi agama yang ramah selama kelompok silent majority memiliki agenda-agenda ke depan untuk mencerahkan umat. Karena ingin menguasai, maka mereka tidak mengakui pluralisme. Coba kembali ke al-Quran yang menyatakan wa syâwirhum fî al-amr dan wa amruhum syûrâ baynahum. Dari teks inilah seharusnya kita mulai. Kita melihat bahwa kehidupan ini adalah milik bersama. Memang, prosesnya tidak instan. Kita harus melewati proses peng- hayatan dan pembinaan serta pendewasaan spiritualitas kita sebagai Muslim. Idealnya kerja sama sosial akan berujung pada keadilan, sebagaimana pernah dikatakan oleh John Rawls. Namun bila kita melihat masyarakat yang plural tapi belum terbiasa menghadapi perbedaan dengan public reasoning, akan sulit untuk mencapai kompromi ideal yang berujung pada keadilan. Lantas konsep seperti apa yang Anda tawarkan untuk mencapai konsensus yang ideal itu? Menurut saya, pertama, itu bisa dilakukan melalui penguatan masya- rakat sipil atau civil society, dan negara harus betul-betul dijalankan untuk 49
Membela Kebebasan Beragama kepentingan itu, bukan untuk kepentingan yang lain. Dari sana masyarakat bisa belajar bagaimana mengelola konflik, bagaimana berhubungan dengan negara. Ketika civil society kuat, negara tidak perlu campur tangan. Kedua, pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan jangan hanya menjadi simbol. Karena sebetulnya peningkatan jumlah orang yang ber- pendidikan paralel dengan peningkatan ekonomi. Kalau kita bicara secara makro, manakala sektor ekonomi kritis, maka orang akan mudah ter- ombang-ambing. Dalam situasi seperti ini, salah satu yang dipertanyakan adalah keberagamaan kita. Sehingga apapun yang mereka lakukan, orientasinya adalah agama, dan seolah-olah surga ada di depan mereka. Jadi semua per-soalan ini saling berkait. Oleh karenanya, jika kita ingin membenahi masa-lah sosial dan politik, kita juga harus membenahi masalah ekonomi dan pendidikan masyarakat. Bukankah peran negara masih diperlukan, setidaknya untuk mencegah ter- jadinya konflik di masyarakat dan menjaga hak setiap warga negara? Ya, tentu saja, dan itu dilakukan atas dasar hukum. Dalam hal inilah, saya melihat tidak ada alasan bagi ketidaktegasan pemerintah dalam penegakan hukum. Soal otonomi daerah, misalnya, konsep yang diajukan tidak jelas. Dalam satu sisi pemerintah pusat terlalu masuk, tapi pada sisi yang seharusnya pemerintah masuk justru tidak. Itulah kenyataan yang kita hadapi sehar-hari. Jadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah penegakan hukum, sehingga tercapai keadilan dan kesetaraan. Dengan begitu, kerukunan antarkelompok akan tercapai dan kelompok lain yang berbeda akan merasa lebih kerasan dan betah hidup bersama karena ada jaminan keamanan. Demokrasi yang berkembang di negeri ini baru sebatas demokrasi prosedural. Dalam praktiknya, tentu, masih rentan, sebab selalu ada kelompok yang berusaha membajaknya. Akibatnya, perkembangan kearah demokrasi yang substansial dan pluralis menjadi sedikit tertunda. Tanggapan Anda? Memang, wajah demokratisasi bangsa ini complicated. Tapi per- tanyaannya adalah apakah betul demokrasi Indonesia itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu? 50
Abd A'la Sebetulnya demokrasi adalah al-mashlahah al-'âmmah. Mengapa ada pernyataan suara rakyat adalah suara Tuhan. Sebetulnya maksud dari pernyataan tersebut adalah bagaimana kepentingan umum itu terlindungi. Tetapi ketika kita melihat secara kritis, ternyata simbol-simbol demokrasi itu justru dijadikan alat untuk memberangus kelompok lain. Jadi bukan untuk kepentingan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, proses pendewasaan masyarakat menjadi sangat penting. Memang tidak akan pernah diketahui hasilnya pada saat sekarang, karena butuh waktu untuk membangunnya. Bagaimana Anda melihat Indonesia ke depan, apakah Anda melihat bahwa Indonesia akan berhasil keluar dari semua persoalan yang membelitnya saat ini? Saya optimis ada perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimanapun saya melihat masih banyak kelompok-kelompok yang punya kepedulian. Tetapi, lagi-lagi, yang paling penting adalah adanya kerja sama antar- kelompok agar masyarakat menjadi lebih baik. Sebagai bangsa yang beragama, kita harus terus melakukan itu meski cukup berat, mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa ini, seperti persoalan politik, sosial, ekonomi, dan agama. Tetapi kita harus optimis, dan itu adalah bagian dari proses. Melihat pendidikan, misalnya, harus optimis, karena memang pendidikan negeri ini tidak sepenuhnya seburuk sangkaan kita. Jika kita bisa bekerja sama dengan yang lain, saya yakin persoalan bangsa ini akan mampu kita atasi. 51
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Abdul Hadi WM Abdul Hadi WM Abdul Hadi WM Abdul Hadi WM, penyair yang menggeluti sufisme dan khazanah intelektual Nusantara. Abdul Hadi WM Abdul Hadi WM Saat ini ia mengajar di Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina Jakarta dan Islamic College for Advanced Studies (ICAS) Jakarta. 52
Abdul Hadi WM Untuk mengikat pelbagai kelompok yang berbeda, pembangunan negeri ini harus dikembalikan kepada akar-akar kultural bangsa. Sebab, jika melulu didasarkan pada teologi justru memicu pelbagai pertentangan. Celakanya, pendidikan budaya bangsa ini tengah dimiskinkan. Pun arah pembaharuan agama yang abai sejarah, sehingga kesenian, kebudayaan, politik, dan ekonomi demikan mudah dihancurkan. Alih-alih mendorong agama pada semangat pembebasan dan pembaharuan, pendangkalan terhadap nilai-nilai sosial dari agama kian akut, lantaran kita semata melihat agama dari sisi legal-formalnya. Akibat dari pelbagai keprihatinan tersebut sendi-sendi Bhinneka Tunggal Ika cenderung melemah. 53
Membela Kebebasan Beragama Pro dan kontra selalu menyertai sekularisme. Bagi yang pro melihat sekula- risme sebagai proyek menyelamatkan agama dari politisasi oleh kelompok tertentu. Sebaliknya, orang yang kontra menganggap sekularisme sebagai paham yang akan menghancurkan agama. Apa komentaer Anda? Bila dilihat dari sejarah, sekularisme adalah problem Eropa. Agama di Eropa, pada mulanya, muncul sebagai lembaga - harus dibedakan dengan agama sebagai faith. Agama dalam pengertian sebagai lembaga hanya berlaku di dunia Kristen. Oleh karena itu, tidak relevan dibincangkan dalam konteks Islam di Indonesia yang tidak punya lembaga seperti gereja. Sebagaimana juga tidak relevan jika kita membincangkannya di India. Sebab agama-agama di India, terutama Hindu, tidak punya lembaga seperti gereja. Agama mayoritas masyarakat India adalah Hindu dan penguasanya juga Hindu. Tetapi mereka bukan kerajaan Hindu. Istilah sekularisme itu sendiri berasal dari saecullum yang berari "masa kini", "sekarang ini", "dunia ini". Kalau di dunia ini, sesuatu berubah. Se- dangkan problem manusia bukan terbatas pada sesuatu yang berubah, tapi juga pada kultur yang ada di dunia ini. Akan tetapi tidak berarti negara harus Islam atau religius. Kendati demikian, negara punya kewajiban untuk memelihara kebudayaan atau kultur tersebut. Dalam kultur itulah agama- agama hadir. Artinya agama bukan sebagai wahyu. Itu juga yang, saya kira, harus dibicarakan secara tuntas dalam perdebatan mengenai sekularisme. Bagi saya pribadi, bangsa Indonesia, sudah selesai dengan Pancasila. Napas negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau terjadi penyim- pangan, lihat kembali negara sebagai bentuk kontrak sosial, kembali kepada konteks Indonesia. Sebab, kalau kita kembali ke konteks Barat, tidak akan ketemu jalan keluarnya. Bagaimanapun problem kita tidak sama dengan Eropa dan Amerika. Di Indonesia, tidak ada sejarahnya agama menjadi penguasa, sementara di Eropa Katolik memang pernah berkuasa. Di dalam sejarah Islam dan Hindu tidak pernah ada agama sebagai lembaga yang memegang penuh sebuah negara. Yang berkuasa adalah dinasti-dinasti yang dipimpin oleh umat Islam yang sering menaklukkan daerah yang bukan Islam. Indonesia berdiri bukan atas negara sekular atau agama. Jadi pendirian negara Indonesia adalah untuk menengahi kedua pandangan itu. Sebetulnya kalau kembali ke Pancasila semuanya akan kembali jernih. 54
Abdul Hadi WM Banyak kalangan yang menafsirkan Pancasila secara berbeda. Meski dalam sila pertama disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi itu tetap dimaknai sebagai pemisahan agama dari negara. Menurut Anda? Sila itu hadir karena Indonesia mayoritas Islam. Dulu ketika mau mendirikan negara, tidak ada persoalan untuk mendasarkannya pada sistem sekular atau agama. Sebab, agama bukan sebagai lembaga, sehingga itu tidak bisa dikaitkan. Mendirikan negara Islam artinya membangun negara berlandaskan nilai moral Islam; bukan berdasarkan teologi atau ketuhanan, melainkan dalam konteks kebhinekaan. Itu wajar-wajar saja. Sebetulnya Pancasila harus diletakkan sebagai apa? Pertama, sebagai sumber hukum. Hal tersebut terdapat dalam mukadimah UUD '45. Seluruh batang tubuh konstitusi harus mengacu pada Pancasila. Sila pertama merujuk pada semua agama yang sudah ada di Indo- nesia. Sila itu tidak berarti harus ditafsirkan secara liberal. Sebab, apabila diartikan secara liberal berarti semua agama boleh. Maka, agama-agama "tuyul" pun boleh! Mendirikan negara Islam artinya membangun negara berlandaskan nilai moral Islam; bukan berdasarkan teologi atau ketuhanan, melainkan dalam konteks kebhinekaan. Dalam hal ini harus dilihat pada konteks sebelumnya. Yaitu pengertian agama yang melahirkan humanisme dan nasionalisme. Itu harus ditafsirkan dalam konteks keindonesiaan, dalam semangat kesatuan. Anda membedakan agama sebagai kultur dan agama sebagai lembaga. Di Indonesia, yang Anda pahami adalah Islam dalam bentuk kultur. Sementara itu, ada kelompok yang meyakini bahwa agama adalah wahyu yang harus diterapkan pada sistem apapun, termasuk negara. Tanggapan Anda? Saya setuju bahwa sistem ajaran bagi kehidupan masyarakat adalah wahyu. Namun ketika agama ditafsirkan menjadi fikih dan syariah, ia menjadi ekspresi yang dilakukan dalam upacara keagamaan. Dan pada saat itulah ia kemudian menjadi kultur. Artinya, dalam kultur tersebut terdapat agama. Maka, memakai baju kurung, misalnya, adalah kultur. 55
Membela Kebebasan Beragama Dan melakukannya tentu saja berdasarkan perintah agama, yaitu perintah untuk menutup aurat. Bagaimana kalau kemudian itu diformalisasi oleh negara, semua orang harus memakai jilbab, misalnya? Di situlah letaknya kesepakatan sosial. Dalam konteks Indonesia, menurut saya, jangan bicara dulu tentang persoalan yang remeh-temeh, tapi persoalan pokok dulu yang harus dipecahkan. Sekarang orang Indo- nesia berdebat yang remeh-temeh, hukum cambuk dan kewajiban mema- kai jilbab, misalnya, tapi baik yang pro maupun kontra tidak menjelaskan tentang syariat Islam sebenarnya. Bagi saya syariat Islam sudah diterapkan di Indonesia. Itulah sebabnya kenapa orang Sumenep bisa membuat perahu, oleh karena mereka di- wajibkan oleh penguasa saat itu. Kerajaan Sumenep, menurut sejarahnya, ketika itu mewajibkan semua orang yang berada di dekat pantai untuk membuat perahu. Dari sanalah kemudian ada kesejahteraan. Wilayah-wilayah inilah yang tidak dilihat oleh orang yang pro-syariah. Demikianpun bagi yang menolak, mereka tidak menjelaskan syariah secara jernih. Di situ kita harus kembalikan kepada pokok soalnya dulu. Kalau kita terus berdebat pada wilayah yang remeh-temeh, kita tidak akan bisa jernih melihat persoalan dan akan sulit untuk berdiskusi. Sekularisme adalah sebuah ideologi. Dan menurut hemat saya sekularisme kurang tepat untuk konteks Indonesia. Kenapa? Karena sistem pemerintahan Indonesia bukan model negara agama, kekhalifahan, atau kerajaan. Yang harus ditegaskan di sini: semangat kita adalah nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan nasionalisme negara lain, seperti Jepang, Eropa, ataupun Israel. Nasionalisme Indonesia dibentuk karena kita serumpun. Agama-agama muncul sebagai penghubung interaksi antara suku-suku di Indonesia. Jadi, persoalannya bukan pada kewajiban penerapan hukum syariah. Bagi saya itu nomor dua. Bukan soal, bagi saya, apakah orang memakai kerudung atau tidak. Misalnya, kenapa di Minang orang memakai topi itu dianggap Islam, sementara di Madura orang yang tidak memakai baju tidak menjadi masalah ketika berkumpul dengan kiai. Semua itu persoalan kultur. Sehingga, ketika melihat sesuatu, kita harus kembali ke konteksnya. 56
Abdul Hadi WM Dari penjelasan itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa kultur adalah kunci dalam membangun hubungan agama dengan negara? Ya, untuk membangun ikatan antarorang dan kelompok yang berbeda, harus dikembalikan ke dalam kultur. Karena kalau kita kembalikan ke teologi, tidak mungkin. Sebab akan terjadi pertentangan. Begitupun jika dikembalikan ke politik dan ekonomi. Kalau dikembalikan ke ekonomi akan melahirkan kesenjangan sosial. Solusinya adalah kembalikan pada akar kultural. Bila ada sebagian umat Islam yang meyakini bahwa agama sebagai landasan hidup bernegara dan ingin mewujudkannya dengan menegakkannya sebagai sistem negara, bagaimana pandangan Anda? Kalau sebagai cita-cita, itu ti- dak masalah. Bagi seorang komu- nis sekalipun tidak apa-apa ketika bercita-cita menjadikan negara ini komunis. Kenapa kita mesti takut bertarung? Yang terpenting adalah bagaimana hidup ini tumbuh de- ngan lembut. Untuk membangun ikatan antar-orang dan kelompok yang berbeda, harus dikembalikan ke dalam kultur. Karena kalau kita kembalikan ke teologi, tidak mungkin. Sebab akan terjadi pertentangan. Kita sering tidak bisa mem- bedakan Islam politik dan politik Islam. Islam politik artinya Islam yang dijadikan kendaraan politik. Artinya, ketika sudah berhasil, aspirasi umat Islam pasti ditinggalkan. Kalau politik Islam adalah bagaimana mengemas ajaran Islam yang sesuai dengan konsep rahmatan li al-'âlamîn. Itu yang sebetulnya harus dihidupkan. Ketika Islam hendak dimasukkan ke dalam politik, harus dimasukkan melalui filterisasi yang sesuai dengan kultur. Kultur adalah pemberi bentuk. Sementara, agama itu universal. Di Amerika, misalnya, negaranya dibentuk dari nilai-nilai Protestan. Sayangnya, di Indonesia, umat non-Muslim ha- nya melihat Islam hanya dari sisi sorban, jilbab, dan sebagainya. Akibat- nya cara pandang mereka menjadi tidak jernih. Pendidikan dan pengajaran kebudayaan diperlukan di Indonesia. Jangan hanya memaksa orang Islam untuk toleran, sementara orang di luar Islam sendiri tidak toleran dan tidak mau mempelajari Islam. Ini 57
Membela Kebebasan Beragama yang terjadi di Indonesia. Sementara, kalau kita merasa UUD '45 sudah tidak diperlukan, kita bentuk lagi yang baru, tetapi tentu saja akan ada pertarungan. Namun demikian, kita pun tidak bisa bertindak melebihi Tuhan dengan melarang kelompok tertentu untuk mendirikan negara Islam atau negara komunis. Itu hak mereka. Soal berhasil atau tidak, itu persoalan lain. Namun kalau mereka jahat, kita lawan. Yang terjadi saat ini, belum apa-apa sudah dilawan. Itu yang salah. Semua hal bisa dilakukan di dunia ini. Akan tetapi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus kembali ke Pancasila, supaya kita sejuk kembali. Menurut saya, kalau agama dilihat sebagai wahyu, dia bukan kebu- dayaan. Tetapi, ekspresi yang kita serap dalam ide kenegaraan atau dalam etika politik, misalnya, juga bukan cerminan kebudayaan kita. Dalam praktiknya, pendidikan kita hampa pelajaran kebudayaan. Celakanya lagi, kalau Anda baca buku-buku pelajaran Pancasila, semua konteksnya Barat, tidak ada konteks Indonesia. Itu maksud saya. Peter Berger, Max Weber, dan Auguste Comte pernah mengatakan bahwa agama di tengah modernisasi akan semakin terpinggirkan - kendati Berger kemudian menarik pendapatnya - dengan munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang terjadi sekarang justru agama muncul dengan model-model yang sangat beragam, dari bentuknya yang sangat lembut, seperti komunitas-komunitas zikir seperti Arifin Ilham, sampai yang ekstrem, seperti Abu Bakar Baasyir dan Amrozi. Lantas, menurut Anda, apakah sekularisme memang meminggirkan agama, atau agama itu sendiri yang kehilangan tuahnya? Tidak begitu yang saya maksud. Pengetahuan itu selalu berkaitan dengan kekuasaan. Pada masa Renaissance, pengetahuan digunakan untuk kepentingan politik dan nasionalisme. Agama sebagai lembaga, pada saat itu, aturannya tidak dihormati dan diselewengkan. Adanya pengampunan dosa melalui gereja, misalnya, seolah-olah ia adalah wakil kerajaan langit. Lalu muncullah Protestantisme di sana. Sedangkan dalam tradisi kerajaan di Timur, sejarahnya berbeda dengan yang terjadi di Barat. Dalam tradisi Budha, meskipun ada kaitan antara negara dan agama, namun hubungan itu samar-samar. Begitupun juga 58
Abdul Hadi WM yang terjadi di Jepang, Thailand, atau di negara lain di dunia Timur. Lantas bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sekularisme relevan untuk negara- negara seperti itu? Jadi maksud Anda sekularisme itu hanya relevan dalam konteks Barat? Yang saya maksud adalah agama sebagai lembaga berbeda dengan agama sebagai faith. Agama sebagai faith tidak ditolak, yang ditolak adalah agama sebagai lembaga dan semua derivasinya, karena ia dipakai sebagai legitimasi gereja. Dalam Islam tidak terjadi se- perti itu. Orang Islam hidup di negara manapun tidak peduli. Asalkan tidak ditindas. Orang Is- lam menjadi radikal kalau mereka ditindas. Mereka melawan bukan karena fanatisme agama, tetapi karena diperlakukan tidak adil sebagai kelompok. Kalau rakyat Indonesia berontak, itu bukan manifestasi dari agama tetapi manifestasi dari sejarah sosial yang kebetulan ada di dalam masya- rakat beragama. Karena yang dijajah sebagian besar adalah orang-orang Islam, sehingga mereka menjadi radikal. Yang membuat radikal adalah budaya kolonial yang sampai sekarang masih ada. Kita sering tidak bisa membedakan Islam politik dan politik Islam. Islam politik artinya Islam yang dijadikan kendaraan politik. Artinya, ketika sudah berhasil, aspirasi umat Islam pasti ditinggalkan. Kalau politik Islam adalah bagaimana mengemas ajaran Islam yang sesuai dengan konsep rahmatan li al-'âlamîn. Itu yang sebetulnya harus dihidupkan. Hadirnya kapitalisme, itu yang ingin dilawan. Bukan soal agama. Jangan-jangan Osama Bin Laden adalah rekayasa. Jadi itu juga harus diper- timbangkan. Apakah Anda bisa menjelaskan apa itu Islam radikal? Apakah itu yang membuat Amrozi, Ali Imron, dan kawan-kawan melakukan tindak terorisme? Ada buktinya tidak? Kalau memang kita mau bicara secara rasional. Tapi kalau cuma sangkaan, untuk apa ditanggapi. Lebih baik saya menulis puisi saja, daripada berdebat soal remeh-temeh seperti itu. Kita sering menjadi korban pada soal yang remeh-temeh itu. Jadi sekularisme sebagai ideologi berbeda dengan sekular. Sebab, sekular itulah yang lebih tepat dalam meletakkan posisi negara. Di negara 59
Membela Kebebasan Beragama apa pun, baik Islam atau tidak, negara tugasnya hanya membangun eko- nomi, politik, memberi jaminan hukum, dan berkembangnya kebuda- yaan. Hanya itu. Itu ideal bagi semua negara. Semua itu merupakan hal- hal sekular. Sedangkan pemerintahan yang islami harus dipimpin oleh legislator dan negarawan yang penegak undang-undang, bukan sebagai pedagang atau sebagai penguasa. Itu yang ideal. Tapi itu sering tidak di- jalankan. Karena itu membaca teks dan konteks seringkali berbeda. Jadi pokok masalahnya bukan masalah agama, tetapi masalah ke- adilan. Itu adalah realitas yang kita hadapi. Coba Anda perhatikan di Indonesia, siapa yang punya kebebasan pers atau kebebasan berekspresi? Yang punya duit, bukan? Darimana Muhammadiyah dan NU menda- patkan uang? Bagaimana mereka mau bebas berekspresi dan berpendapat jika mereka mendapat uang dari kelompok kepentingan tertentu? Wacana kita telah dikuasai oleh mereka. Jadi di situlah letak persoalannya. Jangan mengatakan bahwa Muslim adalah mayoritas, sementara hegemoni mereka, kelompok kapitalis yang sedikit jumlahnya, melahirkan ketidakadilan bagi mayoritas. Dalam dunia pendidikan kita, berapa% muatan pelajaran yang berisi kultur Islamnya? Padahal kalau kamu pergi ke Jepang, kultur Sinto atau kultur Jepang, Confusionisme, mendapat porsi yang cukup besar di dunia pendidikan. Di Indonesia Muslim adalah mayoritas tapi dalam pendidikan kultur Islamnya tidak pernah diakomodir. Ini yang menyebabkan umat Islam tergiring ke dalam keinginan memformalisasi ajaran Islam. Ketika sebuah teologi tidak mendapat sentuhan kultur, maka yang terjadi adalah apa yang kita lihat saat ini. Namun hal ini juga merupakan imbas dari modernisasi, bukan hanya kesalahan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Karena pada modernisasi tidak ada muatan kultur. Yang terjadi justru modernisasi membunuh kebudayaan. Termasuk budaya lokal yang genuine juga di- bunuh. Dulu, kalau orang Islam berdebat dilakukan melalui tulisan. Sekarang lebih mengedepankan budaya lisan. Pendidikan mengandalkan budaya lisan, lembaga pemerintah juga demikian. Kalau saya berbicara begini, ditanggapi tanpa perenungan. Dulu Ar-Raniri berpolemik dengan pena. Di sana ada perenungan, ada kebenaran yang ingin dicari. Sementara sekarang tidak ada. Saya tidak melihat ada perdebatan dalam buku tentang 60
Abdul Hadi WM pro-kontra syariah. Padahal, pertentangan itu sudah lama sekali. Sekarang tidak ada apa-apanya. Apa artinya itu? Hanya omong kosong, baik yang pro maupun yang kontra. Di Barat banyak muncul kritik bahwa sekularisme yang kemudian melahir- kan modernisasi di segala bidang mengakibatkan hilangnya spiritualitas masyarakatnya. Pemikir Islam, seperti Sayyed Hossein Nasr mengkritik bahwa telah terjadi peminggiran terhadap spiritualitas masyarakat Eropa dengan adanya modernisasi. Pandangan Anda? Memang seperti itu. Coba kalau kita hidup satu tahun saja di Eropa, pasti kita akan merasakan- nya. Sebetulnya kecenderungan- kecenderungan ini didorong oleh ilmu pengetahuan. Itulah kesalahan kita yang banyak mempelajari tra- disi ilmu dari aliran neopositivisme, ilmu yang mengacu kepada per- ubahan-perubahan. Padahal per- ubahan bersifat tidak kekal. Di Indonesia, agama dimiskinkan; keseniaan, budaya, politik, dan ekonomi dihancurkan. Lagi-lagi, itu yang saya katakan bahwa masalah kita adalah problem kekosongan kultural. Kita miskin secara kultural. Demikian juga imbasnya merembet ke ranah ekonomi dan politik. Kita tahu perkembangan ilmu di Eropa masih diimbangi oleh kultur. Dan di dalam kultur itulah spiritualitas tersembunyi, meski besar atau kecil. Agama sebagai lembaga menjadi merosot di Eropa, tapi tidak dengan kesenian. Di sana kesenian berkembang dengan baik. Kesenian itulah bentuk lain dari spiritualitas masyarakat Eropa. Di Indonesia, agama dimiskinkan; keseniaan, budaya, politik, dan ekonomi dihancurkan. Lagi-lagi, itu yang saya katakan bahwa masalah kita adalah problem kekosongan kultural. Kita miskin secara kultural. Demikian juga imbasnya merembet ke ranah ekonomi dan politik. Bagaimana jaminan sekularisme? Bagaimana sekularisme menghadapi neoliberalisme? Apakah ia bisa menjamin bahwa ekonomi rakyat kita tidak akan hancur oleh kekuasaan para pemodal di pasaran, yang dikuasai oleh para pemilik modal besar yang jumlahnya hanya segelintir orang. Kita tahu, di mana-mana terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang lebar. Karena mereka yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin tidak 61
Membela Kebebasan Beragama dapat apa-apa. Dari situ demikian nyata betapa tidak ada jaminan ekonomi. Kenyataan seperti inilah yang sering saya tanyakan kepada kawan-kawan. Menurut saya, satu-satunya jalan adalah kembali ke Pancasila dan UUD '45 yang sudah selesai. Kenapa kita bertarung terus untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Kita menjadi korban dari hal yang remeh-temeh. Kita sudah memiliki Bhinneka tunggal ika. Kenapa itu tidak dihidupkan? Kenapa kita masih sibuk dengan deklarasi multikulturalisme? Kita sudah punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sudah mengacu kepada HAM. Kenapa dengan Piagam Jakarta yang ada tujuh kata itu kita menjadi terganggu? Sekarang kecenderungan seperti itulah yang muncul. Banyak orang Islam yang fobia dan merasa paling benar nasionalismenya. Padahal itu salah. Islam itu memberikan protonasionalisme, yaitu penyatuan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu saya tidak mau bicara soal itu dari sisi teologi, karena bukan bidang saya. Saya hanya ingin membicarakan itu dari sisi historis dan kulturnya. Kalau kita bandingkan negara-negara sekular dengan yang tidak sekular, kita melihat bahwa di negara-negara Barat yang sekular justru penegakan hukum, apresiasi terhadap intelektualisme, dan kebebasan berpendapat dirayakan. Sementara negara-negara yang tidak sekular banyak melanggar HAM. Tanggapan Anda? Ya. Anda seharusnya mencermati sejarah. Mereka adalah negara-negara yang sejak dulu merdeka, bahkan pernah menjajah. Sementara kita termasuk korban negara-negara maju itu. Sehingga yang tertinggal bagi kita hanya kemiskinan. Bagaimana dengan Arab Saudi? Mereka jelas antikebudayaan. Coba lihat Iran, negara yang tidak pernah dijajah. Meski demikian mereka tetap melawan kapitalisme. Dan ke- budayaan yang mereka serap, yakni budaya Persia, berusaha disaring dan disesuaikan dengan negaranya. Artinya kebudayaannya tidak dibunuh. Lain halnya dengan Pakistan, di mana kebudayaannya dibunuh. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. 62
Abdul Hadi WM Coba Anda baca tulisan-tulisan Soekarno dan Hatta, di sana banyak menyebutkan bahwa, pertama, nasionalisme Indonesia bercirikan menentang kolonialisme. Kedua, dalam bidang ekonomi, nasionalisme menentang eksploitasi asing. Artinya, mereka menentang kapitalisme dan liberalisme. Ketiga, ketika budaya asing masuk ke Indonesia, maka hal tersebut terlebih dahulu disaring dan disesuaikan dengan budaya lokal. Dalam konteks inilah kemudian kedua tokoh bangsa ini menerjemahkannya ke dalam konsep Bhinneka tunggal ika. Bhinneka tunggal ika muncul karena menyadari bahwa kita senasib dan sepenanggungan melawan penjajah. Kebetulan kita satu rumpun, baik etnik, budaya, dan bangsa. Ke- mudian rumpun-rumpun itu diikat oleh agama, diikat oleh Hindu, Budha, Katolik, Kristen, dan Islam. Bhinneka Tunggal Ika muncul karena menyadari bahwa kita senasib dan sepenanggungan melawan penjajah. Kebhinekaan kita berbeda dengan Malaysia, India, Cina, begitu juga Amerika. Mereka punya ras dan etnis yang berbeda. Kalangan politisi sekarang seringkali tidak memperhatikan fakta-fakta antropologi, sejarah, dan budaya. Karenanya mereka banyak bicara ngawur. Dalam hal ini pun tidak cukup hanya mempelajari antropologi, tapi juga mempelajari kesusastraan, seperti di Jepang yang mengajarkan sastra mereka sejak dari pendidikan dasar. Kebetulan kita satu rumpun, baik etnik, budaya, dan bangsa. Kemudian rumpun-rumpun itu diikat oleh agama, diikat oleh Hindu, Budha, Katolik, Kristen, dan Islam. Jadi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan: pertama, kita punya pengalaman dijajah melalui politik etis Belanda, sementara Jepang tidak pernah dijajah, juga Iran. Kita dijajah oleh Belanda, dan karenanya pendidikan kita diatur. Jadi pertanyaan Anda di atas jangan seperti itu, melainkan harus dibalik. Pertanyaannya harus didasarkan fakta historis, tidak bisa dengan cara membanding-bandingkan. Sebab, setiap negara secara historis berbeda. Terbukti Iran mampu membangun negaranya, karena memang mereka tidak dijajah. Kalau kemunduran Arab Saudi lebih karena mereka menganut paham Wahhabi. Mereka antikebudayaan. 63
Membela Kebebasan Beragama Jadi apakah Anda menganggap Pancasila dan UUD '45 sudah final? Dan apakah bagi Anda Pancasila dan UUD '45 sudah menjamin kebebasan dan hak-hak sipil, juga kebebasan beragama bagi setiap warga negara? Menurut saya ini soal penegakan hukum. Dalam pandangan saya, negara tidak mempunyai jaminan kuat dari landasan hukum yang ada sekarang ini. Tetapi, lagi-lagi, persoalan yang terjadi sekarang lebih karena persoalan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi bukan soal agama itu sendiri. Bagaimanapun agama tidak mempunyai kaitan dengan persoalan itu. Coba lihat saja! Yang terjadi sekarang, terutama kekerasan atau keru- suhan, tidak hanya ditimbulkan dan dilakukan oleh kelompok-kelompok agama, tetapi banyak juga karena persoalan lainnya yang terjadi di masyara- kat, seperti pilkada, pertandingan sepak bola, dan sebagainya. Pengeboman, misalnya, tidak hanya dilakukan oleh teroris, tetapi juga dilakukan oleh nelayan untuk menangkap ikan, dan lain sebagainya. Jadi jangan men- simplifikasi persoalan. Coba Anda lihat, sekelompok pengikut agama Hindu di Bali dibubarkan oleh sesama pemeluk Hindu, gereja Kristen dibakar. Jadi ini merupakan krisis sosial yang berpengaruh terhadap pendangkalan agama. Jadi fenomena kekerasan sebetulnya tidak hanya terjadi di Islam, tetapi hampir di semua agama. Pendangkalan terhadap nilai sosial agama juga sering terjadi karena kita melihat agama semata dari sisi legal-formalnya. Kita lupa dengan kandungan terdalam dari agama itu sendiri. Dan itu harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemuka agama. Pemerintah juga harus bertanggung jawab. Yang diajarkan oleh para pemuka agama cuma dari sisi bagaimana salat, wudu, puasa, dan pergi haji. Mereka kurang mengetahui bagaimana sejarah Islam, bagaimana perjuangan Islam, bagaimana penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Apakah Pancasila dan UUD '45 telah cukup menjamin kebebasan beragama? Ya, kalau ia dilaksanakan dengan benar. Jadi negara harus melindungi dan mensejahterakan masyarakat atau civil society. Tugas mensejahterkan warga bukan tugas NU atau Muhammadiyah, melainkan tugas negara. 64
Abdul Hadi WM Artinya, apakah Anda ingin mengatakan bahwa negara selama ini tidak punya kapasitas untuk melakukan itu? Bisa jadi seperti itu. Karena, negara kita dikuasai oleh fundamen- talisme pasar. Negara dikuasai oleh asing, sehingga negara kita tidak lebih dari penadah asing. Ketika Indonesia diminta untuk melakukan kebijakan yang menguntungkan asing, mereka menerima begitu saja, meskipun harus memeras rakyat dengan segala macam kebijakannya, dengan menaikan harga BBM, misalnya. Bukankah hal yang sama juga ter- jadi di mana negara hanya men- dengar pendapat kelompok mains- tream agama dalam membuat kebijakan yang terkait dengan berbagai kelompok minoritas? Pendangkalan terhadap nilai sosial agama juga sering terjadi karena kita melihat agama semata dari sisi legal- formalnya. Kita lupa dengan kandungan terdalam dari agama itu sendiri. Dan itu harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan Itulah sebabnya, sebagaimana saya katakan tadi, kita harus kem- bali ke UUD '45. Ketika dalam UUD ada yang menyebutkan ke- bebasan beragama, tapi harus diingat di situ bukan kebebasan seluas-luasnya. Bagi saya, kebebasan agama hanya bisa diterapkan bagi kelompok-kelompok yang memang genuine lahir dari budaya Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah. Sedangkan kelompok seperti Ahmadiyah, menurut saya, tak lain adalah alat kapitalis yang terusir dari negara asalnya. Bukan berarti saya tidak suka terhadap kelompok ini. Bagaimanapun kalau terjadi kekerasan terhadap mereka, negara tetap harus melakukan tindakan tegas. Bagi saya silakan saja mereka hidup di negeri ini, kalau terjadi sesuatu atas mereka maka itu adalah tanggung jawab pemerintah. Saya ingat ketika terjadi kerusuhan di Solo antara pendukung Sarekat Islam dengan masyarakat Tionghoa, di mana persoalannya bukan karena agama, tetapi lebih oleh karena motif ekonomi. Kalau sekarang seenaknya konglomerat membawa uang negara ke luar negeri, bukankah wajar jika warga marah. Jangan lagi disebut konflik etnis, ras, atau bahkan agama. Konsep SARA harus kita hilangkan. Biarkan orang Kristen mengkritik hanya menjadi tanggung jawab pemuka agama. Pemerintah juga harus bertanggung jawab. 65
Membela Kebebasan Beragama orang Islam, begitupun sebaliknya. Masalahnya selama ini media masa tidak mampu menampung, akhirnya yang terjadi adalah munculnya sekat- sekat kelompok agama. Penyebab itu semua, sebagaimana sebelumnya saya katakan, karena menggejalanya budaya lisan. Jadi, sebagaimana saya utarakan dari awal, pokok soalnya adalah pendidikan kita yang tidak memiliki muatan kultur. Namun, bukankah budaya selain untuk menyeragamkan juga punya penga- ruh untuk mendiversifikasi? Terutama diversifikasi budaya, itu sudah terjadi sejak 1960-an, dan diperbesar pada masa Orde Baru. Ketika kemudian datang globalisasi, di situ terjadi pendangkalan budaya. Artinya, kita menghargai batik, misalnya, bukan karena dia bagus atau karena alasan artistik, tetapi lebih karena sebagai sekadar seragam dengan kebanyakan. Kita kagum dengan Kartini tetapi tidak mengetahui secara mendalam siapa dia. Karena pengetahuan kita tentang Kartini kosong belaka, sebab kita tidak membaca siapa itu Kartini. Padahal kalau kita membaca Kartini, tidak perlu lagi kita mengutip pemikiran Barat untuk membela emansipasi wanita. Sekarang tentang konsep liberalisme. Bagaimana Anda memahami konsep ini? Apakah menurut Anda perlu ada liberalisasi kultur? Liberalisme saya pahami dalam dua konteks: pertama, liberalisme yang lahir di Barat. Ide ini didasarkan pada pemikir-pemikir liberal, seperti Thomas Hobbes dan John Locke. Sedangkan dalam konteks Indonesia, saya mamahami liberalisme sebagai upaya liberasi dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Ide ini, dalam konteks agama di Barat, melahirkan Protestantisme yang mencoba membebaskan penafsiran dari genggaman kelompok kecil pemuka agama. Dalam konteks Islam mungkin kita bisa melihatnya dalam upaya pembaharuan dalam pemikiran. Apakah benih-benih ide liberal sudah tersedia dalam Islam? Menurut saya, ide ini sudah ada dalam Islam. Karena sejak awal Islam tidak mengenal kependetaan dalam beragama. 66
Abdul Hadi WM Bagaimana dengan adanya segregasi umat dengan munculnya kelompok- kelompok yang saling berlawanan, seperti munculnya kelompok Sunni, Syi'ah, dan lain-lain? Bila dilihat sebagai organisasi, tentu saja mereka berusaha untuk membela organisasi mereka masing-masing. Sama halnya seperti Partai Golkar yang tentu saja akan berusaha membela dan menjaga kelompok- nya. Jadi menurut saya, kita tidak perlu membenturkan kelompok- kelompok tersebut. Karena memang tidak bisa seperti itu. Kita bersaing saja dengan lebih mengekspresikan budaya. Dengan berpolemik saya yakin tidak akan terjadi kekerasan. Dengan berpolemik melalui tulisan, menurut saya, itu jauh lebih genuine. Problemnya, yang terjadi di Indo- nesia, ketika orang menulis ide tertentu dalam soal keagamaan yang cenderung merayakan kebe- basan, orang lain dengan mudah mencapnya sebagai kafir. Liberalisme dalam pengertian pembaharuan harus ada landasan metodologi, dasar pengetahuannya. Jangan ahistoris. Jangan seperti Wahhabi yang ahistoris; meski melakukan pembaharuan, tetapi mereka memotong sejarahnya. Untuk Memang itu sering terjadi. Misalnya, saya ada kawan di Ma- dura yang mendirikan lembaga pesantren, tetapi karena dia dekat dengan Universitas Paramadina, akhirnya warga curiga. Jadi susah kita bicara Islam bila sudah di- politisasi. Sehingga, orang enggan untuk bicara. Sekarang kita bicara demokrasi saja takut lantaran kondisi yang demikian tidak terjaminnya warga oleh negara. itu, liberal di sini berarti pembebasan dan pembaharuan. Dan, terjemahannya dalam Islam terdapat model liberal semacam al-Maududi, Iqbal, ataupun Ali Syariati. Secara spiritual kita kuat, tetapi secara moral bangkrut. Artinya sisi spiritual kita kuat, sabar menahan derita, tapi tidak menderita secara "syahwat" atau ekonomi. Ini masalahnya. Menurut Anda, apakah perlu dibedakan antara sikap liberal dalam pemikiran dengan sikap liberal dalam ekonomi? 67
Membela Kebebasan Beragama Ya harus dibedakan. Pandangan sosialisme sangat jelas dalam bidang ekonomi dan politik. Demikianpun liberalisme dalam pengertian pembaharuan harus ada landasan metodologi, dasar pengetahuannya. Jangan ahistoris. Jangan seperti Wahhabi yang ahistoris; meski melakukan pembaharuan, tetapi mereka memotong sejarahnya. Untuk itu, liberal di sini berarti pembebasan dan pembaharuan. Dan, terjemahannya dalam Islam terdapat model liberal semacam al-Maududi, Iqbal, ataupun Ali Syariati. Syariati, misalnya, melakukan pembebasan dalam konteks belenggu ulama-ulama Syi'ah yang ortodoks. Di antaranya, ketika dia menulis tentang haji, di mana dia meletakannya dalam konteks sosialis. Jadi, menurut saya, kita harus membicarakan liberalisme dalam konteks yang jelas. Kalau dalam konteks teologi, maka harus tegas proses liberalisasinya hanya pada ranah teologi. Kalau konteks ekonomi, ya, ekonomi. Jangan dicampur aduk. Dalam konteks tasawuf liberal, wilayah yang dieksplorasi adalah pembebasan dari belenggu selain Tuhan. Jadi, upaya yang dilakukan adalah laku spiritual demi membebaskan diri dari apapun yang selain Tuhan. Namun begitu, untuk melakukannya, pertama- tama, harus percaya kepada Tuhan. Jadi, menurut saya, karena pendidikan kultur kita lemah, sehingga kita pun tidak tahu budaya-budaya liberal dalam Islam. Dulu muatan pendidikan agama kita juga memasukkan pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Hamka, namun sekarang ada kecenderungan memiskinkan kajian-kajian tersebut. Saya tidak tahu, apakah ada motivasi politik di situ. Apakah penyebab munculnya orientasi pemikiran syariah minded dipicu oleh al-Ghazali yang "mengharam" filsafat? Tidak juga. Itu salah. Dia sejatinya seorang filosof. Sehingga ketika berbicara syariat, dia genuine, tidak ada maksud lain. Dia sebetulnya hanya mengkritik kaum filosof yang mengatakan bahwa yang bangkit setelah kematian hanya jiwa. Menurut al-Ghazali itu tidak sesuai dengan al-Quran. Kedua, menurut filosof bahwa Tuhan hanya mengetahui yang umum, dan yang detail tidak tahu, itu juga ditentang oleh al-Ghazali . Sikap al-Ghazali ketika itu tidak lain mengkritik filsafat yang ber- kembang pada zamannya. Jangan mengatakan bahwa sikap dia terhadap 68
Abdul Hadi WM filsafat secara umum seperti itu. Sama halnya dengan Karl Marx yang mengatakan bahwa agama itu candu. Agama yang dimaksud adalah agama pada masa itu, bukan dalam pengertian agama itu sendiri, bukan agama secara keseluruhan. Karena agama Kristen pada masa itu sangat menggerogoti masyarakatnya. Itu pun tak lain adalah lembaganya, bukan agamanya itu sendiri. Hal-hal seperti itu sangat pe- ka. Jadi jangan kemudian meng- generalisir seluruh agama. Misal- nya klaim yang terburu-buru ihwal Islam, kaum fundamen- talis, kaum teroris, dan upaya- upaya generalisasi lainnya. Tahu- tahu nanti saya jadi ikut-ikutan dicap teroris. Dalam pandangan saya, negara tidak mempunyai jaminan kuat dari landasan hukum yang ada sekarang ini. Tetapi, lagi-lagi, persoalan yang terjadi sekarang lebih karena persoalan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi bukan soal agama itu sendiri. Iqbal dan Mulla Sadra menilai ada kebebasan eksistensial dalam setiap pemeluk agama. Namun ketika agama dibekukan dan diformalkan dalam bentuk mazhab-mazhab, kebebasan beragama secara eksistensial hilang. Implikasinya sekarang dirasakan masyarakat, yakni sering terjadi kekerasan atas nama agama. Pandangan Anda? Itu tadi yang saya katakan, bahwa kalau kita beragama seharusnya diimbangi dengan kultur. Persoalannya kultur kita sudah kosong, ekonomi kita dijajah, dan politik kita juga sudah kehilangan tuahnya. Karenanya saya amat menyesalkan. Kalaupun kemudian ada orang yang menuntut untuk memformalkan syariat Islam, menurut saya, tidak masalah, sejauh tidak mengganggu orang lain. Yang penting kita sendiri berani. Sebagai contoh, dulu tasawuf banyak dikecam dan dilarang, namun buktinya tasawuf sampai sekarang masih hidup. Namun tasawuf yang saya maksud bukan sebagaimana dipraktik- kan oleh Arifin Ilham atau Aa Gym. Karena, bagi saya, yang dilakukan mereka merupakan pendangkalan. Jadi menurut saya lembaga-lembaga Islam, seperti LSAF, harus membicarakan kembali hubungan Islam dengan teknologi dan pengeta- huan, hubungan al-Ghazali dengan Phytagoras, dan sebagainya. Hal ini 69
Membela Kebebasan Beragama perlu dilakukan agar Islam mengenal tradisi pengetahuan, sehingga pada suatu ketika umat Islam bisa mengapresiasi filsafat, kesenian, dan sastra. Di Barat pendidikan semacam itu sudah diberikan sejak SMA. Sementara di Indonesia hal itu tidak ada. Dengan Affandi saja umat Islam Indonesia tidak kenal. Yang mereka lihat hanya olimpiade fisika, kimia, dan mate- matika. Atau bahkan mereka hanya mengidolakan Krisdayanti dan Tukul, misalnya. Tidak ada yang ingin menjadi seperti Cak Nur atau Amien Rais. Itulah yang terjadi saat ini. Akan berbeda ceritanya bila Anda berkunjung ke negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Libia. Jangan Anda mengira kalau di Libia pendu- duknya bodoh-bodoh. Sebaliknya, mereka pintar-pintar. Mereka mem- praktikkan sosialisme, tetapi ada juga masyarakat Libia yang memprak- tikkan sekularisme seperti Turki. Islam juga besar di sana. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa kalau negara sekular, Islam akan berkembang dengan baik, atau sebaliknya. Karena, pada dasarnya, selama ini yang terjadi adalah rivalitas di antara orang Islam itu sendiri. Di Turki justru kelas-kelas Muslim yang kaya kian meningkat. Karena apa? Pendidikan di Turki tidak seperti di negeri ini yang mengalami involusi. Penerbitan novel di sana dalam satu tahun bisa 10 ribu dan dalam satu tahun bisa berkali-kali cetak. Artinya dalam satu bulan 10 ribu sudah laku. Di Indonesia, mencetak karya sastra 2 ribu eksemplar, 10 tahun tidak habis karena tidak laku, akhirnya ada di tukang loak. Inilah masalahnya. Lantas bagaimana Anda mau berdialog dengan kalangan intelektual. Kiai-kiai dan ulama di Indonesia jangan disamakan dengan ayatullah di Iran dan ulama di Kuwait, karena beda cara berpikirnya. Itu disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan. Bobot materi pendidikan di negara kita bila dibandingkan dengan Pakistan atau Bangladesh masih kalah, baik dalam kultur maupun dalam hal yang lainnya. Itu bisa dilihat dengan munculnya orang seperti Muhammad Yunus di Bangladesh. Ketika melihat keragaman Indonesia yang sangat kompleks baik dari sisi etnis maupun agama, menurut Anda apakah sudah cukup dibingkai oleh pluralisme atau perlu konsep lain? Bukan mencari konsep lain. Konsep sudah ada, yaitu Bhinneka tunggal ika. Problemnya, akhir-akhir ini, formasi konsep tersebut sedang kacau, 70
Abdul Hadi WM dan untuk kembali saja sangat susah. Ini masalah kompleks. Kecuali dengan munculnya seorang negarawan yang legislator. Artinya perlu ada pemim- pin yang menegakkan UUD, sehingga memberikan jaminan hukum bagi berkembangnya pemikiran yang segar. Kultur bisa berkembang kalau pemerintah mensubsidi pendidikan kita. Kalau diserahkan pada me- kanisme pasar, yang akan terjadi adalah komersialisasi pendidikan, dan hal itu justru akan menghancurkan kultur. Bagaimana mungkin kita lebih mengenal barongsai daripada kuda kepang? Itu karena yang bermain adalah mereka yang punya duit. Jadi, janganlah kita melihat minoritas hanya sebatas jumlah, kalau kemudian mereka yang jumlahnya kecil ini menguasai pasar. Banyak pembela multikul- turalisme yang kemudian menjadi muak setelah melihat apa yang terjadi di lapangan. Jangan kemu- dian kita sok membela minoritas jumlah. Namun demikian, feno- mena ini harus dilawan dengan kelembutan. Karena kalau tidak mereka akan menyerang balik. Jadi, menurut saya, karena pendidikan kultur kita lemah, sehingga kita pun tidak tahu budaya-budaya liberal dalam Islam. Dulu muatan pendidikan agama kita juga memasukkan pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Hamka, namun sekarang ada kecenderungan memiskinkan kajian-kajian tersebut. Persoalan bahwa kemudian muncul kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), misalnya, adalah karena mereka kecewa dengan NU dan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dan NU berjalan dengan baik, saya yakin tidak akan ada HTI atau organisasi lain- lain. Begitupun juga kalau PPP baik, tidak akan ada PKS, dan seterusnya. Ketika kita dulu berjuang melawan Orde Lama, HMI bergabung dengan PMKRI melawan kelompok mahasiswa yang lain. Jadi posisi itu bisa berubah-ubah. Karena itu saya sarankan melihat Islam selain sebagai dîn juga sebagai kultur. Sebagai simbol, jangan sampai ia dimusuhi, karena ia akan lebih galak. Wawancara dilakukan di Jakarta, 19 Februari 2008 71
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Abdul Moqsith Ghazali Abdul Moqsith Ghazali Abdul Moqsith Ghazali Abdul Moqsith Ghazali, meraih gelar master dan doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Abdul Moqsith Ghazali Abdul Moqsith Ghazali Jakarta. Di samping mengajar di UIN Jakarta dan Universitas Paramadina Jakarta, ia merupakan koordinator kajian di Jaringan Islam Liberal (JIL). 72
Abdul Moqsith Ghazali Tak sekalipun al-Quran menyinggung pasal-pasal dalam Piagam Madinah, apalagi perintah untuk mendasarkannya sebagai keten- tuan hukum negara. Pun konsep khilâfah islâmiyah, oleh karena muncul belakangan, tak ada derivasinya pada al-Quran dan Hadits. Artinya, Piagam Madinah, khilâfah islâmiyah, dan perda syariah semata pertimbangan politis (sekular). Celakanya lagi, dalam konteks perda syariah, tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang dalam soal keragaman dan, tentunya, tidak mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sungguhpun begitu, karakter yang kelewat restriktif dan diskriminatif dari setiap ke- tentuan hukum, perda ataupun qanun yang mengatur terlalu jauh wilayah privat, lambat laun mendapat resistensi yang kuat dari masyarakat, sebab sangat mengancam keberagaman bangsa ini. 73
Membela Kebebasan Beragama Sebagian kalangan beranggapan bahwa Islam memiliki konsep negara sendiri. Sebagian yang lain memandangnya tidak. Perdebatan inilah yang kemudian menjadi pangkal perbincangan konsep sekularisme dalam Islam. Sebenarnya adakah fondasi dalam Islam yang mendukung sekularisme? Fondasi tersebut berada pada sejarah kelahiran Piagam Madinah yang, sebenarnya, sama sekali tidak memasukkan pertimbangan-pertimbangan teologis ke dalam instrumen piagamnya. Kalau kita cari dari 47 atau 48 pasal dalam Piagam Madinah tidak ditemukan satu kutipan pun yang berasal dari al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa dasar Piagam Madinah sama sekali bukan pertimbangan keagamaan, melainkan pertimbangan politis. Fakta demikian bisa dimengerti karena jumlah umat Islam pada saat itu tidak terlalu besar, hanya kurang lebih 1500 orang, sementara kaum musyrik Madinah 4500 orang dan Yahudi 4000 orang. Makanya tak aneh kalau beberapa kalangan dari kaum Yahudi kemudian mengkritik perjanjian itu dengan sangat tajam. Tindakan mengkritik itu sendiri, menurut saya, sangatlah wajar karena Muhammad dan kelompoknya, yang notabene pendatang, tiba-tiba menguasai politik dan aset-aset perekonomian yang ada di Madinah. Kurang lebih kaum Yahudi mempertanyakan, kenapa Muhammad yang bukan putera daerah bisa menguasai aset politik dan ekonomi. Intinya terdapat rasa cemburu atau sentimen terhadap para pendatang. Dari sini kemudian terjadilah pertengkaran di Madinah yang semuanya, menurut saya, lebih disebabkan oleh motif ekonomi dan politik ketimbang teologis. Kesimpulannya, Piagam Madinah adalah awal kemunculan traktat politik yang dibangun bukan atas dasar pertimbangan keagamaan, melainkan konsensus seluruh warga Madinah. Tetapi pada masa kemudian muncul kelompok seperti Khawarij yang meng- haruskan putusan hukum berdasarkan hukum Tuhan, jika tidak akan di- anggap sebagai kafir, sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Quran. Apakah itu bukan preseden ke arah adanya fondasi teologis bagi negara Islam? Ayat itu turun bukan dalam rangka menjadikan hukum Tuhan sebagai hukum positif negara, melainkan lebih bergerak pada jalur kultural. Orang yang mengaku beragama Islam tentu harus menerapkan hukum-hukum 74
Abdul Moqsith Ghazali dasar Islam seperti salat dan lain-lain. Namun demikian, ayat ini tidak diniatkan untuk memformalisasi hukum atau syariat Islam. Menurut saya, apa yang dilakukan kelompok Khawarij adalah soal interpretasi terhadap doktrin. Mengapa demikian? Karena banyak sekali ayat di dalam al-Quran yang semula tidak diniatkan untuk kepentingan politik, belakangan berubah menjadi landasan untuk melegitimasi kepentingan politik. Kata khilâfah yang terdapat di dalam al-Quran tidak dimaksudkan untuk mendirikan khilâfah islâmiyah. Konsep khilâfah itu sendiri sesungguhnya baru mun- cul belakangan. Jadi, karena per- timbangan politik dan lain-lain konsepsi khilâfah islâmiyah bisa saja dimunculkan. Bahkan kata al-khulafâ' al-râsyidûn yang di- klaim berdasar Hadits, setelah saya cek, ternyata tidak pernah diungkapkan oleh Nabi, tetapi muncul belakangan, tepatnya pada zaman Umar bin Abdul Azis. Kalau kita cari dari 47 atau 48 pasal dalam Piagam Madinah tidak ditemukan satu kutipan pun yang berasal dari al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa dasar Piagam Madinah sama sekali bukan pertimbangan keagamaan, melainkan pertimbangan politis. Artinya secara historis ada kepentingan-kepentingan politik di balik muncul- nya isu seperti khilâfah islâmiyah itu? Ya, pembacaan orang terhadap al-Quran atau sejarah Islam sendiri tidak pernah netral. Sejarah bisa dibalik menjadi sangat fundamentalis, liberal, progresif dan lain-lain. Sejarah sebagai teks sangat bergantung kepada siapa para perumus dan pembacanya. Sejak awal kita tidak pernah tahu apa sesungguhnya 'jenis kelamin' Indo- nesia, apakah negara sekular atau negara agama. Banyak pihak mengatakan bahwa dengan adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia adalah negara agama, dengan demikian agama pun masuk ke dalam konstitusi negara. Sementara ada pihak lain yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekular. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? 75
Membela Kebebasan Beragama Agak repot mengatakan Indonesia sebagai negara sekular karena Indonesia memiliki Departemen Agama (Depag) yang masih mengurusi soal-soal keagamaan. Persoalan Ahmadiyah sendiri diinisiasi penyele- saiannya oleh Depag. Kasus ini saja sudah menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bisa disebut negara sekular. Jangan lupa juga kehadiran Depag merupakan konsesi terhadap penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta. Karenanya, ketika Gus Dur menghendaki pembubaran Depag, sebagian orang Depag mengatakan "bisa saja pembubaran Depag dilakukan asalkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu dikembalikan." Fakta tersebut menunjukkan juga bahwa ada beberapa kalangan yang menganggap upaya untuk membubarkan Depag merupakan tindakan ahistoris. Pertarungan dalam soal ini sendiri memang sangat keras. Dulu, sebagian orang Kristen keberatan dengan penggunaan kata Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila Pancasila, karena terlalu berbau Islam. Namun, karena satu dan lain hal, akhirnya tetap menggunakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kata 'Yang Maha Esa' tidak lagi dipakai. Dalam pembukaan itu disebutkan "berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", bukan 'Yang Maha Esa'. Jadi ada persoalan pilihan-pilihan kosa kata untuk menentukan arah dari negara. Kalau ketuhanan merupakan kata benda yang abstrak, maka UUD '45 seharusnya tidak menyebut kata tuhan atau Allah, karena orang Hindu dan Budha tidak memiliki konsep Tuhan yang konkret (imanen) seperti agama-agama lain, melainkan lebih bersifat abstrak, sangat transenden. Mestinya, arti ketuhanan dibiarkan kepada pemaknaan setiap orang, kelompok dan agama, bukan negara. Lantas sebutan yang tepat untuk Indonesia ini negara seperti apa? Apakah ada model baru untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam konteks relasi agama dan negara? Model seperti ini, saya kira, khas Indonesia. Pada negara-negara lain tidak ada prototipe negara seperti Indonesia yang di dalam Pancasila dan UUD negaranya tidak mencantumkan sama sekali negara agama, meski pada paraktiknya ada departemen khusus yang mengurusi soal-soal keagamaan. Karena itu susah menyebut Indonesia sebagai negara agama 76
Abdul Moqsith Ghazali karena konstitusinya tidak berdasarkan agama tertentu. Namun juga susah menyebut Indonesia sebagai negara sekular sepenuhnya karena memiliki Depag. Negara sekular dapat dicontohkan dengan Prancis yang tidak mentolerir campur tangan negara terhadap persoalan agama. Meski ada juga model Kanada di mana tidak ada campur tangan negara pada persoalan agama, tetapi negara tetap memberi bantuan terhadap aktivitas keagamaan. Di Indonesia, Depag bukan hanya memberi bantuan kepada pesantren dan madrasah tetapi juga kerap mengintervensi kurikulum dan lain-lain. Karena itu Indonesia tetap tidak bisa disebut negara sekular. Inilah khas Indonesia. Kata khilâfah yang terdapat di dalam al- Quran tidak dimaksudkan untuk mendirikan khilâfah islâmiyah. Konsep khilâfah itu sendiri sesungguhnya baru Bagaimana konsep yang harus dibangun agar agama tetap bisa masuk ke ruang publik namun dengan wajah yang lebih santun, tidak seperti yang ditampilkan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan kelompok-kelompok lain yang sejenis? muncul belakangan. Jadi, karena pertimbangan politik dan lain-lain konsepsi khilâfah islâmiyah bisa saja dimunculkan. Bahkan kata al-khulafâ' al- râsyidûn yang diklaim berdasar Hadits, setelah saya cek, ternyata tidak pernah diungkapkan Nabi, tetapi muncul belakangan, tepatnya pada zaman Umar bin Abdul Azis. NU sudah memutuskan bah- wa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Kuntowidjoyo dan Nurcholish Madjid menganggap Pancasila sebagai objektivikasi dari nilai-nilai agama. Pancasila dan agama sama sekali tidak memiliki pertentangan yang pokok, meski pada tingkat teknis pertentangan tetap ada, seperti tentang konsep pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan dalam Islam sepenuhnya berdasarkan pada pertimbangan suara terbanyak atau tidak. Faktanya adalah tidak, karena Nabi seringkali memveto sejumlah persoalan tanpa meminta pertimbangan kepada para Sahabat. Tapi veto seperti ini biasanya dilakukan Nabi lebih pada persoalan keagamaan ketimbang persoalan politik kenegaraan. Akhir-akhir ini muncul perda-perda di beberapa tempat yang diklaim sebagai perda syariat Islam. Bagaimana sikap Anda? 77
Membela Kebebasan Beragama Saya tidak pernah menemukan Peraturan Daerah (Perda) yang dinamakan perda syariah. Orang hanya melihat bahwa konten dari perda itu bernuansa syariat Islam. Misalnya perda tentang jilbab. Perda seperti itu tidak pernah bisa disebut sebagai Perda Kristen, karena memang aroma Islamnya sangat kuat. Kenyataan ini sendiri, menurut saya, tidak lebih dari proses pencarian yang selama Orde Baru (Orba) tertutup. Kini, setelah Orba tumbang, orang mulai penasaran bagaimana kalau dilakukan A, B atau lainnya. Sekarang, kalau kita saksikan, banyak orang yang mulai merasa gerah terhadap perda-perda seperti itu. Di Aceh sendiri penegakan kanun-kanun sudah banyak memperoleh resistensi dari masyarakat. Qânûn khalwat, maysir dan lain-lain, sampai sekarang masih bolong-bolong. Penegakannya hanya menyentuh masyarakat bawah. Sampai sekarang di Aceh belum ada qânûn sariqah (pencurian). Lantas, apakah dalam perda syariah korupsi menjadi bagian dari tindak pencurian? Sebab, tindak korupsi dianggap sebagai apa dan bagaimana penyelesaiainnya, tidak pernah menemukan kejelasannya hingga kini dalam rumusan perda syariah. Abdullah Puteh, misalnya, bekas gubernur Aceh yang diputus melakukan korupsi, dihukumnya di Jakarta. Untuk hal ini, saya pernah mengatakan kepada ketua dinas syariah di Aceh bahwa permasalahan-permasalahan seperti itu tak mudah diatasi dengan penegakan fiqh jinâyah saja. Selain kanun-kanun yang telah disebutkan, saya mendengar sebagian tokoh Aceh mulai memikirkan membuat qânûn murtad. Qânûn ini sendiri mendapatkan presedennya di dalam Undang-Undang (UU) Malaka pada abad ke-15. Melalui UU ini 'pemerintahan' Malaka pada saat itu mendapatkan legitimasi untuk melakukan pembunuhan terhadap orang- orang yang pindah agama. Namun demikian, formalisasi syariat Islam bukan hanya dalam bentuk perda, beberapa di antaranya berupa Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Saya melihat bahwa keberagamaan di negeri ini sekarang arusnya memang seolah bergeser ke kanan, sehingga bupati/wali kota seperti menjemput bola aturan-aturan yang bernuansa syariah untuk dimasukkan ke dalam aturan-aturan yang resmi. Penerapan perda syariah diklaim melalui proses demokratis. Perda syariah merupakan usulan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kemudian digodok dan disetujui oleh DPRD. Fakta inilah yang kemudian menerbitkan alibi 78
Abdul Moqsith Ghazali bahwa perda itu konstitusional. Tetapi, jika melihat kontennya, apakah perda-perda syariah bertentangan dengan konstitusi? Banyak orang, termasuk juga saya, mengatakan bahwa perda syariah atau SK Bupati itu banyak memiliki pertentangan atau bertabrakan dengan UUD '45. Contoh kecil adalah pengaturan pakaian. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan memakai baju A atau B dalam menja- lankan aktivitas perkantoran. Kalau tidak salah, ada salah seorang Bupati di Jawa Barat yang mewajibkan PNS memakai baju koko pada hari Jum'at. Celakanya lagi, baju koko itu bu- kan dari Arab, yang dinyatakan asal-muasalnya, melainkan dari Cina atau paling dekat dari Tanah Abang. Bagi saya, itu berten- tangan dengan kebebasan yang didukung oleh konstitusi, UU Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain-lain. Begitu juga, aturan pe- nyelenggaraan salat berjamaah. Salat berjamaah itu sendiri bagus. Tapi kalau pelaksanaannya diatur oleh pemerintah, saya khawatir akan mengurangi pahala orang yang salat berjamaah. Karena mereka, tidak menutup kemungkinan, menyelenggarakan salat berjamaah hanya karena takut pada polisi atau pemerintah. Ini kalau dibiarkan terus, Indonesia sebagai negara bangsa yang berdasar Pancasila dan UUD '45 akan bubar digantikan oleh negara agama. Persis pada titik itu jugalah, kalau terus dilanjutkan, pulau-pulau di Indonesia pun akan terkapling- kapling berdasarkan agama atau mazhab fikih yang dianutnya. Apakah pengambilan keputusan dalam Islam sepenuhnya berdasarkan pada pertimbangan suara terbanyak atau tidak? Faktanya adalah tidak, karena Nabi seringkali memveto sejumlah persoalan tanpa meminta pertimbangan para Sahabat. Tapi veto seperti ini biasanya dilakukan Nabi lebih pada persoalan keagamaan ketimbang persoalan politik kenegaraan. Di internal para pengusung formalisasi syariat Islam tidak ada semacam konsensus. Bagian-bagian mana yang penting diformalisasikan dan mana yang tidak, antara satu dan yang lainnya berbeda-beda; yang dimaksudkan oleh satu tokoh berbeda dengan tokoh yang lain. Ditinjau dari prosesnya, apakah perda syariah sudah memenuhi proses-proses legislasi? Banyak orang mengkritiknya jauh dari proses legislasi. Misalnya saja, perumusan 79
Membela Kebebasan Beragama kebijakan publik tentu harus melibatkan dan adanya konsultasi publik. Itu tidak selalu ditunaikan oleh para perumusnya. Sebuah aturan atau perda tidak jarang hanya dikonsultasikan kepada sebagian orang tokoh dan tidak kepada yang lainnya. Sehingga wajar ketika peraturan itu diberlakukan mengundang resistensi dari masyarakat banyak. Kalau melihat pola keseluruhan perda atau implementasi syariat Islam di beberapa daerah, apakah lebih beraroma politis atau memang murni teologis, karena mengerasnya semangat monoreligius dan radikalisme di masyarakat? Menurut saya, pembuatan perda syariah cenderung politis. Karena perda tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang sangat dalam dan mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Celaka- nya lagi, sebagiannya adalah fotokopi dari perda-perda di daerah atau negara lain (Malaysia dan Brunei Darussalam). Mungkin juga ada motif ekonomi, karena membuat perda itu ada anggarannya. Contoh konkret adalah UU Perbankan Syariah. Melalui UU ini, bank-bank konvensional yang membuka bank syariah harus melalui pengawasan tertentu. Kepentingan ekonomi di sini masuk ketika diatur bahwa yang bisa menjadi dewan pengawas atau dewan syariah adalah orang Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau orang-orang yang ditunjuk oleh MUI. Dari sini kemudian banyak bermunculan orang-orang MUI yang menjadi komisaris atau dewan syariah di seluruh bank-bank syariah. Jadi, sekali lagi, motif diaturnya persoalan ini lebih bernuansa ekonomi, hanya bagi-bagi kapling. Artinya, tidak sepenuhnya perda ataupun perbankan syariah adalah aspirasi masyarakat bawah? Bahwa ada sebagian kecil masyarakat Islam yang menginginkan hal itu, benar. Tapi apakah MUI benar-benar menjadi representasi umat Islam Indonesia? Itu sama sekali tidak jelas. Karena MUI bukanlah sebuah organisasi masyarakat (ormas). Kalau dikatakan ormas siapa massanya. Kalau NU, Muhammadiyah, MMI atau FPI memiliki massa yang jelas. Makanya MUI tidak bisa disebut ormas. Yang lebih tepat, MUI disebut 80
Abdul Moqsith Ghazali sebagai lembaga kajian atau "LSM plat merah". Ia masih menyusu pada negara. Sampai sekarang belum disapih. Ketika perda syariah diformalkan, hukum dari perda ini tak ubah seperti sarang laba-laba. Ia hanya bisa menjerat hewan-hewan kecil sementara yag lebih besar tidak bisa. Kalau melihat kontennya, apakah formalisasi syariat mampu mengatasi persoalan-persoalan mutakhir yang akan muncul? Sebenarnya apa yang dimaskud dengan syarî'ah sendiri tidak pernah disepakati. Tidak pernah ada kesepakatan mengenai mana saja yang bisa diatur dan mana yang tidak. Kalau korupsi dianggap melanggar hukum, syarî'ah harusnya memiliki aturan jelas untuk itu. Tetapi kalau orang berpindah agama kemudian di- anggap melakukan tindak kri- minal dan harus dihukum itu jelas melanggar UUD '45 dan HAM. Syariat Islam selalu dipahami berbeda oleh masing-masing ke- lompok. Makanya orang seperti Kiai M. Ahmad Sahal Mahfudz menolak formalisasi syariat Islam. Yang lebih menarik lagi adalah argumen yang dikeluarkan oleh para kiai NU. Menurut mereka kalau fikih atau syariah diforma- lisasikan maka akan mengurangi keikhlasan orang Islam dalam beribadah. Orang kemudian hanya melakukan shalât dluhâ karena takut pada pemerintah, orang belajar al-Quran, seperti yang terjadi di Aceh, mungkin tidak mendapatkan pahala, karena dilakukan hanya untuk menjadi gubernur atau bupati. Jadi, dari sudut etika sufistik, beribadah yang sejatinya merupakan urusan yang sangat ukhrâwî menjadi sangat dangkal, profan, murni duniawi. Sekian lama orang NU di pesantren menjalankan salat jamaah secara istiqâmah tanpa adanya topangan UU atau Perda. Bagi mereka, agama harus berangkat dari kesadaran, dengan demikian tidak bisa dipaksakan. Sekali dipaksakan, yang muncul adalah kepalsuan. Menurut saya, pembuatan perda syariah cenderung politis. Karena perda tidak disusun berdasarkan pertim-bangan yang sangat dalam dan mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Celakanya lagi, sebagiannya adalah fotokopi dari perda-perda di daerah atau negara lain (Malaysia dan Brunei Darussalam). 81
Membela Kebebasan Beragama Perda syariah, dalam beberapa segi, memiliki kesamaan dengan usaha mem- publikkan agama, kendati jika melihat paparan Anda jelas tidak bisa dengan cara formalisasi syariah seperti yang sekarang bermunculan. Adakah cara lain yang lebih mungkin untuk menampakkan agama ke ruang publik? Mungkin nomenklatur dan konsiderannya yang harus diubah. Konsideran perda tidak bisa berupa ayat al-Quran, karena perda seharus- nya mengatur semua orang bukan hanya umat Islam. Karena Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini, mungkin wajar kalau umat Islam mendapat berbagai keistimewaan tertentu dari pemerintah seperti adanya UU haji, zakat, pengadilan agama dan lain sebagainya, yang tidak dimiliki oleh warga atau umat dari agama-agama lain. Tetapi ketika agama masuk ke ruang publik, argumentasi yang dipakai haruslah argumentasi publik. Bahwa orang bisa terinspirasi oleh agama, sebagaimana yang lainnya juga terinspirasi oleh filsafat atau budaya tertentu, tidak apa-apa. Namun kalau segalanya ditarik menjadi semata-mata argumen agama, jelas berbahaya. Kekhawatiran kalangan konservatif agama di tengah kehidupan modern adalah ketika umat lebih mengedepankan rasionalitas publik yang dapat menghilangkan kekuatan agama di ruang publik. Karena itu, dalam upaya kembali meraup simpati publik terhadap agama, kalangan Kristen di Amerika Latin berupaya menampilkan wajah agama yang lebih populer. Agama kemudian masuk ke ruang-ruang yang digemari anak muda, seperti musik, olahraga dan sebagainya. Cara seperti itu lebih baik, sebab tidak dengan cara-cara memaksakan agama menjadi regulasi formal. Berdakwah di televisi dengan berbagai variasinya, yang bisa dikatakan populer, sah-sah saja. Problem dan kekerasan yang terkait dengan isu perbedaan agama dan keyakinan tidak ditangani pemerintah sesuai konstitusi. Padahal kewajiban generik pemerintah: menghormati, melindungi, menjamin, dan mempro- mosikan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga, terutama minoritas, bukan malah membiarkan atau malah mengkri- minalisasi korban. 82
Abdul Moqsith Ghazali Pada tingkat pusat, sebenarnya UU atau kebijakan-kebijakan yang bernuansa Islam tidak berhasil disahkan. RUU Anti-Pornoaksi dan Pornografi direvisi hampir secara total, meski aturan seperti ini hanya menimbulkan masalah. Hal itu terjadi karena secara nasional susah untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan primordial keagamaan tertentu ke dalam penyusunan kebijakan publik secara umum. Makanya sebagian kelompok yang ingin mengimplementasikan syariat Islam lebih memilih bergerak di daerah-daerah. Di daerah, pertarungannya lebih lokal, berskala lebih kecil dan pertimbangan politisnya pun berbeda dengan konteks nasional. Misalnya yang terjadi sekarang dalam kasus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Yogyakarta. Pertarungan yang terjadi di antaranya soal struktur kepengu- rusan FKUB itu sendiri. Memu- tuskan siapa yang akan dijadikan perwakilan harus dilewati dengan ketegangan, karena NU, Muham- madiyah, MMI dan lain-lain ti- dak semuanya merasa ter-cover. Proses demikian meniscayakan terjadinya pertarungan di internal Islam. Maka, saya kerap berkelakar, kalau saja dulu Islam hadir dalam konteks seperti sekarang ini, pasti juga Islam akan dituduh melakukan penodaan agama, karena Islam telah meminjam istilah, bahkan sebagian, dari ajaran Kristen, atau yang terbanyak dari Taurat (Yahudi). Beruntung, waktu pertama Kejadian seperti diceritakan di atas, persis seperti yang terjadi di MUI. Komisi fatwa MUI itu berjumlah 32 orang. Masing-ma- sing ormas diwakili oleh satu orang. NU dan Muhammadiyah yang merupakan ormas besar hanya diwakili oleh satu orang. Sementara MMI, HTI dan ormas-ormas kecil lainnya, masing-masing diwakili oleh satu orang. Dalam hal ini kelompok fundamentalis pintar memainkan aturan ini dengan banyak membuat ormas. Semakin banyak ormas akan semakin banyak wakil yang dimiliki di dalam MUI, sehingga kalau terjadi proses pengambilan keputusan lewat voting, kelompok-kelompok mereka akan menang, mengalahkan suara NU dan Muhammadiyah yang massanya jauh lebih besar. Jadi kalau belakangan wajah MUI lebih mengarah ke "kanan", cenderung fundamentalis, memang karena representasi di dalamnya terdiri dari kelompok-kelompok mereka. Dari sini kita tahu kali Islam datang tidak ada pasal penodaan agama. 83
Membela Kebebasan Beragama bahwa politik representasi juga bisa berbahaya. Politik model ini tidak berpatokan pada besar atau kecilnya suatu ormas, melainkan pada keterwakilan semua ormas. Artinya, apakah wajar kalau kemudian MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang sangat diskriminatif terhadap setiap kelompok yang berbeda, minoritas agama dan keyakinan? Ya, karena wajah MUI memang seperti itu. Contohnya, orang-orang yang berada di HTI membuat lembaga baru: Forum Umat Islam (FUI). Sementara, ormas-ormas yang merupakan turunan dan berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang serupa banyak dan beranak-pinak. Sementara NU dan Muhammadiyah yang memiliki massa jauh lebih besar tidak beranak-pinak. Sehingga wajar apabila ormas-ormas yang sekarang mewakili MUI sebagian besar adalah yang dibikin oleh kalangan fundamentalis. Kalau formasi MUI tetap seperti ini maka kebijakan atau fatwa yang diambil pun akan terus seperti ini. Kalaupun ketua umumnya berasal dari wakil NU, tetap saja tidak akan mempuyai peran yang signifikan. Kembali ke perda syariah. Jadi, apakah benar perda syariah mendiskriminasi kaum minoritas, seperti perempuan, agama dan kepercayaan di luar mainstream serta komunitas atau kepercayaan adat lainnya? Kalau isi perda syariah tidak bertentangan dengan UUD '45, saya kira, tidak akan bermasalah. Kalau perda syariah sudah dijalankan dan diputuskan berdasarkan prosedur-prosedur yang sahih dari sudut demokrasi maka, menurut saya, tidak apa-apa. Karena saya yakin kalau perda yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi tidak akan muncul perda yang "aneh-aneh", tidak akan muncul perda jilbab, perda murtad dan lain sebagainya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mudah-mudahan pimpinan yang baru bisa membatal- kan perda-perda seperti itu. Dalam UU Otonomi Daerah (Otda) terdapat ketentuan bahwa persoalan agama bukan menjadi urusan daerah melainkan pusat. Maka pemerintah 84
Abdul Moqsith Ghazali pusat sebenarnya mempunyai legitimasi yang kuat untuk menolak kalau ada perda yang bertentangan dengan konstitusi, seperti perda syariah. UU Otda memang mengatakan seperti itu. Namun, kalangan pendukung perda syariah juga pandai berkelit. Misalnya pada kasus zakat. Mereka menyatakan bahwa zakat bukan hanya persolan agama tapi persoalan bagaimana mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Minuman keras dan mencuri bukan soal agama tetapi soal kriminal yang harus dita- ngani. Akhirnya, kata Islam atau syariah sendiri tidak muncul. Ja- di, MK harus turun tangan meng- atasi peraturan dan perundang- undangan yang inkonstitusional. Harus ada counter terhadap perda- perda. Perda sendiri, kalau dilihat dari hierarki tata perundang-un- dangan, hanyalah hukum turun- an yang tidak boleh bertabrakan dengan konstitusi, Inpres dan sebagainya. Itu yangg harus segera diteliti: apakah suatu perda dianggap melanggar, dan kalau melanggar, maka harus batal demi UUD '45. Jadi, pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah, menurut saya, bukan disebabkan oleh pertimbangan agama melainkan lebih pada pertimbangan politik. Karena itu ayat al-Quran yang berbunyi walan tardlâ 'anka al-yahûdu walâ al-nashârâ hattâ tattabi'a millatahum, tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh umat Yahudi, tetapi hanya untuk Yahudi Madinah. Buktinya, ketika terjadi penaklukan Andalusia, Islam justru berkolaborasi dengan Yahudi. Tetapi kalau kita lihat kasus Ahmadiyah dan Komunitas Eden, misalnya, mereka justru menjadi korban dari ketidaksigapan pemerintah dalam menegakkan amanat konstitusi. Jika demikian, apa yang bisa dilakukan untuk mereduksi terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama? Pada tingkat pusat, menurut saya, harus dilakukan revisi terhadap KUHP pasal 156a tentang penodaan agama. Kata menodai dalam pasal itu harus ditegaskan siapa yang berhak untuk merumuskan dan me- nyimpulkan sebuah paham atau kepercayaan dianggap menodai Islam. Sementara Ahmadiyah selama ini sudah dianggap menodai Islam oleh 85
Membela Kebebasan Beragama MUI. Hasil revisi terakhir yang diharapkan menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik, saya kira, malah akan lebih membahayakan. Pasca- revisi, pasal penodaan malah diperinci lebih detil. Sehingga orang yang mempunyai paham ketuhanan tertentu di dalam Islam, misalnya ikut Mu'tazilah atau mazhab teologi yang tidak mainstream, yang dalam pertimbangan MUI dianggap menyimpang, juga akan dianggap melakukan penodaan agama, karenanya bisa dipenjarakan. Pada tingkat pusat, KUHP ini harus diperhatikan betul oleh se- jumlah aktivis gerakan yang memperjuangkan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena, menurut saya, sangat berbahaya. Pengembangan pasal 165a, pada sisi lain, dengan menggeser term peno- daan menjadi meresahkan, juga harus ditinjau kembali. Kata meresahkan sendiri, menurut saya, lebih bersifat pertimbangan sosial. Yang paling penting adalah pasal tentang penodaan itu. Karena pasal ini yang selalu menjadi rujukan kelompok mainstream Islam tertentu untuk bergerak, membatasi, dan membubarkan kepercayaan atau kelompok lain. Revisi UU/No.1/PNPS/1965 yang sekarang sedang dilakukan juga harus dilihat dan diawasi. Tetapi, jika dicermati dari seluruh konsekuensi pasal 156a dan UU/ No.1/PNPS/1965 sangat nyata bertentangan dengan konstitusi. Sebab keduanya menjadi instrumen legal yang dapat mencerabut hak-hak dan kebebasan warga untuk beragama dan berkeyakinan, maka yang paling mendesak adalah menghapus kedua produk hukum tersebut. Kalau konteksnya seperti itu, perlu langkah seperti apakah bagi kalangan yang hendak menyemai nilai-nilai agama yang rasional, pluralis, dan damai guna "memformalkan" tafsir atau wacana agama yang dianutnya - setidaknya, kalau tidak bisa merebut wacana dominan dari MUI - sehingga dapat terdiseminasi dan terimplementasi masyarakat luas? Artinya perjuangan ini tidak bisa dilakukan hanya pada satu sektor. Lebih dari itu, persoalan seperti yang Anda tanyakan sendiri baru muncul dan dibicarakan pasca-Soeharto. Kini orang bebas membicarakan makna kebebasan beragama dan lain-lain, yang sama sekali tidak dikenal pada zaman Soeharto, Orba. Pada rezim Orba, segala urusan, termasuk juga urusan agama, bergantung dan diserahkan kepada Soeharto. Pada masanya, 86
Abdul Moqsith Ghazali gerakan fundamentalis langsung disimpulkan sebagai gerakan anti-Pancasila dan anti-NKRI, oleh karena itu harus hengkang dari negeri ini. Dari sini, wajar kalau orang dan kelompok Islam yang ekstrem atau fundamentalis tidak bisa berkembang dan mendapat tempat pada rezim Orba. Sehingga pemikiran seperti yang dimiliki oleh Cak Nur itulah yang mendapat tempat. Tetapi kita tidak ingin kembali mengulang rezim Orba. Mengulangi itu hanya akan membuat senjata makan tuan. Menurut saya, yang terjadi pada saat ini barulah tahap awal. Kita baru membicarakan lagi sesuatu yang persis terjadi pada era 1940-an. Faktanya, hingga kini, pembatasan dan pengakuan agama tetap ada. Pengakuan terhadap agama-agama sendiri, menurut saya, terkait dengan persoalan budgeting. Karena pemerintah sudah mempunyai alokasi untuk membantu agama, maka penambahan agama yang diakui negara hanya akan membawa masalah. Misalnya saja kalau jumlah agama mencapai 300 buah, maka APBN hanya akan dihabiskan untuk kegiatan membantu agama saja. Jadi, persoalan ini juga merupakan persoalan politik anggaran, tidak semata-mata persoalan keyakinan. Artinya, kalau tiap tahun terdapat penambahan agama, Departemen Agama akan kebingungan. Dengan penambahan Konghucu saja Depag harus menambahkan satu direktorat untuk agama Konghucu. Ini jelas akan mengurangi jatah untuk agama-agama lain. Intinya, persoalan ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Kalau Depag dibubarkan, pesantren-pesantren akan kerepotan, demikian juga ormas-ormas yang sebelum ini kita sebutkan, karena ternyata salah satu suntikan dana ormas tersebut berasal dari situ. Negara sekarang tampak lemah dan tidak bisa menjamin dan memenuhi hak-hak dan kebebasan warga negaranya untuk beragama dan berkeya- kinan. Sebaliknya, pemerintah justru aktif merespon desakan MUI, sebagai wadah aspirasi paham Islam mainstream, dengan memberangus hak-hak dan kebebasan warga negara, terutama para pengikut al-Qiyadah al- Islamiyah dan Ahmadiyah, termasuk membiarkan tindak kekerasan terjadi terhadap mereka. Repotnya lagi, ternyata kekerasan seperti yang dialami al-Qiyadah dan Ahmadiyah tidak terjadi pada agama-agama lokal yang tidak meminjam 87
Membela Kebebasan Beragama simbol agama-agama resmi seperti agama Tolotang, Kaharingan dan lain- lain. Yang dialami mereka hanyalah kesulitan untuk mendapatkan hak-hak sipil sebagai warga negara. Kekerasan atas nama agama selalu diarahkan kepada kelompok-kelompok yang masih menggunakan simbol-simbol agama yang sudah resmi (diakui negara), seperti yang menimpa Lia Eden. Al-Qiyadah dan Ahmadiyah juga demikian. Pada kasus Lia Eden ternyata yang marah tidak hanya dari agama Islam tetapi juga Kristen. Masalahnya, kalau mau membuat agama baru juga malah akan repot. Maka, saya kerap berkelakar, kalau saja dulu Islam hadir dalam konteks seperti sekarang ini, pasti juga Islam akan dituduh melakukan penodaan agama, karena Islam telah meminjam istilah, bahkan sebagian, dari ajaran Kristen, atau yang terbanyak dari Taurat (Yahudi). Beruntung, waktu pertama kali Islam datang tidak ada pasal penodaan agama. Artinya Anda sepakat bahwa kalau negara sudah memiliki keberpihakan pada agama tertentu, berarti mengalami setback ke Abad Pertengahan di mana inkuisisi, kemesraan antara agama dan negara, begitu menindas agama minoritas dan ijtihad atau paham agama yang berbeda? Di Indonesia, kasus seperti ini memang baru. Kini, pemerintah seperti mengalami kegamangan. Pemerintah tidak bertindak secara tegas dan tepat di tengah adanya Ahmadiyah yang menggunakan simbol-simbol Islam dan kelompok lain yang anti dengan Ahmadiyah. Cobalah Anda masuk ke pengadilan. Yang dipakai oleh institusi ini untuk memutuskan kasus Ahmadiyah adalah pasal penodaan agama sebagaimana terdapat dalam KUHP. Kemudian kalau ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan penodan agama, hakim tidak akan meminta penjelasan kepada MA melainkan kepada MUI. Lantas, kalau MUI mengatakan bahwa Ahmadiyah telah melakukan penodaan agama, maka serta-merta hakim pengadilan pun kemudian memutuskan sama persis seperti perkataan MUI. Padahal MUI tidak termasuk ke dalam hierarki lembaga-lembaga tinggi negara yang dapat dimintai pertimbangannya oleh hakim. Artinya, kondisi demikian bukanlah keadaan yang ideal bagi negara, lan- taran negara semestinya menjalankan amanat konstitusi dan melaksanakan ketentuan ICCPR sebagaimana kini telah diratifikasi. 88
Abdul Moqsith Ghazali Bangsa ini baru bisa membicarakan perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan secara terbuka pasca-Soeharto (Orba). Dulu pemerintah kita lebih bersifat tangan besi. Bisa dipahami kalau kemudian kekerasan terhadap Ahmadiyah tidak pernah terjadi pada masa Soeharto. Meskipun, fatwa akan sesatnya Ahmadiyah sendiri sebenarnya sudah lama, di mana MUI sudah mengeluarkan fatwa itu jauh sebelum lengsernya Soeharto. Tapi mereka aman-aman saja ketika itu. Tidak pernah terdengar adanya tindak intimidasi, kekerasan dan sebagainya yang diarahkan terhadap jemaah Ahmadiyah. Hal ini terjadi bukan karena tidak adanya pengharaman, melainkan karena kekuatan Soeharto memang tidak bisa dilawan dengan cara-cara seperti itu. Fatwa pengharaman belakangan ini dibuka ke publik, maka sangat mungkin bisa menjadi pedang bermata dua, yang celakanya negara kehilangan kapasitasnya dalam menjalankan amanat konstitusi, sehingga tuntutan dan tindakan-tindakan kalangan yang berpaham mainstream mengeksklusi setiap "yang beda" kian tanpa kompromi, bahkan semakin tidak terkendali. Ketika agama masuk ke ruang publik, argumentasi yang dipakai haruslah argumentasi publik. Bahwa orang bisa terinspirasi oleh agama, sebagaimana yang lainnya juga terinspirasi oleh filsafat atau budaya tertentu, tidak apa- apa. Namun kalau segalanya ditarik menjadi semata-mata argumen agama, jelas berbahaya. Di sinilah pentingnya gagasan pluralisme. Persoalannya, pluralisme mem- peroleh resistensi keras, bahkan diharamkan oleh MUI dan sebagian umat Islam. Resistensi dan pengharaman MUI didasarkan pada dua alasan. Pertama, pluralisme disamakan dengan sinkretisme karena cenderung menyamakan kebenaran semua agama. Kedua, pluralisme disamakan dengan relativisme karena tidak mendaku absolutisme agama. Kedua alasan itu, bagi orang-orang yang ingin "menyelamatkan" agama, dapat mendangkalkan iman umat. Bagaimana menurut Anda sendiri? Pemaknaan pluralisme sebagai menyamakan seluruh agama sebagai- mana dinyatakan oleh MUI, menurut saya contradictio in terminis. Karena pluralisme pada dirinya sendiri justru mengandaikan pluralitas, perbedaan. 89
Membela Kebebasan Beragama Kalau seluruh agama sama tidak akan ada pluralisme, yang ada justru singularisme, ketunggalan. Itu yang tidak dipahami oleh MUI. Pluralisme, menurut saya, sama sekali tidak identik dengan penyamaan agama. NU dengan Muhammadiyah saja berbeda, apalagi Islam dan Kristen, pasti akan lebih banyak perbedaan ketimbang persamaannya. Bahwa orang ingin mencari persamaan antara Islam dengan yang lain, itu ya, dan wajar, karena perbedaan di antaranya lebih banyak ketimbang persamaannya. Lebih susah mencari persamaan ketimbang perbedaan. Tapi tidak berarti bahwa Islam sama dengan Kristen. Jadi tuduhan menyamakan seluruh agama oleh MUI adalah salah pada dirinya sendiri dan tidak realistis. Sebab, pada dasarnya, di antara masing-masing agama tidak mungkin disamakan. Agama-agama adalah fakta perbedaan itu sendiri, pluralitas. Pluralitas adalah fakta dan pluralisme adalah sikap terhadapnya. Pluralisme dianggap sebagi relativisme juga tidak tepat. Pluralisme dan relativisme adalah dua hal yang berbeda. Pluralisme mengandaikan adanya pluralitas, bahwa saya berbeda dengan Anda kemudian dicarikan bagaimana cara mengatasi perbedaannya. Namun kemudian ada yang memakai cara kekerasan dalam menyikapi perbedaan, misalnya bahwa Anda salah dan sesat, karena itu harus dihabisi. Meski demikian, selalu ada yang memakai cara pluralis dalam memandang perbedaan agama dan kepercayaan; kita berbeda dan karena berbeda maka kita harus menghargai. Tetapi ada klaim kebenaran (absolutisme) di masing-masing agama. Klaim kebenaran pasti ada karena hal itu menyangkut keyakinan. Orang NU dan Muhammadiyah, di dalam internal Islam sendiri, atau Kristen dan Islam sama-sama mempunyai klaim kebenaran. Tetapi, yang patut digaris bawahi bahwa klaim seperti itu tidak bisa menjadi dasar untuk menghancurkan orang lain. Walaupun kalau kita baca sejarahnya akan ditemukan kenyataan bahwa beberapa nilai dalam Islam sama dengan Kristen. Itu banyak ditemui bahkan dilakukan oleh Nabi sendiri. Misalnya, di dalam tafsir Al-Razi dikatakan bahwa Nabi Muhammad datang bukan untuk membawa syariat baru, melainkan meminjam syariat Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Makanya tidak ada yang baru di dalam syariat Islam. Syariat-syariat pokok dalam Islam adalah hasil adopsi dari syariat- syariat sebelumnya. Syariat Islam bukanlah sesuatu yang genuin berasal 90
Abdul Moqsith Ghazali dari Islam, baik salat, zakat, puasa, maupun haji. Mungkin yang baru adalah syahadatnya, asyhadu anna muhammadan rasûlullâh. Agama mengenal konsep soteriologi. Setelah Konsili Vatikan II, Katolik menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja. Islam juga memiliki landasan teologis bagi prinsip-prinsip semacam itu. Sayang, pada fakta dan praktiknya, agama-agama kerap lebih mengedepankan bentuk teologi yang menyatakan ketiadaan keselamatan lain di luar agamanya. Islam beranggapan bahwa hanya Islamlah yang paling benar. Tidak begitu juga. Dalam al-Quran misalnya, klaim orang Yahudi dan Nasrani bahwa hanya mereka yang akan masuk surga, lâ yadkhul al- jannata illâ man kâna hûdan aw nashârâ. Kemudian klaim tersebut dibantah oleh al-Quran dengan mengatakan tilka amâniyyukum, itulah imajinasi mereka, lantas dilanjutkan qâlû balâ, tidak begitu, man aslama wajhahu li 'l-Lâhi wahuwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Ayat itu jelas merupakan kritik al-Quran terhadap orang-orang Yahudi yang saat itu menyatakan bahwa surga hanyalah milik mereka. Nabi Muhmmad sendiri pernah berkata lâ tasyubbu Waraqah ibn Naufal fa-innî qad ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn, janganlah kamu mencaci Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Kristen yang mengakui kenabian Muhammad, karena saya sudah melihat dia berada di dalam surga. Keterangan ini terdapat di dalam kitab al-Jâmi' al-Shaghîr li Ahâdîts al-Basyîr wa al-Nadzîr karangan Jalaluddin al-Suyuthi. Hadits ini menjadi bukti sikap pluralis, mungkin lebih tepatnya sikap inklusif, Nabi terhadap umat agama lain. Contoh lain untuk hal ini misalnya dapat dilihat pada seorang Yahudi Madinah bernama Mukhairiq. Ketika orang-orang Yahudi sudah banyak melakukan penentangan terhadap Piagam Madinah kemudian menimbulkan sejumlah peperangan antara umat Islam dan Yahudi di Madinah, Mukhairiq berpihak kepada umat Islam dan berperang bersama Nabi melawan orang-orang Yahudi. Ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi "kenapa Anda berperang bersama Muhammad, tidak bersama orang-orang Yahudi?" Ia menjawab "karena orang-orang Yahudi telah melanggar Piagam Madinah". Di dalam Piagam Madinah dijelaskan bahwa seluruh warga Madinah harus dilindungi kalau ada serangan musuh dari luar. Pada kasus Mukhairiq 91
Membela Kebebasan Beragama di atas dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi penyerangan dari Musyrik Mekah ke Madinah, di mana orang Yahudi Madinah berkolaborasi dengan orang Musyrik Mekah untuk menghancurkan Islam dalam perang Khandaq, perang Parit, mereka telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama. Bagi Mukhairiq, kesepakatan itu sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Karena orang-orang Yahudi Madinah telah melanggar kesepakatan itu, maka sikap paling benar menurutnya adalah membela Muhammad sebagai orang yang konsisten menjalankan kesepakatan Piagam Madinah. Sebelum meninggal, Mukhairiq sendiri kemudian berwasiat agar seluruh hartanya diberikan untuk kepentingan Muhammad dan Sahabat-sahabatnya. Lalu Muhammad berkata Mukhairiq khayr al-yahûd, Mukhairiq adalah paling baiknya orang Yahudi. Kalau begitu mesti ada kesepakatan bersama bahwa nilai dasar kolektif kita bisa mengatasi keimanan masing-masing agama. Keimanan adalah hal privat. Kesepakatan kolektif adalah hal lain yang bersifat objektif. Piagam Madinah itu seperti Pancasila, pokok- pokok kesepaktan kolektif di antara mereka untuk saling membantu satu sama lain, menjadi satu kesatuan, ummatan wâhidan. Jadi, peng- usiran orang-orang Yahudi dari Madinah, menurut saya, bukan di- sebabkan oleh pertimbangan agama melainkan lebih pada pertimbangan politik. Karena itu ayat al-Quran yang berbunyi walan tardlâ anka al- yahûd walâ al-nashârâ hattâ tattabi'a millatahum, tidak bisa digene- ralisasi untuk seluruh umat Yahudi, tetapi hanya untuk Yahudi Madinah. Buktinya, ketika terjadi penaklukan Andalusia, Islam justru berkola- borasi dengan Yahudi. Hubungan Islam dengan agama lain, menyangkut persoalan sosial- politik-ekonomi, itu sangat fluktuatif. Misalnya, ketika Islam berada di Mekah, di mana pada saat itu menjadi minoritas, ternayata meminta suaka politik ke raja Habasyah yang beragama Kristen. Pada saatnya, hubungan seperti itu sama sekali tidak menjadi masalah. Baru kemudian, ketika akhirnya Habasyah dipimpin oleh raja Kristen yang ekstrem, hubungan yang terjadi antara Islam dan Kristen kembali pada pertikaian dan per- musuhan. Maka ayat-ayat yang cenderung eksklusif, seperti walan tardlâ... 92
Abdul Moqsith Ghazali di atas, menurut saya harus dipahami sebagai ayat-ayat yang diturunkan di dalam konteks sosial politik tertentu, sehingga tidak bisa diuniversali- sasikan. Oleh karena itu, sikap umat Islam tidak bisa selamanya anti terhadap Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana ditunjukkan al-Quran sendiri, ketika perlindungan diberikan oleh raja Habasyah kepada umat Islam, ayat yang turun adalah walâ tajidanna aqrabahum mawaddatan li al-ladzîna..., kamu akan menjumpai bahwa yang paling enak dijadikan sa- habat adalah orang yang mena- makan dirinya sebagai Nasrani. Tetapi itu tidak bisa dijadikan patokan, karena berikutnya ter- jadi Perang Salib yang memba- wa pada disharmoni antara Islam dan Kristen. Ketika dulu Romawi kalah perang dengan Persia, umat Islam juga ikut menderita, maka turunlah ayat ghulibat al-rûm. Jika dicermati dari seluruh konsekuensi pasal 156a dan UU/No.1/PNPS/1965 sangat nyata bertentangan dengan konstitusi. Sebab keduanya menjadi instrumen legal yang dapat mencerabut hak-hak dan kebebasan warga untuk beragama dan berkeyakinan, maka yang paling mendesak adalah menghapus kedua produk hukum tersebut. Anda sudah menerangkan hubungan Islam-Kristen-Yahudi yang disorot dari sisi politik. Dari sisi teologis, bagaimana Anda menerangkan klaim bahwa Yahudi disempurnakan oleh Kristen lalu disempurnakan lagi oleh Islam. Logika yang dipakai kemudian, karena Islam datang belakangan dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, maka yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi? Al-Quran sendiri, menurut saya, tidak berkata seperti itu. Yang ada adalah mushaddiqan limâ bayna yadayhi wa muhayminan 'alayhi. Al- Quran datang bukan untuk menghancurkan kitab Taurat dan Injil, tetapi justru untuk membenarkan atau menjaga nilai-nilai yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya, pada surat terakhir al-Quran dinyata- kan inna hâdzâ lafî al-shuhuf al-ûla shuhufi ibrâhîma wa mûsâ, se- sungguhnya al-Quran ini sudah ada di dalam suhuf-suhuf sebelumnya, 93
Membela Kebebasan Beragama suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi konten al-Quran tidaklah baru dan mestinya tidak ada pertentangan teologis. Bahwa kemudian di dalam al-Quran terdapat kritik terhadap orang- orang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu soal lain. Ternyata setelah saya cek ke dalam kitab-kitab tafsir, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan hanyalah satu sekte tertentu di dalam kekristenan. Paulus sendiri tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah Tuhan atau putera biologis Tuhan. Ayat al-Quran yang berbunyi laqad kafara al-ladzîna qâlû inna 'l- Lâha tsâlitsu tsalâtsah hanya ditujukan bagi Yakobit dan Nestorian. Tidak untuk seluruh sekte yang terdapat di dalam kekristenan. Tafsir seperti itulah yang diklaim banyak orang sebagai tafsir yang mengarah pada penyamaan semua agama. Tafsir yang menyatakan bahwa Islam tidak menggugurkan Yahudi dan Kristen melainkan memperkuat dan membenar- kan ajaran-ajaran sebelumnya, berbalik 180 derajat dengan klaim kebenaran agama yang dimiliki kalangan fundamentalis yang memiliki logika kalau saya (agama yang saya anut) benar maka yang lain harus salah. Tafsir yang tadi saya ungkapkan bukanlah sebuah penafsiran baru. Saya hanya mengutip tafsirnya ulama terdahulu, seperti Nawawi al- Bantani dan al-Qurtubi. Saya tidak sepakat dengan tafsirnya Ibn Katsir yang menyatakan bahwa ayat wamuhayminan 'alayhi berarti menghapus kandungan ayat-ayat sebelumnya. Tapi perlu dicatat juga, Ibn Katsir adalah ulama kontemporer. Padahal pendapat yang serupa dengannya tidak pernah muncul sebelumnya, begitupun selama zaman al-Thabari dan lain-lain. Lebih dari itu, Ibn Katsir kerap terlalu jauh menafsirkan al-Quran. Ayat balâ man aslama wajhahu li 'l-Lâhi wahuwa muhsinun, kata wahuwa muhsinun di situ diartikan sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Jadi orang yang pasrah kepada Tuhan tetapi tidak mengikuti Nabi tetap akan masuk neraka. Penafsiran seperti itu, menurut saya, sudah sangat jauh dari makna yang dikehendaki oleh kata muhsinun sendiri. Ayat yang paling biasa dipakai dan dimaknai secara tekstual oleh kalangan fundamentalis adalah inna al-dîna 'inda 'l-Lâhi al-islâm. Penafsiran Anda untuk ayat ini sendiri bagaimana? 94
Abdul Moqsith Ghazali Saya mengutip penafsiran Nawawi al-Bantani, katanya, "walâ dînan mardhiyyan 'inda 'l-Lâhi siwâ al-islâm al-ladzî huwa al-tawhîd wa al- tadzarrru' wa al-tadzallul ilâ 'l-Lâh." Bagi dia, "Islam itu bukan diartikan dengan agama Islam tetapi ajaran monoteisme, ketundukan hanya kepada Tuhan". Islam di situ tidak menunjuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Berarti pandangan mainstream umat Islam terhadap Kristen yang percaya Trinitas tidak termasuk dalam kategori tafsiran Nawawi? Trinitas itu bukan konsep yang sederhana. Apakah Trinitas identik dengan tiga Tuhan? Kita tidak bisa dengan mudah menjawabnya. Berdasar sejumlah buku yang saya baca, Trinitas merupakan konsep yang sangat rumit dan tidak ada kesepakatan mengenainya. Itu persis seperti persoalan Yahudi. Yahudi adalah agama penganut monoteisme paling ketat, sama dengan Islam. Ia baru mengalami perubahan ketika sampai pada zaman Uzair, yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Cerita ringkasnya kurang lebih ketika Nabi Musa sudah meninggal, dalam waktu sekitar 300-400 tahun, Taurat hilang dari peredaran. Ada yang mengatakan kalau itu merupakan rekayasa Tuhan dan sebagainya. Salah satu versinya mengatakan bahwa itu terjadi karena Taurat dibakar oleh raja Buhtanashar. Kemudian muncul seseorang yang bernama Uzair, yang tidak jelas ujung pangkalnya, menjadi satu-satunya orang yang hafal Taurat secara keseluruhan. Dari sini, mayoritas orang Yahudi yakin kalau Uzair adalah orang istimewa. Uzair pun kemudian dihormati sedemikian rupa sampai dianggap sebagai putera Tuhan. Terlebih setelah Taurat yang asli pada zaman Nabi, ternyata sama dengan Taurat yang dihafal Uzair. Melihat keistimewaan Uzair, sebagian Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Golongan inilah yang dikritik al-Quran sebagai kafir. Tapi al-Quran sekadar bilang kafir, tidak lebih dari itu. Dapatkah Anda mengeksplorasi kriteria kafir zindiq, kafir dzimmi dan konsep lainnya yang membedakan mana golongan "kita" dan mana" kalian"? Itu adanya di dalam fikih. Al-Quran tidak memberikan pembedaan. Artinya, praktik-praktik kaum fundamentalis belakangan yang kerap 95
Membela Kebebasan Beragama mencabut hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang atau kelompok yang berbeda paham dengan sewenang-wenang sama sekali jauh dari prinsip-prinsip al-Quran? Etika Islam menyangkut hubungan dengan agama lain tidak seperti itu. Islam menganjurkan kesantunan. Adakah itu merupakan implikasi dari persoalan yang sebenarnya bersifat politis? Saya justru melihat kasus-kasus seperti itu lebih merupakan persoalan yang berbau politik, persis seperti peperangan Nabi di Madinah. Di situ, Nabi sudah tidak lagi hanya menjadi kepala agama, tetapi juga kepala negara. Tetapi reaksi berlebihan, seperti merusak atau membakar tempat ibadah sebagaimana dialami oleh Ahmadiyah dan gereja-gereja di Indonesia, sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama manapun, termasuk oleh ajaran Islam. Apakah itu mungkin disebabkan oleh inferiority complex yang sekarang melanda Islam? Mungkin benar kalau umat Islam di dunia sekarang sedang mengalami ketertindasan, kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga menyebabkan umat Islam menjadi umat yang serba sensitif. Belum lagi ditambah dengan politik negara-negara Barat yang kerap tidak simpatik dengan umat Islam, sebagaimana terlihat pada kebijakan politik yang diambil oleh Amerika terhadap Irak dan lain sebagainya. Mengatakan bahwa sebagian faktor itu berpengaruh negatif terhadap perkembangan Islam, saya kira tidak sepenuhnya salah. Tapi bukan berarti bahwa berbagai tindakan intoleran kalangan fundamen- talis Islam yang belakangan bermunculan itu bisa dibenarkan? Ya. Kalangan fundamentalis mempunyai argumen bahwa kezaliman harus dilawan dengan kezaliman yang setimpal. Bagi mereka, Islam tidak 96
Abdul Moqsith Ghazali sama dengan Kristen yang mengajarkan bahwa kalau ditampar pipi kanan "dikasih" pipi kirinya. Berbeda dengan ajaran itu, mereka lebih memilih untuk melawan. Sebenarnya mungkin umat Islam di Indonesia tidak melihat secara telanjang ketidakadilan pemerintah Amerika terhadap umat Islam di dunia internasional. Sensitivitas kebanyakan umat Islam Indonesia untuk hal ini justru cenderung tertutup. Yang bereaksi keras atas isu-isu internasional seperti itu kebanyakan adalah alumni-alumni Timur Tengah, seperti alumni Afghanistan dan sebagainya. Kiai-kiai tradisional, seperti kiai-kiai Jawa Timur yang hanya mengawasi pesantren dalam kesehariannya, jusru tidak mempunyai reaksi apa-apa karena memang tidak melihat kasusnya secara persis. Orang-orang yang mempunyai kesadaran politik dunia sajalah yang akan bereaksi terhadap kebijakan-kebijakan negara lain yang kurang simpatik dengan negara atau komunitas- komunitas Islam. Pemaknaan pluralisme sebagai menyamakan seluruh agama sebagaimana dinyatakan oleh MUI, menurut saya contradictio in terminis. Karena pluralisme pada dirinya sendiri justru mengandaikan pluralitas, perbedaan. Kalau seluruh agama sama tidak akan ada pluralisme, yang ada justru singularisme, ketunggalan. Meski begitu, fakta bahwa ada kebencian terhadap Islam, sebagimana juga kebencian terhadap Kristen itu benar adanya. Namun kalau dihadapi secara reaktif pasti tidak akan menemukan solusi. Kalau memang terdapat reaksi yang berbeda antara ulama-ulama tradisional dengan para alumni Timur Tengah, apakah di situ ada peran transnasiona- lisme Islam? Sebagian kiai tidak mempunyai memori atau file tentang Timur Tengah, mereka lebih tersibukkan dengan problem-problem lokal. Makanya wajar kalau yang mempunyai kesadaran seperti itu adalah orang-orang seperti Abu Bakar Baasyir, Ja'far Umar Thalib dan lain-lain, yang mempunyai kesadaran politik Timur Tengah. Mereka sekarang sudah mulai aktif mengkampanyekan gagasan reaktifnya ke daerah-daerah. 97
Membela Kebebasan Beragama Karena bagi mereka dengan mempertontonkan CD peristiwa-peristiwa yang merekam "kebiadaban pemerintah Bush" terhadap umat Islam, sensitivitas keislaman masyarakat awam akan langsung tersentuh. Ini justru yang diharapkan oleh kalangan fundamentalis. Orang-orang di kampung sendiri sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang politik di Timur Tengah. Kejadian di Timur Tengah itu persis seperti NU pada zaman Orde Baru yang diintimidasi oleh Soeharto. Ketika itu dibeberkan ke publik, terjadilah kolektivitas luar biasa di kalangan NU bahwa mereka menjadi korban keganasan rezim Soeharto. Sensitivitas kalangan Nahdliyyin mudah digugah hanya dengan membeberkan penindasan yang diderita oleh komunitasnya semasa rezim Soeharto. Makanya, di kalangan NU khususnya, Gus Dur menjadi ikon dari pembangkangan terhadap Soeharto. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Gagasan pluralisme yang selama ini didiseminasikan, kalau dikontradiksikan dengan kondisi-kondisi faktual, seolah tidak ada apa-apanya. Prinsip-prinsip Islam yang toleran tidak berarti lagi karena ternyata wajah-wajah Islam yang muncul lebih didominasi "preman berjubah". Mereka sebenarnya hanyalah komunitas kecil dari keseluruhan rakyat Indonesia. Namun begitu, dapat dikatakan bahwa komunitas ini adalah komunitas yang kecil tapi membunuh. Dua juta pengikut, bagi mereka, sudah cukup untuk menghancurkan Indonesia ini. Yang jadi masalah, kenapa kalangan fundamentalis tidak menghancurkan Malaysia atau Brunei Darussalam adalah karena mereka beranggapan bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang berlandaskan dan mempraktikkan hukum-hukum kafir. Artinya benar bahwa kalangan aktivis interfaith, pluralis, belum bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mempunyai mekanisme untuk mendesain social movement agar semangat toleransi di tengah masyarakat sampai pada tahap militan dalam memihak keadilan dan kebebasan. Sehingga, ketika terjadi fenomena kekerasan atas nama agama, masyarakat bukan hanya diam tetapi terlibat memberikan solusi. Karena para aktivis interfaith lebih berpusat di kota dan elitis, sementara mereka (kalangan fundamentalis) bergerak sampai ke level paling 98
Abdul Moqsith Ghazali bawah, langsung menyentuh masyarakat. Kalangan interfaith baru bergerak sampai pada tingkat diskusi, belum beranjak ke orientasi praksis. Artinya tidak ada tokoh-tokoh pluralis yang bekerja di pedesaan. Tokoh agama yang berdakwah di desa-desa biasanya tidak pluralis. Ini bisa dipahami karena menjadi pluralis tidak bisa hanya melalui fase yang pendek. Saya sendiri untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan seperti ini harus menjalani fase yang sangat pan- jang. Sementara untuk mejadi seorang yang eksklusif sangatlah mudah. Dengan CD yang ber- durasi tidak sampai dua jam, se- seorang langsung bisa menjadi sangat eksklusif bahkan ekstrem dalam pandangan-pandangan keagamaan. Sementara untuk mencapai tahap yang pluralis terlalu sophisticated. Wajar kalau pluralisme tidak mudah dijelas- kan ke masyarakat paling bawah, yang rata-rata awam. Untuk mejadi seorang yang eksklusif sangatlah mudah. Dengan CD yang berdurasi tidak sampai dua jam, seseorang langsung bisa menjadi sangat eksklusif bahkan ekstrem dalam pandangan-pandangan keagamaan. Sementara untuk mencapai tahap yang pluralis terlalu sophisticated. Wajar kalau pluralisme tidak mudah dijelaskan ke masyarakat paling bawah, yang rata-rata awam. Bagaimnana dengan upaya-upaya seperti yang dilakukan P3M, salah satu- nya, ke pesantren-pesantren di daerah, apakah sama sekali tidak berimplikasi terhadap fenomena keagamaan yang merawat perbedaan? Mungkin penyemaian gagasan progresif yang dilakukan Masdar F. Mas'udi hanyalah serpihan-serpihan kecil di tengah besarnya arus eksklusivisme agama. Namun demikian, menurut saya, seseorang menjadi eksklusif sebenarnya tidak apa-pa. Seperti kecenderungan orang beragama di Amerika yang cenderug eksklusif. Tapi bedanya Amerika dengan Indonesia adalah bahwa di Amerika sama sekali tidak ada sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kekerasan. Sekali melakukan kekerasan, pelakunya akan kehilangan pekerjaan dan menderita. Di sini (Indonesia), orang bisa melakukan tindak kekerasan tanpa dikenakan sangsi apapun oleh polisi, tetap bisa bekerja dan lain-lain. Di sini, penegakan hukumnya sangat lemah. Sefundmentalis apapun warga Amerika tidak 99
Membela Kebebasan Beragama mungkin melakukan kekerasan. Kalau saya ikuti khutbah-khutbah Jum'at di AS, isinya ternyata sangat fundamentalis, tetapi mereka tidak bakal berani mengambil batu untuk melempar, melakukan pengrusakan fasilitas dan lain sebaginya. Karena siapa pun yang melakukan itu akan berhadapan dengan hukum. Di sini, ketegasan seperti itu sama sekali tidak terjadi. Itulah kenapa para aktivis interfaith dalam kasus kekerasan atas nama agama lebih menuntut penegakan HAM. Negara diminta untuk mengawal konstitusi, bukan berpegang pada fatwa MUI. Lantas apakah efektif diseminasi pluralisme dan segala perdebatannya terus dilakukan sementara dalam level perundang-undangannya tidak pernah ada kepastian (paradoks konstitusi)? Sebenarnya kalau penegakan hukum hendak dilaksanakan di Indonesia secara konsekuen, maka siapapun yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah harus ditangkap, dipenjara dan dikenakan hukuman, titik! Tidak ada alternatif lain. Orang bisa saja bersikap eksklusif seperti pandangan- pandangan kebanyakan kiai di pedesaan, asal tidak melakukan kekerasan. Kenapa kiai-kiai desa bisa tidak sampai memancing warganya untuk bertindak anarkis menyikapi perbedaan, karena adanya kontrol dari masya- rakat terhadap para kiai sendiri. Kalau seorang kiai juga ikut mengambil batu dan melemparkannya ke gereja, bisa dipastikan kalau kemudian ia akan termarginalkan dan "tidak laku". Makanya pusat kekerasan itu berada di kota dan para kiai yang melakukannya adalah kiai kota. Sebelumnya Anda sudah mengatakan bahwa fenomena keagamaan yang muncul belakangan adalah sesuatu yang baru setelah sekian puluh tahun dikekang Orde Baru. Apakah artinya Anda masih mempunyai optimisme untuk masa depan pluralitas dan pluralisme di Indonesia? Saya masih mempunyai harapan karena, menurut saya, lama-kelaman akan ada resistensi dari masyarakat sendiri terhadap gerakan-gerakan yang fundamentalis dan anarkis. Di Aceh, kalangan ibu-ibu kini sudah mulai marah karena ada qanun dalam perda syariah yang membuatnya tidak boleh memakai ini dan itu. Artinya perda syariah dan sejenisnya kini sudah banyak memperoleh penolakan dari masyarakat yang diaturnya sendiri. 100
Abdul Moqsith Ghazali Makanya, kalau RUU APP konsepnya tidak jauh seperti itu (ter- lampau restriktif terhadap hak-hak dan kebebasan warga), pasti ibu-ibu kampung akan marah. Karena kultur Indonesia sebenarnya memang tidak demikian, sebagaimana diinginkan oleh perda maupun RUU APP. Kultur asli perempuan Aceh, misalnya, sebenarnya tidak memakai jilbab. Faktanya, kalau kita lihat gambar relief-relief atau patung-patung ratu Aceh tidak ada yang memakai jilbab. Apalagi perempuan Jawa. Banyak dari mereka yang hanya memakai kemben untuk sehari-hari maupun be- kerja masuk ke hutan dan sebagainya. Tapi tidak ada yang mengatakan kalau itu pornoaksi. Orang kampung tidak ada yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan demikian hanya orang kota. Dalam kasus ini seolah telah terjadi semacam kolonialisasi orang kota terhadap orang desa. Pemakaian koteka di Papua sama sekali tidak ada masalah. Orang kota saja yang melihatnya sebagai sesuatu yang bermasalah. Sekali lagi, menurut saya, ketentuan hukum, perda atau qanun yang mengatur hal-hal privat masyarakat, lambat laun akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri. Kehidupan bermasyarakat akan normal kembali berdasarkan konteks dan kearifan lokal masyarakat masing- masing. Fenomena demikian, menurut saya, tak lebih dari fenomena sesaat ketika pemerintah tidak memiliki cukup kekuatan. Saya memperkirakan fenomena demikian hanya akan bertahan 10 sampai 15 tahun ke depan. Setelah itu, kehidupan masyarakat di daerah-daerah akan kembali normal, ibu-ibu dengan tenang akan memakai kemben lagi sambil bersantai di depan rumah. Yang laki-laki tidak memakai apa-apa kecuali celana pendek sambil minum kopi dan merokok menemani perbincangan bersama istri dan anak-anaknya di depan rumah. Hal lain, misalnya, kalau praktik keagamaan seperti itu dibilang sinkretik, maka itu sebenarnya tidak hanya dilakukan sekarang. Islam sendiri justru menjadi agama sinkretik, karena telah mencampur-baurkan budaya Arab, Yahudi dan Kristen. Kalau tidak sinkretik, Islam tidak akan sebesar ini. Dengan itu, Muhammadiyah yang dahulu sangat puritan pelan- pelan mulai menyadari dan apresiatif terhadap kebudayaan lokal. 101
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Abdul Munir Mulkhan Abdul Munir Mulkhan, Abdul Munir Mulkhan, Abdul Munir Mulkhan, Guru Besar Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah UIN Abdul Munir Mulkhan, Abdul Munir Mulkhan, Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menjadi Dewan Penasehat Pusham UII dan Impulse (Institute for Multiculturalism & Pluralism Studies) Yogyakarta. Ia aktif di PP Muhammadiyah sebagai Ketua Pokja sekaligus Anggota Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 102
Abdul Munir Mulkhan Islam mengisyaratkan perlunya pemisahan agama dari negara. Dorongan sekular ini tergambar dari hadits Antum a'lamu bi umûri dunyâkum. Karena seluruh wilayah agama pada akhirnya menjadi persoalan-persoalan sekular, maka institusi pendidikan Islam harus membikin formulasi cantik dan cerdas untuk menjawab kebi- ngungan problem kehidupan yang kian mengglobal, dengan ragam tafsirnya. Sehingga peran negara pun menjadi penting untuk memediasi dialog agar penafsiran seseorang atau kelompok tertentu tidak mengganggu kepentingan dan hak lainnya. Sebab, dalam hal penafsiran tidak ada yang tidak relatif, kecuali Tuhan. Namun di dalam yang relatif selalu berkobar idealitas, ultimate goal. Di sana ada yang mutlak. Tapi boleh jadi kita tidak pernah sampai kepada yang mutlak tersebut. 103
Membela Kebebasan Beragama Sekularsime seringkali dipahami oleh banyak kalangan, terutama umat Islam di Indonesia, sebagai paham anti-agama. Akibatnya resistensi ter- hadapnya cukup kuat. Dalam pandangan Anda bagaimana seharusnya sekularisme dipahami? Saya melihat sekularisme dari dua aspek: teoretis dan fakta di lapangan. Secara teoretis, sesungguhnya sekularisme bukanlah teori yang menolak agama. Bahwa persoalan-persoalan agama itu perlu dipisahkan dengan negara merupakan pandangan yang benar. Namun demikian, bukan berarti sekularisme menjadi anti-agama. Faktanya, kita melihat adanya inkonsistensi di Indonesia atau di negeri-negeri Muslim lainnya. Mereka menolak sekularisme secara normatif, tetapi pada praktiknya di lapangan mereka membedakan antara urusan agama dan urusan dunia. Sekularisme tidak diterima karena umat berpandangan bahwa istilah tersebut datang dari Barat. Padahal dalam Islam sendiri terdapat isyarat tentang konsep ini. Hadits yang berbunyi antum a'lamu bi umûri dunyâkum jelas-jelas berkarakter sekular. Selain itu, dinyatakan bahwa kehidupan duniawi (sekular) merupakan tahapan untuk sampai ke dunia akhirat (agama). Hanya saja penjelasan dari para tokoh Muslim atas hal ini tidak memadai. Sementara itu, dunia Barat menggunakan konsep dan paham se- kularisme untuk menolak segala bentuk pelibatan nilai-nilai yang dipercaya sebagai yang mutlak (doktrin dan ajaran agama) di dalam soal-soal yang berubah seperti kehidupan politik kenegaraan dan sosial-ekonomi, yang merupakan wilayah publik dan yang konsensual dan negosiabel. Saya kira, kecenderungan umat Islam Indonesia menentang seku- larisme, liberalisme ataupun pluralisme, lebih karena persoalan sejarah. Karena istilah-istilah itu datang dari Barat, sehingga kemudian tidak mudah diterima. Saya juga melihat bahwa sesungguhnya gerakan pembaharuan Islam abad ke-19 mempunyai dua kaki. Satu kaki mencoba memodernisasi Islam dengan menggunakan akal dan memanfaatkan tradisi sekaligus juga pengalaman bangsa-bangsa Barat. Kaki yang lain, walapun tidak secara terang-terangan, cenderung anti-Barat. Bagaimana dengan sekularisasi atau sekularisme yang dipahami dalam konteks pemisahan antara hal-hal yang berkaitan dengan semangat atau 104
Abdul Munir Mulkhan nilai-nilai agama dan tradisi dengan ilmu pengetahuan, sebagai upaya untuk mencapai kemajuan dan objektivitas ilmu pengetahuan? Persoalan ini perlu dijelaskan dengan jernih. Ilmu dalam wacana Islam di Indonesia, terutama di IAIN (Institut Agama Islam Negeri ) atau UIN (Universitas Islam Negeri), tidak jelas mana yang masuk dalam wilayah ilmu dan mana yang termasuk dalam wilayah ajaran (agama). Menurut saya, perlu dibedakan mana saja wilayah yang masuk urusan ajaran (agama) yang diyakini dan mana saja yang masuk dalam ranah saintifik (ilmu) yang dipikirkan, dikritik dan ditemukan. Ilmu itu menyangkut semua hal, termasuk yang berkaitan de- ngan ajaran agama. Misalnya ilmu kalam, meskipun pembahasannya adalah wilayah ketuhanan, tetapi karena dia adalah ilmu, maka dia harus mengikuti prosedur dan mekanisme ilmiah. Ini berbeda dengan ajaran agama. Ajaran aga- ma berkenaan dengan keyakinan. Di wilayah ilmu semua hal dapat didiskusikan; sedangkan di wi- layah keyakinan semua hal men- jadi urusan masing-masing orang yang tidak untuk diperdebatkan. Sayangnya di dunia pendi- dikan Islam, khususnya pergu- ruan tinggi, tidak ada batas antara wilayah ilmu dan ajaran atau ideo- logi dan ilmu ideologi. Contoh- nya apa yang terjadi di Perguruan Tinggi Islam. Dulu pada masa perguruan tinggi Islam masih bernama IAIN, belum menjadi UIN, terdapat fakultas- fakultas yang mempelajari ilmu-ilmu Islam (Islamic Studies). Ilmu-ilmu Islam adalah jenis dari sains (ilmu). Maka, sudah sepatutnya setiap jenis ilmu yang ada di dalamnya terbuka untuk dikritisi. Tapi sayangnya, pada saat ada orang yang melakukan tindakan-tindakan (berpikir dan bersikap) Saya melihat sekularisme dari dua aspek: teoretis dan fakta di lapangan. Secara teoretis, sesungguhnya sekularisme bukanlah teori yang menolak agama. Bahwa persoalan- persoalan agama itu perlu dipisahkan dengan negara merupakan pandangan yang benar. Tapi, bukan berarti ia menjadi anti-agama. Faktanya, kita melihat adanya inkonsistensi di Indonesia atau di negeri-negeri Muslim lainnya. Mereka menolak sekularisme secara normatif, tetapi pada praktiknya di lapangan mereka membedakan antara urusan agama dan urusan dunia. 105
Membela Kebebasan Beragama kritis terhadapnya, ada pihak-pihak lain yang menghantamnya dengan menggunakan atau mengatasnamakan finalitas Islam sebagai ajaran untuk kemudian menstigma sesat, murtad dan beberapa sifat pejoratif lainnya kepada mereka. Pada gilirannya, orang menjadi tidak berani untuk berbeda pendapat. Orang menjadi tidak berani mengupas habis persoalan-persoalan keilmuan yang dihadapi. Akibatnya ilmu dalam ranah Islamic Studies susah ber- kembang menjawab permasalahan dunia kehidupan dan kemanusiaan yang terus berubah, kalau tidak dikatakan berhenti dan stagnan. Jika per- soalannya seperti itu, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sekularisme, pluralisme, atau gagasan-gagasan yang lainnya akan sulit dipecahkan, bahkan bagaikan bom waktu yang suatu saat bisa meledak tanpa arah yang jelas. Sekularisme pada perkembangannya menunculkan gagasan privatisasi agama, apa pandangan Anda tentang hal ini? Isu privatisasi agama lebih disebabkan kebekuan ajaran agama. Padahal ajaran agama merupakan hasil rekonstruksi atas Sunnah Nabi atau tafsir terhadap al-Quran. Persoalan ini merupakan persoalan yang hampir sama peliknya dengan masalah masuknya doktrin (ajaran) di tengah diskusi tentang sains (ilmu). Tapi, saya memandang bahwa pandangan yang me- nyatakan bahwa agama merupakan urusan privat, tidaklah menjadi soal. Maksud saya begini, dalam contoh kasus salat, memang ada grand design terkait kayfiyat (tata cara) salat. Namun yang juga perlu disadari adalah bahwa cara-cara salat yang dipraktikkan kaum Muslimin sekarang ini merupakan hasil dari intrepretasi ulama-ulama atas peristiwa pada zaman Nabi saw. Yang menjadi persoalan adalah ketika yang diambil atau diakomodir adalah cara salat yang frekuensinya paling sering dipraktikkan oleh Rasulullah yang diperoleh dari Hadits-hadits dengan sanad mutawatir atau sahih dan kuat. Artinya, yang diambil sebagai rujukan adalah grand design- nya saja. Sementara praktik, kasus, dan cara salat yang di luar grand design dianggap tidak ada. Padahal banyak kasus unik dalam Sunnah (kehidupan) Nabi yang bisa dicontoh untuk memecahkan persoalan-persoalan aktual dan kontemporer dengan tafsir yang aktual dan kontemporer pula. 106
Abdul Munir Mulkhan Saya memahami privatisasi agama lebih sebagai kasus-kasus yang wilayahnya berada di luar grand design tersebut. Dalam salat, desain besar atau cara-cara melakukannya telah jelas. Tapi di dalam salat, ada pula wilayah-wilayah subyektif yang sangat privat, yang menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya. Demikian pula halnya dengan ajaran agama- agama yang lainnya. Kalau memakai konsep paradigma Thomas Kuhn, yang saya maksud privat di sini sama dengan eksemplar-eksemplar, bukan paradigmanya. Atau, dalam sejarah Islam terdapat konsep yang disebut sebagai ijmâ' ulama. Ijmâ' itu semacam konsensus. Tapi yang patut disayangkan, ijmâ' ulama pada praktiknya menge- nyampingkan yang partikular- partikular. Yang partikular inilah yang saya maksud sebagai privat. Jika saja perguruan tinggi Islam dapat membedakan secara jelas mana yang doktrin ajaran dan mana yang ilmu atau sceince (Is- lamic Studies), maka akan dikete- mukan formula yang cantik dan cerdas untuk menjawab kebi- ngungan dunia global sekarang ini. Terutama dalam kaitan dengan keberagamaan dan dalam menghadapi realitas agama-agama sebagai ajaran yang antara lain mendorong muncul- nya wacana tentang privatisasi agama tersebut. Bagi saya, seluruh persoalan agama pada akhirnya menjadi persoalan- persoalan sekular. Sebab, agama (Islam) merupakan tuntunan hidup di dunia bagi manusia yang masih hidup dan bukan yang sudah mati (hudan li al-nâs), yang kemudian menjadi persoalan-persoalan publik. Ada yang berpendapat bahwa agama sangat memungkinkan untuk menjadi landasan nilai-nilai dalam kehidupan sosial dan politik. Ini pendapat kalangan yang percaya dengan gagasan Public Religion. Sebaliknya, bagi kalangan yang ekstrem memajukan sekularisme memang berpandangan bahwa agama, lantaran karakternya yang agresif, sama sekali tidak dapat berperan di wilayah publik, hanya menjadi urusan privat. Bagaimana respon Anda? Kalaupun ada hal-hal yang hendak diangkat ke wilayah negara (publik), maka negara harus mengakomodir kasus-kasus, eksemplar-eksemplar, atau 107
Membela Kebebasan Beragama hal-hal yang partikular, yang unik sebagaimana saya kemukakan di atas. Sebab kita hidup bersama dengan orang lain yang tentu saja mempunyai perbedan-perbedaan, kendatipun memeluk agama yang sama. Mengangkat hal-hal yang kecil atau minor berguna untuk menjamin kehidupan masyarakat yang saling memahami dan saling menghargai. Tidak perlu jauh mengambil contoh kehidupan bermasyarakat bersama komunitas agama lain, sesama pemeluk Islam saja juga terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak jarang amat tajam. Tetapi prinsip saling menghormati dan menghargai itu adalah suatu keharusan. Sejatinya konteks menjamin sikap saling memahami dan meng- hormati itu terdapat pula pada wilayah negara. Kalau demikian yang terjadi, maka situasi yang seperti itu lantas tidak dapat dibilang bahwa pada ranah negara tidak religius. Belakangan ini saya sering mengutip atau meminjam teori-teori dalam Mushthalah al-Hadîts, utamanya konsep mutawâthir. Jika dikembangkan dalam konteks kekinian, maka konsep mutawâthir itu dapat diterjemahkan dalam konteks pelibatan publik sebanyak-banyaknya dalam urusan-urusan bersama. Bukankah semua ajaran agama bertujuan menjamin kenyamanan hidup bagi semua orang (rahmatan li al-'âlamîn)? Saya tidak terlalu mempersoalkan apakah konsep ini sekular atau tidak, yang penting publik harus dilibatkan dalam urusan bersama. Saya memahami betapa sulitnya berbicara mengenai agama tanpa ada hegemoni elit agamawan. Biasanya pengaruh mereka luar biasa dan tidak terbantahkan. Berbicara tentang segala sesuatu seringkali ditarik untuk memasukkan wilayah ketuhanan atau wilayah ajaran. Maka tak heran jika orang seperti Nietzsche memproklamirkan Tuhan telah mati. Sebab dalam batas tertentu, kalau Tuhan tidak 'dimatikan' maka kita tidak bisa membicarakan hal-hal yang bersifat publik, sebab 'Tuhan' selalu dilibatkan. Dengan alasan itu seseorang biasanya merasa berhak untuk melakukan klaim-klaim kebenaran sepihak yang harus mamaksa orang lain mem- berikan pengakuan. Saya memahami Islam bukan agama sejenis itu. Di dalam Islam, ada wilayah-wilayah yang sesungguhnya memerlukan partispasi publik. Saya tidak mempersoalkan apakah nama bagi perlunya partisipasi publik itu disebut sekular atau agama. Bagi saya, seluruh persoalan agama pada akhir- nya menjadi persoalan-persoalan sekular. Sebab, agama (Islam) merupakan 108
Abdul Munir Mulkhan tuntunan hidup di dunia bagi manusia yang masih hidup dan bukan yang sudah mati (hudan li al-nâs), yang kemudian menjadi persoalan-persoalan publik. Apapun tindakan religius se- seorang atau sekelompok orang pasti berhubungan dengan orang lain. Kecuali, misalnya, kita ber- semadi sendiri di tengah hutan. Bersemadi sendiri di rumah pun ada pelibatan orang lain, misalnya anak, istri, atau yang lain. Karena manusia selalu berhubungan dengan orang lain, maka adalah reasonable bila kita harus menaruh perhatian, menghormati, dan memahami orang lain. Demikian pula orang lain terhadap kita. Apakah itu disebut public religion atau sebutan lain bukanlah per- soalan yang perlu diperdebatkan. Kita harus menghindari penggunaan istilah-istilah seperti liberal, moderat, dan sebagainya, karena akan mengganggu maksud yang akan kita sampaikan. Akan lebih baik apabila langsung saja pada makna atau pesan yang akan kita sampaikan. Misalnya, al-Quran diyakini sebagai petunjuk bagi manusia seluruh zaman. Tanpa embel-embel tafsir liberal, petunjuk dalam al-Quran tersebut dengan sendirinya memunculkan anggapan seperti, pertama, ada yang secara ekstrem mengatakan bahwa al- Quran baru turun kemarin. Kedua, ada yang melihatnya melalui jendela pengalaman. Artinya, manusia di setiap Adakah satu model atau pola ideal hubungan antara sektor negara (publik) dan agama (privat)? zaman mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sehingga memiliki persepsi yang juga berbeda terhadap apapun, termasuk Kitab Suci. Pengalaman itu pula yang kemudian Sesungguhnya persoalan ini hanyalah masalah atau wilayah bagaimana kita mengaturnya atau bagaimana kita menfasir dan memahaminya. Setiap orang mempunyai kepentingan subyektif, tetapi setiap orang tidak mungkin hidup sendiri. Ketika dia ingin memenuhi kepentingan subyektif pun maka dia akan melibatkan subyektivitas orang lain. Di sinilah peran negara dibutuhkan. Negara menjadi mediator dari pelbagai kepentingan yang ada. membuat orang berbeda dalam memahami dan menginterpretasi ayat-ayat al-Quran. 109
Membela Kebebasan Beragama Dalam Islam dikenal suatu anjuran, bahwa jika ada dua pihak yang sedang berselisih dan sulit mendamaikan kepentingan dan masalahnya, hendaklah mereka mengangkat hakim. Posisi negara adalah seperti posisi hakim yang memediasi pihak-pihak yang ada dalam masyarakat. Apa sebenarnya yang dibutuhkan agar negara dapat menghargai suara-suara kecil dan minoritas di masyarakat? Negara itu dibentuk dan didirikan dengan tugas pokok meilndungi dan memenuhi kebutuhan setiap warga, terutama mereka yang lemah, baik karena mereka miskin atau minoritas dan mereka yang tertindas. Sementara, untuk mayoritas dan yang kuat tidak memerlukan perlin- dungan. Karena mereka sudah bisa melindungi diri mereka sendiri. Di sini negara berfungsi sebagai mediator dan pengontrol (pengelola) tindakan setiap warga dengan kepentingan berbeda agar berlangsung relasi yang saling menguntungkan. Yang dibutuhkan dalam banyak hal tentang negara adalah bagaimana mendesakkan dimensi 'mutawatir', dalam pengertian melibatkan banyak orang. Masalah kenegaraan bukanlah persoalan segelintir lapisan elite yang karena status sosial-ekonominya lantas merasa paling mengerti soal negara. Karena itu masalah kenegaraan bukanlah masalah yang hanya bisa dipahami oleh kaum elite sehingga secara elitis bisa diputuskan oleh wilâyat al- faqîh atau ahl al-halli wa al-'aqdi. Paling tidak, dalam tradisi Islam ada prinsip-prinsip yang melibatkan partisipasi banyak orang, seperti konsep mutawâthir. Selama ini banyak urusan yang hanya menjadi hak dan hegemoni elite. Padahal, bukankah Allah sebenarnya berbicara kepada semua orang dari semua lapisan? Di satu sisi ada banyak doktrin agama yang ingin diformalisasikan tanpa melalui proses dialog atau public reasoning, dan di sisi lain ada negara yang tidak netral dan tidak adil dalam memperlakukan kemajemukan masyarakat dengan preferensinya masing-masing. Bagaimana pandangan Anda terhadap persoalan ini? Bagaimanapun hal-hal yang dulu dianggap tabu, sakral, dan gaib menjadi semakin terbuka untuk dibicarakan. Perkembangan sains dan 110
Abdul Munir Mulkhan teknik komunikasi memungkinkan hal itu bisa terjadi. Jumlah manusia semakin banyak dan pengalaman manusia juga semakin kaya sehingga semakin lama hegemoni elite makin terbongkar. Memang mengherankan kenapa apresiasisi publik dalam konteks public reasoning atau partisipasi publik sulit terwujud. Barangkali ini sama sekali tidak terkait dengan ketundukan kepada Tuhan. Kurangnya partisipasi publik tersebut jangan- jangan dipicu oleh masalah kepen- tingan. Jika kepentingan itu terbongkar, maka para elite akan kehilangan auranya. Saya berpandangan bahwa di dalam yang relatif itu ada idealitas, terdapat ultimate goal, bahwa di sana ada Di dalam al-Quran Tuhan pernah mengkritik orang yang mengaku dan meyakini sebagai ahli surga, tetapi ternyata mereka belum tentu termasuk ahli surga yang akan masuk ke dalamnya. Sekarang ini banyak orang yang begitu bangga dengan keyakinan bahwa mereka adalah ahli surga. Itu karena mereka bisa berbahsa Arab, hapal al-Quran, dan bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab dengan baik. Menurut saya, religiusitas seseorang tidak dapat diukur dengan ukuran-ukuran semacam itu. kebenaran mutlak. Tapi boleh jadi kita tidak pernah sampai kepada yang mutlak itu. Di saat kita belum sampai kepada yang absolut maka kita berada dalam dimensi yang relatif. Justru dengan kesadaran yang seperti itu kita membutuhkan kritik, pengecekan ulang yang terus-menerus, dan itulah yang menjadi wilayah ilmu. Jadi setiap saat kita perlu untuk merekontruksi ilmu guna mencapai idealitas tentang yang mutlak. Itulah relatif dalam pengertian saya. Muncul pertanyaan atas fakta sosial di dunia ini dengan kelahiran bangsa-bangsa dengan beragam bahasanya. Apakah Tuhan hanya bisa memahami percakapan atau doa orang atau bangsa dengan bahasa Arab? Seperti pesan yang disampaikan dalam Hayy ibn Yaqzhan dari Ibn Thufail, bahwa kesadaran ilahiah merupakan hal yang universal. Semua orang dan manusia dapat mengakses kebenaran dengan jalan ilmu, pengalaman hidup, dan ukuran yang paling tepat untuk itu adalah kejujuran dan keikhlasan. Istilah al-Qurannya adalah mukhlishîna lahu al-dîn, di mana 111
Membela Kebebasan Beragama hidup beragama tanpa disertai pretensi, kecuali ketundukan kepada Tuhan. Dengan cara begini maka public reasoning menjadi mungkin. Dalam konteks tersebut, di mana letak pentingnya penafsiran liberal ter- hadap Kitab Suci dan liberal dalam kehidupan sosial? Persoalan yang harus segera direspon adalah bagaimana merealisasikan keteladanan Rasulullah dalam zaman 1000-an tahun sesudah Sang Rasul wafat. Pada masa daerah-daerah kutub dan terpencil yang pada masa Rasul belum dikenal, kini telah terbuka dan dapat dijelajahi bahkan menjadi bagian dunia manusia. Jumlah manusia penghuni bumi juga jauh berkembang menjadi milyaran orang dan bisa bergerak dari satu sudut dunia ke sudut yang lain dengan menempuh waktu yang relatif singkat. Di sisi lain, ruang angkasa dan planet-planet lain sudah menjadi sasaran baru petualangan manusia dalam jagad raya ini bagaikan mi'raj Nabi di masa lalu. Karena itu diperlukan pemahaman baru atas Sunnah dan ayat-ayat yang sama, yang mungkin berbeda dari pemahaman ulama di masa 1000 tahun yang lalu. Bukan karena pemahaman ulama di masa lalu itu salah atau kurang tepat, tetapi karena ada fakta-fakta empiris baru yang di masa lalu belum ada. Hal yang sama sesungguhnya dilakukan para ulama salaf ketika merekonstruksi ajaran sesudah sekitar satu abad Nabi wafat. Ijtihad Umar dan Usman mengkodifikasi al-Quran memiliki latar belakang sosial- budaya yang berbeda ketika zaman Nabi Muhammad saw masih hidup, sama halnya telah jauh berbeda latar belakang sosial-budaya sekarang dan dalam konteks Indonesia, ketika berupaya merekonstruksi ayat-ayat yang sama. Demikian pula yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya dan Kiai Hasyim Asy'ary dengan Nahdlatul Ulama (NU)-nya ketika itu. Atas pertimbangan fakta-fakta aktual dan lokal, upaya mereka merekonstruksi ajaran-ajaran Nabi diwujudkan dengan mendirikan rumah sakit, panti asuhan, sekolah modern, pesantren, shalawat badar, barzanji, istighasah dan lain sebagainya yang dalam kitab- kitab klasik bisa disebut belum ada. Semua itu membutuhkan pemikiran baru yang secara mudah bisa diberi label apa saja, seperti halnya dengan label liberal. Bisa saja pemikiran 112
Abdul Munir Mulkhan semacam itu dinisbatkan kepada Mu'tazilah, Sunni dan semacamnya. Persoalan akan menjadi ruwet ketika pemikiran-pemikiran baru itu diidentifikasi sebagai bagian dari liberalisme kefilsafatan dan neo-liberal dalam perekonomian. Tujuan pemikiran-pemikiran baru tersebut di atas adalah bagaimana mengamalkan ajaran Islam yang bersumber al-Quran dan al-Sunnah sehingga bisa memecahkan persoalan yang sedang dan akan dihadapi pemeluk Islam sendiri atau manusia secara keseluruhan. Zaman dan khidupan terus berkembang dan berubah. Sama halnya ketika para Sahabat di masa lalu menghadapi persoalan-persoalan baru yang di masa Nabi hidup belum muncul. Di saat kini Nabi sudah lama sekali wafat, maka dengan pemikiran baru itu semoga Islam bisa benar-benar tampil sebagai rahmatan li al- 'âlamîn sehingga membuat semua orang merasa nyaman dan tersenyum bahagia. Menurut saya, seseorang yang memeluk agama harus yakin bahwa agamanya adalah agama yang paling benar. Pada saat yang sama ia juga Karena itu, kadangkala kita harus menghindari pengggunaan istilah-istilah seperti liberal, moderat, dan sebagainya, karena akan mengganggu maksud yang akan kita sampaikan. Akan lebih baik apabila langsung saja pada makna atau pesan yang akan kita sampaikan. Misalnya, al-Quran diyakini sebagai petunjuk bagi manusia seluruh zaman. Tanpa embel-embel tafsir liberal, petunjuk dalam al-Quran tersebut dengan sendirinya memunculkan anggapan seperti, pertama, ada yang secara ekstrem mengatakan bahwa al-Quran baru turun kemarin. Kedua, ada yang melihatnya melalui jendela pengalaman. Artinya, manusia di setiap zaman mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sehingga memiliki persepsi yang juga berbeda terhadap apapun, termasuk Kitab Suci. Pengalaman itu pula yang kemudian membuat orang berbeda dalam memahami dan menginterpretasi ayat-ayat al-Quran. mesti menyadari bahwa orang lain juga bisa mempunyai keyakinan seperti itu, tetapi dengan agama dan keyakinan berbeda. Kesadaran sosial seperti itulah yang saya sebut sebagai pluralisme. Di sini sebetulnya ada persoalan besar. Kita kurang jelas dalam mengenali ajaran Islam. Mana sebenarnya yang disebut sebagai ajaran yang 113
Membela Kebebasan Beragama datang dari Tuhan, ajaran yang mutlak dan sempurna serta syumul (melingkupi ruang dan waktu) itu? Baiklah, kita barangkali dapat membaca pengalaman orang-orang dahulu, tetapi orang-orang dahulu mempunyai pengalaman yang berbeda dengan kita. Kompleksitas pengalaman dan masalahnya berbeda. Dahulu jumlah penduduk bumi belum sampai satu miliar, belum ada radio, TV, internet, pesawat ter- bang, teknologi percetakan, dan sebagainya. Frekuensi kontak personal tidak sesering manusia hari ini. Sehingga ketika orang ingin hidup sendiri atau berkelompok kecil yang terpisah dari dunia luar bisa dilakukan karena mobilitasnya masih sangat terbatas. Pada waktu itu hidup secara ekslusif menjadi mungkin karena kebutuhan manusia masih sedikit dan mobilitasnya juga terbatas. Itu mungkin bisa dilakukan oleh kelompok seperti komunitas Badui. Penafsiran orang dengan latar sejarah semacam itu tidak bisa disamakan dengan penafsiran orang di mana jumlah manusia di dunia sudah mencapai tujuh miliar jiwa seperti zaman ini. Mobilitas manusia semakin tinggi. Orang bisa hari ini berada di Yogyakarta dan besok hari sudah berada di New York, lusanya di Melbourne, dan begitu seterusnya. Perjumpaan dengan banyak orang itu akan memberi sentuhan dan pengaruh dalam menafsirkan, memahami, dan memaknai teks-teks agama dan fakta sejarah kenabian. Lalu persoalannya, siapa yang berhak menafsirkan teks dan fakta kenabian itu? Kalau semua diserahkan kepada ulama salaf, bagaimana mungkin kita mentransfer pengalaman ribuan tahun lalu ke dunia sekarang? Padahal perintah al-Quran untuk memahami al-Quran tidak ada takhsish (pengkhususan) untuk siapa dan generasi mana. Semua manusia dapat mengambil pesan petunjuk darinya. Syahru ramadlâna al-ladzî unzila fîhi al-Qur'ân, hudan li al-nâsi wa bayyinâtin min al-hudâ wa al-furqân. Jadi, tanpa menggunakan label liberal, kita dapat mengatakan bahwa semua ajaran dapat diinterpretasi ulang sesuai dengan konteks zaman. Yang penting adalah kejujuran kita dalam menafsirkan, tidak boleh ada embel- embel kepentingan dan pretensi. Misalnya dalam kaitan dengan agama lain, ada yang mengatakan bahwa mereka itu bukanlah ahl al-kitâb sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran. Sebab agama mereka sudah tidak murni lagi atau malah dianggap sebagai agama yang tidak termaktub dalam al-Quran. Jika demikian halnya, pertama, apakah ayat yang 114
Abdul Munir Mulkhan menerangkan ahl al-kitâb dalam al-Quran tidak terpakai lagi? Kedua, apakah Islam itu sendiri masih murni seperti zaman Nabi Muhammad saw, bukankah mushaf al-Quran sendiri baru dikumpulkan pada zaman Umar ibn Khattab dan kemudian Usman bin Affan? Soal validitas interpretasi, apakah hanya para mufasir yang memiliki keabsahan interpretasi sebagaimana hanya para dokter yang dianggap mampu menafsirkan fakta-fakta medis dalam penyembuhan sebuah penyakit? Kalau dalam tafsir ini kita memakai tamsil dokter, apakah semua day to day hidup kita merujuk kepada dokter? Bukan- kah ada komunitas-komunitas yang sesuai dengan kepentingan komunitasnya kemudian mereka membuat interpretasi sendiri tentang medis? Artinya, dalam hal akses terhadap agama, siapa yang paling berhak berhubungan dengan Tuhan? Bukankah semua manusia berhak untuk mendapat petunjuk dari Kitab Suci? Sekularisme tidak diterima karena umat berpandangan bahwa istilah tersebut datang dari Barat. Padahal dalam Islam sendiri terdapat isyarat tentang konsep ini. Hadis yang berbunyi antum a'lamu bi umuri dunyaa kum jelas-jelas berkarakter sekular. Selain itu, dinyatakan bahwa kehidupan duniawi (sekular) merupakan tahapan untuk sampai ke dunia akhirat (agama). Hanya saja penjelasan dari para tokoh Muslim atas hal ini tidak memadai. Oleh karena itu, semua orang mempunyai hak untuk menafsir ayat atau menafsir kondisi medis. Namun demikian, tidak semua orang dapat menjadi ahli tafsir atau ahli medis. Sebab masing-masing mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengajar tafsir sebagai ahli tafsir. Hak atas penafsiran, di satu sisi, dan menjadi ahli tafsir, pada sisi lainnya, harus dibedakan. Adalah hak setiap orang untuk menafsirkan ayat sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan petunjuk (hudan) dari Kitab Suci bagi dirinya sendiri, berbeda ketika ia hendak mengajar ilmu tafsir. Bagaimana dengan adanya persoalan subjektivitas dalam penafsiran? Orang seperti Amrozi dan kawan-kawannya menafsirkan al-Quran untuk men- 115
Membela Kebebasan Beragama justifikasi tindak terorismenya. Bagaimana Anda mengomentari persoalan ini? Sekali lagi perlu ditekankan bahwa dalam penafsiran pun, perlu disadari bahwa kita hidup bersama orang lain. Oleh sebab itu kita perlu menghormati, mamahami, dan menghargai orang lain. Di situlah peran negara menjadi penting untuk memediasi dialog agar penafsiran seseorang atau sekelompok orang tidak mengganggu kepentingan dan hak orang lain. Benar bahwa setiap orang berhak menafsirkan al-Quran. Tapi perlu diingat bahwa kita hidup bersama-sama orang lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai ahli surga yang kemudian meniadakan eksistensi dan mengganggu orang lain. Bagaimana Anda melihat adanya sekelompok masyarakat yang mengklaim sebagai mayoritas lalu mendesakkan perda-perda yang bernuansa syariat Islam? Terkadang tidak jelas apa yang dimaksud dengan istilah mayoritas. Biasanya, yang ada hanyalah klaim bahwa umat Islam di daerah tertentu 85% atau 90%. Lalu semuanya dianggap telah sepakat dengan al-Quran seperti yang ia pahami. Ketika dikatakan tentang sesuatu atas nama al- Quran, lantas mereka mengklaim dan mendesak agar semua orang harus setuju dan mengiyakan. Memang, barangkali betul mereka sepakat dengan al-Quran, namun belum tentu dengan tafsir atau pemahaman masing- masing mereka terhadap al-Quran. Artinya, klaim-klaim tentang mayoritas semacam itu merupakan bias hegemoni elite. Dalam konteks ini tidak boleh ada seseorang yang mengatasnamakan orang lain tanpa ada dialog yang komprehensif. Tanpa dialog yang intensif dan ekstensif maka yang terjadi adalah klaim, stigma-stigma, dan pelabelan- pelabelan. Misalnya kalau orang tidak setuju dengan perda bernuansa syariah, lalu dicap sebagai orang yang munafik, kafir, dan sebagainya. Kalau kita tidak ingin memakai konsep demokrasi, maka yang dapat diajukan adalah konsep mutawâthir. Mutawâthir dalam pengertian dialog berkualitas yang melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Bukan dialog yang berujung pada klaim dan stigma. Bagi saya klaim adanya mayoritas 116
Abdul Munir Mulkhan merupakan manipulasi fakta-fakta statistik yang lalu dijadikan fakta politik. Istilah mayoritas merupakan hasil kreasi elite untuk meng- atasnamakan orang lain, dalam hal ini masyarakat. Padahal kalau kita merujuk pada hasil pemilihan umum saja, secara politik ternyata umat Islam bukanlah mayoritas. Sampai hari ini ternyata partai-partai Islam atau yang menyebut diri seperti itu, gagal menjadi mayoritas - jika saja partai politik bisa dijadikan ukuran keislaman seseorang atau suatu komunitas. Saya membayangkan adanya stigma-stigma terhadap lawan politik di beberapa daerah. Misalnya di sebuah rapat DPRD, kalangan yang disebut sebagai konservatif atau Islamis mengajukan gagasan-gagasan yang bersumber dari syariah. Mereka yang partainya bukan Islam dan tidak setuju langsung di-fait a comply dengan label munafik, kafir, atau yang lainnya. Stigma semacam itu membuat anggota DPRD yang tidak setuju itu menjadi dilematis, lalu tidak ada alasan buat mereka kecuali setuju dengan penerapan perda-perda syariah. Di dalam Islam, ada wilayah-wilayah yang sesungguhnya memerlukan partispasi publik. Saya tidak mempersoalkan apakah nama bagi perlunya partisipasi publik itu disebut sekular atau agama. Bagi saya, seluruh persoalan agama pada akhirnya menjadi persoalan-persoalan sekular. Sebab, agama (Islam) merupakan Saya terinspirasi oleh per- nyataan seorang Walikota di wila- yah Sumatera yang ketika ada seba- gian anggota dewan mendesakkan perda bernuansa syariat Islam, yang kemudian berhasil menjadi perda, dia berkata, "Lembaga ini adalah DPRD, bukan partai Islam." Apalagi di DPRD sendiri partai Islam tidak menjadi mayoritas. Tapi karena ada stigma-stigma tersebut, sebagian anggota terpaksa menyetujui perda bernuansa syariah. tuntunan hidup di dunia bagi manusia yang masih hidup dan bukan yang sudah mati (hudan li al-nâs), yang kemudian menjadi persoalan- persoalan publik. Dalam konteks kebebasan, Bung Hatta pernah bilang bahwa kebebasan harus dibarengi dengan segenap tanggung jawab. Bagaimana kebebesan yang bertanggung jawab menurut pandangan Anda? 117
Membela Kebebasan Beragama Saya akan membahasnya secara sederhana saja. Tanggung jawab merupakan kesadaran terhadap kepentingan bersama. Perlu disadari bahwa selain diri kita, ada orang lain. Kita hidup berhubungan dengan orang lain. Orang lain mempunyai tata nilai dan tradisi sendiri. Maka jika sese- orang hendak mengekspresikan kebebasannya, secara prosedural, idealnya dia bertanya dulu kepada orang lain apakah hak dan kepentingannya terganggu atau tidak. Sebab kebertanggungjawaban itu terletak dalam hubungannya dengan orang lain. Selain itu, persoalan tujuan tindakan kebebasan tersebut juga harus jelas dalam konteks dan kaitan dengan kepentingan bersama. Dalam ajaran Islam ada sebuah Hadits yang menyatakan "lâ yu'minu ahadakum hattâ yuhibba li akhîhi mâ yuhibbu li nafsih" (tidak beriman seseorang kecuali ia bisa mencintai sesama sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri). Paralel dengan semangat yang tercermin dalam Hadits tersebut, kita juga bisa mengembangkan apa yang ada di kalangan Hindu, yakni, konsep tat wam ashi. Ajaran kearifan diri seperti ini terdapat di hampir semua agama seperti Budha, Kristen, Yahudi, Katolik, Kong Hu Cu, dan agama-agama lokal lainnya. Ini merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya bertanya kepada diri sendiri: kalau orang me- nyelenggarakan kebebasannya dan itu mengganggu hak dan kepentingan diri kita, lalu apa yang kita rasakan? Jika kita saja tidak mau diganggu, demikian pula orang lain. Introspeksi semacam inilah yang pada gilirannya melahirkan tanggung jawab. Jadi, patokan dari kebebasaan bertanggung jawab ini adalah kepentingan bersama. Orde Baru lebih menekankan aspek tanggung jawab daripada kebebasan. Sedangkan pada zaman reformasi, menurut sebagian kalangan, pada tingkat tertentu kebebasannya terlampau kebablasan sehingga aspek tanggung jawab- nya terabaikan, karena malah mencabut dan menghilangkan kebebasan pihak lain. Bagaimana menurut pandangan Anda perihal kondisi semacam itu di Indonesia belakangan? Saya kira Orde Baru itu elitis, mirip ahl al-halli wa al-'aqdi. Mereka seakan sudah tahu apa kepentingan, kehendak dan perasaan rakyat. Tanpa harus bertanya kepada rakyat, Orde Baru merasa semuanya telah berada dalam pengawasan dan pengetahuannya. Ini merupakan perluasan wilayah 118
Abdul Munir Mulkhan keluarga. Orde Baru menganggap dirinya seperti orang tua yang menge- tahui semua kebutuhan, kepentingan, dan perasaan anak-anaknya. Sementara rezim dan situasi masyarakat sekarang bukannya ke- bablasan, tapi tidak jelas bentuk kebebasannya. Sebenarnya hampir sama dengan Orde Baru, tetapi dengan modus yang berbeda-beda. Kalau dulu praktik klaim mengetahui keinginan publik itu dilakukan oleh negara, kini aktornya lebih tersebar dan terpecah-pecah, misalnya kelompok- kelompok masyarakat semacam elite partai, DPR, birokrat, pejabat negara, elite NU, Muhammadiyah, kalangan Islam fundamentalis dan lain-lain. Apakah kelompok- kelompok masyarakat dan lapisan elite seperti itu pernah bertanya kepada seluruh umatnya? Menurut saya, seseorang yang memeluk agama harus yakin bahwa agamanya adalah agama yang paling benar. Pada saat yang sama ia juga mesti menyadari bahwa orang lain Bagaimana pandangan Anda tentang Pluralisme yang diharam- kan oleh MUI karena dianggap sama dengan sinkretisme atau berujung pada pembenaran semua agama, yang pada gilirannya dapat melemahkan iman umat Islam? juga bisa mempunyai keyakinan seperti itu, tetapi dengan agama dan keyakinan berbeda. Kesadaran sosial seperti itulah yang saya sebut sebagai pluralisme. Maka, karena saya pemeluk Islam maka saya yakin betul bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Pada saat seperti itu saya pun menyadari bahwa orang lain pun akan Saya kira pengharaman itu lebih dipicu oleh sentimen ideo- logis yang kemudian dibungkus dengan alasan-alasan yang pelik. Walaupun saya agak berbeda dengan beberapa teman yang mendefinisikan pluralisme sebagai paham bahwa semua agama sama benar. Saya tidak seperti itu. Menurut saya, seseorang yang memeluk agama harus yakin bahwa agamanya adalah agama yang paling benar. Pada saat yang sama ia juga mesti menyadari bahwa orang lain juga bisa mempunyai keyakinan seperti itu, tetapi dengan agama dan keyakinan berbeda. Kesadaran sosial seperti itulah yang saya sebut sebagai pluralisme. Maka, karena saya pemeluk Islam, saya yakin betul bahwa Islam adalah agama yang paling meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling benar. 119
Membela Kebebasan Beragama benar. Pada saat seperti itu saya pun menyadari bahwa orang lain pun akan meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling benar. Bagaimana dengan konsep keselamatan, apakah Anda setuju dengan pan- dangan yang mengatakan bahwa semua pemeluk agama akan mendapatkan keselamatan di hari akhir? Bagi saya, tujuan dakwah ialah menunjukkan sosok Islam yang rahmatan li al-'âlamîn kepada semua orang, apakah mereka kafir atau memeluk agama selain Islam. Dengan cara itu, mereka benar-benar mera- sakan kebagusan dan keindahan ajaran Islam yang santun dan membuatnya tersenyum dan merasa nyaman dan aman. Apakah sesudah itu mereka menjadi Muslim atau tetap dalam keyakinannya, itu adalah urusan Allah sendiri yang mungkin mentakdirkan demikian. Apakah pluralisme hendak dipahami dalam konteks teologis maupun sosial, yang jelas, utamanya, adalah afirmasi terhadap keyakinan masing- masing agama. Saya sering bergurau bahwa sesungguhnya semua agama meyakini apa yang disebut sebagai Tuhan itu satu adanya. Walapun Budha, Hindu, dan beberapa agama lainnya tidak mempunyai konsep Tuhan seperti yang dipahami agama Semit, tapi mungkin apa yang disebut dewa juga dapat disebut sebagai Tuhan. Pada akhirnya semua berujung pada Tuhan yang satu. Jika demikian, jangan-jangan apa yang diributkan tentang Tuhan yang berbeda-beda itu hakikatnya adalah Tuhan yang satu itu juga. Hanya saja, sebutannya berbeda-beda berdasar pengalaman masing-masing agama. Sementara soal keselamatan, saya lebih mendasarkan diri pada ayat yang berbunyi; am hasibtum an tadkhulû al-jannata walammâ ya'tîkum matsalu al-ladzîna khalaw min qablikum massathum al-ba'sâ'u wa al- dlarrâ'u wa zulzilû hattâ yaqûla al-rasûlu wa al-ladzîna âmanû ma'ahu matâ nashrullâh inna nashrallâhi qarîb (apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum mengalami peristiwa yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa penderitaan malapetaka dan kesusahan serta digoncangkan oleh berbagai cobaan, sehingga Rasulullah berkata, kapan akan datang pertolongan Allah? Ingat, sungguh pertolangan Allah sudah dekat; al- Baqarah ayat 214). 120
Abdul Munir Mulkhan Yang menjadi point penting di sini adalah afirmasi. Mereka yang meyakini agamanya sebagai agama yang benar dan taat kepada ajaran agama yang diyakininya, maka mereka akan mendapatkan derajat yang paling tinggi dalam agamanya, yaitu keselamatan. Kita perlu menghormati dan melakukan afirmasi atas keyakinan itu. Yang penting ialah bagaimana kita peduli pada setiap kesulitan dan penderitaan orang lain, baik karena sebab ekonomi atau sebab lain, apa pun agama yang ia peluk. Mengapa kita tidak mengafirmasi saja keyakinan dan pendirian sema- cam itu. Karena kalau tidak begitu, surga itu seakan ada kapling-kapling- nya, atau malah bisa jadi tidak ada orang atau kelompok yang masuk surga. Sebab di internal agama sendiri terjadi pengkotak-kotakan, saling mengecam antara satu dengan yang lain, misalnya antara NU dan Muhammadiyah. Jika se- muanya dikecam dan diharamkan dari surga, tentu tidak ada lagi ahli surga. Jangan-jangan semua- nya benar-benar bukan ahli surga. Oleh sebab itu pemahamannya kita balik: pertama, mengapa kita tidak mengafirmasi saja keyakinan keselamatan (masuk surga) yang dimiliki oleh orang-orang yang mengatakannya. Lalu kedua, bukankah yang berhak menen- tukan seseorang selamat atau tidak adalah Tuhan sendiri. Mungkin banyak kalangan agamawan yang tidak puas dengan pernyataan- pernyataan seperti itu. Tapi menurut saya, mengapa kita tidak menjadi Jabariyah saja dalam urusan keselamatan ini. Serahkan semua urusan keselamatan kepada Tuhan. Yang dibutuhkan dalam banyak hal tentang negara adalah bagaimana mendesakkan dimensi "mutawâthir", dalam pengertian melibatkan banyak orang. Masalah kenegaraan bukanlah persoalan segelintir lapisan elite yang karena status sosial-ekonominya lantas merasa paling mengerti soal negara. Karena itu masalah kenegaraan bukanlah masalah yang hanya bisa dipahami oleh kaum elite sehingga secara elitis bisa diputuskan oleh wilâyat al-faqîh atau ahl al-hall wa al-'aqdi. Penolakan banyak kalangan, termasuk juga agamawan atau dalam hal tertentu otoritas gereja terhadap pluralisme adalah karena kekhawatiran terjebaknya pemeluk agama dalam relativisme. Bagaimana menurut pandangan Anda? 121
Membela Kebebasan Beragama Bukankah yang mutlak itu hanya Tuhan? Maka selain Tuhan mana mungkin ada yang tidak relatif? Kullu syay'in hâlikun illâ wajhah (Se- muanya akan binasa kecuali Tuhan). Bedanya dengan relativisme falsafi, saya berpandangan bahwa di dalam yang relatif itu ada idealitas, terdapat ultimate goal, bahwa di sana ada kebenaran mutlak. Tapi boleh jadi kita tidak pernah sampai kepada yang mutlak itu. Di saat kita belum sampai kepada yang absolut maka kita berada dalam dimensi yang relatif. Justru dengan kesadaran yang seperti itu kita membutuhkan kritik, pengecekan ulang yang terus-menerus, dan itulah yang menjadi wilayah ilmu. Jadi setiap saat kita perlu merekontruksi ilmu guna mencapai idealitas tentang yang mutlak. Itulah relatif dalam pengertian saya. Pendeknya, menurut saya, tidak ada yang tidak relatif, kecuali Tuhan. Bahkan saya berpendapat bahwa pada fakta sosiologisnya al-Quran itu zhannî, tidak qath'î. Sebab yang disebut sebagai qath'î adalah jelas, tidak ada perbedaan. Sedangkan pada faktanya al-Quran, misalnya dalam susunan ayat-ayatnya, mengalami perdebatan yang panjang di antara para ulama tentang berbagai ayat di dalamnya. Apa jaminannya pengertian atau tafsir suatu ayat tetap dan tidak berubah sepanjang zaman hingga akhir masa? Kalau tidak ada jaminan kepastian tentang apa yang kita pahami - karena yang pasti hanya al-Quran sendiri dan bukan pemahaman atau tafsir atas suatu kitab - berarti itu zhannî. Sebab itu merupakan tafsir. Kalau semuanya relatif, lalu apakah kita tidak mempunyai konsep tentang yang universal? Apa sebenarnya yang disebut sebagai yang universal? Nilai-nilai kebe- naran universal menurut saya ialah rumusan atau fakta tentang kebenaran yang bisa ditemui di sembarang tempat dan zaman. Namun begitu, rumus- annya bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dalam dinamika sejarah. Batasan dalam suatu definisi tentang apa yang disebut universal tidak mungkin menunjuk fakta empiris dan fakta historis, kecuali untuk kepentingan sesaat. Karena jika yang universal itu kemudian menunjuk fakta khusus yang unik, maka hilanglah derajat ke-universalan-nya. Misalnya, PBB dengan mengkampanyekan HAM sebagai tatanan nilai universal yang kemudian harus dipraktikkan oleh setiap negara atau kelompok- 122
Abdul Munir Mulkhan kelompok etnis dengan local wisdom-nya masing-masing (partikular). Bagaimana komentar Anda tentang tarik-menarik antara yang universal dan yang partikular? Pada akhirnya yang disebut universal itu juga tergantung kepada tafsir dan konteks. PBB sendiri tidak akan bisa menunjuk fakta unik dan kasus- kasus spesifik di semua tempat dan zaman. Saya kira deklarasi PBB pun mempunyai perbedaan antara kondisi pada waktu dibuat dengan s ekarang. Ini bukan berarti saya tidak percaya adanya universalitas. Tapi universalitas itu pun kemudian melahirkan hal-hal yang partikular. Bahwa yang mutlak itu pun melahirkan yang relatif. Keduanya tak perlu dipertentangkan secara ekstrem. Kalaupun dipertentangkan hanya tepat untuk konteks logika material saja. Pada faktanya dua hal yang dianggap bertentangan itu sebetulnya saling melengkapi. Kalau kita tidak ingin memakai konsep demokrasi, maka yang dapat diajukan adalah konsep mutawâthir. Mutawâthir dalam pengertian dialog berkualitas yang melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Bukan dialog yang berujung pada klaim dan stigma. Bagi saya klaim adanya mayoritas merupakan manipulasi fakta-fakta statistik yang lalu dijadikan fakta politik. Istilah mayoritas merupakan hasil kreasi elite untuk mengatasnamakan orang lain, dalam hal ini masyarakat. Padahal kalau kita merujuk pada hasil pemilihan umum saja, secara politik ternyata umat Islam bukanlah mayoritas. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat rumusan ideal hubungan negara dan masyarakat yang dapat melindungi hak-hak dan kebebasan sipil, terlebih kalangan minoritas? Sebetulnya kalau negara konsisten dengan fungsinya untuk melayani, maka hal itu tidak persoalan. Problemnya adalah bagaimana proses untuk menuju konsensus antar-masyarakat jangan sampai elitis. Semua warga harus didengar. Jangan sekali-kali merasa sudah tahu dan mengerti sebelum berdialog dengan mereka. Hendaknya mekanisme tersebut sesuai dengan cara atau tradisi warga. Bukan melalui rapat umum di kelurahan atau pen- dopo kecamatan, tetapi melalui gardu-gardu ronda, ta'ziyah dan obrolan di 123
Membela Kebebasan Beragama pasar. Sehingga ketika anggota masyarakat mencari titik nilai yang disepakati bersama maka prosesnya benar-benar harus melalui dialog yang panjang. Ketika negara membuat aturan yang berlaku di semua wilayah, maka pro- sedurnya harus melalui proses dialog yang mendengar suara dari daerah- daerah. Itu mungkin tidak cukup hanya dilakukan sekali. Melalui cara-cara dialog seperti itulah suara dan aspirasi dari kelompok minoritas dapat diakomodir. Proses dialog memungkinkan kita untuk mencari niali-nilai kenasionalan di tengah kemajemukan agama dan etnik yang ada. Jangan sampai nilai-nilai itu dipaksakan secara top down. Pe- mimpin-pemimpin nasional menganggap dirinya sebagai pihak yang paling mengerti tentang apa yang menjadi kepetingan dan kebutuhan kelompok minoritas. Harusnya terjadi arus balik dalam proses dialog semacam itu. Barangkali, pertama-pertama, gagasan dapat saja berasal dari atas. Gagasan itu lalu disebarkan di tingkat bawah yang diberi ruang seluas-luasnya untuk mendialogkan gagasan tersebut. Mungkin prosesnya agak panjang, tapi tahapan-tahapan dialog semacam ini harus dilalui untuk mendapatkan gambaran utuh tentang aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok minoritas. Masyarakat di bawah diberi ruang untuk menyampaikan gagasan atau bahkan menawarkan gagasan alternatif melalui partai politik, organisasi- organisasi sosial dan keagamaan, atau salauran-saluran yang lain. Cuma sayangnya, partai hanya dapat bernafas saat menjelang pemilu. Untuk itu, organisasi-organisasi sosial keagamaan mestinya dapat memainkan peran sebagai mediator atau bahkan aktor yang menjalankan proses dialog dengan umatnya secara terus-menerus. Terkait dengan kemajemukan agama, dulu pada zaman Orde Baru pernah diperkenalkan suatu model toleransi yang akrab dikenal sebagai konsep SARA, di mana relasi antara satu dengan yang lain sekadar pada tingkat peacefull co-existence dan polanya segregatif. Konsekuensinya, mereka tidak saling mengenal dan berusaha membuka diri perihal hak-hak dan pandangan agama atau keyakinan kelompok lainnya. Lalu timbullah rasa saling curiga yang, belakangan ini, bila dipicu oleh sedikit saja masalah dapat meledak menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Menurut Anda konsep toleransi semacam apa yang tepat untuk konteks sekarang ini? 124
Abdul Munir Mulkhan Hemat saya, semua agama harus membuka diri lalu saling berdialog dengan sungguh-sungguh dan terbuka. Jika tidak ada dialog dan ke- terbukaan, maka kita tidak dapat mengenali dan menghargai keyakinan orang lain. Orang seperti saya saja, dari lingkungan Perguruan Tinggi Islam, masih banyak yang tidak dapat membedakan antara Katolik dan Kristen, ordo Jesuit atau lainnya. Keduanya dianggap sama saja, sebagai agama Kristen atau Nasrani. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang membuatnya saling mengecam. Demikian pula dengan Yahudi, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu bagi orang-orang Islam. Bangsa Barat dan Eropa atau Amerika juga biasa mereka pandang sebagai Nasrani, yang tidak berbeda dengan Yahudi. Kalau kita saling mengetahui satu dengan yang lain, maka kita dapat mengambil sikap yang pro- porsional. Kita tidak akan meng- ganggu religiusitas dan keber- imanan orang yang beragama lain karena kita mengetahui sensiti- vitas keberagamaannya. Ilmu dalam ranah Islamic Studies susah berkembang menjawab permasalahan dunia kehidupan dan kemanusiaan yang terus berubah, kalau tidak dikatakan berhenti dan stagnan. Jika persoalannya seperti itu, maka persoalan-persoalan yang berkaitan Bagi kalangan yang tidak beragama Islam, barangkali so- bekan al-Quran itu sesuatu yang biasa. Sehingga kadang mereka memperlakukannya sama saja dengan sobekan kertas lainnya, yang kemudian oleh orang Islam dianggap melecehkan. Jangan-jangan mereka melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melecehkan justru karena mereka sebenarnya tidak tahu sensitivitas agama lainnya. dengan sekularisme, pluralisme, atau gagasan-gagasan yang lainnya akan sulit dipecahkan Jadi, memang masing-masing agama perlu saling membuka diri untuk berdialog. Secara pribadi saya terbuka ketika berdialog dengan kalangan agama lain, misalnya kalangan Katolik. Saya membeberkan dan mengakui aspek yang jelek dari kalangan Islam dan itu saya katakan jelek. Demikian pula hal-hal yang baik saya sampaikan secara apa adanya. Misalnya, di antara orang Islam sendiri ada yang setengah mengkafirkan satu dengan yang lain. Jangankan orang yang beragama lain, saya sendiri dianggap kafir oleh beberapa pihak hanya karena saya mempertanyakan banyak hal yang 125
Membela Kebebasan Beragama mereka anggap suatu ajaran yang mutlak benar. Lalu saya menceritakan apa saja yang sensitif di kalangan Islam dan mereka juga menceritakan hal-hal apa saja yang sensitif di kalangan Katolik atau Kristen. Demikian pula pemeluk agama lain seperti Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan lainnya. Dengan begitu, menurut saya, sikap toleransi akan tumbuh karena kita menyadari tidak mungkin hidup sendiri, hanya orang Islam sendiri atau hanya orang Nasrani sendiri. Dalam Kristen, ada oikumene dan peristiwa di mana mereka mereformasi gereja. Di dalam Katolik, ada Konsili Vatikan II. Masing-masing menandai keterbukaan Kristen atau Katolik pada kebenaran dan keselamatan agama lain. Lantas bagaimana dengan Islam? Saya membaca konsep ahl al-kitâb yang disebutkan dalam al-Quran dalam sudut pandang pluralis. Di sana disebutkan bahwa al-Quran men- jamin mereka akan masuk surga. Yang penting, ahl al-kitâb itu beriman, beramal saleh, dan mempercayai hari akhir. Sayangnya sekarang banyak orang yang memelintirnya, bahwa Yahudi atau Nasrani yang ahl al-kitâb di zaman dulu berbeda dengan sekarang. Jadi, bagi mereka yang meme- lintirnya lantas beranggapan bahwa ahl al-kitâb pada konteks sekarang sudah tidak ada lagi. Karena itu, inti dari semua itu adalah adanya jaminan keselamatan dari al-Quran terhadap kelompok yang disebut sebagai ahl al-kitâb. Malah dahulu Majelis Tarjih Muhammadiyah pernah menafsirkan ahl al-kitâb sebagai komunitas yang tidak terbatas Yahudi dan Nasrani, tapi juga Konghucu, Hindu, Budha, dan sebagainya (lihat buku Tafsir Tematikal Al-Quran Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama, Terbitan Pustaka SM, 2000). Wawancara dilakukan di Yogyakarta, Maret 2007 126
Abdul Munir Mulkhan 127
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid, pendiri WAHID Institute dan Ketua Dewan Syura DPP PKB. Mantan Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid Presiden RI (1999-2001) ini sekarang menjadi Presiden Kehormatan pada International Islamic Christian Organization for Reconciliation and Reconstruction (IICORR), London dan Anggota Dewan Penasehat Internasional pada International and Interreligious Federation for World Peace (IIFWP), New York. 128
Abdurrahman Wahid Melaksanakan syariah adalah wajib, tetapi oleh masyarakat dengan tanpa kekerasan, bukan negara. Jadi, menerapkan negara Islam sama sekali bukan kewajiban. Sebab jika formalisasi syariah dipaksakan oleh negara, akibatnya seperti negara kita ini yang tidak menghargai heterogenitas warganya. Padahal, nilai-nilai Islam yang tinggi, yang mendesak untuk terus diimplementasikan adalah perjuangan untuk keadilan, kemakmuran, persaingan dalam kebaikan, pembelaan terhadap rakyat, perlindungan terhadap minoritas, apapun bentuknya, serta ketiadaan hubungan (formal) antara Islam dan negara. Dari sini akan dengan sendirinya meng- andaikan sekularisme. Maka, negara tidak boleh memaksakan syariah di masyarakat yang heterogen. 129
Membela Kebebasan Beragama Menyadari masih belum tuntasnya bangsa ini dalam mengatasi sengitnya tarik-menarik pola hubungan negara dan agama, bagaimana pandangan Gus Dur perihal hubungan ideal antara negara dan agama? Saya ini orang NU (Nahdlatul Ulama). Jadi, saya mengikuti kepu- tusan-keputusan di NU. Saya membiasakan diri untuk tidak berpikir lain. NU pada 1935, sepuluh tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, mengadakan muktamar ke-9 di Banjarmasin. Waktu itu ada dua buah pertanyaan. Pertama, wajibkah bagi seorang Muslim mempertahankan kawasan Hindia-Belanda yang notabene, waktu itu, diperintah oleh non- Muslim (Belanda)? Jawabannya adalah wajib. Sebab di kawasan ini dulu pernah ada kerajaan Islam. Karena adanya kerajaan Islam itu, maka otomatis setelah dipegang orang lain pun, kaum Muslimin di sini masih ingin menerapkan ajaran Islam. Sebaliknya, kalau kawasan ini dipegang oleh orang lain (non-Muslim), berbeda dari yang memerintah sekarang, maka ada kemungkinan terdapat pelarangan untuk melaksanakan syariah. Karena itu kawasan Hindia-Belanda tetap wajib dipertahankan. Ini diambil dari kitab Bughyat al-Murtasyidîn. Kedua, wajibkah adanya negara Islam untuk dapat melaksanakan syariah? Jawabannya tidak wajib. Untuk melaksanakan syariah memang wajib. Tetapi apakah dalam melaksanakannya harus dengan memakai negara Islam atau bukan, itu terserah. Prinsipnya adalah asal syariatnya bisa berjalan. Itu tugas ulama untuk melaksanakannya, tetapi tanpa keke- rasan. Berangkat dari pengertian tidak wajib adanya negara Islam, maka otomatis mengandaikan sekularisme. Jadi, pandangan NU dari awal sejak 1935 telah membolehkan sekularisme, walaupun sesungguhnya tidak sekular. Tidak sekular di sini dalam pengertian masih menjalankan syariah. Ini berarti tidak sepenuhnya sekular. Sekularisme sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi: satu, sekularisme minimal seperti didorong oleh NU; kedua, sekularisme maksimal, di mana tidak ada urusan dengan agama sama sekali. Kewajiban kita sekarang adalah membawa masyarakat kepada syariah. Kalau syariah sekarang belum merata, maka harus diratakan terlebih dahulu. Namun begitu harus digarisbawahi di sini negara tidak lantas membuat aturan formal syariah. 130
Abdurrahman Wahid Pada masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh NU terlibat perdebatan tentang dasar negara, yang di dalamnya ada klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Apakah ini bukan berarti NU tidak sekular? Syariah itu adalah intinya. Saya percaya syariah untuk diterapkan, tapi oleh masyarakat, tidak perlu oleh negara. Karena kalau dipaksakan oleh negara, akibatnya seperti negeri kita ini yang tidak menghargai heterogenitas warganya. Negara tidak boleh memaksakan syariah di masyarakat yang heterogen. Dalam kerangka NU, bagaiama- na supaya negara bisa melindungi hak sipil dan menjamin kebebasan sipil? Tujuan yang ada dalam liberalisme seharusnya terkait dengan moralitas. Liberalisme harus terkait dengan perbaikan nasib orang banyak. Dan sikap tidak berpihak kepada Dalam konteks seperti ini, agama hendaknya kita lihat dari dua arah. Pada satu sisi, agama dipandang sebagai ajaran yang baku, seperti rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Tetapi, agama bisa juga dilihat dari sudut yang maksimal, yaitu ajaran Islam yang serba meliputi berbagai segi, termasuk moralitas atau akhlak. Semua itu bisa dijalankan oleh masyarakat sendiri, bukan negara. Sebab negara ini milik bersama. Orangnya bermacam- macam, baik dari segi agama, etnis maupun yang lainnya. Karena itu saya mengambil posisi, pertama, harus melindungi minoritas, apapun bentuknya. Kedua, menggalakkan dialog antar-agama. Sebab dialog tersebut akan melindungi minoritas dari segi (minoritas) keagamaan. kesejahteraan rakyat, sebenarnya justru dimiliki oleh orang yang agamanya kurang. Konteks perlindungan minoritas itu tetap dilakukan oleh negara? Oh iya, tentu saja melalui negara dan sikap masyarakat itu sendiri. Kalau melihat tindakan kelompok orang yang menyerang kelompok lain, misalnya kasus Ahmadiyah, apa pendapat Gus Dur? 131
Membela Kebebasan Beragama Tindakan semacam itu tidak boleh. Hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan kehendak. Dalam hal ini saya membagi bentuk reaksi kaum Muslimin, sepanjang sejarah, terhadap tantangan yang datang dari luar menjadi dua. Salah satunya adalah reaksi-reaksi kultural. Budaya NU dan Muhammadiyah itu lahir dari model reaksi yang sama, yakni reaksi kultural. Bedanya cuma sedikit. Yaitu dari abad kelima Hijriyah yang bertepatan abad ke-11 Masehi. Waktu itu ada keputusan para ulama bahwa ziarah kubur itu boleh. Lalu jadilah NU. Sedangkan bagi ulama lain berpendapat bahwa ziarah kubur itu dilarang. Kemudian berdirilah Muhammadiyah. Kalau soal model sekularisme yang diterapkan oleh negara Muslim, kira-kira yang patut diterapkan model yang seperti apa, apakah seperti yang digagas Kemal Attaturk di Turki? Di negara-negara Muslim, pemerintahan militer berkuasa begitu lama, termasuk di Turki. Itu kesulitan pertama dalam konteks sekularisme di negeri-negeri Muslim. Baru sekarang partai yang berbasis sipil, Justice and Development Party, menguasai dua per tiga kursi parlemen di bawah pimpinan Moh. Rajab Thayyib Erdogan. Dalam hal ini sebenarnya mereka mengikuti kita. Kesulitan kedua adalah adanya orang yang mengartikan Islam dari sudut institusi. Di negeri kita ada tiga tahap cara melihat Islam dari sudut institusi. Pertama, tahap di mana Piagam Jakarta dihapuskan. Sutan Syahrir dari PSI dan Kasimo dari Partai Katolik begitu berterima kasih. Saking senangnya mereka segera mendukung berdirinya Departemen Agama. Ini namanya "sekularisasi Departemen Agama". Lalu pada tahun 1973 mereka mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahap kedua adalah ketika parta-partai Islam melihat kebutuhan untuk memodernisir diri. Misalnya mereka mulai memakai komputer dan sebagainya. Hal ini terjadi tidak saja pada partai-partai Islam, tapi juga semua gerakan Islam. Hal inilah yang mengakibatkan institusionalisasi yang berlebihan. Tahap ketiga, ketika Soeharto melihat kekuasaannya mulai goyang pada akhir 1980-an. Dalam kondisi seperti inilah lalu dia mendukung keberadaan ICMI. Nah, ICMI itu sendiri institusi. 132
Abdurrahman Wahid Tentang hal ini ada satu lelucon. Suatu saat ada seorang Pastur yang bekerja di kantornya, persis di samping gereja. Lalu datanglah drakula. Si Pastur langsung mengacungkan rosario. Drakula tetap saja maju ke depan. Pastur itu ketakutan. Takut lehernya digigit dan darahnya dihisap. Dia lari keluar lewat pintu samping ke halaman gereja. Tapi drakulanya terus mengikuti. Jaraknya kurang lebih dua meter. Akhirnya tidak ada jalan lain lagi bagi Sang Pastur kecuali masuk ke dalam gereja. Sambil menggigil ketakutan ia naik ke atas altar. Di sana ada salib yang besar sekali. Dia angkat salib tersebut hingga keringatnya bercucuran. Setelah berhasil mengangkat salib itu, ia sodorkan ke hadapan drakula yang terus membuntutinya. Harapannya agar drakula tersebut ketakutan dan lari. Tapi, apa reaksi drakula itu. Dengan nada meledek ia berkata, "Nggak takut!! Saya tidak takut karena sudah masuk ICMI!!!" NU sebagai institusi civil society dalam sejarahnya pernah dikritik lantaran terlalu akomodatif terha- dap kekuasaan. Sebenarnya relasi yang ideal antara masyarakat dan negara itu bagaimana ? Agama hendaknya kita lihat dari dua arah. Pada satu sisi, agama dipandang sebagai ajaran yang baku, seperti rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Tetapi, agama bisa juga dilihat dari sudut yang maksimal, yaitu ajaran Islam yang serba meliputi Pertama-pertama, NU pe- riode sekarang ini tidak dapat dija- dikan ukuran. Karena Hasyim Muzadi cenderung tidak jujur dan ikut arus yang ada di dalam masyarakat saja. Masyarakat mau kanan, dia ikut ke kanan. Masyarakat mau ke kiri, dia akan ke kiri. Di antara konsekuensinya adalah saya sekarang ini tidak boleh menjadi anggota PBNU sama sekali. berbagai segi, termasuk moralitas atau akhlak. Semua itu bisa dijalankan oleh masyarakat sendiri, bukan negara. Sebab negara ini milik bersama. Kedua, NU jadi terputus dari tradisinya. Yakni tradisi para pendirinya dulu dan orang-orang setelah mereka yang merupakan orang-orang yang lebih mementingkan aspek budaya. Artinya, tidak pentinglah menjadi pegawai negeri. Mereka bangga menjadi "bukan" pegawai negeri. Kakek saya atau ayah saya menjadi menteri tanpa menjadi pegawai negeri. Bahkan saya menjadi presiden tanpa menjadi pegawai negeri. 133
Membela Kebebasan Beragama Sekarang hampir semua ketua NU pada tingkat provinsi "bergaya" pegawai negeri. Inilah kenyataan yang terpenting. Maka, menurut saya, ke depan yang harus dibenahi dan dikerjakan adalah NU-nya terlebih dahulu. Bukan siapa-siapa. Sebab, bagaimana mungkin kita menghilangkan hal-hal yang negatif bila dia sendiri negatif. Jadi, katanya, ada persetujuan antara Din Syamsuddin dengan NU - dalam hal pemberantasan korupsi. Itu menurut saya hanya persetujuan di atas kertas saja. Yang penting se- benarnya bagaimana kondisi setiap harinya. Hasyim Muzadi adalah seorang teman. Makanya saya bilang kepadanya, "Sampeyan ini ke sini (kantor PBNU) kok kayak Sumaker." Schumacher dalam logat bahasa Jawa (sumaker). Yaitu, sugih macak kere (kaya tapi bergaya miskin). Dia mem- punyai Jaguar, tetapi ke sini dia naik taksi. Nah, bagaimana mungkin dapat mengembangkan masyarakat sipil dan membersihkan masyarakat bila hidup penuh kepalsuan. Bagaimana dengan peran kaum muda NU? Kecuali PBNU, semuanya berjalan dengan baik. Lihat saja sekarang anak-anak muda NU, semuanya aktif memperkuat dan memberdayakan masyarakat sipil. Bagaimana respon Gus Dur melihat kecenderungan sebagian masyarakat yang menjadikan Islam sebagai hukum formal di negara kita? Jika dalam praktiknya mereka bertentangan Undang-Undang Dasar (UUD '45), tindakan itu tidak diperbolehkan. Sebulan sebelum saya lengser, sidang kabinet dihadapkan pada pertanyaan tersebut. Jawaban saya, "nama" itu tidak penting. Boleh saja suatu aturan dinamakan undang- undang syariah, peraturan syariah, atau apa saja di suatu provinsi, kabu- paten, atau kotamadya. Tapi kalau ada bagian-bagian yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, saya langsung membatalkannya. Dalam hal ini, siapa yang menetapkan? Yang punya otoritas untuk menetapkannya adalah Mahkamah Agung. Kita tinggal menerapkannya saja. Selain keinginan untuk menerapkan perda syariah, ada juga beberapa kalangan yang mengangkat isu pendirian khilâfah. Bagaimana pandangan Gus Dur? 134
Abdurrahman Wahid Saya tidak setuju. Khilâfah itu buatan manusia, bukan perintah Tuhan. Jadi, firman Innî jâ'ilun fî al-ardli khalîfah (Aku menjadikan khalifah di atas bumi) sama sekali tidak dimaksudkan sebagai perintah untuk mendirikan negara Islam atau khilâfah. Di Indonesia hubungan antara negara dan agama memang tergolong unik. Apakah ada tipe ideal tertentu sehingga kita perlu mencontoh negara lain? Tidak perlu. Ambil contoh sekarang di Indonesia. Di sini para kiai bebas bersalaman dengan perempuan. Setiap hari paling tidak ada satu bus orang yang bersalaman dengan saya. Dari satu bus itu, separuhnya adalah perempuan. Kenapa bisa demikian? Seolah-olah kita tengah mempraktikkan kaidah fikih yang berbunyi: al-umûru bi- maqâshidihâ (semua perkara tergantung pada maksudnya). Jadi kalau maksudnya adalah untuk memberi hormat, maka bersalaman itu bermakna peng- hormatan. Sebab tidak mungkin perempuan setengah bus atau malah kadang lima bus semuanya minta dinikahi. Itu tidak mung- kin. Salaman itu adalah bentuk penghormatan. Justru dalam hal yang semacam ini Indonesia patut dijadikan contoh. Salah satu arti kata liberal itu sendiri adalah pilihan-pilihan. Mengejar pilihan masing-masing itu adalah makna liberal. Ilustrasi al-Qur'an tentang ketauladanan Rasulullah meniscayakan sikap liberal dalam pengertian itu (mengejar sesuai pilihan masing- masing). Laqad kaana lakum fii rasuulillah uswatun hasanah (telah ada pada diri Rasul teladan yang sempurna). Bagaimana dengan sekularisme, seperti di Prancis, yang melarang simbol- simbol agama di wilayah publik? Itu saya kira hubungannya dengan institusi negara atau institusi publik. Itulah konsekuensi bernegara sekular seperti Prancis. Setiap negara mem- punyai sejarah dan tradisinya masing-masing. Kalau memang sejarah Prancis sampai pada kesimpulan untuk menerapkan aturan itu, silakan saja. 135
Membela Kebebasan Beragama Pernah kira-kira sepuluh tahun yang lalu saya diundang oleh The Yomiuri Shimbun, yang waktu itu merupakan koran terbesar di Jepang, bahkan di Dunia, dengan oplah sekitar 2 juta per hari. Saya diundang untuk berbicara dengan Prof. Dr. Samuel Huntington, Chang Hai Chi (Direktur ISEAS, Singapura, yang sekarang menjadi Dubes di Washington DC), serta Profesor Auchi dari Universitas Osaka. Saya dianggap sebagai perwakilan Islam. Saya berkata kepada Samuel Huntington, "Profesor, Anda ini ahli dalam membedakan pohon Kristen, pohon Yahudi dan pohon Islam. Anda sampai pada kesimpulan tentang Clash of Civilization. Tapi mungkin ada baiknya juga, sekali-sekali, Anda melihat hutan secara keseluruhan, jangan hanya pohon-pohonnya. Dalam kon-teks kaum Muslimin, memang ada kaum Muslimin yang berbeda dengan Barat. Ini yang Anda angkat menjadi Clash of Civilization. Tapi, apakah Anda tidak melihat ratusan ribu anak muda Muslim yang belajar di negara-negara yang berteknologi maju. Padahal mereka bukan hanya mempelajari teknologi dan ilmu pegetahuan modern, tapi juga budayanya. Mereka setelah pulang, seperti saya ini, menjadi seperti orang Barat: memakai jas, dasi, dan sepatu. Tapi jangan dianggap saya ini orang Barat. Karena saya tak pernah meminum alkohol setetes pun. Saya juga tidak memakan daging anjing dan daging babi. Saya juga tidak pernah me- lakukan hubungan seksual di luar pernikahan." Bagaimana sikap yang tepat terhadap pemahaman puritan dan gerakan radikal dalam agama yang notabene menantang gagasan pribumisasi Islam Gus Dur? Berkembangnya pemahaman keagamaan yang seperti itu bagi saya adalah proses edukasi. Yang jelas, yang hendaknya perlu dikedepankan adalah bahwa kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Selebihnya terserah pada pendirian kita masing-masing. Saya pernah berkata kepada teman- teman di JIL (Jaringan Islam Liberal), kenapa Rizieq Shihab itu marah kepada Anda? Menurut saya, Anda itu kurang setengah kata, yang kalau disertakan kata itu, tentu dia tidak akan ada apa-apa (marah) dengan JIL. Coba dalam singkatan "JIL" itu ditambahkan kata-kata BAB, sehingga menjadi "JILBAB", tentu mereka akan senang. 136
Abdurrahman Wahid Jadi, memang Islam yang besar ini dipahami secara berbeda-beda oleh para pemeluknya. Itu tidak masalah. Tapi perbedaan pemahaman itu tidak boleh merusak persaudaraan sesama Muslim. Baru saja ada seorang yang berpemahaman Islam keras, Ahmad Sumargono, datang ke saya sebagai sesama Muslim. Perbedaan itu tidak apa-apa. Ada yang berpandangan, terutama kalangan umat Islam yang konservatif, bahwa ide kebebasan harus dicurigai. Dalam pandangan Gus Dur, bagai- mana kebebasan dan liberalisme itu sendiri seharusnya dipahami? Liberalisme hendaknya di- pahami dalam konteks sejarahnya. Di Amerika Serikat sendiri, sejak awal kemerdekaannya, Thomas Jefferson telah menegakkan hak- hak individu sebagai prinsip yang harus dijamin. Tapi Alexander Hamilton, menteri keuangan yang pernah menjadi saingannya Jefferson, sebaliknya lebih menekankan atau justru setuju terhadap hak- hak negara bagian. Padahal negara bagian itu adalah konsensus. Tarik menarik antara kedua model pemahaman tersebut sampai sekarang masih terjadi. George Bush pro terhadap negara bagian; sementara John Kerry setuju terhadap hak-hak individu. Jadi, kita harus memahami konteks sejarah itu. Tidak bisa dipukul rata bahwa liberalisme itu jelek. Khilâfah itu buatan manusia, bukan perintah Tuhan. Jadi, firman Innî jâ'ilun fî al-ardli khalîfah (Aku menjadikan khalifah di atas bumi) tidak dimaksudkan sebagai perintah untuk mendirikan negara Islam atau khilâfah. Penolakan terhadap liberalisme lebih karena dianggap sebagai benih dari kapitalisme, bagaimana Gus Dur melihat upaya penentangan terhadap libe- ralisme dengan mengidentikkannya terhadap model ekonomi kapitalisme? Memang benar bahwa kadang-kadang liberalisme dipakai oleh orang untuk tujuan tertentu. Hanya saja tujuannya berbeda-beda. Tujuan yang ada dalam liberalisme seharusnya terkait dengan moralitas. Liberalisme harus terkait dengan perbaikan nasib orang banyak. Dan sikap tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat, sebenarnya justru dimiliki oleh orang yang agamanya kurang. 137
Membela Kebebasan Beragama Jadi kita sebagai kaum Muslimin seharusnya tidak berhenti di tingkat "merek" saja, misalnya salat lima waktu, tetapi juga harus berjuang untuk keadilan. Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berbuat seperti itu. Yâ ayyuhâ al-ladzîna âmanû, kûnû qawwamîna bi al-qisth (Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan). Ayat lain juga menegaskan: "Walâ talbisû al-haqqa bi al-bâthili wataktumû al-haqqa wa antum ta'lamûn (Janganlah kalian samakan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kalian menutupi kebenaran, padahal kalian tahu)." Kita harus melihat ini semua dengan arif. Tidak bisa diambil ukuran- ukuran umum. Di antara salah satu hal yang memusingkan kita adalah dengan adanya globalisasi, nilai-nilai menjadi mendunia. Saudara-saudara kita yang berpandangan Islam formal mengalami ketakutan. Takut akan kalah dalam persaingan global. Karena takut mereka kemudian menolak untuk lebih mementingkan nilai-nilai Islam, ketimbang aspek normatif. Padahal, nilai-nilai Islam yang tinggi, yang mendesak untuk terus di- implementasikan adalah perjuangan untuk keadilan, kemakmuran, pembelaan terhadap rakyat, persaingan dalam kebaikan, serta ketiadaan hubungan (formal) antara Islam dan negara. Tentang hal ini Cak Nur seringkali mengambil dasar dari al-Qur'an, yakni surat al-Baqarah: "Mâ afâ'allâhu 'alâ rasûlihi min ahl al-qurâ fa-lillâhi wa-li-rasûlih, wa li-dzî al-qurbâ wa al-yatâmâ, wa al-masâkîni, wa-bni al- sabîli kay lâ yakûna dûlatan bayn al-aghniyâ'i minkum." Artinya, apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta fai', yang terkumpul dari penduduk negeri-negeri itu (yang bukan kaum Muslimin, tapi termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi dan Kristen) adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang- orang kaya saja di antara kamu." Jadi, al-Qur'an sendiri menentang monopoli dan menjunjung tinggi keadilan dan pemerataan. Dan semua itu diseleng- garakan bukan oleh negara, tapi kesadaran keagamaan masyarakatnya. Liberalisme ditolak karena dianggap datang dari Barat, menurut Gus Dur, apakah liberalisme juga mempunyai akar dalam khazanah dan tradisi Islam? Sebetulnya salah satu arti kata liberal itu sendiri adalah pilihan-pilihan. Mengejar pilihan masing-masing itu adalah makna liberal. Ilustrasi al-Qur'an 138
Abdurrahman Wahid tentang ketauladanan Rasulullah meniscayakan sikap liberal dalam pengertian itu (mengejar sesuai pilihan masing-masing). Laqad kâna lakum fî rasûlillâh uswatun hasanah (telah ada pada diri Rasul teladan yang sempurna). Bagi siapa ketauladanan itu? Li man Kâna yarjû Allâha wa al-yawm al-âkhira wa dzakara Allâha katsîran (Bagi orang yang mengharapkan ridla Allah, mengharap kebahagiaan di hari akhir [surga], dan senantiasa ingat akan kebesaran Allah). Mengingat-ingat kebesaran Allah bisa secara lafzhî, yakni wirid, ada pula yang berbentuk fi'lî (perbuatan). Kalau hal ini tidak dimengerti dengan baik, maka yang terjadi adalah kerugian. Artinya, kebebasan memilih harus tetap didasarkan pada keridlaan Tuhan. Sebagaimana halnya sekarang ini terjadi perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yakni penebangan pohon besar-besaran (illegallogging). Akibatnya, akar-akar yang dapat menyerap dan meyimpan air menjadi mati. Sehingga ketika terjadi hujan terjadilah banjir bandang; pada musim kemarau terjadi kekeringan. Pilihan-pilihan telah dipampangkan di sini. Orang-orang yang berharap ridla Allah, berharap surga, senantiasa berzikir, maka dia akan menjadikan Rasul sebagai percontohan yang sempurna. Sebaliknya orang yang tidak mengharapkan itu semua, bisa saja tidak mengambil Rasulullah sebagai suri tauladannya. Dalam beberapa kesempatan mencuat kritik yang dialamatkan kepada para pembaharu atau pemikir Islam belakangan, yang berupaya melakukan liberalisasi pemikiran Islam, dianggap terlampau dihegemoni oleh model pemikiran Barat dan sebaliknya cenderung megesampingkan kekayaan tradisi-tradisi Islam itu sendiri. Bagaimana pandangan Gus Dur seputar ide keagamaan atau bagaimana menerjemahkan pribumisasi Islam dalam konteks sekarang ini? Memang, upaya menerjemahkan agama dalam masyarakat seharusnya tidak menyingkirkan tradisi. Masyarakat Indonesia akan tidak siap dengan cara seperti itu. Namun demikian, pluralisme merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini. 139
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Ahmad Suaedy Ahmad Suaedy Ahmad Suaedy Ahmad Suaedy, salah satu pendiri dan, sejak tahun 2004, menjadi Direktur Eksekutif The Ahmad Suaedy Ahmad Suaedy Wahid Institute Jakarta. Pada 1997-1999, ia aktif di ISAI dan pernah menjadi koordinator program Islam, demokrasi dan HAM di P3M. Ia juga menjadi dewan pengurus LAKPESDAM NU dan pada 2001-2003 pernah menjabat sebagai Program Officer Islam and Civil Society di The Asia Foundation, Indonesia. 140
Ahmad Suaedy Merebaknya pelbagai tindak kekerasan atas nama agama dan pe- nerapan perda syariah yang bertentangan dengan prinsip kebe- basan (pers, berekspresi, berpendapat, beragama, dan berkeya- kinan) serta mendiskriminasi kalangan minoritas disebabkan lemahnya kapasitas negara dalam menegakkan amanat konstitusi. Padahal ketegasan pemerintah adalah syarat bagi terwujudnya good governance dan demokrasi di Indonesia. Begitupun produk- produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan imple- mentasi HAM semestinya dibatalkan. Sehingga, manipulasi agama terhadap negara ataupun sebaliknya dapat diredusir. Pada saat itulah sekularisasi menjadi relevan, di mana sejatinya prosesnya mengandaikan penguatan masyarakat dalam membangun inde- pendensi warga dari negara. 141
Membela Kebebasan Beragama Sekularisme kerap disalahpahami oleh banyak kalangan. Resistensi terhadap- nya juga sangat kuat, terutama karena dipahami sebagai anti-agama. Dalam konteks demikian, bagaimana seharusnya meletakkan term sekularisme di Indonesia? Menurut saya perdebatan sekularisme di Indonesia sudah menyim- pang dari substansi sekularisme itu sendiri. Orang sudah terkotakkan menjadi pro dan kontra, sementara tidak pernah terjelaskan apa itu sekularisme sebenarnya. Saya bisa memahami sikap sebuah negara yang mengakomodasi unsur-unsur agama tertentu. Beberapa negara di Eropa pun sebenarnya seperti itu. Jerman, misalnya, memberlakukan pajak agama, yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat agama untuk membangun gereja. Sejatinya, sekularisme merupakan sebuah usaha untuk menata kehidupan agama dengan kehidupan negara agar tidak terjadi saling memanipulasi: negara tidak memanipulasi agama, demikian juga agama tidak memanipulasi negara untuk kepentingannya. Membicarakan sekularisme dan sekularisasi saya kira harus ada prinsip- prinsip mendasar yang terlebih dahulu disepakati. Sekularisme, menurut saya, adalah sebuah prinsip pemisahan antara negara dan agama. Tetapi tidak berarti saling memungkiri. Sekularisasi adalah proses untuk mem- bedakan atau memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Namun demikian keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan sebuah garis demarkasi. Ibaratnya, kalau kita membuat lingkaran, akan selalu ada arsir di tengah yang saling beririsan. Praktik arsiran tersebut berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Di Eropa saja ada perbedaan antara Prancis, Inggris, Jerman dan Belanda. Di Prancis, agama praktis sama sekali tidak campur tangan dalam ruang publik negara. Bahkan, berdoa secara agama di sekolah negeri pun dilarang. Berbeda dengan Prancis, Jerman masih menampakkan adanya hubungan antara agama dan negara. Di sana masih ada Partai Kristen Demokrat yang, meski berlandaskan agama, tetap sekular. Hanya, dulu sejarahnya timbul dari kelompok Kristen yang ingin menerapkan etika kekristenan dalam bidang politik. Lebih dari itu, negara masih memberikan bantuan pada kehidupan beragama, yang diambilkan dari pajak orang Kristen itu sendiri. Praktik di Jerman ini berbeda dengan di Inggris. Di Inggris, sampai sekarang, Kristen Anglikan masih menguasai dan berpengaruh besar 142
Ahmad Suaedy terhadap pemerintahan, meskipun tidak ikut mengambil kebijakan. Misalnya, seorang Perdana Menteri kurang lebihnya pasti mempunyai gereja formal. Berbeda dengan di Barat, sekularisme di Timur mempunyai sejarah- nya sendiri. Jika di Eropa sekularisme dimulai dengan adanya pergolakan luar biasa sebagai reaksi atas agama, yang kerap ikut andil dalam terjadinya praktik kekerasan di masyarakat pada Abad Pertengahan, maka di Timur sama sekali berbeda. Di kawasan Timur tertentu bahkan hampir tidak bisa dibedakan antara agama dan negara. Misalnya di Arab Saudi, yang belum terpengaruh 'sekularisasi Barat'. Menurut saya sekarang, di era modern ini, kita sama sekali tidak bisa menghindari sekularisasi dalam arti penataan. Mau tidak mau kita harus menerimanya. Mungkin saja kita bisa menolak, tapi toh kita tetap harus tahu diri atau menye- suaikan dengan arus ini. Karena, menururt saya, arus sekularisasi ini merupakan sunnatullah yang tidak bisa ditolak. Dalam sejarah Islam, ada teori yang mengata- kan bahwa pemindahan ibukota dari Mekah ke Damaskus pada zaman Muawiyah merupakan bukti bahwa secara praktis telah terjadi sekularisasi. Damaskus sebagai ibukota negara, sedangkan Mekah dan Madinah menjadi ibukota para ulama. Meskipun, tetap diwarnai dengan pergesekan dan saling kerjasama. Sejatinya, sekularisme merupakan sebuah usaha untuk menata kehidupan agama dengan kehidupan negara agar tidak terjadi saling memanipulasi: negara tidak memanipulasi agama, demikian juga agama tidak memani-pulasi negara untuk kepentingannya. Alfred Stepan mengingatkan, sekularisme atau sekularisasi akan berjalan apabila ditopang dengan "toleransi" dari dua menara kembar: negara dan agama. Menurut Anda bagaimana memposisikan negara dan agama agar tidak saling memanipulasi? Sebab toleransi di antara keduanya terlihat agak rumit untuk bisa dipraktikkan di Indonesia. Saya lihat di Indonesia, seperti juga negara lain, masih ada sejumput optimisme akan kemungkinan merealisasikan idealitas sekularisasi. Kalau 143
Membela Kebebasan Beragama berpatokan pada konstitusi, mulai dari Undang Undang Dasar 1945 yang asli sampai hasil amandemen yang terakhir, kita bisa sebut Indonesia sebagai negara sekular. Meskipun agama tidak dibuang begitu saja, penataan atau campur tangan langsung agama terhadap negara di dalam konstitusi sebenarnya sudah tidak ada. Lebih dari itu, konstitusi kita bahkan men- jamin kebebasan warga negara tanpa membedakan agama. Namun demikian, dalam kenyataannya, praktik demikian begitu susah dilakukan, karena kelompok-kelompok agama sendiri memiliki banyak kelemahan. Terutama dalam hal ekonomi. Sementara pusat ekonomi atau resource berada di tangan negara. Dalam kondisi demikian, masyarakat (masyarakat agama secara kultural) yang masih lemah lantas cenderung lebih mengikuti kemauan negara. Sesungguhnya, agama yang dibimbing oleh ulama juga mengikuti arus ketergantungan pada negara. Akhirnya, agama pun membutuhkan negara dari segi resource demi kehidupan mereka. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat agama tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi duniawi. Membangun masjid, merawat dan mengurusi operasionalnya, membayar guru agama, dan lain-lain adalah bagian dari agama yang jelas-jelas memiliki ketergantungan pada negara. Sementara, pada sisi lain, dalam realitas politik, negara juga mem- butuhkan legitimasi rakyat. Dan legitimasi yang paling mudah untuk itu adalah melalui agama. Karena itu, menurut saya, seandainya agama mempunyai kekuatan tertentu untuk mengambil jarak dari negara, agama pun dapat terhindar dari manipulasi negara. Saya juga melihat sesunguhnya proses sekularisasi itu ekuivalen dengan penguatan masyarakat atau proses membangun independensi masyarakat dari negara. Kalau masyarakat independen secara ekonomi, maka mereka tidak akan bisa dimanipulasi oleh negara. Dalam kondisi masyarakat yang independen secara ekonomi, bahkan seandainya pemimpin agamanya (kiai) akan membawa masyarakat kepada negara, pastilah kiyai itu akan ditinggalkan. Berdasarkan pengamatan tersebut, saya sangat optimis karena konsti- tusi telah menjaminnya. Kecuali, kalau ada kecelakaan sejarah. Tapi kalau proses ini masih berjalan normal, saya kira Indonesia akan tetap berada pada kondisi seperti sekarang. Masalahnya adalah bagaimana mengurangi manipulasi yang terdapat pada kedua belah pihak. Di sinilah perlunya 144
Ahmad Suaedy memperkuat ekonomi masyarakat. Pada titik ini jugalah pentingnya good governance dan sebagainya. Sisi ekonomi masyarakat perlu diperkuat sehingga menjadi independen. Sementara itu, di wilayah negara juga harus dibangun akuntabilitas, seperti antikorupsi, fairness dan rekrutmen birokrasi yang tidak lagi berdasarkan nepotisme, tapi profesionalitas. Kalau dua arah ini bisa dilakukan, saya kira, kita pasti akan dapat mewujudkan idealitas sekularisasi dan tentunya juga demokrasi. Tetapi, kalau korupsi tetap tidak bisa diatasi, akuntabilitas tidak bisa dibangun, dan ekonomi masyarakat tetap lemah, akibatnya sekularisasi menjadi sangat sulit. Ada yang melihat kerumitan hu- bungan antara agama dan negara karena ambiguitas konstitusi dan perundang-undangan di Indone- sia. Misalnya UU No.1/PNPS/ 1965, pasal 156a KUHP, atau bunyi pembukaan UUD '45 bah- wa negara berdasarkan Ketuhan- an Yang Maha Esa. Regulasi-re- gulasi restriktif yang ada sekarang biasanya mengacu pada aturan hukum tersebut. Pertanyaannya, apakah tercederainya hak-hak warga negara untuk bebas berkeyakinan disebabkan ambiguitas konstitusi dan perundang-undangan? Kalau berpatokan pada konstitusi, mulai dari Undang Undang Dasar 1945 yang asli sampai hasil amandemen yang terakhir, kita bisa sebut Indonesia sebagai negara sekular. Meskipun agama tidak dibuang begitu saja, penataan atau campur tangan langsung agama terhadap negara di dalam konstitusi sebenarnya sudah tidak ada. Menurut saya konstitusi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kon- teksnya. Sebab, ia tidak berada pada ruang kosong. Pada waktu di- susunnya pun memang sudah terjadi tarik-menarik. Dalam praktiknya sekarang memang sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan politik yang ada. Misalnya, kalau kita lihat sejarahnya, Deparemen Agama (Depag) lahir pada saat Perdana Menteri Syahrir. Meskipun Syahrir sendiri adalah orang yang sekular, tapi dalam kondisi tersebut, dia lebih melihatnya secara pragmatis. Adanya kelompok politik yang begitu kuat dan menginginkan pembentukan lembaga negara yang mengurusi masalah 145
Membela Kebebasan Beragama agama, maka jalan terbaik pada saat itu adalah dengan mengabulkan tuntutannya. Konteks pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun ku- rang lebih sama. MUI dibentuk oleh Soeharto yang juga orang sekular, bahkan anti gerakan agama, pada tahun 1970. Lepas dari motivasi pembentukannya untuk mengkooptasi ulama, Soeharto telah mem- bentuk lembaga kenegaraan yang menampung unsur agama dalam negara. Artinya, dalam praktiknya sekularisasi memang tidak semurni yang ada dalam konstitusi. Meski demikian, sebenarnya hal itu sendiri merupakan bagian dari sekularisasi. Sebab jika pada saat itu Depag tidak dibentuk, mungkin, kelompok politik itu akan terus memperjuangkan negara Islam. Untuk menjaga ke-sekular-an Indonesia, kepentingan kelompok tersebut perlu diakomodasi dalam batas tertentu. Diberikan tempat sekadar di kemen- terian agar tidak menimbulkan masalah bangsa yang lebih rumit. Sebab dengan cara itulah pintu mereka untuk mengubah seluruh landasan negara menjadi negara Islam ditutup, atau minimal dibatasi. Begitu juga menampung ulama dalam MUI, yang artinya mele- takkan pemimpin agama di pinggiran negara bukan di pusat negara. Dari sini, tampak bahwa sekularisasi yang terjadi di Indonesia tidak hitam putih. Tidak menolak agama secara mutlak, tetapi mengalami akomodasi di sana-sini. Yang terpenting tidak menjadikan agama sebagai landasan negara. Saya juga melihat UU No.1/PNPS/1965 sebenarnya juga bagian dari proses sekularisasi. Namun demikian, pada praktiknya, saya cenderung mengatakan ada dua hal: pertama, seharusnya setelah ada amandemen pascareformasi, UU itu segera disesuaikan, bahkan harus batal atau dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam amandemen, ada pasal yang sangat penting, misalnya, mengenai jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara mutlak, yang tidak bisa ditawar lagi meskipun oleh syariat Islam dan sebagainya. Kalau melihat isi amandemen konstitusi tersebut, maka, misalnya, deklarasi Kairo tentang HAM yang sangat sharia' minded seharusnya batal dan tidak berlaku di Indonesia. Artinya, secara teori konstitusi, kita itu mutlak menerima HAM. Kedua, masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan juga termaktub secara eksplisit di dalam UUD amandemen. Konsekuensinya, menurut 146
Ahmad Suaedy saya, undang-undang lain yang tidak sejalan dengan konstitusi dengan sendirinya harus batal. Sebelum ada Mahkamah Konstitusi (MK) ada Tim Penyelaras Amandemen Hasil MPR, mestinya tim ini tidak hanya menyelaraskan teks dari amandemen itu sendiri, tapi juga menginventarisir undang-undang yang bertentangan dengan itu. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi. Sekarang, kekuatan politik lama sudah keburu masuk lagi dalam sistem, dan dengan uang hasil korupsinya di era Orde Baru mereka bisa memobilisasi kelompok-kelompok agama untuk mengamankan kepentingannya. Mereka tidak punya concern apakah negara sela- mat atau tidak, yang penting bagi mereka adalah amannya kepen- tingan. Golkar kuat lagi. Militer sudah pada posisinya yang siap menghegemoni, meskipun tidak secara eksplisit. Sehingga, refor- masi yang dimulai dari amande- men konstitusi terancam mandek, terpotong oleh kembalinya kekuatan lama yang menggunakan kelompok- kelompok agama radikal sebagai ujung tombak. Masalahnya adalah pemerintah tidak punya kebijakan untuk melindungi rakyat, terutama kelompok minoritas. Belum ada kebebasan untuk kelompok minoritas di Indonesia. Jika Anda menyebut bahwa pembentukan Depag dan MUI tak lain dari sekularisasi cara Indonesia, meskipun tidak bersifat permanen. Buktinya, ketika Gus Dur mengisukan akan membubarkan Depag, reaksi balik yang muncul justru anti-sekularisasi, yaitu tuntutan pengembalian Piagam Jakarta. Bahkan, kini kekuatan konservatif sudah masuk melalui perda syariah di beberapa daerah. Bagaimana Anda menanggapinya? Sebenarnya, waktu itu ada dua hal yang dikemukakan Gus Dur. Per- tama, Gus Dur ingin memisahkan MUI dari negara. Artinya, MUI tidak lagi disusui APBN, mereka harus diperlakukan seperti omas atau LSM lainnya. Kedua, saya kira, baru kemudian secara pelan-pelan negara membubarkan Depag. Itu disampaikan, kalau tidak salah, waktu acara Maulid Nabi, "Saya akan menyediakan uang untuk dana abadi bagi MUI," katanya ketika itu sebagai presiden. 147
Membela Kebebasan Beragama Jadi, di kepala Gus Dur, pembubaran lembaga-lembaga itu sebenarnya sudah ada. Tapi, reaksinya memang sangat keras. Kemudian muncul, misalnya, kasus pengharaman Ajinomoto oleh MUI. Artinya, di luar bahwa MUI dibiayai negara, mereka juga berpolitik praktis sampai sekarang. Inilah realitas politik. Selama konstitusi masih tidak berubah ke arah yang radikal, misalnya mengembalikan Piagam Jakarta dalam arti yang sebenarnya, menurut saya itu masih dalam taraf realitas politik. Ketika masih dalam aras realitas politik, maka kita masih bisa menentang atau tidak menyetujuinya. Orang yang kontra dan pro sekularisasi masih bisa saling tawar-menawar. Karena itu, sebenarnya kita pun masih bisa menghapus. Sebab, secara teori hukum, kalau tidak salah, itu cukup ditangani oleh Menteri Dalam Negeri. Meskipun tidak dihapus, perda itu bisa dibekukan. Tetapi, karena perda syariah isu politik, dan pemerintah kita sangat lemah dalam soal ini, maka yang terjadi kini adalah wait and see. Saya bisa mengatakan bahwa pemerintahan SBY-JK tidak mempunyai kepedulian soal ini, bahkan mungkin takut mengurusi hal ini, karena secara politik sangat berisiko. Preseden akan hal ini sendiri sebenarnya sudah ada. Dulu, Perda Zakat di Lombok Timur yang berisi seputar pemotongan gaji pegawai negeri untuk zakat, yang telah diputuskan DPRD dan di-SK-kan bupati setempat, sempat diberlakukan beberapa tahun. Tetapi kemudian terjadi protes besar-besaran oleh PNS menyikapi pemotongan itu. SK itu pun kemudian dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Contoh itu menunjukkan bahwa pembekuan perda yang bertentangan dengan konstitusi sebenarnya dapat dilakukan cukup oleh Mendagri. Tetapi, sekali lagi, ini adalah isu politik. Jadi, Mendagri pun akan melihat seberapa besar risiko politik yang harus ditanggung, terutama bagi Presiden SBY. Bagi saya, perda syariah bermasalah bukan karena dia mengambil unsur syariah ke dalam legislasi, tapi lebih karena akan bertentangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan, dan akan mendiskriminasi kelompok tertentu. Kalau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yakni prinsip HAM dan kewarganegaraan, ia tidak bermasalah. Misalnya, perda tentang belajar mengaji. Kalau itu merupakan kewajiban pelayanan pemerintah terhadap umat Islam, saya 148
Ahmad Suaedy kira itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika mewajibkan masyarakat untuk mengikuti pemerintah. Mestinya, perda seperti ini mewajibkan pemerintah untuk melayani masyarakat dalam soal agama, bukan sebaliknya, mewajibkan rakyat mengikuti kemauan pemerintah. Jadi, orang Kristen juga boleh minta pelayanan yang sama melalui SK dan sebagainya. Dalam kasus perda mengaji, yang menjadi masalah adalah pe- wajibannya terhadap masyarakat. Itu sama saja memberi amunisi kepada pemerintah untuk menguasai dan mengontrol masyarakat. Itu yang Pertama. Kedua, perda belajar mengaji akan berimplikasi pada pembedaan atau menjadi alat diskriminasi. Sekali lagi, asal tidak berten- tangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, beragama dan tidak mendiskriminasi, saya kira itu unsur yang wajar untuk diakomodasi. Pembekuan perda yang bertentangan dengan konstitusi sebenarnya dapat dilakukan cukup oleh Mendagri. Tetapi, sekali lagi, ini adalah isu politik. Jadi, Mendagri pun Saya membaca sebuah riset tentang penyerapan hukum nasional terhadap hukum Islam dan hukum adat. Dalam kasus seperti itu, ternyata ada semacam kompetisi antara hukum adat dan Islam dalam mempengaruhi hukum nasional. Artinya apa? Hukum adat, Islam, dan Barat sebenarnya sama- sama bisa menjadi sumber dari pembangunan hukum nasional. Namun tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip HAM dan kewarga- negaraan. Ukuran boleh dan tidaknya dikembalikan pada prinsip-prinsip tersebut. akan melihat seberapa besar risiko politik yang harus ditanggung, terutama bagi Presiden SBY. Konsep sekularisasi sendiri, belakangan, ada yang tidak lagi mengenal segregasi ketat antara wilayah privat dan publik. Agama bisa juga memberi andil dalam urusan-urusan publik. Cara apakah yang bisa dilakukan agar agama dapat tampil di publik, tapi tidak mencederai prinsip-prinsip HAM? Menurut saya, agama harus berkonsentrasi pada isu-isu seputar permasalahan sosial. Misalnya, soal minuman keras dan prostitusi, karena 149
Membela Kebebasan Beragama keduanya diakui dalam nilai-nilai universal sebagai indikator masyarakat yang tidak sehat. Masalahnya adalah bagaimana cara menangani atau cara mengimplementasikan perda yang mengatur permasalahan sosial tersebut. Masalah prostitusi, kalau sudah dimasuki agama, maka jawaban yang mengemuka biasanya lebih karena prostitusi haram maka pelakunya harus diusir dari masyarakat. Orang yang mencuri atau melanggar hak orang lain, tangannya harus dipotong. Agama yang diorientasikan pada masalah-masalah sosial itulah, justru, yang mesti dikembangkan dalam rangka menjalin kerja sama dengan negara. Negara bekerja dengan hukumnya menangani masalah secara gradual. Sementara agama dapat membantu pemerintah untuk menya- darkannya secara spiritual, memberikan pelatihan dan sebagainya. Di samping negara juga tetap membuat aturan bagaimana cara mengentaskan prostitusi. Saya setuju penghapusan prostitusi, tapi bagaimana cara penghapus- annya yang paling tepat? Prostitusi tidak hanya dilarang di Indonesia, di New York pun ada larangan prostitusi. Negara-negara maju justru melarang prostitusi. Tetapi, sekali lagi, masalahnya adalah bagaimana mengimple- mentasikannya. Karena, pada kenyataannya, prostitusi merupakan problem sosial yang tidak bisa dihapus begitu saja. Oleh sebab itu, menurut saya, agama harus fokus pada penyelesaian problem sosial dengan menggunakan perangkat bantuan analisis dari ilmu sosial. Belakangan ini peran agama di wilayah sosial justru dimainkan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan sejenisnya dengan alasan melenyapkan kemunkaran dan maksiat di masyarakat. Sayangnya, mereka mengatasinya dengan cara kekerasan. Apa komentar Anda? Itulah yang tadi saya katakan. Yang tidak saya setujui adalah cara menanganinya. Jadi, harus dipahami terlebih dahulu masalah-maslah sosialnya, konteksnya, kemudian direncanakan langkah penyelesaiannya. Dan itu, bagi saya, tidak bisa dengan cara kekerasan. Karena itu saya menolak cara-cara yang dilakukan FPI. Mestinya, agama bisa mendorong masyarakat untuk melakukan penanganan secara gradual. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh FPI bukan menangani masalah sosial, tapi menarik masalah sosial ke masalah agama. Jadi menangani masalah sosial secara 150
Ahmad Suaedy agama. Padahal, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah sosial secara sosial, meskipun bisa diambil dari spirit agama. Misalnya masalah sampah, mengapa FPI tidak pernah mendorong penyelesaian masalah ini secara konkret. Kalau mereka teriak Allahu Akbar dilanjutkan dengan penyelesaian problem sampah, itu kan jauh lebih bagus. Tapi, maaf, di sana kan tidak ada "uang"nya. Intinya, saya ingin mengatakan bahwa hendaknya masalah sosial diselesaikan dengan cara sosial juga, yaitu dengan mempertimbangkan HAM. Kembali ke soal negara. UU PNPS diturunkan dengan pembentukan Bakor- pakem, yang unsurnya terdiri dari Depag, Kejagung, dan Polisi. Bagaimana negara bisa sedemikian jauh mencampuri urusan keyakinan keagamaan? Lantas bagaimana Anda melihat posisi sekularisme di Indonesia dengan adanya institusi ini? Apa yang dilakukan oleh FPI bukan menangani masalah sosial, tapi menarik masalah sosial ke masalah agama. Jadi menangani masalah sosial secara agama. Padahal, yang harus Menurut saya, Bakorpakem bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita sudah jelas mele- takkan negara dalam posisinya yang pas, begitu juga agama. Kita tidak perlu mengatakan bahwa Bakorpakem bertentangan dengan sekularisme, tapi bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang saya maksud dengan undang-undang yang harus dihapus atau tidak diberlakukan demi konstitusi (UUD 1945). Karena ada problem yang sangat mendasar, pertama UU PNPS dan Bakorpakem membedakan warga negara. Itu jelas diskriminatif dan bertentangan dengan HAM. Kedua, negara, melalui badan ini, mencampuri urusan agama dalam pengertian keyakinan. Kalau mengatur dalam arti pergaulan, saya kira masih bisa, misalnya gereja tidak boleh dibangun seratus meter dari masjid atau sebalikya. Karena itu berkaitan dengan keindahan kota dan lain sebagainya. Jadi, aturannya ma- suk akal. Kemudian ada juga aturan SKB dua menteri atau, sekarang, Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang di antaranya menyatakan kalau ada kelompok agama yang tidak dilakukan adalah menyelesaikan masalah sosial secara sosial, meskipun bisa diambil dari spirit agama. 151
Membela Kebebasan Beragama punya atau belum mempunyai tempat ibadah maka pemerintah harus menyediakan fasilitas, meskipun itu sementara. Bagi saya, aturan-aturan akan hal ini sudah sedemikian jelas. Maka kalau sampai pemerintah tidak menyediakan, dia telah melanggar SKB atau peraturannya sendiri. Intinya saya ingin mengatakan dua hal. Pertama, peraturan yang ber- tentangan dengan konstitusi harus dihapus atau dibekukan demi konstitusi. Kedua, perintah-perintah konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah demi kesetaraan dan demi HAM juga harus dilaksanakan. Dalam kaitan dengan agama, UU Kewarganegaraan No. 12 telah secara eksplisit menye- butkan agama-agama yang diakui dan agama yang tidak diakui negara. Sementara UU/No.1/PNPS/1965 hanya menyebut bahwa agama utama adalah enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sedangkan di luar keenamya, otomatis agama yang tidak utama seperti Zoroaster, Yahudi dan lain-lain. Anehnya, di situ justru tidak disebutkan aliran kepercayaan yang merupakan indigenous belief masyarakat Indonesia. Bagi saya, ini aneh luar biasa. Ada yang dijamin secara mutlak oleh konstitusi dan ada yang terabaikan. Inilah contoh lain dari pertentangan konstitusi. Setujukah Anda jika Bakorpakem dibubarkan? Setuju. Menurut saya, badan ini memang harus dibubarkan, karena keberadaannya justru bertentangan dengan konstitusi. Di masa Orde Baru, lembaga ini dipakai penguasa untuk mengawasi rakyat, terutama berkaitan dengan Partai Komunias Indonesia (PKI), karena aliran kepercayaan ketika itu banyak bersimpati ke PKI. Maka ada istilah orang yang di-PKI-kan. Artinya, melalui rekayasa politik, di antaranya melalui Bakorpakem, seseorang bisa dianggap PKI, meski sama sekali tidak memiliki keterlibatan dengan organisasi tersebut. Kalau SKB tiga Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah itu lahir, maka akan muncul istilah di- Ahmadiyah-kan. Alasan yang kerap digunakan negara untuk merepresi - dengan meng- kriminalisasi, di antaranya - kalangan yang dianggap sesat oleh kelompok Islam mainstream adalah pasal 156a tentang penodaan agama. Apakah pasal itu juga sudah pada saatnya dihapus? 152
Ahmad Suaedy Ya. Bahkan, kalaupun tidak dihapus, itu sudah seharusnya terhapus dengan sendirinya, karena sudah ada amandemen. Menurut saya, ini hanya soal keberanian pemerintah, apakah mau atau tidak pemerintah melaku- kannya. Kalau pemerintah berani menegakkan konstitusi, maka peng- hapusan itu harus menjadi agenda. Kalau kita dudukkan bersama UU turunan dan Konstitusi (UUD 1945) akan terlihat jelas hukum atau per- aturan mana saja yang bertentangan dan melanggar konstitusi. Apakah Anda melihat bahwa pemerintah sekarang pada praktiknya tidak menjalankan amanat konstitusi, atau pada titik yang paling ekstrem sudah seharusnyakah presiden di-impeachment? Kalau impeach itu sudah pro- ses politik. Tapi saya ingin menga- takan bahwa melanggar konstitusi artinya melanggar HAM. Pelang- garan itu sendiri sebenarnya bisa menjadi argumen untuk impeach- ment, karena pemerintah tidak melindungi masyarakat tertentu. Misalnya, yang paling mencolok adalah ketika ada kelompok agama, seperti Ahmadi- yah, yang diserang oleh kelompok lain, pemerintah bukannya menyetop kelompok yang menyerang, malah mengevakuasi kelompok yang diserang. Sekarang telah beredar video rapat akbar oleh FPI, HTI, dan MMI yang isinya antara lain seruan pembunuhan terhadap umat Ahmadiyah. Kalau ini terjadi di negara yang beradab dan presidennya beradab juga, maka orang yang melakukannya pasti sudah ditangkap. Parahnya lagi, satu di antara penyeru pembunuhan dalam acara itu adalah pejabat MUI (Majelis Ulama Indonesia). Bagi saya, alasan yang dikeluarkan oleh MUI dalam memfatwa haram liberalisme, sekularisme, dan pluralisme sama sekali tidak masuk akal. Bahkan di Malaysia, negara yang kita tahu sangat otoriter dalam soal agama punya kebijakan yang tegas: orang yang bertentangan dengan pemerintah karena mejalankan ketentuan agama akan ditangkap dan mendapat hukuman dengan tuduhan melanggar Internal Security Act (ISA). Mereka sangat anti-kekerasan, siapapun yang melakukan kekerasan, apalagi dengan motivasi agama, akan segera ditindak oleh pemerintah. Di satu pihak Malaysia otoriter, tapi di pihak lain melindungi rakyat yang 153
Membela Kebebasan Beragama terancam. Seharusnya, Indonesia yang sekarang relatif demokratis, kalau ada orang yang melakukan tindak provokasi via video seperti yang di- lakukan oleh mereka sudah seharusnya ditangkap. Kalau ada orang yang berpandangan sekular mengancam akan membunuh yang fundamentalis pun, misalnya, juga harus diperlakukan sama. Inti ajaran liberalisme adalah menciptakan iklim masyarakat yang setara, adil, dan bebas. Di situ, negara berdiri netral dan memiliki kewajiban generik untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak-hak sipil. Tetapi resistensi terhadap paham ini sangatlah kuat. Menurut Anda, bentuk liberalisme seperti apakah yang bisa diterapkan di negara ini? Saya sepakat dengan definisi liberalisme seperti yang Anda sebutkan. Bagi saya, liberalisme model itu tidak sama dengan liberalisme dalam arti ideologi. Liberalisme artinya orang bebas mengemukakan pendapat, tapi dalam waktu yang bersamaan negara juga harus menjamin kebebasan orang tersebut. Misalnya, untuk berpolitik tentunya harus ada partai politik, maka pemerintah pun membentuk UU Partai Politik. Di situ kita sudah benar. Seseorang tidak diperbolehkan berbicara semau sendiri, tetapi harus berdasar pada aturan. Untuk kesempatan berusaha diadakan aturan usaha yang adil dan sebagainya. Itulah liberalisme. Masalahnya, apakah perundang-undangan yang kita punyai sekarang sudah menjamin hak- hak setiap orang atau belum. Kalau dalam hal politik saya bisa sepakat bahwa UU kita telah mem- fasilitasi hal itu, meskipun partai politik belum mampu berbuat maksimal. Tapi yang saya prihatinkan adalah soal ekonomi. Dalam refleksi saya, negara kita hampir sudah terlalu dikuasai oleh modal besar dan modal asing. Mestinya, pemerintah punya strategi khusus untuk menangani hal ini. Memang kita tidak bisa menolak globalisasi, tapi kita bisa melindungi rakyat dari efek negatif globalisasi. Misalnya, harga pertanian harus dijamin agar petani punya standar hidup yang normal, sehingga masyarakat bisa hidup layak. Yang terjadi sekarang, menurut saya, adalah terlalu bergantungnya pemerintah pada modal asing. Dan, yang lebih tragis, sebagian orang dalam pemerintahan hanya menjadi calo modal asing itu. Jadi, mereka memakan hasil 'memeras darah rakyat' melalui permainan percaloan itu. 154
Ahmad Suaedy ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia kerap tercederai oleh tindakan negara yang melakukan persekusi sepihak demi turut menjaga kemurnian pokok-pokok ajaran Islam mainstream. Bagaimana pendapat Anda? Dengan meratifikasi ICCPR, mestinya pemerintah harus menjamin hak dan kebebasan setiap individu secara sama. Dalam hal ini, menurut saya, masih ada beberapa hal yang belum tuntas dilakukan oleh pemerintah. Pertama, menghapus UU yang bertentangan dengan konstitusi dan imple- mentasi HAM. Kedua, pemerintah tidak berhasil melindungi masyarakat tertentu yang kebebasannya terancam, baik kebebasan berpendapat, berpikir, maupun kebebasan beragama. Kalau pemerintah memang punya kehendak untuk menegakkan hal itu tapi tidak bisa merealisasikannya karena kesulitan-kesulitan tertentu, mungkin masih bisa dipahami. Misalnya ada demonstrasi besar-besaran tapi tenaga yang dimiliki pemerintah terbatas, maka kealpaan dalam penanganannya menjadi bisa dimaklumi. Tapi, bagi saya, permasalahan di sini adalah pemerintah tidak punya kebijakan untuk melindungi rakyat, terutama kelompok minoritas. Belum ada kebebasan untuk kelompok minoritas di Indonesia. Lemahnya kapasitas negara memberi angin segar bagi pandangan keagamaan mainstream dalam mendominasi dan mempengaruhi policy yang diambil negara. Inilah yang sekarang terjadi di Indonesia. Bagaimana Anda me- nanggapi hal ini? Sebenarnya, menurut saya, yang akan mempengaruhi policy bukanlah kelompok mainstream, melainkan tergantung pada kekuatan atau kemauan pemerintah. Saya punya gambaran begini: Progresif Silent Majority Radikal Kita buat tiga lingkaran berjajar. Lingkaran pertama dan ketiga beririsan dengan lingkaran kedua yang terletak di tengah. Lingkaran 155
Membela Kebebasan Beragama pertama sebut saja kelompok progresif: mereka yang memperjuangkan HAM dan setia pada konstitusi. Lingkaran kedua, yang beririsan dengan lingkaran pertama dan ketiga yaitu kelompok silent majority (di Indonesia dicontohkan oleh NU, Muhammadiyah, dsb). Kemudian lingkaran ketiga adalah kelompok radikal yang cenderung memaksakan agama menjadi aturan publik, hukum positif. Kelompok pertama (progresif ) jumlahnya tidak terlalu besar, tapi cukup vokal dengan kegiatan-kegiatan yang diberitakan (di-cover) melalui radio, televisi, media cetak, diskusi, advokasi, dan sebagainya. Sementara kelompok ketiga (radikal) jumlahnya lebih kecil, namun demikian mereka tidak sungkan menggunakan cara-cara kekerasan. Kelompok kedua (silent majority) ditempati massa NU, Muhammadiyah, dan sebagian besar birokrat dan militer. Yang disebut mainstream sebenarnya adalah silent majority ini. Antara kelompok progresif dan radikal, keduanya berebut mempengaruhi mainstream atau silent majority (yang di dalamnya terdapat juga pemerintah). Policy yang dikeluarkan pemerintah sendiri akan lebih memiliki warna tergantung pada keberpihakan pemerintah terhadap kubu- kubu yang ada di sekelilingnya (dalam gambar, irisan-irisan tersebut). Jadi, saya tidak setuju dengan yang mengatakan bahwa mainstream itu seperti yang sekarang kita lihat - di mana mainstream diidentikkan dengan kelompok Islam yang ekstrem dan fundamentalis. Kenyataannya, meskipun kalangan yang radikal sedikit, tetapi berhasil mem- framing paham keagamaan dan menjadikannya wacana dominan yang seolah-olah adalah kebenaran-kebeanaran yang harus diadopsi dan di- praktikkan umat Islam Indonesia. Saya tetap mengatakan sangat tergantung pada pemerintah. Artinya, tergantung pada berani atau tidaknya pemerintah untuk mengimple- mentasikan konstisusi dan menegakkan hukum (law enforcement). Gerakan mereka sebenarnya tidak akan membahayakan kalau polisi di Polsek berani memberantas kekerasan dan pelanggaran hukum serta kecenderungan main hakim sendiri. Jadi, mereka cukup ditangani oleh Polsek. Kalau pemerintah melakukan ini, maka kelompok radikal tidak akan menjadi mainstream. 156
Ahmad Suaedy Bagaimana Anda melihat fenomena radikalisme agama di Indonesia secara lebih luas? Upaya seperti apa yang harus dilakukan civil society, di samping juga pemerintah, untuk bisa menjadikan hubungan yang toleran dan ideal antarwarga dan komunitas agama yang berbeda? Secara ideal kita harus bertarung melawan arus radikalisasi dan konservatisme. Dan, kalau perlu, kita memperebutkan posisi-posisi politik. Jadi, sekarang, kita sudah berada pada kondisi riil dalam konteks perebutan posisi dengan mereka (kaum radikal). Kalau kita bisa mengambil posisi presiden, misalnya, kita bisa melakukan idealisme yang kita yakini, atau paling tidak mengimbangi ge- rakan mereka. Tetapi harus presi- den yang mandiri dan berani. Ti- dak seperti presiden sekarang yang, maaf, hanya casing-nya saja yang kelihatan tapi tidak punya wibawa apapun. Kalau di lokal, yang me- nentukan adalah perebutan posisi Gubernur dan Bupati. Dari gam- bar yang saya tunjukkan tadi ter- lihat bahwa silent majority pada akhirnya sangat bergantung pada pemerintah. Sementara pemerintah memiliki kecenderungan tidak berani menghadapi kelompok radikal itu. Tentu ada jangka panjang, misalnya pendidikan dan review terhadap ber- bagai aturan perundangan yang saling bertentangan. Tapi yang paling riil untuk menjadi kekuatan mainstream sekarang, menurut saya, adalah perebutan kekuatan politik itu. Misalnya, sekarang Departemen Pertanian itu praktis sudah menjadi milik PKS. Dari atas sampai bawah, semua program yang ditawarkan kepada rakyat menggunakan label PKS. Karena menterinya berasal dari PKS. Pluralisme adalah penghormatan terhadap keberbagaian dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri. Tidak harus menganggap semua keyakinan itu sama. Bagi saya, nilai-nilai seperti itu sudah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia. Belum lama ini saya berkunjung ke sebuah kampung yang kebetulan mayoritas warganya adalah warga NU dan pemilih PKB. Sementara kampung tetangganya adalah mereka yang mayoritas memilih PKS. Sedangkan Walikotanya berasal dari PKS. Satu hal yang mengherankan, ternyata, jalan kampung yang diaspal hanyalah jalan-jalan di perkam- pungan yang mayoritas PKS itu. Ini kondisi riil di masyarakat. Namun 157
Membela Kebebasan Beragama dengan itu, tidak berarti saya memiliki ambisi politik. Yang ingin saya katakan adalah bahwa pertarungan riil kini sudah berada pada tahap seperti itu, tidak bisa lagi berhenti hanya berwacana, meskipun ini tetap penting. Kalau kita bicara soal agenda untuk mainstreaming Islam progresif maka harus melalui tahap yang berlapis-lapis. Di tingkat negara, kita mem- perebutkan posisi puncak eksekutif, mayoritas parlemen, ketua parlemen, ketua fraksi, gubernur, bupati dan sebagainya. Pada tingkat partai politik juga terjadi perebutan seperti itu. Di tubuh Golkar sekarang terjadi perebutan antara yang progresif dan radikal. Hal yang sama juga terjadi di PKB. Yang terlihat dari luar seolah PKB sudah tuntas, tidak ada lagi perebutan radikal-progresif. Padahal, di dalamnya pertarungan itu benar- benar terjadi. Salah satu contohnya adalah lahirnya PKNU. Bahkan PKNU sekarang mengkampanyekan bahwa Gus Dur sudah masuk Kristen. Itu pada aspek politik. Yang tak kalah penting tentunya adalah aspek wacana. Tanpa wacana kita tidak bisa apa-apa. Yang kita miliki sekarang tinggal wacana. Aspek politik sudah cenderung menjadi radical mainstream. Bagaimana Anda melihat fenomena transnasionalisme Islam dalam membentuk radikalisme dan konservatisme agama di negeri ini? Apakah fenomena ini benar- benar bermasalah sehingga kita harus melihatnya secara serius? Ya, tentu bermasalah. Sekali lagi, ini soal ketegasan pemerintah. Di Malaysia tidak ada Hizbut Tahrir. Mereka anti-demokrasi. Di sana, mereka tidak bisa berkembang, karena menurut pemerintah kelompok ini ber- tentangan dengan konstitusi dan ingin mendirikan kekuasaan sendiri. Di Singapura pun demikian. Di negara-negara yang pemerintahnya kuat, saya tidak ingin mengatakan otoriter, meskipun dua negara itu otoriter, Hizbut Tahrir tidak bisa masuk. Di Timur Tengah juga Hizbut Tahrir tidak bisa berkembang. Hanya di sini mereka bisa hidup, karena pemerintahnya tidak berani berdebat dengan mereka. Bagi saya ini masalah serius. Ahmadiyah yang secara konstitusional tidak mengganggu, karena dia punya keyakinan sendiri, cenderung tidak mendapatkan pembelaan dari negara. Namun demikian, kalau Ahmadiyah bersikap ekslusif, kita pun 158
Ahmad Suaedy harus mengkritiknya. Kalau Ahmadiyah mengeksploitasi umatnya, maka harus kita kritik, kalau perlu kita condemn. Tetapi Hizbut Tahrir tidak mengakui demokrasi, berarti dia tidak mengakui negara, atau eksistensi Indonesia. Karena itu, eksistensinya bisa dipersoalkan. Secara konstitusional, meskipun kita tidak harus melarang eksistensi- nya, sebuah kelompok yang tidak mengakui eksistensi negara, menurut saya, patut dipersoalkan oleh pemerintah (negara). Persoalan kita terutama dari sana. Karena kalau sewaktu-waktu dia memegang kekuasaan, pasti akan mengganti landasan dasar negara menjadi sesuatu yang selama ini mereka perjuangkan. Jadi persoalannya lebih pada ketidaktegasan pemerintah. Lantas bagaimana dengan pengaruh gerakan-gerakan transnasional Islam di tengah masyarakat beserta agenda mereka yang berusaha diterapkan di semua negara yang berpenduduk Islam? Sekularisasi adalah proses untuk Kemarin saya berbicara di Singapura, di National University of Singapore (NUS). Kebetulan ada seorang researcher dari UI. Pada kesempatan itu, ia bertanya tentang Bank Syariah, karena di Singapura ternyata bank model ini juga sudah ada. Saya kemudian mengutip judul tulisan yang ditulis oleh Prof. Robert W. Hefner, Islamizing Capitalism. Bagi saya isinya bagus, tapi yang paling mengesankan adalah judulnya. Apa artinya Islamizing Capitalism di situ? Apakah kapitalisme yang di- substansikan menjadi Islam? Kalau memang demikian, apa itu Islam dalam konteks tersebut? Islam misalnya kita gambarkan sebagai sistem ekonomi yang adil, yang tidak eksploitatif, yang transparan. Lalu, apakah Islamizing Capitalism berarti mengubah kapitalisme menjadi nilai-nilai Islam yang adil dan tidak eksploitatif, atau menarik kapitalisme ke dalam Islam, melabeli kapitalisme pada Islam dan sebagainya? Sementara kapitalisme - menurut pandangan yang kritis - cenderung eksploitatif, individualistis, dan berpihak membedakan atau memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Namun demikian keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan sebuah garis demarkasi. Ibaratnya, kalau kita membuat lingkaran, akan selalu ada arsir di tengah yang saling beririsan. 159
Membela Kebebasan Beragama kepada modal. Saya sendiri cenderung memaknai Islamizing Capitalism, dalam tulisan itu, sebagai unsur-unsur kapitalisme yang dilabeli Islam. Dengan kata lain Kapitalisme berlabel Islam. Tulisan Hefner itu sebenarnya berbicara tentang sejarah perundang- undangan perbankan Islam di Indonesia. Diawali tahun 1980-an sudah ada usaha untuk membangun Bank Islam, tapi ditolak, karena UU- nya belum ada. Setelah ICMI yang disponsori oleh Seoharto berdiri pada 1990, lalu ada perubahan UU Perbankan yang memungkinkan Bank Syariah atau Bank Muamalat didirikan, bahkan di counter-counter bank konvensional. Praktiknya adalah melabeli kapitalisme dengan label Islam. Di antara analisis yang dapat disampaikan di sini adalah bahwa mana- gement fee pada Bank Syariah yang ada sekarang jauh lebih eksploitatif dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Bedanya, kalau bunga bank konvensional hanya beberapa%, tapi eksplisit dinamakan bunga, sedangkan Bank Syariah menamainya musyarakah dan sebagainya, yang diklaim sebagai kerja sama. Memang sepertinya tidak berupa bunga, tapi praktiknya lebih eksploitatif kepada nasabah. Itu pertama. Yang kedua, hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengikuti persyaratan musyarakah. Sebab tidak mungkin seorang pedagang kaki lima dapat memenuhi persyaratan Bank Syariah. Sementara kalau di bank konvensional itu sangat mungkin, karena ada bank konvensional yang bunganya kecil dan tanpa agunan. Selain itu, kalau dia tidak memenuhi syarat manajemen, maka dia harus memberi fee manajemen ke bank. Jadi, sekali lagi, Islamizing Capitalism itu bukan menarik kapitalisme ke dalam nilai-nilai Islam, tapi melabeli kapitalisme dengan Islam. Hefner mungkin tidak mengatakan itu, tapi saya menafsirkan dari sejarah yang ia tulis, bahwa yang terjadi adalah pelabelan Islam terhadap proses kapi- talisme. Artinya, saya ingin memberi kesimpulan, bahwa apapun dari Islam yang sudah disesuaikan dengan unsur kapitalisme akan bisa berjalan (running). Misalnya, Hizbut Tahrir menawarkan mata uang dinar, itu bagi kita tidak masuk akal. Tapi, kalau dinar sudah dilihat sebagai modal yang bisa dikapitalisasi, itu akan jalan. Itu tergantung pada apakah kapitalisme mau mengadopsi atau tidak. Di sinilah kita melihat terjadinya 160
Ahmad Suaedy penjinakan ekonomi Islam oleh kapitalisme. Betapapun radikalnya, seperti mata uang dinar, kalau sudah ditarik kapitalisme, akan berjalan. Kalau belum, tidak akan berjalan. Dalam konteks negara liberal, apakah praktik-praktik yang sekarang terjadi, seperti pengesahan UU Perbankan Syariah di legislatif, dapat dibenarkan? Ya, sekali lagi, itu dimungkinan karena tidak bertentangan dengan prinsip kapitalisme. Perbankan Syariah masih mengadopsi nilai-nilai kapitalisme. Menurut saya, secara praktis, eko- nomi Islam yang sekarang dite- rapkan adalah ekonomi kapitalis. Artinya, kalau kita beranggapan bahwa ekonomi Islam adalah perekonomian berlabel agama seperti yang sekarang ada, maka ekonomi Islam sama dengan kapitalisme. Hanya simbolnya saja yang berbeda. Akhirnya, pemakna- an ekonomi juga bergantung pada penafsiran Islam kita. Bagi saya, ekonomi Islam tetap memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh diganggu seperti prinsip antieksploitasi dan pemberdayaan masyarakat miskin, bukan sekadar karitatif. Karena al-Quran jelas menyebutkan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya. Ekonomi Islam, bagi saya, adalah ekonomi yang tidak eksploitatif dan memberdayakan masyarakat miskin. Seandainya agama mempunyai kekuatan tertentu untuk mengambil jarak dari negara, agama pun dapat terhindar dari manipulasi negara. Saya juga melihat sesunguhnya proses sekularisasi itu ekuivalen dengan penguatan masyarakat atau proses membangun independensi masyarakat dari negara. Pada ranah pemikiran, liberalisme Islam di Indonesia mendapat tentangan kuat dari kalangan yang memperjuangkan khilâfah, bank syariah dan lainnya. Penentangan tersebut dilakukan karena, menurut mereka, liberalisme yang dilekatkan pada Islam dianggap sebagai penundukkan Islam oleh Barat. Bagaimana pendapat Anda? Bagi saya, modernisme menghargai prestasi individu dan kebebasan individual. Sementara sekarang kebanyakan kalangan Islam masih 161
Membela Kebebasan Beragama beranggapan bahwa Islam adalah agama kolektif, masyarakat komunitarian yang semuanya harus seragam. Yang terpenting di situ adalah bukan kebebasan individu untuk melakukan sesuatu, tetapi kesamaan dan keseragaman dengan anggota masyarakat yang lain. Misalnya, kapitalisme yang tidak bertentangan dengan karakter komunitarianisme tidak akan ditolak. Yang ditolak hanyalah yang dianggap bertentangan. Kebebasan berpikir, tentu saja, adalah sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Islam. Selanjutnya adanya ketergantungan Islam pada simbolisme. Misalnya, kalau tadi antara bank syariah dan bank konvensional sebenarnya sama- sama eksploitatif, tetapi karena yang satu diberi label syariah, maka lebih diterima ketimbang yang lain, yang konvensional. Padahal, keduanya sama- sama kapitalistik. Kalau suatu saat bank syariah itu collapse maka akan terjadi proses akuisisi oleh bank konvensional dengan tetap melakukan program bank syariah, dan tetap eksploitatif. Jadi, liberalisme yang ditentang oleh masyarakat adalah liberalisme yang mengganggu establishment dari masyarakat komunitarian itu. Kalau kita mengatakan atau mengusulkan sesuatu tapi tidak mengganggu mereka, biasanya tidak akan ditolak. Misalnya, kita mengkritik MUI, mengkritik ide-ide ulama klasik yang konservatif, itu mengganggu establishment dari cara berpikir mereka, maka ditolak. Bank sendiri semula dikritik, tapi karena tahu bahwa itu menguntungkan dan bisa beradaptasi dengan simbol-simbol mereka, maka tidak ditentang. Beberapa kalangan konservatif sekadar memahami liberalisme sebagai gagasan pengagung kebebasan tanpa batas (permisif) yang diimpor dari Barat. Menurut saya itu tidak lebih dari sekadar retorika. Semua orang, kalau pernah ke Barat, akan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, sekali lagi, selagi mereka merasa terganggu sisi komunitarianismenya, maka akan bangkit bereaksi. Oleh karena itu, menurut saya, penolakan itu bukan kerana bertentangan dengan soal moralitas. Karena moralitas sendiri tidak ada ukurannya. Misalnya, beberapa bulan lalu, Gus Mus bercerita soal ketertiban lalu lintas yang ada di Jerman. Sewaktu ia hendak menyeberang jalan dan lampu merah menyala, semua pejalan kaki di sana, termasuk 162
Ahmad Suaedy anjing yang hendak menyeberang jalan, berhenti, tidak ada yang berani menerobos jalan sampai lampu hijau menyala. Ini sangat kontras dengan apa yang kita lihat di Indonesia. Di sini, jangankan anjing, orang pun sangat banyak yang tidak peduli dengan lampu merah. Kita sama sekali kurang memiliki tertib berlalulintas. Artinya, bagi saya, tidak benar kalau masyarakat Barat adalah masyarakat yang mempraktikkan kebebasan tanpa batas, tanpa bertanggung jawab. Melihat kasus itu, justru saya bisa katakan yang sebaliknya. Maka tidak bisa dibenarkan anggapan yang mengatakan karena liberalis- me berasal dari Barat, yang diklaim menganut prinsip bebas tanpa batas, kemudian ditolak begitu saja. Bagi saya, perda syariah bermasalah bukan karena dia mengambil unsur syariah ke dalam legislasi, tapi lebih karena akan bertentangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan, dan akan mendiskriminasi kelompok tertentu. MUI mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, konon, lebih karena alasan teologis, bukan politis. Mereka, di antaranya, beranggapan bahwa ketiga pandangan ini dapat mengguncang keimanan umat. Itu juga yang mendasari fatwa 10 Kriteria Sesat. Saya kira fatwa seperti ini politis. Dan kenyatannya, fatwa ini diper- siapkan oleh kelompok-kelompok radikal di dalam tubuh MUI. Kalau mereka yakini bahwa ini adalah soal intelektual dan ideologi, mestinya mereka harus mengkaji dulu secara matang apa itu sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sayangnya, ini yang tidak dilakukan oleh mereka. Mereka hanya melakukan pertemuan singkat, mungkin hanya semalam, untuk mendiskusikan hal itu. Bagaimana bisa memperoleh keputusan yang ideal. Bagi saya, yang dilakukan MUI tidak lebih dari upaya pembendengun wacana yang dikhawatirkan akan mengganggu komunitarianismenya. Bukan mengganggu sesuatu yang lebih intelektual, teologis dan sebagainya, juga bukan karena persoalan iman. Itulah, sekali lagi, yang saya sebut sebagai politik komunitarian. 163
Membela Kebebasan Beragama Seharusnya, kalau mau serius, tidak mungkin hanya mengkaji liberalis- me dalam satu atau dua hari. Karena liberalisme sendiri bukan persoalan yang terbangun satu atau dua tahun, melainkan berabad-abad. Bagi saya, alasan yang dikeluarkan oleh MUI dalam memfatwa haram liberalisme, sekularisme dan pluralisme itu sama sekali tidak masuk akal. Itu lebih dimotivasi oleh nafsu kebencian dan persaingan politik terhadap kelompok tertentu oleh kelompok lain di dalam MUI. Menurut Anda, Islam sebenarnya agama yang liberal atau tidak? Islam itu kontekstual. Islam itu sesuatu yang hidup. Ia adalah sebuah pergulatan. Prinsipnya menghormati individu, kebebasan dan sebagainya. Meskipun itu semua belum dipraktikkan secara menyeluruh oleh umat Islam. Misalnya, saya sering mengatakan, kalau kita sekarang sedang diserang oleh Islam lokal. Kaum fundamnetalis Islam yang sekarang marak sebenarnya adalah Islam lokal Afghanistan, Islam lokal Arab Saudi atau Islam lokal Palestina, yang sedang membutuhkan dukungan dan karenanya mengekspor situasi keislaman dari wilayahnya ke negara-negara lain. Keinginan mereka itu bisa dilakukan karena pada saat yang sama mereka mempunyai kekuatan ekonomi. Mereka mempunyai uang. Sayangnya, Islam yang ada di sana, diletakkan dan coba dipraktikkan dalam situasi yang sama di sini, yang konteks dan kulturnya sangat berbeda. Itulah sebabnya maka Islam Hammas-nya Palestina dibawa ke Indonesia oleh PKS dengan senantiasa meneriakkan jihad, seolah-olah orang Israel, yang harus diperangi, ada di depan mata kita. Padahal bangsa Israel jauhnya luar biasa. Maka, persoalan kita adalah bagaimana nilai-nilai tadi bisa berlaku di banyak tempat. Kami, di The Wahid Institute (TWI), punya program Globalizing Indonesian Local Islam. Kita ingin mengglobalisasikan Islam khas Indonesia yang toleran, dialogis dan multikultural. Karena kita sekarang sedang diserang oleh Islam lokal yang bertentangan dengan nilai- nilai fundamental keindonesiaan kita. Kalau kita mengekspor Islam Indonesia ke tempat lain, Timur Tengah misalnya, diharapkan akan ada penularan tradisi sekaligus berkembang di sana. Nilai-nilai itu sendiri, menurut saya, sudah tersedia di semua tempat, tinggal bagaimana mengkontekstualisasikannya dengan situasi yang ada. 164
Ahmad Suaedy Slogan WI: seeding plural and peaceful Islam. Sementara, sebagaimana kita tahu, pluralisme mendapat stigma tak kalah buruk ketimbang sekularisme dan liberalisme. Pluralisme model apakah yang bisa diterima semua kalangan, seiring dengan berbagai ancaman nyata terhadap pluralitas Indonesia? Dalam pemahaman saya, pluralisme adalah penghormatan terhadap keberbagaian, dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan meng- anggap semua keyakinan itu sama. Nilai-nilai seperti itu sudah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut saya Bakorpakem bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita sudah jelas meletakkan Kedatangan Islam ke Indo- nesia sendiri diwarnai oleh ber- bagai macam pergulatan, tetapi tidak sampai menimbulkan pepe- rangan atas nama agama. Pluralisme seperti itulah yang ingin kita angkat. Pluralisme yang mengakar pada tradisi yang sudah ada. Memang tidak ada sesuatu yang sangat ideal, tapi tradisi yang ada di sini, menurut saya, sudah cukup untuk menyemai pluralisme yang kita inginkan itu. negara dalam posisinya yang pas, begitu juga agama. Bagi saya, apa yang terjadi pada MUI, kini, tak lain dari pengaruh Islam lokal yang suka berperang dan berkonfrontasi karena kepentingan politik yang ada di luar negeri ini. Inilah yang saya sebut pengaruh globalisasi Islam lokal. Beberapa kalangan memahami pluralisme sebagai tidak adanya kebenaran mutlak. Oleh karena itu, pluralisme kemudian disimpulkan sebagai sebuah konsep yang menganjurkan relativisme dan sinkretisme. Kedua penilaian inilah yang membuat pluralisme menjadi buruk dimata publik. Bagaimana pandangan Anda? Saya juga tidak setuju dengan relativisme. Persoalannya sekarang adalah apakah yang kita sebut dengan nilai esensial dalam Islam? Bagi saya, keesaan Tuhan, kenabian Muhammad, kekitabsucian al-Quran, dan terutama inti dari keenam rukun iman itu adalah esensi dari Islam. Ketika kita bergaul dengan non-Muslim, maka tidak bisa ada tawar menawar dalam enam 165
Membela Kebebasan Beragama soal itu. Pergaulan sesama saudara non-Muslim seperti ini tidak bisa disebut sebagai sinkretisme. Saya sendiri punya teman, almarhum TH Sumarthana. Dia merupa- kan seorang Kristen yang berusaha meyakinkan orang Kristen lain bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Bagi dia, sebagai seorang Kristen, kalau pluralis, katanya, maka orang Kristen harus mengakui kenabian Muhammad, tentu tanpa menghapus kenabian Isa dan ketuhanan Yesus. Kita pun sesungguhnya demikian. Al-Quran sudah mengatakan bahwa Isa itu seorang nabi. Maka pengakuan saya akan kenabian Isa, tidak menyebabkan terjadinya pertukaran iman. Pada konteks ziarah kubur, kita sudah diajarkan bahwa ziarah kubur itu bukanlah penyembahan terhadap orang mati. Ziarah kubur dimak- sudkan untuk mendoakan orang yang sudah mati dan Nabi Muhammad. Bahwa ada orang yang menganggap ziarah kubur sebagai haram, itu benar ketika memaksudkan ziarah kubur sebagai cara meminta sesuatu kepada yang mati. Kalau praktik seperti itu, saya juga menganggapnya tidak diperbolehkan Islam. Yang terjadi pada konteks pluralisme adalah, terkadang, orang mem- bawa konteks lain untuk menghukumi sesuatu yang sama sekali lain. Kalau kita bergaul dengan orang Yahudi, seolah-olah kita sedang mento- leransi penjajahan Israel atas Palestina. Padahal sebenarnya tentu tidak selalu begitu. Justru dengan bergaul dengan mereka, kita bisa langsung mengatakan kepada Israel bahwa tindakannya menyerang Palestina itu tidak benar. Kita kan tahu bahwa menentang musuh tidak harus dilakukan dengan berperang, tapi bisa dengan diplomasi dan sebagainya. Itu juga ajaran yang terdapat dalam Islam. Penodaan pluralisme tergambar nyata pada pembatasan dan persekusi oleh kalangan tertentu yang mengklaim mayoritas bahkan oleh negara terhadap minoritas yang diidentifikasi mengambil simbol-simbol agama utama. Bagi mereka kebenaran Islam tunggal dan mutlak. Inilah monisme beragama. Bagaimana Anda menilai dengan mengentalnya upaya purifikasi ortodoksi nilai tunggal Islam untuk membatasi keragaman yang ada di Indonesia? Ada dua sisi yang perlu diperhatikan dalam membaca fenomena tersebut. Sisi pertama adalah soal yang lebih bersifat ideal, sementara sisi 166
Ahmad Suaedy kedua lebih realistis. Sejauh yang saya pelajari, misalnya di Australia, yang disebut multicultural policy itu selalu memiliki lembaga. Sejarahnya, lembaga ini memang dipakai oleh orang kulit putih untuk memperkuat dirinya, melegitimasi penyingkiran orang Aborigin. Tetapi, dalam pergulatan selama beratus-ratus tahun kemudian, yang terjadi justru sebaliknya. Multicultural act kemudian menjadi lembaga yang melindungi kelompok minoritas, terutama Aborigin. Jadi, dalam konteks Indonesia, di satu sisi, kita punya idealisme bahwa negara harus mempunyai lembaga khusus untuk melindungi ke- lompok minoritas dalam rangka menjamin pluralisme. Sementara, di sisi yang lain, kita punya realitas bahwa lembaga-lembaga itu justru sekarang cenderung me- nindas. Masih ada beberapa hal yang belum tuntas dilakukan oleh pemerintah. Pertama, menghapus UU yang bertentangan dengan konstitusi dan implementasi HAM. Kedua, pemerintah tidak berhasil melindungi masyarakat Kita bisa melakukan sesuatu entah dengan cara mendorong lembaga ini agar bisa bersikap plu- ral, atau mengubah dan mentrans- formasi lembaga (seperti MUI) yang pada awalnya menindas menjadi melindungi. Dengan begitu, kita bisa mengubah atau mengganti MUI dengan lembaga yang lain. Atau bisa mengubah perilaku MUI tanpa menggantinya dengan lembaga yang lain. Melihat pengalaman multicultural act di Australia, hal seperti itu bisa kita lakukan, meski membutuhkan proses yang sangat lama. Berkaca pada konteks itu, ke depannya, menurut saya, MUI bukan tidak mungkin malah bisa menjadi lembaga perlindungan terhadap minoritas, tidak seperti sekarang. Preseden akan hal ini bisa dilihat pada kasus Singapura yang memiliki MUIS, MUI-nya Singapura, yang justru menjadi tempat utuk melindungi kepentingan Muslim yang minoritas. Jadi, yang harus menjadi agenda kita adalah bukan hanya mengubah UU, melainkan juga mentransformasi peran lembaga-lembaga. tertentu yang kebebasannya terancam, baik kebebasan berpendapat, berpikir, maupun kebebasan beragama. Hak dan kebebasan beragama dalam negara demokratis adalah non- derogable rights, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa lacur, dalam praktiknya 167
Membela Kebebasan Beragama Indonesia kerap meginkuisisi keyakinan yang dianggap berbeda. Bagaimana Anda menjelaskan praktik anti-pluralisme dan anti-demokrasi begitu nyata menodai pemerintah Indonesia? Berbeda dengan di Malaysia, yang mempraktikkan kekerasan by commission, pemerintah kita melakukan pembatasan terhadap kelompok minoritas dan agama tertentu. Kekerasan pemerintah Indonesia cenderung bersifat by ommission, membiarkan orang atau kelompok tertentu teraniaya atau dilanggar hak-haknya. Menurut saya, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, karena visi pemerintah yang bertentangan dengan mayoritas. Bung Karno sendiri sebenarnya memberikan teladan visi negarawan yang afirmatif dengan isu internasional, isu mayoritas, dalam hal ini penghargaan terhadap HAM. Dia pernah menolak berpidato di suatu tempat di mana perempuan dan laki-laki ditempatkan di ruang yang terpisah. Baginya, itu sudah masuk pada kategori tindakan yang melanggar HAM. "Saya tidak mau ceramah, saya hanya mau ceramah kalau tidak ada pemisahan seperti itu," ujarnya. Kedua, karena ketakutan pemerintah yang dilatari oleh kepentingan politik. Padahal, sebenarnya pemerintah tidak usah takut untuk mengatakan "tidak" kepada kelompok radikal, kelompok anti-pluralis dan anti-demokrasi. Toh itu tidak akan berisiko apapun terhadap kedaulatannya. Dan, ketiga, soal hukum yang sering dimanipulasi, atau hukum yang kerap bisa dibeli. Wawancara dilakukan di WI Jakarta, Jumat, 29 Februari 2008, 168
Ahmad Suaedy 169
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Ahmad Syafii Maarif Ahmad Syafii Maarif Ahmad Syafii Maarif Ahmad Syafii Maarif, Advisor PP Muhammadiyah dan pendiri Maarif Institute. Ia meraih Ahmad Syafii Maarif Ahmad Syafii Maarif gelar MA dari Ohio University dan PhD dari Universitiy of Chicago. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2000-2004. 170
Ahmad Syafii Maarif Sekali demokrasi dipisahkan dari visi moral, pada saat itu pula sejatinya demokrasi menjadi sampah. Sebab, yang paling penting dalam merumuskan pemerintahan yang adil adalah lebih pada substansinya: semua agama di negeri ini dapat menyumbang semangat moralnya kepada bentuk pengamalan Pancasila yang senantiasa sesuai dengan spirit sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Demikianpun apabila bertolak dari Islam, tidak ada suatu rumusan di mana wilayah pribadi dan wilayah publik harus dipisahkan. Sebab inti dari agama adalah semangat moral, walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Artinya, fungsi sentral Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Orang sekular, bahkan ateis sekalipun, akan merasakan rahmatnya. 171
Membela Kebebasan Beragama Sekularisme seringkali dipahami sebagai gagasan antiagama. Menurut Anda benarkah pemahaman seperti itu? Merumuskan sebuah pembahasan perihal sekularisme merupakan pekerjaan yang tidak gampang. Adalah ekstrem memandang gagasan sekularisme sebagai paham antiagama. Karena itu, sepatutnya sekularisme dipahami sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap nilai-nilai transendental, terlebih agama. Yang harus diperhatikan pula, apabila dilacak dari asal katanya, saeculum, ia merupakan pandangan yang melulu mengarah kepada soal-soal yang terbatas dalam kehidupan duniawi. Karena itu, sesungguhnya antara sekularisme dan ateisme jaraknya dekat sekali. Dalam perdebatannya sekularisme melahirkan gagasan privatisasi agama, di mana agama hendaknya menjadi urusan privat, wilayah pribadi seseorang dengan Tuhannya, bukan urusan publik. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa agama tidak selamanya memuat sisi-sisi positif yang dapat mendorong kebaikan dalam persoalan publik; sebaliknya kerap menyulut pertikaian atau sumber konflik. Apakah Anda setuju dengan gagasan tersebut? Apabila bertolak dari Islam, sejatinya tidak ada suatu rumusan di mana wilayah pribadi dan wilayah publik harus dipisahkan. Tetapi, yang justru terjadi dalam Islam adalah sebatas "pembedaan" antara dua wilayah tersebut. Sebagai contoh, konsep takwa merupakan wilayah privat dan sangat pribadi, akan tetapi dia juga mempunyai dampak sosial. Sebab, bagaimanapun juga perbuatan takwa yang sebenarnya dari seseorang diakui dan bernilai manakala mempunyai implikasi dalam kehidupan sosial. Namun demiki-an, sebagai seperangkat nilai, Islam sama sekali tidak memberikan tuntunan yang rinci mengenai bagaimana orang atau suatu lembaga me-nyusun urusan "kaisar" yang hanya diperuntukkan buat "kaisar" - tanpa mempertimbangkan hak-hak (pribadi) warganya. Begitu pula Islam tidak membuat aturan khusus ihwal hak publik yang semata diperuntukkan untuk wilayah publik. Kendati demikian, kita harus hati- hati dan selalu mengantisipasi setiap kecenderungan dari umat Islam yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi dengan dalih yang 172
Ahmad Syafii Maarif diyakininya. Inilah yang disebut sebagai sikap membajak Tuhan. Untuk itulah kita hendaknya berhati-hati agar tidak mudah tergelincir pada sikap seperti itu. Jika demikian, menurut Anda bagaimana idealnya relasi antara agama dan negara atau antara iman dan politik, sehingga dapat dihindarkan politisasi agama? Menurut hemat saya, negara merupakan alat untuk menjunjung tinggi moralitas. Sementara itu, sesungguhnya inti dari agama adalah semangat moral, walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Karena itu, ada istilah hudan li al-nâs; hudan li al- muttaqîn: hakikat agama adalah petunjuk bagi manusia, yang di dalamnya mencakup moral yang komperhensif. Jadi, posisi negara tidak lain untuk menuntun war- ganya mencapai moralitas yang salah satunya, dan terutama, ber- sumber dari agama. Merumuskan sebuah pembahasan perihal sekularisme merupakan pekerjaan yang tidak gampang. Adalah ekstrem memandang gagasan sekularisme sebagai paham antiagama. Karena itu, sepatutnya sekularisme dipahami sebagai bentuk ketidakpedulian ter-hadap nilai-nilai Tetapi, hal itu akan menjadi lain apabila merujuk pada tafsir Muhammad Assad, yang mene- gaskan bahwa al-Quran sejatinya ingin menjawab pertanyaan sentral: bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi, begitulah kata pendahuluan dari tafsir Muhammad Assad (walaupun redaksinya tidak persis, tetapi isinya seperti itu). Jika demikian, maka yang hendak dijawab oleh al-Quran, dalam tafsir itu, sesungguhnya tidak ada wilayah manusia yang sepenuhnya menjadi sekular, semua menjadi wilayah agama, yang berorientasi pada nilai-nilai transendental. transendental, terlebih agama". Menurut Anda apakah dalam Islam terdapat konsep yang tegas yang menekankan bahwa agama semestinya dapat mendorong negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang adil buat masyarakat? 173
Membela Kebebasan Beragama Dalam salah sebuah buku karangan Mahmud Shalthout, mantan rektor Al-Azhar, dikemukakan bahwa "al-Islâm itu sekaligus mencakup al-'aqîdah wa al-syarî'ah, dengan tujuan al-'adâlah, mendukung prinsip keadilan". Dengan demikian, apabila kita ingin mencari payung moral dan teologis yang lebih kompehensif, maka hal tersebut terdapat dalam surat al-Anbiya ayat 107, "wa mâ arsalnâ-ka illâ rahmatan li al-'âlamîn". Artinya, fungsi sentral dari Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mana orang sekular, bahkan ateis sekalipun, akan merasakan rahmat itu. Dengan pengertian lain, kita tidak berhak mengusir mereka dari muka bumi ini, kecuali mereka mengganggu atau melanggar hukum positif - itu pun, lagi-lagi, bukan urusan agama, melainkan urusan mereka dengan negara, dalam kaitannya dengan pelanggar hukum positif yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Anda memaknai konsep "negara Madinah", yang oleh beberapa kalangan Islam dengan serta-merta ditafsirkan bahwa Islam sudah mengatur segala persoalan kehidupan, privat dan publik. Oleh karena itu, merujuk pada negara Madinah, mereka menuntut agar nilai-nilai Islam yang di- anggapnya paling sempurna diterapkan secara formal sebagai hukum positif, ketimbang nilai-nilai lain yang sekular dan, terlebih lagi, dari Barat atau agama lainnya? Sebenarnya saya lebih suka memakai istilah "negara keadilan". Sebab, pada dasarnya yang dinamakan dawlah islâmiyah tidak ada baik dalam al- Quran, al-Sunnah, ataupun literatur klasik Islam. Perdebatan dan istilah tentang dawlah islâmiyah baru disebut-sebut oleh para pemikir Muslim pada permulaan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dominasi imperialisme Barat, sekaligus juga respon atas konsep nation-state yang kebetulan juga lahir di Barat. Lantas umat Islam mencoba mencari alternatif yang ideal, yang hingga sekarang belum ketemu juga. Apabila membaca tulisan-tulisan Rasyid Ridla yang mencoba merumuskan konsep negara Islam, maka sebagai hasil pemikiran patut untuk dihargai, namun untuk disimpulkan sebagai ijtihad yang paling sahih, konsep tersebut sangat dipertanyakan kelayakannya, baik secara konseptual ataupun faktual. Padahal, sebagai hasil sebuah pemikiran, hal 174
Ahmad Syafii Maarif itu tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya bahan rujukan yang paling benar. Dalam kaidah ushûl al-fiqh ditegaskan bahwa ijtihad bersifat relatif. Jadi, ijtihad sebagai dasar keputusan atau ketentuan yang datang belakangan tidak bisa mengalahkan sumber hukum yang pertama (al-Quran dan al- Sunnah). Sehingga, istilah negara Islam yang tidak ada dalam sumber- sumber otentik Islam, menjadi konsep yang seharusnya diragukan. Karena itu untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang ideal, menurut hemat saya, nama menjadi tidak penting, sebab yang paling penting dalam merumuskan pemerintahan yang adil adalah lebih pada substansinya. Artinya, al-Quran menjadi sebuah pedoman moral, bukan landasan formal untuk mendirikan negara Islam. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa peran dan fungsi negara adalah sebagai alat untuk menjunjung tinggi dan menerjemahkan moral, yang mana hal itu tidak mungkin ter- capai kalau pemimpin dari negara tersebut tidak bermoral. Ini pa- ralel juga dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya ihwal agama - melalui wahyu Tuhan (al-Quran), hudan li al-nâs; hudan li al-muttaqîn - yang seharusnya bersifat fungsional. Sebab kalau ia tidak fungsional, maka ia tidak begitu banyak gunanya diturunkan buat umat manusia. Maka kalaupun dalam kenyataannya negara dan umat Islam tidak mencerminkan semangat moral dalam Islam, hal itu semata lantaran perilaku dan soal pemahaman terhadap agama yang jauh dari yang di harapkan. Sesungguhnya liberalisme, baik di bidang politik ataupun ekonomi, bukan dari dunia Islam, tetapi dari Barat. Tetapi yang harus menjadi penekanan di sini adalah: tidak ada kebebasan tanpa batas, kecuali kalau kita menghendaki anarkisme. Untuk menjadi landasan normatif bagi sebuah kondisi pemerintahan dan negara yang kita cita-citakan bersama, bagaimana konsep "negara keadilan" yang Anda gagas tadi untuk dapat diterapkan di Indonesia yang teramat majemuk kondisinya? Istilah "negara keadilan" yang saya maksudkan, kaitannya dengan Indonesia, sebenarnya apabila diamalkan dengan penuh komitmen, 175
Membela Kebebasan Beragama sangatlah cukup dihadirkan melalui dasar negara kita, Pancasila. Jadi, negara keadilan di sini tetap dalam sinaran wahyu Tuhan. Sebab, apabila Pancasila jauh dari terang wahyu Tuhan, maka ia bisa diartikan seenaknya saja. Tentu saja, pengertian wahyu di sini mengacu pada konteks keindonesiaan secara umum, di mana semua agama di negara ini dapat menyumbangkan semangat moralnya kepada Pancasila, yang pelaksanaanya senantiasa sesuai dengan sila "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sebagaimana kita ketahui bersama, dahulu selama bertahun-tahun para perumus negara ini berkelahi ihwal apakah undang-undang dan dasar negara adalah Islam atau Pancasila. Begitu juga dalam konstituante terjadi tarik-menarik antara pihak-pihak yang mendesakkan Pancasila, Islam atau sosial ekonomi, yang kemudian mengerucut menjadi Islam dan Pancasila, yang keduanya akhirnya tidak mendapat dukungan dua pertiga, sesuai dengan ketentuan yang diminta undang-undang sementara waktu itu. Sehingga ditetapkanlah Dekrit 5 Juli tahun 1959 untuk membubarkan konstituante dan kembali ke UUD '45. Tetapi, di sana disebut juga bahwa Piagam Jakarta merupakan satu kesatuan dan bagian dari Dekrit tersebut. Walaupun sekarang saya dengan tegas menentang diperjuangkannya kembali Piagam Jakarta dan tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam - namun dahulunya, sebelum belajar banyak, termasuk ketika masih di Ohio University dan belum mengelana dalam lautan pengetahuan yang lebih dalam dan luas sebagaimana ketika mulai belajar di University of Chicago - saya juga salah satu orang yang dengan sangat ngotot mendukung negara Islam. Pengalaman saya hingga akhirnya sampai pada fase menolak Piagam Jakarta dan negara Islam terekam dalam buku otobiografi saya. Masih terkait dengan sekularisme, Natsir, dahulu, di samping menolak sekularisme sebagai bentuk pemisahan antara agama dan negara, iman dan politik, ia juga menolak sekularisme yang intinya adalah memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama, moralitas atau nilai-nilai tradisional demi mencapai derajat keilmiahannya atau objektivitasnya. Dalam konteks diseminasi gagasan (dakwah) untuk memajukan ilmu pengetahuan ber- perspektif Islam, maka gagasan sekularisme dalam ilmu pengetahuan 176
Ahmad Syafii Maarif menjadi tidak relevan. Lantas, semangat apa yang bisa disebarkan dalam memajukan kembali agama Islam melalui ilmu pengetahuan? Dalam hal ini Natsir benar. Bahkan Enstein sekalipun, sebagai ilmuwan dan fisikawan yang terkenal, yang integritas keilmuannya sangat diakui, tidak pernah berpendapat bahwa untuk mencapai pengetahuan yang sempurna agama harus dijauhkan. Sebaliknya ia melihat bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama akan menjadi "buta", begi- tupun agama tanpa ilmu penge- tahuan akan "lumpuh". Justru, prophetic mission, misi kenabian, yang pada dasarnya sama dengan misi transendental, sangat di- perlukan untuk dapat mencapai suatu pengetahuan yang lebih baik. Pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan realitas. Ia mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ditegaskan: Kami ciptakan kalian syu'ûban wa qabâ'ila (berbangsa-bangsa dan bersuku-suku) li-ta'ârafû (supaya Sehingga, keintiman agama atau moralitas dengan ilmu pe- ngetahuan tidak perlu terlalu di- risaukan lagi. Sebab, alasan apabila ilmu pengetahuan dipisahkan dengan moral akan lebih mudah mengembangkan dan mema- jukan science, adalah kesimpulan yang tidak selamanya benar. Maka, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan banyak hal-hal yang perlu mempertimbangkan betul aspek moralnya. Sebagai contoh kloning. Perkembangbiakan spesies manusia melalui kloning akan menjadi masalah besar dari segi etika dan moral: siapa bapak dan ibu dari anak itu? sebab manusia pasti akan mencari dan mempertanyakan silsilahnya, dari orang tua dan keturunan siapa dia berasal. Jadi kloning akan menjadi repot dan terjadi kegalauan di dalam pergaulan hidup manusia, di samping juga persoalan moralitas lainnya. saling berkenalan). Jadi, bukan sekadar untuk saling mengenal, melainkan secara implisit di sana ada juga himbauan untuk bertukar nilai-nilai peradaban, untuk saling memberi dan menerima keberbagaian, pluralitas. 177
Membela Kebebasan Beragama Liberalisme oleh masyarakat atau beberapa kalangan yang menampiknya selama ini lebih dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam pandangan Anda apa sesungguhnya liberalisme dan semangat apa yang harus dimajukan untuk menciptakan kebebasan yang berkeadilan? Sesungguhnya liberalisme, baik di bidang politik ataupun ekonomi, bukan dari dunia Islam, tetapi dari Barat. Tetapi yang harus menjadi penekanan di sini adalah: tidak ada kebebasan tanpa batas, kecuali kalau kita menghendaki anarkisme. Kebebasan pasti ada yang membatasi. Kendati demikian pembatasan tersebut tidak seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara komunis atau bekas negara komunis (Uni Sovyet), yang mana di sana tidak ada kebebasan; tetapi juga tidak seperti negara yang mempunyai kebijakan semuanya bisa dilakukan. Atau, untuk sekadar menyebutkan contoh, salah sebuah negara di bagian Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan atau sistem demokrasi prosedural "separuh tambah satu". Apabila suatu keputusan sudah disepakati oleh minimal separuh ditambah satu, maka keputusan tersebut menang, walaupun bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sistem seperti ini dalam Islam tidak bisa diterima. Demikianlah salah satu bentuk liberalisme yang harus ditolak. Umpama- nya juga, di salah sebuah negara bagian tersebut membuat peraturan atau perda Aborsi, kemudian disetujui oleh mekanisme "separuh tambah satu", maka peraturan itu sah dan menjadi pijakan hukum. Padahal, ada hal-hal yang memang harus kita tundukkan kepada agama, sehingga kebebasan manusia hendaknya dibatasi kalau memang sebuah keputusan (aborsi, misalnya) bertentangan dengan agama, meskipun telah disepakati oleh "separuh tambah satu". Tetapi liberalisme Amerika sekalipun sebenarnya sama saja, di sana tidak ada liberalisme yang tanpa batas, hal ini salah satunya tercermin nyata pasca-peristiwa September 2001, di mana kebebasan pers sudah mulai dibatasi. Jadi kondisi suatu negara pada saat tertentu kadang- kadang berada dalam sebuah dilema yang memaksa harus mengungkung atau membatasi kebebasan. Kendati demikian, kalau pada dasarnya semangat demokrasi di negara tersebut cukup kuat, maka pembatasan- pembatasan seperti itu tidaklah bermasalah, dan tentu saja sangat kondisional. 178
Ahmad Syafii Maarif Kalau berkaca pada pengalaman demokrasi atau kebebasan di Indonesia, yang karut-marut, di mana selama ini beberapa dari kalangan minoritas - misalnya perempuan atau paham teologi yang tidak mainstream seperti Ahmadiyah, Usman Roy dan Lia Aminudin, juga kalangan non-Muslim dan lainnya - eksistensinya di negara ini mengalami marginalisasi. Apakah bentuk demokrasi semacam itu yang masih terus dipertahankan buat negara ini? Apabila Ahmadiyah, Usman Roy dan komunitas Lia Eden diukur dengan parameter Islam yang dianut oleh mayoritas di Indonesia, jelas paham mereka menyimpang. Akan tetapi pangkal persmasalahannya adalah berhakkah kita mengusir dan membunuh mereka? Itu yang saya persoalkan. Sebab kita tentunya sama sekali tidak di- benarkan membunuh mereka. Mereka berhak dilindungi, tetapi juga hendaknya mereka mau berdialog dan dibiarkan menge- mukakan dasar keyakinannya. Tetapi, kalau mereka mengaku Islam, sudah semestinya harus memakai sumber otentik dan parameter yang sudah jelas, yakni al-Quran dan Sunnah Nabi. Fungsi sentral dari Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mana orang sekular, bahkan ateis sekalipun, akan merasakan rahmat itu. Dengan pengertian lain, kita tidak berhak mengusir mereka dari muka bumi ini, kecuali mereka mengganggu atau melanggar hukum positif - itu pun, lagi-lagi, bukan urusan agama, melainkan urusan mereka dengan negara, dalam kaitannya dengan pelanggar hukum positif yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan Jadi, yang saya sangat tidak suka, sampai-sampai saya dulu memunculkan istilah "preman berjubah", sesungguhnya pada tindakan anarkis dan kekerasan dari kalangan Islam tertentu, yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana harus menimpa Ahmadiyah di Parung, atau di daerah lainnya, di mana milik Ahmadiyah dirusak, dirampas dan segala tindakan zalim lainnya seperti pengusiran - oleh karena dianggap sudah sesat. Yang juga amat disayangkan adalah kenapa aparat hanya diam dan membiarkan tindakan anarkis tersebut terus berlanjut. Saya tidak membela Ahmadiyah, sebab sebagai sebuah paham, bernegara. 179
Membela Kebebasan Beragama bagi saya, ia mempunyai paham yang tidak bisa diterima oleh keyakinan Islam yang saya anut. Banyak pemerhati Indonesia yang mempunyai kesimpulan bahwa negara ini masih jauh dari demokratis. Salah satu indikasinya adalah masih seringnya terjadi bentuk-bentuk diskriminasi atas minoritas dan kalangan disadvantage (masyarakat yang tidak beruntung yang disebabkan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi yang diskriminatif dan eksploitatif ). Padahal, negara hendaknya tidak memihak pada satu kelas atau golongan yang mainstream. Apakah memang seperti itu kondisi demokrasi di Indonesia? Sebagaimana negara-negara lainnya yang relatif baru belajar berdemokrasi, demikian banyak praktik dari perjalanan bangsa ini untuk menuju sistem demokrasi yang ideal yang malah berbelok arah meng- gembosi semangat demokrasi itu sendiri. Mungkin hal ini dapat dipahami mengingat Amerika yang kerap dianggap, dan menganggap dirinya, sebagai benteng dari demokrasi, masih terdapat cela-cela demokrasi yang belum sepenuhnya teratasi. Misalnya, di sana, bagi seorang presiden yang menganut agama Katolik pasti posisi dirinya tidak aman, kalau tidak dibunuh. Mereka yang menjadi presiden betul-betul harus darah Anglo- Saxon dan Protestan. Itulah kenapa John F. Kennedy dijegal, atau siapa saja yang ingin maju tanpa memenuhi kategori-kategori tersebut, mereka semua akan mengalami nasib yang sama dengan John F. Kennedy, dibunuh. Jadi, demokrasi di Amerika juga terkadang mengidap cacat, bahkan semena-mena. Maka tidak benar apabila demokrasi Amerika sama sekali tidak melakukan diskriminasi. Diskriminasi terhadap minoritas adalah bentuk penodaan atas demokrasi dan bagaimanapun juga hal itu tidak bisa dibenarkan. Namun demikian, perasaan mayoritas juga hendaknya ditenggang. Jadi, kalau orang Islam resah melihat misalnya komunitas Lia Eden, itu bisa dipahami. Akan tetapi keresahan dan kebencian tersebut jangan sampai diwujud-kan dengan merusak orangnya atau hak milik-nya. Paham Lia, menurut saya, memang "karut" atau tidak masuk akal, misalnya pengakuan dia sebagai penguasa Israel atau klaim-klaim tentang roh Jibril dan segala macam, yang kemudian menyinggung keyakinan mayoritas umat, terutama Islam. 180
Ahmad Syafii Maarif Lantas, adakah rumusan yang memadai yang hendak Anda ajukan buat Indonesia perihal konsepsi negara demokrasi yang dapat melindungi dan menjamin civil rights, civil liberties dan political rights-nya terutama bagi kalangan minoritas atau kaum marjinal? Dalam negara yang demokratis setiap warga negara, apapun agama dan etnisnya, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Itu yang penting untuk dicamkan. Kalau ada persoalan teologis seyogianya dibicarakan dengan baik. Semua pihak diharapkan mau duduk bersama. Ekslusivitas beragama se- dapat mungkin dihindari. Sebagai tamsilan, kalangan Ahmadiyah, kalau salat berjamaah dengan yang berbeda aliran dengan mereka, berlaku sikap yang kurang bijak- sana: mereka hanya mau salat ber- jamaah apabila menjadi imam dan tidak akan mau apabila menjadi makmum dari imam di luar pengikut Ahmadiyah. Jadi, ajaran Ahmadiyah sendiri tidak menge- depankan toleransi dan sikap inklusif dalam beragama. Kendatipun begitu, kita tidak berhak merusak dan menzalimi mereka, terlebih sampai meng- ancam nyawa mereka. Dalam kaidah ushûl fiqh ditegaskan bahwa ijtihad bersifat relatif. Jadi, ijtihad sebagai dasar keputusan atau ketentuan yang datang belakangan tidak bisa mengalahkan sumber hukum yang pertama (al-Qur'an dan al-Sunah). Sehingga, istilah negara Islam yang tidak ada dalam sumber- sumber otentik Islam, menjadi konsep yang seharusnya diragukan. Dalam beberapa tulisan Anda menekankan suatu pemahaman bahwa Islam semestinya dipandang sebagai semangat moral yang dapat menjadi sumber inspirasi dari nilai-nilai yang bersifat universal dan melampaui batas-batas negara. Celakanya, ada beberapa kalangan umat Islam yang menafsirkan keuniversalan nilai-nilai Islam sebagai yang paling luhur dan sempurna, yang lantas berimplikasi pada tuntutan mereka supaya menetapkan nilai- nilai itu - dengan mengabaikan nilai-nilai lainnya yang berbeda yang datang dari luar agama Islam, misalnya - sebagai hukum positif, seperti perda syariah. Apakah Anda melihat kecenderungan untuk melegal-formalkan 181
Membela Kebebasan Beragama nilai-nilai Islam semacam ini berbahaya atau justru itu hal yang tidak perlu dikhawatirkan? Apabila seseorang dapat menangkap semangat Islam dengan baik, maka ia akan mempunyai kesimpulan bahwa untuk tahap sekarang undang-undang yang ada di negara ini pada prinsipnya sudah menampung semangat tersebut dan cukup memadai. Di sana, misalnya, terdapat semangat anti-judi, anti-pelacuran dan sebagainya. Artinya, aturan yang sudah ada dalam undang-undang tidak perlu lagi diberi baju syariah. Terlebih, masyarakat Indonesia sangatlah plural. Maka, kendatipun yang mayoritas adalah pemeluk Islam, tidaklah bijak memaksakan satu pandangan keagamaan tertentu untuk dijadikan aturan hukum positif. Bagaimanapun juga, sejatinya, yang mayoritas tidak hanya satu wajah. Di dalam yang mayoritas, yakni umat Islam, juga terdapat golongan yang minoritas, seperti penganut teologi di luar yang mainstream (Ahmadiyah dan Syi'ah di Indonesia, contohnya). Begitu pula ketika sudah berbicara tentang pandangan politik dan intelektual dari umat Islam, maka hal itu meniscayakan keragaman, tidak hanya tunggal. Dengan begitu, jangan lantaran Indonesia adalah negara yang pemeluk Islamnya mayoritas, lantas dengan seenaknya saja menyeragamkan aturan nilai Islam untuk dilegal-formalkan, tanpa mempertimbangkan pluralitas nilai-nilai lainnya di luar Islam. Pasalnya, lagi-lagi, untuk melihat di internal Islam sendiri sejatinya tidaklah sama dan seragam. Mengandaikan "sebuah Islam" sebenarnya sudah merupakan suatu dilema; mencita-citakan "satu Islam" adalah sebuah dilema. Ketimbang memimpikan hal-hal yang utopis, akan jauh bermanfaat apabila umat Islam dengan segenap energi yang tersedia melaksanakan dan memaksimalkan zakat, misalnya, terlebih dahulu. Sebab, sudah ada undang-undang tentang zakat, yang kemudian juga sudah dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Hal itu akan berimplikasi langsung dan lebih mengena buat keberlangsungan hidup masyarakat lemah, yang lebih membutuhkan. Akan menjadi semakin rumit juga apabila dalam benak kebanyakan dari kelompok radikal Islam hanya tertanam kehendak untuk terus memaksakan hudûd (potong tangan bagi pencuri), rajam (mendera atau mencambuk pezina) dan sejenisnya. 182
Ahmad Syafii Maarif Khaled Abou El-Fadl, pada suatu kesempatan, pernah melukiskan suatu keadaan dalam Islam yang ia sebut sebagai "pencurian atau kema- lingan besar". Dia dengan bagus sekali menyajikan gambaran tentang dua "pencuri" Islam yang saling berhadapan, yakni antara pencuri yang moderat dan, yang satu lagi, puritan. Salah satu di antaranya, pencuri yang puritan, meyakini bahwa beragama berarti harus melaksanakan semua hukum. Terlepas apakah hal itu nantinya menyusahkan masyarakat atau tidak, bagi para pencuri Islam yang pu- ritan ini tidak menjadi persoalan. Sebab, mereka merasa sebagai wakil Tuhan untuk mewujudkan Islam menjadi agama rahmatan li al-'âlamîn. Implikasi dari ke- cenderungan pemahaman Islam seperti ini adalah - demi menca- pai cita-cita Islam yang mendunia dan menguasai alam ini - kerap menganggap sebagai suatu ke- wajaran atau bahkan tindakan yang sah dan halal bagi mereka atau kelompok-kelompok Islam radikal untuk meneror dengan menggunakan bom, membunuh kalangan yang dianggap sesat, merampok orang-orang yang non-Muslim karena hartanya halal bagi mereka, dan sebagainya. Cara- cara berpikir dan bertindak sadis yang sangat tidak beradab dan manusiawi seperti itu mereka lakukan dengan mengatasnamakan agama. Jangan lantaran Indonesia adalah negara yang pemeluk Islamnya mayoritas, lantas dengan seenaknya saja menyeragamkan aturan nilai Islam untuk dilegal-formalkan, tanpa mempertimbangkan pluralitas nilai- nilai lainnya di luar Islam. Pasalnya, lagi- lagi, untuk melihat di internal Islam sendiri sejatinya tidaklah sama dan seragam. Mengandaikan "sebuah Islam" sebenarnya sudah merupakan suatu dilema; mencita-citakan "satu Islam" adalah sebuah dilema. Hal yang serupa (penentangan terhadap mereka) saya lakukan juga dengan menggambarkan mereka, para pencuri yang puritan, dengan menggunakan istilah yang keras: "preman berjubah". Oleh karena itulah mereka marah kepada saya. Tetapi, hal ini tetap harus saya katakan, sebab kalau tidak, Islam akan ditinggalkan orang. Orang menjadi tidak simpatik lagi terhadap Islam lantaran mengidentikkannya dengan kekerasan dan tidak berperadaban. Maka, di sini, harus dikatakan dengan tegas pula bahwa saya menolak terorisme yang membajak Islam sebagai kendaraannya. 183
Membela Kebebasan Beragama Prinsip keadilan merupakan nilai sosial utama dalam Islam, demikianlah yang ingin terus disampaikan dalam beberapa tulisan Anda. Lantas, sampai sejauh mana prinsip tersebut berlaku, apakah ini bagi umat Islam belaka atau cita-cita keadilan yang mencakup seluruh warga dan elemen bangsa yang ada di Indonesia? Dalam Islam, semua umat, apapun agamanya, berhak mendapatkan keadilan. Bahkan orang-orang yang ateis pun harus dilindungi selama tidak berniat saling membinasakan. Untuk itu, orang-orang ateis juga harus tunduk pada hukum positif. Artinya, dalam bertetangga hendaknya dipelihara hubungan antarmanusia dengan baik. Jangan karena ateis lalu bertindak sesukanya dan memusuhi tetangganya. Jika itu yang terjadi maka mereka akan hancur sendiri. Dari beberapa artikel-artikel yang terkumpul dalam buku "Mencari Autentisitas dalam Kegalauan" dan beberapa tulisan lainnya, Anda demikian mendambakan sebuah negara hukum yang kuat dan demokratis. Dapatkah Anda menjelaskan pengertian tentang kuatnya negara hukum untuk konteks Indonesia? Untuk mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan bersama, faktor utama yang harus dipenuhi adalah penegakan hukum yang sehat dan kuat. Bila melihat kondisi demokrasi sekarang ini, jelas apa yang kita angankan tentang negara hukum masih jauh dari ideal, bahkan memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa hukum di negara ini rapuh dan sama sekali tidak sehat. Semua ini di antaranya tercermin dalam perilaku para menteri yang ketika membuat undang-undang, dapat dipastikan "main sogok", sementara para anggota DPR juga meminta "bagian" - walaupun, misalnya, jumlahnya tidak terlalu tinggi, tetapi pasti mereka meminta "jatah". DPR juga kerap memakai cara-cara kekerasan ketika dalam rapat tidak terjadi kata sepakat, dan banyak hal lainnya yang memperlihatkan betapa kondisi demokrasi atas dasar hukum di negeri ini sedang tidak sehat. Money politic juga kian akut menjangkiti perilaku politik di daerah. Hal itu sering terjadi dengan cara yang vulgar sekalipun, seperti lazim terjadi dalam praktik pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Semua itu adalah musuh demokrasi. Celakanya, itu kerap dilakukan orang atas 184
Ahmad Syafii Maarif nama demokrasi. Maka dari itu, sebagaimana telah saya utarakan sebelumnya, demokrasi, sebagai capaian suatu negara, tidak bisa dipisahkan dengan visi moral. Sekali demokrasi dipisahkan dengan visi moral, pada saat itu pula sejatinya adalah demokrasi sampah. Melihat kenyataan negeri ini yang majemuk, maka dibutuhkan kesadaran yang dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan bersama. Karena itulah pluralisme menjadi relevan untuk didesakkan agar menjadi pendasaran seluruh warga. Tetapi, pluralisme oleh ke- banyakan orang terlanjur dipahami sebagai sinkretisme atau relativis- me. Inilah alasan utama kenapa pluralisme ditolak. Menurut Anda bagaimanakah seharusnya kita memahami konsep tersebut? Saya dengan tegas menentang diperjuangkannya kembali Piagam Jakarta dan tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam - namun dahulunya, sebelum belajar banyak, termasuk ketika masih di Ohio University dan belum mengelana dalam lautan pengetahuan yang lebih dalam dan luas Pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemaje- mukan realitas. Ia mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, et- nisitas, tradisi lokal, dan sebagai- nya. Oleh sebab itu, dalam al- Quran surat al-Hujarat ditegas- kan: Kami ciptakan kalian syu'ûban wa qabâ'ila (berbangsa-bangsa dan bersuku-suku) li-ta'ârafû (supaya saling berkenalan). Jadi, sejatinya, perbedaan sengaja dianugerahkan Tuhan bukan sekadar untuk saling mengenal, melainkan secara implisit di sana ada juga himbauan untuk bertukar nilai-nilai peradaban, untuk saling memberi dan menerima keberbagaian, pluralitas. Tetapi yang banyak disalahpahami oleh orang-orang tertentu, pluralisme itu dianggap meng- sebagaimana ketika mulai belajar di University of Chicago - saya juga salah satu orang yang dengan sangat ngotot mendukung negara Islam. Pengalaman saya hingga akhirnya sampai pada fase menolak Piagam Jakarta dan negara Islam terekam dalam buku otobiografi saya. 185
Membela Kebebasan Beragama akui semua agama benar, semua agama sahih. Tentu saja, paham semacam itu konyol. Dengan paham seperti itu orang boleh lalu-lalang pindah aga- ma. Sehingga, tafsiran terhadap pluralisme seperti itu adalah "kampungan". Kalau memang maksud pluralisme adalah pindah agama dengan seenaknya, saya akan menentangnya. Kalau kita mempercayai bahwa agama kita mengandung nilai mutlak, yang benar-benar mutlak, hal itu wajar, dan orang beragama memang banyak yang demikian. Namun, yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana memberi hak yang sama juga kepada orang yang menganut agama lain untuk beropini seperti itu. Hal seperti itu merupakan bagian dari pluralisme. Beberapa kalangan Islam seolah mendapat pem-benaran, atas aksi-aksinya yang meresahkan, dengan doktrin tentang kebenar-an agama atau Tuhan yang mereka yakini sebagai maha mutlak atau the ultimate truth. Doktrin semacam ini kerap dijadikan alasan beberapa kalangan fun-damentalisme Islam, atau sekelompok golongan yang tadi Anda deskripsi-kan sebagai kalangan "preman berjubah", untuk melakuan peru-sakan dan kekerasan lainnya terhadap umat atau tempat ibadah dari penganut paham dan agama yang berbeda demi menegakkan kebenaran ultim tersebut. Apa komentar Anda tentang doktrin seperti ini? Kalau membaca buku Khaled Abou El-Fadl memang banyak kecen- derungan dari beberapa umat Islam mempunyai tafsir atas doktrin the ultimate truth seperti itu, yakni membenarkan tindak kekerasan terhadap agama lainnya. Namun, buku itu juga mengingatkan: kalau cara mema- hami agama selalu kaku seperti itu, tunggu saja hancurnya peradaban Islam. Begitupun menurut saya: tinggal tunggu saja harakiri (bunuh diri) peradaban Islam. Jadi, dalam beragama apabila iman kita mengatakan bahwa al-Quran merupakan wahyu yang mengandung kebenaran mutlak, memuat the ultimate truth di dalamnya, ada kebenaran yang tertinggi, adalah suatu sikap yang dapat diterima. Sungguhpun demikian, yang patut ditegaskan di sini: pada tingkat penafsiran terhadap al-Quran, tidak pernah benar secara mutlak, pasti nisbi. Kalau tafsir agama tidak bersifat relatif (nisbi) tentu tidak akan bermunculan banyak mazhab pemikiran dalam 186
Ahmad Syafii Maarif suatu agama. Sehingga, dalam masing-masing agama juga di dalammya terdapat perbedaan pandangan atau tafsiran yang melahirkan bermacam- macam mazhab. Dalam Islam pertentangan pemahaman tidak saja terjadi dalam fikih, tetapi juga dalam soal-soal teologis. Akibatnya, ilmu kalam bermacam-macam. Jelas sekali hal semacam itu mencerminkan kenisbian. Sejatinya, perbedaan sengaja dianugehrahkan Tuhan bukan sekadar untuk saling mengenal, melainkan secara implisit di sana ada juga Persoalannya, orang-orang fundamentalis Islam terlalu ku- kuh dan kaku pandangannya tentang syariah, dan tentu saja sangat sempit. Sesungguhnya syariah mempunyai arti sebagai sumber atau jalan menuju air. Agama adalah syariah itu sendiri yang jangan dipahami secara sempit. Karena itu, hendaknya dibuka lagi diskusi saya di harian Republika ihwal pluralisme, di mana saya mengutip ayat 62 dari surat Al-Baqarah dan ayat 69 surat Al-maidah. Sebab, banyak pe- mahaman agama dari beberapa kalangan Islam yang terbuka, ramah dan toleran yang mengacu dari ayat-ayat itu. himbauan untuk bertukar nilai-nilai peradaban, untuk saling memberi dan menerima keberbagaian, pluralitas. Tetapi yang banyak disalahpahami oleh orang-orang tertentu, pluralisme itu dianggap mengakui semua agama benar, semua agama sahih. Tentu saja, paham semacam itu konyol. Dengan paham seperti itu orang boleh lalu- lalang pindah agama. Sehingga, tafsiran terhadap pluralisme seperti itu adalah "kampungan. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, persoalan minoritas tidak semata terjadi dalam lingkup pemahaman agama atau wilayah teologis yang perlu diperhatikan hak-haknya. Di negeri ini harus juga ditenggang dan dijamin hak-hak kalangan difabel, different ability, seperti orang-orang cacat, penderita autis. Negara juga harus memihak orang tua jompo atau tuna wisma, dan yang lebih ekstrem lagi hak-hak orang-orang gay dan lesbian, seperti hak untuk hidup dan mengekspresikan kebebasannya, yang selama ini terpinggirkan. Dalam rumusan seperti apakah pluralisme seharusnya dipahami dalam Islam? 187
Membela Kebebasan Beragama Dalam kaitannya dengan kaum gay, lesbian, dan sejenisnya yang berperilaku menyimpang, memang ada pendapat seperti itu, yakni menuntut kebebasan hak-hak mereka. Misalnya, salah sebuah majalah Syari'ah di IAIN Semarang turut membela mereka. Maka sikap saya terhadap respon semacam itu jelas: tidak setuju. Seyogianya mereka terlebih dahulu berkonsultasi ke dokter, barangkali ada persoalan psikologis atau psikis. Tetapi, harus disadari pula oleh semua pihak bahwa hal seacam itu tidak mudah untuk diselesaikan. Umpamanya ada orang yang operasi kelamin, Dorce misalnya, barangkali pilihan seperti itu rasanya boleh- boleh saja. Sebab, walaupun kelaminnya laki-laki tetapi dia tidak mem- punyai sifat kelaki-lakian. Sehingga, walaupun mengalami kenyataan yang cukup berat, dia lebih memilih mengoperasi kelaminnya. Jadi, dalam hal tertentu, menurut hemat saya, operasi yang semacam itu bisa dipahami. Lalu bagaimana dengan hak-hak dan kebebasan mereka, apakah Islam dalam hal ini memberikan toleransi? Sebab beberapa waktu yang telah lewat, sekelompok umat Islam yang mengklaim sebagai "penjaga" moral agama, membubarkan paksa sebuah acara waria tahunan yang diadakan di Jakarta. Apakah menurut Anda tindakan umat Islam yang seperti itu merupakan hal yang wajar - dengan mengeksklusi hak dan kebebasan sekelompok orang yang oleh mereka dianggap menyalahi ketentuan yang digariskan Tuhan dalam al-Quran? Yang menjadi pemicu persoalan adalah cara mereka, kaum waria, yang kelewat demonstratif itu, telah menyinggung perasaan yang mayoritas. Jadi, harus ada saling pengertian dari dua belah pihak (mayoritas dan minoritas). Jangan hanya yang mayoritas disuruh mempertimbangkan perasaan mereka, tetapi sebaliknya juga mereka, kaum waria, harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Kalau mereka mau membuat acara seperti itu, adakan secara diam-diam dan diinformasikan bagi kalangan mereka sendiri, jangan terlalu mencolok. Sebab, itu semua akan menimbulkan dampak yang bersifat publik. 188
Ahmad Syafii Maarif 189
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Azyumardi Azra Azyumardi Azra, Azyumardi Azra, Azyumardi Azra, Profesor Sejarah dan Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, Azyumardi Azra, Jakarta. Ia pernah menjabat rektor di universitas yang sama selama dua periode (1998-2006). Gelar MA dan PhD dalam bidang sejarah ia peroleh dari Columbia University. 190
Azyumardi Azra Tidak otomatis dalam sebuah negara yang menerapkan seku- larisme lantas agama menjadi mundur dan tertindas. Justru sebaliknya: umat beragama bisa mengembangkan kehidupan agamanya sesuai dengan semangat keagamaannya masing- masing. Namun, tentunya harus tetap dalam koridor hukum atau mengacu pada deklarasi universal hak asasi manusia, di mana negara tidak ikut campur mengatur hak-hak dan kebebasan warga- nya dalam mengekspresikan keyakinan agamanya. Karenanya, lolosnya perda-perda bernuansa syariah yang diskriminatif di sejumlah daerah, di antaranya dipicu oleh kegagalan negara. Maka, yang harus segera dilakukan bangsa ini: penguatan demokrasi dan state rebuilding, memperkuat kembali kapasitas negara. 191
Membela Kebebasan Beragama Kuatnya anggapan masyarakat Indonesia terhadap sekularisme sebagai paham yang menyebabkan decline of religion, di mana fungsi dan peran agama dipandang tidak lagi memadai untuk kehidupan modern, menyulut mereka bersikap keras dalam menentang paham ini. Bagaimana sesungguh- nya sekularisme menurut pandangan Anda? Istilah sekularisme pada dasarnya sangat debatable. Artinya, hingga sekarang ini seringkali istilah ini masih didiskusikan atau diperdebatkan nyaris tanpa ada ujungnya. Akibatnya, pemahaman setiap orang tentang sekularisme juga tidak seragam. Sehingga tak jarang juga bisa menimbulkan mis-persepsi atau kekacauan dan salah pengertian. Tetapi secara konseptual sekularisme itu sendiri sebenarnya paham tentang pemisahan antara agama dengan politik. Jadi, dengan pemahaman semacam itu berarti agama adalah urusan pribadi dan masyarakat; bukan urusan politik. Jika demikian pengertiannya, maka pada prinsipnya tidak otomatis dalam sebuah negara yang menerapkan sekularisme, agama menjadi mundur dan tertindas, karena agama tetap bisa diamalkan dan dikembangkan pribadi dan masyarakat; tetapi tentu saja tanpa bantuan negara dalam bentuk apapun. Meskipun begitu, ada beberapa macam sekularisme yang diterapkan berbagai negara dengan mengambil bentuk yang berbeda-beda. Salah satu contohnya sekularisme yang friendly, berteman dengan agama, tidak memusuhi agama. Sekularisme model ini identik dengan praktik yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana negara memisahkan antara urusan politik atau urusan publik dengan urusan agama, tanpa memusuhi dan menghilangkan agama. Jadi, urusan agama tidak boleh masuk atau dibawa- bawa ke dalam urusan politik atau publik. Contoh yang paling jelas dari kebijakan sekularisme Amerika adalah di kantor-kantor pemerintahan atau instansi publik, misalnya, tidak boleh diletakkan simbol-simbol agama seperti salib, bintang David (lambang agama Yahudi) bulan-bintang atau simbol-simbol keagamaan lainnya. Itu contoh yang paling konkret. Tetapi, lagi-lagi, agama di Amerika tidak dilarang dan perkembangannya diper- silakan tanpa ada campur tangan negara. Sebab keberadaan dan perkem- bangan suatu agama bukan urusan negara. Karena itu kalau mau bikin gereja, masjid, sinagog silakan urus sendiri dan tidak bisa meminta dananya pada pemerintah. Siapa saja dipersilakan mengembangkan agamanya 192
Azyumardi Azra masing-masing selama tidak mengganggu kepentingan umum. Jika sudah mengganggu kepentingan umum maka berarti melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya. Dalam hal itu negara tidak mengurusi agama karena agama menjadi urusan pribadi dan masyarakat. Lebih jauh lagi, negara juga tidak mengurusi hal internal agama seperti persoalan teologi, praktik ritual dan sebagainya, kecuali sudah mengganggu kepentingan publik, misalnya agama yang mengembangkan dan men- demonstrasikan suatu teologi kebencian dan negara kemudian menganggap hal ini sebagai satu hal yang berba- haya. Oleh karena itu di Amerika Serikat (AS) orang memakai jil- bab tidak menjadi masalah. Bagi Muslimat yang hendak memakai jilbab atau tidak memakai jilbab dibebaskan dan dipersilakan, tidak ada larangan, karena hal itu dianggap sebagai urusan pribadi, dan bukan urusan negara untuk mengaturnya. Sehingga bukanlah hal yang mengejutkan apabila kita bisa melihat di lembaga-lembaga publik di sana perempuan Mus- lim memakai jilbab. Hal sema- cam itu biasa saja. Secara konseptual sekularisme itu sendiri sebenarnya paham tentang pemisahan antara agama dengan politik. Jadi, dengan pemahaman semacam itu berarti agama adalah urusan pribadi dan masyarakat; bukan urusan politik. Jika demikian pengertiannya, maka pada prinsipnya tidak otomatis dalam sebuah negara yang menerapkan sekularisme, agama menjadi mundur dan tertindas, karena agama tetap bisa diamalkan dan dikembangkan pribadi dan masyarakat; tetapi tentu saja tanpa Jadi AS bisa menjadi contoh di mana sekularisme tidak harus selalu menyebabkan agama men- jadi tertindas. Agama berkembang tetapi bukan urusan negara melainkan urusan masing-masing individu atau umatnya. Bahkan, dalam konteks AS, sekularisme modern juga tidaklah konstan, karena di AS, terlebih sejak masa Ronald Reagan, ditandai dengan kian maraknya gejala kebangkitan agama. Jadi, sejak itu muncul fenomena kebangkitan anak-anak muda yang merasa lahir kembali menjadi Kristen (born-again Christians) dan mereka inilah yang kemudian memunculkan Neokon (neo-konservatisme), funda- mentalisme Kristen. Dampak fenomena ini kemudian adalah bahwa di lembaga-lembaga Amerika mulai ada baca doa, misalnya di senat, baik secara bantuan negara dalam bentuk apapun. 193
Membela Kebebasan Beragama Kristen, Yahudi ataupun Islam. Sidang kongres dimulai dengan baca doa, dan sebagainya. Pemisahan yang ketat antara agama dengan politik semakin kabur, tidak jelas lagi batasannya. Itu contoh AS. Selain itu, terdapat juga contoh sekularisme yang bermusuhan ter- hadap agama. Misalnya negara Turki sejak rezim Kemal Attaturk me- nerapkan sekularisme. Tetapi sekularismenya berbeda sama sekali dengan sekularisme model AS yang lebih santun terhadap agama. Dalam seku- larisme Turki, negara mencampuri urusan agama secara dalam. Bila pada satu pihak agama tidak boleh masuk ke wilayah politik, tetapi pada saat yang sama negara misalnya mengganti azan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Padahal, itu sebenarnya urusan agama, bukan urusan negara. Kaum perempuan di sana hingga sekarang tidak diperbolehkan memakai jilbab ketika memasuki lembaga-lembaga publik termasuk juga lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah-sekolah negeri. Orang juga tidak boleh memakai gelar-gelar Islam misalnya, haji, bey, hija, atau identitas keislaman lainnya seperti "syeikh" dan sebagainya. Jadi, politik atau negara mencampuri urusan agama begitu dalam. Maka menurut saya penerapan sekularisme di Turki merupakan unfriendly atau religiously unfriendly secularism. Sekularisme yang tidak bersahabat dengan agama bahkan bisa disebut sebagai sekularisme yang bermusuhan dengan agama. Ketiga, sekularisme model Prancis. Di sana model sekularismenya bertitik tolak dari prinsip laicite, yang artinya keawaman secular; dari kata lai yang berarti awam. Mungkin dalam skala perbandingan pada konteks sikap terhadap agama, sekularisme atau laicite Prancis agak lebih rendah sikap bermusuhannya terhadap agama jika dibandingkan dengan sekularisme Turki. Kalau Turki, sampai bahasa azan pun dicampuri oleh pemerintah; sedangkan Prancis tidak. Tetapi pemerintah Prancis juga masih turut campur dalam urusan agama, misalnya pelarangan pemakaian jilbab dan simbol-simbol keagamaan lainnya seperti salib, yarmulk (peci kecil Yahudi) di sekolah atau di instansi publik lainnya. Kaum perempuan tidak boleh memakai jilbab di sekolah dan kantor milik negara misalnya, tetapi tidak sejauh apa yang dilakukan oleh pemerintah sekular Turki. Demikianlah tiga model sekularisme yang bisa dijadikan bahan perbandingan. Sementara model Inggris yang menjadikan Gereja Anglikan sebagai 'agama negara' tidak bisa dikategorikan secara tegas, walaupun dalam praktiknya sekular tetapi lebih merupakan multikultural seperti Kanada. 194
Azyumardi Azra Oleh karena itu, jika melihat tiga model tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman sekularisme itulah maka keliru kalau kita menganggap sekularisme secara keseluruhan mengakibatkan kehidupan agama menjadi terdesak atau mundur. Justru, yang terjadi malah sebaliknya, di mana umat beragama bisa mengembangkan kehidupan agamanya sesuai dengan semangat keagamaannya masing-masing. Tetapi tentu saja harus tetap dalam koridor hukum atau DUHAM (deklarasi universal hak-hak asasi manusia) di mana negara tidak ikut campur mengatur hak-hak dan kebebasan warganya dalam mengekspresikan keyakinan agamanya. Misalnya, Anda ingin Idul Fitri hari ini atau besok menjadi urusan pribadi Anda sen- diri. Sebab, negara tidak menetap- kannya, dan itu menjadi putusan masing-masing umat beragama sendiri. Aparat negara tidak mampu menegakkan hukum dan melindungi civil liberties. Sehingga dari waktu ke waktu kita sering menyaksikan kelompok-kelompok Islam tertentu Bagaimana dengan tuntutan beberapa kalangan Islam untuk menjadikan khilâfah sebagai ben- tuk negara di Indonesia, bahkan dunia? yang dengan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya sendiri terhadap warga negara lain yang berbeda pandangan dengan mereka seperti kelompok atau aliran Ahmadiyah. Saya pernah beberapa kali diundang oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) untuk berdiskusi soal khilâfah. Dalam setiap kesempatan tersebut saya selalu dengan tegas bilang bahwa persepsi dan pemahaman mereka soal khilâfah adalah keliru. Karena gagasan khilâfah itu lebih didasari oleh romantisme sejarah daripada realitas historis atau fakta historis yang sebenarnya tentang praktik khilâfah itu sendiri. Yang saya maksud dengan romantisme sejarah adalah bahwa melihat khilâfah itu lebih sebagai institusi yang sempurna, yang ideal yang bisa menyatukan umat Islam tanpa melihat apa yang sesungguhnya terjadi selama masa khilâfah. Yang kedua, terjadi mis-persepsi terhadap khilâfah itu sendiri, salah paham terhadap konsep khilâfah yang sebenarnya. Bagi saya khilâfah itu hanya ada pada masa khilâfah al-Khulafâ' al- Râsyidûn, yaitu Abu Bakr, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali 195
Membela Kebebasan Beragama ibn Abi Thalib. Namun demikian, pada kekhalifahan al-Khulafâ' al- Râsyidûn itu sendiri tidak sempurna, secara historis banyak terjadi hal-hal yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Misalnya konflik yang terjadi antara Sahabat Ali dengan Utsman dan para pendukungnya masing- masing, di mana pada periode tesebut terjadi al-fitnah al-kubrâ atau perang saudara. Jadi, bahkan khilâfah al-Khulafâ' al-Râsyidûn itu sendiri tidak sempurna, kendatipun, paling tidak, bisa dijadikan inspirasi untuk me- rumuskan sistem politik Islam. Sebagai contoh khilâfah pada masa itu didasarkan pada kemampuan atau keunggulan pribadi. Dalam suksesi, ukuran yang dipakai adalah merit, siapa yang terbaik itulah yang dipilih, diangkat menjadi khalifah, yang selanjutnya diikuti bay'ah umat kepadanya. Setelah masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn praktis tidak ada lagi khilâfah, karena kalau kita lihat dari proses suksesinya, maka yang ada pada praktik politik Islam selanjutnya adalah berupa kerajaan (mamlakah) atau sistem monarkhi. Jadi rezim Umayyah bukanlah khilâfah sebagaimana ada pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn, begitu pula dinasti berikutnya, Abbasiyah, karena proses suksesinya lebih didasarkan pada tali darah. Secara keagamaan para penguasa Bani Umayyah maupun Abbasiyah tidak memiliki credentials keagamaan, yang dapat membuat pemerintahan mereka bagi sebagian orang dapat disebut sebagai khilâfah. Jarang terdapat di antara penguasa-penguasa baik pada zaman Umayyah maupun Abbasiyah yang dikenal sebagai sosok yang 'âlim secara agama atau punya minat khusus terhadap agama; kecuali Umar ibn Abdul Aziz. Mereka hanyalah penguasa pemerintahan suatu dinasti. Sekali lagi, selama masa dinasti Umayyah hanya satu yang dikenal relijius yakni Umar ibn Abdul Aziz. Selebihnya tidak ada. Abbasiyah juga begitu. Memang pada masa Abbasiyah terjadi kemajuan peradaban Islam tetapi juga banyak terjadi eksesnya. Kalau kita lihat masa kehidupan Harun al-Rasyid, maka itu seperti halnya kehidupan di sinetron atau telenovela; al-Rasyid kalau mau tidur harus dituturkan cerita sampai 1001 malam. Makanya menjadi Cerita 1001 Malam. Apalagi kalau khilâfah itu hendak dikaitkan dengan pemerintah Utsmani (Ottoman) - karena orang-orang yang menggagas khilâfah seka- rang ini juga mengacu pada rezim Utsmani dan mereka meratapi pengha- pusan khilâfah oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924. Menurut 196
Azyumardi Azra pandangan saya yang dihapus Kemal Attaturk itu bukan khilâfah, tetapi dinasti. Kalau pemerintahan Utsmani dipandang sebagai contoh ideal, maka sesungguhnya sejak akhir abad ke-19 sampai penghapusan dinasti Utsmaniah, kekuasaan Utsmani sudah mengalami peragian moral. Mereka adalah penguasa-penguasa yang despotik, supresif, dan sebagainya. Sehingga, sudah bisa dibayangkan sejak dari masa Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniah yang dijadikan model khilâfah dan yang diratapi orang-orang pendukung khilâfah sekarang ini, saya kira tidak bisa secara esensial disebut sebagai khilâfah. Sebab, dalam praktiknya dinasti-dinasti itu despotik dan korup. Pluralisme, menurut hemat saya, sederhananya adalah mengakui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terdapat bukan hanya orang Islam, tetapi ada pemeluk agama lainnya. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya Jadi, itu yang saya sebut bah- wa gerakan khilâfah itu lebih dida- sarkan pada romantisme historis, tetapi tidak didasarkan pada realitas historis yang ada. Saya melihat ke- kuasaan dinasti-dinasti pada masa itu sangat despotik dan absolut. Karena itu tidak realistis dalam konteks sekarang menuntut pe- negakan kembali khilâfah. Apa- kah mungkin menyatukan umat Islam di bawah satu payung, dise- ragamkan dalam kekuasaan tung- gal yang mereka sebut 'khilâfah'? Jangankan dunia Islam keselu- ruhan, negeri-negeri Arab yang terus berpecah-belah saja kalau sekarang ini bisa disatukan di bawah satu khilâfah, itu sudah luar biasa. Sementara jika mencermati kondisi, terutama, politik, kondisi sosial dan budaya, dan kepentingan ekonomi masing-masing negara Arab, maka tidak mungkin terwujud sebuah khilâfah di kawasan Arab. Sama sekali impian itu tidak realistis; apalagi untuk seluruh kawasan Dunia Muslim. masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis sebagaimana juga agama yang kita anut mempunyai hak atas keberadaannya. Maka yang kemudian harus dibangun adalah perasaan saling menghormati, tetapi bukan sinkretisme. Kalau ada yang menganggap bahwa menerima pluralisme berarti kita melakukan sinkretisme keagamaan, maka pandangan seperti itu kacau adanya. 197
Membela Kebebasan Beragama Inti dari didirikannya sebuah negara sejatinya untuk menjamin dan me- lindungi civil rights dan civil liberties. Untuk konteks Indonesia menurut Anda konsep negara ideal seperti apakah yang harus dimajukan? Menurut saya, apabila hendak mewujudkan perlindungan dan jaminan atas hak-hak dan kebebasan sipil, maka pilihannya adalah negara harus diperkuat kembali. Pentingnya dilakukan kembali state building, lantaran kondisi bangsa ini setelah jatuhnya Soeharto, masa reformasi dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan demokrasi liberal, telah terjadi euphoria atau eksplosi demokrasi di Indonesia, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga tingkat lokal dengan pilkada. Tetapi sementara eksplosi demokrasi itu terjadi, kapasitas negara sendiri justru mengalami kemerosotan. Negara tidak mampu merespon berbagai eksplosi itu karena terjadinya perubahan- perubahan yang sama sekali drastis, misalnya ABRI yang bertugas memelihara keamanan dan menegakkan hukum dipecah menjadi TNI dan polisi. Akibatnya, kemudian polisi dan tentara sendiri seringkali berkelahi atau bentrok karena timbulnya suatu persaingan dan kecemburuan di antara mereka, yang membuat mereka tidak mampu menegakkan hukum. Jadi aparat negara tidak mampu menegakkan hukum dan melindungi civil liberties. Sehingga dari waktu ke waktu kita sering menyaksikan kelompok-kelompok Islam tertentu dengan sewenang-wenang me- maksakan kehendaknya sendiri terhadap warga negara lain yang berbeda pandangan dengan mereka seperti kelompok atau aliran Ahmadiyah. Karena perselisihan paham dengan yang mainstream, kemudian ada kelompok tertentu atas nama mainstream yang mengklaim menegakkan kebenaran teologi atau keyakinan agama, yang kemudian merasa sah untuk menyerbu orang Ahmadiyah. Ketika penyerbuan dan berbagai tindak kekerasan terjadi, negara malah tidak bisa memberikan perlindungan karena kapasitasnya sudah berkurang. Jadi, untuk dapat melindungi civil liberties, maka ada dua hal yang harus dilakukan dengan segera. Pertama, penguatan demokrasi. Pada tingkat ini demokrasi harus dipahami betul, baik demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai prosedur. Sebagian besar masyarakat kita baru bisa memahami demokrasi sebagai sebuah sistem, tetapi tidak sebagai prosedur. Ketika ada pemilihan, seperti pemilu dan pilkada, mereka tidak mau mengikuti prosedurnya. Pokoknya demokrasi. Tetapi manakala 198
Azyumardi Azra calonnya kalah mereka akan membakar gedung-gedung atau melakukan tindak anarkis lainnya. Hal itu karena mereka tidak memahami betul substansi demokrasi secara utuh. Oleh karena itu demokrasi sebagai prose- dur politik dan sebagai sistem substantif harus terus dijaga dan diperkuat. Segala aspek dan prasyarat lain bagi demokrasi untuk tumbuh dengan baik juga harus diperkuat. Kedua, perlunya state rebuilding, memperkuat kembali kapasitas negara. Karena kalau negaranya "memble", rapuh, tidak punya kapasitas yang memadai, demokrasi tidak dapat tumbuh secara baik. Negara itupun lantas tidak dapat melindungi warga negaranya sehingga yang terjadi kemudian adalah pelanggaran terhadap hak-hak sipil. Lemahnya kapasitas negara berimplikasi pada semakin jauhnya bangsa ini dari prinsip-prinsip demokrasi. Maraknya penerapan perda syariah di daerah- daerah tertentu dalam praktiknya justru mengancam hak-hak dan ke- bebasan sipil. Sejauh mana pengamatan Anda terhadap ekses-ekses perda syariah tersebut? Perihal kontroversi perda syariah membutuhkan perhatian yang cukup serius untuk membahasnya. Sebab, kita tidak bisa serta-merta secara simplistis membuat kesimpulan ihwal seluruh persoalan yang mengemuka terkait dengan perda- perda syariah di daerah. Muncul- nya perda-perda seperti itu di an- taranya dipicu oleh kegagalan ne- gara. Hal itu menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam menegak- kan hukum secara serius sedang mengalami kemerosotan dan patut dipertanyakan kemampu- annya. Lemahnya kapasitas negara dalam penegakan hukum berakibat jauh terutama pada sebagian kelompok dalam masyarakat yang berpikir bahwa mereka harus berinisiatif melakukan sesuatu untuk mencegah semakin mewabahnya pornografi, narkoba dan kejahatan-kejahatan yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang Gerakan khilâfah itu lebih didasarkan pada romantisme historis, tetapi tidak didasarkan pada realitas historis yang ada. Saya melihat kekuasaan dinasti- dinasti pada masa itu sangat despotik dan absolut. Karena itu tidak realistis dalam konteks sekarang menuntut untuk menegakkan kembali khilâfah. 199
Membela Kebebasan Beragama tidak bisa diatasi oleh polisi dan penegak hukum lainnya - atau bahkan polisi serta penegak hukum lainnya justru ikut main di dalam mewabahnya penyakit-penyakit sosial itu. Lalu muncullah ide dari kalangan masyarakat dan elit politik untuk menerapkan perda yang lebih keras, yang secara salah kaprah dikatakan sebagai perda syariah. Menurut saya, terjadi simplifikasi juga apabila kita menyebut perda- perda seperti itu sebagai perda syariat Islam. Satu hal sudah jelas, perda- perda itu mengacu pada beberapa aturan daerah atau lokal yang tengah ramai diterapkan di sejumlah daerah guna merespon pelbagai bentuk penyakit sosial. Kita harus terlebih dahulu mengklasifikasikannya agar dapat melihat secara lebih cermat. Dalam hal ini, saya memandang ada beberapa macam kategori untuk menjelaskan perda-perda seperti itu. Yang pertama, perda-perda yang sesungguhnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan syariah. Perda-perda yang bertujuan untuk mengurangi dan menghadapi pelacuran, memerangi narkoba, kriminalitas dan sebagainya sebenarnya tidak mengacu pada syariah, sebab tidak ada rujukannya pada ketentuan syariah atau fikih. Tetapi, memang secara substantif terdapat kecocokan antara isi perda-perda itu dengan substansi syariah atau fikih yang menetapkan ketentuan agama yang sangat keras terhadap pelacuran, minuman keras, dan terhadap hal-hal yang memabukkan yang dapat merusak akal sehat seperti narkoba. Adanya kecocokan tersebut lantas oleh masyarakat disebut sebagai perda syariah. Padahal, sebenarnya itu bukanlah perda syariat Islam. Terdapat begitu banyak perda seperti itu, dan kita tidak bisa serta-merta menyebutnya sebagai perda syariat Islam. Yang kedua, perda yang bertujuan untuk meningkatkan kesalehan atau moralitas. Aturan-aturan tersebut lebih terkait pada cara berpakaian dan adab sehari-hari yang harus dipatuhi di ruang publik, instansi pemerintahan. Dalam hal ini misalnya pewajiban memakai jilbab bagi perempuan Muslim, memakai baju koko bagi laki-laki pada hari Jumat dan sebagainya. Perda-perda semacam ini menurut pendapat saya lebih tepat menyebutnya sebagai bukan perda syariah, melainkan perda yang lebih terkait dengan peningkatan moralitas dan akhlak. Yang ketiga, perda-perda yang bernuansa syariah seperti perda-perda yang mewajibkan anak sekolah mengenakan pakaian muslimah sepanjang hari setiap mereka sekolah, sebagaimana diberlakukan walikota Padang; setiap anak sekolah harus memakai jilbab dan pakaian seragam busana 200
Azyumardi Azra muslimah dan untuk laki-laki tidak boleh memakai celana pendek, kecuali SD. Atau, perda yang mewajibkan pegawai atau calon pegawai untuk bisa membaca al-Quran. Yang keempat adalah perda-perda yang murni syariah, seperti terlihat dalam qanun-qanun di Aceh, yang memang memiliki otonomi khusus untuk menjalankan hukum syariat Islam. Saya belum tahu terdapat perda syariah yang betul-betul murni syariah di daerah-daerah lain di luar Aceh. Lagi-lagi, belum pernah saya melihat hal tersebut secara subs- tantif, walaupun mungkin pernah ada hukum rajam yang dilakukan Laskar Jihad atas pelaku zina di Ambon, atau hukuman cambuk di Bulukumba; tetapi keduanya kasus isolatif; dan saya melihat belum ada gejala daerah lain akan mengadopsi dan memberlakukan hukuman seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya ada perda syariah yang berkenaan dengan masalah-masalah jinâyah, itu kasusnya masih isolatif. Ter- kecuali untuk bagian Aceh, sebab itu merupakan kasus khusus karena berkaitan dengan paket otonomi khusus. Kita tidak bisa melihatnya sebagai semata perda, tetapi sebagai hasil keputusan politik nasional. Untuk dapat melindungi civil liberties, maka ada dua hal yang harus dilakukan dengan segera. Pertama, penguatan demokrasi. Kedua, perlunya state rebuilding, memperkuat kembali kapasitas negara. Karena kalau negaranya "memble", rapuh, tidak punya kapasitas yang memadai, maka demokrasi tidak dapat tumbuh secara baik dan negara yang demokratis tidak dapat melindungi warga negaranya sehingga kemudian terjadi pelanggaran terhadap hak-hak sipil. Setujukah Anda apabila nilai-nilai atau semangat Islam dijadikan hukum positif atau dilegal-formalkan? Hal-hal yang yang terkait dengan nilai-nilai agama yang tidak cocok dengan konteks nasional, tidak bisa dilegal-formalkan, seperti hukum hudûd. Syariah sendiri cakupannya begitu luas dan sebagian sudah diadopsi ke dalam UU nasional atau sudah menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia. Misalnya UU Perkawinan tahun 1974 pada dasarnya mem- pertimbangkan ketentuan syariah atau fikih tentang perkawinan, 201
Membela Kebebasan Beragama berdasarkan kitâb munâkahât yang kemudian dinasionalisasikan. Begitu pula ketentuan syariah yang berkenaan dengan mu'âmalah, sebagian sudah diadopsi negara menjadi UU, misalnya tentang Perbankan Islam atau soal Zakat dan Wakaf. Semuanya berdasarkan kerangka fikih atau syariah. Sejatinya, syariah dapat diartikan sebagai ketentuan keagamaan secara luas; tetapi juga dapat dilihat dalam pengertian yang sempit, yaitu wahyu ilahi, khususnya tentang hukum. Ayat-ayat al-Quran yang berkenaan de- ngan hukum merupakan syariah, sementara yang berupa rinciannya adalah fikih. Syariah itu tidak bisa berubah, tetapi perlu rincian agar dapat dilaksa- nakan kaum Muslimin. Oleh karenanya, ayat-ayat al-Quran harus dirinci dalam bentuk fikih. Jadi, pada dasarnya fikih sebagai turunan dari syariah yang termaktub dalam kitab suci, yang sebagian sudah diadopsi dan diterapkan dalam UU negara ini, sebagaimana telah disinggung di atas, seperti yang berkenaan dengan munâkahât , mu'âmalah, begitu pula yang berkenaan dengan ekonomi Islam. Sedangkan yang berkenaan dengan peribadatan, negara tidak mungkin melakukan banyak campur tangan, karena hal tersebut merupakan urusan ulama, organisasi Islam dan pribadi masing-masing warga. Sehingga, tata cara salat tidak diatur oleh negara, tetapi diatur ketentuan-ketentuan fikih yang dirumuskan ulama untuk diamalkan kaum Muslimin, walaupun dalam hal tertentu negara masih merasa perlu campur tangan untuk menentukan kapan Idul Fitri, kapan mulai puasa, akhir puasa dan Idul Adha, misalnya. Namun demikian, karena terlampau luasnya cakupan fikih atau syariah, maka sangat susah dan tidak mungkin, bahkan untuk orang Islam sendiri, terlebih yang baik dan taat, hidup tanpa fikih atau tanpa syariah. Kalau kita berpikir secara lebih jernih, hanya aspek syariah atau fikih yang menyangkut tindak kriminal, jinâyah, atau hudûd saja yang belum diterapkan di Indonesia. Dalam konteks itulah sebenarnya orang yang ingin menerapkan syariat Islam, sebenarnya ingin menerapkan hudûd secara literal. Sehingga kalau orang berzina dirajam sampai mati, bagi yang mencuri dipotong tangan sampai kakinya, kalau dia berulang kali melakukan tindakan kriminal tersebut. Sehingga, desakan beberapa kalangan Islam yang menghendaki diterapkannya syariat Islam merupakan mereka yang memiliki pemahaman literal, harafiah, terhadap konsep hudûd. Namun begitu, menimbang konteks masyarakat yang terus berubah dan semakin menguatnya pandangan 202
Azyumardi Azra yang menganggap hudûd sebagai sanksi yang tidak manusiawi, maka sesungguhnya di kalangan para ulama modern terdapat penafsiran baru terhadap konsep hudûd. Yakni, hudûd diganti dengan hukuman penjara, ketimbang kaki dan tangannya dipotong karena kejahatan tertentu, lantaran inti dari potong kaki dan potong tangan sebenarnya untuk menghilangkan kemampuan seseorang melakukan tindakan kriminal. Maka, dengan dimasukkan ke dalam penjara, kemampuan seseorang untuk melakukan tindak kriminal menjadi hilang. Tentu saja ini kalau sistem penjara tersebut berjalan dengan baik dan benar, bukan penjara yang malah membuka lebar peredaran narkoba dan tindak kriminal lainnya. Tentu saja itu masalah lain. Harus ada pengakuan juga bahwa setiap agama mempunyai kebenarannya dan bahkan kebenaran dalam satu agama, agama Islam Untuk itu, semua inilah yang seharusnya segera diselesaikan di antara para ahli fikih di Indonesia. Apakah sesungguhnya tujuan dari hukuman penjara? Mereka harus dapat menyentuh persoalan hu- kuman mati di Indonesia untuk tindakan-tindakan kriminal ter- tentu seperti narkoba: apakah hal- hal semacam itu sama atau tidak dengan inti dan tujuan dari qishâsh atau hudûd? Mereka juga harus dapat menyepakati bahwa orang yang masih menuntut hudûd se- cara literal adalah orang yang masih berpikir dalam kerangka fikih yang konvensional, classical, pola logika Abad Pertengahan. Karena itu pula, para ulama fikih harus bisa meyakinkan orang- orang tersebut untuk mengubah pemahaman harfiah mereka untuk kemudian menerima aturan hukum modern yang bisa mengganti hukuman hudûd, yakni dengan hukuman penjara yang lebih manusiawi. misalnya, juga memiliki afinitas, yakni ada kebenaran yang sama dengan kebenaran agama Kristen. Jadi, ada afinitas kebenaran-kebenaran dari berbagai agama yang juga harus diakui. Bahwa sebagai orang Islam menganggap kebenaran Islam yang paling benar itu boleh saja dan bahkan perlu. Tetapi mengklaim dan meyakini bahwa Islam sebagai agama yang paling benar tidak berarti kita harus menghina agama orang lain. Hubungan mayoritas dan minoritas di negeri ini sedang mengalami masa yang sangat memprihatinkan, di mana masih terus terjadi perusakan dan 203
Membela Kebebasan Beragama pembakaran gereja, pengusiran jemaat Ahmadiyah dan kelompok-kelompok di luar paham teologi mainstream lain, serta bentuk peminggiran lainnya terhadap kalangan minoritas. Dalam pandangan Anda bagaimana idealnya hubungan itu berlangsung? Itu semua merupakan masalah yang kompleks. Tindakan-tindakan kekerasan sekelompok pemeluk agama tertentu, terjadi tidak hanya di antara umat Islam, tetapi juga umat lain terhadap umat Islam. Yang pertama, lagi-lagi, bisa kita tarik penyebabnya pada ketidakmampuan negara melindungi para warganya karena kehilangan kapasitasnya, di mana aparat keamanan dan para penegak hukum juga kehilangan kredibilitas- nya. Yang kedua, di kalangan umat beragama itu sendiri terdapat me-reka yang belum mampu berpikir jernih dan bertindak secara benar. Memang, terlihat sangat memprihatinkannya kalangan Islam tertentu melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terhadap umat Kristen, yang merupakan saudara setanah airnya, sehingga umat Kristen selalu komplain kalau gereja mereka selalu menjadi sasaran, dan sebagainya. Tetapi, sebaliknya, umat Kristen harus mengoreksi dirinya, kenapa umat Islam sampai marah sekali sehingga kemarahannya itu ditunjukkan dengan membakar gereja. Saya kira dalam hal ini perlu dilakukan introspeksi secara jujur. Seringkali saya katakan pada kawan-kawan Kristen, kalau Anda membangun gereja di tengah masyarakat yang mayoritas Islam pasti mereka marah. Demikianpun sama saja dengan kemarahan orang-orang Kristen, apakah di Sulawesi Utara atau di NTT, kalau tiba-tiba di kampung Kristen di mana orang Islam cuma dua atau tiga keluarga, misalnya, lantas begitu saja mendirikan masjid, pasti orang-orang Kristen di situ akan marah. Karena itu, seluruh pihak sepatutnya berintrospeksi dan berpikir lebih jujur dan adil. Sebab, bagaimanapun alasan orang Islam yang emosional dan destruktif karena suka membakar gereja atau mengamuk itu sebenarnya dipicu oleh penempatan gereja itu sendiri yang tidak proporsional. Seluruh aspek yang ada dan berhubungan harus dicermati dengan seksama, di samping juga dibutuhkan keberanian untuk bersikap proporsional. Seluruh pemicu dan aspek yang dapat menyulut ketegangan hubungan antar-agama sepatutnya diantisipasi sejak dini. Jangan sampai terjadi, misalnya, kawan-kawan di kalangan Kristen yang tidak fair dalam melihat 204
Azyumardi Azra hal seperti ini. Harus ada keadilan "cubit tangan": kalau tangan kita dicubit apakah sakit atau tidak dan kalau orang lain juga sama-sama dicubit apakah sakit atau tidak? Artinya, hal itu penting karena seringkali umat Islam merasa diperlakukan tidak fair karena terkadang gereja dibangun di lingkungan yang umat Kristennya sangat sedikit. Begitupun adanya para misionaris yang sangat agresif, yang tidak sensitif lingkungan, sehingga menyebabkan umat Islam marah. Kita tidak usah tutupi kalau pada kenyataannya ada kalangan Islam yang sangat fundamentalis dan literal yang kerap meresahkan hu- bungan antar dan intern-agama. Begitu pula kita tidak usah me- nutupi apabila ada aliran-aliran Kristen yang sangat agresif, door to door, membagikan makanan, kesehatan, beasiswa serta mela- kukan "trik-trik" tertentu untuk mengkristenkan masyarakat pemeluk agama lainnya (Islam). Kalau kita ingin kehidupan ber- agama itu lebih baik, maka ke- mudian hal-hal yang tidak sensitif bagi umat beragama jangan dilakukan. Menyebarkan agama silakan, tetapi harus dengan cara yang fair, yang bagi umat-umat lain tidak menyinggung. Sejatinya, syariah dapat diartikan sebagai ketentuan keagamaan secara luas; tetapi juga dapat dilihat dalam pengertian yang sempit, yaitu wahyu ilahi, khususnya tentang hukum. Ayat- ayat al-Quran yang berkenaan dengan hukum merupakan syari'ah, sementara yang berupa rinciannya adalah fikih. Syariah itu tidak bisa berubah, tetapi perlu rincian agar dapat dilaksanakan kaum Muslimin. Oleh karenanya, ayat- ayat al-Quran harus dirinci dalam bentuk fikih. Kehidupan beragama dalam internal Islam sendiri tidak luput dari persoalan. Perbedaan teologi antara paham Islam yang di luar mainstream, seperti Lia Eden, Ahmadiyah, Usman Roy, Syi'ah dan sebagainya, dengan Islam yang mainstream kerap menimbulkan pergesekan yang berakibat pada tindak kekerasan yang meninggalkan luka dan trauma di kalangan minoritas. Apa yang harus dikoreksi dari rentannya ketidakharmonisan kondisi keberagamaan tersebut?. Menghadapi hal-hal seperti itu yang penting dan perlu terus diupaya- kan adalah dialog. Di samping itu, penting juga untuk menanggalkan ego 205
Membela Kebebasan Beragama masing-masing dan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statemen keaga- maan, terutama bagi lembaga keagamaan yang dianggap legitimate bagi umatnya. Karena statemen, apalagi fatwa, mereka dapat dijadikan pemicu atau alasan bagi kalangan tertentu untuk melakukan tindak kekerasan ter- hadap aliran agama atau paham lainnya. Lembaga-lembaga penting seperti MUI, misalnya sepatutnya mengurangi kecenderungan cepat-cepat menge- luarkan fatwa - tanpa terlebih dahulu mengadakan dialog yang melibatkan pelbagai kalangan dan elemen Islam yang berbeda paham teologinya. Dengan begitu dapat tercipta fatwa yang dapat menyejukan suasana keberagamaan. Jadi, setiap fatwa yang dibuat seyogianya harus lebih mengutamakan dialog. Kecenderungan MUI belakangan ini senang cepat-cepat mengeluarkan fatwa, tetapi fatwa itu tidak terlalu menolong penciptaan kehidupan intra-umat Islam yang lebih baik. Kondisi negeri yang terlampau majemuk dari mulai agama, etnis, budaya dan sebagainya, menunutut setiap warga negara untuk menimbang pentingnya cara pandang yang pluralis dan dapat mengembangkan sikap toleran di antara kelompok yang berbeda. Celakanya, umat Islam dan kalangan agamawan, termasuk juga MUI, sangat resisten terhadap pluralisme, karena ia direduksi dan disalahpahami sebagai paham yang menyamakan semua agama, sinkretis. Karena itulah MUI, melelui fatwanya, mengharamkan pluralisme. Bagaimana Anda menyikapi fatwa tersebut? Fatwa pengharaman MUI terhadap pluralisme, dalam pandangan saya, adalah keliru. Sebab, fatwa MUI itu didasarkan pada pemahaman yang tidak benar mengenai pluralisme. Pluralisme sejatinya bukan mencampur- adukkan atau sinkretisme agama. Kalau saya, sebagai orang Islam, men- dukung pluralisme, bukan berarti saya mencampuradukkan akidah saya dengan agama-agama lain. Pengafirmasian saya terhadap pluralisme sama sekali tidak bertindak sinkretis dalam beragama. Karena saya tidak menerima sinkretisme. Yang dimaksud pluralisme, menurut hemat saya, sederhananya adalah mengakui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terdapat bukan hanya orang Islam, tetapi ada pemeluk agama lainnya. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing- masing mempunyai hak yang sama untuk eksis sebagaimana juga agama yang kita anut mempunyai hak atas keberadaannya. 206
Azyumardi Azra Maka yang kemudian harus dibangun adalah perasaan saling meng- hormati, tetapi bukan sinkretisme. Kalau ada yang menganggap bahwa menerima pluralisme berarti kita melakukan sinkretisme keagama- an, maka pandangan seperti itu kacau adanya. Untuk itu persepsi bahwa orang yang menerima plu- ralisme berarti mengamini sinkre- tisme, harus ditolak. Orang Kris- ten juga menolak itu, begitupun penganut agama lainnya. Jadi pada hematnya, jika mereka menerima pandangan pluralisme, maka mereka harus tetap mengimani agama yang dianutnya secara total. Keliru kalau kita menganggap sekularisme secara keseluruhan mengakibatkan kehidupan agama menjadi terdesak atau mundur. Justru, yang terjadi malah sebaliknya, di mana umat beragama bisa mengembangkan kehidupan agamanya sesuai dengan semangat keagamaannya masing-masing. Tetapi, perkembangan wacana mutakhir cenderung menggiring pada suatu kesimpulan bahwa gagasan pluralisme yang sekadar dipahami sebagai dialog dan toleransi (pasif), yang tidak terlibat dalam pembelaan dan ikut serta menjamin dan melindungi segenap hak, terutama hak-hak politik, dan kebebasan pihak-pihak atau kalangan yang terampas dan terdiskriminasi, maka pluralisme dalam kerangka yang lama dianggap kurang memadai. Maka Charles Taylor, misalnya, menegaskan pentingnya political recognitions bagi kalangan minoritas. Artinya, pengakuan dan pemihakan langsung dengan menjaga dan memberi ruang seluas-luasnya bagi hak-hak dan kebebasan mereka merupakan kondisi yang semestinya berlaku dalam masyarakat plural guna membangun relasi yang adil dan setara. Pemihakan terhadap minoritas tidak hanya dilakukan dalam ranah politik, tetapi juga dalam wilayah lainnya. Alasan dari pemihakan ter- sebut adalah: kendati berbeda agama, selama mereka warga negara Indonesia, maka mereka juga sama kedudukannya dengan kita dan berhak atas perlindungan dan jaminan terhadap hak dan kebebasannya dalam mengekspresikan agamanya. Sehingga, yang lebih penting dalam konteks keagamaan adalah bukan hanya membiarkan, tetapi juga mengakui bahwa pada masing-masing agama itu ada kebenarannya. 207
Membela Kebebasan Beragama Tetapi, tentu saja, tidak mencampuradukkan antar-agama (ajaran ber- bagai agama). Namun demikian harus ada pengakuan bahwa setiap agama mempunyai kebenarannya dan bahkan kebenaran dalam satu agama, agama Islam misalnya, juga memiliki afinitas, yakni ada kebenaran yang sama dengan kebenaran agama Kristen. Jadi, ada afinitas kebenaran-kebenaran dari berbagai agama yang juga harus diakui. Bahwa sebagai orang Islam menganggap kebenaran Islam yang paling benar itu boleh saja dan bahkan perlu. Tetapi mengklaim dan meyakini bahwa Islam sebagai agama yang paling benar tidak berarti harus menghina agama orang lain. Kita meng- imani Islam sebagai agama yang paling benar, tetapi kemudian jangan itu menjadi dasar untuk melecehkan agama orang lain. Demikian halnya dengan orang Kristen, mereka boleh mengimani Kristen sebagai agama paling benar tetapi jangan mengklaim bahwa mereka punya kebenaran satu-satunya dan menganggap kebenaran agama lain menjadi rendah, apalagi menghinanya. Pluralisme bertujuan untuk menumbuhkan saling menghargai, saling mengakui tanpa harus menjadi sinkretis. Saya menghormati mereka mempunyai kebenaran dan saya juga mempunyai kebenaran sendiri. Hal seperti itu tidak menjadi masalah. Dalam hal keselamatan, agama Katolik menganggap bahwa di luar Gereja ada keselamatan. Pandangan ini ditegaskan dalam Konsili Vatikan II. Apakah di Islam juga mengakui keselamatan umat lainnya? Saya kurang tahu persis, dan dalam konteks Katolik apakah genuine atau tidak. Tetapi selama misi keagamaan oleh sebagian mereka masih dilakukan dengan cara-cara yang dianggap pihak lain sebagai tidak fair, pengakuan kebenaran dan keselamatannya pun seolah-olah hanya ada di dalam agama mereka. Pandangan dan sikap inilah yang harus diubah. 208
Azyumardi Azra 209
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Bahtiar Effendy Bachtiar Effendi Bachtiar Effendi Bachtiar Effendi, dosen Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia meraih Bachtiar Effendi Bachtiar Effendi gelar MA Studi Asia Tenggara dari Ohio University, Athens, 1988 dan MA Ilmu Politik dari Ohio State University, Colombus, 1991. Gelar Doktor Ilmu Politik diperolehnya dari Ohio State University, 1994. 210
Bahtiar Effendy Konsolidasi demokrasi lebih merupakan wilayah sosial dan politik ketimbang agama. Namun dalam konteks keindonesiaan, selama tidak menimbulkan gejolak pertentangan di masyarakat, akomo- dasi parsial terhadap agama oleh negara masih sangat dibutuhkan. Untuk itu ketidakefektifan negara, lantaran selama ini tidak ber- fungsi sebagaimana mestinya, harus segera dibenahi dengan memfokuskan penegakan hukum. Di situ negara berperan menge- lola perbedaan dan menjadi penyangga (buffer) manakala terjadi benturan antar-kepentingan. Demokratisasi juga meniscayakan civil society yang berlaku sebagai counter balancing - dalam ke- rangka kerja sama, tanpa harus berhadap-hadapan dengan negara - atas intervensi berlebihan negara terhadap masyarakat. Maka sepatutnya pintu komunikasi, negosiasi, dan perdebatan yang lebih baik senantiasa terbuka. 211
Membela Kebebasan Beragama Bagaimana pandangan Anda terhadap sekularisme di Indonesia? Mungkin- kah gagasan ini diterapkan? Saya kira sekularisme dalam pengertian pemisahan antara agama dan negara secara mutlak tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Kalau kita ingin membangun Indonesia, menururt saya, sekularisme bukanlah jawaban yang tepat. Sebab, sejarah kita berbeda dengan sejarah perkem- bangan agama-agama di daerah lain. Kita tidak bisa memandang rendah yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Natsir dan para founding fathers kita terdahulu. Mereka telah berpikir dan bekerja secara sangat serius sampai kemudian menemukan bahwa negara agama atau negara sekular tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Bagi saya, pandangan-pandangan sekularisme bukanlah jawaban bagi problem masyarakat Indonesia. Di sisi lain, meskipun usaha memperjuangkan sekularisme masih sering dilakukan, masih ditemukan sikap-sikap yang tidak konsisten pada golongan yang memperjuangkannya. Mereka yang ketika berada di luar negara mempunyai pandangan sekular - agama tidak boleh dibawa ke ranah publik - setelah masuk ke dalam lingkaran negara, mereka justru kehilangan keberanian untuk terus memperjuangkan pandangan-pandangan tersebut. Kita tahu bahwa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah seorang yang berada di garis terdepan dalam menyuarakan pemisahan antara agama dan negara. Ketika berada di luar pemerintahan, Gus Dur sering berpidato mengkampanyekan pandangan seperti ini. Ia berpandangan bahwa antara agama dan negara harus dipisahkan. Tapi, ketika menjadi presiden, Gus Dur pun kehilangan ketegaran untuk menerapkan pandangan yang sebelumnya kerap disuarakan. Buktinya, ketika menjadi presiden, Gus Dur merasa tidak perlu membubarkan Departemen Agama, atau mengalih- fungsikan Masjid Baiturrahim yang berada di kompleks Istana. Bagi mereka yang berpaham sekularis, kehadiran Departemen Agama atau keberadaan sebuah masjid di sekitar Istana tentu merupakan anomali. Bahwa sekularisme bukan jawaban bagi persoalan Indonesia juga tampak pada perilaku sebagian besar politisi kita. Dalam situasi 'non- politis,' bisa saja mereka menganut dan bersedia memperjuangkan seku- larisme. Akan tetapi, ketika memasuki ranah politik, mereka malah sering- kali melakukan penyesuaian di sana-sini. Tidak pernah akan ada politisi, dewasa ini, di era pemilihan presiden langsung, yang secara terang-terangan 212
Bahtiar Effendy berani mengatakan bahwa kalau dirinya terpilih menjadi presiden akan menjadikan negara ini sebagai negara sekular. Jika itu ia lakukan, menurut saya, dia pasti tidak akan terpilih. Pasar politik negeri ini pasti akan meno- laknya. Kalau kita percaya dengan demokrasi, mari kita tanyakan ke penduduk Indonesia (melalui referendum), maukah republik ini dijadikan negara sekular? Saya kira jawabannya negatif. Demikian juga, melalui proses yang sama, kita bisa bertanya apakah kita bersedia menjadikan negeri ini negara agama? Jawabannya juga saya kira kurang lebih sama. Baik negara sekular atau negara agama sama-sama bukan jawaban bagi persoalan Indonesia. Kita seharusnya berani bertanya, apa substansi negara sekular dan negara agama. Apa itu negara sekular dan negara Islam? Kita lihat dulu substansinya. Kita tidak bisa memandang rendah apa yang dilakukan oleh Sukarno, Hatta, Natsir, dan para founding fathers kita Sejak awal berdirinya negara ini, Islam sudah terakomodir dalam berbagai undang-undang, seperti perkawinan, waris, wakaf dan sebagainya. Karena itu, me- nurut hemat saya, kalau ada orang yang menghendaki agar negara sama sekali tidak mengatur persoalan keagamaan, itu bukan sikap yang bijaksana. Meski begitu, saya tidak bermaksud mengatakan sebaliknya, negara harus mengelola seluruh persoalan agama. dulu. Mereka telah berpikir sangat serius sampai kemudian menemukan bahwa negara agama ataupun negara sekular tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Undang Undang Dasar kita mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Banyak orang Islam yang percaya bahwa kalau ada orang mencuri maka tangannya harus dipotong. Secara teoretis, saya kira, ada juga orang Islam yang percaya bahwa jika anak mereka mencuri, maka tangan anak mereka harus dipotong. Atau kalau ada orang Islam berbuat zina, maka ia harus dirajam. Sikap dan pandangan seperti ini, jika mengacu pada konstitusi yang ada, dibolehkan. Konstitusi jelas memberi perlindungan kepada warga negara untuk menjalan-kan ajaran agama mereka. Dalam kenyataannya, sikap keagamaan seperti ini tidak dibolehkan. Negara tidak akan membiarkan pandangan seperti ini dipraktikkan. 213
Membela Kebebasan Beragama Beberapa tahun yang lalu, kasus seperti ini terjadi di Jakarta, di mana seorang bapak memotong ibu jari anaknya yang ketahuan mengambil uang gurunya. Sang bapak justru dikenakan sanksi kriminal. Demikian juga ketika seorang tokoh agama merajam salah seorang pengikutnya yang mengaku melakukan zina. Sang tokoh tersebut berurusan dengan hukum, dan sempat mendekam di penjara. Kalau mau konsisten dengan konstitusi, mestinya itu dibolehkan. Sebab negara memberi kebebasan dan keleluasaan kepada warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya. Pertanyaan selanjutnya, haruskah negara mengadopsi pemahaman seperti itu? Jika pemahaman seperti itu dibolehkan, bagaimana dengan orang Islam yang mempunyai paham bahwa orang yang mencuri tidak harus dipotong tangannya? Mereka percaya bahwa kata 'yad' di dalam al- Quran tidak harus diterjemahkan secara harfiah 'tangan.' Melainkan, bisa juga 'kekuasaan.' Jadi kekuasaannya yang dipotong. Pandangan seperti ini sendiri tidak mungkin diakomodasi oleh negara. Inilah yang saya maksud dengan harus adanya akomodasi parsial. Hal- hal dalam Islam yang bisa diakomodir oleh negara adalah yang paling sedikit menimbulkan gejolak di masyarakat, sementara yang sebaliknya tidak bisa. Karena Indonesia bukan negara Islam. Pada titik-titik tertentu sebenarnya kita sudah melakukan proses akomodasi itu. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Yaitu bahwa Indonesia bukan negara sekular, tetapi juga bukan negara agama. Melalui konstitusi dan perundang-undangan lainnya negara bukan hanya mengizinkan warganya untuk menjalankan ajaran agamanya, tetapi justru membantu terselenggaranya ajaran agama. Inisiatif negara untuk mendirikan berbagai rumah ibadah adalah salah satu contoh konkretnya. UU Peradilan Agama adalah bentuk lain dari akomodasi parsial yang saya maksudkan. Tapi hal ini tetap tidak dimaksudkan untuk memaksa semua orang agar melaksanakannya. Artinya, tidak semua persoalan orang Islam harus diselesaikan di peradilan agama. Negara memberi kebebasan untuk memilih. Maka, kalau tidak mau menyelesaikan persoalan melalui Peradilan Agama, bisa melalui Pengadilan Negeri. Menurut Pak Munawir Syadzali (almarhum), semua itu bersifat voluntary, sukarela. Negara mem- berikan pilihan, memfasilitasi. Ini mirip dengan pendirian Bank Muamalat. Bank Muamalat meru- pakan salah satu bentuk dari akomodasi parsial. Karena itu, jangan kemu- 214
Bahtiar Effendy dian Bank Muamalat dianggap sebagai bank sektarian. Bank Muamalat merupakan bentuk kemudahan yang diberikan negara. Bank Muamalat didirikan karena ada orang Islam yang kalau bertransaksi di lembaga- lembaga keuangan atau perbankan konvensional merasa tidak nyaman, tidak tenang. Karena mereka beranggapan lembaga-lembaga tersebut memberlakukan riba. Jumlah mereka cukup banyak. Mereka menuntut kepada pemerintah agar disedia- kan lembaga keuangan yang di- kelola menurut ajaran Islam agar mereka merasa nyaman untuk melakukan transaksi keuangan melalui lembaga tersebut. Me- mang hal seperti ini belum tentu merupakan satu-satunya kebe- naran dalam Islam. Akan tetapi, pendirian bank Islam merupakan pemenuhan atau respon negara terhadap tuntutan sebagian war- ganya. Dan, Bank Muamalat tidak dimaksudkan untuk menggantikan lembaga-lembaga perbankan lainnya. Di situlah signifikansi Bank Muamalat. Salah satu fungsi civil society adalah menjadi lembaga yang melakukan peran counter balancing terhadap negara. Khususnya ketika negara mengintervensi masyarakat secara berlebihan, seperti pada zaman Orde Baru. Tapi, civil society juga bisa bekerjasama dengan negara, tidak mesti harus bermusuhan. Kalau sekularisme dalam pengertian pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterapkan, lantas model sekularisme seperti apa yang bisa dite- rima di Indonesia? Karena, teori deprivatisasi-nya Jose Casanova mengatakan sekularisme tidak selalu mutlak memisahkan agama dan negara. Tanggapan Anda? Bagi saya, sekularisme sama halnya dengan kapitalisme. Banyak yang berkata bahwa kapitalisme tidak menghilangkan dimensi-dimensi sosial, karena dalam kapitalisme masih terdapat konsep filantropi (kederma- wanan) dan subsidi. Dalam kapitalisme tetap ada orang yang mau membe- rikan sumbangan. Bagi saya, secara teoretis, sekularisme sendiri mestinya harus diletakkan dalam konteks Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya beragama Islam. Sementara sekularisme bukanlah kosa kata yang enak didengar oleh sebagian besar mereka. Itu tantangannya. 215
Membela Kebebasan Beragama Persoalannya adalah apakah mungkin dilakukan kontekstualisasi sekularisme? Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa sekularisme tidak mutlak memisahkan agama dari negara, hal seperti ini hanya dike- tahui oleh mereka yang mempelajari sekularisme secara intens. Sementara sebagian besar orang Indonesia memahami sekularisme sebagai pemisahan agama dan negara. Kesan itu sudah terlanjur tertanam dalam benak banyak orang. Amerika Serikat (AS) yang dipandang sebagai negara sekular, juga sebenarnya tidak 'konsisten' menerapkan sekularisme. Faktor agama masih ikut mempengaruhi AS dalam mengeksekusi kebijakan luar negerinya, misalnya, di Timur Tengah. Karena itu, banyak orang yang melihat bahwa kebijakan AS di kawasan itu dipengaruhi oleh aliansi paham atau kekuatan Judeo-Kristiani. Makanya kebijakan AS selalu menguntungkan Israel. Sulit sekali bagi AS untuk membuat kebijakan yang sedikit menguntungkan Palestina atau dunia Islam lainnya. Mata uang AS juga masih membawa-bawa nama Tuhan. Bagaimana bisa kita katakan sekularisme telah diterapkan, sementara simbol kapitalisme paling mencolok, yaitu mata uang, masih mencantumkan nama Tuhan. Perkembangan politik Amerika Serikat, delapan tahun terakhir ini, juga dianggap condong berayun ke 'kanan.' Presiden George W. Bush dianggap membawa negara ke kanan, memasukkan agama Protestan ke dalam negara. Dalam konteks ini, apakah Bush bisa dipandang sebagai presiden sekular? Saya kira tidak. Di Ingris pun demikian. Banyak orang tidak tahu bahwa Ratu Inggris, yang kepala negara itu, pada saat yang sama juga menjadi kepala Gereja Anglikan. Orang banyak bilang, "itu kan cuma simbol." Memang benar, hal itu mungkin bersifat simbolistik belaka. Akan tetapi, bukankah simbol itu bagian dari persatuan antara agama dan negara yang cukup penting. Dulu, ketika Pak Natsir meminta agar Islam dijadikan dasar negara, sebagian orang juga melihatnya sebagai simbol. Sekarang, yang mengaku sebagai negara Islam, Islamnya pun juga sekadar simbol. Pakistan misalnya. Begitu pula negara-negara yang secara simbolik Islam, tetapi substansi mungkin justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan kita tetap melihatnya, terkadang dengan sinis, sebagai negara Islam. Pertanyaannya adalah apakah simbol itu penting? Saya kira ya. Kalau tidak penting, untuk apa harus ada Garuda Pancasila, kemudian Bendera 216
Bahtiar Effendy Merah Putih. Secara substansial, Indonesia sebenarnya cukup diwakili oleh preambule atau mukadimah UUD 1945 yang sangat bagus itu. Tapi, ternyata, kita masih butuh simbol-simbol kenegaraan yang lain. Jadi, sekali lagi, simbol itu tetap penting. Orang juga sering bilang, "Beragama itu jangan simbolik dong, tapi substantif." Pertanyaannya, yang substansi itu apa? Banyak orang Islam yang melihat salat, haji, dan sebagainya secara simbolik. Ketika sudah melakukan ibadah tersebut, mereka sudah merasa tenang karena secara simbolik sudah menggugurkan kewajiban. Sementara itu, substansinya sendiri mungkin belum tentu terwujud. Salah satu substansi salat adalah "tanhâ 'an al- fakhsyâ' wa al-munkar," men- cegah dari perbuatan keji dan munkar. Faktanya, dalam kon- teks Indonesia, atau dalam kon- teks dunia Islam, sebagian besar yang malakukan kemunkaran adalah orang Islam. Jika dihi- tung, sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia adalah orang Islam. Inilah yang saya maksud dengan harus adanya akomodasi parsial. Hal-hal dalam Islam yang bisa diakomodir oleh negara adalah yang paling sedikit menimbulkan gejolak di masyarakat, sementara yang sebaliknya tidak bisa. Karena Indonesia bukan negara Islam. Anda begitu lantang menunjukkan bahwa sekularisme tidak pernah di- terapkan secara konkret di negara mana pun. Mengapa demikian? Karena ini adalah perang identitas, bukan perang substansi. Perdebatan yang ada bukan pada persoalan yang sebenarnya. Perdebatannya pun jalan di tempat: mereka yang mengkampanyekan sekularisme tidak suka teokrasi; begitupun mereka yang kampanye teokrasi tidak suka sekularisme. Mereka tidak pernah beranjak lebih maju, misalnya menanyakan apa yang dimaksud dengan sekular, atau sebaliknya apa yang dimaksud dengan negara agama? Keduanya justru saling curiga. Yang anti-teokrasi curiga bahwa kalau kelompok teokrat dibiarkan, maka negara ini akan diatur dengan undang- undang Islam. Sementara yang lain percaya bahwa kalau agama tidak diperjuangkan, khawatir agama tidak akan ada fungsinya. Bahkan agama akan didegradasi. 217
Membela Kebebasan Beragama Meraka tidak pernah terlibat dalam upaya pencarian jalan tengah secara sungguh-sungguh. Karenanya, wacana tentang teokrasi dan sekularisme merupakan persoalan laten. Sementara persoalan yang dialami negara lebih bersifat konkret: bagaimana orang bisa bekerja, sekolah, pergi ke rumah sakit (kalau sakit), dan sebagainya. Bagaimana dengan idealitas khilâfah islâmiyah yang diusung Hizbut Tahrir? Saya kira itu ide yang utopis. Khilâfah hanya tepat pada masanya. Sekarang tidak mungkin. Orang Islam juga harus sadar, sekarang tidak mungkin lagi mengusung Pan-Islamisme. Karena nasionalisme dan negara bangsa sudah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindarkan. Walaupun ada globalisasi yang mirip dengan Pan-Islamisme, tapi tetap saja khilâfah tidak mungkin diterapkan, sebab batas geografis sebuah negara sudah jelas. Meski demikian, silakan saja kalau orang mau memperjuangkan khilâfah. Kita tidak bisa mengecam dan membatasinya. Kita tidak akan pernah bisa memberangus ide apapun. Bukan hanya khilâfah yang tidak mungkin diterapkan di Indonesia, sekularisme pun bukan jawaban yang tepat bagi Indonesia. Sebenarnya, bagi sebagian besar masyarakat, baik negara sekular maupun khilâfah tidak penting. Sebab, mau diombang-ambing ke manapun, yang dibutuhkan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok: makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Yang mereka inginkan adalah apakah mereka bisa makan atau tidak dengan sistem-sistem itu. Masyarakat luas, biasanya sangat pragmatis. Dalam konteks ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa kontribusi kita bagi pencerahan Indonesia? Pencerahan harusnya jangan hanya berada di tingkat elit, tetapi juga menyentuh grassroot, masyarakat kecil. Yang menyedihkan, di tengah problem tersebut, pemerintah malah tidak bisa menegakkan hukum dengan efektif. Sulit untuk memposisikan agama dan negara dengan benar, dan sukar untuk mengembangkan kebebasan serta batasannya. Oleh karena itu, kita harus membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Problem sulitnya pemerintah mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab bukan hanya dialami Indonesia. Di mana-mana hal itu terjadi. Pemerintah Belanda tidak bisa mencegah warga negaranya yang 218
Bahtiar Effendy membuat film Fitna beberapa waktu lalu. Mereka bilang itu atas nama kebebasan individu. Di Indonesia, sebagian artis film memperjuangkan dibubarkannya lembaga sensor, karena dengan adanya sensor ekspresi keseniannya menjadi tidak utuh. Sekarang saya ingin tanya, ekspresi seperti apa yang ingin ditampilkan? Kita tidak bisa hanya mengatakan jangan potong ekspresi saya. Di sinilah perlunya kejelasan mana wilayah privat dan wilayah publik. Hubungan intim lelaki dan perempuan adalah wilayah privat yang tidak boleh diumbar di mu- ka publik. Saya kira masyarakat juga harus mengetahui bahwa untuk menjalankan kebebasan, mereka harus memisahkan wila- yah privat, wilayah publik dan agama. Di Indonesia, semuanya harus diakomodir. Ini mestinya diatur dalam undang-undang yang kita sepakati bersama, bukan yang dipaksakan, sehingga tidak terjadi carut marut. Kita telah menjalankan prosedur demokrasi, tapi karena tradisinya tidak ada, kepercayaan terhadap demokrasi pun tetap lemah. Saya melihat para politisi kita tidak punya kepercayaan atau keyakinan (believe) terhadap demokrasi. Itu problem yang harus kembali ditata. Demokrasi harus dilakukan melalui penegakan hukum. Banyak kalangan berpendapat bahwa demokrasi tumbuh subur di negara sekular, benarkah demikian? Sementara, konsolidasi demokrasi di Indonesia memunculkan banyak partai politik agama (seperti parpol Islam dan Kristen). Bagaimana Anda menilai keberadaan parpol agama dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia? Mengapa pertanyaan tentang hambatan berdemokrasi harus dikaitkan dengan partai agama, seperti partai Islam? Bagaimana dengan partai-partai non-agama, seperti PDIP, Partai Demokrat, dan Golkar? Apakah kita bisa memperoleh jaminan bahwa politik yang dikembagankan partai-partai non-agama itu dapat lebih mengembangkan demokrasi dibanding partai- partai Islam? Bagi saya tidak relevan menyandingkan Islam dan non-Islam dalam politik Indonesia dengan demokrasi. Sejak Masyumi (partai Islam pertama) ada, dia sudah setuju demokrasi. Karena mereka berpikir, sebagai mayoritas, orang Islam akan lebih diuntungkan dengan sistem demokrasi. 219
Membela Kebebasan Beragama Karena itu, sekarang, orang yang mempersoalkan Islam dan demokrasi, menurut saya, ketinggalan zaman, bahkan mengingkari kenyataan sejarah. Pendukung demokrasi pertama di Indonesia adalah kekuatan-kekuatan politik Islam, khususnya yang tergabung di dalam Masyumi. Kenyataan sejarah ini bisa dibaca dalam sejumlah buku klasik karya George Mc T Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia dan Herb Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Kalau kita mau jujur, perbincangan kita tentang Islam dan demokrasi dewasa ini hanya merespon terhadap wacana yang dikembangkan pemenang Perang Dingin. Untuk itu, mengapa wacana itu out of date? Karena sejarah mencatat bahwa pada 1946, di Indonesia, sudah ada demokrasi. Kemudian, tahun 1955, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Dan dulu tidak ada partai Islam yang mempersoalkannya. Yang membedakan hanya tingkatannya saja. Natsir, misalnya, lebih setuju dengan pemilihan langsung. Yang lain lebih setuju pemilihan tidak langsung. Tidak ada perdebatan teologi (Islam) tentang demokrasi pada 1950-an. Tapi sekarang, dunia Islam dipancing untuk berdebat tentang demokrasi dari sudut pan- dang teologis: apakah ajaran atau iman Islam itu sesuai dengan demokrasi? Ironisnya, kita tidak bersedia membincangkan demokrasi dalam konteks yang lebih konkret, kaitannya dengan budaya, pendapatan, pendidikan, dan sebagainya. Bagi saya, maju mundurnya demokrasi tidak ditentukan oleh agama, melainkan lebih ditentukan oleh masalah-masalah sosial-politik. Kalau konsisten dengan demokrasi, mestinya orang dibebaskan mau memakai azas apapun, termasuk Islam. Yang terjadi sekarang, orang memakai azas Islam malah dipersoalkan. Alasannya, hal itu akan mengancam NKRI. Padahal, yang mengancam NKRI bukanlah Islam, tetapi ketidak-mampuan penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya. Saya lihat banyak yang salah kaprah dan tidak jelas dalam hal ini. Bagi saya, dalam konteks demokrasi Islam is not the issue. Bahwa banyak negara Islam, di Timur Tengah misalnya, yang tidak demokratis, itu lebih disebabkan oleh modal sosial-politik yang belum cukup. Kalau persoalannya bukan pada partai-partai Islam, gerakan Islam yang eksklusif maupun pemerintah yang tidak tegas, lantas apa sesungguhnya yang menjadi masalah bagi sekularisme di Indonesia? 220
Bahtiar Effendy Makasud saya, yang terpenting bagi kita adalah: pertama, budaya. Sekarang kita telah kehilangan budaya yang baik. Misalnya budaya antri. Antri minyak tanah saja kita tidak bisa. Keharusan untuk mengakui kekalahan diri sendiri dan mengakui kemenangan orang lain pun kita belum terbiasa. Itu semua jelas bukan berasal dari agama. Jadi, ada budaya kita yang tidak mesti berasal dari agama yang menghambat atau bermusuhan (inimical) dengan demokrasi. Kedua, masalah kelembagaan atau institusi-institusi negara. Dan ketiga, masalah kepercayaan (trust) dari para aktivis politik yang masih lemah. Kalau mau mengembangkan demokrasi, mestinya bukan seka- dar menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung. Saya sendiri merasa begitu aneh akan demokrasi Indonesia. Demokrasi seperti apa yang hendak kita bangun? Kok hampir setiap hari ada Pilkada? Sementara itu, parpol, kendaraan politik utama, bisa dibeli. Suatu partai bersedia mencalonkan seseorang yang notabene bukan kadernya untuk menjadi calon presiden, asal bersedia memberi insentif finansial atau material tertentu. Kita telah menjalankan prosedur demokrasi, tapi karena tradisinya tidak ada, kepercayaan terhadap demokrasi pun tetap lemah. Saya melihat para politisi kita tidak punya kepercayaan atau keyakinan (believe) terhadap demokrasi. Itu problem yang harus kembali ditata. Demokrasi harus dilakukan melalui penegakan hukum. Khilâfah hanya tepat pada masanya. Sekarang tidak mungkin. Orang Islam juga harus sadar, sekarang tidak mungkin lagi mengusung Pan- Islamisme. Karena nasionalisme dan negara bangsa sudah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindarkan. Kemudian, apakah ketika demokrasi berjalan akan serta-merta dapat menghadirkan kebaikan? Belum tentu. Contohnya, Singapura adalah negara yang tidak demokratis, tapi masyarakatnya sejahtera. Sebaliknya, India, negara demokratis tapi masyarakatnya miskin. Karena itu, pengalaman AS dan Eropa dalam berdemokrasi jangan kita transfer bulat- bulat di sini. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Dulu, kita hanya mempunyai tiga partai, dan itu dianggap tidak demokratis. Menurut saya, yang menyebabkan tidak demokratis sendiri bukan jumlah partainya, tapi karena ada hegemoni dari tentara, Soeharto 221
Membela Kebebasan Beragama dan Golkar. AS dari dulu sampai sekarang hanya memiliki dua partai politik, tapi demokratis. Sekarang kita memiliki partai begitu banyak. Apa itu yang menjadi ukuran demokrasi? Menurut saya, jumlah partai yang sempat mencapai angka 300 buah (terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang- Undangan) itu bukan manifestasi kebebasan, melainkan kebablasan dalam memahami demokrasi. Akibat demokrasi semacam ini, yang terjadi adalah ketidakefektifan pemerintahan. Dengan begitu, maka jangan (hanya) agama yang dijadikan faktor dalam kaitannya dengan demokrasi. Tidak serta merta agama merupakan unsur negatif dalam penegakan demokrasi, dan karenanya harus dibuang, seraya membawa masuk unsur-unsur non-agama. Meski demikian, saya juga tidak mau agama atau keyakinan saya diatur negara. Menjalankan ibadah agama itu urusan saya dengan Tuhan. Saya juga heran kenapa orang-orang Islam harus menggunakan pengeras suara (speaker) ketika azan. Sebenarnya, boleh saja memakai pengeras suara, tapi di dalam ruangan masjid saja, jangan ke luar. Bayangkan, pagi-pagi buta, pukul empat, mereka azan sangat keras. Tentu bisa mengganggu istirahat orang lain di sekelilingnya, yang belum tentu beragama Islam. Mereka mungkin akan menjawab, itu untuk membangunkan umat Islam. Tapi, saya yakin, orang-orang Islam sudah bisa bangun sendiri untuk salat Subuh tanpa harus dibangunkan. Atau, kalaupun tidak bangun pukul empat, salat subuh pukul lima kan juga tidak apa-apa. Itu maksud saya. Dalam konteks ini, saya juga ingin mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Cak Nur hanya ber- eksperimen dengan sekularisme dan demokrasi. Human costnya terlalu mahal. Mungkin orang seperti kita atau kelas-kelas yang terdidik, malah bisa kaya dengan itu. Tapi bagaimana dengan para petani dan kaum kecil lainnya, apa juga harus diajak bereksperimen? Pada titik ini, kita justru harus mengapresiasi usaha dari Sukarno, Natsir dan founding fathers lainnya, yang telah dengan susah payah membangun bangsa ini. Ada baiknya kita menyempurnakan yang telah digagas oleh mereka. Karena kalau harus membuat undang-udang yang baru, kita juga tahu biayanya terlampau mahal. Kita belum bisa melepas- kan diri dari praktik suap-menyuap. Kasus BLBI adalah fakta terbaru yang bisa kita jadikan contoh untuk hal ini. 222
Bahtiar Effendy Persoalan di kita adalah mesin demokrasi yang belum berjalan sesuai dengan idealitas yang diharapkan. Sekarang, mungkinkah kita buat presidensialisme dengan jumlah parpol yang begitu banyak? Menurut saya, tidak mungkin. Dan untuk menjawabnya kita tidak perlu mendatangkan seorang ahli roket. Orang awam pun akan segera paham. Lantas, mengapa kita mesti memaksakan? Kemudian, mengapa juga Islam disalahkan sekaligus dipuji? Mengapa harus ada sikap mendua seperti itu? Banyak masyarakat internasional memuji Indonesia sebagai negara Islam terbesar yang paling demokratis. Tapi ketika diminta berinvestasi mereka tidak mau. Di sini, mere- ka harus bersikap lebih jelas. Ka- rena yang sekarang kita butuhkan bukan demokrasi prosedural. Melainkan sistem yang dengan itu bisa menyejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan. Bagi saya tidak penting apa nama yang digunakan untuk sistem seperti itu, mau demokrasi, khilâfah atau apapun. Walaupun mereka tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang aneh, tidak lantas boleh bertindak menggunakan kekerasan. Mereka bisa bereaksi tanpa menggunakan kekerasan. Misalnya dengan mengadukan orang yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat ke pengadilan. Biarkan pengadilan atau hukum yang memutuskan. Apalah arti sebuah nama demokrasi. Toh, kenyataannya, semua rezim yang memimpin Indonesia selalu mengaku menggunakan sistem demokrasi. Soekarno memakai nama Demokrasi Terpimpin, Soeharto menggunakan nama Demokrasi Pancasila, sekarang kita juga menggunakan demokrasi, meski entah apa namanya. Persoalannya, yakinkah kita bahwa sistem yang kita gunakan sekarang adalah benar- benar demokrasi. Mestinya kita terlibat dalam dialog atau perdebatan yang meaningful. Bagi saya harus ada kesadaran, bahwa kalau negara mau kuat dan pemerintahan mau berjalan efektif, maka jumlah parpol juga seharusnya jangan terlalu banyak. Tapi pemerintah juga jangan membatasi. Mestinya kita sendiri yang membatasi. Kita tidak bisa mencontoh cara Soeharto dalam membatasi partai politik. Karena itu, mestinya, batasan itu berangkat dari dalam diri masing-masing. Kalau kita merasa tidak cocok menjadi 223
Membela Kebebasan Beragama ketua parpol, atau kalau kita ingin membuat parpol sementara kita tidak yakin akan banyak yang mau ikut, maka sebaiknya kita sadar untuk tidak mendirikan parpol. Liberalisme mengedepankan terjaminnya civil rights (lebih dari sekadar hak bersuara) dan civil liberties. Namun, persis pada titik itu juga liberalisme dinilai buruk oleh beberapa kalangan di negeri ini, bahkan dianggap sebagai haram. Bagaimana Anda sendiri memaknai liberalisme? Liberalisme jelas sarat makna. Masing-masing pihak bisa punya pemahaman sendiri. Bagi saya, sepanjang orang masih memegang teguh pada fundamen agama, liberalisme tidak menjadi persoalan. Bahkan bisa memperkaya pandangan keagamaan kita. Lain lagi soalnya, jika liberalisme justru mendorong kita untuk meninggalkan fundamen, dasar, atau yang pokok dalam agama. Persoalannya, negara justru abai dengan kewajibannya mewujudkan civil rights dan civil liberties. Lantas, apa yang mesti dilakukan pemerintah dan warga negara agar kebebasan tetap terjamin, keamanan terpelihara, dan kesejahteraan terwujud? Meskipun bukan satu-satunya, hukum harus tegak terlebih dahulu. Sehingga tatanan dalam bernegara bisa dijamin keberadaannya. Tanpa itu, hanya akan terjadi kekacauan. Kebebasan memerlukan landasan hukum. Dengan itu, negara bisa menjadi buffer (penyangga) jika terjadi bentrokan antar-kepentingan. Dengan landasan hukum itu negara mempunyai kewe- nangan untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyara- kat. Dengan demikian, benturan-benturan yang tidak perlu dapat dihindari. Civil society sebagai salah satu pilar demokratisasi tak bisa dinafikan. Apa juga sumbangsih yang bisa mereka berikan untuk hal di atas? Lantas, bagai- mana Anda melihat sumbangan mereka sejauh ini terhadap liberalisme dan demokratisasi? Salah satu fungsi civil society adalah menjadi lembaga yang melakukan peran counter balancing terhadap negara. Khususnya ketika negara meng- 224
Bahtiar Effendy intervensi masyarakat secara berlebihan, seperti pada zaman Orde Baru. Tapi, civil society juga bisa bekerjasama dengan negara, tidak mesti harus bermusuhan. Karena civil society juga punya fungsi suplemen dan kom- plemen. Ini telah terbukti, antara lain, di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, yang ternyata antara negara dan organisasi civil society dapat bekerja sama. Selain itu, liberalisme beragama berhubungan erat dengan kebebasan me- nafsir sumber-sumber agama. Kebebasan di sini dianggap sebagai tabu oleh beberapa kalangan. Liberalisme dianggap bebas tanpa batas, karenanya harus dilarang. Apa pendapat Anda? Bagi saya, maju mundurnya demokrasi Manusia diberi anugerah dari Tuhan untuk berpikir. Termasuk memikirkan tentang ajaran dan ciptaan-Nya. Untuk itu, hendak- nya janganlah produk-produk pemikiran keagamaan tersebut serta merta dianggap sebagai buah liberalisme. Kita lihat dulu apa substansi pemikiran tersebut. Sebab bisa juga berkembang pemikiran keagamaan yang 'tidak liberal,' tapi esensinya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang lebih penting adalah memahami dulu isi pemikiran, dan tidak tergesa-gesa memberi merek liberal dan lain sebagainya. tidak ditentukan oleh agama, melainkan lebih ditentukan oleh masalah-masalah sosial-politik. Kalau konsisten dengan demokrasi, mestinya orang dibebaskan mau memakai azas apapun, termasuk Islam. Konstitusi kita menjamin kebebasan semua warga negara tanpa kecuali. Karena itu konstitusi kita dapat dianggap menyuarakan nilai-nilai libera- lisme. Saya minta komentar Anda untuk hal ini. Di samping itu, perta- nyaan lainnya adalah celah mana yang menyebabkan tindak inkonstitusional beberapa kelompok terhadap kelompok lain dapat terjadi? Saya kurang sependapat kalau dikatakan konstitusi kita menyuarakan liberalisme. Saya kira yang menjadi perhatian utama para pendiri republik kita adalah bahwa warga negara Indonesia harus memiliki kebebasan beragama. Kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Hal ini tentu juga 225
Membela Kebebasan Beragama mengandung pemahaman yang multitafsir. Bagaimana dengan pemahaman keagamaan yang tidak lazim? Bukan hanya tidak lazim, tetapi menim- bulkan diskordansi di dalam masyarakat? Apakah pemahaman atau praktik keagamaan yang tidak lazim termasuk bagian dari konstitusi kita? Bagai- mana dengan sebagian masyarakat yang merasa 'terganggu' dengan ketidak- laziman pemahaman dan praktik keagamaan tersebut? Bukankah mereka juga harus dilindungi? Konstitusi kita memang tidak sempurna. Akan tetapi janganlah kita bersembunyi atau berlindung di balik ketidaksempurnaan konstitusi. Karena itu, yang paling utama adalah terus membuka pintu komunikasi, berdialog, berdebat, secara lebih baik. Main tabrak atau hantam hanya akan mendatangkan akibat-akibat yang merugikan. Sebagaimana sekularisme dan liberalisme, pluralisme juga memperoleh wajah buruk yang sama. Pluralisme diharamkan karena dianggap mencam- puradukkan ajaran agama dan berujung pada relativisme. Sementara agama kerap berhubungan dengan klaim kemutlakan. Bagaimana Anda mendudukkan persoalan ini? Saya tidak memiliki jawaban untuk semua pertanyaan ini. Memang ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tetap terbuka. Orang Islam dianjurkan berpikir. Kalau ijtihad benar, pahalanya dua; kalau salah, pahala- nya satu. Ini semua bermuara pada beragamnya pendapat, antara yang satu dan lainnya bisa bukan hanya berbeda, tetapi bertabrakan secara diametral. Karena kebenaran keagamaan yang mutlak itu hanya Tuhan yang paling tahu, sebaiknya kita mengembangkan sikap sabar, bahwa mungkin kita berada pada pihak yang salah. Untuk itu, dialog menjadi penting daripada saling mengklaim kebenaran. Inilah prinsip kemanusiaan, prinsip hablun min al-nâs, yang harus terus disosialisasikan. Perda syariah kerap dianggap sebagai pangkal dari tindakan diskriminatif peme- rintah dan kelompok Islam tertentu yang berpotensi pada perpecahan. Apa tanggapan Anda mencermati munculnya perda syariah di sejumlah daerah? Saya kira reaksi kita, baik yang pro maupun yang kontra, terhadap perda syariah tidak proporsional. Saya sendiri tidak pernah melihat bahwa 226
Bahtiar Effendy peraturan daerah itu disebut perda syariah. Bahkan, di tingkat nasional pun tidak disebut demikian (misalnya, UU Syariah). Kalau di tingkat nasional saja ada undang-undang yang mempunyai warna agama, mengapa kini yang dipersoalkan hanya UU di tingkat daerah, mengapa UU di tingkat nasional tidak? Di tingkat nasional ada UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Haji, dan lainnya. Mengapa undang-undang yang di tingkat pusat tidak disikapi sebagaimana yang di tingkat daerah. Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian masyarakat secara apriori menamakan perda di daerah de- ngan perda syariah, dan peraturan itu harus ditentang. Tapi anehnya bukan karena isinya, melainkan karena dianggap membawa nama- nama agama tertentu, yaitu Islam. Sampai di situ saya tidak paham. Mestinya kita menentang suatu peraturan atau undang- undang itu karena substansinya, dari manapun undang-undang itu berasal, dan apapun namanya. Kalau substansinya tidak adil harus ditolak. Misalnya Perda Tangerang. Banyak orang meributkan karena perda itu diterapkan tidak proporsional. "Ada seorang perempuan (guru) yang berdiri di pinggir jalan melebihi jam 9 malam kemudian ditangkap polisi." Bagi saya, itu bukan perda syariah, melainkan perda tidak bagus, karenanya harus ditolak. Tapi, mestinya kita melawan atau menentang itu, lagi-lagi, bukan karena perda syariah, melainkan substansinya. Saya prihatin, penolakan terhadap perda syariah lebih karena ada sesuatu yang terdapat di bawah sadar atau di atas kesadaran, yang ramai-ramai menciptakan sebuah gerakan melawan apa yang disebut perda syariah. Meskipun bukan satu-satunya, hukum harus tegak terlebih dahulu. Sehingga tatanan dalam bernegara bisa dijamin keberadaannya. Tanpa itu, hanya akan terjadi kekacauan. Kebebasan memerlukan landasan hukum. Dengan itu, negara bisa menjadi buffer (penyangga) jika terjadi bentrokan antar-kepentingan. Bagi saya, tidak ada perda syariah. Oke, katakanlah Bulukumba mau menerapkan hukum Islam. Saya kira harus dilihat dulu hukumnya seperti apa. Kalau hukum itu sama atau mirip dengan perundangan di tingkat nasional yang ada hubungannya dengan agama, ya bagaimana kita mau menolaknya. Kalau kita menolaknya, tolak juga dong yang di pusat. Di sisi lain, di Madura atau daerah Jawa Timur bupatinya mewajibkan pegawai 227
Membela Kebebasan Beragama pemerintahan daerah untuk memakai baju koko kalau hari Jumat, mem- baca al-Quran, bagi saya itu bukan peraturan agama. Jangan kemudian itu diredusir sebagai bagian dari perda syariah. Nanti dulu. Dan, yang paling penting, mengapa kita bisa menerima Aceh menggunakan syariat Islam? Mengapa negara memberi? Dan mengapa teman-teman yang mengkritik perda syariah tidak pernah mengkritik Aceh secara terbuka? Apa betul masyarakat Aceh minta syariah? Bagaimana kalau alasan dan cara yang sama dilakukan di daerah lain, misalnya dengan adanya otonomi daerah, lalu masyarakat Bulukumba minta untuk diperlakukan sama dengan Aceh? Kalau pemerintah menolaknya, lantas mereka memper- juangkannya seperti masyarakat Aceh agar pemerintah memberikannya, bagaimana? Apa begitu cara kita bernegara? Semua ini harus dipandang jernih. Orang yang pro Islam literal dan yang pro Islam substansial harus jernih melihatnya. Saya kira, usaha Soekarno di Indonesia, Gandhi dan Nehru di India, dan Gamal Abdul Naser di Mesir pada tahun 1940-an sudah tepat. Mereka berjuang: negara ini mau dibuat seperti apa, dasarnya apa, agama-agama yang sudah ber- kembang mau diperlakukan seperti apa? Kita tinggal melanjutkan untuk menyempurnakannya. Dari segi konten, perda-perda "syariah" yang diberlakukan di beberapa daerah secara eksplisit diklaim oleh para pendukungnya bersumber dari agama (Islam). Menurut Anda apakah isinya sejalan dengan nilai-nilai Islam? Inilah problemnya, termasuk juga problem pluralisme. Saya kira, tidak ada pemahaman keagamaan yang bisa disepakati semua orang. Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) mungkin akan menyepakati menurut pandangan mereka sendiri, baik yang berkaitan dengan penafsiran terhadap al-Quran, pemahaman terhadap fikih, maupun tata cara salat. Begitu juga Muhammadiyah. Lantas, kalau kita benar-benar toleran, mengapa kita mengatakan yang ini benar dan yang itu salah. Misalnya, kita menolak penafsiran Islam dari kelompok agama atau masyarakat yang keras - bahwa orang mencuri harus dipotong, orang berzina harus dirajam, bunga bank haram - sementara kita mempunyai pandangan yang lain, apa hak kita untuk mengatakan orang Islam yang punya pandangan seperti itu salah, sementara pandangan kita minta diakui. Itu problem pluralisme. 228
Bahtiar Effendy Dua kutub di atas sama-sama ekstrem. Baik yang liberal maupun yang konservatif. Bagi saya, keduanya problematik. Dan itu bukan jawaban bagi persoalan Indonesia. Keduanya problematik sebab yang satu menga- takan penafsiran itu nisbi. Sementara yang lain mengatakan penafsiran itu mutlak. Sebagian teman-teman yang menolak Islam garis keras percaya bahwa pandangan keagamaan itu relatif. Tapi saya juga mempertanyakan apakah teman-teman konsekuen dengan pandangan itu. Kalau relatif berarti kebenaran pandangan kita juga relatif, demikian juga dengan pandangan keberagamaan orang lain. Ada sisi benarnya di sana. Masalahnya, mengapa kita tidak bisa meng- hargai relativisme pandangan kelompok lain? Konstitusi kita memang tidak sempurna. Akan tetapi janganlah kita bersembunyi atau berlindung di balik Kalau kita menginginkan orang-orang radikal menerima pandangan kita, maka kita juga harus bersedia menerima pan- dangan mereka. Baik secara teolo- gis maupun secara kemasyara- katan. Kita tidak punya hak untuk mengatakan pandangan kita yang paling benar. Kalau kita percaya Cak Nur, itulah yang dia katakan. Tidak bisa kita mengklaim bahwa pandangan kita yang paling benar. ketidaksempurnaan konstitusi. Karena itu, yang paling utama adalah terus membuka pintu komunikasi, berdialog, berdebat, secara lebih baik. Kebenaran mutlak pandangan keagamaan dimaknai oleh para penganutnya sebagai satu-satunya cara bagi semua umat Islam untuk mempraktikkan keyakinan yang sama. Ini merupakan monisme yang berujung pada pan- dangan yang tidak pluralis, mengeksklusi setiap tafsir yang berbeda. Ya, tapi orang yang mengaku pluralis pun tidak bisa menerima pan- dangan kelompok yang kurang pluralis itu. Kalau Anda katakan kelompok pengusung monisme beragama hanya akan berujung pada tindakan anti- pluralisme, saya kira belum tentu juga. Dan kalaupun mereka seperti itu, menurut saya, tidak apa-apa. Kita tidak boleh berlaku tidak adil kepada musuh kita. Karena itu, mereka yang mendakwahkan monolitisisme itu, bagi saya, tidak apa-apa. Pandangannya itu yang kita tolak, tapi tidak semua substansi pandangan dia harus kita tolak. Kita juga harus mengakui 229
Membela Kebebasan Beragama bahwa pada tingkat tertentu mereka mempunyai kebenaran. Itulah yang tidak terjadi. Yang terjadi adalah dialog atau perdebatan antara ekstremisme yang satu dengan yang lain. Kalau Anda menyaksikan orang yang ingin memahami ajaran secara substansial dan yang literal, mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah bisa bergaul. Yang ada mereka terus saling ber- musuhan, saling mengecam. Ihwal kecaman, kalaupun ada di kalangan pluralis, hanya muncul sebatas wacana atau perdebatan. Sementara kalangan ekstremis melakukan kecaman- nya tidak sebatas wacana, melainkan juga kerap dengan tindakan anarkis terhadap yang berbeda pandangan. Apa komentar Anda? Saya tidak membela mereka. Yang Anda lihat itu hanyalah tingkah laku kekerasan yang bersifat fisik. Anda tidak pernah melihat bahwa kelompok Islam substansialis juga melakukan 'kekerasan,' meski mungkin tidak fisik. Bagi saya, kalau sudah berbentuk 'kekerasan,' sudah bukan wilayah kita lagi untuk mengomentari, apalagi untuk menyimpulkan bahwa yang anti-pluralisme ujung-ujungnya kekerasan. Mengapa orang seperti George W. Bush tidak bisa menghargai Irak di bawah Saddam dalam sepuluh tahun terakhir ini, tapi bisa menghargai Saddam sepuluh tahun sebelumnya? Apakah yang dilakukan Amerika terhadap Irak adalah bagian dari kampanye pluralisme dan demokrasi? Saya kira tidak. Karena situasi di Irak sampai sekarang jauh lebih buruk. Kalau kita lihat, jumlah korban yang dialami Irak dan Afghanistan jauh lebih besar daripada korban WTC. Saya tidak membela siapa-siapa. Tapi marilah kita berpikir jernih, mendudukkan masalah pada posisi yang sebenarnya. Konstitusi negeri ini memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk menganut agama atau keyakinan tertentu. Persoalan muncul ketika aliran keagamaan tertentu, seperti Ahmadiyah dan Lia Eden, justru mengalami pemberangusan dan pembatasan hak hidup dan perkembangannya, baik dari pemerintah maupun kalangan mayoritas. Bagaimana Anda melihat aliran-aliran keagamaan itu dalam konteks religious freedom? Menurut saya, religious freedom tetap ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya, saya pun - sebagaimana Lia Eden, bisa berpidato ke publik 230
Bahtiar Effendy bahwa saya adalah seorang nabi. Saya bisa kumpulkan banyak orang di depan rumah saya, dan saya katakan bahwa saya adalah nabi, al-Quran sudah kadaluarsa, dan saya mendapatkan wahyu untuk menjadi seorang nabi. Kalau saya melakukannya, bagi orang-orang tertentu, saya akan dianggap telah menciptakan diskordansi dan memprovokasi kemarahan mereka. Bisa-bisa saya dituduh telah melakukan kebohongan publik. Padahal, mestinya itu harus di- anggap sebagai bagian dari plu- ralisme. Tetapi itulah realitasnya. Saya setuju kebebasan ber- agama, tapi harus jelas batasannya. Kita boleh saja mengaku sebagai seorang nabi, mengatakan bahwa salat tidak penting dan yang penting kebaikan amal, salat bisa dengan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Boleh saja kita me- miliki pandangan seperti itu, tetapi pandangan itu sebaiknya disimpan untuk kita dan keluarga kita saja. Ketika dibawa ke publik, bersiaplah untuk mendapatkan reaksi, baik positif maupun negatif, dari masyarakat. Karena kebenaran keagamaan yang mutlak itu hanya Tuhan yang paling tahu, sebaiknya kita mengembangkan sikap sabar, bahwa mungkin kita berada pada pihak yang salah. Untuk itu, dialog menjadi penting daripada saling mengklaim kebenaran. Inilah prinsip kemanusiaan, prinsip hablun min al-nâs, yang harus terus disosialisasikan. Kalau begitu Anda menilai wajar bila akhirnya ada tindakan balik, bahkan kerap dengan kekerasan, dari umat Islam yang tidak suka dengan mereka? Menurut saya tidak wajar. Tetapi saya bisa memahami mengapa mereka melakukannya. Bagi saya, mestinya, walaupun mereka tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang aneh, tidak lantas boleh bertindak menggunakan kekerasan. Mereka bisa bereaksi tanpa menggunakan kekerasan. Misalnya dengan mengadukan orang yang dianggap meng- ganggu ketenangan masyarakat ke pengadilan. Biarkan pengadilan atau hukum yang memutuskan. Masalahnya, justru karena undang-undangnya juga tidak jelas (paradoks konstitusi). Kalau seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? 231
Membela Kebebasan Beragama Kalau begitu undang-undangnya harus dibenahi. Dan ini berpulang pada pengelolaan negara. Negara ini mau kita bawa ke mana? Sebelum negara ini ada, agama dan budaya telah lebih dulu ada. Di Indonesia, umat Islam adalah mayoritas. Jumlahnya sekitar 87%. Sisanya sekitar 13% adalah non-Islam. Agama dan budaya yang ada merupakan resources yang dengannya kita membangun negara. Karena itu kita membuat undang-undang untuk mengaturnya, agar bisa hidup berdampingan membangun negara. Sekali lagi, pengalaman Amerika jangan kita ambil bulat-bulat untuk diterapkan di Indonesia. Karena, walau di sana terbukti berjalan dengan baik, belum tentu jika diterapkan di sini. Dengan alasan teologis, tidak jarang agama ditampakkan di ruang publik dengan wajahnya yang keras. Artinya motif tindak kekerasan tidak semata karena ketidaksukaan terhadap setiap yang berbeda, tapi juga didukung oleh keyakinan teologis tertentu. Bagaimana Anda mencermatinya? Menurut saya, kalau Islam menampakkan wajah kekerasan di publik, itu sudah bukan wilayah agama. Itu harus disikapi dengan aturan atau undang-undang yang ada. Keyakinan teologis yang mendasari keislaman seseorang saya kira tidak apa-apa. Karena negara sendiri menjamin warganya untuk mengamalkan ajaran agamanya (ajaran agama sebagaimana di- tafsirkannya). UUD 1945 dengan jelas menjamin kebebasan beragama. Kendati atas nama agama, tetapi ketika sudah bersentuhan dengan kekerasan, bukankah ada hukum yang membatasinya? Ya, memang ada hukum yang membatasinya. Tapi problemnya kita tidak punya aparat penegak hukum yang tegas dan konsisten. Mereka seringkali tidak berani menindak tegas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Bagi saya, kalau kita mengalami tindak kekerasan, baik atas nama agama ataupun lainnya, kita harus membawanya ke lembaga pengadilan. Saya selalu mengatakan ini kepada kawan saya yang kebetulan penganut Ahmadiyah. Kawan saya itu pernah mengeluh ketika mobilnya dirusak dalam peristiwa Parung beberapa waktu lalu. Saya anjurkan untuk 232
Bahtiar Effendy menempuh jalur hukum, mengadukan ke pengadilan. Saya sendiri sangat prihatin menyaksikan polisi yang tidak bertindak ketika ada orang di Lombok membakari rumah orang-orang Ahmadiyah. Menurut saya, itu sudah bukan persoalan agama. Tapi persoalan hukum. Kekerasan seperti itu dibiarkan karena di Republik ini penegakan hukumnya lemah, baik yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, korupsi, maupun agama. Dalam sejumlah kasus keberagamaan, pemerintah (negara) melakukan kejahatan dengan mendiamkan (crime by ommision) terjadinya tindak kekerasan. Apakah menurut Anda persoalan yang sekarang terjadi lebih karena negara tidak mempraktikkan amanat konstitusi? Ya, saya sepakat. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa persoalan seka- rang ini adalah kita mempunyai negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Negara tidak berjalan efektif. Saya melihat kekerasan terjadi juga karena mereka yang melakukan tindak kekerasan merasa dibiarkan. Mereka tidak merasa dilarang oleh negara. Kalau mereka melakukan kekerasan, mestinya mereka ditindak dengan tegas dan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Sangat prihatin menyaksikan polisi yang tidak bertindak ketika ada orang di Lombok membakari rumah orang- orang Ahmadiyah. Menurut saya, itu sudah bukan persoalan agama. Tapi persoalan hukum. Kekerasan seperti itu dibiarkan karena di Republik ini penegakan hukumnya lemah, baik Kita selama ini selalu ber- wacana, bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Buat saya, itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambahnya. Buktinya, sekarang orang yang divonis melakukan korupsi hanya dihukum, paling lama, di bawah sepuluh tahun. Ini sama sekali tidak setimpal dan tidak menimbulkan efek jera. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak orang yang dihukum karena korupsi. Tapi yang melakukan korupsi juga tetap banyak. Artinya, hukuman yang ada tidak menimbulkan efek jera. Karena itu, bagi saya, lebih baik menerapkan hukuman yang keras dan sungguh-sungguh. yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, korupsi, maupun agama. 233
Membela Kebebasan Beragama Kita juga harus memahami bahwa masyarakat sudah frustasi dengan kondisi penegakan hukum yang tidak jelas. Mereka melakukan kekerasan karena mereka frustasi menyaksikan hukum yang tidak berjalan. Sejak dulu kita telah mempunyai undang-undang yang melarang perjudian dan peredaran minuman keras, tapi itu tidak dijalankan. Yang terjadi justru aparat hukum menjadi backing bisnis haram itu. Dengan segala preseden yang ada, ke depannya, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia akan seperti apa? Saya kira kita harus tetap optimis bahwa situasi yang lebih baik masih bisa kita upayakan. Hanya saja kita harus lebih sungguh-sungguh dalam mengelola negara ini. Tidak berwacana yang didasarkan atas kekenesan, tetapi berorientasi pada penyelesaian masalah. Bagaimana pula dengan pluralisme yang banyak memperoleh rongrongan dari banyak aspek? Pluralisme merupakan kenyataan yang harus diakui dan dihormati. Ini juga merupakan sunnatullah. Mirip dengan ajaran agama, pluralisme ini juga harus diberi tafsir. Tafsirnya pun menurut saya harus sesuai dengan konteks Indonesia, bukan konteks negara lain. Akan seperti apa Pancasila, dasar negara kita, seiring dengan maraknya tuntutan syariat Islam dan sebagainya? Menurut saya, Pancasila akan tetap menjadi sandaran beragama kita. Agama merupakan sesuatu yang juga hidup di sini. Jadi, tidak bisa diabaikan. Keduanya tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang kontradiktif, atau alternatif bagi yang lain. Tapi bisa dilihat secara komplementer. Karenanya, sekali lagi saya tegaskan, harus ada akomodasi (parsial) terhadap agama. 234
Bahtiar Effendy 235
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Badriyah Fayumi Badriyah Fayumi Badriyah Fayumi Badriyah Fayumi, Ketua Umum DPP Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Badriyah Fayumi Badriyah Fayumi dan Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB. Lulusan S2 Tafsir Hadits UIN Jakarta dan S1 Tafsir di Al-Azhar University, Kairo, ini merupkan Anggota DPR RI Komisi VIII (bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak) dan Wakil Ketua FKB DPR RI, bersama Puan Amal Hayati mengaji sumber-sumber literatur Islam yang bias jender. 236
Badriyah Fayumi Agama menjiwai proses berbangsa dan beragama di Indonesia. Negara tidak menolak keberadaan agama, namun tidak pula menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi ataupun dasar negara. Terlebih penerapan syariat Islam kerap menimbulkan masalah lantaran berangkat dari paradigma dan tafsir yang tidak benar. Para pengusung formalisasi syariah adalah kelompok- kelompok yang misoginis. Akibatnya, sesuatu yang sejatinya hanyalah tafsir manusia kemudian menjadi hakim kebenaran. Padahal, sejak awal, misi Islam adalah liberasi, pembebasan dari penindasan, tirani, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Semangat itu harus selalu kita tangkap sehingga tidak terjadi lagi hegemoni kebenaran tafsir, termasuk fatwa yang menganggap perbedaan paham sebagai kesesatan. 237
Membela Kebebasan Beragama Menurut Anda, bagaimana sebenarnya hubungan antara negara dan agama dalam pandangan Islam? Kalau kita merujuk pada apa yang terjadi di dunia Islam, sebenarnya, dari dulu sampai sekarang, tidak pernah kita temukan konsep yang utuh dari doktrin wahyu al-Quran dan hadits mengenai negara Islam. Di dalam al-Quran tidak kita temukan kata-kata yang merujuk kepada makna negara, seperti dawlah atau khilâfah. Yang sering menjadi pijakan kelompok yang ingin memformalisasikan Islam adalah ayat wa man lam yahkum bi mâ anzala 'l-Lâh fa-ulâ'ika hum al-kâfirûn (QS 5:44); wa man lam yahkum bi mâ anzala 'l-Lâh fa- ulâ'ika hum al-zhâlimûn (QS 5:45), wa man lam yahkum bi mâ anzala 'l-Lâh fa-ulâ'ika hum al-fâsiqûn (QS 5:47), dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi pada Rasulullah dan para Sahabat, sebenarnya kita tidak pernah mendapatkan konsep yang utuh mengenai negara Islam. Misalnya, apakah negara harus bersifat internasional dengan tetap mengakui negara-bangsa? Atau, apakah bersifat internasional dengan menghapus negara-bangsa? Apakah negara harus berbentuk city state atau negara kota sebagaimana dipraktikkan di Madinah? Atau, apakah nation state seperti sekarang ini? Negara-negara Muslim di seluruh dunia pun sekarang ini mempraktikkan nation state. Jadi kalau kita melihat dalam al-Quran atau hadits, sebenarnya hubungan negara dan agama merupakan ruang ijtihad yang masih sangat terbuka. Dan ini merupakan bukti universalitas al-Quran yang selalu bisa berdialog dengan dinamika zaman. Oleh karena itu soal hubungan agama dan negara, seharusnya dikembalikan pada masing-masing masyarakat di wilayah tertentu. Jika ada pertanyaan apakah negara sekular adalah tepat, kita tidak bisa mengatakan bahwa negara mesti sekular murni, atau sekular adalah satu- satunya pilihan. Sebab apa jadinya bila umat Muslim menjadi minoritas dan penguasanya tidak bersikap toleran terhadap umat Islam. Namun kita juga tidak bisa mengatakan bahwa karena umat Muslim mayoritas maka negara Islam adalah sebuah keharusan. Karena hal itu akan menimbulkan reaksi dari umat lain atau daerah di mana umat Islam menjadi minoritas. Alhasil, pilihan bentuk negara adalah tergantung konteks masyarakat masing-masing. Masyarakat Islam pada zaman dulu berbeda dengan 238
Badriyah Fayumi sekarang, sehingga, menurut saya, pilihan apakah sebuah negara memilih menjadi sekular atau tidak, harus sesuai dengan pergulatan internal negara tersebut. Saya berpandangan bahwa negara Indonesia cukup dan pas dengan model seperti sekarang ini, di mana negara tidak formal atas dasar agama, tetapi agama menjiwai dalam proses berbangsa dan bernegara. Dengan ungkapan lain negara tidak menolak keberadaan agama, namun negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi atau dasar negara. Saya kira, kalau kita kembali ke pemikiran Islam tentang hu- bungan agama dan negara, dapat dipetakan ke dalam tiga pola pe- mikiran. Pertama, pemikiran yang mengakui konsep negara teokratis, yakni pemikiran yang setuju dengan konsep negara aga- ma. Pemikiran ini didasarkan pada pandangan bahwa untuk menja- lankan hukum Allah harus ada kekuasaan yang menjaminnya, yakni negara. Selain itu fakta bah- wa umat Islam pernah memiliki pemerintahan Islam berabad-abad dalam bentuk khilâfah, juga menjadi rujukan pendorong untuk mewujudkan kembali khilâfah Islamiyah. Kedua, pemikiran sekular, yaitu sebagai antitesis terhadap konsep negara pertama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa bentuk negara adalah urusan dunia yang bersifat "insâniyah", temporal dan relatif, sehingga menjadi urusan manusia untuk memikirkannya sesuai kebutuhannya masing-masing. Sementara agama bersifat tetap, "ilâhiyah", abadi dan pasti. Oleh karena itu menyatukan agama dengan negara adalah menurunkan ketinggian dan keabadian agama itu sendiri. Sebaliknya, memisahkan keduanya lebih untuk menjaga agama yang suci agar tidak terseret dalam arus politik kekuasaan yang seringkali kotor dan jahat. Di samping itu fakta sejarah menunjukkan bahwa negara teokratis dalam bentuk khilâfah- khilâfah setelah khulafaurrasyidin pada kenyataanya sangat elitis (kesultanan berdasar keturunan) dan juga banyak melahirkan ketidakadilan dengan Dari segi doktrin tidak ada rujukan yang mengharuskan umat Muslim mendirikan negara Islam. Andaikata ada keharusan, tentu saja semua umat Islam Indonesia berdosa karena sepakat dengan ideologi Pancasila. Padahal kita tahu, itu adalah ijtihad kolektif para ulama kita yang tidak diragukan lagi integritas dan kapasitas keislamannya. 239
Membela Kebebasan Beragama mengatasnamakan agama. Jika demikian, maka harus dipisahkan antara negara dan agama. Ketiga, pemikiran yang mengakui bahwa agama dan negara adalah dua hal yang berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan sama sekali. Negara adalah urusan kontrak sosial masyarakat, agama adalah wahyu Tuhan yang menjadi sumber nilai masyarakat yang melakukan kontrak sosial, sehingga agama dengan sendirinya menjadi sumber nilai negara juga. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, merepresentasikan cara pandang yang ketiga. Jadi, agama dan negara tidak menyatu, dalam arti negara Islam, tapi juga tidak terpisah sama sekali. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 membuktikan hal itu. Sekali lagi, dari segi doktrin tidak ada rujukan yang mengharuskan umat Muslim mendirikan negara Islam. Andaikata ada keharusan, tentu saja semua umat Islam Indonesia berdosa karena sepakat dengan ideologi Pancasila. Padahal kita tahu, itu adalah ijtihad kolektif para ulama kita yang tidak diragukan lagi integritas dan kapasitas keislamannya. Di sisi lain kita juga melihat dengan kasat mata banyak negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam justru tidak mengamalkan substansi Islam seperti keadilan, persamaan, persaudaraan, penegakan hukum, keterbukaan dan semangat islami lainnya. Negara-negara yang secara resmi berkonstitusi Islam pun berbeda-beda sistem politik dan aplikasinya. Sekadar contoh, ada model Arab Saudi yang monarkhi tertutup dan sentralistik dengan raja sebagai kepala negara dan pemerintahannya. Ada model Iran yang republik dengan pemerintahan dipimpin oleh presiden. Ada juga model Malaysia yang berupa kerajaan namun tidak sentralistik dan pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada aturan rinci tentang bagaimana bentuk negara dan pemerintahan. Yang ada adalah nilai-nilai, hukum dan etika yang wajib dilaksanakan oleh siapapun dengan bentuk negara apapun. Bagaimana Anda memandang desakan ke arah pembentukan khilâfah yang dipercaya oleh kelompok seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dengan mendasarkan pada ayat seperti wa man lam yahkum bi mâ anzala 'l-Lâh fa- ulâ'ika hum al-kâfirûn? Apakah Anda memandang ayat-ayat seperti itu perlu ditafsirkan ulang atau memang menganjurkan penerapan syariat Islam? 240
Badriyah Fayumi Kita semua percaya bahwa hukum Allah adalah syariah-Nya yang bersifat pasti, adil dan abadi. Hukum Allah dalam al-Quran bisa dipilah menjadi hukum yang bersifat kullîyât (general atau universal), yakni berupa nilai dan substansi agama; dan ada hukum yang bersifat juz'îyât (partikular). Bisa jadi terdapat perbedaan pendapat dalam soal kullîyât dan juz'îyât ini. Namun, hal ini biasa saja dan terjadi dalam banyak hal. Sekadar contoh, soal nâsikh dan mansûkh dalam al-Quran, ulama juga berbeda pendapat. Beberapa di antara mereka menga- takan memang ada, dengan se- rangkaian argumen dan konseku- ensinya, beberapa ulama lainnya mengatakan tidak ada. Penerapan syariat Islam yang seringkali muncul dan kemudian menimbulkan masalah, menurut saya, berangkat dari paradigma dan tafsir syariat yang tidak Dengan demikian, kita bisa berpandangan bahwa yang diwa- jibkan untuk ditegakkan adalah hukum Allah yang bersifat uni- versal, seperti perintah menegak- kan keadilan, persamaan, amar ma'rûf dan nahy munkar, mewu- judkan kesejahteraan, kesetaraan dan sebagainya. Untuk mewujud- kan itu semua manusia diberi kebebasan untuk memilih cara. Apakah orang mau mendirikan negara atau tidak, apakah negara itu berbentuk kerajaan atau republik, tidak menjadi persoalan jika negara itu berorientasi pada terwujudnya hukum Allah yang universal tadi. Bahkan jika tanpa negara kita bisa mewujudkan cita-cita Islam tadi, tidak masalah juga. Saya kira, di situlah justru letak universalitas Islam. benar. Ironisnya, ada semacam anggapan umum bahwa kalau sudah ada label syariah, itulah satu-satunya kebenaran. Akibatnya sesuatu yang sesungguhnya hanya tafsir manusia akan menjadi hakim kebenaran. Inilah yang seringkali menimbulkan benturan antarsesama umat Islam sendiri. Karena ada pihak yang merasa paling benar. Semangat merasa paling benar ini menjadi berbahaya jika kemudian diformalisasikan dalam bentuk perda atau undang-undang. Dengan penjelasan itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa negara Indonesia sudah cukup dengan konstitusi sekarang, tanpa harus mencantum- kan Piagam Jakarta atau memasukkan aturan-aturan yang bisa mendukung tegaknya negara Islam? 241
Membela Kebebasan Beragama Saya berpikir konstitusi merupakan representasi suara masyarakat. Konstitusi adalah kesepakatan. Jadi kalau masyarakatnya sepakat, ya sudah. Konstitusi pun sifatnya tidak permanen seperti wahyu, sehingga kalau dalam konteks masyarakat Aceh, misalnya, menghendaki penegakan syariat Islam sebagai landasan hukum mereka, silakan saja. Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Bernegara pun dengan kesepakatan. Jika kemudian bangsa Indonesia dengan berbagai pertimbangan yang matang dan arif, khususnya dari para pendiri bangsa ini, bersepakat bahwa negara ini bukan berdasarkan agama tertentu, maka kesepakatan tersebut harus kita jaga demi keselamatan dan kemaslahatan bersama. Bukankah menjaga kesepakatan adalah perintah agama juga? Realitas masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim yang bisa hidup damai dalam perbedaan dan bisa menghargai minoritas. Mayoritas Muslim Indonesia juga lebih memilih negara tidak berdasarkan agama. Buktinya, sejak pemilu 1955 partai Islam juga tidak pernah menang di parlemen. Sekarang pun jika partai-partai Islam digabungkan tetap tidak bisa menyamai partai-partai nasionalis, termasuk yang nasionalis-religius. Kita pun tahu anggota partai nasionalis seperti PDIP dan Golkar paling banyak adalah umat Muslim sendiri. Apalagi PKB dan PAN yang na- sionalis-religius, yang basis massanya memang umat Islam. Artinya, sampai hari ini umat Islam Indonesia memang tidak menghendaki formalisasi syariat Islam. Hal ini tidak lepas dari faktor sejarah. Negara ini dibangun bukan berdasarkan landasan agama, tapi landasan kesejarahan, landasan persamaan nasib, dan landasan kesatuan wilayah. Rasa senasib seperjuangan sebagai bangsa yang terjajah itulah yang membuat kita bersepakat membangun negara Indonesia tercinta ini. Sebagai perbandingan, sekularisme di Turki dianggap sebagai tembok pemisah antara agama dan negara. Sementara di negara lain, seperti Amerika Serikat, antara agama dan negara adalah sesuatu yang tidak dipisahkan, melainkan dibedakan. Artinya pada titik tertentu keduanya bisa ketemu. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri, jika keduanya (agama dan negara) dapat ditemukan, sampai batas mana hal itu dimungkinkan sehingga tidak terjadi pergesekkan sebagaimana kerap terjadi di negeri ini? 242
Badriyah Fayumi Indonesia berbeda dengan Turki dan juga berbeda dengan Amerika. Sekali lagi, Pancasila dan UUD 1945 telah menyatakan dengan jelas bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia. Semua itu karena faktor sejarah. Sekularisme Turki bisa dikatakan ekstrem, sampai tidak boleh mengenakan jilbab dan mengucapkan salam dalam acara resmi kenegaraan. Bahkan, sekularisme menjadi dasar negara yang terus dikawal oleh angkatan bersenjatanya. Ini karena revolusi Turki berangkat dari kekecewaan mendalam terhadap khalifah-khalifah Turki Usmani yang secara formal Islam, tetapi jauh dari nilai-nilai Islam, yang antara lain ditandai dengan lebarnya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik antara keluarga raja dengan rakyat biasa. Amerika Serikat lain lagi. Negara ini dibentuk oleh para imigran yang memiliki kesamaan nasib dan cita-cita, yakni terbe- lenggu di negara asalnya. Karena itu mereka ingin mendapatkan kebebasan di negeri yang baru. Jadilah mereka bersepakat men- jamin dan menghargai hak-hak individu, termasuk yang paling asasi adalah hak beragama. Indonesia cukup dan pas dengan model seperti sekarang ini, di mana negara tidak formal atas dasar agama, tetapi agama menjiwai dalam proses berbangsa dan bernegara. Dengan ungkapan lain negara tidak menolak keberadaan agama namun negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi atau dasar negara. Indonesia berbeda dari ke- duanya. Negara tidak mendasar- kan diri pada satu agama tertentu, tapi juga tidak meletakkan agama di luar negara. Buktinya, di samping tegaknya Pancasila dan UUD 1945, juga ditunjukkan dengan adanya Departemen Agama, Pengadilan Agama, dan undang-undang yang mengatur urusan tertentu dari umat beragama, seperti UU Perkawinan, UU Haji, UU Zakat dan UU Wakaf. Sekarang juga sedang dibahas UU Perbankan Syariah. Semua berjalan baik-baik saja. Umat Islam memerlukan regulasi dan institusi khusus, sementara umat lain bisa memahami. Yang tidak bisa dipertemukan adalah jika UU yang mengatur kehidupan sosial seluruh bangsa yang majemuk ini dibuat dengan dasar agama tertentu, seperti RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi yang kontroversial itu, karena, antara lain, mengatur aurat yang dianggap tidak mengakomodir kebhinekaan pandangan. 243
Membela Kebebasan Beragama Terkait dengan penerapan perda syariah di sejumlah daerah, termasuk di Aceh, ternyata banyak yang dirugikan, terutama kaum perempuan. Perem- puan tidak punya ruang gerak yang luas, mereka terpinggirkan. Sementara dengan penerapan sistem yang demokratis, perempuan lebih diposisikan secara sama. Bagaimana tanggapan Anda? Jangan salah, demokrasi juga tidak serta merta mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tetapi idealisme seperti ini masih harus diperju- angkan juga. Walaupun banyak negara sudah demokratis, apresiasi terhadap perempuan ternyata masih banyak sebatas di atas kertas. Karena kita semua tidak sekadar dihadapkan pada persoalan pemahaman agama, tetapi juga budaya patriarki. Budaya seperti ini dimiliki oleh lintas agama dan lintas suku. Budaya patriarki menjadi semakin mendapat legitimasi dengan tafsir agama. Syariat Islam sering dinilai menyudutkan perempuan, padahal yang dimaksud adalah tafsir atas Islam yang memarjinalkan perempuan. Ironisnya, banyak perda-perda syariah yang disemangati oleh tafsir agama yang seperti itu, sehingga menganggap bahwa proyek pertama syariat Islam adalah busana Muslim yang dikenakan oleh perempuan, larangan keluar malam untuk perempuan karena dianggap bisa mengundang fitnah, dan sebagainya. Sangat ironis, karena aturan-aturan seperti itu berangkat dari pandangan bahwa soal moralitas dan seksualitas publik adalah beban dan kewajiban perempuan, sehingga merekalah yang harus lebih dulu "ditertibkan". Problemnya, apakah pandangan ini islami? Menurut saya tidak. Islam berpandangan bahwa perempuan perlu dilindungi dan dihargai, tapi tidak dengan cara memasung kebebasannya sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, melainkan dengan menciptakan sistem yang membuat perempuan merasa aman di satu sisi dan menerapkan sanksi yang berat kepada siapapun yang melanggar aturan dan sistem itu. Proyek kedua biasanya penerapan hukum pidana. Alhasil, syariat Islam menjadi tampak merugikan perempuan dan menakutkan. Padahal semestinya yang lebih dulu ditawarkan adalah bagaimana syariat Islam memberikan solusi keadilan sosial, ekonomi, hukum dan sebagainya. Tetapi karena yang persoalan-persoalan seperti ini tidak mudah, diambillah isu moralitas dan seksualitas yang kemudian menjadikan perempuan sebagai sasarannya. Padahal beban moralitas dan seksualitas dalam Islam itu sama, antara laki-laki dan perempuan. Lihatlah, misalnya surat al-Nur 244
Badriyah Fayumi ayat 2, 30, dan 31. Di situ jelas setara bahwa pezina laki-laki dan perem- puan hukumnya sama, kewajiban menahan pandangan mata dan meme- lihara kemaluan juga sama antara laki-laki dan perempuan. Artinya, apakah Anda ingin mengatakan bahwa formalisasi syariah akan memangkas peran perempuan di ruang publik? Ya, jika syariah ditafsirkan secara misoginis seperti itu. Ironisnya para pengusung formalisasi syariah adalah kelompok-kelompok yang pikirannya misoginis. Bila agenda itu berhasil, maka perempuanlah yang pertama kali disingkirkan dari ruang publik. Karena dalam pandangan mereka tempat yang ideal bagi perempuan adalah rumah tangga dan keluarga. Kalau kita kembali kepada Islam, sejak Jadi penerapan syariat Islam yang seringkali muncul dan ke- mudian menimbulkan masalah, menurut saya, berangkat dari paradigma dan tafsir syariah yang tidak benar. Ironisnya, ada sema- cam anggapan umum bahwa kalau sudah ada label syariah, itu- lah satu-satunya kebenaran. Aki- batnya sesuatu yang sesungguh- nya hanya tafsir manusia akan menjadi hakim kebenaran. Inilah yang seringkali menimbulkan benturan antarsesama umat Islam sendiri. Karena ada pihak yang merasa paling benar. Semangat merasa paling benar ini menjadi berbahaya jika kemudian diformalisasikan dalam bentuk perda atau undang-undang. Karena melalui perda dan undang-undang, perasaan paling benar yang tidak seharusnya ada itu mendapatkan legitimasi. awal misi Islam adalah liberasi atau pembebasan dari penindasan, tirani, dan pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Semangat itu harus selalu kita tangkap, sehingga tidak terjadi lagi hegemoni kebenaran penafsiran, termasuk fatwa yang menganggap paham tertentu sesat. Terkait dengan hak dan kebebasan perempuan, apakah syariat Islam memang memarginalkan perempuan? Menurut saya, yang memarjinalkan perempuan adalah formalisasi (satu tafsir) syariat Islam oleh pemerintah atau negara, bukan syariat Islam itu 245
Membela Kebebasan Beragama sendiri. Kalau kita lihat di Malaysia, misalnya, konstitusinya Islam, tapi perempuannya mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki di ranah publik. Mereka juga bebas berekspresi. Berbeda dengan perempuan di Afghanistan semasa rezim Taliban yang diharuskan hidup di balik tembok rumah. Juga berbeda dengan perempuan Saudi Arabia yang meskipun makmur di rumahnya masing-masing, mereka tidak memperoleh akses publik yang wajar, apalagi politik. Di Iran, lain lagi. Angka melek huruf dan perempuan berpendidikan tinggi sangat membanggakan. Bahkan ada perempuan Iran yang mendapatkan Nobel. Apa yang bisa kita baca dari ini semua? Ternyata negara yang sama- sama menerapkan syariat Islam secara formal pun berbeda-beda perlaku- annya terhadap perempuan. Kesimpulannya, bukan syariat Islam yang kita kritisi, tapi tafsir syariat Islam yang diformalisasikan dan dijadikan sebagai satu-satunya kebenaran, yang hendaknya kita tolak. Terkait dengan pelbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan upaya tafsir atas teks-teks keagamaan, kiranya dalam hal ini penting untuk membincang gagasan liberalisme. Namun begitu, di Indonesia, libe- ralisme terlanjur dipahami dan diidentikkan dengan budaya Barat, yakni budaya permisif, di mana tidak ada aturan dan bebas melakukan apa saja. Bagaimana Anda memahami liberalisme? Pengalaman saya di negara-negara Barat yang liberal justru warganya taat hukum, taat aturan, tertib, dan mereka mempunyai kesadaran bagai- mana menciptakan masyarakat yang tertib. Lalu lintas tertib, lingkungan terjaga, keamanan terjamin. Meskipun demikian harus diakui memang ada hukum tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, menjadikan judi dan prostitusi sebagai sesuatu yang sah dan legal seperti di Amerika dan Belanda, atau berjemur dengan bertelanjang di taman kota di Jerman. Sejenak kita tilik praktik dan pengalaman liberalisme di Jerman dan Amerika. Di Jerman pengaruh agama masih cukup kuat, bahkan partai yang memenangi pemilu di Jerman sekarang adalah Partai Kristen Demokrat. Karena lelah dengan perang, Perang Dunia I dan II, mereka ingin menciptakan kehidupan yang tertib, yang bisa kita temui bahkan sampai di jalan-jalan. Satu catatan lagi, walaupun Jerman dianggap sebagai negara yang 246
Badriyah Fayumi bebas, namun angka kriminalitasnya rendah, dengan gedung-gedung pemerintahan yang tanpa pagar tinggi. Sebab sistem yang ada membuat peluang kriminalitas rendah. Oleh karena itu, seringkali kita salah paham dengan menganggap bahwa liberalisme adalah bebas tanpa aturan. Beberapa waktu lalu saya mengikuti dua kali pertemuan aliansi partai politik liberal-demokrat di Asia dan di Eropa, dan kemudian ada liberal internasional. Yang diperjuangkan oleh mereka yang ada di lembaga itu adalah beberapa prinsip dasar liberalisme: freedom of speech, freedom of expression, juga ada rule of law dan penegakan hak asasi manusia. Dan dalam ekonomi yang diperjuangkan adalah ekonomi pasar bebas. Jadi prinsip liberalisme tidak bisa direduksi hanya pada soal kebebasan. Terlebih lagi dipahami bebas tanpa batas. Sebab dalam liberalisme juga ada rule of law. Inilah salah kaprah yang perlu diluruskan. Kalau kita melihat dalam al-Quran atau hadis, sebenarnya hubungan negara dan agama merupakan ruang ijtihad Kalau kita kembali kepada Islam, sejak awal misi Islam adalah liberasi atau pembebasan dari penindasan, tirani, dan pembe- basan dari berbagai bentuk ke- tidakadilan. Semangat itu harus selalu kita tangkap, sehingga tidak terjadi lagi hegemoni kebenaran penafsiran, termasuk fatwa yang meng- anggap paham tertentu sesat. Hal semacam itu adalah representasi hegemoni kebenaran yang dilakukan atas nama Tuhan. Jika itu dilakukan dan diteruskan maka yang terjadi adalah seperti pada masa Abbasiyah, di mana ketika Mu'tazilah berkuasa, maka orang Sunni ditindas, dan begitupun sebaliknya. Kalau kebebasan berpendapat ditanggapi dengan reaksi seperti ini, sesungguhnya justru akan menghancurkan umat Islam sendiri. yang masih sangat terbuka. Dan ini merupakan bukti universalitas al- Quran yang selalu bisa berdialog dengan dinamika zaman. Ada banyak hal yang telah dilakukan untuk menunjang kebebasan perempuan. Dalam praktik politik di Indonesia ada kesepakatan bahwa perempuan harus mendapat kuota 30% yang merupakan bentuk affirmative action. Namun, nyatanya langkah ini belum cukup untuk melawan budaya patriarki yang mengungkung kesadaran perempuan. Menurut Anda, apa yang mesti dilakukan untuk melawan budaya patriarki yang terlanjur kuat di masyarakat? 247
Membela Kebebasan Beragama Sudah banyak tafsir-tafsir dan bahkan fakta sejarah yang memperlihatkan pembebasan perempuan. Yang bisa kita lakukan untuk tingkat normatif adalah melakukan pembacaan ulang atas teks al-Quran, hadits, dan sejarah yang dijadikan alat melarang perempuan berkiprah secara bebas dalam ruang publik. Dan langkah ini sudah sejak lama dilakukan. Seperti menafsirkan ulang hadits Nabi yang mengatakan lân yufliha qawmun wa law amruhum imra'atan (HR Bukhari): "Tidak akan berjaya suatu kaum kalau mempercayakan kepemimpinannya pada perempuan." Menurut saya, kita harus memahami hadits ini secara kontekstual bila meyakini bahwa apa yang dikatakan Rasulullah benar. Kenapa? Karena kalau hadits ini dipahami secara tekstual, akan bertentangan dengan fakta sejarah. Dalam catatan sejarah banyak sekali kita temukan perempuan menjadi pemimpin dan negeri mereka makmur. Di Aceh, misalnya, sudah ada empat sultanah (sultan perempuan) yang mampu membuat Aceh menjadi negeri yang makmur kala itu. Artinya, kalau hadits ini dipahami secara tekstual maka ia akan bertentangan dengan sejarah. Harus diingat pula bahwa hadits akan gugur kesahihannya ketika bertentangan dengan sejarah. Oleh karena itu, hadits ini harus kita tafsirkan dan harus kita pahami secara kontekstual sebagai respon atas persoalan yang terjadi di Persia saat itu. Jadi ini soal pemahaman. Contoh lain adalah ayat al-rijâlu qawwâmûna 'alâ al-nisâ' (QS 4:35). Dalam sejarah tercatat keterlibatan 'Aisyah dalam Perang Jamal. Kasus ini sempat menuai pendapat yang berbeda. Bagi kelompok yang tidak setuju perempuan berada dalam dunia politik mengatakan bahwa karena Aisyah terjun ke politik maka terjadilah perang saudara. Oleh karena itu, agar perang saudara berakhir maka perempuan harus mundur dari dunia politik. Kenyataannya, meski setelah itu perempuan telah mundur, perang saudara masih sering terjadi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Islam selama berabad-abad. Tetapi kelompok lain, beranggapan bahwa perempuan boleh terjun ke dunia politik. Sebagai istri Nabi yang cerdas, berwawasan luas dan taat beragama, Aisyah ra tidak mungkin terjun ke politik praktis jika Rasulullah mengharamkannya. Faktanya, Rasulullah mendidik Aisyah yang cerdas untuk selalu tanggap terhadap persoalan yang melingkupinya. Rasulullah juga memberikan keluasan bagi perempuan untuk membentuk majelis taklim mereka sendiri, yang di situlah persoalan tentang perempuan dibahas. Rasulullah juga tidak pernah melarang perempuan mengikuti 248
Badriyah Fayumi perang pada zaman beliau hidup, baik berfungsi di belakang (penyiapan logistik) maupun di depan (ikut mengangkat senjata). Bahkan ada Sahabat perempuan bernama Nusaibah yang terluka dalam perang ketika berusaha melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Artinya, ruang politik bagi perempuan memang ada. Umar ibn Khattab juga pernah mengangkat seorang perempuan bernama al-Syifa sebagai kepala pasar Madinah. Pasar pada saat itu fungsinya tidak hanya untuk jual beli barang melainkan sebagai pusat ekonomi dan keuangan sekaligus. Argumentasi yang berasal dari wahyu, hadits, dan sejarah inilah yang menjadi dasar bahwa Islam tidak melarang perempuan terlibat dalam politik. Namun dalam perjalanannya kemudian sejarah Islam memar- ginalkan perempuan. Bahkan se- telah era Tabi'in jumlah intelek- tual Islam perempuan menurun drastis, dari 1000 lebih pada masa Sahabat tinggal 200-an orang pa- da masa Tabi'it-tabi'in. Kemu- dian kita tahu bahwa sejarah Islam yang ditulis adalah sejarah keku- asaan yang sama sekali tidak me- libatkan intelektual perempuan. Warisan itulah yang sekarang kita baca, sehingga kesan yang muncul Islam tidak memperbolehkan perempuan untuk aktif dalam ruang publik. Inilah tugas kita di abad ini untuk melakukan kontekstualisasi, reaktualisasi, pembacaan ulang, dan reinterpretasi dari apa yang sudah dianggap baku. Islam berpandangan bahwa perempuan perlu dilindungi dan dihargai, tapi tidak dengan cara memasung kebebasannya sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, melainkan dengan menciptakan sistem yang membuat perempuan merasa aman di satu sisi dan menerapkan sanksi yang berat kepada siapapun yang melanggar aturan dan sistem itu. Semangat inilah yang membuat kami di Partai Kebangkitan Bangsa tidak ragu menunjukkan keberpihakan pada perempuan, baik dalam aturan tertulis maupun dalam praktik. Ketika bicara mengenai kemasla- hatan umum, di mana laki-laki dan perempuan yang akan mendapat dampak kebijakan secara sama, maka perempuan juga harus terlibat dalam pembuatan kebijakan. Karena itu, yang kita usulkan tidak hanya 30% dalam pemilu, tetapi juga harus diwujudkan dalam kepengurusan partai. Untuk itu, dalam muktamar PKB di Semarang beberapa waktu lalu, partai 249
Membela Kebebasan Beragama diwajibkan mengakomodasi perempuan sejumlah minimal 30% dari tingkat DPP sampai tingkat yang paling rendah. Ini adalah bukti keber- pihakan, walaupun harus diakui di lapangan ada kendala, termasuk dari perempuan sendiri yang masih sedikit ketertarikannya pada politik. Kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor yang menjadi sebab, terutama faktor budaya. Akan sangat sulit mengubah orang yang memang dari dulu diposisikan di dalam rumah tangga, inferior, untuk tidak protes, tidak boleh bicara, kemudian harus bermetamorfosa menjadi sesuatu yang lain. Proses perubahan tersebut butuh waktu. Setidaknya terobosan struktural sudah dilakukan, langkah ke arah sana sudah dimulai. Untuk menuju ke sana kita harus melewati semua proses secara perlahan. Kalau kita lihat pada level kebijakan, PKB termasuk yang berani menempatkan perempuan. Sekarang satu-satunya partai dengan sekjennya perempuan adalah PKB. Ketua DPW PKB DKI Jakarta perempuan, ibu Nursyahbani, demikian juga ketua FKB, ibu Ida Fauziyah. Untuk melaku- kan pembacaan umum di sidang paripurna kita juga punya komitmen bahwa laki-laki dan perempuan saling bergantian. Bagi para anggota parlemen perempuan dari PKS, yang Anda ketahui, apakah mereka setuju dengan penegakan syariat Islam atau tidak, lantas bagaimana pandangan mereka terhadap sistem demokrasi? Ya, tentu saja, karena asas partainya memang Islam. Bacaan saya PKS menjadikan demokrasi sebagai sasaran perantara. Tujuan akhirnya, tentu saja, formalisasi Islam. Berkaitan dengan soal keterlibatan perem- puan di dunia politik, secara umum kawan-kawan di PKS berpandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin eksekutif. Legislatif masih diperbolehkan. Saya pernah tanya kepada teman-teman perem- puan PKS bagaimana jika ada keputusan partai yang melarang perempuan duduk di parlemen? Dia jawab, tidak masalah jika memang garis partai menghendaki demikian. Berkiprah di politik adalah penugasan dari partai. Oleh karena itu bila sudah selesai kemudian ditugaskan di tempat lain, misalnya, menjadi pembina ibu-ibu rumah tangga. Tentunya hal seperti itu tidak apa-apa. Memang, bangunan pemikirannya seperti itu. Bagi perempuan, menjadi ibu rumah tangga adalah kontribusi yang berarti untuk negara. Dengan menjadi ibu rumah tangga perempuan 250
Badriyah Fayumi melahirkan anak dan mendidiknya menjadi generasi mujâhid dan mujâhidah. Menurut Anda, apakah perempuan yang berada di parlemen atau yang berperan di ruang publik sudah memberikan perubahan signifikan bagi perumusan kebijakan yang berpihak kepada kaumnya sendiri, atau justru sebaliknya ikut memperkuat dominasi budaya patriarki? Kita sekarang tidak lagi berpikir bahwa kepentingan perempuan hanya bisa diperjuangkan oleh perempuan sendiri. Perempuan memang lebih paham mengenai dirinya, tapi ti- dak selalu perempuan bisa melihat dan mengambil kebijakan me- nyangkut kaumnya secara tepat. Kita harus bersinergi. Sekarang ini banyak laki-laki yang lebih me- mahami persoalan perempuan ketimbang perempuan sendiri. Banyak perempuan mapan me- rasa terganggu ketika ada perju- angan yang lebih menyuarakan keadilan. Misalnya, tentang peng- aturan poligami. Aturan ini tentu tidak akan disukai oleh istri kedua, ketiga, dan keempat atau perempuan yang berminat menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Demokratisasi telah membuka keran kebebasan, termasuk kebebasan mendesakkan formalisasi syariat. Sekarang media juga lebih terbuka. Konsekuensi negara demokratis adalah tidak bisa melarang tumbuhnya kelompok-kelompok tertentu, kecuali ketika sudah menjadi aksi kekerasan, maka negara bisa bertindak. Jadi sebetulnya meski mereka perempuan tetapi alam pikirannya ada di alam patriarki. Karenanya perspektif jender juga tidak otomatis dimiliki perempuan. Pengalaman saya di DPR, melihat bahwa ideologi seseorang lebih berpengaruh ketimbang jenis kelamin. Ketika memperjuangkan isu- isu perempuan, bagi mereka yang ideologinya konservatif, menganggap pelacur-pelacurlah yang mengganggu, karena memang dalam pikirannya pelacur adalah sampah masyarakat, tidak bermoral, sehingga harus dihukum. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, memang pelacur secara moral melakukan perbuatan dosa, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, tetapi kenapa mereka seperti itu harus disadari ada penyebab dan persoalan struktural yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, 251
Membela Kebebasan Beragama kita bisa sedikit berempati pada kelompok yang termarginalkan ini dan tidak memandang dari sisi buruknya saja. Dua-duanya sama-sama berargumen perempuan, tapi yang satu argumennya perempuan yang berempati, yang satunya lagi antipati. Bukankah hal tersebut berbeda? Yang satu menawarkan pendampingan dan penyadaran, sementara yang lain menginginkan penyingkiran dan penghukuman. Inilah salah satu contoh kecil di mana kalangan perempuan sendiri beragam dalam memandang satu masalah. Menurut Anda, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk membuat perempuan tercerahkan agar mereka mempunyai peran politik dan peran yang sama dengan laki-laki di ruang publik? Ini juga perlu pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural seperti melalui intervensi UU. Sekarang kita sedang membahas paket UU politik, UU partai politik, dan UU pemilu. Di situlah, menurut hemat saya, agenda affirmative action harus masuk. Kalau dulu redaksinya "dapat mengajukan 30%," mungkin sekarang kata "dapat" akan hilang, dan bisa diganti dengan kata "harus" atau dibuang sama sekali. Pengertian "harus" atau dibuang sama sekali dengan sendirinya mengikat partai mencalonkan 30% perempuan. Kemudian kita bicara sistem pemilu. Kita sudah melakukan penelitian pada pemilu tahun 2004: sistem apa yang merugikan dan yang mengun- tungkan bagi politik perempuan. Dan sistem pemilu pun belum dirumus- kan, apakah sistem distrik murni atau proporsional terbuka terbatas. Semua simulasi berdasarkan peta pemilu tahun lalu akan berdampak pada berapa kira-kira perolehan perempuan, kalau diasumsikan partai politik meng- usung 30%. Kemudian dibahas juga soal sistem nomor urut. Itu contoh pendekatan struktural. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pendekatan kultural, yaitu melakukan proses penyadaran, gerakan advokasi dan pendidikan secara besar-besaran. Pendidikan merupakan wilayah yang pertama-tama mesti kita garap, mulai dari kurikulum tingkat SD, bahkan TK, kurikulum di tingkat madrasah, pesantren. Dan yang tak kalah penting adalah pendi- dikan dalam keluarga, misalnya bahwa anak perempuan itu seharusnya tidak hanya diam saja atau cukup ikut suami, swarga nunut neraka katut. 252
Badriyah Fayumi Mereka juga harus pandai, berdaya dan bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Saya sendiri sudah bergerak di bidang itu, melakukan upaya pence- rahan khususnya dengan perspektif agama dan juga melakukan advokasi langsung. Rumah saya adalah tempat yang terbuka untuk korban KDRT, baik anak-anak maupun ibu-ibu. Saya dampingi mereka semaksimal yang saya mampu untuk menda- patkan kehidupan yang lebih baik. Kadang juga harus membantu memberikan bantuan hukum agar mereka tidak terus-menerus menjadi korban kezaliman. Jadi, membela perempuan memang tidak cukup hanya sekadar wacana dan kata-kata, karena realitas masalahnya ada di depan mata kita. "Yang paling bijak menurut saya adalah dalamilah agama kita masing- masing, lalu carilah titik temu dan bersepakatlah untuk berbeda dengan saikap saling menghargai mengenai hal yang memang tidak bisa ketemu. Jika sudah seperti itu, kita akan damai dalam perbedaan." Seperti halnya sekularisme dan liberalisme, pluralisme sering mendapat konotasi negatif di masyarakat, bahkan dari kalangan agamawan. Mereka yang menyimpulkan negatif, menyamakan pluralisme dengan sinkretisme dan relativisme, yang pada akhirnya akan mendangkalkan iman umat. Situasi pendangkalan ini yang dikhawatirkan oleh agamawan. Sebagian lainnya, mengatakan bahwa pluralisme sebagai keniscayaan di tengah kemajemukan Indonesia. Lantas, Anda memaknai pluralisme seperti apa? Kalau pluralisme didefinisikan sebagai paham yang mengatakan bahwa semua ajaran agama itu benar, saya juga tidak sependapat. Kecuali, kalau ditambahkan semua agama menurut pemeluknya adalah benar. Tapi kalau pluralisme dimaknai sebagai pengakuan terhadap keyakinan setiap orang akan kebenaran agamanya masing-masing, menurut saya, itu keniscayaan. Sesungguhnya tidak ada yang aneh karena orang yang beragama pasti mengakui kebenaran agamanya. Bila seseorang kemudian harus berpindah agama, mungkin dia merasa bahwa agama yang baru diyakininya itu lebih benar. Jadi, jika pluralisme dipahami sebagai jalan untuk mengakui bahwa masing-masing agama mempunyai kebenaran dan kita harus menghor- 253
Membela Kebebasan Beragama matinya, maka, apa lagi yang perlu diperdebatkan. Dalam konteks ini, saya kira, tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi pendangkalan agama. Kita bisa menjadi seorang yang mendalam pemahaman agamanya dan pada saat yang sama toleran terhadap agama orang lain. Jadi antara beragama secara "hanîf" (lurus) dan "samhah" (toleran) sebagaimana disabdakan Rasulullah saw berjalan seimbang. Oleh karena itu pendidikan agama harus diberikan dalam konteks agama-agama. Kita seorang Muslim, meyakini ajaran agama kita dengan sungguh- sungguh, dan pada saat yang sama juga memberikan ruang bagi orang lain untuk memiliki keyakinan seperti halnya kita meyakini agama kita sendiri. Saya kira, itu saja sudah sangat cukup untuk menciptakan tata dunia yang damai dan bersahabat. Terserahlah orang bilang ini inklusif atau pluralis. Yang penting agama tidak dibiarkan menjadi kekuatan yang memecah-belah persaudaraan umat manusia dan menjadi alat untuk menyerang orang yang berbeda. Saya pikir sangat wajar orang yang beragama mengakui kebenaran agama mereka sendiri, kalau orang beragama tidak meyakini agama mereka sendiri, lantas untuk apa beragama. Yang harus dihindari adalah sikap ekstrem dalam beragama. Menjadi pluralis berarti mengakui bahwa yang lain berbeda dengan kita. Dalam pluralisme ada sikap memaklumkan dan keterlibatan melakukan pembelaan terhadap minoritas yang terancam. Apakah Anda memandang Islam perlu melakukan pembelaan minoritas? Ya, harus. Dan itu sudah masuk dalam kerangka aksi. Orang mung- kin tidak kenal dengan istilah pluralisme, inklusivisme, atau bahkan tidak beragama sekalipun, namun kalau dia memiliki paham bahwa ke- adilan itu harus universal, tentu akan melakukan pembelaan terhadap minoritas. Namun, sikap seperti itu tidak akan bisa dilakukan oleh se- orang yang ekslusif. Sebab, orang yang ekslusif selalu berpikir yang lain tidak boleh ada, dan beranggapan bahwa kelompoknyalah yang se- harusnya mendominasi dan menghegemoni, karena kebenaran ada di kelompok mereka. Tetapi kita juga tidak perlu memaksakan orang untuk menjadi pluralis semua, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun saluran-saluran 254
Badriyah Fayumi atau kerangka kerja dan aturan yang pada tingkat implementasi benar- benar mengedepankan perlindungan terhadap minoritas. Kalau Konsili Vatikan II menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja dan dianggap sebagai landasan teologis bagi pluralisme pada agama Katolik, lantas adakah dalam Islam landasan teologis untuk pluralisme? Surat al-Maidah ayat 48 mengatakan: likullin ja'alnâ minkum syir'atan wa minhâjan, wa law syâ'a 'l-Lâhu la-ja'alakum ummatan wâhidatan wa lâkin liyabluwakum fî mâ âtâkum, fastabiqû al-khayrât, ilâ 'l-Lâhi marji'ukum jamî'an fayunabbi'ukum bi mâ kuntum fîhi takhtalifûn. Artinya, "Kepada setiap kelompok kami ciptakan syariah dan manhaj yang berbeda-beda, seandainya Allah menghendaki maka akan di- jadikan satu, tapi Allah sengaja membuatkan berbeda-beda untuk menguji di antara kalian, maka silakan berlomba-lomba menuju kebaikan, kepada Allah-lah kalian kembali, lalu diberitahukan-Nya kepada kalian mengenai apa yang kalian perselisihkan." Negara tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tapi juga tidak meletakkan agama di luar negara. Buktinya, di samping tegaknya Pancasila dan UUD 1945, juga ditunjukkan dengan adanya Departemen Agama, Pengadilan Agama, dan undang-undang yang mengatur urusan tertentu dari umat beragama, seperti UU Perkawinan, UU Bagi kelompok pluralis, ayat ini merupakan bagian dari ayat yang membuka ruang untuk menghargai perbedaan, karena perbedaan merupakan sunnatullah. Dan ayat yang lain, surat al-Baqarah ayat 62, inna al-ladzîna âmanû wa al- ladzîna hâdû wa al-nashârâ wa al-shâbi'îna man âmana bi 'l-Lâhi wa al- yawm al-âkhiri wa 'amila shâlihan fa-lahum ajruhum 'inda rabbihim wa- lâ khawfun 'alayhim walâ hum yakhzanûn. Ayat ini secara jelas mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, sehingga mereka berhak mendapat pahala, tidak takut dan tidak sedih. Haji, UU Zakat dan UU Wakaf. Masalahnya, ayat-ayat di atas dimaknai sebagai ayat pluralis atau tidak, tergantung yang menafsirkan. Jika ditafsirkan oleh orang yang eksklusif, 255
Membela Kebebasan Beragama maka ayat-ayat tersebut menjadi eksklusif juga. Jadi kalau ayatnya satu tapi tafsirnya banyak, lalu untuk apa saling mengklaim bahwa penafsiran kita paling benar, sementara yang lain sesat. Kalau kita masih bertengkar soal sesat atau tidak sesat, kita akan kembali ke zaman pertengahan lagi. Seringkali yang menjadi permasalahan adalah adanya kelompok yang mengganggap ada kebenaran paling tinggi (the ultimate truth) yang mereka pegang erat, sehingga mereka tidak menghargai umat agama lain. Bagai- mana menurut Anda? Menurut saya menganggap kebenaran yang diyakini sebagai yang "paling", tidak berarti harus dibarengi sikap merendahkan umat agama lain. Apa jadinya jika semua umat beragama yang merasa agamanya paling benar (dan karenanya dia peluk agama itu) harus menganggap rendah umat lain? Yang paling bijak menurut saya adalah, dalamilah agama kita masing-masing, lalu carilah titik temu dan bersepakatlah untuk berbeda dengan saikap saling menghargai mengenai hal yang memang tidak bisa ketemu. Jika sudah seperti itu, kita akan damai dalam perbedaan. Sikap penolakan terhadap kelompok lain adalah tipikal pemahaman seorang ekslusif. Namun, kelompok pluralis juga sering terjebak pada sikap seperti itu, karena menganggap untuk menjadi toleran orang harus berkeyakinan sebagaimana yang diyakini pluralis. Bedanya, sikap eksklusif sering berujung pada kekerasan atas nama Tuhan, sedang pluralis tidak. Jadi, apakah menurut Anda perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan pada tingkat wacana? Saya kira, pendamaian wacana dalam arti peleburan wacana tidak akan mungkin karena dasar pijakannya memang berbeda. Yang harus dilakukan adalah dialog antarwacana agar bermuara pada kerangka aksi yang orientasinya pada kemaslahatan bersama. Dialog antarwacana sudah banyak dilakukan, justru aksi bersama yang berorientasi pada kemaslahatan bersama yang belum banyak diupayakan. Memang kita harus membendung tindak kekerasan mulai dari dialog, penyadaran, pembuatan regulasi, hingga kerangka aksi. Di tingkat regulasi, misalnya, ditempuh dengan merevisi UU tentang ormas di mana salah satu 256
Badriyah Fayumi alasan pembubaran ormas adalah jika melakukan kekerasan, premanisme atau mengambil alih fungsi polisi. Kenapa aksi kekerasan atas nama agama hingga kini masih sering terjadi? Apakah karena hukumnya yang lemah atau karena penegak hukumnya yang lemah (merosotnya kapasitas negara), ataukah ada kepentingan lain di balik itu? Dua-duanya menjadi pe- nyumbang tindak kekerasan ter- hadap agama. Satu penegakan hukum yang lemah dan kedua ada kepentingan lain. Misalnya saya menerima informasi bahwa penyerangan ke tempat-tempat hiburan malam sebetulnya sudah diketahui oleh polisi. Namun di- biarkan karena mungkin mereka tidak kooperatif atau tidak bayar upeti. Oleh karena itu, polisi tidak bertindak, karena kalau polisi bertindak maka dinilai tidak adil. Jadi, yang sering terjadi adalah oknum polisi meminjam-tangan kelompok-kelompok yang katanya ingin melakukan amr ma'rûf. Kekerasan yang terjadi antarmasyarakat seringkali juga dipicu oleh kepentingan militer. Dengan kekerasan itu menjadi ada alasan bagi militer untuk turun tangan. Setelah era Tabi'in jumlah intelektual Islam perempuan menurun drastis, dari 1000 lebih pada masa Sahabat tinggal 200-an orang pada masa Tabi'it- tabi'in. Kemudian kita tahu bahwa sejarah Islam yang ditulis adalah sejarah kekuasaan yang sama sekali tidak melibatkan intelektual perempuan. Warisan itulah yang sekarang kita baca, sehingga kesan yang muncul Islam tidak memperbolehkan perempuan untuk aktif dalam ruang publik. Kadangkala polisi juga serba salah menghadapi premanisme yang berlindung di balik nama agama. Beberapa saat setelah kasus pengusiran Gus Dur oleh massa FPI dan HTI di Purwakarta, saya mendapat informasi bahwa polisi seperti mendapat amunisi dengan kasus yang menyulut kemarahan pendukung Gus Dur dan kalangan antikekerasan. Sudah cukup lama polisi sebenarnya ingin menangkap mereka, tetapi sungkan karena mereka membawa nama Islam. Namun, ketika ada penolakan yang massif di masyarakat terhadap kiprah FPI, polisi baru berani menindak tindak premanisme kelompok tersebut. Umat Islam yang tadinya serba salah 257
Membela Kebebasan Beragama karena mereka menggunakan label Islam juga menjadi berani menolak premanisme atas nama agama setelah kasus itu. Lantas peran seperti apa yang selama ini dilakukan oleh parlemen untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam masyarakat? Fungsi DPR adalah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dengan legislasi kita akan melakukan perubahan terhadap UU Organisasi Masyarakat (Ormas) dan UU LSM. Satu hal yang kita gagas sekarang adalah bahwa ormas bisa dibubarkan kalau anggotanya melakukan tindak kekerasan, premanisme, atau mengambil alih fungsi polisi atas nama ormas yang bersangkutan. Artinya pemimpinya tidak cukup memberi breafing kepada anggotanya untuk tidak menggunakan kekerasan, sehingga kekerasan itu dianggap biasa. DPR juga bisa berperan melalui kontrol dan koreksi kebijakan melalui fungsi pengawasan. Melalui fungsi budgeting, DPR bisa mendorong atau mendukung pemerintah agar memberikan anggaran yang memadai untuk memerangi terorisme dan, melakukan langkah preventif dan menindak aksi-aksi kekerasan. DPR juga bisa memberikan perlindungan politik terhadap kelompok yang termarginalkan, karena mereka berhak hidup dengan aman, dengan tenang dan pemerintah tidak berhak mengintervensi keyakinan warga negaranya. Dengan melihat kondisi sekarang ini, apakah Anda termasuk orang yang pesimis atau optimis dengan masa depan Indonesia? Optimis, tapi tetap harus waspada. Dengan demokrasi kita sudah membuka akses yang sama terhadap semua warga bangsa, khususnya di bidang politik. Persoalannya, bangsa ini masih belum melewati masa transisi. Demokrasi kita belum mantap. Kebebasan yang ada belum diimbangi dengan kesadaran taat hukum dan penghormatan kepada pihak lain. Demokratisasi telah membuka keran kebebasan, termasuk kebebasan mendesakkan formalisasi syariah. Sekarang media juga lebih terbuka. Konsekuensi negara demokratis adalah tidak bisa melarang tumbuhnya kelompok-kelompok tertentu, kecuali ketika sudah menjadi aksi keke- rasan, maka negara bisa bertindak. 258
Badriyah Fayumi Jadi memang demokratisasi itu sendiri mempunyai risiko, salah satunya terasa ketika kita membahas RUU APP, sampai muncul pemikiran tidak masalah Indonesia tinggal 14 provinsi asal menjadi negara Islam. Saya berpikir jika itu yang terjadi, tamatlah Indonesia yang dibangun atas dasar kebersamaan dan kesetaraan. Siapa yang berposisi menjadi minoritas, dialah yang tergilas. Di dearah mayoritas Muslim, yang non-Muslim harus mengalah, sementara di dearah minoritas Muslim, yang Muslim harus tunduk pada mayoritas. Gejalanya sudah mulai tampak. Jika di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ada perda-perda syariat Islam, maka di Manokwari ada perda kota Injili. Ini persoalan serius yang bisa mengancam eksistensi bangsa. Prinsip liberalisme tidak bisa direduksi hanya pada soal kebebasan. Terlebih lagi dipahami bebas tanpa batas. Sebab dalam liberalisme juga ada rule of law. Sebetulnya semua pihak harus melakukan koreksi. Otonomi daerah juga sangat memungkinkan suburnya sentimen-sentimen rasial, primordial, kedaerahan, termasuk sentimen agama. Di era terbukanya informasi seperti sekarang ini, hal-hal seperti itu tidak bisa dibendung. Sejauh ini kalau kita melihat konfigurasi politik nasional, demokratisasi masih bisa dikawal dalam kerangka NKRI yang berdasarkan Pancasila. Tetapi kita tidak tahu kalau nanti ada calon kepala daerah independen, di mana kita tidak bisa menolak siapapun, termasuk isi kepalanya. Ini adalah ekses demokratisasi. Oleh karena itu, kelompok moderat dan kelompok yang menerima kemajemukan harus menyatukan langkah membangun pemahaman, kekuatan, dan akar kebersamaan yang solid. Wawancara dilakukan di Jakarta, 13 Juni 2007 259
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Benjamin F. Intan Benjamin F. Intan Benjamin F. Intan Benjamin F. Intan, Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society. Ia meraih Benjamin F. Intan Benjamin F. Intan gelar Master of Arts in Theological Studies (M.A.T.S.) dari Reformed Theological Seminary, USA; Master of Arts in Religion (M.A.R.) dari Yale University, USA; dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Social Ethics dari Boston College, USA. 260
Benjamin F. Intan Upaya menafsir Pancasila harus didasarkan spirit Bhinneka Tunggal Ika: merawat kepelbagaian namun tidak mengancam persatuan; memelihara persatuan tanpa mengorbankan kebhinekaan. Se- hingga dalam struktur dunia modern penting bagi bangsa ini mendiferensiasi wilayah agama dari ranah sekular agar ruang publik tidak terdistorsi nilai-nilai agama (theological terminology). Ruang publik harus netral. Di sanalah common good digapai melalui konsensus yang ditempuh dengan kontemplasi dan argumentasi yang diikhtiarkan dapat menjamin hak-hak minoritas. Sebab, jika itu semua tidak diupayakan, sangat rentan terjadi politisasi agama maupun agamaisasi politik, yang sebenarnya tindakan bunuh diri bagi agama dan juga negara. 261
Membela Kebebasan Beragama Dulu, ketika Cak Nur mengajukan sekularisasi, terjadi polemik yang cukup ramai. Dia membedakan antara sekularisasi dengan sekularisme. Belakangan polemik ini kembali muncul dengan adanya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap paham ini. Bagaimana pandangan Anda mengenai paham ini? Saya kira teori sekularisasi Cak Nur, yang membedakan sekularisasi dari sekularisme, terpengaruh oleh pemikiran Harvey Cox dalam bukunya Secular City. Hal itu diakui sendiri oleh Cak Nur. Lalu Harvey Cox sendiri terpengaruh oleh Friedrich Gogarten, teolog Jerman. Pada mulanya para sosiolog agama beranggapan sekularisasi membawa dampak negatif terhadap agama. Sekularisasi dipandang sebagai suatu proses sosial memisahkan yang public dengan yang private, dalam arti ini memisahkan antara negara dan agama. Sekularisasi yang memarginalisasi agama ke ruang privat (secularization as privatization), meminjam ide dari Jose Casanova, adalah sekularisasi yang mengerdilkan agama. Sekularisasi dalam pengertian demikian dianggap membawa konsekuensi merosotnya ajaran-ajaran agama di alam modern (secularization as religious decline). Singkatnya, sekularisasi adalah musuh besar agama-agama yang harus diperangi. Itu sebabnya bisa dimengerti mengapa ide sekularisasi Cak Nur mendapat perlawanan yang begitu besar dari para tokoh Muslim pada saat itu. Sebetulnya pendapat sekularisasi sebagai privatization dan religious decline sudah ditinggalkan oleh para sosiolog, sebut saja misalnya Peter L. Berger. Sekularisasi bukan lagi hal yang negatif, justru hal yang positif bagi agama-agama. Karena itu hendaknya sekularisasi dipahami sebagai diferensiasi (secularization as differentiation). Sekularisasi dalam pengertian ini mendiferensiasi wilayah agama dari wilayah "sekular". Proses diferensiasi tetap berlaku karena diferensiasi merupakan core struktural dunia modern. Namun ketika mendiferensiasi wilayah agama dari wilayah "sekular", kedudukan agama "setara" dengan entitas "sekular", dalam arti sama-sama merupakan entitas publik. Dengan demikian, agama dianggap elemen publik bukan elemen privat. Sekularisasi seperti inilah yang diperkenalkan Cak Nur. Bahkan menurut Cak Nur kehadiran Islam sendiri dimulai dengan sekularisasi seperti itu. Cak Nur, sayangnya, pada saat itu mendapat perlawanan gigih. 262
Benjamin F. Intan Hingga kemudian beliau menggunakan istilah Robert N. Bellah, de- sakralisasi (desacralization), barulah bisa diterima luas di kalangan Muslim. Padahal itu hal yang sama tentang sekularisasi. Namun, bila kita berbicara tentang sekularisme, berarti kita tengah membincang tentang suatu paham atau ideologi. Saya pribadi tidak setuju dengan istilah sekularisme. Bagi saya, istilah sekularisme agak negatif. Jadi bisa disebut sebagai paham yang mengerdilkan agama, memarginalisasi, bahkan bisa dikatakan "anti-agama". Intinya, sekularisme mempunyai kecenderungan meminggirkan agama dari wilayah publik. Kita diindok- trinisasi untuk percaya bahwa wilayah publik harus netral. Meminjam istilah John Richard Neuhaus, ruang publik itu telanjang, naked, (naked public square). Inilah ke- beratan Neuhaus. Dengan me- ngatakan ruang publik telanjang, berarti hendak menegaskan bah- wa ruang publik harus netral, tidak boleh terdistorsi nilai-nilai agama. Saya setuju dengan Neuhaus bahwa pendapat seperti ini omong kosong dan tidak mungkin terjadi. Kalau kita me- lihat contoh di Amerika, mereka mengatakan bahwa tidak boleh membaca kitab suci atau berdoa di sekolah negeri (public school). Publik harus bebas dari distorsi nilai-nilai agama. Tapi di sana diajarkan teori evolusi, ajaran Marxis dan sebagainya, yang bagi saya, itu sebetulnya juga suatu agama, agama sekular. Sekularisasi bukan lagi hal yang negatif, justru hal yang positif bagi agama-agama. Karena itu hendaknya sekularisasi dipahami sebagai diferensiasi (secularization as differentiation). Sekularisasi dalam pengertian ini mendiferensiasi wilayah agama dari wilayah "sekular". Proses diferensiasi tetap berlaku karena diferensiasi merupakan core struktural dunia modern. Kalau kita kembali kepada pemikiran Michael Polanyi mengenai Personal Knowledge, di situ ia membedakan antara values dengan facts. Values adalah sesuatu yang personal, yaitu nilai-nilai agama yang bersifat privat dan hanya bisa dibicarakan dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, masjid, sekolah-sekolah agama, dan sebagainya. Berbeda dengan facts. Facts adalah fakta-fakta obyektif yang terkait dengan wilayah sosiologi, biologi, dan evolusi termasuk juga di dalamnya. Polanyi mempunyai pengaruh di 263
Membela Kebebasan Beragama Amerika. Kita kasih contoh seperti Harvard Divinity School, Yale Divinity School yang beberapa waktu lalu diisukan akan tutup. Sebagai elaborasi kita masuk ke kasus ini. Pada awalnya penyebab mau ditutupnya professional school ini adalah masalah uang. Namun saya ingin melihat lebih dalam, yakni masalah filosofi, masalah fondasi, di mana mereka ingin mengatakan bahwa teologi sebagai masalah personal, masalah values. Ini yang saya lihat bahwa sekularisme mempunyai gejala-gejala yang muncul, yang coba kita lihat di sini. Saya melihat bahwa antara sekularisme dan fundamentalisme itu seperti pendulum, apabila yang satu ditekan maka ia akan bergerak ke ekstrem yang lain. Lihat saja Revolusi Prancis 1792. Pada masa itu masyarakat meninggalkan monarki dan mulai membangun republik, karena pada saat itu agama sangat mendominasi. Saat itu, semua fakta sosial tunduk pada agama. Sebagai reaksinya, masyarakat Prancis pada waktu itu cenderung anti- agama. Ini dilakukan, misalnya, kalau sebelumnya mereka biasa bekerja enam hari dan satu hari istirahat, diubah menjadi sembilan hari bekerja satu hari istirahat. Hal ini dilakukan untuk menghapus nilai-nilai agama. Bagi saya, ini adalah reaksi atau backlash, kalau memakai istilah Mark Jurgensmeyer. Juga kalau kita memakai istilah Gilles Kepel, motivasi revenge, ada semacam motivasi balas dendam di balik itu. Bagaikan ayunan bandul yang bergerak dari satu ekstrem ke ekstrem lain. Sampai kemudian Napoleon Bonaparte (1805) mengembalikan lagi menjadi enam hari bekerja, satu hari istirahat. Jadi, saya menganggap bahwa munculnya sekularisme bukanlah dengan sendirinya, melainkan karena adanya tekanan dari agama pada saat itu. Dan sebaliknya, kalau kita membaca buku Gilles Kepel, The Revenge of God, apabila agama ditekan maka akan memunculkan radikalisme agama. Ketika sekularisme atau sekularisasi tidak lagi dimaknai sebagai pemisahan antara yang privat dan yang publik, lantas konsep apa yang ditawarkan? Saya pikir konsep yang kita tawarkan tidak bisa abstrak atau lepas dari sejarah. Kalau kita menengok sejarah, sayang sekali - sebagaimana 264
Benjamin F. Intan dijelaskan Jose Casanova - yang terjadi sebetulnya adalah deprivatisasi agama, bukan privatisasi. Meminjam istilah Max Weber, ketika agama ditekan oleh modernisasi itu seperti balon yang ditekan. Apabila balon ditekan justru akan menjadi bentuk lain yang lebih berbahaya ketimbang jika ia tidak diganggu. Itu yang kemudian memunculkan adanya backlash. Oleh karena itu, deprivatisasi agama yang ditawarkan mesti ada boundaries atau batasan-batasan, sehingga ketika muncul radikalisme agama, bukan berarti kita terima secara positif, tetap kita lihat sebagai hal negatif, sekalipun kita harus mengerti pergumulan sejarahnya. Kita kembali pada contoh di atas. Kalau kita membaca tulisan Alois A. Nugroho di Kompas, yang merupakan presentasinya di Nurcholish Madjid Memorial Lecture, dia memberi contoh monkey trial atau peng- adilan kera. Pada Maret 1925 muncul undang-undang anti-evolusi di Tennessee. Lalu terjadi pelanggaran pada 10 Juli 1925, yakni ketika John T. Scopes mengajarkan evolusi di kelas, dan kerenanya ia dikenai undang- undang tersebut dan didenda US$100. Hal ini menjadi cemoohan di seluruh Amerika. Pada 1927 pengadilan membatalkan keputusan itu. Pada 1967 undang-undang anti-evolusi akhirnya dicabut. Saat itu di Amerika kekristenan menekan sekularisme, artinya semua kenyataan sosial harus tunduk pada agama. Namun sekarang kita lihat kebalikannya, semua kitab suci tidak boleh dibaca di sekolah publik. Baru-baru ini saya mendapatkan terbitan dari Yale University yang mendiskusikan seorang guru berdoa di ruang kelas di sebuah sekolah pemerintah kemudian dia diadukan ke pengadilan. Untuk alasan inilah, yakni untuk menghindari adanya revenge, backlash, deprivatisasi yang kita gagas harus ada rambu-rambu aturan main. Termasuk dalam batasan tersebut adalah bahwa kita harus menganggap bahwa sekularisasi itu bukanlah pemisahan yang mutlak. Kita bisa melihat hubungan agama-negara dalam dua sisi: pertama, secara substantif. Dalam arti bahwa kalau kita memakai istilah Abraham Kuyper yaitu a free church in a free state atau a free religion in a free state, yang menegaskan: agama- agama harus bebas dalam negara yang bebas. Jadi tidak boleh saling mensubordinasi satu sama lain. Itu secara subtantif. Jadi tidak boleh ada dominasi negara, sebaliknya juga tidak boleh ada hegemoni agama. Yang kedua adalah secara fungsional. Artinya, kalau kita memakai istilah John Calvin, separated but not parted, ada pemisahan tetapi tidak 265
Membela Kebebasan Beragama ada keterpisahan antara agama dan negara. Jadi, jika kita kembali sebagai orang yang beriman, sebetulnya Tuhan yang menciptakan dua intitusi ini. Nah di situ nanti kita akan melihat bahwa ada tanggung jawab negara tanpa mencampuri urusan agama, dan sebaliknya ada tanggung jawab agama tanpa mencampuri urusan negara. Apakah konsepsi tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Alfred Stephan bahwa negara harus toleran terhadap agama dan agama juga harus toleran terhadap negara, saling menghormati, tetapi keberadaan keduanya tidak dapat dipisahkan? Kalau menurut saya, ini bukan hanya toleransi. Hubungan agama dan negara justru lebih pada hubungan simbiotik. Jadi, lagi-lagi, bukan hanya toleransi. Oleh karena itu, saya memakai istilah fungsional di sini. Fungsional di sini berarti ada perasaan saling membutuhkan atau saling menguntungkan satu sama lain. Kalau hanya toleransi, itu kurang. Kalau kita membaca David Little, toleransi itu ada dua macam, yaitu toleransi dalam arti sempit dan toleransi dalam arti luas. Kalau Little sendiri meng- ambil toleransi dalam arti yang luas. Toleransi dalam pengertian memihak? Ya. Dia memberi contoh orang yang berolah raga. Orang yang berolah raga itu kan susah setengah mati, berkeringat, ngos-ngosan. Tapi itu kan untuk kebaikan kita juga. Jadi ada "penyiksaan" namun untuk menghasilkan hal yang baik untuk diri kita. Dalam arti inilah dia memakai istilah toleransi. Tetapi saya lebih suka menggunakan istilah solidaritas intelektual. Lantas untuk menghindari tumpang tindih posisi agama dan negara, batasan seperti apa yang Anda ajukan? Karena dalam kondisi faktual di Indonesia gagasan-gagasan itu menjadi sangat kabur? Saya kira begini, kalau kita melihat dalam konteks Indonesia atau Pancasila, apa yang seharusnya atau secara normatif, saya melihat ada dua istilah. Pertama adalah negative immunity. Menurut saya, yang paling dasar 266
Benjamin F. Intan adalah kebebasan beragama. Artinya, negara tidak boleh masuk intervensi terhadap urusan internal agama. Contohnya terhadap kepercayaan seseorang, negara tidak bisa mengatakan bahwa ini sesat atau itu sesat dan seterusnya. Sebab, ini sudah masuk ke dalam urusan agama. Itu yang paling minimal. Jadi negara tidak boleh masuk ke dalam urusan internal agama. Dalam ICCPR yang beberapa waktu lalu negara ini meratifikasinya, ada yang disebut derogable rights dan non-derogable rights. Jadi ada hak- hak yang bersifat absolut yang mengandaikan adanya negative immunity, hingga negara tidak boleh mengganggu. Di lain pihak, saya juga me- lihat bahwa negara tidak hanya menjamin negative immunity te- tapi juga harus memberikan se- macam dorongan, positive immu- nity, supaya agama bisa berperan maksimal. Kembali kepada istilah negative immunity, yang menegaskan kalau agama meng- ganggu ketertiban umum, saya memakai istilah Michael Walzer, negara mesti hanya sampai pada batasan "at" the boundaries dan bukannya "across" the boundaries dari agama. Artinya, ketika ada tafsir agama yang menimbulkan ketertiban umum terganggu, negara tidak bisa melarang agamanya. Jadi negara harus tetap membiarkannya hidup bebas. Kebebasan dalam arti ini tidak bisa ditawar lagi. Ironisnya di negara kita, kebebasan negative immunity tersebut masih belum benar-benar terjamin. Jangankan pada level positive immunity, yang negative immunity pun masih dalam tanda tanya besar. Dengan mengatakan ruang publik telanjang, berarti hendak menegaskan bahwa ruang publik harus netral, tidak boleh terdistorsi nilai-nilai agama. Saya setuju dengan Neuhaus bahwa pendapat seperti ini omong kosong dan tidak mungkin terjadi. Jika kita baca hak politik dan hak sipil dalam ICCPR, menurut saya, ada yang mesti dikritik. Karena di situ disebutkan negara harus terbatas, negara kalau bisa harus negatif, dan seterusnya. Akan tetapi jika kita lihat dalam konteks Pancasila sila pertama, yang saya tafsirkan sebagai public religion, negara harus mendorong peran agama-agama di publik. Ini yang saya baca dari Soekarno dan T.B. Simatupang. Jadi negara harus mendorong dan berperan aktif, tidak hanya bersikap pasif dengan tidak ikut campur sama sekali. 267
Membela Kebebasan Beragama Tapi tidak seperti model negara integralisme ala Supomo? Tidak. Saya tidak setuju dengan model tersebut. Integralistik ala Supomo menyamakan state dan society. Bagi saya tetap harus ada state- society distinction. Ini adalah pemikiran dari Abraham Kuyper dari kubu Protestant Reformed atau kalau dari Katolik ada John Courtney Murray. Jadi tetap saja state tidak bisa disamakan dengan society. Society itu terdiri dari negara, agama, dan keluarga. Kalau kita lihat undang-undang pendidikan, misalnya, negara sudah masuk ke situ. Begitupun juga dengan beberapa undang-undang yang lain. Jadi, kalau membahas konsep Supomo ihwal negara yang integralistik, maka masalah demokrasi yang coba kita pertanyakan di sini. Terkait dengan Walzer, ia menegaskan, demokratisasi mengandaikan seluruh elemen atau kelompok agama apapun harus dilibatkan dalam penyusunan putusan hukum. Namun yang terjadi di Indonesia tidak demikian, karena kuatnya hasrat monoreligius, sehingga beberapa undang-undang atau aturan hukum lainnya terkesan sangat kental dengan tafsiran kelompok agama tertentu. Menurut Anda, apakah perlu keterlibatan semua pihak untuk membuat suatu putusan hukum? Pertama-tama mungkin kita kembali pada definisi deprivatisasi agama atau public religion. Sekali lagi jika kita berbicara public religion, di sini kita harus ingat bahwa dalam kehidupan publik kita tidak bisa bersikap live and let die, kita hidup sementara yang lain harus mati. Tetapi tidak cukup juga hanya dengan co-existence: jadi selama Anda tidak mengganggu saya, saya tidak akan mengganggu Anda. Mestinya harus pro-existence. Kalau kita lihat dalam pemikiran Hans Kung, dia menawarkan konsep pro-existence. Dalam konsep ini ditegaskan bahwa kalau saya mati maka Anda juga mati, kalau saya hidup maka Anda juga hidup. Jadi harus creative pro-existence dalam arti bahwa kita sama-sama peduli. Kalau dalam co-existence sebetulnya kita masing-masing tidak peduli. Sama-sama bekerja tapi tidak pernah ada kerja sama. Bekerja sama dengan sama-sama bekerja itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau sama-sama bekerja artinya saya kerja, Anda kerja, tetapi kalau bekerja sama itu mengandaikan relasi, mesti 268
Benjamin F. Intan ada yang disebut prinsip interdependence, solidarity dalam arti interdependensi, dan participation. Ini dua hal yang penting untuk masuk kepada konsep pro-eksistensi, dan hal ini harus dimiliki oleh agama publik. Sebagaimana saya tulis dalam disertasi saya bahwa agama, terutama agama samawi, seringkali justru sangat proaktif, termasuk kita, Kristen dan Islam. Namun agama yang kita sebut sebagai natural religion justru biasanya pasif. Jadi, menurut saya, kita harus kembali mengaktifkan mereka demi genuine civil consensus, untuk mencapai konsensus yang sejati. Ini hal yang pertama. Kedua, kita harus mendefinisikan apa yang kita maksud "publik". Menurut saya, ada empat hal yang terkait dengan konsep "publik": par- ticipation, persuasion, commonality, dan plurality. Jadi di sini ada partisipasi, persuasi, komonalitas atau kebersamaan, dan bagaimanapun juga harus ada pluralitas. Yang ketiga, kita harus masuk pada apa yang saya sebut sebagai common good. Ini berarti bahwa ukurannya bukanlah yang populer akan mengalahkan yang tidak populer atau yang mayoritas mengalahkan yang minoritas, juga bukan jumlah good dari masing-masing agama, tetapi kesatuan dari good masing-masing agama. Rumusan common good harus dapat menjiwai spirit Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Artinya, ketika common good berbeda dari partial good masing-masing agama, ia tidak boleh bertentangan dengan kepercayaan dan ajaran setiap kelompok. Apakah konsep common good tersebut berangkat dari pemikiran John Rawls? Konsep dari Rawls sebenarnya kita tolak, meskipun belakangan ada perubahan dari Rawls melalui konsep overlapping consensus-nya. Kembali pada konsep common good, konsep ini sebenarnya adalah the unity. Jadi ini semacam satu-kesatuan dari pelbagai good dari masing-masing kelompok. Saya pernah menulis ini di Suara Pembaruan, kalau tidak salah "Pluralisme dan Common Good". Kalau menurut Franz Magnis-Suseno, ukuran common good minimum ada perlindungan terhadap minoritas. Jadi tetap common good, menurut John Courtney Murray, harus pluralist in structure. Jadi sekali lagi ukuran common good bukanlah yang lebih populer, mayoritas atau yang lebih kuat argumennya, melainkan satu kesatuan. Dengan kata lain, common 269
Membela Kebebasan Beragama good, seperti ditegaskan Murray, harus dicapai secara consensus melalui kontemplasi dan argumentasi, yakni ketika tercapai doctrine solidifies. Dalam arti bahwa ia tetap dalam satu-kesatuan tetapi tetap pluralist in structure dan juga mesti bisa menjamin hak-hak minoritas. Kita juga bisa mengambil dari sumber kekristenan yang disebut Golden Rule, yang menurut John Hick, berbagai variasinya ada di dalam setiap agama. Ia mengutip dari Hadits, bahkan juga dari agama Zoroaster, Hindu, Budha, dll. Inti dari Golden Rule itu adalah: apa yang engkau kehendaki supaya seseorang berbuat kepadamu, maka lakukanlah sesuatu itu kepada orang lain. Kalau saya teruskan dengan ajaran kekristenan, kasihilah orang lain sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Satu contoh, ketika saya studi di Boston ada seorang tokoh Muslim dari Indonesia bertanya kepada saya: "Oke, kami akui bahwa umat Muslim memang perlu mengevaluasi diri. Namun jikalau umat Kristen menjadi mayoritas, apakah umat Kristen bisa lebih baik dari kami (Muslim)?" Jawaban saya, bisa lebih baik, bisa juga tidak. Kita tidak tahu. Tapi saya katakan kepada dia, jikalau Kristen mayoritas di Indonesia, saya akan menentang pendirian negara Kristen karena hal itu tidak Alkitabiah. Apakah konsep Golden Rule itu seharusnya muncul dari civil society atau harus didorong oleh negara? Kalau didorong oleh negara, saya tidak setuju. Kita harus kembali pada konsep society-state distinction. Kalau kita kembali kepada Murray atau Abraham Kuyper, sebetulnya kita harus berhati-hati dengan negara. Kalau masalah ketertiban atau masalah public justice negara bisa masuk, tapi jangan kasih negara kesempatan untuk masuk terlalu jauh. Karena potensi negara untuk menjadi Leviathan atau bentuk lain yang justru mengancam kebebasan sangat besar. Jadi harus ada satu kesadaran, tidak harus dalam bentuk undang-undang, tapi bahwa kita harus mempunyai aturan soal hak-hak sipil, mungkin dalam bentuk hukum positif. Meskipun kalau kita memakai istilah hukum kodrati atau natural law mungkin lebih besar daripada itu. Jadi hukum positif ini harus tetap ada untuk menjamin hak-hak sipil. Tapi negara tetap tidak masuk ke dalam hal-hal yang sensitif seperti agama. Negara dan agama tidak boleh lengket. Sekali lengket, terjadilah 270
Benjamin F. Intan negara memanfaatkan agama (politisasi agama) dan agama memanfaatkan negara (agamaisasi politik). Dalam politisasi agama maupun agamaisasi politik, keduanya, baik negara maupun agama sama-sama dirugikan. Dalam politisasi agama, bukan hanya agama yang dirugikan, tapi juga negara. Begitu pula dalam agamaisasi politik, bukan hanya negara yang dirugikan tapi juga agama. Dengan demi- kian, yang terjadi dalam politisasi agama dan agamaisasi politik adalah tindakan bunuh diri (suicide), baik bagi agama mau- pun negara. Ukuran common good bukanlah yang lebih populer, mayoritas atau yang lebih kuat argumennya, melainkan satu kesatuan. Dengan kata lain, common good, seperti ditegaskan Bagi saya, politisasi agama dan agamaisasi politik adalah dua hal berbeda tetapi tidak bisa di- pisahkan. Jika ada politisasi agama maka di situ juga ada agamaisasi politik. Tapi, menurut saya, yang lebih menguntungkan dari ke- duanya adalah politisasi agama. Pendapat ini saya ambil dari pe- lajaran abad ke-4 ketika agama Kristen menjadi agama resmi pada zaman Konstantinus. Di situ sebetulnya dua entitas - agama dan negara - saling memanfaatkan. Tetapi ketika kita lihat sampai akhir, yang paling banyak dirugikan adalah agama, negara yang paling banyak ambil untungnya. Singkatnya, politisasi agama mendo- minasi agamaisasi politik. Murray, harus dicapai secara consensus melalui kontemplasi dan argumentasi, yakni ketika tercapai doctrine solidifies. Dalam arti bahwa ia tetap dalam satu kesatuan tetapi tetap pluralist in structure dan juga mesti bisa menjamin hak-hak minoritas. Di Indonesia puritanisme, radikalisme, dan persekusi terhadap kelompok lain dilakukan oleh umat Muslim. Sementara dalam konteks Reformasi Lutherian, yang mungkin ini sebuah reduksi, mempunyai dua implikasi: etika Protestantisme, meminjam Weber, yang merayakan kehidupan dunia, sehingga ia dilihat positif; namun yang kedua adalah munculnya puritanisasi kekristenan. Model yang kedua inilah yang tengah marak, misalnya di Amerika dan Amerika Latin. Masih mungkinkah nilai-nilai agama dipublikkan jika yang mewujud akhirnya yang puritan dan radikal? 271
Membela Kebebasan Beragama Saya kembali pada konsep saya di atas. Kenapa di Amerika, misalnya, terjadi fundamentalisme dan radikalisme adalah karena agama ditekan. Demikian juga kalau kita lihat dalam konteks Indonesia. Pada saat Soeharto berkuasa, Islam politik dilarang, yang diperbolehkan hanyalah Islam kultural. Di situ sebetulnya telah tertanam bibit ke arah fundamentalisme dan radikalisme. Dalam konteks Indonesia, menurut saya, kita mesti melihat sistem Pancasila. Kalau kita bersikeras masih mengajukan isu liberalisme yang meminggirkan agama pasti akan ditolak. Karena, sekali lagi menurut John Richard Neuhaus, bahwa naked public square itu sebetulnya tidak ada. Ketika ada peminggiran agama, sebetulnya ada masalah tertentu di sana. Inilah kemudian yang menyebabkan munculnya fundamentalisme dan lain sebagainya sebagai reaksi atas peminggiran agama. Sebagai contoh, kalau ada yang mengatakan bahwa liberalisme adalah kebebasan tanpa batas, artinya bebas melakukan apa saja, toh kenyataannya liberalisme tidak seperti itu. Apakah negara harus berperan minimal? Ya. Jadi semuanya kembali pada mekanisme pasar. Mungkin satu hal yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai terjadi politisasi. Karena politisasi agama lebih banyak terkait dengan faktor eksternal. Di samping tentu saja ada faktor internal. Artinya, mesti ada semacam revisi terhadap konsep-konsep teologi dari agama. Saya beri contoh, dalam kekristenan ada istilah common grace atau anugerah umum. Jadi Tuhan memberikan anugerah baik bagi yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Dengan kata lain, yang bukan Kristen juga bisa sehat atau mungkin malah lebih sehat atau lebih sejahtera. Pemerintahan di bawah kekuasaan non-Kristen pun bisa sejahtera. Ini berarti bahwa kita boleh berkeyakinan bahwa agama saya memang bukan agama Anda. Terus terang saja saya bukan pluralist indifferent, saya lebih setuju pluralist non-indifferent. Artinya, kita saling menghargai, tapi tidak menganggap semua agama sama. Menganggap semua agama sama artinya kita tidak menghargai keunikan masing-masing agama, sehingga menuju pada sinkretisme agama. Ini pluralisme murahan, kata Hans Kung. Menganut pluralisme non-indifferent artinya kita saling menghargai 272
Benjamin F. Intan tapi kalau ditanya tentang agama mana yang terbaik, pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa agama saya lebih baik. Kalau memang semua agama sama saja, kita bisa bertukar agama. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Jadi di sini kita harus menggaris bawahi bahwa menganut pluralisme non- indifferent harus disertai dengan memiliki teologi yang mampu untuk mengatakan bahwa di luar kita juga ada anugerah umum. Dalam Islam ada konsep rahmatan li al-'alamîn. Ya. Saya ambil contoh begini, kacamata adalah barang yang sangat berguna dan bisa jadi, penemunya mungkin orang yang agamanya berbeda dari saya. Waktu di Paramadina ada yang mengatakan bahwa penemu rumus aljabar adalah seorang Muslim dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan semua orang. Jadi hal semacam ini harus muncul. Semua penjelasan tersebut adalah kondisi ideal dalam ranah civil society. Namun ketika kekerasan yang mengatasnamakan agama terjadi, mau tidak mau negara harus terlibat. Lantas menurut Anda sampai batas mana negara bisa masuk untuk melakukan intervensi? Saya kira, dalam hal itu negara harus mempunyai prioritas. Prioritas dalam arti antara negative immunity dan positive immunity. Itu yang di- istilahkan dalam ICCPR sebagai non-derogable rights dan derogable rights. Dalam hal ini, negara harus lebih konsentrasi dengan negative immunity. Kalau sampai kekerasan keagamaan terjadi, maka negative immunity harus dilindungi dan diprioritaskan. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa saya punya hak untuk melakukan ini atau itu di ruang publik, terlepas benar atau salah, bisa dikatakan bahwa itu adalah positive immunity. Hak positive immunity itu penting, tapi negative immunity masih jauh lebih penting. Jadi negara harus bisa memilih mana yang lebih diprioritaskan. Ini adalah prinsip dasar. Sekalipun kekerasan atas nama agama terjadi, itu tetap masalah penafsiran. Tidak bisa agama yang telah dipeluk dilarang. Jadi yang bisa diatur adalah ekspresinya. Soal tafsirnya apakah tekstual atau kontekstual, negara tidak boleh masuk ke situ. Jadi harus ada prioritas. Ide "negatif " harus lebih tinggi dari ide "positif ". 273
Membela Kebebasan Beragama Konsep agama publik mengandaikan adanya kedewasaan dari para pemeluk agama. Jika tidak, seperti di Indonesia, agama publik hampir tidak mungkin lahir, dan oleh karenanya sebagian kalangan menganggap perlunya peran negara. Di Barat, karena mereka telah melalui proses sejarah yang melelah- kan, agama publik muncul tanpa dorongan negara. Menurut Anda? Mungkin kita harus kembali pada konsep Jose Casanova, bahwa agama publik beroperasi di tingkat civil society, bukan di tingkat state atau political society. Agama publik pada state level dalam bentuk negara agama; pada political society level dalam bentuk partai politik agama. Pada kedua level ini agama bersentuhan (lengket) dengan negara, sehingga politisasi agama dan agamaisasi politik tidak terelakkan. Dan, seperti yang telah saya ungkapkan di atas, dalam kedua proses ini baik negara maupun agama sama-sama rugi, keduanya sama-sama menghadapi tindakan bunuh diri. Itu sebabnya saya setuju dengan Casanova yang membatasi agama publik pada civil society level. Memang betul bahwa dulu pemerintah, meminjam gagasan T.B. Simatupang, memunculkan Pancasila sebagai asas tunggal. Tetapi itu hanya untuk partai politik, bukan untuk ormas, apalagi untuk organisasi keagamaan. Dengan pertimbangan siapapun atau partai politik apapun yang menang akan berdasar pada Pancasila. Mungkin "negara bisa masuk" ke situ. Dalam arti negara membolehkan apapun asasnya asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Ungkapan Pancasila sebagai asas tunggal yang akhir-akhir ini mulai lagi didengung-dengungkan akan memunculkan kembali trauma masa lalu. Jadi, harus ada koridor atau batas intervensi negara, dan tetap mensyaratkan kebebasan. Bagi Jose Casanova, yang telah belajar dari pelbagai kasus - meskipun dia mengatakan belum belajar kasus Islam, Hindu, Budha, dan sebagainya - bila kita berbicara tentang public religion, maka pada saat yang sama juga berbicara tentang kedewasaan. Namun berbicara mengenai kedewa- saan itu bukan hanya problem Indonesia. Oleh karena itu, Casanova mengambil kesimpulan bahwa agama publik harus bermain pada tataran civil society. Dan ketika dia berbicara pada tataran civil society, saya menangkap bukan berarti dia melarang, melainkan tidak merekomen- dasikan adanya partai politik agama dan sebagainya. 274
Benjamin F. Intan Perlu kita ingat bahwa bukan berarti karena kita main pada tataran civil society kemudian dampaknya kecil terhadap negara. Abraham Kuyper menyebut ada dua dampak: pertama, dampak secara institusi; dan kedua, secara organik. Dampak secara institusi, bagi saya, mesti masuk ke dalam politik moral. Organik artinya individu, dengan merayakan kehidupan keagamaan. Kalau kita lihat, pertama kali demokrasi muncul justru di negara-negara Protestan. Lalu pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Huntington mengatakan, Konfusius, Islam, dan Katolik tidak bisa mengadopsi demokrasi. Namun kemudian ia memasukkan negara yang mayoritas Katolik dalam The Third Wave. Kembali pada pertanyaan tadi, kenapa negara-negara yang warganya mayoritas menganut Protestan bisa menjadi negara demokrasi? Itu karena dimulai dari gereja. Dari gereja mereka belajar memilih pengurus gereja, yang acap disebut majelis atau diaken. Di majelis itulah terdapat mekanisme untuk memilih ketua majelis. Itu semua contoh bagaimana mereka belajar demokrasi sampai pada Sidang Raya (General Assembly) Sinode. John Nicholls, dalam buku- nya Democracy and the Churches, mengatakan bahwa dengan prak- tik seperti ini, kemudian masuk ke dalam masyarakat, pekerjaan, dan pemerintahan. Jadi tradisi de- mokrasi justru dimulai dari dalam, yaitu dari agama dulu. Karena itu saya tetap mengatakan peran agama publik di tataran civil socitey tetap punya dampak begitu besar, baik agama publik secara institusi maupun secara organik. Contoh di atas adalah peran agama publik secara organik, secara individu merayakan kehidupan keagamaan. Contoh lain pengaruh agama publik secara organik bisa masuk melalui kehidupan pernikahan. Kalau kita lihat masalah pernikahan, maka ada dua cara yang dilakukan, yakni bisa per-nikahan secara agama, melalui gereja atau Islam, dan juga secara sipil. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Pengaruh bisa masuk juga melalui jalur ini. Dalam politisasi agama, bukan hanya agama yang dirugikan, tapi juga negara. Begitu pula dalam agamaisasi politik, bukan hanya negara yang dirugikan tapi juga agama. Dengan demikian, yang terjadi dalam politisasi agama dan agamaisasi politik adalah tindakan bunuh diri (suicide), baik bagi agama maupun negara. 275
Membela Kebebasan Beragama Ini harapan kita agar secara organik pengaruh individu bisa masuk, mulai dari merayakan kehidupan agama. Lalu jika kita baca Huntington dalam bukunya The Third Wave kita tahu bahwa negara-negara Katolik menjadi negara demokrasi mulai 1970-an. Pada 1974 Portugis menjadi negara demokrasi, lalu Spanyol, dan Amerika Latin. Dari mana demokrasi bisa muncul dalam negara Katolik? Sebagaimana dikutip George Weigel, yakni dari Konsili Vatikan II. Lalu Konsili Vatikan II itu dari mana? Ter- utama dokumen religious freedom, kita tahu John Courtney Murray, mengambil peran yang begitu besar, dan ia belajar demokrasi dari Amerika by experience. Singkatnya, di situ kita bisa lihat, karena Konsili Vatikan II maka negara yang berbasis Katolik menjadi negara demokrasi. Jadi, sekali lagi, peran agama melalui civil society terhadap negara begitu besar tanpa harus bersentuhan dengan negara. Bersentuhan dengan negara berakibat sebaliknya, malah akan mengerdilkan agama. Judul disertasi yang Anda tulis Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia. Apakah menurut Anda Pancasila memang mempunyai semangat ke arah public religion? Ada. Saya sebetulnya fokus pada sila pertama. Kalau kita lihat sila pertama, dan kita katakan bahwa ia menjamin kebebasan beragama dan toleransi beragama, sebenarnya tidak hanya sila pertama, sila-sila yang lain juga dapat menjamin. Tetapi saya melihat sila pertama mempuyai ke- khususan. Sila pertama mendorong agama berperan di ruang publik. Lalu saya tafsirkan sila pertama itu sebagai peran agama di tataran civil society. Saya berpendapat seperti itu mengutip pernyataan Soekarno, kalau tidak salah, ketika berbicara tentang sila pertama beliau singgung tentang The Roles of Religion. Pemikiran T.B. Simatupang pun demikian. Demikianpun Interpretasi saya. Jadi sila pertama tidak hanya menjamin toleransi dan kebebasan beragama, karena sila-sila yang lain juga menjamin hal-hal tersebut. Itu artinya, seperti dikatakan Panitia Lima tentang sila pertama, bahwa agama memberikan landasan moral yang kuat bagi negara. Kalau kita baca Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), agama memberikan landasan moral, etika, dan spiritual. Kalimat ini berasal dari Eka Darmaputera. Tapi ketika saya baca Muhammad Natsir, ketika bicara di Pakistan, dia menyinggung juga tentang peran agama sebagai landasan 276
Benjamin F. Intan moral, etik, dan spiritual. Tapi yang memasukkan tiga istilah ini ke dalam GBHN adalah Eka Darmaputera. Tetapi Natsir tidak hanya mengatakan bahwa Islam merupakan landasan moral, etik, dan spiritual tetapi juga menjadi penopang dasar bagi negara. Itu yang berbahaya bila kita merujuk kepada Natsir. Tanggapan Anda? Saya setuju bahwa kita tidak bisa mengacu terhadap konsep Natsir ihwal negara. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa istilah ini pertama kali saya baca ketika Natsir berbicara di Pakistan. Jadi bukan semata- mata penemuan Eka Darmaputera. Saya tidak tahu apakah memang Eka pernah membaca Natsir atau memang penemuannya sendiri. Tetapi saya setuju dengan hal itu. Bisakah Anda gambarkan perdebatan awal seputar Pancasila dan UUD 1945 dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Natsir, Supomo, T.B. Simatupang, Eka Darmaputera, dan lain-lain, yang begitu bagus dipetakan dalam buku Anda, tentu saja yang terkait dengan gagasan Anda mengenai public religion? Saya melihat begini, kita tahu ketika itu sidang deadlock, dan pada 1 Juni 1945 Soekarno memaparkan Pancasila. Proposal Soekarno tersebut langsung disetujui oleh sidang. Dalam paparannya tentang Pancasila, Soekarno mengatakan kelima sila bisa diperas menjadi Trisila, dan saat itu sila Ketuhanan masih ada. Tetapi ketika Soekarno mengatakan Trisila diperas lagi menjadi Ekasila yang intinya menjadi gotong-royong. Kuntowijoyo menyebutnya sebagai sosialisme, lalu Mohamad Roem protes mengapa Ketuhanan itu bisa hilang dan berubah menjadi gotong- royong. Poinnya di mana? Kemudian kita tahu Panitia Sembilan dibentuk untuk mereformulasi- kan Pancasila ala Soekarno. Panitia Sembilan bagi saya penting karena kemudian Piagam Jakarta bisa muncul, yang saya pribadi tidak setuju dengan tambahan 7 kata pada sila pertama, "dengan kewajiban menja- lankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tetapi jangan lupa, Panitia Sembilan tidak hanya menambahkan 7 kata pada sila pertama, tapi mereka juga mengubah susunan Pancasila. Kalau susunan Pancasila 277
Membela Kebebasan Beragama menurut Soekarno, sila Ketuhanan menempati urutan kelima, oleh Panitia Sembilan sila Ketuhanan diubah menjadi sila pertama. Menariknya di sini, bahwa pentingnya Piagam Jakarta itu adalah adanya perubahan susunan yang kita setujui di samping penambahan 7 kata yang tidak kita setujui. Ketika mereka meletakkan sila Ketuhanan sebagai sila pertama, Eka Darmaputera mempunyai penafsiran, sebagaimana ia tulis dalam disertasinya tentang Pancasila, bahwa urutan pertama itu bukan sekadar urutan pertama. Tetapi, menurut Eka, sila pertama menjadi sila yang fundamen untuk sila-sila lain. Tujuh kata kemudian dihilangkan sebe- lum 18 Agustus 1945 oleh tokoh seperti Mohammad Hatta, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan lain-lain, diganti dengan tiga kata: Yang Maha Esa. Kata-kata ini dianggap sebagai tauhid (prinsip monoteisme), dengan catatan hanya Islam yang percaya tauhid, agama- agama lain tidak. Tapi ternyata semua agama kemudian menyatakan dirinya sebagai agama monoteis. Sekali lagi saya katakan bahwa saya setuju dengan pendapat Eka Darmaputera bahwa sila pertama adalah sila fundamen bagi semua sila lain dan saya ambil sebagai dasar bagi konsep public religion. Jadi, turunannya: kalau kita berbicara mengenai kemanusiaan, misalnya, sila kedua, bukanlah humanisme tanpa Allah. Kalau kita bicara tentang nasionalisme, bukan chauvinisme, melainkan bahwa semua manusia itu sama. Kalau saya tafsirkan dalam Kristen sebagai image of God, gambar berupa alam. Mungkin dalam Islam disebut Khalifah Allah. Keempat, mengenai demokrasi, mungkin semacam teo-demokrasi. Di sini saya konservatif. Berbeda dengan mas Dawam Rahardjo yang mendukung sekularisme, saya lebih mendukung sekularisasi. Yang kelima, tentang keadilan sosial juga tidak bisa kita lepaskan dari Tuhan. Ringkasnya, sila yang pertama saya tafsirkan sebagai public religion. Artinya, bagi saya, agama mesti mendasari semua sila. Secara singkat, itu pandangan saya tentang Pancasila terkait agama publik. Menurut Anda apakah UUD 45 sudah memadai bagi bangsa kita yang sangat plural? Bagaimana dengan kritik sebagian kalangan bahwa dalam UUD kita masih banyak pasal-pasal yang tumpang-tindih? 278
Benjamin F. Intan Coba kita lihat kembali, ada satu keanehan ketika Soekarno menge- luarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pertanyaan kita begini: kenapa waktu itu dia tidak mengatakan kembali ke UUD 1950? Karena UUD 1950 lebih lengkap ketimbang UUD 1945. Kalau tadi Anda menying- gung soal kelengkapan dan adanya kontradiksi, UUD 1945 memang banyak problem. Tetapi saya melihat Dekrit Presiden 1959 itu menandai masuknya budaya Jawa, yaitu dengan kembali pada yang awal, UUD 1945. istilah negative immunity, yang menegaskan kalau agama Saya setuju bahwa harus ada amandemen, walaupun spirit dan Preambule-nya tidak boleh di- sentuh. Jadi seperti contoh pasal 33, yang mengemukakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam hal ini Soeharto yang paling konsisten. Dengan asas "kekeluargaan" dia menjalankan ekonomi. Kalau kemudian Liem Soe Liong masuk, itu cerita lain lagi. Tapi mungkin itu pengaruh dari Belanda dengan adanya pembagian kelas warga negara. Jadi saya setuju harus ada amandemen. mengganggu ketertiban umum, saya memakai istilah Michael Walzer, negara mesti hanya sampai pada batasan "at" the boundaries dan bukannya "across" the boundaries dari agama. Artinya, ketika ada tafsir agama yang menimbulkan ketertiban umum terganggu, negara tidak bisa melarang agamanya. Jadi negara harus tetap membiarkannya hidup bebas. Kebebasan dalam arti ini tidak bisa ditawar lagi. Celakanya kemudian ada kelompok-kelompok pengusung peraturan- peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan konstitusi. Meskipun tidak memakai label agama tertentu namun kita tahu bahwa isinya sangat dekat dengan ajaran atau doktrin agama tertentu. Ambil contoh, misalnya penerapan syariat Islam di Aceh yang dilakukan secara demokratis. Bagaimana Anda memandang fenomena-fenomena ini? Menurut saya begini, kalau Amerika jelas merupakan Negara Serikat (Federasi), United States of America, sehingga otonominya sangat jelas. Namun mereka mempunyai satu jiwa - semacam Bhinneka Tunggal Ika 279
Membela Kebebasan Beragama di Indonesia - bahwa aturan apapun yang ingin dibuat harus tetap menja- min keragaman. Ini penting. Bagi saya dengan munculnya perda, baik itu yang islami atau kristiani, seperti Perda Injil yang ada di Manokwari, sebenarnya itu sama saja, bertentangan dengan konstitusi. Jadi, bagi saya, otonomi boleh diberikan dalam bentuk daerah khusus dan sebagainya namun setiap aturan yang dibuat harus dikembalikan pada core negara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saya lihat di sini ada politisasi agama dan tentu saja ada juga agamaisasi politik. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa tiap kali ada politisasi agama, pasti diikuti dengan adanya agamaisasi politik. Dan dalam kedua proses ini, baik negara maupun agama, melakukan tindakan bunuh diri walau pada akhirnya didominasi politisasi agama. Saya kira orang seperti Cak Nur, Gus Dur dan lain-lain sadar bahwa kalau membuat negara Islam, siapa yang justru paling dirugikan. Dalam hal ini yang paling rugi adalah Islam. Ini yang saya maksudkan dengan tindakan bunuh diri. Anda tahu Bapa Gereja Agustinus menulis bukunya yang sangat terkenal (magnum opus) The City of God. Kenapa muncul buku itu? Karena pada zaman Konstantinus agama Kristen dijadikan sebagai agama resmi. Konstantinus pernah membuat keputusan bahwa yang menjadi tentara hanya boleh orang Kristen. Menjadi tentara pada saat itu mempunyai kuasa yang sangat besar, merupakan sumber rejeki. Kemudian semua orang berlomba-lomba untuk menjadi tentara. Situasi seperti ini berakibat terhadap upaya-upaya untuk memanfaatkan agama Kristen demi keuntungan pribadi. Akhirnya Roman Empire runtuh. Kekristenan dituduh sebagai penyebabnya. Itulah alasannya kemudian Agustinus menulis The City of God yang diplot untuk defense kekristenan. Dalam konteks itulah buku tersebut ditulis. Jadi, sebetulnya teman-teman Muslim yang lain belum melihat apa yang Cak Nur dan Gus Dur lihat. Memang dulu Gus Dur mengung- kapkan, sebagaimana pernah saya baca, ada keinginan dalam hatinya untuk membuat negara Islam, tetapi kemudian ia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dari segi konteks dan aspek sosiologisnya tidak mungkin mendirikan negara Islam. Dan dari sinilah Gus Dur menyadari persoalannya bukan pada what is-nya. Setelah ia benar-benar menyelami masalah ini, kemudian ia mengambil kesimpulan tidak boleh ada negara Islam. Ia menolak negara Islam pertama-tama bukan karena alasan what 280
Benjamin F. Intan is tapi karena alasan what ought. Jadi kembali lagi harus kita camkan bahwa yang lebih rugi adalah agama kita sendiri kalau sampai ada negara agama. Saya kasih contoh soal politisasi agama, beberapa waktu lalu saya bicara mengenai Perda Injil Manokwari pada diskusi yang diadakan Reformed Center for Religion and Society bersama Mas Yudi Latif dan Mas Ahmad Suaedy. Siapa pendukung perda syariah di 30-an kabupaten? Bukan monopoli partai agama seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melainkan partai sekular sebagai pendukung utamanya. Inilah problem kita. Ini pembodohan atau apa? Tetapi yang jelas posisi saya ketika berbicara pada saat itu adalah saya tidak setuju dengan apa yang terjadi di Manokwari. Walaupun ada hal-hal yang harus kita mengerti ihwal situasi di Manokwari namun mengenai perda Injil, bagi saya, tetap tidak bisa ditolerir. Ketika menyatakan ketidaksetujuan, selain social argument, saya memakai Biblical argument, theological argument, spiritual argument, dan moral argument. Kenapa saya mesti menggunakan berbagai macam argumen normatif tersebut, karena saya teringat dengan pertanyaan teman saya di Boston, bagaimana kalau Kristen menjadi agama mayoritas. Jadi penolakan terhadap perda injili bukan karena secara pragmatis ketakutan ada reaksi balik dari umat agama lain, tetapi karena secara normatif memang tidak bisa dibenarkan. Bagaimana dengan UU PNPS no. 1 Tahun 1965. Di sini negara membatasi adanya agama di Indonesia, meskipun kemudian ada tambahan dari semula lima kemudian menjadi enam. Seringkali pasal ini digunakan oleh negara untuk mencabut hak-hak atau kebebasan sipil dalam beragama. Apakah menurut Anda undang-undang semacam ini harus dicabut? Saya kira harus dicabut. Bagi saya, meregulasi agama itu tidak bisa. Kita jangan lupa satu hal bahwa ada semacam religious legitimacy di sini. Misalnya, Saksi Yehovah yang pernah dilarang pemerintah atas reko- mendasi pihak Kristen dan pihak Islam, tapi kemudian pada zaman pemerintahan Gus Dur diperbolehkan lagi. Kristen juga merasa terancam dengan kehadiran Saksi Yehovah. Namun demikian, dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang Saksi Yehovah, tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah memberi legitimasi religius pada 281
Membela Kebebasan Beragama pemerintah. Dan jika negara sudah punya hal itu, kapanpun bisa digunakan untuk menyerang balik ke kita umat beragama, pemberi legitimasi religius. Ini yang harus kita perhatikan. Seperti munculnya Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah sebagai pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) No.13 tahun 1969. Perber menggantikan SKB karena SKB dianggap bermasalah. Tapi mengapa pada draft pertama Perber tertera kata confidential? Sebagai peraturan publik, Perber seharusnya terbuka dan didiskusikan terlebih dahulu di publik, dan bukannya tertutup dan konfidensial. Apalagi mengingat keber- adaan Perber adalah untuk menggantikan SKB yang bermasalah. Tetapi persoalan utama Perber bukan di situ. Ketika itu saya dan beberapa tokoh Kristen mendapat draft yang dikatakan konfidensial tersebut. Kami pun berkumpul dan membahasnya. Lalu kami berpikir, bagaimana seharusnya merespon akan hal ini, apakah kami coba mem- betulkan redaksinya saja? Padahal secara aturan perundang-undangan baik SKB atau Perber sudah menyalahi aturan. Bagaimana mungkin persoalan nasional keagamaan yang begitu penting dan kompleks "diatur" hanya oleh secarik keputusan menteri? Kalau kita mau merujuk pada ketetapan MPR, kalau tidak salah pasal 20, persoalannya menjadi amburadul. Bagaimana dengan posisi PGI terhadap Perber? PGI dipilih pemerintah mewakili pihak Protestan dalam pertemuan antarlembaga keagamaan untuk merumuskan draft final Perber bersama pemerintah. Keterlibatan PGI di dalam merumuskan draft final Perber membawa dilema tersendiri: jika terlibat bisa dicap PGI turut mendukung Perber yang tidak jelas aturan hukumnya, tetapi kalau tidak terlibat Perber yang dihasilkan bisa lebih buruk daripada SKB. Bagaikan buah simala- kama: kalau makan, ayah mati; tidak makan, ibu mati. Posisi PGI bagaikan memilih antara tirani dan anarki. Kedua-duanya sama-sama evil, harus memilih lesser evil, necessary evil. Memang di dalam teologi Kristen, kalau kita disuruh memilih antara anarki dan tirani maka kita lebih memilih tirani. Kita bicara dalam konteks evil. Demikianlah kalau kita lihat John Calvin, Martin Luther, dan Agustinus, yang jikalau diminta memilih antara tirani dengan anarki, mereka cenderung memilih tirani. Karena sejahat- 282
Benjamin F. Intan jahatnya tirani, kejahatannya masih bisa diprediksikan. Tetapi kalau anarki atau chaos, evil-nya hampir-hampir tidak bisa diprediksi. Persoalannya, PGI mewakili umat Protestan hanya secara de jure, tapi tidak de facto. Artinya, Protestan bukan hanya yang tergabung PGI, masih banyak gereja dan kelompok lain. Hal ini tidak disadari atau sengaja dilupakan PGI. Sehingga PGI tidak pernah mengadakan konsultasi dengan kelompok Protestan yang lain sebelum berdialog dengan lembaga keagamaan lain di dalam menyusun draft final Perber. Menariknya, setelah pertemuan PGI dengan lembaga keagamaan ke-10 lalu terjadi deadlock. Ketika mengalami kebuntuan barulah PGI mulai membuka pintu dialog dengan umat Protestan lain, walau de- ngan kalangan yang amat terbatas, dengan difasilitasi Institut Leimena, yang mana saya turut hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah Perber dilegalisasi- kan, PGI turut mensosialisasi- kannya dengan mengundang umat Protestan di gedung PGI Salemba. Pada saat itu PGI men- dapat banyak sekali kecaman dari berbagai kelompok Protestan termasuk gereja-gereja anggota PGI yang merasa tidak diikutsertakan dalam dialog Perber. Hal ini yang kita sesalkan dari PGI. Menganggap semua agama sama artinya kita tidak menghargai keunikan masing-masing agama, sehingga menuju pada sinkretisme agama. Ini pluralisme murahan, kata Hans Kung. Menganut pluralisme non- indifferent artinya kita saling menghargai tapi kalau ditanya tentang agama mana yang terbaik, pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa agama saya lebih baik. Sebenarnya konstitusi ataupun dasar negara kita, Pancasila, menjamin pluralisme. Masalahnya, gagasan pluralisme mendapat banyak tentangan termasuk dari MUI yang mengharamkannya. Melihat fenomena ini, konsep pluralisme seperti apakah yang mesti kita dorong untuk konteks Indonesia? Saya pernah membaca pendapat Prof. Din Syamsuddin di Suara Pembaruan bahwa selama ini paham pluralisme telah disalahmengertikan. Saya tidak tahu apakah pernyataan itu ditujukan pada MUI yang pernah mengeluarkan fatwa menolak puralisme. Namun yang saya tangkap, 283
Membela Kebebasan Beragama pluralisme yang Din sepakati adalah pluralisme non-indifference, karena kalau pluralisme indifference itu berarti sudah masuk kategori sinkretisme. Kita setuju dengan Din, kita tolak pluralisme indifference yang mencam- puradukkan seperti itu. Jadi, menurut Din, di sana ada kesalahpahaman. Ini yang harus kita jelaskan dari konsep pluralisme. Pluralisme, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, bukanlah seka- dar fakta tetapi sesuatu yang sudah menjadi keharusan (norm). Fakta artinya harus kita terima. Keharusan artinya tidak bisa kita hilangkan. Apa yang saya bicarakan di sini adalah juga berdasarkan teologi Kristen. Kasarnya, jangan bermimpi bahwa di dunia ini hanya akan ada satu agama. Jadi, bagi kita, Pluralisme secara menyeluruh, saya memakai istilah Immanuel Kant, adalah suatu keharusan kategoris yang unconditional, tidak bersyarat. Tetapi pluralisme secara parsial bisa dikatakan sebagai keharusan hipotetis (hypothetical imperative). Artinya, keharusan yang unconditional, bersifat partikular, bukan universal. Misalnya, katakan saja ada satu agama X yang terus merosot dan hanya tinggal lima pemeluk saja di Indonesia. Menghadapi kasus ini, kita tidak punya kewajiban untuk tetap menjaganya, seperti maaf, ibarat menjaga spesies hewan yang men- dekati punah. Dengan kata lain, agama X tersebut bisa saja punah secara natural dan itu tidak mengganggu keberadaan pluralisme oleh karena kita sedang membicarakan konteks pluralisme parsial yang conditional. Berbicara tentang Pancasila dan pluralisme, menarik menyimak tesis J.M. van der Kroef yang menerbitkan 2 jilid buku di Bandung tahun 1950 berjudul Modern Indonesia. Benar bahwa mangkok yang kosong perlu diisi, cuma bagi saya lebih dari sekadar mengisi mangkok. Artinya, ada semacam batasan di sini. Batasannya, menurut saya, adalah spirit of Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Maka, apabila kita berbicara tentang interpretasi Pancasila, semua kontribusi harus berdasarkan bhinneka tungal ika. Dalam arti bahwa kita harus menjaga kebhinekaan tapi tidak mengancam persatuan; dan sebaliknya memelihara persatuan tapi tidak membunuh kebhinekaan. Jadi, bagi saya, pluralisme adalah keberagaman dalam suatu negara yang tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun. Konsili Vatikan II (Katolik) menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja. Di Kristen juga ada prinsip-prinsip toleransi dalam oikumene. Di 284
Benjamin F. Intan agama lain juga ada ajaran atau prinsip dasar yang mengajarkan toleransi dan kebebasan beragama. Tetapi kita seringkali melihat hal-hal seperti itu tidak sesuai dengan praktiknya. Pertanyaannya, sebenarnya sampai batas mana agama memungkinkan toleransi menjadi sebuah nilai yang kita semua idamkan? Sehubungan dengan ini, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Pertama, wajar dan sah-sah saja apabila umat berpikir bahwa agamanya yang terbaik. Konsili Vatikan II, misalnya, sekalipun menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja, tetap saja berpikir bahwa semua orang diselamatkan mela- lui Kristus. Orang-orang non- Kristen yang diselamatkan, sadar atau tidak, mereka itu semua di- selamatkan oleh Kristus. Mereka itu adalah anonymous Christians, konsep ini diajarkan Karl Rahner. Menurut Hans Kung, dalam hal keselamatan, Konsili Vatikan II tetap membedakan antara Kristen dan non-Kristen. Untuk dapat diselamatkan orang Kristen hanya perlu menjadi orang Kristen biasa-biasa saja (ordinary Christian), sedangkan bagi non-Kristen untuk dapat diselamatkan mereka harus menjadi sangat saleh dalam agama mereka (extraordinary) seperti menjadi imam atau ulama. Artinya, tetap saja ada semacam superior code di sini. Apabila kita berbicara tentang interpretasi Pancasila, semua kontribusi harus berdasarkan Bhinneka Tungal Ika. Dalam arti bahwa kita harus menjaga kebhinekaan tapi tidak mengancam persatuan; dan sebaliknya memelihara persatuan tapi tidak membunuh kebhinekaan. Jadi, bagi saya, pluralisme adalah keberagaman dalam suatu negara yang tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun. Karena itu, hal ini tidak boleh dipermasalahkan. Bahkan ketika umat berpikir keselamatan hanya ada dalam agamanya. Itu adalah hak kepercayaannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita mau jujur, setiap kita pun menganggap agama kita yang paling baik. Setuju dengan pluralisme agama tidak berarti kita menganggap semua agama sama, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tentang pluralisme agama. Dengan demikian, bagi saya, misi dan dakwah tidak boleh dipermasalahkan apalagi dilarang oleh karena bermisi atau berdakwah merupakan bagian yang tidak 285
Membela Kebebasan Beragama terpisahkan dari kepercayaan yang paling hakiki daripada umat yang bersangkutan. Masalah toleransi dan kebebasan beragama bukan di sini. Dalam terminologi teologi Kristen, bagi saya toleransi dan kebebasan beragama tidak dibicarakan pada level Gospel's mandate, tapi pada level cultural mandate. Ini poin saya yang kedua. Toleransi dan kebebasan beragama dibicarakan pada tingkat cultural mandate. Agama-agama harus mampu mengembangkan teologinya untuk mengakomodasikan aspirasi agama lain. Dalam kekristenan, teologi Reformed, misalnya, kita kenal konsep "anugerah umum" (common grace) yang mengajarkan bahwa yang non- Kristen pun dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemaslahatan bangsa. Bagi John Calvin, non-Kristen dapat memimpin negara menuju kepada kesejahteraan. Ada kalangan yang menganggap bahwa konsep soteriologi - pluralisme yang berdasar pada gagasan-gagasan teologi - itu percuma. Karena para penggagas pluralisme mendasarkan diri pada kitab suci, demikianpun pendasaran kelompok yang antipluralisme. Akhirnya yang terjadi hanyalah tarik-menarik dalam tataran teologis. Kitab suci ditarik berdasarkan kepentingan masing- masing. Apakah menurut Anda perdebatan pluralisme yang masih lari ke perdebatan teologi adalah sesuatu yang kondusif bagi kondisi negara ini? Saya setuju kalau konsep pluralisme didasarkan pada konsep so- teriologi maka hal itu akan percuma, karena masing-masing mempunyai argumentasi sendiri dengan kitab suci sebagai dasarnya. Tapi itu tidak berarti bahwa konsep pluralisme tidak bisa didasarkan pada gagasan-gagasan teologi. Bagi saya, harus didasarkan pada konsep teologi tapi, seperti yang telah saya jelaskan di atas, bukan pada level Gospel's mandate tapi pada level cultural mandate. Saya setuju dengan obyektivikasi. Bahwa dalam dialog antaragama, ketika merumuskan sesuatu hendaknya tidak memakai theological terminology, di mana diterima atau tidaknya usulan kita bukan karena berasal dari Kristen, Islam, Hindu dan yang lain, tapi karena semata-semata hal itu memang dapat dicerna akal sehat, obyektif dan make sense. Walaupun Richard Mouw, seorang social ethicist dari kalangan Reformed, mengusulkan bahwa dalam dialog publik ketika kita mengusulkan sesuatu, 286
Benjamin F. Intan kita harus jelas menyatakan posisi iman dengan memakai ayat-ayat kitab suci, misalnya. Untuk menyatakan kepada counterpart kita bahwa konsep seperti itu ada dalam agama kita. Dalam konteks ini saya setuju dengan Mouw. Tapi bagi saya, konsensus suatu dialog tidak boleh ada theological terminology yang dipakai. Tetapi ketika hasil konsensus disosialisasikan ke dalam internal umat, maka harus diberikan biblical and theological foundations, baik itu dengan memakai ayat-ayat kitab suci ataupun dengan mengutip perkataan teolog ini dan teolog itu, dan sebagainya. Tanpa biblical and theological foundation jangan harap umat akan berkomitmen padanya. Jadi harus dibedakan antara internal dan eksternal agama. 287
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Djohan Effendi Djohan Effendi Djohan Effendi Djohan Effendi, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Jakarta. Djohan Effendi Djohan Effendi Ia pernah menjabat sebagai Staf Sekretaris Jenderal Departemen Agama (1973-1978) dan Menteri Sekretaris Negara (2000-2001). 288
Djohan Effendi Pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh para elit pemegang otoritas agama; tidak pula mengekang hak hidup agama-agama lainnya. Itulah sistem demokrasi yang menempatkan sekularisme sebagai keniscayaan sekaligus memberi ruang luang bagi paham liberalisme dan pluralisme. Liberalisme di sini lebih berkaitan dengan wacana kebebasan berpikir, terutama dalam konteks keagamaan. Sementara pluralisme justru berangkat dari anggapan bahwa agama-agama tidak sama, sekaligus menjawab realitas masyarakat yang beragam, sehingga perlu bersikap pluralis, yakni menerima dan menghargai perbedaan. 289
Membela Kebebasan Beragama Wacana sekularisme di Indonesia mendapat resistensi yang cukup kuat. Bagi kalangan masyarakat yang beragama, lebih-lebih kaum Muslimin, ber- anggapan bahwa sekularisme adalah ancaman terhadap agama. Bagaimana Anda melihat masalah ini? Memang berkembang anggapan di kalangan umat beragama bahwa sekularisme menentang agama. Padahal masalahnya tidak sesederhana itu. Karena hal tersebut sangat tergantung bagaimana paham sekularisme diterapkan. Yang pertama-tama perlu dicatat adalah bahwa paham seku- larisme bukan semacam cetak-biru yang sudah jadi. Walaupun sejarahnya sangat panjang, namun sampai sekarang tampaknya pewujudannya masih mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan persoalan yang terjadi dalam masyarakat modern. Untuk membicarakan sekularisme ada baiknya bila kita menyimak latar belakang kemunculan paham ini. Sebab bagaimanapun sekularisme, dalam penerapannya, tidak terlepas dari latar belakang kesejarahan masing-masing negara. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kemunculan paham sekularisme tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hubungan agama dan kekuasaan dalam masyarakat Barat di Abad Pertengahan. Paham sekularisme lahir terutama sebagai reaksi terhadap kekuasaan gereja yang sangat dominan terhadap raja-raja Kristiani di Eropa. Karena itu ide dasar sekularisme adalah pemisahan gereja dan negara, yakni bagaimana gereja, yang kemudian diterjemahkan sebagai agama, tidak lagi mencampuri perikehidupan bernegara. Kalau kita menyimak perkembangan sekularisme di Inggris, kita bisa merujuk ke abad ke-16, ketika Henry VIII, pada 1534, mengambil alih kontrol Paus terhadap gereja-gereja di Inggris, karena Paus tidak mau merestui perkawinannya dengan Catherine dari Aregon. Bahkan, kemudian Raja Inggris menjadi Pimpinan Gereja Anglikan. Dalam kurun waktu beratus-ratus tahun Inggris berangsur-angsur membangun pemerintahan yang lepas dari kontrol gereja, walaupun Raja atau Ratu Inggris menjadi kepala Gereja Anglikan. Seperti kita saksikan selama ini pemerintahan Inggris tidak dilakukan oleh Raja atau Ratu tapi oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang berasal dari salah satu dari dua partai politik yang menang pemilu, partai buruh atau partai konservatif, yang dua-duanya merupakan partai sekular. Lain halnya dengan Prancis. Republik Prancis lahir dari revolusi Prancis yang menentang kekuasaan raja yang didukung kuat oleh gereja. Maka 290
Djohan Effendi campur tangan agama terhadap kehidupan politik dibatasi ketat. Bahkan, ekspresi keagamaan tidak diperkenankan kecuali dalam kehidupan privat. Negara-negara Eropa lainnya semuanya sudah menerapkan paham seku- larisme, namun bagaimana proses penerapannya sangat beragam. Swedia, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol dan negara Eropa lainnya mengalami proses yang berlainan satu sama lain. Berbeda dengan pengalaman Eropa, Amerika Serikat mempunyai pengalaman sendiri. Orang-orang Amerika pada mulanya adalah umat Kristen Protestan yang menyingkir dari Eropa karena berlangsungnya pertentangan keras antara gereja Katholik dan kaum Protestan yang menyebabkan konflik berdarah di sana sini, bahkan sempat me- lahirkan "perang agama" dan antara lain peperangan selama 30 tahun (1618-1648). Mereka berimigrasi ke Benua Amerika untuk mem- peroleh kebebasan beragama se- bagai pengikut gereja Protestan. Maka dalam kehidupan Amerika Serikat, nuansa agama, khususnya agama Kristen Protestan, masih kuat. Bahkan fundamentalisme Kristen muncul dari Amerika dan masih berpengaruh hingga saat ini. Lihat saja, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat wacana tentang agama muncul dalam perdebatan calon-calon presiden. Namun, mungkin karena pengalaman dari adanya gereja resmi di Eropa, maka sejak awal Amerika Serikat menolak kehadiran agama resmi. Amerika Serikat bersitegas menegakkan kebebasan agama-agama untuk berkembang tapi sekaligus tidak memberi ruang bagi agama-agama untuk memasuki wilayah kenegaraan. Tanpa sekularisme prinsip-prinsip demokrasi tidak mungkin diwujudkan secara penuh. Sebab kalau suatu agama memperoleh kedudukan lebih istimewa dari agama-agama lain, maka tidak mungkin ada kesetaraan di antara warga negara yang menganut berbagai agama atau kepercayaan, karena ada sekelompok pemeluk agama yang memperoleh kedudukan lebih tinggi dibanding penganut agama-agama lain. Sistem pemerintahan demokrasi menempatkan sekularisme sebagai keniscayaan. Bagaimana dengan masalah sekularisasi, bukankah tidak mungkin dilepas- kan dari sekularisme? 291
Membela Kebebasan Beragama Tentu saja kedua masalah itu ada titik singgungnya. Namun perlu ditekankan bahwa sekularisasi adalah proses yang tak mungkin dihindari sebagai bagian dari proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan sekularisme adalah paham yang berkembang sebagai respon manusia atas perkembangan kehidupan politik dalam masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan masalah hubungan agama dan negara. Yang pertama bersifat sosiologis, yang kedua bersifat ideologis. Titik singgung dari kedua hal di atas adalah bahwa keduanya mempu- nyai ciri yang sama, yakni pengurangan dan penyempitan peranan agama dalam kehidupan masyarakat. Untuk jelasnya kita bisa amati bagaimana proses sekularisasi terjadi. Saya masih ingat, ketika saya masih kecil, betapa di lingkungan masyarakat saya peranan tokoh agama sangat sentral hampir dalam keseluruhan kehidupan masyarakat. Kalau ada orang sakit pihak keluarganya pergi ke ulama meminta air untuk diminunkan kepada yang sakit sebagai obat. Perempuan yang susah melahirkan juga minta air kepada ulama. Orang yang ingin menanam padi minta air kepada ulama untuk disiramkan ke sawah dengan harapan tanamannya subur dan bebas hama. Orang yang ingin buka toko juga datang kepada ulama meminta air untuk disiramkan di sekitar toko dengan harapan dagangannya akan laris. Bahkan orang yang barangnya hilang atau dicuri orang juga minta bantuan ulama bagaimana agar barang itu dikembalikan. Sekarang hal semacam itu sudah tidak terjadi lagi. Orang sakit pergi ke dokter, poliklinik atau rumah sakit. Petani berkonsultasi dengan penyuluh pertanian; pedagang pergi ke bank; orang yang kehilangan barang pergi melaporkan pencurian ke kantor polisi dan sebagainya. Inilah salah satu gejala sekularisasi: peranan tokoh agama yang makin berkurang. Yang terjadi adalah rasionalisasi kehidupan yang ditandai oleh proses diferensiasi, pembedaan dan pemilahan peran-peran dalam masyarakat. Bagaimana dengan sekularisme? Sekularisme pada dasarnya memiliki ciri yang sama, diferensiasi kehidupan masyarakat, dalam hal ini pemilahan antara kehidupan privat dan kehidupan publik, antara wilayah agama dan wilayah negara. Agama dibatasi dalam wilayah privat sedangkan wilayah publik, terutama yang berkenaan dengan kehidupan politik, menjadi urusan negara. Apakah ada keterkaitan antara sekularisme dan paham demokrasi? 292
Djohan Effendi Sangat dekat keterkaitan di antara keduanya. Dan di sini agaknya perlu dicatat segi lain dari kemunculan paham sekularisme. Munculnya paham sekularisme, saya rasa, tidak bisa lepas dari perkembangan kemunculan paham demokrasi yang menempatkan kedaulatan dalam kehidupan bernegara berada di tangan rakyat. Dalam perspektif ini sekularisme muncul untuk memperkuat posisi rakyat berhadapan dengan raja-raja yang memerintah secara absolut sembari memperoleh legitimasi dari gereja. Dalam negara demokratis kedudukan semua dan setiap orang, apapun latar belakangnya, baik etnik, agama atau apa saja, sama di hadapan hukum. Dengan demiki- an, semua agama pun sama kedu- dukannya di hadapan hukum. Ini berarti agama tidak boleh mencam- puri kehidupan bernegara dan pe- merintahan. Karena itu bisa dikata- kan tanpa sekularisme prinsip- prinsip demokrasi tidak mungkin diwujudkan secara penuh. Sebab kalau suatu agama memperoleh ke- dudukan lebih istimewa dari aga- ma-agama lain, maka tidak mung- kin ada kesetaraan di antara warga negara yang menganut berbagai agama atau kepercayaan, karena ada sekelompok pemeluk agama yang memperoleh kedudukan lebih tinggi dibanding penganut agama-agama lain. Sistem pemerintahan demokrasi menempatkan sekularisme sebagai keniscayaan. Perlu ditekankan bahwa sekularisasi adalah proses yang tak mungkin dihindari sebagai bagian dari proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat sedangkan sekularisme adalah paham yang berkembang sebagai respon manusia atas perkembangan kehidupan politik dalam masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan masalah hubungan agama dan negara. Yang pertama bersifat sosiologis, yang kedua bersifat ideologis. Kalau sekularisme dianggap sebagai ancaman, maka ancaman itu terutama kepada pemerintahan teokratis yang menganggap rakyat hanyalah sebagai obyek dan negara itu sendiri sekadar menjadi alat penguasa yang mendapat legitimasi dari agama. Kalau begitu sekularisme terkait pula dengan liberalisme dan pluralisme? Tentu saja ketiga paham itu, sekularisme, liberalisme dan pluralisme, terkait satu sama lain. Sebuah pemerintahan yang tidak berada di bawah 293
Membela Kebebasan Beragama kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut; juga tidak mengekang hak hidup agama- agama lain. Dengan demikian sekularisme akan memberi tempat yang luas bagi paham liberalisme dan pluralisme. Lalu bagaimana Anda melihat ini semua dalam konteks negeri-negeri Muslim saat ini? Bagaimana dengan dunia Islam? Tentu saja masalah sekularisme juga muncul walaupun dalam nuansa yang sangat berbeda. Perbedaan itu terutama muncul karena struktur keagamaan Islam dan Kristen berbeda secara fundamental. Mungkin kita bisa melihatnya dari konsep tentang wahyu. Dalam agama Kristen wahyu adalah Yesus itu sendiri. Sedangkan dalam agama Islam wahyu adalah al-Quran. Melalui Yesus, menurut keyakinan Kristiani, Tuhan mengungkapkan diri-Nya melalui Tuhan Putera yang lahir, hidup dan mati di antara manusia. Sedang dalam kepercayaan umat Islam melalui al-Quran Tuhan menurunkan hidayah-Nya kepada umat manusia. Maka dalam sejarah Kristiani muncul perdebatan apakah Yesus itu Tuhan Putera yang tidak terpisahkan dari Tuhan Bapak ataukah manusia sebagaimana makhluk manusia lainnya? Sedangkan dalam sejarah Islam muncul perdebatan apakah al-Quran itu kalamullah yang bersifat qadim atau makhluk sebagaimana ciptaan Tuhan lainnya. Sebagaimana kita ketahui pada kedua-duanya, umat Kristen dan umat Islam, pendapat pertamalah yang menjadi anutan mayoritas umat masing-masing. Dalam pewujudannya kemudian agama Kristen mengambil bentuk gereja (bukan dalam arti fisik bangunan) dan dalam Islam menjelma menjadi syariat Islam, yang dalam bentuk konkretnya termuat dalam hukum-hukum fikih. Dalam realitas kesejarahan yang dialami masyarakat Barat gereja membawahi raja-raja Kristiani. Sedangkan dalam dunia Islam sultan-sultan menempatkan diri sebagai penjaga dan pelaksana syariah. Dan otoritas keagamaan tentu saja dipegang oleh ulama yang diangkat dan dipercaya oleh sultan atau khalifah, mungkin disebut muftî, qâdlî al-qudlât, atau syaykh al-Islâm. Institusi ini mempunyai posisi yang sangat kuat karena seolah- olah menjadi personafikasi agama. Karena agama menjadi unsur pendukung raja-raja Kristiani dan sultan-sultan Islam, kedua-duanya memiliki legitimasi sangat kuat dan wajar kalau mereka menjadi penguasa absolut, otoriter dan 294
Djohan Effendi disakralkan, yang pada gilirannya melahirkan kekuasaan yang tidak terkontrol, tidak jarang menindas dan korup. Tidaklah mengherankan kalau pengalaman sejarah yang dialami dunia Kristen juga terjadi dalam dunia Islam, kehadiran penguasa-penguasa duniawi yang memiliki legitimasi agama yang memerintah secara absolut. Salah satu reaksi yang muncul ada- lah berkembangnya ide sekularisme, sebuah paham yang membatasi peran istitusi dan pemuka agama dalam perikehidupan bernegara yang dianggap men-dukung praktik otoritarianisme. Tapi bukankah kemunculan paham sekularisme di dunia Islam karena pengaruh dunia Barat? Paham sekularisme, saya rasa, muncul Sampai batas tertentu ada benarnya. Pengaruh yang datang dari luar itu bertemu dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Muslim sendiri. Kita bisa melihat sejarah Turki karena Turkilah yang dianggap sebagai negeri Muslim pertama yang menerima paham sekularisme. Bermula dengan kemunculan Republik Turki pada tahun 1924 yang menghapuskan kekuasaan khalifah dan akhirnya menghapuskan lembaga kekhalifahan itu sendiri setelah Kerajaan Turki Usmani berkuasa cukup lama, 5 abad lebih. Sebenarnya Sultan Turki sekaligus khalifah, terakhir Dinasti Usmani, Sultan Hamid, sudah tidak riil berkuasa lagi sebelum ia dimakzulkan. tidak bisa lepas dari perkembangan kemunculan paham demokrasi yang menempatkan kedaulatan dalam kehidupan bernegara berada di tangan rakyat. Pasang surut kerajaan Turki Usmani ditandai perluasan wilayah kekuasaannya sampai merambah ke Eropa. Hubungan dengan Eropa ter- utama dalam bentuk takluk-menaklukkan dan karena itu perhatian raja- raja Usmani terutama dalam membangun kekuatan militer. Perkembangan ilmu pengetahuan terabaikan sedangkan di pihak lain Eropa mengalami kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan setelah masa Renaissance. Selain menghadapi tantangan dari raja-raja Kristen Eropa, Kesultanan Turki Usmani juga menghadapi perlawanan-perlawanan dari dalam. Karena itu tidak mengherankan kalau akhirnya Kesultanan Turki mengalamani kemuduran dan akhirnya dijuluki sebagai orang sakit-sakitan dari Eropa. Hal inilah yang mendorong kelahiran Turki Muda yang ingin mengejar kemunduran Turki 295
Membela Kebebasan Beragama Usmani. Kekecewaan terhadap nepotisme, korupsi dan kekuasaan elit agama agaknya yang melandasi Turki Muda untuk menerapkan paham sekularisme sebagai ideologi Republik Turki. Walaupun Republik Turki yang sekular menggantikan kekhilafahan Usmani, bukankah negeri-negeri Islam yang lain tetap menolak paham sekularisme? Memang sesudah keruntuhan kekhalifahan Dinasti Usmani muncul kerajaan Arab Saudi yang menerapkan syariat Islam ala Wahhabi tapi wilayahnya terbatas hanya di Arab Saudi. Mirip dengan Kerajaan Arab Saudi adalah kesultanan-kesultanan kecil di wilayah sekitarnya seperti Bahrain, Oman, Qatar dan Emirat yang tetap memelihara eksistensi sebagai negara berlandaskan Islam. Di samping itu, masih ada percobaan lain dengan mendirikan negara Islam seperti Pakistan dan terakhir Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Namun citra yang dibentuk oleh negara-negara semacam ini justru sangat negatif. Pakistan sendiri yang didirikan atas dasar Islam dan bukan nasionalisme sekular sebagaimana India akhirnya terpecah menjadi dua negara dengan pemisahan Pakistan Timur yang membentuk negara terpisah, Bangladesh, yang waktu berdirinya tegas-tegas menyatakan diri sebagai negara sekular. Tapi negara-negara Arab yang lain seperti Mesir, Syria, Irak, Yordan, Marokko, Tunisia dan Aljazair dalam kenyataan telah membatasi peranan dan pengaruh agama dalam praktik kehidupan bernegara. Tidak banyak bedanya dengan negara-negara Eropa Barat yang masih mencan- tumkan agama Kristen sebagai agama negara dalam konstitusi, namun dalam praktiknya agama sudah kehilangan pengaruh dan peranan. Sekularisme juga diterapkan secara konsisten dan konsekuen di India, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kaum Muslimin India yang jumlahnya ratusan juta jiwa merupakan pendukung kuat paham sekularisme di negeri ini karena mereka akan lebih terlindungi selama India memegang teguh prinsip sekularisme. Sampai sekarang sudah tiga orang Muslim yang menduduki jabatan kepresidenan India. Bukankah dalam kalangan umat Islam ada konsep Islam adalah dîn dan dawlah? Bagaimana Anda menanggapi konsep ini? 296
Djohan Effendi Pertama-tama saya ingin memberi catatan tentang ungkapan dîn dan dawlah yang bisa kita terjemahkan sebagai agama dan negara. Saya teringat pada sebuah Hadits Nabi Muhammad saw yang mengatakan bahwa dalam masalah dîn hendaknya kita menyerahkannya pada beliau, sebaliknya dalam masalah dunia kita, maksudnya umat beliau, lebih tahu. Kalau kita kaitkan konsep di atas dengan Hadits Nabi tersebut, maka kata dawlah bisa di- samakan dengan kata dunia dalam Hadits tersebut, sebab kedua kata itu ditempatkan sama sebagai pasangan kata dîn. Kalau kita menerima konsep bahwa Islam adalah dîn dan dawlah maka perlu dicatat bahwa dalam masalah dawlah kita lebih tahu bagaimana menanganinya. Sebab persoalan dawlah adalah persoalan duniawi, persoalan sekular yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Salah satu hal yang menarik untuk ditekankan, berkaitan de- ngan Hadits Nabi yang menegas- kan bahwa dalam hal agama maka hal itu diserahkan sepenuhnya pada beliau, contoh konkretnya adalah dalam masalah 'ibâdah, di mana terdapat konsep tentang bid'ah, yang berarti membuat tata-cara ibadah sendiri yang tidak diajarkan atau dicontohkan Nabi. Hal ini dilarang, sebab seperti diungkap- kan dalam sebuah Hadits bahwa semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu berada dalam neraka. Kalau kita ambil contoh salat, ada ucapan Nabi agar kita salat mengikuti cara salat Nabi. Mestinya dalam praktik salat tidak ada perbedaan. Sungguhpun demikian dalam realitas kita saksikan umat Islam tidak melakukan salat yang serupa satu sama lain. Lihat saja bagaimana orang salat di Masjidil-Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah, terdapat variasi beragam dalam melakukan ibadah salat. Bahkan di kota saya tinggal, Geelong yang jumlah jamaah sembahyang jumatnya hanya puluhan orang, salatnya tidak persis sama. Dan semuanya merasa mengikuti tata-cara salat Nabi. Apakah salat Nabi berbagai ragam cara? Sebuah pemerintahan yang tidak berada di bawah kontrol suatu agama tertentu dengan sendirinya tidak akan menjadi alat untuk menindas pemikiran atau paham yang dianggap sesat oleh elit pemegang otoritas agama tersebut; juga tidak mengekang hak hidup agama-agama lain. Dengan demikian sekularisme akan memberi tempat yang luas bagi paham liberalisme dan pluralisme. 297
Membela Kebebasan Beragama Saya rasa tidak. Tapi kita menerima keragaman itu. Kalau dalam hal salat saja umat Islam berbeda-beda pendapatnya apalagi dalam masalah dunia atau dawlah yang diserahkan kepada kita sendiri, pasti tidak akan terdapat persamaan pendapat. Sebab pemikiran kita tentang masalah-masalah dunia dan cara-cara kita menghadapinya tentu bersifat kontekstual, mengikuti perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Hal di atas perlu kita catat ketika kita menghadapi wacana penerapan syariat Islam. Jelas apa yang dimaksud dengan syariat Islam adalah pe- mahaman, penafsiran dan perumusan manusia yang terbatas pengetahuan, pengalaman dan wawasannya. Maka kita bisa bertanya syariat Islam yang mana yang harus kita terapkan, syariat Islam ala Wahhabi di Saudi Arabia, syariat Islam ala Taliban yang pernah diterapkan di Afghanistan, syariat Islam ala Brunei yang ketat menurut mazhab Syafi'i, syariat Islam ala Somali, Pakistan, atau syariat Islam sebagaimana dipahami Mawdudi, Sayyid Quthb, dan masih banyak lagi. Kalau masih ada yang bersikeras mengatakan bahwa syariat Islam itu hanya satu, sebab Islam hanya satu, dia tidak melihat dan mengakui realitas kehidupan umat Islam. Sebab, nyatanya realitas umat Islam berbeda-beda. Bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Bacalah tulisan-tulisan terbitan apa yang menyebut dirinya kaum salafi sekarang ini, tidak ada umat Islam yang benar kecuali mereka sendiri. Akhir-akhir ini kita mendengar tuntutan untuk membentuk kekhilafahan Islam yang meliputi seluruh dunia Islam. Bagaimana tanggapan Anda? Kekhilafahan adalah ide yang diperjuangkan oleh teman-teman Hizbut Tahrir yang dicanangkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Mereka berkeyakinan keruntuhan kekhilafahan Turki Usmani merupakan pangkal keterpurukan dunia Islam. Karena itu, untuk kebangkitan dunia Islam, pemerintahan Islam yang bersifat global dalam bentuk kekhilafahan Islam harus dibangun kembali. Saya rasa ini hanyalah sebuah utopia. Bagaimana mereka bisa memutar jarum sejarah ke belakang. Dunia Islam sudah terbagi menjadi negara-negara bangsa. Sebenarnya dunia Islam, setelah keruntuhan kekhilafahan Umayyah di Damaskus tidak pernah memiliki penguasa tunggal. Bahkan bisa dikatakan setelah tewasnya Usman bin Affan, perpecahan politik umat Islam sudah dimulai. Bukan sekadar perpecahan melainkan pertikaian dan permusuhan. 298
Djohan Effendi Negara mana yang mau berada di bawah negara lain? Dari mana mereka akan memulai? Negara-negara Arab saja sudah sangat sulit untuk dipersatukan. Lybia tidak akan mau duduk bersandingan dengan Saudi Arabia. Pakistan yang lahir sebagai satu negara akhirnya terpecah menjadi dua negara, Pakistan dan Bangladesh. Fatah dan Hamas saja, dua faksi di Palestina tempat kelahiran Hizbut Tahrir, sudah baku tembak sebelum mereka punya negara sendiri. Lantas bagaimana pula akan menyatukan negara-negara yang banyak jumlahnya. Lalu di negara mana pusat kekhilafahan berada? Di Mekah? Mana mungkin? Sebab bagi orang-orang Wahhabi, Hizbut Tahrir, penggagas dan penggerak gerakan khilâfah saat ini, dianggap gerakan sesat. Bagaimana dengan negeri-negeri yang mayo- ritas penduduknya menganut Islam Syi'ah? Jangankan mempersatukan Sunni dan Syi'ah, mempersatukan sesama Sunni saja merupakan se- buah "mission imposible", bagaikan pungguk merindukan bulan. Sekularisasi adalah proses yang tak mungkin dihindari sebagai bagian dari proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat sedangkan sekularisme adalah paham yang berkembang sebagai respon manusia atas perkembangan kehidupan politik dalam masyarakat, khususnya dalam Jika di masa lalu sekularisme dipahami sebagai privatisasi agama, belakangan ada kecenderungan bahwa sekularisme menenggang deprivatisasi, yakni mengupayakan kembali peranan dan fungsi agama masuk ke ruang publik sejauh mendukung nilai-nilai demokrasi, liberalisme dan pemihakan terhadap masyarakat lemah. Bagaimana tanggapan Anda? kaitan dengan masalah hubungan agama dan negara. Yang pertama bersifat sosiologis, yang kedua bersifat ideologis. Sebagai keyakinan, agama, sebagaimana juga keyakinan apapun, adalah pembawa nilai dan penggerak amal. Karena itu agama dengan sendirinya mempengaruhi pemikiran dan kehidupan privat dan publik penganutnya. Hal ini wajar dan memang sudah seyogianya seperti itu. Ia mempengaruhi dan membentuk pola pikir kita dalam melihat, merasa, merespon dan menggumuli masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya saja dalam konteks kehidupan bernegara, bagi suatu masyarakat majemuk perlu dihindari aturan- aturan yang bersifat eksklusif dari suatu kelompok agama tertentu, walau 299
Membela Kebebasan Beragama merupakan anutan mayoritas sekalipun, apalagi kalau aturan itu diberlakukan untuk semua negara. Untuk itu perlu kearifan kalangan mayoritas untuk menenggang rasa kalangan minoritas agar jangan sampai merasa dipinggirkan dan disingkirkan. Yang diperlukan adalah pendekatan yang bersifat substansial yang lebih mementingkan isi dan bukan pendekatan simbolik yang lebih memen- tingkan kulit. Maksudnya bagaimana agama lebih ditempatkan pada tataran nilai, bukan pada tataran institusi. Sebab dengan pendekatan simbolik agama akan lebih merupakan ciri eksklusif identitas kelompok yang, mau tidak mau, akan selalu menonjolkan perbedaan dari simbol-simbol eksklusif kelompok lain yang lahir dan berkembang dari masyarakat majemuk. Sedangkan dengan pendekatan yang bersifat substansial agama akan lebih berdialog dengan agama lain yang pada dasarnya memiliki pesan-pesan moral yang sama. Pendekatan simbolik lebih bersifat politik yang paradigmanya bersifat mencari kemenangan, yang berarti kekalahan pihak lain. Sedangkan pendekatan substansial lebih bersifat kultural yang lebih mencari harmoni, yang lebih menginginkan sama-sama menang. Khwaja Jamal dari Universitas Alighard, India, menyebutnya sebagai pendekatan inspirasional, sebagai alternatif dari pendekatan institusional. Sedangkan Bung Hatta pernah menyebutnya pendekatan dengan memakai ilmu garam terasa tapi tak tampak, bukan ilmu gincu yang terlihat jelas tapi tak ada rasa apa-apa dan tidak jarang tampak norak. Bagaimana dengan labelisasi Islam dalam berbagai lembaga yang marak terjadi belakangan ini, seperti bank Islam, bank syariah, rumah sakit Islam, klinik Islam dsb. Apakah hal itu mengancam sekularisme? Menamakan sesuatu dengan label tertentu, saya rasa, cukup proble- matik. Sebab semuanya tumbuh dan berkembang dalam proses yang tidak lepas dari pengaruh ruang dan waktu. Pelabelan biasanya dimaksudkan untuk membedakan sesuatu yang diberi label dengan yang mempunyai label lain, dan tersirat di baliknya anggapan bahwa yang mempunyai label lain itu lebih rendah nilai dan kualitasnya. Apalagi kalau label itu berkaitan dengan agama. Ketika kita memberi label sesuatu dengan label Islam, tentu dimaksudkan bahwa sesuatu itu bersifat islami sedangkan yang lain, yang 300
Djohan Effendi tidak mempunyai label Islam, adalah tidak islami. Untuk lebih jelas saya ingin memberikan contoh dengan mengemukakan wacana tentang ribâ dan perbankan. Salah satu masalah yang di- hadapi masyarakat Islam dalam beberapa tahun terakhir adalah problem perbankan. Sebenarnya masalah ini bukan merupakan masalah baru. Perdebatan tentang apakah bunga bank itu mengan- dung unsur riba atau bukan sudah masalah lama. Ada yang meng- anggap bunga bank itu riba karena itu harus dihindari; ada yang berpendapat memang riba tapi ma- syarakat tidak bisa lepas dari dunia perbankan, karena itu transaksi dengan perbankan terpaksa diper- kenankan karena kondisi darurat; dan ada juga yang berpandangan bunga bank sama sekali bukan riba karena tidak memberatkan kepada nasabah atau bank syariah. Yang terakhir ini membedakan antara rente atau usury yang diharamkan karena bersifat memberatkan dan bunga atau interest yang diperbo- lehkan karena bersifat menolong pihak yang memerlukan modal. Kehadiran bank Islam atau bank syariah dimaksudkan sebagai al- ternatif terhadap bank konven- sional. Hal ini menimbulkan problem khususnya bagi mereka yang menganggap kebolehan menggunakan bank konvensional karena situasi darurat. Sebab, dalam konteks Indonesia, kalangan MUI, misalnya, Istilah liberalisme dalam percakapan kita tidak lepas dari berbagai konteks. Orang bisa membicarakan liberalisme dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ini kita bicara tentang ekonomi liberal di mana terdapat kebebasan bersaing, yang dibedakan dari ekonomi sosialis di mana peranan negara sangat menentukan. Orang bisa juga membicarakan liberalisme dalam konteks politik. Misalnya, dalam kaitan dengan pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dan menjamin kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai pilihan lain dari pemerintahan teokratis yang berdasarkan keyakinan agama akan kedaulatan Tuhan yang diwujudkan melalui institusi agama, orang maupun hukum, atau pemerintahan otoriter yang mengekang hak-hak sipil warga negara. Dalam kaitan dengan pertanyaan di atas, saya rasa, wacana liberalisme di sini lebih berkaitan dengan wacana kebebasan berpikir, khususnya dalam konteks keagamaan. 301
Membela Kebebasan Beragama mengatakan kondisi darurat sudah tidak ada lagi. Ini berarti menggunakan bank konvensional harâm. Bayangkan kalau pandangan seperti ini yang diikuti bagaimana repotnya masyarakat kita. Berapa banyak karyawan bank yang harus kehilangan pekerjaan karena tidak ingin bekerja dan memperoleh penghidupan dari lembaga yang harâm. Berapa banyak pula masyarakat pengguna bank selama ini yang berhubungan dengan mitra-mitra bisnis mereka, domestik maupun asing, yang tidak menggunakan saluran bank Islam. Padahal bagi para pengguna bank belum pasti jasa yang diberikan bank Islam lebih mengun- tungkan dibanding jasa yang diberikan bank konvensional. Maka bagi saya yang perlu dinilai adalah apakah kehadiran bank itu membawa manfaat atau justru mendatangkan mudarat bagi kehidupan masyarakat kita. Dengan kaitan wacana apakah bunga bank itu termasuk dalam katagori ribâ atau bukan, yang perlu dinilai adalah apakah bunga itu bersifat adl'âfan mudlâ'afah, artinya berlipat ganda sebagaimana halnya rente dalam praktik lintah darat yang bersifat eksploitatif, menindas dan memeras atau tidak. Dalam pemahaman saya riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat adl'âfan mudlâ'afah itu. Dengan mengambil contoh konkret terkait dengan wacana tentang kehadiran institusi perbankan syariah saya hanya ingin menekankan agar kita tidak terjebak pada masalah label. Substansi lebih penting daripada simbol. Saat ini kecenderungan memasukkan agama ke ruang publik makin kental, terutama bila dikaitkan dengan fenomena gerakan fundamentalisme yang makin menguat. Apakah upaya yang perlu kita lakukan agar agama tidak dipersepsi sebagai ancaman? Memang kita dihadapkan pada tantangan perkembangan dunia keagamaan yang seolah-olah lebih menambah problem daripada me- nawarkan solusi pada kehidupan masyarakat modern yang menghadapi berbagai krisis. Pada mulanya kita menaruh harapan pada fenomena apa yang disebut sebagai kebangkitan agama-agama dalam beberapa dasawarsa terakhir. Namun kehadiran gerakan fundamentalisme agama-agama membuat kita menjadi bertanya-tanya karena yang muncul kemudian penajaman konflik akibat penganut-penganut agama berlomba dalam 302
Djohan Effendi pengentalan identitas kelompok yang bersifat eksklusif. Maka yang terjadi tidak jarang saling menafikan hak hidup orang lain secara utuh dan penuh. Masing-masing pihak cenderung mempergunakan pendekatan hitam-putih dalam menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi, dan tidak jarang terjebak dalam sikap apriori dan tidak toleran. Dalam situasi seperti ini maka yang perlu kita sadari ialah bahwa apa yang kita yakini sebagai ajaran agama, bagaimanapun, lebih bersifat persepsi dan interpretasi manusia yang hidup dalam serba keterbatasan, baik pengetahuan maupun penga- laman. Manusia adalah makhluk relatif yang selalu berada dalam konteks. Dengan menyadari hal ini kita akan lebih arif dalam mena- warkan anutan kita, entah keya- kinan, pemikiran, agama, ideologi atau apapun namanya. Karena kita sadar akan keterbatasan kita dan kerelatifan pendapat kita. Kitapun tahu diri bahwa kita bukanlah pemegang sertifikat pemilikan bumi ini dan karena itu kita harus respek terhadap sesama makhluk Tuhan, apalagi sesama manusia yang mempunyai hak yang sama untuk hidup di atasnya. Dengan demikian kita berharap para pemeluk agama apapun akan berusaha untuk saling membahagiakan dan bukan saling membahayakan, untuk saling mendatangkan manfaat dan bukan saling mendatangkan mudarat satu sama lain. Suatu kebijakan jangan sampai berakibat peminggiran dan penyingkiran segolongan warga negara betapapun sedikit jumlahnya. Sebab pada akhirnya yang dituntut dari negara, pada tingkat apapun, pusat maupun daerah, adalah kebijakan yang membawa kebajikan bagi semua warga negara. Dalam banyak kasus sekularisme muncul melalui proses yang didorong oleh civil society, namun ada juga kasus di mana sekularisme lahir atas dorongan negara seperti kasus Turki. Bagaimana Anda memandang hal ini? Kasus seperti ini, seperti disinggung di awal, tentu saja tidak lepas dari faktor kesejarahan masing-masing. Sejarah kelahiran Republik Turki yang ketat menganut nilai-nilai sekularisme sangat terkait dengan pengalaman rakyat Turki yang hidup berabad-abad di bawah dinasti kekhilafahan Turki Usmani yang pada akhirnya dijuluki sebagai "si sakit-sakitan" dari Benua 303
Membela Kebebasan Beragama Eropa, yang tidak berdaya menghadapi kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa yang semula lebih terkebelakang tapi kemudian lebih mengungguli bahkan menjajah negeri-negeri Muslim. Agaknya kebangkitan Turki Muda didasari oleh keyakinan mereka bahwa kebangkitan Eropa terjadi setelah kekuasaan gereja tersingkir dari kehidupan politik di negara-negara Eropa. Lalu bagaimana Anda menanggapi sekularisme yang tidak menghendaki ekspresi keagamaan di ranah publik sebagaimana mencuat di Turki atau Prancis? Apakah hal ini sah dilakukan oleh sebuah negara sekular demokratis, terlebih dalam negara seperti Turki yang sangat mudah menjadi otoriter dengan dominannya militer ke dunia politik? Sejak awal Republik Turki lahir karena dukungan tentara dan mereka merasa mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan ideologi sekularisme dalam kehidupan politik negeri itu. Pembatasan ekspresi keagamaan dalam ruang publik tergantung yang terjadi di beberapa negara sekular. Tentu, hal tersebut ada kaitannya dengan latar belakang sejarah masing-masing. Tetapi hal semacam ini kemudian mengalami perkembangan dan cenderung lebih longgar, karena seperti kita ketahui juga muncul wacana bahwa ekspresi keagamaan juga perlu dihormati sebagai hak asasi manusia. Perkembangan penerapan paham sekularisme di berbagai negara terlihat lebih mencair karena sebenarnya ada perbedaan antara kehidupan publik dan kehidupan politik. Ekspresi memang dibatasi dalam kehidupan politik yang sepenuhnya bersifat sekular, namun begitu tidak dilarang dalam kehidupan publik selama tidak menyangkut kehidupan bernegara. Memang kita tidak bisa menyangkal bahwa di kalangan pendukung sekularisme juga terdapat pihak yang bersifat ekstrem dan fundamentalistik. Sebagaimana telah Anda singgung sebelumnya perihal liberalisme, bagai- mana Anda merespon anggapan bahwa liberalisme merupakan gagasan kebebasan tanpa batas dan menabrak nilai-nilai yang sudah mapan? Pertama-tama perlu diingat bahwa istilah liberalisme dalam percakapan kita tidak lepas dari berbagai konteks. Orang bisa membicarakan liberalisme dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ini kita bicara tentang ekonomi liberal di mana terdapat kebebasan bersaing, yang dibedakan dari ekonomi 304
Djohan Effendi sosialis di mana peranan negara sangat menentukan. Orang bisa juga membicarakan liberalisme dalam konteks politik. Misalnya, dalam kaitan dengan pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dan menjamin kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai pilihan lain dari pemerintahan teokratis yang berdasarkan keyakinan agama akan kedaulatan Tuhan yang diwujudkan melalui institusi agama, orang maupun hukum, atau pemerintahan otoriter yang mengekang hak-hak sipil warga negara. Dalam kaitan dengan perta- nyaan di atas, saya rasa, wacana liberalisme di sini lebih berkaitan dengan wacana kebebasan berpikir, khususnya dalam konteks keaga- maan. Umumnya dalam kehidup- an beragama orang membagi para penganutnya dalam dua kelom- pok: kelompok khâshsh atau elite keagamaan dan kelompok awam, yakni para penganut biasa. Biasa- nya masyarakat menganggap yang berhak menafsirkan ajaran agama hanyalah kelompok khas, seperti ulama, pendeta atau apapun nama- nya, yaitu mereka yang dianggap sebagai memiliki pengetahuan agama. Sedangkan kalangan awam cukup mengikuti pendapat para ahli agama. Dalam konteks kaum Muslimin kita mengenal katagori mujtahid dan muqallid. Yang berhak menggali, merumuskan dan menafsirkan ajaran-ajaran agama dari sumbernya hanyalah para mujtahid, yakni mereka yang memiliki kemampuan berijtihad. Sementara itu selain mereka cukup menjadi muqallid atau pengikut biasa. Dalam perkembangan sejarah kaum Sunni kemudian berkembang anggapan bahwa setelah zaman imam mujtahid yang empat, yakni Imam Abu Hanifah (700-767), Imam Malik ibn Anas (710-795), Imam Syafi'i (760-820), dan Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855), pintu ijtihad sudah tertutup. Perkembangan penerapan paham sekularisme di berbagai negara terlihat lebih mencair karena sebenarnya ada perbedaan antara kehidupan publik dan kehidupan politik. Ekspresi memang dibatasi dalam kehidupan politik yang sepenuhnya bersifat sekular, namun begitu tidak dilarang dalam kehidupan publik selama tidak menyangkut kehidupan bernegara. Memang kita tidak bisa menyangkal bahwa di kalangan pendukung sekularisme juga terdapat pihak yang bersifat ekstrem dan fundamentalistik. 305
Membela Kebebasan Beragama Kemunculan para reformis di abad ke-19 menggaungkan seruan tentang keperluan menghidupkan kembali kebebasan berijtihad sehingga kaum Muslimin terbebaskan dari kejumudan dan kemandegan. Hal ini disuarakan oleh tokoh semacam Ahmad Khan (1817-1895) di India, al-Tahtawi (1801- 1873), Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh di Mesir (1849-1905) dan murid-murid mereka. Sayang sekali gerakan reformasi yang digaungkan oleh para reformer ini tidak didukung oleh gerakan intelektual sehingga terjadi pencerahan yang memacu kebangkitan kaum Muslimin. Bahkan, gerakan reformasi ini terbelokkan oleh gerakan salafi yang bersifat ortodoksi yang mengajak kaum Muslim kembali ke belakang dengan menjadikan generasi awal sebagai rujukan. Maka yang terjadi bukan liberalisasi dalam pemikiran melainkan purifikasi dalam akidah dan ibadah. Kecenderungan seperti ini tidak akan memicu dan memacu kebangkitan kaum Muslimin untuk ikut berkiprah dalam dan memberikan andil pada dunia modern. Para Muslim liberal, kalau saya ikut menggunakan sebutan ini, saya rasa menginginkan agar kaum Muslimin tidak menjadi penonton bahkan obyek dalam kehidupan dunia modern, melainkan, dengan dinapasi oleh semangat rahmatan li al-'âlamîn, supaya umat Islam turut berperan sebagai subyek dalam arus globalisasi. Cobalah bayangkan, andaikata Nabi Muhammad saw hidup kembali di zaman kita sekarang, tentu beliau akan berbicara dalam idiom-idiom masa kini dalam menjawab tantangan yang dihadapi umat manusia sekarang. Saya rasa beliau tidak akan mengajak umat manusia kembali menjalani kehidupan seperti kehidupan di masa beliau dulu, belasan abad yang lalu. Apakah bersikap liberal dalam pemikiran dengan sendirinya juga harus menganut paham liberalisme dalam ekonomi? Saya rasa tidak demikian halnya. Seseorang yang sangat liberal dalam pemikiran keagamaan bisa saja ia adalah seorang yang bersikap sangat menentang liberalisme ekonomi. Bisa juga sebaliknya. Negara Arab Saudi yang bermazhab Wahhabi, misalnya, penganut pemahaman dan pengamalan agama yang sangat literalistik bahkan cendung anti intelektual, namun dalam kehidupan ekonomi agaknya justru menganut paham liberal ala kapitalisme. 306
Djohan Effendi Seiring dengan bergulirnya reformasi, mestinya ruang kebebasan beragama di negeri ini juga makin luas. Akan tetapi ternyata yang menonjol adalah kelompok-kelompok sektarian yang memanfaatkan mekanisme demokrasi untuk mendesakkan paham keagamaan mereka agar menjadi acuan dalam pengaturan kehidupan publik sebagaimana belakangan ini ramai penerapan syariat Islam melalui perda-perda. Bagaimana tanggapan Anda? Di atas telah saya singgung bahwa dalam mengatur kehi- dupan publik, terutama dalam kaitan dengan kehidupan berne- gara, mestinya kita menghindari sikap eksklusif-sektarianistik yang berakibat ada sebagian warga ne- gara merasa menjadi tamu di ne- gerinya sendiri. Karena itu, seperti saya kemukakan di atas, kita bisa menggunakan pendekatan yang bersifat substansial dan bukan simbolik. Atau, dalam idiom kepustakaan Islam, pendekatan yang lebih mengutamakan ruh al-syarî'ah dan bukan siyâsah al-syarî'ah. Ruh al-syarî'ah menyangkut nilai atau tujuan syariah, yakni, yang dalam kepustakaan Islam klasik disebut, mashâlih al-'ibâd atau kesejahteraan manusia. Sedangkan siyâsah al-syarî'ah menyangkut metode implementasi tujuan syariah itu sendiri. Berkenaan dengan siyâsah al-syarî'ah ini maka ia tidak lepas dari faktor konteks ruang dan waktu. Dengan sikap apa dan bagaimana kita menerima pluralitas masyarakat itu? Ya, dengan pluralisme. Sebab kemunculan ide pluralisme justru berangkat dari anggapan bahwa agama-agama itu tidak sama dan karena itu pluralisme diperlukan untuk menjawab realitas masyarakat kita yang plural itu. Khalifah Umar ibn Khattab, hanya beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, demi memelihara ruh al-syarî'ah, telah melakukan tindakan yang dinilai oleh para Sahabat lain sebagai menyimpang dari ketentuan al-Quran dan praktik yang dilakukan Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar. Misalnya dalam kasus harta rampasan perang. Al-Quran menetapkan bahwa rampasan perang dibagikan kepada prajurit yang berperang dan hal ini dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar. Ketika tentara Muslim menaklukkan Mesir, Umar memerintahkan tanah yang berhasil dirampas tidak dibagikan kepada para prajurit melainkan tetap diserahkan kepada rakyat yang ditaklukkan. Tujuannya agar rakyat taklukan tidak 307
Membela Kebebasan Beragama menderita akibat tanah milik mereka dirampas, sedangkan di pihak lain Umar mengganti penghasilan prajurit dengan sistem gaji. Masih ada contoh- contoh lain yang dilakukan Khalifah Umar. Kalau dalam jangka waktu beberapa tahun saja setelah Nabi wafat Khalifah Umar ibn Khattab melakukan tindakan yang berbeda bahkan berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, karena situasi yang berubah, maka kita bayangkan betapa besar perbedaan masyarakat kita sekarang, 15 abad setelah Nabi wafat. Karena itu, bagi saya, penerapan syariat Islam mestinya didekati dalam kerangka mewujudkan ruh al-syarî'ah, yakni kesejahteraan masyarakat, dan bukan dengan mengkopi begitu saja apa yang dilakukan Nabi di masa lalu. Dalam perspektif pemahaman di atas, saya rasa kita perlu melihat sosok Nabi dari tiga perspektif yang berbeda: sebagai manusia biasa, sebagai pimpinan masyarakat atau katakanlah kepala negara dan sebagai Nabi. Sebagai manusia biasa beliau adalah anak bangsanya dan anak zamannya yang berbeda dengan kita yang hidup di zaman yang sangat lain, dan kita tidak perlu mengikuti pola gaya hidup beliau, cara berpakaian dan makan beliau. Sebagai kepala negara beliau adalah pimpinan masyarakatnya yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda dengan tantanan yang kita hadapi kini. Sehingga kita tidak harus mengambil alih begitu saja sistem, pola, dan gaya kepemimpinan beliau yang memang menghadapi tantangan dan tuntutan dari masyarakat yang sangat berbeda. Ini adalah masalah dunia yang tidak statis dan mandeg, melainkan selalu berubah, masalah sekular yang profan dan bukan sakral. Bukankah beliau sendiri mengatakan bahwa kita justru lebih tahu tentang masalah-masalah kedunian yang kita hadapi dan harus kita jawab. Yakni, masalah kesekularan kita yang bersifat ta'aqqulî yang berada dalam wilayah jangkauan akal kita. Sebagai Nabi maka beliaulah rujukan kita, khususnya dalam beribadah kepada Tuhan yang bersifat ta'abbudî yang kita cukup mengikuti saja. Karena itu kita mestilah pandai-pandai mencermati ucapan dan tindakan beliau, apakah sebagai manusia biasa, sebagai kepala negara ataukah sebagai Nabi. Jadi, apa yang mesti dilakukan oleh negara mengingat beberapa daerah sudah menerapkan syariat Islam? Pertama-tama kita perlu menggarisbawahi bahwa negara kita adalah negara dari semua untuk semua. Negara mengurusi kehidupan warga negara 308
Djohan Effendi berkenaan dengan kehidupan kita kini dan di sini, bukan kehidupan kita nanti di alam sana. Karena itu negara harus memenuhi hajat segenap warganya tanpa diskriminasi. Salah satu hajat rakyat di negeri kita yang harus dilayani oleh negara adalah hajat keberagamaan. Dan dalam melaksanakan kewajiban ini negara harus bersifat netral. Dalam usaha melayani hajat keberagamaan masyarakat kita, tentu saja, juga harus disadari bahwa masing-masing umat mempunyai ciri, baik struktur maupun kultur keumatan, yang berbeda satu sama lain. Karena itu juga wujud keperluan masing-masing berbeda satu sama lain. Namun yang perlu dijaga dan dipertahankan secara konsekuen dan konsisten adalah bahwa negara harus bertindak adil dan mengayomi seluruh warganya serta bersikap teguh dan tegar dalam melindungi hak-hak sipil mereka. Hal ini berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemunculan ide pluralisme justru berangkat dari anggapan bahwa agama-agama itu tidak sama dan karena itu pluralisme diperlukan untuk Berkenaan dengan apa yang disebut sebagai wujud penerapan syariat Islam di beberapa daerah maka pertanyaannya adalah apa- kah idiom perumusan dan for- mula penerapan itu bersifat eks- klusif sehingga melahirkan diskriminasi sosial dan politik, dan apakah implementasinya mengakibatkan hak-hak sipil sekelompok warga negara, ter- utama berkaitan dengan keyakinan mereka, tercederai ataukah tidak? Yang perlu disadari oleh semua pihak adalah suatu kebijakan jangan sampai berakibat peminggiran dan penyingkiran segolongan warga negara betapapun sedikit jumlahnya. Sebab pada akhirnya yang dituntut dari negara, pada tingkat apapun, pusat maupun daerah, adalah kebijakan yang membawa kebaji-kan bagi semua warga negara. menjawab realitas masyarakat kita yang plural itu. Karena ada realitas yang berwujud pluralitas dalam masyarakat kita maka kita perlu bersikap pluralis, yakni menerima dan menghargai realitas yang plural itu. Inilah pesan yang dibawa oleh pluralisme. Tugas negara antara lain menjamin dan melindungi kebebasan beragama warganya. Namun dengan diterapkannya beberapa perda syariah di daerah- daerah tertentu, apakah hal itu tidak berarti negara membiarkan salah satu 309
Membela Kebebasan Beragama kelompok agama mengatur kehidupan beragama seluruh warga masyarakat? Apakah hal ini tidak bertentangan konstitusi? Sekali lagi hal ini tergantung pada idiom dan formula yang digunakan. Kalau idiom dan formula yang dipergunakan dalam perumusan perda-perda itu bersifat eksklusif golongan (agama), tentu saja hal itu tidak sesuai dengan konstitusi negara kita. Sebab, jelas-jelas konstitusi negara kita sama sekali tidak mencirikan sebagai negara agama. Bahwa hak untuk memperjuangkan ideologi politik golongan dalam masyarakat terjamin adalah jelas karena negara kita adalah negara demokratis. Akan tetapi ketika cita-cita yang terkandung dalam substansi ideologi tersebut akan dituangkan menjadi kebijakan institusi negara maka para penyusun undang-undang, eksekutif maupun legislatif, di pusat maupun di daerah, harus memiliki kepekaan, kearifan, kemampuan, dan komitmen untuk merumuskannya dengan mempergunakan idiom dan formula yang tidak bernuansa sektarian. Mereka harus bijak dalam menyusun dan merumuskannya sehingga semua pihak merasa betah menjadi warga negara dan tinggal di negeri kita ini. Apakah hal ini merupakan manifestasi inferiority complex umat Islam? Sampai batas tertentu, mungkin saja, ya. Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Saya lebih melihat hal ini sebagai dampak dari budaya keberagamaan umat Islam. Keberagamaan umat Islam, khususnya kaum Sunni, lebih bersifat fiqh oriented dan karena itu lebih mengutamakan pendekatan normatif dan kurang filosofis. Lihat saja, boleh dikatakan semua organisasi Islam mempunyai institusi yang membahas dan memutuskan fatwa keagamaan yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Pendekatan normatif dengan sendirinya lebih menekankan pada nash, yakni teks-teks keagamaan yang diyakini bersifat sakral. Kadar kualitas keberagamaan seseorang dan juga masyarakat lalu diukur dengan kadar ketepatannya mengikuti apa yang tersurat dalam teks. Dalam konteks ini apa yang dipahami sebagai syariat Islam adalah seperangkat norma-norma yang diangkat dari teks. Rumusan norma-norma itu tidak lain daripada hasil ijtihad, yakni hasil pemahaman dan penafsiran para mujtahid yang tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mereka, di satu pihak, dan pengaruh dan kondisi sosial-budaya zaman dan tempat mereka, di pihak 310
Djohan Effendi lain. Konsekuensi logis dari pendekatan yang bersifat fiqh oriented itu adalah tuntutan agar norma-norma agama itu bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat melalui institusi dan otoritas negara. Tanpa institusi dan otoritas penguasa norma-norma itu sulit dilaksanakan. Masyarakat Sunni memang sudah lama mencampakkan filsa- fat sehingga kemampuan untuk dialog intelektual pada tataran yang lebih tinggi dari sekadar keinginan untuk menerapkan norma-norma untuk kehidupan publik sangat langka. Maka yang lebih dominan dalam kehidupan masyarakat Sunni adalah pendekatan legalistik dan karena itu menuntut formali- sasi norma-norma agama dalam wilayah publik. Dari sinilah muncul tuntutan penerapan syariat Islam. Kalau masih ada yang bersikeras mengatakan bahwa syariat Islam itu hanya satu, sebab Islam hanya satu, dia tidak melihat dan mengakui realitas kehidupan umat Islam. Sebab, nyatanya realitas umat Islam berbeda-beda. Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah menurut Anda Pancasila dan UUD '45 sudah memadai? Saya rasa ya. Cukup memadai. Nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila cukup komprehensif dan mendasar. Yang lebih penting adalah implementasinya. Dalam hal ini peranan konstitusi sangat penting untuk mengawal pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka. Kalau dianggap masih perlu pernyempurnaan, toh amandemen konstitusi tidak lagi menjadi tabu. Pluralisme sering diidentikkan dengan sinkretisme dan relativisme sehingga banyak kalangan menolaknya, karena dapat mendangkalkan iman. Bagai- mana Anda memandang pluralisme? Kalau kita merujuk pada fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme, tampak di situ ada kesalahpahaman dan kerancuan. Mereka menolak pluralisme karena mereka memahami pluralisme sebagai paham yang menganggap semua agama sama. Anggapan ini jelas-jelas muncul akibat 311
Membela Kebebasan Beragama kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan pluralisme. Tapi MUI menerima pluralitas. Ini rancu. Sebab dengan sikap apa dan bagaimana kita menerima pluralitas masyarakat itu? Ya, dengan pluralisme. Sebab kemunculan ide pluralisme justru berangkat dari anggapan bahwa agama- agama pada dasarnya tidak sama dan karena itu pluralisme diperlukan untuk menjawab realitas masyarakat kita yang plural. Karena ada realitas yang berwujud pluralitas dalam masyarakat Indonesia, maka kita perlu bersikap pluralis, yakni menerima dan menghargai realitas yang plural itu. Inilah pesan yang dibawa oleh pluralisme. Yakni, agar masyarakat kita yang bermacam-macam latar belakangnya, termasuk kehadiran berbagai agama dan pemeluknya, bisa hidup berbagi dan bersama di atas sekapling bumi yang sama, tanpa ada satu kelompok pun yang bersikap sebagai pemegang sertifikat kepemilikannya. Bagaimana Anda memandang pluralisme yang dikaitkan bahkan didefinisikan sebagai bentuk relativisme dan sinkretisme? Saya kira kita tidak mungkin menghindari relativisme dan sinkretisme. Relativisme adalah sebuah keniscayaan sedangkan sinkretisme adalah sebuah kenyataan. Bagi saya relativisme justru diperlukan karena kita memang makhluk yang bersifat relatif. Sebab yang bersifat mutlak hanyalah Tuhan. Hanya Dia yang mutlak benar. Sedangkan pendapat kita bisa benar dan bisa salah. Karena itu kita tidak seyogianya memutlakkan pendapat kita. Kalau kita memutlakkan pendapat kita sebagai sesuatu yang benar itu sama halnya men-"tuhan"-kan pendapat kita sendiri. Bukankah dalam pengalaman kita sehari-hari kita sering berubah pendapat? Pendapat yang kita anggap benar kemarin atau tadi pagi mungkin sekarang kita tinggalkan karena ternyata salah. Sebab selengkap apapun informasi yang kita terima pasti tidak sempurna, di samping kemampuan kita untuk menangkap juga mempunyai keterbatasan. Tidak mungkin penuh. Manusia memang bukan Tuhan. Manusia adalah makhluk dla'îf yang relatif. Lalu bagaimana dengan sinkretisme? Saya rasa sinkretisme tidak mungkin kita hindari. Kita ini hidup dalam lingkaran sistem sosial dan budaya yang bertumpang tindih. Lihat saja contoh yang paling sederhana, perkawinan. Sebagai Muslim, misalnya kita melakukan akad nikah menurut fiqh munâkahât atau aturan-aturan pernikahan, upacara pestanya menurut 312
Djohan Effendi adat suku kita, entah Jawa, Batak, Bugis atau suku apa saja, administarsi pencatatannya mengikuti aturan sekular, negara. Ini kan sedikit-banyak bersifat sinkretis. Kalau kita cermati lebih dalam lagi maka kita perlu menyadari bahwa kita hidup dalam pergaulan masyarakat majemuk. Kita hidup pada abad informasi. Kita tidak mungkin menutup diri kita untuk menerima informasi yang datang dari berbagai pihak. Malahan kita memerlukan sebanyak-banyaknya informasi agar kita tidak hidup seakan-akan di dalam tempurung. Termasuk dalam kaitan kehidupan beragama. Kita bisa dan perlu menimba berbagai nilai luhur yang di bawa oleh berbagai agama karena hal itu akan memperkaya pengalaman keberagamaan kita. Ini tidak berarti lalu kita mencampuradukkan ajaran-ajaran agama. Juga perlu disadari bahwa dalam realitas dunia keagamaan, agama-agama besar, misalnya, me- miliki pengelompokan masing- masing. Agama Yahudi, Nasrani, Islam, Sabiin, mungkin juga Bahai, bisa kita kelompokkan sebagai agama Ibrahimi. Karena itu kita bisa lihat bagaimana titik-titik ke- samaan dalam akidah dan ibadah. Bisa saja dalam perkembangan sejarah di masa lalu terjadi proses saling mempengaruhi. Begitu pula dengan agama- agama yang lahir di Benua India seperti Budha dan Jainisme, atau yang lahir di Tiongkok seperti Tao dan Kong Hucu, kita juga melihat kesamaan satu sama lain. Penerapan ajaran-ajaran agama, khususnya yang menyangkut kehidupan publik, yakni yang menyangkut kepentingan semua pihak, kita harus mempertimbangkan faktor uruf atau budaya setempat. Dalam kaitan dengan masalah relativisme dan sinkretisme ini saya rasa akhirnya semua itu terpulang pada penilaian kita sendiri, pada keputusan hati nurani kita. Nabi sendiri berkata: "Mintalah fatwa pada hati nuranimu sendiri." Apakah Anda melihat gerakan pemurnian yang dilakukan kelompok Islam adalah semacam arabisasi? Agaknya benar. Mereka, kaum puritan, tidak menganggap penting faktor budaya lokal. Terutama teman-teman yang datang dari Timur 313
Membela Kebebasan Beragama Tengah. Bagi mereka agama dan budaya tidak jelas bedanya. Sepertinya bagi mereka kedua-duanya sebagi yang satu. Mungkin seperti masyarakat Bali. Saya ingin memberi beberapa contoh. Pertama, beberapa tahun yang lalu saya diminta pendapat oleh seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya, yang kebetulan seorang ulama. Beliau menghadapi kasus pembagian waris dengan beberapa anak tirinya. Si ibu ini merasa pembagian waris itu tidak adil karena para anak tirinya menuntut agar harta itu dibagi menurut fiqh farâ'idl atau aturan-aturan tentang pembagian warisan di mana si ibu hanya mendapat seperenam belas. Padahal kata beliau harta itu, terutama rumah, adalah juga berasal dari hasil kerjanya. Hasil dari jerih payahnya sebagai pembatik. Ketika hal ini disampaikan kepada seorang ulama keturunan Timur Tengah dia mengatakan pembagian warisan tidak bisa lain kecuali menurut fiqh farâ'idl. Kalau sebagian harta itu hasil jerih payah si ibu, itu salah sendiri kenapa dia mau bekerja dan kenapa dia bersedia memakai uangnya untuk membeli rumah itu. Sebab nafkah, termasuk menyediakan tempat tinggal, adalah tanggung jawab suami. Ketika si ibu itu bertanya pada saya, saya katakan dalam masyarakat Muslim Banjar harta warisan itu disebut harta parpantangan yang harus dibagi dua dulu sebelum dibagi waris. Harta tersebut adalah harta bersama suami-isteri. Sebab separoh harta itu milik si ibu. Yang dibagi hanya yang separoh lagi, dan dari harta yang dibagi itu dia masih dapat bagian seperenam belas. Konsep harta parpantangan itu muncul karena isteri dalam masyarakat Banjar umumnya juga ikut bekerja mencari rizki. Dalam masyarakat Jawa disebut harta gono-gini. Contoh lain adalah dalam masalah zakat. Menurut fikih zakat atau aturan-aturan zakat, harta yang diambil sebagai zakat dari petani jauh lebih besar daripada pedagang. Hal ini bisa dipahami karena masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Yang memiliki tanah pertanian adalah orang yang kaya. Sebab di tanah Arab lahan pertanian terbatas dan mahal. Beda halnya dengan Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris. Pendapatan dari hasil pertanian sangat sedikit dan bagi kebanyakan petani jauh dari mencukupi. Kalau ketentuan fikih zakat seperti yang tercantum dalam buku-buku fikih itu yang dilaksanakan, maka bagi petani ketentuan semacam itu terasa tidak adil. Zakat pertanian itu sendiri mengandung persoalan ketika ada pem- bedaan jumlah presentase zakat atas pertanian tadah hujan dan memakai 314
Djohan Effendi irigasi. Kadar zakat yang pertama lebih banyak daripada kadar zakat yang kedua, padahal penghasilan pertanian tadah hujan lebih sedikit daripada pertanian yang memakai irigasi. Kadar zakatnya mestinya dibalik, kalau tidak maka akan terjadi ketidakadilan. Dalam kaitan ini saya teringat ceramah Sjafruddin Prawiranegara yang mengatakan kalau kita masih memper- tahankan ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana yang diatur dalam kitab- kitab fikih, itu sama artinya kita bersikeras mempertahankan kendaraan onta ketika orang lain naik jet. Dengan memberikan contoh- contoh di atas saya hanya ingin mengatakan bahwa penerapan ajaran-ajaran agama, khususnya yang menyangkut kehidupan publik, yakni yang menyangkut kepentingan semua pihak, kita harus mempertimbangkan faktor 'uruf atau budaya setempat. Sebab bagaimanapun penafsiran dan penerapan ajaran-ajaran agama tidak lepas dari konteks sosial budaya. Penafsiran dan penerapannya mestinya bersifat kontekstual. Apa yang kita yakini sebagai ajaran agama, bagaimanapun, lebih bersifat persepsi dan interpretasi manusia yang hidup dalam serba keterbatasan, baik pengetahuan maupun pengalaman. Sementara kelompok Islam pluralis dan liberal memakai ayat-ayat al-Quran sebagai justifikasi pandangan mereka, kelompok Islam fundamentalis juga demikian, bahkan ayat yang sama pula. Bagaimana pandangan Anda perihal perang tafsir seperti ini? Apakah masih efektif mendesakkan pluralisme dengan argumen teologis yang rujukannya al-Quran? Jika ya, bagaimana seharusnya kita menafsirkan al-Quran? Dari fenomena ini tampak sekali bahwa agama itu pada dasarnya adalah penafsiran. Sedangkan penafsiran sering kali bersifat personal. Kalau saya mengatakan menurut agama begini, maka yang saya maksud dengan kata agama adalah agama - dalam pandangan - saya. Demikianpun Islam, bukan hanya Islam an sich, tapi Islam menurut mazhab yang saya anut, lebih lanjut lagi, Islam menurut pemahaman saya sendiri. Di sinilah terletak nilai penting kesadaran akan kerelatifan pendapat kita agar kita tidak bertikai gara-gara perbedaan tafsir yang sama-sama bisa benar bisa salah. 315
Membela Kebebasan Beragama Kalau ditanya bagaimana seharusnya kita menafsirkan al-Quran, sukar menjawabnya. Saya hanya ingin mengemukakan pendekatan saya dalam usaha hidup sebagai Muslim, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Pertama-tama perlu diingat bahwa agama pada prinsipnya mengajarkan laku dan bukan mengajarkan ilmu. Sebagai Muslim tentu saja kita menjadikan al-Quran sebagai rujukan namun perlu dicatat bahwa kehadiran mushaf al-Quran seperti yang kita baca sekarang ini muncul setelah beberapa tahun wafatnya Nabi. Di masa Nabi mushaf belum ada bahkan proses pewahyuannya pun masih terus berlangsung sampai beberapa saat menjelang beliau wafat. Ketika ide penulisan dan kodifikasi ini dikemukakan oleh Umar, Khalifah Abu Bakar semula berkeberatan. Dengan mengemukakan hal di atas saya hanya ingin mengatakan peranan mushaf al-Quran sebagai rujukan beragama baru muncul beberapa tahun setelah nabi wafat. Dan kadar keislaman umat Muslim saat itu, yang sebagian besar saya kira tidak hafal al-Quran, tidak berkurang karenanya. Sebab yang dihayati kaum Muslimin saat itu, saya rasa, adalah spirit misi yang dibawa oleh Nabi sebagai pembawa rahmat bagi umat manusia dengan mengajak mereka untuk menghayati nilai-nilai moral yang luhur. Karena itu, saya rasa, tujuan agama-agama pada dasarnya sama, yakni bagaimana agar manusia menghayati nilai-nilai kebaikan. Saya teringat bahwa Nabi mengajarkan agar setiap melakukan pekerjaan kita tidak lupa mengucapkan basmalah, yakni ucapan bismillâhi al-rahmân al-rahîm, dan ucapan hamdalah, yakni al-hamdu lillâhi rabb al-'âlamîn. Kalau segala tindakan yang kita lakukan dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah, saya rasa kita akan terpelihara dari tindakan-tindakan yang membawa dosa dan noda. Ada anjuran Nabi Muhammad yang juga seharusnya menjadi acuan kita dalam hidup bergaul dalam masyarakat. Beliau menganjurkan umatnya untuk menebarkan salam. Saya rasa anjuran Nabi ini tidak sekadar anjuran agar kita senantiasa mengucapkan salam kalau berjumpa orang lain, akan tetapi agar kita menjadi pembawa pesan damai kepada siapapun. Hal ini juga tergambar dalam salat kita. Bahwa misi melaksanakan salat adalah membangun kehidupan yang penuh damai, rahmat dan berkah di kanan- kirinya, dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Lantas, apakah perdebatannya harus bergeser dari perang tafsir semata? Atau dengan cara apa? 316
Djohan Effendi Saya rasa perdebatan seperti itu akan tetap ada dan tidak terhindari. Masalahnya bagaimana perdebatan itu dilakukan secara arif dan cerdas. Melalui perdebatan semacam itu kita bisa saling belajar. Sebab informasi dan pengetahuan yang diperoleh masing-masing orang tentu terbatas. Kalau terdapat kesepakatan pendapat tentu sangat baik, tetapi kalau tidak, harus saling menghormati. Yang penting masing-masing pihak mengerti argumen satu sama lain. Tentu juga diperlukan sikap ksatria, adil, dan jujur, sehingga tidak ada kelompok atau pihak yang meminjam tangan penguasa untuk memberangus, berusaha membabat dan menghabisi eksistensi kelompok lain yang berbeda atau berlawanan pendapat. Dalam hal ini kita bisa belajar dari para pendahulu kita. Misalnya, ketika Kaum Muda muncul di Sumatera Barat, dan Muhammadiyah, al-Irsyad kemudian Persis lahir di Jawa, terjadi perdebatan dan polemik yang luar biasa. Tapi para ulama Kaum Tua di Sumatera Barat dan ulama- ulama pesantren di Jawa tidak minta penguasa untuk melarang kehadiran lawan-lawan mereka. Bahkan tidak jarang mereka berdebat, tetapi tetap bersahabat satu sama lain. Begitu juga dalam menghadapi kemunculan aliran Ahmadiyah. Perdebatan dan polemik sengit terjadi tapi hak hidup kaum Ahmadiyah tidak diusik sedikitpun. Dengan pendekatan yang bersifat substansial agama akan lebih berdialog dengan agama lain yang pada dasarnya memiliki pesan-pesan moral yang sama. Sayang sekali di masa akhir-akhir ini, justru setelah kita merdeka, kecenderungan untuk membabat kelompok yang beda pendapat muncul dalam masyarakat kita. Bahkan dengan cara yang kasar dan jauh dari nilai- nilai dan norma-norma akhlak agama. Bayangkan saja bagaimana mungkin ada orang yang salat, setelah mengucapkan salam yang berisi pesan agar membangun kehidupan yang penuh salam, rahmat, dan berkah di kanan kirinya lalu berlarian membawa pentung dan senjata tajam mengancam orang lain, menggangu hak milik mereka, mengusir, dan merampas kebebasan mereka? Ini bukan karikatur. Tapi fakta yang menggambarkan betapa jauhnya kita dari pesan yang dibawa Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat untuk segenap makhluk. 317
Membela Kebebasan Beragama Anda dikenal sebagai salah satu tokoh yang gigih membumikan gagasan pluralisme agama di negeri ini dan dengan konsisten berusaha mendise- minasikannya. Dulu, misalnya, pada masa Mukti Ali menjabat Menteri Agama Anda pernah menggagas program "live in" antarumat agama. Bisakah Anda menceritakan program tersebut? Ketika Pak Mukti Ali memulai jabatan Menteri Agama beliau mengadakan sebuah proyek baru, Proyek Kerukunan Umat Beragama. Saya sempat dipercaya memimpin proyek ini antara tahun 1973-1978. Proyek ini menyelenggarakan tiga kegiatan: Dialog Pemuka Agama, Penelitian Bersama, dan Darma Bakti Kemasyarakatan. Melalui kegiatan Dialog Pemuka Agama diselenggarakan pertemuan, di mana para pemuka agama hadir secara pribadi dan tidak mewakili lembaga-lembaga keagamaan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perkenalan secara personal antara para pemuka agama melalui perbincangan mengenai masalah-masalah sosial keagamaan. Mereka diminta menyumbangkan pemikiran untuk meme- cahkan masalah-masalah kemasyarakatan dari perspektif agama masing- masing. Yang kami targetkan bukanlah kesepakatan pendapat di antara para pemuka berbagai agama itu, melainkan tumbuhnya perkenalan dan persahabatan di antara mereka - tidak saja dalam acara diskusi akan tetapi dalam acara santai seperti makan bersama sambil bercengkrama. Dari persahabatan pribadi itu diharapkan berbagai masalah yang kemungkinan timbul dalam konteks hubungan antar-umat berbeda agama bisa diselesaikan melalui jalur persahabatan para pemuka agama. Kedua, melalui kegiatan penelitian bersama beberapa peneliti dari berbagai perguruan tinggi agama. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kehidupan umat beragama, potensi pranata-pranata dan lembaga-lembaga keagamaan, peluang kerjasama dan ancaman konflik dalam kehidupan masyarakat. Yang diharapkan tidak sekadar hasil penelitian mereka, tetapi juga terbentuk tim peneliti dari berbagai perguruan tinggi agama yang sewaktu-sewaktu dapat membantu memahami secara obyektif masalah- masalah sosial keagamaan. Ketiga, melalui Darma Bakti Kemasyarakatan, mahasiswa dari berbagai agama diberi fasilitas untuk menyelenggarakan camping bersama sambil melakukan bakti sosial di lingkungan di mana mereka menyelenggarakan camping. Acara ini mereka gunakan juga untuk menyelenggarakan diskusi 318
Djohan Effendi tentang berbagai masalah. Tujuan program ini adalah memberikan kesempatan dan ruang bagi calon-calon pemuka agama dan pemikir keagamaan untuk mengembangkan hubungan lintas-iman. Sayang sekali kegiatan ini terhenti setelah Pak Mukti Ali meninggalkan jabatan Menteri Agama. Menteri-menteri yang datang setelah beliau tidak memiliki visi dan komitmen yang jelas untuk membangun hubungan yang harmonis di antara warga masyarakat yang berbeda latar belakang agama dan kepercayaan mereka. Secara pribadi saya sendiri merasa mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai dari pengalaman menyelenggarakan kegiatan program di atas. Saya merasakan bahwa kita bisa memperkaya pengalaman spiritualitas kita dari kekayaan agama-agama lain. Dari tiap agama kita bisa mengambil mutiara keruhanian yang membuat cakra- wala keagamaan kita menjadi lebih luas. Dari sana jugalah, sebagai Muslim, saya bisa lebih mengha- yati ayat al-Quran yang menegas- kan bahwa manusia adalah satu umat; demikian juga ucapan Nabi Muhammad bahwa umat manusia adalah keluarga Ilahi dan sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak berbuat kebaikan untuk manusia lain sebagai anggota keluarga Ilahi. Kita harus mengembangkan pendidikan yang tidak hanya memberikan kemampuan untuk memiliki pengetahuan, tapi juga "wisdom" atau kearifan. Pada masa pemerintahan Orde Baru dikenal konsep SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan antargolongan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya konsep tersebut justru menciptakan persoalan baru: segregasi SARA yang menebar berbagai kecurigaan satu sama lain. Bagaimana Anda melihat konsep tersebut? Dalam pandangan saya konsep tersebut harus dilihat dari konteks historisnya. Sejak tahun 50-an kehidupan politik umat Islam Indonesia terbelah dalam berbagai partai politik. Yang besar adalah partai politik Islam Masyumi yang dipimpin oleh kelompok cendekiawan berpendidikan Barat dan partai Nahdhatul Ulama yang dipimpin oleh para kiai yang berasal dari pendidikan tradisional Islam seperti pesantren dan Timur Tengah. Tokoh 319
Membela Kebebasan Beragama Masyumi lebih dekat dengan tokoh-tokoh partai Sosialis, Kristen, dan Katolik, karena memiliki latar belakang pendidikan yang sama, pendidikan Belanda. Agaknya cita-cita sosialisme-demokrasi mempersatukan mereka secara ideologis untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Sedangkan tokoh- tokoh NU lebih dekat dengan tokoh-tokoh PNI, yang walaupun berpendidikan Barat tapi kebanyakan berasal dari kalangan priayi Jawa. Adalah kelihaian partai Komunis yang mampu menciptakan ketegangan dan kerenggangan di antara dua blok besar itu, blok Masyumi dkk dan blok PNI dkk yang membuat kehidupan politik tidak stabil. Kekakuan tokoh-tokoh Masyumi dalam berpolitik membuat mereka terperangkap dalam pergolakan daerah yang dimotori oleh beberapa komandan militer di beberapa daerah, sehingga akhirnya mereka ikut serta dalam pemberontakan. Akibatnya Masyumi dan juga PSI dibubarkan. Dalam situasi politik yang terpinggirkan, tokoh-tokoh Masyumi memusatkan kegiatan mereka pada bidang dakwah. Di sinilah mereka menyadari bahwa umat Islam jauh ketinggalan di banding umat Nasrani yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan dan sosial yang jauh lebih maju. Mereka mampu membagi pekerjaan antara gereja dan partai politik. Memang, umat Islam juga melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan dan sosial seperti dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Sungguhpun demikian secara kualitatif masih berada di bawah lembaga-lembaga umat Kristen. Apalagi kehidupan politik ketika Masyumi masih berjaya, tokoh- tokoh Muhammadiyah malah terseret ke dalam keasyikan berpolitik. Frustasi politik dan kesadaran akan ketertinggalan ini menimbulkan luka yang dalam di dalam hati pemuka-pemuka Islam. Lebih-lebih setelah Bung Karno jatuh dan kekuasaan di bawah tentara yang tidak bersahabat dengan kalangan Masyumi. Sebenarnya kejatuhan Bung Karno bersamaan dengan kehancuran partai Komunis yang ditandai oleh pembunuhan massal orang-orang komunis atau yang dianggap sebagai Komunis. Dan orang-orang Islam terlibat dalam pembantaian ini. Oleh karena itu, ketika tekanan psikologis meningkat akibat stigma bahwa orang-orang komunis anti-agama, masyarakat abangan terpaksa mencari perlindungan melalui kalangan agama. Tentu saja di kalangan keluarga korban pembantaian tidak mendekat ke kalangan Islam. Bersamaan dengan itu misionaris Kristen dari Amerika juga masuk ke Indonesia. Maka kegiatan kalangan Kristen tentu saja kelihatan lebih 320
Djohan Effendi meningkat dengan kehadiran berbagai sekte yang berada di luar gereja-gereja arus utama yang berasal dari Eropa Barat. Muncullah berbagai isu dalam masyarakat, seperti isu kristenisasi. Untuk mengatasi kemungkinan konflik horisontal dalam masyarakat, pemerinah Orde Baru menyodorkan konsep SARA. Konsep ini mungkin ber- hasil meredam, tetapi tidak menyelesaikan kondisi psikologis di mana di antara berbagai go- longan terdapat rasa saling takut dan saling curiga. Kehadiran gerakan fundamentalisme agama-agama membuat kita menjadi bertanya-tanya karena yang muncul kemudian penajaman konflik akibat penganut-penganut agama berlomba Satu hal yang juga perlu dicatat, keakraban tokoh-tokoh Masyumi dengan tokoh-tokoh Kristen dan Katolik agak tergang- gu. Apalagi ketika tokoh-tokoh generasi baru yang muncul di kalangan Masyumi tidak lagi mereka yang berpendidikan Barat melainkan berpendidikan Timur Tengah. Memang juga ada yang belajar di Barat tapi mereka banyak dipengaruhi oleh literatur tokoh-tokoh radikal seperti Mawdudi dan Sayyid Quthb yang anti-Barat. Tidak mengherankan apabila potensi ketidakrukunan sosial yang berhasil diredam di masa lalu dengan konsep SARA akan merebak di masa-masa mendatang. dalam pengentalan identitas kelompok yang bersifat eksklusif. Maka yang terjadi tidak jarang saling menafikan hak hidup orang lain secara utuh dan penuh. Masing-masing pihak cenderung mempergunakan pendekatan hitam- putih dalam menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi, dan tidak jarang terjebak dalam sikap apriori dan tidak toleran. Jika memang usaha merajut kerukunan dan kebersamaan hendak terus dilanjutkan, maka usaha apa yang perlu dibangun agar pluralitas bangsa kita terkontrol dan terawat, terutama, dalam wilayah civil society? Yang harus kita kembangkan, saya rasa, adalah pendidikan. Yakni pendidikan yang memungkinkan manusia mengembangkan segenap potensi dirinya sebagai makhluk yang diciptakan al-Khâliq, sebagai sebaik-baik ciptaan; dan mengembangkan dirinya sebagai makhluk yang memiliki martabat yang dimuliakan Tuhan. Dan, tentunya, pendidikan yang 321
Membela Kebebasan Beragama menanamkan kesadaran bahwa manusia adalah khalifah Tuhan yang diciptakan untuk memakmurkan bumi. Pendidikan yang menumbuhkan kesadaran bahwa umat manusia adalah satu keluarga yang diciptakan dalam keragaman ras dan etnik untuk saling mengenal dan saling memberi manfaat. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan, yang dianugerahi-Nya akal. Dan Tuhan menganjurkan manusia untuk mempergunakan pikirannya secara bebas. Tuhan juga menganugerahi manusia petunjuk untuk jalan hidupnya berupa agama. Kendati demikian, Dia sekaligus juga memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk menentukan pilihan apakah memilih jalan yang ditunjukkan Tuhan ataukah tidak. Satu hal yang shendak saya tekankan adalah bahwa karena Tuhan memuliakan manusia, maka kita pun harus memuliakan manusia. Sebab, Tuhan menganugerahi manusia akal untuk berpikir, sehingga kita harus bersedia menerima dan menghormati perbedaan pendapat dan pikiran. Oleh karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya, maka kita pun harus menghormati pilihan jalan hidup orang lain dan tidak berwenang serta sewenang-wenang memaksakan pilihan dan keyakinan kita. Oleh karena Tuhan menciptakan bumi ini untuk dihuni dan dimakmurkan oleh umat manusia, maka kita harus hidup berbagi dan bersama tanpa ada yang merasa memiliki dan berhak menyingkirkan dan meminggirkan orang lain. Kalau saya ingin simpulkan apa yang saya katakan di atas, saya bisa mengatakan bahwa kita harus mengembangkan pendidikan yang tidak hanya memberikan kemampuan untuk memiliki pengetahuan, tapi juga 'wisdom' atau kearifan. Apa harapan Anda untuk masa depan negara kita ini? Pertama-tama saya ingin menggarisbawahi ungkapan "negara kita" terutama kata 'kita'. Saya rasa negara ini akan mempunyai masa depan kalau kita benar-benar bisa memelihara semangat ke-kita-an. Menarik, berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang orang pertama jamak umumnya hanya punya satu kata seperti: nahnu dalam bahasa Arab atau we dalam bahasa Inggris, kita mempunyai dua kata 'kami' dan 'kita'. Kata 'kami' terkandung makna yang bersifat ekslusivitas, memberi batas antara si pembicara dan orang yang diajak bicara, antara 'aku' dan 'engkau'. Sedangkan kata 'kita' mengandung 322
Djohan Effendi makna inklusivitas, merangkul semua pihak, 'aku' dan 'engkau' melebur menjadi satu. Inilah semangat dan pesan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat menyedihkan bahwa dalam masyarakat kita menyaksikan dengan sangat kentara bahwasanya semangat ke-kita-an itu sudah luntur. Kita perlu mengembalikan semangat ke-kita-an itu dalam perspektif kehidupan bernegara. Negara ini adalah anugerah dan titipan Tuhan untuk semua warga negara tanpa kecuali. Tidak ada dan tidak semestinya ada pihak yang merasa paling berhak tinggal di wilayah negara dan mengucilkan apalagi mengusir pihak lain karena perbedaan keyakinan, etnis atau apa saja. Diskriminasi dalam bentuk apapun dan dalam hal apapun tidak bisa dibiarkan. Sebab diskriminasi sangat menyakitkan dan merupakan aib dan noda yang mencemari kehidupan yang beradab. Sungguh sangat menyedihkan sekali, kita menyaksikan gejala sektarianisme yang menimbulkan gejolak sosial makin marak berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Munculnya apa yang populer disebut sebagai perda syariah merupakan salah satu gejala ini. Maraknya tindakan- tindakan pemaksaan kehendak yang ditandai oleh pengusiran, perusakan, dan kekerasan, seakan-akan dibiarkan. Mestinya kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami gejolak karena konflik sektarianistik. Apa yang terjadi di Pakistan beberapa waktu yang lalu adalah contoh nyata yang mesti diambil pelajaran kalau kita tidak ingin mengalami hal yang sama. Kita pun sebenarnya pernah mengalami pengalaman serupa. Para politisi kita mestinya tidak sekadar sibuk berebut kursi dan kekuasaan, akan tetapi menyadari tantangan yang sangat serius ini, yang mempertaruhkan keutuhan dan kelangsungan bangsa dan negara kita. Lebih-lebih karena para penegak keamanan dan ketertiban di negeri kita tersandera oleh ketakutan dituduh melanggar HAM dan anti-Islam. Wawancara dilakukan di Jakarta, 04 Juni 2007 323
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Elga Sarapung Elga Sarapung Elga Sarapung Elga Sarapung, (Augustina Elga Joan Sarapung), Direktur the Institute for Interfaith Elga Sarapung Elga Sarapung Dialogue in Indonesia (Interfidei) dan menjadi anggota Executive Committe di the Asian Conference on Religion and Peace (ACRP). Ia menempuh studi pascasarjana pada Ecumenical Institute, Bossey, Genewa, Swiss dan memperoleh gelar master (Theology-Ecuminical Study) pada Groningen University, Belanda (1990). 324
Elga Sarapung Pendidikan pluralisme diarahkan pada pembangunan masyarakat Indonesia yang pluralis, bebas, dan demokratis. Hal tersebut harus dibarengi dengan liberalisme agama, sebagai wujud keterbukaan dan kritisisme, suatu sikap yang sangat penting dalam kehidupan majemuk, tanpa harus menghapus identitas keagamaan. Sehingga, agama tidak lagi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal non-duniawi sebaliknya sekularisme hanya berhubungan dengan hal-hal duniawi. Karena itu pula, agama jangan diukur menurut ketetapan resmi yang dibuat negara. Sebaliknya, agama harus "keluar" menjangkau realitas dengan menyentuh serta turut merespon berbagai persoalan kemanusiaan. 325
Membela Kebebasan Beragama Oleh banyak kalangan sekularisme begitu saja diartikan sebagai anti-agama. Akibatnya resistensi terhadap paham ini begitu kuat, terutama, di kalangan agamawan. Tetapi, menurut pandangan Anda, apa sebenarnya sekularisme? Secara pribadi, sejak awal, saya tidak mempunyai problem dengan istilah tersebut. Ketika banyak orang mempunyai pandangan ihwal sekularisme yang berarti bertolak belakang dengan kepercayaan agama, menurut saya tidak sepenuhnya benar. Memang, dari beberapa pengalaman sejarah di beberapa negara Eropa, kesimpulan ini bisa dianggap benar. Demikianpun dari segi kata yang memiliki arti soal-soal "keduniawian", yang kemudian dengan serta- merta dilawankan pada soal-soal yang berdimensi "surgawi" - dan itu diidentikkan dengan agama. Kesimpulan semacam ini sebenarnya perlu didiskusikan lagi. Sebab, dua wilayah yang oleh banyak orang atau kelompok tertentu dipertentangkan secara hitam-putih, dan kita diharuskan memilih yang putih, dalam hal ini agama, bukanlah wilayah-wilayah yang begitu mudah untuk ditarik garis tegasnya - untuk dipisahkan. Dalam kenyataannya, orang yang sekular tidak selalu menolak agama atau beragama. Atau sebaliknya, tidak semua orang yang menolak agama atau tidak mau beragama secara otomatis dapat disebut sekular. Bagi saya analogi-analogi seperti ini terlalu sederhana dan dangkal. Boleh jadi seseorang tidak mau beragama atau menolak agama atau tidak mau pusing dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama lebih karena faktor-faktor lain. Mungkin saja agama mereka adalah "agama sekular" itu sendiri, yang tidak bisa diukur dengan rumusan-rumusan baku sehingga dapat didefinisikan sebagai agama atau yang belum tentu diterima oleh semua pihak, apalagi dipertanggungjawabkan. Celakanya, dalam konteks masyarakat kita, definisi tentang apa itu agama diukur dengan syarat-syarat yang sudah menjadi "standard" ketetapan negara, pemerintah Indonesia - dalam hal ini Departemen Agama. Misalnya tentang apa itu agama atau bagaimana suatu kepercayaan dari sekelompok orang bisa disebut agama? Akibatnya, semua orang terlanjur mendefinisikan agama sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal non-duniawi, sementara se- kularisme berhubungan hanya dengan soal-soal duniawi. Karena itu, sudah saatnya sekarang kita menentang definisi yang terlalu menyederhanakan ini. Karena itu, tidak aneh jika banyak di antara kita yang masih tidak tahu apa arti sekularisme sebenarnya. Terlebih lagi mereka yang suka dan percaya 326
Elga Sarapung sekularisme dengan begitu saja "menghitam-putih"-kan persoalan. Ini penyakit yang menjangkiti orang-orang Indonesia. Belum paham betul dengan persoalan yang tengah dihadapi, tetapi mereka sudah dengan cepat menciptakan tuduhan, justifikasi, bahkan kadang-kadang melakukan aksi atau tindak kekerasan terhadap apa atau pihak yang dituduhkan. Salah satu penye- babnya, bisa jadi, tidak ada pen- jelasan yang memadai tentang sekularisme, bahkan tidak di dunia pendidikan sekalipun, apalagi di lingkungan pendidikan agama. Kalau pun ada - dugaan saya lebih banyak soal "hitam-putih"-nya. Padahal, dalam kehidupan sehari- hari kita sudah, sedang dan selalu berada dalam kehidupan dunia modern yang dalam banyak hal, sebenarnya, dari situlah sekularisme dimulai dan mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang sekularisme dan apa hubungannya dengan agama, tidak lain lewat pendidikan, yaitu pendidikan yang tidak normatif, yang terbuka kepada pemikiran-pemikiran sekular, bahkan pemikiran sekular yang membincang agama. Oleh karena itu, penting juga kita mulai dengan melakukan pergaulan yang terbuka dan kritis terhadap persoalan keduniaan, termasuk juga keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, kita sangat Jadi untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang sekularisme dan apa hu- bungannya dengan agama, tidak lain lewat pendidikan, yaitu pen- didikan yang tidak normatif, yang terbuka kepada pemikiran-pemi- kiran sekular, bahkan pemikiran sekular yang membincang agama. Oleh karena itu, penting juga kita mulai dengan melakukan perga- ulan yang terbuka dan kritis terhadap persoalan keduniaan, termasuk juga keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, kita sangat memerlukan keterbukaan dan sikap kritis. Sebab, ketika masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang benar tentang persoalan keduniawian dan keagamaan, mereka cenderung memandang segala sesuatunya secara hitam-putih: baik-buruk, benar-salah, memerlukan keterbukaan dan sikap kritis. Sebab, ketika masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang benar tentang persoalan keduniawian dan keagamaan, mereka cenderung memandang segala sesuatunya secara hitam-putih: baik-buruk, benar-salah, halal-haram dan sebagainya. 327
Membela Kebebasan Beragama halal-haram dan sebagainya. Karena itu ketika mereka mendapatkan informasi umum ihwal sekularisme yang dinilai negatif langsung ditangkap mentah- mentah. Efek positif lain dari pendidikan yang benar adalah, supaya kita tidak terjebak pada sikap mudah menuduh, berprasangka dan menjustifikasi secara hitam-putih, tetapi melihat, mempelajari dan menilainya secara obyektif. Bagaimanapun juga, hal-hal seperti itu menjadi bagian dari kehidupan di dunia dan menjadi problem keindonesiaan yang menunutut sikap kedewasaan beragama sebagai pengalaman konkret. Ingat, dunia tidak bergerak mundur, tetapi maju. Saya salah seorang yang percaya bahwa paham sekularisme yang telah berlangsung di abad-abad lampau mengalami perkembangan dan perubahan, sebagaimana juga paham dan sikap keagamaan seseorang atau masyarakat. Sebagai upaya mendiseminasikan gagasan sekularisme, apakah untuk sekarang ini masih efektif untuk membedakan sekularisme dan sekularisasi sebagaimana dilakukan oleh Nurcholish Madjid ataupun para agamawan atau teolog yang menentang sekularisme lantaran trauma dengan sejarah kemunculan paham tersebut di Eropa? Saya kira penting untuk membedakan sekularisme dan sekularisasi. Sebab, kita tidak bisa menghindar dari perdebatan tentang keduanya: apakah sebagai proses atau sudah menjadi etika atau sebuah paham atau sebagai entitas hidup. Hanya, lagi-lagi sebaiknya kita tidak terjebak pada pemahaman istilah atau kata saja. Ada dua hal yang perlu dielaborasi di sini. Pertama, paham tentang sekularisme yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Misalnya, apakah semua hal yang menyangkut makna dan implikasi makna dari kata itu selalu negatif, karena itu perlu ditolak? Karena kalau tidak dilakukan upaya untuk mendudukkannya secara tepat, nanti yang terjadi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi: orang hanya melihat dan memahami konsep ini secara hitam-putih, karena yang dikatakan mereka bahwa semua itu tidak baik dan bertentangan dengan agama. Kesimpul- annya, sekularisme negatif, karena tidak baik; agama positif, karena dianggap baik. Padahal sejarah kemunculan dan perkembangan agama-agama sampai sekarang banyak ditingkahi peristiwa-peristiwa yang tidak selamanya baik. Sejarah gelap terdapat dalam setiap agama. 328
Elga Sarapung Yang kedua, manakala konsep ini dipahami lantas terjadi proses seku- larisasi, pada tataran itu lalu sudah mulai menginternalisasi dan membentuk, entah itu dalam kelompok masyarakat atau pada tingkat individu, gambaran mereka tentang segala sesuatu yang kemudian disebut sebagai sekular. Tetapi, lagi-lagi karena kurangnya informasi seputar gagasan itu, maka ukuran yang dipakai oleh kelompok tertentu ketika melihat itu semua lalu dengan gampangnya mengatakan sebagai tidak beragama, misalnya. Pertanyaannya kemudian, apakah orang yang sekular itu hanya bisa diukur dari tidak beragama, tidak ke gereja, tidak ke masjid dan seterusnya? Saya kira ini cara berpikir dan memahami persoalan yang sempit tentang istilah sekularisme, sekular dan sekularisasi. Padahal, saya melihat gagasan ini sebagai hal yang positif dan menjadi bagian dari proses perkembangan dan proses per- ubahan yang alamiah. Kita tidak bisa menempatkan semua ini semata-mata negatif, karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga tertolong dengan proses tersebut. Bila begitu cepat menyimpulkan bahwa gagasan-gagasan tersebut tidak baik dan harus ditolak, maka sebenarnya kita tengah menciptakan kenyataan kontradiktif yang tidak sepenuhnya cocok dengan realitas, tetapi lebih kepada pikiran dan emosi traumatis. Liberalisme agama justru menjadi wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan kritik diri, yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan. Orang kemudian lebih mudah melihat sekularisme dari sudut negatifnya saja. Mereka berkaca pada pengalaman Eropa Timur atau Skandinavia, di mana negara-negara di sana, yang menganut paham sekular, masyarakatnya menjadikan anti-agama sebagai life style. Terkadang, justru tidak sebatas anti- agama yang pasif, tetapi mereka menyerang agama, misalnya kasus Jylan Posten, atau mungkin penggambaran negatif yang berlebihan sebagai bentuk penghinaan terhadap Yesus atau gereja, sebagai institusi agama, yang kerap dilakukan oleh para seniman. Saya curiga, jangan-jangan semua itu bukan semata-mata karena mereka sudah terjebak pada yang kita namakan atau kita bayangkan sebagai sekular 329
Membela Kebebasan Beragama atau karena sudah menganut paham sekularisme - sebagaimana yang ada dalam konsep pemikiran kita. Sebab, bisa jadi ada faktor lain di sana. Kenapa mereka sampai menentang atau menolak agama dengan ekspresi-ekspresi yang berlebihan. Saya kira itu bukan lantaran mereka sudah "fanatik" dengan kehidupan sekular atau karena faktor sekularisme dan sekularisasi. Sebab, harus dicek juga hal-hal yang terdapat dalam agama-agama. Boleh jadi ada faktor dari dalam agama-agama yang mengundang mereka untuk melakukan hal seperti itu. Di sini kesulitannya kita untuk bisa bersikap objektif. Penyederhanaan yang jauh dari sikap objektif inilah yang kerap memicu kalangan-kalangan tertentu di Indonesia dalam merespon hal-hal yang terutama berkaitan dengan terancamnya kesakralan agama. Ketika terjadi sesuatu terhadap diri atau kelompok kita, yang segera muncul adalah sikap untuk melihat kesalahan sepenuhnya berada di luar diri atau kelompok kita. Tidak ada usaha untuk melihat ke dalam, melakukan introspeksi diri. Sehingga merusak kerap sebagai satu ekspresi yang logis dari satu masyarakat yang memang sedang menahan amarah dan sarat dendam atau lebih karena kebodohan. Lalu, apakah setiap sikap yang demonstratif dalam menyudutkan agama kemudian adil jika kesalahannya dituduhkan kepada yang kita sebut sebagai model hidup yang sekular itu? Kalau menurut saya, tidak. Bahwa dunia mereka dunia sekular, ya. Tetapi perbuatan agresif dan destruktif mereka terhadap agama merupakan hal yang berbeda. Efek dari sikap hidup yang sekular mungkin hanya menjadi salah satu faktor, tetapi bukan faktor utama. Ada semacam penilaian yang berbeda terhadap implikasi dari gerakan Reformasi Protestan yang dirintis oleh Luther. Reformasi dalam Kristen di samping telah membuka pintu kebebasan bagi umat Kristiani untuk menafsirkan Alkitab dan cara keberagamaan mereka, juga dianggap bertanggung jawab atas pola hidup sekular yang belakangan kian permisif dan secara moral sangat dekaden, sebagaimana tercermin dalam kehidupan orang-orang Barat, lantaran otoritas keagamaan yang dipegang gereja berangsur-angsur runtuh, dan masyarakat lebih mengutamakan individualisme beragama, jika tidak menjadi ateis. Dapatkah Anda sebagai seorang Kristen menanggapi penilaian semacam itu? Saya tidak tahu, apakah gerakan Reformasi dari Abad Pertengahan itulah yang menyebabkan terjadinya dekadensi moral di kalangan gereja saat ini, dengan contoh macam-macam hal yang Anda sebutkan tadi. Mungkin juga, 330
Elga Sarapung tetapi lebih baik ada penelitian khusus tentang hal itu. Menurut saya, untuk sedikit lebih objektif, kita perlu melihat pada berbagai perubahan tatanan kehidupan dunia yang terjadi di mana-mana dengan sangat luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial-budaya-politik serta dunia pendidikan (formal dan non- formal) yang sangat pesat dan mengubah dunia secara signifikan, semua ini jelas mempengaruhi cara berpikir banyak orang, yang ke- mudian mempengaruhi pengam- bilan keputusan ketika akan atau harus memilih, apa yang akan dila- kukan, disikapi dan lain sebagainya. Termasuk dalam soal beragama. Saya pikir saya juga sekular - bila soal ke gereja dan tidak ke gereja menjadi ukuran (bagi orang Kristen). Saya jarang (lebih banyak tidak) ke gereja, tetapi saya tetap menghargai orang lain dan menghargai kehidupan. Anda bisa cek perkataan saya ini. Apa ini bisa disebut negatif karena tidak ke gereja? Kalau implikasi (yang diang- gap) negatif semacam itu hendak kita namakan sekularisme, apakah memang demikian? Saya pikir saya juga sekular - bila soal ke gereja dan tidak ke gereja menjadi ukuran (bagi orang Kristen). Saya jarang (lebih banyak tidak) ke ge- reja, tetapi saya tetap menghargai orang lain dan menghargai ke- hidupan. Anda bisa cek perkataan saya ini. Apa ini bisa disebut nega- tif karena tidak ke gereja? Bagai- mana dengan orang yang rajin ke gereja atau tegas mengatakan beragama, tetapi dalam hidupnya tidak terbuka kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya, atau tidak menghargai kehidupan secara bertanggungjawab? Bagaimana mungkin mengukur bahwa dengan kita beragama berarti tidak sekular dan karena itu positif, baik. Sebaliknya, yang tidak beragama karena tidak ke gereja maka negatif, tidak baik - dan itu disebut sekular atau yang sudah kental dengan paham sekularisme. Bagaimana dengan orang yang rajin ke gereja atau tegas mengatakan beragama, tetapi dalam hidupnya tidak terbuka kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya, atau tidak menghargai kehidupan secara bertanggungjawab? Bagaimana mungkin mengukur bahwa dengan kita beragama berarti tidak sekular dan karena itu positif, baik. Sebaliknya, yang tidak beragama karena tidak ke gereja maka negatif, tidak baik - dan itu disebut sekular atau yang sudah kental dengan paham sekularisme. 331
Membela Kebebasan Beragama Saya tidak ke gereja bukan karena anti-gereja atau karena menilainya secara hitam-putih atau karena saya sekular. Saya juga punya kelemahan tentunya. Tetapi saya mau katakan bahwa ada hal lain, yaitu sikap kritis saya terhadap gereja. Apakah sikap seperti ini sekular? Silakan saja bila ada yang mengatakan demikian, tetapi lagi-lagi saya katakan, tidak sesederhana itu untuk layak melakukan justifikasi. Saya pikir apa yang telah dilakukan Luther saya setuju sekali. Saya ingin dan berharap agar sekarang ada orang-orang seperti Luther yang berani melakukan hal yang sama terhadap agamanya dari "dalam". Di dalam agama Kristen Protestan harus ada orang seperti dia, begitupun di dalam Islam atau di agama manapun harus ada orang seperti Luther, Calvin - lepas dari kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi keberanian dan keterbukaan mereka untuk melakukan otokritik dan reformasi dari dalam, itu penting. Karena persoalan agama-agama atau pluralisme agama, tidak saja persoalan antaragama, tetapi terutama juga persoalan intra-agama, yaitu persoalan dalam diri agama sendiri. Bahwa Reformasi kemudian memberikan implikasi orang malas ke gereja, perlu dipertanyakan. Menurut saya sikap itu lebih karena pilihan dari apa yang digumuli yang bersangkutan. Misalnya, karena ada faktor bosan ke gereja. Ketika saya pertama kali berkhotbah, baru saya mengerti mengapa jemaat senang atau tidak senang mendengar khotbah pendeta. Makanya ada jemaat yang pilih-pilih, kalau pendeta si A yang khotbah, misalnya, tidak mau ke gereja. Sudah khotbahnya panjang, tidak enak didengar lagi; tema khotbah tidak relevan; dan cara pendeta atau pastor berkhotbah atau menyampaikan homile tidak bisa dimengerti karena terlalu tinggi bahasa teologianya. Selain doanya panjang, suasana juga sangat monoton, tidak dialogis, tidak ada hal- hal yang menarik di dalam gereja. Faktor berikutnya, bisa saja mereka kritis kepada gereja karena doktrin gereja yang eksklusif, masih konservatif, tidak relevan dengan tantangan konteks kehidupan yang ada sekarang, di samping juga pergaulan gereja terbatas, kegiatan berkisar dengan ritual belaka dan rutinitas institusi gereja. Mungkin saya salah seorang yang berada dalam kelompok ini, tetapi saya masih merasa penting sekali untuk hidup "bergereja" - dengan cara saya. Meskipun jarang sekali ke gereja tetapi saya tetap merasa penting untuk mempertahankan pergaulan saya dengan gereja. Itu basis komunitas saya, terlebih lagi saya bekerja di satu lembaga seperti ini (Interfidei, yang berkonsentrasi dalam upaya dialog antar-iman dan agama). Kalau saya sama 332
Elga Sarapung sekali hilang hubungan dengan gereja, bagi saya tidak ada gunanya saya bekerja di lembaga seperti ini. Sekularisasi atau sekularisme juga berimplikasi terhadap gagasan privatisasi agama di mana akhirnya agama masuk atau dikandangkan saja sebagai wilayah pribadi bukan lagi wilayah publik. Apa pandangan Anda dengan gagasan privatisasi agama ini? Perlu ditegaskan bahwa yang Saya setuju dalam arti bahwa pengalaman keberagamaan kita di Indonesia sangat lain. Soal wilayah publik dan privat agama atau beragama, sebaiknya tidak dilihat sesempit itu. Karena dalam konteks kita di sini, justru privatisasi agama hampir tidak kelihatan sebagai sebuah semangat yang disadari. Sebab, semua tentang agama hampir-hampir berada di wilayah publik, apalagi hal itu diatur oleh negara. Hampir tidak jelas, mana wilayah privat dan mana yang publik. Semua dimasuki negara. Ini yang membuat ketidakjelasannya negara, makanya jadi amburadul. dimaksudkan dengan pluralisme bukan relativisme ... pluralisme bukanlah gagasan yang menggerus iman. Pluralisme juga tidaklah menganjurkan perpindahan agama atau membuat, apalagi memaksa orang lain berpindah agama. Saya, salah seorang yang setuju dengan perlunya privatisasi agama atau beragama, dalam arti yang luas, bukan eksklusif. Di situ negara tidak bisa ikut campur. Sementara, dalam konteks sosial-publik, ada hal yang perlu diatur dan dilindungi negara, misalnya soal menjalankan kegiatan sosial keagamaan. Namun begitu ada wilayah yang tidak perlu dimasuki negara, misalnya menentukan apakah suatu kegiatan spiritual bisa diakui sebagai agama atau tidak? Sebab, mengapa hal seperti ini harus tergantung pada pengakuan negara? Padahal, agama sendiri juga sama sekali tidak punya hak sehingga harus melegalkan status bahwa ini agama dan itu bukan agama. Artinya, negara hanya mengatur bagaimana agama-agama bisa hidup berdampingan secara baik, tetapi bukan dengan cara represif, melainkan sebagai badan konsultatif dan fasilitator. Dalam konteks pembicaraan ini, apa yang saya katakan perihal mengapa saya merasa dan menganggap penting untuk tetap mempertahankan hubungan 333
Membela Kebebasan Beragama saya dengan gereja, lagi-lagi, lebih karena aspek sosial - bagaimana beragama bisa dihayati dan dimaknai dalam ruang publik. Di sana saya ketemu banyak orang, berkenalan dengan banyak orang dan melihat ada semangat agama berperan di sana, sekalipun mungkin lebih banyak yang simbolistis. Tetapi, tidak apa, memang kita baru sampai pada taraf itu. Saya yakin akan mengalami perubahan dan perkembangan. Alasan berikutnya, karena paduan suara dan musiknya bagus. Tapi yang paling utama faktor sosial, dan saya pikir di situlah alasan mengapa masih membuat saya bertahan. Saya tetap Kristen walaupun saya tidak ke gereja. Terkait dengan persoalan ini, dalam kesempatan-kesempatan di mana saya berbicara tentang hal ini, saya selalu mengatakan bahwa suatu agama bukanlah agama atau jangan disebut agama kalau dibatasi atau membatasi diri dalam ruang lingkup keagamaan yang institusional atau ritual saja. Agama harus keluar, menjangkau realitas dunia di mana dia berada, menyentuh dan turut merespon berbagai persoalan kemanusiaan yang semuanya ada di dunia. Dia ada di dunia dan untuk dunia. Sebagai reaksi atas gagasan privatisasi agama, kemudian muncul konsep deprivatisasi agama yang digagas oleh Jose Casanova - kendatipun gagasan dan praktik teologi pembebasan bergerak dalam lingkup yang hampir serupa. Inti dari deprivatisasi agama adalah upaya bagaimana agama tetap punya fungsi dan peran publik untuk berbuat secara sosial atau mengemban misi profetis dalam merespon ketimpangan dan ketidakadilan. Kalau saya berbicara di dalam lingkungan gereja atau di pertemuan apapun dalam kelompok Kristen maupun antaragama, gagasan semacam itu kerap saya sampaikan. Sebab, agama-agama harus kembali ke "core" pemaknaannya, yaitu menjadi jalan pembebasan bagi manusia. Ketika orang menyinggung tentang apa sebenarnya fungsi agama, saya selalu bilang, "agama kalau tidak berfungsi sosial, tidak mempunyai peran pada hal-hal kemanusiaan atau kehidupan umat, kehidupan manusia yang lebih luas, maka agama itu mandul." Bahkan secara tajam saya katakan, "jangan sebut agama atau beragama kalau tidak mau peduli dengan realitas kehidupan: kemiskinan, ketidakadilan, dan lain sebagainya." Kalau bilang saya beragama, maka akan salah sekali kalau keberagamaan saya sebatas melaksanakan hal-hal yang rutin atau ritual. Beragama harus langsung terlibat dalam kehidupan sehari-hari, dengan 334
Elga Sarapung kemiskinan, ketidakadilan, dengan persoalan hak asasi manusia dan segenap problem kita sekarang ini. Selama ini kita beragama ha- nya berkaitan dengan institusi dan ritualnya; atau hanya memikirkan soal agama an sich: bagaimana membesarkan jumlah umat, bagai- mana membangun gedung gereja atau masjid yang lebih baik, lebih bagus, bagaimana supaya teks-teks kitab suci dapat ditaati sebagaimana adanya. Kalau begini model keber- agamaannya, yang terjadi adalah faktor individualitas yang terpojok dalam frame yang sangat sempit. Jangan heran kalau kemudian agama dikenal hanya sebagai kumpulan larangan, sehingga kalau kita beragama lantas hanya cara pandang hitam-putih yang ada di benak kita. Sehingga atas dasar itu pula kita gemar melakukan peni- laian terhadap persoalan hidup: ini boleh dan itu tidak boleh, dan seterusnya. Seolah-olah kita berada hanya pada dua dunia ini. Patut disayangkan sekali bahwa keber- agamaan kita masih terjebak pada pola seperti ini. Akhirnya, kita akan kerepotan sendiri kalau melulu melihat atau memberlakukan agama seperti itu. Bagaimanapun, menurut saya, itu bukan inti dari agama. Selama ini kita beragama hanya berkaitan dengan institusi dan ritualnya; atau hanya memikirkan soal agama an sich: bagaimana membesarkah jumlah umat, bagaimana membangun gedung gereja atau masjid yang lebih baik, lebih bagus, bagaimana supaya teks- teks kitab suci dapat ditaati sebagaimana adanya. Kalau begini model keberagamaannya, yang terjadi adalah faktor individualitas yang terpojok dalam frame yang sangat sempit. Jangan heran kalau kemudian agama dikenal hanya sebagai kumpulan larangan, sehingga kalau kita beragama lantas hanya cara pandang hitam-putih yang ada di benak kita. Sehingga atas dasar itu pula kita gemar melakukan penilaian terhadap persoalan hidup: ini boleh dan itu tidak boleh, dan seterusnya. Seolah-olah kita berada hanya pada dua dunia ini. Jika model keberagamaan masyarakat Indonesia masih terjebak pada hal-hal yang sifatnya normatif, ritualistik dan tidak sensitif terhadap problem kema- nusiaan, kiranya diperlukan injeksi agar dapat keluar dari batas-batas itu. 335
Membela Kebebasan Beragama Liberalisme menawarkan alternatif keberagamaan yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, apa lacur, banyak orang memahami liberalisme sebagai paham yang memberi ruang kebebasan tanpa batas, segalanya diperbolehkan. Akibatnya di Indonesia, yang masih kental dengan budaya ketimurannya, paham ini terus dicurigai dan bahkan ditentang. Menurut pandangan Anda apa sebenarnya liberalisme dan semangat apa yang patut dikedepankan dari paham ini? Menurut saya penolakan masyarakat terhadap liberalisme, kurang lebih, faktor penyebabnya hampir sama seperti resistensi mereka pada sekularisme. Walaupun liberalisme dapat dikatakan relatif baru untuk masyarakat Indonesia - khusus dalam khazanah keagamaan - tetapi kemunculannya langsung mendapt respon yang kurang baik. Menurut saya memang benar kebanyakan orang lebih memahami liberalisme sebagai paham yang mengedepankan kebebasan, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Namun demikian, kebebasan bukan tanpa batas atau yang sama sekali tidak dapat dibatasi. Kebebasan di sini lebih sebagai sikap atau ekspresi yang tentu saja dibatasi menurut ukuran-ukurannya yang tidak bisa kita patok atas dasar ukuran kita sendiri. Tetapi, ada ukuran bersama, yaitu etika kebebasan yang perlu dibangun supaya liberalisme agama, di satu pihak, tidak menjadi bangunan tembok fundamentalisme sempit. Di pihak lain, liberalisme agama justru menjadi wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan kritik diri, yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan. Terkait dengan liberalisme dalam beragama, maka persoalan yang pertama kali harus dirumuskan adalah bagaimana mensosialisasikan gagasan ini kepada umat beragama yang taat terhadap tatanan nilai yang sudah diyakininya. Menurut hemat saya, kebebasan atau semangat liberal mendorong pada suatu keadaan masyarakat di mana orang merasa aman dan tidak takut atau enggan untuk mengakui dan mengekspresikan keyakinan beragamanya. Yakni ketika warga negara Indonesia merasa tidak takut dan enggan lagi atau dilarang bila mengakui bahwa dirinya Ahmadiyah, Sikh, Yahudi, Parmalim, Kaharingan, Saptodharma dan seterusnya. Jadi, kebebasan di sini juga mempunyai hubungan, tidak saja dengan aspek hukum dan politik, tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis. Dalam pengertian lain kebebasan harus disertai dengan upaya menghargai yang lainnya. 336
Elga Sarapung Ada faktor penting yang dalam liberalisme harus terus ditanamkan, yakni bahwa menghargai hendaknya bukan sekadar faktor saya merasa bebas dengan Anda karena Anda menghargai saya, tetapi sebaliknya juga Anda merasa enak dan nyaman dengan saya karena saya menghargai Anda. Dari rasa bebas saya lantas memberi implikasi yang positif juga pada Anda atau orang lain. Sehingga, kebebasan baik dalam agama, ideo- logi, maupun lainnya, ada batas- batas atau patokan yang harus dipa- tuhi dan dihargai secara timbal ba- lik. Ya, perlu ada etika hidup bersa- ma dalam masyarakat yang plural. Negara sama sekali tidak punya hak sehingga harus melegalkan status bahwa ini agama dan itu bukan agama. Negara hanya mengatur bagaimana agama-agama bisa hidup berdampingan secara baik, tetapi bukan dengan cara represif, melainkan sebagai badan "konsultatif" dan "fasilitator". Mengacu pada tradisi Protestantisme di mana sering dijadikan pemicu bahwa lantaran Martin Luther mengkritisi institusi gereja, lantas setiap orang berhak atas pemahaman agamanya, berhak untuk menafsirkan Alkitab tanpa harus ada satu otoritas tertentu. Hal ini berimplikasi jauh pada kebebasan terhadap ekspresi-ekspresi yang bersifat partikular. Artinya setiap orang boleh melakukan apapun dalam beragama, sehingga bermunculan paham-paham atau "sekte- sekte" dalam Kristen. Bagaimana Anda menanggapi fenomena tersebut, dan apakah itu pertanda positif bagi konteks kebebasan beragama? Benar. Hal seperti itu merupakan keunikan dan sekaligus keanehan dalam tradisi Protestantisme, yang bila dilihat secara positif, tentu baik saja - walaupun tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa keadaan ini pertanda perkembangan gereja. Mungkin benar bila diukur dari kuantitas jumlah gereja, tetapi belum tentu segi kualitasnya, terutama kaitannya dengan bentuk relasi kehidupan bermasyarakat. Tetapi, bila dicermati, bertaburnya berbagai paham Kristen bisa jadi menyisakan kekhawatiran: bukan saja menimbulkan persoalan yang dapat mengikis semangat kebebasan dan pluralisme karena dapat mengancam proses dialog serta kerjasama antaragama, tetapi, bahkan, lebih menarik lagi, terkait dengan menegangnya relasi dalam dunia intra-kekristenan (Protestantisme) itu sendiri. Kadang-kadang fenomena ini tidak hanya 337
Membela Kebebasan Beragama membingungkan tetapi juga menyulitkan, apalagi dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam memahami konteks reformasi Lutherian dan Calvinian maka kita dihadapkan pada suasana tradisi Protestantisme yang mendorong pada kebebasan umat, teolog atau awam untuk boleh membaca dan menafsir Alkitab dengan caranya sendiri. Juga terbuka kesempatan bagi siapapun untuk mempraktikkan hasil penafsiran terhadap apa yang dibaca, bahkan bila ingin membentuk satu komunitas baru sekalipun. Memang tentang hal ini tidak ada yang tertulis dengan jelas, tetapi lebih sebagai pengaruh atau implikasi dari tradisi Protestantisme yang ada selama ini. Perihal tradisi ini dalam Kristen, menyitir obrolan orang: gereja Protestan kerap disebut gereja yang suka protes! Hal inilah yang kemudian dapat menjelaskan mengapa dalam sejarah Protestantisme di Indonesia bermunculan banyak gereja Protestan dengan beraneka ragam pemahaman yang dikembangkan dan diekspresikan secara berbeda-beda. Bahkan saya sendiri sebagai seorang Protestan kadang-kadang bingung dan tidak tahu persis dengan keberadaan beberapa gereja tertentu. Walaupun sebenarnya berkembangnya banyak gereja yang berbeda-beda tidak semata-mata karena perbedaan doktrin yang disebabkan oleh pembacaan dan penafsiran Akitab secara bebas, tetapi ada juga yang muncul lebih karena persoalan internal gereja, misalnya soal organisasi, kesalahpahaman antar- pimpinan, soal duit, dan macam-macam sebab lainnya. Menurut saya, keadaan ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan faktor kebebasan beragama, tetapi lebih dari situasi sebab-akibat di dalam tradisi atau persoalan agama secara internal yang kemudian memproduksi kelompok-kelompok baru intra- agama. Barangkali ketika akan mendirikan atau membentuk gereja atau kelompok baru, orang-orang tersebut tidak berpikir sama sekali ihwal semangat kebebasan beragama, tetapi lebih mempertimbangan antara adanya alasan seperti kesempatan dan, tidak bisa dipungkiri juga, adanya duit. Mungkin lembaga seperti PGI sekalipun tidak tahu sama sekali motif munculnya kelompok-kelompok tersebut, dan baru tahu belakangan setelah timbul masa- lah. Termasuk, mungkin pihak pemerintah tidak tahu, atau tahu dan mengizinkan pendiriannya tanpa memahami secara baik dan benar apa alasan, apa esensi, apa implikasi terhadap kehidupan beragama dalam konteks masyarakat Indonesia. Kenyataan ini yang sering memunculkan kesalahpa- haman dan barbagai persoalan di kemudian hari di antara umat beragama. 338
Elga Sarapung Jadi, bukan karena pertimbangan kebebasan beragama, tetapi karena hal-hal di atas. Kalaupun akan dianggap sebagai wujud kebebasan beragama, maka harus diselidiki dan ditata kembali. Lantas hal positif apa yang dapat dipetik dari fenomena tersebut atau fenomena itu memang hanya akan mengeraskan identitas keagamaan masing-masing? Hal positif yang bisa saya lihat adalah, bila situasi seperti ini dimaknai secara konstruktif dalam kehidupan beragama kita di Indonesia. Artinya, perlu ada introspeksi dari masing-masing institusi dan komunitas agama- agama yang ada selama ini, de- mikian juga pemerintah. Tetapi, itu akan menjadi negatif bila dimengerti semata sebagai hak, tanpa konsep dan prospek yang jelas serta relevan dengan konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Lebih khusus dalam lingkungan gereja. Aspek positif yang dapat saya lihat adalah: pertama, muncul kesadaran untuk melihat apa kelemahan gereja. Mengapa tiba- tiba ada anggota gereja yang keluar dan membentuk gereja baru, yang tradisinya sama atau malah lain sama sekali. Kedua, walaupun saya setuju dengan kebebasan dalam mengekspresikan keagamaan, tetapi saya kurang begitu nyaman apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh banyak orang lebih berdasarkan aspek emosional, seperti rasa bosan, sehingga banyak orang keluar dari gereja dan ikut persekutuan yang lain, atau malah ikut kelompok-kelompok fundamentalis yang sempit cara keberagamaannya, yang orientasinya semata untuk mengkristenkan orang. Menurut hemat saya, "kebebasan" atau semangat liberal mendorong pada suatu keadaan masyarakat di mana orang merasa aman dan tidak takut atau enggan untuk mengakui dan mengekspresikan keyakinan beragamanya. Yakni ketika warga negara Indonesia merasa tidak takut dan enggan lagi atau dilarang bila mengakui bahwa dia Ahmadiyah, Sikh, Yahudi, Parmalim, Kaharingan, Saptodharma dan seterusnya. Jadi, kebebasan di sini juga mempunyai hubungan, tidak saja dengan aspek hukum dan politik tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis. Dalam pengertian lain kebebasan harus disertai dengan upaya menghargai yang lainnya. 339
Membela Kebebasan Beragama Jangankan yang bukan Kristen, orang-orang yang sudah Kristen pun bagi mereka dianggap belum Kristen, karena itu harus dibaptis ulang sesuai tradisi mereka. Kalau pemunculan kelompok semacam ini dianggap sebagai implikasi dari kebebasan beragama, maka pandangan seperti itu harus ditinjau kembali. Paling tidak, terhadap kelompok tersebut harus dijelaskan secara benar dan menuntut untuk mempraktikkan maksud dari semangat kebebasan beragama secara tepat dan relevan dalam konteks masyarakat Indonesia. Demikian halnya bagi pemerintah dan institusi agama lainnya. Tetapi, harus ditekankan bahwa ini semua tidak dalam arti melarang mereka, hanya meluruskan, mempersiapkan secara baik sehingga bila terjadi sesuatu maka kelompok-kelompok semacam ini memiliki sensitivitas sosial-budaya yang patut dihargai. Dalam konteks ini maka berkembang-biaknya ke- lompok-kelompok agama atau sekte-sekte semacam ini, dari segi kebebasan beragama, dapat dianggap positif. Telah Anda singgung sebelumnya bahwa agama juga mempunyai aspek sosial, semangat nilai untuk pembebasan manusia dari ketertindasan. Namun demikian, aspek sosial dari nilai-nilai agama oleh kalangan tertentu kerapkali diseret ke dalam ranah politik, sehingga muncul gerakan-gerakan dalam Islam, misalnya, yang mencoba dan menuntut agar nilai-nilai Islam diterapkan dalam aturan publik atau dilegalformalkan dengan alasan penyelamatan umat. Apa pandangan Anda dengan upaya semacam itu? Saya tidak setuju upaya melegalformalkan nilai-nilai agama, terlebih kemudian yang muncul justru ketidakadilan. Sebab, di sana sarat dengan kepentingan-kepentingan politik dan bukan kepentingan-kepentingan sipil. Apalagi bila kita berbicara dalam konteks Indonesia yang plural, yang bhinneka tunggal ika. Bila kita mau jujur, apakah upaya semacam itu mencerminkan sikap hormat dan menghargai kebhinekaan? Upaya semacam itu, menurut pandangan saya, lebih berorientasi kepada kepentingan politik kelompok atau orang tertentu. Oleh karena itu keberagamaan kita harus dibersihkan dari motif-motif dan tujuan seperti itu. Kita harus keluar dari model beragama yang legalistik. Karena dalam konteks keindoensiaan hal ini hanya akan menjadi problem serius hubungan antaragama dan antara agama dan negara. Kita tidak bisa membiarkan diri kita terjebak dalam kepentingan-kepentingan sempit 340
Elga Sarapung dan sesaat. Agama-agama harus terbebas dari berbagai kepentingan itu, termasuk - dalam konteks ini - agama Islam. Sebagai bagian dari minoritas (jika kami dizinkan mengatakan demikian), apa pendapat Anda perihal perda syariah yang belakangan marak diterapkan dan terus diusulkan di beberapa daerah. Bagaimana keberadaan kalangan minoritas di tengah peraturan semacam itu? Sejak pertama kali isu syariat Islam mulai digulirkan, kira-kira beberapa tahun lalu, dengan kembali dimunculkannya Piagam Jakarta, saya tidak mempunyai problem ketakuatan. Saya tidak mempunyai problem minority complex atau sejenisnya. Terus terang, saya malah menertawakan (mungkin, bernada agak mengejek dan mempertanyakan), apalagi yang dipikirkan dan yang mau dicapai oleh orang-orang yang berpikiran sempit itu? Karena, menurut saya, kalau benar-benar yang ingin diusung adalah syariat Islam dan mau diterapkan secara benar sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak ada masalah. Ini selalu saya katakan pada kaum Kristen. Kita tidak usah takut dan khawatir kalau memang konsep syariat Islam itu bersumber dari ajaran yang sebenarnya dan akan dijalankan dengan tulus, murni dan sungguh-sungguh. Yang perlu kita perjuangkan adalah, supaya ada penjelasan dan diskusi terbuka tentang usaha dan kegiatan berkaitan dengan implementasi syariat Islam serta implikasinya bagi kita semua, pluralitas masyarakat di Indonesia. Kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah, bahwa upaya memperjuangkan syariat Islam lebih merupakan kontestasi dalam ranah politik dengan berbagai kepentingan yang menempel di situ, termasuk kepentingan kelompok tertentu yang dicurigai sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jadi motifnya sudah tidak murni lagi semangat keagamaan. Terlebih lagi, tidak semua kelompok di masyarakat, termasuk dalam komunitas masyarakat Muslim sendiri yang paham benar apa maksud dari perda syariat Islam. Persoalan kita terkait dengan penegakan syariat Islam, paling tidak, ada tiga hal yang hendak dipertanyakan: 1) Syariat Islam seperti apa yang dimaksudkan di sini, karena ada berbagai konsep dan penafsiran, termasuk 341
Membela Kebebasan Beragama di kalangan umat Islam sendiri? 2) Mengapa syariat Islam perlu ditegakkan di daerah-daerah atas nama mayoritas penduduk beragama Islam dan "menunggangi" otonomi daerah? 3) Apa dan bagaimana implikasinya dalam konteks kebangsaan Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang plural baik agama, etnis, jender dan sebagainya? Kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah, bahwa upaya memperjuangkan syariat Islam lebih merupakan kontestasi dalam ranah politik dengan berbagai kepentingan yang menempel di situ, termasuk kepentingan kelompok tertentu yang dicurigai sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jadi motifnya sudah tidak murni lagi semangat keagamaan. Terlebih lagi, tidak semua kelompok di masyarakat, termasuk dalam komunitas masyarakat Muslim sendiri yang paham benar apa maksud dari perda syariat Islam. Sebab tidak pernah didiskusikan secara terbuka dan melibatkan semua warga (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan paham keagamaan lainnya). Dapat dikatakan di sini, jika kelompok yang mengupayakan diberlakukannya perda syariah di daerahnya, entah itu pemerintah atau tokoh agama tertentu, adalah mereka yang tidak sensitif terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan setempat dan tidak peduli kepada kepentingan jangka panjang kehidupan masyarakat banyak. Misalnya, dengan munculnya ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran dari beberapa kelompok masyarakat minoritas terhadap perda syariah, hendaknya pemerintah dan para tokoh agama yang memperjuangkan hal itu, memberi kesempatan dan membuka peluang untuk membicarakan hal itu bersama-sama terlebih dahulu dalam suasana terbuka, tulus dan jujur. Artinya, terbuka juga untuk menerima pertimbangan dan masukan dari orang lain, yang sama-sama memiliki hak hidup bermasyarakat dalam lingkungan setempat. Yang kemudian menjadi persoalan utama adalah: pertama, dalam konteks di mana perda syariah hendak diterapkan tidak terlebih dahulu terwujud kondisi ideal sebagaimana diutarakan di atas. Yang ada justru memperjuangkan perda syariah dengan ekspresi-ekspresi yang "mengerikan" dan jauh dari keadilan atau semangat kesetaraan. Jika demikian, lalu siapa yang tidak takut? Sebab kebanyakan dari mereka yang non-Muslim memang tidak terbekali dengan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan yang baik dan seimbang. Yang dekat dengan mereka hanyalah pengalaman dan trauma- 342
Elga Sarapung trauma kekerasan. Seperti trauma gereja yang pernah dilempari atau tindak kekerasan lainnya yang menimpa jemaatnya. Sehingga saya bisa maklum kenapa orang non-Muslim, terutama Kristen, merasa takut bila perda syariah diterapkan dan dikembangkan sebagai aturan formal dalam hidup bermasyarakat di tingkat lokal. Kedua adalah karena faktor perda syariah yang sudah banyak dipo- litisir. Kepentingan politik sudah sangat jelas di sana. Saya kira ka- lau persoalan ini terbuka dan me- reka mau membicarakannya dengan semua pihak dalam ma- syarakat plural, maka hal tersebut tidaklah masalah. Problemnya apakah keterbukaan seperti ini bisa terjadi? Tidak! Ketiga, saya kira persoalan kita di Indonesia, kaitan- nya dengan perda syariah, adalah salah satu bukti adanya campur tangan negara pada urusan agama. Mengapa negara turut campur dalam melegalkan perda syariah? Penyebabnya, antara lain, bahwa tampak jelas betapa negara ini tidak mempunyai gambaran yang jelas dan tegas perihal bagaimana meletakkan ruang privat dan publik dalam hidup beragama dan berkeyakinan di negeri ini yang dirumuskan oleh pemerintah. Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lainnya secara terbuka. Pada saat yang sama Depag juga mengupayakan bagaimana agar kelompok-kelompok agama atau kepercayaan dapat memahami bahwa keberadaan mereka masing-masing tidak lepas dari kehidupan sosial- budaya masyarakat Indonesia yang plural, dan kebebasan beragama di Indonesia seyogianya ditempatkan dalam realitas atau konteks tersebut. Apakah Anda hendak mengatakan bahwa dengan maraknya perda-perda syariah berarti bukti nyata ketidaknetralan negara? Sebab, semestinya negara tidak memberikan perlakuan khusus - dengan meluluskan aturan-aturan dalam perda syariah yang sejatinya bertentangan dengan konstitusi - kepada pihak mayoritas, dalam hal ini umat Islam yang mainstream, tentu saja, karena dalam tubuh Islam sendiri, terdapat kelompok-kelompok yang tersingkir seperti Ahmadiyah, Syi'ah, Lia Aminuddin dan sebagainya. 343
Membela Kebebasan Beragama Persis, negara tidak netral. Saya pikir perda syariah salah satu bukti dari campur tangan negara yang amburadul. Jadi, persoalan mendasar dari rumitnya isu perda syariah adalah bentuk ketidaknetralan atau, lebih tepatnya, ketidakadilan negara. Bahkan, menurut saya, itu menjadi bukti kemunafikan negara (pemerintah). Karena negara tidak tegas dan berani menegakkan hukum secara benar. Karena apa? Karena di sana ada kepen- tingan tersembunyi pemerintah yang tidak bakal disampaikan secara terbuka demi kepentingan itu. Wibawa pemerintah kian runtuh, antara lain, dalam menyikapi persoalan hukum yang ditimbulkan oleh tuntutan diterapkannya perda syariah. Sebab, negara sekarang ini tidak mempunyai konsep yang memadai bagi keberlangsungan pemerintahan dalam meng- atasi segala persoalan yang ada, termasuk di antaranya persoalan pluralisme agama di Indonesia, sebagai persoalan kebangsaan secara nasional. Semuanya telah kacau oleh kepentingan politik, kepentingan partai, kepentingan kekuasaan dan uang. Anehnya, kadang-kadang, terdengar jawaban dari pihak pemerintah bahwa keadaan ini merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah. Tetapi, bagaimanapun juga, kalau mau ditarik ke bela- kang, semua problem yang sekarang ini tidak pernah usai terutama bersumber dari ketidakadilan, ketidaknetralan dan kemunafikan negara (pemerintah). Sebab semua itu lebih banyak aspek permainan politik, ketimbang permasalahan yang sebenarnya. Lantas, sekarang setelah persoalan bermunculan pemerintah mengkambinghitamkan otonomi daerah yang berjalan tidak dengan semestinya. Padahal jika mengkajinya lebih jauh, peluang-peluang terjadinya segenap persoalan bangsa jelas ada. Itu tercermin dari minimnya kasus-kasus sensitif yang diambil tindakan hukumnya secara jelas, untuk tidak mengatakan tidak ada. Kasus-kasus yang menimpa Ahmadiyah saja, sebagai contoh, terus terjadi di beberapa tempat. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian hukum yang jelas, yang memberi keadilan bagi minoritas. Sementara warga Ahmadiyah di Jawa Barat dan di Lombok cukup lama terkatung-katung dalam pengungsian. Dari kekecewaan Anda terhadap pelbagai kemunafikan negara, lalu dalam pandangan Anda seharusnya seperti apakah rumusan negara yang liberal, yang tegas secara hukum, yang dapat melindungi hak-hak sipil dan kebe- basan sipil? 344
Elga Sarapung Saya ingin melihat secara positif peran Departemen Agama (Depag), sebagai representasi dari negara, walaupun saya salah satu orang yang sangat kritis terhadapnya dengan secara langsung membicarakan beberapa hal yang cukup krusial di Depag, termasuk pernah mengusulkan supaya Depag dibubarkan saja. Saya ingat bahwa saya pernah ditanggapi serius oleh para bapak yang mengaku dan mengklaim punya pengalaman dan pengetahuan lebih banyak tentang sejarah pendirian Depag. Kendati beroleh penjelasan yang bagi saya cukup logis, tetapi belum tentu dari refleksi pemaknaannya ke dalam konteks sekarang. Sebab, hal tersebut bisa tercermin dari omongan dan tingkah laku orang-orang semacam itu (mungkin saja tidak semua, tetapi dapat dikatakan umumnya orang-orang di Depag masih berpikiran sempit). Keberadaan agama-agama di negeri ini luar biasa dari segi kuan- titas, namun demikian dibutuh- kan peran Depag untuk dapat mengatur dan mendorong per- kembangan semua agama yang ada di Indonesia kepada kualitas yang pantas dihargai. Depag seharusnya mulai terbuka dengan kenyataan bahwa jumlah aliran di masing-masing agama kian marak. Bahkan, kalau kita mau benar-benar realistis dalam konteks menjamin dan melindungi kebebasan beragama, pemerintah juga harus mulai mengakomodir bukan saja agama-agama yang sudah tumbuh berkembang sebelumnya, yang di dalamnya terdiri dari pelbagai agama suku, tetapi juga agama-agama dari luar seperti Bahai, Sikh, Yahudi dan lainnya agar dapat saling hidup berdampingan di negeri ini. Tetapi dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yakni perihal masih demikian lemahnya pemerintah menyikapi semua ini dengan serius. Fungsi Depag sebagai institusi pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lainnya secara terbuka. Pada saat yang sama Depag juga mengupayakan bagaimana agar kelompok-kelompok agama atau kepercayaan dapat memahami bahwa keberadaan mereka masing-masing tidak lepas dari Efek positif lain dari pendidikan yang benar adalah, supaya kita tidak terjebak pada sikap mudah menuduh, berprasangka dan menjustifikasi secara hitam-putih, tetapi melihat, mempelajari dan menilainya secara obyektif. 345
Membela Kebebasan Beragama kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural, dan kebebasan beragama di Indonesia seyogianya ditempatkan dalam realitas atau konteks tersebut. Pandangan semacam itu sangat relevan untuk dikedepankan, karena kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan apapun menjadi hak manusia yang hakiki, tanpa harus dibatasi hanya pada enam agama. Pada sisi lain, tidak ada ketentuan tertulis dalam konstitusi bahwa negara mengakui enam agama saja. Padahal jaminan negara atas kebebasan warga negara untuk memeluk agama, apapun agama dan kepercayaannya, sangat jelas tertuang dalam pasal 29, terlebih lagi pasal 28, amandemen UUD 1945. Namun demikian, lagi-lagi, semua itu adalah cara negara mem- bohongi kita. Sebab, melalui rumusan-rumusan yang bagus seperti yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak berarti dalam praktiknya tidak ber- masalah. Karena dalam implementasinya sama sekali bertolak belakang. Jadi, jika mengacu pada keberadaan Departemen Agama, institusi tersebut seperti halnya orang bingung, sakit. Fungsinya yang ideal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan heran, dari sanalah sering muncul persoalan di masyarakat seperti ketidakadilan, terancamnya pluralisme agama, tercabiknya kerjasama antaragama, tidak jelasnya pendidikan agama, bahkan sekarang dengan soal kebhinekatunggalikaan masyarakat Indonesia yang mulai tercerai-berai, yaitu dengan munculnya perda syariah di berbagai wilayah di Indonesia, dan masih banyak kasus lainnya. Contoh lain lagi, mungkin kita kerap melihat dalam satu kecamatan atau satu kabupaten yang penduduknya cuma 100 ribu dengan mayoritas umat Islam, tetapi di sana terdapat 3 gedung gereja. Warga sendiri tidak mengerti gereja apa saja itu, bagaimana sifatnya dan apa denominasinya. Menurut saya kalau Departemen Agama benar-benar berfungsi sebagai sebuah lembaga dari agama-agama yang memperhatikan dan memikirkan kepentingan-kepentingan masyarakat, maka ia harusnya membuka ke- sempatan, memfasilitasi masyarakat di tempat yang seperti itu untuk berkumpul dan duduk bersama-sama guna membicarakan semua persoalan agama, termasuk keberadaan gereja-gereja atau kelompok-kelompok agama minoritas yang ada di situ, juga kelompok-kelompok Islam dengan paham yang bervariasi yang ada di wilayah itu. Bila tidak, maka masyarakat hanya akan saling curiga karena tidak mengerti dan tidak mendapat informasi 346
Elga Sarapung yang sebenarnya tentang apa yang sekarang sedang ada dan terjadi di lingkungan itu. Dengan Depag membuka forum atau percakapan bagi semua warga, setidaknya akan ada orang yang bertanya, menjawab, menjelaskan atau klarifikasi ihwal persoalan yang dianggap penting dan tidak diketahui sebelumnya. Sehingga, paling tidak, kita yang ada di situ mengerti: ya di sana ada masjid-masjid dan tiga gereja; mereka adalah kelompok agama ini atau itu, alirannya jelas, dan lain sebagainya. Sebab, jangankan orang non-Kristen, sesama Kristen pun kita sering tidak mengerti gereja apa saja yang ada di tengah lingkungan kita. Karena forum semacam itu tidak pernah diselenggarakan oleh Depag, sehingga pemerintah membiarkan kecurigaan, kecemburuan, dan prasangka berlangsung di antara warga. Di antara Islam sendiri, karena sebelumnya tidak ada ruang untuk membicarakan bersama persoalan perbedaan paham keagamaan, sehingga belakangan meledak kasus peng- usiran, pengrusakan dan upaya kekerasan lainnya terhadap Ah- madiyah, Syi'ah dan lainnya. Atau, kalaupun ada ruang, tetapi tidak melibatkan semua pihak, melainkan lebih kepada menggalang kekuatan bagaimana supaya bisa melakukan penolakan terhadap kelompok semacam itu, bukan dengan semangat menghargai kemajemukan. Karena itu, cara kekerasan yang selalu menjadi pilihan dari ekspresi penolakan atas nama agama dan demi agamanya sendiri (menurut pikiran orang atau kelompok seperti itu). Begitupun kasus-kasus yang menimpa gereja-gereja. Jadi, masyarakat dibiarkan saling mencurigai dan berprasangka dengan melabelkan stereotip-stereotip terhadap agama atau paham lain yang berbeda tanpa terlebih dahulu memahami dengan baik apa sebenarnya. Untuk itu, yang sekarang kita lakukan, sebagaimana juga lembaga-lembaga seperti Interfidei, antara lain, mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh Depag yang tidak berjalan atau malah yang amburadul. Ini tantangan perkembangan masyarakat plural serta dialog dan kerjasama antar-agama ke depan. Kita perlu semakin giat melakukan aksi bersama untuk kepentingan bersama, juga melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan alternatif yang terarah pada pembangunan masyarakat pluralis Indonesia yang merdeka, bebas dan demokratis. 347
Membela Kebebasan Beragama Jika selama ini menurut Anda pemerintah, dalam hal ini Depag, tidak dapat berperan memfasilitasi warga untuk dialog antar-agama dan keyakinan, lalu rumusan praktis dan strategis seperti apa yang nantinya dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan sipil dalam beragama sehingga tidak terulang terus kasus-kasus serupa - yang mencabut hak-hak dan kebebasan warga yang disebabkan perbedaan aliran atau, misalnya, alasan bahwa di sini bukan mayoritas Kristen sehingga tidak boleh mendirikan gereja, dan seterusnya? Pada hematnya, perlu dipertanyakan bagaimana negara ini memahami pluralitas agama di masyarakat? Sebab, jika diperhatikan, negara lebih banyak terjebak dalam soal fisik. Artinya, negara sebenarnya mengetahui dan sadar bahwa masyarakat kita plural, baik dalam agama maupun etnis. Tetapi ketika interaksi terjadi di antara satu dengan yang lainnya, dari situ negara bukan berupaya menyikapi secara lebih serius dalam mengatasi persoalan yang ditimbulkannya, justru mulai memperhitungkan kepentingan-kepentingan yang dapat dimanfaatkan secara politis. Coba Anda bayangkan, ketika saya ikut hearing di DPR terkait dengan soal hak-hak minoritas, kemudian terdapat pasal yang membicarkan tentang agama, yang pada waktu itu terdapat dalam bab di bagian depan tentang ketentuan umum, tetapi di pasal-pasal berikutnya tidak ada yang menyinggung dan menjelaskan tentang hal agama tersebut. Kemudian saya menanyakan kepada mereka, para anggota DPR, mengapa tentang agama disinggung dalam ketentuan umum tetapi tidak diuraikan dalam pasal-pasal penjelasan berikutnya? Jawaban dan reaksi mereka mengejutkan saya. Mereka berdalih bahwa persoalan agama terlalu sensitif untuk dibicarakan di Indonesia. Lantas saya bilang: bagaimana kita bisa berharap bahwa persoalan-persoalan berkaitan dengan agama di Indonesia akan teratasi, kalau lembaga yang setingkat DPR Pusat saja tidak berani membicarakan, tetapi lebih siap untuk menghindar? Aspek ini selama beberapa tahun terakhir bukan hanya merupakan isu yang menghangat, melainkan mengganggu, tetapi justru tidak dibicarakan dan tidak dirumuskan dalam RUU Hak-hak Minoritas? Kenapa kita masih tidak berani dan takut menyentuh persoalan agama dengan alasan terlalu sensitif? Sudah waktunya kita harus berani keluar dari sensitivitas yang kaku seperti itu. Jangan terus-menerus kita pelihara dan mendiamkan problem sensitif dalam permasalahan agama. Model seperti ini menjadi pola khas Orde Baru, melalui doktrin SARA, toleransi, 348
Elga Sarapung kerukunan yang sama sekali tidak mendidik masyarakat Indonesia untuk hidup dalam realitas sesungguhnya secara jujur, terbuka dan saling meng- hargai. Doktrin seperti itu sangat tidak relevan dan tidak bisa dipelihara lagi. Pemerintah harus melakukan terobosan bila masih berharap bahwa Indonesia yang memiliki masyarakat yang plural, benar-benar bisa hidup bersama, saling menghargai dan membangun Indonesia dari potensi kemajemukan masyarakat untuk semua lapisan masyarakat. Terancamnya pluralitas negeri ini diperumit lagi dengan pengharaman MUI yang diikuti dengan penolakan beberapa kalangan masyarakat terhadap prinsip pluralisme. Alasan resistensi MUI dan masyarakat terhadap pluralisme karena paham ini kerap dipahami sebagai sinkretisme, sebagai paham yang meng- anggap bahwa semua agama itu sama, benar, tidak ada yang salah. Dalam pandangan Anda, bagaimana semestinya pluralisme dipahami? Saya tertarik Anda memulai pembahasan pluralisme ini dengan menye- butkan kata sinkretisme. Pada hemat saya, banyak orang keliru memahami konsep sinkretisme. Dalam banyak hal, sinkretisme dianggap negatif, karena mengaburkan agama, maka perlu dihindari bahkan ditolak. Pada saat yang sama, mereka yang menganggap agama yang dianutnya tidak sinkretis, karena itu, bagi mereka, harus dilindungi, dijauhi dari unsur-unsur atau kegiatan- kegiatan yang diduga atau dicurigai akan mencampuradukkan agamanya dengan agama lain atau hal-hal lain di luar agamanya, sehingga menjadi sinkretis. Karena itu kecenderungan atau potensi seperti itu harus ditolak juga oleh mereka. Menurut saya ada dua hal yang memprihatinkan di sini : pemahaman yang keliru dan sikap yang salah. Sebab kalau kita paham betul tentang sejarah agama-agama, sejatinya semua agama sinkretis. Agama apa yang tidak sinkretis di dunia ini? Semua agama yang kita kenal dan dianut oleh penduduk bumi sekarang ini sinkretis, termasuk ketika sebuah agama masuk di Indonesia. Islam pun demikian, manakala muncul dan berkembang di dunia Arab yang latar belakang budayanya tidak tunggal. Bagaimanapun bila diperhatikan, agama Islam sangat kental dipengaruhi oleh budaya Arab karena dia lahir, berkembang dalam lingkungan sosial-budaya Arab. Makanya kita lihat di hampir semua karakter keagamaan dari agama Islam melekat kekhasan budaya Arab: bahasa al-Quran dengan bahasa Arab, pakaian, 349
Membela Kebebasan Beragama arsitektur masjid, dan lain sebagainya. Dia sama sekali tidak tunggal, tetapi telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan budaya dan lingkungan sosial setempat. Contohnya Islam di Indonesia. Agama Islam yang datang dari dunia Arab, sudah bercampur aduk dengan budaya lokal. Memang ada upaya untuk mempertahankan ciri keislamannya ala budaya Arab: memakai bahasa Arab, jilbab, arsitektur dan design yang khas Arab. Tetapi dalam kenyataannya setelah tiba di Indonesia, mulai terpadukan dengan budaya khas Indonesia, misalnya: memakai sarung, peci, intonasi suara adzan yang sudah disesuaikan dengan intonasi "lagu" lokal, model arsitektur masjid yang sudah disesuaikan dengan arsitektur lokal, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan agama Kristen, tidak tunggal. Di hampir semua unsur dalam kekristenan sudah mengalami proses sinkretisasi sosial-kultural dengan lingkungan di mana agama Kristen itu lahir, bertumbuh, tersebar dan hidup berkembang. Dan ketika sampai ke Indonesia sudah melalui beberapa penyesuaian kultur dan peradaban serta tradisi dunia yang luas dan berbeda-beda termasuk tradisi lokal di mana gereja itu lahir dan bertumbuh. Bagaimana kita bisa mempersalahkan atau menolak pandangan pluralisme karena alasan atau faktor sinkretisme? Itu sangat berlebihan. Sinkretisme diidentikkan dengan pencampur-adukan agama-agama sehingga bisa mengakibatkan "identitas" agama "saya" atau agama "kami" menjadi kabur, tidak jelas atau bahkan hilang, tergantikan dengan agama lain atau agama baru? Ini sangat berlebihan. Justru dalam pluralisme kita saling mengakui keberadaan dan perbedaan masing-masing agama. Tidak ada yang direlatifkan, tetapi perlu dengan kekhasan masing-masing. Perbedaan- perbedaan adalah niscaya yang dari padanya seseorang menjadi jelas dengan identitasnya. Pada waktu yang sama, orang lain mengerti dengan jelas identitas sesama lainnya. Karena kalau sudah sama, berarti tidal plural lagi. Menurut saya, kesimpulan-kesimpulan yang dibayang-bayangi oleh faktor ketakutan, kecurigaan dan kekhawatiran akan semakin membuk- tikan betapa tidak tepatnya kita mendefinisikan suatu gagasan atau paham (pluralisme). Dan kita akan selalu menjelaskannya secara tidak benar. Masyarakat kita plural. Sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak atau dihindari. Itu sudah merupakan sunnatullâh. Oleh sebab itu, ketika keluar fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, menurut saya, hanya menunjukkan bahwa pemikiran MUI sempit. Celakanya pengharaman ini 350
Elga Sarapung muncul dari orang-orang berpendidikan - setaraf para petinggi dan ulama di MUI. Saya pernah secara langsung mengkritik Din Syamsuddin dengan mengatakan, aneh ketika MUI mentabukan pluralisme. Apa yang salah atau keliru dengan paham tersebut? Jawabnya: itu pemikiran para ulama dan hanya diperuntuk- kan bagi orang Islam; jangan sampai orang Islam terjebak pada sinkretisme. Pikir saya kemudian, apa ini tidak keliru? Mengapa MUI harus bersikap seperti "satpam" dalam soal kehidupan beragama masyarakat? Apa ini memang tugas dan fungsi MUI? Secara sederhana, benak saya menggumam: bahwa fatwa ini konyol sekali dan semoga tidak terjadi pada lembaga-lembaga keagamaan yang lain, sebab nanti- nya kehidupan beragama masya- rakat yang plural menjadi semakin kacau dan akan melahirkan konflik- konflik baru, intra atau antar-agama. Bagaimanapun bila diperhatikan, agama Islam sangat kental dipengaruhi oleh budaya Arab karena dia lahir, berkembang dalam lingkungan sosial-budaya Arab. Makanya kita lihat di hampir semua karakter keagamaan dari agama Islam melekat kekhasan budaya Arab: bahasa al-Qur'an dengan bahasa Arab, pakaian, arsitektur masjid, dan lain sebagainya. Dia sama sekali tidak tunggal, tetapi telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan budaya dan lingkungan sosial setempat. Jika mengikuti alasan mereka, terutama para ulama, kenapa menentang dan mengharamkan pluralisme dengan mengaitkannya pada sinkretisme, karena mereka sangat khawatir gagasan tersebut berakibat pada pendang- kalan iman umat, lantaran keyakinannya tidak murni lagi karena telah terkontaminasi paham teologi dan agama lainnya. Kekhawatiran itu tumbuh karena mereka tidak yakin dengan apa yang mereka percayai. Artinya, keyakinan atau keberagamaan mereka lebih diukur dari hal-hal yang sifatnya dogmatis, yang formal dan institusional belaka. Karena itu yang terjadi adalah, kecurigaan, kekhawatiran dan ketakutan; khawatir dan takut bila anggota atau umatnya berkurang. Tugas dan tanggung jawab mereka hanya bisa diimplementasikan melalui fatwa-fatwa seperti ini. 351
Membela Kebebasan Beragama Mereka tidak memperhitungkan dengan wajar dan jujur bahwa apa yang dilakukan justru membatasi seseorang untuk bergaul secara luas dengan agama lain atau paham dan aliran yang berbeda di dalam agamanya sendiri - yang seharusnya tidak bisa dihindari apalagi ditolak atau dilarang. Mereka takut keislamannya tergerus, melemah dan imannya malah goyah terpengaruh dengan agama atau paham lainnya. Bagi saya, kekhawatiran seperti ini terlalu berlebihan, karena pikiran dan hati sudah kelewat banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan: religiusitas sempit kelompok, kepentingan politik negara dan poilitik agama, yang semuanya mengatasnamakan agama. Mereka tidak yakin tentang apa yang mereka percayai. Kalau saya bisa katakan, keyakinan iman mereka tentang agama yang dianutnya tidak tulus, tidak terbuka. Akibatnya mereka terus merawat rasa curiga. Sebaliknya, semakin seseorang paham benar dengan agamanya, semakin yakin pula dengan imannya, tidak akan khawatir dengan apapun juga, bahkan bebas bergaul dan terbuka dengan orang yang berbeda agama. Kehidupan beragamanya dewasa. Artinya, dengan siapapun dia bergaul ia akan selalu percaya diri dan justru kian memperkuat keagamaannya. Dan pasti di sana tidak akan terjadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan. Justru yang mengharamkan pluralisme itu MUI atau para ulama yang merasa mempunyai umat yang banyak. Karena mereka beranggapan bahwa banyak dari umatnya yang kadar keimanannya masih belum stabil dan kuat. Untuk itulah mereka berkeras memagari iman umat dengan mengharamkan pluralisme. Saya menghargai MUI dan menghargai maksud mereka dengan fatwa itu. Tetapi, saya harap MUI juga terbuka untuk menerima kritikan, pemikiran dari warga masyarakat lain yang turut merasakan efek dari fatwa tersebut dan merasa prihatin dengan dikeluarkannya fatwa seperti itu terutama dalam konteks masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang plural, yang sedang berupaya membangun rasa saling percaya, menghargai per- bedaan dan mulai membangun suasana damai yang dinamis. Saya tidak akan menyinggung perihal urusan ajaran Islam ke dalam. Yang saya peduli adalah, tentang implikasinya dalam masyarakat Indonesia yang plural. Karena menurut saya seharusnya lembaga keagamaan seperti MUI, lebih terbuka dan realistis kepada hal-hal yang berbeda, sebagaimana tercermin dari realitas Indonesia, tanpa takut dan khawatir. Apalagi warga masyarakat kita dominan 352
Elga Sarapung Muslim - dari segi kuantitas. Menurut saya, seharusnya warga Muslim Indonesia menjadi contoh bahwa mereka tidak khawatir, tidak takut dengan kenyataan plural di masyarakat. Tadi sudah saya kemukakan panjang-lebar, bahwa hal tersebut menunjukkan kalau orang-orang di MUI dan ulama-ulama yang me- nyokong pengharaman pluralisme tidak begitu percaya diri terhadap apa yang sudah terserap dan menjadi suatu keyakinan. Mereka adalah orang- orang yang merasa diri beragama Islam paling benar, tetapi ternyata masih terbersit kekhawatiran yang berlebihan. Saya pikir agama Islam tidak seperti itu, demikianpun pengikut Islam yang benar tidak bersikap seperti itu. Celakanya, kekhawatiran mereka lantas ditimpakan kepada umatnya, sehingga wujud dari kekhawatiran mereka akhirnya menghasilkan fatwa yang justru menularkan kekha- watiran kepada umatnya. Umat mengikuti fatwa itu bukan karena ketaatan atau atas kekuatan iman di hatinya sebagai orang Islam, melainkan lebih karena cerminan rasa tidak percaya diri dan takut pada MUI atau aturan agama yang formal. Menurut saya ini salah satu didikan para tokoh, ulama atau pimpinan agama yang tidak benar. "Liberalisme agama" sebagai wujud dari keterbukaan dan kemampuan melakukan "kritik diri", yaitu sikap yang sangat penting dalam kehidupan yang majemuk, tanpa harus menghilangkan atau menghapus identitas keagamaan. Ingat, masyarakat kita semakin dewasa dalam hidup beragama dan tidak mau diatur oleh berbagai aturan formal yang kaku dan menyempitkan hidup beragama mereka. Sudah banyak pengalaman yang menjadi bahan pembelajaran masyarakat dalam mendewasakan iman atau kepercayaan mereka. Dan mereka mampu untuk melakukan hal itu tanpa perlu diatur atau dilindungi dengan cara-cara seperti ini (fatwa). Keberatan beberapa kalangan lain terhadap pluralisme lebih karena paham ini dianggap menyebarkan gagasan relativisme, yang melihat benar dan salahnya sesuatu tidaklah berada pada satu ukuran tertentu saja. Karena itu, segala sesuatunya, tanpa atau dengan mengikatkan pada ukuran benar dan salahnya masing-masing, diperbolehkan dan dipersilakan saja. Segalanya nisbi. Sebab, kebenaran pada satu ruang dan waktu tertentu tidak lantas benar pada ruang dan waktu lain yang berbeda. 353
Membela Kebebasan Beragama Pengalaman kita di Interfidei juga dalam rangka concern terhadap isu pluralisme dan relasi antar-agama dan keyakinan, yang sama sekali tidak ada indikasi apapun ke hal-hal yang menjadi kekhawatiran tersebut. Saya sudah katakan di atas bahwa tidak ada yang relatif dalam pemahaman pluralisme dan dalam praktik serta pengalaman kami selama hampir 16 tahun. Kalaupun ada yang berpikir bahwa pluralisme punya kecenderungan demikian, itu hal yang pasti. Tetapi tidak ada hal yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kekhawatiran tersebut terjadi. Juga tidak ada di antara kami yang mempunyai agenda seperti itu. Artinya, kita tidak pernah mengaitkan pluralisme yang kita perjuangkan dengan relativisme. Maka, pertama, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pluralisme sama sekali bukan relativisme. Kedua, kembali ke hal sebelumnya, bahwa pluralisme bukanlah gagasan yang menggerus iman. Berikutnya, pluralisme juga tidaklah menganjurkan perpindahan agama atau membuat, apalagi memaksa orang lain berpindah agama. Tentang ini kita bisa cek ke semua jaringan, teman, kenalan yang pernah mengikuti kegiatan Interfidei, atau kelompok- kelompok seperti Interfidei lainnya yang tersebar di Indonesia - dan jumlahnya lebih dari 100 kelompok. Ada beberapa pengalaman yang bisa menjadi catatan di sini, misalnya, ketika ada peserta yang mencurigai bahwa kegiatan kami adalah untuk mengaburkan identitas agama, tetapi pada akhirnya yang bersangkutan sadar bahwa kecurigaan dan dugaan awal itu ternyata salah setelah mengikuti kegiatan sampai selesai atau ketika ada yang datang bercakap-cakap di Interfidei, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan Interfidei itu sendiri. Menarik, karena tema besar kegiatan Interfidei selama ini adalah pluralisme, konflik dan perdamaian. Dari kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, masyarakat justru mampu menceritakan pengalaman sehari-hari mereka dalam kaitannya dengan pluralisme dan merumuskan makna kata tersebut secara baik berdasarkan pengalaman mereka - tanpa ada kekhawatiran atau kecurigaan berlebihan seperti menghinggapi para ulama, MUI. Jadi, menurut hemat saya, tidak ada hubungannya antara pluralisme dengan relativisme. Itu lebih hanya kecurigaan dan keraguan dari apa yang dipikirkan orang. Saya mempunyai banyak teman Muslim dan akrab dengan mereka. Mereka bebas salat di rumah dan melakukan kegiatan keagamaan mereka di tempat di mana saya berada. Pengalaman pergaulan yang tulus dan jujur seperti ini sama sekali tidak memberi indikasi relativisme. 354
Elga Sarapung Bagi kami menakar pluralisme dengan relativisme adalah tidak tepat, dan bukan itu maksud kami dengan gerakan-gerakan yang serupa ini. Kita tidak usah takut iman atau kepercayaan atau keberagamaan kita akan luntur karena faktor relativisme atau karena tercampur dengan agama lain. Yang perlu kita takutkan adalah diri kita sendiri, yang beragama tetapi tidak yakin dengan keagamaan kita. Konsili Vatikan II yang menghasilkan kesimpulan bahwa "ada keselamatan di luar gereja" merupakan landasan bagi Katolik untuk menyokong gagasan pluralisme. Lantas apakah dalam Protestantisme juga tersedia landasan teologis yang mendukung pluralisme? Menurut saya seharusnya lembaga Dalam tradisi Protestan sebe- narnya sudah sejak lama disadari dorongan menumbuhkan kehi- dupan saling menghargai dalam konteks masyarakat plural, ter- utama melalui gerakan Oikumene. Kita dapat mulai, misalnya dengan Konferensi Pekabaran Injil di Yerusalem, tahun 1911. Lalu be- berapa kali pertemuan berikutnya yang masih terbatas pada kelom- pok-kelompok Protestan tertentu, antar-denominasi gereja. Maklum, gereja Protestan semakin mekar, jumlah bertambah, terutama jumlah komunitas/jemaat/gereja. Tahun 1948 ketika lahir Dewan Gereja-gereja se-Dunia di Amsterdam, di kalangan Protestan sibuk dengan perbincangan soal pergumulan gereja-gereja dengan situasi akibat perang dunia II. Tetapi dalam sidang-sidang selanjutnya mulai terbuka membicarakan lebih luas tentang agama-agama lain. Tahun 1961 di India sampai tahun 1975 di Nairobi, Protestantisme semakin terbuka membicarakan mengenai bukan saja agama-agama lain, melainkan juga ideologi-ideologi, termasuk membincang ideologi Komunis, karena dianggap sebagai realitas kehidupan yang perlu digumuli bersama oleh gereja- gereja. Tahun 1983, dalam Sidang Raya Dewan Gereja-gereja se-Dunia ke keagamaan seperti MUI, lebih terbuka dan realistis kepada hal-hal yang berbeda, sebagaimana tercermin dari realitas Indonesia, tanpa takut dan khawatir. Apalagi warga masyarakat kita dominan Muslim - dari segi kuantitas. Menurut saya, seharusnya warga Muslim Indonesia menjadi contoh bahwa mereka tidak khawatir, tidak takut dengan kenyataan plural di masyarakat. 355
Membela Kebebasan Beragama VI di Vancouver, Kanada sudah diperluas sampai ke soal "Justice, Peace and the Integrity of all Creation". Jadi, kalau dalam gereja Protestan, tradisi untuk mendorong umatnya lebih berpandangan pluralis memang sudah lama. Tapi pada saat yang sama bermunculan juga kelompok Kristen Protestan yang disebut kelompok Evangelical, yaitu aliran dalam kekristenan Protestan yang secara teologis berbeda dengan kelompok Ekumenikal. Yang pertama lebih eksklusif; yang kedua, umumnya, inklusif. Keduanya tetap tumbuh dan berkembang termasuk di Indonesia. Kelompok Evangelikal ini biasanya aliran-aliran yang menuntut supaya semua orang menjadi Kristen. Sehingga, sebagaimana telah kami singgung di atas, jangankan kalian orang Islam, kita yang Kristen juga dikatakan belum Kristen, karena itu perlu dikristenkan lagi. Karena menurut mereka Kristen yang sedang saya anut bukanlah Kristen yang benar, jadi harus dibaptis lagi. Sedangkan kelompok Ekumenikal merupakan kelompok-kelompok yang pluralis, inklusif dan tidak jera mengkritisi gereja dan doktrin-doktrin yang menghalangi kemajuan dan keterbukaan, walaupun tetap saja ada gereja-gereja yang masih tertutup dan sulit untuk bisa terbuka. Tetapi paling tidak kelompok Ekumenikal dalam Protestantisme sudah lebih tercerahkan dari segi dogma dan doktrin - tetapi dari segi institusinya masih sulit. Dalam setiap agama terdapat konsep tentang klaim kebenaran yang kerap menjadi pemicu atas pandangan umatnya untuk bersikap eksklusif terhadap agama-agama lain bahkan dapat menjadi sumber dari puritanisme. Sebab dengan klaim seperti itu, terbersit anggapan bahwa agamanyalah yang paling menjamin kebenararan hakiki sehingga kemudian tergerak untuk melakukan upaya-upaya meniadakan atau setidaknya memarjinalkan paham atau agama-agama lainnya. Bagaimana Anda memahami konsepsi ihwal klaim kebenaran? Sebenarnya dalam beragama tidak ada persoalan ketika saya mengata- kan bahwa agama Kristen itu yang benar. Namun demikian, keyakinan itu hanyalah menurut saya dan untuk agama saya. Tetapi jangan memakai keyakinan itu untuk mengatakan bahwa Islam atau agama lainnya tidak benar, sebaliknya hanya Kristenlah yang benar. Pada titik di mana kita menganggap bahwa agama lain tidak benar, hanya kita yang benar, menurut 356
Elga Sarapung saya itu berbahaya. Di situ letak kesalahannya. Sebab setiap orang beragama, termasuk teman-teman Islam, Budha, Hindu dan kepercayaan lainnya meyakini kalau agamanya yang benar. Tetapi, lagi-lagi, pandangan itu cukup berlaku bagi dirinya tentang agama yang diyakininya, tidak dalam rangka menjustifikasi agama lain sebagai sesat. Demikianpun di dalam kelompok agama-agama itu sendiri, antarpaham atau aliran atau denominasi hendaknya menghindari klaim kebenaran yang dianutnya untuk menuduh lainnya sebagai sesat. Semua pemeluk agama merasa bahwa agama atau aliran agamanya yang benar. Menurut saya hal ini tidaklah masalah, logis dan dapat diterima. Karena dengan keyakinannya masing-masing itulah orang melakukan dan menjalankan tradisi keagamaannya. Tetapi, lagi-lagi, tidak lalu menjadikan hal itu sebagai dasar untuk menga- takan yang lain tidak benar. Jika yang terjadi sudah semacam itu, apalagi secara demonstratif meng- anggap agama lain tidak benar, atau aliran yang lain tidak benar, sesat, maka tindakan semacam itu sudah mengacaukan gagasan plu- ralisme. Di samping tentunya sudah menjadi masalah hak-hak asasi manusia. Dan bila sampai terjadi kekerasan fisik secara terbuka, maka sudah menjadi tindakan kriminal. Yang perlu dilakukan adalah, bagaimana pendidikan pluralisme mulai digagas dan digiatkan secara konkret kepada seluruh masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal." Apa yang saya katakan ini sedang terjadi di Indonesia. Bahkan masih ada praktik-praktik "mengkristenkan" atau "mengislamkan" orang lain hanya karena persoalan truth claim. Praktik ini tidak terjadi hanya antara orang yang beragama Islam dan beragama Kristen (Protestan, Katolik), tetapi juga di dalam satu agama, misalnya agama Kristen. Ada kelompok Kristen yang menganggap bahwa orang Kristen lain masih belum Kristen, makanya perlu atau harus dikristenkan sesuai "kekristenan" mereka. Mungkin juga dalam agama Islam, ada kelompok seperti ini, yang mengharuskan supaya orang lain yang berbeda kesilamannya, harus menjadi orang yang beragama Islam sama dengan agama Islam yang dianut oleh orang atau kelompok yang menuntut. Ini persoalan akut dalam pluralisme agama, berkaitan dengan truth claim. Ini merupakan sebuah keadaan yang memprihatinkan yang harus diatasi bersama-sama. 357
Membela Kebebasan Beragama Anda memandang SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), sebuah konsep kerukunan yang dulu dipopulerkan oleh Orde Baru, telah mencederai semangat pluralisme. Sebab SARA justru memunculkan bentuk intoleransi dan menguatnya gejala-gejala saling mencurigai di antara umat yang berbeda agama, sehingga terdapat potensi kuat dan benih-benih konflik yang mudah meledak menjadi tindak kekerasan. Jadi, dalam pandangan Anda konsep tersebut sebagai kebijakan pemerintah yang keliru dan seharusnya sudah ditinggalkan untuk menciptakan masa depan beragama yang terbuka, lebih menjunjung kedamaian dan saling menghargai? Sejak dulu saya memang tidak setuju konsep SARA sebagaimana yang dimengerti dan disikapi oleh pemerintah Orde Baru. Pada waktu itu saya berpikir kenapa sampai pemerintah sebodoh itu? Apakah mereka tidak paham betul apa yang dimaksudkan dengan SARA dan apa implikasinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia? SARA itu sebenarnya meng- gambarkan kita semua, masyarakat Indonesia, yang berbeda baik suku, agama, ras dan golongan. Mengapa dulu, bila kita kumpul-kumpul, berdiskusi, apalagi membahas tentang topik-topik yang sedang aktual lalu mengkritisi apa yang berlangsung di masyarakat - selalu ada saja hambatan, entah diperintahkan supaya memohon izin kepada bidang sospol di pemerintahan atau polisi atau, bila tidak, yang akan terjadi diskusi tersebut dilarang atau peserta diskusi "diangkut" ke kantor polisi, diinterogasi, beberapa di antaranya ada yang ditahan dan ada yang "hilang". Menurut saya, konsep tentang SARA yang dimunculkan oleh pemerintahan Orde Baru, merupakan bukti lain dari betapa represifnya pemerintahan penguasa saat itu. Mereka menciptakan istilah seperti "hantu" yang muncul tidak pandang siang atau malam. Hal ini membuktikan juga betapa lemahnya pemerintah saat itu untuk jujur kepada rakyat, bahwa sebenarnya pluralitas masyarakat sedang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Politik SARA adalah salah satu wujud dari upaya tersebut. Mungkin pada waktu itu pemerintah hendak men-ciptakan toleransi? Toleransi sebenarnya istilah yang politis saat itu. Toleransi atas nama agama, pada waktu itu, mendangkalkan seluruh dinamika realitas ke- 358
Elga Sarapung majemukan di masyarakat. Sebab, kata toleransi yang dipraktikkan pada era Orba bukan hanya membungkam kita, tetapi juga sama sekali tidak mendidik kita untuk jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Tentu saja itu berbeda dengan pluralisme yang kita dorong terus sekarang ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena sebelumnya kita tidak dibiasakan untuk mengatakan dengan benar dan jujur tentang apa yang saya rasakan tentang orang lain ketika bersama-sama dengan mereka. Kita tidak terbiasa mengatakan atau tidak jujur dengan ketidaksenangan yang kita rasakan dari orang lain atau kita tidak terbuka untuk menerima teguran, kritikan dari orang lain yang merasa terganggu dengan praktik keagamaan kita. Ini karena faktor toleransi dan kerukunan yang diajarkan oleh pemerintah Orde Baru, dengan alasan supaya jangan sampai terjadi konflik - untuk itu pembicaraan seputar isu SARA tidak diperbolehkan. Pemerintah Orba memilih, daripada ribut-ribut, lebih baik jangan menyinggung soal-soal yang menurut pandangan mereka sensitif. Pertanyaan kami, mengapa harus menghindar? Mengapa harus takut? Mengapa tidak membuka kemung- kinan ke arah itu sehingga masyarakat kian terdidik untuk menjadi masyarakat yang terbuka, jujur dan mampu mengembangkan hidup bersama dalam perbedaan dengan baik, obyektif dan kondusif? Karena, menurut saya, faktor melarang untuk membicarakan atau mendorong masyarakat untuk bersikap toleran secara sempit seperti ini justru yang menjadi sumber dan potensi konflik. Orang sering bilang ketika zaman Soeharto semua aman, baik, dan sebagainya. Maka saya juga bilang, "Itu benar. Tetapi saat itu hal baik yang dimaksudkan adalah semu. Masyarakat tidak sadar bahwa mereka sedang dititipi "bom waktu", mereka menabung untuk sesuatu yang sekarang kita rasakan: meledaknya konflik dan pertikaian yang melibatkan agama-agama. Seharusnya kita mulai mendidik diri kita untuk lebih terbuka, mendidik masyarakat untuk bisa hidup dalam realitas keanekaragaman, kemajemukan; tidak menghindar, apalagi melarang untuk saling mengenal. Itu sebenarnya salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh Departemen Agama bila ingin eksistensinya mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi yang terjadi tidak demikian, malah dalam banyak hal, fungsi Depag bukan hanya tidak jelas, tetapi merupakan kepanjangan tangan kekuasaan yang turut merusak hubungan-hubungan antar-masyarakat, khususnya dalam hal hubungan antar-umat beragama. 359
Membela Kebebasan Beragama Interfidei, sebagai lembaga yang mendorong terciptanya dialog antariman, bagaimana upaya mendorong agar di antara warga mulai tumbuh kesadaran untuk menjunjung, menghormati, merawat dan merayakan perbedaan- perbedaan itu dalam konteks Indonesia? Interfidei mulai hadir sejak tahun 1991 di Yogyakarta (dan hanya di Yogyakarta), kemudian mempunyai banyak teman dan jaringan di semua daerah di Indonesia di mana mereka memiliki concern dan perjuangan yang sama, termasuk dalam soal hubungan antar-iman dan agama. Ada beberapa hal yang menjadi concern dan harapan Interfidei: a) Penting untuk membangun masyarakat majemuk yang bukan saja sadar dengan kema- jemukannya secara kuantitatif-eksistensialis, tetapi dinamis dalam arti kualitatif dan memiliki kesadaran berinteraksi secara terbuka, apa adanya; b) Penting untuk membangun sebuah masyarakat yang memahami secara komprehensif-obyektif tentang makna kemajemukan agama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia; c) Penting untuk membangun sebuah masyarakat yang dewasa dalam menjalankan hidup keberagamaannya dalam konteks Indonesia yang pluralis; d) Membangun masyarakat yang mampu mengkritisi kehidupan keagamaannya dan terbuka kepada dinamika kemajemukan tanpa khawatir dan takut. Persoalannya, dan ini dibutuhkan sikap saling terbuka, selama ini masyarakat terdidik dengan "doktrin" negara, bahwa hanya ada lima agama di Indonesia (sampai sekarang pun umumnya masih demikian, padahal sudah enam agama yang diakui oleh negara - hal yang bagi kami merupa- kan persoalan serius yang perlu dikaji secara kritis ke depan). Doktrin itulah yang dibangga-banggakan selama ini sebagai kenyataan kekayaan pluralisme agama di Indonesia, terutama pada era pemerintahan Orba. Lalu hidup beragama yang dikembangkan hanya sebatas yang ritual dan institusional, sementara hal-hal yang berhubungan dengan realitas kehidupan serta problem-problem kemasyarakatan masih dianggap tabu untuk disentuh. Kalaupun ada, biasanya lebih karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kenyataan ini lalu memunculkan pertanyaan, kalau begitu apa fungsi agama-agama dalam kehidupan bermasyarakat? Kami juga melihat secara jelas bahwa dalam urusan dengan agama- agama, baik ke dalam maupun ke masyarakat, dalam banyak hal masyara- kat belum menyadari bahwa mereka sendiri memiliki potensi pengalaman 360
Elga Sarapung berinteraksi dalam kemajemukan yang luar biasa, yang dapat mereka kelola sendiri. Suatu potensi yang dapat mereka manfaatkan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, selama ini masyarakat banyak bergantung kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada institusi atau pejabat lembaga keagamaan, atau istilah kerennya, kepada para elite - pemerintah atau agama, sama saja. Masyarakat tahu hanya sebatas bahwa kita majemuk, ada 5 atau 6 agama, tidak lebih dari itu. Dalam kaitan dengan itu se- mua, Interfidei melakukan bebe- rapa kegiatan. Selain untuk mak- sud sosialisasi gagasan tentang pluralisme, dialog serta kerjasama antar-iman, juga kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat agar mampu mengelola potensi kema- jemukan di tingkat lokal dan me- lihat serta melakukan aksi konkret bersama dalam menghadapi per- soalan riil kemanusiaan, bagai- mana menghadapi dinamika ke- majemukan masyarakat. Kegiatan-kegiatan lain lebih kepada upaya membangun sebuah masyarakat kritis dalam menyikapi kemandegan dan kekakuan dalam kehidupan beragama, baik yang disebabkan oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan negara/pemerintah maupun oleh institusi keagamaan. Penting juga bagaimana masyarakat dididik untuk dapat melihat potensi pluralitas masyarakat sebagai potensi bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Karena, justru dalam konteks ini, sumbangan kemajemukan agama-agama di Indonesia kepada masyarakat dan bangsa Indonesia akan sangat bermakna. Kegiatan-kegiatan ini terbagi dalam beberapa bidang: penerbitan, diskusi, penelitian, pendidikan yang terjadi tidak hanya di Yogyakarta/Jawa tetapi meluas sampai ke hampir seluruh daerah propinsi di Indonesia. Satu hal menarik yang kami pelajari dari pengalaman selama ini dengan berbagai evaluasi, adalah soal orientasi, dasar serta muara kegiatan Interfidei: apakah pada soal kesamaan untuk mencapai kesamaan yang ada pada agama-agama atau perbedaan untuk mencapai semangat bersama dalam kepelbagaian untuk kepentingan bersama? Di sini, kami lebih menekankan pada perbedaan bukan pada kesamaan. Artinya, bagi kami tentang kesamaan tinggal bagaimana ditingkatkan atau dikembangkan; sementara soal 361
Membela Kebebasan Beragama perbedaan merupakan realitas yang harus tetap dihargai sekaligus dijadikan sebagai potensi otentik masing-masing masyarakat untuk membangun Indonesia. Selain itu, dengan menekankan pada perbedaan, kita berharap supaya tidak terjebak pada hal-hal yang sudah tidak ada persoalan atau dianggap tidak ada persoalan lagi, dan menjadi lupa atau sengaja menghindar dari realitas dengan problem-problem perbedaan. Itulah sebabnya apa yang kami lakukan selama ini sampai pada upaya-upaya yang menyentuh soal- soal yang berkaitan dengan doktrin, dogma dan teologi yang bagi banyak orang masih menganggap sebagai hal sensitif untuk disapa dan dijamah dalam kegiatan-kegiatan hubungan antar-iman. Untuk itu semua kami sudah melakukannya sepanjang 16 tahun dan respon dari masyarakat luar biasa. Dari berbagai evaluasi, mereka merasakan sangat bermanfaat. Kalau kita tidak berani menyentuh, mengungkapkan dan membicarakan perbedaan, kapan kita bisa saling menghargai dan menghormati dengan sesungguhnya? Menurut hemat saya hal-hal seperti itu idealnya dilakukan dalam ranah civil society sebagaimana dilakukan dan didorong oleh beberapa lembaga, termasuk lembaga Anda. Tetapi perlukah negara menyentuh aspek atau wilayah normatif dan teologis untuk menyebarkan atau mendorong agar warganya sadar dan menghargai pluralitas? Saya kira negara tidak perlu menyentuh sampai ke situ, tetapi negara mendorong dan memfasilitasi kemungkinan ke sana. Jadi tidak langsung negara mencampuri persoalan yang terkait dengan soal privat dalam agama- agama atau beragama, termasuk mengurus perbedaan doktrin seperti yang terjadi pada perda-perda syariah yang direstui pemerintah. Menurut saya hal ini tidak dapat dibenarkan. Yang perlu diatur pemerintah adalah sebatas pada hal-hal yang mana, ketika masyarakat, dengan komunitas keagamaan yang berbeda, ingin mengimplementasikan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di sini negara perlu membuka diri dan mendukung, memberi fasilitas serta semua hal dan kemungkinan ke arah itu. Tidak membuat aturan-aturan yang justru bertentangan dengan nilai-nila keagamaan serta hak-hak kewarganegaraan, lebih-lebih peraturan- peraturan yang mengembangkan politik diskriminasi. Jika melihat kembali kepada Departemen Agama, sebenarnya fungsi untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di tengah keber- 362
Elga Sarapung bagaian masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab institusi ini, sebagai kepanjangan tangan negara. Fungsinya seharusnya bisa memfasilitasi dan memberi ruang pada masyarakat agar terjadi komunikasi dan dialog yang lebih realistis tentang perbedaan. Satu contoh yang menarik seperti sudah saya ceritakan di atas, kalau di satu tempat ada banyak gereja, maka se- harusnya Depag memfasilitasi bagaimana masyarakat di situ bisa saling mengerti dan saling menyapa, tidak hidup dalam kecurigaan atau persaing- an tidak sehat. Mungkin ada anggota masyarakat yang tidak bisa mendiri- kan gereja karena hanya ada 7 keluarga di situ, tetapi ternyata mampu membangun gedung gereja. Bagaimana hal itu bisa dibicarakan bersama secara terbuka agar masyarakat tidak tetap pada kecurigaan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Fungsi Depag sebagai institusi Soal kebijakan negara dalam mendorong affirmative action terhadap pengembangan kelompok atau agama minoritas sebagaimana dipraktikkan di Kanada, apakah hal ini sudah harus dimulai di Indonesia, di mana agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang dianggap tidak mainstream mestinya diberikan media atau fasilitas agar mereka dapat sama-sama mengakses apa yang menjadi hak-hak mereka? Atau masih diperlukan atau menunggu waktu yang tepat karena masih banyak kecurigaan, di mana minority complex juga masih menggejala, begitupun dalam mayoritas juga belum bisa menerima dan siap untuk melihat kenyataan bahwa agama lain atau paham lain hendaknya dilindungi dan dijamin hak-hak, termasuk di dalamnya hak politik, dan kebebasannya oleh negara. Bagaimana Anda melihat affirmative action untuk konteks Indonesia saat ini? pemerintah adalah mengupayakan kesempatan dan ruang-ruang konsultatif, bagaimana agar masyarakat memahami keberadaan kelompok-kelompok agama atau kepercayaan ini secara terbuka. Begini, menurut saya bila kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah berdasarkan kepentingan masyarakat dan realitas kehidupan masyarakat, maka tidak perlu ada kekhwatiran-kekhawatiran semacam itu. Persoalannya, semua peraturan yang diproduksi oleh negara lebih berdasarkan pada rasa khawatir, curiga, takut, dan bimbang dalam menyikapi perbedaan. Bukan semata-mata karena memperhitungkan obyektivitas kebutuhan dan realitas 363
Membela Kebebasan Beragama di masyarakat tetapi karena kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa kepentingan politik, bisa kepentingan kelompok agama tertentu, dan lain sebagainya. Akibatnya, peraturan bahkan perundang-undangan yang dibuat sulit diimplementasikan. Kalaupun bisa diimplementasikan belum tentu akan memberi efek positif bagi masyarakat. Contoh paling konkret adalah kasus Ahmadiyah. Mereka hidup dan berkembang di Indonesia sudah beberapa generasi, mengapa baru sekarang diperlakukan secara tidak adil? Tentu mereka juga memiliki kelemahan, tetapi apakah harus mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi semacam yang terjadi di Jawa Barat dan di Nusa Tenggara Barat? Lebih menyedihkan lagi, karena sampai saat ini sama sekali tidak ada usaha penyelesaian yang serius dari negara terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Misalnya saja, soal kebebasan beragama yang menurut UU sudah dijamin seluas-luasnya tapi ternyata di lapangan tidak terjadi. Menurut saya, affirmative action itu tidak apa-apa, lakukan saja. Tunggu sampai kapan lagi? Jangan sampai kita menunggu sesuatu yang tidak akan pernah berubah, sementara dinamika pluralitas masyarakat semakin konkret dialami dan berkembang. Apakah perlu menunggu perubahan di Departemen Agama? Bagi saya, justru orang-orang di Departemen Agama sebagai para pengambil keputusan dalam persoalan-persoalan ini masih tertutup, mempunyai pikiran dan pengalaman sempit tentang pluralisme. Mungkin, untuk tingkat pemerintahan, mulai dari mereka inilah yang hendaknya bisa berubah. Mereka harus memulai hidup baru dengan pikiran baru, sikap dan tindakan yang baru, yang relevan dengan kehidupan konkret masyarakat Indonesia. Bisa lewat pendidikan agama kalau hal itu masih bisa diandalkan dan dianggap lebih efektif, yakni pendidikan agama di sekolah-sekolah, atau mungkin dengan cara lain yang bisa jadi jauh lebih efektif. Masalahnya, kita juga masih terhalang dengan problem institusi agama yang cenderung tertutup. Dalam banyak hal, institusi agama menjadi salah satu faktor yang menghambat juga. Antara negara dan institusi agama terkadang sama-sama mengambil jalan dan cara-cara yang "bodoh". Padahal, secara ideal dalam konsepnya, baik agama maupun negara, sangatlah baik dan mendorong pada keadilan dan pluralisme. Saya kira belakangan ini ada beberapa kemajuan telah dicapai, tetapi masih banyak yang harus kita benahi. Saya pikir sudah saatnya sekarang kita terbuka dengan semakin berkembang-biaknya kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia, 364
Elga Sarapung termasuk agama-agama suku atau kepercayaan lokal. Kita tidak perlu takut bila mereka hidup dan berkembang di Indonesia. Tidak perlu menghalangi. Yang perlu dilakukan adalah, bagaimana pendidikan pluralisme mulai digagas dan digiatkan secara konkret kepada seluruh masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Bagaimana masyarakat bahkan terutama orang-orang di pemerintahan, dalam segala level dan bidang, dididik untuk menghargai perbedaan sehingga tidak takut lagi pada perbedaan, dengan menganggapnya sebagai persoalan sensitif. Penting juga bagaimana masyarakat dididik untuk dapat melihat potensi pluralitas masyarakat sebagai potensi bersama dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Karena, justru dalam konteks ini, sumbangan kemajemukan agama-agama di Indonesia kepada masyarakat dan bangsa Indonesia akan sangat bermakna. Karena semakin dihalangi, semakin tidak berani untuk membuka diri, apalagi didukung dengan tidak tersedianya pendidikan pluralis seperti yang disebutkan di atas. Sehingga bisa dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia tidak akan pernah maju, melainkan akan terus berkonflik dari generasi ke generasi, karena berbagai aturan yang konyol itu. Terlebih lagi, lembaga-lembaga keagamaan melakukan hal yang hampir serupa, tidak membuka peluang bagaimana umat masing-masing agama dimampukan untuk terbuka dalam hidup bersama dengan masyarakat yang latar belakang agamanya berbeda. Apalagi implementasi konstitusi juga tidak jalan. Jika demikian, maka kita sama sekali tidak bisa berharap apa-apa, kecuali harus tetap berusaha mengkritisi seluruh produk peraturan, perundang-undangan, kebijakan, serta segenap tindakan yang menghalangi terjadinya proses interaksi terbuka masyarakat pluralis di Indonesia. Kita perlu semakin giat melakukan aksi bersama untuk kepentingan bersama, juga melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan alternatif yang terarah pada pembangunan masyarakat pluralis Indonesia yang merdeka, bebas dan demokratis. 365
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan F. Budi Hardiman F. Budi Hardiman F. Budi Hardiman F. Budi Hardiman, pengajar di STF Driyarkara dan Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Ia F. Budi Hardiman F. Budi Hardiman memperoleh gelar Magister Atrium dan Doktor der Philoshopie dari Hochschule für Philosophie, München, Jerman. 366
F. Budi Hardiman Pemisahan antara agama dan politik dalam sekularisasi berkait erat dengan pemisahan antara ruang privat dan publik dalam libe- ralisme, yang menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme. Dalam konteks pluralisme, liberalisme dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menganut bentuk-bentuk kehidupan tertentu. Liberalisme pun menegaskan: setiap peng- ambilan kebijakan publik harus dipisahkan antara problem- problem yang menyangkut publik secara luas (tanpa membedakan agama, etnisitas, dan orientasi politik) dengan bentuk-bentuk kehidupan spesifik. Itulah yang disebut sebagai the problem of justice. Maka, model ideal yang lebih tepat untuk Indonesia adalah masyarakat demokratis, pluralistik, dan multikultural yang diwadahi oleh budaya Islam yang moderat, liberal, dan toleran. 367
Membela Kebebasan Beragama Sekularisme terlahir dengan sejarah yang berdarah-darah. Namun demi- kian, di samping ia memberikan jalan untuk terciptanya kemajuan, baik di bidang pengetahuan maupun politik dan hal-hal positif lainnya, di berbagai tempat dan oleh banyak kalangan ia juga ditolak dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah penolakan atau lebih tepatnya kekhawatiran dari ka- langan agamawan bahwa pada akhirnya sekularisme hanya akan menim- bulkan sikap antiagama. Untuk menjembatani tarik menarik isu seputar sekularisme itu, beberapa kalangan membuat distingsi signifikan antara sekularisme sebagai sebuah ideologi dan sekularisasi sebagai proses. Bagaimana Anda mengomentari hal itu? Menurut hemat saya, sekularisasi itu berbeda dengan sekularisme. Sekularisme merupakan suatu ideologi yang berkembang sebagai akibat dari sekularisasi. Sebagai suatu proses, yaitu lepasnya simbol-simbol religius dari praktik-praktik dan institusi-institusi politik, sekularisasi mengacu pada sebuah proses sosiologis yang berkaitan dengan modernisasi. Namun sikap eksesif dari sekularisasi menimbulkan suatu anggapan bahwa segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan agama akan langsung dikaitkan dengan absolutisme agama Abad Pertengahan di Eropa. Berbeda dari sekularisasi, sekularisme bukanlah sebuah proses sosiologis, melainkan sebuah ideologi, yaitu suatu bentuk pandangan sempit yang beranggapan bahwa hanya proses-proses dalam kehidupan material yang ada di dunia kita inilah yang riil, sementara dimensi transendental, dimensi-dimensi yang bersifat adi-kodrati dalam hidup manusia dianggap sebagai bukan bagian dari realitas yang bisa diterima. Dalam arti ini, sekularisme dapat mendorong baik kepada tendensi-tendensi yang bersifat ateistik maupun yang bersifat deistik. Keduanya, baik ateisme maupun deisme, memusat- kan diri pada kehidupan material di dunia ini - entah dengan cara menolak adanya dunia transendental, dalam kasus ateisme; ataupun menganggap bahwa dimensi transendental, dalam hal ini adalah Tuhan, tidak berperan langsung di dalam sejarah sebagaimana dimengerti oleh deisme. Pengertian inilah yang berkembang dalam sejarah Eropa sejak abad ke-18, baik di Inggris (deisme) maupun Prancis (ateisme dan materialisme). Kata sekularisme itu sendiri adalah 'tipe ideal' (dalam pengertian Max Weber) untuk suatu bentuk pemikiran. Saya katakan tipe ideal karena kita, dalam konteks itu, mencoba mengidealkan suatu sikap. Meski demi- 368
F. Budi Hardiman kian kita tidak bisa mengatakan bahwa bentuk ideal itu akan dipraktikkan secara sama di berbagai negara. Lebih daripada itu, dalam kenyataannya tidak ada seorang manusiapun yang sangat sekularistis. Kalau bisa ditemukan orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang ber- pandangan sangat sempit sedemikian rupa sehingga hanya mengakui keberadaan atau eksistensi dunia ini seraya menolak dimensi transen- dental. Adakah orang seperti itu? Kita tak tahu isi hati orang. Andaikan orang seperti itu ada, tentulah dia begitu tidak peduli dengan 'hati'-nya sebab 'hati' ini berciri transendental. Jadi, kita tidak dapat memastikan soal ini dari luar. Jika kita bicara tentang sekularisme, acuan kita bukan pada pergumulan eksistensial itu, melainkan pada politik. Kita harus membatasi percakapan kita pada politik, yakni kehidupan bersama di dalam Negara. Bentuk konkret dari institusi sekularisme adalah pemisahan sama sekali, bahkan penying- kiran, dimensi religius dari kehi- dupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga ada sikap permu- suhan dengan agama atau segala yang berbau religius. Praktik seperti pelarangan pemakaian jilbab di Prancis, negara yang sejak awal masa Pencerahan abad ke-18 dikenal memiliki tendensi ateistik dan materialistis yang cukup kuat dalam proses sekularisasinya, adalah wujud dari politik sekularistis dan bukan sekedar sekular. Sekularisme merupakan suatu ideologi yang berkembang sebagai akibat dari sekularisasi. Sebagai suatu proses, yaitu lepasnya simbol-simbol religius dari praktik-praktik dan institusi- institusi politik, sekularisasi mengacu pada sebuah proses sosiologis yang berkaitan dengan modernisasi. Pembedaan antara ruang publik dan ruang privat dalam sekularisme apakah sama atau tidak dengan pembedaan antara the problem of justice sebagai wilayah negara an sich dan the problem of good life sebagai wilayah individu atau agama. Apakah keduanya tidak boleh saling campur tangan, sehingga harus selalu dipisahkan? Pertama-tama kita harus membedakan antara sekularisme dan liberalisme juga pluralisme, meskipun ketiga hal tersebut saling berkorelasi 369
Membela Kebebasan Beragama satu sama lain. Dalam sejarah perkembangannya, kalau kita bisa petakan, yang disebut liberalisme itu setua zaman modern atau modernisasi itu sendiri. Liberalisme adalah ideologi modern par-excellence. Gagasan ini memiliki bermacam-macam sikap dalam ekspresinya. Prinsipnya adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antarmanusia, dan pluralisme. Dalam konteks pluralisme itu, liberalisme dikaitkan juga dengan kebebasan dalam berekspresi dan kebebasan untuk menganut bentuk-bentuk kehidupan (form of life) tertentu. Oleh karena itu, yang sentral dalam liberalisme adalah pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Mengapa demikian? Karena berabad-abad totalitarianisme agama di Abad Pertengahan Eropa telah dilihat sebagai tidak adanya pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Otoritas politis, pada masa itu, menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk mengarahkan sikap- sikap individual dalam nilai-nilai yang sangat personal, seperti agama, etika dan sebagainya. Akibatnya kekuasaan negara menjadi berlebihan. Ditambah lagi Eropa di awal jaman modern telah mengalami perang agama antara Katolik dan Protestan selama tiga dasawarsa. Salah satu hikmah dari perang agama yang kemudian ditarik oleh liberalisme adalah asas netralitas politik dari pandangan-pandangan hidup spesifik keagamaan. Di dalam perang agama ada klaim-klaim kemutlakan dari masing-masing agama yang saling berbenturan dan ingin memaksakan kalim-klaim itu kepada penganut agama lain. Hal itu menurut libera- lisme hanya bisa diatasi dengan pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Pemisahan kedua hal itu sendiri, berbeda dengan pemisahan antara agama dan politik dalam sekularisasi, meskipun keduanya saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, liberalisme mengandaikan sekularisasi karena masyarakat dan negara dipisahkan seperti juga negara dan agama. Yang disebut the problem of justice dan the problem of good life itu berasal dari diskursus etika politik abad ke-20 antara golongan liberalisme dan komunitarianisme, sebagaimana terjadi antara Michael Sandel, Alasdair McIntyre dan Charles Taylor di satu pihak dan John Rawls di lain pihak. Buku Sandel Liberalism and the Limit of Justice dan buku Ralws A Theory of Justice sangat sentral dalam diskusi itu. Diskusi itu sendiri, sejatinya, lebih matang dan progresif daripada liberalisme klasik. Duduk perkaranya 370
F. Budi Hardiman adalah bagaimana kita, dalam masyarakat modern yang sangat kompleks, dengan macam-macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai di dalamnya, tetap bisa memiliki kehidupan bersama secara politis yang damai dan saling mengerti satu sama lain. Kaum komunitarian mengedepankan kembali peranan nilai-nilai yang berakar pada komunitas konkret dan menolak konsep abstrak liberalisme tentang individu. Kontroversi ini di Jerman direspons oleh Jürgen Habermas yang mencoba men- cari 'jalan tengah' lewat teori dis- kursus negara hukum demokratis dalam bukunya yang berjudul Faktizität und Geltung (terje- mahan Inggris Between Fact and Norm). Kata sekularisme itu sendiri adalah 'tipe ideal' (dalam pengertian Max Weber) untuk suatu bentuk pemikiran. Saya katakan tipe ideal karena kita, dalam konteks itu, mencoba mengidealkan suatu sikap. Meski demikian kita tidak Liberalisme abad ke-20 men- capai suatu sikap bahwa dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik harus dipisahkan antara problem-problem yang menyang- kut publik secara luas tanpa mem- beda-bedakan agama, etnisitas atau orientasi politis dan problem- problem yang menyangkut ben- tuk-bentuk kehidupan spesifik. Yang pertama itu kurang lebih berciri kosmopolitan dan ber- sangkutan dengan hukum dan keadilan. Itulah yang disebut sebagai the problem of justice. Cirinya adalah abstrak, tidak terkait langsung pada bentuk-bentuk kehidupan komuniter seperti agama, suku, dan organisasi dengan basis nilai-nilai tertentu. Yang menjadi sentral di sini adalah paham hak asasi manusia (HAM). bisa mengatakan bahwa bentuk ideal itu akan dipraktikkan secara sama di berbagai negara. Lebih daripada itu, dalam kenyataannya tidak ada seorang manusiapun yang sangat sekularistis. Kalau bisa ditemukan orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang berpandangan sangat sempit sedemikian rupa sehingga hanya mengakui keberadaan atau eksistensi dunia ini seraya menolak dimensi transendental. Sementara itu yang disebut the problem of good life adalah segala macam bentuk persoalan yang terkait dengan gambaran-gambaran dunia spesifik atau jalan hidup spesifik, misalnya tentang keselamatan hidup (apakah 371
Membela Kebebasan Beragama eksistensiku di dunia ini akan selamat atau tidak), tentang kebahagiaan, tentang karakter, dan keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan gaya hidup yang sangat khusus di dalam sebuah masyarakat. Problem ini berciri partikularistik, berkait dengan komunitas-komunitas tertentu entah agama, etnik, maupun organisasi-organisasi dengan basis nilai tertentu. Kelompok- kelompok yang beragam dalam masyarakat lebih sulit mencapai saling pengertian mengenai good life ini daripada mengenai justice. Karena itu negara liberal secara normatif membatasi dirinya pada the problem of justice. Kelompok-kelompok dari berbagai orientasi nilai religius, etnis, politis dan seterusnya. mesti sepakat tentang infrastruktur dan manajemen politik yang dapat mewujudkan keadilan sebagai fairness dalam masyarakat majemuk itu. Namun mereka tidak perlu mencari kesepakatan mengenai jalan keselamatan yang secara spesifik ditawarkan secara berbeda-beda oleh agama yang berbeda-beda. Kita bahkan boleh membayangkan penerimaan semacam pasar bebas penyebaran agama sebagai konsekuensi sikap liberal, sejauh misi pentobatan itu menjauhkan diri dari paksaan, manipulasi dan kekerasan. Negara bertindak hanya jika ada kebebasan individu atau kelompok yang dilukai atau jika ada masalah keadilan. Sekarang marilah kita lihat masyarakat kita yang sangat majemuk. Di situ ada begitu banyak gaya hidup dan orientasi nilai. Sebut saja orang- orang kebatinan, komunitas Muslim, komunitas Kristiani dengan berbagai macam aliran dan praktik di dalamnya, yang masing-masing mempunyai cara berpikir spesifik, dan kelompok berambut punk yang juga ada di beberapa tempat. Belum lagi ada suku-suku yang masing-masing mem- punyai bayangan-bayangan spesifik tentang bagaimana menjadi bahagia sebagai anggota kelompok-kelompok itu. Kaum kaya dan kaum miskin juga menambah cara kategorisasi sosial itu. Masing-masing memiliki orientasi nilainya yang berkembang lewat ruang dan waktu. Pemuda punk mungkin saja merasa berbahagia dengan perlawanannya terhadap kultur mapan. Para penjaga tradisi melihat kebahagiaan dalam pemeliharaan nilai- nilai kultural mereka. Belum lagi yang terkait iman religus, seperti ajaran- ajaran tentang keselamatan final dan kebenaran iman. Semua itu memiliki implikasi praktis dalam organisasi, visi, cara bertindak dan sikap-sikap terhadap kelompok-klompok lain. Banyak kontradiksi nilai dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, dan nilai-nilai yang dianggap benar oleh satu kelompok tidak dapat diuniversalkan begitu saja untuk 372
F. Budi Hardiman kelompok-kelompok lain, sehingga nilai-nilai itu tetap partikular. Itulah contoh aspek yang disebut the problem of good life. Tentang kemajemukan ini liberalisme menempatkannya pada ruang otonom yang tidak dicampuri oleh negara. Salah satu kalimat termasyhur berasal dari seorang filosof Pencerahan Jerman di abad ke-18, Immanuel Kant, yang dalam posisi ini dikenal sebagai perintis liberalisme. Dia mengatakan bahwa tak seorang pun boleh memaksaku untuk menjadi bahagia. Menurutnya kebahagian adalah masalah personal dan privat. Kant mengatakan ini dalam kaitan dengan negara. Baginya, otoritas politis tidak berwewenang untuk menentukan jalan hidup warganya agar menjadi bahagia. Negara juga tidak berwewenang atas keputusan eksistensial individu atas keselamatannya, maka orientasi-orientasi nilai partikular seperti agama atau etnisitas berada di bawah wewenang kelompok- kelompok partikular itu. Suatu otoritas politis seperti pemerintah negara yang merasa berhak untuk menentukan jalan hidup, kebahagiaan atau kesela- matan final para warganya telah mengaburkan batas antara 'mem- bahagiakan' dan 'menindas'. Misi untuk menyelamatkan jiwa dari api neraka yang dilakukan oleh negara macam itu pastilah dialami oleh para individu sebagai teror. Karena itu perpaduan antara agama dan politik di tangan satu otoritas akan mengancam kebebasan sipil warga negara. Doktrin keselamatan suatu agama, jika dipakai sebagai doktrin resmi negara, akan berubah menjadi ideologi keji yang menindas agama-agama lain. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama. Apakah distingsi semacam itu tidak akan condong pada suatu sikap pemisahan absolut, sehingga akan menjurus kepada ketidakadilan tertentu. Misalnya, terhadap kalangan pemeluk agama tertentu yang merasa harus menerapkan nilai-nilai yang diyakininya ke dalam aturan legal-formal? Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa distingsi-distingsi itu harus kita terapkan dalam ranah yang berbeda-beda. Kalau berbicara tentang distingsi antara negara dan masyarakat, atau ruang publik dan ruang privat, 373
Membela Kebebasan Beragama kita sedang berbicara secara institusional dan struktural, yakni tentang bagaimana masyarakat liberal menata dirinya. Sedangkan kalau berbicara tentang the problem of justice dan the problem of good life berarti kita sedang berbicara mengenai macam-macam tema persoalan dan bentuk kebijakan dalam demokrasi. Kita alokasikan di mana problem itu sehingga tidak tercampur satu sama lain, lebih dari kerangka metodologi dan epistemo- logi. Bila suatu konsensus atas norma publik tertentu merupakan ungkapan kepentingan kelompok tertentu dan tidak mencerminkan kepentingan umum, kita sebut itu sebagai the problem of good life, namun bila suatu diskusi melibatkan persoalan yang menyangkut kepentingan kemanusiaan, kita sebut itu the problem of justice. Persoalan yang tadi Anda ajukan adalah apakah distingsi semacam itu tidak akan condong pada suatu sikap absolut pemisahan, sehingga akan menjurus kepada ketidakadilan tertentu juga. Itu benar. Namun, libera- lisme itu sendiri terus berkembang. Kita bisa melihat bahwa dewasa ini, dari akhir abad ke-20, praktik masyarakat-masyarakat liberal tidak sungguh- sungguh liberal seperti dalam teorinya. Hampir setiap kelompok dalam masyarakat liberal mengklaim diri liberal, meski sebetulnya juga neo- konservatif. Bisa dikatakan bahwa ideologi liberalisme dewasa ini telah mengalami kemerosotan karena variasi-variasi dalam pelaksanaannya. Ide tentang pasar bebas dan sebagainya juga tidak secara murni diterapkan di berbagai negara. Begitu juga soal pemisahan ruang publik dan ruang privat. Sebab banyak kaum liberal sendiri yang justru menentangnya. Kaum feminis, misalnya, sangat tidak nyaman dengan pemisahan itu, karena justru begitu banyak proteksi ketidakadilan atas nama pemisahan itu. Ada satu diskusi di Amerika dan Eropa tentang asas netralitas yang sangat sentral dalam proses legislasi dalam sistem hukum liberal. Asas itu mengatakan bahwa negara harus bersikap netral terhadap masalah good life tadi dan tidak mengintervensi apa-apa yang berada di ranah privat. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga lalu diproteksi dengan suatu alasan bahwa masalah itu adalah masalah privat yang tidak bisa dimasukkan ke dalam diskusi publik, tentu kaum feminis akan sangat berkeberatan. Lantas, apa makna netralitas itu? Dalam diskusi itu beberapa pihak, seperti Habermas di Jerman, sampai pada kesimpulan bahwa asas netralitas tidak bisa dipahami secara mutlak. Artinya isu-isu di dalam ruang privat juga boleh ditampilkan ke ruang publik sejauh relevan sebagai masalah 374
F. Budi Hardiman publik. Lebih dari itu, karena isu-isu dalam ruang privat terkadang juga bersentuhan dengan masalah keadilan. Tegasnya, isu privat tidak bisa langsung diblokir untuk tidak boleh dibicarakan sebagai diskusi publik. Blokade semacam itu hanyalah alasan untuk melakukan represi terhadap problem- problem yang sebenarnya bisa masuk ke dalam ruang publik. Tetapi, hasil dari diskusi itu, meskipun ada inklusivitas dan fairness serta keterbukaan dalam masalah privat yang bisa diangkat ke ruang publik, tidak semua masalah dalam ruang privat bisa mendapat kualifikasi publik. Masalah itu harus terlebih dahulu diuji secara publik, apakah benar-benar bisa masuk ke masalah publik, atau tetap hanya menjadi masalah privat. Misalnya, seorang anak dilecehkan secara seksual oleh bapaknya, atau seorang istri diperkosa di dalam rumah tangganya. Masalah- masalah seperti ini sangatlah subtil. Apakah ini persoalan keadilan atau masalah privat? Determinasi itu haruslah diperiksa di bawah sorotan publik juga. Artinya, dalam diskusi publiklah kekerasan dalam rumah tangga dapat ditentukan sebagai persoalan privat atau publik. Itu tak boleh diblokade oleh aturan hukum begitu saja. Tema tidak boleh dibatasi dengan asas netralitas itu, namun prosedur diskusi publik sedapat mungkin harus tetap netral dari intervensi pemerintah dan kepentingan pasar. Liberalisme adalah ideologi modern par-excellence. Gagasan ini memiliki bermacam-macam sikap dalam ekspresinya. Prinsipnya adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme. Itu satu hal. Lain hal dengan yang Anda tanyakan. Agama, dalam berbagai ekspresinya, memang boleh berperan di dalam partisipasi demokratis. Kendatipun begitu, yang harus dipastikan sebelumnya adalah mana yang memang menjadi problem privat dan mana yang bisa masuk sebagai problem publik, seperti dalam bidang pendidikan yang cukup dilematis dalam menentukan garis batas privat-publiknya. Pendidikan bersifat publik, karena pendidikan membuka aksesnya kepada publik dan publik bisa secara luas berpartisipas di dalamnya. Dan mengapa disebut privat? Karena diselenggarakan oleh masyarakat dengan orientasi nilainya masing-masing. 375
Membela Kebebasan Beragama Lalu kalau itu diselenggarakan oleh lembaga agama dengan ekspresi keagamannya yang sangat spesifik, bolehkah lembaga pendidikan ini ikut serta di dalam kebijakan publik pendidikan? Dalam politik sekular jawabannya adalah boleh, sejauh tidak membawa alasan religius ke dalam pengambilan keputusan publik. Misalnya, separasi antara pria dan wanita di dalam sekolah-sekolah dengan alasan norma religius yang melarang persentuhan di antara kedua jender. Masalah seperti itu seharusnya bisa dinalar tidak semata dari sudut teologi moral yang sangat spesifik dalam agama itu, melainkan juga dari sudut hak-hak asasi manusia universal. Dalam terang hak-hak asasi manusia itulah persoalan itu dapat dibahas pada level publik, sementara kebandelan untuk bertahan pada perspektif religius sektarian justru membuat persoalan itu tetap berciri partikular. Ternyata di hadapan norma universal hak-hak asasi manusia, alasan-alasan teologis moral spesifik yang mendasari pengaturan sosial-religius-pedagogis itu tampak sebagai problem ketidaksetaraan jender. Ini merupakan the problem of justice, maka menjadi minat publik. Memblokade kebijakan separasi itu sebagai persoalan privat kelompok religius tentulah semacam legitimasi bagi ketidakadilan jender. Publik yang lebih luas daripada komunitas eksklusif yang mengklaim privasi itu berkepentingan untuk mempersoalkan ketidaksetaraan jender. Sebab itu, pemisahan publik dan privat tidak bisa mutlak. Sebaliknya, alasan-alasan religius kadang juga mengandung nilai-nilai universal. Misalnya, pandangan-pandangan tentang kemanusiaan universal dan solidaritas moral umat manusia yang berciri inklusif dan kosmopolitan tentulah merupakan impuls positif bagi pluralisme yang terkandung dalam setiap agama. Di samping ciri eksklusifnya dalam mengklaim solusi keselamatan final, agama-agama juga memiliki ciri inklusif dalam pandangan humanisnya dan keadilan sosial bagi semua manusia. Bagaimanapun modernitas dengan humanisme universalnya turut membebaskan potensi agama-agama untuk melihat manusia lebih luas daripada sesempit umat mereka saja. Vitalitas potensi ini merupakan kontribusi bagi toleransi. Kembali pada pertanyaan Anda. Sebenarnya pemisahan itu tidaklah rigid. Itu hanya cara bicara dan cara memandang yang kemudian masuk ke dalam praktik-praktik hukum, yang masih fleksibel terhadap diskusi terus-menerus. 376
F. Budi Hardiman Ada kekhawatiran yang sangat akut bahwa kalau agama juga ikut terlibat ke dalam wilayah publik, dengan memaksakan nilai-nilainya menjadi aturan publik, yang akan terjadi adalah tindakan eksklusi terhadap agama dan keyakinan yang lain. Tetapi hal itu dibantah dengan contoh lain, bahwa gereja, sebagai simbol agama, seperti di Filipina atau di Amerika justru membantu mendiseminasikan wacana liberalisme. Makanya kemudian ada konsep deprivatisasi. Agama tidak lagi hanya menjadi urusan individu yang selalu berada di ruang privat, melainkan bisa menampakkan wajah publiknya dengan lebih menghargai nilai-nilai liberalisme dan pluralisme. Justru konteks itulah yang paling bisa dipakai untuk saat sekarang. Kita juga mengenal, kendati mungkin masih debatable, ada gagasan pos-sekular. Apakah masyarakat pos-sekular akan membuat wajah baru agama di muka publik menjadi ramah dan toleran; atau seperti apakah masyarakat pos-sekular itu sebenarnya? Dan bagaimana seharusnya wajah publik agama ditampakkan? Ada sebuah buku baru yang ditulis oleh Peter Sloterdijk yang berjudul Zeit und Zorn (Waktu dan Murka). Tesis yang diwa- kilinya adalah bahwa masyarakat Barat dibangun atas kemarahan. Filsuf kontemporer ini membuat interpretasi bahwa dari zaman ke zaman isi peradaban Barat adalah revolusi dan kemarahan. Salah satu bentuk kemarahan itu semes- tinya juga apa yang lalu menjadi liberalisme itu. Maksud saya liberalisme adalah suatu strategi untuk mengatasi suatu ekses atau trauma yang ada di masa lalu dalam totalitarianisme agama. Untuk menghilangkan totalitarianisme agama, masyarakat Barat bertindak eksesif dengan membuat pemisahan yang absolut (liberalisme). Namun dari situ, mereka juga menemukan kebijaksanaan dan sikap-sikap yang bisa mereka pakai untuk menghadapi pluralitas seperti yang ada sekarang. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama. Dalam arti ini, jalan sejarah Barat cukup khas. Namun jika menilik bahwa Negara liberal secara normatif membatasi dirinya pada the problem of justice. Kelompok-kelompok dari berbagai orientasi nilai religius, etnis, politis dst. mesti sepakat tentang infrastruktur dan manajemen politik yang dapat mewujudkan keadilan sebagai fairness dalam masyarakat majemuk itu. 377
Membela Kebebasan Beragama modernitas di Timur juga berbenturan dengan feodalisme, proses emansipasi untuk menjadi liberal ternyata universal, meski tak harus lewat revolusi seperti di Barat. Kalau melihat suatu persoalan, kita tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan liberal seolah-olah suatu tongkat ajaib yang dapat menyelesai- kannya dengan seketika. Maka menjawab persoalan agama yang hendak ikut serta dalam kebijakan publik pun kita tidak bisa menjawabnya secara hitam putih. Memang peran agama dalam pengambilan keputusan publik tidak pasti mengacaukan. Akan tetapi pastilah mengacaukan jika politk agama itu bersikap picik, tidak dewasa, berkutat dengan perspektif etnosentrisnya, tidak mencoba mentransendensi perspektifnya dengan mengambil alih perspektif kelompok lain, dan bersikeras pada pandangan dunianya yang imune terhadap kritik dan masukan dari luar. Bahaya sesungguhnya tidak berasal dari alasan religius itu sendiri, melainkan dari sikap-sikap kaku dan tertutup untuk menolak komunikasi. Saya membedakan antara para penganut agama pada umumnya dengan para penganut agama yang mengalami kepanikan. Sebut saja orang- orang yang panik ini adalah orang-orang yang tidak tahan melihat kemajemukan dan mencari sistem kepastian yang eksklusif dalam agama mereka. Oleh sebab itu mereka kemudian membentuk suatu pulau sendiri guna mengimunisasi diri dari luar dan merasa bahwa sudut pandangnya itu adalah yang terbaik dan paling benar. Kalau orang-orang panik ini masuk ke dalam diskusi publik dan ikut campur dalam kebijakan- kebijakan publik bisa berbahaya karena perspektif triumphalistis mereka akan memacetkan dialog. Fundamentalisme bukanlah sekadar persoalan politis atau ideologis. Ada akar-akar psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang menjadi begitu kaku, sempit dan tertutup dalam keyakinan religiusnya, yakni pencarian kepastian deduktif atas segala persoalan di tengah-tengah kepanikan hatinya berkonfrontasi dengan relativisme nilai dewasa ini. Dalam fanatismenya ia merasa mendapatkan tongkat ajaib untuk menyelesaikan segala persoalan itu. Tentu saja keyakinan semacam itu absurd, sebab dunia di luar kepala sang fanatikus tentulah lebih kompleks dan plural daripada dunia di dalam kepalanya. Kesulitan berdialog dengan mereka disebabkan antara lain oleh mekanisme sistem imun dalam jiwanya 378
F. Budi Hardiman yang sedang panik yang tanpa disadarinya telah beralih menjadi keyakinan berlebihan tentang dogma imannya. Tetapi orang-orang beragama atau orang-orang beriman tidak semuanya panik seperti itu. Ada yang tenang, sumeleh, dan terbuka ter- hadap bermacam-macam nilai di dalam masyarakat. Bahkan dari agama sendiri ada nilai-nilai universal yang bisa dibangun untuk gerakan seperti yang ada di Filipina. Jadi persoalan sesungguhnya mungkin tidak semata- mata terletak pada agama itu sendiri, tetapi pada proses marginalisasi sosial, ekonomis atau politis. Marginalisasi akan menghasilkan dua sikap, mereka yang panik dan mereka yang, karena kultur dan kedalaman peng- hayatannya, lebih tenang dan tidak panik. Mereka yang panik, langsung akan merespons dengan fanatisme, merasa bahwa agama menjadi satu- satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan. Di sini agama segera berubah menjadi alat kuasa. Yang sakral dalam agama dinodai dengan agresi dan arogansi. Saya sepakat bahwa cukup banyak gerakan demokrasi di berbagai negara yang dimotori oleh kelompok-kelompok de- ngan orientasi religius. Karena dalam nilai-nilai agama juga terdapat motivasi untuk bergerak sebagaimana diperlihatkan oleh Martin Luther King Jr di Amerika Serikat dan Mahatma Gandhi di India. Keduanya membangun civil courage dan motivasi untuk berkorban. Menurut hemat saya, semangat dan motivasi semacam itu tidak semata-mata berasal dari liberalisme, melainkan berakar jauh ke dalam spritualitas religius mereka. Liberalisme, jika hanya dimengerti sebagai kebebasan negatif, bahkan bisa menghasilkan krisis motivasi atau lost of meaning, seperti banyak diulas dalam teori-teori kritis tentang modernitas. Dalam agama ada sumber tak habis-habis untuk menimba motivasi guna keberanian bertindak dan membangun solidaritas. Jika orang memiliki kedewasaan iman, dari agama manapun orang ini akan memiliki cukup keyakinan diri dan kemantapan untuk menerima perbedaan nilai dalam berbagai agama. Karena itu kedewasaan iman juga memberi kontribusi motivasi yang signifikan untuk formasi keutamaan-keutamaan warga dalam masyarakat demokratis. Liberalisme mengandaikan sekularisasi karena masyarakat dan negara dipisahkan seperti juga negara dan agama. 379
Membela Kebebasan Beragama Selanjutnya tentang masyarakat pos-sekular. Masyarakat pos-sekular merupakan hasil refleksi dari masyarakat liberal yang sudah matang. Bagi masyarakat pos-sekular, sudah saatnya sekarang, dalam proses demokrasi, juga harus mengikutsertakan warganegara dengan latar belakang religius untuk berpartisipasi, dan tidak begitu saja memblokade alasan-alasan religius yang diberikan. Mereka yang mau datang dalam proses de- mokratisasi dengan membawa alasan-alasan religius, harus berusaha sedapat mungkin menemukan inti epistemis dari alasan religius itu, yaitu inti yang bisa dimengerti oleh orang-orang dari agama lain supaya bisa dikomunikasikan. Ambil contoh ini: Suatu kelompok religius yang menerima bunuh diri sebagai tindakan religius yang sakral, tentulah sulit dimengerti oleh kelompok-kelompok lain, sampai kelompok ini memberikan 'alasan rasional' yang ada di balik doktrin tentang bunuh diri itu.Tentu pada akhirnya kelompok pro-bunuh diri ini harus melegitimasikan posisinya dalam wawasan rasionalitas hak-hak asasi manusia universal agar dapat diterima secara rasional. Tingkat kesulitan untuk mencapai saling pengertian dalam hal ini tentu sangat tinggi, namun komunikasi rasional itu sendiri sedikit banyak dapat mengubah pandangan-pandangan sempit. Ini contoh ekstrem untuk menjelaskan bahwa dalam diskusi publik kita harus menerjemahkan alasan religius itu menjadi alasan yang lebih rasional. Ada banyak hal lainnya, seperti: praktik korban hewan versus sikap para penyayang hewan, sorban di kepala versus aturan pemakaian helm, dan seterusnya. Era pos-sekular dewasa ini telah membuka ruang diskusi antara pihak-pihak dengan latarbelakang religius dan pihak-pihak dengan latarbelakang sekular di atas platform yang sama, yaitu demokrasi dan pluralisme. Tetapi bagaimana dengan konteks Indonesia? Seringkali orang mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara agama, sekaligus juga bukan negara sekular. Padahal kalau kita lihat beberapa elemen dasar negara, jelas bahwa negara kita dibangun atas dasar nilai-nilai yang sekular. Itu terbukti dengan kemenangan kelompok nasionalis pada pemilu pertama negara kita. Anda sendiri melihat negara ini seperti apa? Kita adalah negara yang masih berada dalam formasi. Kita belum menemukan bentuk yang bisa diartikulasikan secara teoretis-epistemologis- 380
F. Budi Hardiman metodologis tentang negara macam apa yang sedang kita jalani ini. Kalau mengatakan bukan negara agama dan bukan negara sekular itu hanya "teologi negatif " untuk menentukan suatu identitas. Kalau bukan negara kapitalis, bukan sosialis, bukan negara agama dan negara sekular, kita akan ditagih untuk menjawab pertanyaan: lalu negara apa? Kalau disebut negara Pancasila, negara pancasila itu sendiri negara apa? Kita harus menjelaskan modelnya. Persisnya, model inilah yang belum terbentuk di negara ini. Model ini masih dalam eksperimen di dalam proses demokratisasi. Kita sedang ditantang untuk menemukan kesepakatan inklusif tentang model yang dapat mewadahi kemajemukan nilai dalam masyarakat kita. Untuk itu memang dibutuhkan tidak hanya kreativitas, melainkan juga kematangan. Saya justru melihat bahwa proses pembentukannya dimulai dengan gerakan reformasi. Sebe- lumnya, yang lebih bertindak dalam eksperimen kita adalah sistem politik. Sekarang masya- rakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan mo- delnya. Publik "dari bawah" harus ikut serta membentuk model itu. Kalau kita lihat ke belakang, ma- ka, agaknya, nasib menjadi Indo- nesia itu terkait dengan multi- kulturalisme dan pluralisme. Kalau mau membuat modelnya, kita tidak bisa lepas dari pluralisme dan multikulturalisme. Apakah multikulturalisme dan pluralisme ini lebih mempunyai nada dasar atau tekanan komunitarian atau liberal, hal itu bisa berjalan hilir-mudik dalam zamannya. Kalau melihat negara-negara Asia, tampaknya, tekanan komunitarian akan sangat kuat. Yang saya maksud adalah meskipun masyarakat kita ini majemuk, pluralistik, dan multikultural, kita tetap ingin memberi sedikit banyak sisi substantif tentang keindonesiaan. Suatu Dalam liberalisme, kebebasan itu dipahami dalam kerangka hukum: tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam liberalisme, orang yang melanggar hak orang lain bisa dikenakan sanksi. Hal seperti itu tampak dalam praksis kebebasan masyarakat liberal sendiri. Bila Anda berkunjung ke masyarakat liberal, Anda tidak akan menemukan anarki. Yang akan Anda temukan adalah tatanan liberal yang sangat hormat terhadap hukum. Kebebasan dalam masyarakat liberal distabilisasikan oleh system of rights. 381
Membela Kebebasan Beragama komunitas politis selalu ingin mempunyai kesatuan, warna yang sama. Pancasila tentu merupakan titik-tolak yang visioner untuk menata pluralitas kultural masyarakat kita, artinya lebih komunitarian. Kutub ini akan selalu mempunyai lawannya, yaitu yang liberal. Jika kita mengambil jalan liberal, suatu gagasan induk seperti Pancasila tidak boleh dipahami secara substantivistis sebagai semacam doctrina domus (ajaran rumah), melainkan hanya secara kategorial sebagai ruang-ruang interpretasi bebas tanpa sabuk nilai-nilai komunitarian. Mungkin model yang lebih tepat untuk Indonesia adalah masyarakat yang demokratis, pluralistik, multikultural yang diwadahi oleh budaya Islam yang moderat, liberal dan toleran. Kita tidak bisa lepas dari horison Islam sebagai agama mayoritas. Pluralitas yang lepas sama sekali dari budaya mayoritasnya itu hampir tidak mungkin. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa rumusan atau model seperti itu mengandung suatu konsekuensi bahwa Islam yang menjadi horison Indonesia haruslah Islam yang toleran dan moderat. Katakanlah 'Islam kultural' dan bukan Islamisme atau Islam ideologis. Islam sebagai horizon kultural tentulah berbeda dari Islam sebagai bentuk politis. Pemisahan antara agama dan negara itu tak bisa ditawar, maka Islam kultural yang menjadi horizon itu memberi kontribusi moti- vasional utama dalam keutamaan-keutamaan publik dalam demokrasi pluralistis. Agama harus menghormati otonomi negara, seperti juga negara harus menghormati otonomi agama. Bahkan negara liberal Barat pun tetap memiliki nada dasar Kristiani- kultural, kendati lebih pada multikulturalisme dan netralitas kulturalnya. Masalah dalam negeri kita akan muncul kalau Islam-nya menjadi rigid. Corak Islamisme macam itu justru akan berbahaya bagi koeksistensi damai dalam kemajemukan. Jika negara menerapkan kebijakan-kebijakan islamistis tanpa mendengar aspirasi minoritas, akan terjadi atomisasi, isolasi, bahkan bisa menjadi apartheid dan bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. Nasib menjadi Indonesia adalah menjadi demokrasi pluralistik. Nada dasarnya mau bersifat komunitarian atau liberal, tergantung kekuatan politik yang masuk dan menguasai. Kalau mau komunitarian, nada dasar Islam toleran dan moderat harus ada di dalamnya dan kalau mau liberal, mungkin tendensi modernis Barat yang akan banyak berperan di sana. Tegangan ini sendiri mengasyikkan, karena darinya pemikiran-pemikiran sosial akan tumbuh di negeri ini. 382
F. Budi Hardiman Kendati Anda sudah banyak menyinggung masalah liberalisme, tetapi kami ingin mendapat klarifikasi tentang anggapan banyak orang yang mengartikan liberal sebagai kebebasan tanpa batas dan terkait dengan ekonomi kapitalis yang hanya memberi ruang kepada yang kuat. Itu tentu saja pandangan- pandangan yang sudah dimasuki oleh nilai-nilai tertentu. Menurut Anda apa dan bagaimana sebenarnya liberalisme? Ada buku yang menarik dari Rainer Forst, Kontexte der Ge- rechtigkeit (konteks-konteks Ke- adilan). Di situ dikatakan bahwa secara historis memang liberalisme berjalan bergandengan dengan kapitalisme, karena liberalisme juga sebetulnya muncul sebagai impuls dari perkembangan filsafat dan ilmu-ilmu alam. Pandangan dunia mekanistis dalam ilmu-ilmu alam membebaskan manusia dari dikte alam dan dari takhayul. Ini disusul dengan emansipasi lain dalam libe- ralisme, yakni individu terbebas dari dikte kelompok. Karena itu, liberalisme juga terkait dengan proses ekonomi pasar bebas di mana individu boleh berusaha dan usahanya bisa tanpa batas. Batas usaha individu dalam konteks liberalisme itu hanya ketika berbenturan dengan kepentingan orang lain. Maka kepentingan diri, dalam liberalisme, merupakan suatu hal yang tidak diharamkan. Namun, dalam perkem- bangan lebih lanjut, liberalisme dan kapitalisme jelas menjadi dua hal yang berbeda. Mereka yang Tentang kemajemukan, liberalisme menempatkannya pada ruang otonom yang tidak dicampuri oleh negara. Salah satu kalimat termasyhur berasal dari seorang filsuf Pencerahan Jerman di abad ke-18, Immanuel Kant, yang dalam posisi ini dikenal sebagai perintis liberalisme. Dia mengatakan bahwa tak seorang pun boleh memaksaku untuk menjadi bahagia. Menurutnya kebahagian adalah masalah personal dan privat. Kant mengatakan ini dalam kaitan dengan negara. Baginya, otoritas politis tidak berwewenang untuk menentukan jalan hidup warganya agar menjadi bahagia. Negara juga tidak berwewenang atas keputusan eksistensial individu atas keselamatannya, maka orientasi- orientasi nilai partikular seperti agama atau etnisitas berada di bawah wewenang kelompok-kelompok partikular itu. 383
Membela Kebebasan Beragama merespons sisi negatif dari liberalisme, lebih mengacu gagasan tersebut pada abad ke-19, masa awal liberalisme. Liberalisme sekarang berkembang lebih jauh. Dalam buku Forst ini jelaslah bahwa liberalisme sebetulnya bukan kebebasan mutlak tanpa batas dari individu, melainkan suatu konsep hukum. Liberalisme bukan hanya sebuah ideologi, melainkan juga suatu theory of right. Dalam konsep hukum, seorang individu akan merasa bebas kalau hak-haknya dijamin secara hukum. Individu mempunyai ruang untuk bergerak karena ada jaminan hukumnya. Namun, untuk mendapatkan hak itu, seorang individu terlebih dahulu harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum tertentu. Jadi, konsep hak dan kewajiban itu komplementer dalam liberalisme. Dengan kata lain, dalam liberalisme, kebebasan itu dipahami dalam kerangka hukum: tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam liberalisme, orang yang melanggar hak orang lain bisa dikenakan sanksi. Hal seperti itu tampak dalam praksis kebebasan masyarakat liberal sendiri. Bila Anda berkunjung ke masyarakat liberal, Anda tidak akan menemukan anarki. Yang akan Anda temukan adalah tatanan liberal yang sangat hormat terhadap hukum. Kebebasan dalam masyarakat liberal distabilisasikan oleh system of rights. Jadi kelirulah anggapan bahwa liberalisme adalah kebebasan semutlak- mutlaknya. Pada ide liberalisme awal memang ada ide seperti yang di- bayangkan para penentang liberalisme di Indonesia. Misalnya pada Thomas Hobbes dalam Leviathan. Bagi Hobbes, kebebasan adalah tidak adanya kendala untuk bertindak. Kebebasan dalam arti ini diartikan oleh Hobbes sebagai hak untuk melakukan apa saja. Konsep hak semacam ini disebut natural liberty, tapi jelas bukan civil liberty. Kebebasan alamiah semacam itulah yang tersirat pada anarki, yang mungkin menetap pada pikiran orang yang salah mengerti tentang liberalisme. Padahal, konsep Hobbes tentang hak itu sudah dikritik dan diatasi oleh Hobbes sendiri dengan mengatakan bahwa kita tidak mungkin mempertahankan hak alamiah semacam itu dalam liberalisme. Kita harus beralih menjadi civil liberty, kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu terjadi lewat kontrak. Sedangkan kontrak itu sendiri terjadi lewat melepaskan hak-hak natural untuk kemudian tunduk kepada hukum bersama. Hak dan kebebasan sipil itulah yang dianut oleh liberalisme. Masyarakat liberal akan tunduk kepada hukum yang dilegislasi bersama. 384
F. Budi Hardiman Terkait dengan netralitas negara dalam menjamin dan melindungi hak- hak individu, bagaimana negara mengupayakan suatu tatanan yang fair, adil bagi semua kelompok? Fairness dan netralitas dalam bentuk konkretnya adalah tidak memihak kepada salah satu aliran termasuk yang mayoritas. Asas netralitas tidak menghendaki adanya regulasi publik yang dilakukan atas nama agama tertentu tapi mengikat orang dari agama lain. Itu pengertian pertama. Kedua, sebelum ada proses pengambilan kebijakan publik, sedapat mungkin negara mengikutsertakan berbagai macam bentuk kelompok di dalam masyarakat dengan bermacam-macam orientasi nilainya untuk memberikan kontribusi pandangan, sehingga akhirnya ditemukan suatu titik tengah yang bisa memuaskan semua pihak. Semua itu normatif. Pada fakta- nya, tidak semua keputusan publik akan mencapai titik tengah seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah upaya dan adanya itikad baik untuk mencapai titik tersebut. Iman secara spesifik cenderung mengeksklusikan iman lain, jika hal itu berkaitan dengan identitas kolektif. Namun jika iman menyentuh kedalaman kemanusiaan universal, dari iman itu juga termuat suatu harapan untuk melampaui identitas Apabila kebijakan publik kita secara terang-terangan memi- hak kelompok tertentu, dalam masyarakat plural hal itu akan langsung dilihat sebagai pemihakan. Hal itu justru kontraproduktif. Maka peraturan-peraturan daerah yang berhaluan pada agama tertentu juga bisa kontraproduktif kalau semata- mata untuk memberi isi identitas. Hal itu adalah bentuk dari politik identitas di daerah-daerah dan akan berbahaya bagi negara secara keseluruhan. Regulasi-regulasi daerah semacam itu kontraproduktif karena akan mengundang sentimen masyarakat yang membuat mereka saling mengisolasikan diri satu sama lain dengan ongkos raibnya solidaritas nasional. Identitas politis tak seharusnya ditimba dari agama, melainkan seharusnya dari konstitusi republik kita. kolektif yang dikira berasal darinya. Pada level ini negara harus segera bertindak untuk menengahi prosesnya sehingga perda-perda itu lebih berorientasi nasional atau bahkan kosmopolitan. Tetapi suatu masyarakat yang hendak berorientsai nasional 385
Membela Kebebasan Beragama atau kosmopolitan banyak bergantung pada pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kematangan kebudayaan, kontak dengan bermacam-macam elemen baik di dalam maupun di luar negeri, dan tentunya juga politik. Pemerintah harus sensitif dan tegas terhadap tendensi-tendensi politik identitas yang mulai marak di daerah-daerah. Salah satu usul untuk menciptakan suatu tatanan ideal yang sering Anda kemukakan di beberapa media dan kesempatan adalah melaui public reasoning. Proses itu sendiri meniscayakan semua komponen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyumbangkan pendapatnya. Kalau dalam praktiknya, dalam konteks Indonesia, bagaimana public reasoning itu dapat dijalankan? Melalui negara atau civil society? Tidak boleh melalui negara, harus melalui civil society. Kalau melalui negara, yang kita dapat hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan, seperti dalam klompencapir di masa Orde Baru. Itu kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saya sangat senang dengan radio-radio yang sudah mulai membicarakan tentang kebijakan presiden, menteri-menteri, bupati dan lain sebagainya, dan kemudian ditanggapi oleh pemirsa atau pendengar dengan sangat cerdas dalam memberikan alasan. Forum-forum seminar di kampus dan hotel-hotel, diskusi-diskusi di dalam surat kabar, LSM dan lain-lain juga vitalitasnya sangat menggembirakan di Indonesia. Jangan salah mengira bahwa diskusi-diskusi publik kita dangkal-dangkal saja. Kalau dibandingkan dengan apa yang ada di negara liberal, saya menduga, kedalaman komentar dan kritik dalam pembahasan persoalan, seperti UU pornografi, mungkin pandangan- pandangan yang dikemukakan masyarakat Indonesia lebih dalam, beragam, dan terbuka. Kita kadang-kadang memandang remeh apa yang ada di negeri kita dan mengagumi yang ada di luar. Padahal, ternyata, apa yang berkembang di Indonesia ini sangat menakjubkan. Satu hal yang belum ada di Indonesia yaitu upaya untuk mendoku- mentasi, mengartikulasikan, mengingat dan menjadikan suatu peristiwa sebagai momentum yang selalu diingat bersama, lantas membuat suatu studi komprehensif untuk mengetahui arahnya. Sebut saja, seminar, diskusi dan problem besar yang ada di Indonesia, semuanya hampir hanya seperti performance atau reality show yang muncul sporadis lalu hilang dilupakan oleh zaman. Tidak ada upaya untuk mencari jalan keluar dan secara 386
F. Budi Hardiman komprehensif menyelesaikan masalah-masalah itu, sehingga kalau suatu ketika ditanya, kita tak mempunyai progress report yang jelas mengenainya. Di wilayah inilah orang kita sangat kurang memberikan respons. Mungkin karena masyarakat kita terlalu kompleks, atau karena masyarakat kita hanya senang berbicara namun kurang senang mendokumentasi. Masyarakat kita lebih gemar hidup dalam budaya lisan, kurang membiasakan diri dengan budaya tertulis, mendokumentasikan sesuatu, dan mengembangkannya. Akibatnya, begitu banyak peristiwa dan tragedi kolektif yang tidak ter- selesaikan karena kita tidak pernah mau membuka dan mendokumentasi- kannya. Saya baru saja datang dari Hiroshima, kota yang dulu rata oleh bom dan hanya menyisakan satu gereja dan dome, yang mungkin karena konstruksinya lebih kuat dibanding bangunan lain. Sekarang Hiroshima menjadi kota modern dan penduduknya menjadi orang-orang yang anti- perang. Saya mengunjungi satu museum di sana yang isinya dokumentasi lengkap dari jumlah korban sampai cerita individual tentang korban yang dapat diakses melalui internet. Misalnya ada cerita pengalaman seorang korban pengeboman yang berasal dari Jerman yang terdokumentasi secara lengkap. Ada juga cerita korban tentang anak yang pada saat pengeboman kota itu sedang membawa kotak makanan untuk makan siang. Kotak makannya masih ada dan cerita mengenai anak itu, mungkin melalui cerita ibunya atau orang-orang yang melihat dan tetap survive, semuanya lengkap terdokumentasi. Hampir semua rombongan pelajar yang berkunjung ke museum ini adalah anak-anak Jepang. Bagaimana mereka belajar dari sejarah sangatlah menakjubkan. Untuk menghilangkan totalitarianisme agama, masyarakat Barat bertindak eksesif dengan membuat pemisahan yang absolut (liberalisme). Namun dari situ, mereka juga menemukan kebijaksanaan dan sikap-sikap yang bisa mereka pakai untuk menghadapi pluralitas seperti yang ada sekarang. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama. Kita juga mempunyai cerita-cerita seperti itu. Kita punya peristiwa G 30 S/PKI, kerusuhan Mei, dan masih banyak lagi, yang sayangnya tidak pernah selesai diungkap. Orang kita perlu berani untuk jujur terhadap 387
Membela Kebebasan Beragama sejarah, sehingga mampu juga melihat prestasi-prestasi sejarah di samping pengalaman-pengalaman negatif di dalamnya. Sejak reformasi, kita juga mempunyai prestasi-prestasi dalam deliberasi, misalnya kasus tentang RUU-APP (Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi) yang akhirnya direvisi. Artinya, sistem politik kita memperhatikan juga apa yang berkembang di publik. Itu salah satu prestasi deliberasi yang seharusnya juga terdokumentasi secara lengkap. Begitu banyak prestasi deliberasi lain yang harus dianggap sebagai capaian-capaian. Sebut saja kasus-kasus pengadilan HAM yang seharusnya disosialisasikan ke masyarakat. Banyak yang belum terungkap karena kurangnya kedaulatan pengadilan, namun setiap prestasi kecil yang dihasilkan perlu diapresiasi. Untuk terwujudnya semua itu, kita harus mempunyai knowledge mana- gement yang bagus sehingga sistem pendidikan kita dapat menyerap kejadian itu sebagai pelajaran yang objektif dan mencerahkan. Cerita di bangku-bangku sekolah jangan lagi hanya memuat cerita masa lalu, tetapi juga yang sekarang: prestasi deliberasi kita apa saja, apa yang menjadi demokratis, kebebasan pers bagaimana, dan sebagainya. Tentu semua ini harus berasal dari bawah. Jika tidak demikian, hal itu tak lebih daripada propaganda pemerintah lagi. Public reasoning merupakan mekanisme yang hanya mengakomodasi wacana yang rasional. Bukankah hal ini sama artinya dengan upaya mengeksklusi atau meminggirkan pandangan-pandangan lainnya yang tidak rasional? Jika Anda mempunyai seorang teman yang sedang marah. Salah satu sikap yang mungkin Anda lakukan adalah diam. Karena kalau diajak bicara, hasil pembicaraannya juga mungkin tidak akan produktif. Namun yang harus diperhatikan, orang yang marah itu pada dasaranya ingin menyampaikan sesuatu supaya Anda dengar. Cara yang memungkinkan itu, dia harus menenangkan diri terlebih dahulu untuk tidak marah kemudian baru berbicara. Kalau marah terus-menerus dia tidak pernah akan dapat menyampaikan apa yang dia inginkan, lalu kita tidak akan pernah saling mengerti. Jadi langkah yang harus dilakukan dalam kasus itu, pertama, Anda harus diam supaya dia tenang. Dan kedua, dia juga 388
F. Budi Hardiman harus menenangkan diri supaya bisa berbicara. Pada akhirnya toh dia juga bicara. Kalau perumpamaan itu saya transfer ke dalam kehidupan bersama secara politis, kelompok-kelompok radikal di masyarakat adalah ibarat orang yang sedang marah. Mereka merasa dirugikan dan dimarginalisasi- kan. Tetapi sebenarnya mereka mau berbicara. Hanya saja, bicara dalam kemarahan adalah kontraproduktif. Oleh karena itu, mereka harus terlebih dahulu menenangkan diri. Harus mencari alasan rasional untuk bisa menyampaikan pesannya. Sebaliknya, kita yang mendengarkan juga harus menenangkan diri, jangan mengajak bicara terus-menerus karena hanya akan menghasilkan hal yang kontraproduktif dan hanya akan menyulut terjadinya perkelahian. Artinya, selama kelompok-ke- lompok radikal ini emosional dan menggunakan alasan-alasan yang tidak rasional, maka tidak akan pernah bisa memulai pembica- raan, selama itu pula tertundalah komunikasi. Tetapi hal itu meru- gikan kedua belah pihak. Maka, sekali lagi, dalam konteks hidup bersama secara politis, pihak yang sedang marah, agar gagasannya bisa diterima, harus terlebih dahulu menenangkan diri dan mencari argumen. Pandangan-pandangan tentang kemanusiaan universal dan solidaritas moral umat manusia yang berciri inklusif dan kosmopolitan tentulah merupakan impuls positif bagi pluralisme yang terkandung dalam setiap agama. Dalam demokrasi tidak ada jalan lain selain menjadi masyarakat yang rasional. Namun rasionalitas sendiri mempunyai berbagai macam varian- nya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam konteks ini adalah rasiona- litas publik. Melalui rasionalitas inilah sikap dan tindakan seseorang dapat dimengerti oleh publik. Melalui rasionalitas ini juga tindak kekerasan terhadap yang lain menjadi sesuatu yang terlarang. Kekerasan hanyalah efek dari frustasi, dan frustasi terjadi karena defisit rasionalitas. Defisit rasionalitas muncul karena kepanikan yang ada di dalam jiwa seseorang. Sedangkan sikap panik sendiri muncul karena marginalisasi dalam masyarakat. Jadi terhadap alasan yang tidak rasional, dalam konteks demokrasi, ada dua sikap yang bisa dikedepankan. Pertama, menunda komunikasi 389
Membela Kebebasan Beragama sampai lawan menemukan alasan rasional untuk berbicara dengan kita, dan kita sendiri menenangkan diri untuk mencoba mendekati lawan supaya dicapai titik temu yang saling bisa mendekati. Dan kemungkinan kedua, selama lawan yang emosional tidak sabar dan tetap melakukan kekerasan, polisi harus turun tangan. Dalam demokrasi, kita membutuhkan polisi yang kuat. Kalau polisi sudah bersikap netral, aktif, dan adil, keamanan akan bisa ditegakkan. Jadi, mungkinkah dalam konteks Indonesia kesepakatan melalui public reasoning bisa dicapai, kalau pada faktanya Indonesia terfragmentasi sebegitu rupa sehingga sangat sulit menemukan titik temu? Ini masalah yang sangat pelik. Tetapi, untuk tidak mematahkan harapan, dalam buku Niklas Luhmann Soziale Systeme (Sistem-sistem Sosial), ada suatu formula yang sangat penting bahwa sistem merupakan 'reduksi kompleksitas'. Kalau masyarakat kita begitu kompleks, dan kompleksitas itu tidak direduksi, kita tidak akan pernah lepas dari krisis. Salah satu jalan untuk mereduksi kompleksitas adalah sistem manajerial negara yang bersih, good governance, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan eko- nomi dan keadilan sosial masayarakat. Adanya berbagai macam pandangan di dalam masyarakat tidak akan menghabisi negara. Tidak membuat negara menjadi bubar. Mengapa? Mungkin jawabannya karena kita tetap memiliki kepentingan bersama, yaitu ingin fasilitas publik bersama, jalan-jalan umum yang tidak macet, ingin birokrasi negara yang tidak memihak, urusan surat-surat yang bebas korupsi, mengurus tanah mudah dan baik, mengurus ijin usaha juga lancar, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara dengan macam-macam orientasi nilai tetap ingin mempunyai satu platform bersama hingga bisa saling kita mengerti dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Jangan membayangkan seolah-olah negara modern itu bisa menjadi monolitis seperti komunitas adat, karena bayangan itu juga berbahaya jika menjadi kebijakan politis. Yang perlu dicari adalah tatanan bagi pluralitas. Apa yang disebut kepentingan bersama ini akan tetap ada. Salah satu kepentingan bersama yang tetap ada adalah bahwa seluruh pihak ingin menjadi masyarakat yang demokratis dan pluralistis. Kalau pemerintahnya 390
F. Budi Hardiman konsisten pada wilayah itu, disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan keadilan distributif yang baik, beragam pandangan pun akan bisa dikoordinasikan dan dimobilisasi untuk sepakat pada negara. Artinya, negara akan menjadi milik bersama. Tetapi kalau itu gagal, kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan negara (pemerintah) akan merasa mempunyai alternatif untuk memberikan solusi. Itulah bagian dari dinamika politik. Bisa saja suatu kelompok menawarkan suatu solusi, meskipun, bisa jadi, nantinya akan dilawan oleh kelompok lain. Namun demikian substratumnya adalah bahwa kita tetap ingin plural, di mana dalam pluralitasnya kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan de- ngan keadilan distributif yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tentang perbedaan ideologi dan sebagainya, lama-kelamaan, dalam prosesnya, akan menjadi tidak begitu sentral lagi. Seperti dalam negara maju, perbedaan ideologi sudah tidak menjadi soal hidup dan mati, tetapi hanya menjadi cara berpikir. Masyarakat pada fase itu sudah berada pada tingkat moderasi tertentu. Kita belum mencapai tingkat itu, dan perlulah keyakinan bahwa suatu saat kita juga akan bisa mencapainya. Pluralisme harus dimengerti sebagai suatu tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu. Dapatkah Anda mengomentari, pertama, perihal masa depan kemajemukan Indonesia yang iklimnya semakin tidak menggembirakan, terutama ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan pluralisme, dengan salah satu alasan bahwa pluralisme dapat berakibat pada sinkretisme, pembauran aneka ragam agama dan keyakinan menjadi satu, sehingga tidak jelas lagi yang mana iman Islam yang murni, yang mana Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya, sehingga dapat mendangkalkan iman umat; kedua, pluralisme yang juga dinilai negatif karena hanya akan menghasilkan relativisme? Pemahaman pluralisme seperti itu sangat spesifik MUI. Dan perlu ditekankan di sini juga bahwa MUI adalah suatu lembaga dengan adresat- nya umat Islam. Dalam konteks itu, berarti MUI bicara pro-domo, untuk rumah, bukan untuk publik, bukan untuk orang-orang dari agama lain. Institusi agama memang biasa seperti itu, karena mempunyai kepentingan 391
Membela Kebebasan Beragama untuk integritas dan memberi identitas pada umatnya. Persoalan di Indonesia menjadi merembes ke mana-mana lantaran Islam menjadi mayoritas dan di kalangan Islam sendiri mungkin belum mempunyai kesepakatan mengenai sekularisasi (apakah agama dan politik itu dipisah atau tidak). Kalau di dalam gereja Katolik dan Protestan perihal sekularisasi sudah disepakati sejak lama. Sehingga kalau pemimpinnya mengatakan: "Lawan New age! atau lawan posmodernisme!" hal semacam itu akan ditanggapi sebagai masalah moral dan pembinaan iman, dan bukan masalah politik. Masalah di MUI juga seperti itu, yang lalu dikaitkan dengan politik, kelompok lain, dan sebagainya. Sejauh umat Islam bisa menyikapi bahwa itu adalah fatwa pro-domo, tidak masalah. Itu persoalan intern, diskursus dalam Islam di Indonesia. Saya tidak bisa menanggapi perdebatan itu. Tetapi kalau fatwa itu dimaksudkan untuk seluruh masya- rakat, saya keberatan, karena pluralisme tidak sama dengan sinkretisme dan relativisme. Lebih dari itu, sinkretisme bukan sesuatu yang mempunyai konotasi negatif. Dalam tingkat tertentu, agama-agama juga sinkretis. Setiap agama juga berdialog dan menghasilkan pencampuran tertentu dengan kebudayaannya. Meski setiap agama juga mempunyai suatu pretensi untuk murni dari budaya. Itu pretensi. Sementara faktanya setiap agama selalu tercampuri budaya tertentu. Kita bisa mengatakan bahwa mereka yang berpretensi murni sebenarnya hanya berpretensi untuk membentuk kebudayaan sendiri, yaitu kebudayaan puritan. Puritanisme bukan budaya hakiki, melainkan tetap salah satu bentuk kultural. Karena itu, sulit untuk menerima begitu saja bahwa pluralisme dan sinkretisme secara umum negatif. Tetapi kalau fatwa itu diucapkan pro- domo, berarti hanya dimaksudkan untuk memberikan bimbingan spiritual. Kalau ini diterima umatnya, maka no problem. Tetapi kalau umatnya sendiri memberikan respon yang bertentangan dengan fatwa, itu tanda bahwa sebenarnya di situ terdapat masalah. Banyak yang mengatakan bahwa pluralisme, dalam konteks Indonesia yang cukup majemuk ini, adalah suatu keniscayaan. Kira-kira model pluralisme seperti apa yang dalam pandangan Anda lebih santun dan bisa merawat kemajemukan tanpa ada pertikaian dan sebagainya? 392
F. Budi Hardiman Pertanyaan ini berbeda dengan pertanya-an tentang MUI. Seka-rang kita berada di luar konteks pro-domo. Pembedaan publik dan privat tetap berguna, meskipun jangan terlalu rigid. Ketika kita berhadapan dengan konteks pluralisme di Indonesia, dengan kemajemukan agamanya, maka yang harus masuk adalah wacana nasional, bukan wacana agama. Tetapi jika untuk kalangan intern, wacana agama jelas diperbolehkan. Sebut saja kalau sebuah seminar dihadiri oleh orang dari bermacam-macam agama, maka kita tidak bisa berbicara hanya dalam terminologi agama sendiri. Harus ada platform bersama yang kita sepakati sebagai bangsa, demos, warga negara. Tak ada pertentangan logis antara beriman dan menjadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama. Modelnya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, sejarah membuktikan bahwa pluralisme dikehendaki sejak awal oleh masyarakat kita. Tadi saya katakan, nada dasarnya bisa kita pilih, entah komunitarian atau liberal - yang dalam hal ini bisa hilir-mudik. Yang saya maksud komunitarian adalah ada warna kultural Islam yang menjadi horison utamanya, dan perlu diingat, Islamnya bukan yang islamisme, melainkan yang toleran, Islam kultural. Hal itu akan bisa kita terima bersama. Bahkan orang Kristen yang ke luar negeri juga mengatakan bahwa mereka berasal dari masyarakat dengan mayoritas Islam, namun demikian mereka sebagai Kristen merasa mendapatkan ruang untuk berekspresi di Indonesia. Oleh karena itu, orang Kristiani Indonesia merasa berasal dari latar belakang kultur Islam dan tahu bagaimana Islam di Indonesia. Sungguhpun begitu mereka tidak merasa bahwa dengan cara demikian, lantas akan beralih iman menjadi Islam. Mereka adalah seorang Kristen yang memahami kultur Islam di Indonesia. Seringkali militansi dan toleransi dipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan. Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan untuk mewujudkan toleransi antaragama merupakan bagian dari pergumulan iman sejati para warganegara yang religius. 393
Membela Kebebasan Beragama Atau, pilihannya kita menjadi liberal sama sekali. Artinya, kita tidak sama sekali berbicara tentang Islam. Ini adalah negara Republik Indonesia yang sekular. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa seperti itu? Tentunya hal ini tergantung kekuatan politik mana yang mau bergerak. Tampaknya kalau melihat dasawarsa-dasawarsa yang lalu, nada dasar komunitarianlah yang lebih diambil, meskipun hal itu tetap menggelisahkan mereka yang mencintai kebebasan individu. Indonesia akan memiliki wajah liberal jika makin banyak individu yang menghargai kebebasan dirinya dan kebebasan orang lain. Selera akan kebebasan ini belum cukup tampak, sementara banyak orang mencari tambatan pada komunitas dan otoritas. Dalam perkembangan pemikiran, terutama di Barat, ada kecenderungan membenturkan antara pluralisme dengan monisme, yang dalam agama tercermin lewat semangat monoreligius dengan karakter menyingkirkan perbedaan agama dan keyakinan ke dalam paham agama yang tunggal. Demikian pun yang terjadi di negeri ini, di mana banyak kalangan warga yang melihat Indonesia hanya terjebak pada perbedaan-perbedaan besar, Islam-Kristen, Jawa-sunda, dan tidak melihat pada yang lebih mendasar, yaitu perbedaan-perbedaan nilai di masing-masing komunitas yang teramat plural. Bagaimana pandangan Anda tentang itu semua? Semua itu, pada dasarnya, masalah steoreotipifikasi kategori-kategori sosial. Dalam buku Clifford Geertz yang saya baca edisi Jermannya, Die Welt in Stücken (aslinya dalam bahasa Inggris. Artinya: Dunia yang Tercabik-cabik), ditunjukkan bahwa apa yang dikatakan Samuel P. Hantington tentang benturan peradaban, yang mana seolah-olah Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konfusianis merupakan kategori-kategori monolotis yang saling dibenturkan. Geertz membuktikan bahwa yang sebenarnya terjadi tidaklah demikian. Peradaban yang dibentuk oleh agama-agama itu dan praktik agama-agama itu sendiri tidaklah monolitis, melainkan sangat pluralistis. Dalam buku tersebut ditunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu contoh di mana begitu banyak kemajemukan yang terbangun dari sejarahnya, yakni formasi lapisan-lapisan nilai yang berasal dari etnisitas, bahasa, agama, birokrasi kolonial, modernitas dan seterusnya. Kalau melihat seperti itu, benturan antara monisme, dan pluralisme di negeri kita, seperti yang Anda katakan itu, merupakan akibat 394
F. Budi Hardiman tidak memahami fakta pluralitas negeri ini. Kita semua yang mendiami kepulauan nusantara ini mau tidak mau harus mengambil sikap pro- pluralisme, jika mau hidup bersama secara damai. Sekarang persoalannya apakah pluralisme merupakan suatu kondisi yang kemudian hanya kita biarkan. Artinya, kita pasif dan tidak melakukan aksi sama sekali, atau kita mempunyai suatu proyek untuk memobilisasi sedemikian rupa sehingga plu- ralisme berada dalam tatanan tertentu yang bisa menjamin keutuhan sebuah masyarakat. Saya cenderung pada yang kedua. Pendapat yang pertama cenderung pada sikap laissez-faire, membiar- kan pluralisme menjadi liar ter- pecah-pecah dan tidak saling mengerti satu sama lain. Dari sini akan terbentuk isolasionisme. Membentuk 'pulau-pulau' yang tidak saling mengerti satu sama lain. Maka dari itu pluralisme harus dimengerti sebagai suatu tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu. Jika di dalam sebuah agama, misalnya, terdapat bermacam-macam aliran atau sekte, sekurang-kurangnya ada suatu organisasi yang cukup fleksibel yang mencoba mendekatkan mereka untuk saling mengerti. Gerakan-gerakan solidaritas semacam gerakan ekumene dalam kekristenan adalah salah satu contoh upaya untuk saling mengerti di antara yang terpecah. Iman yang benar tidak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian. Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah pluralisme nilai, lalu menjadi laissez faire terhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khasanah religiusnya untuk mendukung toleransi. Fleksibilitas itu harus ditunjukkan sebagai gerakan solidaritas kema- nusiaan yang inklusif, dan bukan sebagai kontrol atau dominasi doktriner. Kita tidak harus mereduksi pluralitas, melainkan menatanya. Gerakan untuk saling mengerti ini tidak boleh mengeksklusi pihak-pihak yang terlepas jauh, yakni yang sangat berbeda dari mayoritas, karena sikap eksklusif macam itu justru akan meradikalkan sikap pihak yang dieksklusi. Sikap yang tepat adalah mengajak bicara sambil membiarkan berkembangnya suatu kategori 395
Membela Kebebasan Beragama yang lebih inklusif untuk menampung pluralitas. Kemampuan dan kemauan untuk bersikap inklusif ini tentu saja banyak tergantung pada sejarah identitas dan kedewasaan umat. Begitu juga pluralitas kultural dalam masyarakat kita perlu ditata secara inklusif dan bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang melampaui tembok-tembok agama, suku, ideologi, ras, dan seterusnya. Apakah semua yang Anda paparkan tersebut terkait dengan proyek besar menuju apa yang Anda sebut sebagai toleransi militan? Toleransi militan itu suatu konsep embrional yang lahir prematur, karena belum saya pikirkan secara sistematik. Inti dari konsep itu sendiri berangkat dari anggapan bahwa setiap orang mempunyai iman, keyakinan dan paham tentang kebenarannya sendiri-sendiri. Seorang yang beriman dengan tekun tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama saja. Adanya hal-hal yang sama dalam berbagai agama tidak berarti bahwa semua agama sama saja. Anggapan seperti itu juga yang mau dihindari oleh agama manapun. Kebenaran di dalam agamaku tidak bisa ditawar lagi, namun pengakuan kebenaran ini tidak harus dengan mengeksklusikan pihak lain sebagai tidak selamat. Sebagai suatu keyakinan yang menyentuh fondasi eksistensial manusia, agama memang cenderung menjadi sistem pan- dangan dunia yang absolut. Akan tetapi dalam agama manapun, juga yang sangat eksklusif, terkandung pandangan tentang kemanusiaan yang membuka diri terhadap bangsa-bangsa dan agama-agama lain. Iman secara spesifik cenderung mengeksklusikan iman lain, jika hal itu berkaitan dengan identitas kolektif. Namun jika iman menyentuh kedalaman kemanusiaan universal, dari iman itu juga termuat suatu harapan untuk melampaui identitas kolektif yang dikira berasal darinya. Toleransi militan yang saya maksud adalah bahwa meskipun kita mempunyai identitas dari agama tertentu, tidak berarti kita tidak toleran. Tak ada pertentangan logis antara beriman dan menjadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama. Seringkali militansi dan toleransi dipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan. Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan 396
F. Budi Hardiman untuk mewujudkan toleransi antaragama merupakan bagian dari per- gumulan iman sejati para warganegara yang religius. Iman yang benar tidak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian. Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah pluralisme nilai, lalu menjadi laissez faire terhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khasanah religiusnya untuk mendukung toleransi. Toleransi militan adalah sebuah posisi inklusif yang mau relaks terhadap tendensi-tendensi trumphalistis dalam setiap agama. Relaks berarti ber- ironi seperti seorang dewasa yang merasa geli mengenang kepicikan yang dilakukan di masa kanak- kanaknya. Seorang yang beriman dengan tekun tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama saja. Adanya hal-hal yang Maka itu, tidaklah meng- herankan bahwa dalam perbin- cangan spiritual, seorang rohani- wan Muslim yang memilik ke- dalaman spiritual dan seorang rohaniwan Kristani atau Budhis yang juga sangat dalam spirituali- tasnya akan dapat berjumpa satu sama lain untuk kemanusiaan, meskipun mereka melihat dari perigi rohani yang berbeda-beda. Bertolak dari keyakinannya dan dari pengalaman mistiknya sendiri-sendiri, seorang beragama yang sangat tinggi spiritualitasnya dapat menemukan mistik kemanusiaan yang sama. Jadi, platform kemanusiaan di semua agama pada dasarnya sama. Mereka bisa bertemu satu sama lain. Persoalan kenapa umat kebanyakan malah saling bertengkar, tak lain karena ajaran-ajaran religius telah diideologisasi dan membentuk sikap doktriner dan dogmatis yang ekstrem bagi umat. Sikap ini yang bisa membentuk umat menjadi militan dan tidak toleran. Atau militan atau laissez-faire bukanlah sebuah pilihan real bagi toleransi militan. Militansi politis atas dasar agama seringkali justru berasal dari kurangnya kedalaman iman. Sebaliknya, sikap laissez-faire kerap merupakan sama dalam berbagai agama tidak berarti bahwa semua agama sama saja. Anggapan seperti itu juga yang mau dihindari oleh agama manapun. Kebenaran di dalam agamaku tidak bisa ditawar lagi, namun pengakuan kebenaran ini tidak harus dengan mengeksklusikan pihak lain sebagai tidak selamat. 397
Membela Kebebasan Beragama bukti ketidaktekunan dalam beriman. Toleransi militan memadukan kesalehan religius dan humanisme universal. Setelah pemaparan panjang lebar di atas. bagaimana Anda melihat pluralisme di Indonesia ke depan? Apakah ada harapan bahwa pluralisme Indonesia akan menuju pada arah yang lebih cerah atau justru Indonesia akan semakin terancam dengan disintegrasi dan sebagainya? Cukup banyak alasan untuk pesimis, meski juga masih banyak alasan untuk optimis. Sulit untuk memastikan akan seperti apakah Indonesia ini ke depan. Tapi kalau ingatan dan memori masyarakat kita cukup kuat, maka akan terlihat benang merah dalam sejarah, dan benang merahnya adalah kebersamaan dalam kemajemukan. Tampaknya di samping alasan yang sangat pesimis bahwa mungkin ada segmen-segmen radikal-ekstrem dalam masyarakat kita yang sewaktu-waktu dapat mengambil alih kekuasaan dan sebagainya, tetap ada alasan untuk optimis bahwa benang merah itu menunjukkan tendensi pluralisme yang cukup kuat. Itu bergantung pada banyak faktor, baik intern maupun ekstern. Termasuk ke dalam faktor ekstern ini adalah politik internasional dan politik HAM yang sewaktu- waktu bisa menekan kalau ada rejim militer atau rejim fundamentalis yang mengambil alih kekuasaan di suatu negara. Jadi, benang merah itu akan memberi suatu harapan buat Indonesia bahwa ke depannya kita akan tetap bergerak pada jalur masyarakat majemuk, meskipun ini juga sebuah perjuangan. Orang-orang yang toleran dan berpikiran pluralis, yang sebenarnya bagian mayoritas dari masyarakat kita, harus semakin berani berbicara. Mereka sekarang adalah the silence majority yang harus mendapat akses lebih besar untuk berbicara dan menolak segala macam bentuk intoleransi dan monisme di negara ini. Inilah yang saya tulis dalam buku saya Memahami Negativitas (Kompas, 2005). Masyarakat kita itu mudah diprovokasi, karena banyak yang termarginalisasi. Mereka yang termarginalisasi kemudian menjadi panik dan mudah terprovokasi dalam gerakan-gerakan massa. Dalam masyarakat kita, bahkan di dunia pada umumnya, ada kelompok yang dapat memanfaatkan situasi seperti ini dengan sangat baik. Ada pihak-pihak dalam masyarakat kita yang secara cerdik dapat memprovokasi massa, dengan memainkan politik uang dan sebagainya, 398
F. Budi Hardiman serta dapat menggerakkan semuanya dalam proses demokrasi, mungkin dengan semboyan pembersihan dari korupsi atau mencitrakan diri sebagai rejim yang jujur meski diarahkan oleh kepentingan ideologi tertentu. Situasi seperti itu juga yang terjadi dalam fasisme. Suatu bahaya yang juga tidak tertutup bagi masyarakat kita. Maka kelompok yang dapat memanfaatkan situasi itu akan muncul sebagai pesona baru, sebagai rejim yang cukup bersih namun keras, dan secara diam-diam akan membawa seluruh masyarakat ini pada ideologi yang diperjuangkannya. Itu bahaya dan kita harus terus mewaspadainya. Menurut saya, rejim monistis yang mungkin bersih dari korupsi itu, jika ada, akan berlangsung sementara saja. Setelah keuntungan yang diinginkannya diperoleh, mereka akan membawa masyarakat kepada maksud-maksudnya yang semula. Di situ kebebasan dan pluralisme dirugikan. Sekarang kita berada dalam situasi yang seperti itu. Menegangkan. Jadi, dua benang merah itu terdapat di negara kita. Kebebasan kita sebagai warga negara diberkati oleh pluralitas masyarakat kita, tetapi pada saat yang sama bahaya homogenisasi tetap mengancam, karena banyak kelompok dalam masyarakat kita masih dapat digerakkan sebagai "massa". Wawancara dilakukan di Jakarta, 12 Juni 2007 399
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Fachry Ali Fachry Ali Fachry Ali Fachry Ali, Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI). Ia Fachry Ali Fachry Ali memperoleh gelar MA dari Monash University, Australia. Ia juga pernah aktif di LP3ES. 400
Fachry Ali Semua gagasan yang terkandung dalam Pancasila terlahir dari agama, apapun agamanya. Karena itu proses yang menempatkan hak agama dan non-agama secara terpisah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sehingga sampai beberapa dekade ke depan sekularisasi di negeri ini belum bisa berjalan alamiah. Harus diakui, pertumbuhan negara kita tidaklah kaya gagasan, kecuali yang tersedia dari agama-agama yang ada. Sedangkan langgengnya suatu agama lantaran kemampuannya memberi inspirasi bagaimana seharusnya dunia ini ditafsir dan bagaimana menstrukturkan sistem tingkah laku dalam menyikapi realitas. Karenanya, di tengah kehidupan bangsa yang beragam, harus tetap menjaga sikap kritis dan kesejatian kita sebagai rakyat. Maka, toleransi yang bersumber dari sikap etik, yang merupakan kata hati dan saripati agama, sangat penting ditanamkan. 401
Membela Kebebasan Beragama Bagaimana pandangan Anda mengenai sekularisme? Apakah perlu dibeda- kan antara sekularisme, sebagai ideologi, dan sekularisasi, sebagai proses, sebagaimana pernah ditulis oleh Nurcholish Madjid? Memperbincangkan gagasan tersebut sangat tergantung bagaimana kita memaknainya. Sekular yang dimaksudkan dalam pengertian Cak Nur adalah sekularisasi. Sekularisasi merupakan sebuah proses di mana orang diminta untuk menempatkan di mana hak agama dan di mana hak non- agama. Gagasan Cak Nur ini sebenarnya lebih merupakan sebuah usaha mendekonstruksi sistem pemikiran keagamaan yang sudah mapan pada waktu itu, yaitu ketika banyak hal-hal yang seharusnya tidak terlalu urgen disinggungkan dengan agama justru mengalami proses peng-agama-an. Yang paling konkret dicontohkan, misalnya, menjadikan partai sebagai barometer keislaman. Orang yang masuk ke dalam partai Masyumi atau NU dianggap telah beragama Islam secara benar atau berhak dipanggil sebagai aktivis Islam. Sedangkan mereka yang di luar itu, walaupun Muslim, tidak berhak menyandang predikat keislaman dalam perjuangan, karir, dan seterusnya. Sekularisasi Cak Nur mengarah kepada pembetulan atau koreksi konseptual tentang apa yang dimaksud sebagai agama dan non-agama. Sebab apa yang dilakukan oleh para pengusung dan aktivis partai Islam lebih bersifat politis, dalam pengertian bahwa mereka yang beragama Islam, yang bergerak di luar institusi-institusi keislaman, berhak menyatakan diri sebagai Muslim dan di atas segala-galanya absah sebagai Muslim. Sekularisasi Cak Nur berkaitan juga dengan proses desakralisasi, bukan saja atas tempat-tempat keramat, melainkan juga tokoh-tokoh yang di- anggap suci. Para pemimpin agama, di dalam konsep sekularisasi ini, tidak secara otomatis menjadi tokoh paling suci, paling tidak berdosa, melainkan harus tetap dianggap sebagai manusia biasa. Juga tidak ada tempat-tempat yang lebih suci atau keramat ketimbang tempat lainnya. Semua tempat pada dasarnya sama. Inti sekularisasi dalam pengertian Cak Nur tersebut adalah peng- gabungan dari dua hal. Pertama, Wahhabisme. Gagasan sekularisasi Cak Nur berakar langsung pada jantung keislaman, yaitu Wahhabisme. Sebab Wahhabi dalam hal tertentu sangat sekular dalam berpikir. Makam Nabi, bagi kaum ini, tidak boleh ada, sebab kalau ada akan dikeramatkan oleh 402
Fachry Ali orang-orang terutama umat Muslim. Kedua, sebagai konsekuensi terjadi- nya pertemuan antara gagasan sekularisasi Cak Nur dengan gagasan Barat, perihal the idea of progress, yang menempatkan ma- nusia pada status yang dominan (subyek) dan alam sebagai obyek. Maka, karena alam diposisikan sebagai obyek, alam boleh diper- lakukan bagaimanapun juga, sepanjang perlakuan itu mem- bantu tercapainya survivalitas manusia. Untuk konteks Indonesia, pemisahan negara dan agama masih tidak dimungkinkan, karena sangat terbatasnya persyaratan-persyaratan sumber daya gagasan. Jika tanpa agama, Anda mau mendirikan atau menjalankan negara ini dengan menggunakan sumber gagasan apa? Paling mengambil dari gagasan Barat seperti demokrasi. Tetapi untuk gagasan tentang keadilan, dari Sekarang, di dalam konteks yang dikembangkan oleh kaum intelektual dan para pemikir aga- ma, sekularisme sebenarnya lebih dipahami sebagai pemisahan antara agama dan negara. Tun- tutan pembubaran MUI, misal- nya, atau ramainya protes ter- hadap perda-perda, yang secara sepihak dikatakan sebagai perda syariah dan seterusnya, adalah sebuah usaha untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, demikianlah sekularisasi atau sekularisme yang saya pahami se- bagaimana terpantul dari tun- tutan-tuntutan para aktor civil society sekarang ini. mana mau Anda ambil kalau bukan dari agama? Negara kita tumbuh memang tidak kaya dengan gagasan, kecuali dengan tawaran dari agama-agama yang ada. Karena itu, agama tetap ada karena dia memberikan inspirasi harus bagaimana dunia ini kita tafsirkan dan bagaimana kita menstrukturkan sistem tingkah laku dalam memperlakukan dunia. Artinya bagaimana Anda melihat diri Anda, bagaimana Anda melihat alam dan orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok, dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang sama atau orang-orang yang berbeda pandangan dan agamanya, maka seluruh sumber gagasan atau cara pandang itu Pertanyaannya, apakah hal itu mungkin secara antropologis maupun sosiologis? Apakah mungkin agama dipisahkan dari negara di dalam konteks sejarah politik Indonesia? Kalau kita lihat berasal dari agama. 403
Membela Kebebasan Beragama kecenderungan sekarang, mengapa Aa Gym, Zaenuddin MZ dan kiai- kiai muda itu bermunculan, karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat kita tidak mau bersusah payah untuk mencari sendiri pemahaman agamanya. Yang mereka butuhkan adalah tuntunan. Makanya ketika muncul pendakwah-pendakwah baru selalu diikuti dengan munculnya para pengikut. Yang mereka inginkan adalah semacam adanya division of labour. Sebagai contoh, baiklah saya bekerja dalam bidang yang selama ini saya tekuni, apakah pedagang, kaum profesional, dosen, politisi dan seterusnya, tetapi untuk urusan agama saya akan menyerahkan kepada orang yang memang secara khusus mempelajarinya. Inilah alasan pertama kenapa sulit melakukan pemisahan antara agama dan negara, khususnya dalam konteks Indonesia. Alasan kedua, karena ada unsur spiritual sanctions, sangsi-sangsi dan persetujuan-persetujuan dalam persoalan keagamaan. Pada umumnya masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan untuk tidak terlalu masuk ke dalam persoalan agama karena mereka takut. Sebab, ada konsep surga dan neraka. Konsep ini merupakan konsep baku di tengah masya- rakat, bukan hanya umat Islam, tetapi juga Kristen dan sebagainya. Karena mereka takut tergelincir menyalahgunakan agama, yang karena itu akan masuk neraka, maka sebaiknya mereka tidak ikut campur ke dalam persoalan agama. Faktor-faktor inilah yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh agama. Atau, inilah yang memberikan penjelasan kepada kita mengapa orang-orang seperti Zaenuddin MZ, Aa Gym dan sebagainya akan terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Contoh yang lebih menarik lagi adalah, sebagaimana saya saksikan di makam raja-raja Jawa, di Imogiri, saya melihat rakyat datang berduyun-duyun, naik tangga yang jumlahnya sangat banyak, lalu duduk di depan pintu gapura - padahal makam raja-rajanya itu masih sangat jauh - kemudian mereka berdoa. Jadi, secara antropologis maupun sosiologis, sebenarnya kebutuhan untuk penguatan spiritual masih sangat kuat sekali. Bagaimana dengan konsep negara dan hubungannya dengan agama? Di dalam konteks ini kita melihat bahwa konsep negara sebenarnya merupakan institusi asing di dalam pengalaman kolektif masyarakat kita. Hal ini terjadi karena mereka memang tidak secara langsung bersentuhan 404
Fachry Ali dengan negara. Oleh karena itu, mereka tidak begitu mengenal simbol- simbol negara modern. Dengan kondisi seperti ini, maka yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana negara kemudian bisa dipahami dan melekat ke dalam sistem kognisi mereka. Jalan satu-satunya adalah melalui simbol- simbol yang mereka kenal, yaitu simbol-simbol agama. Di samping sikap masyarakat yang tampak asing dengan negara, celakanya kemudian negara juga memanfaatkan energi agama untuk melegitimasi kekuatannya, di mana pada saat yang sama juga menciptakan agamanya sendiri, yang disebut dengan civic religion. Kalau Anda melihat upacara 17 Agustus, deru langkah orang baris- berbaris, menaikkan bendera, lalu presiden menerima bendera dari paskibraka, di tambah suasana upacara yang dibikin sehening mungkin dengan lagu-lagu pe- mujaan terhadap negara-bangsa, itulah perwujudan civic religion. Artinya, bahkan negara sekalipun membangun dan menggunakan simbol-simbol dari agama untuk membangun ritual tersendiri. Maka tidak heran jika pemisahan antara agama dan negara adalah pandangan yang dalam realitasnya masih sangat jauh. Tuntutan pembubaran MUI, misalnya, atau ramainya protes terhadap perda- perda, yang secara sepihak dikatakan sebagai perda syariat dan seterusnya, adalah sebuah usaha untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, demikianlah sekularisasi atau sekularisme yang saya pahami sebagaimana terpantul dari tuntutan- tuntutan para aktor civil society sekarang ini. Di negara-negara maju, seper- ti Amerika dan terutama Australia, karena saya sekolah di sana, saya lihat bahwa praktik sekularisasi itu dijalankan oleh negara dengan tidak mendukung seluruh hal yang berhubungan dengan agama, baik itu pelajaran agama, organisasi gereja, ataupun perkumpulan- perkumpulan lain yang berkaitan dengan aktivitas agama. Kebijakan- kebijakan negara juga bukan merupakan kebijakan yang menguntungkan salah satu agama. Makanya, kalau Anda lihat perdebatan seperti di Prancis tentang larangan penggunaan simbol-simbol agama, baik jilbab, salib atau kopiah orang Yahudi adalah salah satu bukti dari praktik sekularisasi. Di sana, pada masyarakat Barat, sangat mungkin terjadi sekularisasi, walaupun pasti tidak ada yang sempurna. Anda lihat George Bush sendiri 405
Membela Kebebasan Beragama sangat terinspirasi oleh agama dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan untuk berperang. Tetapi secara umum, sejarah ekonomi atau lebih tepat sejarah kemanusiaan masyarakat Barat sudah sangat lama dan memberikan kesempatan yang jauh lebih luas untuk mengkonstruksikan sistem ideologi sekular. Karena sejak jatuhnya Roma pada awal abad masehi, sebagaimana kita ketahui, kekristenan meluas ke wilayah-wilayah Eropa. Lalu Roma sebagai pusat keagamaan menguasai seluruh aspek, baik ekonomi maupun politik dan aspek kehidupan lainnya. Begitupun raja-raja Eropa juga lebih mempersepsikan diri mereka sebagai wakil dari Roma ketimbang sosok yang mewakili "bangsa"-nya sendiri. Kemunculan sekte-sekte agama yang lantas menguasai panggung politik, pada saat itu, cenderung disikapi dengan menyingkirkan sekte atau agama yang berbeda. Penekanan terhadap anti-Yahudi juga habis-habisan dilakukan dan sangat mewarnai perjalanan sejarah Eropa. Intinya, yang terjadi di Eropa sejak abad ke-9, 10 atau 11, sampai habisnya masa Abad Pertengahan, adalah dominasi gereja yang sangat kuat. Kondisi seperti inilah yang kemudian melahirkan gejolak dan pembe- rontakan yang berkepanjangan. Namun demikian, pemberontakan yang dilakukan sebenarnya bukanlah pemberontakan pemikiran, melainkan lebih pada pemberontakan atas cengkeraman agama terhadap sistem sosial, politik, maupun ekonomi yang sangat dominan dalam masyarakat Eropa pada saat itu. Dalam beberapa hal, sistem feodal juga mencerminkan adanya peranan agama dalam menstrukturisasi sistem kemasyarakatan. Land lord atau kaum bangsawan bukan hanya sebagai pemimpin politik atau hakim, tetapi sekaligus juga menjadi pemimpin agama dan pemilik tanah yang sangat luas, pemilik sumber daya ekonomi. Jadi pada sistem seperti itu, antara kepemimpinan agama dan kontrol terhadap ekonomi dan politik memiliki hubungan yang sangat kuat. Kalaupun kemudian mereka, masyarakat Eropa, melakukan pemberontakan kepada gereja, hal itu lebih dikarenakan adanya specific historical course, jalan sejarah yang sangat spesifik dalam pengalaman sejarah kemanusiaan masyarakat Eropa pada waktu itu, bersamaan semakin menguatnya otonomi manusia dengan munculnya temuan-temuan teknologi sebagai basis bagi perkembangan industrialisasi. Dari prakondisi inilah pemberontakan terhadap agama yang sekarang kita kenal dengan sekularisasi, mendapatkan pembenaran strukturalnya. Dari kasus Eropa tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sebetulnya 406
Fachry Ali pemberontakan terjadi ketika kapital jauh lebih dominan menentukan sistem tingkah laku masyarakat secara kolektif, ketimbang yang lainnya. Untuk Indonesia, sejarah negara modern kita sebenarnya sangat baru apabila diukur dari 17 Agustus 1945, hari kelahiran bangsa. Kalau kita ukur dari pertemuan antara Barat dan Timur, maka paling banter berumur sekitar 3 atau 4 abad. Meskipun demikian, persentuhan yang sudah mulai intensif, yang memunculkan sebuah masyarakat yang terdidik, masih sangat terbatas sekali. Kalau Anda melihat sejarahnya, pada tahun 40-an, orang- orang yang terdidik secara Barat (modern) di Indonesia tidak sampai 25 ribu orang dari 70 juta penduduk Indonesia. Coba Anda bayangkan bahwa sebagian besar masyarakat kita menjelang kemerdekaan bangsanya, ternyata masih uneducated. Orientasinya masih pada kerajaan, jauh dari sistem nation-state seperti sekarang. Pada 1946 atau 1947, saya melihat gambar-gambar ulang tahun kemerdekaan kita, tampak terlihat jelas bahwa masih dominan masyarakat yang menganggap negara ini sebagai kerajaan yang dipimpin oleh seorang maharaja. Di situ terlihat ada orang dari Jawa Barat yang pergi ke Yogyakarta, sebagai ibu kota negara pada waktu itu, yang membawa hasil-hasil pertanian untuk diberikan kepada presiden Soekarno. Lalu mereka meyembah Soekarno seperti halnya dahulu, yakni upacara ketika pemberian upeti kepada raja. Baginya, Soekarno bukanlah presiden yang memimpin negara, tetapi lebih sebagai raja dari sebuah kerajaan. Buat saya, otentisitas keagamaan tetap harus dipertahankan. Sebab, agama adalah tempat kembali bagi orang-orang yang pernah berdiam di "rumah". Dalam pengalaman keagamaan saya, momen ritual seperti pembacaan shalawat dan sebagainya itulah di mana saya merasa kembali ke "rumah" saya, meski saya juga tahu bahwa itu hanyalah simbol-simbol. Saya tidak akan menyanyi Jingle Bell dan lain sebagainya, yang memang dari dulu tidak terdapat di "rumah" saya. Kalau Anda lihat penelitian UIN Jakarta (PPIM UIN Jakarta) yang dipresentasikan baru-baru ini, hasilnya memperlihatkan bahwa responden ketika ditanya apakah Anda lebih merasa sebagai orang Indonesia atau seorang Muslim, sebagian besarnya masih mengatakan lebih merasa sebagai Muslim, 407
Membela Kebebasan Beragama baru setelah itu sebagai orang Indonesia. Sementara ketika ditanya akan lebih patuh kepada pemimpin agama atau presiden, mereka menjawab ulama. Jadi, maksud saya, proses sekularisasi itu mungkin akan membu- tuhkan waktu yang lebih panjang, sampai beberapa dekade ke depan. Dan sekularisasi di Indonesia belum bisa berjalan secara alamiah. Yang justru akan terjadi adalah kesimpangsiuran persepsi. Apa yang terjadi di Turki, sebagai ikon negara yang sebagian besar penduduknya Muslim dengan sistem negara yang sekular, sekarang-sekarang ini sangat membingungkan. Tulisan Mahmud Ayyub, di The Jakarta Post, menyata- kan bahwa kaum sekular di sana telah berkubu kepada kaum militer maupun the establishment, yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan baru yang dimotori oleh partai-partai Islam, yang berkiblat pada sistem ekonomi pasar dan mengarahkan atau menyesuaikan politiknya kepada sistem global. Di dalam konteks ini, kita melihat sesuatu yang terbalik. Orang-orang yang vested interest, yang mengaku sebagai benteng sekular, pada dasarnya adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Karena kepen- tingan-kepentingannya terjepit, mereka kemudian mengatakan bahwa sekularisasi sedang berada dalam bahaya. Padahal dengan sekularisasi, mereka tengah mempertahankan struktur sosial-ekonomi yang mengun- tungkan mereka dan menolak perubahan yang lebih besar. Sekularisme atau sekularisasi tidak hanya bermakna separation, pemisahan, ia juga diartikan differentiation, pembedaan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Eropa. Bagaimana pendapat Anda? Untuk konteks Amerika, sekularisme lebih merupakan anomali modernisasi. Bahwa setidak-tidaknya sepanjang partai Republik yang berkuasa, maka semakin modern masyarakat Amerika, semakin mereka beragama. Sementara itu, Eropa sudah sekular "habis-habisan." Di dalam beberapa hal, Australia juga mirip dengan Eropa, di mana agama sudah tidak ada fungsinya lagi. Agama tidak lagi menjadi inspirasi secara resmi keputusan-keputusan politik di tingkat negara. Dengan mengatakan seperti itu, sebenarnya bukan berarti bahwa mereka tidak punya etika. Kesan saya melihat negara maju yang sekular di Eropa adalah bahwa di sana telah muncul etika publik yang telah menjadi substitusi atau pengganti 408
Fachry Ali atas agama. Hal yang sama sulit kita temukan pada masyarakat Amerika. Anda akan melihat bahwa penyerangan terhadap Iraq justru dianggap sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang mereka lakukan. Inilah anomali. Oleh karena itu, orang-orang Amerika melakukan kritik keras terhadap Eropa. Pertama-tama tentu saja karena sikap Eropa yang tidak mendukung sikap Amerika dalam melakukan penyerangan ke Iraq, yang kemudian berbuntut pada kecaman mereka terhadap sekularisasi Eropa. Saya baca di majalah The Economist bahwa betapa Amerika telah mengorbankan anak-anak terbaik mereka pada Perang Dunia ke-2, dalam mempertahankan kedaulatan negara-negara Eropa dalam melawan fasisme dan Nazisme di Italia dan Jerman. Tetapi mana bantuan mereka (Eropa) untuk perang Irak, ter- lebih mereka kini sudah tidak menganggap lagi adanya Tuhan. Gereja-gereja sudah dialihkan menjadi, kadang-kadang, tempat disko, klub malam dan sebagai- nya, yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama. Proses sekularisasi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, sampai beberapa dekade ke depan. Dan sekularisasi di Indonesia belum bisa berjalan secara alamiah. Yang justru akan terjadi adalah kesimpangsiuran persepsi. Untuk konteks Indoenesia, pemisahan negara dan agama masih tidak dimungkinkan, karena sangat terbatasnya sumber daya gagasan. Jika tanpa agama, Anda mau mendirikan atau menjalankan negara ini dengan menggunakan sumber gagasan apa? Paling mengambil dari gagasan Barat seperti demokrasi. Tetapi untuk gagasan tentang keadilan, dari mana mau Anda ambil kalau bukan dari agama? Negara kita tumbuh memang tidak kaya dengan gagasan, kecuali dengan tawaran dari agama-agama yang ada. Karena itu, agama tetap ada karena dia memberikan inspirasi harus bagaimana dunia ini kita tafsirkan dan bagaimana kita menstrukturkan sistem tingkah laku dalam memperlakukan dunia. Artinya bagaimana Anda melihat diri Anda, bagaimana Anda melihat alam dan orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok, dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang sama atau orang-orang yang berbeda pandangan dan agamanya, maka seluruh sumber gagasan atau cara pandang itu berasal dari agama. Negara Indonesia, yang muncul karena revolusi, pasti bersifat dadakan. Satu hari sebelum 17 Agustus 1945, tentunya, Indonesia belum ada. Begitu 409
Membela Kebebasan Beragama diproklamirkan, Indonesia ada, tanpa ada sebuah gagasan atau formulasi gagasan yang dianut sebelumnya, kecuali kata merdeka. Akhirnya, bagaimana kita mengorganisasikan kekuasaan kecuali harus kita pinjam pada tradisi orang lain. Sehingga negeri ini diberi nama republik - yang turunannya kemudian adalah parlemen, presiden dan wakil presidennya dan seterusnya. Jadi, republik itu sendiri bukan istilah Indonesia. Bagai- manapun harus diakui, di luar itu semua, sebenarnya kekayaan gagasan kita tidak ada. Kalau demikian, dari mana kita menggali etika publik kalau bukan dari agama? Bukankah awal terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara melalui per- debatan panjang dan alot, misalnya, melalui PPKI? Itu sebenarnya sama sekali tidak panjang. Terlebih lagi lembaga- lembaga itu terlahir lebih karena janji Jepang. Sebelumnya apakah motif orang untuk berontak? Tak lain adalah agama. Makanya, Clifford Geertz mengarang sebuah artikel yang berjudul The Javanese Kijaji; the Changing Role of Cultural Broker. Dia mengatakan bahwa ketika bangsa Indonesia baru bangkit, dengan kelahirannya yang secara tiba-tiba, masyarakat tidak kenal dengan apa yang dinamakan negara secara konseptual. Sehingga memaksa kiai untuk memerankan diri sebagai cultural broker, sebagai mediator yang menjembatani antara kelahiran negara yang begitu modern dengan massa yang uneducated. Negara tidak punya apa-apa; qua simbol, qua gagasan, qua sumber-sumber etik. Kita hanya mempunyai agama. Maka kemudian kita membutuhkan dan mengambil pandangan-pan- dangan atau gagasan-gagasan keagamaan untuk membangun negara kita supaya dikenal dan recognized, diakui. Kalau saya ceritakan tentang Aceh, di sana dapat dikatakan bahwa Indonesia itu lahir di masjid ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh, pemimpin Islam di Aceh, mengatakan siapa saja yang gugur mempertahan- kan kemerdekaan berarti dia (mati) syâhid. Itu gagasan dari mana kalau bukan dari agama. Pidato Bung Tomo yang kita dengar pada 10 November 1945, yang memakai pekikan Allâhu akbar segala, dari mana gagasannya, kalau bukan dari agama. Lalu sekarang orang seenaknya saja mau memisahkan agama dari negara. Itu artinya mau enak sendiri dan, bagi saya, itu tidak masuk akal. 410
Fachry Ali Gagasan seperti itu adalah upaya menempelkan sesuatu yang asing ke dalam struktur tradisi kita, yang lain, yang dirasa tidak cocok. Lantas kita katakan semuanya salah, yang benar adalah gagasan yang asing itu. Agama dalam konteks sekularisasi berperan sebagai inspirasi bukan aspirasi. Artinya, konsep-konsep umum yang dimiliki oleh agama, seperti konsep tentang keadilan dan kesetaraan, dalam sekularisasi, kemudian diturunkan menjadi bukan lagi dalam bahasa agama, melainkan dalam bahasa publik yang sekular. Bagaimama menurut Anda? Sekarang saya mau tanya: dalam praktiknya yang meru- muskan undang-undang itu siapa? Tentunya DPR. Makanya anggota DPR kemudian disebut law maker, pembuat undang-undang. DPR dipilih oleh rakyat. Sebe- lumnya, ketika berkampanye, yang dijual oleh anggota-anggota yang sekarang terpilih adalah agama, karena konstituennya ada- lah masyarakat yang berbasis aga- ma. Hal yang sama bisa dilihat pada pemilihan baik presiden, gubernur, maupun pimpinan-pimpinan lainnya. Calon yang akan maju pada pemilihan gubernur Jakarta, misalnya, mendadak memakai sorban dan perlengkapan baju Muslim lainnya ketika hendak menemui konstituennya. Hal itu dilakukan karena dia sadar bahwa para calon pemilihnya merupakan masyarakat yang masih menjadikan agama sebagai basisnya. Lantas setelah terpilih, kalau keputusan yang diambil kemudian ternyata radically different dengan aspirasi rakyat yang sudah memberikan wewenang kepadanya, misalnya dengan membuat undang-undang yang sama sekali di luar harapan mereka, apakah tidak akan membuat discrepancy? Di dalam kehidupan kita, pluralisme itu terjadi, bahkan di dalam Islam itu sendiri. Karena itu, kita harus menerima adanya perbedaan pandangan semacam itu. Penerimaan perbedaan pandangan itu tentunya didasarkan pada sebuah etik publik yang berlaku di Indonesia, dan itu tetap berujung pada agama." Oleh karena itu, yang harus dipahami oleh mereka, para pembela sekularisasi, adalah sejarah sosialnya. Sejarah itu memberitahukan bahwa kita tidak bergerak dari nol. Sekarang cobalah Anda baca Babad Diponegoro. Maksud dan tujuan dia memberontak terhadap penjajah tak lain adalah 411
Membela Kebebasan Beragama sebagai upaya melawan orang kafir. Pemberontakan para petani di Banten juga demikian. Pada dua contoh kasus itu, seandainya tidak ada gagasan agama, pastilah semuanya akan menyerah begitu saja kepada penjajah. Hanya karena ada Islam yang menolak keberadaan penjajah yang kafir, sehingga terjadilah perlawanan. Muncullah apa yang dinamakan boundary, batas antara kita dan mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa agama terlalu kaya untuk memberikan inspirasi tentang bagaimana realitas itu diinterpretasikan. Hal ini dapat menjelaskan kenapa kemarin SBY harus datang juga ke tempat seorang habib yang meninggal, dengan memakai kopiah, sorban putih dan berpidato. SBY sebagai representasi dari state datang karena dia tahu membu- tuhkan konstituen yang percaya terhadap kekuatan agama. Karena itu konstituen memberi dukungan kepada SBY bukan dengan cek kosong. Sehingga, harus ada kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan mereka. Kalau tidak demikian, ia akan ditinggalkan. Apakah hal semacam itu bukan politisasi agama? Secara struktural kebijakannya harus berjalan seperti itu. Sekarang, yang sebenarnya dibutuhkan dan perlu ditekankan adalah toleransi. Itu yang tadi saya katakan sebagai etika publik, yang sebenarnya bersumber dari agama juga. Yang harus ditekankan adalah bagaimana berhadapan dengan perbedaan, tetapi juga jangan dengan cara yang norak, jangan dengan cara memancing-mancing emosi orang. Kalau umat Muslim, misalnya, dikasih "pantat," seperti yang dilakukan oleh Inul Daratista, apakah mereka tidak akan marah? Kalau saya, sebagai orang beradab, akan tersingung, karena pantat adalah simbol dari penghinaan. Coba Anda lakukan itu kepada dosen Anda, pasti dia akan marah. Lantas kenapa "pantat" ini yang malah kalian bela? Sungguh sebuah hal yang sangat lucu. Inul yang tidak memberikan sumbangsih peradaban apapun, kalian bela. Ketika dia kasih "pantat", kalian bersorak. Ditaruh di mana otak kalian semua? Hal-hal seperti itulah yang harus dipikirkan oleh kaum sekular. Bukankah founding fathers negara kita sendiri sepakat untuk tidak men- jadikan Indonesia sebagai negara agama, sekaligus juga tidak secara eksplisit menjadikan Indonesia sebagai negara sekular? Alternatifnya, rumusan yang diberikan oleh para pendiri negara, adalah Pancasila. 412
Fachry Ali Pertanyaannya, kalau tidak ada agama bisakah ada Pancasila? Apakah tanpa agama akan terpikirkan oleh para pendiri negara ini tentang gagasan keadilan sosial, musyawarah dan lain sebagainya? Semua itu diambil dari agama. Sebelum Islam datang ke Indonesia, pada masa-masa kerajaan sudah ada nilai-nilai keadilan sosial, musyawarah, bahkan pemilihan ketua suku di- lakukan berdasarkan suara rakyat, dan sebagainya. Itu betul. Tetapi, semua gagasan Pancasila terlahir dari agama, apapun agamanya. Taruhlah agamanya Hindu, karena dia lebih awal daripada Islam, sungguhpun demikian, tetap namanya adalah agama. Maksud saya, mereka, kaum sekular, berpikir- nya ahistoris. Tiba-tiba saja karena di Amerika seperti ini, kita harus begini. Tanpa melihat komposisi dari kekuatan masyarakat kita yang terbentuk oleh sejarah yang khusus. Sangat susah untuk mela- kukan standarisasi pada semua hal. Kalau selera mungkin bisa, seperti apa yang kita kenal sekarang de- ngan istilah McDonaldization. Kamu bisa makan Mc Donald sekaligus gudeg, nasi Padang, dan sebagai-nya pada saat yang sama. Tetapi orang yang makan Kentucky dan sebagai-nya, jalan pikirannya tetap saja agama. Jadi, maksud dari seluruh uraian tadi, saya hendak betul-betul menganjurkan, khususnya kepada kaum sekular, agar berpikir secara historis. Karena demikian itulah fakta kita. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa seruan tentang toleransi, dan macam- macam pandangan yang moderat dan liberal, bagaimanapun harus disampaikan tidak dengan cara meledek, menyindir atau cara semacamnya. Lantas, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara agama? Kalau kita perhatikan dari sejak berdirinya negara ini sampai sekarang, sama sekali tidak ada yang dinamakan negara agama. Bagaimanapun negara kita - yang, konon, bukan negara agama dan bukan negara sekular - berasal dari rumusan yang dibangun oleh Orde Baru. Karena itu, bagi saya, sebenarnya hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang harus diper- 413
Membela Kebebasan Beragama debatkan lagi. Yang perlu dilakukan adalah toleransi. Toleransi harus berangkat dari sikap etik. Sikap etik adalah kata hati. Kalau Anda menyaksikan di tv dan media lainnya yang memberitakan tentang rumah dan tempat beribadah orang Ahmadiyah diserang oleh sekelompok masyarakat di Mataram dan di beberapa daerah lainnya, kata hati kita pasti akan menolak sikap semacam itu. Kita akan mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang salah dan bukan merupakan tindakan yang didasarkan pada agama, karena telah merusak nilai-nilai kemanusiaan. Kalau Anda melakukan pengeboman di pasar, seperti yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan, maka tidak bisa mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan perbuatannya. Pada titik itulah perlunya mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan. Tetapi jangan pula berharap bahwa toleransi itu akan taken for granted berjalan. Sebab pada dasarnya mereka, yang sekarang bersikap kurang atau tidak toleran itu, juga melihat ketidakadilan di tingkat dunia. Siapa yang mau mengadili Amerika? Urusan apa Amerika datang ke Irak dan Afghanistan? Lantas, kenapa orang-orang sekular tidak memprotes Amerika beramai-ramai? Apakah karena akan mengganggu harmonisasi agama di Indonesia sendiri? Bukankah mereka tidak melakukan protes itu? Sebaliknya, yang mereka serang malah MUI. Bukankahkah pada 2003, semua masyarakat, termasuk kalangan liberal-sekular juga melakukan protes atas perang yang dilakukan Amerika di Afghanistan dan Irak? Demonstrasi ada, tapi uangnya kalian terima juga. Point yang ingin saya katakan untuk hal-hal yang telah saya sebutkan di atas adalah bahwa harus ada sikap kritis dari kita sebagai akademisi. Itulah yang dikritik oleh Harry J. Benda terhadap pendekatan Herbert Feith, ketika dia menulis The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Di situ Feith mencoba menerapkan sebuah pendekatan atau kerangka penglihatan yang asing. Lalu Feith, sebagaimana kata Benda, mengatakan bahwa demokrasi Indonesia sudah gagal. Padahal, kata Benda, lapisan dasar masyarakat juga merupakan sistem bernegara yang dipakai oleh Indonesia, di mana itu semua adalah sebuah sejarah pembentukan kemasyarakatan yang berbeda dari Barat, yang tampilannya seperti kita sekarang ini. Lihat saja, begitu demokrasi muncul, yang bermunculan adalah partai-partai Islam. Per- 414
Fachry Ali tanyaannya, dari manakah mereka muncul? Bagi saya, mereka tetap ada, bahkan pada masa Orde Baru pun sebenarnya ada, hanya saja tidak diberi ruang gerak oleh pemerintah. Itu yang harus Anda lihat dalam konteks seperti ini. Kritik di atas yang saya maksudkan adalah dilakukan secara logis. Kalau tidak, kita hanya menjadi "pion-pion" mereka saja. Termasuk tentang Pancasila yang sebenarnya tidak ada yang tidak cocok dengan agama. Sekarang apakah Pancasila bekerja? Dulu Pancasila bekerja karena dukungan kekuasaan. Kita semua dulu mengikuti penataran P4 sebelum masuk SLTP atau SLTA. Praktik seperti itu tak lain karena kekuasaan. Yakni keku- asaan yang kemudian berpretensi untuk melakukan penyeragaman penafsiran atas Pancasila. Oleh karena itu, menurut saya, agar Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, harus dibiarkan untuk diinterpretasikan secara agama, karena memang agamalah yang mereka kenal. Kalau Anda membiarkan dia sebagai sesuatu yang sekular, maka akan asing di dalam sistem kognisi masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila tidak akan berjalan, kecuali jika Anda paksakan lagi. Hemat saya, substansi dari liberalisasi pemikiran harus diarahkan atau mencerminkan apa yang pada esensinya dibutuhkan oleh masyarakat lintas kelas. Jika Pancasila dipahami secara sekular, apakah menurut Anda ia menjadi kurang memadai sebagai dasar negara? Saya tidak tahu apakah sekarang ini Pancasila berlaku atau tidak. Buktinya sekarang perekonomian kita menggunakan sistem ekonomi pasar, bukan ekonomi Pancasila. Bagi saya, sesuatu atau sistem yang dikatakan berlaku atau berjalan haruslah sistem yang dibangun dari gagasan yang menggambarkan struktur sistem tingkah laku kita secara individual maupun kolektif. Lalu keputusan-keputusan sosial, politik, dan ekonominya semua berlangsung atau berasal dari gagasan yang sama. Pada tingkat gagasan dan praktiknya sekarang ini, apakah negara ini sudah seperti itu? Apakah Undang-Undang Penanaman Modal yang baru disahkan oleh DPR, yang memberikan kesempatan kepada investor asing untuk bisa menguasai lahan Indonesia selama seratus tahun dan kalau masih kurang 415
Membela Kebebasan Beragama masih ditambah 2x25 tahun lagi, artinya bisa 150 tahun, adalah cerminan dari ideologi Pancasila? Pada hemat saya, sama sekali bukan. Karena aturan tersebut secara struktural tidak punya akar, bahkan di dalam susunan keputusan-keputusan yang bersifat kenegaraan. Jadi, sistem berpikir kita yang harus kita lihat kembali secara kritis. Anda hampir selalu menyimpulkan bahwa kalau mau membicarakan Indonesia maka tidak bisa lepas dari agama. Bukankah sebuah negara seperti Indonesia tidak hanya cukup diurusi memakai pendekatan agama? Memang tidak harus negara ini selalu dikaitkan dengan agama. Nilai-nilai seperti toleransi dan sebagainya diharapkan akan mampu menopang demokrasi yang sedang kita bangun. Artinya, toleransi kita pahami bersama sebagai penyamarataan bagi semua warga negara, komunitas, agama, dan baha- sa, sehingga terwujud masyarakat yang demokratis. Bagaimana tanggapan Anda? Bagi saya pemikiran seperti itu akan menjebak diri sendiri. Sekarang, yang mayoritas di Indonesia adalah Islam, dan dalam demokrasi, yang menang adalah yang mayoritas. Makanya, sebagaimana saya katakan tadi, lagi-lagi, yang perlu diajarkan di sini adalah toleransi. Toleransi di sini artinya bagaimana orang melihat perbedaan sebagai gejala alamiah. Perta- nyaannya, apakah itu tidak diajarkan oleh agama? Pasti di ajarkan. Oleh karenanya interpretasi kita terhadap realitas juga harus obyektif. Dulu, ketika ICMI muncul, kaum sekular pada ribut. Sekarang kamu cari di negeri lain, adakah Beni Moerdani-nya Islam di Filipina, misalnya? Ada atau tidak menteri di Filipina yang beragama Islam? Makanya, daripada mendera orang Islam Indonesia terus-menerus seperti itu, bikinlah perbandingan: di mana ada orang minoritas menguasai ekonomi secara mayoritas kalau bukan di Indonesia. Apakah fakta seperti itu menunjukkan masyarakat Indonesia tidak toleran? Meski mungkin juga karena kebodoh- an, misalnya. Siapa yang menguasai panggung wacana publik? Siapa yang mempunyai koran-koran besar dan stasiun-stasiun televisi di negeri ini? Koran Islam tingkat nasional di Indonesia cuma ada dua buah, yaitu Republika dan Pelita, yang saya yakin kalian, orang-orang sekular, tidak membaca. Kalian pasti hanya membaca Kompas. Lihatlah di Filipina, 416
Fachry Ali adakah orang Islam yang mempunyai koran? Itu yang saya maksud dengan berpikir kritis tadi. Jangan hanya mencuci otak kita dengan pandangan dan nilai-nilai baru tanpa ada sikap kritis yang memadai. Di dalam kehidupan kita pluraslisme sudah secara otomatis terjadi, bahkan di dalam Islam sendiri. Karena itu, kita harus menerima adanya perbedaan pandangan semacam itu. Penerimaan perbedaan pandangan itu tentunya didasarkan pada sebuah etika publik yang berlaku di Indonesia, dan itu tetap berujung pada agama. Faktanya, sikap tidak toleran jus- tru seringkali muncul dari kelom- pok mayoritas keagamaan terhadap kelompok minoritas, seperti komu- nitas Eden, Ahmadiyah, dan peng- rusakan terhadap rumah ibadah kelompok minoritas. Substansi dari gagasan keagamaan yang baru, seperti Islam Liberal atau apapun namanya, itu seharusnya jangan terjebak pada kecenderungan kelas di mana kita berada. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah jangan menghabiskan energi kita hanya untuk melayani pertentangan-pertentangan Persis pada titik itulah to- leransi harus diajarkan. Tetapi bahwa orang mau memperjuang- kan sesuatu untuk masuk menjadi keputusan negara, sepanjang itu dilakukan secara demokratis, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Soal toleransi ini memang men- jadi problem paling besar di negara kita. Makanya, seperti tadi telah saya katakan, cara untuk tetap melestarikannya adalah dengan tidak membuat panas perasaan orang lain. Mas Dawam saya kritik waktu acara peluncuran bukunya, karena dia berkata "asal saya tidak disebut Muhammadiyah". Kalau sikap orang-orang atau kelompok yang konon menjunjung toleransi dan pluralisme saja seperti itu, lantas kapan toleransi benar-benar dapat diwujudkan, sementara kelompok yang ingin mendiseminasikan toleransi sendiri tidak toleran. Dalam al-Quran disebutkan panggillah mereka dengan panggilan hikmah, bi al-hikmah wa al-maw'izhah al-hasanah. Nilai-nilai toleransi seperti itu sudah ada di dalam Islam, masa mau dibuang juga. pemikiran, sementara tidak memperhatikan dan mencurahkan energi kita untuk pemberantasan kemiskinan, penegakan keadilan ekonomi dan lain sebagainya, yang lebih esensial. 417
Membela Kebebasan Beragama Bagaimana sikap intoleran yang ditunjukkan oleh sebagian umat Muslim? Coba Anda lihat di India atau Amerika; coba baca Catatan Pinggir Goenawan Mohamad hari ini (Edisi 21-27 Mei 2007) tentang seorang pendeta Kristen yang fundamentalis. Ternyata intoleransi dan funda- mentalisme bukan hanya terjadi pada orang Islam saja. Jadi, janganlah selalu mendera orang Islam Indonesia seperti itu. Akhir-akhir ini banyak aksi dan tuntutan memberlakukan syariat Islam, bahkan di beberapa daerah sudah sampai tingkat peraturan daerah, meskipun tidak disebut sebagai perda syariah. Menurut Anda apakah kecenderungan seperti ini sebagai pertanda makin menguatnya tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam? Kalau Anda lihat sejarah, sebenarnya yang berjuang untuk kemerdekaan itu siapa? Yang paling banyak tentunya orang Islam. Mereka melakukan semua itu atas nama agama. Masalahnya, mereka yang berjuang atas nama agama itu adalah orang-orang yang uneducated, karena memang didiskrimi- nasikan oleh Belanda. Pada waktu itu, semua yang memiliki kedekatan dengan Islam disingkirkan. Bacalah buku Heather Sutherland yang menceritakan bagaimana orang-orang yang dekat dengan kiai tidak bakal bisa menjadi bupati. Orang-orang seperti inilah yang berjuang untuk negeri ini dengan mengatasnamakan agama. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menulis dan sebagainya. Oleh karena itu, pada periode berikutnya, orang-orang yang mendapat pendidikan Belandalah yang merumuskan negara. Coba saat itu diberi opsi untuk melakukan referendum, mungkin hasilnya bisa lain. Karena para founding fathers kita kebanyakan memperoleh pendidikan dari Belanda, maka dapat dipahami jika kemudian yang menuntut tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang merupakan orang Islam, dibujuk oleh Hatta untuk tidak usah memasuk-kannya ke dalam dasar negara. Fakta ini juga seharusnya diungkap, supaya kita bisa jernih melihat- nya. Demikian kira-kira konteks sejarahnya. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa toleransi yang harus terus dibangun. Saya sama sekali tidak setuju dengan orang yang melakukan pengrusakan dan penghancuran terhadap fasilitas agama lain atau fasilitas umum. Yang paling dramatis seperti penyerangan rumah-rumah orang 418
Fachry Ali Ahmadiyah. Bagi saya, polisi memang harus menangkap mereka, karena itu tindakan yang sama sekali bukan persoalan agama. Itu sama sekali bukan tindakan islami. Justru negara wajib melindungi warga negaranya apapun latar belakang agamanya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa seruan tentang toleransi, dan macam-macam pandangan yang moderat dan liberal, bagaimanapun harus disampaikan tidak dengan cara meledek, menyindir atau cara semacamnya. Makanya, saya tidak setuju dengan si Oneng (Rieke Dyah Pitaloka) yang sangat meledek orang-orang yang mendukung RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Mereka yang diledek itu juga tahu, karena di rumahnya juga terdapat alat untuk mengakses informasi seperti tv dan lain seba- gainya. Yang dilakukan keba- nyakan orang-orang yang sekular terhadap kalangan Islam yang tidak disetujuinya bukan dengan cara mendamaikan, bukan al- maw'izhah al-hasanah. Cara yang lebih baik untuk mengkampanye- kan toleransi tetap harus santun. Kalau tidak, sama saja dengan membuang bensin dalam api yang sudah terbakar. Saya mengatakan kepada kawan-kawan yang menolak RUU APP, kalau kalian turun dengan cara-cara seperti itu, maka yang muncul nanti adalah reaksi balik, yaitu kemarahan dari pihak yang merasa ditentang. Jadi, hendaknya kalian turun ramai-ramai menentang pornografi dan RUU APP dengan santun, pasti akan lain ceritanya. Menurut saya, yang menjadi problem di sini sebenarnya adalah diplomasi. Hemat saya, substansi dari liberalisasi pemikiran harus diarahkan atau mencerminkan apa yang pada esensinya dibutuhkan oleh masyarakat lintas kelas. Bagaimana pandangan Anda tentang liberalisme? Dan apakah liberalisme yang masuk ke dunia Islam di Indonesia bersifat produktif atau malah sebaliknya? Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya gerakan kaum Padri, atau gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang berdiri pada 1939, misalnya, adalah pemberontakan terhadap dominasi adat. Pemimpin-pemimpinnya yang menjadi aktor utama dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah pada saat itu adalah kaum liberal. Dengan pengertian bahwa liberal pada 419
Membela Kebebasan Beragama waktu itu lebih sebagai usaha untuk melepaskan diri dari kungkungan adat dan tradisi. Makanya Snouck Hurgronje cenderung mengatakan bahwa mereka adalah kaum perusak, karena selalu berusaha mentransfor- masikan masayarakat. Pada konteksnya, gerakan pembaharuan yang mereka lakukan sudah sangat produktif. Masalahnya kemudian, gerakan pembaharuan itu mengalami institusionalisasi, seperti Muhammadiyah, dan dalam beberapa hal juga Nahdlatul Ulama (NU). Institusionalisasi inilah yang kemudian memunculkan elite-elite tersendiri, yang mengambil otoritas sebagai penafsir realitas berdasarkan pandangan-pandangan keagamaan yang ada. Di situ kebekuan muncul. Proses pemapanan pandangan yang dikangkangi oleh elite-elite tadi inilah yang menyebabkan gagasan-gagasan keagamaan yang sebelumnya transformatif lantas menjadi fosil. Cak Nur, dalam konteks ini, adalah pemberontak paling awal dengan gagasan sekularisasinya. Itulah kenapa kemudian Cak Nur yang tampil? Karena dia yang paling menguasai persoalan. Dialah, pada saat itu, yang menguasai baik persoalan keagamaan maupun perkembangan di luar agama. Dia bisa mengombinasikan ke- duanya secara bertanggung jawab. Kalau Anda tidak paham agama dan tiba-tiba mau menjadi liberal, bagaimana akan mempertanggung- jawabkan persoalan itu secara etis. Makanya wajar atau menjadi alamiah jika pemikir liberal, saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah ini, jumlahnya sedikit. Hal itu tak lain karena untuk mencetak orang seperti Cak Nur membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup lama. Kecuali mereka yang terdidik seperti Ahmad Wahib, yang mengatakan bahwa setiap orang sebenarnya berhak untuk mempunyai mazhab sendiri, dalam konteks bahwa individu harus mencari, menginterpretasi, dan menginternalisasi sendiri gagasan atau ajaran-ajaran keagamaan yang mereka anut. Persoalan- nya apakah orang punya waktu? Lihatlah para petani. Kita punya waktu karena kita tahu bahwa besok kita masih bisa makan. Tetapi para petani, tukang becak, pembantu rumah tangga, buruh, dan sebagainya, kapan mereka punya waktu untuk, misalnya, sekadar membaca buku. Oleh karena itu, secara struktural mereka memang mau tidak mau hanya bisa taklid dalam berbagai urusan, khususnya keagamaan. Lebih dari itu, kalaupun semua orang ingin menjadi pembaharu, maka sebenarnya sudah tidak 420
Fachry Ali ada lagi yang dinamakan pembaharu, karena semua orang sudah berada pada kondisi yang sama. Di dalam sejarah Jawa, kenapa pada waktu dulu hanya kaum priyayi yang bisa menulis adalah karena mereka tidak bertani, hanya duduk di kursi goyang, melihat burung peliharaan, dan semuanya serba dilayani. Mereka punya banyak waktu. Maka wajar kalau kemudian merekalah yang bisa melahirkan ajaran-ajaran, karya sastra, dan lain-lain. Namun, karena secara sosiologis, mereka belum bisa melepaskan diri dari status kelasnya di masyarakat, sehingga karya yang dilahirkan pun akhirnya tetap bias dengan ke- lasnya. Di negara-negara maju, seperti Amerika dan terutama Australia, karena saya sekolah di sana, saya lihat bahwa praktik sekularisasi itu dijalankan oleh negara dengan tidak mendukung seluruh hal yang berhubungan dengan agama, baik itu pelajaran agama, organisasi Gereja, Jadi pada hemat saya, subs- tansi dari liberalisasi pemikiran harus diarahkan atau mencer- minkan apa yang pada esensinya dibutuhkan oleh masyarakat lintas kelas. Pertanyaannya, apakah ga- gasan Islam liberal atau liberalisasi Islam tidak bias pada kelas para penyokongnya? Saya pernah ber- kata kepada Ulil Abshar-Abdalla ketika dia mengeluh "masak ada anak ITS (Institut Teknologi Sura- baya) yang bertanya kepada saya, ketika ingin membuat skripsi, tentang spa yang islami - seolah-olah Islam mengatur segala persoalan". Saya katakan kepada Ulil, "itulah realitas keberagamaan di Indonesia". Ulil tidak dilihat sebagai tokoh sekular, justru dilihat sebagai salah satu kutub kiai yang baru muncul, seperti mereka memahami munculnya Aa Gym, Zaenuddin MZ, dan sebagainya. ataupun perkumpulan-perkumpulan lain yang berkaitan dengan aktivitas agama. Kebijakan-kebijakan negara juga bukan merupakan kebijakan yang menguntungkan salah satu agama. Makanya, kalau Anda lihat perdebatan seperti di Prancis tentang larangan penggunaan simbol-simbol agama, baik jilbab, salib atau kopiah orang Yahudi adalah salah satu bukti dari praktik sekularisasi. Oleh karena hal-hal seperti itulah, bagi saya, sekali lagi saya katakan, sikap kritis kita dan kesejatian kita sebagai rakyat yang harus tetap dijaga. 421
Membela Kebebasan Beragama Kritik saya kepada Islam Liberal adalah saya utarakan dengan pertanyaan yang sangat struktural, untuk apakah menyesuaikan agama dengan modernitas? Pertanyaan ini saya lontarkan dengan beberapa refleksi, pertama, dia (agama) akan kehilangan otentisitasnya. Kedua, bukankah modernitas itu merupakan barang baru, sedangkan Islam muncul jauh lebih awal. Selanjutnya, ketiga, sebagaimana dikatakan gagasan Marxis, bahwa seluruh gagasan kita tidak lain adalah refleksi dari superstruktur. Karena superstruktur kita kapitalis, sadar atau tidak sadar, maka gagasan keagamaan, sistem hukum, dan sistem pendidikan kita juga bersifat kapitalis. Semuanya dibuat untuk menyerap tenaga kerja. Gerakan keagamaan harus mempunyai kesadaran struktural seperti itu. Kalau tidak, maka bisa jadi setiap hari akan bermunculan gerakan yang berbeda-beda dan kita senantiasa harus selalu menyesuaikannya. Permasalahan yang dapat muncul, ketika ide modernisasi diterapkan dalam agama, akan sangat banyak. Di antaranya adalah persoalan religious intimacy. Secara naluriah, begitupun dalam konteks beragama, ketika berada dalam situasi tersendiri kita akan merasa asing, tidak tahu lagi tempat untuk pulang. Lantas ke mana lagi tempat itu dapat kita temukan kalau otentisitas agama kita sendiri telah hilang? Cobalah Anda sekolah ke luar negeri. Di sana Anda tidak bisa mendengar lagi suara azan, orang mengaji dan lain sebagainya. Mau kembali ke manakah kita pada saat seperti itu? Jawabannya adalah agama. Jadi, buat saya, otentisitas keagamaan tetap harus dipertahankan. Sebab, agama adalah tempat kembali bagi orang-orang yang pernah berdiam di "rumah". Dalam pengalaman keagamaan saya, momen ritual seperti pembacaan shalawat dan sebagainya itulah di mana saya merasa kembali ke "rumah" saya, meski saya juga tahu bahwa itu hanyalah simbol- simbol. Saya tidak akan menyanyi Jingle Bell dan lain sebagainya, yang memang dari dulu tidak terdapat di "rumah" saya. Substansi dari gagasan keagamaan yang baru, seperti Islam Liberal atau apapun namanya, itu seharusnya jangan terjebak pada kecenderungan kelas di mana kita berada. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah jangan menghabiskan energi kita hanya untuk melayani pertentangan-pertentangan pemikiran, sementara tidak memperhatikan dan mencurahkan energi kita untuk pemberantasan kemiskinan, penegakan keadilan ekonomi dan lain 422
Fachry Ali sebagainya, yang lebih esensial. Selama ini, yang terjadi di kita adalah saling ejek antarkelompok yang berseberangan. Islam liberal terus dikritik dan dihujat, sementara kemiskinan tetap didiamkan. Dulu, ketika saya di LP3ES, kita bersatu dalam satu paradigma pem- bangunan yang menekankan keadilan dan pemerataan, di situ tidak ada persoalan agama. Dengan ini jugalah, kemudian kita menentang negara yang otoriter. Kenapa sekarang hal seperti itu seolah-olah tidak terlihat lagi? Salah satu faktornya, bagi saya, kalau kita lihat lagi pada sejarah, adalah penghancuran ICMI. Karena dalam sejarahnya, ICMI didirikan, saya ingat sekali karena saya juga ikut hadir pada waktu itu, di rumah pak Habibie, justru bertujuan untuk mengantisipasi munculnya Islam radikal, di samping (tujuan lainnya) agar Islam memiliki representasi yang kuat di dalam negara. Sayangnya, oleh kaum sekular, ICMI malah dihancurkan pasca-presiden Soeharto. Maka sangat wajar kalau kemudian kotak pandora itu pun terbuka dan unpredictable. Wawancara dilakukan di Jakarta 423
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Faqihuddin Abdul Kodir Faqihuddin Abdul Kodir Faqihuddin Abdul Kodir Faqihuddin Abdul Kodir, staf pengajar STAIN Cirebon dan Sekretaris Jenderal Fahmina Faqihuddin Abdul Kodir Faqihuddin Abdul Kodir Institute Cirebon. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus, Syiria, dan program Magister bidang Fikih dan Ushul Fikih dari Fakultas Ilmu Wahyu Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. 424
Faqihuddin Abdul Qodir Untuk meruntuhkan kuatnya intervensi pemerintah terhadap kehidupan beragama warganya dan untuk mengatasi pelbagai salah paham masyarakat ataupun aktivis pro-demokrasi terhadap fenomena perda syariah adalah membuka seluas-luasnya ruang untuk mendialogkan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Sehingga warga terbebas dari kungkungan sistem yang zalim. Maka jangan sampai menyakralkan suatu nilai agama ke dalam ranah politik. Bagaimanapun al-Quran bukan monopoli seseorang atau kelompok tertentu untuk membuat klaim kebenaran absolut seraya menutup pelbagai nilai dan opini yang berbeda. Pun pada dasarnya fikih adalah filsafat hukum Islam yang rasional dan masuk akal (ma'qûliyat al-ma'nâ) yang mendorong ijtihad dan prinsip perbedaan pendapat. 425
Membela Kebebasan Beragama Sekularisme memiliki citra sangat buruk di Indonesia. Sebagian kalangan memaknainya sebagai paham antiagama. Menurut Anda, apakah seku- larisme harus diposisikan sebagai term yang datang dari Barat dan karenanya tidak tepat untuk Indonesia, atau sebenarnya Islam sendiri punya nilai- nilai tertentu yang afirmatif dengan sekularisme? Menurut saya, istilah apapun, tidak hanya sekularisme, ketika di- munculkan ke publik menjadi milik semua orang dan memiliki makna berbeda-beda. Tergantung pada siapa yang memaknai. Tidak ada makna yang tunggal. Problemnya, terkadang kita memaksakan pemaknaan kita terhadap sesuatu kepada orang lain. Inilah yang terjadi dengan sekularisme. Sekularisme yang dipahami Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha digeneralisir sehingga seolah-olah semua orang memahami sekularisme seperti itu. Atas dasar pemahaman tersebut, MUI mengharamkan se- kularisme. Celakanya, lalu banyak orang mempercayai makna tunggal sekularisme yang diharamkan ini. Padahal, nyatanya, makna sekularisme sebenarnya mengalami berbagai perubahan sesuai dengan karakter masing- masing individu atau bangsa yang memahami dan mempraktikannya. Saya yakin para intelektual pun memiliki pemahaman yang berbeda tentang sekularisme. Meski demikian, secara pribadi, saya bisa memahami mengapa MUI mengharamkan sekularisme. Tantangan terhadap sekularisme sebenarnya telah diungkapkan Karen Amstrong dalam dua bukunya: Sejarah Tuhan dan Perang Demi Tuhan. Dia memprediksi akan terjadi kilas balik penyerangan terhadap sekularisme. Hal ini terjadi karena para pelopor sekularisme cenderung tidak ramah terhadap agama. Beberapa pegiat sekularisme memerangi agama dengan penuh kebencian, tanpa apresiasi sedikit pun. Model sekularisme seperti inilah yang memunculkan serangan balik dari agama (tokoh-tokoh pembela agama). Meskipun ada model sekularisme lain, yang ramah terhadap agama dan bertujuan kemanusiaan, ia tetap sulit diterima umat Islam. Hal itu di antaranya lebih karena adanya propaganda dari orang-orang yang tidak paham dengan sekularisme. Beberapa kebijakan politik negara utara terhadap negara Islam, pada sisi yang lain, juga ikut memperburuk citra sekularisme. Terutama ke- bijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, Irak, Iran, dan Palestina. Karena itu, banyak kritik yang disuarakan beberapa aktivis di negara- 426
Faqihuddin Abdul Qodir negara Eropa terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Kata mereka, kebijakan seperti itulah yang justru akan menghancurkan demokrasi dan sekularisme itu sendiri. Sekali lagi, dari sisi ini juga, saya bisa memahami mengapa MUI mengharamkan sekularisme, sekalipun saya tidak setuju. Fatwa MUI sendiri, menururt saya, sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara serius. Ia cukup ditanggapi dengan fatwa lain, atau pandangan dari kyai lain, seperti pendapat KH Mustofa Bisri atau lainnya. Tetapi, sebagai pendidikan publik, kita harus mendiskusikannya secara publik. Kita biarkan publik mengetahui lebih banyak dan secara dewasa memilihnya sendiri. Dari sisi inilah saya tidak setuju dengan fatwa MUI, karena telah menung- galkan definisi 'sekularisme' yang sesungguhnya tidak tunggal. Se- hingga publik, lewat fatwa MUI, tidak memperoleh pemahaman yang cukup mengenai sekularisasi atau sekularisme dari pihak-pihak lain. Akibatnya mereka takut be- lajar dan memahami pluralisme, karena sudah diharamkan MUI. Sisi lain, saya tidak setuju de- ngan fatwa MUI karena memiliki tendensi politis untuk memper- oleh dukungan publik di hadapan pemerintah. Dulu, posisi MUI secara kultural dan struktural sangat lemah, kini ia sedang mencari posisi dan berkembang mencari kekuatan. MUI ingin menguasai emosi publik untuk bargaining di hadapan pemerintah. Tentu saja ini hanya kecurigaan saya. Saya tidak setuju dengan fatwa MUI, karena telah menunggalkan definisi 'sekularisme' yang sesungguhnya tidak tunggal. Sehingga publik, lewat fatwa MUI, tidak memperoleh pemahaman yang cukup mengenai sekularisasi atau sekularisme dari pihak-pihak lain. Akibatnya mereka takut belajar dan memahami pluralisme, karena sudah diharamkan MUI. Pada awalnya MUI tidak memiliki kekuatan kultural dan politik seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Sekarang, mereka sedang membangun kekuasaan kultural untuk menggantikan kekuatan NU dan Muhammadiyah. MUI sedang membangun label sebagai 'pembela Islam dan umat Islam.' Membela umat Islam, artinya MUI diasumsikan oleh ulama tertentu sekarang ini sebagai lembaga pembela umat Islam. Berbeda dengan zaman Orde Baru, di mana MUI dianggap 427
Membela Kebebasan Beragama membela pemerintah, karena MUI hanya dijadikan lembaga pemberi fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah. MUI sekarang tidak secara langsung mengamini fatwa pemerintah. Sebelum mengeluarkan fatwa, ia terlebih dahulu melihat perkembangan yang terjadi di dalam umat Islam Indoensia. Menurut Anda adakah preseden sekularisme di dalam Islam? Dengan makna sekularisme yang saya pahami, menurut saya, itu ada. Bagi saya, sekularisme adalah pembedaan antara Tuhan dan hamba. Dalam tauhid kita mengenal kalimat "lâ ilâha illâ 'l-Lâh." Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu merupakan ungkapan sekularisme. Artinya, kita membedakan mana yang sakral dan tidak sakral, mana Tuhan yang harus disembah dan disucikan dan mana yang bukan Tuhan dan tidak boleh minta disucikan atau diagung-agungkan. Pembedaan yang hampir mirip dengan ini, kita temui pada kitab-kitab ushûl al-fiqh, termasuk pada kitab firqah: al-Milal wa al-Nihal karya al-Syahrastani. Dalam kitab itu, dia membedakan mana yang disebut ibadah dan bukan ibadah. Ibadah pun dibedakan: ibadah mahdlah dan ghayru mahdlah. Ketika kita membedakan Tuhan dan hamba berarti membedakan hal-hal yang bersifat 'ibâdî (kehambaan) dari ilâhî (ketuhanan). Sekalipun sesungguhnya, tidak ada nilai ketuhanan yang lepas dari kemanusiaan. Tetapi pembagian seperti ini harus dimaknai untuk kemanusiaan. Pembagian ini juga untuk mempertegas: selain Tuhan itu sendiri, adalah manusia yang bisa berijtihad; melakukan kontrol dan dikontrol; bisa melakukan perdebatan dan saling mengkritisi satu sama lain. Kontrol dan kritik untuk penyempurnaan dan penemuan kebaikan. Lepas dari perbedaan maknanya, saya kira, makna sekularisme akan mengikuti perubahan peradaban. Tapi saya ingin menegaskan bahwa sejak awal sudah ada upaya untuk membedakan mana wilayah Tuhan dan mana wilayah manusia. Wilayah manusia tidak bisa disakralkan dan dianggap seperti Tuhan, yang tidak bisa dikritik, dikontrol dan dimodifikasi untuk perbaikan. Banyak kalangan menganggap Islam merupakan kesatuan bentuk antara al-dîn dan al-dawlah. Pendapat Anda sendiri bagaimana? 428
Faqihuddin Abdul Qodir Menurut saya, sebenarnya secara akademis sulit untuk mencari literatur Islam yang membedakan antara al-dîn dan al-dawlah. Misalnya, ketika membicarakan al-dîn, orang langsung mengasumsikannya dengan agama. Kemudian ada juga pembedaan antara ilmu agama dan bukan agama. Contohnya Imam Al-Ghazali. Dia membedakan 'ulûm al-syar'îyah dan ghayr al-syar'îyah. Ini dilematis. Apakah betul al-dawlah dalam Islam lepas dari al-dîn? Dan al-dîn dalam Islam lepas dari al-dawlah? Secara akademis itu sulit dibedakan. Dari segi definisi, menurut saya, juga masih dilematis. Karena saya sangat yakin kalau Islam juga memuat berbagai prinsip-prinsip pengelolaan negara. Nabi juga menggunakan dan mempraktikkan hukum- hukum tertentu kepada penduduk Madinah. Sementara hukum sendiri adalah salah satu pilar dari negara. Tetapi, saya setuju, agar urus- an-urusan yang bersifat publik dikelola dengan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Tidak disakralkan. Publik-ke- manusiaan artinya adalah orang tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu adalah urusan Tuhan, yang tidak bisa didialogkan di antara anggota masyarakat, atau tidak bisa hanya diserahkan kepada ke- lompok manusia yang mengatas- namakan Tuhan. Karena, pada praktiknya, itu merupakan urus- an publik yang harus dikelola secara publik. Dalam konteks ini, biasanya yang mengatakan "Ini adalah urusan Tuhan" adalah ulama. Dalam tauhid kita mengenal kalimat "lâ ilâha illâ 'l-Lâh". Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu merupakan ungkapan sekularisme. Artinya, kita membedakan mana yang sakral dan tidak sakral, mana Tuhan yang harus disembah dan disucikan dan mana yang bukan Tuhan dan tidak boleh minta disucikan atau diagung- agungkan." Misalnya konsep ahl al-halli wa al-'aqdi yang terdapat di dalam fikih. Menurut saya, konsep itu sudah tidak bisa diaplikasikan untuk zaman sekarang. Itu merupakan model demokrasi dengan perwakilan rakyat oleh anggota elite yang sangat sedikit. Ini tidak bisa lagi menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan di masa sekarang. Sayang, mereka yang meng- inginkan khilâfah, menganggap ahl al-halli wa al-'aqdi merupakan konsep dari Tuhan. Ia suci, sakral dan tidak bisa ditafsirkan atau disesuaikan dengan kebutuah zaman. Padahal, itu merupakan konsep fikih. Ketika khalifah 429
Membela Kebebasan Beragama sudah tidak bisa mengelola sendirian, lalu muncullah ahl al-halli wa al- 'aqdi. Pada perkembangan berikutnya, ahl al-halli wa al-'aqdi juga tidak cukup untuk mengelola berbagai urusan yang ada, dengan anggota yang sangat terbatas. Konsep ini tidak bisa lagi diaplikasikan sekarang, karena persoalan kebangsaan dan kemanusiaan terus bergulir dan memerlukan pendekatan dari berbagai ilmu pengetahuan. Karena itu perlu lebih banyak orang. Dan perlu berbagai model yang lebih menjamin kepentingan publik agar tidak dibajak oleh kelompok elite tertentu. Karena itu, menurut saya, orang yang membawa sakralitas agama, apapun agamanya, ke dalam konteks politik patut dicurigai. Mereka sendiri melakukan itu, biasanya, lebih disebabkan oleh kurangnya modal untuk membicarakan urusan publik secara lebih teratur, terukur, transparan dan bisa dikontrol secara bersama. Sebab, ketika agama masuk, atau tepatnya ketika membawa nama Allah, ada asumsi bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengkritiknya. Tetapi, sekali lagi, secara akademis sulit untuk memisahkan antara agama dan negara. Sekalipun saya setuju dengan pemikiran Ali Abdul Raziq, tapi terma tersebut masih dilematis. Karena definisi al-dîn juga sesungguhnya bukan hanya urusan ibadah. Al-Dîn juga secara bahasa bisa berarti tanggungan hutang. Dalam literatur Islam, urusan politik pun disebut urusan al-dîn. Pada saat yang sama, urusan salat (ibadah) pun ada aspek 'siasat'nya. Karena itu, ada al-siyâsah al-syar'îyah, politik syariah, baik untuk hal-hal ibadah atau yang lain. Dan politik syariah mencakup urusan ibadah juga. Problem akan muncul jika ibadah juga diatur oleh pemerintah. Secara pribadi saya tidak setuju jika ibadah diatur pemerintah. Pemerintah tidak berhak menentukan mana ibadah yang sah dan mana yang tidak. Jika ini dilakukan, akan banyak ijtihad-ijtihad ulama yang dibatalkan pemerintah, hanya karena ada usulan dari satu orang ulama atau sekelompok orang. Imam Malik pernah menolak hal ini, ketika kitab al-Muwaththa' akan dijadikan undang-undang oleh Khalifah al-Mansur. Kata Imam Malik, "biarkanlah setiap kota memiliki imamnya masing-masing, jangan dipaksa untuk mengikuti pandangan saya dalam kitab al-Muwaththa'." Kitab itu sendiri hanya berisi ayat al-Quran dan Hadits. Di samping itu, kalau pemerintah mengatur masalah-masalah ibadah, ia pasti akan lalai terhadap urusan-urusan publik. Tidak cukup waktu 430
Faqihuddin Abdul Qodir untuk melayani kebutuhan-kebutuhan warga negara. Ibadah juga terkait dengan urusan perasaan atau kedekatan seseorang kepada Allah. Kalau urusan perasaan diatur oleh pemerintah, maka sulit akan memperoleh kedekatan dengan Allah sebagai esensi dari ibadah. Sebab, pendekatan kepada Allah merupakan pengalaman yang sangat pribadi. Apakah sekularisme memang sulit dipraktikkan di dalam Islam? Yang sulit bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Pengalaman politik umat Islam cenderung ditentukan oleh kelompok ulama, jika kelompok bukan ulama yang berkuasa tidak mampu memberikan kebutuhan- kebutuah publik. Jika umat se- dang galau dengan urusan kema- nusiaan yang tidak bisa diselesai- kan dengan aturan-aturan kema- nusiaan, biasanya cenderung men- dekat ke agama. Kalau kondisinya seperti itu, mempraktikkan seku- larisme di dunia Islam akan sulit. Karena, di tengah kondisi demi- kian, semua orang sedang me- mimpikan simbol-simbol agama sebagai jawaban dari sekularisme yang gagal memenuhi kebutuhan- kebutuhan mereka. Terlebih ti- dak sedikit praktik sekularisme yang memusuhi identitas ke- agamaan. Urusan-urusan yang bersifat publik dikelola dengan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Tidak disakralkan. Publik-kemanusiaan artinya adalah orang tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu adalah urusan Tuhan, yang tidak bisa didialogkan di antara anggota masyarakat, atau tidak bisa hanya diserahkan kepada kelompok manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Karena, pada praktiknya, itu merupakan urusan publik yang harus dikelola secara publik. Sebaliknya, ketika seseorang bosan dengan peraturan ulama, sekula- risme dalam pengertian pemisahan antara agama dan negara akan muncul dan diterima umat dengan baik. Ini yang pernah terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ulama-ulama seperti Syekh Jamaluddin al- Afghani dan Syekh al-Azhar Muhammad Abduh, ulama tafsir Syekh Rasyid Ridla, justru mengampanyekan nasionalisme dan hak-hak publik, yang semua itu menjadi pilar sekularisme. 431
Membela Kebebasan Beragama Kepemimpinan ulama, dalam sejarah, juga pernah dirindukan pada masa Dinasti Umayyah. Karena itu muncul khalifah Abdul Malik ibn Marwan . Dia adalah salah satu dari tujuh ulama ahli fikih di Madinah. Sejak kecil, dia selalu berkompetisi dengan cucu Rasulullah, Zainal Abidin. Ia muncul di tengah kegalauan masyarakat terhadap kepemimpinan sekular dan merindukan kepemimpinan ulama. Pada saat itu, para politisi sekular yang tidak mempunyai kapasitas untuk berijtihad dan tidak banyak paham agama, banyak melakukan kesewenang-wenangan terhadap masya- rakat. Sehingga umat berpikir untuk mencari pengganti mereka dari figur ulama. Karena itu, Abdul Malik ibn Marwan dipilih. Padahal dia bukan anak khalifah yang ketika itu menjabat. Dia hanya anak paman dari khalifah sebelumnya. Tapi dia dipilih untuk menyelamatkan Dinasti Umayyah. Sebab, kalau yang memimpin bukan ulama, pemberontakan akan terjadi di mana-mana. Di Madinah ketika itu sudah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Zubair. Demikian juga di Mesir. Dipilihnya Abdul Malik ibn Marwan sebagai khalifah rupanya mampu meredam amarah publik. Sekalipun tetap ada beberapa pemberontakan. Tetapi, ternyata selain seorang ulama, Abdul Malik ibn Marwan juga seorang politisi. Dia justru menjadi orang yang paling kejam. Sehingga pada saat itu banyak Sahabat Nabi yang dibunuh. Dan dia punya dalil untuk menjustifikasi tindakannya. Dia bisa memainkan istilah bughât dan lainnya. Karena demikian kejamnya, kemudian orang berbalik lagi menjadi tidak suka dengan kepemimpinan ulama. Saya bisa menyimpulkan bahwa masa depan sekularisme sangat ter- gantung pada konteks sosial politiknya. Sekarang kenapa sulit? Karena, me- nurut saya, publik global, terutama yang dimotori Amerika yang dipimpin Bush, sedang tidak ramah terhadap umat Islam. Mereka menyerang Afghanistan, Irak, mungkin juga nanti Iran, dengan alasan-alasan yang sulit diterima publik global, apalagi dunia Islam. Padahal, pada saat yang sama, publik juga tahu, seperti kata Noam Chomsky (intelektual Yahudi Amerika), bahwa semua negara, dengan pimpinan Amerika, telah berbuat tidak adil dan melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, dengan membiarkannya dijajah Israel terus-menerus. Padahal seluruh publik dunia sudah menyatakan komitmen pada kemerdekaan, kebebasan dan Hak Asasi Manusia. Umat Islam juga bosan dengan jargon-jargon demokrasi yang tidak mensejahterakan dan tidak memberikan keadilan. Bahkan mereka menjadi 432
Faqihuddin Abdul Qodir korban kekerasan atas nama demokrasi. Karena itu, menurut saya, seku- larisme pasti akan mengalami resistensi di dunia Islam, sampai benar- benar nyata bisa menghadirkan kehidupan yang baik dan adil. Atau sampai mereka sadar bahwa kepemimpinan dari elite agama justru akan memper- sulit kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kasus lain, kehadiran fikih justru akan membatasi kehidupan yang sekular. Apakah memang fikih tidak bisa sekular? Sebenarnya kerinduan orang bukan kepada fikih, tapi pada sosok ulamanya. Seperti pernah disinggung Fareed Zakaria, ini merupakan antitesa dari kegagalan demokrasi yang dipegang pemimpin-pemimpin dunia Islam yang otoriter dan zalim. Dia menyarankan untuk memberi kesempatan kepada kepemimpinan ulama, jika dipercaya publik melalui demokrasi. Biar masyarakat memiliki pengalaman, karena sesungguhnya ulama juga akan menemui kesulitan untuk bisa mensejahterakan dan mengurus urusan publik. Yang problem menurut Zakaria adalah standar ganda Amerika ketika menggunakan demokrasi untuk mengatur dunia Islam. Ketika terpilih pemimpin dari pihak ulama secara demokratis ternyata tetap tidak direstui Amerika. Amerika malah melakukan intervensi untuk menaikkan pemerintah otoriter, tidak demokratis, asal mau bekerja sama dengan mereka. Inilah yang terjadi di Tunisia, Aljazair, Turki dan Mesir. Amerika malah bekerja sama dengan Saudi Arabia yang patuh terhadapnya, sekalipun memiliki pemerintahan yang didasarkan pada agama, otoriter dan tidak demokratis. Inilah yang memperbesar kebencian orang terhadap sekularisme dan demokrasi. Pada saat yang sama, meningkatkan kerinduan orang terhadap kepemimpinan Islam dan ulama. Hal itu wajar, karena banyak masyarakat dunia - termasuk umat Islam - merasa terancam oleh promosi demokrasi dan sekularisme dunia Barat. Sistem demokrasi, sayangnya, disuarakan oleh orang-orang yang berstandar ganda seperti pemerintah Amerika saat ini. Sehingga publik tidak nyaman. Mereka melihat politik global memposisikan mereka dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan intimidasi global. Mereka kerap di- tuduh teroris, jahat, dan stigma-stigma buruk lainnya. Sehingga saya yakin 433
Membela Kebebasan Beragama banyak orang, bukan hanya orang Islam, yang merasa terancam identitasnya. Mereka kemudian merindukan orang lain, selain dari orang yang menyuarakan sekularisme dan demokrasi, yaitu ulama. Sedangkan ulama yang lebih menonjol adalah ulama fikih. Munculnya perda syariah di Indonesia juga karena mengagungkan fikih, walaupun hanya berkutat pada simbol-simbol, seperti jilbab, baca al-Quran dan sebagainya. Itu merupakan pendulum balik dari arus sekularisme atau sekularisasi yang digulirkan di Indonesia dalam rangka mendukung konsolidasi demokrasi. Bagaimana komentar Anda? Secara pribadi, saya kurang sepakat dengan beberapa aktivis demokrasi yang membicarakan perda syariah. Kita bicara fikih saja dahulu. Fikih, menurut saya, sangat kaya akan pandangan dan literatur. Kekayaan itulah yang akhirnya menjadi sumber bagi siapa pun untuk memaknai Islam, baik yang ekstrem kanan maupun yang kiri. Yang menjadi masalah adalah ketika fikih dibicarakan lepas dari konteksnya. Sehingga tidak lagi mem- bawa pesan-pesan dasar atau maqâshid al-syarî'ah-nya. Lalu fikih dipahami sebagai tujuan, bukan sebagai media. Hal itu bermasalah, sebab sesuatu yang mestinya menjadi alat dijadikan tujuan. Perda syariah sendiri sebenarnya lebih merupakan persoalan identitas dan perebutan kekuasaan politik lokal. Sementara kita, aktivis demokrasi, menyerangnya sebagai perda syariah. Menurut saya serangan itu salah alamat. Kalau yang kita serang syariahnya, maka banyak umat Islam yang akan marah. Sekalipun kebanyakan mereka sesungguhnya tidak paham dengan syariah. Inilah problemnya. Secara strategis, ketika kita mengatakan perda syariah sebetulnya kita telah salah besar. Mereka sendiri tidak mengatakannya sebagai perda syariah. Kita-lah yang membangunkan kesadaran publik mengenai adanya ancaman terhadap syariah. Saya tidak tahu mengapa kita menjadi demikian sharia phobia? Padahal itu hanyalah permainan politik lokal yang dilakukan oleh orang-orang yang takut kehabisan jabatan dan untuk menutupi korupsi. Mereka mencari orang-orang yang baru muncul menjadi ulama untuk dikaitkan dan membentengi kepentingannya. Di berbagai daerah, rupanya, yang membuat perda syariah adalah beberapa partai yang dulunya dianggap bergelimang masalah dan dosa, 434
Faqihuddin Abdul Qodir seperti Partai Golkar. Karena itu saya kurang sepakat dengan para aktivis demokrasi yang kurang jeli bagaimana mendudukkan problem semacam ini. Isu perda syariah, saat ini, masih merupakan isu pengalihan dari per- soalan yang dihadapai pemerintah daerah, yang sulit mereka pecahkan. Mulai ketidakefektifan birokrasi, korupsi para aparat dan ketidakmampuan memberikan pelayanan kepada publik. Perda syariah menjadi tiket murah untuk meraih dukungan publik. Atau minimal dukungan sekelompok orang yang bersedia berbicara ke publik. Kendati begitu, masyarakat pasti akan bangun, ketika pada akhirnya perda-perda itu tidak memberikan manfaat dalam kehidupan nyata mereka. Anda sering ke Aceh, bagaimana Anda melihat penerapan syariat Islam di sana? Apakah antara tuntutan dan pelaksanaannya sesuai? Apa yang meng- untungkan dari pelaksanaan syariat Islam dan apa juga sisi yang merugikannya? Pemerintah tidak berhak menentukan Secara budaya, yang mengun- tungkan dari syariat Islam di Aceh adalah dapat membentengi masya- rakat Aceh dari pengaruh berbagai nilai luar atau asing. Pasca terjadi- nya tsunami, sebagaimana kita ketahui, banyak sekali bantuan yang masuk, baik dari NGO dalam negeri maupun luar negeri. Mereka masuk secara mendadak dan dalam jumlah yang sangat banyak dengan beragam agenda. Masing-masing pasti memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan yang lain. Di tengah terpaan nilai-nilai asing itu, menurut saya, syariat Islam sedikit banyak dapat menjadi upaya terakhir yang membentengi masyarakat Aceh untuk berpikir sejenak guna memahami secara lebih seksama terhadap nilai-nilai baru yang masuk. Untuk sementara mereka hanya bisa menolak. Sekalipun penolakannya juga tidak jelas, ya hanya sekadar menolak. Setidaknya mereka punya jeda untuk berpikir terlebih dahulu, untuk menyerap lebih baik terhadap nilai-nilai yang dianggapnya asing. mana ibadah yang sah dan mana yang tidak. Jika ini dilakukan, akan banyak ijtihad-ijtihad ulama yang dibatalkan pemerintah, hanya karena ada usulan dari satu orang ulama atau sekelompok orang. 435
Membela Kebebasan Beragama Dalam pantauan saya, sebenarnya banyak orang Aceh yang menguasai khazanah fikih. Tapi pembacaan fikih mereka tidak muncul di diskusi publik ketika membicarakan syariat Islam. Karena, di mana-mana, yang berkuasa secara riil dan yang bersuara justru orang-orang yang kurang paham syariat Islam. Di lapangan, seperti diceritakan berbagai media, banyak anggota masyarakat biasa yang dengan mudah melakukan kekerasan dengan dalih syariah. Di lapangan, banyak masyarakat yang memanfaatkan istilah 'syariah' untuk sesuatu yang memuaskan emosi sesaat mereka. Akibatnya tindakan tersebut terkadang bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri, seperti menggunting rambut dan jilbab perempuan, menelanjangi orang yang ketahuan berbuat salah, memukul, mengusir atau tindak kekerasan yang lain. Masyarakat Aceh sering menggunakan dua kata ampuh untuk menolak suara-surara atau pandangan yang lain, yaitu 'damai' dan 'syariah.' Jika merasa ada ancaman terhadap kebudayaan Aceh, atau dengan kepen- tingan dia sendiri, seseorang akan melawannya dengan ungkapan "ini mengancam perdamaian" atau "ini akan menghancurkan syariat Islam." Kata-kata itu memungkinkan seseorang untuk menolak pihak-pihak yang membawa sesuatu yang berbeda. Sayangnya, dua kata itu juga menjadi kata mujarab yang digunakan oleh orang yang punya power untuk selalu memperoleh bargaining. Kepemimpinan perempuan, misalnya, ditolak beberapa kalangan dengan alasan syariat Islam. Padahal, Aceh pada masa kerajaan yang didasarkan pada Islam, telah memiliki sejarah kepemimpinan perempuan yang cukup lama dan diakui ulama. Di sinilah kelamnya persoalan penerapan syariat Islam. Dengan gegap gempita syariat Islam, hal-hal yang mestinya menjadi perhatian malah terbengkalai. Semuanya beralih ke simbol-simbol yang sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ini merugikan mereka sendiri. Dan ini sebenarnya disadari oleh banyak pihak, termasuk Kepala Dinas Syariah sendiri, Bapak Aliyasa Abu Bakar. Syariat Islam pada akhirnya menjadi semacam bola liar yang tidak bisa dikendalikan, bahkan oleh ulamanya sendiri. Walaupun kemasygulan seperti itu tidak disuarakan di publik, tapi dapat dirasakan oleh semua orang. Karena syariat Islam pada praktiknya, yang melakukan eksekusi adalah masyarakat yang tidak paham. 436
Faqihuddin Abdul Qodir Ada banyak hal yang menjadi perhatian para pemerhati sosial di Aceh, misalnya salah seorang kawan saya, Tengku Danial, ulama dari Lhokseumawe, menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Aceh sedang dalam posisi kalah dan terjepit. Kalah karena konflik, dan terjepit karena datangnya orang-orang luar. Padahal, dia merasa, dulu dirinya jaya dan pintar. Dan Aceh adalah Serambi Mekah. Sekarang, se- mua itu tidak mereka dapatkan lagi secara sosial. Karena itu, me- reka ingin menunjukkan kehe- batannya dengan kata 'damai' atau 'syariah.' Jadi, semacam penun- jukan identitas. Itu tidak murni agama. Dan itu tidak hanya di- katakan oleh orang atas, masya- rakat pun melakukannya. Mereka ingin menunjukkan bahwa "kami punya identitas, kamu yang dari luar, jangan macam-macam memasukkan agenda ke dalam Aceh." Orang yang membawa sakralitas agama, apapun agamanya, ke dalam konteks politik patut dicurigai. Mereka sendiri melakukan itu, biasanya, lebih disebabkan oleh kurangnya modal untuk membicarakan urusan publik secara lebih teratur, terukur, transparan dan bisa dikontrol secara bersama. Sebab, ketika agama masuk, atau tepatnya ketika membawa nama Allah, ada asumsi bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengkritiknya. Konstitusi Indonesia tidak bersumber dari agama. Tetapi, konstitusi kita dibentuk jauh sebelum Kovenan HAM diratifikasi. Meski begitu, beberapa kalangan meyakini bahwa konstitusi kita adalah sekular, meskipun masih menyebut kata dan kalimat perihal ketuhanan. Benarkah demikian, atau justru konstitusi kita tidak tegas memisahkan antara urusan agama dan negara? Konstitusi kita sudah cukup baik. Ia justru terinspirasi dari ajaran- ajaran agama. Saya tidak setuju dengan istilah bahwa agama tidak boleh ikut campur. Saya lebih setuju bahwa agama sebagai sumber inspirasi, sebagaimana dinyatakan Gus Dur dan Kang Said Agil Siradj. Islam meng- inspirasi dalam banyak hal, termasuk memisahkan institusi agama dan institusi negara. Yang problem adalah ketika pemerintah mengurus keberagamaan masyarakatnya. 437
Membela Kebebasan Beragama Konstitusinya sudah cukup baik dan tidak perlu diubah. Yang kita khawatirkan adalah penafsiran konstitusi pada tataran praktik, yang bisa jadi bertentangan dengan semangat konsititusi itu sendiri. Seperti sekarang, pengusiran kelompok Ahmadiyah, dianggap tidak bermasalah dari sisi konstitusi. Negara pun sepertinya diam saja, tidak melakukan pembelaan terhadap warga Ahmadiyah dari segala ancaman kekerasan dan pengusiran. Sebab, pada dasarnya perdebatan apakah konstitusi kita sekular atau berdasarkan agama, juga soal perebutan makna. Artinya, perlu strategi untuk mengamankan konstitusi. Tapi jangan sampai konstitusi bersumber hanya dari agama? Menurut saya konstitusi kita masih bersumber dari agama, tapi dalam makna menginspirasi, bukan dalam makna menerapkan agama. Dalam hal ini saya setuju dengan kata-kata dari Imam Kasani dalam kitab Badai' Shana'i, yang menjelaskan tujuh makna negara Islam dan negara kafir. Di antaranya dia mengatakan bahwa dâr al-Islâm adalah negara yang menjamin keamanan, makanya disebut dâr al-amn atau dâr al-aman. Sementara dâr al-kufr adalah negara yang tidak aman. Dengan definisi ini, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai negara Islam. Ada pula yang mengatakan negara Islam adalah negara yang pemimpinnya Muslim, sekalipun mayoritas penduduknya kafir. Dari sisi ini, Indonesia juga berarti negara Islam. Demikianpun ada yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim sekalipun pemimpinnya bukan orang Islam, selama umat Islam mendapat jaminan mengamalkan ritual ibadahnya. Ada yang mengatakan negara Islam adalah negara yang pemimpinnya membiarkan masyarakat melaksanakan praktik-praktik agama yang fundamental seperti salat, sekalipun pemimpinnya tidak melakukan itu, asal dia tidak menun- jukkan ke publik dan dia tidak melakukan maksiat besar seperti berzina. Dari definisi-definisi itu, Indonesia masih dapat dikategorikan sebagai negara Islam. Definisi-definsi di atas menunjukkan bahwa definisi fikih tentang negara Islam masih sangat longgar, dan tidak ada fikih yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang melaksanakan seluruh syariat Islam. 438
Faqihuddin Abdul Qodir Karena, dalam sejarahnya, baik di Khalifah Umayyah maupun Abbasiyah juga tidak seperti itu. Oleh karena itu, kalau merujuk ke fikih, Indonesia dapat disebut sebagai negara Islam. Sebagaimana sudah diputuskan oleh NU. Liberalisme juga dinilai sangat pejoratif, bahkan salah satu pintu kebebasan berijtihad dalam Islam pun berusaha ditutup oleh orang Islam sendiri. Menurut Anda, harus dipahami seperti apakah liberlisme itu? Secara terma, sama dengan lainnya, liberalisme bisa dimaknai secara beragam oleh masing-masing pihak. Dia bisa bermasalah, bisa juga tidak. Kalau liberalisme juga memasukkan liberalisme ekonomi, saya ikut menentang liberalisme. Tetapi kalau liberalisme yang dipahami oleh Asghar Ali Engineer yaitu libertarian, saya sangat sepakat. Lantas apa dan bagaimana memaknainya? Kalau MUI memaknainya ke arah kebebasan tanpa batas, saya tidak sepakat dengan pemaknaan ini. Sebab para pemikir liberal pun saya kira tidak ada yang berpikir seperti itu. Artinya MUI bermain dengan simbol, politik, dan bukan dengan fenomena sesungguhnya. Kalau dia mau membicarakan liberalisme mestinya dia mengundang pakar liberal, mendiskusikan secara matang, baru kemudian dapat memutuskan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. MUI malah sengaja memunculkan, kemudian mencoba mencari keuntungan sebagai pembela Islam dan umat Islam. Padahal yang dibela, tentu saja, diri mereka sendiri. Kini, di mana-mana, para mubaligh dalam ceramahnya mengancam orang-orang yang dianggap liberal. Siapapun yang dianggap menyuarakan pemikiran yang berbeda atau baru, dianggap liberal. Fatwa MUI digunakan untuk mengancam setiap upaya pembaruan dan perbaikan. Mereka membangun stigma bahwa orang yang liberal adalah salah dan tempatnya adalah di neraka. Sementara mereka dan MUI adalah yang benar dan berhak mendapatkan tiket masuk ke surga. Padahal belum tentu orang yang dianggap baik benar-benar berkelakuan baik. Kita lihat, MUI sendiri laporan keuangannya tidak pernah diaudit. Dan sekarang selalu meminta anggaran untuk memberangus orang-orang yang dianggap menyimpang. Saya sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat dengan JIL dalam memahami liberalisme. Saya mempunyai makna sendiri tentang 439
Membela Kebebasan Beragama liberalisme. Bagi saya, yang penting dari liberalisme adalah isinya. Istilahnya bisa menggunakan yang lainnya. Karena itu, orang sering mengatakan bahwa sebenarnya yang pantas disebut liberal itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena artinya Partai Liberal Indonesia. Secara bahasa mereka liberal, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Hizbut Tahrir (HT) sendiri sulit diterima di negara-negara Arab. Dulu pernah ada di Yordania tapi kemudian diusir. Dan lucunya, orang-orang HT yang aktif di pergerakan Timur Tengah, hidupnya malah di Eropa. HT besar di London dan Australia. Banyak kelompok garis keras Islam yang sulit hidup di negara- negara Islam, justru mereka hidup nyaman dan memperoleh dukungan untuk eksis di negara-negara Barat. Justru mereka memanfaatkan demokrasi dan liberalisme untuk kepentingan mereka sendiri. Secara umum, saya memaknai liberalisme sebagai pembebasan se- seorang dari kungkungan sistem yang zalim, tidak adil dan memaksa, tanpa memberikan ruang kepada individu-individu untuk bisa berpikir secara rasional, sadar akan masa depan dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya. Dalam konteks itukah lembaga Anda, Fahmina, menempatkan dan mengembangkan fikih sebagai yang membebaskan. Fikih yang coba lari dari kungkungan formal pemahaman konservatif Islam. Lantas, bagaimana Anda melihat model fikih perempuan yang sering disalahpahami dan apa yang bisa ditawarkan? Sebenarnya, dalam memaknai syariah yang bersumber pada al-Quran dan Hadits, seringkali orang merasa bebas nilai, sehingga kebenarannya adalah murni. Padahal dia membawa nilainya sendiri, yaitu konstruksi sosial budaya yang melingkupinya. Sementara konstruksi sosial budaya seringkali lebih memperkokoh orang yang secara struktur sudah kuat. Ketika bicara laki-laki dan perempuan, maka di situ akan terlihat laki- laki diposisikan lebih kuat dari perempuan. Padahal itu konstruk sosial budaya dari sebagian besar masyarakat. Pada saat itulah maka pemahaman keagamaan akan memungkinkan adanya kelompok yang dirugikan, dalam hal itu perempuan. Jadi ketika memaknai teks, di situlah selalu terjadi persoalan. Contoh- nya bisa banyak, salah satunya: kita tahu Aisyah merupakan istri Nabi 440
Faqihuddin Abdul Qodir yang banyak disebut lantang berbicara. Dia sempat mengkritik Nabi, sempat menyalahkan Nabi, dan sempat mendiamkan Nabi selama hampir dua bulan, karena nafkahnya kurang. Lalu turunlah surat al-Tahrîm yang menceritakan tawaran Nabi kepada para istri, untuk hidup bersama dengan kesederhanaan atau berpisah dan akan diberikan harta. Penglihatan orang terhadap kasus di atas berbeda-beda. Yang struktur sosialnya melihat perempuan sebagai mahluk lemah, emosional dan sebagainya, akan melahirkan pandangan yang tidak adil kepada perempuan. Mereka menyalahkan Aisyah, yang emosional, bawel dan suka menuntut, sebagaimana biasanya perempuan. Tapi, Nabi justru banyak memuji Aisyah, menganggapnya sebagai separuh sumber agama Islam. Bahkan Nabi tidak pernah memarahi dengan kata-kata kasar, sekalipun Aisyah pernah melawan. Begitu besar penghormatan Nabi kepada perempuan. Padahal, kalau orang lain, Sahabat misalnya, pasti sudah melakukan kekerasan dan menampar istrinya yang banyak menuntut. "Yang kita khawatirkan adalah penafsiran konstitusi pada tataran praktik, yang bisa jadi bertentangan dengan semangat konsititusi itu sendiri. Seperti sekarang, pengusiran kelompok Ahmadiyah, dianggap tidak Ketika Nabi memuji Khadijah, Aisyah marah, dia bilang, "Untuk apa mengingat perempuan yang sudah tua, sementara di samping- mu ada wanita yang muda dan cantik?" Kata-kata seperti itu un- tuk konteks sekarang, bisa jadi dianggap lancang terhadap Nabi. Tetapi Nabi tidak marah. Kemudian, ketika Nabi diperkenankan untuk kawin lagi, Aisyah mengatakan, "Kayaknya Allah itu mengikuti hawa nafsumu saja." Kata-kata tersebut kalau diucapkan pada zaman sekarang mungkin akan memunculkan demonstrasi besar-besaran untuk meng- hancurkan Aisyah. Tetapi, lagi-lagi, Nabi tidak pernah marah. Sampai akhirnya Abu Bakar, orang tuanya Aisyah, memegangnya dan mau menempeleng Aisyah, karena dianggap tidak sopan. Tapi, Nabi memegang tangan Abu Bakar dan mengatakan, "Walaupun dia anak kamu, tapi dia adalah istri saya, saya lebih berhak untuk memperlakukan dia dengan baik." bermasalah dari sisi konstitusi. Negara pun sepertinya diam saja, tidak melakukan pembelaan terhadap warga Ahmadiyah dari segala ancaman kekerasan dan pengusiran." 441
Membela Kebebasan Beragama Hal yang sama terjadi juga pada Umar ibn Khattab. Dia bermaksud menempeleng Hafsah anaknya, karena sering mengikuti Aisyah yang suka protes pada Nabi. Ummu Salamah justru menasihati Umar dengan mengatakan, "Kamu aneh sekali, selalu mau ikut campur urusan-urusan kami. Nabi sendiri mendengarkan ketika kita berbicara. Nabi sendiri diam ketika kita mengkritik. Nabi justru memilih untuk berkata baik ketika kita kasar. Kok kamu marah-marah, dan menempelang?" Lalu Umar berkata, "Jadi begitu cara Nabi, kalau begitu saya akan meniru." Dulu, sebagaimana diceritakan Umar sendiri, sepanjang hidupnya tidak pernah membiarkan istrinya berbicara di hadapannya, apalagi memintanya berbicara atau mengajak berbicara. Ketika mendengar fakta itu, Umar baru berpikir akan mengajak bicara dengan istrinya. Itu Haditsnya sahih, dalam Bukhari. Jadi terdapat problem konstruksi sosial yang melatari seseorang dalam melihat teks dan melihat sejarah masa lalu. Orang yang mempunyai konstruk sosial yang tidak ramah pada perempuan, akan menilai: begitulah perempuan (Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah), bawel, rewel, banyak menuntut dan sebagainya. Tetapi Nabi sendiri tidak berkata seperti itu. Kenapa itu terjadi? Inilah yang justru baru saya temukan pada Karen Amstrong dalam buku Sejarah Muhammad. Pada buku itu dia berkata, "Di sinilah letak keberhasilan Nabi mendidik perempuan." Artinya perempuan yang dulu tidak berani berbicara menjadi berani bicara dan tampil, kemudian mempengaruhi para Sahabat, di antaranya Umar yang kemudian jadi mau berbicara dengan istrinya. Para perempuan pun kemudian, ketika mengalami tindak kekerasan, jadi berani mengadukannya ke Nabi. Jadi, ketika pada waktu itu perempuan dipukul oleh suaminya, seperti kasus Zaid ibn Tsabit dan banyak lainnya, mereka mengadu ke Nabi. Dengan demikian, fenomena ihwal perempuan menuntut, melapor, meminta jatah, dan sebagainya, sudah terjadi sejak zaman Nabi, dan Nabi mendengar dan memberikan haknya. Inilah kebebasan yang diperoleh perempuan pada masa Nabi. Semangat inilah yang harus dimiliki ketika membaca dan memformulasikan fikih pada konteks sekarang. Misalnya kita mem- bicarakan surat al-Mujâdalah tentang perempuan yang protes kepada Nabi, karena sudah tua, sudah punya anak, kemudian di-zhihâr oleh suaminya. Zhihâr sendiri sebenarnya kultur Arab, bukan kultur Islam. Zhihâr dilakukan suami untuk membiarkan istri tanpa nafkah, tetapi statusnya 442
Faqihuddin Abdul Qodir tidak dicerai, karena sudah dianggap seperti ibunya. Ketika seorang perempuan di-zhihâr dia dianggap bukan sebagai istri lagi, karena itu tidak diberi nafkah oleh suaminya. Tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa kawin lagi dengan orang lain, karena statusnya masih istri, sehingga dia akan terkatung-katung sampai meninggal. Itulah kultur Arab pada saat itu. Sehingga, perempuan tadi menuntut ke Rasulullah, lantaran praktik seperti itu masih ada di dalam Islam. Sementara ia tahu bahwa Islam telah membebaskanya dari kultur yang menzalimi. "Ketika muda, saya dinikahi oleh suami saya, tapi ketika kepemudaan saya sudah hilang, dia men-zhihâr saya, saya sudah tidak bisa bekerja dan tidak laku lagi". Lalu Nabi berkata, "Tunggu wahyu turun." Wahyu pun kemudian turun dan mengatakan bahwa zhihâr tidak boleh dilakukan lebih dari empat bulan. Artinya empat bulan itu menjadi batas di mana orang disuruh memilih, membiarkan sebagai istrinya atau cerai. Kalau suami men-zhihâr dan tidak kembali ke istrinya, maka akan diputus cerai oleh pengadilan setelah empat bulan 10 hari. Sehingga sang istri bisa kawin dengan siapa saja. Di samping ia juga punya hak muth'ah demikianpun nafkah atas perceraian, untuk menutupi kebutuhan pasca- perceraian. Ini merupakan penyelesaian situasi sosial yang terjadi pada saat itu. Semangatnya adalah pembebasan. Tetapi, ketika zhihâr dibawa ke masyarakat Indonesia menjadi sulit, sebab mereka tidak paham makna zhihâr. Ketika seorang suami mengatakan, "Kamu seperti ibu saya," dia bukan sedang menyakiti istrinya, tapi justru sedang memuji. Itu konteks Indonesia. Sebaliknya dalam konteks Arab, kalimat semacam itu adalah makian buat sang istri (zhihâr). Jadi, praktik dalam kultur Arab tidak bisa diterapkan begitu saja. Sebab hal itu memiliki perbedaan makna yang signifikan antara di Arab dengan di Indonesia. Contoh lainnya tentang mahram. Dalam fikih terdapat sebuah doktrin, perempuan yang keluar rumah harus disertai muhrim. MUI pernah membuat aturan yang mewajibkan itu untuk orang haji dan TKI. Tetapi kemudian MUI mencabut larangan bagi perempuan yang hendak haji dan mengadu nasib menjadi TKW tanpa disertai muhrimnya. Namun, beberapa perda justru kembali menyebutkan itu: perempuan tidak boleh bepergian di malam hari tanpa muhrim. Saya melihat Hadits mahram itu sesungguhnya adalah konsep perlindungan, bukan 443
Membela Kebebasan Beragama pembatasan. Kenapa perlu dilindungi, karena pada saat itu di Arab yang padang pasir sering terjadi perang besar-besaran. Siapa pun, terlebih perempuan, jika situasinya tidak aman, kalau pergi harus ditemani. Hadits ini muncul ketika ada Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah kita semua mau pergi perang, istri saya mau berangkat ke Mekah sendirian." Lalu Rasulullah mengatakan, "Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama tiga hari kecuali ditemani oleh muhrim." Kalau mahram artinya pelarangan, maka Rasulullah akan mengatakan jemput istrimu, suruh dia pulang, tetapi Rasul tidak demikian. Rasulullah mengatakan "Temui istrimu dan temani dia sampai memenuhi keperluannya." Itu jelas sekali Haditsnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bârî, mengutip salah seorang ulama Syafiiyah, al-Royani, yang mengatakan bahwa seorang perempuan boleh pergi sendirian ke mana pun jika kondisinya aman. Perlunya muhrim adalah jika kondisinya memang tidak aman. Sayangnya kebanyakan ulama tidak memahami penekanan ini. Karena ini sesungguhnya bukan persoalan fikih, melainkan konstruksi sosial yang melatari pemahaman ulama. Dalam konteks sekarang, muhrim, atau tepatnya 'mahram', adalah tanggung jawab negara. Bisa berbentuk undang-undang, keamanan, jalan harus terang, dan lainnya. Ketika kondisinya terancam, siapa pun tidak boleh keluar tanpa didampingi orang lain, atau keluarga dekat. Terutama bagi mereka yang rentan, seperti anak-anak dan perempuan. Yang jadi masalah adalah fikih seringkali dipahami untuk mengekang perempuan, sehingga perempuan tidak memperoleh hak-haknya. Menurut saya, pemahaman ini lebih dipengaruhi oleh konteks sosial politik yang ada di daerah tersebut dibanding oleh literatur. Sekalipun saya setuju kesadaran gender sebagai kesadaran sosial baru, yang dulu tidak ada, namun sebagai kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama itu sudah ada. Karena itu, kalau kita membaca fikih, akan menemukan ada satu dua orang yang berpikir berbeda dengan mainstream. Bahkan ada mainstream yang berpikir berbeda dengan mainstream lainnya. Kalau dulu ada perbudakan, kini Anda sering menyebut fenomena per- dagangan manusia (human traficking) juga sebagai perbudakan modern. Kira-kira semangat apa yang harus ditumbuhkan untuk menghilangkan perbudakan ini? 444
Faqihuddin Abdul Qodir Saya kira hampir semua ulama mengharamkan human traficking. Karena taktik, cara dan lainnya itu melanggar Islam. Yang problem adalah ulama tidak tergerak untuk membela mereka. Kenapa? Karena mereka mengasumsikan perdagangan perempuan terjadi karena kesalahan dari perempuan itu sendiri. Karena itu, yang harus ditumbuhkan adalah cara pandang untuk tidak menyalahkan korban, yaitu perempuan. Hal itu terjadi karena negara yang tidak melindungi masyarakatnya. Buktinya, negara lain seperti Thailand atau Filipina punya bargaining untuk melin- dungi buruh migran mereka. Kita tidak punya bargaining. Sebaliknya, MUI malah menyalahkan perempuan. Parahnya lagi, bukan hanya MUI, tapi sebagian besar ulama masih punya pemikiran yang cenderung menyalahkan perempuan. Sikap yang sama juga ketika sebagian ulama lebih menyudutkan perempuan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada kasus itu, tak pelak, kebanyakan orang menyalahkan perempuan. Tidak ada fikih yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara Artinya, perempuan berada pada relasi yang timpang dengan laki-laki. Perempuan selalu di- anggap lemah, cerewet dan sebagai- nya. Ini juga terjadi karena relasi sosial kita yang selalu mengun- tungkan yang kuat. Karena itu, perlu terus menumbuhkan kesadaran gender di tengah masyarakat. Tetapi, kita juga tidak bisa hanya me- nyalahkan ulama, atau MUI. Perlu kesadaran semua orang untuk meluruskan relasi yang timpang ini. Karena biasanya laki-laki yang diberi kekuasaan lebih ketimbang perempuan. Pada konteks seperti inilah, perempuan selalu disalahkan, dan untuk memudahkannya, tak jarang orang menggunakan agama. Karena masyarakat kita cenderung tidak akan protes kalau dikatakan berdasar agama. yang melaksanakan seluruh syariat Islam. Karena, dalam sejarahnya, baik di Khalifah Umayah maupun Abbasiyah tidak seperti itu. Di Indonesia kita memang telah memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Tapi problemnya, seperti UU lainnya, kesadaran terhadap UU itu sendiri belum tumbuh. Karena UU memerlukan tiga hal: konten, kultur dan aparatus. Kontennya mungkin baik, tapi kalau kultur dan aparaturnya tidak baik, maka akan percuma. UU KDRT sudah lama disahkan, sejak 2004, tapi sampai sekarang orang 445
Membela Kebebasan Beragama masih berpikir tidak apa-apa memukul perempuan. Polisinya sendiri mungkin masih berpikir jangan-jangan istrinya yang salah. Jadi, ini jelas memerlukan waktu yang cukup panjang. Tetapi, minimal dengan adanya UU, orang jadi membahasnya. Minimal, kalau pemerintah tidak ber- tanggung jawab terhadap masalah traficking, publik yang mempunyai kesadaran dapat melakukan clash action. Tapi, sekali lagi, UU PTPPO merupakan capaian yang sangat maju bagi Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan lainnya. Saya yakin semua ulama sepakat mengatakan bahwa perdagangan orang adalah haram, termasuk ulama Arab Saudi. Tetapi, karena dia tidak mau disalahkan, sehingga tidak mau memberlakukan UU PTPPO. Tapi bukan hanya Arab Saudi, kemarin saya baru menemukan bahwa ternyata Amerika termasuk negara yang belum meratifikasi CEDAW, Konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini sangat ironis. Padahal kita mengenal Amerika sebagai kampiun demokrasi. CEDAW selalu dibahas di Kongres Amerika, tapi juga selalu ditolak. Dan, lagi-lagi, ini mungkin disebabkan oleh poblem kekuasaan. Orang akan merasa rendah diri jika harus mengikuti Undang-Undang orang lain. Mungkin, tetapi persisnya saya tidak tahu. Padahal, Arab Saudi saja sudah meratifikasi CEDAW pada tahun 2005. Karena itu, Arab Saudi selalu mempertanggungjawabkan praktik CEDAW-nya di PBB. Artinya, betapa timpangnya dunia ini. Wajar kalau umat Islam kerap menganggap Amerika hanya membohongi mereka. Meski memang dalam setiap pembahasan konvensi intenasional selalu ada keinginan negara-negara tertentu untuk mendominasi negara lain. Kita kembali pada istilah liberalisme sebagai pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan. Karena itu, kita tidak bisa menempatkan manusia sebagai objek manusia lain, sehingga menjadi korban ketidakadilan. Itulah misi pembebasan yang saya kira Islami. Dan semangat inilah yang harus ditumbuhkan pada persoalan kejahatan perdagangan manusia. Sehingga suami tidak menjadi lagi zalim kepada istri, orang tua kepada anak, ma- jikan kepada buruh, negara kepada rakyat. Misi penghormatan kemanu- siaan dalam Islam seharusnya menjadi kesadaran semua orang untuk melihat orang lain secara terhormat. Jika ini terjadi, tidak akan ada orang yang menjadi korban kejahatan traficking. 446
Faqihuddin Abdul Qodir Semangat seperti ini yang sering hilang dalam pembicaraan mengenai fikih atau syariat Islam. Secara pribadi, saya sebenarnya tidak memper- soalkan tuntutan syariat Islam. Asalkan misinya menjadi kebutuhan publik, selama bisa didiskusikan secara publik, bukan menjadi monopoli orang tertentu yang merasa berhak mendefinisikan syariah. Hal yang sama juga saya pakai untuk demokrasi. Kalau demokrasi hanya dimonopoli orang-orang tertentu, maka tidak ada gunanya sama sekali. Ruang publik lalu tidak ada, hanya akan ada orang-orang tertentu yang merasa paling hebat dalam hal 'demokrasi' dan tidak bisa dikontrol. Orang yang mengatasnamakan syariah dan membawa-bawa Allah, seringkali merasa benar sendiri, seraya menutup dialog publik. Itu yang menjadi problem. Tetapi kalau syariat Islam su- dah dimanusiakan, maka sifatnya seperti fikih. Fikih itu rendah hati. Dalam kitab-kitab fikih selalu ditutup dengan kalimat wallâhu a'lam bi al-shawâb. Fikih, seperti kata Imam Syafii, berpegang pada prinsip: saya benar, tapi bukan berarti orang lain salah. Saya mungkin juga salah dan orang lainlah yang benar. Sepanjang peradaban fikih, tidak ada ulama fikih yang menghendaki pandangan fikihnya dijadikan undang-undang pada sebuah negara. Fikih hanya pernah jadi mazhab. Dan mazhab tidak bisa diwajibkan kepada semua orang. Dia hanya dipraktikkan secara konsekuen oleh orang-orang yang mengikutinya. Saya memaknai liberalisme sebagai pembebasan seseorang dari kungkungan sistem yang zalim, tidak adil dan memaksa, tanpa memberikan ruang kepada individu-individu untuk bisa berpikir secara rasional, sadar akan masa depan dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya. UU sebenarnya melindungi hak perempuan. Artinya Indonesia tidak perlu lagi aturan lebih khusus. Konstitusi kita sudah menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara. Oleh karena itu pula, tidak perlu muncul perda syariah. Ya, saya pikir demikian. Tetapi perda itu, menururt saya, lebih meru- pakan politik lokal atau bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal semata. Terkadang perda dikeluarkan untuk mengatur moral 447
Membela Kebebasan Beragama masyarakat, padahal tidak ada kejelasan mengenai moral masyarakat. Yang kita perlukan adalah kejelasan definisi moral. Tapi perda syariah merupakan bagian dari pengaturan kehidupan beragama? Saya kira tidak sepenuhnya demikian. Perda hanya mengatur kehi- dupan publik saja, menurut latar lokal masing-masing. Sama seperti peng- aturan seragam, waktu masuk kantor, atau yang lainnya. Problemnya, dulu tidak sensitif nilai budaya atau agama tertentu, sekarang menjadi sensitif. Tetapi mereka yang merumuskan perda syariah mengklaim berdasarkan al-Quran? Bisa jadi. Tapi, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Karena kitab suci bisa dimaknai oleh siapapun. Pendapat yang dilontarkan seseorang bisa saja mengklaim berasal dari kitab suci, karena agama memang milik semua orang. Problemnya adalah bagaimana agar klaim itu tidak menutup opini yang berbeda dari orang lain. Karena itu, buka perdebatan ke publik, apakah betul secara fikih orang boleh menangkap perempuan yang keluar malam? Seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan banyak orang sebelum memutuskan. Perda itu sama seperti UU yang lain, bisa dianulir dan bisa dibatalkan. Mereka mencantumkan dasar al-Quran dan Hadits dalam setiap perda yang kita sebut perda syariah itu. Meski tanpa kejelasan ayat dan teks Hadits yang mana, juga tanpa kejelasan penafsiran. Tidak seperti keputusan bahts al-masâ'il NU atau tarjîh Muhammadiyah, yang menjelaskan argumentasi pemikiran sebelum membuat keputusan hukum. Ini yang perlu dibuka dan diperdebatkan ke publik. Sehingga tidak ada yang merasa paling qurani. Dan ketika kita mengkritik perda, yang katanya berdasar pada al-Quran itu, kita tidak sedang menyalahkan al-Quran. Tetapi sedang mendiskusikan perda yang dibuat oleh keputusan politik. Dalam konteks otonomi daerah, urusan agama menjadi kewenangan pusat, bukan pemerintah daerah. Lantas bagaimana Anda menjelaskan posisi perda syariah? 448
Faqihuddin Abdul Qodir Undang-undang menyatakan bahwa urusan agama menjadi hak pusat, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud agama. Ternyata, kalau dari pagu anggaran, yang dimaksud agama adalah urusan-urusan Departemen Agama. Artinya urusan birokrasi, seperti haji dan wakaf. Itulah problem bangsa ini yang tidak tegas untuk memisahkan agama dan negara. Konstitusi itu dimaknai oleh semua orang. Kalau NU yang berkuasa, konstitusi dimaknai secara NU. Dan kalau Muhammadiyah yang berkuasa, konstitusi dimaknai secara Muhammadiyah. Di sinilah perlu kearifan untuk memunculkan karakter kebangsaan untuk semua. Apakah perda syariah kontra-produktif bagi semangat dasar otonomi daerah? Saya melihat problem otonomi daerah adalah problem sosial politik. Perda yang bermasalah bukan hanya perda syariah, tapi banyak sekali. Jumlahnya sekitar 460-an perda. Kebanyakan adalah persoalan keuangan dan birokrasi. Tapi, kita tidak ada yang mengkritisi hal itu. Padahal sama saja bermasalah. Menurut saya, justru perda syariah dimunculkan untuk melupakan masalah itu. Sehingga kita sibuk mengurusi perda-perda syariah dan melupakan problem perda yang lainnya. Akhirnya, kita dan mereka pun sama saja, sama-sama melupakan orang-orang yang terpinggirkan. Membiarkan rakyat menjadi korban ketimpangan sistem birokrasi, politik dan sosial yang ada. Secara politik dan kebijakan, sebenarnya perda-perda itu bisa dianulir. Tapi jangan dilakukan sepotong-sepotong. Ini problem otonomi daerah, ketika orang- orang berpikir memperoleh dukungan publik dengan cara murah. Kitab suci bisa dimaknai oleh siapapun. Pendapat yang dilontarkan seseorang bisa saja mengklaim berasal dari kitab suci, karena agama memang milik semua orang. Problemnya adalah bagaimana agar klaim itu tidak menutup opini yang berbeda dari orang lain. Menurut saya, kita terlalu membesarkan perda syariah sebagai sesuatu yang mengancam Indonesia. Sementara, yang betul-betul menghancurkan, tidak kita bicarakan. Kita bilang itu bukan bagian dari kita, itu bagian orang lain. Akhirnya kita terjebak pada pemahaman agama itu sendiri. Itu kerena nafsu. Pertanyaannya, siapakah yang memperoleh manfaat dari 449
Membela Kebebasan Beragama otonomi daerah itu? Setiap orang ingin mewujudkan identitasnya masing- masing. Inilah yang kemudian menutupi persoalan yang sedang dihadapi, seperti kekerasan, kemiskinan dan korupsi, yang kemudian bukan dianggap oleh pemerintah sebagai fakta, melainkan aib. Sehingga semua persoalan tersebut harus ditutupi, bukan diselesaikan. Sementara, cara orang menutupi aibnya sendiri berbeda-beda. Ada yang dengan nonton film Ayat-Ayat Cinta, lalu menangis di situ, sementara soal lumpur Lapindo dibiarkan saja. Sementara ada juga yang dengan menggulirkan tuntutan membuat perda-perda syariah. Di Indramayu, contohnya, korupsi terjadi besar-besaran tetapi tidak ada yang berani mengusut. Seluruh masyarakat diam karena ditutupi oleh syariah Islam. Jadi, problem sebenarnya terkadang tidak kita ketahui lebih detil, kemudian buru-buru menyalahkan syariah Islam. Akhirnya, banyak yang marah karena itu. Orang kemudian justru membela Bupati, karena dia tetap menggunakan simbol-simbol agama. Dia menghajikan dan mengumrohkan ulama. Itu terjadi di mana-mana. Kita pun terjebak dengan melihatnya sebagai momok. Padahal, bukan itu persoalannya. Saya sendiri tidak tahu, jangan-jangan mereka juga punya pakar untuk men- setting kondisi seperti itu. Kalau melihat praktiknya, benarkah agama Islam tampak anti-pluralisme? Saya merujuk pada pengalaman umat Islam. Problem pluralisme, menurut saya, sama dengan problem demokrasi, yaitu problem komunitas. Problem mayoritas dan minoritas. Orang yang hanya punya agama, akan menggunakan agamanya. Dan yang memiliki suku, akan menggunakan kesukuannya. Belakangan, bahkan di negara kampiun pluralisme, Belanda, ternyata muncul sosok Geert Wilders yang membuat film antipluralisme. Di Belanda, kini, telah banyak orang-orang yang antipluralisme, mungkin sampai 30%. Ini merupakan problem sosial. Jadi, kita malah mencari justifikasinya masing-masing. Tetapi, pada masa pemerintahan Islam, di Spanyol, semua orang dari tiga kelompok agama besar (Islam, Kristen dan Yahudi), hidup rukun. Dalam pandangan saya, fikih juga menyediakan banyak literatur tentang pluralisme atau anti-pluralisme. Tergantung bagaimana membaca- 450
Faqihuddin Abdul Qodir nya. Yang menentukan sekarang adalah sikap kita. Saya, secara pribadi, sangat setuju dengan ulama NU yang mengatakan bahwa negara Indonsia adalah final. Konstitusi Indonesia merupakan satu-satunya rujukan kehidupan sosial. Kalau konstitusi menjadi rujukan, kita tidak boleh melakukan kekerasan pada siapapun yang berbeda. Perbedaan harus dihargai, dan orang-orangnya memperoleh jaminan hidup di negara ini. Itulah keputusan ulama Islam Indonesia mengenai pluralisme. Hampir di setiap negara Islam terdapat pengalaman menyerang dan memasung pemikiran berbeda. Demikianpun yang belakangan terjadi di Indonesia dengan munculnya fatwa haram untuk pemikiran dan aliran tertentu yang berbeda. Saya lebih setuju kalau kita menyebutnya umat Islam, bukan Islamnya. Karena kalau umat Islam artinya pengalaman sejarah peradaban Islam. Dan pengalaman itu beragam. Misalnya, kalau kita membaca Musyawarah Buku karya Khaled Abou El-Fadl, akan tahu bahwa sepanjang peradaban Islam ba- nyak ulama yang berpendapat terbuka sekaligus mengamalkan nilai-nilai pluralisme, walaupun baru sebatas tingkat tertentu dalam toleransi. Meski definisi pluralisme sendiri berbeda-beda, fenomena dan ulama yang ber- wawasan dan bersikap terbuka sangat mungkin sudah ada. Misalnya, dalam sejarah tercatat umat non- Muslim bisa masuk masjid, bahkan bisa ikut berperang. Sementara secara teologis gagasan pluralisme sangat rumit dan panjang. Fikih telah menggariskan prinsip- prinsip perbedaan pendapat, prinsip ijtihad dan pertautan dengan nilai-nail lain yang berkembang. Fikih itu penuh filsafat hukum. Ini yang harus dikembangkan. Fikih sendiri dikembangkan dengan penerimaan bahwa ajaran Islam rasional dan bisa dipahami akal (ma'qûliyyat al-ma'nâ). Sebaliknya, juga terjadi dalam sejarah peradaban umat Islam di mana fatwa haram, sesat, bahkan tindak kekerasan dan pembunuhan cukup sengit mengiringi. Perseturuan paling panjang yang kerap memper- tontonkan sikap anti-pluralisme dalam sejarah adalah konflik Syi'ah dan Suni. Tetapi semuanya tetap diakui sebagai Islam, meski dengan argu- 451
Membela Kebebasan Beragama mentasi keislaman masing-masing. Di dalam Suni sendiri perseturuan seperti itu pernah terjadi antara Hambali dan Hanafi. Jadi, masih antar- mereka yang mengatasnamakan Islam. Misalnya kasus al-Hallaj yang punya pengikut sangat banyak. Walaupun orang mengatakan dia melakukan bidah, ia tetap punya umat. Di Kristen, perseturuan antara gereja dan sekular juga begitu keras, sampai terjadi pergantian kepemimpinan dari gereja ke sekular. Sementara Islam tidak memiliki demarkasi yang jelas antara peme- rintahan Islam dan sekular. Sehingga, pertikain dalam Islam tidak sesadis dalam pengalaman Kristen. Kalau dalam sejarah peradaban Barat, konflik agama dan sekular tersebut terjadi sangat panjang. Namun demikian, yang menguntungkan buat Barat dan gereja, konflik tersebut menghasilkan sintesa yang jelas. Sebab, dalam Islam konfliknya masih abu-abu. Sehingga sintesanya juga abu-abu. Misalnya, seorang Din Syamsuddin yang dulunya pluralis, ketika masuk MUI malah menjadi antipluralis. Dengan model-model demikian, tampaknya kita masih sulit memunculkan sebuah sintesa menuju yang sekular-plural. Kesulitan tersebut nyata dalam kasus Ahmadiyah. Kita punya konsti- tusi, undang-undang, yang secara tegas menolak kekerasan. Kalau dari sisi mayoritas Muslim menyalahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan, saya kira bukan hanya di Indonesia saja. Di mana-mana, hal yang sama juga terjadi. Menyalahkan yang lain sebenarnya tidaklah bermasalah, selama tidak menggunakan kekerasan. Yang problem adalah ketika pertikaian tersebut muncul sebagai ancaman, seperti ungkapan akan membunuh warga Ahmadiyah dan sebagainya. Celakanya, pemerintah diam saja, karena lemah. Saya sendiri tidak tahu arah pemerintahan kita. Saya juga tidak tahu siapa yang membuat skenario politik pluralisme bangsa ini hendak dibawa ke mana. Padahal, kalau negara kuat dan melindungi warga negara, sebanyak apapun fatwa haram yang dibuat MUI, tidak akan menimbulkan kekerasan. Yang salah di sini adalah negara. Saya melihatnya pada problem pemerintahan kita sekarang yang tidak punya ketegasan. Bagaimana keterlibatan Fahmina Institute dalam advokasi warga Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan? 452
Faqihuddin Abdul Qodir Kami terlibat, tapi tidak menggunakan bendera Fahmina. Kami berpartisipasi lebih pada kemanusiaan, bukan kelembagaan. Kami menghimpun data dan memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan beberapa pihak. Kita sangat dekat dengan masyarakat. Dan, sejauh ini, kita bisa menjaga kedekatan tersebut. Saya berpandangan demikian juga karena saya punya pengalaman di masyarakat lokal yang berhubungan erat dengan masyarakat. Seberapa bagusnya sebuah ide, kalau tidak menggunakan strategi yang jelas, maka, terkadang, tidak bisa diterima masyakat. Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apa yang ingin disuarakan Fahmina terkait tiga isu besar sekularisme, liberalisme dan pluralisme? Ada dua pembicaraan yang sampai sekarang masih menjadi masalah aktual di kalangan aktivis. Apakah kita harus ikut mengurusi negara atau hanya memberdayakan masya- rakat. Dulu, kebanyakan orang mengatakan kita tidak perlu mengurus negara. Tapi ternyata sekarang negara yang bermain, atau dipermainkan pihak lain. Makanya, banyak juga yang berpikir kalau kita harus masuk mengurusi negara. Terkait dengan tiga isu: sekularisme, liberalisme dan pluralisme, saya lebih cenderung bagaimana menggunakan isu ini untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar memahami hak-haknya sebagai warga negara. Mereka harus bisa menyadari haknya untuk mendapatkan kebutuhan, meningkatkan kemampuan mereka dalam bernegosiasi dan menyuarakan aspirasi. Kalau negara kuat dan melindungi warga negara, maka MUI mau membuat fatwa haram sebanyak apapun, tidak akan terjadi kekerasan. Yang salah di sini negara, bukan MUI." Kita tidak bisa menjelaskan ketiga isu itu ke tengah masyarakat dengan teori. Apalagi setelah diterbitkannya fatwa MUI yang mengha- ramkannya. Kita akan ditolak. Tetapi, kalau kita membicarakannya dengan contoh-contoh praktis, mereka mungkin akan menerimanya. Kami membicarakan ketiga konsep itu dalam ruang tertutup. Sementara 453
Membela Kebebasan Beragama ketika di tingkat lokal, kita membicarakan hak-hak perempuan, hak hidup warga, hak-hak Ahmadiyah dan sebagainya. Tentu saja, kalau kita bicara hal itu, kita tidak ingin bermain-main dengan literatur yang tidak dipahami oleh publik. Anda dikenal sebagai pakar fikih. Bagaimana Anda merespon anggapan bahwa fikih merupakan sumber masalah? Lantas apa yang disuarakan oleh fikih? Perubahan sosial di masyarakat tidak mungkin lepas dari potensi sosial yang ada. Oleh karena itu, kita harus bisa membaca potensi ini. Masyarakat Muslim Indonesia kebanyakan hanya memahami fikih. Sedikit saja yang memahami teologi dan filsafat. Mungkin ada juga yang memahami tasawuf. Karena itu, potensi tersebut, harus diberdayakan untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial, akan menghadapi kesulitan jika berhadap-hadapan dengan fikih atau syariat Islam. Di mana-mana, per- ubahan akan sulit dicapai tanpa menggunakan potensi-potensi yang ada. Problemnya adalah bagaimana kita menggunakan potensi itu. Kitab fikih yang kita baca mestinya harus mulai dipahami sebagai bukan fikih yang sebagaimana adanya. Kita harus memahaminya dengan semangat pembebasan. Bisa jadi, ini dianggap eklektik. Tapi, percayalah, tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa laku eklektik, tanpa mengkombi- nasikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya. Semua pandangan, pada akhirnya, adalah sintesa eklektis dari pandangan- pandangan yang sudah ada atau sedang berkembang. Faktanya, fikih yang Anda kembangkan mendapatkan tentangan dari orang lain yang mengklaim pandangannya berdasar fikih juga. Bagaiamana Anda mengomentarinya? Ya, saya paham. Dan itu terjadi tidak hanya di dalam fikih. Misalnya, kita mengklaim bahwa pluralisme, liberalisme dan sekularisme adalah milik Barat. Tapi ada juga yang berpandangan sebaliknya. Misalnya saja Tariq Ali yang menyerang demokrasi Barat dari sisi Hak Asasi Manusia, begitu juga Noam Chomsky. Artinya, fikih juga bisa dimaknai banyak pihak. Bahkan ada yang berpikir bahwa fikih sudah mandeg, sebagai- 454
Faqihuddin Abdul Qodir mana pada zaman awal. Namun juga tetap banyak yang berpikir bahwa fikih itu bisa dan selalu progresif, memandang masalah untuk masa depan. Artinya, ada sesuatu yang harus diluruskan dari perkembangan pemikiran fikih di Indonesia atau di dunia Islam secara umum? Kita harus memahami bahwa hidup itu berjalan ke depan, bukan ke belakang. Kalau kita berpikir ke depan, berarti berpikir untuk kemajuan peradaban ke depan. Bukan ke belakang atau membiarkan hidup kita ditarik-tarik ke romantisme masa lalu. Kalangan yang me- mandegkan fikih bermimpi seolah sedang berada di fikih masa lalu. Padahal yang dihadapi adalah masa kini. Kesadaran hidup ke depan memungkinkan kita untuk membaca semua hal pada kon- teks kekinian dan ke depan, bu- kan pada konteks ke belakang. Saya yakin, yang mengatakan bahwa pencuri harus dipotong tangannya, akan sulit diterjemah- kan ke dalam Undang-undang. Itu pikiran semu, yang pasti akan menemukan konflik dengan pikiran orang lain. Fatwa MUI tidak akan dipedulikan masyarakat, kalau kondisi ekonomi membaik dan negara bersikap tegas. Karena, sesungguhnya masyarakat tidak mengetahui makna sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Yang menyebabkan terjadinya kekerasan di masyarakat, sebenarnya lebih dipicu oleh keinginan seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain. Fikih telah menggariskan prinsip-prinsip perbedaan pendapat, prinsip ijtihad dan pertautan dengan nilai-nail lain yang berkembang. Fikih itu penuh filsafat hukum. Ini yang harus dikembangkan. Fikih sendiri dikembangkan dengan penerimaan bahwa ajaran Islam rasional dan bisa dipahami akal (ma'qûliyat al-ma'nâ). Akal manusia harus banyak bekerja untuk fikih. Pada awalnya, kerja akal ini memunculkan metode qiyâs, istihsân, mashlahah mursalah. Pada perkembangannya kemudian muncul konsep maqâshid al-syarî'ah. Ini adalah perkembangan yang sangat menakjubkan. Sayang ini kurang dikembangkan oleh umat Islam. Termasuk pada masa 455
Membela Kebebasan Beragama sekarang. Umat Islam masih kerap dicekoki paham bahwa ajaran Islam itu tidak memakai akal. "Kalau memakai akal tidak mungkin mengusap sepatu, ketika wudlu, di bagian atas kaki, padahal yang kotor di bagian bawah sepatu. Ini pembodohan," demikian kata mereka. Padahal banyak sekali ayat yang mengajak berpikir, merenung dan menyimpulkan. Ini yang perlu dikembangkan dalam kajian Islam. Melalui persentuhannya dengan masyarakat, apa yang Anda tangkap dari pemahaman masyarakat terhadap fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme? Apakah Anda melihat kondisi massa yang mengarah pada sikap politik inteloran? Lantas, bagaimana masa depan pluralisme di Indonesia? Menurut saya, fatwa MUI tidak akan dipedulikan masyarakat, kalau kondisi ekonomi membaik dan negara bersikap tegas. Karena masyarakat sesungguhnya tidak mengetahui makna dari sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Mereka bahkan tidak pernah tahu soal fatwa itu. Kekerasan di masyarakat sendiri sebenarnya lebih dipicu oleh keinginan seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain. Masyarakat sendiri bingung harus mendasarkan tindakannya pada alasan apa. Jika menggunakan hukum, tingkat legitimasinya lemah. Sebab tidak sakral. Maka, cara yang paling aman adalah menggunakan fatwa MUI, sehingga dia punya alasan lebih kuat. Jadi, banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan, diantaranya: kemiskinan, psikologi, tidak bekerja, kecemburan dan lain sebagainya. Hanya saja mereka kebingungan untuk mencari alasan bertindak anarkis, sehingga menggunakan fatwa MUI. Dengan basis argumentasi fatwa MUI, seolah mereka terbebas dari polisi, karena merasa sebagai pembela agama. Sebagai pendidikan publik, kita harus menghadirkan fatwa lain selain MUI. Atau menghadirkan pandangan dan kajian-kajian yang lebih baik mengenai pluralisme atau yang lain, agar masyarakat juga memperoleh hak pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai hal-hal itu. Selebihnya, kita biarkan mereka memahami secara dewasa, tidak dipaksa, memban- dingkan dan menerima secara bertanggung jawab. Pada titik inilah diperlu- kan adanya ruang sosial dan ruang politik yang mendidik semua orang. 456
Farid Wajidi Untuk konteks Indonesia, ruang seperti ini memang agak sulit ketika kebutuhan kebanyakan orang masih pada hal-hal dasar seperti makan, papan dan sandang. Kejernihan memahami dan menerima persoalan menjadi agak sedikit sulit, jika kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Ini menjadi tugas kita semua. Dan kita sebenarnya punya potensi besar untuk sukses sebagai bangsa besar. Dari dulu, kita sudah terdiri dari berbagai ragam etnik, golongan, agama dan kepercayaan. Kita bisa mengelola itu dan kita telah melampaui itu semua. Ke depan, kita pasti bisa. Yang terjadi sekarang ini, hanyalah riak-riak kecil akibat dari perbenturan yang sesungguhnya terjadi di seberang sana, namun masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan dengan cepat badai ini bisa berlalu. Wawancara dilakukan di Fahmina, Jumat, 11 April 2008 457
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Farid Wajidi Farid Wajidi Farid Wajidi Farid Wajidi, Direktur LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) Yogyakarta. Ia memperoleh Farid Wajidi Farid Wajidi gelar MA bidang Sejarah Islam Indonesi di Universitas Leiden, Belanda (1999) dan sekarang sedang menyelesaikan disertasi berjudul "Muslim Civil Society in Transitional Indonesia: A study on Muslim NGOs and Alternative Informal Networks in Java" di Universitas Utrecht, Belanda. 458
Farid Wajidi Tantangan bagi negara yang plural adalah bagaimana mener- jemahkan setiap ketentuan partikular dari agama menjadi nilai yang bisa dirumuskan secara universal sehingga diterima oleh mereka yang bukan penganutnya sekalipun. Karena itu jangan selalu membatasi pada satu sistem bentukan masa lalu untuk diterapkan pada kehidupan publik sekarang yang jauh lebih kompleks. Jangan pula negara diatur menurut ketentuan agama tertentu tanpa melalui proses deliberasi yang melibatkan seluruh partisipasi warga secara setara. Nabi mengisyaratkan, Antum a'lamu bi-umûri dunyâkum. Inilah pentingnya sekularisme, yang sejatinya malah menjaga eksistensi agama agar terhindar dari upaya-upaya pemerosotan lantaran menjadi alat kekuasaan belaka. 459
Membela Kebebasan Beragama Ramai pro dan kontra menyertai sekularisme. Bagi mereka yang pro, seku- larisme dianggap sebagai usaha untuk menyelamatkan agama dari kepentingan kelompok tertentu ataupun segelintir orang. Sebaliknya, mereka yang kontra menganggap sekularisme justru akan membunuh agama. Di Indonesia, puncak dari pro dan kontra itu adalah munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan sekularisme bersama liberalisme dan pluralisme. Bagaimana pandangan Anda mengenai paham ini? Saya rasa ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian sekularisme seolah-olah ia berarti pandangan antiagama. Pandangan ini terutama sering dikemukakan oleh kelompok keagamaan yang tidak menyetujuinya. Jadi, seolah-olah kalau kita memilih sekularisme kita bermaksud menolak hidup kita diatur oleh agama dan eksistensi agama menjadi terancam karenanya. Memang ada sebagian penganut sekularisme yang mengambil posisi seperti itu, karena pengalaman traumatik di masa lalu, tetapi itu bukan seluruh pengertian mengenai kata itu. Secara umum kita tahu bahwa sebagai sebuah konsep sekularisme lahir sebagai respon terhadap sebuah situasi Eropa Abad Pertengahan di mana agama menjadi kekuatan yang sangat dominan, baik secara kultural, di mana ia menjadi alat ukur satu-satunya mengenai apa yang benar secara mutlak, maupun secara politik di mana kekuasaan yang ditopang oleh Gereja menjadi kekuasaan yang sangat otoriter. Sekularisme lahir dari situasi yang otoriter dan menindas kebebasan berpikir seperti itu. Dan ia menjadi gerakan perlawanan yang keras di hadapan kecenderungan untuk menjadikan agama sebagai pusat dari seluruh pandangan dunia. Hal ini tentu saja menimbulkan krisis di kalangan agama. Dari sinilah, saya kira, asal mula dari pandangan negatif kalangan agamawan terhadap sekularisme. Jadi ada trauma besar atas sejarah perselingkuhan kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Orang-orang yang berpikir bebas kemudian menganggap agama sudah tidak lagi memadai menjawab persoalan kontemporer. Karena itu, kalangan konservatif memandang bila sekularisme diterapkan maka agama akan semakin terpinggirkan. Kehadiran ilmu pengetahuan baru seolah-olah akan selalu berujung pada upaya menyudutkan agama. Jadi, saya bisa memahami penolakan terhadap sekularisme, tetapi segera harus diberi catatan bahwa ia tidak selalu harus berarti demikian. 460
Farid Wajidi Bagi saya, sebagai sebuah konsep politik, sekularisme berarti pe- misahan antara otoritas agama dan negara, di mana urusan agama tidak diintervensi oleh negara sebaliknya diserahkan sepenuhnya kepada para penganutnya sendiri, begitupun negara tidak diatur menurut ketentuan agama tertentu, melainkan harus ditangani melalui proses deliberasi yang melibatkan partisipasi semua warga negara secara setara. Anda ingin mengatakan bahwa sekularisme sebetulnya tidak me- minggirkan agama? Sekularisme berarti pemisahan antara otoritas agama dan negara, di mana urusan agama tidak Ya. Sekularisme menyerahkan semua persoalan yang sifatnya publik terhadap orang-orang yang berke- pentingan di dalamnya. Berbagai persoalan publik harus diatur oleh semua kelompok berdasarkan kesepakatan bersama. Saya ber- anggapan bahwa Nabi Muhammad mengisyaratkan sikap ini ketika beliau mengatakan: Antum a'lamu bi-umûri dunyâkum. diintervensi oleh negara sebaliknya diserahkan sepenuhnya kepada para penganutnya sendiri, begitupun negara tidak diatur menurut ketentuan agama tertentu, melainkan harus ditangani melalui proses deliberasi yang melibatkan partisipasi semua warga negara secara setara. Saya sendiri memandang sekularisme sebagai sebuah keharusan, sebagian mungkin karena keyakinan dasar saya tentang kekuasaan. Ke- kuasaan selalu punya potensi untuk korup, dan tujuan utama penguasa setelah berkuasa pada umumnya adalah mempertahankan kekuasaannya. Jadi, sekularisme bagi saya berguna untuk menghalangi penggumpalan kekuasaan yang sangat besar, menjadi totaliter, dan tidak bisa dikoreksi. Nah, Abdullahi Ahmed An-Na'im, pemikir Islam asal Sudan, me- nambahkan aspek lain yang menarik dalam hal ini. Dia mengatakan, sekularisme justru diperlukan karena alasan untuk menjaga eksistensi agama itu sendiri, karena melalui sekularisme kita bisa menghindarkan agama mengalami pemerosotan lantaran menjadi alat politik kekuasaan. Di Indonesia ada aspirasi dari sebagian kelompok Muslim untuk menerapkan syariat Islam. Menanggapi aspirasi ini, saya juga teringat An-Na'im pernah 461
Membela Kebebasan Beragama mengatakan bahwa kita tidak dapat sepenuhnya menolak penerapkan syariat Islam secara membabi-buta, karena syariah memang ada bersama kita. Namun, pada saat yang sama, kita juga tidak bisa menerapkan syariah secara mentah-mentah, meskipun itu oleh negara. Lantas rumusan seperti apa yang memungkinkan agama dapat diterima dan diterapkan dalam ruang publik? Saya setuju dengan An-Na'im. Dia mengatakan kecenderungan seseorang atau sebuah komunitas terhadap syariah adalah positif. Dalam arti ada semangat untuk menjunjung tinggi hukum, dan ini adalah sehat dalam sebuah masyarakat. Akan tetapi hukum seperti apa yang bisa dipakai? Dalam konteks masyarakat plural tantangannya adalah bagaimana menurunkan ketentuan-ketentuan partikular dari agama menjadi nilai yang bisa dirumuskan secara universal, sehingga bisa diterima bahkan oleh mereka yang bukan penganutnya. Misalnya, bila semangat menegakkan syariah kita terjemahkan ke dalam rumusan-rumusan yang mencerminkan semangat menegakkan keadilan, ia akan bisa lebih diterima dan beroleh titik temunya dengan komunitas lain. Semangat itu harus dihantarkan kepada pencarian dan perumusan nilai-nilai substantif agama yang juga bisa diterima oleh penganut agama yang lain. Yang amat menggelisahkan saya dari usaha penerapan syariah adalah, dan ini juga diungkapkan An-Na'im: pertama, kecenderungan untuk mengeksklusi orang lain yang bukan penganut Islam; kedua, tampak sekali adanya tendensi untuk meminggirkan perempuan; dan ketiga, secara teknis rumusan-rumusan yang mereka tawarkan umumnya tidak memadai, karena kecenderungan untuk menarik semuanya ke masa lalu. Padahal situasi hidup kita jauh lebih rumit dan kompleks ketimbang masa-masa formatif ketika ketentuan-ketentuan syariah, atau lebih tepatnya fikih, dirumuskan dan dibakukan. Mereka yang menolak sekularisme menawarkan konsep negara Islam. Mereka percaya bahwa Islam memiliki konsep yang jelas mengenai bagaimana negara mesti diatur, yaitu khilâfah Islamiyah. Apakah menurut Anda pemerintahan al-Khulafâ' al-Râsyidûn hingga Turki Utsmani sebagai prototipe pemerintahan Islam yang berbeda dari sistem lainnya? 462
Farid Wajidi Saya kira tidak. Bila kita kembali ke sejarah, kita melihat bahwa sistem pemerintahan Islam di masa lalu tampak berbeda-beda. Ada yang kerajaan, khilâfah, dan demokrasi terbatas. Dan perbedaan itu, terjadi pada fase- fase awal dalam sejarah Islam. Saya lebih setuju bahwa Islam tidak meng- ajarkan konsep baku tentang sistem kenegaraan, tapi lebih mengajarkan pada nilai-nilai. Khilâfah, menurut saya, tidak ada bedanya dengan sistem kekaisaran. Menurut saya, sistem khilâfah tidak bisa disebut sebagai sistem yang islami, karena ia mewakili hanya satu episode dari perjalanan panjang sejarah Islam. Jadi, kenapa hanya episode itu yang diambil, bukan yang lain. Dari banyak episode, kita sebetulnya diberi banyak pilihan pula. Khusus mengenai mereka yang ingin membang- kitkan kembali gagasan mengenai khilâfah islamiyah, terus terang saya benar-benar tidak bisa me- ngerti. Pada level gagasan ia sangat problematis, tetapi yang lebih rumit adalah membayangkan pada tingkat implementasinya. Dari mana mulainya, bagaimana membuat negara-negara bangsa yang sudah terpisah-pisah itu menyatu tunduk di bawah suatu kekuasaan tunggal, bagaimana kesepakatan dibuat, dan seterusnya. Jadi, bagi saya, itu gagasan absurd. Tetapi, ya sudah, kalau itu menjadi keyakinan mereka. Sejauh tidak memaksa orang lain untuk ikut atau menempuh jalan kekerasan, biarkan saja. Dalam konteks masyarakat plural tantangannya adalah bagaimana menurunkan ketentuan-ketentuan partikular dari agama menjadi nilai yang bisa dirumuskan secara universal sehingga bisa diterima bahkan oleh mereka yang bukan penganutnya. Misalnya, bila semangat menegakkan syariah kita terjemahkan ke dalam rumusan-rumusan yang mencerminkan semangat menegakkan keadilan, ia akan bisa lebih diterima dan beroleh titik temunya dengan komunitas lain. Bila membaca Farag Fauda, tampak jelas bahwa konsep khilâfah sebetulnya sangat tidak ideal, pun al-Khulafâ' al-Râsyidûn. Apakah Anda setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Piagam Madinah, yang kemudian meng- inspirasi lahirnya Piagam Jakarta, adalah sebuah rumusan pemerintahan Islam yang ideal? 463
Membela Kebebasan Beragama Memang ada warisan yang positif dari periode-periode awal pe- merintahan Islam. Piagam Madinah itu sangat bagus. Akan tetapi ketika kita menarik begitu saja satu model tertentu dari periode tertentu, yang mungkin terjadi justru akan memiskinkan referensi kita, karena meng- abaikan yang lain, dan akhirnya membuat kita terperangkap di masa lalu. Prinsip menghargai keragaman di dalam Piagam Madinah adalah pandangan yang sangat maju, kalau kita melihat ke periode itu. Namun begitu, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus meninggalkan warisan itu, tapi yang ingin saya tekankan adalah: jangan membatasi pada satu sistem yang dibentuk di masa lalu dan terus dibawa hingga sekarang. Menurut saya, upaya semacam itu justru tidak produktif, karena kini hidup kita lebih rumit dibanding masa itu. Soal pluralisme, misalnya, pada saat ini sudah sangat berbeda. Kita tidak bisa lagi melihat pluralisme hanya sebagai kenyataan yang berbeda-beda. Tetapi, sekarang pluralisme adalah sesuatu yang harus kita gumuli, kita sikapi lebih positif, dan harus bermuara pada penghormatan yang setara kepada semua kelompok. Misalnya, bagaimana kita menghayati keimanan kita seraya akrab berhubungan dengan komunitas agama lain. Suasananya akan sangat berbeda. Kesediaan kita untuk mau menggumuli justru membuat kita lebih kaya. Dengan begitu, apakah menurut Anda kemunculan wacana perda syariah merupakan sesuatu yang justru tidak produktif? Kalau itu menjadi produk tertentu dari satu lembaga legislatif di daerah tertentu berarti mewakili sebagian pendapat orang. Ada orang atau kelompok yang meyakini bahwa bangsa ini harus diselamatkan dengan syariah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dan kelompok seperti itu sebetulnya hanya kelompok kecil, tetapi sangat gigih sehingga kelihatan mencolok kehadiran mereka. Sementara di kelompok lain, terutama non- Muslim, ada kegelisahan. Mereka sampai bertanya-tanya: apakah kesepakatan nasional atas bentuk negara ini sudah diubah menjadi negara Islam? Apakah itu produktif? Di samping beberapa problem yang sudah saya utarakan tadi, keberatan saya atas tuntutan seperti ini adalah kecende- rungannya untuk memecahkan semua persoalan semata-mata dari sisi 464
Farid Wajidi moral. Satu contoh yang bisa saya sebutkan, misalnya, adalah kebijakan pemerintah Bantul untuk membuat Perda Larangan Pelacuran. Perda itu menimbulkan beberapa implikasi dan akhirnya mendorong beberapa kelompok di Yogyakarta membentuk suatu aliansi untuk menolak Perda Larangan Pelacuran. Contoh serupa gampang kita temukan di tempat lain. Padahal, persoalan pokoknya, pada hemat saya, bukan bahwa mereka setuju dengan pelacuran, tapi pendekatan yang diambil dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Karena, perda-perda semacam itu hanya melihat masalah semata-mata secara moralistik. Daripada memecahkan masalah, kebijakan semacam itu berpotensi menimbulkan ma- salah-masalah baru. Yang amat menggelisahkan saya dari usaha penerapan syariah adalah, dan Problem pertama, bila kita menggunakan pendekatan ini, kita tidak akan bisa memahami masalah yang sebenarnya dan kadang justru kita menghindari masalah sebenarnya. Munculnya pelacuran, misalnya, umumnya terkait dengan persoalan eko- nomi. Menangkapi orang-orang yang berada di luar rumah pada malam hari adalah pekerjaan yang tidak menyelesaikan masalah. Di Parangkusuma, misalnya, ada istri pejabat desa yang tertangkap karena kebetulan dia jalan-jalan di pantai. Di daerah tersebut ada tradisi di mana pada malam tertentu warga melakukan tirakat di luar rumah. Karena ada perda ini mereka menjadi terganggu. ini juga diungkapkan An-Na'im: pertama, kecenderungan untuk mengeksklusi orang lain yang bukan penganut Islam; kedua, tampak sekali adanya tendensi untuk meminggirkan perempuan; dan ketiga, secara teknis rumusan-rumusan yang mereka tawarkan umumnya tidak memadai, karena kecenderungan untuk menarik semuanya ke masa lalu. Menurut saya, membuat kebijakan semacam itu justru tidak akan menyelesaikan persoalan. Masalahnya bukan apakah orang bermoral atau tidak, tapi ada masalah lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ironis, bahwa upaya sekelompok orang untuk mendorong pendekatan moralistik ini justru memperkuat kecenderungan pemerintah kita untuk menyele- saikan masalah secara gampangan. Seolah-olah pemerintah telah mela- kukan sesuatu. Padahal yang mereka kerjakan adalah, sengaja atau tidak, 465
Membela Kebebasan Beragama menghindar atau mengelak dari persoalan intinya: menyelesaikan problem kemiskinan yang tentu saja memerlukan komitmen yang lebih kuat, kegiatan yang terencana, dan pasti lebih sulit. Jadi, pendekatan ini men- dorong pemerintah cuci tangan. Bagi saya, pendekatan moralistik seperti itu pertama-tama tidak mengatasi masalah; kedua, melahirkan risiko lain, misalnya penyebaran HIV-AIDS yang lebih luas. Saya mendapat info dari seorang dokter bahwa angka pengidap HIV-AIDS di Bantul itu paling tinggi di wilayah Yogyakarta. Menurut dokter yang melakukan studi persebaran HIV-AIDS, kelompok terbesar penderita adalah ibu rumah tangga. Mereka terjangkit HIV-AIDS diduga karena praktik medis yang tidak sehat di puskesmas- puskesmas yang ada di Bantul. Dari sini kita bisa melihat bahwa pendekatan ini tidak mampu mengu- rangi angka penderita secara medis. Karena ia menyelesaikan dari tingkat yang lain. Pengalaman di banyak tempat menunjukkan, jika tindakan dan pendekatan moralistik semacam itu yang dipilih, hal itu justru ber- potensi memperparah keadaan, karena orang menjadi cenderung tidak mau terbuka, akibat stigma terhadap orang-orang yang menderita HIV- AIDS. Alih-alih membantu memberantas HIV-AIDS, sebagaimana di- klaim dinas kesehatan Bantul, langkah itu justru menghilangkan sarana untuk mengontrol penyebarannya. Bukankah model-model penerapan perda syariah seperti di Bantul yang cenderung restriktif dan hanya menyentuh persoalan moral secara sosial menunjukkan lemahnya kapasitas negara? Pada hal tertentu saya rasa memang demikian. Menyelesaikan kemis- kinan dan pelacuran, misalnya, memang pekerjaan yang luar biasa susah. Kita tahu itu sangat berat. Tapi itulah salah satu tugas pokok pemerintah. Sayangnya, mereka bergerak ke arah lain, bukan pemecahan masalah yang sebenarnya. Dalam konteks banyaknya eksistensi kepercayaan lokal dan munculnya kelompok baru harus dipahami sebagai gejala dari proses transisi. Negara yang dulunya teramat kuat menjadi kehilangan kemampuannya untuk mengontrol beberapa kelompok agama tertentu yang menghendaki bubarnya 466
Farid Wajidi Ahmadiyah dan paham keagamaan lainnya yang berbeda. Celakanya, negara bukan hanya membiarkan, bahkan juga aktif menjebloskan mereka yang dianggap sesat oleh mainstream ke dalam penjara. Apakah ini bentuk mangkirnya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga? Dalam hal ini memang terlihat jelas bahwa pemerintah sekarang tidak memfungsikan diri sebagaimana mestinya yaitu sebagai pelindung atas hak-hak dasar warga negaranya. Sebetulnya, bagi saya, ini soal kekuasaan. Pemerintah meng- ambil sikap yang cenderung membenarkan sebuah fatwa yang diskriminatif, karena takut dianggap memusuhi Islam yang dianut mayoritas, atau tidak mencerminkan komitmennya pada Islam. Jadi, dalam hal ini memang konteksnya secara po- litik negara lemah. Implikasinya, negara tidak mampu melindungi warga negaranya. Padahal, soal keyakinan adalah hak dasar dan tidak bisa dilanggar siapapun. Negara harus melindungi semua warga negaranya secara sama. Sekularisme menyerahkan semua persoalan yang sifatnya publik terhadap orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Berbagai persoalan publik harus diatur oleh semua kelompok berdasarkan kesepakatan bersama. Saya beranggapan bahwa Nabi Muhammad mengisyaratkan sikap ini ketika beliau mengatakan: Antum a'lamu bi-umûri dunyâkum. Apakah itu juga disebabkan negara yang terlalu mengurusi banyak persoalan, sementara kekuatan yang dimilikinya terlampau kecil? Saya kira pemerintah itu bekerja tidak pada persoalan-persoalan yang riil. Situasinya juga sangat politis. Tapi secara teoretis memang benar, bahwa ketika negara terlalu banyak mengurusi pekerjaan seperti itu maka akan terlalu banyak pekerjaan penting yang terlewatkan. Sampai batas mana menerjemahkan agama dalam konteks yang mutakhir, yang lebih sesuai dengan tafsir HAM, kebebasan berpikir, dan kehidupan publik yang plural? 467
Membela Kebebasan Beragama Titik berangkatnya saya kira adalah penghormatan atas martabat manusia. Saya percaya kepada adanya HAM yang tak bisa diingkari oleh siapapun. Dan kepercayaan seperti itu kemudian membentuk bagaimana saya bersikap dan beriman. Kepercayaan itu menjadi bagian dari keyakinan Islam yang saya anut. Pandangan diskriminatif, kalau itu didasarkan atas teks-teks keagamaan tertentu, menurut saya, harus ditafsir ulang. Kita harus sadar bahwa semua pandangan keagamaan adalah hasil interpretasi manusia atas teks-teks keagamaan. Artinya, dia mencerminkan cara pandangan yang sangat dipengaruhi oleh konteks waktu, kebudayaan, dan posisi sosial tertentu. Jadi, tidak bisa dibekukan untuk berlaku dalam semua waktu dan konteks lainnya. Kita harus melihat ulang pandangan- pandangan keagamaan yang ada dengan meletakkannya dalam konteks awalnya, baru kemudian mentransfer nilai-nilainya ke dalam konteks sosial dan budaya yang baru. Dalam konteks ini seluruh kecenderungan untuk menutup diskusi dan memaksa kita mengikuti pandangan yang mapan, sekalipun tidak relevan, harus dilawan. Kebebasan berpikir adalah syarat dari beragama yang hakiki. Kelompok konservatif begitu gemar mengkampanyekan bahwa ketika orang menggunakan akal sebebas-bebasnya, maka orang akan kehilangan imannya. Itu pandangan yang aneh. Justru sebaliknya, orang baru bisa beragama secara genuine ketika dia memproses model keberagamaan dari kepalanya sendiri. Menolak kebebasan berpikir sendiri, menurut saya, tidak masuk akal. Karena kita sendiri tidak bisa meyakini apa-apa bila tidak diawali dari akal kita sebagai sesuatu yang diyakini dari pemberian Tuhan untuk menemukan kebenaran. Kita tidak akan kehilangan iman, melainkan beriman dengan cara baru yang mestinya lebih kokoh dan kontekstual. Dalam konsep beragama, agama apa pun, kita kenal berbagai mazhab. Dengan munculnya beragam mazhab dan teologi memungkinkan setiap orang menjadi berbeda-beda, padahal bagi kebanyakan orang beragama memerlukan satu pegangan dan kepastian tertentu? Iman bagi saya adalah sesuatu yang personal, dan kepastian itu harus kita tentukan sendiri. Mungkin dalam hal tertentu kita harus mengikuti pandangan seorang ulama karena keterbatasan waktu dan kemampuan 468
Farid Wajidi kita untuk menjelejahi seluruh khazanah pemikiran keagamaan mengenai isu tertentu, tetapi yang penting adalah bahwa itu terjadi tetap dengan memikirkan seluruh argumennya. Dan dalam hal-hal tertentu, saya kira, kita bisa memilih. Jadi, selalu ada pengecualian-pengecualian. Ada teman saya yang Muslim, tapi dia tidak suka dengan praktik penyembelihan kambing saat Idul Adha, dia bertanya: "Me- ngapa ekspresi keberagamaan harus diungkapkan dalam bentuk ini?" Saya kira dalam hal itu dia bisa membuat pengecualian. Saya kira eklektisisme dalam beragama itu sah-sah saja. Prinsip menghargai keragaman di dalam Piagam Madinah adalah pandangan yang sangat maju, kalau kita melihat ke periode itu. Namun begitu, saya tidak ingin mengatakan Tapi sebagian besar orang Islam menganggap pandangan liberal, yang memberikan ruang bagi perbedaan keberagamaan, sangat berbahaya? bahwa kita harus meninggalkan warisan itu, tapi yang ingin saya tekankan adalah: jangan membatasi pada satu sistem yang dibentuk di masa lalu dan terus dibawa hingga sekarang. Menurut saya upaya Semua orang mempunyai hak untuk setuju atau tidak atas suatu pandangan keagamaan ter- tentu. Tidak jadi soal, malah ba- gus, kalau itu mendorong terjadi- nya dialog terus-menerus. Yang penting tidak ada pemaksaan, dan jangan pernah menggunakan instrumen agama untuk memberlakukan aturan tertentu. Penting diingat, ini sama sekali bukan pemikiran yang baru dan tidak dikenal dalam tradisi Islam klasik. Para imam mazhab dalam masa formatif Islam tampaknya selalu sadar akan potensi perbedaan ini, dan mereka saling menenggang satu sama lain. semacam itu justru tidak produktif, karena kini hidup kita lebih rumit dibanding masa itu. Menarik, dulu Imam Ahmad, misalnya, pernah menolak ketika khalifah al-Mansur berkeinginan agar kitabnya al-Muwaththa' mau ditetapkan sebagai kanon resmi negara saat itu. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat ketat dalam pandangan keagamaannya, tapi toh tetap menolak formalisasi semacam itu. Beliau menolak penyeragaman pandangan seperti yang 469
Membela Kebebasan Beragama sekarang diinginkan banyak kalangan islamis. Saya kira beliau sangat sadar bahwa sekali otoritas itu diberikan kepada kekuasaan politik, upaya mengontrolnya agar tidak menjadi absolutis menjadi sangat berat. Apakah sikap liberal dalam pemikiran dan pandangan keagamaan juga harus diikuti dengan dukungan terhadap liberalisme ekonomi? Ini isu penting yang harus didiskusikan, terutama sehubungan dengan banyak diskusi mengenai kapitalisme global (atau neo-liberalisme) yang berjalan seiring dengan proses globalisasi sekarang. Saya kira jawabannya tidak harus demikian, tidak harus sama sebangun antara keduanya. Tentu saja, saya kira, kita harus menekankan adanya hak individu atas hak milik yang merupakan salah satu hak dasar dalam pandangan Islam, sebagaimana yang sering disebut dalam diskusi mengenai maqâshid al-syarî'ah. Tetapi bagi saya sendiri selain prinsip kebebasan, prinsip keadilan adalah nilai yang juga sangat mendasar dalam pandangan Islam. Di samping sumbangannya terhadap perkembangan ekonomi modern, liberalisme ekonomi dipandang sangat berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi yang membuat ketidakadilan dalam kehidupan sosial kita semakin mencolok. Banyak studi juga mengatakan bahwa ketidakadilan sosial yang mencolok itu juga telah menyumbang kepada pengerasan dalam pandangan keagamaan yang menjurus pada tindak kekerasan. Jadi, saya kira, upaya untuk mendorong perkembangan pemikiran keagamaan yang moderat dan toleran itu harus juga dibarengi dengan upaya menyelesaikan problem ketidakadilan ekonomi sampai pada tingkat yang bisa kita tolerir. Nah, dalam konteks ini, kembali ke diskusi kita di atas, saya kira kita perlu merumuskan pandangan yang lebih tepat mengenai sekularisme yang tidak dengan sendirinya berarti peminggiran sepenuhnya terhadap peran agama dalam menangani problem-problem kemanusiaan yang riil. Ada beberapa konsep yang pernah ditawarkan sejauh ini, apakah itu yang disebut dengan deprivatisasi atau public religion sebagaimana yang di- tawarkan Casanova. Menurut saya kita sebenarnya berada dalam posisi yang baik untuk merumuskan sejenis sekularisme yang tidak dilahirkan dari sebuah pengalaman traumatis sebagaimana terjadi dalam sejarah Eropa. 470
Farid Wajidi Terkait dengan relasi negara dan masyarakat. Apakah konstitusi negara saat ini, Pancasila dan UUD 45, Anda nilai sudah final dan cukup memadai dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat sekarang ini? Untuk konteks sekarang saya kira cukup memadai. Dalam arti ia memberikan pijakan bagi setiap kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensinya masing-masing, sehingga mereka diakui sebagai bagian yang sah dari warga negara. Jadi, dalam konteks itu, konstitusi sudah memadai, dibanding pandangan yang berkeinginan untuk meng- ekslusi kelompok lain. Di situ bisa dirumuskan etika dan pola hubungan di antara berbagai kelompok. Konstitusi kita mem- berikan ruang bagi setiap kelom- pok, sosial dan agama, walaupun ia tetap harus diwarisi dengan sikap terbuka, yaitu tetap terbuka dengan penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sayangnya, penga- laman kita selama Orde Baru telah memacetkan upaya kita untuk mengembangkannya lebih jauh sesuai dengan kebutuhan perkembangan sosial kita. Kendati demikian, diskusi seperti ini harus dimulai sekarang. Kebebasan berpikir adalah syarat dari beragama yang hakiki. Kelompok konservatif begitu gemar mengkampanyekan bahwa ketika orang menggunakan akal sebebas- bebasnya, maka orang akan kehilangan imannya. Itu pandangan yang aneh. Justru sebaliknya, orang baru bisa beragama secara genuine ketika dia memproses model keberagamaan dari kepalanya sendiri. Bagaimana Anda melihat fatwa MUI yang menurut sebagian pihak berten- tangan dengan konstitusi, sebagaimana fatwa mengenai sesatnya Ahmadiyah, dan beberapa kelompok keagamaan seperti Komunitas Eden dan Usman Roy? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya rasa kita perlu mengklarifikasi terlebih dahulu mengenai bagaimana sebenarnya posisi fatwa dalam sistem hukum Islam. Problemnya kadang-kadang bukan muncul dari fatwa itu sendiri, tetapi juga karena ada kesalahpahaman mengenai makna fatwa 471
Membela Kebebasan Beragama ini dan bagaimana umat seharusnya bersikap ketika sebuah fatwa dikeluarkan. Secara definisi fatwa adalah sebuah hasil perumusan hukum yang diambil oleh mereka yang dipandang otoritatif dalam bidang agama. Katakanlah, ia adalah hasil ijtihad. Tetapi yang jarang disadari orang adalah bahwa fatwa adalah pendapat hukum yang sifatnya tidak mengikat. Dalam banyak hal, sejak lama ulama kita seringkali berbeda pendapat, sehingga menyediakan banyak pilihan bagi umat Islam untuk mengikuti pendapat yang mana yang dia rasakan cocok. Itu yang seringkali dikatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Implikasinya, seorang Muslim tidak harus merasa berdosa kalau tidak mengikuti MUI, dan boleh meng- ikuti pendapat yang lain. Salah satu masalah kita, lagi-lagi, adalah adanya kecenderungan untuk menyeragamkan pandangan keagamaan tertentu dan kesalahpahaman bahwa setiap fatwa harus diikuti oleh seluruh umat Islam, kalau perlu dengan cara paksaan dan mengintimidasi orang yang tidak menerimanya. Lalu, soal fatwa itu sendiri, kita harus menempatkannya dalam konteks yang tepat. Terlepas dari setuju atau tidak dengan fatwa yang dikeluarkan, kita harus melihatnya sebagai bentuk upaya untuk mem- berikan salah satu panduan keagamaan kepada umat. Hanya saja, dia harus berhenti pada titik itu, dan tidak menuntut negara untuk menjadikannya sebagai pendapat resmi sebuah negara mengenai isu keagamaan. Memang memprihatinkan bahwa MUI sekarang didominasi oleh kelompok konservatif, sehingga produk fatwanya lebih mencerminkan kepanikan moral yang akut di hadapan dunia yang berubah. Itulah realitas kita hari ini. Tapi MUI akan diting-galkan oleh sebagian besar umat Islam kalau terus begitu. Berkenaan dengan sebuah fatwa mengenai eksistensi suatu kelompok keagamaan yang hak-haknya dihormati dalam konstitusi, negara harus berdiri tegak di atas prinsip konstitusinya sendiri. Dan itulah, saya kira, posisi yang tak bisa ditawar dari sebuah negara yang tidak berdasarkan agama tertentu, melainkan Pancasila yang mengakui eksistensi semua kelompok dan aliran agama. Apalagi negara kita juga sudah meratifikasi Deklarasi Umum HAM. Ratifikasi itu harus secara konsisten diikuti oleh pemerintah dengan tindakan nyata di dalam setiap kebijakannya. 472
Farid Wajidi Banyak orang sekarang dibuat gelisah oleh gejala merosotnya penghargaan terhadap pluralitas yang sejak lama menjadi bagian inheren dalam masyarakat. Di kalangan umat Islam, setelah keluarnya fatwa MUI, masyarakat menjadi jengah dengan kata pluralisme. Asumsi yang dibangun adalah pluralisme akan melahirkan sinkretisme dan relativisme. Menurut Anda, apakah makna pluralisme itu benar sesuai dengan apa yang ditafsirkan MUI? Dalam pengertian tertentu, saya memang seorang relativis. Saya memahami tindakan beragama adalah usaha untuk menangkap dan berhubungan dengan realitas absolut yang disebut Tuhan. Dalam arti itu, seberapa pun dalamnya keyakinan saya sendiri atas cara beragama yang saya pilih, saya tetap harus meletakkannya sebagai pandangan yang relatif dan tidak bisa saya klaim secara pasti sebagai cara beragama yang pasti benar menurut Tuhan dan karena itu menjadi kebenaran bagi setiap orang. Itu sudah cukup bagi saya dan tidak bisa lebih dari itu. Saya hanya bisa beragama dalam kapasitas saya sebagai manusia, yang memilik kelemahan dan keterbatasan. Itu terjemahan saya atas makna tauhid. Salah satu masalah kita, lagi-lagi, adalah adanya kecenderungan untuk menyeragamkan pandangan keagamaan tertentu dan kesalahpahaman bahwa setiap fatwa harus diikuti oleh seluruh umat Islam, kalau perlu dengan cara paksaan dan mengintimidasi orang yang tidak menerimanya. Posisi ini pula yang akan saya pakai ketika saya bertemu orang lain, sehingga saya tidak bisa memutlakkan pikiran saya sendiri dan tidak merasa mempunyai hak untuk menilai iman orang lain. Karena itu saya berusaha menempatkan semua keyakinan secara sejajar. Yang demikian itu membuat saya menghargai pluralisme. Dalam arti bahwa pandangan kelompok lain harus diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya potensi benar. Menurut saya, pandangan seperti ini bisa ditemukan dasarnya dalam al-Quran. Tuhan memberi tempat kepada orang Yahudi, Kristen, dan agama lainnya, dan berjanji memberikan ganjaran atas perbuatan baik yang mereka lakukan secara tulus. 473
Membela Kebebasan Beragama Apakah itu bisa menjadi pembenaran akan sebuah pandangan bahwa ada keselamatan di luar Islam, seperti halnya doktrin Katolik yang mengakui adanya keselamatan di luar gereja. Tanggapan Anda? Ya. Tuhan, saya kira, tidak peduli dengan kotak-kotak agama. Yang terpenting adalah perbuatan baik, ketulusan, dan kerendahan hati. Bagi saya itulah yang masuk akal dan adil. Karena, kalau saya lahir dan besar dalam dan dengan komunitas agama Kristen, misalnya, saya tidak akan tumbuh kecuali dalam kapasitas sebagai seorang Kristen. Dengan cara berpikir seperti ini, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Islam. Bagaimana konsep pluralisme yang dipahami sebagai sinkretisme agama? Kalau saya mendefinisikan beragama sebagai proses pencarian, sebagai- mana saya sebut di atas. Maka saya juga tidak punya problem dengan sinkretisme. Kita akhirnya sadar bahwa yang terjadi adalah bahwa kita meramu sendiri bangunan keimanan kita melalui proses bongkar pasang terus-menerus atas sejumlah warisan kultural, agama, pemahaman atas berbagai kitab suci, pemikiran filosofis, dan seterusnya. Sinkretisme dalam pengertian ini tidak terhindarkan. Dan itu terjadi pada setiap orang, saya kira. Masalahnya, apa kita mau melihat ini secara jujur atau tidak. Ini persis seperti kalau kita merenungi identitas diri kita, yang kalau kita preteli satu per satu, kita mungkin tidak bisa lagi mendefinisikan siapa diri kita pada akhirnya. Wawancara dilakukan pada 22 Maret 2008 474
Farid Wajidi 475
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Franz Dahler Franz Dahler Franz Dahler Franz Dahler, aktivis dialog antaragama kelahiran Swiss (St. Gallen). Sebelum kembali ke Franz Dahler Franz Dahler Swiss sebagai redaktur majalah Intrakultural, selama 1962-1979 ia menjadi Pastor Mahasiswa dan dosen Agama/Filsafat di Magelang, Semarang, dan Jakarta. Gelar Doktor Teologi ia peroleh dari the University of Innsbruck, Austria. Beberapa bukunya terbit dalam bahasa Indonesia, salah satunya "Pijar Peradaban Manusia: Denyut Harapan Evolusi", Kanisius (2000). 476
Franz Dahler Sekularisasi memberi ruang bagi agama untuk berperan di ranah publik. Namun agama tidak boleh merampas hak setiap warga. Sebab, yang pertama kali ditekankan agama bukanlah kebaktian (ritual), tapi bagaimana mencintai Tuhan dan manusia sekaligus (perikemanusiaan dan keadilan sosial). Jika begitu, semua pihak harus rendah hati dan mengakui bahwa pengetahuan kita, termasuk tentang agama, terbatas dan tidak bisa meraih kebenaran mutlak. Artinya, diperlukan kerja sama dan tukar pikiran. Sebab relativisme positif dalam beragama sekalipun lebih berupa kehendak untuk menautkan keimanan kita pada iman lain dalam kerangka belajar dari agama lainnya. Dari sini, liberalisme dengan spiritnya mengutamakan kebebasan individu, dalam bingkai dan struktur negara yang disebut demokrasi, patut didorong. 477
Membela Kebebasan Beragama Bagaimana Anda memahami sekularisme? Saya membedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Dawam Rahardjo memberikan konotasi yang positif terhadap sekularisme, sedangkan saya tidak. Penggunaan kata sekularisme dan sekularisasi dalam bahasa Barat atau juga di kalangan gereja memiliki arti yang lain. Sekularisme adalah sikap yang terarah melulu akan hal duniawi tanpa memandang pemahaman agama, terlebih lagi kehidupan di akhirat. Menurut pandangan ini, hal- hal seperti itu sama sekali tidak memiliki arti. Gejala-gejala sekularisme adalah konsumerisme, entertainment, infotainment, dan merajalelanya kepentingan ekonomis sampai timbul penghisapan baru atas diri manusia. Itu yang dinamakan sekularisme. Sedangkan sekularisasi merupakan pemisahan antara urusan negara dan agama. Sekularisasi mula-mula oleh gereja ditanggapi negatif dan ditakuti, sebagaimana sekarang juga dalam umat Islam. Dalam konsep itu seakan-akan agama diremehkan. Anggapan seperti itu bisa muncul dalam proses sekularisasi, tetapi sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab sekularisasi juga bisa membawa dampak yang positif bagi agama. Seperti di Amerika Serikat ada pemisahan antara negara dan agama, tapi agama di situ justru berkembang. Gereja-gereja juga tidak kekurangan uang. Ketakutan akan sekularisasi bagi kalangan agamawan, di beberapa negara Barat, adalah bahwa mereka akan bertambah miskin dengan tidak adanya subsidi dari negara. Dari sekularisasi juga muncul konsep privatisasi agama. Bagaimana Anda melihat konsep ini? Privatisasi dalam artian yang fanatis berarti agama tidak usah berbicara dalam bidang politik atau kehidupan sosial politik. Saya memandang keliru privatisasi dalam arti seperti itu. Sebab agama tetap merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Rata-rata di negara Barat, di mana ada sekularisasi, diakui juga bahwa agama mempunyai peranan sebagai faktor sosial dan politis, bahkan seringkali diminta bantuan. Misalnya, dalam dunia pendidikan ada sekolah-sekolah Katolik atau Protestan, private school atau juga dalam dunia pendidikan di sekolah- sekolah negeri biasanya diberikan pelajaran agama, kendati pelajaran agama 478
Franz Dahler sekarang mengalami perubahan. Kalau dulu - saya ber-bicara mengenai Swiss karena saya paling tahu keadaannya - biasanya ajaran agama itu ditujukan pada agama tertentu. Ajaran agama Katolik dipisahkan dari ajaran Protestan, apalagi ajaran agama Islam. Sekarang di beberapa tempat mulai diadakan ajaran agama Islam. Di sekolah dasar masih ada tuntutan agar pengajaran agama diwajibkan. Sementara di sekolah negeri yang merupakan mayoritas, beberapa tahun yang lalu ada kecenderungan ingin menghapuskan ajaran agama. Tetapi ada yang protes: mengapa seorang murid harus pandai ilmu bumi, ilmu eksak, ilmu sosial, tapi da- lam ilmu agama dia bodoh? Dia seharusnya mengetahui agama juga. Dia harus diberikan penge- tahuan agama, tidak hanya me- ngenai agama Kristen, tetapi juga agama lain, seperti Islam, Hindu, dan Budha. Di Swiss agama Budha sangat diminati. Sekularisme adalah sikap yang terarah melulu akan hal duniawi tanpa memandang pemahaman agama, terlebih lagi kehidupan di akhirat... Sedangkan sekularisasi merupakan pemisahan antara urusan negara dan agama. Sekularisasi, mula-mula dalam gereja ditanggapi negatif dan ditakuti, Namun ajaran agama tidak boleh sampai menjadi tekanan buat anak didik, misalnya tekanan mengikuti kebaktian Kristen. Jadi ada pemisahan antara kebaktian dan pengetahuan. Dulu di bebe- rapa tempat masih ada pewajiban seperti itu. Sebelum pelajaran dimulai, ada doa, begitupun doa penutup ketika pelajaran usai. Sekarang tradisi seperti itu tidak ada lagi. Sehingga pelajaran agama bersifat pengetahuan dan kemudian diujikan, dengan begitu siswa mendapatkan nilai. Sebagaimana di Indonesia, agama menjadi mata pelajaran wajib dan diujikan. Tetapi tentu saja itu tidak sama di semua negara Eropa. sebagaimana sekarang juga dalam umat Islam. Dalam konsep itu seakan- akan agama diremehkan. Anggapan seperti itu bisa muncul dalam proses sekularisasi, tetapi sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab sekularisasi juga bisa membawa dampak yang positif bagi agama. Ada semacam koreksi terhadap sekularisasi yang cenderung memunculkan privatisasi agama. Koreksi ini dimunculkan oleh Jose Casanova dengan konsep deprivatisasi agama. Dengan menakar peran dan fungsi agama, melalui 479
Membela Kebebasan Beragama konsep deprivatisasi, dalam merespon persoalan yang tengah menimpa masya- rakat, kira-kira sampai batas mana agama secara efektif berpihak untuk kesejahteraan umum? Seperti yang tadi saya bilang, saya memberikan definisi tentang sekularisasi yang sebetulnya masih dalam tanda tanya: bagaimana urusan agama dipisahkan dari urusan negara? Apa urusan negara itu? Apa kaitan agama dengan kesejahteraan umum? Menurut saya, urusan agama juga tidak lepas dari kesejahteraan umum. Agama memperhatikan kesejahteraan umum, tetapi lebih dalam bidang spiritual berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan negara, dalam proses sekularisasinya, tidak menanyakan faktor Tuhan. Kendatipun, lagi-lagi, sudah disadari bahwa pemisahan mutlak antara urusan negara dan agama tidaklah mungkin. Fenomena pemisahan mutlak itu mungkin paling keras terjadi di Prancis. Bagaimana Anda menanggapi fenomena partai politik agama? Di mana posisi partai agama dalam arus sekularisasi? Partai politik agama di Jerman ada, yaitu Christlich Demokratsche Union (CDU); di Swiss juga ada, yakni Christliche Volkspartei (CVP). Tetapi tidak berarti bahwa semua orang Katolik masuk ke dalam partai itu. Saya secara pribadi tidak masuk partai itu, karena bagi saya ia terlalu kanan, sedangkan saya cenderung kiri dan lebih memperhatikan faktor keadilan sosial dan nasib orang miskin. Itu arah saya. Hal seperti itu lebih terpelihara dalam partai sosial demokrat daripada partai Katolik. Demikian juga di Jerman. Partai Katolik seringkali lebih dekat dengan kaum borjuis yang kaya. Walaupun tidak selalu demikian, sebab partai agama di beberapa daerah juga ada sayap berhaluan sosial. Bapak saya dulu ikut di situ. Dalam definisi sekularisasi yang Anda sebutkan tadi, apakah partai politik punya tempat dalam konsep pemisahan antara agama dan negara? Ya, masih punya tempat seperti terlihat di Swiss dan Jerman, sementara di Prancis, Inggris dan Amerika, tidak. Jerman speaking countries terdapat partai-partai yang menggunakan nama Katolik atau Kristen. 480
Franz Dahler Menurut pengamatan Anda, apa yang menjadi motivasi kalangan agama- wan berkiprah di dunia politik melalui partai politik agama? Kenapa mereka tidak memperjuangkan aspirasinya melalui partai politik sekular? Kenapa mesti ada partai agama? Di Amerika Serikat, tidak terdapat partai agama, hanya Demokrat, Republik, dan partai kecil-kecil lain. Di Inggris juga begitu. Di Itali sekarang partai Katolik tidak berarti lagi. Seperti di Indonesia juga, ada partai Kristen dan Katolik, tetapi tidak berarti bahwa partai itu menjadi pilihan orang- orang Kristen atau Katolik, yang justru kebanyakan memilih Golkar atau PDI. Di situ, bagi mereka, mungkin malah lebih mempunyai pengaruh, ada lebih banyak hasil dibandingkan dengan partai yang memakai bendera agama yang jelas. Artinya, apakah proses sekularisasi dan sekularisme yang terjadi di Barat, juga di dunia lain, memang meminggirkan agama? Liberalisme adalah pandangan yang mengutamakan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi juga menyangkut kebebasan pers, kebebasan agama dan kebudayaan seperti yang Tidak bisa disangkal, bahwa bahaya itu ada. Tetapi agama ha- rus berani menempuh risiko itu. Harus belajar positif, mengapa banyak orang menjadi ateis. Ka- dang-kadang bisa karena konsu- merisme atau sekularisme yang kian buruk, tapi kadang-kadang orang juga menjauhi agama atas per- timbangan yang lebih mendalam, karena kesalahan dan kekolotan para pimpinan agama sendiri yang kurang memperhatikan mental generasi muda. Sebagai tambahan informasi, bahwa di Barat anak-anak yang sudah mencapai rata-rata usia 16 tahun sudah menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kalau bapak-ibunya memaksa, mereka berontak. Saya pernah berbicara dengan anak-anak saya: "Kelihatan bahwa generasi muda sekarang meremehkan atau tidak mengindahkan agama". Mereka menjawab: "Bapak salah". Jadi tidak bisa ditafsirkan bahwa mereka, generasi muda di Barat, tidak punya penghargaan terhadap agama. Sementara itu, di tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia (HAM). Sebetulnya deklarasi HAM adalah cetusan dari spirit liberal. Liberal dalam arti historis, bukan dalam arti neoliberal. 481
Membela Kebebasan Beragama sekolah-sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah-sekolah menengah atas (SMA) ada pilihan sukarela antara mengikuti les agama atau tidak. Kebanyakan dari mereka masih memilih mengikuti les agama, karena agama masih dianggap hal yang tidak bisa diremehkan dan menjadi faktor penting dalam kehidupan. Tetapi jangan menyinggung atau membatasi kebebasan orang muda. Merekalah yang mau menentukan, tidak bisa ditakdirkan dari atas. Bahwa agama semakin mundur dan tersisihkan, bukankah itu fakta? Ya, secara resmi, di Barat orang yang pergi ke gereja semakin berkurang. Berbeda dengan yang saya saksikan di Indonesia dan Malaysia. Ketika saya pergi ke Malaysia, gereja penuh sesak. Saya menjadi iri hati. Mereka yang pergi ke gereja banyak juga orang muda. Waktu saya di Yogyakarta, dan masuk ke gereja, di kiri-kanan saya semua orang muda. Sedangkan kalau saya pergi ke gereja di Swiss, di kiri-kanan saya orang-orang yang seusia saya, atau malah lebih tua, kira-kira berusia di atas 50 tahun. Artinya, jika agama diartikan sebagai ibadah atau kebaktian, ya memang agama mundur. Tetapi dalam hal penghayatan filsafat hidup, saya kira, yang ateis itu minoritas. Mayoritas masih mengakui Tuhan. Minat untuk mempelajari filsafat atau teologi juga tidak berkurang. Kalau gereja Katolik mengalami kekurangan pastor, salah satu sebabnya banyak calon yang sebetulnya mempunyai minat dan bakat untuk menjadi pastor, namun tidak mau diwajibkan untuk tidak kawin (selibat). Tapi, lagi-lagi, minat generasi muda untuk mempelajari teologi tidak merosot. Dalam hal ini, minat terhadap agama, lebih-lebih dalam arti spiritual-psikologis (bahwa agama dibutuhkan untuk kesehatan jiwa dan pendalaman hidup) tidak merosot. Data tentang Eropa ini memang kasus yang khas Eropa, seperti kasus kartun Nabi Muhammad di Jyllan Posten, juga kasus di beberapa wilayah di Eropa, seperti Denmark, Ceko atau wilayah Skandinavia, di mana antiagama sudah menjadi life style, sebagai fashion. Ini tidak bisa dimungkiri. Pertanyaannya: kira-kira apakah sekularisasi itu ancaman atau keniscayaan? Saya kira orang Barat harus menemukan Tuhan dan agamanya secara baru. Konsumerisme yang merajalela membuat banyak orang lebih 482
Franz Dahler mementingkan nikmat hidup duniawi ketimbang agama yang meng- ajarkan cita-cita luhur. Ini praktik sekularisasi dalam arti sangat negatif. Tetapi ada juga sekularisasi dalam artian yang tidak bisa ditafsirkan negatif, yakni keinginan membina filsafat hidup atas pertimbangan pikiran mereka sendiri. Seperti tadi saya katakan bahwa disiplin teologi dan filsafat tetap diminati. Putra saya hampir masuk fakultas filsafat, dan putri saya sekarang masuk fakultas psikologi. Dalam psikologi pasti terdapat dimensi agama, materinya tidak bisa lepas dari agama. Jadi agama sebagai nilai hidup, saya rasa, tidak bisa begitu saja dibilang mundur, kalau saya boleh bicara atas nama generasi muda, yang saya masih menjaga banyak pergaulan dengan mereka. Tetapi, catatan yang paling pen- ting dari fenomena tersebut, ja- ngan sekali-kali mengharuskan agama kepada mereka. Pluralisme adalah kebhineka-tunggal- ikaan. Jadi kesatuan tidak begitu dipentingkan, sebab dapat menjadikan perbedaan hilang. Perbedaan tetap dihargai, bahkan sebaiknya harus tetap ada. Secara teologis, Tuhan sendiri menghendaki kebhinekaan. Hal itu terlihat dalam dunia tumbuhan dan Respon Vatikan terhadap fenome- na itu sendiri bagaimana? binatang, ada biodiversitas yang mengagumkan. Kemajemukan berlaku juga pada dunia manusia, sehingga Sebagai pimpinan tertinggi, Vatikan ingin mengkristenkan lagi generasi muda. Agenda ini disebut injilisasi, evangelisasi, atau penginjilan dalam bahasa Indo- nesia. Paus Johannes Paulus II, yang sudah meninggal dua tahun yang lalu, menganjurkan program evangelisasi. Generasi muda harus diajarkan lagi agama Kristen. Ini maksudnya baik. Tetapi jangan memper- tahankan hal-hal yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, misalnya pandangan puritan mengenai seksualitas. Generasi muda di Barat menen- tukan agama dan seksualitasnya sendiri. Perihal berhubungan seks dengan pacar, mereka sendirilah yang menentukan. Memang ada juga yang mau menunggu sampai perkawinan, tetapi yang demikian ini minoritas. Mayo- ritas anak muda berpandangan bahwa sebelum perkawinan harus ada ada perbedaan suku, bangsa, kebudayaan, bahasa dan agama. Pluralisme, secara teologis, mencerminkan cinta Tuhan akan kebhinekaan. 483
Membela Kebebasan Beragama pengalaman seksual. Sementara kalangan gereja masih bersifat puritan, lebih keras dari saya. Faktor seksualitas generasi muda itu sangat mem- pengaruhi mereka dalam menjauhi gereja. Mereka juga menolak larangan terhadap alat-alat kontrasepsi, seperti kondom dan sebagainya. Meskipun demikian, selalu ada minoritas yang masih setuju dengan larangan itu, terutama yang dibimbing oleh badan tertentu (Opus Dei, misalnya). Ketika Paus berkunjung ke Jerman dan Swiss, kaum mudanya berbondong- bondong seakan-akan mayoritas generasi muda mendukung Paus. Tetapi media massa memberikan kesan keliru, lantaran dalam kenyataan mayoritas tidak mendukung Paus dalam masalah ini. Apakah dengan kasus itu bisa dikatakan bahwa agama-agama formal, dalam hal ini Katolik atau Kristen, tidak memberikan suatu format yang bisa meng- akomodasi aspirasi dari kalangan sekularis? Jawabannya tidak mudah. Ada bagian-bagian dalam gereja yang me- mang kurang bisa menanggapi aspirasi kalangan sekularis. Tetapi, terutama setelah konsili Vatikan II (1962-1965), gereja tampak mengalami kemajuan besar. Konsili itu mengusahakan agar gereja beradaptasi dengan dunia modern, juga mulai melihat akan kebutuhan umat manusia untuk perdamaian dan keadilan sosial. Sekarang gereja mulai menyadari masalah kelestarian alam. Aspirasi gereja terhadap umat manusia itu sekaligus juga mendekatkan agama Katolik dan Kristen, bahkan membuka jalan, menuju pergaulan yang baik dengan agama Islam, Hindu, dan Budha. Sejauh menyangkut adaptasi dengan generasi muda, betapa terasa pengaruh positif gereja, karena kaum muda rata-rata lebih sadar akan masalah perdamaian, keadilan sosial, dan lingkungan yang diperjuangkan oleh sebagian gereja. Meskipun kaum muda bersimpati dengan sikap terbuka gereja, mereka tetap enggan pergi ke gereja pada hari Minggu. Mereka mungkin bersedia berdoa di alam bebas atau dalam perkemahan atau di suatu kebaktian yang diadakan secara khusus bagi mereka. Musik modern, band, nyanyian yang bergairah menarik mereka untuk ikut dalam kebaktian. Tetapi usaha ke arah itu masih kurang. Faktor musik sangat penting bagi generasi muda. Jadi lagu-lagu iman yang up to date seperti musik spiritual gaya Amerika berkenan sekali bagi mereka. Secara keseluruhan generasi muda tidak menyangkal relevansi agama. 484
Franz Dahler Kasus-kasus mengenai fenomena terpinggirkannya agama di setiap tempat berbeda-beda. Eropa, misalnya, punya style-nya sendiri. Berbeda dari Eropa, di Amerika agama masih tampil agak eksplisit dan mempunyai peran yang cukup penting. Berbeda lagi di negara-negara Timur, misalnya di Indonesia atau negara-negara Arab, di sini agama masih memunculkan bentuk yang lebih eksplisit dalam kehidupan publik. Menurut Anda, kenapa kasusnya berbeda-beda? Saya sendiri bertanya pada diri sendiri kenapa perbedaan antara Amerika dan Eropa itu begitu mencolok. Gereja-gereja di Amerika masih penuh, dan banyak aliran-aliran atau sekte-sekte agama baru yang muncul. Sedangkan di Eropa, meskipun juga terdapat hal-hal yang semacam itu, namun masih kalah jauh dibandingkan dengan Amerika. Lebih mempri- hatinkan lagi di Prancis atau Jerman Timur yang dulu komunis. Masya- rakat Jerman Timur rata-rata tidak peduli pada agama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pluralisme, secara teologis, mencerminkan cinta Tuhan akan Banyak faktor, tidak bisa satu dimensi saja. Bisa saja faktor kon- sumerisme dan kemakmuran yang me-'ninabobokan'. Negara- negara sekarang bertambah kaya. Dulu, 100 tahun yang lalu, daerah di mana saya tinggal masih diang- gap miskin. Sekarang hanya sedi- kit penduduk yang miskin, terutama imigran-imigran. Kemewahan yang terlampau mencolok. Anak-anak keluarga kaya yang baru berusia 20 tahun sudah dihadiahkan mobil oleh orang tua mereka. Dengan mobil mereka bisa ke sana-kemari. Lalu hari Sabtu dan Minggu maunya ke disko dan pulang sangat malam. Saya tidak suka menyaksikan kenyataan yang demikian. Tetapi kalaupun saya berontak tak ada gunanya. kebhinekaan. Pluralisme dalam arti politis berarti bahwa setiap lapisan masyarakat punya hak hidup. Setiap jenis masyarakat punya hak untuk hidup. Di Eropa, meskipun masyarakatnya jarang ke gereja, mereka masih beretika, dalam pengertian menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Tetapi di Amerika, gerejanya penuh dengan jemaat namun mereka kurang beretika, agak barbar. 485
Membela Kebebasan Beragama Dengan kata lain, Eropa lebih spiritual. Dalam praktik sekularisme atau sekularisasi di masing-masing tempat, adakah dasar ideal yang membuat adanya kesamaan yang hendaknya perlu dicapai oleh sebuah negara, dan dalam wilayah seperti apakah sehingga praktiknya menampilkan wajah yang tidak seragam? Bagaimana jika dibandingkan dengan model Inggris, Kanada atau Turki serta negara-negara di dunia belahan Timur? Ini suatu catatan yang baik dari Anda. Untuk kami orang Eropa - saya tidak hanya berbicara secara pribadi, tetapi untuk generasi muda di Eropa - Amerika Serikat adalah negara yang menjengkelkan. Perang, yang dicetuskan oleh presiden Bush misalnya, sama sekali tidak didukung. Malahan Islam masih dapat sedikit simpati. Dulu Eropa bersimpati pada Israel, sekarang pemerintah-pemerintah masih berpura-pura bersimpati pada Israel, namun tidak demikian dengan rakyat. Mereka berada pada pihak Palestina. Saya dulu juga mendukung Israel. Saya tidak berkata bahwa negara Israel hendaknya hilang, ia tetap punya hak eksistensi, tidak seperti pernyataan Ahmadinejad dari Iran yang ingin melenyapkan Israel. Jadi, Israel mempunyai hak eksistensi, sayangnya mereka sudah keterlaluan. Sekarang Amerika masih terus mendukung Israel, itu sama sekali tidak bermoral bagi kita. Demikianpun dalam bidang perlindungan alam, Eropa lebih maju daripada Amerika. Environment conscience Amerika ketinggalan sekali. Amerika menghabiskan sepertiga atau seperempat tenaga dari seluruh dunia. Amerika adalah salah satu negara yang tidak mau menandatangani protokol Kyoto mengenai pemanasan global. Maka dalam etika lingkungan dan masalah keadilan, Eropa lebih maju. Namun harus diakui juga bahwa dalam universitas- universitas Amerika dan di pelbagai perusahaan, etika ekonomi lebih ber- kembang daripada di Eropa. Amerika merupakan masyarakat yang sangat multikultural, yang tetap mempunyai potensi besar untuk masa depan. Jadi format negara sekular yang mana, apakah model Eropa, Amerika, Kanada yang dapat menciptakan tatanan hidup bersama yang lebih harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan? Ditinjau dari segi sekularisasinya, baik model Amerika, Kanada maupun kebanyakan negara Eropa, terutama bagian Utara, cukuplah meyakinkan, dengan realisasi yang berbeda-beda. Yang menjadi masalah adalah Timur 486
Franz Dahler Tengah, seperti Israel dan kebanyakan negara Arab. Meskipun di Israel berlaku demokrasi, namun golongan agama Yahudi yang keras terlalu berpengaruh. Sedangkan mahkamah Agung di Israel masih punya keberanian melawan kebijakan pemerintah. Saudi Arabia, Sudan, dan Yaman merupakan negara agama yang keras, terpengaruh oleh aliran Wahhabisme. Ada juga negara Arab yang cukup progresif seperti Oman. Menurut United Nations Development Program (UNDP) report kekayaan negara di negara itu terbagi dengan baik dan pendidikan anak-anak terjamin. Meskipun begitu, orang Eropa seringkali kurang tahu perbedaan di antara negara-negara Islam. Mereka menyamaratakan semua. Sekarang saya tahu bahwa ada cukup banyak perbedaan antara negara-negara itu. Dalam agama, relativisme positif berarti selalu menghubungkan atau membandingkan diri dengan agama Baru saja saya pulang dari Ma- laysia. Saya menyaksikan perbe- daan yang cukup berarti antara Malaysia dan Indonesia, meskipun negaranya dekat dan bangsanya hampir sama. Bedanya, di Ma- laysia berlaku syariat Islam. Tetapi orang Kristen di situ tidak banyak mengeluh, meskipun tetap saja masih terdapat kekhawatiran pada diri mereka. Mereka masih ber- pikir siapa tahu pada suatu saat keadaannya bisa memburuk. Se- karang saja telah ada gerakan anti- murtad di Malaysia yang menuntut agar orang Islam yang masuk Kristen bisa dihuku m, harus masuk camp konsentrasi, rehabilitation center dan sebagainya. Tetapi ketika saya bertanya tentang kepastian hukum, bagaimana kalau gereja dirusak atau dibakar di Malaysia? Pendeta sendiri menjawab, pasti akan mendapatkan hukuman. Di Sabah, di Kinabalu, sepertiga umatnya beragama Kristen. Saya heran sekali dalam perjalanan ke gunung Kinabalu, saya tidak melihat masjid, melainkan berturut-turut gereja Katolik. Penduduknya kebanyakan Katolik. Ini tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaysia merupakan negara Islam yang moderat. lain; mau belajar dari agama lainnya (misalnya orang Kristen bisa belajar dari semangat puasa Islam). Menyadari, bahwa setiap agama sebenarnya bisa memberikan keselamatan dan kedamaian, maka setiap orang harus menuruti hati nuraninya; berusaha memperdalam agama; mencari kebenaran dan keyakinan, bahkan lewat studi dan tukar pikiran. 487
Membela Kebebasan Beragama Dalam konsepsi Anda, apakah negara memang harus mendorong sekularisasi atau membiarkan sekularisasi itu berjalan secara alamiah? Atau mungkin seperti pertanyaan sebelumnya bahwa harus ada formulasi khusus untuk setiap negara, sementara proses sekularisasinya tidak harus disamakan? Sekularisasi hendaknya berjalan secara alamiah. Itu pandangan saya pribadi. Biarkan kekuatan rakyat bergerak sendiri ke arah itu menurut sejarah dan kebudayaan negara masing-masing. Jadi, proses sekularisasi bebeda-beda, sebagaimana saya paparkan tadi. Membiarkan sekularisasi berjalan secara alamiah, meskipun dalam negara agama semacam Arab Saudi atau Iran? Kalau bisa alamiah. Tetapi karena Saudi Arabia itu negara feodal maka perkembangan secara alamiah hampir tidak bisa. Oleh karena itu, mungkin di Saudi Arabia dibutuhkan pemberontakan. Kalau di Iran, pernah ada harapan ketika di bawah presiden yang dulu, sebelum Ahmadinejad, Mohammed Khatami. Bagaimanapun masih ada harapan yang bisa dicapai untuk menuju Iran ke arah yang lebih baik, karena banyak penduduk yang berpendidikan cukup tinggi dan berpikirnya sekular, yang tidak suka pada para senior yang konservatif yang mengawasi kesusilaan dan keamanan. Mereka, para pemimpin dari generasi tua, tidak disukai oleh mahasiswa, terutama perempuan. Perempuan cukup kuat di Iran. Pada hemat saya, Iran adalah suatu negara yang mempunyai potensi spiritual yang menumbuhkan harapan. Saya pernah melihat film-film Iran yang sangat bermutu. Satu film yang saya ingat, menceritakan seorang pemuda 15 tahun yang disuruh ziarah ke Mekkah oleh bapaknya. Dia berkata, "saya tidak mau". "Mengapa kamu tidak mau?", bapaknya bertanya. "Karena memboroskan banyak uang, lebih baik saya pakai uang itu untuk orang miskin". Itu juga pernah dikatakan oleh mistikus Al-Hallaj (858-922 M), yang dijatuhi hukuman mati. Film tadi diproduksi oleh negara Islam. Itu tanda kebangkitan spirit yang cukup tinggi. Saya sangat bersimpati kepada pemuda di film itu. Bagi saya, kebaktian selalu nomor dua. Yang pertama dalam agama adalah cinta kepada Tuhan dan manusia, perikemanusiaan, 488
Franz Dahler keadilan sosial, bukan kebaktian. Kebaktian harus memberikan spirit ke arah itu, jangan dimutlakkan. Pemuda Iran itu memahami inti sari agamanya. Ini juga berlaku untuk gereja-gereja Kristen. Saya kenal satu keluarga di Jakarta yang terus-menerus melakukan kebaktian tiap minggu, tapi melalaikan kewajiban terhadap ibunya yang sudah tua. Kebaktian adalah nomor dua, nomor satu adalah pengabdian kepada manusia. Dalam film tadi pesan seperti itu kentara sekali. Pemuda itu akhirnya tidak jadi berangkat ke Mekkah, mes- kipun itu suatu kewajiban yang sangat tinggi dalam agama Islam. Saya tidak mengatakan bahwa ziarah ke Mekkah itu tidak baik, tetapi sekunder, jika dibanding- kan dengan melakukan keadilan dan perikemanusiaan. Saya kira, Nabi Muhammad sendiri akan setuju kalau saya bicara begitu. Bacalah al-Quran: 107 (al-Mâ'ûn). Ajaran agama tidak boleh sampai menjadi tekanan buat anak didik, misalnya tekanan mengikuti kebaktian Kristen. Jadi ada pemisahan antara kebaktian dan pengetahuan. Anda tadi mengatakan bahwa corak keberagamaan di negara-negara Islam beragam, tetapi secara umum memang agama sangat kuat di sana. Per- tanyaan saya pertama tadi adalah kenapa muncul perbedaan-perbedaan itu? Amerika dan Eropa berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kenapa di Eropa terkesan agama dipinggirkan, karena memang ada sejarah masa lalu di mana agama begitu menindas. Sementara di Amerika tidak ada sejarah penindasan yang dilakukan oleh agama. Tetapi ini menjadi masalah ketika kita melihat dunia Islam. Ternyata, setidaknya menurut Dawam Rahardjo, penindasan yang terjadi di dunia Islam justru lebih kuat daripada yang terjadi di Eropa. Saya tidak bicara terlalu pro-Barat. Waktu tentara Spanyol merebut Amerika Selatan, mereka melakukan kekerasan terhadap bangsa asli Indian dan memaksakan agama katolik. Jadi pernah ada penindasan, bahkan di Eropa. Tetapi mungkin satu keunggulan Barat sekarang ini adalah kesadaran akan kebebasan pribadi dan perkembangan individu. Individualisme dalam arti negatif adalah egoisme. Individualisme dalam arti positif adalah perkembangan kepribadian yang mantap, berani melawan dan tidak takut 489
Membela Kebebasan Beragama kepada atasan, otonom dalam arti positif. Ini mungkin satu kekhususan Barat dan saya tidak tahu dari mana akarnya. Mungkin juga dari agama Kristen, karena dalam agama Kristen martabat manusia mendapat perhatian utama - kendati kemudian juga dilupakan di banyak tempat - termasuk juga dalam kepemimpinan. Kita melihat teladan Yesus sendiri, seorang yang sangat berkemanusiaan. Itulah yang menjadikan saya tertarik pada kepri- badiannya. Perikemanusiaan menjadi cita-cita utama bagi dia dan teladan itu tidak pernah lenyap dalam sejarah gereja. Artinya, kesadaran akan martabat manusia itu hidup terus. Dalam Islam juga, terutama pada abad ke-9 sampai ke-12, terdapat kesadaran akan martabat manusia yang tinggi. Sekarang, sedikit kritik terhadap agama Islam, pada hemat saya, Islam terlalu mementingkan hukum. Buku Dawam Rahardjo sendiri, Islam dan Transformasi Budaya, yang saya suka itu, terus bicara tentang hukum. Mengapa hukum? Dalam gereja Abad Pertengahan hukum juga dipen- tingkan padahal sebenarnya hukum itu sekunder. Yang paling utama adalah cinta kepada Tuhan dan sesama. Bukan berarti bahwa tidak boleh ada hukum. Perlu ada disiplin, saya tidak menyangkal perlunya hukum. Tetapi syariat Islam terlalu mementingkan hukum. Kemarin ketika saya ke tempat orang miskin di Cilincing, saya bertanya kepada sopir saya, seorang yang beragama Islam dan masih sangat muda, "apakah Anda setuju syariat Islam?" Dia berkata, "wah repot, disuruh segala-galanya". Jadi menurutnya, dalam syariat Islam, semua diatur, banyak hal diharamkan dan mudah dikafirkan oleh penguasa hukum. Tetapi dalam Islam sendiri sebenarnya ada arus lain, yaitu arus tasawuf, mistik. Mereka tidak terlalu mementingkan hukum, tetapi yang utama adalah pergaulan pribadi dengan Tuhan. Saya membaca buku Seyyed Hossein Nasr Islamic Spirituality Manifestations mengenai sufisme di Asia tenggara, suatu studi yang memperkaya Islam. Pengarang tidak terus-menerus berbicara mengenai hukum, tafsiran hukum, melainkan pengalaman serta peng- hayatan akan Allah dan manusia yang mendalam. Dalam gereja Katolik dulu - dan kadang-kadang sekarang juga masih - ada kecenderungan untuk mengatur semuanya. Generasi muda kurang suka pada gereja, karena terdapat terlalu banyak larangan dalam seksualitas. Dulu ciuman baru boleh kalau sudah bertunangan, tidak boleh menggunakan alat kontra- sepsi, tidak boleh menyentuh tubuh pacar. Waktu saya berumur 8 tahun, 490
Franz Dahler saya menganggap menyentuh alat kelamin sendiri itu dosa, karena guru agama mengajarkan begitu. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau saya ke toilet, saya harus menyentuh alat kelamin saya. Lalu ada pertarungan antara akal budi dalam diri saya dan ketaatan pada hukum agama. Untunglah akal budi dalam diri saya menang. Mengenai peraturan perundangan tentang pornografi, terutama Rancangan Undang-Undang Anti- Pornografi dan Pornoaksi (RUU- APP) yang menjadi kontroversi di Indonesia, menurut saya, jangan semuanya serba dilarang dan me- lemparkan kesalahan terutama pada perempuan. Karena jika ti- dak demikian, akan tidak produk- tif, sebagaimana menjadi kekha- watiran sopir itu: wah sangat repot kalau pemerintah menerapkan syariat Islam. Saya kira itu reaksi spontan dan jujur dari masyarakat. Satu keunggulan Barat sekarang ini adalah kesadaran akan kebebasan pribadi dan perkembangan individu. Individualisme dalam arti negatif adalah egoisme. Individualisme dalam arti positif adalah perkembangan kepribadian yang mantap, berani melawan dan tidak takut kepada atasan, otonom dalam arti positif. Analisis Anda menarik, bahwa hukum (syariah) yang terlampau dipen- tingkan dalam Islam berimplikasi terhadap kemunduran atau konservatisme Islam. Tetapi, mungkin ada faktor lain yang turut manyebabkan hal tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak adanya pemberontakan atau perubahan yang berarti dalam dunia Islam disebabkan oleh begitu kuatnya sufisme. Sebab, penekanan tasawuf yang cenderung mengabaikan hal-hal yang duniawi. Bagaimana pandangan Anda? Hal seperti itu memang ada dalam sufisme. Tetapi, saya pernah mem- buat serangkaian kuliah di Universitas Zurich mengenai pengalaman Tuhan di pelbagai agama, dari sana saya menemukan bahwa salah satu paham tasawuf sejati adalah tidak menghina hal duniawi, bahkan mau berke- cimpung dalam politik. Dalam Islam contohnya adalah Munir yang dibunuh dalam pesawat terbang itu. Tetapi dia bukanlah seorang sufi? 491
Membela Kebebasan Beragama Dia bukan sufi, tetapi dia hidup dari semangat agama. Kekuatan spiritualnya jelas dari agama Islam, bukan dari Kristen. Dalam arti tertentu, sikap dia yang begitu kuat karena didasarkan pada iman. Jadi iman sejati tidak perlu mengarah secara resmi kepada sufisme, tetapi mengarah pada pengalaman sufi, pengalaman mistik, yaitu tasawuf yang tidak melarikan diri dari dunia, malahan berkecimpung dalam dunia. Inilah juga sikap saya pribadi. Pendeta Jerman Dietrich Bonhoeffer, yang melawan sistem otoriter Hitler, jelas seorang mistikus. Surat-suratnya kepada tunangannya jelas menandakan bahwa dia seorang mistikus. Dia mengalami dan menyadari bimbingan Tuhan dalam hati. Itu berarti mistik. Jadi, sufisme memiliki wajah yang lain: mengiyakan dunia. Saya sangat terpesona oleh Ibn Arabi (1165-1240 M). Katanya ia masuk ke dunia mistik karena pengalaman cinta perempuan. Cinta kepada perempuan biasanya dianggap duniawi. Lain hal lagi dengan al-Hallaj, yang pernah mengkritik pemerintahnya di Baghdad. Dia jelas berpolitik. Memang saya tahu bahwa al-Hallaj adalah figur kontroversial dalam dunia Islam, karena dia pernah mengucapkan pernyataan yang sulit dicerna: anâ al-Haqq. Jadi, seorang sufi belum tentu melarikan diri dari dunia. Sampai batas tertentu memang kita perlu menjauhi dunia untuk mencari yang transenden, mencari Tuhan. Kalau sibuk terus, tidak akan menemukan Tuhan. Sebaiknya kita menjauhkan diri dari dunia untuk sementara, kemudian kembali ke dunia ini menjadi manusia baru. Apakah tasawuf yang Anda maksudkan itu bukan dalam arti gnostisisme? Ya, bukan dalam arti gnostis. Gnostis itu merupakan pelarian dan terlalu mementingkan kerahasiaan, terlalu eliter dan sebetulnya meren- dahkan keduniawian. Yesus tidak pernah merendahkan keduniawian. Dia menghargai dunia materi. Yang sekarang termasuk dalam dunia materi adalah teknologi, seperti komputer. Saya sangat berterimakasih dengan keberadaan komputer. Demikian halnya dengan mobil. Kalau mobil dihargai, diperlakukan dengan baik, ia akan bertahan dua kali lebih lama dari yang biasa. VW yang saya beli pada 1972, masih berjalan di Jakarta. Cinta akan alam dan materi terkandung dalam setiap agama, juga dalam agama Hindu dan Budha. Budha, misalnya, sangat mencintai 492
Franz Dahler binatang dan tidak membunuhnya. Bahkan banyak penganut agama Budha tidak makan daging. Jadi, agama yang sejati tidak akan menghina materi, justru menghargainya, termasuk seksualitas. Tadi Anda menyinggung perihal ketegangan antara putusan gereja dengan akal budi. Dalam konteks sekularisasi, ada diferensiasi antara negara dan agama. Diferensiasi itu juga berlaku dalam pembedaan antara agama dan ilmu pengetahuan, antara wahyu dan akal. Bagaimana Anda melihat relasi antara ilmu pengetahuan dan agama, antara akal dan wahyu? Agama jangan menjauhi akal budi. Islam pada abad ke-9, 10, 11, 12 melebihi agama Kristen, dengan tokoh-tokoh intelektual besar seperti Ibn Rusyd, Ibn Sina, al-Biruni, al-Farabi, Ibn Arabi. Pada masa itu umat Islam dengan bagus melakukan perkawinan antara wahyu dan ilmu pengeta- huan alam. Mereka sangat mem- perhatikan hasil-hasil dari ilmu pengetahuan. Kaum Mu'tazilah, dalam sejarah Islam, mempertim- bangkan pentingnya filsafat Yunani, bukan hanya wahyu. Jadi relasinya tidak berat sebelah. Tuhan menganugerahkan akal budi agar kita berpikir dan dengan demikian memperdalam iman. Baru setelah Baghdad runtuh oleh tentara kafir Mongolia, umat Islam mengatakan: "kita harus kembali ke wahyu". Kemudian wahyu dimutlakkan dan akal budi diremehkan. Liberalisme, yang berasal dari revolusi Prancis, mengutamakan kebebasan manusia dengan tidak melupakan persaudaraan dan kesamaan. Kemudian gerakan sosialisme lebih memper-juangkan persamaan dan persaudaraan, sedangkan liberalisme lebih mengutamakan kebebasan pribadi, yang diperjuangkan dalam struktur negara yang disebut demokrasi. Ini liberalisme yang historis. Ketegangan antara agama dan ilmu alam dalam gereja Katolik kentara sekali pada kasus Galileo Galilei, yang memperkenalkan sistem heliosentris, dan Darwin, yang mengajarkan teori evolusi. Dalam kasus tersebut, agama tidak bisa mendiktekan pandangannya secara dominan. Kendati demikian, semua pihak harus rendah hati, mengakui bahwa pengetahuan kita tetap terbatas dan tidak bisa meraih kebenaran mutlak, 493
Membela Kebebasan Beragama juga dalam agama. Kebenaran mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan, tidak bisa dimiliki oleh seorang manusia. Mengakui keterbatasan itu memerlukan kerjasama, tukar pikiran. Dalam hal seksualitas misalnya gereja Katolik kurang mendengarkan penyelidikan psikologi bahwa masturbasi belum tentu merupakan dosa besar atau kelainan psikis. Prasyarat bagi kemajuan suatu bangsa adalah luasnya ruang kebebasan. Di sinilah liberalisme hendaknya menjadi semangat yang mendasarinya. Celakanya, liberalisme sering disalahpahami oleh banyak orang. Mereka memahami liberalisme sebagai kebebasan tanpa batas yang mengakibatkan dekadensi moral. Liberalisme juga dipahami sebagai suatu paham yang akan memunculkan benih-benih kolonialisme dan imperialisme, karena membiarkan kapitalisme semakin menguat. Pemahaman macam apakah yang seharusnya diberikan kepada khalayak umum tentang liberalisme? Sebaiknya kita membedakan antara liberalisme dan neo-liberalisme. Liberalisme, yang berasal dari revolusi Prancis, mengutamakan kebebasan manusia dengan tidak melupakan persaudaraan dan kesamaan. Kemudian gerakan sosialisme lebih memperjuangkan persamaan dan persaudaraan, sedangkan liberalisme lebih mengutamakan kebebasan pribadi yang diperjuangkan dalam struktur negara yang disebut demokrasi. Ini liberalisme yang historis. Lalu satu aspek dari liberalisme adalah kebebasan hak milik pribadi, yang sangat berkembang di dunia Barat. Dari sinilah kemudian liberalisme mulai mengambil ciri yang agak antisosial. Kebanyakan orang borjuis masuk ke partai-partai liberal. Namun demikian liberalisme dari setiap negara berbeda-beda. Di Swiss nama liberal berbunyi positif. Di Jerman juga ada partai liberal. Rata-rata partai liberal lebih dekat dengan kelas menengah dan kelas orang kaya. Sedikit demi sedikit berkembang neoliberalisme, yang mendapat angin setelah jatuhnya komunisme pada tahun 1989, waktu tembok Berlin runtuh. Kendali- kendali yang bisa membatasi hak milik pribadi mulai hilang. Seakan-akan setiap orang mempunyai hak milik pribadi yang mutlak, tidak pandang bulu terhadap akibat sosial apapun. Dalam bidang perusahaan berkembang obsesi mengenai profit dalam jangka pendek. Perusahaan besar berpandangan bahwa jika profit dalam setengah tahun menurun, misalnya dari 10% 494
Franz Dahler menjadi 8%, harus menjadi gelisah. Sebagai akibat mungkin sebagian buruh dan pegawai dibebastugaskan atau diusahakan fusion dengan perusahaan lain, sehingga pengangguran bertambah. Ini mental neoliberalisme atau neokapitalisme. Neoliberalisme mendapat tantangan dari dunia Barat sendiri, terutama dari partai-partai sosial demokrat, tidak jarang juga dari gereja Kristen dan Katolik. Sebenarnya kata asli 'liberal' sendiri memiliki arti yang dekat sekali dengan kebebasan manusia. Dalam kasus karikatur Muhammad, misal- nya, kentara sekali perbedaan kebudayaan. Mungkin mayoritas masyarakat Barat tidak setuju dengan karikatur itu. Tetapi me- reka juga tidak setuju jika surat kabar yang menerbitkan karika- tur itu dibredel atau dihukum. Mereka berpendapat bahwa ke- bebasan pers lebih penting dari- pada ketersinggungan pihak lain. Ini liberal dalam arti yang agak esensial. Agama tidak bisa mendiktekan pandangannya secara dominan. Kendati demikian, semua pihak harus rendah hati, mengakui, bahwa pengetahuan kita tetap terbatas dan tidak bisa meraih kebenaran mutlak, juga dalam agama. Kebenaran mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan, tidak bisa dimiliki oleh seorang manusia. Mengakui keterbatasan itu Seorang sarjana ekonomi Austria, yang mendapatkan ha- diah Nobel, menjadi bapak dari neoliberalisme, yaitu Friedrich August von Hayek. Menurut dia keadilan sosial untuk suatu perusahaan adalah nonsense. Menurutnya, perusahaan modern tidak bisa memperhatikan segi keadilan sosial. Dia sangat berpengaruh di kalangan neokapitalisme atau neoliberalisme. Zürcher Zeitung, surat kabar paling berwibawa di Swiss, rubrik ekonominya mengikuti pandangan neoliberal. Namun surat kabar itu cukup terbuka untuk kebebasan pandangan dan terkadang dimuat juga tulisan-tulisan yang melawan pandangan itu. Saya bertanya kepada seorang mahasiswa fakultas ekonomi St.Gallen Swiss, apakah teori ekonomi dari von Hayek dan Milton Friedman (ekonom asal Amerika) masih berlaku. Menurutnya masih sangat berlaku, mempengaruhi keputusan-keputusan perusahaan besar, dunia perdagangan dan keuangan. Di sini kritik Islam dan Kristen terhadap neokapitalisme bisa menyatu. memerlukan kerjasama, tukar pikiran. 495
Membela Kebebasan Beragama Kalau umat Kristiani sendiri, bagaimana pandangannya terhadap neo- liberalisme? Gereja-gereja, juga Paus Johannes Paulus II, persekutuan Kristen eku- menis sedunia mengecam secara tajam neoliberalisme dan neokapitalisme. Mengenai liberalisme historis, Bung Karno terlalu menjelek-jelekkan liberalisme, demokrasi liberal, sehingga nama liberal mendapatkan konotasi negatif di Indonesia. Sebaliknya, kalau orang di Swiss bilang, bahwa saya liberal, itu pasti merupakan pujian. "Orang liberal" berarti orang yang jembar atine (lapang dada), tidak kikir, berjiwa pluralis. Menurut Anda definisi kata liberal itu sendiri seperti apa? Liberalisme adalah pandangan yang mengutamakan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi juga menyangkut kebebasan pers, kebebasan agama dan kebudayaan seperti yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia (HAM). Sebetulnya deklarasi HAM adalah cetusan dari spirit liberal. Liberal dalam arti historis, bukan dalam arti neoliberal. Apakah betul bahwa liberalisme itu akan bermuara pada sikap permisif, kekacauan dan sebagainya? Demokrasi sama sekali tidak berarti bisa bertindak seenaknya. Dalam sistem demokrasi kedisiplinan sangat ditekankan secara ketat. Kalau orang tidak mematuhi aturan permainan liberal, dia bisa dihukum. Misalnya kalau kejaksaan agung terbukti korupsi atau dipengaruhi eksekutif, bisa dituntut sampai dipecat. Jadi dalam demokrasi liberal ada aturan yang harus ditaati. Hal ini bisa dibandingkan dengan sepak bola, ada wasit resmi. Untuk itu rakyat sendiri dengan bantuan media massa, harus turut memperhatikan fairness dalam permainan. Jadi kalau pemerintah melakukan pelanggaran dalam suatu keputusan, pasti akan ada reaksi. Maka adalah kekeliruan besar jika liberal disamakan dengan kekacauan. Justru, liberal itu tertib. Tapi ketertiban yang bukan paksaan dari atas, melainkan kesadaran sendiri. Kita sadar bahwa ketidaktertiban akan menghancurkan demokrasi. Kalau dalam suatu voting mayoritas menang 496
Franz Dahler dan minoritas melakukan protes dengan kekerasan, hal itu tidak diterima. Minoritas harus tunduk kepada mayoritas. Tapi mayoritas juga tidak boleh sombong, mereka harus memperhatikan kepentingan minoritas. Sedapat mungkin diadakan kompromi lewat parlemen untuk mengakomodasi kepentingan minoritas. Permainan demokrasi itu berdisiplin atas dasar kedaulatan rakyat sendiri. Saya mengakui bahwa apa yang digambarkan sekarang ini terlalu ideal tetapi sebenarnya tidak jauh dari kenyataan. Sebab hal itu betul-betul merupakan cita-cita masyarakat demokratis. Perbincangan kita tentang liberalisme sudah memasuki wilayah sistem. Dalam liberalisme, tujuan yang paling penting adalah bagaimana negara bisa melindungi dan menjamin hak dan kebebasan warga negara. Bagaimana Anda melihat konsep negara dalam konteks liberalisme, apakah harus berbentuk minimum state, membiarkan warga negara menentukan nasibnya sendiri? Negara harus menguatkan daya masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi seenaknya, biarpun atas nama rakyat. Tetapi demokrasi juga tidak berarti bahwa pemerintah tidak berwibawa. Di Prancis, sebelum Perang Dunia II, jika ada suatu keputusan pemerintah yang ditolak oleh DPR, pemerintah langsung mengundurkan diri. Sistem ini sudah ditinggalkan. Pemerintah berhak bertindak dalam kerangka yang diberikan kepadanya oleh DPR atau langsung oleh rakyat. Presiden seumur hidup berlawanan dengan sistem demokrasi. Sekarang ada kemajuan besar di Indonesia, bahwa presiden tidak berkuasa lagi seumur hidup. Pemerintah yang berwibawa dihargai oleh rakyat. Perlu dan boleh ada kritik. Untuk itu kebebasan media massa sangat penting. Dalam hal ini pun Indonesia maju sejak presiden Habibie. Kritik harus berdasarkan fakta dan menghindari penghinaan. Terkait dengan demokrasi, yakni problem minoritas dan mayoritas, bahwa kritikan orang selama ini terhadap demokrasi adalah kekhawatiran pada sistem ini yang dapat jatuh ke dalam mayoritarianisme, di mana kepen- tingan mayoritas begitu diutamakan sehingga menindas yang minoritas. Bagaimana pandangan Anda? 497
Membela Kebebasan Beragama Dalam demokrasi baik kepentingan kelompok maupun individu perlu diperhatikan. Kelompok-kelompok masyarakat seperti kaum buruh, tani, nelayan, usahawan dan sebagainya bisa berkecimpung dalam salah satu partai untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Partai-partai itu sering berlawanan, misalnya para buruh terhadap usahawan. Serikat buruh lebih condong ke partai sosialis yang kiri, sedangkan para usahawan ke partai kanan. Namun partai-partai bisa juga bernegosiasi. Seperti contohnya di pemerintahan Jerman sekarang. Pemerintahan kanselir Angela Merkel merupakan suatu negosiasi antara partai kiri dan kanan, atau yang dianggap kurang lebih kanan. Mereka bisa berkompromi. Itu penting untuk sistem demokrasi. Jadi tidak terus-terusan keras pada pandangannya saja. Saya mendengar di Indonesia terlalu banyak partai. Tidak setiap pandangan pribadi atau golongan harus disertai dengan pendirian partai. Jadi harus belajar negosiasi, kompromi. Memang bisa ada kompromi busuk. Tetapi juga ada kompromi yang menyelamatkan kesejahteraan negara. Sehingga kepentingan minoritas tidak disingkirkan. Praktik dari pandangan bahwa demokrasi adalah sistem di mana yang paling berkuasa adalah yang mayoritas, tampak tercermin di Indonesia dengan dite- rapkannya perda-perda syariah. Padahal, syariat Islam itu sendiri dalam pe- ngertian yang normatif adalah sistem yang antidemokrasi. Menurut Anda? Di Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Jika mayoritas terlalu memaksakan kehendaknya, misalnya menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara, akibatnya minoritas seperti Hindu, Kristen dan sebagainya dikesampingkan, menjadi warga negara nomor dua. Ini bertentangan dengan spirit demokrasi. Ini harus ditolak. Dalam hal ini, saya ikut memperjuangkan hak-hak Kristen. Bagaimana caranya agar demokrasi tidak dimanfaatkan untuk tujuan- tujuan nilai yang antidemokrasi? Itu dapat dicapai lewat pendidikan. Pendidikan itu sangat penting, mulai dari TK sampai universitas. Saya kecewa karena gaji guru sekolah dasar (SD) di Indonesia terlalu rendah. Ini harus dirombak secara total. Guru SD 498
Franz Dahler merupakan suatu jabatan yang sangat penting. Bukan hanya mengajar bahasa atau matematika, melainkan akhlak. Semangat demokrasi hanya bisa dicapai lewat alat-alat pendidikan. Media massa termasuk bagian dari pendidikan. Sebab ia bisa edukatif. Contoh media massa yang seperti itu di Indonesia Kompas atau Tempo, misalnya, yang seringkali ada kolom-kolom yang berdasarkan ilmu yang cukup edukatif, tidak hanya hiburan. Mencapai demokrasi secara cepat tidak mungkin. Itu membutuh- kan waktu yang panjang. Jika mayoritas terlalu memaksakan kehendaknya, misalnya menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara, akibatnya minoritas seperti Hindu, Kristen dan sebagainya dikesampingkan, menjadi warga Artinya, apakah demokrasi sebagai sebuah sistem politik tidak mem- punyai tali pengaman untuk mem- pertahankan dirinya dari gerakan- gerakan yang bisa membunuh demokrasi itu sendiri? Misalnya pembajakan demokrasi yang dilakukan oleh Hitler. Nazi di Jerman menang melalui proses demokrasi, melalui Pemilu. Setelah berkuasa, Nazi menghapus demokrasi. negara nomor dua. Ini bertentangan dengan spirit demokrasi. Ini harus ditolak. Dalam hal ini, saya ikut memperjuangkan hak-hak Kristen. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengajarkan politik di lembaga- lembaga pendidikan agar masyarakat melek politik. Pada saat Hitler berkuasa, rakyat Jerman kecewa karena negaranya kalah dalam Perang Dunia I, sementara kekuatan tentaranya hebat. Lalu Hitler-lah yang paling banyak menyuarakan nasionalisme dan cendekiawan-cendekiawan terlalu banyak termakan semangat nasionalisme. Nasionalisme merupakan anjuran buruk, meskipun juga ada nasionalisme yang baik. Cinta kepada tanah air itu nasionalisme yang baik. Tapi nasionalisme yang cenderung menghina dan meremehkan negara lain itu adalah bentuk yang destruktif. Pada zaman Hitler rakyat kecewa dengan Perang Dunia I dan kecewa atas besarnya pengangguran. Hitler dapat angin, sementara cendekiawan- cendekiawan, yang bisa menganalisis keadaan, kurang bertanggung jawab. Sehingga Hitler akhirnya bisa terpilih secara demokratis, kemudian demokrasi dihancurkannya. 499
Membela Kebebasan Beragama Dalam banyak konsep atau teori politik, dikatakan bahwa untuk bisa melindungi civil rights dan civil liberties, negara harus netral. Bagaimana Anda melihat netralitas negara? Netral dalam arti apa? Negara netral berarti negara yang adil secara hukum, tidak memberikan treatment khusus atau sebaliknya tidak memperlakukan kelompok tertentu secara diskriminatif. Netral juga berarti bahwa negara harus mendorong semua nilai dan tujuan yang ada dalam masyarakat. Pokoknya pemerintah harus menjamin agar demokrasi terus berlangsung dan bisa melindungi serta menjamin hak milik pribadi, misalnya. Kalau hak milik pribadi dilanggar, seperti dalam praktik pencurian atau korupsi, pelakunya harus ditindak. Adanya pelaksanaan hukum adalah kewajiban pemerintah, selain menjaga keamanan dan ketertiban umum agar keadilan berlaku di dalam masyarakat. Tidak boleh ada suatu penindasan oleh golongan yang satu terhadap golongan yang lain. Itu dilakukan lewat perjuangan politik. Lalu netral dalam arti bagaimana lagi? Apakah negara dengan pemerintahan yang liberal harus menjamin dan melindungi setiap warganya bebas untuk beragama dan berkeyakinan? Ya, negara dalam hal agama harus netral. Jadi kalau mayoritas adalah agama Kristen, yang minoritas adalah agama Islam (praktik ini sudah mulai berlaku untuk Jerman dan Prancis), pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap minoritas. Negara harus memberikan hak yang sama kepada minoritas untuk voting dan dalam hal kewarganegaraan. Begitupun dalam hal subsidi, tidak boleh mengutamakan satu agama saja. Demikian juga seharusnya dalam negara yang mayoritas Islam. Jadi kalau sekularisasi sudah sedikit berjalan di Indonesia, agama Islam tidak boleh mendapatkan terlalu banyak subsidi, sehingga tidak sesuai dengan jumlah mayoritas umat Islam. Umat lain juga harus mendapatkan perhatian dan perlindungan dari penguasa. Itu sudah dilakukan di negara dengan syariat Islam yang moderat 500
Franz Dahler seperti Malaysia. Seperti saya sudah bilang di atas bahwa gereja dapat perlindungan. Orang tidak bisa seenaknya merusak gereja, sebab akan mendapatkan hukuman. Jadi saya akui bahwa syariat Islam juga bisa diinterpretasikan secara lunak. Orang biasanya menyamakan begitu saja antara demokrasi dan liberalisme. Padahal demokrasi adalah sebuah seleksi untuk menggapai sebuah kekuasaan sementara liberalisme adalah nilai-nilai kebebasan, HAM, civil liberties. Fareed Zakaria pernah menulis tentang "illiberal democracy". Dalam sebuah buku yang berjudul The Future of Freedom, di negara-negara Timur Tengah, demokrasi formal dijalankan, ada Pemilu dan partai politik, tetapi hak-hak sipil, civil liberties, HAM dan lainnya sama sekali tidak dihargai. Perempuan juga diperlakukan secara diskriminatif. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara demokrasi sebagai sebuah sistem untuk mencapai kekuasaan dengan liberalisme sebagai pendasaran civil rights, civil liberties atau HAM? Liberal dalam arti filsafat berarti penghargaan terhadp hak- hak asasi manusia. Dalam hal ini, partai sosialis juga bisa diartikan liberal. Sedangkan liberal dalam arti politis itu lain lagi. Kalau satu partai menamakan diri liberal, bisa begitu menguta- makan hak kebebasan pribadi, sehingga melalaikan faktor sosial. Agama Kristen, Katolik, dan Islam sama pendapatnya, bahwa hak milik pribadi memiliki fungsi sosial. Jadi hak milik pribadi tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Zakat dalam Islam itu baik sekali, malahan menjadi praktik resmi. Jadi kekayaan mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial juga terlaksana dengan membayar pajak secara jujur. Seringkali orang yang sangat kaya menghindari hukum pajak. Itu melanggar etika liberal sejati. Adalah kekeliruan besar, jika liberal disamakan dengan kekacauan. Justru, liberal itu tertib. Tapi ketertiban yang bukan paksaan dari atas, melainkan kesadaran sendiri. Mungkinkah nilai-nilai liberal atau kebebasan itu ditegakkan tanpa demokrasi? Tidak mungkin! 501
Membela Kebebasan Beragama Dalam negara dengan sistem kerajaan yang feodal, misalnya, tanpa menerap- kan sistem demokrasi, mungkinkah dapat menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berpikir? Kebebasan agama dalam arti kebaktian mungkin terjamin. Tetapi, kebebasan berpikir pasti akan amat terbatas. Begitupun semangat agama yang mengarah pada keterlibatan sosial demi hak asasi manusia akan dibatasi juga, mungkin malahan dilarang. Harus dicatat di sini, bahwa dalam masyarakat modern yang dikuasai paham neoliberal, kebebasan bisa dipreteli juga. Atas nama demokrasi golongan ekonomi yang perkasa, the haves, bisa menguasai suatu negara lewat perusahaan-perusahaan besar. Para buruh dan golongan bawah pada suatu saat bisa dibayar, bisa dibeli. Wujud lahir sistem demokrasi masih bertahan, tetapi sebetulnya sudah bukan demokrasi lagi, melainkan pengkhianatan terhadap demokrasi. Itu bahaya dari neokapitalisme. Neokapitalisme punya pengaruh begitu besar hingga bisa mempengaruhi media massa, iklan-iklan dan pembentukan parlemen. Di Amerika Serikat, misalnya, Bush begitu lihai dalam persiapan kampanye pemilihan umum, sehingga dia berhasil menarik orang-orang kaya dengan janji, bahwa pajak mereka akan diringankan. Demikian juga janjinya terhadap kalangan menengah. Perusahaan multinasional, karena memiliki uang yang sangat banyak, bisa membeli segala-galanya. Sejauh saya dengar, sebelum pemilihan umum di Indonesia, ada juga pembagian uang yang dilakukan oleh Golkar. Ada anggapan bahwa kenapa demokrasi maupun liberalisme secara umum sangat susah muncul di dunia Timur, karena mereka menganggap bahwa gagasan-gagasan tersebut lahir dari kebudayaan Barat. Makanya orang semacam Fareed Zakaria atau Lee Kuan Yew menganggap bahwa demokrasi memang tidak terlalu cocok dengan Timur, karena mereka memiliki budaya yang berbeda. Kolektivisme sangat dikedepankan di dunia Timur sementara di Barat individualismenya sangat kuat. Bagaimana respon Anda terhadap pandangan itu? Hal ini disinggung dalam buku Dawam Rahardjo, Reformasi Budaya Islam. Masalah ini sudah menjadi perdebatan sengit sejak pembentukan 502
Franz Dahler Republik Indonesia. Ada golongan yang lebih mementingkan sistem liberal atau demokrasi Barat seperti Sutan Takdir Alisjahbana, sedangkan Soekarno tidak. Dia lebih mementingkan ketimuran. Akhirnya pandangan Timur menang, lalu demokrasi merosot menjadi demokrasi terpimpin. Mahathir Mohamad dari Malaysia sering mengecam de- mokrasi Barat, demikian juga penguasa di Tiongkok yang kerap mencela demokrasi Barat, namun ada udang di balik batu. Mereka sebetulnya menginginkan pemerintahan otoriter, di mana mereka bisa berkuasa seenaknya. Tapi ada benarnya juga, bahwa demokrasi harus mendapatkan wujud yang cocok dengan kebudayaan negara masing-masing. Mula-mula Soekarno dan Hatta memang mengusulkan Pancasila, itu diterangkan dalam buku Dawam Rahardjo. Pancasila itu bijaksana, namun kemudian ketika Soekarno makin berkuasa, dia "main larang-larangan": Masyumi dan Partai Sarekat Islam (PSI) di- larang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pun mau dilarang. Soekarno menekan kelompok Islam. Akhirnya nilai-nilai de- mokrasi dikhianati. Dalam agama, relativisme positif berarti selalu menghubungkan atau membandingkan diri dengan agama lain; mau belajar dari Namun, tidak seluruhnya benar apabila paham demokrasi di dunia Timur tidak ada. Di desa- desa Jawa seorang lurah dipilih oleh rakyat. Baru kemudian di zaman Soeharto orang militer ditempatkan menjadi lurah, ditentukan dari atas. Mungkin ilmu-ilmu humaniora masih kurang menyelidiki unsur-unsur demokrasi yang asli di kebudayaan Jawa. Di kebudayaan Batak, Dayak, Tionghoa pasti juga ada, karena ajaran Konghucu sendiri sebetulnya berjiwa demokrasi. Konghucu disalahgunakan oleh rejim otoriter Tiongkok. Padahal Konfusius sendiri menjadi pengkritik yang tajam sekali terhadap penguasa pada zamannya, sehingga dia diturunkan dari jabatannya. Kebudayaan Tionghoa pun memiliki unsur-unsur demokrasi yang asli. Mengapa? Because to be a free man is very natural. Setiap orang akhirnya menghendaki suatu kebebasan. Merdeka menjadi semboyan di mana- mana, karena itu manusiawi, hakiki pada manusia, bukan hanya pada orang Barat. agama lainnya. 503
Membela Kebebasan Beragama Ada banyak contoh di mana demokrasi liberal justru dianggap sebagai sumber persoalan itu sendiri. Di Jerman, pada masa Otto von Bismarck, demokrasi justru dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan penguasa sebelumnya. Atau di negara-negara bekas Uni Soviet, demokrasi justru dianggap menyebabkan konfllik berkepanjangan. Begitupun ketika demokrasi diterapkan dalam sebuah masyarakat yang belum terdidik, seperti banyak negara Dunia Ketiga, seringkali justru menimbulkan masalah baru. Itulah kira-kira yang menyebabkan Lee Kuan Yew menolak demokrasi dan liberalisme. Bagaimana pandangan Anda? Bisa dikatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang paling baik dan paling sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan moral dan kecerdasan. Menjadi orang cerdas harus giat belajar, tidak bisa terus-menerus mendengarkan musik atau pacaran. Menjadi cerdas membutuhkan banyak tenaga dan juga uang. Masyarakat yang terlalu miskin tidak akan bisa bersekolah, tidak akan bisa mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, dengan dorongan pmerintah, masyarakat harus mementingkan pendidikan. Tetapi, sistemnya bukanlah model hafalan atau indoktrinasi. Guru harus bermutu tinggi, cerdas, dan bisa memancing pikiran anak-anak. Anak saya waktu berumur 5 tahun bermain dengan balok lego, yang bisa disatukan dan dipisahkan. Dia juga senang bercerita. Saya, misalnya, menceritakan kisah air bah Nuh. Waktu zaman Nuh, umat yang berdosa dikirimi banjir sehingga mereka tenggelam dan mati. Lalu dia bertanya, mengapa Tuhan menghukum dengan banjir itu? Saya jawab, sebab mereka berdosa. "Dosa apa?" tanya anak saya. Sulit saya menjelaskan. Mungkin dalam hati anak saya terpendam pertanyaan: mengapa Tuhan menghukum umat begitu keras dan kejam? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan secara memuaskan. Tetapi saya tidak bilang kepadanya "diamlah dengan pertanyaan-pertanyaanmu ini", saya berusaha terus menjawab, meskipun saya tidak pernah menemukan jawaban yang memadai. Karena menurut hati nurani saya sendiri Tuhan, dengan mengirim banjir kepada umat yang berdosa itu, terlalu kejam. Jadi pertanyaan anak saya itu masuk akal. Ia sebetulnya cerdas, tidak gampang puas dengan jawaban saya. Dengan demikian paham agama bisa diperdalam. Sekarang saya tahu jawaban yang jitu tergantung dari interpretasi Kitab Suci. 504
Franz Dahler Jadi kecerdasan harus dibina sejak anak kecil, dari pendidikan taman kanak-kanak. Di Magelang saya juga pernah mengajar agama di SD, dengan senang hati, karena saya mencintai anak-anak. Saya sajikan banyak cerita, tidak hanya dari Kitab Suci, me- lainkan juga dari kehidupan sehari-hari. Mereka jarang saya suruh menghafal. Tetapi, mereka justru senang kalau saya menanya- kan pandangan mereka dan meng- ajak untuk bertukar pikiran. Anak- anak Magelang itu ternyata cerdas sekali kalau pikiran mereka di- rangsang. Jangan sekali-kali mere- mehkan kemampuan anak-anak TK dan SD! Pluralisme itu tidak berarti mencampurkan agama, yang Anda sebut sinkretisme. Justru karena pluralisme itu mengakui perbedaan maka perbedaan itu perlu dikembangkan. Orang Islam berbeda dengan orang Kristen, Hindu berbeda dengan Konghucu, orang Batak berbeda dengan orang Jawa. Kalau saya melewati ruang sekolah dan guru tidak ada, mere- ka memanggil saya: "kesinilah, Romo!" "Ada apa?" Saya bertanya balik. Anak-anak menjawab: "pak guru tidak masuk". Mengapa tidak masuk? Karena dia mencari pe- kerjaan. Gajinya tidak cukup! Semuanya berhak berbeda, malahan harus bangga dengan adanya perbedaan.....pluralime tetap menghargai identitas pribadi, bangsa, agama, budaya, tetapi identitas yang tidak eksklusif. Ada anggapan bahwa demokrasi yang diterapkan di Dunia Ketiga dan negara-negara di Timur Tengah adalah illiberal demoracy. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa demokrasi yang disebarkan oleh negara-negara Barat seringkali dengan cara kekerasan, seperti yang dilakukan oleh Amerika. Bagaimana pandangan Anda dengan kenyataan ini? Saya setuju dengan pandangan ini. Amerika terlalu mementingkan ekonomi dan, berkaitan dengan itu, kekuasaannya. Sehingga, nilai demokrasi dalam politik luar negerinya sering diabaikan. Bahkan Amerika tidak jarang mendukung rejim otoriter, asalkan rejim itu tunduk terhadap kepentingannya, seperti Saudi Arabia. 505
Membela Kebebasan Beragama Sebetulnya demokrasi selalu berada dalam bahaya dan sistem ini bisa runtuh kembali. Maka demokrasi harus terus diperjuangkan. Nilainya terlalu tinggi untuk tidak diperjuangkan. Harus selalu ada koreksi dan kritik. Demokrasi juga sulit terwujud dalam negara besar. Mungkin di Malaysia demokrasi bisa berjalan, karena negara itu tidak terlalu besar. Sebaliknya di Indonesia lebih sulit, karena negara ini luas sekali. Begitupun di Rusia sama sekali belum jalan. Negara itu terlampau luas, sehingga seorang pemimpin yang otoriter selalu bisa naik lagi. Sedangkan negara- negara di Eropa tidak terlampau luas, semuanya menengah atau kecil, sehingga demokrasi lebih mudah terwujud. Apakah terwujudnya demokrasi di negara-negara Barat lantaran mereka hanya terdiri atas bangsa atau suku bangsa tertentu yang tidak begitu heterogen sebagaimana Indonesia? Rata-rata negara Eropa memang berdasarkan satu bangsa tertentu. Tetapi ada beberapa pengecualian yang berarti, misalnya sebagian dari Italia Utara (Südtirol) berbahasa Jerman. Di Swiss ada tiga bangsa dan tiga bahasa. Ada yang berbahasa Prancis, berbahasa Jerman dan berbahasa Italia. Kebudayaan Swiss-Prancis berbeda dengan Swiss-Jerman. Kendati begitu, tetap ada kesamaan. Mereka semua berjiwa demokratis dan minoritas Prancis dan Italia sangat dihargai. Paspor Swiss selalu dalam tiga bahasa itu. Negara Swiss terdiri dari satu nusa dengan tiga bangsa dan bahasa. Swiss sudah punya ciri-ciri demokratis sebelum Revolusi Prancis. Pada saat itu Swiss masih merupakan federasi. Masing-masing daerah punya otonomi sendiri. Ada sebagian yang feodal, sebagian lagi demokratis. Itu berlaku secara khas untuk Appenzell, daerah asal saya. Sejak hampir 600 tahun di situ umat berkumpul setiap tahun untuk memilih pemerintah dan memecat orang yang dianggap tidak lagi cakap untuk memangku jabatan. Saya mengalami sendiri, waktu saya berumur 12 tahun, mandat menteri kehakiman dicabut oleh masyarakat melalui pemilihan umum dan isterinya bisa menyaksikannya langsung dari jendela rumahnya! Saya terpesona sekali. Ini demokrasi langsung, direct democracy. Kesimpulannya, demi terwujudnya demokrasi kesatuan bangsa tidak perlu terlalu dipentingkan, malahan boleh ada perbedaan bahasa dan budaya. 506
Franz Dahler Menakar heterogenitas elemen bangsa Indonesia, maka sangatlah fundamental untuk menjadikan gagasan pluralisme sebagai pondasi bagi kehidupan bersama yang harmonis. Problemnya, pluralisme oleh pelbagai kalangan masyarakat Indonesia sering ditolak karena dua pemahaman. Pertama, pluralisme sering dianggap sebagai sinkretisme, menyamakan semua agama. Kedua, pluralisme dianggap mudah terjerembab pada relativisme. Apa respon Anda terhadap persoalan pelik ini? Itu adalah tema diskusi saya di Atma Jaya yang membincang multikulturalisme dan pluralisme. Pluralisme adalah kebhineka- tunggalikaan. Jadi kesatuan tidak begitu dipentingkan, sebab dapat menjadikan perbedaan hilang. Perbedaan tetap dihargai, bahkan sebaiknya harus tetap ada. Secara teologis, Tuhan sendiri menghendaki kebhinekaan. Hal itu terlihat dalam dunia tum- buhan dan binatang, ada bio- diversitas yang mengagumkan. Kemajemukan berlaku juga pada dunia manusia, sehingga ada perbedaan suku, bangsa, kebu- dayaan, bahasa dan agama. Plu- ralisme, secara teologis, mencerminkan cinta Tuhan akan kebhinekaan. Dikatakan oleh rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, Amin Abdullah, bahwa variasi warna juga ada dalam agama. Warna-warna ini tidak bisa dihilangkan atau dilebur dalam satu warna. Biru, hitam, putih, abu-abu dan lain-lain, semuanya membina keindahan dunia ini. Dengan mengutip al-Quran, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kebhinekaan merupakan karya Tuhan. Sistem demokrasi adalah sistem yang paling baik dan paling sulit. Maka dibutuhkan pendidikan moral dan kecerdasan. Pluralisme dalam arti politis berarti bahwa setiap lapisan masyarakat punya hak hidup. Setiap jenis masyarakat punya hak untuk hidup. Di Indonesia ada orang Bali, minoritas Hindu yang sangat kecil, memiliki hak yang sama untuk hidup dan mengembangkan kebudayaan mereka. Demikian halnya dengan umat Konghucu, Kristen, masyarakat Dayak, Batak, Minangkabau, Manado dan seterusnya. Ini sudah sejak lama diakui oleh Indonesia secara resmi, tinggal dihidupkan kembali. Tetapi perlu diingat bahwa pluralisme itu tidak berarti mencampurkan agama, yang Anda sebut sinkretisme. Justru karena pluralisme itu mengakui 507
Membela Kebebasan Beragama perbedaan maka perbedaan itu perlu dikembangkan. Orang Islam berbeda dengan orang Kristen, Hindu berbeda dengan Konghucu, orang Batak berbeda dengan orang Jawa. Semuanya berhak berbeda, malahan harus bangga dengan adanya perbedaan. Kebanggaan atas kebudayaan sendiri itu baik, karena itu Anda perlu bangga sebagai orang Jawa, saya bangga sebagai orang Swiss dan seterusnya. Tetapi kebanggaan akan bangsaku sendiri tidak menghalangi cinta kepada bangsa lain. Saya juga bangga mengenal dan mencintai Indonesia. Saya akan menulis biografi, judulnya Kisah seorang Indozell (kesatuan kata antara Indonesia dan Appenzell). Jadi pluralime tetap menghargai identitas pribadi, bangsa, agama, budaya, tetapi identitas yang tidak eksklusif. Kadang-kadang orang Jawa dianggap sombong, angkuh, tidak menghargai suku-suku lain. Terlebih, orang lain kerap melihat Jawa dengan kejawennya. Padahal, orang Jawa sendiri bilang, "ko wong iki kejawen", sedikit berlebihan. Artinya kurang menghargai suku, bangsa lain. Identitas pribadi terlindung dalam kebudayaan dan bangsa yang saya anut dengan tetap bisa menghargai yang lain. Mungkin dengan banyak pergaulan, tukar pikiran, ada osmose yang dalam ilmu hayat berarti ada pertukaran zat antar-sel. Kebudayaan bukan sesuatu yang statis, bisa mengarah menuju sinkretisme. Misalnya kebatinan Jawa cenderung sinkretis. Sinkretisme dalam gereja Katolik, Protestan maupun agama Islam, sering mendapat konotasi negatif. Sebenarnya itu kurang adil, karena bagi saya ada sinkretisme kreatif, contohnya kebatinan Jawa. Waktu saya di Magelang, saya mempelajari aliran Pangestu dengan bantuan pak Bupati, yang pada saat itu mengundang kita, kaum cendekiawan, untuk berdiskusi setiap bulan. Bahkan salah satu teman kami termasuk dalam aliran kebatinan. Dalam aliran Pangestu, misalnya, baik Nabi Muhammad maupun Yesus disebut sebagai sang guru sejati. Ini sinkretisme yang simpatik. Mengapa orang dilarang menimba yang baik dari agama lain? Dulu saya sangat antisinkretisme, sekarang tidak lagi, setelah saya mempelajari kebatinan. Nahdlatul Ulama (NU) juga sedikit sinkretis. Mereka menerima adat istiadat Jawa, seperti musik atau tradisi pewayangan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan agama Islam. Figur-figur seperti Semar, Arjuna tidak ada sangkut-pautnya dengan Islam. Orang Islam yang agak keras menolak itu. Tetapi, dalam NU selalu diterima. Pada hemat saya, sinkretisme NU itu kreatif, mendamaikan, dan menenteramkan. 508
Franz Dahler Bertentangan dengan pluralisme adalah pandangan bahwa agamaku merupakan agama satu-satunya yang benar. Itu eksklusivisme atau fundamentalisme mutlak. Saya dulu, ketika masih studi teologi di Austria, juga berpandangan begitu. Saya yakin bahwa agama Kristen-Katolik adalah satu-satunya yang benar. Dengan mengenal orang-orang dari agama lain saya kemudian berjiwa ekumenis. Setelah saya ke Indonesia saya menjadi lebih ekumenis lagi, mulai me- ngenal banyak orang Islam, yang saya hargai, yang bersikap sangat baik terhadap saya. Saya sadar bahwa memang ada kebenaram ilahi dalam setiap agama. Ini juga dinyatakan dalam konsili Vatikan II, 1962-1965. Secara eksplisit di- utarakan bahwa semua agama mempunyai kebenaran. Ada ke- benaran di luar gereja. Meskipun begitu, tidak berarti menyamaratakan. Menurut peribahasa Jawa, kabeh agama pada wae. Kebenaran berarti dalam warna-warna yang berbeda-beda. Ini pluralisme. Demokrasi sama sekali tidak berarti bisa bertindak seenaknya. Dalam sistem demokrasi kedisiplinan sangat ditekankan secara ketat. Kalau orang tidak mematuhi aturan permainan liberal, dia bisa dihukum. Lantas apakah memang pluralisme sama dengan relativisme? Saya mendengar bahwa Paus Benediktus XVI, memberikan konotasi negatif kepada relativisme. Jadi, menurut hemat saya, hal ini selalu tergantung bagaimana kita menginterpretasikan istilah tersebut. Kalau relativisme diartikan sebagai indiferentisme, yakni sikap acuh tak acuh, tak pandang bulu terhadap agama manapun, maka saya mendukung pendapat Paus. Karena sikap ini dangkal sekali, meremehkan segi kebenaran, yang bisa diketahui dari wahyu ilahi, dari ilmu pengetahuan maupun suara hati. Tetapi menurut saya ada juga relativisme positif. Relativisme berarti menghubungkan, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata relativisme berasal dari kata latin relatio, hubungan, seserawungan dalam bahasa Jawa. Bapak tidak hidup secara absolut, dia hidup dalam hubungan, relasi dengan anak-anak dan isterinya. Kalau terlalu memutlakkan dirinya sendiri, maka dia salah, dan tidak bisa disebut sebagai seorang bapak lagi. 509
Membela Kebebasan Beragama Kalau semua hanya harus melayani dia, dia tidak pantas lagi disebut bapak. Dia juga harus melayani anak dan isterinya. Ia hidup dalam relasi. Dalam agama, relativisme positif berarti selalu menghubungkan atau membandingkan diri dengan agama lain; mau belajar dari gama lainnya (misalnya orang Kristen bisa belajar dari semangat puasa Islam). Menyadari, bahwa setiap agama sebenarnya bisa memberi-kan keselamatan dan kedamaian, maka setiap orang harus menuruti hati nuraninya; berusaha memperdalam agama; mencari kebenaran dan keyakinan, bahkan lewat studi dan tukar pikiran. Namun, kita juga tidak bisa gampang pindah agama. Andaikan pacarnya beragama lain atau membawa keuntungan ekonomi, lantas haruskah seseorang pindah agama? Motif perpindahan agama seperti itu mencurigakan. Saya tahu ada orang pindah ke agama Islam karena Islam mayoritas dan mereka merasa lebih aman dalam hal ekonomi, karena dilindungi oleh mayoritas. Pertimbangan ekonomis atau kepentingan pribadi bisa menyebabkan indiferentisme, agama gampang digantikan seperti mengganti pakaian. Itu bukan jiwa pluralisme yang sejati. Francis D'Sa, yesuit India, yang pandai bergaul dengan orang Hindu dan Islam, menyajikan suatu simbol, gegambaran, bagaimana kiranya hubungan antara kebudayaan dan agama yang berbeda-beda dapat hidup bersama secara damai dan harmonis. Ia membandingkan umat manusia dengan orkes. Dalam orkes setiap alat musik penting: biola, seruling, klarinet, trompet, genderang dll, terlebih lagi apabila bisa ditambah dengan kor yang bersuara bas, tenor, sopran dan alto. Justru karena alat-alat dan suara-suara berbeda-beda dan memainkan peranan semurni mungkin, terbina suatu harmoni yang kedengaran indah dan hebat, di bawah pimpinan dirigen yang bijaksana dan cerdas. Artinya, kesatuan dalam kebhinekaan niscaya membahagiakan. Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006 510
Franz Dahler 511
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Franz Magnis-Suseno Franz Magnis-Suseno Franz Magnis-Suseno Franz Magnis-Suseno, rohaniawan yang menjadi Guru Besar Filsafat Sosial di Sekolah Tinggi Franz Magnis-Suseno Franz Magnis-Suseno Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas München, Jerman (1973). 512
Franz Magnis-Suseno Sekularisasi adalah proses sosial budaya yang mencakup de- sakralisasi. Namun begitu, pengaruh agama tidak seluruhnya hilang. Ia tetap muncul dalam bentuk tuntutan-tuntutan moral. Sebab, hukum agama tidak bisa diformalkan karena bertentangan dengan HAM. Di sisi lain, negara merupakan institusi manusia yang perlu disusun menurut tuntutan rasionalitas dan moralitas. Negara harus netral, tidak memberikan perlakuan khusus pada salah satu agama, apalagi yang mayoritas. Maka, Indonesia harus tetap men- jadi negara sekular, dalam pengertian negara berketuhanan tetapi tidak mencampuri urusan agama warganya; meniscayakan kebe- basan politik dan keterbukaan agama (liberalisme); dan menerima secara baik dan adil perbedaan setiap agama dan keyakinan warganya. 513
Membela Kebebasan Beragama Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme? Sekularisme merupakan konsep yang memerlukan sedikit penjelasan. Untuk itu hendaknya dibedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Sekularisasi adalah sebuah proses sosial-budaya yang mencakup desakra- lisasi. Desakralisasi di sini dimaksudkan bahwa bidang-bidang kehidupan termasuk juga benda-benda yang dianggap sakral mulai sekarang dilihat secara murni duniawi. Ada dua contoh, pertama, misalnya di sebuah desa ada pohon yang dianggap sakral, maka sekularisasi berarti bahwa pohon tersebut adalah semata pohon, tidak lebih. Contoh kedua tidak lain adalah negara. Hampir di seluruh dunia, negara, khususnya dalam bentuk monarki, mengklaim memiliki semacam sakralitas. Misalnya, seorang raja mem- punyai hubungan khusus dengan Tuhan atau diangkat oleh Tuhan. Seku- larisasi berarti bahwa negara adalah institusi manusia yang perlu disusun menurut tuntutan rasionalitas dan moralitas. Dengan demikian sekularisasi juga berarti bahwa pengaruh agama tidak seluruhnya hilang, melainkan tetap muncul dalam bentuk tuntutan-tuntutan moral. Gagasan ini sejak beberapa tahun menjadi salah satu pokok dalam diskursus filosof Jürgen Habermas. Habermas mengatakan bahwa dalam negara sekular, agama-agama tetap penting karena mempunyai alam nilai dan keyakinan-keyakinan moral yang harus mengisi formalisme de- mokratis. Habermas juga dengan keras mengritik apabila sekularisasi disamakan dengan sekularisme. Sekularisme, sebagai sebuah isme, adalah suatu keyakinan politik di mana agama sama sekali tidak mempunyai tempat dalam kehidupan publik. Publik harus steril dari agama. Contoh sekularisme yang keras itu dapat ditemukan pada model laicití di Prancis. Prancis, pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, membuat undang- undang yang sebenarnya diarahkan terhadap kebijakan publik. Undang- undang itu melarang segala pengaruh agama, dalam hal ini pengaruh gereja, terhadap negara dan juga pemakaian simbol-simbol keagamaan dalam wilayah publik seperti sekolah negeri dan sebagainya. Fenomena inilah yang sejak sepuluh tahun belakangan justru sangat dirasakan oleh komunitas Muslim yang ada di Prancis. Perempuan Muslim Prancis tidak boleh memakai jilbab di sekolah. Padahal dahulu undang-undang itu dibuat tidak hanya melihat Muslim, melainkan simbol agama apa pun. Namun karena Muslim di Prancis mayoritas berkeyakinan bahwa memakai jilbab 514
Franz Magnis-Suseno merupakan keharusan, maka undang-undang itu kemudian menjadi masalah bagi umat Islam di Prancis. Sekularisme dalam arti ini dianggap sebagai sebuah ideologi. Dalam konteks negara, yang mesti didukung adalah negara sekular yang tetap memberi tempat pada agama. Hal itu bisa dilihat pada dua negara, pertama Jerman yang jelas sekular. Di sini agama tidak bisa memerintahkan negara, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, Jerman tetap memperhatikan agama-agama. Misalnya, Gereja Protestan maupun Katolik mempunyai biro khusus dengan pemerintah Jerman. Sekarang hal itu juga mulai di- pikirkan untuk Islam, supaya agama -dalam hal kebijakan yang relevan terhadap negara- dapat berdialog dan menciptakan suatu diskursus dengan pemerintah. Hal semacam itu dianggap se- suatu yang positif. Sekularisasi adalah sebuah proses sosial-budaya yang mencakup desakralisasi. Desakralisasi di sini dimaksudkan bahwa bidang-bidang kehidupan termasuk juga benda- benda yang dianggap sakral mulai Sedangkan contoh berikut- nya adalah Amerika Serikat. Di Amerika, pemisahan antara agama dan negara terjadi dengan sangat tajam. Misalnya, tidak boleh sama sekali terdapat salib di dalam sekolah negeri atau di luar sekolah negeri. Kendati demikian dalam kenyataannya di wilayah publik suasana yang ada sangatlah agamis. Apakah dalam hal ini akibat dari pengaruh Injil atau bukan, pembahasan ini tidak sampai masuk ke situ. Karena itu Amerika tidak sekadar menuliskan In God We Trust pada mata uangnya, tetapi menganggap positif kehadiran agama-agama. sekarang dilihat secara murni duniawi. Namun demikian, hal semacam itu sangat berbeda dengan Prancis yang telah meletakkan agama secara negatif. Dari situ dapat disimpulkan bahwa salah kalau menganggap sekularisme sebagai sebuah ideologi yang hendak menyingkirkan keberadaan agama dari wilayah publik. Itu tidak mungkin. Maka bagi suatu negara sekular, distingsi antara sekularisme dan sekularisasi menjadi begitu penting untuk meluruskan kesalahkaprahan pemahaman bahwa sekularisme memiliki arti yang sama dengan penolakan negara agama. 515
Membela Kebebasan Beragama Ada yang beranggapan bahwa sekularisasi, sebagai suatu proses desakralisasi terhadap wilayah publik atau negara, pada dasarnya juga akan mengarah kepada sekularisme. Apakah memang demikian? Negara-negara Barat, seperti Prancis yang memiliki kadar sekularitas paling ekstrem, kini justru memperlihatkan hubungan antara negara dan Gereja Katolik yang mengalami banyak kemajuan. Nicolas Sarkozy, sebagai salah satu kandidat pemilihan presiden pada saat itu, malah ingin mengubah beberapa ketentuan dari laiciti itu sendiri. Upaya perubahan tersebut tidak hanya demi gereja Katolik, tetapi juga Islam. Sebab dia sadar betul bahwa perubahan mendesak dilakukan mengingat integrasi masyarakat Islam yang makin besar di Prancis. Negara sudah sangat perlu untuk berbicara dengan masyarakat Muslim. Jadi, memajukan suatu kebijakan di mana negara begitu saja menganggap sepi eksistensi umat beragama, baik Kristen, Katolik, Islam atau yang lainnya, sejatinya sangat merugikan. Adalah penting bagi sebuah negara untuk membangun hubungan positif dengan seluruh masyarakat. Karena itu, religiusitas tidak bisa diabaikan. Jadi, proses sekularisasi tidak memiliki tendensi ke arah sekularisme. Pada prinsipnya sekularisme, sebuah ideologi yang pada abad ke-18 dan 19 telah mempengaruhi Revolusi Prancis, merupakan reaksi terhadap kedudukan yang amat kuat dari gereja Katolik. Sekularisme muncul di negara yang warganya menganut Katolik untuk melawan Gereja yang pada abad ke-18, di zaman "orde lama", begitu berpengaruh dalam Revolusi Prancis. Sayang kekuatan ini kemudian justru diarahkan menjadi ateis. Dalam upayanya membikin Prancis sebagai negeri ateis, ribuan pastor dan suster dipenggal kepalanya, ditenggelamkan di laut, dan sebagainya. Suatu hal yang luar biasa mengerikan. Itulah puncak sekularisme. Kendati begitu, sekularisme tidak pernah sekeras itu di negara-negara lain. Semua itu tidak pernah terjadi di negara Protestan, begitupun di negara Budha atau Hindu. India merupakan negara sekular, tetapi jelas tidak ada Hindu- isme. Di Islam, saya tidak cukup mengenal situasinya, kecuali Turki. Turki adalah suatu negara yang secara nyata sekular, dan karenanya, untuk kalangan Islam, menjadi kasus yang sangat menarik. Kasus sekularisme Prancis justru lebih menarik lagi. Revolusi Prancis yang memakai jalan kekerasan sebagaimana dipelopori oleh Maximillian Robispiere, 516
Franz Magnis-Suseno yang ternyata berakibat jauh pada proses ateisme, sepertinya belakangan ini menjadi suatu fesyen. Anti-agama tengah menjadi life style di Eropa (Prancis, Belanda, Denmark dan sebagainya), sebagaimana terlihat pada mengemukanya kasus Jyllan Posten. Artinya, sekularisasi di Eropa mengarah pada anti-agama. Bagaimana Anda menjelaskan fenomena tersebut? Untuk melihat secara jelas ihwal proses sekularisasi di Eropa, hendaknya dibedakan beberapa kecenderungan yang terjadi di sana. Ada sebuah kondisi di mana sekularisasi di beberapa negara Eropa terjadi dalam arti bahwa kehidupan masyarakat semakin berjalan "seakan-akan tidak ada agama dan tidak ada Tuhan". Itu memang salah satu ciri mo- dernitas, karena masyarakat mo- dern menjadi fungsional. Sehing- ga, pelbagai wilayah kemanusiaan dipisahkan secara tajam. Misalnya hidup keluarga terpisah tajam dengan hidup profesional. Orang meninggalkan rumah menuju ke tempat yang benar-benar profe- sional kemudian kembali ke ke- luarga. Lalu mungkin ada ma- cam-macam unsur civil society. Barangkali ia anggota partai po- litik atau anggota klub catur, dan sebagainya. Di sisi lain, istrinya tidak ikut pada klub yang sama. Atau, istri itu sendiri menjadi anggota suatu klub lainnya. Jadi, semua itu berjalan tanpa acuan pada negara; tidak juga pada agama. Sekularisme, pada hematnya, salah kalau dianggap sebagai sebuah ideologi yang hendak menyingkirkan keberadaan agama dari wilayah publik. Itu tidak mungkin. Tetapi bagi suatu negara sekular, sesungguhnya distingsi antara sekularisme dan sekularisasi itu penting. Sebab hal tersebut untuk meluruskan: penolakan terhadap sekularisme adalah sama artinya dengan penolakan negara agama. Kondisi semacam ini sebenarnya tidak bisa serta merta dikatakan anti- agama. Pada sebuah kota di Jerman, sebagai tamsilan, apakah orang beragama Katolik, Protestan, partai Islam, ataupun bermacam jenis identitas agama lainnya, tidak akan ada perbedaannya. Begitu juga kalau orang tersebut dioperasi. Dia tidak akan bertanya apakah dokternya Katolik atau bukan. Dan sebagai pasien, dia juga tidak ditanya apa agamanya oleh pihak rumah sakit. Jadi, sekularisasi dalam arti ini seolah-olah 517
Membela Kebebasan Beragama menghilangkan eksistensi Tuhan dari kehidupan. Jika demikian tidak usah ada agama. Agama dalam pengalaman keseharian orang Eropa, terutama Eropa Barat, telah 'menguap'. Di Eropa Barat, seperti Ceko, ada satu keunikan yang jika dicermati sebenarnya telah mengalami penurunan atau pengurangan keimanan kepada Tuhan yang sangat tajam. Di Skandinavia, orang-orang yang tidak lagi peduli apakah mereka masih anggota Gereja Protestan atau tidak juga cukup tinggi -mereka ini sebetulnya dapat dikatakan sebagai orang-orang yang tidak lagi beriman. Di Jerman Timur, negara bekas daerah komunis, orang yang dibaptis hanya berjumlah lebih kecil dari 40%. Berarti selebihnya tidak beragama sama sekali, bahkan mungkin ada yang tidak tahu makna dari hari natal. Yang mereka ketahui dari hari natal hanyalah pohon natal. Bahwa itu merupakan momen perenungan di mana Yesus lahir, banyak sekali yang tidak tahu. Ceko, menurut banyak ahli, merupakan suatu pengecualian dari proyek modernitas Eropa sesungguhnya. Itu semua bukanlah masa depan modernitas yang ideal. Amerika Serikat sama sekali berbeda. Di situ tidak ada sentimen antiagama sebagaimana terdapat di Denmark atau lebih jelas lagi di Prancis. Di Eropa Timur, Polandia dan sebagainya, juga tidak demikian. Bahkan Polandia, Kroasia dan Slovakia justru menjadi negara-negara yang sangat religius. Begitupun Amerika Latin. Sedangkan di Asia dan Afrika tidak ada masalah sama sekali yang berkaitan dengan sentimen terhadap agama. Cina, yang notabene Komunis, memiliki kemajuan agama, termasuk kekristenan, yang sangat pesat. Hal yang sama juga terdapat pada Korea Selatan. Kalau memang situasi Eropa demikian tidak ramah terhadap agama, maka ada beberapa hal yang harus segera diluruskan. Mengapa demikian, karena masalah yang sebetulnya tidaklah berkaitan dengan sekularisasi. Termasuk dalam hal ini adalah merebaknya kecurigaan terhadap Islam. Kecenderungan anti-agama yang merebak di Eropa tidak lagi dialamatkan kepada gereja mereka sendiri, yang belakangan tidak terdengar lagi, melainkan kepada Islam. Islam di Eropa seringkali muncul secara high profile. Di tengah masyarakat Eropa, mereka memakai pakaian, potongan janggut, dan sebagainya 'yang lain' dari orang Eropa pada umumnya. Dengan cara seperti itu, mereka memperlihatkan diri sebagai Muslim. Tentu saja berbeda dengan di Indonesia, meski tetap ada orang-orang Islam 518
Franz Magnis-Suseno yang muncul di tengah masyarakat dengan penampilan seperti itu. Pasalnya, sebagian besar dari penduduk Indonesia adalah orang Muslim, sehingga orang-orang yang memunculkan diri seperti itu tidak kelihatan sebagai 'yang lain', sebaliknya akan berbeda dengan orang Kristen. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak lagi berkaitan dengan sekularisasi, meski menjadi masalah yang sangat serius: menumbuhkan prasangka antarumat beragama (apakah di dalamnya terdapat clash of civilization? Itu masalah lain yang perlu pemikiran lebih serius). Dalam proses sekularsasi muncul istilah 'privatisasi' agama. Konsep yang berusaha menempatkan agama semata pada wilayah yang sangat pribadi (privat) ini kemudian mendapatkan counter dari konsep "deprivatisasi"- nya Jose Casanova. Ia tidak setuju bila semangat dan nilai agama yang mulia tidak ditransfer dalam kehidupan sosial. Bagaimana Anda melihat konsep privatisasi, sebagai turunan dari sekularisasi? Saya tidak terlalu suka dengan istilah privatisasi. Yang harus di- perjuangkan dalam masyarakat sekular adalah suatu sistem yang berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Permasa- lahan yang ada di sini adalah ber- kisar pada relasi antara agama dan negara. Ihwal religiusitas atau praktik religiusitas pada tingkat individu dalam melaksanakan keyakinan agamanya di samping menjadi tanggung jawab individu juga tetap ada pengaruh dari agama. Pada prinsip- nya baik Islam, Katolik, maupun Protestan berpendapat bahwa agama mempunyai pengaruh yang sangat menentukan pada seluruh dimensi kehidupan orang yang beragama. Agama berpengaruh tidak hanya pada lingkup pribadi dan keluarga, atau kalau bagi orang Katolik tidak terbatas pada hari Minggu saja. Jadi, meskipun profesi seseorang yang beragama Katolik tidak ada unsur agamanya sama sekali, pekerjaan yang digelutinya tidak akan benar-benar lepas dari nilai-nilai agama, misalnya saja tentang Sekularisasi berarti bahwa negara adalah institusi manusia yang perlu disusun menurut tuntutan rasionalitas dan moralitas. Jadi sekularisasi juga berarti bahwa pengaruh agama tidak seluruhnya hilang, melainkan tetap muncul dalam bentuk tuntutan- tuntutan moral." 519
Membela Kebebasan Beragama kejujuran dan tanggung jawab. Orang Katolik akan melihat profesinya dari sudut agama di mana senantiasa menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Begitu juga dalam urusan politik. Orang Katolik merasa bebas memilih partai apa saja -kecuali partai yang memperjuangkan kebijakan yang dianggap tidak bermoral. Tetapi jika dia seorang yang cukup intensif dan taat beragama, komitmen politik pun akan mencerminkan komitmen agama yang dipeluknya. Hal seperti itu juga yang dimaksud oleh Habermas. Dengan pengertian lain, agama bukan sesuatu yang murni privat. Yang murni privat adalah penghargaan apa saja yang berkenaan dengan seni. Apakah seseorang lebih menyukai lukisan atau plakat-plakat dan poster- poster, itu yang disebut urusan privat. Urusan privat tidak mempengaruhi fungsi orang tersebut pada profesi yang digeluti atau partai politik yang dipilihnya. Tetapi beragama berarti bahwa seseorang hidup dalam ketaatan terhadap Tuhan. Dan ketaatan tidak memiliki batasan privat dan publik. Dalam negara sekular, itu terungkap sebagai sikap kritis dalam bernegara. Sebagai warga negara, seseorang berhak menuntut bahwa negara sekurang- kurangnya tidak mengambil kebijakan yang bagi agama orang tersebut dianggap tidak etis. Gereja Katolik, misalnya, menentang undang-undang yang begitu saja mengijinkan abortus. Saya, secara pribadi, akan menentang undang- undang yang jelas akan merugikan kaum miskin, dan itu bukan urusan gereja. Pemerintah harusnya membuat aturan yang jelas agar market tertata dengan tertib sekaligus dapat lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum miskin. gereja tidak punya hak apa pun untuk mengatur market. Tetapi supaya jangan terjadi eksploitasi atas nama kebebasan hak asasi manusia dan modal usaha, kepentingan buruh tidak boleh diabaikan begitu saja. Saya kira, itulah yang dikatakan oleh gereja. Dalam arti seperti itulah privatisasi agama ditolak, meski agama tetap tidak boleh menguasai. Jadi, agama muncul dalam masyarakat melalui media-media demokratis. Misalnya melalui pemilihan umum, di mana orang Katolik atau orang Islam bisa memilih siapa yang mewakilinya. Konsep deprivatisasi atau agama publik Jose Casanova terjadi pada tingkat civil society, bukan negara. Di situ agama mempunyai peran moral untuk 520
Franz Magnis-Suseno mengubah masyarakat atau membebaskan masyarakat dari ketertindasan. Menurut pandangan Anda, dalam konteks keindonesiaan, sejauh mana dan pada tingkat apa seharusnya agama memasuki dan berperan di ranah publik? Agama hanya bisa berperan sebagai bagian dari civil society yang me- nyuarakan pandangan, tuntutan, dan keinginan untuk mencoba mempe- ngaruhi komponen civil society lain supaya sependapat. Hanya itulah kemungkinan yang ada. Contoh peran demikian dapat disebutkan seperti gereja Katolik yang bisa ikut menentukan, membuat pernyataan, mengkri- tik, menuntut, dengan mengha- rapkan bahwa moral dan sema- ngat agama disertakan melalui media-media demokratis. Itulah yang oleh Habermas disebut pengepungan DPR oleh civil society supaya DPR atau parlemen tidak melupakan masyarakat. Masyarakat terus bersuara melalui media massa dan sebagainya. Tradisi tidak boleh dianggap sepi. Semua orang yang masuk dalam suatu agama berarti sekaligus juga masuk ke dalam suatu tradisi yang turun- temurun diterima begitu saja. Karena itulah orang-orang liberal selamanya akan mengatakan bahwa agama harus dilihat secara kritis. Makna di dalam Agama, misalnya Katolik atau Islam, sebagaimana juga di- utarakan oleh Habermas, adalah salah satu bagian dari komponen civil society yang harus diberi ruang untuk bersuara. Tidak ada mono- poli di sini. Misalnya kebijakan publik mengenai abortus itu ditentang keras oleh beberapa kelompok perempuan. Pendapat semacam itu sah-sah saja, sebab wilayah civil society harus terbuka. Oleh karena itu mereka berhak mengatakannya. gereja Katolik juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memaksa negara. Negara akan mendengarkan kedua-duanya. Artinya undang-undang tetap dibuat oleh parlemen (entah berdasarkan pertimbangan apa) tidak bisa dikontrol oleh civil society. Tetapi civil society akan terus-menerus mengomentari kebijakan-kebijakan yang tidak diharapkan. Dan bagi pembuat dan pemegang kebijakan, aspirasi dari civil society hendaknya dijadikan acuan. Parlemen tidak bisa mengabaikan itu sama sekali. agama mungkin terjadi pembekuan dan tambahan atau malah interpretasi manusia yang mempersempit, yang justru jauh dari maksud sabda Allah itu sendiri. 521
Membela Kebebasan Beragama Bagaimana merumuskan bentuk dan peran agama dalam level politik? Dalam ranah politik, setiap keputusan dari polemik politik dilakukan dalam badan legislatif dan eksekutif, agama tidak punya peran. Tapi agama, sebagaimana warga masyarakat, diperlukan untuk bisa terus-menerus menyuarakan pendapatnya. Semakin agama menganggap ini suatu yang relevan, yang dari sudut moral penting atau malah ditolak, maka agama akan bersuara semakin keras. Posisinya tidak mempunyai nilai lebih dan unggul, secara politis, dari suara dalam masyarakat. Dalam hal ini, agama sama dengan semua komponen civil society, mereka tidak secara formal bisa memaksakan sesuatu terhadap legislatif dan eksekutif. Selama ini, di Indonesia, kita menyaksikan bermunculan tuntutan pene- rapan syariat Islam melalui perda-perda, begitupun yang terjadi dengan RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi dan lain sebagainya. Apa pandangan Anda tentang tuntutan-tuntutan seperti itu? Pertanyaan tersebut dapat juga ditarik menjadi sampai sejauh mana tuntutan-tuntutan seperti itu bisa disesuaikan dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar dan khususnya dengan hak asasi manusia. Kita bersyukur belum begitu lama gereja Katolik angkat bicara bahwa kenegaraan yang etis harus menjamin hak-hak asasi manusia. Pasalnya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah kesepakatan dalam zaman modern dan pascamodern yang etis, dan karena itu tidak bisa diatasi hanya dengan pemungutan suara mayoritas. Justru itulah fungsi HAM yang seharusnya, yakni mendorong bahwa dalam demokrasi, unsur-unsur yang sangat vital, yang langsung menyangkut kehidupan seseorang dan kebutuhannya, tidak dapat dikenakan prosedur majoritarian. Demokrasi tanpa HAM akan merupakan kediktatoran mayoritas. Karena itu, dalam rangka mengikuti mekanisme demokratis, tentu saja orang bisa memakai kebebasan menyatakan pendapat untuk mengutarakan, "aku ingin supaya syariah diterapkan". Tetapi, mestinya negara harus me- nolak. Hal itu hendaknya dibedakan dengan kasus lainnya seperti tuntutan masyarakat mengenai kenaikan upah minimum atau menuntut untuk penegerian Freeport. Ini keputusan politik yang bisa dijalankan, tetapi bisa juga tidak dijalankan oleh negara, tidak tergantung HAM. Tetapi 522
Franz Magnis-Suseno tuntutan formalisasi hukum agama jelas akan bertentangan dengan HAM. Bukan hanya bertentangan dengan hak asasi nonmuslim, yang tidak langsung akan terkena akibatnya, tetapi justru hak asasi orang Muslim sendiri. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa pada prinsipnya negara tidak berhak untuk mengatur kehidupan beragama siapa pun, juga tidak berhak mengatur kehidupan beragama mayoritas. Seperti juga gereja Katolik yang tidak lagi dapat menuntut, atau melalui keputusan mayoritas di negara yang mayoritas warga negaranya Katolik, untuk membuat perceraian tidak mung- kin. Di Italia, lama sekali hukum gereja menjadi hukum negara. Sophia Laurent, seorang artis jaman dahulu, yang kawin ketika berumur 16 tahun, kembali melakukan perkawinan dengan produser film Carlo Ponte setelah perkawinan pertamanya kandas dalam usia dua tahun. Perka- wianan kedua itu diadakan di luar Italia. Karena bagi gereja dan negara Italia perkawinan itu tidak sah. Setelah perkawinan itu, Sophia tidak berani kembali ke Italia karena takut akan ditangkap. Padahal perkawinan yang keduanya ini kemudian berlangsung dengan sangat membahagiakan. Namun, sekarang kasus semacam itu tidak mungkin terjadi lagi. Sebab Italia telah lama menghapus hukum tersebut. Kini setiap orang bisa bercerai dan kawin lagi. Urusan semacam itu tentu saja harus diserahkan kepada mayoritas. Artinya, bisa saja gereja menyatakan secara moral bahwa hal itu tidak boleh, tetapi tidak berarti bahwa hak tersebut menjadi hangus. Hal itu berlaku juga pada persoalan apakah orang mau berpuasa atau tidak. Walaupun menurut saya akan lebih bagus kalau dia mau berpuasa, negara tetap tidak berhak menghukum orang yang tidak berpuasa. Harus diakui bahwa liberalisme adalah istilah yang mempunyai beberapa arti, yang semuanya berkaitan dengan kebebasan namun secara etis dinilai berbeda. Sehingga, terdapat bidang- bidang di mana liberalisme pantas dikritik, tetapi ada juga bidang-bidang di mana liberalisme itu sangat bagus. Misalnya, liberalisme ekonomi yang melahirkan kapitalisme, sampai sekarang oleh kebanyakan, katakan saja, komunitas moral (komunitas yang memilih mementingkan moralitas), dinilai negatif. 523
Membela Kebebasan Beragama Konsep liberalisme banyak ditentang karena, pertama, liberalisme dipahami oleh kebanyakan orang Indonesia sebagai kebebasan tanpa batas. Kedua, liberalisme mendorong lahirnya kapitalisme yang menyebabkan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pengertian seperti apakah gagasan liberalisme harus tetap diperjuangkan? Harus diakui bahwa liberalisme adalah istilah yang mempunyai bebe- rapa arti, yang semuanya berkaitan dengan kebebasan namun secara etis dinilai berbeda. Sehingga, terdapat bidang-bidang di mana liberalisme pantas dikritik dan bidang-bidang di mana liberalisme sangat bagus. Misal- nya, liberalisme ekonomi yang melahirkan kapitalisme, sampai sekarang oleh kebanyakan, katakan saja, komunitas moral (komunitas yang memilih mementingkan moralitas), dinilai negatif. Kapitalisme tidak berhasil untuk diterima sebagai sistem ekonomi yang netral. Ia tetap sebagai sistem ekonomi yang tidak sesuai, kalau dilaksanakan secara murni, dengan hak-hak asasi manusia dan hak-hak sosial yang ada. Gereja Katolik selama ini selalu mengutuk kapitalisme. Termasuk juga Paus Paulus ke-2 yang sangat keras mengutuk kapitalisme. Banyak juga orang yang menganggap liberalisme, terutama pada model liberalisme budaya, sebagai gagasan yang memperbolehkan melakukan apa saja, asal tidak merugikan orang lain. Salah satu ungkapan liberalisme seperti itu adalah revolusi seksual yang di Barat baru mulai pada tahun 60-an di abad yang lalu. Dalam revolusi itu ada beberapa hal yang saya anggap sebagai sebuah kewajaran, misalnya, dekriminalisasi kelakuan homoseksual. Secara pribadi saya tidak setuju kalau dua orang sejenis melakukan hubungan seks di kamar lalu dihukum oleh negara. Hal seperti itu dahulu mutlak dilarang di Jerman. Padahal itu bukan urusan negara. Tetapi bahwa liberalisme yang diartikan sebagai apa saja diper- bolehkan, justru menyangkal adanya nilai-nilai dan norma-norma etis yang membatasinya. Misalnya adalah ketidakpekaan terhadap perasaan orang yang taat beragama. Reaksi umat Islam terhadap kartun Nabi Muhammad, dalam konteks ini, adalah sesuatu yang positif. Sebab, reaksi semacam itu tidak pernah ditunjukkan secara demonstratif oleh orang Katolik ketika agama dihina dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Karena itu, bagi umat Katolik, kemarahan umat Islam atas penghinaan dan penodaan agama 524
Franz Magnis-Suseno dianggap sebagai tindakan yang sangat tepat dan patut untuk ditiru, karena agama Katolik dan Protestan sudah sering dihina tetapi selalu dibiarkan saja. Tentu saja di dalam reaksi umat Islam tersebut, banyak juga yang berlebihan. Tetapi bahwa Islam marah dan tidak bisa menerima atas penghinaan tersebut, banyak orang Katolik yang menghargai dan mengaguminya. Mereka melihat, misalnya, instalasi seni di mana Yesus diejek dengan memperlihatkan alat kelaminnya dan lain sebagainya. Hal- hal seperti itu bagi orang Kristiani adalah penghinaan luar bisaa. Tetapi di pengadilan Jerman, misalnya, tindakan semacam itu tidak berhasil ditolak, dengan alasan kebebasan penciptaan estetis. Di situ jelas bahwa liberalisme dengan kebebasan total bertentangan dengan kesadaran bahwa kita terikat. Dalam dua dimensi liberalisme jelas memiliki konotasi yang positif. Dalam dimensi politik, libe- ralisme melahirkan paham bahwa kekuasaan negara harus berdasar- kan sebuah undang-undang dasar. Jangan lupa, pada 400 tahun yang lalu tidak ada negara dengan undang-undang dasar. John Locke merupakan orang pertama yang menuntut adanya undang-undang dasar yang mengatur di mana hak eksekutif dan hak legislatif. Liberalisme adalah paham yang memunculkan pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan, toleransi, dan kebebasan beragama, begitu pula the rule of law, kedaulatan hukum dengan hak asasi manusia. Dalam konteks negara, yang mesti didukung adalah negara sekular yang tetap memberi tempat pada agama. Hal itu bisa dilihat pada dua negara, pertama Jerman yang jelas sekular. Di sini agama tidak bisa memerintahkan negara, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, Jerman tetap memperhatikan agama-agama. Liberalisme juga tidak selalu berkaitan dengan kapitalisme. Nurcholish Madjid yang lebih terlihat sosial-demokrat yang keras dan tegas, juga Habermas yang berpaham kiri, secara politis telah dianggap liberal. Kebebasan berbicara untuk menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan membentuk partai politik, adalah kemajuan-kemajuan politik terbesar dalam sejarah modernitas yang dibawa oleh gerbong liberalisme. Semua itu merupakan sisi positif liberalisme yang patut disyukuri dan kita sendiri menikmatinya. Karena itu liberalisme politik adalah sesuatu yang positif. 525
Membela Kebebasan Beragama Dalam dimensi agama, kata liberal pada umumnya berarti orang yang berani mempertanyakan dan mengkritisi doktrin-doktrin teologi. Dengan pengertian lain dia bukan orang yang menerima begitu saja apa yang dibawa oleh agama. Sebab, apabila seseorang sudah berkeyakinan bahwa kalaupun keberagamaannya dipaksakan atas kehendak Tuhan, dan tetap meng- anggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar, maka itu sudah merupakan kontradiksi. Memang, salah satu hakikat agama adalah ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin beragama kalau tidak taat kepada Allah. Akan tetapi, seorang liberal akan berani mengatakan agar ia betul-betul taat kepada Allah, ia harus mempertanyakan apakah interpretasi hukum agamanya yang berasal dari manusia itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah, yang pada-Nya-lah orang tersebut harus taat. Demikianlah pijakan dasar orang liberal. Dengan begitu, orang liberal tidak mau dengan serta-merta mengatakan, "terhadap Tuhan Allah aku pasrah", tetapi ia berani dengan kritis, sebagai subjek, mempertanyakan apa yang oleh tokoh-tokoh agama, para praktisi agama, termasuk gereja (Katolik), misalnya ajaran para Paus, didakwahkan dan diyakini sebagai kekristenan yang asli. Di dalam wilayah kekristenan, hal-hal seperti itu pertama kali di- persoalkan secara besar-besaran oleh Protestantisme dengan mengatakan bahwa banyak praktik dan ajaran gereja sudah tidak sesuai lagi dengan yang dibawa Yesus. Kemudian Kristen pecah. (Saya merasa sayang dengan Protestan, mengapa kekristenan sampai harus pecah.) Tetapi, demi Kekristenan, gereja Katolik memang perlu mendapatkan kritik seperti itu. Dengan begitu baru dia menjadi sadar akan masalah dan terbuka terhadap kritik. Pandangan liberalisme idealnya menyatakan bebas dari ketaatan mutlak terhadap interpretasi manusia. Sebab, umat beragama selalu mendapat agama-nya dari manusia, tidak pernah langsung dari Allah. Agama memang sebuah realitas, sebuah komunitas historis. Namun demikian, tradisi itu sangat penting. Tradisi tidak boleh dianggap sepi. Semua orang yang masuk dalam suatu agama berarti sekaligus juga masuk ke dalam suatu tradisi yang turun-temurun diterima begitu saja. Karena itulah orang-orang liberal selamanya akan mengatakan bahwa agama harus dilihat secara kritis. Makna di dalam agama mungkin terjadi pembekuan dan tambahan atau malah interpretasi manusia yang mempersempit, yang justru jauh dari maksud sabda Allah itu sendiri. 526
Franz Magnis-Suseno Jadi, liberalisme dalam agama bukan berarti apa saja diperbolehkan. Celakanya, jarang sekali ditemukan orang yang beragama berani mem- pertanyakan apa saja yang terkait dengan agamanya. Yang dipertanyakan bukan lagi eksistensi dan kekuasaaan Allah, seperti "apakah Allah berhak menuntut sesuatu dari aku"; melainkan bertanya "apakah Allah memang menuntut kepadaku berbuat suatu hal tertentu". Sebab Uskup atau Paulus selalu mengatakan demikian, sementara mereka adalah seorang manusia. Oleh sebab itu, sebagai orang liberal seseorang akan bertanya apakah pendapat Paus itu sudah memiliki kebenaran yang pasti, sesuai dengan kehendak Allah, ataukah tidak? Mungkin inspirasi seperti itu sejak mula datang dari Protetantisme, meski kemudian juga masuk ke gereja Katolik. Jadi belakangan ini gereja Katolik juga belajar terhadap Protestantisme. Di situ para teolog mulai kritis terhadap gereja dan kerap mempertanyakan akan tetap dipertahankannya model hierarki yang sejatinya tidak di- sukai lantaran berimplikasi ter- hadap terlembagaknnya keku- asaan dalam agama. Sebagai con- toh, dalam bahasa geraja Katolik sering disebut istilah "para gem- bala" di mana umat dianggap sebagai domba dari para penggembalanya (kalangan gereja). Sehingga biasanya yang peka terhadap problem liberalisme adalah gereja, sebab kerap mendapat getahnya. Begitu pula lembaga dari masing-masing agama. Kebebasan berbicara untuk menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan membentuk partai politik, adalah kemajuan-kemajuan politik yang terbesar dalam modernitas yang dibawa oleh gerbong liberalisme. Semua itu merupakan sisi positif liberalisme yang patut disyukuri dan kita sendiri menikmatinya. Karena itu liberalisme politik adalah sesuatu yang positif. Kembali ke konteks liberalisme politik. Dalam beberapa tulisan Anda tampak bahwa liberalisme juga mengandaikan netralitas posisi negara, begitu pula dengan apa yang diyakini oleh John Rawls. Pertanyaannya, seberapa penting- kah netralitas dalam gagasan liberalisme politik? Netralitas dalam gagasan liberalisme politik berarti bahwa negara tidak memberikan special treatment, perlakuan khusus pada salah satu agama. 527
Membela Kebebasan Beragama Negara sebaiknya tidak memberikan perlakuan khusus terhadap satu agama minoritas, terlebih lagi terhadap agama mayoritas. Namun demikian negara harus tetap mendukung dan menjamin agar setiap hari-hari besar agama diselenggarakan secara nyaman dan hidmat. Hal ini harus tetap diupayakan agar tidak sampai mengusik rasa adil para pemeluk agama minoritas. Negara tidak boleh membiarkan dan tidak peduli terhadap faktor ke- amanan dan ketertiban perayaan upacara atau hari besar keagamaan agama minoritas, seraya secara berlebihan memberikan keberpihakan terhadap setiap upacara keagamaan dari agama mayoritas. Hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran atas asas netralitas dan keadilan. Dengan begitu netralitas bukan berarti acuh tak acuh. Negara harus menunjukkan kepedulian atas terselenggaranya upacara keagamaan dari seluruh agama yang ada. Akan tetapi, lagi-lagi, kepedulian negara ditunjuk- kan dengan tetap menenggang dan menjunjung tinggi asas keadilan. Sebab secara prinsipil apabila kepedulian negara tersebut justru menerbitkan ketidakadilan, seperti tindakan negara atau pemerintah menutup tempat hiburan dan warung makan (pada siang hari) selama beberapa hari untuk mendukung suasana puasa, justru bukanlah tujuan dari netralitas negara. Dalam negara sekularistis seperti Indonesia kebijakan seperti itu tentu tidak dibenarkan, karena negara sama sekali tidak mempedulikan apakah 80% dari masyarakat Indonesia puasa atau tidak, lantas bagaimana pula nasib perekonomian warga yang bergantung pada jenis pekerjaan yang ditutup pemerintah. Padahal, negara juga seharusnya peduli atas nasib seluruh warganya bukan malah melakukan diskriminasi terhadap yang lain. Di samping netralitas dimaknai bahwa negara tidak boleh memberikan special treatment terhadap suatu nilai, ide, agama atau komunitas tertentu, netralitas juga berarti negara harus mendorong segala jenis nilai yang ada, termasuk mungkin ateisme, komunisme, dan lainnya. Dalam makna yang kedua ini, bagaimana Anda melihat konsep netralitas negara? Kita mulai dengan contoh komunisme. Sebetulnya relatif mudah untuk menunjukkan mengapa komunisme tidak harus diijinkan sebagai ideologi resmi sebuah partai. Sebab, ideologi komunisme yang berkem- bang dan dipraktikkan adalah Marxisme-Leninisme yang tidak mengakui 528
Franz Magnis-Suseno demokrasi dan HAM. Dengan pengertian lain partai yang berdasar pada Marxisme-Leninisme tidak akan memberikan jaminan bahwa dia bermain menurut aturan demokrasi. Hal seperti ini pernah terjadi di Eropa Timur sesudah Perang Dunia II, ketika sebuah partai komunis, atau koalisi partai komunis dan yang lain, memegang tampuk kekuasaan seperti di Ceko dan Bulgaria. Di sana mereka selalu menuntut menteri-menteri, khususnya, kementerian dalam negeri untuk menguasai polisi dan menteri pertahanan utuk menguasai militer agar dapat mengubah negara menjadi komunis. Karena itu, misalnya di Jerman, partai komunis pernah dilarang selama 20 tahun. Kemudian diijinkan lagi ikut serta dalam pemilu karena Jerman menilai bahwa lebih menguntungkan kalau partai ini tetap ikut pemilu -meski pada kenyataanya tidak akan dipilih oleh mayoritas- daripada dilarang. Mengenai ateisme, Indonesia mempunyai acuan yang jelas melalui sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketuhanan Yang Maha Esa itu berbobot sangat mendalam mirip dengan gunung es, di mana 1/11 belaka yang ada di permukaan, sementara 10/11 sisanya di bawah permukaan. Yang di bawah permukaan adalah konsensus nasional, bahwa di Indonesia tidak ada agama yang diistimewakan. Atau dengan kata lain, pada dasarnya sesuai dengan konsensus nasional sejak awal kemerdekaan, Islam tidak me- nuntut perlakuan khusus secara konstitusional ataupun dasar hukum yang sah di Indonesia. Itu sangat jelas tercantum dalam Pancasila sampai hari ini. Kompromi waktu itu tercapai atas dasar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dijunjung tinggi. Karena itulah hendaknya hal tersebut secara tepat diterjemahkan bahwa Indonesia akan mendukung keagamaan. Yang harus diperjuangkan dalam masyarakat sekular adalah suatu sistem yang berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mejunjung tinggi kebebasan beragama. Permasalahan yang ada di sini adalah berkisar pada relasi antara agama dan negara. Ihwal religiusitas atau praktik religiusitas pada tingkat individu dalam melaksanakan keyakinan agamanya di samping menjadi tanggung jawab individu juga tetap ada pengaruh dari agama. Sedangkan kaitannya dengan ateisme yang semestinya tidak diberi persamaan kedudukan, apakah dengan begitu akan melanggar hak asasi 529
Membela Kebebasan Beragama manusia dan prinsip toleransi? Jawaban sederhananya adalah bahwa Pancasila tidak berkaitan dengan tingkat kedalaman pribadi seseorang. Maka apabila ada orang yang secara pribadi ateis, tentu tidak bisa dikontrol. Pancasila atau negara, begitu pula setiap warga negara, tidak sampai pada tahap memeriksa kepercayaan atau keyakinan seseorang apakah seseorang percaya pada Tuhan atau tidak. Itu sama sekali bukan urusan kita. Persoalan kepercayaan seseorang sepenuhnya menjadi hak bagi setiap warga negara, di mana setiap orang juga mendapatkan semua hak sebagai warga negara, kewajiban warga negara, hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Negara hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai tradisi yang kaya akan religiusitas. Hal itu bagi kita adalah sebuah nilai yang sangat tinggi dan karenanya secara resmi harus dilindungi dan dilestarikan. Sehingga kita tidak mengijinkan kalau nilai-nilai itu sampai digerogoti. Tentu saja, prinsip itu juga berlaku bagi orang ateis. Jadi seorang ateis, dalam politik, harus tetap mendukung tindakan yang menunjang religiusitas bangsa. Dengan kata lain, hal itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Konsep netralitas sejatinya selalu terkait dengan upaya negara untuk melindungi dan menjamin civil rights dan civil liberties. Yang hendak ditanyakan, apabila nilai-nilai yang diajukan dalam suatu komunitas, masyarakat atau agama ditampung melalui sebuah partai politik yang mengikuti mekanisme demokratis, seperti Pemilu, kemudian memenang- kannya. Persoalan akan muncul ketika partai tersebut berkuasa dan membajak demokrasi, melanggar civil rights dan civil liberties. Kasus demikian terlihat seperti belakangan menjamur di Indonesia. Implementasi hukum agama tertentu melalui perda-perda syariat Islam di berbagai daerah diklaim telah memenuhi prasyarat demokrasi prosedural; begitu pula yang terjadi pada kasus yang telah lewat, partai nasionalis Jerman, Nazi. Bagaimana Anda menang- gapi hal ini? Pembajakan demokrasi oleh partai politik yang mengakibatkan pada tercabutnya hak dan kebebasan warga negara memang selalu menjadi masalah. Sebagaimana dicontohkan di atas, partai komunis dan Nazi. Nazi berkuasa melalui cara yang legal, tidak melalui revolusi sama sekali, lewat suatu pemilihan umum dan kemudian membentuk pemerintahan demokratis. Namun setelah partai tersebut berkuasa demokrasi dihabisi. 530
Franz Magnis-Suseno Pada hematnya, ini perlu mendapat cukup penjelasan. Terlebih dahulu harus sudah ada diskursus dalam masyarakat apakah ada partai politik yang mempunyai kecenderungan semacam itu di negara ini. Jika memang ada seharusnya dikritik dan dikontrol oleh masyarakat. Lebih penting dari itu, negara ini memang memerlukan dan tetap harus mempertahankan Undang-Undang Dasar yang sudah ada. Undang-Undang Dasar dan Pancasila tidak memungkinkan negara untuk begitu saja membuat hukum agama menjadi hukum negara. Kalau mau tetap dicoba, menurut saya, partai semacam itu akan mengalami kesulitan untuk bisa memperoleh suara 50%. Pada sisi lain, Mahkamah Konstitusi pun bisa membatalkan keikutsertaan suatu partai jika terbukti tidak demokratis. Seba- liknya kalau betul-betul demokra- tis, maka tidak bisa dilakukan pembatalan. Kalau partai yang tidak demokratis ini tetap meno- lak, maka dapat diartikan kalau dia sudah melakukan kudeta. Jika sudah demikian, maka negara boleh mengambil tindakan keke- rasan. Pandangan liberalisme idealnya menyatakan bebas dari ketaatan mutlak terhadap interpretasi manusia. Sebab, umat beragama selalu mendapat agamanya dari manusia, tidak pernah langsung dari Allah. Agama memang sebuah realitas, sebuah komunitas historis. Hanya saja, di Indonesia sulit kiranya sebuah partai bisa mencapai 50%. Sebab kisaran paling mungkin bagi partai pemenang Pemilu adalah 20% atau 30%, dengan demikian tidak akan mencapai suara mayoritas mutlak. Tentu saja harus dibedakan dengan upaya negara memfasilitasi perbankan Islam, ini merupakan kebijakan yang sama sekali tidak melanggar Undang-Undang Dasar, hak asasi manusia, ataupun netralitas negara. Sebab negara hanya memberikan fasilitas. Negara mempersilakan siapa saja untuk mencobanya. Kalau kemudian perbankan Islam mendapatkan banyak nasabah dan lebih maju, karena memang cukup bagus, misalnya, harus tetap mendapat jaminan dan dukungan negara. Begitu juga, negara seharusnya tidak sampai melanggar ketidakberpihakan (netralitas). Misalnya negara tetap boleh memfasilitasi ibadah haji, meskipun kemudian tidak memfasilitasi ibadah haji bagi Katolik--karena memang Katolik tidak menjadikan ibadah haji sebagai ritual peribadatannya. 531
Membela Kebebasan Beragama Jadi, pada dasarnya netralitas tidak usah dipahami secara formal atau kaku. Artinya, apabila umat Islam mengharapkan pelayanan tertentu dari negara yang memang umat lain tidak membutuhkan, selama negara mampu memberikannya, maka tidaklah menjadi persoalan. Ketika jenis pelayanan yang pada dasarnya memang harus berbeda, tentu tidak ada tuntutan terhadap negara untuk bersikap netral. Artinya apa yang diberikan kepada umat Islam tidak harus persis sama diberikan kepada umat lain. Tetapi kalau diberikan bantuan untuk membangun suatu rumah ibadah tertentu, maka harus paralel juga dengan umat-umat lain tentunya dengan presentase yang wajar. Sudah seharusnya negara berlaku demikian supaya tidak menimbulkan kontroversi. Jika mengaca lagi pada pengalaman demokrasi di Indonesia, kekuatan antidemokrasi kerap muncul di tengah kehidupan publik dengan pelbagai bentuk. Beberapa waktu lalu beredar isu tentang pembubaran Ormas anarkis, Ormas-ormas yang berpotensi membajak demokrasi. Bagaimana pandangan Anda tentang demokrasi yang, untuk menjaga dirinya, harus berhadapan dengan Ormas-ormas semacam tadi? Saya tidak dapat melihat permasalahan tersebut secara teoritis ataupun melalui sudut etika politik. Namun seharusnya negara tidak mengijinkan Ormas apa pun yang bersifat milisi. Untuk itu Ormas bersenjata sudah semestinya ditutup, apapun golongannya. Karena demokrasi menekankan negara hukum di mana monopoli kekerasan berada di tangan polisi dan militer dengan perbedaan fungsi yang jelas. Sehingga dalam sebuah negara demokratis, di mana hukum menjadi panglimanya, tidak boleh ada milisi. Tentu saja itu berlaku bagi semua milisi, laskar, latihan paramiliter dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok itu harus dengan tegas di larang. Di situ tidak termasuk organisasi semacam pencaksilat dan ilmu beladiri lainnya yang sama sekali tidak mengancam negara. Kalau milisi dan organisasi sejenis itu ditutup, berarti suatu pertanda bahwa Indonesia adalah bentuk soft state, negara yang sama sekali tidak melegalkan Ormas bersenjata. Dengan begitu ancaman buat negara pun jadi berkurang. Negara-negara Islam pada umumnya, termasuk Indonesia, sangat rentan terhadap munculnya kekuatan antidemokrasi dengan menumpang sistem 532
Franz Magnis-Suseno demokrasi. Ini terkait dengan definisi mereka tentang demokrasi dan liberalisme sebagai paham atau tradisi yang tidak berasal dari Indonesia atau kawasan Timur, melainkan produk peradaban Barat yang mungkin dianggap tidak cocok untuk diterapkan di negara-negara Islam. Karena, tampaknya, demokrasi selalu gagal di negara-negara Islam. Ketika demokrasi diberikan, yang muncul kemudian adalah kekuatan-kekuatan yang menunggangi demokrasi, seperti Hamas, termasuk tuduhan terhadap FIS (Aljazair) atau partai-partai radikal yang muncul di Irak, juga di Indonesia. Apa pendapat Anda perihal fenomena semacam ini? Tidak sepenuhnya betul apabila dikatakan bahwa demokrasi selalu gagal di seluruh negara yang islami. Contoh yang sangat nyata adalah Indonesia sendiri di mana bebe- rapa kelompok yang agak funda- mentalis tidak ada yang ingin menghapus demokrasi. Malaysia pun mempunyai sistem de- mokrasi yang cukup berfungsi. Bangladesh, negara yang sangat miskin dan mengalami berma- cam gejolak sesudah merdeka, demokrasinya tetap berjalan. Ketidakberhasilan demokrasi di Pakistan belum tentu dikarenakan faktor agama Islam. Mungkin saja lebih karena sektor per- ekonomian negara tersebut yang sangat lemah. Tidak gampang membangun demokrasi dalam situasi seperti ini. Lebih dari itu, Pakistan adalah negara dengan multibangsa yang jauh lebih sulit dipersatukan, bahkan jika dibandingkan dengan Indonesia. Situasinya di sana jauh lebih kompleks. Itu yang pertama. Agama bukan sesuatu yang murni privat. Yang murni privat adalah penghargaan apa saja yang berkenaan dengan seni. Apakah seseorang lebih menyukai lukisan atau plakat-plakat dan poster-poster, itu yang disebut urusan privat. Urusan privat tidak mempengaruhi fungsi orang tersebut pada profesi yang digeluti atau partai politik yang dipilihnya. Tetapi beragama berarti bahwa seseorang hidup dalam ketaatan terhadap Tuhan. Dan ketaatan tidak memiliki batasan privat dan publik. Lalu yang kedua, di Indonesia kelompok Islam secara historis tidak termasuk kelompok yang menentang demokrasi. Dulu partai yang paling mendukung demokrasi justru Masyumi, PSI, Partai Katolik, dan Parkindo 533
Membela Kebebasan Beragama (yang terbesar adalah Masyumi). Karena itu kemudian Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno. Sekarang dengan bermunculannya partai- partai Islam tetap tidak ada masalah dengan demokrasi. Mugkin saja ada partai yang antidemokrasi, tetapi untuk kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural, dukungan terhadapnya tidaklah signifikan. Dengan belajar pada pengalaman demokrasi negara ini, partai baru yang berasaskan agama hanya mempunyai kemungkinan naik secara demokratis paling besar mencapai sekitar 10%. Dia tentunya bisa mengatakan apa saja, tetapi tidak bisa sampai menentukan nasib negara. Dia harus mendapat dukungan lebih banyak. Bagaimanapun partai-partai Islam juga memerlukan demokrasi. Meskipun bisa saja menghapus demokrasi jika didukung oleh 50%, apalagi kalau mencapai 60% masyarakat. Akan tetapi ini butuh waktu dan perjuangan yang sangat lama, karena kondisi faktual Indonesia jauh dari bayangan seperti itu. Kita bisa lihat kasus seperti itu hampir terjadi di Aljazair, di mana FIS memenangkan Pemilu dan seharusnya menjadi partai yang berkuasa, namun ada coop militer. Setelah itu terjadi bermacam gejolak yang sangat traumatis di mana demokrasi kondisinya amat sekarat. Semua itu didasarkan atas kekhawatiran bahwa FIS akan mengislamkan Aljazair. Namun demikian, kejelasan itu tidak pernah muncul karena FIS keburu di-coop oleh kekuatan militer sebelum memperoleh kesempatannya. Belajar dari itu, kejadian semacam ini merupakan sesuatu yang tidak akan cepat diulang kembali. Di Aljazair, kini, justru cenderung mulai terjadi stabilasasi. Di Indonesia sendiri, secara politis, belum terlihat situasi yang meng- arah pada proses politik yang tidak diharapkan sebagaimana terjadi di Aljazair. Bagaimanapun dari pemilihan-pemilihan umum yang bebas (pada tahun 1955, 1999, dan 2004) diakui sementara ini politik aliran masih amat kuat. Politik aliran berarti bahwa mereka yang pernah memilih partai sekular, entah mereka berdoa atau tidak, mereka tetap saja memilih partai sekular. Anda mungkin ingat bahwa di tahun 70-an, di Indonesia sebetulnya terjadi santrinisasi kaum abangan -sebagaimana Muslim Abdurrahman pernah menulis itu- di mana kaum priyayi dan abangan yang tidak pernah berdoa dan melakukan ritual keagamaan lainnya, anak-anak mereka kemudian ternyata melakukan ritual doa, mengaji, dan lain sebagainya. Sehingga mereka menjadi Muslim yang taat atau semacamnya. Kendatipun demikian, partai Islam hanya mendapat kurang dari 40% suara. 534
Franz Magnis-Suseno Tidak hanya itu, menurut saya, mereka yang berangkat dari latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) yang tradisional sulit, untuk tidak mengatakan tidak akan pernah, memilih partai yang berasal dari latar belakang modernis. Itu sebabnya pak Amien Rais tidak pernah berhasil menjadi presiden karena hanya dipilih oleh kaum modernis. Untuk menjadi pemimpin di Indonesia yang pertama-tama menentukan bukanlah kualitas. Sederhananya, Pak Amien itu jelas seorang modernis, sehingga tidak dipilih oleh orang NU dan tidak pula dipilih oleh orang-orang dari partai sekular. Karena sebuah partai yang berhaluan Islam modernis tentu akan mendapat pendukung dari kalangan modernis, bukan dari kalangan tradisionalis. Entoh begitu, seandainya semua ka- langan modernis ikut memilih, setidaknya mereka tidak hanya memilih Partai Amanat Nasional (PAN). Sebagian dari mereka juga banyak yang memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan kalau- pun mereka bergabung tidak akan mencapai 20%. Kecuali kalau mereka, partai-partai Islam berkoalisi, barangkali bisa mendudukkan pemimpinnya sebagai presiden. Namun demikian, dengan kondisi Indonesia seperti sekarang ini, tetap saja akan sulit untuk membuat kebijakan di pemerintah menjadi satu arah kepentingan. Salah satu hakikat agama adalah ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin beragama kalau tidak taat kepada Allah. Akan tetapi, seorang liberal akan berani mengatakan agar ia betul-betul taat kepada Allah, ia harus mempertanyakan apakah interpretasi hukum agamanya yang berasal dari manusia itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah, yang pada-Nya-lah orang tersebut harus taat. Pluralisme, di Indonesia, sering disalahartikan sebagai sinkretisme atau relativisme, sehingga banyak orang yang menentangnya. Bagaimana pendapat Anda sendiri tentang konsep pluralisme? Kata pluralisme memang selalu memerlukan definisi. Bagi saya, pluralisme pertama-tama adalah kesetiaan menerima pluralitas dalam hal agama. Hal itu sama sekali tidak sama dengan sinkretisme ataupun juga relativisme agama. Jadi, seorang pluralis, yang hatinya sungguh pluralis, 535
Membela Kebebasan Beragama akan menerima bahwa di masyarakat terdapat umat beragama yang mempunyai keyakinanan betul-betul berbeda dari keyakinan yang dimilikinya dan keberadaannya harus diterima secara baik. Itu pluralisme yang saya anggap sangat penting. Pluralisme itu justru tidak mengatakan semua agama sama saja. Kalau semua agama sama saja atau seragam, lantas di mana letak pluralitasnya. Menurut saya, jelas semua agama tidak sama. Misalnya, antara Islam dan Kristiani memang banyak kesamaan, tetapi jelas antara keduanya terdapat perbedaan yang hakiki yang harus kita terima. Pluralisme berarti mengakui kenyataan seperti itu dan sekaligus, misalnya saya sebagai orang Katolik, tidak akan mengatakan bahwa Islam, dalam semua hal, betul. Kalau sudah begitu saya sudah menjadi seorang Muslim. Oleh sebab itu, saya ber- pendapat bahwa orang Islam barangkali menghargai saya dan orang Kristen, tetapi mustahil kalau mereka (orang Islam) mengakui bahwa Yesus itu Putra Allah. Mereka juga tentu tidak akan mengakui bahwa Yesus itu adalah kepenuhan wahyu ilahi, sehingga sesudah Yesus tidak ada wahyu lagi. Padahal bagi umat Islam wahyu terakhir yang definitif adalah al- Quran. Sehingga, seorang pluralis bisa menerima itu tanpa mengatakan bahwa kita semua benar. Pada akhirnya harus dikatakan dan diserahkan sepenuhnya: biarlah Allah sendiri yang mengetahui. Pluralisme juga tidak sama dengan sinkretisme. Namun harus diperhatikan bahwa di Indonesia kadang-kadang sinkretisme dipakai untuk sesuatu yang sebetulnya bukan sinkretisme, melainkan merupakan penghayatan religius pelbagai aliran kepercayaan. Saya kira, baik Islam maupun Kristiani tidak bisa menerima itu. Tetapi sebagai seorang pluralis, saya menghargai bahwa mereka menghayati religiusitas dalam hati, di mana simbol-simbol dengan mudah diambil dari Hindu, Islam, Kristianitas, dan lain sebagainya. Namun demikian hal seperti itu, menurut saya, tetaplah menjadi sebuah penghayatan tersendiri yang saya hormati, meskipun berbeda dengan yang saya hayati sebagai orang Katolik. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa oleh banyak orang -juga oleh beberapa teolog dengan latar belakang Kristiani- kata pluralisme terkadang dipakai untuk sesuatu yang seharusnya disebut relativisme. Pluralisme semacam itu saya tentang dengan keras. Pe- nentangan semacam ini pernah saya lakukan ketika pluralisme model 536
Franz Magnis-Suseno tersebut diajukan dalam konferensi internasional antaragama di Bali yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri. Waktu itu saya mengritik tajam seorang teolog Katolik, kalau tidak salah dari Washington, yang membawa persis pluralisme model itu. Dia mengatakan bahwa dalam konteks pluralisme agama-agama berada pada posisi yang paling gawat karena masing-masing mempunyai klaim kebenaran. Dalam pluralisme, klaim semacam itu harus di- lepaskan. Sebab, lantaran agama merupakan ungkapan religiusitas manusia, dengan begitu semua agama benar dan tidak ada yang lebih benar daripada agama lainnya. Maka tidak masuk akal mengatakan agamaku yang paling benar dan yang lain tidak; dan tentu saja tidak masuk akal juga mempunyai misi untuk ber- dakwah. Bagi saya, pluralisme pertama-tama adalah kesetiaan menerima pluralitas dalam hal agama. Hal itu sama sekali tidak sama dengan sinkretisme ataupun juga relativisme agama. Jadi, seorang pluralis yang hatinya sungguh pluralis, dia akan menerima bahwa di masyarakat ada umat beragama yang punya keyakinan yang betul-betul berbeda, yang tidak menjadi Kesimpulan dari seluruh pernyataan tersebut dianggap sebagai relativisme agama, yakni tidak ada kebenaran mutlak, yang sejatinya bukanlah yang di- maksudkan dengan gagasan pluralisme itu sendiri. Saya se- bagai seorang Kristen percaya bahwa Yesus adalah jalan hidup dan kebenaran. Itu adalah ucapan Yesus bagi setiap orang. Saya juga yakin bahwa orang yang tidak dibaptis bisa masuk surga. Gereja Katolik mengatakan, setiap orang yang masuk surga karena diselamatkan oleh Yesus, dan Yesus akan menggembirakan bagi semua. Saya juga tahu, tentu saja, orang Islam tidak akan percaya demikian. Tetapi seorang relativis akan mengatakan bahwa ini semua harus dilepaskan. Yesus, Muhammad, Buddha, dan lainnya adalah seorang religius personalities, seorang yang sangat mendalam penghayatan religiusitasnya. Karena itu kitab suci mereka mengungkapkan sesuatu yang sangat bernilai. Lagi-lagi, saya menolak anggapan ini, karena tidak sependapat bahwa al-Quran adalah ungkapan keyakinannya, tetapi keberadaannya hendaknya dia terima secara baik. Itu pluralisme yang saya anggap sangat penting. 537
Membela Kebebasan Beragama religiusitas (pribadi) nabi Muhammad. Jelas itu tidak benar. Sebab al- Quran datang dari Allah. Dalam iman Islam itu hakiki. Umat Islam percaya nabi Muhammad menerima al-Quran dengan tidak mengubah dan tidak memberi bentuk apapun. Sama halnya dengan orang Kristen yang berkeyakinan bahwa Yesus itu datang dari Allah, bukan seorang manusia yang sangat mendalam penghayatan relegiusitasnya. Barangkali Budha juga seperti itu. Oleh Budhisme, Budha, tidak dianggap bersifat ilahi, me- lainkan mungkin sebagai seorang spiritualis besar. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Islam, Kristen dan Yahudi. Pandangan seperti di atas tadi harus ditolak. Jangan menyebut dirinya sebagai pluralis kalau menganggap bahwa semua agama merupakan ungkapan religiusitas yang sama. Sebab dengan anggapan tersebut maka pluralitas jadi hilang. Menurut saya, agama tidak perlu melepaskan klaim kebenaran. Yang saya kira penting adalah bahwa saya sebagai seorang Katolik, misalnya, mengakui bahwa agama yang tidak saya anut, Islam, Budhisme, Hinduisme juga mempunyai kebenaran masing-masing. Jadi, kalau saya menganggap mereka semua salah, itu adalah kampungan dan tidak memungkinkan bagi terwujudnya pluralisme yang positif. Dalam Konsili Vatikan II, gereja Katolik akhirnya merumuskan bahwa orang Katolik harus menghormati umat agama lain, karena kepercayaan mereka terhadap Allah Yang Esa dan sebagainya. Jadi, bahwa kita tidak relativistis bukan berarti kita menyangkal bahwa ada kebenaran dalam agama-agama lain, tetapi kita memang tidak mengakui kepenuhan ke- benaran agama lain. Bagi saya, pandangan seperti itu tidak masalah. Karena sejatinya memang ada perbedaan. Apabila melihat realitas sehari-hari di Indonesia dan peluang-peluang pluralisme itu sendiri, tidak dipungkiri kalau paham trersebut meniscayakan suatu konflik dalam masyarakat. Terlebih jika setiap komunitas, iman, agama atau etnik tertentu menonjolkan the ultimate truth-nya masing-masing, maka kemungkinan konfliknya sangat besar. Menurut Anda formulasi seperti apakah yang memampukan masyarakat merawat kemajemukan bangsa agar setiap umat beragama dapat hidup rukun berdampingan? Saya berpendapat bahwa klaim agama atas kebenaran sebaiknya tidak disebut ultimate truth. Sebab, ultimate truth betul-betul hanya pada Allah, 538
Franz Magnis-Suseno dan hanya pada Allah kita melihatnya. Apabila saya percaya terhadap kebenaran agama saya, bukan berarti saya percaya bahwa dia memiliki ultimate truth. Karena mengenai agama, Kristianitas dalam kepercayaan Katolik sendiri selalu hanya sebagian dan coba-coba; selalu harus diper- dalam dan sering dikoreksi, bahkan belajar dari agama lain. Sebab, Katolik tidak hanya banyak belajar dari Protestan, tetapi juga belajar dari Budhisme menganai hormat kepada nyawa. Soal itu dalam Budhisme lebih kuat dibanding dalam Kristianitas. Sementara dari Islam, Konsili sudah mengatakan bagaimana Islam menghormati Allah dalam keesaan-Nya dan Allah sebagai Maha Pengasih, hal itu juga memberikan sesuatu kepada kami. Jadi jangan karena Allah adalah ultimate truth, lantas agama juga mengklaim memi- likinya. Pendapat dalam setiap agama seharusnya dilihat dari dua sudut, pendapat dari Allah dan pendapat dari manusia. Kami orang Kristiani meyakini bahwa di dalam pribadi Yesus kebenaran Allah terungkap. Tetapi kami tidak pernah dapat menangkap seluruh pribadi Yesus yang se- sungguhnya, seluruh ajaran yang sebenarnya. Keterbatasan ini mudah sekali kita baca. Apabila kita melihat sejarahnya, maka jalan Kristiani seringkali zig-zag dan sejarah gereja sendiri banyak memiliki hal yang salah, buruk -meski baru disadari dan diakui belakangan- yang dahulunya dianggap betul. Dalam dimensi agama, kata liberal pada umumnya berarti orang yang berani mempertanyakan dan mengritisi doktrin-doktrin teologi. Dengan pengertian lain dia bukan orang yang menerima begitu saja apa yang dibawa oleh agama. Sebab, apabila seseorang sudah berkeyakinan bahwa kalaupun keberagamaannya dipaksakan atas kehendak Tuhan, dan tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar, maka itu sudah merupakan kontradiksi. Harus digaris bawahi juga bahwa ultimate truth sebenarnya merupakan istilah yang berasal dari filsafat yang memang berlebihan. Saya khawatir andaikata setiap agama merasa memiliki ultimate truth pada saat yang sama akan mengira memiliki ultimate truth tentang apa saja. Tidak saja tentang agama, tetapi juga tentang negara, tentang keluarga, tentang bagaimana bermain sepakbola, dan lain sebagainya. Kalau seperti ini maka akan berbahaya sekali. Dalam arti ini saya tidak percaya bahwa agama saya atau 539
Membela Kebebasan Beragama agama manapun mempunyai dan bahkan harus mempunyai ultimate truth. Karena the ultimate truth sendiri adalah mutlak milik Allah. Artinya, jangan pernah sampai melupakan perbedaan antara Allah dan agama. Sebab agama itu selalu kita reduksikan pada kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, tak aneh kalau sering terdapat kemiripan antara satu agama dengan lainnya. Dari sini, agama memerlukan proses dialektis terus menerus, memerlukan kritik agar tidak membeku dalam sebuah interpretasi kepicikan manusia yang akhirnya malah menyangkal isi agama itu sendiri. Jika the ultimate truth dari agama sama sekali tidak memadai, lantaran menyebabkan dan mendororng munculnya klaim-klaim dari setiap agama yang tidak produktif bagi kebersaman, apakah berarti Anda cukup dengan menganggap nilai-nilai yang ada dalam agama bersifat universal? Ya, saya malah berpendapat bahwa antaragama perlu memiliki nilai- nilai universal atau nilai-nilai bersama. Kalau iman dan akidah masing- masing agama berbeda, kita tetap bisa hidup bersama dengan baik. Tetapi kalau nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kebaikan, persaudaraan, belas kasih, tanggung jawab, perihal kemanusiaan yang adil dan beradab berbeda, maka kita tidak bisa hidup bersama. Kalau yang saya anggap jujur itu Anda anggap penipuan, bagaimana kita bisa hidup bersama. Di situ kita perlu nilai-nilai bersama dan itu harus bisa kita gali dalam ko- munikasi. Untuk itu baik agama wahyu maupun agama-agama lainnya perlu, secara institusional melaui para pemimpin masing-masing, untuk selalu rendah hati. Dengan demikian para agamawan harus rendah hati secara hakiki karena dia harus sadar bahwa pendapat dia selalu tidak memadai bila dibandingkan dengan Allah. Jadi dalam hal apapun hendaknya rendah hati. Bahkan dalam keputusan untuk mengutuk suatu ajaran sesat atau tidak hendaknya tetap rendah hati, jangan pernah berlebihan. Sebab dalam sejarahnya, banyak sekali dosa agama ketika melawan ajaran-ajaran yang dianggap sesat, termasuk dalam agama saya. Menurut saya, banyak sekali sikap Katolik yang tidak rendah hati dalam menyikapi persoalan tersebut, dan itu salah. Agamawan akan lebih meyakinkan, bahkan akan dapat meyakinkan orang yang tidak beragama kalau dia bersikap rendah hati. 540
Franz Magnis-Suseno Sebab tidak sedikit dan para agamawan pun mengetahui bahwa kelakuan orang beragama malah menggelapkan cahaya agama daripada mencerah- kannya. Tetapi klaim universal nilai agama seringkali dimanfaatkan oleh sekelom- pok orang. Misalnya nyata terjadi bahwa di dalam Islam kebenaran nilai- nilainya mutlak bersifat universal atau sering dipaksakan bahwa seluruh nilai Islam diklaim sebagai rahmatan li al-'âlamîn (rahmat bagi semesta alam). Dari sini muncul persoalan manakala pemahaman mereka yang konservatif atas keuniversalan nilai-nilai agamanya menjadi dorongan untuk menafikan kebenaran nilai-nilai dari agama lainnya. Hal inilah yang sering disebut sebagai universalime monis (monisme) yang rentan menimbulkan konflik antar- agama. Padahal seharusnya universalitas jangan digiring ke dalam konsep yang monis. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Dalam Konsili Vatikan II, Gereja Katolik akhirnya merumuskan bahwa orang Katolik harus menghormati umat agama lain, karena kepercayaan Dalam pandangan saya, uni- versal membutuhkan pengertian bersama mengenai nilai-nilai substansial. Anggapan bahwa agamaku yang paling benar dan senantiasa bersifat universal, itu bukanlah sebuah nilai. Itu adalah keyakinan dan itu boleh saja. Te- tapi nilai adalah apa yang betul- betul kita hayati sebagai baik. Sehingga, di situlah hal-hal seperti keadilan, kejujuran, persaudaraan, fairness, belas kasih, ketidak- kekerasan, dan kesediaan untuk memaafkan, merupakan sikap-sikap yang menentukan kualitas seseorang. Itu bisa dimiliki oleh orang dengan keyakinan agama apa pun. Kalau kita secara bersama-sama mempunyai nilai-nilai ini, maka perbedaan keyakinan mengenai agama yang benar, sama sekali tidak akan mengganggu. Apalagi kalau kita rendah hati. Kalau mereka terhadap Allah Yang Esa dan sebagainya. Jadi, bahwa kita tidak relativistis bukan berarti kita menyangkal bahwa ada kebenaran dalam agama-agama lain, tetapi kita memang tidak mengakui kepenuhan kebenaran agama lain. Bagi saya, pandangan seperti itu tidak masalah. Karena sejatinya memang ada perbedaan. 541
Membela Kebebasan Beragama saya meyakini betul dengan kebenaran agama saya, maka saya akan meyakininya dengan rendah hati dan tidak dengan semacam rasa superior. Ada satu alasan kenapa sikap-sikap seperti rendah hati terhadap keyakinan sendiri, toleransi, dan membuka ruang dialog dengan lainnya, oleh kalangan dalam agama tertentu justru harus dihindari. Sebab keyakinan seseorang terhadap agama atau terhadap nilai tertentu (akidah) dalam agamanya dapat berkurang karena bersentuhan dengan nilai-nilai (agama) yang lain. Menurut keyakinan kekristenan Anda, sejauh mana keyakinan Anda akan terancam ketika bersentuhan dengan keyakinan lainnya? Menurut saya, iman saya tidak terancam sama sekali oleh nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Justru nilai-nilai itu sangat cocok dengan iman saya. Tetapi iman saya bisa saja terancam, di satu pihak, oleh keyakinan lain, sehingga lama-kelamaan saya menjadi tidak mempercayai dan berpindah agama atau menjadi ateis. Kemungkinan seperti itu memang ada. Tetapi yang lebih sering mengalami "penguapan" agama adalah orang yang begitu hanyut, di satu pihak, oleh pekerjaan profesionalnya, dan di lain pihak oleh konsumerisme. Jadi kemungkinan semacam itu justru bukan dari sesuatu yang formal, di mana akhirnya agama tidak lagi dipraktikkan, tidak lagi diingat. Ada orang Kristen yang hanya empat kali ke gereja: tiga kali ketika hidup dan satu lagi setelah mati. Pertama, ketika ia dibaptis, lalu komuni pertama, ketiga, ketika menikah, dan terakhir ketika di dalam peti mayat. Hal yang seperti itu banyak terjadi dalam Kristen. Memang bahaya seperti itu ada. Tetapi, mungkinkah persentuhan dengan agama lain akan menjadi suatu ancaman iman, kita tidak tahu persis. Menurut saya, justru kalau nilai-nilai substansial itu kita miliki maka kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita memang memiliki banyak persamaan. Saya begitu banyak mempunyai teman Muslim di mana jelas memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sama meskipun secara ritual doanya berbeda. Anda sempat menyinggung tentang fairness. Beberapa pemikir ada yang menghubungkan keterkaitan antara gagasan pluralisme dengan liberalisme, di antaranya berkesimpulan bahwa kedua gagasan tersebut selalu sepadan dan tidak harus dipertentangkan. Misalnya Isaiah Berlin dan John Rawls. 542
Franz Magnis-Suseno Jika disederhanakan, konsep Rawls tentang fairness pada dasarnya adalah sebuah upaya pemihakan terhadap minoritas. Apakah idealnya semacam itu? Persoalannya mayoritas tidak membutuhkan fairness. Posisi semacam ini dalam konsepsi HAM memang selalu berpihak kepada yang lemah. Yang kuat tidak memerlukan pe- mihakan karena dia sudah mem- punyai segala-galanya. Tetapi pihak-pihak yang suka dilupakan, disingkirkan, dan lain sebagainya adalah minoritas atau yang secara sosial-politis lemah. Tidak harus minoritas, sebab dalam politik bisa juga kalangan elit yang sedikit namun bisa menentukan semua- nya. Contoh lainnya, yang mino- ritas (elit politik) dalam kekuatan membuat undang-undang ber- kaitan dengan pembagian produk nasional justru acap kali terjadi dengan cara yang tidak fair. Se- mua masuk ke kantong elit, sementara rakyat selalu mendapat sedikit. Atau kasus lain seperti kalau orang besar melakukan ko- rupsi hukumannya ringan, tetapi kalau orang kecil yang melakukan hukumannya menjadi lebih berat. Jadi, fairness dari semua nilai sebenarnya melindungi yang lemah. Harus diingat pula, bahwa perlindungan terhadap yang le- mah adalah salah satu ciri kemanusiaan yang paling dini, yang membedakan manusia dari binatang. Kita tahu bahwa manusia seratus ribu tahun yang lalu sudah memelihara orang sakit dan itu tidak terjadi pada binatang, Universalisme membutuhkan pengertian bersama mengenai nilai- nilai substansial. Anggapan bahwa agamaku yang paling benar dan senantiasa bersifat universal, itu bukanlah sebuah nilai. Itu adalah keyakinan dan itu boleh saja. Tetapi nilai adalah apa yang betul-betul kita hayati sebagai baik. Sehingga, di situlah hal-hal seperti keadilan, kejujuran, persaudaraan, fairness, belas kasih, ketidakkekerasan, dan kesediaan untuk memaafkan, merupakan sikap- sikap yang menentukan kualitas seseorang. Itu bisa dimiliki oleh orang dengan keyakinan agama apa pun. Kalau kita secara bersama-sama mempunyai nilai-nilai ini, maka perbedaan keyakinan mengenai agama yang benar, sama sekali tidak akan mengganggu. 543
Membela Kebebasan Beragama sebab binatang yang sakit terkadang ditinggalkan dan dibiarkan mati, dibiarkan menjadi mangsa binatang lain. Tetapi dari fosil-fosil yang ada, kita mengetahui bahwa orang yang sakit itu masih dipertahankan dan itu sudah terjadi dan dilakukan seratus ribu tahun yang lalu. Kalau begitu kondisi kita sekarang ini sebenarnya jauh lebih primitif. Karena kita sering membiarkan nasib pihak-pihak yang lemah. Dengan pengertian lain, perhatian kepada yang lemah merupakan salah satu tanda kemanusiaan yang paling penting. Celakanya lagi, hal ini terancam karena ada kebencian-kebencian komunal yang terjadi tidak saja antar dan intra- agama, tetapi katakan saja kebencian luas di masyarakat terhadap orang Yahudi yang bertahan berabad-abad lamanya dan menghasilkan diskri- minasi. Diskriminasi merupakan lawan dari fairness. Karena itu mereka (orang-orang Yahudi) di dunia ini kerap diperlakukan secara tidak fair, dan jelas didiskriminasikan. Hal demikian notabene terjadi di Barat yang lebih mengerikan daripada di dunia Islam. Masalah Islam dengan Yahudi terjadi lebih karena setelah adanya masalah dengan Israel. Meski ini tetap merupakan masalah yang harus diatasi. Fairness harus diberlakukan termasuk bagi orang Yahudi dan bagi kelompok-kelompok minoritas lainnya. Di Jerman, misalnya, ada kelompok-kelompok kecil yang berbahasa Slavia di mana mereka harus diberi kemungkinan ruang agar budaya mereka tidak terlindas oleh budaya Jerman. Fairness memang selalu bagi yang lebih lemah. Apa harapan Romo terhadap Bangsa ini ke depan? Sudah menjadi kebutuhan yang jelas bahwa Indonesia harus tetap menjadi negara sekular. Namun demikian, sekular di sini dalam arti menjadi negara yang berketuhanan dengan tidak adanya campur tangan negara dalam urusan agama warganya. Meskipun begitu negara harus tetap menunjang dan mendukung keagamaan. Artinya, negara tidak harus netral, misalnya, terhadap ateisme. Indonesia harus pluralistik karena Indonesia sangat plural. Maka apabila Indonesia tidak ditata secara inklusif, semua akan lebih merasa di rumah masing-masing, tanpa ada kepedulian terhadap yang lainnya. Jika demikian kondisinya, maka Indonesia akan segera berakhir dalam kekerasan. 544
Franz Magnis-Suseno Sementara liberalisme, dalam arti kebebasan politik dan keterbukaan agama, perlu diterapkan dan dunia pun sudah sangat menyadari pentingnya gagasan dan sistem tersebut. Liberalisme yang dimaksud bukan liberalisme yang sering disalahartikan sebagai sikap seenaknya, setiap orang bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006 545
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Fuad Jabali Fuad Jabali, pengajar Pascasarjana UIN Jakarta dan editor jurnal Studia Islamika. Dewan Fuad Jabali, Fuad Jabali, Fuad Jabali, Fuad Jabali, Penasihat PPIM UIN Jakarta ini meraih gelar MA bidang Islamic Societies and Cultures dari School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (1992) dan gelar PhD bidang Kajian Islam dari Institute of Islamic Studies, McGill University (1999) 546
Fuad Jabali Pancasila merupakan kesepakatan yang islami, demikianpun keputusan menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Adalah tidak adil, dari sudut keagamaan sekalipun, mengadopsi dan melembagakan sistem nilai agama tertentu ke dalam komunitas publik yang sangat beragam. Untuk itu, pada level sosial harus selalu ada ruang relatif, tempat semua orang bertemu dan berdialog. Dengan sekularisasi semua nilai agama memperoleh akses ke wilayah publik melalui negosiasi sehingga melahirkan sistem nilai agama yang dewasa. Inilah mekanisme demokrasi yang melibatkan partisipasi publik lebih besar, yang dalam konteks Indonesia yang demikian plural tidak akan pernah mengizinkan berdirinya negara Islam. Faktanya, penerapan syariat Islam di daerah-daerah bukan cerminan dari keinginan masyarakat, tetapi lebih kepentingan politik yang pragmatis. 547
Membela Kebebasan Beragama Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan sekularisme? Saya melihat sekularisasi sebagai usaha pembebasan wilayah publik, terutama negara, ekonomi, dan pendidikan, dari agama. Sebaliknya, islami- sasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam negara, ekonomi, dan pendidikan. Maka kita mendengar istilah negara Islam, ekonomi Islam, bank Islam, dan pendidikan Islam. Islamisasi ilmu dan ekonomi sudah banyak dilakukan, sementara islamisasi negara banyak menuai kontroversi. Pertama-tama, harus ditegaskan bahwa nilai-nilai agama tidak bisa dibersihkan dari wilayah publik. Sebab, tidak mungkin orang hidup di wilayah publik tanpa membawa sistem nilai yang ada di dalam dirinya. Namun, walaupun wilayah publik tidak mungkin bisa bersih dari sistem nilai agama, melembagakan sistem nilai agama tertentu di wilayah publik dan menuntut agar sistem nilai agama yang terlembagakan tersebut diadopsi oleh komunitas publik yang sangat beragam, dari sisi agama hal seperti itu tidaklah adil. Bagaimanapun, saya tidak setuju sekularisasi dalam arti formalisasi atau pelembagaan sistem nilai di wilayah publik melalui paksaan. Banyak yang mengatakan bahwa sekularisasi pada akhirnya akan meminggirkan agama dari kehidupan publik, sehingga agama semakin berada di pojok-pojok kehidupan. Bagaimana menurut Anda? Itu tidak akan terjadi. Fomalisasi nilai-nilai agama justru akan melahirkan hegemoni dan memojokkan kelompok-kelompok yang berbeda dengan hanya sistem nilai kelompok tertentu yang diformalkan. Ketika tidak ada formalisasi sistem nilai agama tertentu maka setiap orang punya akses yang sama di wilayah publik, dan yang terjadi adalah negosiasi antarsistem nilai. Dengan demikian ruang publik menjadi milik semua orang, tidak diklaim oleh suatu agama atau sebuah kelompok dalam suatu agama tertentu. Seseorang atau sekelompok orang yang mau membawa sistem nilai tertentu ke wilayah publik harus melakukan negosiasi secara terus-menerus dengan kelompok lain, sehingga yang akan terjadi, menurut saya, adalah proses pendewasaan beragama. Tetapi tidak baik juga atas nama sekularisasi, lantas agama dipojokkan. Ketika agama dipojokkan justru akan melahirkan sistem keagamaan yang 548
Fuad Jabali kerdil. Di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia sangat tidak mungkin menghilangkan sistem nilai Islam dari wilayah publik. Kalau Islam, misalnya, dipojokkan terus-menerus maka yang akan lahir adalah Islam yang terpojok, Islam yang tidak pernah punya akses ke publik, Islam yang tidak punya kemampuan bernegosiasi dengan agama lain, Islam yang berwajah radikal. Orang Islam yang imannya dibesarkan dalam kesempitan sangat berpotensi melakukan kekerasan, ketika kesempitan iman - yang diyakini benar itu - diterapkan di ruang publik. Sekularisasi seyogyanya dipahami sebagai media untuk membiarkan semua sistem nilai agama memperoleh akses ke wilayah publik untuk melahirkan sistem nilai agama yang dewasa. Coba lihat perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kalau saja mereka kampanye dengan Islam yang eksklusif, bisa dipastikan mereka tidak akan pernah bisa diterima publik dengan baik. Bagaimana- pun tanpa legitimasi publik se- buah partai tidak akan berkem- bang. Mereka harus mengembang- kan strategi yang lebih inklusif dan dialogis dan mengarah pada deformalisasi dan universalisasi. Sistem nilai yang harus dikem- bangkan di wilayah publik adalah sistem nilai yang diakui bersama oleh publik. Jadi tidak eksklusif. Walaupun wilayah publik tidak mungkin bisa bersih dari sistem nilai agama, melembagakan sistem nilai agama tertentu di wilayah publik dan menuntut agar sistem nilai agama yang terlembagakan tersebut diadopsi oleh komunitas publik yang sangat beragam, dari sisi agama hal seperti itu tidaklah adil. Lagi-lagi, saya menolak formalisasi nilai-nilai agama di wilayah publik dengan pemaksaan. Tetapi ketika dilakukan secara terbuka, dengan membiarkan semua orang terlibat dan berpendapat, menurut saya, sebagai sebuah kemungkinan, silakan saja. Termasuk membawa ide mewujudkan negara Islam ke dalam perdebatan publik. Tetapi orang-orang yang membawa ide negara Islam pun harus memahami bahwa ada juga kelompok masyarakat yang anti terhadap ide negara Islam tersebut. Jadi, harus ada ruang yang sama, yang terbuka, termasuk di dalam pikiran kita. Apakah mungkin mendirikan negara Islam? Mengapa tidak? Tapi itu tergantung pada semua orang. Walaupun, saya yakin, dalam realitasnya tidak mungkin terjadi. Karena proses negosiasi lama- 549
Membela Kebebasan Beragama kelamaan akan menghilangkan gagasan akan kemungkinan berdirinya negara Islam. Itulah yang bagus dari demokrasi. Demokrasi mampu menjadi penawar radikalisme, apapun bentuknya - entah itu radikalisme agama, budaya, ataupun sosial. Lewat demokrasi hal semacam itu menjadi tawar, karena ia harus melalui uji coba ke wilayah publik. Sebab, mereka harus mendapat legitimasi. Oleh karena itu, mereka harus melakukan dialog dan kompromi. Jadi, ketika saya mengatakan bahwa gagasan negara Islam itu mungkin - bukan sesuatu yang mustahil - memang hanya dalam tataran teori (demokrasi), sementara pada realitasnya akan sangat sulit terjadi. Ada kekhawatiran dari sebagian orang bahwa sekularisme atau sekularisasi akan mengikis iman pemeluk agama. Apakah menurut Anda seperti itu? Menurut saya tidak. Keimanan bukan sesuatu yang mati. Keimanan adalah sesuatu yang terus tumbuh dan meningkat. Namun hal ini hanya mungkin kalau ada ruang bagi pertumbuhannya. Untuk itu, ruang tersebut seharusnya tidak dimonopoli oleh sistem nilai kelompok tertentu. Bagaimana mungkin iman akan dewasa dan kuat kalau hanya bertemu dengan orang yang seiman? Syi'ah bertemu Syi'ah, Sunni bertemu Sunni, mazhab Syafii bertemu Syafii, Islam bertemu Islam, Kristen bertemu Kristen dan seterusnya. Jika ruang iman sekadar demikian, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau Syi'ah bertemu Sunni, Syafii bertemu Hambali, Ahl al-Hadîts bertemu Mu'tazilah di wilayah publik, menurut saya, akan terjadi perdebatan dan akan mengakibatkan tumbuhnya kedewasaan. Kalau ruang publik hanya dibuka untuk kelompok yang sama, kemungkinan yang terjadi adalah pengecilan makna agama. Karena mereka berbicara terus di ruangnya sendiri, tidak ada dialog. Sehingga, tidak ada penguatan iman dan tidak ada pengayaan. Padahal, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, siapa yang mampu menahan informasi dari kelompok-kelompok lain, bahkan dengan gagasan dan paham yang berbeda dan berlawanan sekalipun, untuk masuk ke wilayah kita. Justru kalau pembatasan atau pengkotak-kotakan ini dipertahankan, kita akan menjadi orang yang sangat galak, dengan ketertutupannya, karena kita harus menjaga sistem nilai kita dalam wilayah publik yang - dengan 550
Fuad Jabali bantuan teknologi - bagaimanapun sangat terbuka. Dan ini akan menjadi sangat tidak produktif bagi tumbuhnya keimanan. Apakah yang Anda maksud dengan formalisasi nilai agama di ruang publik melalui dialog yang terbuka sepadan dengan konsep public religion? Menurut saya begini, aturan dalam bentuk apapun kalau dibuat secara terbuka dengan melibatkan semua sistem yang ada, pada ujungnya harus kita taati, apapun bentuknya. Kalau kita menggunakan logika secara lurus, katakanlah, kalau hukum rajam masuk ke dalam wilayah publik dan menjadi bagian dari konstitusi kita, dan proses masuknya mela- lui diskusi dan dialog yang pan- jang dengan melibatkan segenap elemen masyarakat yang berbeda- beda, maka kita harus terima juga, sebagaimana juga hukuman mati di beberapa negara yang masih diterima. Sekularisasi seyogyanya dipahami sebagai media untuk membiarkan semua sistem nilai agama memperoleh akses ke wilayah publik untuk melahirkan sistem nilai agama yang dewasa. Jadi dari mana asal-muasal nilai itu, menurut saya, tidak relevan. Entah itu dari individu, kelompok, baik kecil atau besar, bagi saya tidak terlalu relevan. Begitu disepakati, kita harus terima. Tadi Anda menyinggung tentang negara Islam. Menurut Anda, apakah Islam memiliki blue print konsep negara yang berbeda sama sekali dengan konsep-konsep lain? Menurut saya tidak ada. Coba lihat setelah Nabi wafat, masyarakat Muslim terlibat konflik yang melibatkan tokoh-tokoh besar seperi Ali, menantu Nabi, Aisyah, istri Nabi, dan Muawiyah. Waktu terjadi konflik antara Muawiyah dengan Ali, umat Muslim di Basrah dan Kufah meng- anggap itu sebagai permasalahan orang-orang Madinah. Jadi mereka tidak mengganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang bisa meng- ambil keputusan. Padahal mereka sama-sama Muslim, dan sama-sama dikenai akibat oleh konflik itu. Apakah itu islami? 551
Membela Kebebasan Beragama Ketika Nabi masih hidup, Madinah menjadi pusat kekuasaan agama dan politik. Namun setelah Nabi mangkat, otoritas tunggal tidak ada. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa para Sahabat menggantikan posisi Nabi. Akan tetapi masing-masing Sahabat yang menjadi khalifah pada kenyataannya mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dan tidak semuanya dikelilingi oleh Sahabat yang memiliki otoritas. Abu Bakar, misalnya, mengirim orang-orang Madinah ke medan perang untuk menghadapi orang-orang Romawi dan Persia. Yang terjadi kemudian adalah Madinah kekurangan tokoh yang cukup terpandang dan mempunyai otoritas. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar menahan para Sahabat "besar" untuk tidak maju ke medan perang dengan per- timbangan dia butuh teman diskusi. Khalifah selanjutnya, Utsman, tidak membuat kebijakan seperti Umar, sehingga ia justru dikelilingi oleh orang- orang yang tidak terpandang dan tidak memiliki otoritas. Hal ini kemudian menyulut konflik yang akhirnya membuat Utsman terbunuh. Ketika Ali naik tahta, di Madinah sebenarnya sudah tidak ada figur terpandang yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, Ali memutuskan memindah pusat kekuasaan ke Kufah, karena di sana tokoh-tokoh tua dari Madinah bermukim. Setelah berperang mereka memutuskan tidak kembali ke Madinah dan tinggal di Kufah. Sekarang yang didengar dan punya otoritas adalah orang-orang di luar Madinah. Sangat berbeda bukan? Hanya satu periode dari empat Khalifah saja sudah ada perbedaan, bagaimana politik dan agama harus dikelola. Demikian juga yang terjadi pada masa Muawiyah, Abasyiah, Mamluk, dan lain-lain. Masing-masing berbeda. Jadi kalau merujuk pada masa Sahabat dan menganggap sistem pada waktu itu islami, pada level apakah itu disebut islami? Mereka punya integritas, kejujuran, dan keinginan berbakti pada orang banyak, tapi sistemnya berbeda-beda dari satu khalifah ke khalifah yang lain. Jadi, tidak ada sistem yang baku. Artinya, apakah klaim sebagian orang bahwa sistem khilâfah Islâmiyah tidak punya dasar sejarah benar belaka? Ada dasar sejarahnya, tetapi beragam. Khilâfah Islâmiyah yang dimaksud itu yang mana? Khilâfah banyak sekali. Pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn sendiri ada empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sistem 552
Fuad Jabali pemilihan mereka pun lain-lain. Di samping itu ada kekhalifahan Bani Umayyah, Abasyiah, Utsmaniyah, dan lain-lain. Jadi ketika mengatakan Khilâfah Islamiyah, yang dimaksud dengan khilâfah yang mana? Katakanlah al-Khulafâ' al-Râsyidûn, tapi yang mana? Jadi, menurut saya, klaim tersebut tidak relevan. Tapi kita juga tidak bisa ujug-ujug menolak ide mereka, apalagi menakutinya. Biarkan saja masuk ke wilayah publik. Biarkan mereka bertanya atau ditanya dan berdialog. Ide apapun yang ma- suk ke wilayah publik jika tidak didukung dengan argumen yang baik akan mengecil dan ditinggal- kan orang. Seseorang atau sekelompok orang yang mau membawa sistem nilai tertentu ke wilayah publik harus melakukan negosiasi secara terus- Saya tidak takut dengan klaim negara Islam, begitupun dengan klaim sekularisme. Jadi biarkan saja mereka ke tengah. Bahkan kelompok Negara Islam Indo- nesia (NII) atau Darul Islam (DI) biarkanlah mereka ke tengah, beri ruang. Mereka akan ditanya banyak orang dan mereka harus menjelaskan. Mereka akan berdialog, dan lama-lama kita akan semakin cerdas. menerus dengan kelompok lain, sehingga yang akan terjadi, menurut saya, adalah proses pendewasaan beragama. Apakah proses dialog di ruang publik mesti didorong oleh negara atau dibiarkan saja tumbuh secara alamiah tanpa campur tangan negara? Menurut saya, biarkan ia berjalan normal, berjalan dengan terbuka. Bagi saya, tidak relevan jika negara turut masuk. Justru wilayah publik yang terbuka pada akhirnya akan mengontrol peran negara. Tapi kalaupun negara mau masuk, silakan! Toh negara juga harus melakukan negosiasi dengan rakyatnya. Jadi kita jangan terlalu takut bahwa negara akan berlaku semena-mena. Inilah keuntungan sistem demokrasi yang kita anut saat ini. Jadi terdapat wilayah publik yang akan menetralisir dan mengakomodasi seluruh kepentingan, baik kepentingan negara maupun individu. Siapa saja bisa masuk, asal jangan ada kekerasan atau pemaksaan. Bersikaplah dewasa, terbuka, bijak, dan dialogis - pada wilayah publik. 553
Membela Kebebasan Beragama Apakah menurut Anda tidak tertutup kemungkinan masuknya kepentingan privat-individual, seperti kepentingan kelompok agama tertentu ke dalam ruang publik? Biarkan semua orang dan kepentingannya hadir di wilayah publik. Ketika ada keinginan menghadirkan persoalan privat, hadirkan saja tanpa harus dibatasi oleh pembedaan antara privat dengan publik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena ini persoalan privat maka tidak boleh masuk ke wilayah publik. Menurut saya, kalau seperti itu, malah kontraproduktif. Misalnya, persoalan jilbab yang dianggap persoalan privat, sehingga tidak boleh masuk ke wilayah publik. Menurut saya, masukkan saja ke wilayah publik, yang merupakan wilayah semua orang, untuk apa harus ada yang dijaga-jaga. Kalau kemudian ada yang menjaganya, ini pun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh publik. Inilah, saya kira, yang dipandang sebagai ijmak atau konsensus, keputusan jamaah. Dan, jamaahnya setiap kali berbeda-beda, bukan? Setiap generasi memiliki jamaah yang berbeda, dan jamaah inilah yang harus berfungsi. Dari penjelasan Anda, saya menangkap bahwa pemisahan publik-privat menjadi tidak relevan lagi. Apakah Anda memaknai sekularisasi tidak sebagai privatisasi agama melainkan deprivatisasi? Ya, bisa disebut dengan deprivatisasi. Artinya yang privat ini harus dibiarkan masuk ke wilayah publik. Jadi, biarkan saja. Kemudian, publik yang akan menilainya. Bukankah agama memiliki dua wajah yang paradoks: di satu sisi mengajak pada perdamaian, tapi di sisi lain, agama juga mempunyai potensi sebagai sumber kekerasan dan bersifat eksesif, karenanya agama harus dibatasi perannya di ruang publik. Pandangan Anda? Apakah kalau agama dijaga dari ruang publik tidak akan melahirkan kekerasan? Justru sebaliknya akan melahirkan kekerasan ketika agama dijauhkan dari wilayah publik. Karena by nature agama, terutama Islam, punya klaim lebih besar di wilayah publik daripada di wilayah individu. 554
Fuad Jabali Kalau, misalnya, wilayah publik yang demikian terbuka kemudian dipagari agar agama tidak masuk, dalam arti bahwa agama disimpan di rumah saja, dipenjarakan, lantas di mana mereka harus menjalankan aktivitas agama? Kalau orang dilarang membawa agama ke wilayah publik, itu akan membuat frustasi. Coba Anda lihat, ada jarak yang luar biasa antara klaim Islam dan realitas hidup kita sebagai Muslim. Di Indonesia sekarang ada keinginan untuk menghidupkan segalanya serba menjadi Islam: bank Islam, negara Islam, islamisasi ilmu, semuanya ingin diislamisasi. Menurut hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, tampak bahwa orang Islam semakin rajin beribadah, tapi kenapa Indonesia tetap disebut sebagai salah satu negara terkorup di dunia? Kekerasan masih ba- nyak terjadi, kelompok-kelom- pok Islam saling bentrok, orang dijatuhkan dari kereta hanya karena uang seribu rupiah. Apa masalahnya? Penerapan syariat Islam harus dilakukan melalui keterlibatan publik yang lebih besar. Saya yakin begitu publik terlibat tidak akan ada negara Islam. Dengan begitu, saya menegaskan sekali lagi bahwa perubahan sistem menjadi negara Islam hanya terjadi dengan revolusi atau dengan cara-cara yang otoriter. Kalau lewat mekanisme demokrasi, hal Ini ironis. Sebagian Muslim berpikiran bahwa untuk mem- perbaikinya kita membutuhkan pegangan di ruang publik yang bersumber dari agama. Kalau mereka tidak boleh membawa Islam ke ruang publik, berarti Islamnya adalah Islam yang domestik dan kerdil. Padahal untuk melakukan islamisasi perlu Islam yang besar dan kaya. Sementara Islam yang sekarang muncul adalah Islam yang tumbuh dari kondisi yang banyak dipojokkan oleh prasangka. Jadi ketika tantangan zaman tidak bisa dibendung lagi dan segalanya menjadi terbuka, ternyata Islam yang merespons itu adalah Islam yang kurang siap, Islam yang telah dikerdilkan dan dipojokkan. Inilah kemudian yang menjadi masalah. Yang tersisa dari mereka tinggal klaimnya saja, sementara pokok persoalannya tidak terjawab. Menurut saya, itu berbahaya, karena kita akan terperosok ke dalam sebuah realitas semu dan akan menge- roposkan bangunan bangsa kita juga. itu tidak mungkin. 555
Membela Kebebasan Beragama Abdullahi Ahmed An-Naim mengatakan bahwa kita tidak bisa menying- kirkan agama dari kehidupan publik, tapi pada saat yang sama kita pun tidak bisa menerapkan syariah secara semena-mena di wilayah publik. Apa gagasan yang hendak Anda tawarkan demi menampilkan ajaran agama ke wilayah publik? Ya, Islam yang ditawarkan adalah Islam yang telah didewasakan dan sudah tahu bagaimana cara bersentuhan dengan sistem budaya lain. Islam seperti ini mendesak untuk dibuat. Caranya, salah satunya, melalui pen- didikan. Perguruan tinggi, madrasah, dan pesantren adalah sarana yang dapat dilakukan untuk mendewasakan Islam. Pun Islam yang seharusnya diajarkan adalah Islam yang sudah dewasa, bukan Islam anak-anak atau bukan Islam yang telah "mati", melainkan Islam yang tumbuh dan dinamis. Ketika anak didik lulus dari lembaga pendidikan tersebut dan mereka masuk ke wilayah publik, entah mereka jadi politisi, budayawan atau apapun, mereka tidak akan menghadapi kesulitan, karena Islam yang mereka bawa adalah Islam yang sudah dewasa, Islam yang kaya. Saya kira penerapan syariat Islam memang tidak akan bisa dihindarkan. Hanya saja bentuknya adalah bentuk Islam yang dewasa. Kalaupun aturan Islam diadopsi oleh publik, itu adalah aturan Islam yang sudah mengalami pendewasaan. Karena prosesnya sudah dilakukan sedemikian rupa, karena memang Islam sudah lebih kuat. Urusan membesarkan Islam pun harus menjadi urusan publik, bukan hanya menjadi urusan pribadi atau kelompok masyarakat dan lembaga tertentu. Jika demikian, kita bisa berharap bahwa masyarakat Muslim dapat melahirkan jenis Islam yang lebih baik untuk publik. Jangan kemudian publik tidak peduli hanya karena alasan bahwa agama adalah persoalan privat. Jangan berharap akan lahir Islam yang dewasa jika publik tidak peduli. Memang, tidak sedikit orang Barat, salah satunya Huntington, yang agak sinis ketika melihat bahwa negara-negara Islam tidak mampu menyerap nilai-nilai di luar Islam, kita sebut saja misalnya nilai demokrasi. Kalau Anda bertanya apakah ada optimisme bahwa Islam akan mencapai sebuah kedewasaan, menurut saya itu bisa dicapai. Memang harus melalui proses yang panjang, tetapi saya yakin bisa. Kemakmuran salah satunya. Ada survei yang menunjukkan bahwa semakin makmur sebuah negara maka semakin 556
Fuad Jabali sekular. Sebaliknya semakin tidak makmur sebuah negara maka semakin religius. Jadi orang menjadi sekular atau tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kemakmuran. Artinya, kalau kita ingin mencetak orang yang terbuka, kita juga harus memikirkan persoalan kesejahteraan mereka. Apakah menurut Anda sistem yang dipakai saat ini sudah merupakan sistem terbaik untuk negara kita? Dan apakah negara kita sekular atau tidak? Saya kira, sampai saat ini atau mungkin untuk jangka yang lama, sistem kenegaraan kita sudah baik, the best among the worse, terbaik di antara yang terburuk. Mungkin dalam bahasa al-Ghazali, terbaik di antara yang mungkin. Namun, saya tidak melihat bahwa demokrasi sebagai ujung dari dunia. Mungkin suatu saat kita akan memasuki tahapan lain. Sebagaimana dulu orang berpikir bahwa sistem kerajaan adalah sistem yang terbaik, ternyata sekarang berubah. Boleh jadi suatu saat nanti sistem kerajaan atau sistem yang baru akan dianggap paling baik. Saya tidak melihat bahwa demokrasi sebagai akhir dari perjalanan manusia. Tapi sekarang, saya masih melihat demokrasi sebagai sistem terbaik dibanding sistem kenegaraan lain. Pancasila merupakan kesepakatan yang islami. Demikianpun menerima demokrasi, menurut saya, keputusan islami. Karena ketika diadakan survei, misalnya, sekitar 70% responden Muslim menjawab bahwa demokrasi adalah sistem negara terbaik untuk Indonesia. Apakah negara kita sekular atau tidak, saya kira tergantung dari sisi mana kita melihat. Bagi saya, sebagai seorang Muslim, apapun harus dilihat dalam konteks keislaman. Saya konservatif. Namun saya berpandangan, selalu ada hal-hal yang berbeda dengan kita, tetapi tetap harus diakomodasi oleh sistem keagamaan kita. Demokrasi bagian dari realitas yang tidak bisa dinafikan dan harus punya perspektif. Bagi saya, sesuai dengan kemampuan saya menilai saat ini, Indonesia adalah negara islami, bukan sekular. Dari pernyataan itu apakah Anda ingin mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang islami? 557
Membela Kebebasan Beragama Ya, menurut saya negara Indonesia islami, bukan sekular. Kalau saya mengatakan bahwa tidak islami, berarti saya mengatakan bahwa saya hidup seumur-umur di luar Islam. Saya menganggap bahwa yang ada di dunia ini, apapun itu, harus menjadi bagian dari keislaman saya. Saya punya dua pilihan: menolak bentuk negara Indonesia terus-terusan karena tidak islami, atau saya menganggap model keislaman saya adalah model keislaman yang mungkin dilakukan di mana saja sesuai dengan kemampuan saya. Pancasila merupakan kesepakatan yang islami. Demikianpun menerima demokrasi, menurut saya, keputusan islami. Karena ketika diadakan survei, misalnya, sekitar 70% responden Muslim menjawab bahwa demokrasi adalah sistem negara terbaik untuk Indonesia. Tetapi ketika ditanya apakah negara Islam adalah konsep negara terbaik untuk Indonesia, juga sekitar 70% responden menyatakan ya. Ini menunjukkan bahwa seorang Muslim sekaligus juga seorang yang demokratis. Jadi, untuk konteks Indonesia sekarang ini, untuk menjadi Muslim yang baik adalah menjadi seorang demokrat. Itu ijmak. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa demokrasi adalah islami, dengan segala keterbatasannya - karena tidak ada sistem yang sempurna. Walaupun sistem demoraksi yang dipraktikkan di Indonesia saat ini adalah islami, saya meyakini suatu saat kita akan punya sistem yang lebih baik dari sistem demokrasi. Berbicara demokrasi, tidak bisa dilepaskan dari liberalisme. Namun, kata liberalisme sendiri sering disalahpahami. Liberalisme, misalnya, dianggap sebagai bentuk budaya permisif, bebas melakukan segala-galanya. Menurut Anda? Menurut saya sangat tergantung pada apa yang dipahami masyarakat. Demokrasi macam apa yang dikehendaki bangsa ini akan sangat ditentukan oleh kita sebagai masyarakat. Sedemokratis negari Kanada, misalnya, konsep liberalisme masih diperdebatkan di sana. Apakah seorang gay dapat menikah atau tidak, masih jadi perdebatan. Di negara-negara yang mene- rima atau menolak perkawinan sejenis sama-sama menggunakan demokrasi sebagai instrumen untuk menolak atau menerimanya. Kalau kemudian dikatakan bahwa pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki adalah tindakan kebablasan, siapa yang bisa menentukan standar kebablasan atau tidaknya kalau bukan kita sendiri sebagai masyarakat? 558
Fuad Jabali Itu, sekali lagi, yang bagus dari sistem demokrasi. Demokrasi membi- arkan seseorang untuk mengeluarkan isi kepalanya dan publik yang menilai, sehingga terjadi equilibrium. Kemudian dites lagi, misalnya, karena ada kelompok yang tidak puas, juga di wilayah publik, lalu diperdebatkan dan kemudian ada equilibrium lagi, terus seperti itu. Jadi kebablasan atau tidak akan tergantung kita. Kalau saya, sebagai orang Muslim, menginginkan anak saya baik, oleh karenanya, saya harus didik anak saya dengan nilai yang saya anggap baik pula. Kalau semua orang mela- kukan kebaikan, niscaya tidak akan terjadi demokrasi yang kebablasan. Adalah tidak fair ketika kita tidak mempersiapkan apa-apa untuk masyarakat, semen- tara kita menuntut demokrasi ini tidak kebablasan. Kalau tidak ingin kebablasan, berbuat dong! Tidak ada yang gratis di dunia ini. Perbaiki sistem pendidikan! Perbaiki sistem nilai agama! Penerapan syariat Islam, terutama, tidak mencerminkan keinginan masyarakat, tetapi lebih banyak didorong oleh keinginan pragmatis. Misalnya, yang terjadi di Cianjur. Ada orang yang mencalonkan diri sebagai bupati kemudian menggunakan kendaraan atau memanfaatkan isu-isu syariah yang sebetulnya tidak mengakar dalam diri dan Jadi, kita semua menanam. Hasilnya adalah demokrasi yang mendekati dengan apa yang kita cita-citakan. Kalau kita tidak melakukan itu, yang disalahkan jangan sistemnya, melainkan kita sendiri yang tidak mau melakukan apa-apa. masyarakatnya. Artinya, Anda ingin mengatakan bahwa liberalisme tidak serta-merta negatif? Ya. Secara prinsipil, demokrasi bisa liberal, juga bisa tidak. Tetapi kalau liberal, tetap saja menyaratkan orang lain untuk diberi kebebasan dalam mengemukakan yang diinginkan. Itu liberal. Jadi, liberal adalah prasyarat untuk apa saja. Misalnya, saya ingin mabuk dan menampar orang lain, tetapi karena publik tidak menghendaki itu, maka saya tidak boleh melakukannya. Bagaimanapun, jika tidak ada liberalisme, maka tidak akan ada negosiasi. 559
Membela Kebebasan Beragama Untuk konteks Indonesia, demokrasi masih pincang. Sebab, pada sisi partisi- pasi politik sudah bagus, tetapi pada aspek kebebasan sipil masih ada per- soalan, seperti kebebasan beragama. Apakah hal seperti ini menunjukkan substansi demokrasi Indonesia yang belum matang dan terkonsolidasi? Salah satu ide kenapa mata pelajaran civic education harus masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi dan pesantren adalah karena demokrasi perlu konsolidasi. Demokrasi kita tidak akan terkonsolidasi dengan sendirinya, melainkan harus ada usaha yang panjang yang harus kita lakukan. Pada 1950-an ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendukung negara Islam. Sekarang keduanya menolak. Artinya, ada perubahan sikap. Dan, ini terjadi tidak secara gratis, tetapi perlu usaha. Dibanding 1950-an bangsa ini relatif lebih maju. Karena itu, kita tidak boleh mendevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Justru yang harus kita lakukan adalah meningkatkan capaian ini. Persoalannya, sekarang orang hanya mengetahui kata bebas, padahal di balik kata bebas sebetulnya banyak kata yang menyertainya, seperti tanggung jawab sosial, etika, dan sebagainya. Mungkin ini yang harus dimengerti oleh masyarakat kita. Ketika mereka bebas, mereka harus mengetahui bahwa orang lain pun punya kebebasan yang sama, yang dengan kebebasan itu memungkinkan mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Di mana-mana ada hudûd atau batas dan kepatutan, baik secara kultural maupun sosial. Jadi, siapapun tidak bisa sembarangan memaknai kata bebas. Karena itu yang perlu diajarkan ke masyarakat: apa makna bebas sebenarnya. Bagaimana dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharam- kan liberalisme? Bagi saya fatwa itu salah; tetapi bagi MUI, benar. Kata bebas sebetulnya, seperti kata-kata lainnya, tidak hanya memiliki satu makna, melainkan banyak makna. Makna sebetulnya tidak melekat pada kata tersebut, ia diberikan oleh seseorang ataupun sistem tertentu. Jika diberikan, berarti makna tersebut akan sangat tergantung pada siapa yang memberikan makna tersebut. Dan itu pun akan sangat tergantung kepada pengalaman, 560
Fuad Jabali latar belakang, pendidikan, bacaan, teman bergaul, mimpi atau bahkan cita-cita orang yang memberi makna pada kata tersebut. Ketika saya menyebutkan pohon jambu, mungkin Anda yang mendengarnya akan biasa saja, tetapi ketika ada orang lain yang mendengarnya, dia langsung menangis, misalnya, karena dia mempunyai pengalaman putus dengan pacarnya di bawah pohon jambu. Kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut karena menangis, tetapi yang kita lakukan adalah memahami dan menyelami kenapa dia menangis. Begitupun ketika MUI me- mahami konsep liberalisme atau kata bebas itu sendiri. Kita tidak bisa ujug-ujug menyalahkan me- reka, tapi yang harus kita lakukan adalah kenapa mereka memahami seperti itu. Mungkin anggota- anggota MUI mempunyai peng- alaman yang buruk dengan kata liberalisme, sehingga mereka gerah ketika mendengar kata-kata itu. Begitupun seharusnya MUI berusaha memahami liberalisme yang dipahami berbeda oleh pendukung gagasan ini, dengan yang MUI pahami. Menurut saya agama dan keyakinan saya paling benar. Tapi bukan berarti saya bisa semena-mena memperlakukan orang di luar agama dan keyakinan saya sebagai orang-orang sesat. Persoalannya adalah ketika apa yang dipahami oleh MUI menjadi legitimasi dan pemicu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Ini memang tidak bijak. Mungkin orang tidak pernah terpikir bahwa pada akhirnya ucapannya akan menimbulkan kekerasan. Begitupun dari pihak yang melakukan kekerasannya. Kenapa dalam benak anggota- anggota MUI tidak pernah terpikir bahwa fatwa itu akan memicu semangat kalangan radikal Islam untuk bertindak kekerasan. MUI mungkin berpikir kurang panjang. Alangkah lebih baik kalau sebelum mengeluarkan fatwa, MUI bisa melihat akibat yang paling pahit dari fatwa yang mereka keluarkan, yakni munculnya tindak kekerasan. Untuk sekadar berasumsi, boleh jadi MUI punya komitmen terhadap kebebasan, sehingga mereka punya kebebasan untuk mengharamkan liberalisme. Untuk sebuah kebebasan kita menghargai itu. Mungkin MUI juga sedang meng- 561
Membela Kebebasan Beragama excercise kebebasannya. Katakanlah seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah adanya kelompok yang menjadi korban kekerasan dengan fatwa itu. Sejak reformasi, dalam bingkai kebijkakan otonomi daerah, banyak muncul perda-perda yang bernuansa syariat Islam. Kemunculan perda ini banyak mengeksklusi kelompok minoritas. Bagaimana pandangan Anda? Dalam "bentuk" yang sekarang saya tidak setuju. Penerapan syariat Islam, terutama, tidak mencerminkan keinginan masyarakat, tetapi lebih banyak didorong oleh keinginan pragmatis. Misalnya, yang terjadi di Cianjur. Ada orang yang mencalonkan diri sebagai bupati kemudian meng- gunakan kendaraan atau memanfaatkan isu-isu syariah yang sebetulnya tidak mengakar dalam diri dan masyarakatnya. Dalam "konteks" sekarang pun saya tidak setuju. Tetapi saya tidak sedang mengatakan bahwa ide itu harus sama sekali dimatikan. Hanya saja penerapan syariat Islam harus dilakukan melalui keterlibatan publik yang lebih besar. Saya yakin begitu publik terlibat tidak akan ada negara Islam. Dengan begitu, saya menegaskan sekali lagi bahwa perubahan sistem menjadi negara Islam hanya terjadi dengan revolusi atau dengan cara-cara yang otoriter. Kalau lewat mekanisme demokrasi, hal itu tidak mungkin. Menanggapi munculnya perda-perda bernuansa syariat Islam yang oleh sebagian kalangan dinilai bertentangan dengan konstitusi, pemerintah dinilai tidak cukup tegas. Menurut Anda, apakah dengan kondisi seperti ini justru akan menghambat konsolidasi demokrasi? Saya yakin pemerintah daerah punya pertimbangan lain. Tetapi kalau mereka mau melihat jauh ke depan, saya kira mereka harus berani me- mikirkan ulang apakah perda-perda bernuansa syariah itu baik untuk bangsa ini atau tidak. Perda itu muncul karena demokrasi juga. Tetapi, sebenarnya, demokrasi yang belum matang. Apapun posisi kita, orang yang melakukan kampanye syariat Islam hendaknya dibiarkan saja selama tidak menggunakan kekerasan. Lakukanlah dengan dialog. Kalaupun ditekan mereka malah akan menjadi underground dan membahayakan. Dengan memberikan ruang terbuka, selain kita bisa berdialog, kita sekaligus bisa mengontrolnya. 562
Fuad Jabali Seperti sekularisme dan liberalisme, pluralisme juga sering disalahpahami. Pluralisme dianggap sebagai bentuk lain sinkretisme dan relativisme yang akan mengancam akidah umat beragama. Bagi Anda, apa itu pluralisme? Pluralisme bukan sinkretisme. Saya meyakini bahwa agama saya yang terbaik, karena itu saya tetap Muslim, meski saya punya pilihan untuk menjadi bukan Muslim. Ketika saya di luar Indonesia, misalnya, saya punya banyak pilihan: bisa tidak salat ataupun tidak puasa. Karena siapa yang mau peduli? Kendati demikian saya tetap memilih salat dan puasa, karena menurut saya agama dan keyakinan saya paling benar. Tapi bukan berarti saya bisa semena-mena memperlakukan orang di luar agama dan keyakinan saya sebagai orang-orang sesat. Itu tidak bisa. Bagi pemeluk Kristen justru agama mereka yang terbaik. Bisa saja kita yang Muslim mengganggap mereka yang Kristen sesat, namun di mata orang Kristen kitalah yang sesat. Kalau masing-masing pemeluk agama menggunakan keyakinannya untuk menghakimi orang lain, pasti pecah konflik. Untuk itu, setiap kali bertemu non-Muslim kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka kafir dan akan masuk neraka. Mereka tentu saja akan tersinggung dan menyulut semangat keagamaannya. Jika sikap kita seperti itu, pasti dunia ini akan kacau-balau. Islam adalah petunjuk hidup saya. Sebagai petunjuk, harus ada kepastian dalam iman saya. Namun di level sosial harus selalu ada ruang relatif, tempat di mana semua orang bertemu dan berdialog. Bagi saya itu pluralisme. Tetapi harus ditekankan di sini, bukan lantas saya meragukan ke- benaran iman saya. Kalau saya tidak meyakini benar apa yang saya yakini, saya akan menjadi orang bingung yang tidak memiliki pegangan. Islam adalah petunjuk hidup saya. Sebagai petunjuk, harus ada kepastian dalam iman saya. Namun di level sosial harus selalu ada ruang relatif, tempat di mana semua orang bertemu dan berdialog. Bagi saya itu pluralisme. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semua agama benar, baik pada level individu maupun pada level sosial. Karena berkeyakinan seperti itu sama artinya kita bisa berpindah-pindah iman setiap saat. Saya hari ini bisa sebagai Muslim, besok saya pindah ke Kristen atau Budha. Itu bukan pluralisme. 563
Membela Kebebasan Beragama Terkait soal anggapan pluralisme sama dengan relativisme, menurut saya, logikanya seperti ini: agama tidak akan ada tanpa manusia. Kalau agama melibatkan manusia maka agama akan selalu mengandung relativisme. Begitu dibicarakan, agama berpindah dari wilayah Tuhan ke wilayah manusia. Tidak ada agama tanpa manusia. Kalau agama dipahami sebagai titik temu antara Tuhan dengan manusia, akal dengan wahyu, bumi dengan langit, maka agama akan menjadi relatif, termasuk Islam. Kita pun ingin menangkap agama yang paling benar, tetapi kebenaran macam itu hanya dalam diri Tuhan, dan tentu saja kita tidak akan mampu menjamahnya. Dengan demikian pemahaman masing-masing orang tentang agama akan selalu plural dan relatif, karena yang bisa kita lakukan adalah hanya mendekati yang paling benar. Relatif dalam pengertian ketika kita berhadapan dengan sang Ultimate Truth (Tuhan)? Benar. Karena itu, ketika dihadapkan pada ultimate truth, yaitu Tuhan, di sini tidak ada masalah. Tetapi ketika dihadapkan pada sesama manusia, berbagai persoalan muncul. Kalau saya merelatifkan iman saya, apa gunanya saya beriman. Dalam diri saya harus ada ketegasan yang hanya berlaku bagi saya sendiri. Tetapi ketika berhadapan dengan orang lain saya tidak boleh memaksa mereka untuk berkeyakinan sama seperti saya. Memang rumit untuk mengatakan bahwa Islam saya adalah Islam yang paling benar, tetapi pada saat yang sama juga menyadari kerelativannya. Kalau kurang kuat, kita bisa menjadi orang yang terpecah. Apakah dalam Islam ada konsep keselamatan bagi pemeluk agama lain, sebagaimana Katolik yang mengakui adanya keselamatan di luar gereja melalui Konsili Vatikan II? Saya memahami Islam tidak tunggal. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Islam siapa yang dimaksud, apakah Islam orang Mu'tazilah yang rasional, ahl al-Hadîts yang tradisional, atau Asy'ariyah yang berusaha memadukan keduanya? Orang Mu'tazilah tentu meyakini bahwa non- Muslim dapat masuk neraka atau surga, seperti halnya dengan Muslim, karena mereka telah dilengkapi dengan akal. Melalui akal itulah semestinya manusia bisa mencapai kebenaran yang mutlak, yaitu Tuhan. Sementara 564
Fuad Jabali Asy'ariyah tidak meyakini seperti itu. Kebenaran hanya didasarkan pada wahyu, di luar wahyu orang tidak akan mendapat kebenaran. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita mendasarkan pemahaman. Pada masa Orde Baru kerukunan umat beragama dilakukan dengan membuat sekat-sekat yang kita kenal dengan konsep Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Konsep ini sebetulnya sangat rapuh, sehingga ketika Orba dengan segala kekuatan represifnya tumbang, konsep ini pun runtuh. Menurut Anda, bagiamana membangun kerukunan umat ber- agama berdasarkan keragamaan bangsa ini? Menurut saya harus dimulai dari proses penyadaran yang ge- nuine dari semua pemeluk agama. Dan itu bisa dicapai kalau ada ruang terbuka yang cukup dan jangan ada manipulasi. Kalau, misalnya, saya mengakui Yahudi sebagai sebuah realitas yang harus diterima, itu harus menjadi bagian dari kesadaran diri sendiri, bukan dikatakan oleh orang lain. Kesadaran itu harus ada dan tum- buh dalam diri sendiri, bukan atas himbauan atau paksaan. Tetapi kalau hanya dikatakan melalui mulut saja, seringkali di dalam hati masih ada ganjalan. Ganjalan ini sebetulnya bisa dikeluarkan dan diungkapkan kalau tidak ada rasa takut. Entah takut disalahkan, takut rumahnya dilempari batu atau ketakutan- ketakutan lainnya. Jadi biarkan warga bertanya apa adanya dan apa saja dan harus mampu dijawab secara cerdas di antara mereka pula. Begitu dibicarakan, agama berpindah dari wilayah Tuhan ke wilayah manusia. Tidak ada agama tanpa manusia. Kalau agama dipahami sebagai titik temu antara Tuhan dengan manusia, akal dengan wahyu, bumi dengan langit, maka agama akan menjadi relatif, termasuk Islam. Kita pun ingin menangkap agama yang paling benar, tetapi kebenaran macam itu hanya dalam diri Tuhan, dan tentu saja kita tidak akan mampu menjamahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di antara mereka jangan ditekan. Pertanyaan-pertanyaan dan rasa ketidakpuasan yang dibungkam melahir- kan keterpaksaan, sikap penuh kepalsuan. Misalnya kita membiarkan muncul pertanyaan: Apakah mungkin Lia Aminuddin yang mengaku menerima kabar dari Jibril itu benar? 565
Membela Kebebasan Beragama Bukankah Nabi dulu juga awalnya mengaku begitu dan tetap pada pendiriannya, walaupun orang-orang kafir Quraisy mencemoohkannya? (Jangan-jangan kita seperti orang Kafir Quraisy itu! Orang yang menolak membuka mata dan hati kepada kebenaran kenabian!) Atau pertanyaan: Apakah mungkin Ahmadiyah itu benar? Jangan-jangan Kristen itu yang benar? Biarkan saja pertanyaan itu muncul. Bukankah pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul ketika kita berhadapan dengan komunitas agama lain dan kita harus menjawabnya sebaik mungkin? Dengan adanya keterbukaan dan dialog, memungkinkan orang semakin sadar bahwa ternyata banyak persoalan yang sulit untuk dijawab. Di Indonesia, sejauh ini, belum terjadi yang seperti itu, di mana diberikan ruang terbuka bagi setiap umat beragama untuk berdialog. Di UIN Jakarta, langkah ini sudah dilakukan, seperti dengan mem- berikan ruang dan perlakuan yang sama bagi setiap pemikiran, mazhab dan agama. Misalnya, ketika orang Sunni melihat atau menganalisis Syi'ah harus dilihat seobyektif mungkin: Sumber apa yang dipakai orang Sunni untuk memahami Syi'ah? Pendekatan dan metodologinya apa? Dan sebagainya. Jadi, persoalannya bukan apakah hasil dari suatu pemahaman itu benar atau salah, tetapi lebih pada pemahaman Islam sebagai sebuah disiplin akademis. Sekalipun ada bias, sebisa mungkin menghindari bias tersebut. Kalau ada mahasiswa NU yang membahas Muhammadiyah, sebisa mungkin dia menghindari bias latar belakangnya. Pendekatan ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari di antara seluruh umat beragama. Dan memang sejauh ini belum berjalan dengan baik. Sehingga, harus terus dilakukan proses penyadaran dan pembelajaran. Melihat kondisi Indonesia saat ini yang banyak diwarnai aksi kekerasaan, baik dalam bentuk sosial, politi, budaya maupun agama, menurut Anda, apakah masa depan demokrasi di negara ini akan menjadi lebih baik atau justru semakin menurun? Kalau lembaga-lembaga pendidikan berfungsi dengan baik, ormas- ormas juga memperhatikan dan sekaligus ingin investasi untuk mengem- 566
Fuad Jabali bangkan pendidikan, niscaya perjalanan bangsa ini akan cerah ke depannya. Kuncinya adalah pendidikan. Supaya umat Muslim tidak mudah terprovokasi, mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang pluralisme, kebebasan, dan demokrasi; makna akan sebuah bangsa dan kehidupan dalam konteks global; makna menjadi seorang Muslim dalam masyarakat yang plural, dan seterusnya. Pada konteks inilah saya memandang madrasah dan pesantren kemudian menjadi sangat strategis untuk masa depan bangsa ini. Karena sekularisme atau sekularisasi tidak akan bisa menghilangkan sistem nilai atau agama dari wilayah publik. Kecuali dihabisi dengan genocide, kemudian diganti dengan generasi baru. Kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan di Indonesia, selesaikan persoalan Islam dan umatnya. Kalau bangsa ini ingin kuat, menurut saya, investasi yang paling berharga adalah di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Suplailah lembaga-lembaga tersebut dengan banyak resources, supaya yang keluar dari sana adalah Islam yang bagus untuk publik. Lagi-lagi, dengan demokrasi memungkinkan orang untuk lebih ke tengah. Saya optimis ketika berkaca pada 1960-an, di mana banyak yang terlibat konflik, namun sekarang sudah damai. Itu tidak lepas dari peran ormas agama seperti NU dan Muhammadiyah. Studi Saiful Mujani men- jadi penting ketika melihat peran lembaga-lembaga agama dalam de- mokratisasi di Indonesia. Artinya, kalau ingin memperkuat demokrasi maka perkuat lembaga-lembaga agama, termasuk ormas dan pesantren. Saya mengatakan itu bukan karena saya orang UIN. Tetapi, saya mengata- kannya karena itu genuine, dan memang seperti itulah seharusnya. Wawancara dilakukan pada 14 Februari 2008 567
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Gadis Arivia Gadis Arivia Gadis Arivia Gadis Arivia, dosen Filsafat dan Kajian Wanita di Universitas Indonesia. Mantan Direktur Gadis Arivia Gadis Arivia Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan ini memperoleh gelar MA bidang Psikologi Sosial dari E.H.E.S.S., Paris, Prancis dan gelar Doktor Filsafat dari UI. 568
Gadis Arivia Kebebasan perempuan bisa dijalankan hanya dalam negara sekular dan liberal. Di sana otonomi perempuan mendapatkan ruang yang luang. Karena itu perempuan hendaknya tidak didefinisikan oleh agama atau budaya tradisional tertentu. Namun begitu, dalam negara yang sekular, liberal, plural, demokratis, dan membela HAM, tidak cukup dengan jaminan political rights semata, tetapi juga harus memperhitungkan civil liberties. Jika tidak, pelanggaran HAM dan hak-hak perempuan menjadi peristiwa sehari-hari. Maka, untuk dapat melihat secara jernih bahwa suatu hal merupakan persoalan sosial, kita harus punya liberal mind, sikap dan pikiran yang terbuka. Dari sini seseorang baru bisa menentukan posisi teori dan analisa manakah yang akan dipakai untuk memecahkan masalah tertentu. 569
Membela Kebebasan Beragama Kalau kita melihat diskursus yang berkembang dalam masyarakat, sekularis- me seringkali dianggap sebagai penyebab terpinggirnya agama dari kehidupan masyarakat. Bahkan, di Eropa, khususnya di negara-negara Skandinavia, anti-agama justru menjadi semacam life style. Bagaimana Anda melihat sekularisme? Sekularisme sebetulnya bukan antiagama. Ia digagas untuk memi- sahkan antara agama dan negara. Jadi, sekularisme bukan konsep yang antiagama. Bahkan seringkali orang yang sekular justru sangat agamis dalam wilayah privatnya. Tetapi, ketika di dalam wilayah publik mereka percaya bahwa negara dan agama mesti dipisah. Praktik sekularisme yang berkembang di Eropa terasa lebih kuat karena mereka selama ratusan atau bahkan ribuan tahun mengalami konflik-konflik antaragama. Sehingga, mereka berpikir bahwa dalam negara modern, untuk menghindari perang agama seperti dulu, harus didirikan atas dasar pemisahan antara agama dan negara. Agama hanya bisa berperan dalam wilayah pribadi seseorang. Karena itu, ketika kita berada dalam wilayah publik, kita harus berpikir secara lintas budaya dan agama. Sebab kita berhubungan dengan orang-orang yang berlatar belakang agama, politik, etnis, dan ras yang berbeda. Terlebih lagi untuk konteks Eropa Barat dan Amerika, karena negara mereka makmur, banyak sekali imigran yang datang sejak dulu hingga sekarang. Dengan latar yang demikian itu, lantas bagi mereka negara sekular harus menjadi pijakan. Karena mereka merasa bahwa dengan sekularisme negara akan berfungsi secara maksimal. Artinya, mereka menyadari betul bahwa negara di mana mereka sekarang tinggal lebih bersifat multikultural. Bagaimanapun juga, corak multikultural ini hanya bisa diatur dengan konsep-konsep yang sekular dan liberal. Karena dalam konsep sekularisme dan liberalisme terdapat toleransi yang sangat dibutuhkan bagi negara majemuk seperti sekarang. Apa yang hendak Anda desakkan terkait dengan konsep post-sekularisme yang pernah Anda lontarkan untuk konteks Indonesia? Dan bagaimana konsep tersebut menjadi relevan terutama dengan isu-isu mengenai perempuan? Bagi saya, kebebasan perempuan hanya bisa dijalankan dalam negara sekular dan liberal. Dan, karena beberapa bagian dari ajaran agama inter- pretasinya sangat konservartif dan tradisional, sehingga tidaklah mengaget- 570
Gadis Arivia kan kalau sumber penindasan justru seringkali datang dari agama. Liberal di sini berarti bahwa manusia otonom dan bebas. Karena itu pula, perem- puan di sini hendaknya didefinisikan sebagai manusia yang otonom dan bebas; tidak didefinisikan oleh agama tertentu atau budaya-budaya yang tradisional. Oleh sebab itu, mereka, kalangan feminis, memilih pijakan yang sekular dan liberal. Gagasan post-sekularisme adalah proses di mana kita telah melewati tahapan sekular dan libe- ral. Ketika kita sudah merasa aman dan pasti bahwa negara ini sekular dan liberal, baru kemudian ga- gasan post-sekularisme ini bisa diterapkan. Artinya, dalam post- sekularisme identitas agama tidak menjadi ancaman karena identi- tasnya tidak bersifat abadi dan ter- beri, akan tetapi temporer (orang bisa beralih agama sesuai dengan pilihannya). Agama di sini lebih merupakan pilihan pribadi yang bebas, tidak diturunkan atau diwariskan. Di dalam masyarkat post-sekular, tidak ada paksaan atau kebijakan-kebijakan yang didasarkan oleh agama-agama tertentu. Artinya, gagasan post-sekularisme memang hanya mungkin di negara-negara mapan dan dewasa. Sekularisme sebetulnya bukan anti- agama. Ia digagas untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, sekularisme bukan konsep yang antiagama. Bahkan seringkali orang yang sekular justru sangat agamis dalam wilayah privatnya. Tetapi ketika di dalam wilayah publik mereka percaya bahwa negara dan agama mesti dipisah. Sebaliknya, kalau tradisi keagamaan itu diterapkan, misalnya di Aceh, di mana di sana gagasan liberal dan sekularnya belum mapan, maka akan sangat banyak terjadi pelanggaran, terutama pelanggaran terhadap hak- hak perempuan. Demikianlah gambaran yang tengah terjadi di Aceh, misalnya, di mana aturan soal pakaian, bagaimana harus bertingkah laku dan seterusnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh otoritas daerah, ujungnya akan sangat merugikan perempuan. Demikian juga soal otonomi daerah. Gagasan post-sekularisme dalam era otonomi daerah hanya akan berjalan jika kepemimpinan di daerah sudah bersifat liberal dan sekular. Artinya, model kepemimpinannya sungguh-sungguh memahami bahwa negara kita memang adalah negara sekular, bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal tersebut men- 571
Membela Kebebasan Beragama syaratkan juga bahwa mereka harus bisa memutuskan masalah kepen- tingan-kepentingan daerah secara adil. Celakanya, yang muncul dalam otonomi daerah sekarang ini justru adalah unsur-unsur primordialisme yang disebabkan oleh ketidaksiapan pemimpinnya. Misalnya, pemim- pinnya kurang berkualitas, tidak tahu arti demokrasi dan lemah terhadap penghargaan hak asasi manusia. Sebab, bagaimanpun juga, harus kita akui, bahwa selama ini kita melihat kepemimpinan di daerah-daerah tidak dibangun atas fondasi tersebut. Sehingga yang kemudian lahir adalah aturan atau perda-perda yang sangat merugikan perempuan. Karena mereka, para pemimpin daerah, hanya memakai pijakan agama tertentu. Padahal, pijakan agama seharusnya hanya diterapkan di ruang pribadi dan bukan publik. Jadi, gagasan post-sekularisme memang tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena masih ada masyarakat yang belum paham (atau tidak rela) bahwa negara ini adalah negara sekular. Sebenarnya Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam dua indikator utama, yakni dalam political rights dan civil liberties - karena memang dijamin oleh undang-undang dasar dan konstitusi kita, yang menyatakan bahwa negara kita memang bukan negara agama. Setelah reformasi, political rights dan civil liberties dianggap sudah berjalan, yakni dengan penerimaan yang bagus terhadap demokrasi. Namun dalam prosesnya tentu saja masih ada kekurangan dalam ranah civil liberties, terutama pada kurangnya sikap kedewasaan masyarakat, yang otonom dalam pilihan hidup dan menjunjung hak asasi manusia. Bedanya civil liberties kita dengan negara lain yang sudah mapan adalah bahwa yang mayoritas di Indonesia tidak mementingkan - bahkan menga- baikan - hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, yang mayoritas adalah umat Muslim. Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah mayoritas, maka kalangan tertentu dari mereka merasa sah untuk menerap- kan aturan Islam yang berlaku di tempat tertentu. Tetapi, sebetulnya, yang dianggap mayoritas adalah mereka yang selalu mengunggulkan nilai- nilai HAM. Atau, dengan pengertian lain, mereka yang selalu mengede- pankan kepentingan-kepentingan minoritas. Jadi, meskipun political rights kita sejak reformasi sudah bagus, yakni dengan terpilihnya presiden secara demokratis dan juga para kepala daerah, namun civil liberties kita yang masih kurang matang. Saya membaca sebuah laporan dari Freedom House yang mengatakan bahwa political rights dan civic liberties kita sudah bagus. Tetapi sebetulnya, 572
Gadis Arivia menurut saya, masih ada problem. Karena dalam civic liberties, harus kita akui, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kelompok minoritas. Padahal, demokrasi artinya justru yang mayoritas melindungi yang minoritas. Jika prasyarat untuk mengimplementasikan gagasan post-sekularisme adalah masyarakat yang sekular dan liberal secara matang, dengan jaminan dan perlindungan penuh terhadap political rights dan civil rights, maka dapat dikatakan gagasan tersebut hampir tidak mungkin untuk konteks negara kita. Terlebih lagi apabila menengok ekspansi agama yang cukup agresif memarginalisasi nasib perempuan, misalnya yang tercermin dalam UU Perkawinan '74, RUU APP perda syariat Islam dan sebagainya. Bagaimana Anda menyikapi setiap aturan hukum atau UU yang diskriminatif terhadap kaum perempuan yang berlaku di negara ini? Sebetulnya kalau kita meli- hat UUD '45 dan platform yang dikemukakan oleh founding fathers negara ini, di sana dise- butkan secara jelas bahwa negara kita bukanlah negara Islam atau negara agama. Jadi kelompok yang menginginkan negara ini menjadi negara agama sebetulnya sudah kalah. Artinya, persoalan ini sebenarnya sudah selesai. Problemnya adalah ketika negara sendiri tidak secara tegas menjaga visi awal negara ini. Hal ini terlihat jelas, misalnya, ketika negara atau pemerintah membiarkan munculnya undang-undang atau aturan hukum yang bertentangan dengan UUD dan konstitusi kita. Berbicara mengenai pandangan liberal atau liberalisme, kita harus membedakan antara konsep mind yang liberal dan posisi teori yang liberalisme. Sekularisme juga mendesakkan semangat ilmu pengetahuan modern dengan upayanya membebaskan dari segala nilai, baik tradisi ataupun agama. Kendati demikian, ilmu pengetahuan dalam sejarahnya tetap saja tidak bisa bebas dari nilai-nilai budaya yang bersifat patriarkhal, phallocentris atau misoginis. Jika kenyataannya seperti itu, apakah berarti sekularisme dalam ilmu pengetahuan sudah terjadi? Dan kalau sudah terjadi, apakah ia sudah mulai memberi pemihakan terhadap perempuan? 573
Membela Kebebasan Beragama Pertama, sekularisme kita pahami sebagai upaya untuk membangun sebuah negara yang memisahkan agama dari negara, agar pengaturan negara bisa lebih baik. Bagaimanapun juga bentuk negara sekular sudah disepakati oleh founding fathers kita. Kedua, soal diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi karena kuatnya budaya patriarkhi yang ada di dalam negara dan juga di ilmu pengetahuan. Jadi, budaya patriarkhi juga masih ada di negara sekular. Untuk memerangi budaya patriarkhi membutuhkan waktu yang lama, karena budaya patriarkhi merupakan budaya terlama yang ada di dunia. Maka, kalau kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan yang bias jender, sebenarnya kita tengah berbicara mengenai pengaruh budaya patriarkhi. Sebagaimana kita ketahui, sejarah ilmu pengetahuan yang sudah dimulai dari abad ke-17 memang sedikit sekali menampilkan peran perempuan. Perempuan saat itu dianggap tidak kompeten untuk berpikir secara abstrak. Misalnya, kalau kita lihat tulisan Jean Jacques Rousseau dalam Emile yang mengatakan bahwa laki-laki mampu berpikir abstrak-matematis, sedangkan perempuan lebih emosional dan harus diberikan pendidikan praktis. Kondisi yang seperti ini berakibat pada perkembangan perempuan dalam ilmu pengetahuan yang mungkin sudah tertinggal 200 sampai 300 tahun dibanding laki-laki yang lebih banyak mendapat akses. Kondisi sekarang ini mulai berubah: akses pendidikan atau ilmu pengetahuan terbuka secara luas dan bisa dinikmati oleh siapa saja, terutama dengan adanya internet. Akses tersebut juga dinikmati oleh kelas sosial manapun. Oleh karena itu, dalam dunia kontemporer, nilai-nilai juga harus berubah. Di sini kelompok minoritas, apakah perempuan atau kelompok minoritas yang lain bisa bersaing. Dengan pengertian lain, semua ini bisa dikatakan sebagai optimisme dari globalisasi. Misalnya, seorang perempuan di sebuah desa di India bisa menyebarkan isunya secara mendunia hanya dengan menyiarkannya lewat internet. Karena itulah saya menganggap bahwa globalisasi justru sangat membantu perempuan karena ia bisa mengakses informasi seluas-luasnya. Kemudian soal sekularisme dalam ilmu pengetahuan. Beberapa waktu lalu ada pengalaman menarik yang dialami seorang dosen mata kuliah estetika. Ia mengajarkan teori-teori estetika dengan memberikan contoh. Salah satunya adalah lukisan Salvador Dali. Dalam salah satu lukisan Dali ada lukisan perempuan telanjang separuh badan. Kemudian ada seorang mahasiswa yang meminta untuk tidak memakai contoh tersebut dengan alasan bahwa lukisan 574
Gadis Arivia tersebut dianggap porno, dan mahasiswa bersangkutan menganggap bahwa pornografi dilarang di negeri ini. Ini adalah contoh konkret di mana paham sekularisme terancam. Anda dapat membayangkannya: kejadian ini terjadi di lingkungan kampus (negeri). Ini adalah bentuk lain dari represi Orde Baru yang melarang Marxisme karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pan- casila. Jadi bentuk represi seperti ini digunakan kembali, tetapi dengan bentuk yang lain. Kalau dulu kita melawan bentuk represi negara, sekarang kita dihadapkan pada bentuk represi komunal. Pluralisme memang mempunyai pengertian yang dapat mengarah pada sesuatu yang sangat relatif. Kalau kita memasukkan agama ke dalam ruang pribadi kita, maka ia akan menjadi sangat relatif.....pluralisme menjadi relatif karena membiarkan orang untuk memilih, membiarkan suara-suara lain masuk, tidak mengekslusifkan identitasnya, dan tidak fixed. Jika melihat fenomena fundamen- talisme agama yang kian merebak dan dalam praktiknya mengancam hak- hak dan kebebasan setiap warga, terutama juga kaum perempuan, lantas, menurut Anda, bagaimana upaya gerakan feminis untuk tetap konsisten menggaungkan agenda-agendanya di tengah ancaman gerakan fundamentalisme agama, terutama, terhadap cita-cita masyarakat yang adil dan setara (jender)? Fenomena bangkitnya gerakan fundamentalisme ini memang sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya gerakan feminisme merupakan gerakan minoritas untuk memperjuangkan hak-haknya yang tidak terlindungi. Tentu saja memang ada etnis minoritas, agama minoritas, dan lain sebagainya. Tetapi model minoritas perempuan juga dipakai untuk memahami minoritas lain. Bahayanya adalah ketika agama masuk ke ruang publik dan mencoba untuk mengatur wilayah pribadi seseorang, misalnya pengaturan pakaian apa yang boleh dipakai atau tidak boleh dipakai oleh perempuan. Pengaturan semacam ini mengancam kebebasan berekspresi perempuan. Paham pengaturan pakaian berasal dari paham agama karena dalam agama tertentu pakaian perempuan berkaitan erat dengan tubuh perempuan, sensualitas dan seksualitas perempuan. Seksualitas dan sensualitas perempuan 575
Membela Kebebasan Beragama dipandang sebagai tidak suci oleh agama tertentu atau sebagai sumber masalah. Jadi bila ada aturan yang mengatur pakaian seseorang maka tentu saja ini maksudnya untuk mengatur perempuan. Celakanya, begitu ia bisa mengatur perempuan, maka ia nantinya akan bisa juga mengatur minoritas yang lain. Sekali kita bisa mendiskriminasi satu kelompok minoritas maka kita bisa mendiskriminasi kelompok minoritas lainnya. Sekarang kebetulan saya sedang meneliti tentang kehidupan pe- rempuan Indonesia di awal abad ke-20, terutama dari gaya berpakaiannya. Saya mencoba menggali cara berpakaian perempuan Indonesia mulai awal abad ke-20 (bahkan sebelumnya) sampai sekarang. Dan kalau kita hubungkan dengan budaya kita, saya melihat soal aturan pakaian yang diatur-atur ini ada yang salah. Bahwa secara budaya, pakaian perempuan Indonesia, seperti kebaya, adalah pakaian yang seksi dan transparan. Apabila dicermati, pakaian perempuan Indonesia secara budaya memang sangat terbuka, dan ini bertentangan dengan aturan-aturan pakaian yang didasari oleh paham agama tertentu. Lantas, bagaimana kita menyelesaikan persoalaan ini? Apakah paham suatu agama tentang berpakaian bisa masuk ke dalam aturan ruang publik? Kemudian, kriteria pakaian perempuan yang seperti apa yang harus ditertibkan? Apakah ia akan mengubah apa yang selama ini kita sebut sebagai perempuan Indonesia? Yang saya pahami, Indonesia sejak dari awal sudah sekular dan tidak pernah mempermasalahkan pakaian perempuan. Masalah ini justru muncul belakangan. Agama bila memaksakan diri masuk pada pengaturan ruang publik, bagi saya, adalah perkembangan yang mundur (regress) dan bukan maju (progress). Kenapa kita mau memasukkan perempuan kembali ke zaman jahiliyah dan tidak membiarkan perempuan maju bersaing dalam dunia global? Contoh konkret lagi terjadi di Universitas Indonesia, di mana agama sudah masuk ke dalam aturan ruang publik akademis. Ada kelompok- kelompok yang ingin mendirikan negara Islam dan kemudian membentuk kelompok di kampus ini dengan berusaha menyebarkan misi agar perem- puan memakai jilbab. Terutama kalau mereka tahu bahwa mahasiswanya beragama Islam yang kebetulan tidak memakai jilbab. Kegiatan ini paling intensif dilakukan pada bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru. Bahkan mereka mengiming-imingi dengan beasiswa ataupun Jilbab Award. Ini merupakan wujud bahwa agama sudah masuk ke ruang publik kampus. Jangan lupa, ini adalah wilayah universitas. Anda bisa bayangkan di luar universitas, 576
Gadis Arivia bagaimana pemaksaan bisa mereka lakukan dengan semena-mena atas nama agama. Sehingga, saya memahami mengapa orang cemas dengan soal fundamentalisme agama karena persoalan yang dihadapi sangat nyata. Bagaimana jika semangat agama tertentu ketika masuk ke ruang publik justru mendukung nilai-nilai demokrasi, seperti Gereja di Filipina dan Polandia? Sebetulnya ketika dikatakan bahwa agama berada di wilayah privat dan bukan di wilayah publik, maka publik yang dimak- sud di sini adalah aturan-aturan perundangan yang dibuat dan berlaku bagi segenap khalayak (warga negara). Jadi, maksudnya mengapa agama harus di wilayah privat adalah ketika kita membuat undang-undang yang berlaku untuk semua orang, keyakinan agama tertentu tidak masuk ke dalamnya. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mendiskusikan masalah agama di ruang publik. Hal itu boleh dilakukan. Kita juga boleh membentuk kelompok-kelompok agama dan lain sebagainya. Jadi yang dicegah adalah agama masuk ke dalam aturan-aturan hukum yang berlaku bagi semua orang, seperti Undang-Undang Perkawinan, Pendidikan atau yang lain. Gagasan post-sekularisme dalam era otonomi daerah itu akan berjalan jika kepemimpinan di daerah sudah bersifat liberal dan sekular. Artinya sungguh-sungguh memahami bahwa negara kita memang adalah negara sekular, bukan negara berdasarkan agama tertentu. Pendapat yang radikal justru menganggap atribut agama harus masuk pada setiap aturan hukum dan ada representasi keagamaan yang kuat di ruang publik. Sebab, bagi mereka yang berpandangan radikal, politik identitas itu penting. Bagi seorang sekular, memakai jilbab tidak menjadi masalah selama ia tidak masuk dalam aturan hukum negara. Tetapi bagi yang radikal, aturan memakai jilbab adalah upaya memperjuangkan politik identitas, bahkan, mungkin bukan hanya memakai jilbab tapi juga tidak bersedia bersalaman, misalnya, dengan pemeluk agama lain. Atau kalau dia laki-laki tidak mau bersalaman atau memandang mata perempuan. Jadi berbicara pada perempuan dilakukan dengan mata yang memandang bukan kepada subyek yang diajak bicara, tapi kepada obyek lain. Menghindari subyek perempuan. 577
Membela Kebebasan Beragama Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan mereka yang radikal sekular, yang memang ingin mengeksklusikan semua agama dari ruang publik, apakah hal itu bijaksana, karena pada akhirnya hal itu justru akan memancing kelompok-kelompok agama untuk menampilkan diri? Tetapi, apakah kemudian kelompok sekular moderat lebih bijak (yang membiarkan agama selama tidak masuk ke dalam aturan hukum)? Maka kalau kita lihat kasus di Prancis dalam kasus pendidikan, misalnya, menjadi sangat menarik untuk diperhatikan. Prancis mempunyai konsep yang disebut dengan laicité, yaitu aturan bahwa dalam pendidikan negeri, agama apapun tidak boleh masuk ke dalam kurikulum. Bagi kelompok sekular-radikal hal itu dianggap sudah benar. Karena pendidikan adalah gerbang awal untuk menuju pengetahuan yang lebih luas, sebab kalau dimasuki doktrin agama maka pelajar tidak bisa berpikir secara luas dan kritis. Bagi kelompok sekular-moderat, tidak masalah agama masuk dalam pendidikan selama pendidikan yang bukan dibiayai oleh negara/publik. Di Jerman pernah ada kasus satu kelompok ingin mendirikan sekolah agama, kebetulan Muslim, tapi ketika pemerintah meminta mereka untuk mempelajari juga agama lain, mereka menolak dengan alasan bahwa mereka Muslim. Salah satu contoh konkret ihwal tarik-menarik antara ilmu pengetahuan dan agama terjadi di kampus ini (FIB UI), yaitu ketika salah satu dosen mengajar mengenai filsafat Timur dan salah satu tokoh yang dibahas adalah pemikir Hindu sehingga banyak mengutip ajaran Hindu. Kemudian seorang mahasiswa meminta dosen untuk berhenti dengan alasan bahwa yang diajarkan adalah ajaran agama Hindu. Saya kira memang harus ada penelitian mengapa banyak universitas yang 'diserbu' oleh kelompok fundamentalis. Bagaimana pandangan Anda ihwal diskursus liberalisme? Bagaimana Anda meletakkan civil rights dan civil liberties yang seharusnya dijamin dan dilindungi negara dalam hubungannya dengan hak-hak perempuan yang kerap termarginalisasi? Berbicara mengenai pandangan liberal atau liberalisme, kita harus membedakan antara konsep mind yang liberal dan posisi teori liberalisme. Pembedaan tersebut, misalnya, dapat dilakukan dalam melihat feminisme. Feminisme sendiri memang ada delapan arus teori utama: mulai feminisme liberal, radikal, sampai feminisme posmodern dan ekofeminisme yang 578
Gadis Arivia sekarang menguat. Namun dari seluruh delapan teori tersebut harus ada liberal mind yang kuat. Liberal mind berbeda dengan teori-teori itu sendiri. Liberal mind adalah suatu posisi pikiran di mana kita menerima posisi pikiran manapun selama bisa dijelaskan dari akar sosialnya. Persoalan feminisme merupakan persoalan yang lahir dari konteks ketidakadilan. Jadi, dalam feminisme persoalan yang ada dijelaskan dari akar sosial ketidakadilan jender. Kita tidak bisa menjelaskan feminisme dari akar moral, karena persoalan ketidakadilan ditemui di dalam kondisi sosial, bukan dalam wila- yah moral. Moral tetap berada di wilayah pribadi. Sehingga, lagi- lagi, kalau kita berbicara menge- nai masalah feminisme, maka kita berbicara mengenai kondisi sosialnya. Kalau ada ketidakadilan dalam kondisi sosial tertentu terhadap perempuan, di situlah feminisme harus masuk. Oleh karena itu, untuk melihat secara jernih bahwa suatu hal adalah persoalan sosial, maka kita harus mempunyai liberal mind, artinya harus mempunyai sikap dan pi- kiran yang terbuka. Bagi saya, kebebasan perempuan hanya bisa dijalankan dalam negara sekular dan liberal. Karena beberapa bagian dari ajaran agama interpretasinya sangat konservartif dan tradisional. Sehingga tidaklah mengagetkan kalau sumber penindasan justru seringkali datang dari agama. Liberal di sini berarti bahwa manusia otonom dan bebas. Karena itu pula, perempuan di sini hendaknya didefinisikan sebagai manusia yang otonom dan bebas; dan tidak di- definisikan oleh agama tertentu atau budaya-budaya yang tradisional. Oleh sebab itu, mereka, kalangan feminis, Dari sinilah kemudian sese- orang baru bisa menentukan posisi teori manakah yang akan dipakai untuk memecahkan masalah tertentu. Kita bisa memilih posisi liberal. Artinya, paham bahwa penindasan terhadap perempuan ini hanya bisa diselesaikan kalau kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan juga diselesaikan. Jadi misalnya kalau ada persoalan poligami - yang menurut penelitian salah sebuah organisasi perempuan - yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya terhadap istri, tapi juga terhadap anak, berarti kalau kita menganut teori liberal maka kita akan bekerja dalam domain hukumnya. Artinya, kita akan berusaha memilih pijakan yang sekular dan liberal. 579
Membela Kebebasan Beragama merevisi hukum yang membolehkan laki-laki menikahi dua, tiga atau empat perempuan. Tapi bagi feminis radikal, mereka akan mengambil posisi yang lain. Karena, bagi mereka, undang-undang apapun yang dihasilkan, misalnya Undang-Undang Anti-Trafiking yang sekarang sudah ada, tetap saja ada kasus penjualan anak perempuan. Walaupun sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang tidak membolehkan laki-laki berpoligami, tapi tetap saja akan ada laki-laki yang menikah di bawah tangan, muth'ah atau yang lain. Jadi, bagi feminis radikal, pilihan mutlak yang harus diubah adalah budaya patriarkhi, bukan sekadar kebijakannya. Lalu ada teori yang mengatakan bahwa persoalan perempuan adalah persoalan psikoanalisa atau psikologis, yaitu perasaan inferior perempuan terhadap laki-laki. Kemudian ada juga kelompok feminis Marxis yang mengatakan bahwa persoalannya adalah persoalan ekonomi (infrastruktur). Jadi kalau perempuan mampu merebut ekonomi, atau independen secara ekonomi, maka perempuan tidak akan tertindas. Ini merupakan perdebatan teoretis yang sangat ramai. Akan tetapi dalam masing-masing teori tersebut tetap mengandaikan adanya liberal mind. Jadi, pilihan apakah kita berangkat dari mengubah kebijakannya; melalui pembongkaran kesadaran dalam psikoanalisa; analisa ekonomi, dan lain sebagainya, hanya pilihan strategis kita. Namun harus ada liberal mind dalam kesadaran kita. Persoalannya adalah ketika pikiran kita sudah tertutup dan tidak mem- punyai liberal mind, maka kita tidak akan bisa menerima pendekatan- pendekatan yang berbeda. Sebab, kalau tidak mempunyai liberal mind maka yang terjadi adalah penolakan terhadap pandangan yang berbeda: kalau ajaran agama mengatakan bahwa laki-laki boleh berpoligami dan perempuan tidak boleh berpoliandri, misalnya, maka tidak boleh ada pendapat lain yang bertentangan dengan doktrin tersebut. Jadi, liberal mind di sini tidak ada. Kemudian soal civil and political rights dan civil liberties yang di negeri ini terlampau susah untuk ditegakkan dalam memperoleh jaminannya, apa komentar Anda? Adalah menjadi suatu yang jelas bahwa civil rights dan civil liberties adalah tanggung jawab negara. Maka, sangat disayangkan ketika peme- rintahan kita melalaikan tanggung jawab tersebut. Sebab dalam perspektif 580
Gadis Arivia human rights hal itu berarti pelanggaran negara terhadap civil liberties dan political rights warga. Saya kira, kita harus mempersoalkan secara terus- menerus kelalaian negara. Karena kalau hal ini tidak dilakukan akan me- rembet ke persoalan lain. Misalnya seperti dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Bahwa sebuah partai tidak boleh menerima dana dari pejabat negara, dan merupakan kekeliruan jika mereka mene- rimanya. Tetapi mengapa 'dikabarkan' oleh media tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan tokoh-tokoh lainnya, yang kita anggap sebagai tokoh reformis, justru mau me- nerima. Ini cerminan dari civil liberties di Indonesia yang belum berjalan. Political rights dan de- mokrasinya sudah terbentuk tapi civil liberties-nya belum. Bila apa yang diberitakan media benar, maka mereka belum memahami betul mana persoalan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mereka mengaku justru setelah ketahuan. Itu semua menandakan bahwa civil liberties kita belum beranjak berkembang. Ketika dikatakan bahwa agama berada di wilayah privat dan bukan di wilayah publik, maka publik yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan perundangan yang dibuat dan berlaku bagi segenap khalayak (warga negara). Jadi, maksudnya mengapa agama harus di wilayah privat adalah ketika kita membuat undang-undang yang berlaku untuk semua orang, keyakinan agama tertentu tidak masuk ke dalamnya. Terkait dengan civil rights, political rights dan civil liberties bagi kaum perempuan, negara ini sebenarnya sudah meratifikasi CEDAW. Tetapi, komit- men negara untuk membangun tatanan yang lebih setara dan adil terhadap perempuan terasa masih sangat rendah. Lantas apa yang harus dilakukan oleh aktivis-aktivis perempuan untuk mendesak negara agar bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan perempuan? Persoalannya, negara ini memang abai terhadap hak-hak dan kebebasan perempuan. Kalau dari segi political rights, kita sudah mempunyai CEDAW, Undang-Undang Anti-Trafiking, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya. Tetapi jaminan dan penghargaan atas civil rights-nya yang memang tidak 581
Membela Kebebasan Beragama ada. Terlebih, pemerintah-pemerintah di daerah tidak mengerti bahwa mereka adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk melindungi warganya. Inilah yang seringkali membingungkan analis dari luar. Karena dari political rights-nya sudah sangat bagus jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya seperti Malaysia, karena sudah ada kebijakan-kebijakan di atas, tetapi kenapa masih ada kejadian-kejadian yang memperlihatkan kurangnya civil rights. Misalnya, di Pati (Jawa Tengah) ada daerah di mana perempuannya dijual justru dengan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan setempat. Padahal mestinya mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang berkewajiban untuk menjaga political rights dan civil rights warganya. Yang terjadi justru mereka yang paling besar menikmati keuntungan penjualan perempuan, karena bisnis ini adalah bisnis dengan keuntungan besar. Jadi, menurut hemat saya, itu semua yang menjadi persoalan. Di satu sisi political rights kita bagus, bahwa perempuan bisa memilih dan dipilih dalam alam demokrasi, tetapi di sisi yang lain civil rights-nya tidak dijalankan dengan semestinya. Sebab, sejatinya, negara yang sekular, liberal, demokratis dan membela HAM ternyata tidak cukup dengan political rights, tetapi juga harus memperhitungkan civil liberties. Kalau tidak demikian, maka akan selalu terjadi hal-hal seperti sekarang ini, di mana pelanggaran HAM, terutama, hak-hak perempuan hampir menjadi peristiwa sehari-hari. Apakah advokasi yang dilakukan oleh aktivis perempuan hanya cukup melalui civil society atau idealnya juga harus mendesak negara untuk berpihak pada perempuan? Menurut saya, civil society kita sudah sangat luar biasa bagus jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Bayangkan, sebelum reformasi 1998 organisasi perempuan sangat sedikit jumlahnya lantaran dikooptasi oleh Dharma Wanita. Sehingga, hampir tidak ada organisasi perempuan di luar itu. Kalaupun pada waktu itu ada organisasi perem- puan, itu hanya sebatas kelompok-kelompok studi. Lalu setelah reformasi, tercatat setidaknya ada organisasi perempuan sebanyak 200 lembaga. Apalagi ketika lembaga donor membuka pendanaan untuk pembelaan hak-hak perempuan, banyak sekali bermunculan organisasi perempuan, bahkan mereka yang belum tentu feminis juga mendirikan lembaga agar mendapat dana dari lembaga donor. 582
Gadis Arivia Maka, sekarang ini yang mendesak untuk dituntut adalah komitmen negara. Artinya, kalau civil society sudah relatif kuat mendukung kemajuan perempuan, maka sekarang komitmen negara yang harus jelas dalam mendukung upaya tersebut. Kalau negara merasa bahwa rancangan per- undang-undangan, seperti RUU-APP, merugikan perempuan, maka ia harus tegas. Demikian juga dengan perda-perda di daerah yang merugikan perempuan. Apalagi jika kita mengacu pada laporan PBB mengenai perda- perda yang membatasi perempuan yang ternyata merugikan negara sebanyak 2,4 miliar dollar per-tahun. Karena dengan adanya perda-perda tersebut, partisipasi kerja perempuan menurun, yakni dari 52% perempuan yang bekerja sekarang menjadi 48% saja. Dan itu sangat mempengaruhi ekonomi negara kita. Hal yang sama juga terjadi da- lam dunia pendidikan. Yang sebe- lumnya sebanyak 98% pe- rempuan melek huruf, sekarang menurun menjadi 95%. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Padahal ini merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi berlangsungnya suatu negara yang ingin terus berkembang maju. Lalu mengapa ini terjadi? Apakah memang ada persoalan pada civil liberties-nya, meskipun political rights-nya dijamin? Jadi, kenyataan ini sangat mengkhawatirkan, bahkan, perda-perda syariat Islam tersebut ternyata juga sangat mempengaruhi perekonomian kita. Kalau setengah penduduknya bodoh, tidak sehat, dan tidak bisa bekerja, atau partisipasi kerjanya dibatasi, maka itu berarti setengah dari negara ini juga hancur. Kebebasan perempuan hanya bisa dijalankan dalam negara sekular dan liberal. Dan, karena beberapa bagian dari ajaran agama interpretasinya sangat konservartif dan tradisional, sehingga tidaklah mengagetkan kalau sumber penindasan justru seringkali datang dari agama. Bagaimana dengan globalisasi yang bagi sebagian kalangan dianggap menempatkan perempuan sebagai obyek kapitalisme? Lantas bagaimana pula dengan kian demonstratifnya neoliberalisme jika dilihat dalam kaca mata seorang feminis seperti Anda? Globalisasi seringkali dibenturkan dengan local values. Bahwa seseorang yang pro-globalisasi berarti ia tidak pro-local values atau nilai- 583
Membela Kebebasan Beragama nilai lokal. Sehingga, pada lokus inilah mestinya seorang feminis dapat menimbang-nimbang, di mana suara saya (perempuan) bisa terdengar: di masyarakat global atau di masyarakat yang menganut nilai-nilai lokal? Padahal, kita semua tahu, selama beribu-ribu tahun budaya patriarkhi justru dibangun atas dasar local values. Yakni nilai-nilai lokal yang sangat kuat dan tidak dapat diganggu gugat, yang mana nilai-nilainya tidak memberikan kesempatan kepada perempuan. Di sini pun (di lingkungan kampus FIB UI), perdebatan yang terjadi juga seperti itu. Sebenarnya kita sudah mencoba percaya dengan local values, namun yang terjadi kemudian ia menjadi nasionalisme yang sempit, sehingga menyebabkan negara yang korup. Sudah terbukti bahwa nilai-nilai lokal kita dipenuh dengan korupsi, penuh dengan tindak kekerasan, terlebih lagi, sarat dengan nilai-nilai yang diskriminatif terhadap perempuan. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah saya sebagai perempuan akan lebih bisa beraktualisasi dalam local values ataukah di dalam dunia global? Globalisasi sebenarnya lintas jender dan lintas kelas. Misalnya saya bisa masuk lewat internet untuk membeli saham walaupun saya berasal dari kelas dan jender tertentu. Fenomena Tukul, misalnya, merupakan fenomena globa- lisasi. Dia tidak perlu sekolah S3 untuk mendapatkan uang yang banyak. Ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh globa- lisasi. Memang ada hal-hal yang buruk dari globalisasi, akan tetapi di sana juga ada banyak sekali kemungkinan dan kesempatan, terutama bagi kaum minoritas, seperti perempuan, kelompok agama minoritas, kelompok minoritas secara seksual, dan lain sebagainya. Jadi, menurut saya, kita hanya bisa berharap pada sesuatu yang memberikan kemungkinan-kemungkinan atau possibilities bagi kemajuan tatanan yang akomodatif terhadap perempuan. Kemudian soal kapitalisme. Kalau kita mau jujur, adakah pilihan lain bagi sebuah negara selain kapitalisme? Akan tetapi perlu diingat, yang saya maksud dengan kapitalisme adalah kapitalisme yang sesungguhnya, bukan kapitalisme semu. Kalau kita menganggap bahwa kapitalisme itu buruk, tentu kita harus memberikan pilihan lain. Lantas apa pilihannya? Bentuk pasar seperti apa? Komunisme? Planned market seperti di negara sosialis? Yang perlu digarisbawahi di sini, saya tidak lantas membenarkan kapitalisme itu sendiri, melainkan, bagi saya, dalam kapitalisme human rights benar-benar dijaga. 584
Gadis Arivia Apabila kita mencoba untuk membandingkan sistem yang bersebe- rangan dengan kapitalisme, komunisme, misalnya, secara kasar dapatkah kita melihat ada tokoh komunis yang seperti Bill Gates, yang memberikan uang sangat banyak untuk memberantas kemiskinan? Di dalam negara kapitalis yang membiarkan modal dan perusahaan berkembang tanpa batas, ternyata juga mempunyai aturan-aturan hukum untuk melindungi para karyawannya. Anda bisa lihat siapa yang membuat aturan bahwa perempuan bisa cuti haid, siapa yang membolehkan perempuan menjadi eksekutif atau direktur sekalipun. Semua kemungkinan semacam itu hanya bisa terjadi dalam dunia kapitalisme. Sampai sekarang saya belum menemukan sistem yang lebih baik ketimbang kapitalisme. Kita sudah melihat betapa sistem ekonomi yang tersentralisir seperti di negara komunis runtuh. Lantas, apakah jawabannya sistem ekonomi Pancasila? Apa itu sistem ekonomi Pancasila? Kritik yang biasa diajukan terhadap sistem ekonomi liberal-kapitalis adalah bahwa sistem ini pada akhirnya hanya memberi ruang bagi kelompok yang kuat, sebaliknya menggilas yang lemah. Bagaimana pandangan Anda mengenai kritik ini? Sejarah ilmu pengetahuan yang sudah Bagi saya jika persoalannya semacam itu, sebenarnya sistem yang tidak berjalan di situ adalah pemerintahannya. Kalau soal pedagang kecil yang tidak bisa berkembang, maka jawabannya adalah bahwa mereka harus me- nyetorkan upeti kepada aparat pemerintahan, sementara modal mereka terbatas. Lalu mengapa pedagang besar seperti Newmont, misalnya, mereka bisa besar lantaran memberikan upeti yang juga lebih besar. Jadi apakah sistemnya yang harus kita permasalahkan atau cara merawatnya ataukah regulatornya yang harus kita permasalahkan? Menurut saya, di situlah peran pemerintah menjadi sangat signifikan, ketika dikaitkan dengan upaya pemerataan ekonomi yang kurang berjalan maksimal. dimulai dari abad ke-17 memang sedikit sekali menampilkan peran perempuan. Perempuan saat itu dianggap tidak kompeten untuk berpikir secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, penerima Nobel ekonomi Bangladesh, adalah hal yang sangat luar biasa. Mengapa pemerintah tidak mau melakukan hal yang sama? Tetapi nyatanya pemerintah tidak mau 585
Membela Kebebasan Beragama melakukan hal yang seperti itu, dengan pertimbangan bahwa pedagang kecil hanya memberikan sedikit keuntungan. Sebenarnya pemerintah bisa membuat aturan yang membatasi perusahaan besar macam Freeport atau menaikkan pajaknya. Jadi, saya kira, kapitalisme harus berbarengan dengan good governance. Tapi bukankah globalisasi juga masih menyisakan persoalan yang dilematis? Di satu sisi, diversitas dimungkinkan, namun, di sisi lain, perempuan masih didikte oleh pasar, seperti tampak dalam fenomena boneka Barbie yang kemudian oleh para pemodal besar penyeragamannya dapat berubah sesuai dengan pangsa pasar di mana Barbie menjadi ikon di masing-masing tempat. Menurut Anda, bagaimana kelompok aktivis perempuan mengantisipasi sisi negatif globalisasi? Lagi-lagi, itulah mengapa dibutuhkan tegaknya civil liberties. Di dalam dunia kapital boneka seperti Barbie, dengan mata biru, rambut blonde bisa menjadi acuan pasar selama memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Model seperti itu kemudian menjadi indentitas perempuan cantik, yakni bermata biru, putih, dan blonde. Tetapi ternyata kemudian civil liberties berkembang, karena bisa jadi lantaran adanya perkembangan pendidikan HAM. Kemudian muncullah bratz, yakni boneka sejenis Barbie dengan warna cokelat, hitam, kuning, dan bahkan ada yang ungu dengan warna mata dan rambut yang berbeda-beda. Sehingga yang menjadi kiblat bukan lagi model Marilyn Monroe, melainkan Jennifer Lopez dan Lucy Liu, misalnya. Di sini, hendaknya globalisasi mesti dibarengi dengan civil liberties yang berkembang dan memberikan pilihan-pilihan yang beragam kepada perempuan. Bagi negara yang pendidikan dan HAM-nya belum kuat, perempuan akan terus menjadi obyek. Tetapi kalau pendidikan dan HAM kita sudah kuat, maka perempuan akan memanfaatkan globalisasi untuk terus berkembang, sebagaimana yang terjadi di Cina. Kita tahu bahwa Cina berusaha masuk menjadi anggota WTO (World Trade Organization). Padahal Cina dianggap memiliki budaya luhur, nilai lokal yang begitu kuat, dan lain sebagainya. Namun mereka berpikir bahwa bagaimanapun globalisasi sudah ada di depan mata, dan yang harus mereka lakukan adalah memanfaatkannya. Karena itu mereka dengan sadar memanfaatkannya. 586
Gadis Arivia Bagaimana tanggapan Anda mengenai adanya MDG's (Millenium Development Goal's)? Apakah ia memberikan angin segar terhadap gerakan perempuan? Menurut saya program ini sangat penting. Dalam program ini kita mempunyai waktu sampai 2015 untuk mengejar semua ketertinggalan. Di dalam program ini dikatakan bahwa wajah dominan kemiskinan adalah perempuan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengatasi masalah- masalah yang menimpa perempuan. Masalah perempuan yang diidentifikasi adalah masalah kemiskinan, kesehatan, budaya patriarkhis, dan lain sebagainya. Sebuah negara bisa mengatasi masalah kemiskinan kalau negara tersebut mampu mengatasi masalah-masalah perempuan. Oleh karena itu, program MDG's menjadi penting. Namun kita hanya punya waktu relatif singkat untuk segera bergerak. Menurut laporan PBB bebe- rapa waktu lalu, kemiskinan ne- gara kita sangat memprihatinkan. Sementara dalam realitasnya, ke- miskinan itu berwajah perem- puan. Sehingga, persoalannya menjadi semakin rumit karena ternyata statistik mengenai peran perempuan menurun. Sebagai contoh, kematian ibu melahirkan di rata-rata negara lain hanya 166 per 100.000 kelahiran, sementara di negara kita mencapai lebih dari 300 per 100.000 kelahiran. Belum lagi soal penurunan partisipasi kerja perempuan, termasuk juga dalam wilayah pendidikan dan partisipasi politik, sebagaimana telah saya sampaikan di atas. Bagaimana mungkin kita kalah dengan negara-negara di Afrika, yang tingkat IPU-nya, tingkat partisipasi politik perempuan mereka, lebih tinggi daripada negara kita. Sebab, partisispasi politik kaum perempuan di negara kita di bawah 11%, sementara di Afrika ada yang di atas 12%. Untuk melihat secara jernih bahwa suatu hal adalah persoalan sosial, maka kita harus mempunyai liberal mind, artinya harus mempunyai sikap dan pikiran yang terbuka. Dari sinilah kemudian seseorang baru bisa menentukan posisi teori manakah yang akan dipakai untuk memecahkan masalah tertentu. Padahal, partisipasi politik perempuan itu sangat penting. Kalau kita mau mengatasi masalah kemiskinan, dan kalau kemiskinan itu berwajah perempuan, maka kita membutuhkan politisi-politisi perempuan. Dengan 587
Membela Kebebasan Beragama jumlah penduduk perempuan yang sangat besar maka sangat tidak cukup hanya diwakili oleh sembilan% wakil perempuan dalam politik. Memang, kaitannya dengan MDG's, kita hanya mempunyai waktu relatif singkat, sehingga seringkali kita pesimis. Bagaimana kita mau bekerja sama dengan anggota dewan, misalnya, jika di antara mereka ada yang beristri lebih dari satu. Artinya dia tidak bisa menghargai hak-hak perempuan. Kita juga kecewa dengan ulama yang kita anggap mampu berperan besar, tetapi ternyata masih menggunakan doktrin-doktrin yang melecehkan perempuan. Persoalannya tambah rumit ketika pemerintah daerah membuat kebijakan (perda-perda syariat Islam) yang kontra produktif, namun dibiarkan oleh negara. Akhirnya, kalau kita kembali pada pandangan liberal maka yang dituntut adalah lebih pada wilayah individu. Kita tidak bisa berharap pada kelompok untuk menentukan keputusan-keputusan hidup kita. Akan tetapi, individulah yang seharusnya diperkuat untuk bisa menentukan kehidupannya mereka sendiri. Terkait dengan kebebasan perempuan, dalam kritik sastra yang didasari telaah psikoanalisa dan teori linguistik posmodern terdapat konsep ecriture feminin. Yaitu suatu upaya penulisan atau lebih sebentuk testimoni perempuan atas pengalaman atau peristiwa-peristiwa kebertubuhan yang melingkupi atau menimpa diri mereka, sekaligus bentuk perlawanan mereka terhadap logika phallus yang mendasari budaya patriarkhi. Mungkin Anda bisa menjelaskan ide yang digagas oleh Helene Cixous dan Irigaray ini, dan apa urgensinya untuk perempuan? Sebenarnya diskusi semacam ini bisa dimulai dengan Carol Gilligan yang mengatakan bahwa perempuan sebenarnya mempunyai etika yang sangat baik, dan etika ini juga bisa diadopsi oleh laki-laki. Salah satunya adalah etika kepedulian (ethics of care). Etika kepedulian ini sangat kuat dalam diri perempuan karena dia adalah satu-satunya makhluk (manusia) yang melahirkan. Dan karena perempuan bisa mengandung dan me- lahirkan inilah yang kemudian mengubah cara pandang mereka dalam melihat dunia. Mereka melihat dunia sebagai keterhubungan, sebagai dunia rahim yang luas. Karena mereka melihat bahwa jika perempuan bisa melahirkan manusia, maka semua manusia merupakan bagian dari diri mereka. 588
Gadis Arivia Cara pandang perempuan ini sangat berbeda dengan laki-laki yang memiliki sejarah panjang kekerasan. Laki-laki memiliki sejarah agresif karena mereka tidak memiliki pengalaman mengandung dan melahirkan. Ini pendapat Carol Gilligan. Dengan konteks semacam itulah, kemudian laki-laki kontemporer mengadopsi ethics of care dengan menjadi laki-laki feminis. Kemudian soal ecriture feminine, perempuan mempunyai pikiran dan ekspresinya sendiri. Dan mereka merasa bahwa dunia mereka bisa diwujudkan dengan cara mereka dan itu akan membuat dunia lebih baik. Sebab, bagaimanapun harus diakui bahwa sejarah kekerasan sangat kental dengan budaya maskulin. Oleh karena itu, jika sejarah diisi dengan karakter feminin (dunia feminin) maka sejarah kekerasan seperti yang terjadi di Irak sekarang ini mungkin tidak akan terjadi. Dan mungkin jika George W. Bush mau memahami ethics of care mungkin ia akan mengurungkan niatnya memerangi Irak. Ethics of care ini, menurut Helene Cixous, dianggap oleh budaya patriarkhi sebagai sikap cengeng, sehingga budaya pa- triarkhi menyusun budaya po- litik yang agresif, ekonomi yang akumulatif, etika lingkungan yang eksploitatif, dan lain seba- gainya. Nah, Cixous berpen- dapat bahwa jika baik laki-laki maupun perempuan percaya bahwa ethics of care ini penting untuk menyusun dunia yang baru, berarti perempuan harus banyak menuliskan pengalaman-pengalaman mereka, sehingga kita kemudian bisa belajar untuk mewujudkan dunia yang penuh dengan ethics of care. Oleh karena itu, Cixous berpendapat bahwa karena seksualitas perempuan selama ini tidak boleh ditulis atau tidak boleh dibagi dalam ruang publik, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengadopsi ethics of care ini adalah dengan menuliskan seksualitas perempuan. Sebenarnya seksualitas perempuan merupakan awal dari hubungan antar- manusia antara laki-laki dan perempuan melalui relasi seksual. Misalnya Adalah menjadi suatu yang jelas bahwa civil rights dan civil liberties adalah tanggung jawab negara. Maka, sangat disayangkan ketika pemerintahan kita melalaikan tanggung jawab tersebut. Sebab dalam perspektif human rights hal itu berarti pelanggaran negara terhadap civil liberties dan political rights warga. 589
Membela Kebebasan Beragama begini: kalau Anda peduli dengan hubungan seksual Anda, yaitu dengan bertanya kepada pasangan Anda, apakah dia orgasme atau apakah Anda telah memuaskan pasangan Anda? Semua itu sebenarnya merupakan kepedulian awal sebelum terjun dalam masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap the other. Karena itu, jika ada etika kepedulian dalam seksualitas, maka ketika Anda masuk dalam kehidupan sehari-hari, Anda juga akan bersikap peduli terhadap the other. Pandangan ini sangat menarik, karena ternyata hubungan yang bersifat sangat privat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam dunia publik. Selain itu, cara seorang perempuan merawat anak dan lain sebagainya jika diterapkan dalam mengatur negara ternyata akan mencapai hasil yang jauh lebih baik. Sehingga, Cixous mengusulkan untuk menuliskan pengalaman-pengalaman perempuan sebagai bahan untuk pembelajaran bersama. Adalah kemestian buat bangsa ini, yang teramat majemuk, untuk menyadari pentingnya gagasan pluralisme. Celakanya, oleh banyak kalangan pluralisme pada akhirnya sering dipahami akan mengarah pada sinkretisme dan relativisme kebenaran. Bagaimana menurut Anda? Di sinilah letak pentingnya sekularisme, di mana ada pemisahan antara yang privat, seperti agama, dengan yang publik. Dalam persoalan publik kita bisa merumuskan bersama mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sebab, kita sebagai bagian dari publik harus mengikuti kebenaran yang sudah disepakati bersama dan akan menerima hukuman jika kita melakukan kesalahan atau melanggarnya. Tetapi dalam wilayah privat di mana agama berada, menurut saya, tidak ada aturan (publik) mengenai yang benar dan yang salah. Karena kebenaran dalam wilayah privat dikem- balikan kepada individu masing-masing. Jadi, misalnya, jika seseorang menganggap bahwa sembahyang menghadap ke timur, selatan, utara atau barat itu boleh, maka tidak ada sanksi (publik) bagi dia. Karena itu merupakan urusan dirinya dengan Tuhan. Atau itu semua kembali pada pilihan masing-masing. Pemahaman seperti inilah yang mungkin tidak dipahami oleh ke- lompok yang menentang pluralisme. Oleh karena itu, mereka mencampur- adukkan agama dengan aturan publik. Bagi saya, agama itu memang tidak 590
Gadis Arivia seharusnya berada di wilayah publik, karena memang tidak ada manual book-nya. Apakah orang mau berpuasa atau tidak, mau berjilbab atau tidak adalah pilihan dan tidak bisa dipaksakan oleh kelompok tertentu. Jadi, pada dasarnya pengertian-pengertian yang secara clear dan jelas inilah yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang mencoba mendesakkan agama ke ruang publik. Kalau mereka sadar bahwa agama bukanlah wilayah publik, tentu tidak akan terjadi kekerasan, dan mereka tentu saja akan menerima pluralisme. Celakanya, kelompok-ke- lompok yang memaksakan agama masuk ke dalam wilayah publik telah memperalat ayat-ayat kitab suci. Sebagaimana pernah saya kemukakan bahwa fenome- na ini sebetulnya bisa kita analisis dari aspek pemakaian bahasa. Misalnya, ketika kita mengu- capkan assalâmu'alaykum, kita sebetulnya sudah menegaskan identitas kita dan merasa setingkat lebih baik daripada orang yang hanya mengucapkan salam de- ngan kata selamat siang, misalnya. Pemakaian bahasa seperti ini dalam ruang publik menun- jukkan bahwa sebenarnya kita telah bermain dengan memakai politik identitas. Hal seperti ini, bagi saya, berbahaya. Bagi saya, pluralisme memang mempunyai pengertian yang dapat mengarah pada sesuatu yang sangat relatif. Kalau kita memasukkan agama ke dalam ruang pribadi kita maka ia akan menjadi sangat relatif. Lalu pertanyaannya: apakah orang yang menganggap agama relatif kemudian dianggap murtad ataukah ia bukan manusia lagi? Tentu saja tidak demikian. Memang pluralisme menjadi relatif karena membiarkan orang untuk memilih, membiarkan suara- suara lain masuk, tidak mengekslusifkan iden-titasnya, dan tidak fixed. Kita harus mengakui bahwa kalaupun kita beragama Islam, misalnya, sebenarnya hanya karena kita kebetulan lahir dari keluarga Muslim. Kalau kita lahir sebagai orang Israel dan Yahudi, tentu kita juga tidak mempunyai pilihan lain. Terus terang saya selalu terganggu jika menerima telepon dan suara di seberang sana mengawali dengan assalâmu'alaykum. Bagaimana jika yang menerima itu bukan Muslim atau tidak bisa berbahasa Arab? Itu berarti kita selama ini telah memaksakan dunia privat kita pada dunia privat orang lain. 591
Membela Kebebasan Beragama Artinya, apakah jika demikian pluralisme memang mengarah pada rela- tivisme? Bagi saya, pluralisme memang mempunyai pengertian yang dapat mengarah pada sesuatu yang sangat relatif. Kalau kita memasukkan agama ke dalam ruang pribadi kita, maka ia akan menjadi sangat relatif. Lalu pertanyaannya: apakah orang yang menganggap agama relatif kemudian dianggap murtad ataukah ia bukan manusia lagi? Tentu saja tidak demikian. Memang pluralisme menjadi relatif karena membiarkan orang untuk memilih, membiarkan suara-suara lain masuk, tidak mengekslusifkan identitasnya, dan tidak fixed. Kalau saya memakai atribut agama tertentu, maka hidup saya akan fixed, dan saya hanya akan berteman dengan orang tertentu yang seagama dengan saya. Demikian juga saya akan mencari pasangan hidup yang seagama, makanan, buku-buku, dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang tidak mematok identitasnya, ia akan menjadi relatif dan fleksibel. Dengan begitu, bagi saya, kita bisa maju kalau semua orang memilih atas dasar pilihannya sendiri, bukan atas dasar kelompoknya atau atas dasar teks hidup yang sudah pasti atau didesain oleh agamanya bukan oleh dirinya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang toleran dengan bukti sejarah di mana sejak dahulu sampai sekarang warga Indonesia cenderung mudah untuk menerima agama, kelompok, dan paham asing. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar seperti itu? Coba Anda lihat sejarah Indonesia 1945, 1965, dan 1998. Apakah itu memperlihatkan bahwa kita adalah bangsa yang toleran? Yang terjadi dalam budaya kita belakangan ini sebetulnya adalah Arabisasi. Kalau kita melihat budaya asli kita, sebetulnya berangkat dari kepercayaan animisme. Namun kemudian ketika Islam masuk ke Nusantara yang terjadi adalah percampuran antara Islam dengan budaya animisme dan mistisisme yang tidak sama dengan budaya Arab. Jadi yang terjadi belakangan ini adalah usaha Arabisasi yang sebetulnya tidak sesuai dengan karakter budaya kita. Saya masih ingat bagaimana nenek saya menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan budaya lokal dia. Karena waktu itu tidak ada lembaga seperti MUI yang demikian mudah membuat fatwa-fatwa untuk melarang 592
Gadis Arivia suatu keyakinan Islam tertentu yang dianggapnya menyimpang. Dulu praktik-praktik keagamaan yang memadukan budaya lokal atau kepercayaan dibiarkan, tidak menjadi masalah. Perlu diingat bahwa Islam Indonesia tumbuh berdampingan dengan budaya-budaya lokal yang ada di nusantara. Lalu kemudian muncul orang- orang yang berpendidikan Timur Tengah dan mengatakan bahwa praktik Islam di Indonesia salah, sesat. Mereka sendiri tidak menyadari bahwa budaya yang mereka impor adalah budaya yang sama sekali berbeda dengan budaya kita. Ketika salat idul fitri, dan kebetulan waktu itu saya berada di Prancis, teman saya yang berasal dari Iran membaca doa dalam bahasa Persi, demikian juga teman saya yang dari Amerika membaca doa dalam bahasa Inggris, sementara saya berdoa dalam bahasa Arab. Mereka merasa heran dengan cara berdoa saya. Lantas mereka bertanya kepada saya, mengapa saya tidak memakai bahasa Indonesia? Saya sendiri justru merasa heran dengan mereka yang memakai bahasa ibu mereka untuk berdoa. Ini kemudian menjadi tanda tanya bagi saya. Namun akhirnya saya pun menyadari, bahwa semestinya boleh berdoa dalam bahasa Indonesia, mengapa tidak? Tetapi, ironisnya, beberapa waktu lalu ada orang yang dihukum karena berdoa atau salat dalam bahasa Indonesia. Alasan kenapa ia dipenjarakan karena MUI tidak menghendaki praktik beragama seperti itu. Wawancara dilakukan di Depok, 24 Mei 2007 593
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Hamid Basyaib Hamid Basyaib Hamid Basyaib Hamid Basyaib, Direktur Program Freedom Institute, peneliti di Aksara Foundation dan The Hamid Basyaib Hamid Basyaib Indonesian Institute. Mantan Kordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) ini pernah menjadi wartawan Republika dan majalah Ummat. 594
Hamid Basyaib Semangat besar al-Quran adalah individualisme. Dengan kebe- basannya manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri - pada Tuhan, kelak. Batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain. Artinya, ketika kebebasan seseorang, dengan keyakinan subyektifnya, merampas kebebasan beragama dan berkeyakinan orang lain, misalnya, maka berhadapan dengan hukum. Sebab pemaksaan keyakinan terhadap orang lain tidak menghargai perbedaan yang paling elementer, karenanya melanggar HAM. Berbeda dengan keyakinan religius yang tidak bisa dikompromikan (dogmatis), pada urusan publik, yakni politik, semuanya bisa dikompromikan. Bisa terjadi tawar-menawar - bukan relativitas moral - sehingga tercapai common denominator di tengah perbe- daan. Karena itu pula jangan membawa urusan privat ke dalam ranah publik. 595
Membela Kebebasan Beragama Apa yang Anda pahami tentang sekularisme, apakah berbeda dengan konsep yang pernah ditawarkan Cak Nur ketika itu? Dan apakah perlu ada per- ubahan paradigma dalam melihat sekularisme saat ini? Ide sekularisme muncul pertama kali di Eropa. Tetapi jauh sebelum itu, banyak sekali tonggaknya. Kalau kita ingin mengambil tonggak yang paling awal, yang paling besar, tentunya dari Yunani, yaitu dari pemikir- pemikir besar Yunani, kemudian berevolusi hingga ke tonggak-tonggak pada masa modern, yaitu pada masa Prancis. Melalui Revolusi Prancis, mereka menyuarakan keinginan untuk mengurangi sejauh mungkin peran agama yang diwakili oleh Gereja Katolik dalam urusan-urusan publik. Itu kata kuncinya. Jadi, mereka ingin agama yang notabene di wilayah privat, karena menyangkut batin manusia, harus diserahkan kepada individu masing- masing. Idenya sebetulnya sangatlah gamblang dan jelas - meskipun suasana saat itu sangat revolusioner. Karena, seperti biasa, ketika kita berada di wilayah tertentu, pada hal-hal yang gamblang pun kita kadangkala tidak punya jarak, sehingga kita ikut begitu saja. Begitu kita menarik diri ke luar dan melihat dari luar, persoalannya menjadi sangat gamblang, karena itu dengan sendirinya benar. Itu sebetulnya truism. Jadi bahwa urusan kebatinan atau batiniah adalah urusan masing- masing, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Semua orang pasti tahu bahwa hati kita yang tahu adalah kita sendiri dan Tuhan - kalau memang kita percaya Tuhan. That is it. Karena di luar itu kita tidak tahu. Maksud saya, manusia berbahasa bukan hanya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang sebenarnya, tetapi justru seringkali untuk menyembu- nyikannya. Oleh karenanya dinamakan basa-basi. Itu menunjukkan bahwa hati manusia tidak ada yang tahu. Dengan dasar itu, pemisahan antara agama dari kehidupan publik, menurut saya, adalah sesuatu yang pasti benar. Karena latar belakangnya begitu gamblang bahwa gereja waktu itu yang mewakili agama Katolik dan dengan sendirinya dianggap sebagai perpanjangan tangan langsung dari Tuhan. Gereja mengurusi semua hal sejak dari dalam kandungan. Bahkan mereka sudah menarik pajak kepala sejak di dalam kandungan. Semua hal diurus gereja: dari soal perkawinan sampai partai politik. Pokoknya dari A sampai Z diurusi gereja. Ini berlangsung ratusan tahun 596
Hamid Basyaib di negara-negara Eropa dengan derajat yang masing-masing berbeda dan yang pasti lebih parah dari dunia Islam. Di dunia Islam, khilâfah pada dasarnya sekular (nanti kita bahas tersendiri). Di Eropa sejarahnya pekat sekali. Setiap orang diatur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena itu, ledakan pemberontakannya pun besar. Sebab ledakan selalu sebanding dengan tekanan. Yang paling tragis di Prancis, sebuah negara yang dijuluki Putri Gereja Katolik. Maka tidak heran jika ledakan pemberontakan yang paling keras terjadi di sana. Evolusinya seperti itu. Mereka, masyarakat Eropa, kemudian sepakat bahwa agama, dalam hal ini Katolisisme, tidak mungkin dibasmi karena peng- anutnya masih banyak, tapi keku- asaan politiknya yang eksesif tidak boleh dilanjutkan. Kalau agama berpolitik, orang akan mendapat- kan politik yang tidak bermutu, karena kitab suci tidak menyedia- kan pemikiran-pemikiran politik, manajemen berpolitik, dan seba- gainya. Di sisi lain, orang juga tidak akan mendapatkan pemahaman agama yang benar karena agamanya pasti koruptif, lantaran mencampuri politik. Menjadi tidak jelas lagi, waktu itu, ketika melihat seorang pastur apakah ia tokoh agama atau tokoh politik. Jadi identitasnya menyatu. Dan efeknya sangat luar biasa. Inti dari sekularsime adalah jangan membawa urusan privat ke dalam urusan publik. Yang termasuk urusan privat di sini adalah keyakinan- keyakinan religius yang tidak bisa dikompromikan. Padahal pada urusan publik, yakni politik, semuanya bisa dikompromikan, artinya bisa tawar- menawar - bukan relativitas moral. Lantas mereka sepakat. Keganasan agama harus dijinakkan, jangan ditumpas. Kemudian Katolik diberi tempat, namanya Vatikan, yang besarnya hanya 44 hektare, kalah dari bangunan Rasuna Episentrum yang mencapai 53 hektare, kemudian dikirim kira-kira seribu tentara sampai sekarang. Mungkin penduduknya hanya dua ribu, terdiri dari seribu pastur dan seribu tentara. Itulah yang dianggap sebagai kerajaan spiritual, kerajaan agama, benar-benar dipisah tegas dari kekuasaan politik. Hal ini merupakan kompromi yang hebat sekali. Dari satu segi kita kagum, tentunya, setelah melewati proses yang berdarah-darah dan korban- nya pun besar. Tidak pernah terjadi di tempat yang lain bagaimana darah 597
Membela Kebebasan Beragama yang tertumpah begitu banyaknya, sehingga mereka sangat traumatik. Meskipun di Islam atau di agama lainnya tidak terjadi sedahsyat itu, tapi sebetulnya semua agama mempunyai sisi gelap. Itulah yang terjadi hingga sekarang, agama dikandangkan di Vatikan. Paus dipilih seumur hidup, bila mati baru diganti. Kemudian mereka mengirim pastur ke berbagai penjuru negeri, terutama ke negara-negara berkembang dan miskin. Tetapi karena umumnya warga negara Eropa kurang peduli atau mungkin sudah dewasa sekali beragamanya, sehingga mereka tidak ekshibisionis. Ini berbeda dengan Amerika. Mereka tidak punya sejarah seperti itu, karenanya agama, terutama Protestan, sekarang kelihatan bergairah dan kaum fundamentalis semakin banyak. Jadi, inti sekularisme sebetulnya bukan membenci agama atau hendak menumpas Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang tidak pasti adanya, namun kenyataannya banyak orang yang percaya. Dan sekularisme ingin mengata- kan, silakan saja. Yang penting keyakinan Anda yang tidak bisa dibuktikan itu jangan dipaksakan dan diterapkan untuk orang lain. Berbeda dengan orang komunis. Bagi kaum komunis, kita tidak boleh bertuhan. Kalau seseorang mengakui keberadaan Tuhan, maka ia dibunuh dan dipenjara. Jadi, batin orang dibedah. Itu sisi buruk komunisme. Sementara sekularisme menyilakan kita untuk percaya pada agama ataupun tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari common denominator atau titik temu dari perbedaan-perbedaan di level sosial. Saya tidak peduli agamamu apa dan Tuhan mana yang kau sembah. Namun demikian, yang penting bagaimana kita membangun jembatan yang kuat, membuat gedung pertunjukan musik secara menarik, menciptakan sistem politik yang baik, membuat manjamen sosial yang baik pula. Apapun motifnya, ihwal agama adalah urusanmu. Lakum dînukum wa liya dîn, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sekularisme yang sebetulnya. Dengan ini saya ingin mengatakan bahwa ada banyak kesalahpahaman yang tidak perlu. Pertama, inti dari sekularsime adalah jangan membawa urusan privat ke dalam urusan publik. Yang termasuk urusan privat di sini adalah keyakinan-keyakinan religius yang tidak bisa dikompromikan. Padahal pada urusan publik, yakni politik, semuanya bisa dikompromi- kan, artinya bisa tawar-menawar - bukan relativitas moral. Misalnya, saya ingin membangun gedung dan duitnya ada sekian. Sementara, menurut 598
Hamid Basyaib Anda, lebih baik bangun pabrik. Di sini terjadi tawar-menawar untuk mendapatkan titik temu. Itu maksudnya. Kalau seseorang atau sekelompok orang minta sesuatu berdasarkan keyakinan religius yang notabene tidak bisa dicek, hanya berdasarkan keyakinan subyektif, bagaimana jadinya? Itu tidak mungkin. Karena, mereka cenderung menutup jalan kompromi. Padahal politik adalah the art of compromise, the art of possible, sesuatu yang serba mungkin, bukan sesuatu yang pasti. Sedangkan agama adalah sesuatu yang pasti bagi para penganutnya. Akibatnya terjadi komplikasi. Itu yang terjadi di Eropa di masa lalu, karena absolutisme. Ajaran agama dari atas, dari Tuhan. Bagaimana ia mau dicek? Ia tidak bisa dibuktikan. Hal yang sama juga terjadi di Iran, misalnya, dengan teokrasinya. Lagi-lagi, inti sekularsime bukan membenci agama, tetapi menempatkan agama pada pro- porsinya. Sejatinya sesederhana itulah sekularisme. Mestinya ia tidak harus menjadi perdebatan besar, karena jelas sekali. Batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain. Di situlah kemudian ada hukum sebagai perangkatnya. Jadi semuanya diatur. Anda bebas, tetapi kalau merampas kebebasan orang lain akan berhadapan dengan hukum. Yang dikemukakan Cak Nur sebetulnya adalah sekularisme di level sosial yang juga bisa dibenarkan. Sementara konsentrasi saya adalah di level politik. Level sosial adalah sesama umat beragama. Yang dibidik oleh Cak Nur adalah internal umat Islam yang masih menganggap begitu banyak hal adalah sakral. Begitu banyak hal sosial direligiuskan, dispiritualkan, disakralkan. Makanya dia mengatakan bahwa yang sakral hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Bahkan agamanya sendiri tidak sakral. Itu bagi Cak Nur. Itu juga merupakan upaya Cak Nur untuk menerobos anggapan yang sangat berakar, yang merupakan kecenderungan umum umat beragama, yakni menerapkan semua hal berdasarkan perspektif agama. Anggapan ini diklaim ada dasarnya: bahwa agama (Islam) kâffah. Atau, pernyataan bahwa yang tidak memakai aturan Muhammad berarti ia bukan umatnya, dan sebagainya. Padahal, sebetulnya, itu hasil dari porses sejarah dan mungkin juga hasil penafsiran. Jadi, sekali lagi, inti sekularisme bukan membenci agama, tapi menempatkan agama pada proporsinya yang tepat. 599
Membela Kebebasan Beragama Lantaran gagasan privatisasi ataupun prinsip pemisahan ilmu pengetahuan dari agama, sekularisme kemudian dianggap berujung pada ateisme dan menggiring pada pola hidup yang tidak bermoral. Bagaimana mendudukkan tuduhan seperti itu? Justru sekularisme harus disuarakan terus, kalau memang Anda ingin mengubah pandangan umum. Jadi, pertama-tama, berikanlah pemahaman yang tepat dan proporsional. Kedua, yang keberatan itu sebenarnya siapa? Menurut saya yang keberatan adalah para pemuka agama, bukan peng- anut agama. Sebab, ada soal kepentingan di sini. Di Katolik yang paling berkepentingan adalah para pastur dan paus. Ini soal power. Bukan hanya power dalam pengertian politik kelompok pengambil keputusan atau yang bisa memerintahkan, melainkan power dalam arti political influence. Hal ini penting bagi mereka. Tentu Anda tahu bagaimana enaknya ketika seseorang menjadi pemuka. Sehingga, tidak heran jika mereka yang paling bersemangat. Di Eropa pun seperti itu. Jadi keberatan dan tuduhan pejoratif terhadap sekularisme tidak ada yang baru sebetulnya. Ketika para pengusung ide sekularisme menggusur otoritas gereja di wilayah publik, mereka, para pemuka agama, habis-habisan bertahan. Tetapi setelah bertahun-tahun mereka akhirnya kalah. Nah sebenarnya kelahiran Protestan pun untuk menggusur kesahihan wewenang pastur dan paus dari internal gereja. Martin Luther ingin mengatakan bahwa untuk berhubungan dengan Tuhan tidak harus lewat pemuka agama, semua orang boleh dan bisa. Hal ini sebetulnya adalah upaya sekularisasi, sebab waktu itu untuk berhubungan dengan Tuhan harus melalui satu gereja. Yang dilakukan Martin Luther masih tetap dalam kerangka agama. Yang awam sebenarnya saat itu tidak terlalu peduli meskipun para pemukanya bertahan, walaupun akhirnya kalah. Sekarang pun polanya sama. Yang paling keberatan adalah mereka yang berkepentingan. Sebetulnya kepentingan-kepentingannya adalah kepentingan non-agama. Ini yang harus dicatat bahwa lewat agama mereka mengagregasikan kepentingan non-agama. Kepentingan agamanya itu sendiri kan tidak ada. Anda mau salat, ya jalankan saja, sementara yang lain-lain itu non-agama, termasuk dalam hal fasilitas yang pada dasarnya non-agama, non-spiritualitas. Sedangkan masalah spiritualitas sebenarnya sudah beres. Jadi perlu dijelaskan, yang keberatan terhadap sekularisme tidak lain adalah para pemuka agama 600
Hamid Basyaib dan tentu jumlahnya hanya sedikit. Tapi mereka kemudian mengklaim sebagai representasi dari umatnya. Apa betul seperti itu? Klaim representasi ini tentu juga dinamis. Di masa lalu klaim represen- tasi ini tinggi, tapi kemudian karena ada kemajuan teknologi, diversifikasi sosial, dan lain-lain, kemudian mengikis representativeness terus-menerus. Orang Protestan, misalnya, sudah tidak percaya lagi dengan orang Katolik. Masalahnya, Protestan kemudian mengental menjadi semacam Katolik baru dan pada akhirnya sama saja. Ini juga penyakit yang diidap The New Wave, yaitu ketika orang non- agama berkumpul membuat syariah dan ritual sendiri, pada akhirnya persis seperti agama. Kelompok seperti Brahma Kumaris, Ananda Marga atau yang lain semua menjadi agama baru. Dan mereka memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama karena ada kitabnya, yang dikarang oleh ketuanya sendiri, ada nabi-nabinya, ada sahabatnya, ada pemukanya, bahkan ada pakaian seragamnya. Anda tadi menyinggung soal ateisme. Coba sekarang Anda balik! Menurut saya orang seperti Richard Dawkins dan kawan-ka- wan yang sekular dan ateis, jutru jengkelnya bukan main terhadap sifat eksesif agama. Mereka meli- hat agama dalam posisinya sebagai ilmuwan. Orang seperti Daniel Denneth, Richard Dawkins - pendeknya kelompok-kelompok itu, ada AM Wilson dan Bertrand Russell sebelum- nya - yang justru mereaksi sifat eksesif agama. Apa dasarnya agama, yang tentunya diwakili oleh pemuka-pemukanya, mengklaim bisa mengerti semua hal, berpretensi mengatur hidup orang lain - dari soal kesehatan reproduksi, mengecat rambut, termasuk aspirasi politik, kegiatan ekonomi, atau preskripsi-preskripsi agama yang, menurut mereka, tidak bisa dicek? Persoalannya, kalangan agama bernafsu sekali, maka tidak heran jika kalangan ilmuwan jengkel terhadap setiap kelompok agama yang tidak ada nalarnya, tidak ada kerangka pikirnya, tidak bisa mempertanggungjawabkan klaimnya sehingga bisa diikuti oleh orang lain. Tidak ada metodologinya tapi mengklaim diri yang paling benar. Prinsip ilmu pengetahuan adalah harus ada metode yang bisa diikuti oleh setiap orang. Kalau orang mengikuti Jadi perlu dijelaskan, yang keberatan terhadap sekularisme tidak lain adalah para pemuka agama dan tentu jumlahnya hanya sedikit. Tapi mereka kemudian mengklaim sebagai representasi dari umatnya. 601
Membela Kebebasan Beragama metode yang sama, hasilnya kemungkinan besar akan sama. Sementara agama tidak begitu, ia berdasarkan subyektivitas murni tapi pretensinya congkak sekali, tidak bisa dicek. Jadi berpikirnya dibalik. Bagi saya memang ada keluhan dari orang- orang seperti Richard Dawkins dan kawan-kawan, bahwa agama yang mengklaim diri sebagai ilmu tapi teramat sombong. Ilmu justru seharus- nya rendah hati. Kenapa? Karena ilmu memakai postulat-postulat yang gamblang, serta tidak berhenti pada postulat dan asumsi semata, tapi dieksperimentasikan. Setelah itu diumumkan bahwa kalau kita mengikuti prosedur dari A, B hingga G hasilnya X. Kalau ada yang tidak beres pasti ada kesalahan prosedur, dan itu bisa dicek bersama-sama. Jika setelah dicek ternyata salah maka harus mundur. Jangan lupa, komunitas ilmiah kritis sekali. Kalau ada yang keliru maka tidak dipakai lagi. Selain itu, mereka rendah hati dalam mengumumkan hal-hal yang ada di belakang pikiran mereka. Sebaliknya agama tidak seperti itu. Agama sepenuhnya sombong, sementara ilmu rendah hati. Agama tidak bisa dicek. Ia tidak bisa diotak- atik, sebaliknya langsung main atur-atur. Itu yang saya maksud sombong. Agama juga berpretensi mengatur semuanya. Memang secara retorik kadang-kadang ilmuwan sombong, tapi tidak perlu dipermasalahkan. Coba lihat lebih dalam dari itu, justru metodo- loginya rendah hati. Dalam arti ia dicoba, dites, dan dikomunikasikan. Jika kemudian dikritik dan ternyata memang salah, maka sang ilmuwan akan menerima itu dan masuk laboratorium lagi. Seperti Saiful Mujani, misalnya, ketika prediksinya meleset kemudian ia mencoba lagi. Ini sikap rendah hati. Dan itulah ilmu pengetahuan. Ada anggapan bahwa ilmu pengetahuan atau rasionalitas memiliki batas di mana ia harus berhenti. Dan di situlah Tuhan atau agama dihadirkan sebagai jawaban. Menurut Anda? Pertama-tama, pernyataan-pernyataan bahwa rasionalitas ada batasnya adalah pernyataan orang yang sembrono atau malas. Mereka belum apa-apa sudah mengatakan ada batas, padahal dipakai saja belum. Itu sama halnya ketika saya mengatakan bahwa batas Indonesia ini adalah Bandung, sementara saya belum ke Bandung. Seharusnya saya cek dulu apakah benar Bandung adalah batas Republik Indonesia. Mungkin bisa benar atau salah. Orang-orang 602
Hamid Basyaib yang menyatakan seperti itu belum ke mana-mana tapi sudah mengambil kesimpulan. Lagi-lagi, semua itu lebih menggambarkan ketundukan mereka pada ayat-ayat kitab suci. Padahal klaim-klaim mereka akan keterbatasan rasio tidaklah valid, karena mereka belum pernah menerapkan rasio. Kedua, kalaupun benar, tapi kita tidak pernah tahu di mana batasnya, katakanlah bahwa rasionalitas manusia itu ada batasnya, tapi di mana batas- nya. Apakah mereka tahu? Tidak tahu. Berarti, menurut saya, cara yang paling bisa dipertanggungjawabkan, paling valid, sekaligus paling bijaksana adalah mengujinya. Sekalipun dia berbatas kita tetap mengujinya. Itulah yang dilakukan oleh ilmu secara terus-menerus, sehingga yang disebut batas itu menjadi sangat relatif. Orang dari dulu mengatakan, beratus-ratus tahun lalu, bahwa rasionalitas ada batasnya tapi ilmu tidak menyerah. Setelah didatangi batasnya ternyata bukan di situ. Demikian seterusnya dan ternyata setelah ditelusuri batasnya semakin menjauh. Juga yang penting dicatat, bahwa orang-orang yang seharusnya mengatakan bahwa rasionalitas ada batasnya adalah ilmuwan, bukan orang agama. Karena kalangan agama tidak pernah memakai rasionalitasnya. Jadi lebih baik kita tidak perlu mempedulikan itu. Yang penting, kalau kita ingin bicara, adalah manfaatnya. Dicoba saja terus, tanpa me- mikirkan batasnya. Seperti ketika dikatakan bahwa di sungai banyak kepitingnya. Jangan kemudian langsung percaya tanpa menceburkan kaki ke sungai untuk membuktikan ada kepiting atau tidak. Kalau ada, menggigit tidak. Kalau menggigit tarik kaki itu pindah ke sungai yang lain yang belum tentu ada kepitingnya. Jangan karena anggapan di sungai itu banyak kepitingnya kemudian tidak usah memasukkan kaki. Dengan ilmu kita mengerahkan segala daya dan upaya, eksperimentasi laboratorium, mengerahkan pikiran-pikiran terbaik untuk menemukan jawaban yang kita cari. Kalau dengan ilmu tidak ketemu, apalagi dengan agama yang tidak pernah melakukan eksperimentasi seperti itu. Aneh sekali kalau ada orang mengatakan bahwa ilmu ada batasnya dan batasnya itu adalah agama. Berarti agama lebih tinggi dari ilmu. Menurut saya, anggapan itu tidak masuk akal. Sebab, agama tidak melakukan eksperimentasi apapun. Agama hanya berdasar pada doktrin, lantas bagaimana mau diandalkan. Jadi menurut saya terjadi paralelisasi. Jangan mencoba-coba mencam- puradukkan atau menjadikan ilmu dan agama sebagai tahap-tahap kebenaran. Menurut saya, sebaiknya paralel saja, berjalan sendiri-sendiri 603
Membela Kebebasan Beragama dan tahu batasnya masing-masing. Batas dalam arti wilayah. Begitu saja. Jangan mencoba menggabungkan ilmu pengetahuan dengan agama. Karena itu tidak akan ada gunanya. Yang terjadi pada akhirnya adalah apologetisme. Mungkin bisa terjadi dari dua belah pihak. Ada juga kalangan ilmuwan yang percaya pada pernyataan god of the gap, yakni ketika mereka sudah mentok lalu mengambil alternatif agama. Tapi jumlah ilmuwan seperti ini sedikit. Umumnya ilmuwan tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan istilah bahwa antara ilmu dan agama memakai jalurnya masing-masing. Saya kira ini istilah yang netral. Anda tadi menyinggung soal integrasi ilmu pengetahuan dan agama, bagaimana pandangan Anda soal islamisasi ilmu pengetahuan? Menurut saya, itu adalah cara pendekatan yang apologetik. Mereka yang mengatakan seperti itu bukanlah ilmuwan. Mereka adalah free rider. Dalam arti bahwa setelah para ilmuwan banting tulang, berdarah-darah, bekerja keras, mengabdikan seumur hidupnya untuk mencari kebenaran, tiba-tiba kemudian diklaim oleh kalangan agama sembari mengatakan bahwa temuan itu sudah ada di dalam kitab suci, atau dalam konteks Islam di dalam al-Quran. Mereka bicara seperti itu dari langgar mereka tanpa upaya ilmiah. Lantas bagaimana sebetulnya pertanggungjawaban etiknya? Charles Darwin pada usia 26 pergi ke Galapagos, dengan risiko terkena malaria dan sebagainya, untuk mengetahui kenapa hidup ini aneh sekali, mau tahu kenapa ada daging, bagaimana dan dari mana kehidupan ini. Dia mencatat temuan- temuannya berpuluh-puluh tahun. Namun setelah dia menulis buku, itupun dengan rendah hati, The Origin of Species, tiba-tiba kalangan agama meng- klaim bahwa ini sudah ada di al-Quran. Kenapa saya mengatakan rendah hati, karena di buku itu ia mengatakan ada missing link. Dari manakah asal- usul kita ini? Kalau dari monyet tapi ada yang putus, dan dia mengakui belum menemukan jawaban yang pasti. Begitupun juga teori Einstein diklaim sudah ada di dalam al-Quran, yakni konsep tentang ruang angkasa. Jadi kerangka besarnya saja yang diklaim kalangan agama. Sebetulnya itu hanyalah klaim kosong, dalam arti bahwa mereka tidak bisa memper- tanggungjawabkan pernyataan mereka. Yang ada dalam kitab suci garis besar sekali. Memang menakjubkan. Saya pribadi takjub. Tapi kita tidak boleh berhenti takjub, apalagi bangga hanya karena di kitab suci kita ada. 604
Hamid Basyaib Kalau memang betul-betul ingin mendapat kebenaran, kitab suci harus dipakai sebagai, katakanlah, mungkin salah satu inpirasi, bukan satu- satunya inspirasi. Sebagai inspirasi harus dicoba, dieksperimentasi seperti yang dilakukkan oleh kaum ilmuwan. Kalau hanya berhenti pada pernya- taan-pernyataan umum seperti itu, lantas apa gunanya. Itu sebabnya di dunia Islam, saya kira, walaupun al-Quran begitu banyak memberi hints, aba-aba, dan tanda tentang beberapa hasil temuan ilmuwan, tidak ada yang maju sedikitpun. Karena mereka berhenti pada kebanggaan yang sebetulnya untuk menutupi inferioritasnya berhadapan dengan kegairahan keilmuan orang lain. Orang lain tidak hanya berhenti di situ. Mereka kerja keras, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Sementara orang Islam dininabo- bokan hanya oleh pernyataan- pernyataan yang pada titik terten- tu tidak ada gunanya sama sekali, bahkan bisa menimbulkan keko- nyolan-kekonyolan. Seperti di Pakistan, misalnya, ada orang membuat reaktor nuklir, kalau tidak salah, berdasarkan ayat al- Quran. Ada juga yang mau meng- ukur kecepatan malaikat dan lain- lain. Implementasinya tidak bisa setelanjang itu, harus banyak stasiun antara. Kalau betul, katakanlah dia diilhami oleh al-Quran tentang kecepatan malaikat, persoalan pertama, kecepatan di al-Quran disebut dengan istilah yang bermacam-macam. Kecepatan itu tidak pernah satu, seperti disebutkan persamaan kecepatan malaikat sama dengan 5000 tahun, satu detik malaikat kecepatannya lebih dari 5000 tahun di dunia. Apakah kecepatannya 5000 kilometer perjam? Ada macam-macam penjelasan. Artinya, tidak bisa semudah itu, harus banyak antaranya. Oleh karenanya upaya macam itu tidak bisa memenuhi kualifikasi ilmiah. Afghanistan adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, di mana segelintir orang memaksakan kehendaknya, mengajak banyak orang kembali ke masa silam (penerapan syariat Islam), setelah itu tidak tahu lagi mau ke mana. Karena bagaimanapun kita yang hidup di masa kini tidak mungkin kembali lagi ke masa silam. Jadi, selama sikap kita masih apologetik seperti itu, hanya dengan bermodalkan satu-dua statemen, lalu kita mengatakan bahwa kitab suci kita lebih lengkap dan lebih dahulu, itu tak lain pernyataan kosong dan tidak berguna sama sekali. 605
Membela Kebebasan Beragama Setiap agama, terutama semit, bersifat eksesif dan ekspansif. Karena itulah ia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk masuk ke wilayah publik, termasuk ke ranah politik. Bagaimana Anda melihat persoalan ini? Pertama, dalam pemahaman saya, agama tidak dimaksudkan untuk menjawab semua hal. Ini harus disadari dulu dengan rendah hati. Sementara, kalangan agama terlalu yakin bahwa agama mampu menjawab semua hal. Kalaupun agama diyakini berasal dari luar sejarah, dia muncul dalam konteks kesejarahan tertentu. Ini kunci dasarnya. Ya, kita sepakat bahwa agama dari luar sejarah, dia dari Tuhan, dari wahyu. Tetapi, dia turun tidak dalam keadaan vakum. Ia turun dalam konteks geografi tertentu, terutama sosio-kultural, sosio-ekonomi dan sistem politik tertentu. Kemudian agama berada di tengah para pelakunya yang tak lain adalah manusia biasa, manusia yang berada di dalam lingkup budaya. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Karena itu, otomatis agama tidak akan bisa berlaku selamanya, sepanjang sejarah dan di semua tempat. Tapi dia berevolusi. Kristen, misalnya, telah berevolusi. 2000 tahun yang lalu Kristen turun di Kana'an, lantas bagaimana Anda mau menerapkan untuk orang di Kelapa Gading di abad dua puluh satu? Yang paling bisa diterapkan adalah prinsip-prinsip umumnya, seperti keadilan, kejujuran, dan sebagainya. Sebetulnya sebelum ada agama prinsip-prinsip umum tersebut sebe- narnya sudah dikenal oleh manusia. Agama datang hanya untuk mengga- risbawahi saja, mensistematiskannya. Karena penghormatan terhadap ibu, misalnya, tanpa agama orang sudah hormat. Apakah dulu ada ajaran agar orang memukuli ibunya? Komunitas pagan di Yunani, misalnya, yang tidak punya agama, tidak pernah ada cerita orang memukuli ibunya. Jadi agama datang untuk menggarisbawahi prinsip-prinsip umum tersebut. Bahkan ada anggapan bahwa agama juga mampu membajak moralitas. Jadi bukan sumber moralitas, sebaliknya agama juga penghancur moralitas. Contohnya kasus Ahmadiyah. Menurut moralitas sudah pasti salah me- mukuli orang, menghancurkan masjid orang, membakar rumah orang. Tetapi menurut agama hal tersebut dibenarkan. Itu yang saya maksud agama membajak moralitas. Jangan dengan gampang mengatakan bahwa sumber moralitas adalah agama. Satu segi memang bisa, tapi di sisi lain, pada level yang lebih dasar, dia justru menghancurkan moral, karena moral sudah ada sebelum manusia beragama. 606
Hamid Basyaib Kembali ke persoalan tadi, klaim-klaim bahwa agama mampu menja- wab semua hal tidak didasarkan pada pemahaman kesejarahan yang tepat. Misalnya, soal khilâfah. Saya berulang kali menyatakan, yang dimaksud khilâfah oleh para pengusungnya itu yang mana? Dalam sejarah Islam ada banyak kekhalifahan. Selain al-Khulafâ' al-Râsyidûn, ada Muawiyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Utsmaniyah yang memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Lantas, mana yang dimaksud khilâfah? Masing-masing rezim punya karakter berbeda. Tetapi, menurut saya, ada titik temunya, yaitu bahwa pada dasarnya wataknya sekular. Kecuali periode kecil pada masa al- Khulafâ' al-Râsyidûn yang 29 tahun lamanya. Muawiyah, misalnya, sangat sekular. Bagi mereka urusan agama sudah selesai, yang penting sekarang adalah membangun ekonomi, persis seperti Soeharto. Tidak heran jika kemudian Hadits palsu banyak beredar. Itu adalah bentuk perlawanan kaum ulama menghadapi pemimpin khilâfah yang berlaku seperti pre- man dan sekular. Mereka khawa- tir agama diremehkan. Dalam pandangan mereka, jika agama diremehkan maka ia bisa terkikis. Karena banyaknya Hadits palsu, kemudian keluar Hadits yang berbunyi: barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia masuk neraka. Itu adalah cara meredam banyaknya Hadits palsu. Dan, sebetulnya, Hadits ini pun palsu. Kenapa dia palsu? Jelas, ketika Nabi masih hidup, tanpa berkata seperti itu, tidak akan ada orang yang mencatut-catut namanya. Dan kalaupun ada, dianggap sebagai ekses kecil dalam sosial saja. Ini mencerminkan betapa banyak Hadits palsu yang dibuat atas dasar politik. Jadi sebetulnya kehadiran Hadits-Hadits palsu untuk merespon para sultan sekular yang mengatakan bahwa agama sudah beres dan tidak ada yang perlu ditambah lagi. Kalaupun ada yang perlu diurus, tak lain adalah kesejahteraan ekonomi. Dan itu mencapai titik puncaknya di masa Abbasiyah, di Baghdad. Pada masa Abbasiyah tidak ada ulama yang terkenal, tidak ada ahli fikih yang hebat. Kenapa? Karena agama dianggap sudah selesai. Yang muncul waktu itu adalah penyair hebat, seperti Abu Nawas, Sebagai ide sekularisme tetap valid, bahkan kalau kita boleh tambahkan, bagus sekali untuk kepentingan agama itu sendiri. Hanya di negara- negara sekularlah agama berkembang dengan sehat. Lihat di Amerika dan Eropa. Di negara-negara yang sangat religius, agamanya justru tidak sehat. 607
Membela Kebebasan Beragama filosof ataupun dokter pintar. Itu menunjukkan bahwa pentas kultural nasional waktu itu diisi oleh diskursus nonagama. Dari studi-studi mengenai masa itu, ada yang menyatakan bahwa waktu itu sudah ada 800 dokter bersertifikat, artinya sudah ada sistem manajemen screening kualifikasi medis sampai abad 11dan 12. Pabrik kertas sudah dibuat waktu itu. Memang berasal dari Cina, tapi dibuat di sana. Luar biasa hebatnya prestasi yang dicapai. Dan tidak ada agama di situ. Agama dianggap bagian yang integral saja. Seperti saya dengan Anda, tidak ditanyakan kamu salat atau tidak, kamu Islam atau bukan. Saya tidak tanya itu karena itu urusan Anda. Yang penting adalah bagaimana membangun bersama. Itulah yang terjadi di Baghdad, juga di Cordoba. Karena itu mereka mempunyai banyak waktu untuk menerjemahkan karya-karya dari luar, seperti karya-karya Plato. Lagi-lagi pertanyaan saya, siapa ulama yang besar di masa itu? Tidak ada. Al-Ghazali itu bukan ulama. Dia adalah dosen biasa yang mengajar filsafat, yang kemudian mengalami semacam spiritual enlightenment. Kemudian dia menulis al-Munqîzh min al-Dlalâl, dia merasa bahwa masa lalunya gelap. Artinya, selama kehidupan sebelumnya dia tidak berurusan dengan agama. Dia sibuk belajar filsafat Yunani. Pengakuan itu pun setelah dia tua. Dan ada kecongkakan di situ, yaitu seolah-olah dia sudah berhasil keluar dari kegelapan. Seolah-olah dia sudah sampai, padahal manusia tidak akan pernah sampai. Adapun kemudian banyak dikenal nama-nama ulama seperti sekarang ini, tak lain adalah hasil penelitian sarjana-sarjana orientalis, bukan oleh sarjana Muslim. Oleh sarjana orientalis ditemukan Hasan Basri, al-Thabari, dan lain sebagainya. Ibn Khaldun, yang hidup pada abad ke-14 M, bukanlah seorang ulama melainkan sejarawan. Ibn Taimiyah, mungkin ditemukan oleh Nicholson, mungkin oleh Montgomery Watt, Ignácz Goldziher, atau Joseph Schacht yang takjub bahwa zaman dulu ternyata ada ulama yang tampil. Dalam konteks ini, para orientalis melihat bahwa agama ingin berperan melalui ulama yang membahas hal yang bermacam- macam. Karena konteks waktu itu agama adalah diskursus pinggiran. Saya kira pola umumnya seperti itu. Karena itu kalau sekarang ada program atau ajakan menegakkan khilâfah, bagi saya, menggelikan sekali. Jangan-jangan mereka tidak tahu kekhilafahan di masa lalu itu seperti apa. Memang ada qâdlî sebagai hakim hukum positif, dan itu biasa saja. Seperti sekarang, di sini, adalah hakim yang mengerti hukum positif 608
Hamid Basyaib Belanda. Itu yang kemudian diangkat menjadi hakim. Tetapi yang ada di sana tidak hanya qâdlî, ada menteri keuangan yang profesor ekonomi, ada menteri urusan puisi, dan sebagainya. Jadi qâdlî dan hakim itu salah satu saja. Nah, itu yang menunjukkan bahwa sistemnya sekular, bukan dalam arti membenci agama, tetapi menempatkan agama dalam tempatnya yang tepat. Pemuka agamanya ada, hakimnya pun ada, tetapi tidak dominan. Mereka juga mengarang tafsir dan sebagainya, tetapi karya-karya mereka bukan karya yang dominan. Yang dominan waktu itu adalah novel, traktat filsafat, bukan agama. Saya ingin hal ini benar-benar dipahami. Misalnya, Ibn Ishak membuat biografi Nabi. Jadi, posisinya sebagai sejarawan, bukan seorang ulama. Lalu Ibn Hisyam, 100 tahun kemudian menyempurnakan biografi ini, dia pun disebut sebagai sejarawan, ilmuwan. Jadi, saya kira, sangat jelas bahwa himbauan untuk kembali ke khilâfah Islâmiyah, lagi-lagi, menggelikan sekali. Sederhananya, kalau saya hendak mengim-bau, coba dipelajari dulu yang benar, baru mengajak orang. Sebab kalau tidak begitu, jadi aneh dan menggelikan, dan bisa salah sasaran. Kebaikan yang mau dikejar, jangan-jangan malah keburukan yang datang, kalau kita menerima begitu saja tanpa menelitinya terlebih dahulu. Intinya, masyarakat sebagai satu organisme sosial yang hidup tentu berevolusi ke depan, orientasi hidupnya ke masa depan, bukan ke masa silam. Kalau orientasinya ke masa silam berarti melawan sunatullah. Orang yang hatinya tertambat pada masa lalu tidak mungkin maju. Manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat, selalu menuju masa depan. Mereka, saya menduga, mau menarik kita ke masa silam, dan itu akan sia-sia belaka. Contohnya, Afghanistan. Afghanistan adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, di mana segelintir orang memaksakan kehendaknya, mengajak banyak orang kembali ke masa silam (penerapan syariat Islam), setelah itu tidak tahu lagi mau ke mana. Karena bagaimanapun kita yang hidup di masa kini tidak mungkin kembali lagi ke masa silam. Penerapan membabi-buta khilâfah atau syariat Islam pada akhirnya akan mencabut hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi bukan- kah sekularisme, sebagaimana praktiknya di Turki dan Prancis, juga banyak melakukan hal yang sama, yaitu mengekang hak kebebasan dan keyakinan seseorang. Apa komentar Anda? 609
Membela Kebebasan Beragama Apakah di sana, di Turki dan Prancis, begitu? Saya kira tidak seperti itu. Bagaimana dengan larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah negeri di Prancis? Atau larangan memperlihatkan identitas keagamaan di depan publik dalam acara kenegaraan di Turki? Jadi begini, kita harus melihatnya secara berbeda-beda. Revolusi Prancis, sebagaimana saya nyatakan di awal, merupakan hasil evolusi panjang sampai masyarakat waktu itu bersepakat untuk membendung hal-hal yang berbau agama agar jangan masuk ke ruang publik. Konsensus itu pun tidak hanya berlaku untuk umat Islam, tapi semuanya. Menurut polling, saat warga Prancis ribut soal jilbab, warga Muslim Prancis yang setuju jilbab hanya 14%. Generasi awal warga Muslim yang tinggal Prancis juga tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Tapi generasi kedua, ketiga, dan seterusnya sudah memahami kesepakatan tersebut. Karena itu mereka tidak keberatan. Sementara itu, hukum ini pun tidak bisa dihapus, karena konstitusinya memang menyatakan seperti itu. Bukankah dalam Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan mengekspresikan keyakinan agama merupakan derogable rights? Apakah dilarang? Seperti larangan memakai jilbab? Tetapi kalau di tempat umum kan tidak dilarang. Yang dilarang adalah memakai simbol-simbol agama di sekolah negeri. Hal yang sama juga diberlakukan bagi pemeluk Yahudi, Katolik, dan Protestan. Mereka dilarang memakai simbol-simbol keagamaan mereka. Kalau mau diubah, ubah dulu konstitusinya. Jadi ini hanya menjalankan amanat undang- undang dan konstitusi. Kemudian di Turki. Turki memang terkadang eksesif. Itu sebabnya, bagi saya, Turki itu negara antiagama, bukan sekular tapi Kemalis. Tapi itu juga harus dipahami berdasarkan perspektif sejarahnya yang panjang, sampai kemudian lahir Republik Turki modern. Pengalaman kaum nasionalis yang dipimpin oleh Mustafa Kemal pahit sekali. Bayangkan kekuasaan mereka 610
Hamid Basyaib yang begitu besar hingga Austria dalam sekejap runtuh. Mereka tentu saja sangat terpukul jiwanya. What's wrong with us? Begitu runtuh, berdasarkan kajian yang begitu lama dan mendalam, Kemal menyimpulkan bahwa persoalannya adalah agama. Dalam arti bahwa agama dipraktikkan secara keliru. Sebagaimana pernah dikatakan Soekarno, seringkali Islam yang dipraktikkan adalah abunya, bukan apinya. Ungkapan ini sebenarnya berasal dari buku Amir Ali, Api Islam. Itu dasarnya. Sebagai contoh, waktu itu orang komunitas Yahudi sudah memiliki surat kabar, majalah, dan buku-buku. Begitupun Kristen, meskipun tidak memiliki media regular, mereka telah memiliki buku-buku. Se- mentara para ulama Islam me- ngatakan bahwa mesin cetak haram. Ada analisis yang bagus dari Bernard Lewis, kenapa Turki bisa jatuh dengan mudah adalah karena mereka terlalu terikat pada sim- bol-simbol. Misalnya, pakaian perang mereka tidak sederhana dan terlalu berat, yang menyebabkan mereka tidak gesit, sehingga kalah perang. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa pakaian perangnya harus diubah, karena kurang ringkas dan membuat tentara tidak bisa gesit. Sementara pakaian tentara Barat, seperti tentara Jerman, rapi dan ringkas, sehingga mereka lincah. Yang tidak boleh adalah perda yang jelas-jelas berlawanan dengan konstitusi. Ini yang harus ditinjau terus dengan judicial review. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani membatalkan peraturan-peraturan apapun yang bertentangan dengan konstitusi. Peraturan tertentu yang melanggar peraturan yang lebih tinggi harus batal demi hukum. Jadi mereka, para pemimpin Turki sebelum Kemal, sultan-sultannya yang terakhir, sudah memikirkan masalah ini. Akhirnya oleh Kemal, ketika ada momentumnya, dimaksimalkan. Setelah mereka kalah kemudian membuat perjanjian, dan mereka sepakat untuk membatasi kekuasaan hanya di wilayah Turki dan membuat lembaran sejarah Turki yang baru sama sekali. Oleh karena itu, mereka alergi terhadap agama. Karena dalam hitungan mereka, agama menjadi faktor penyumbang yang signifikan dalam keruntuhan kekaisaran Utsmani. Di masa lalu agama memang menjadi tenaga yang kuat, tetapi dunia telah berubah. Orang-orangnya yang dulu ditaklukan dengan gampang, dengan spirit agama, belakangan mengem- 611
Membela Kebebasan Beragama bangkan diri dan tidak lama kemudian menggulung balik. Jadi intinya, "baju" kemarin tidak bisa dipakai lagi hari ini. Jadi kira-kira seperti ini. Ini yang kemudian sekularisme di Turki dianggap eksesif. Namun ini bisa dikritik. Jangan segan-segan untuk mengkritik yang eksesif seperti ini. Tetapi, tanpa menghancurkan bangunan besarnya, sebagai ide. Sebagai ide sekularisme tetap valid, bahkan kalau kita boleh tambah- kan, bagus sekali untuk kepentingan agama itu sendiri. Hanya di negara- negara sekularlah agama berkembang dengan sehat. Lihat di Amerika dan Eropa. Di negara-negara yang sangat religius, agamanya justru tidak sehat. Kita bisa lihat di Arab Saudi atau Iran, misalnya. Apakah di Arab Saudi ada gereja? Tidak ada. Kenapa orang tidak boleh mengekspresikan agamanya? Lagi-lagi, kembali lagi pada soal moralitas dan agama. Menurut moralitas jelas salah melarang orang mengekspresikan keyakinan agamanya. Tetapi, sebaliknya, menurut agama boleh, bahkan harus ditindas, harus diredam potensi kebangunannya. Jangankan Kristen, Syi'ah saja tidak boleh di Arab Saudi, sebagaimana Sunni tidak boleh di Iran. Itu semua, menurut moralitas, that's totally wrong, tapi menurut agama dibenarkan. Kira-kira Indonesia bisa mencontoh model sekularisme negara mana? Karena harus diakui bahwa ada paradoks dalam konstitusi negara kita. Pada satu sisi terkesan sekular, tapi di sisi lain restriktif terhadap hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara umum kerangka negara kita jelas sangat sekular. Itu tidak bisa dibantah. Dasarnya adalah Pancasila. Jelas sekali ada perdebatan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis di Konstituante. Itu dulu yang harus dipegang. Selain itu, turunannya pun jelas sekali meski tanpa disebut sekular. Kita sering sekali anti dengan istilah-istilah yang sebetulnya tidak kita pahami, atau sebaliknya menyukai istilah-istilah yang kita tidak pahami, seperti khilâfah. Jadi kerangka umumnya seperti itu. Bahwa dalam praktiknya di sana- sini ada kesan paradoks, harus kita akui. Tapi itu adalah bagian dari per- tumbuhan sejarah bangsa kita. Ada banyak contohnya, misalnya acara Nuzûl al-Qur'ân, Isra Mi'raj harus ada di Istana Negara dan harus dihadiri presiden. 612
Hamid Basyaib Hal semacam ini adalah konvensi, tidak ada dalam konstitusi, tapi juga tidak melanggar. Ada juga Departemen Agama yang mengurusi agama orang. Tetapi wataknya juga tetap sekular, sebab Depag mempraktikkan "seku- larisme dalam arti yang lain", di mana yang dipedulikan hanya masalah- masalah yang ada duitnya, misalnya haji dimonopoli. Apakah Depag mengurusi orang salat? Tidak. Paling-paling sifatnya hanya himbauan. Tapi secara umum Depag tidak dibe- narkan mengurusi agama. Semangat besar al-Quran adalah Negara kita dibangun atas da- sar kompromi. Lagi-lagi ini harus dilihat dalam perspektif sejarah- nya, bagaimana bisa muncul kom- promi perihal apakah negara ini dibangun atas dasar Islam atau tidak. Yang setuju dengan dasar Islam akhirnya mundur, tapi me- minta konsesi. Lalu dibentuklah Departemen Agama. Di sana juga ada tawar-menawar, karena negara kita terdiri dari beragam suku dan agama, lalu dibentuk direktorat jenderalnya atau dirjen-dirjen untuk masing-masing agama. Jadi semuanya adalah hasil dari kompormi. Dan ini berjalan terus sampai sekarang. Tapi, menurut saya, kerangka besarnya sekular, yaitu Pancasila. individualisme, jelas sekali: Anda sendiri yang bertanggung jawab pada Tuhanmu di akhirat kelak, semuanya tidak bisa menjawab kecuali organ- organ tubuh-mu, sehingga tidak ada kemungkinan untuk berbohong dan ditolong orang lain. Syafaat Nabi dan lain sebagainya adalah soal belakangan. Tapi bahwa kita bertangung jawab atas diri sendiri adalah sesuatu yang gamblang dan jelas. Belakangan ini, di beberapa daerah, muncul perda-perda yang kental degan syariat Islam, meskipun tidak disebut secara langsung sebagai perda syariah. Namun yang mengejutkan perda-perda ini sebagian besar diusung oleh partai-partai sekular, seperti PDIP dan Golkar. Bukankah munculnya perda- perda tersebut bertentangan dengan konstitusi? Itulah yang disebut gejala creeping syariaization, pengsyariahan secara penggerogotan. Jadi payung di atasnya sekular, tapi digerogoti dari bawah. Hal tersebut, dari satu segi, mencerminkan kekalahan kaum islamis di level nasional, karena tidak bisa mengubah konstitusi, kemudian mereka 613
Membela Kebebasan Beragama bergerilya politik di daerah. Itu faktanya. Apakah hal itu dibenarkan? Harus diuji dulu, harus ada judicial review. Kita pun harus cermat. Sebagian perda-perda itu tidak berlawanan dengan konstitusi, walaupun memakai kerangka syariah. Misalnya aturan larangan judi, minuman keras, dan lain-lain memang ada di dalam hukum positif kita. Saya menduga umat Islam hanya kurang suka dengan hukum sekular, jadi harus selalu dengan motivasi agama. Kalau kamu menentang judi atas dasar sosial, tidak ada pahalanya. Tapi kalau melarang judi karena memang dilarang Allah, ada pahalanya. Karena dalam Islam ada kaidah innamâ al- a'mâlu bi al-nîyât. Oleh karena itu, harus pakai niat yang jelas. Kalau niatnya sekular percuma, di akhirat nanti tidak akan dapat pahala. Ini saya anggap sebagai bentuk pubertas religius. Dan, menurut saya, hal ini boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah perda yang jelas-jelas berlawanan dengan konstitusi. Ini yang harus ditinjau terus dengan judicial review. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani membatalkan peraturan-peraturan apapun yang bertentangan dengan konstitusi. Peraturan tertentu yang melanggar peraturan yang lebih tinggi harus batal demi hukum. Hanya saja setelah reformasi, euforianya belum selesai. Itu juga adalah bagian dari persepsi ketertindasan umat Islam, yang sebetulnya tidak sepenuhnya tertindas di masa Orde Baru (Orba). Apanya yang tertindas di masa Orba? Bagaimana mengatakan tertindas sementara Soeharto membuat program Amal Bakti Muslim Pancasila dengan mendirikan 1.000 masjid, ia selalu hadir dalam peringatan Nuzûl al-Qur'ân, dan lain sebagainya. Yang ditindas adalah kelompok Islam ekstrem, yang mengatasnamakan keislaman secara kese- luruhan. Jadi yang dibabat adalah kelompok Muslim yang ekstrem dan radikal, yang melanggar hukum. Sementara kelompok Islam lain tidak dapat masalah. Setiap ada musyawarah nasional, baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah, Soeharto selalu datang. Semua organisasi kema- syarakatan Islam yang melakukan konferensi selalu dibantu oleh pemerintah. Misalnya, pada Muktamar NU 1984 di Situbondo, ketika Gus Dur terpilih, ABRI dikerahkan. Jadi, ketertindasan Islam itu soal persepsi. Karena itu, kelompok-kelompok yang berusaha mempromosikan perda syariah adalah kelompok-kelompok semacam itu. Yang perlu kita sesalkan adalah adanya kelompok-kelompok sekular, sebagaimana tadi Anda sebut, yang ikut dalam gelombang ini tanpa melihat latar belakang dan besarnya dukungan. Bila mereka mencermati hasil survei-survei, masyarakat tidak 614
Hamid Basyaib akan dukung. Karena survei-survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, meyakinkan kita bahwa pendukung syariat Islam itu sebenarnya sedikit. Tapi meski mereka sedikit, mereka aktif menyuarakan isu penerapan syariat Islam. Itu juga disebabkan latar belakang orang-orang partai sekular yang mempunyai persepsi bahwa agama itu suci, sehingga mereka tidak berani menentang secara gamblang. Sebagian masyarakat yang tidak setuju pun tidak mau aktif menyuarakan penolakan mereka terhadap ide penerapan syariat Islam, sehingga yang aktif hanyalah mereka yang mendukung penerapan syariat Islam. Ini yang kemudian ditangkap oleh elemen-elemen sekular di parlemen dan dianggap sebagai representasi dari umat Islam. Ini adalah data yang ditemukan melalui survei-survei publik. Yang ingin saya katakan dan tekankan bahwa agama seharusnya dipandang sebagai salah satu bidang kehidupan saja, bukan satu-satunya atau yang terpenting. Kecenderungan ini bukan hanya pada Islam saja, tetapi juga terjadi di seluruh dunia bahwa agama dianggap sebagai sesuatu yang suci. Anggapan ini muncul dari kepercayaan bahwa karena Tuhan itu suci maka segala sesuatu yang terkait dengan Tuhan suci pula. Itu dasar yang, menurut saya, sangat keliru. Karenanya, kembali ke Cak Nur, ia sebenarnya mau menegaskan bahwa yang absolut dan sakral itu hanya Tuhan. Sementara yang lainnnya itu tidak suci, termasuk agama, pemuka agama, dan institusi-institusi agama. Bagaimana mungkin mereka dianggap suci kalau mereka adalah manusia biasa yang punya kepentingan? Namun demikian, susah sekali untuk menyadarkan orang bahwa kalau Tuhan itu suci, bukan berarti semua yang terkait dengan agama kemudian menjadi suci pula. Baik yayasannya, koperasinya, atau institusi-institusi lainnya. Semua itu tidak suci. Apakah karena koperasinya memakai nama Al-Hikmah kemudian jadi suci? Tentu saja tidak. Ia sama saja dengan Carrefour atau Hero. Masjidnya juga tidak suci. Karena uang yang digunakan untuk membangunnya ada yang berasal dari uang dagang yang juga mengandung syubhat dan sebagainya. Berdasarkan dari anggapan seperti inilah (kesucian agama) kemudian banyak orang yang tidak berani menentang, termasuk dari elite-elite partai sekular. Inilah yang kemudian menjadi peluang besar untuk dimanipulasi oleh para petualang yang mengatasnamakan agama. Bahkan pemerintah sendiri - dengan merujuk UU No.1/PNPS/1965 serta SKB dua menteri yang kemudian berganti Peraturan Bersama tentang pendirian 615
Membela Kebebasan Beragama rumah ibadah - mangkir dari tugas generiknya dalam melindungi dan mempro- mosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagaimana komentar Anda? Saya ingin kembali mencurigai yang seperti ini. Yang namanya peme- rintah atau negara akhirnya adalah kumpulan individu: ada pejabatnya, ada menterinya. Sebagai individu mereka juga tidak terlepas dari nilai-nilai. Yang saya curigai, mereka juga men-share nilai-nilai konservatif, dalam arti meme- luk ortodoksi, konservatisme. Dengan begitu, para elite politik atau pejabat kita juga masih menghitung-hitung pahala dan dosa, sama seperti rakyatnya. Karena itu seorang menteri agama yang menganut agama Islam cen- derung menganut konservatisme dan ortodoksi, sehingga dalam konteks ini dia bias. Pertama-tama dia muncul bukan sebagai pejabat negara, tetapi sebagai Muslim dari kelompok tertentu yang mainstream. Karenanya, menurut keyakinan mereka, Ahmadiyah itu salah. Ketua MPR begitu juga, karena dia Muhammadiyah. Hidayat Nur Wahid beranggapan bahwa menurut ideologi Muhammadiyah, Ahmadiyah salah. Sedangkan peran dia sebagai ketua MPR nomor dua. Ini yang saya juga tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saya kira yang kita perlukan adalah pejabat-pejabat yang sekular, sehingga benar-benar bisa netral. Bagaimana kita bisa berharap pada mereka kalau pertama- tama mereka memajukan akidah pribadinya, baru yang kedua kewajiban kenegaraannya. Kalau bukan itu apa penjelasannya? Bagaimana, misalnya, seorang ketua MPR mengatakan bubarkan saja Ahmadiyah. Belakangan perampasan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan persis praktik inkuisisi pada Abad Pertengahan. Negara melalui Bakorpakem yang terdiri dari Polisi, Kejaksaan Agung, dan Departemen Agama melarang al-Qiyadah al-Islamiyah, mungkin juga, tinggal tunggu waktu, Ahmadiyah. Ya, itu yang tadi saya khawatirkan. Bakorpakem dan lain-lain itu akhir- nya adalah kumpulan individu-individu. Tetapi, celakanya, dalam hal ini, mereka merupakan individu yang mempunyai kekuasaan. Sehingga yang terjadi, sebagaimana juga di Eropa, dalam derajat tertentu, tidak maksimum atau malah ekstrem - seperti pastur atau uskup di Eropa, tetapi mereka menggantikan dalam kadarnya sendiri, karena keyakinan subyektif religius mereka. Jaksa, misalnya, agamanya mungkin Islam, mungkin orang NU atau 616
Hamid Basyaib Muhammadiyah, yang dididik sejak kecil bahwa nabi yang terakhir itu adalah Muhammad. Lantas ketika berhadapan dengan kelompok seperti Ahmadiyah, yang muncul pertama kali adalah dia sebagai Muslim mainstream, bukan dia sebagai jaksa. Kemudian mereka berkumpul dengan orang Bakorpakem melakukan inkuisisi. Ini yang sulit sekali untuk menjelaskannya. Bisakah disimpulkan bahwa karena negara lemah, kemudian banyak muncul kekerasan? Ada gejala seperti itu, tetapi tidak seekstrem yang dikeluhkan oleh para aktivis agama. Saya kebe- ratan dengan ekstremisasi analisis mereka. Menurut saya, analisis mereka terlalu jauh. Sebab, yang terjadi tidak separah itu. Meski- pun, memang, ada gejala seperti itu, karena, sebagaimana tadi saya katakan, persoalan dasarnya adalah akidah para pejabat negara. Liberalisme bertolak dari paham tentang kebebasan. Lagi-lagi ini sangat alamiah dan sesuatu yang tidak dapat dibantah bahwa manusia sebagai individu bebas. Bagaimana membantahnya? Dia lahir sendiri dari orang tuanya, lalu ada kapasitas- kapasitas mental yang sudah ada dalam dirinya; punya naluri untuk survive; berkehendak menyelamatkan diri sendiri sebelum orang lain. Di sisi lain, wartawan juga se- perti itu. Belum tentu wartawan atau media punya garis kebijakan tertentu soal kebebasan beragama. Warta- wannya mungkin anak HMI, IPNU, PMII atau yang lain, yang sejak kecil telah diberi pemahaman bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Kemudian laporan mereka pun bias, karena keyakinan individualnya yang mencuat. Adapun bahwa kemudian negara disebut lemah, menurut saya, belum sejauh itu. Yang patut kita sesalkan adalah kurang tegasnya negara. Tapi untuk jangka panjang dan secara keseluruhan, masih jauh sekali para promotor syariah mencapai tujuan mereka. Karena masih ada tentara. TNI, menurut saya, masih tawar-menawar. Dan jangan lupa ada banyak pejabat- pejabat kita yang sebenarnya tidak mendukung ide penerapan syariat Islam. Secara sporadik memang harus dilawan terus, tapi tidak harus reaktif. Sikap seperti itu lebih baik agar para pejabat dan jajaran pemerintahan memperoleh kesan bahwa pengusung syariat Islam itu kecil. Kalau reaksi kita berlebihan, mereka senang. Jadi kita remehkan saja. 617
Membela Kebebasan Beragama Dalam konteks kebebasan berpendapat, berpikir, berekspresi, dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, sangat relevan jika kita berbicara mengenai liberalisme. Bagaimana Anda memahami liberalisme, dan bagaimana ia mesti dipahami dalam konteks Indonesia saat ini? Pertama-tama, liberalisme bertolak dari paham tentang kebebasan. Lagi-lagi ini sangat alamiah dan sesuatu yang tidak dapat dibantah bahwa manusia sebagai individu bebas. Bagaimana membantahnya? Dia lahir sendiri dari orang tuanya, lalu ada kapasitas-kapasitas mental yang sudah ada dalam dirinya; punya naluri untuk survive; berkehendak menyela- matkan diri sendiri sebelum orang lain. Mengikuti Adam Smith, kalau ada kebakaran di daerah Anda atau ada peristiwa kematian 200 orang di Meksiko, dan pada saat yang sama kelingking Anda bengkak, yang Anda pikirkan pertama kali tentu kelingking yang bengkak. Kaki kita yang sakit karena menginjak paku lebih penting ketimbang orang mati di luar sana. Siapa yang bisa bantah itu? Itu contoh-contoh yang gamblang bahwa manusia cenderung mementingkan kepentingannya sendiri. Justru karena demikian malah bagus. Ketika kepentingan-kepentingan pribadi ini dalam konteks sosial kemudian bertemu, maka terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Kalau saya menjual kue, saya mencari untung, bukan memikirkan supaya Anda memakan kue yang enak. Saya mencari untung makanya saya harus membuat kue yang enak, supaya laku, bukan agar membuat Anda bahagia. Bahwa kemudian ada minat untuk itu (membahagiakan orang lain), soal lain. Yang pasti saya ingin untung dan untungnya untuk keluarga sendiri. Itu jelas sekali. Jadi yang perlu ditanamkan adalah pemahaman seperti itu. Orang itu bebas dan punya kepentingannya sendiri. Hal ini harus dirawat dalam konteks negara. Dan, negara juga harus memberi peluang bagi setiap orang untuk mengejar kapasitas mereka secara maksimum, yang batas kebebasan- nya kita belum tahu. Jadi tugas negara hanya memfasilitasi. Jangan khawatir bahwa nanti kebebasan itu akan eksesif karena yang dijamin oleh negara bukan hanya satu orang tapi berjuta-juta orang. Jadi, sekali lagi, jangan khawatir. Karena adanya kepentingan yang bermacam- macam inilah kemudian terjadi kompromi. Apa yang dapat memperte- mukan kepentingan-kepentingan yang berbeda itu? Seperti yang di- 618
Hamid Basyaib rumuskan oleh John Stuart Mill, bahwa batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain. Di situlah kemudian ada hukum sebagai perangkat- nya. Jadi semuanya diatur. Anda bebas, tetapi kalau merampas kebebasan orang lain akan berhadapan dengan hukum, apabila menghancurkan rumah orang lain ada hukumnya. Sebab, tetanggamu punya hak untuk hidup aman. Jadi, jangan kau ganggu. Karenanya sangat mengherankan mengapa paham yang begitu gamblang, alamiah, dan tidak bisa dibantah ini ditentang, bahkan diharam- kan oleh MUI, apalagi dalam konteks Islam. Menurut saya, semangat besar al-Quran adalah individualisme, jelas sekali: Anda sendiri yang bertanggung jawab pada Tuhanmu di akhirat kelak, semuanya tidak bisa menjawab kecuali organ-organ tubuhmu, sehingga tidak ada kemungkinan untuk berbohong dan ditolong orang lain. Syafaat Nabi dan lain sebagainya adalah soal belakang- an. Tapi bahwa kita bertangung jawab atas diri sendiri adalah se- suatu yang gamblang dan jelas. Itu Islam. Hebat sekali. Bagaimana tidak, manusia sebagai individu dipredikasi sebagai khalîfah fî al-ardl. Jangan mencoba menggabungkan ilmu pengetahuan dengan agama. Karena itu tidak akan ada gunanya. Yang terjadi pada akhirnya adalah apologetisme. Sementara pengertian liberalisme, jika dikaitkan dengan paham filsafat Barat yang muncul di Eropa klasik, bisa didiskusikan lagi. Tapi secara alamiah, bagi saya, sama. Itu pada tataran teoretisnya. Di dalam praktiknya, seperti yang dikatakan Milton Friedman, orang yang sering berkoar-koar demi kepentingan publik atau dengan melan- daskan kepentingannya pada kepentingan umum, biasanya berakhir dengan merugikan publik dan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, orang yang didorong oleh semangat individualistik sering berakhir pada kemaslahatan orang banyak. Bill Gates, misalnya, tidak pernah berpikir bagi orang lain. Dia, pada usia 19 tahun, membuat software kemudian mendirikan Microsoft, apakah manfaatnya hanya untuk Bill Gates seorang? Beratus-ratus juta orang diuntungkan. Kita, meskipun hanya dipojok dunia, bisa berselancar ke mana-mana gara-gara dia. Kalau tidak ada dia, atau kalau dia tidak memikirkan kepentingan pribadinya, bagaimana kita bisa mendapat Microsoft. Itu contoh-contoh ekstrem. 619
Membela Kebebasan Beragama Tuan Toyota, misalnya, dulu dibakar oleh nafsu untuk membuat mobil, tapi sekarang siapa yang pakai? Berjuta-juta orang dimudahkan dengan adanya program itu. Demikian juga Boing dan lain sebagainya. Bahkan nabi sendiri adalah kerja individual. Demikian juga ilmuwan, seperti Thomas Alfa Edison, James Watt, dan lain-lain. Mereka semua bekerja secara individual. Mungkin kalau ditanya apakah mereka memikirkan masyarakat, mungkin jawabannya belum tentu. Pun jika ada motivasi untuk masyarakat, tetap ada motif atau passion individunya. Bagaimana dengan anggapan kelompok konservatif tentang permissiveness liberalisme yang diidentikkan dengan pornografi, seks bebas, dan sebagainya? Bahkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan banyak kalangan antikapi- talisme, misalnya, melihat bahwa pangkal kemiskinan adalah liberalisme dalam ekonomi? Anggapan seperti itu, bagi saya, satu kesalahan fatal dan anggapan yang aneh sekali. Saya tidak mengerti dengan cara berpikir mereka. Apa yang mereka maksud dengan pronografi, seks bebas, dan telanjang- telanjangan? Baiklah, pertama soal permissiveness. Mereka perlu tahu di negara-negara Barat pun hal seperti itu juga dikeluhkan. Dalam pikiran mereka (umat Islam), orang Barat semua suka dengan telanjang-telanjangan atau pornografi. Justru karena dikeluhkan oleh masyarakat Barat sendiri, kemudian dicapai kebijakan kanalisasi dan lokalisasi. Karena, lagi-lagi, itu tidak bisa dibantah, dan itu hak semua orang untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Ini fakta kehidupan. Tetapi kalau kemudian orang sembarangan menyalurkan hasrat seksualnya di terminal, di warung makan, ini bisa disebut masyarakat gila. Lantas diatur. Di Belanda eksperimennya lebih jauh, ada satu distrik yang membuat aturan seperti itu. Di luar daerah tersebut orang tidak akan berani. Artinya, di tempat lain beres semua. Itu dibuat, pertama, karena mereka merasa risih; kedua, apakah semua orang isi otaknya seks semata? Tentu tidak. Jadi itu mungkin pesan yang salah, yang tidak mencerminkan masyarakat Barat sebenarnya. Jadi harus disadari bahwa semua kecenderungan seperti itu ada pada setiap manusia. Kalau terkait dengan kehidupan publik, maka dikompro- mikan, dicari jalan terbaik tanpa menimbulkan guncangan dan keresahan 620
Hamid Basyaib di antara masyarakat. Ini jauh lebih baik ketimbang di negara-negara yang hipokrit, di mana kekerasan terjadi di berbagai ruang, di rumah, dalam bus dan sebagainya, dan itu tanpa kontrol. Tentang ekonomi. Bagi saya, adalah analisis yang menggampangkan jika mengatakan bahwa ekonomi liberal telah gagal dan solusinya adalah syariat Islam atau sistem ekonomi Islam dan sebagainya. Dalam hidup ini orang berbeda-beda. Dan, itulah yang menjadi faktor dasarnya, yaitu bahwa manusia berbeda-beda dan tidak mungkin disamakan. Baik secara keluarga atau personal memang berbeda-beda. Sejarahnya, secara keseluruhan, sebagai bangsa juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, kalau ada yang miskin, itu alamiah, karena orangnya berbeda-beda. Ketika ada seribu orang dan yang lima puluh orang kreatif, sehingga mungkin lebih maju meninggalkan yang 950, jangan kemudian yang lima puluh orang dihukum hanya karena mereka lebih maju, lebih kreatif, lebih pintar, dan lebih keras kerjanya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan yang 950 orang ini agar seperti yang lima puluh. Jangan lantas menarik yang 50 supaya sama lagi. Sama halnya dengan negara. Kita tidak bisa meminta Inggris untuk jangan terlalu maju, agar terbelakang sedikit. Bagaimana logikanya? Mereka sudah menata sistem pendidikannya dengan benar, mereka kerja keras, termasuk memang dengan mengkoloni bangsa-bangsa lain. Itu adalah kesalahan mereka di masa lalu dan mereka sudah meminta maaf. Dan kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan mereka. Untuk kasus Inggris, mereka menghimpun negara-negara bekas koloninya dengan nama Commonwealth, negara-negara persemakmuran. Itu adalah bentuk mereka menyatakan diri bersalah. Di dalamnya ada Pakistan, Malaysia, dan beberapa negara lain. Mereka umumnya maju. Kita saja, Indonesia, yang sial karena dijajah oleh Belanda. Prancis juga melakukan hal serupa sebagaimana Inggris. Mereka masih menjalin hubungan dengan Tunisia, Maroko, Libya, dan Aljazair. Di negara-negara tersebut berdiri sekolah-sekolah milik Prancis dan warganya juga dipersilakan untuk sekolah ke Prancis. Hal semacam ini sudah dilakukan sejak 1960-70-an. Kalau kita terus menyalahkan mereka, sama halnya dengan orang Yahudi terus merengek bahwa 6 juta orang Yahudi dibunuh. Jerman sudah minta maaf dan mengaku salah. Jadi satu-satunya jalan adalah mengejar mereka. Secara individu, misal- nya, kalau penghasilan saya 10 juta dan Anda 1 juta, tidak mungkin peng- hasilan saya diturunkan menjadi 1 juta, yang ada seharusnya adalah Anda 621
Membela Kebebasan Beragama mengejar saya. Mungkin ketika Anda sampai 10 juta, boleh jadi saya sudah lebih. Kalau tidak begitu bagaimana? Moralnya di mana kalau saya dihukum karena kepintaran saya. Apakah Bill Gates harus kita hukum karena dia terlalu pintar? Tentu tidak bisa seperti itu. Atau kita juga tidak bisa melarang orang lain untuk membuat teknologi yang bagus. Bagaimana cara berpikirnya? Tapi kelompok yang menentang ekonomi liberal menilai ketimpangan tersebut karena start-nya berbeda. Siapa yang mengatur start-nya? Itu alamiah. Bagaimana kita mengatur start-nya? Contoh sederhana, misalnya Anda dari desa dan saya dari kota, kita berbeda. Tapi apa salah saya jika saya yang lahir di kota sudah menikmati listrik, ada tv, kulkas, gramophone, dan keluarga saya, misalnya, berorientasi ke Barat. Dan saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan di tempat tertentu. Artinya, affirmative action itu sendiri bertolak belakang dengan ide liberalisme? Ya, secara in principal salah. Hanya saja kita harus realistis dengan menganggapnya sebagai kebijakan darurat, jangan dianggap luhur pada dirinya. Tidak bisa orang maju dengan subsidi, dengan penganakemasan. Sebagai individu tidak bisa, sebagai komunitas apalagi. Jadi kebenaran itu sendiri tidak tunggal. Kenapa kita harus terpaku pada satu kebaikan saja. Banyak yang bisa kita pilih. Kita lihat Malaysia. Mahatir ketika mau turun pada 2003, setelah 25 tahun memimpin, mengakui bahwa dia gagal. Mungkin yang terangkat hanya 25%. Bahkan dari segi lain dia melanggar HAM. Coba Anda bayangkan, orang Cina, misalnya, di Malaysia "dihalang-halangi" hanya karena dia lahir sebagai Cina. Dari mana dasar kebenarannya? Dia lahir tanpa meminta menjadi Cina, lalu setelah lahir matanya sipit, karena itu tidak boleh mendapat kredit bank. Di mana dasar moralnya? Makanya di Malaysia masyarakat keturunan India mulai bergejolak. Padahal hanya karena mereka berkulit hitam, dan mereka tidak pernah meminta agar kulit mereka seperti ini, kemudian dilarang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana dasar moralnya? Di sini ada yang disebut semangat zaman. 300 tahun yang lalu memang ada perlakuan diskriminatif macam itu. Sekarang kesadaran manusia sudah 622
Hamid Basyaib tumbuh bahwa itu adalah hal yang keliru. Jadi kesadaran tentang kemanu- siaan 300 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Sekarang kita tidak mungkin lagi melecehkan perempuan. 30 tahun yang lalu kita masih bisa siul-siul kepada perempuan sembarangan. Namun sekarang kita sudah malu pada diri sendiri. Artinya, mulai tumbuh kesadaran baru. Barangkali seorang petani di desa masih seperti itu. Tapi meski kita berasal dari mereka, karena pendidikan, kita tidak akan berani lagi macam-macam dengan perempuan. Itu contoh-contoh di mana mental seseorang berevolusi, bukan hanya fisiknya. Apakah Anda melihat adanya tren menaik ketertarikan negara-negara Muslim terhadap demokrasi? Pasti saya secara pribadi menganggap Saya melihat justru tren seba- liknya. Yang terjadi adalah karena mereka dikoloni oleh negara- negara Barat, justru mereka ingin menjauhi. Kalaupun ingin meng- adopsi, mungkin elemen-elemen sosialistik dari negara-negara penjajah. Misalnya, Hatta yang sekolah di Belanda, yang dikem- bangkan adalah koperasi. Juga Natsir, yang mengambil sosialis- me Arab, sementara dia menen- tang sosialisme Barat yang, menurutnya, dibawa oleh liberalisme. Tetapi di sisi lain, mereka tidak punya nomenklatur atau perbendaharaan kata di luar sistem Barat untuk membentuk sebuah negara modern. Oleh karenanya, dibuatlah sistem presidensial-parlementer. Di situ mereka meniru. Para pemimpin waktu itu mencari titik temu yang bisa diterapkan, tetapi pasti tidak secara keseluruhan. India juga begitu, sosialis. Baru tumbuh kesadaran menjadi demokratis 15 tahun belakangan ini. Setelah itu mereka menjelma menjadi naga baru ekonomi di Asia. Demikian juga Cina. bahwa Islam paling benar. Tapi ini anggapan subyektif saya sebagai penganutnya. Karena itu tidak mungkin memaksakan keyakinan subyektif saya kepada orang lain. Itu masalahnya, sebab melanggar HAM. Pemaksaan suatu keyakinan tidak menghargai perbedaan yang paling elementer. Jadi sangat jelas bahwa mereka menjauh untuk alasan-alasan keseja- rahan yang bisa dimengerti. Logikanya adalah bagaimana mungkin mereka meniru musuh sendiri. Sekalipun ada yang ditiru tapi lebih pada unsur 623
Membela Kebebasan Beragama sosialistiknya. Ali Jinnah begitu, Nehru juga demikian. Tunisia, Maroko, semua sosialis. Tapi itu untuk alasan-alasan yang bisa dimengerti. Namun kita sekarang harus berani meninggalkan itu semua. Masa lalu sudah selesai dan faktanya jelas sekali. Oleh karena itu, saya tidak mengerti kenapa para aktivis susah sekali mengakui fakta kegagalan sistem sosialis. Yang ingin kita buat adalah sistem yang lebih baik, bukan sistem yang sempurna. Demokrasi pasti banyak cacatnya juga. Tapi kalau kita hitung pasti manfaatnya lebih banyak dibanding mudaratnya. Sedangkan sistem sosialis pasti banyak manfaatnya, tapi lebih banyak lagi madaratnya. Fakta itu dapat kita pastikan. Jadi, persoalannya begitu gamblang. Yang mangalami globalisasi, pasar bebas, memang tidak 100% rakyatnya terangkat, tapi di sistem yang lama jelas tidak ada yang bisa diangkat. Yang ada hanyalah pemerataan penderitaan. Memang di sini belum terjadi pemerataan kesejahteraan, tetapi orang yang meningkat kesejahteraannya makin banyak. Tidak bisa dibantah. Di Cina 300 jutaan, India sudah 100 jutaan. Itu luar biasa sekali. Misalnya di Time mengungkap sisi gelap kota Mumbai. Meskipun di sana gemerlap tapi memang banyak sekali orang miskin. Tapi itu lebih baik karena dulu miskin semua. Dan pertumbuhannya cepat sekali. Awalnya di sana memang banyak yang miskin, tapi tak lama kemudian naik antara 10-20%. Sementara sisanya stagnan, naiknya lama. Tapi generasi setelahnya mungkin akan lebih cepat lagi. Mungkin baru tercapai 100 tahun lagi. Cina diprediksi 30 tahun lagi akan lebih dahsyat dan melampaui Amerika. Ini fakta yang jelas sekali, sehingga saya tidak mengerti bagaimana pemikiran aktivis-aktivis kita. Kenapa mereka tidak ikut membangun daripada terus berkoar-koar. Yang diteriakkan oleh para aktivis kita adalah aspek output-nya, selalu. Mereka tidak memikirkan input-nya. Dalam ekonomi ada dua hal input dan output. Kalau kita terus meneriakkan pemerataan terhadap orang miskin sementara aspek input-nya ditinggalkan, sampai kapanpun mereka akan seperti itu. Sementara kita tahu yang memikirkan input-nya adalah orang-orang keturunan Tionghoa. Jadi, jangan heran jika mereka yang lebih maju. Bagaimana pandangan Anda tentang pluralisme yang sering dipahami sebagai sinkretisme dan relativisme? 624
Hamid Basyaib Lagi-lagi ini soal ketidakpahaman yang akut dan parah. Pluralisme mun- cul sebagai paham justru bertitik-tolak dari perbedaan, bukan persamaan. Kalau kita sudah sama, tidak perlu ada urusan pluralisme. Jadi, orang yang menyebarkan pluralisme secara otomatis mengakui perbedaan dan persamaan. Karenanya pendapat menyamakan semua agama, misalnya, dalam konteks ini mustahil, karena dasarnya sudah mengakui perbedaan. Yang diinginkan adalah kita menghormati perbedaan itu sebagai fakta alamiah. Bahwa dasar atau nature manusia itu beda. Manusia, di satu sisi, persamaannya banyak sekali. Jangankan antara manusia dengan manusia, dengan hewan pun sedikit sekali, terutama dengan simpanse dan gorila. Jadi jangan sombong. Beda genetik manusia hanya 1,6% dengan simpanse, 2,3% dengan gorila. Meleset sedikit saja, kita sama halnya dengan simpanse atau gorila. Rasisme tidak ada dasarnya sama sekali. Kita semua sama dan bedanya sedikit saja. Tapi beda yang sedikit ini implikasinya ternyata besar. Pada hewan tidak berimplikasi sebesar manusia. Tapi pada manusia menjadi besar sekali, sehingga menjadi beda style mu- siknya, berbeda agamanya, buda- yanya, dan sebagainya. Segalanya kemudian berbeda. Dan itu kemudian menjadi natural. Sekularisme sebetulnya bukan membenci agama atau hendak menumpas Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang tidak pasti adanya, namun kenyataannya banyak orang yang percaya. Dan sekularisme ingin mengatakan, silakan saja. Yang penting keyakinan Anda yang tidak bisa dibuktikan itu jangan dipaksakan dan diterapkan untuk orang lain. Jadi, perbedaan yang sebetul- nya sedikit sekali dan sejatinya juga natural, kemudian dikembangkan oleh kebudayaan, sehingga kita jadi demikina berbeda. Tentu saja, masing- masing pihak menganggap benar. Kalau saja saya menganggap bahwa agama saya tidak benar, untuk apa saya beragama Islam. Pasti saya secara pribadi menganggap bahwa Islam paling benar. Tapi ini anggapan subyektif saya sebagai penganutnya. Karena itu tidak mungkin memaksakan keyakinan subyektif saya kepada orang lain. Itu masalahnya, sebab melanggar HAM. Pemaksaan suatu keyakinan tidak menghargai perbedaan yang paling elementer. 625
Membela Kebebasan Beragama Jadi, yang dimaksud dengan pluralisme bukan kebenaran yang relatif, tapi kebenaran itu mutlak menurut pendapat subyektif masing-masing. Begitu dia menjadi program sosial, begitu dia dilempar ke pentas sosial, dia menjadi relatif. Artinya, kebenaran Islam itu relatif menurut agama orang lain. Dan sebaliknya, benar mutlak agama Kristen bagi penganutnya, tapi menurut saya, sebagai Muslim, tidak. Itulah yang dimaksud dengan pluralisme, justru dalam rangka menghargai perbedaan. Saya tidak mengerti kalau pluralisme kemudian dianggap kebenaran relatif. Silakan anggap mutlak berdasarkan anggapan masing-masing. Sebagai negara yang baru berdemokrasi, kita mengalami banyak sekali cobaan. Menurut Anda, apakah kita sudah pada jalur yang benar dan menuju kondisi yang lebih baik, atau sebaliknya kita akan kembali jatuh dalam kegelapan? Menurut saya, dua kemungkinan tersebut selalu terbuka. Kalau saya lihat, secara keseluruhan, kita mengarah kepada sistem sosial, ekonomi, politik yang makin lama makin baik. Memang kuncinya ekonomi. Kalau ekonomi kita membaik maka kehidupan kita pun membaik. Jadi, orang mulai mempunyai pleasure time dan kurang sibuk dengan urusan-urusan kebatinan yang nyata-nyata subyektif, dan bisa menyalurkan hasrat-hasrat kebatinannya itu melalui kesenian. Seperti kata Nasr Hamid Abu Zaid, bahwa di Eropa orang mengganti fungsi gereja sebagai gedung museum atau gedung konser merupakan perpanjangan spiritualitas manusia. Jangan mengira orang Eropa tidak religius. Religiusitas mereka berbeda. Kalau kita masih di masjid, mereka sudah menonton opera atau musik. Inikan untuk memenuhi hasrat batin mereka. Mudah-mudahan di sini nantinya juga begitu. Kalau melihat kondisi pertumbuhan makro ekonomi kita sejauh ini bagus, yaitu sampai 6% lebih, bahkan ada dugaan yang terlalu optimistik hingga 7%, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun bahwa belum ada pemerataan memang benar. Karena persoalan kita jumlah penduduknya 200 juta lebih. Di Singapura gampang membuat pemerataan, penduduk mereka hanya 3 juta. Brunei apalagi. Tapi lagi-lagi, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang saat ini yang terangkat tingkat ekonominya. Nah, itulah kuncinya. Kalau ekonominya berantakan terus maka akan sulit bagi kita untuk keluar dari persoalan saat ini. Tapi saya melihat secara 626
Hamid Basyaib keseluruhan semangat kebangsaan bangsa ini masih cukup besar, dan menurut saya sangat ajaib. Begitu banyak perbedaan tapi umumnya masih ingin dalam keindonesiaan. Aceh, misalnya, setelah 32 tahun dibawah rezim otoriter kemudian diberi kebebasan, mereka beres. Bahwa masih ada persoalan, harus kita akui, tetapi intinya beres. Di Papua begitu juga, meskipun masih ada yang berteriak-teriak. Itu, lagi-lagi, proses. Di Amerika perang saudara terjadi luar biasa mengerikan antara Selatan dan Utara. Jadi jangan berlebihan-lebihan soal konflik yang terjadi di sini. Kalaupun ada masalah, anggap ini bagian dari masa transisi. Kalau masa otoritarian sebelumya tidak dialami selama 32 tahun, mungkin euforia kebebasannya pun tidak sedahsyat saat ini. Menurut saya, sebanding saja. Lantas, apa sebetulnya yang mendasari kekhawatiran itu? Kita sudah melaksanakan pilkada sampai 300 lebih dan sukses. Apakah memakan korban? Satupun tidak ada darah yang tertumpah. Memang ada keributan karena tidak puas. Tapi diperkirakan hanya sekitar 2%. Artinya, masyarakat yang selama ini dianggap bodoh ternyata siap. Kalau saja ini dibiasakan, kemudian elitenya bisa menerima, semuanya beres. Seperti yang terjadi di Amerika, saat kekalahan Al Gore, misalnya, dia mengakui kekalahannya dan saat itu pendukungnya mengikuti sikap elite. Sekalipun di Indonesia masih terjadi ketidakpuasan atas pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah, tapi sikap mereka sudah dewasa dalam berpolitik. Kalau tidak puas mereka mengajukan ke Mahkamah Agung. Itu sudah memakai prosedur yang benar. Bukan mengerahkan pendukung dan kemudian saling membunuh. Secara keseluruhan, menurut saya, sudah bagus. Dan kita harus ikut dalam arus besar ini, kalau kita mencintai bangsa ini. Wawancara dilakukan di Freedom Institute,11 Februari 2008 627
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Hamka Haq Hamka Haq Hamka Haq Hamka Haq, Ketua bidang Agama dan Kerohanian DPP PDIP dan ketua umum Baitul Hamka Haq Hamka Haq Muslimin Indonesia (Bamusi). Pendidikan doktoralnya ia peroleh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia pernah menjadi Pembantu Rektor I UIN Alauddin, Makassar, kini menjadi guru besar di universitas tersebut. Pernah juga menjadi ketua MUI SulawesiSelatan. 628
Hamka Haq Ruang publik harus kedap dari simbol-simbol keagamaan. Agama bisa masuk di dalamnya hanya jika sudah menjelma etos-etos yang bersifat universal dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak lain. Sehingga ia menjadi nilai milik bersama. Terlebih, dalam konteks keindonesiaan, spirit keagamaan menjiwai Pancasila dan UUD '45 sebagai tata nilai publik kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi kesepakatan seluruh warga. Jika demikian, setiap per- bedaan, termasuk wilayah agama ataupun paham teologi, yang jelas-jelas dijamin konstitusi, harus dihargai dengan kearifan, bukan egoisme beragama, demi mencapai kedamaian yang penuh silaturrahim dan saling pengertian di antara yang berbeda. Sebab, demikianlah ketentuan Islam, yang merupakan agama pluralis, dalam menyikapi perbedaan. 629
Membela Kebebasan Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa kontroversial berupa pengharaman sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Dari sini istilah- istilah tersebut menjadi sangat cemar di masyarakat. Menurut Anda sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekularisme? Dari segi sejarah, sekularisme muncul sebagai reaksi terhadap intervensi Gereja Katolik yang berlebihan dalam berbagai aktivitas sosial dan politik masyarakat Eropa. Gerakan itu menjadi kuat selain karena muaknya masya- rakat dengan tekanan dan kekangan ajaran-ajaran dogmatis gereja, juga didukung oleh raja-raja yang kecewa dengan gereja yang telah menginter- vensi pengangkatan mereka. Maka bangkitlah suatu gerakan yang ingin melepaskan diri dari keterikatan keagamaan yang sangat ketat. Namun demikian, gerakan ini, yang ideologinya sekular, bukan berarti meninggalkan agama. Dalam sejarahnya, sekularisme tak lebih dari sekadar upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh gereja yang terlampau jauh menekan rakyat dan penguasa di bidang sosial dan politik. Dengan demi- kian, sekali lagi perlu saya tekankan, sekularisme tidak berarti meninggalkan agama, melainkan memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan sosial kemasyarakatan. Bagaimana sekularisme dalam Islam? Secara umum Islam sendiri tidak dapat dilepaskan dari wilayah sosial, politik, dan ekonomi. Meski demikian, sejarah membuktikan bahwa sekularisme dapat diterapkan di dunia Islam. Contohnya di Turki. Sekularisme di Turki bergema di bawah kendali Mustafa Kemal Attaturk pada 1924. Dalam pandangan Kemal, sekularisme pun tak berarti meninggalkan agama, melainkan hanya memisahkan agama dari kekuasaan. Agama yang dimaksud Kemal bukanlah Islam itu sendiri, tapi kekuasaan para tokoh agama atau ulama Islam. Dalam konteks itu, Turki ingin memisahkan pengaruh tokoh-tokoh agama Islam agar tidak terlalu jauh mencampuri persoalan politik. Khilâfah, sebagai bagian dari campur tangan tokoh-tokoh agama, dengan demikian harus diubah. Dengan begitu, sekularisasi sebenarnya adalah upaya memisahkan secara mutlak antara agama dan negara, namun tidak berarti sama sekali meninggalkan agama. 630
Hamka Haq Di Indonesia banyak orang memandang negatif sekularisme, makanya Cak Nur memilih menggunakan istilah sekularisasi. Menurut Anda pembedaan istilah seperti itu penting atau tidak dalam rangka mendiseminasikan seku- larisme? Saya kira penting, karena sebagian besar masyarakat, terutama umat Islam, tidak mengetahui arti sekularisme. Sehingga banyak orang ber- anggapan bahwa orang sekular adalah orang yang tidak beragama. Padahal tidak seperti itu. Maka untuk mendidik masyarakat agar mengetahui makna sekularisme dan sekularisasi, saya kira kedua istilah tersebut masih perlu dibedakan. Sekularisasi yang saya pahami dari pandangan Cak Nur adalah upaya untuk melihat dan me- milah antara urusan keagamaan yang patut disandarkan pada nash-nash kitab suci dan al- sunnah dengan urusan duniawi yang tidak harus selalu disandar- kan pada kedua sumber hukum Islam tersebut. Urusan duniawi, menurut Cak Nur, memerlukan ijtihad dan pemikiran-pemikiran baru, yang mungkin ada kaitan- nya dengan sunnah, meski mungkin juga tidak. Memang, sejauh peng- amatan saya, menggunakan istilah sekularisasi lebih aman ketimbang sekularisme. Meski tetap menimbulkan kontroversi. Sekularisasi bertujuan untuk memberikan wilayah yang lebih luas kepada akal pikiran, tetapi tidak berarti liberal seratus%. Ia tetap dilandasi etos- etos keagamaan. Sehingga pikiran- pikiran yang lahir tetap dipandu oleh naluri-naluri keagamaan namun, di sisi lain, ada wilayah-wilayah tertentu yang merupakan bagian dari akal, seperti ranah duniawi. Kalau sekularisme diartikan sebagai pemisahan secara mutlak antara agama dan kehidupan duniawi, memang tidak cocok dengan Islam. Tetapi dalam arti upaya yang lebih luas lagi, seperti yang dikemukakan Cak Nur, istilah itu justru mungkin dapat kita pakai sebagai slogan perubahan. Perubahan ialah pembaharuan, yang dalam Islam disebut tajdîd, sebuah upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dan berbeda. Pada dasarnya tajdîd diterima oleh para ulama sebagai bagian dari hukum sosial dalam Islam. 631
Membela Kebebasan Beragama Apakah dalam Islam terdapat landasan teologis yang mendukung sekularisme? Menurut saya ada. Nabi Muhammad saw pernah bersabda "antum a'lamu bi-umûri dunyâkum," engkau lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ingin campur tangan terlampau jauh dalam urusan duniawi. Oleh karena itu, dalam ushûl al-fiqh, yang biasa saya baca, Rasul berijtihad dalam wilayah- wilayah keduniaan. Sementara dalam wilayah keagamaan, khususnya ibadah, Rasul sendiri merasa tidak memiliki otoritas untuk itu. Baginya, ibadah merupakan prioritas wahyu dari Tuhan. Sebagaimana manusia biasa, dalam urusan duniawi, Muhammad berijtihad bukan atas nama kerasulannya, tetapi atas nama pribadi. Sehingga ijtihad Rasul bisa jadi benar dan bisa juga salah. Suatu ketika, Rasul melarang masyarakat Arab mengawinkan kurma, itu bukan wahyu tapi hanya pikiran beliau, dan ternyata hasilnya kurang memuaskan. Maka, masyarakat Arab yang kurmanya kurang berhasil, mengajukan keberatan kepada Rasul yang telah melarang mengawinkannya. Rasul sendiri merasa bersalah dan kemudian menyadari bahwa anjurannya tersebut keliru. Contoh itu menunjukkan kesadaran Rasul agar secara pribadi tidak perlu campur tangan terlalu jauh terhadap urusan duniawi umat Islam, kecuali masalah ibadah yang memang sudah diatur atas otoritas wahyu Tuhan. Dalam kehidupan duniawi, beliau bisa berijtihad, bisa juga ijtihadnya dilemparkan ke para Sahabat. Tetapi dalam kehidupan ibadah, semuanya diatur oleh Tuhan, Rasul hanya pelaksana dan penyampai kepada masyarakat. Kendati demikian, sekularisasi ataupun sekularisme dikhawatirkan kalangan Islam tertentu, seperti juga oleh MUI, dapat mengikis agama dari kehidupan umat, karena merongrong akidahnya. Apa komentar Anda menanggapi hal tersebut? Menurut saya, sekularisasi tidak akan memberangus akidah umat. Karena, proses sekularisasi bertujuan untuk memberikan wilayah yang lebih luas kepada akal pikiran, tetapi tidak berarti liberal seratus persen. Ia tetap dilandasi etos-etos keagamaan. Sehingga pikiran-pikiran yang lahir tetap dipandu oleh naluri-naluri keagamaan namun, di sisi lain, ada wilayah-wilayah tertentu yang merupakan bagian dari akal, seperti ranah 632
Hamka Haq duniawi. Dalam ranah duniawi, manusia boleh berpikir dan berkreasi secara bebas dengan berlandaskan pada kerangka tradisi keilmuan dan seni. Kendati demikian, orang Muslim nyatanya tetap tidak menghilangkan nafas keagamaan dalam berbagai kegiatan duniawinya. Sebagai contoh, tradisi rebana, gamelan, dan gendang, yang sekarang terkesan islami sebenarnya tidak ada dalam tradisi syariah, melainkan kreasi bebas budaya lokal masyarakat Indonesia. Meski demikian, seni tersebut tetap diberikan sentuhan keagamaan oleh sebagian umat Islam. Itulah yang saya maksud sebagai perbedaan pemahaman sekularisasi antara masyarakat Indonesia dan Barat. Dengan begitu, saya yakin bahwa sekularisasi yang terjadi di Indonesia tidak akan memberangus agama. Sekularisme juga dipahami sebagai pemisahan antara ranah publik dan privat. Agama dalam hal ini merupakan wilayah privat yang harus dipisahkan dari negara sebagai ranah publik. Bagaimana menurut Anda? Saya kira pembedaan tersebut ada benarnya. Tetapi, harus dike- tahui bahwa semua agama memi- liki nilai-nilai universal. Dan nilai- nilai universal tersebut, menurut saya, bisa menjadi nilai-nilai publik. Bagi saya, sepanjang nilai- nilai agama bersifat universal dan tidak mendatangkan keberatan dari pihak lain, maka nilai ter- sebut dapat menjadi milik bersama sebagai bagian dari kehidupan publik yang muncul dari agama. Bagi saya, sepanjang nilai-nilai agama bersifat universal dan tidak mendatangkan keberatan dari pihak lain, maka nilai tersebut dapat menjadi milik bersama sebagai bagian dari kehidupan publik yang muncul dari agama. Dalam hal ibadah ritual, agama memang bagian dari ranah privat. Tapi, menyangkut kehidupan sosial ekonomi masyarakat, ajaran agama bisa menjadi ranah publik, karena nilai-nilainya bersifat universal. Lain halnya jika nilai-nilai tersebut tidak bersifat universal, hanya milik kelom- pok tertentu saja, misalnya adat perkawinan. Perkawinan antara tradisi Islam dan Kristen berbeda. Namun, ada ranah dari prosesi perkawinan yang menjadi bagian dari publik yang bisa dilaksanakan oleh semua orang tanpa mengenal perbedaan agama dan etnis. 633
Membela Kebebasan Beragama Demikian juga dalam kehidupan ekonomi. Buktinya, ekonomi syariah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia melainkan juga kaum non-Muslim di Amerika dan Eropa. Meskipun mereka tidak secara langsung menyebutnya syariah, nilai-nilai universal syariah sebenarnya telah dilaksanakan oleh mereka. Maksud saya, agama dalam arti ibadah dan ritual adalah ranah pribadi, tetapi sisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang bersifat universal dari agama bisa menjadi nilai publik. Secara faktual masuknya agama ke ranah publik justru problematis. Muncul- nya perda-perda syariah di sejumlah daerah, misalnya, semakin mengukuh- kan dominasi agama Islam atas agama lainnya. Implikasinya adalah pela- rangan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan perempuan. Bagaimana Anda mendudukkan hal itu? Dalam konteks itu, kita membutuhkan kearifan. Maksud saya adalah ketika nilai-nilai universal suatu agama masuk dalam ranah pubik dan bisa diterima oleh orang lain, maka simbol-simbol agama harus segera dicabut. Perda yang melarang perjudian, misalnya, tidak perlu harus dikatakan sebagai perda syariah. Di sinilah salah satu arti dari sekularisasi. Untuk menjaga relevansi dengan konteks yang ada, nilai-nilai agama yang menjadi landasan kehidupan sosial, harus rela melepaskan diri dari simbol- simbol yang mengikatnya. Karena nilai itu sudah menjadi etos dari semua umat beragama di Indonesia. Hal itulah yang membedakan antara sekularisasi di Indonesia dengan di Barat. Kalau di Barat, bukan hanya simbol, nilai juga harus dilepas. Untuk konteks Indonesia, saya kira menjadi penting nilai-nilai agama melandasi berbagai produk hukum yang berlaku. Karena sila pertama Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, seluruh produk hukum harus berwawasan ketuhanan. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus merasa dirinya umat beragama. Tetapi harus dibedakan bahwa ada bagian agama yang menjadi ranah privat, seperti ibadah dan ritual, yang tidak bisa dicampur-adukkan dengan yang bisa diterima masyarakat umum, yakni nilai-nilai universal. Namun demikian, nilai-nilai universal yang dijadikan nilai bersama hendaknya melepaskan diri dari simbol-simbol agama sumbernya. Kalau tidak, munculnya reaksi balik yang cukup keras dari masyarakat adalah hal yang wajar. 634
Hamka Haq Dengan alasan itu pula, beberapa waktu lalu, Fraksi Damai Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menolak Rancangan Undang Undang Perbankan Syariah, karena secara tegas membawa simbol syariah yang notabene Islam. Untuk mengantisipasi reaksi yang tidak produktif, mengapa tidak mengatakan RUU Perbankan Alternatif saja? Padahal, mungkin nilai-nilai yang dikandung dalam sistem perbankan syariah juga cocok untuk semua orang. Buktinya, sistem itu cocok di Eropa yang mayoritas warganya non-Muslim. Sejak perumusan konstitusi muncul perdebatan yang bermuara pada kesimpulan apakah Indonesia negara Islam atau sekular. Sementara, negara juga mempunyai Departemen Agama (Depag) yang jelas-jelas mengurusi agama. Dari sini, kita tidak pernah secara hitam putih dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekular atau negara agama. Apa komentar Anda? Ketika nilai-nilai universal suatu agama Menurut saya, Indonesia bukan negara sekular, melainkan negara berketuhanan. Dengan pengertian lain, Indonesia adalah negara yang beragama, tanpa berlandaskan pada syariat agama tertentu. Tetapi, secara universal agama telah menjiwai Pancasila dan UUD 1945. Pada saat yang sama, secara moral, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga dan menghidupkan semua agama. masuk dalam ranah pubik, dan bisa diterima oleh orang lain, maka simbol agama harus dicabut. Perda yang melarang perjudian misalnya tidak perlu dikatakan sebagai perda syariah. Di sinilah salah satu arti dari sekularisasi. Konstitusi Indonesia sering dikatakan lebih mengadopsi konstitusi negara- negara demokrasi liberal. Sementara liberalisme sendiri menjadi istilah yang terlanjur dipahami dengan sangat pejoratif di Indonesia. Liberalisme kerap dituduh sebagai paham kebebasan tanpa batas. Apa yang Anda pahami dengan liberalisme? Liberalisme, sebagaimana sekularisme, juga berasal dari Barat. Tapi tidak berarti liberalisme adalah kebebasan tanpa batas. Lihatlah Eropa 635
Membela Kebebasan Beragama dan Amerika, liberalisme yang berkembang di sana tetap mengacu pada ikatan-ikatan tertentu. Yang mengikat mereka adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusinya. Betapapun liberalnya seseorang tetap dibatasi oleh konstitusi. Selain konstitusi, yang menjadi acuan dan referensi mereka adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, betapapun liberalnya seseorang, ia tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Jadi, kebebasan yang dimaksud bukan berarti tanpa batas. Saya kira, baik di Barat maupun di Indonesia, liberalisme sebenarnya sama saja. Hanya mungkin cara menghadapinya yang berbeda. Antara pemerintah-pemerintah di Barat dan Indonesia agak berbeda dalam cara menghadapi kebebasan. Ini bisa dimaklumi karena kita baru saja lepas dari Orde Baru yang cenderung represif, memberangus kebebasan yang sejatinya dimiliki oleh semua warga negara. Liberalisme dalam segi agama pun menurut saya begitu. Karena Eropa sudah jauh lebih lama memisahkan secara mutlak hubungan agama dan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa lebih longgar melihat liberalisme. Misalnya saja aborsi. Di Barat, sebagian negara telah memberlaku- kannya, walau tetap ada negara yang belum memberlakukannya. Sementara di Indonesia, tentu saja aborsi tidak bisa dimasukkan sebagai bagaian dari liberalisme. Karena agama, yang menjadi etos kerja bangsa sekaligus etos yang menafasi konstitusi kita, melarangnya. Di Indonesia, tidak mungkin ada konstitusi yang memberikan kebebasan aborsi. Pada negara yang demokratis memungkinkan munculnya banyak partai. Di Indonesia, demokrasi yang berkembang kemudian memunculkan partai politik yang berasaskan agama tertentu, seperti Islam dan Kristen. Pada titik ini, menurut Anda, tantangan seperti apa yang dihadapi demokrasi dan liberalisme? Partai-partai yang ada di Indonesia tumbuh dalam bingkai konstitusi. Suatu partai tidak mungkin bisa hidup kalau bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, munculnya partai-partai yang berasaskan Islam tetap sejalan dengan konstitusi. Islam yang menjadi asas pasti merupakan pemahaman Islam yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Islam yang demikian, berbeda dengan Islam yang ada di negara Iran atau Arab Saudi. 636
Hamka Haq Islam yang menjadi asas partai-partai Islam adalah Islam yang secara kultural dan ritual telah sejalan dengan Pancasila. Tidak dapat dibenarkan jika partai bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah nilai- nilai dasar yang menjadi konsensus bangsa Indonesia. Dan sejatinya, Pancasila sendiri merupakan pancaran dari nilai-nilai universal Islam. Kini, yang harus digaris bawahi, bukan saatnya lagi menempatkan Islam dan Pancasila secara berhadap-hadapan. Bagaimana jika kemudian partai-partai agama justru mendesakkan agenda yang menentang konstitusi. Misalnya, sebagian partai masih ada yang menginginkan Piagam Jakarta diberlakukan kembali. Artinya, partai-partai tersebut, yang secara formal mendefinisikan diri sebagai partai Islam, pada saat yang sama akan menentang konstitusi? Sebelum menjawab, saya ingin menunjukkan penafsiran yang lebih bagus tentang asas Islam yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai-partai Islam. Islam di situ, oleh sebagian partai Islam, dipahami sebagai berbasis pada umat Islam. Artinya, dari segi keanggotaan, partai tersebut berbasis umat Islam; begitupun dari segi ideologi, ber- ideologi Islam universal, bukan yang ekslusif. Ekslusif di sini, artinya hanya berjuang untuk kepentingan Islam. Konstitusi tidak pernah menyebutkan bahwa yang sah di Indonesia hanya Islam Sunni. Karena itu tak ada alasan untuk mengusir dan memberangus Islam yang lain, termasuk Ahmadiyah. Sebagai partai politik yang sah di negara ini, partai-partai tersebut seharusnya tak hanya berjuang untuk kepentingan umat Islam, melainkan membangun negara untuk kepentingan semua warga negara. Yang diperjuangkan adalah bangsa Indonesia yang meliputi semua agama dan etnis yang ada. Karena itu, mereka tetap akan memberi ruang bagi ke- bebasan beragama. Hal ini bahkan menjadi bagian dari perjuangan mereka yang inklusif. Lain halnya jika mereka ekslusif. Beberapa partai bersekongkol dengan kepala daerah untuk memberlakukan perda syariah. Mereka pun mengklaim bahwa perda itu terlahir secara legal sesuai dengan prosedur demokrasi. Bagaimana Anda menilainya? 637
Membela Kebebasan Beragama Menurut saya, perda-perda seperti itu tetap bertentangan dengan konstitusi. Demokrasi yang mestinya dipahami adalah demokrasi di bawah payung konsitusi. Demokrasi jangan hanya dimaknai sebagai kekuatan yang bisa ditentukan dengan mengantongi suara seperdua tambah satu. Itu namanya demokrasi prosedural. Di atas segalanya, demokrasi adalah penghargaan setinggi-tingginya terhadap konstitusi, terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya, perda syariah bisa saja dibuat dan dijalankan jika isinya bernilai universal dan tidak menggunakan nama syariat Islam. Namakan saja dengan Perda Penghapusan Miras (minuman keras), contohnya. Tanpa simbol-simbol agama seperti itu, saya kira, malah akan lebih banyak mendapatkan apresisasi dari masyarakat luas. Miras bukan hanya urusan syariah, buktinya masyarakat Papua yang notabene mayoritas beragama Kristen pun kini berkeinginan untuk menolaknya. Di Tangerang, misalnya, karena alasan penegakan syariah, perempuan yang keluar malam tanpa muhrim kemudian ditangkap, lantaran dianggap pelacur. Di Padang, banyak siswi non-Muslim terpaksa memakai jilbab. Demikianpun di Aceh, banyak sekali perempuan yang merasa terpaksa memakai jilbab. Apa pendapat Anda? Saya sepakat bahwa perda syariah kerap kontra-produktif bagi bangsa kita. Betapa tidak, ketika di Tangerang dan Aceh diterapkan perda syariah, rupanya komunitas Kristen di Papua pun menuntut diberlakukannya Perda Injil. Dan tak tertutup kemungkinan, ke depan, di Bali, akan ada tuntutan untuk menerapkan Perda Hindu. Demi keutuhan NKRI, alangkah bagusnya jika seluruh intisari nilai- nilai universal dari agama-agama yang ada di Indonesia digabung menjadi suatu produk undang-undang dengan tanpa menggunakan label agama tertentu. Kita perlu kembali membangun kearifan untuk meninggalkan egoisme beragama. Agama mestinya berkontribusi untuk memajukan bangsa, bukan malah menghancurkan tatanan bangsa. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebebasan berpikir dan menafsirkan sumber-sumber agama? 638
Hamka Haq Kebebasan berpikir dalam Islam menjadi sesuatu yang sangat terbuka, sepanjang hal yang ditafsirkan tersebut tidak memiliki keterangan pasti dari nash (teks) al-Quran atau al-Sunnah. Jika tidak ada nash yang menerangkan suatu hal secara jelas, Anda bebas berpikir atau berijtihad. Tapi, kebebasan itu akan sedikit terbatasi jika ada nash yang mengaturnya. Mengapa terbatas? Karena kebebasan berpikir dalam konteks itu tetap harus berpangkal pada, atau hanya coba memahami, ayat atau Hadits yang sudah ada. Kita diberikan kebebasan dalam memaknai nash, dan tentunya akan lebih bebas lagi jika tidak ada nash yang mengatakannya. Problem yang terjadi di Indonesia adalah munculnya banyak sekali tafsir yang mengatasnamakan nash tanpa dibarengi penghormatan atas tafsir yang berbeda. Satu tafsir yang dikeluarkan oleh golongan mainstream seringkali dipaksakan ke semua orang. Yang berbeda dianggap salah, bahkan sesat. Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana pula cara menghadapi para pemaksa tafsir seperti ini? Indonesia bukan negara sekular, Memang belum ada meto- dologi yang disepakati semua orang dalam menafsirkan ayat. Tapi, menurut saya, setidaknya penafsiran atas ayat tertentu hendaknya tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Sebab ayat- ayat al-Quran merupakan satu kesatuan yang tidak saling berten- tangan. Meski demikian, jika ada orang yang menafsirkan secara berbeda, maka kita tidak boleh menghakimi atau mengenyahkan kelompok penafsir yang berbeda ini dari pergaulan kita. Bagi saya, sepanjang masih bergelut dengan ayat, entah bentuk tafsirnya seperti apa, dia masih bagian dari kita (Muslim). melainkan negara berketuhanan. Dengan pengertian lain, Indonesia adalah negara yang beragama, tanpa berlandaskan pada syariat agama tertentu. Tetapi, secara universal agama telah menjiwai Pancasila dan UUD 1945. Pada saat yang sama, secara moral, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga dan menghidupkan semua agama. Pada tataran itu, maka perbedaan kita dengan Ahmadiyah tak perlu diselesaikan dengan penghakiman. Mereka tidak bisa kita pisahkan dari Islam. Karena nyatanya yang hingga kini mereka geluti adalah al-Quran 639
Membela Kebebasan Beragama dan al-Sunnah. Tuhan mereka Allah dan nabinya Muhammad saw. Yang membedakan hanya cara memahami al-Quran dan al-Sunnah. Mereka memahami bahwa al-Quran memberi peluang datangnya nabi baru untuk membantu kerasulan Muhammad saw. Meski begitu, atas perbedaan tersebut, kita tidak berhak untuk menghakimi, karena itu hanyalah hak Tuhan. Di Indonesia, para penganut Ahmadiyah adalah warga negara yang sah, yang berhak mendapatkan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan dari negara. Lantas, mengapa kita harus mengusir dan menghabisi mereka atau merusak rumah ibadah (masjid) dan harta benda mereka? Itu tidak benar. Kasus penghakiman terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Al-Qiyadah Islamiyah adalah bukti kealpaan negara atas kewajibannya melindungi hak-hak dan kebebasan sipil yang dijamin konstitusi. Dalam kasus tersebut negara mengamini fatwa MUI, sehingga melegalkan pemberangusan suatu kelompok. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap negara menghadapi masalah perbedaan? Menurut saya, fatwa MUI sebenarnya tak terlampau istimewa. Fatwa tak ubahnya dengan pendapat. Dan pendapat MUI merepresentasikan pendapat kaum Sunni. Sebab, MUI adalah majelis ulama kaum Sunni. Maka, jangankan Ahmadiyah, Syi'ah pun disalahkan, diharamkan. Kalau MUI ditanya, benarkah akidahnya Duta Besar Iran di Indonesia itu? Jawabannya pasti salah, karena Duta Besar Iran untuk Indonesia itu orang Syi'ah. Semua ajaran Syi'ah, Ahmadiyah, dan lainya, yang berbeda dengan MUI, akan dianggap salah, sesat. Bagaimana pemerintah mesti bersikap? Menurut saya, pemerintah harus arif dan bijaksana. Dia harus tegas dan memiliki komitmen untuk menegakkan konstitusi. Fatwa atau pendapat MUI bukan atau tidak sama bahkan jauh di bawah konstitusi. Karena itu, fatwa MUI jelas tak dapat dijadikan dasar bertindak bagi pemerintah. Fatwa hanya menjadi saran atau masukan untuk Departemen Agama, sebagai wakil pemerintah, untuk membina masyarakat Sunni yang mungkin dikhawatirkan tertular oleh paham yang dianggapnya tidak benar. Sekali lagi, fatwa itu hanya sebatas pembinaan, 640
Hamka Haq sehingga tidak boleh dianggap sebagai dasar untuk bertindak, menghakimi pihak yang difatwa. Jadi, sebenarnya yang bersalah bukanlah MUI, karena MUI hanya sebatas berfatwa tanpa instruksi agar fatwanya dieksekusi. Hanya saja, ke depan kita berharap fatwa MUI seperti itu sebaiknya disertai penjelasan bahwa fatwa hanya sebatas pendapat, yang seharusnya ditindaklanjuti dengan bimbingan persuasif kepada umat, bukan tindakan amuk massa. Dengan demikian, insya Allah fatwa MUI tidak akan disalahgunakan lagi oleh masyarakat yang sedang beringas. Kenyataannya MUI tak sekadar bertindak sebagai ulama yang membina umat (Sunni), tapi telah berperan layaknya negara. Fatwa MUI berimplikasi pada munculnya tindakan anarkis masyarakat untuk menindas dan menyingkirkan golongan lain. Di sisi lain, negara hanya membiarkannya. Bagaimana Anda menilai sikap dan peran negara dalam menghadapi kasus semacam ini? Lihatlah Eropa dan Amerika, Sekali lagi saya tegaskan mestinya fatwa MUI dipandang tidak lebih sebagai pendapat atau himbauan yang berlaku hanya di kalangan Islam Sunni, tidak un- tuk Ahmadiyah dan lainnya. Un- tuk menyikapi hal itu, maka ne- gara harus kembali pada konstitusi (UUD 1945), Pancasila serta peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur hak-hak masyarakat untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Konstitusi tidak pernah menyebutkan bahwa yang sah di Indonesia hanya Islam Sunni. Karena itu tak ada alasan untuk mengusir dan memberangus Islam yang lain, termasuk Ahmadiyah. liberalisme yang berkembang di sana tetap mengacu pada ikatan-ikatan tertentu. Yang mengikat mereka adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusinya. Betapapun liberalnya seseorang tetap dibatasi oleh konstitusi. Meski konstitusi menjamin hak-hak dan kebebasan berkeyakinan setiap warga, sayangnya negara, dalam hal ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak menjalankan amanat konstitusi. Pemerintah SBY lebih senang menjaga citra dan menebar pesona. Maka tak heran jika sikapnya terhadap penanganan kasus Ahmadiyah, Al-Qiyadah al-Islamiyah, Lia Eden, 641
Membela Kebebasan Beragama dan sebagainya, cenderung diam, terkesan membiarkan tindakan anarkis menimpa mereka, bahkan mungkin ikut menghakimi mereka. Sikap tersebut dapat dibaca sebagai upaya SBY untuk meraih simpati mayoritas umat Islam demi kepentingan Pemilu 2009 mendatang. Saya kira kalau SBY konsisten dengan konstitusi sebagai amanah yang harus dijalankan oleh pemerintah, kasus-kasus anarkisme tersebut tak akan terjadi. Pada sisi yang lain, Departemen Agama, sebagai representasi pemerintah, mestinya juga membina Muslim Sunni agar tidak tertular Ahmadiyah, Lia Eden, dan Al-Qiyadah, bukan malah berusaha menindak dan menyingkirkan paham-paham keagamaan tersebut. Bukankah dengan keterlibatan Departemen Agama dalam membina masyarakat malah akan menambah masalah? Karena sebagai representasi negara, kalau mau adil, Depag juga harus membina Muslim Ahmadiyah, Lia Eden, dan aliran-aliran serta agama lainnya (di luar enam agama resmi)? Ya, memang posisi Depag dilematis. Karena faktanya Depag sendiri tidak merepresentasikan seluruh aliran Islam yang ada. Meski di sana ada Bidang Penerangan Agama, tapi bidang itu tak ubahnya Penerangan Agama Islam Sunni. Kalau Islam yang boleh berkembang di Indonesia hanya Islam Sunni, maka akan banyak sekali orang yang harus terusir dari negeri dan tanah air mereka sendiri. Kemudian, duta besar Iran yang mempercayai imâmah pun tak akan diperbolehkan tinggal di Indonesia. Dulu, ketika Petinju Legendaris Muhammad Ali sedang berjaya, ia menjadi kebanggaan Muslim Indonesia. Padahal, Muhammad Ali bukan Muslim Sunni. Ia justru berasal dari kelompok Black Muslim yang percaya bahwa Elijah Muhammad adalah Tuhan, atau minimal Rasul. Tapi, karena rasa kebanggaan pada Muhammad Ali, umat Islam Indonesia pun mengelu- elukannya. Sekarang, Ahmadiyah dan lain-lain tidak mungkin mendapatkan hal yang sama. Umat mereka malah hanya mendapatkan diskriminasi di negerinya sendiri. Padahal Ahmadiyah jelas-jelas telah berbadan hukum yang sah menurut Departemen Kehakiman. Hal itu saya ungkap, karena dulu ketika kuliah di Strata 1 (S-1), sikap saya mirip dengan MUI sekarang. Skripsi yang saya angkat adalah tentang Ahmadiyah. Isinya koreksi total atas paham keagamaan dan ajaran Ahmadi- yah. Sekarang saya sadar, bahwa meskipun skripsi itu menunjukkan perbe- 642
Hamka Haq daan saya dengan Ahmadiyah, tapi saya akan salah kalau karena perbedaan itu, saya harus membenci Ahmadiyah. Jadi, walaupun saya sependapat dengan MUI tentang akidah Ahmadiyah, tapi sikap saya sekarang sama sekali berbeda dengan MUI. Implikasi fatwa sesat MUI sangat nyata. Umat Islam mainstream yang meru- juk pada fatwa MUI sama sekali tidak toleran dan mengeksklusi kalangan minoritas. Ditambah lagi konstitusi kita masih menyimpan pasal karet (pasal 156a tentang penodaan agama), yang sangat menunjang pemberangusan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apa tanggapan Anda? Saya melihat, sekarang negara sedang digerakkan oleh pemerintah yang tidak konsisten dengan amanat konstitusi. Mungkin secara konsep- tual mereka lalai, tapi mungkin juga pemerintah melakukannya dengan sengaja demi menjaga citra hingga pemilu 2009. Fatwa tak ubahnya dengan pendapat. Dan pendapat MUI merepresentasikan pendapat kaum Sunni. Sebab, MUI Menurut Anda apakah menjaga citra hingga Pemilu 2009 menjadi salah satu motif pemerintah mendiamkan terjadinya kekerasan terhadap minoritas (crime by omission) dan merestui penerapan perda syariah? adalah majelis ulama kaum Sunni. Maka, jangankan Ahmadiyah, Syi'ah pun disalahkan, diharamkan. Mungkin dari segi reaksi umat Islam, perda syariah merupakan bagian dari kultur dan keimanan mereka. Tapi dari sikap pemerintah yang membiarkan, saya kira lebih cenderung bermotif politik. Mereka, lagi- lagi, tidak mau citranya rusak di depan mayoritas umat Islam (Sunni) hanya karena melakukan sedikit tindakan, misalnya membela atau lebih tepatnya bertindak adil terhadap kaum Ahmadiyah. Bisa dipertegas, Sunni mana yang Anda maksud, karena kalau bilang MUI, di sana jelas terdapat banyak kelompok yang berbeda-beda, ada NU, Muhammadiyah, Persis, HTI dan lainnya? 643
Membela Kebebasan Beragama Kelompok-kelompok yang sekarang ada di MUI semuanya mengaku Sunni. Kalau Syi'ah, Ahmadiyah, Lia Eden, itu bukan Sunni. NU, Muhammadiyah dan lainya adalah Sunni. Meskipun kelompok-kelompok Sunni juga memiliki pandangan dan sikap yang berbeda satu sama lain. Ada yang cenderung radikal, sementara ada juga yang moderat bahkan liberal. Bagi sebagian kalangan, ekonomi liberal dianggap tidak pro-rakyat. Sebagai pengurus partai politik yang mengatasnamakan diri sebagai partainya wong cilik (PDIP), bagaimana Anda menilai baik buruknya praktik liberalisme atau neoliberalisme dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Prinsip partai kami adalah: dalam bidang ekonomi Indonesia harus mandiri; politik Indonesia merdeka; dan pada bidang budaya Indonesia bermartabat. Mandiri tidak berarti harus menolak bekerja sama dengan negara lain. Pengertian mandiri di sini yaitu kita harus berdaulat dalam bidang ekonomi, dengan menguatkan ekonomi kerakyatan, utamanya kepada petani dan nelayan. Hal itu harus kita tumbuhkan, baik dalam arti dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan, maupun dalam arti bimbingan langsung kepada rakyat. Itulah yang saya maksud ekonomi yang merakyat, yakni ekonomi yang mandiri tetapi tidak berarti menolak berhubungan dengan dunia luar. Karena yang namanya bernegara pasti ada hubungan timbal-balik dengan negara lain, termasuk dalam perdagangan dan jasa. Pemerintah sekarang, menurut penilaian saya, kurang berperan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, seperti petani dan nelayan. Mestinya pemerintah berpihak kepada mereka, dengan menyediakan lahan pertanian yang lebih banyak, mengupayakan tersedianya pupuk, bibit pertanian yang unggul, dan memajukan teknologi pertanian. Hal itu perlu dirumuskan dengan baik, bukan malah meninggalkan petani ketika gagal panen. Selama ini, pemerintah lebih pro kepada pengusaha. Maka, kalau petani mengalami gagal panen, pemerintah meminta pengusaha untuk mengimpor beras dari negara lain. Akibatnya, ketahanan pangan sekarang tidak lagi di tangan rakyat kecil atau petani, tetapi berada di tangan pengusaha. Itu terjadi karena secara konseptual, pemerintah tidak terketuk untuk berpikir bagaimana melakukan pemberdayaan dan penguatan ekonomi petani dan nelayan. 644
Hamka Haq Bagi banyak kalangan, Indonesia kini jelas-jelas mengadopsi ekonomi yang liberal, sistem ekonomi yang pro-pasar, bagaimana Anda menyikapinya? Kebijakan semacam itu tidak benar. Kita harus kembali kepada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mestinya tidak hanya diberlakukan dalam bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Karena kalau kita mau melepaskan begitu saja perekonomian terhadap mekanisme pasar, rakyat kecil, seperti petani dan nelayan yang masih tradisional, pasti kalah dan akan terusir. Lihatlah, berapa banyak pasar tradisional yang se- tiap hari tergusur oleh pengusaha- pengusaha besar. Pasar tradisional kini telah diganti Carrefour, Giant, dan sebagainya, yang berdiri megah di atas lahan-lahan yang sebelum- nya menjadi milik rakyat. Tetapi tidak berarti pasar modern tersebut dilarang. Pasar tersebut sah-sah saja, sepanjang memberi kontribusi bagi pelibatan rakyat kecil dalam dunia perekonomian, misalnya dalam bentuk kemitraan, minimal tidak mematikan usaha ekonomi yang selama ini digeluti oleh rakyat kecil. Menurut mazhab Hanafi, orang boleh salat tanpa menggunakan bahasa Arab, dan itu banyak dianut oleh umat Islam di Turki. Oleh sebab itu, ketika terjadi sekularisasi, di mana azan diubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki, masyarakat Islam Turki tidak menolak. Kendati bagi para petani dan nelayan, sebagai produsen, sangat dirugikan, namun ada pandangan yang mengatakan bahwa keberadaan Carrefour, Giant dan lainnya justru menguntungkan rakyat (para konsumen). Karena ternyata harga yang diberikan oleh supermarket tersebut rata-rata lebih murah dibanding dengan harga di pasar tradisional. Menurut Anda masyarakat yang manakah yang harus dilindungi? Memang, pertama kali secara instan liberalisme mungkin akan terlihat menguntungkan rakyat. Tapi, yang harus menjadi prioritas pemerintah sebenarnya bukan membuka pasar-pasar modern yang berskala besar, tapi, sebagai negara agraris, pemerintah harus memprioritaskan pembinaan secara konsisten kepada petani. Dengan demikian, petani dapat mengolah lahan pertaniannya sehingga berproduksi lebih banyak dan lebih berkualitas, 645
Membela Kebebasan Beragama dengan harga jual yang tetap bisa rendah atau murah. Yang terjadi, karena semakin lama biaya produksi kian mahal, pemerintah pun meninggalkan petani. Mestinya pemerintah memberdayakan petani, sehingga petani bisa berproduksi secara murah, dengan hasil maksimal, bukan malah mengimpor produk pertanian dari Thailand dan lain sebagainya. Itulah yang saya maksud dengan ekonomi kerakyatan. Selain mengharamkan sekularisme dan liberalisme, MUI juga meng- haramkan pluralisme. Bagi MUI pluralisme sama dengan sinkretisme, mencampuradukkan ajaran-ajaran agama, dan relativisme, tidak ada kebenaran yang satu melainkan banyak dan berada di mana-mana, karenanya tidak bisa mengklaim hanya satu agama yang benar. Bagaimana menurut Anda sendiri? Pertama, pemahaman MUI bahwa pluralisme tak lain dari sinkre- tisme adalah keliru. Karena, yang perlu ditekankan di sini, semua agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha tidak berpaham bahwa pluralisme berarti sinkretisasi dari seluruh agama yang ada. Kalau yang dimaksudkan haram oleh MUI adalah pluralisme dalam pengertian seperti itu, maka saya menganggap fatwa tersebut sebagai suatu kemu- baziran. Sebab, anggapan MUI bahwa pluralisme dalam arti sinkretisme itu haram, begitupun kalangan masyarakat umum telah mafhum: mengharamkan sinkretisasi agama-agama. Maka, fatwa yang dikeluarkan pun tetap mubazir. Karena apabila masyarakat umum memang sudah mengharamkannya, mestinya hal itu tidak usah difatwakan. Fatwa tidak akan memiliki arti apa-apa kalau hanya mengeluarkan sesuatu yang sama dengan anggapan kebanyakan orang, anggapan masyarakat pada umumnya. Kedua, tentang relativitas kebenaran agama. Menurut saya, justru memang seharusnya begitu. Saya sebagai seorang Muslim, mengakui Islam agama yang benar. Tetapi, pada saat yang sama, saya juga harus tetap memberi hak kepada orang lain untuk mengakui bahwa agama mereka benar. Itu yang dimaksud pluralisme. Meskipun saya tidak pada posisi mengakui kebenaran agama mereka, tetapi saya harus memberikan ruang kepada mereka, baik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, maupun aliran-aliran kepercayaan untuk mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka. Inilah yang disebut multi-kebenaran. Saya 646
Hamka Haq tentu mengakui bahwa agama saya benar, tetapi orang lain pun berhak mengakui kebenaran agamanya masing-masing. Dalam konteks ini, yang saya pahami dengan pluralisme adalah paham untuk memberi ruang kepada semua agama mengakui kebenarannya masing-masing, tanpa saling mengganggu dan merendahkan. Kita tidak boleh marah ketika ada orang lain yang mengaku agamanya sebagai kebenaran, karena agama saya, tentunya menurut saya, juga adalah kebenaran. Sikap-sikap yang tidak toleran atas pengakuan kebenaran suatu agama atau keyakinan bagi para penganutnya, sudah seharusnya segera dibenahi. Maka, sekali lagi, pluralisme hendaknya ditunjukkan dengan tetap mengakui kebenaran agama masing-masing atau memberi ruang kepada orang lain untuk mengakui kebenaran agamanya, sebagaimana pengakuan kebenaran atas agama saya, tanpa saling mengganggu. Dalam Islam pemahaman seperti itu memang sudah sejak awal jamak diketahui melalui ayat-ayat al-Quran yang cenderung plu- ralistik. Namun demikian, tak dapat disangkal bahwa terdapat ayat-ayat al-Quran yang tidak bercorak pluralis. Melihat fakta tersebut, menurut Anda sebenar- nya Islam adalah agama yang pluralis atau tidak? Pemahaman MUI bahwa pluralisme tak lain dari sinkretisme adalah keliru. Karena semua agama baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Budha tidak berpaham bahwa pluralisme berarti sinkretisasi agama-agama. Kalau yang dimaksud haram oleh MUI adalah pluralisme dalam pengertian itu, maka saya menganggap fatwa tersebut sebagai suatu kemubaziran. Menurut saya, Islam adalah agama yang pluralis. Yang tidak pluralis adalah penganutnya (Muslim). Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, yang beriman dan beramal saleh, pahalanya akan tetap dihitung dan akan masuk surga tanpa terkecuali. Dalam terjemahan Departemen Agama, Sabi'in dikatakan sebagai penyembah dewa, saya sendiri memaknainya sebagai penyembah dewa Syiwa (Shivaian) yang berarti Hindu. Jadi Hindu pun terakomodir dalam al-Quran. Dan al-Quran berkata, kalau mereka beriman dan beramal saleh akan masuk surga. Tapi, kalau Anda tidak mau mengakui mereka masuk surga, minimal berikanlah hak kepada mereka untuk mengakui kebenaran 647
Membela Kebebasan Beragama agamanya. Jangan memonopoli kebenaran dengan menutup ruang-ruang untuk orang lain mengakui kebenaran yang berbeda. Celakanya, pemahaman yang mainstream di kalangan umat Islam Indonesia sekarang adalah pandangan yang monistik. Pandangan ini beranggapan bahwa kebenaran agama adalah satu, tidak bisa ditawar lagi. Karena agama saya benar, maka yang lain salah, sesat. Sehingga, kesesatan minoritas seperti Ahmadiyah, Lia Eden, Usman Roy, dan lainnya harus diberangus. Apa pendapat Anda menanggapi hal itu? Penyebab utamanya adalah karena mayoritas umat Islam Indonesia terlanjur menganut mazhab Syafi'i. Mereka tidak pernah diperkenalkan dengan mazhab-mazhab lain, khususnya mazhab Hanafi. Padahal, jika mereka diperkenalkan dengan mazhab Hanafi, pasti akan bisa memaklumi tindakan seperti yang dilakukan Usman Roy. Dari situ mereka akan tahu bahwa ada pendapat yang memperbolehkan orang untuk melakukan salat dengan dua bahasa. Menurut mazhab Hanafi, orang boleh salat tanpa menggunakan bahasa Arab, dan itu banyak dianut oleh umat Islam di Turki. Oleh sebab itu, ketika terjadi sekularisasi, di mana azan diubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki, masyarakat Islam Turki tidak menolak. Artinya, jika umat Islam Indonesia membuka wawasan keislamannya dengan tidak semata mengacu pada satu mazhab (Syafi'i), maka salat dengan menggunakan bahasa manapun tidak menjadi masalah. Tapi, itulah yang selama ini tidak disadari dan dipahami umat Islam di Indonesia. Karena, sekali lagi, dari dulu Indonesia hanya diajari satu mazhab saja, yaitu Syafi'i. Tidak ada yang mau tahu dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang cenderung berperspektif terbuka agak diragukan di Indonesia, karena ketika agama Islam masuk telah berdiri kesultanan dan kerajaan- kerajaan yang memerlukan kemapanan. Di antara empat mazhab besar yang terdapat dalam Islam, yang paling sesuai dan pro-kemapanan adalah mazhab Syafi'i. Sehingga semakin "klop"lah mazhab ini dengan kultur kepemimpinan yang mendambakan kemapanan dan, akhirnya juga, mapan di masyarakat kebanyakan. Menurut Anda, adakah budaya di Indonesia yang mendukung pandangan pluralisme? Sejak Indonesia terlahir dan kita mengikatkan diri sebagai satu 648
Hamka Haq kesatuan, apakah kita memang cenderung pluralis, toleran atau malah tidak toleran? Sebenarnya Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang toleran. Dalam sejarahnya, Islam dapat berkembang di Jawa dengan memanfaatkan instrumen-instrumen yang tidak pernah ada di Arab. Gamelan dan wayang yang merupakan produk budaya lokal paling populer dimanfaatkan sebagai sarana berdakwah oleh Walisongo. Saya kira dakwah yang mereka lakukan sangat toleran terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sikap intoleransi justru muncul di Indonesia baru sekitar 30-an tahun yang lalu. Dulu, sebelum agama Islam berada pada perkembangannya seperti sekarang, Muhammadiyah dan NU adalah organisasi keagamaan sekaligus penyebar toleransi yang paling besar. Intoleransi kemudian muncul ketika Islam Indonesia banyak dipengaruhi mazhab yang berkembang di Arab Saudi, seperti Wahhabi. Wahhabisme berusaha mengembalikan kemurnian Islam (purifikasi) dengan tindakan yang tak jarang salah kaprah. Wataknya agresif terhadap perbedaan. Wajah Islam yang kaya dan penuh rahmat diringkus pada satu pandangan keagamaan yang konservatif, puritan, dan fundamentalistik. Tidak dapat dibenarkan jika partai bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menjadi konsensus bangsa Indonesia. Dan sejatinya, Pancasila sendiri merupakan pancaran dari nilai- nilai universal Islam. Konsep SARA yang dipraktikkan Orde Baru (Orba), meski terlihat jitu meredam konflik antar-agama dan keyakinan, tak ubah seperti bara dalam sekam. Makanya, ketika Orba tumbang, tatanan itu pun seketika luluh, masyarakat cenderung berada pada kondisi anarkis, chaos. Apakah pola SARA juga menjadi penyumbang terhadap sikap intoleran masyarakat belakangan ini? Sebenarnya politik SARA dimaksudkan oleh Orba untuk meredam munculnya simbol-simbol keagamaan dalam berpolitik. Politik SARA sangat terlihat keampuhannya ketika pemerintah ingin menundukkan Masyumi dan Partai-partai Islam lainnya. Saya kira, dari aspek politik, 649
Membela Kebebasan Beragama SARA cukup berhasil. Tapi, mungkin saja aspek itu dapat berimplikasi pada praktik kultural masyarakat. Pandangan Anda ihwal SARA, pada wilayah kultural, sangat mungkin benar. Apakah Anda melihat keberhasilan politik SARA dalam meredam puritanisme agama; bukankah konsep SARA menciptakan segregasi, berhenti pada simbol-simbol dan tidak masuk dalam problem yang paling fundamental; dan bukankah Orba tidak dapat membangun komunikasi antaragama yang intensif dan konstruktif bagi pluralitas? Orba di satu sisi membuat aturan-aturan SARA dan di sisi lain melakukan pengelompokan kekuatan politik dalam bentuk partai Islam, Golkar, dan Nasionalis. Itulah yang justru, menurut saya, menjadi kekeliruan besar Orba. Seharusnya Orba tidak perlu mengelompokkan partai politik berlatar belakang agama menjadi Partai Islam, sebab di dalamnya mungkin ada yang progresif dan yang konservatif. Lebih aman, kalau mau, mengelompokkan Muhammadiyah dan Protestan ke dalam kubu progresif, misalnya, sementara kubu konservatif berisi gabungan NU dan Katolik. Itu menurut saya lebih baik, karena tidak dikelompokkan dalam satu agama -ketimbang membangun satu kubu yang semakin memperkuat isu SARA dan memicu tumbuhnya benih-benih perpecahan. Kita berharap bahwa kehidupan bangsa Indonesia ke depan akan semakin damai, tidak ada lagi perang dan tindak kekerasan antarumat beragama, suku, daerah dan sebagainya. Menurut Anda, akan seperti apakah masa depan keberagaman Indonesia? Saya kira kalau gagasan pluralisme berjalan secara proporsional dan tepat, kedamaian antarumat beragama akan terjalin. Tentu saja, kedamaian yang tidak semu, melainkan kedamaian yang penuh silaturrahim dan saling pengertian antarsesama mereka yang berbeda. Dengan demikian, orientasi kita dalam membangun bangsa ini semestinya bukan mengutamakan isu kebenaran agama dan keyakinan, tapi lebih kepada isu bagaimana keyakinan-keyakinan yang beragam ini bermanfaat untuk bangsa. Maka, mencari apa yang lebih bermanfaat untuk kepentingan bangsa itulah yang lebih menjamin terciptanya kedamaian. 650
Hamka Haq Kita berharap kedamaian itu terwujud. Tapi itu tidak akan tercapai kalau pemerintah tidak konsisten dengan konstitusi. Di samping itu, kita juga harus menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu dikoreksi dari kultur kita, terutama dalam bidang pendidikan. Dulu, ketika zaman penjajahan, pesantren dan madrasah mengajarkan ayat-ayat yang revolusioner. Sekarang, seiring dengan perubahan zaman, ayat-ayat yang diajarkan beserta penafsirannya pun harus mengarah ke kebersamaan dan mengakui perbedaan. Kurikulum, secara lebih luas, hendaknya diubah dan dibenahi agar semakin bertambah baik dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Kurikulum kita, yang diajarkan dari Taman Kanak- kanak hingga Perguruan Tinggi, hendaknya semakin banyak memper- kenalkan wacana pluralisme agar dapat mengilhami anak didik untuk saling menghormati satu sama lain. Wawancara dilakukan di Lenteng Agung, 11 Februari 2008 651
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Haryatmoko Haryatmoko Haryatmoko Haryatmoko, pengajar di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Haryatmoko Haryatmoko Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia, S3 Politik Universitas Indonesia, dan Pasca-Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 652
Haryatmoko Struktur pemaknaan kehidupan memiliki paradigma berbeda- beda. Agama ditantang mampu memberi jawaban kontekstual dengan tidak berpuas diri apalagi memaksakan doktrin-doktrinnya. Sehingga "yang lain" tidak dianggap sebagai ancaman. Justru kehadiran "yang lain" memberi kesempatan bagi kita sebagai saat- saat moral. Maka yang terlebih dahulu dipersiapkan dalam mem- bangun hubungan antaragama adalah menciptakan suasana perjumpaan. Untuk itu pluralisme dilihat bukan sebagai ideologi, tetapi bagaimana kemanusiaan semakin memanggil kita untuk lebih terbuka terhadap yang lain, bukan mengancamnya. Kecenderungan pengelompokan atas dasar agama seharusnya jangan berhenti pada sebatas akivitas yang karenanya kita justru melebarkan perbedaan dengan yang lain, sebaliknya ditingkatkan menjadi aktivitas kelompok yang terbuka. 653
Membela Kebebasan Beragama Sekularisme sering disalahpahami sebagai paham yang menyebabkan decline of religion di mana fungsi dan peran agama di masyarakat terpinggirkan atau lebih jauh lagi menimbulkan ketidakpedualian masyarakat terhadap agama yang berujung pada atheisme, bahkan anti-agama. Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme? Apabila ditelaah dengan seksama, saya melihat ada beberapa kemung- kinan reaksi terhadap sekularisme. Reaksi pertama adalah menentangnya. Karena itu reaksi ini lebih bersifat negatif. Reaksi model pertama ini muncul lebih karena sekularisme merupakan bentuk dari rasionalisasi, sebagaimana dikatakan oleh Max Weber. Rasionalisasi menuntut agar rasionalitas kehidupan masyarakat dan rasionalitas di dalam bertindak sungguh-sungguh didasari atas pertimbangan-pertimbangan mengenai tujuan dalam menentukan pilihan sarana. Bagi saya, reaksi yang anti atau melawan sekularisme, sebagaimana reaksi pertama ini, hanya akan menjadi bumerang. Sebab, dengan sikap seperti itu justru masyarakat akan menjadi tertinggal. Kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang archaic dan lama- kelamaan akan tersingkir. Sementara reaksi yang berikutnya lebih positif. Sebetulnya, reaksi yang positif terhadap sekularisme, terutama bagi agama sendiri, justru menjadikan agama-agama merasa lebih tertantang. Karena sekularisme menyatakan bahwa dalam kehidupan tidak hanya terdapat satu paradigma kehidupan, sebagaimana dikatakan oleh agama. Kalau meminjam istilahnya Foucault, episteme, agama dan kehidupan bukan lagi berarti bahwa semua harus menuju pada satu Tuhan, tetapi bahwa struktur pemaknaan kehidupan niscaya memiliki paradigma bermacam-macam. Justru di situlah agama ditantang untuk mencoba memberikan jawaban, tidak berpuas diri dan malah memaksakan doktrin-doktrinnya. Kini agama harus dapat menawarkan jawaban-jawaban yang kontekstual. Agama ditantang untuk menjadi lebih relevan dalam menjawab persoalan zaman: mengatasi problem ketidakadilan dan kemiskinan masyarakat. Sebab, kalau kita melihatnya secara lebih kritis, jangan-jangan reaksi berlebihan yang ditunjukkan agama-agama terhadap sekularisme justru memang menunjukkan ketidakmampuannya untuk berhadapan dengan tantangan- tantangan baru. 654
Haryatmoko Apa yang dipaparkan Anda persis seperti gagasan yang ditawarkan Jose Casanova tentang deprivatisasi: menghadirkan kembali fungsi dan peran agama ke dalam ranah publik. Ia mengoreksi privatisasi agama yang, menu- rutnya, pada akhirnya hanya meyebabkan peminggiran agama. Menurut Anda bagaimanakah agar agama tetap terlihat santun di ruang publik dalam konteks Indonesia? Menurut saya, salah satu caranya adalah agama harus berani menawar- kan model-model interpretasi yang kritis terhadap diri sendiri. Artinya, di dalam menafsirkan teks-teks agama, kita harus bertitik tolak dari kenyataan di mana kita hi- dup. Di sini saya sepakat dengan apa yang ditawarkan Paul Ricouer bahwa penafsiran yang baik adalah penafsiran yang membawa si penfsir memahami diri menjadi lebih baik. Untuk memahami diri menjadi lebih baik, kita harus berani mengambil jarak, "dis- tansiasi". Ricouer menawarkan tiga macam cara distansiasi, yaitu kritik ideologi, dekonstruksi, dan analogi permainan. Kritik ideo- logi adalah kritik terhadap keya- kinan-keyakinan dan ilusi-ilusi kita yang kadang-kadang menipu atau mengalihkan atau menutupi sesuatu dari kita. Dengan kritik ideologi, kita diajak untuk meng- kritisi itu semua, bukan mengingkari. Analoginya: kalau kita membaca suatu teks dengan jarak yang sangat dekat dengan mata, justru tidak bisa membaca; tetapi begitu mengambil jarak, kita bisa membacanya dengan sangat jelas. Distansiasi penafsiran tidak digunakan untuk mengingkari keyakinan atau iman, melainkan untuk melihat lebih jelas diri kita sendiri. Itulah bentuk pemurnian. Sekularisme menyatakan bahwa dalam kehidupan tidak hanya terdapat satu paradigma kehidupan, sebagaimana dikatakan oleh agama. Kalau meminjam istilahnya Foucault, episteme: agama dan kehidupan bukan lagi berarti bahwa semua harus menuju pada satu Tuhan, tetapi bahwa struktur pemaknaan kehidupan niscaya memiliki paradigma bermacam-macam. Justru di situlah agama ditantang untuk mencoba memberikan jawaban, tidak berpuas diri dan malah memaksakan doktrin- doktrinnya. Kini agama harus dapat menawarkan jawaban-jawaban yang kontekstual. 655
Membela Kebebasan Beragama Dekonstruksi pada Ricouer memang tidak persis sebagaimana dikata- kan Derrida. Dekonstruksi di sini adalah pembongkaran kepentingan- kepentingan, motivasi, dan tujuan si penafsir. Sebab, dekonstruksi itulah yang dapat membantu membongkar hal-hal yang membawa konflik atau konfrontasi dengan orang atau kelompok lain. Memang harus kita akui bahwa penafsiran tidak mungkin bersih dari segala bentuk motivasi atau kepentingan. Tetapi, minimal, dengan dekonstruksi model Ricouer ini, kita bisa melokalisir sumber konflik atau pertentangan itu. Analogi permainan, sebagai bentuk pengambilan jarak, maksudnya adalah sebagaimana ketika kita sedang bermain, kita dilepaskan dari segala keseriusan hidup sehari-hari. Begitupun seharusnya ketika kita membaca atau menafsirkan. Kalau kita bermain, kita merasa lepas dari segala ketakutan sanksi sosial atau hirarki kehidupan sosial. Misalnya ketika dies natalis fakultas diadakan pertandingan sepakbola antara mahasiswa dan dosen. Maka seorang mahasiswa tidak bisa atau tidak mungkin begitu saja mempersilakan lawannya untuk menguasai dan memasukkan bola ke dalam gawangnya, hanya karena dia tahu bahwa lawannya itu adalah dosennya. Itu namanya tidak sedang bermain sepakbola, tetapi masih di dalam struktur hidup yang terlalu serius, masih terhierarkisasi, takut akan sanksi sosial. Dari situ dapat dipahamai bahwa pengambilan jarak dengan analogi permainan, dengan kebebasan yang ada, memungkinkan kreativitas untuk lebih tumbuh. Menurut Ricouer, dalam permainan telah terjadi apa yang ia katakan bahwa "imajinasi mendahului kehendak". Itu yang saya maksudkan bahwa agama harus berani mengambil jarak di dalam segala bentuk penafsirannya, sehingga akan terbuka dan terbongkarlah kepentingan, keyakinan dan ilusi yang ada di dalamnya. Pada saat yang sama, kita juga sekaligus diajak dan diseret untuk dibawa kepada suasasna kreativitas, menghilangkan suasana ketakutan, tidak dogmatis, dan diundang pada penemuan atmosfer relevansi di dalam kehidupan. Maka perjumpaan-perjumpaan informal: lomba musik, pertandingan olah raga, camping bersama lintas-agama, bermain teater bersama, merupakan bentuk analogi permainan dalam hubungan antaragama. Apakah tawaran untuk meletakkan agama secara kritis dan mampu men- jarak sudah otomatis berlaku juga untuk ilmu pengetahuan? Bukankah dalam proses sekularisai, terdapat marka yang jelas bahwa ilmu pengetahuan harus bebas dari segala nilai, baik nilai agama maupun nilai tradisi? 656
Haryatmoko Dalam ilmu sosial, apakah ada ilmu yang bebas nilai? Secara epistemo- logis kita harus mengakui bahwa amat sulit menemukan ilmu pengeta- huan yang bebas nilai. Mengapa? Karena ilmu-ilmu sosial baru berkembang pada abad ke-19, dan belum menemukan metode yang sahih. Lain dengan ilmu-ilmu fisika yang sudah sejak lama telah mempunyai metode-metode sahihnya sendiri. Kalau kita melihat ilmu-ilmu sosial dari kacamata epistemologi saja, sebagai contoh, maka akan kita temukan bahwa banyak ilmu sosial yang menggunakan landasannya dari ilmu-ilmu fisika. Misalnya saja pembagian Gilles-Gaston Granger yang mengatakan bahwa terdapat tiga tipe ilmu sosial, yaitu tipe energetik, sibernetik dan semantik. Tipe energetik memecahkan masalah makna dengan mengambil asosiasi pada energi. Contohnya Marxis- me dan Psikoanalisa yang melihat bahwa yang bermakna sebetulnya adalah yang tersembunyi, yang tidak tampak. Dalam Marxisme disebut dengan yang infrastruktur dan dalam Psikoanalisa dengan yang laten. Ini tak lain mengambil dan dipengaruhi oleh konsep energi. Metode ilmu sosial seperti itu sama sekali belum khas, me- lainkan masih mengadopsi dari fisika. Liberalisme, sejauh membuka banyak kesempatan, memberi kemungkinan suatu kreativitas, itu baik dan saya setuju. Tetapi kita juga harus melihat sisi mata uang lainnya, bahwa liberalisme juga dapat menyingkirkan yang lemah. Adakah perlindungan bagi yang tersingkirkan itu? Dan kita dituntut untuk bisa menghadapinya. Tipe sibernetik dicontohkan dengan tepat oleh fungsionalisme-struk- turalnya Talcott Parsons, yang juga sangat mengadopsi fisika. Ia mengambil konsep homeostasis. Di dalam metode sosiologisnya, ia selalu mencoba menemukan adanya equilibrium, di mana cara kerjanya diambil dari mekanisme termostat yang sangat mekanik-fisik. Terakhir tipe semantik yang juga sama-sama mengadopsi metode hermeneutika. Dari situ kita melihat bahwa dari metodenya saja kita belum melihat kesungguhan dan kemandirian ilmu sosial. Selain itu, kita juga harus melihat bahwa dalam model penelitian ilmu sosial terdapat tiga konteks determinasi, yaitu pragmatis, normatif dan metodologis. Pada konteks pragmatis biasanya penelitian selalu sudah dipesan, ada sponsor yang berkepentingan. Warna politisnya sangat terasa. Artinya, dalam konteks 657
Membela Kebebasan Beragama pragmatis, penelitian selalu menanyakan ke-untuk-apa-annya. Ini yang bisa menjawab: apakah sebuah ilmu sosial itu bebas nilai atau tidak. Pilihan kerangka teoretis akan mempengaruhi hasilnya. Dengan demikian, pilihan dari penelitian yang pragmatis jelas bias dengan kepentingan, dengan nilai tertentu. Namun kita juga bisa menanyakan, secara pragmatis, sejauh mana ilmu-ilmu membantu terhadap kesejahteraan bersama? Sejauh mana ilmu pengetahuan dapat membantu membongkar berbagai macam ketidak- adilan? Kalau kita melihat model pendekatannya Pierre Bourdieu atau Michel Foucault, kita akan tahu bagaimana cara ilmu-ilmu mencoba membongkar bentuk-bentuk dominasi yang tidak adil. Kalau modelnya seperti itu, dari awal kita sudah bisa mengatakan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Meskipun, di lain pihak, kita juga harus melihat tujuan yang mau dicapainya. Ilmu seperti itu justru memberikan sesuatu yang cukup bermakna bagi kemanusiaan. Bagaimana dengan konteks lahirnya semangat obyektivitas ilmu pengeta- huan, dengan disiplinnya masing-masing, yang kemudian dipahami sebagai bentuk protes terhadap agama yang selalu ingin menjelaskan semuanya? Apakah hal itu melulu sebagai bentuk protes atau secara bersamaan dipakai? Karena dahulu ilmu ternyata berkembang di sekitar biara juga. Artinya, ilmu selalu berkaitan dengan kepentingan agama itu sendiri. Tapi kemudian, seiring dengan munculnya zaman modern, mulai dipertanya- kanlah heteronomi dalam hubungan ilmu dan agama. Dengan ilmu pengetahuan, episteme dunia menjadi berubah. Kini manusia berada di tengah, sebagai pusat, sebagai subyek, bukan lagi yang di luar, seperti Tuhan pada Abad Pertengahan. Jadi, modernisme membawa efek yang kemudian ditafsirkan sebagai awal dari sekularisasi. Di mana yang menjadi pusat bukan lagi yang transenden, tetapi manusia. Selanjutnya kita masuk ke soal negara. Bagaimana Anda melihat relasi antara agama dan negara - karena sekularisme memiliki sejarah yang sangat panjang dan setiap negara mempunyai praktiknya masing-masing, dalam kaitannya dengan relasi antara agama dan negara? 658
Haryatmoko Apabila telaah ini masih dilanjutkan dari persoalan ilmu pengetahuan tadi, pengetahuan akan mengatakan bahwa kalau bisa hubungan itu juga atas dasar jasa. Ilmu pengetahuan mempunyai jasa dan prestasinya sendiri yang sangat gemilang. Mengapa kecenderungannya kini adalah, terlebih di dunia Barat dan Kristianisme, adanya pemisahan antara agama dan politik. Kecenderungan semacam itu bukanlah hasil yang begitu saja. Kristianisme membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menerima hal tersebut. Katolik menemukan titik finalnya pada 1870, dengan Konsili Vatikan I. Di situ saja, sebenarnya, masih banyak yang tidak rela. Te- tapi apa yang melandasinya? Pen- jelasan mudahnya kalau landas- annya adalah apa yang memban- tu, berjasa dan menyejahterakan masyarakat. Maka, seharusnya juga menghitung sumbangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat. Makanya da- lam konteks itu, kalau saya bisa menganalogikan, ilmu penge- tahuan seolah berkata: janganlah kami selalu ditundukkan dari agama. Memangnya apa jasa aga- ma terhadap kemajuan masya- rakat? Pluralisme, dalam konteks agama, harus kita pahami sebagaimana dikatakan oleh Schillebeeckx, yaitu bahwa Tuhan begitu sempurna dan begitu penuh, sehingga lantaran itulah apakah kita akan rela kalau hanya salah satu tradisi keagamaan saja yang mengklaim bahwa ia sudah mengetahui segala-galanya? Apakah kita adil dan rela Tuhan kita hanya diklaim oleh salah satu tradisi keagamaan? Tuhan lebih luas dan lebih sempurna daripada yang dirumuskan atau dipahami oleh satu tradisi keagamaan tertentu. Sementara, dalam konteks Eropa, kita bisa menanyakan me- ngapa agama berperang terus, sebagaimana yang terjadi antara Protestan dan Katolik? Sedangkan kami berusaha memajukan dan memenuhi kebutuhan rakyat dengan kemajuan ilmu dan teknologi. "Kalau Anda menuntut sesuatu, bahwa Anda mengatur segala hal dalam masyarakat, tunjukkanlah jasamu bagi masyarakat, jangan malah membuat kacau." Kira-kira demikianlah tantangan yang diberikan oleh ilmu dan teknologi kepada agama. Jasa itu bukan hanya untuk disombongkan atau dikatakan (sebagaimana klaim agama), tetapi dirasakan dan dialami - bukan hanya di dunia normatif melainkan juga di dunia yang faktual. Kalau ada 659
Membela Kebebasan Beragama mahasiswa membuat tesis lantas pembimbingnya bertanya apakah kamu mampu? Mahasiswa itu tidak bisa menyangkal. Satu-satunya cara menyangkal adalah dengan menyelesaikannya secara baik, dan itu tidak bisa dijawab secara normatif. Untuk konteks Indonesia, dalam sejarahnya, kita mengalami kesulitan untuk memisahkan antara agama dan negara. Terlebih dengan adanya desakan dari kalangan Islam tertentu yang menghendaki pemasukan kembali piagam Jakarta ke dalam dasar negara, sebagaimana, misalnya, mereka menghendaki dimasukkannya nilai-nilai agama dalam perda-perda syariat dan amandemen undang-undang. Apakah negara harus memiliki kadar sekularitas dengan batas yang jelas? Menurut saya, sejauh itu sungguh-sungguh bisa membantu mencipta- kan kondisi untuk tidak selalu terjadi konflik, mendorong dunia pendi- dikan semakin maju, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan tidak begitu saja mudah memprotes dan melarang banyak hal - sehingga membuat kreativitas semakin dibatasi - maka itu perlu. Jangan sampai agama hanya mendapat stempel sebagai perusahaan yang melulu mempro- duksi larangan. Agama jangan sampai hanya menjadi sumber ketakutan. Paralel dengan sekularisme, di Indonesia, banyak orang juga kerap begitu saja menolak liberalisme dengan asumsi bahwa gagasan ini menciptakan kehidupan yang permisif, segalanya diperbolehkan tanpa batas. Apakah pemahaman seperti itu benar? Kami minta Anda mengelaborasi gagasan ini secara konseptual. Justru kita melihat bahwa sesungguhnya atmosfer liberal sungguh menciptakan suasana kreatif. Namun kita harus sadar bahwa kondisi itu juga mempunyai ekses atau efek negatifnya tersendiri. Kita harus mengakui bahwa politik liberal selalu menguntungkan yang kuat. Prinsip ini harus kita perhatikan. Jadi, permasalahannya adalah bagaimana agar praktik politik liberal juga tetap bisa melindungi yang lemah? Karena, seperti dalam globalisasi, yang akan tersingkir itu sangat banyak, dan kita harus membantu kalangan yang tersingkir. Kita harus tahu bahwa politik liberal juga memiliki kecenderungan untuk menghancurkan struktur-struktur 660
Haryatmoko kolektif. Kritik Pierre Bourdieu terhadap politik liberal ditujukan pada kecenderungan ini. Bentuk pengahancurannya itu seringkali tidak disadari. Misalnya melalui konsumsi, seperti handphone (hp). Secara fisik dan praktis, dia sangat menolong kita. Tapi di lain pihak, dampak sesungguh- nya tak kalah dahsyat. Dia telah mengintervensi sampai ke lingkup kelu- arga, bahkan ke hal-hal yang sangat privat, yang menyebabkan semakin melemahnya proteksi keluarga. Contoh konkretnya, dengan hp, kalau seseorang mau menghubungi mantan pacarnya, tidak takut lagi jika nanti yang menerima suami atau istrinya, sebagaimana ketika belum ada hp dan harus memakai telfon rumah. Makanya, dalam keluarga, harus ada kesepakatan, seperti kalau di rumah hp harus dimatikan supaya kalau ada orang yang menghubungi, maka meng- hubunginya lewat nomor rumah. Saya hanya mau mengatakan bah- wa liberalisme, sejauh membuka banyak kesempatan, memberi kemungkinan suatu kreativitas, itu baik dan saya setuju. Tetapi kita juga harus melihat sisi mata uang lainnya, bahwa liberalisme juga dapat menyingkirkan yang lemah. Adakah perlindungan bagi yang tersingkirkan itu? Dan kita dituntut untuk bisa menghadapinya. Agama harus dapat menawarkan jawaban-jawaban yang kontekstual. Agama ditantang untuk menjadi lebih relevan dalam menjawab persoalan zaman: mengatasi problem ketidakadilan dan kemiskinan masyarakat. Sebab, kalau kita melihatnya secara lebih kritis, jangan- jangan reaksi berlebihan yang ditunjukkan agama-agama terhadap sekularisme justru memang menunjukkan ketidakmampuannya untuk berhadapan dengan tantangan- tantangan baru. Dalam diskursus liberalisme politik, seperti dikatakan John Rawls, politik liberal tidak selamanya abai terhadap nasib disadvantage, mereka yang tidak beruntung. Makanya ada konsep redistribusi yang dibebankan terhadap pemerintah demi pemerataan keadilan buat seluruh warga negara. Memang pada Rawls kekuatan prinsip liberalnya sangat kuat. Mes- kipun tetap ada sisi lainnya ketika mengatakan tentang prinsip keadilan bahwa semua memiliki hak yang sama. Sebab, ketidaksamaan sosial- 661
Membela Kebebasan Beragama ekonomi diperbolehkan atau ditoleransi asalkan: pertama, menguntung- kan bagi yang paling tidak beruntung; kedua, berkaitan dengan prestasi yang berhubungan dengan jabatan, maka dalam konteks ini, jabatan terbuka bagi semua. Prinsip asal menguntungkan bagi yang paling tidak beruntung tersebut menunjukkan adanya visi suatu option for the poor. Mengapa sisi yang ini juga tidak diolah? Bagaimana keadilan prosedural itu diperhatikan, bukan hanya yang substansial. Modelnya Rawls ini bisa dianalogikan orang yang akan membagi kue. Aturan yang adil mengatakan bahwa yang membagi mendapat giliran terakhir, setelah semua mendapat bagian sesuai dengan porsinya. Saya hendak menggarisbawahi bahwa dalam keadilan prosedural juga ditekankan agar aturan hukum itu mengandung pengawasan, sehingga sudah dengan sendirinya merelativisir bentuk-bentuk pelanggaran, bentuk-bentuk ketidakadilan. Negara yang liberal me-ngandaikan adanya iklim kebebasan dan keterbuka- an, sekaligus juga harus ada perhataian atau proteksi terhadap yang tersingkir. Bagaimana mewujudkan sebuah tatanan atau kebijakan melalui me- kanisme konsensus yang memungkinkan terciptanya tatanan yang lebih adil atau fair? Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pihak-pihak mana yang tersingkir, pihak mana yang merupakan kelompok yang sudah mapan dan sebagainya. Itu tidak mudah. Minimal dengan civil society-lah kita mampu memproteksi pihak-pihak yang lemah. Pihak-pihak yang lemah diberikan institusi atau tempat untuk menyuarakan suaranya. Sebetulnya selain LSM, organisasi-organisasi keagamaan juga bisa, asal jangan bersikap eksklusif. Baik LSM ataupun organisasi keagamaan dapat memperkuat posisi tawar dari kelompok-kelompok yang tersingkir. Di luar itu, agar yang tersingkir tetap mendapat tempat, saya mengusulkan, sebagaimana idenya Richard Sennett, bahwa model organisasi seperti organisasi buruh dan sebagainya, semestinya jangan hanya melindungi hak buruh atau pekerja saja, tetapi juga mulai bergerak mengantisipasi, mencarikan atau menciptakan pekerjaan, menghindari penghancuran struktur-struktur kolektif, memperhitungkan masa depan mereka, seperti dana pensiun dan sebagainya. Organisasi seperti ini hendaknya tidak hanya reaktif, melainkan proaktif. 662
Haryatmoko Kami hendak memfokuskan ke masalah penghancuran struktur kolektif. Sebetulnya dalam sebuah masyarakat, kalau kita percaya dengan the idea of progress, struktur kolektif yang dihancurkan oleh liberalisme adalah struktur lama yang setelah dihancurkan juga akan membentuk struktur baru yang lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apakah kita percaya begitu saja? Bagi saya hendaknya cara melihat persoalan ini tidak seperti itu. Dalam pandangan saya, liberalisme meng- hancurkan struktur kolektif karena dia menginginkan utopia pasar murni itu terlaksana. Tidak ada lagi resistensi atau perlawanan terorganisir secara struktural untuk melawan model seperti itu. Artinya, logika pasar atau ekonomilah yang harus menang. Penghancuran struktur kolektif itu lebih dalam kerangka memisahkan logika ekonomi dari logika sosial. Logika ekonomi de- ngan persaingannya itu menghen- daki efisiensi; sedangkan logika sosial akan memperhatikan masa- lah keadilan dan redistribusi. Kecenderungan seperti itulah yang saya lihat dari liberalisme. Sekarang memang sudah terbentuk kelompok-kelompok seperti di kalangan eksekutif yang berorientasi lebih kepada distinction sebagaimana modelnya Bourdieu. Yakni, distinction sebagai strategi kekuasaan. Membedakan diri untuk bisa mengakumulasi modal atau mempertahankan kekuasaan. Tuhan lebih luas dan lebih sempurna daripada yang dirumuskan atau dipahami oleh satu tradisi keagamaan tertentu. Masalah yang ada sekarang bukan lagi soal persaingan, tetapi kesadaran bahwa setiap agama mempunyai kekhasan. Apakah yang terjadi di Indonesia - kaitannya dengan mulai masuknya angin liberalisme melalui logika pasarnya - dengan adanya upaya beberapa kelompok umat beragama mendesakkan nilai-nilai tertentu yang diyakini- nya, melalui mekanisme demokrasi, agar dilegal-formalkan, dapat juga dikatakan sebagai sebentuk konsumsi nilai-nilai agama ke dalam wilayah publik, yang hendaknya diserahkan pada pasar? Kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Satu sisi, bisa secara positif kita lihat sebagai keprihatinan yang mendalam terhadap efek-efek yang semakin 663
Membela Kebebasan Beragama membawa kepada disintegrasi, kehancuran kolektif, dan sebagainya. Di sisi lain, jangan-jangan ini tidak lain adalah reaksi yang mencoba menutup atau mengisolasi diri karena ketakutan akan terkontaminasi, atau justru menunjukkan suatu ungkapan kelemahan karena tidak bisa melakukan atau memakai yang lain, yang diyakininya sebagai kebenaran. Atau, kasarnya, karena kalah bersaing, maka digunakanlah legitimasi agama. Masalahnya adalah bagaimana dengan kemajuan yang ada, semakin adaptif atau malah semakin reaktif? Kalau kesimpulan yang diambilnya ternyata salah, maka perlawanan yang terus diberikan justru akan menyebabkan agama semakin jauh tertinggal. Menurut Anda apakah dasar negara dan konstitusi kita, Pancasila dan UUD 1945, sudah mencukupi bagi suatu aturan yang adil? Bagi saya, konstitusi itu tetap harus ditafsirkan kembali untuk disesuai- kan dengan konteks yang ada. Tetapi, satu hal yang harus diperhatikan, yang merupakan ketakutan dari kelompok minoritas, adalah tentang sulitnya penerimaan akan keberagaman oleh mayoritas. Kebhinekaan sebagai sebuah nilai yang, menurut saya, sangat bagus itu hendaknya jangan sampai diabaikan. Sebab secara dejure, Indonesia sudah menjamin per- samaan bagi semua kelompok. Pencapaian ini jangan sampai dikorbankan karena adanya interpretasi baru. Bahwa yang lain perlu direvisi, saya setuju. Tetapi pencapaian seperti penghargaan atas keberagaman itu jangan sampai malah dihilangkan. Di situlah letaknya nasionalisme. Karena nasionalisme, sebagaimana dikatakan Ricouer, adalah kesetiaan terhadap identitas naratif. Identitas naratif itu datang dari apa yang disebut sebagai kesetiaan terhadap janji, yang dibentuk oleh faktor etisnya dan didukung oleh perlakuan hukum yang sama bagi semua warga negara. Apakah kesetiaan seperti itu sudah didukung dan dimiliki oleh semua warga? Tidakkah hal itu berlaku dalam tataran yang ideal? Kalau Anda mengamati dan menilai defacto-nya sendiri bagaimana? Anda bisa lihat penerimaan di Universitas atau pegawai negeri yang sampai sekarang masih menerapkan sistem kuota. Dari agama A berapa, agama B berapa, dan seterusnya. Dalam kontestasi pemilihan bupati, misalnya, perihal agama malah bisa dipakai sebagai cara untuk mendis- 664
Haryatmoko kualifikasi calon tertentu. Itulah defacto, yang secara dejure sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa hubungan keagamaan juga ternyata tidak hanya didasari oleh faktor teologi, tetapi juga interaksi kekuasaan, memakai bahasa Anthony Giddens. Di dalam teori strukturasi- nya, Giddens mengatakan bahwa interaksi itu berulang, terpola, dan mem- bentuk struktur; dipengaruhi oleh modalitasnya. Tiga bentuk interaksi sosial yang dominan adalah komunikasi, kekuasaan, dan moralitas atau sangsi. Kalau orang berbicara mengenai hubungan antar-agama, banyak yang mengira kalau itu hanya masalah teologi, perbedaan konsep, dan lain sebagainya. Kita harus mulai mengungkap dan membongkar bahwa sebetulnya konflik lebih terjadi karena inter- aksi kekuasaan yang menghasil- kan dominasi, yang dipengaruhi oleh modalitasnya, yaitu eko- nomi, politik, sosial, dan ideo- logi. Pada wilayah inilah pere- butan terjadi dan kerap menye- babkan konflik. Di dalam setiap pemahaman terjadi fusion of horizons, terjadi peleburan cakrawala-cakrawala. Yaitu cakrawala penafsir dan cakrawala teks. Cakrawala penafsir memiliki banyak segi, ada Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff. Kalau kita percaya pada diri sendiri bahwa kita mempunyai pra-pemahaman dalam tiga bentuk tersebut, lantas akan semudah itukah saya pindah agama kalau bukan karena alasan yang sungguh-sungguh mendasar? Kalaupun ada alasan mendasar, mengapa kita harus melarangnya? Secara praktis, di situ terjadi ketimpangan antara dejure dan defacto. Menurut Anda apakah pemerintah perlu menjembatani masalah ini atau sebaliknya lebih menjadi tugas dari civil society? Bagi saya kedua-duanya harus dapat mengambil peran. Sebagai test case, misalnya, masyarakat kita terus-terusan menganggur, adakah lembaga pemerintah ataupun civil society atau LSM sebagai tempat kita untuk mengeluh dan mengadu nasib? Untuk menjembatani ketimpangan antara dejure dan defacto harus ada, lagi-lagi istilah Ricouer, narasi. Narasi tersebut yang menjembatani antara teori dan praktik. Narasi jangan hanya diinter- pretasikan sebagai kisah, tetapi juga teladan, contoh, dan kisah bagaimana merealisasikan sesuatu. Identitas naratif yang telah saya katakan itu, salah 665
Membela Kebebasan Beragama satu yang membentuknya adalah kesetiaan pada janji. Sebagaimana yang dipertanyakan Ian Saphiro apakah demokrasi itu benar-benar representatif? Karena pada kenyataannya banyak calon yang telah terpilih dalam pemilihan umum, justru tidak mewakili konstituennya. Mereka lebih mengurus kepentingan diri sendiri. Kita juga harus memperbaiki sistem representasi agar yang merepresentasikan konstituen itu selalu bisa dikontrol. Agar jika tidak lagi dapat merepresentasikan kepentingan konstituennya, mereka bisa dituntut atau di-recall. Saya kira, inilah yang belum ada dalam tubuh politik kita. Jika membincang ihwal kebebasan, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan peran media yang sangat ekspansif melalui citra-citranya menyerbu ke segenap ruang kehidupan, hingga yang paling privat sekalipun. Bagaimana kebebasan subyek yang semestinya hakiki dalam diri manusia - dengan desakan media yang begitu membius dan menjerat masyarakat - menjadi hilang otonominya? Kita harus mengakui bahwa media telah banyak membantu dalam penyebaran ide-ide kebebasan, termasuk ide-ide pembawa dan penyampai hak-hak, dan sebagainya. Meskipun kita juga tahu bahwa media me- nawarkan sesuatu yang lain, seperti citra-citra sebagaimana Anda sebutkan tadi. Apakah citra itu sendiri sepenuhnya jelek? Tidak juga, asal didasarkan pada suatu tindakan nyata, seperti jasa dan prestasi. Sayangnya, citra yang ditawarkan banyak yang tidak berdasar akan hal itu. Citra malah lebih dari sekadar sesuatu yang dibuat. Kita tidak bisa lagi membedakan antara yang real, hiper-real, dan simulasi (simulakra), sebagaimana diistilahkan Jean Baudrillard. Contohnya, kita lihat team gegana yang sedang mengadakan latihan penjinakan bom. Dalam latihan itu, mereka melakukannya secara serius, seperti benar-benar sedang meng- hadapi kasus nyata, ada police line, kalau ada orang yang mau mendekat dilarang, dan sebagainya. Namun, begitu terjadi ledakan bom sesungguh- nya, yang dilakukan malah tidak seserius seperti pada latihannya. Artinya, kita memang sering dikecoh oleh semacam citra ini. Oleh karena itu, kita harus mulai kritis bahwa setiap instrumen ke- majuan selalu memiliki pedang bermata dua. Selalu ada unsur yang mem- bawa kebaikan dan unsur negatif yang dapat menimbulkan keburukan, di mana kita sebisa mungkin harus merelativisirnya. Di sinilah kita mem- 666
Haryatmoko butuhkan semacam etika komunikasi. Bagaimana kita harus menghadapi bentuk-bentuk kekerasan di dalam media, baik yang fisik maupun simbolik, yang merayu kita dan seringkali tanpa kita sadari. Untuk hal ini, bagi saya, baik juga kalau sejak kecil diberi- kan pendidikan media untuk anak-anak. Saya tertarik dengan SD Mangunan yang dulu dikem- bangkan oleh romo Mangun. Di situ, supaya dapat bersikap kritis terhadap televisi, anak didik diajak langsung melihat produksi siaran televisi. Mereka di bawa ke studio untuk melihat bagaimana acara televisi itu sesungguhnya dibuat. Dari sini, ketika mereka sudah pulang dan menonton televisi dengan teman-teman yang lain, mereka bisa kritis bahwa acara itu sebetulnya tidak terjadi secara nyata, hanya rekayasa, ada peran pengganti, dan lain sebagainya. Pada sisi ini jugalah dunia pendidikan tepat mendapat tantangannya. Kita harus memahami bahwa makna datang dari perbedaan. Sehingga yang lain, bagi saya, tidak menjadi ancaman. Kalau menggunakan istilahnya Levinas, yang lain adalah momen moral bagi saya. Yang lain menyapa saya. Kehadiran yang lain memberi kesempatan bagi saya sebagai saat-saat moral. Pada intinya, apakah Anda masih optimis dengan subyektivitas, yakni ruang buat subyek untuk mengekspresikan kebebasannya masing-masing yang tidak begitu saja diseragamkan oleh media, atau dengan kesadarannya dapat merebut dan memberikan makna tersendiri terhadap citra-citra yang dijejalkan media? Saya optimis dalam arti bagaimana dalam kemendesakannya kita dapat mencari dan menemukan peluang-peluang. Kemendesakan menemukan peluang itu bagi saya adalah tindakan urgen. Lalu, bahwa politik yang lebih menyeluruh dan strategi yang lebih luas harus dibuat, itu memang betul. Dalam bahasa latinnya minus malum, yang terbaik dari yang jahat akhirnya juga kadang-kadang harus kita jalankan. Kemajemukan negeri ini sudah sepatutnya disikapi dengan menggunakan cara pandang atau gagasan pluralisme. Celakanya, pluralisme sering 667
Membela Kebebasan Beragama dipahami sebagai sinkretisme (penyamaan bahwa semua agama benar) oleh masyarakat atau kalangan agamawan di negeri ini, karena itulah kemudian pluralisme ditolak. Pandangan Anda perihal pluralisme seperti apa? Menurut saya, pluralisme, dalam konteks agama, harus kita pahami sebagaimana dikatakan oleh Schillebeeckx, yaitu bahwa Tuhan begitu sempurna dan begitu penuh, sehingga lantaran itulah apakah kita akan rela kalau hanya salah satu tradisi keagamaan saja yang mengklaim bahwa ia sudah mengetahui segala-galanya? Apakah kita adil dan rela jikalau Tuhan kita hanya diklaim oleh salah satu tradisi keagamaan? Tuhan lebih luas dan lebih sempurna daripada yang dirumuskan atau dipahami oleh satu tradisi keagamaan tertentu. Masalah yang ada sekarang bukan lagi soal persaingan, tetapi kesadaran bahwa setiap agama mem- punyai kekhasan. Khas sendiri pengertiannya tidak sama dengan superior. Kekhasan saya itu bisa diketahui karena saya mengetahui yang lain. Logika biner di situ berjalan. Konsekuensinya kita harus memahami bahwa makna datang dari perbedaan. Sehingga yang lain, bagi saya, tidak menjadi ancaman. Kalau menggunakan istilahnya Levinas, yang lain adalah momen moral bagi saya. Yang lain menyapa saya. Kehadiran yang lain memberi kesempatan bagi saya sebagai saat-saat moral. Permasalahan yang terjadi sekarang lebih karena melihat yang lain sebagai ancaman. Sebagaimana yang dimaksud oleh Sartre. Sartre menga- takan bahwa yang lain adalah neraka bagi saya. Maka wajar kalau Sartre kemudian juga mengatakan bahwa kebebasan mendahului tanggung jawab, berseberangan dengan Levinas yang sebaliknya mengatakan bahwa de- ngan adanya yang lain, tanggung jawab mendahului kebebasan. Pola seperti apakah yang mau diikuti oleh agama? Apakah pola seperti yang dike- hendaki Sartre atau sebaliklnya lebih memilih polanya Levinas? Atau pertanyaannya, apakah agama-agama berani memikirkan kembali cara berpikir model demikian itu? Konkretnya, berani atau tidak para pemimpin dan guru agama melihat kembali dan menata paradigma bahwa agama bukan lagi memaksakan kebenaran, tetapi melihat apakah saya telah membantu umat untuk semakin mengenal dan mendekati Tuhan; ataukah pikiran saya lebih politis, yaitu semakin banyak massa pengikut berarti semakin hebat? Kalau pilihannya politis, maka akan terkait juga dengan masalah ekonomi, dan berarti terkait dengan kapital sosial juga. 668
Haryatmoko Makanya, bagi saya, model-model dialog yang seharusnya dikem- bangkan itu alangkah lebih baik kalau mengikuti model analogi permainan saja. Jangan langsung pada masalah teologis, tapi lebih dahulu melalui, misalnya, perlombaan pop song, jazz, teater, dan lain sebagainya, yang lebih bisa mencairkan suasana. Begitu kita sudah dekat, masalah teologi akan lebih mudah diatasi. Jadi, yang terlebih dahulu dipersiapkan sebelum masuk ke langkah lebih jauh dalam membangun hubungan antaragama adalah menciptakan suasana perjumpaan. Dan suasana itu dilakukan dengan informal; tidak usah formal. Itulah yang sampai sekarang belum mampu kita lakukan. Kecenderungan kita adalah terlebih dahulu menciptakan sekat-sekat agama. Lihatlah perkumpulan-perkum- pulan yang jumlahnya sangat banyak, yang mengatasnamakan agama; yang, di satu sisi, memang memberi rasa aman bagi masing- masing umatnya, tetapi, pada sisi lain, sama sekali tidak ada yang berani memberi terobosan untuk masuk ke arah yang lebih konkret, melalui bidang seni, misalnya. Yang terlebih dahulu dipersiapkan sebelum masuk ke langkah lebih jauh dalam membangun hubungan antar- agama adalah menciptakan suasana perjumpaan. Dan suasana itu dilakukan dengan informal; tidak usah formal. Itulah yang sampai sekarang belum mampu kita lakukan. Kenapa harus seni? Anda perhatikan, seniman itu jarang yang disekat-sekat oleh agama. Namun, bukan berarti bahwa hal itulah yang terbaik. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa seni membawa sesuatu yang kadang-kadang tidak hanya berhenti pada moral judgement, baik-jahat. Keindahan itu menyatukan segala hal. Saya senang dengan seorang filosof Prancis yang bernama Luc Ferry. Dia mengatakan bahwa panggilan seorang pemeluk agama adalah menjadi karya seni (universalitas konkret). Orang seperti Muhammad Iqbal adalah karya seni. Dia universal, diterima oleh semua agama, tetapi sekaligus juga konkret, dia dibesarkan oleh Islam. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual yang diterima oleh semua agama, tetapi dibesarkan oleh Hindu. Demikian juga Ibu Theresa dalam Katolik. Jadi yang lebih diutamakan adalah prinsip bagaimana saya semakin bisa berguna bagi sebanyak mungkin orang, bahkan melampaui kelompok-kelompok agama, seraya tetap mengakar pada agama saya yang khas itu. Di sinilah 669
Membela Kebebasan Beragama agama seharusnya berperan. Agama harusnya semakin membantu pemeluknya untuk lebih terbuka dengan pemeluk agama lain, bukan membuat pemeluknya semakin anti terhadap pemeluk agama lain. Kesimpulannya, saya tidak hanya melihat pluralisme sebagai ideologi, tetapi bagaimana kemanusiaan itu semakin memanggil kita untuk semakin terbuka dan bagi yang lain tidak mengancam. Terkait dengan adanya sekat-sekat dalam agama (termasuk juga etnis), sebagaimana Anda uraikan lebih sebagai fenomena yang terlanjur kaprah di masyarakat kita, apakah ini sumbangsih dari Orde Baru melalui kebijakan yang segregatif, model "kerukunan" SARA yang kita ketahui bersama itu, sehingga yang tumbuh di antara umat beragama bukan perasaan saling menghargai secara aktif, dalam arti membaur dan membuka diri, tetapi sebaliknya, tumbuhnya rasa curiga di antara masing-masing umat beragama? Saya setuju bahwa hal itu ada kesinambungan dari rezim Orde Baru. Dengan menggunakan analisis Foucault, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan itu berlangsung melalui perbedaan. Di mana ada perbedaan, di situlah terjadi hubungan kekuasaan dan dominasi. Anda bisa melihat contoh ini seperti pada KTP. Di situ, salah satu yang ditonjolkan adalah perbedaan. Misalnya bagi orang Tionghoa, KTP-nya diberi tanda tertentu, demikian juga dengan perbedaan agamanya. Kelihatannya memang netral, tetapi justru di situlah kekuasaan dan dominasi sebenarnya sudah diprak- tikkan. Oleh karena itu, kita sebagai pemeluk agama, sangatlah perlu untuk semakin kritis terhadap manuver-manuver politik, karena kekuasaan terutama bukan dilihat dari siapanya, tetapi lebih pada bagaimananya. Artinya kita akan melihat kekuasaan dari strategi, teknik, dan mekanisme- nya. Sementara cara termudah untuk mempraktikkan hal ini adalah dengan menekankan perbedaan. Dalam multikulturalisme, hal seperti itu ditunjukkan dengan, misal- nya, penggunaan kata minoritas. Kata itu tidaklah netral dan sebenarnya digunakan sebagai cara agar yang minoritas tidak berdaya. Itu merupakan stigma, yang sebetulnya juga bentuk lain dari diskriminasi yang ingin mengatakan bahwa kamu adalah kelompok minoritas dan karena itu jangan berbuat yang macam-macam. Konsep itu dipakai untuk menum- 670
Haryatmoko buhkan rasa rendah diri pada minoritas. Secara lebih abstrak kita bisa mengatakan bahwa di situ bahasa digunakan untuk mempraktikkan dominasi. Perihal pengidentifikasian gagasan pluralisme oleh banyak orang sebagai relativisme, paham yang menganggap segalanya (termasuk juga agama) adalah nisbi, apakah menurut Anda benar demikian? Apakah benar pluralisme adalah sebuah relativisme? Saya akan mengatakan, kalau Tuhan itu maha sempurna, maka kita tidak akan rela jika kesempurnaan Tuhan direduksi hanya oleh kelompok tertentu saja. Lalu, apakah dengan saya menerimanya (atas kebenaran pihak lain) berarti sebentuk relativisme? Bukankah penerimaan pihak lain justru semakin mengafirmasi identitas saya. Bagi saya, orang "dewasa" tidak akan pernah merasa terancam dengan kehadiran pihak lain. Orang yang sungguh- sungguh menguasai bidangnya, tidak akan merasa tersaingi atau terancam oleh pihak lain, karena dia percaya dengan apa yang dia miliki, dengan identitas atau kemampuannya. Tetapi orang yang setengah-setengah akan cenderung terancam oleh pihak lain, karena survivalitas dia sangat tergantung oleh bagaimana yang lain melakukan permainannya atau tergantung pada bagaimana strategi yang diterapkan oleh yang lain. Kita harus mulai kritis bahwa setiap instrumen kemajuan selalu memiliki pedang bermata dua. Selalu ada unsur yang membawa kebaikan dan unsur negatif yang dapat menimbulkan keburukan, di mana kita sebisa mungkin harus merelativisirnya. Di sinilah kita membutuhkan semacam etika komunikasi. Dengan refleksi di atas, kita juga bisa menilai kelompok-kelompok agama dengan pertanyaan: mengapa harus merasa terancam dengan yang lain? Mengapa harus takut kalau yang lain juga mempunyai suatu bentuk kebenaran? Sejauh mana itu mengurangi kebenaran saya? Apakah kalau yang lain benar berarti saya salah? Tentunya, hal seperti itu sama sekali tidaklah memadai untuk dijadikan pendasaran dalam memandang perbedaan. Karena yang digunakan adalah logika biner yang keliru, yaitu 671
Membela Kebebasan Beragama kalau yang lain menemukan kebenaran berarti yang punya saya salah, atau kalau yang lain benar berati saya boleh berpindah-pindah. Jika pan- dangannya seperti itu maka satu agama merasa takut dan terancam dengan keberadaan agama yang lainnya. Dalam konteks ini, saya tidak mengatakan boleh atau tidak, tetapi saya lebih setuju dengan modelnya Gadamer. Dia mengatakan bahwa di dalam setiap pemahaman terjadi fusion of horizons, terjadi peleburan cakrawala-cakrawala. Yaitu cakrawala penafsir dan cakrawala teks. Cakra- wala penafsir memiliki banyak segi, ada Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff. Kalau kita percaya pada diri sendiri bahwa kita mempunyai pra-pemahaman dalam tiga bentuk tersebut, lantas akan semudah itukah saya pindah agama kalau bukan karena alasan yang sungguh-sungguh mendasar? Kalaupun ada alasan mendasar, mengapa kita harus melarangnya? Dan seandainya terjadi, mengapa pula kita tidak menghormati bahwa setiap orang me- miliki pilihan? Apakah dengan kita melarangnya berarti kita telah berjasa bagi Tuhan? Tentu tidak sesederhana itu cara melihatnya. Apabila persoalan kemajemukan menjadi semakin kompleks, menurut Anda bentuk toleransi seperti apakah yang seharusnya ditumbuh-kembangkan di negeri dengan masyarakat yang begitu beragam dari agama, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, seperti Indonesia ini? Apabila melihat generasi muda sekarang, saya merasa lebih optimis. Kalangan muda sekarang banyak yang memiliki cara berpikir terbuka. Namun, kita harus mengetahui bahwa dalam masyarakat seperti apapun, kelompok yang tertutup itu akan selalau ada. Di sinilah permasalahan kerap kali timbul. Oleh karena itu, menurut saya, di sinilah signifikansi peran media untuk menyosialisasikan ide-ide keterbukaan, toleransi, dan seba- gainya. Meskipun kita harus mengantisipasinya dari awal akan konsekuensi lain bahwa media juga pada akhirnya bisa berpihak pada satu kepentingan tertentu. Maka dalam hal ini, pemberitaan yang saya maksud, yang harus dipromosikan oleh media, adalah pemberitaan yang mendukung ide-ide keterbukaan dan pluralitas. Saya mengajar juga di Pasca-Sarjana UIN Yogyakarta. Di sana masih ada optimisme. Dengan melihat bagaimana cara berpikir atau keterbukaan orang muda terhadap gagasan-gagasan baru, maka dalam realitas lintas 672
Haryatmoko agama seperti itu, saya merasa lebih optimis bahwa hal tersebut akan terjaga dan hidup kita lebih damai, bisa saling menghormati. Namun, dalam konteks ini, kita juga harus sadar bahwa uluran tangan, kalau datangnya dari yang mayoritas, akan lebih mudah follow up-nya ketimbang ketika datang dari yang minoritas. Itu hukum sosiologi. Sekali lagi, hal seperti itu, lagi-lagi, tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak dibarengi dengan intensitas interaksi dan perjumpaan informal antar-kelompok yang ada. Oleh karenanya, kecenderungan pengelompokan atas dasar agama, seharusnya jangan hanya berhenti pada sebatas pengelompokan yang justru karenanya kita melebarkan perbedaan dengan yang lain, tetapi sebaliknya ditingkatkan menjadi kelompok yang terbuka. Di Indonesia, hal seperti itu lebih dimungkinkan karena kegiatan pengelompokan tadi belum sampai pada taraf yang sudah menjadi hukum penyekatan. Yang saya takutkan, dengan perda-perda syariat, adalah berlakunya model penyekatan yang sampai mengikat umat secara eksklusif di dalamnya. Pandangan seperti itu, tentunya, dari saya, pihak yang selama ini dirugikan. Wawancara dilakukan di Depok, 24 Mei 2007 673
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Husein Muhammad Husein Muhammad Husein Muhammad Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar al Tauhid, Arjawinangun, Cirebon. Ia Husein Muhammad Husein Muhammad pendiri Puan Amal Hayati (Jakarta), Yayasan Rahima (Jakarta), dan Fahmina Institute (Cirebon), serta menjadi anggota National Board di International Center for Islam and Pluralism (ICIP) dan The Wahid Institute. Ia juga Comisioner pada Komnas Perempuan (2007-2009). 674
Husein Muhammad Semangat konstitusi Indonesia jauh lebih islami daripada perda syariah. Sedangkan Islam sendiri merespon positif prinsip dasar sekularisme: memisahkan dua wilayah yang berbeda, fî al-dunyâ hasanah wa fî al-âkhirati hasanah (dunia dan akhirat). Namun begitu Islam hanya merumuskan prinsip-prinsip dasar. Sebab Islam tidak mempunyai konsep apapun perihal negara atau politik. Tetapi dasar atau pandangan apapun sejauh bertujuan menciptakan kondisi yang aman dan damai, sudah masuk dalam kategori Islam. Sebab keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap manusia adalah substansi agama. Sayangnya, sampai saat ini belum ada satu teori sosial-politik atau sistem negara yang baik seperti demokrasi yang menjadi dasar bagi semua keputusan. Yakni demokrasi yang berbasis keadilan dan menjunjung tinggi HAM. 675
Membela Kebebasan Beragama Bagaimana pandangan Anda mengenai sekularisme dalam hubungannya dengan konsep-konsep dalam Islam? Pertama-tama, saya tidak ingin terjebak dalam terminologi mainstream terhadap istilah sekularisme. Karena terminologi mainstream melihat istilah sekularisme secara sangat negatif. Namun saya ingin melihat istilah sekularisme secara positif sepanjang saya bisa memberi makna tersendiri mengenai istilah ini. Sekularisme oleh masyarakat dipandang sebagai paham yang ingin memisahkan antara agama dan negara yang diilhami dari sejarah masyarakat Barat yang mengatakan bahwa urusan kaisar untuk kaisar dan urusan gereja untuk gereja. Namun, saya tidak melihat hal seperti itu dalam Islam. Karena teks-teks Islam sendiri sudah menyebut dua hal tersebut: fî al-dunyâ hasanah wa fî al-âkhirati hasanah, sehingga, menurut saya, keduanya sangat positif. Apakah Islam memandang antara dunia dan akhirat harus dipisah- kan? Bagi saya, tergantung dari aspek mana kita melihat agama. Kalau kita memandang agama dari aspek tafsir atas agama yang kemudian ingin dijadikan sebagai hukum negara, maka, saya kira, harus dilihat apa yang menjadi kepentingan pandangan keagamaan atau tafsir atas agama tersebut: apakah terkait dengan urusan-urusan personal atau terkait dengan urusan- urusan sosial? Apabila tafsir tersebut terkait dengan urusan personal, saya menganggap tidak perlu aspek-aspek tersebut masuk ke dalam ruang negara. Biarkan itu menjadi urusan privat masyarakat. Misalnya soal keyakinan atau ibadah seperti salat, puasa dan sebagainya. Akan tetapi jika terkait dengan aspek sosial, relasi antarmanusia atau aspek muamalat, menurut saya, pikiran atau tafsir atas teks agama bisa dimasukkan ke dalam ruang publik, urusan negara, namun harus tetap memperhatikan pluralitas dalam masyarakat. Jadi tidak bisa sebuah pandangan keagamaan tertentu diterapkan begitu saja apalagi dipaksakan ke dalam masyarakat yang multikultural atau masyarakat yang plural tersebut. Pendeknya, persoalan ini harus disandarkan pada sebuah paradigma besar Islam, yaitu keadilan, kesetaraan manusia, dan penghormatan terhadap manusia. Apabila pandangan keagamaan tersebut merefleksikan prinsip-prinsip di atas, maka atas nama apapun, menurut saya, sudah sah secara agama. Jadi tidak mesti harus ada teks agamanya, seperti teks al- Quran atau teks fikih. Demikianlah pandangan seorang ulama besar, Abu 676
Husein Muhammad al-Wafa ibn Aqil, seperti dikutip Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang mengatakan bahwa kebijakan publik harus dirumuskan berdasarkan kemasalahatan (kepentingan publik) meskipun tidak disebutkan dalam teks agama, baik al-Quran maupun hadits. Abu al-Wafa dan Ibn Qayyim adalah ulama yang dikenal sebagai penganut Islam literalis. Anda dapat membaca ini dalam buku "al-Thuruq al-Hukmîyah fî al-Siyâsah al- Syar'îyah". Jadi, Keadilan, kemaslahatan dan penghormatan terhadap manusia, menurut saya, adalah substansi agama. Bahkan, menurut saya, ne- gara Indonesia - tidak sebagai- mana yang digambarkan orang: bukan sebagai negara agama dan juga bukan negara sekular - ada- lah negara agama. Karena prinsip- prinsip yang dibangun sebagai dasar negara ini sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar atau subs- tansi agama tadi. Jadi negara kita bisa disebut sudah memenuhi kesatuan antara agama dan negara. Ada pemaknaan lain, misal- nya dâr al-Islâm dan dâr al-Kufr. Istilah dâr al-Islâm pada umum- nya dimaknai sebagai negara Islam. Sementara, dâr al-Kufr sebagai negara kafir. Namun, bagi saya, Islam di situ tidak harus di- maknai dalam arti teologi Islam, melainkan dipandang sebagai konsep negara yang aman dan damai (dâr al-Amn). Jadi, dasar atau pandangan apapun kalau itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai, saya kira, sudah masuk dalam kategori Islam. Tidak seperti yang sering dikatakan orang bahwa harus ada teks agamanya baru kemudian bisa disebut Islam. Sementara dâr al- Kufr dimaknai sebagai negara represif atau despotik (dâr al-Khawf). Hal tersebut ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah: "anna al-maqshûd min idlâfah al-dâr ilâ al-Islâm wa al-Kufr laysa huwa 'ayn al-Islâm wa al-Kufr Saya ingin melihat istilah sekularisme secara positif sepanjang saya bisa memberi makna tersendiri mengenai istilah ini. Sekularisme oleh masyarakat dipandang sebagai paham yang ingin memisahkan antara agama dan negara yang diilhami dari sejarah masyarakat Barat yang mengatakan bahwa urusan kaisar untuk kaisar dan urusan gereja untuk gereja. Namun, saya tidak melihat hal seperti itu dalam Islam. Karena teks-teks Islam sendiri sudah menyebut dua hal tersebut: fî al- dunyâ hasanah wa fî al-âkhirati hasanah, sehingga, menurut saya, keduanya sangat positif. 677
Membela Kebebasan Beragama wa innamâ al-maqshûd huwa al-amn wa al-khawf. Anda bisa membaca tafsir ini dalam kitab "Badaâ'i' al-Shanâ'î fî Tartîb al-Syarâ'i', karya al- Kasani. Saya kira ini adalah makna-makna substansial dari terma ke- agamaan tadi. Begitulah saya memahami sekularisme dan Islam. Ada yang beranggapan bahwa konsep khilâfah adalah konsep ideal mengenai negara Islam. Namun, di pihak lain, ada yang beranggapan bahwa Islam tidak pernah mempunyai konsep mengenai negara. Menurut Anda, apakah Islam mempunyai konsep negara? Saya kira, Islam tidak mempunyai konsep apapun, apakah itu konsep negara, konsep ekonomi atau konsep sosial. Islam hanya merumus-kan prinsip-prinsip dasar. Dengan kata lain Islam tidak menentukan bentuk sebuah negara. Fakta sejarah kaum Muslimin sejak Nabi sampai sekarang menunjukkan banyak bentuk negara yang diterapkan dalam masyarakat Muslim. Jadi tidak ada bentuk tunggal. Akan sangat mereduksi, bagi saya, kalau kemudian ada yang menganggap ada konsep negara Islam, ekonomi Islam, sosiologi Islam dan lain sebagainya. Pandangan seperti ini akan sangat mereduksi Islam. Saya sepakat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad mendirikan sebuah komunitas atau masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Piagam Madinah, misalnya, saya tidak melihat ada kata-kata negara Islam. Yang ada di situ hanyalah nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat di situ yang plural. Konsepnya disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing- masing. Jadi model negara Madinah yang seperti itu, bagi saya, hanya khusus untuk Madinah, sehingga tidak bisa diterapkan di tempat lain dan di waktu yang lain. Yang bisa diterapkan dalam ruang yang lain dan di waktu yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya, misalnya musyâwarah, keadilan dan jaminan keselamatan atau perlindungan terhadap semua warganya. Akan tetapi, segera saya harus memberi catatan pada konsep musyawarah. Istilah musyawarah pada awalnya mempunyai makna yang umum, namun kemudian dimaknai secara lebih spesifik. Oleh karena itu, apakah kemudian musyawarah sama dengan demokrasi? Kalau musyawarah di- maknai secara spesifik seperti pernah diterapkan pada masa yang lalu, maka 678
Husein Muhammad ia tidak sama dengan demokrasi. Tetapi jika musyawarah dimaknai secara lebih luas, misalnya sebagai bentuk hak-hak rakyat atau partisipasi rakyat secara luas, yaitu dengan menganggap bahwa derajat setiap orang sama, sehingga pendapatnya perlu dihargai, maka, menurut saya, musyawarah bisa dianggap sama dengan demokrasi. Jika musyawarah dimaknai seperti ini maka sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Jadi kalau kita sepakat untuk mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem kenegaraan yang baik, terlepas ada sesuatu yang kurang dari demokrasi, bagi saya, itu adalah sistem negara Islam. Tetapi jika musyawarah hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, maka tentu tidak sama dengan demokrasi. Jadi Islam tidak mempunyai konsep yang spesifik. Ia hanya memberikan paradigma dan prin- sip-prinsip dasarnya saja. Model khilâfah selama ini dimaknai sebagai model kepemimpinan yang global dengan satu kriteria kewarganegaraan berdasarkan agama. Pandangan ini, menurut saya, sulit sekali untuk bisa dite- rima. Bagi saya itu tidak islami. Sebab, model seperti ini nantinya akan memunculkan diskriminasi ketika kewarganegaraan hanya diukur berdasarkan agama, etnis atau yang lainnya. Nantinya akan ada hukum bahwa para pengambil keputusan publik seperti kepala negara atau kepala pemerintahan tidak boleh dipegang orang yang bukan seagama dengan agama negara. Kalaupun dianggap ada istilah khilâfah dalam al- Quran, maka konsep tersebut tidak dengan makna kepemimpinan tunggal untuk seluruh dunia, melainkan dalam arti pengelolaan masyarakat dunia secara demokratis. Jadi harus dibedakan antara konsep khilâfah fî al-ardl dengan khilâfah dalam arti pemimpin sebuah negara. Khilâfah dalam pengertian khilâfah fî al-ardl adalah upaya pengaturan oleh manusia untuk menyejahterakan setiap orang, menata dunia, dan lain sebagainya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut saya, pluralisme adalah hukum Allah. Yaitu bahwa Allah telah menciptakan manusia secara plural, beragam, berbeda-beda dan berwarna- warni. Bahkan saya kira tidak ada yang sama di dunia ini. Pluralisme ingin memperkenalkan kepada manusia akan adanya keanekaragaman, kegandaan dalam hal budaya, pikiran, ideologi, ras, keyakinan, jenis kelamin, biologis, sosial, geografis dan sebagainya. 679
Membela Kebebasan Beragama Kami menangkap bahwa Anda tidak memandang negatif sekularisme. Bahkan menurut Anda Islam sendiri menerapkan nilai-nilai sekular dengan membiar- kan hal yang privat sebagai urusan privat dan yang publik sebagai urusan publik. Jika demikian, apakah menurut Anda ada sumber dari Islam yang menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai sekularisme? Sebenarnya pandangan ini muncul dari konsep tawhîd, monoteisme. Konsekuensi logis dari konsep monoteisme adalah bahwa ada dualitas: pertama, Tuhan sebagai realitas yang absolut; kedua, manusia dan dunia sebagai entitas yang relatif. Di hadapan Tuhan, dalam konsep tauhid, manusia semuanya setara dan semuanya harus dihargai sebagai makhluk Tuhan. Saya kira, ayat wa laqad karramnâ banî Âdam merupakan petunjuk bahwa semua bani Adam harus dihormati. Itu berarti bahwa monoteisme Islam harus melahirkan konsep kesetaraan manusia, keadilan di antara manusia, terlepas dari komunitas yang berbeda-beda. Dan semua itu merupakan realitas yang sifatnya sekular. Banyak sekali sumber Islam yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang sosial, etnis, gender dan lain-lain. Yang dilihat atau dinilai Tuhan adalah ketakwaannya. Ada pernyataan Nabi yang eksplisit mengenai hal ini, yaitu: "Antum a'lamu bi umûri dunyâkum" (kamu lebih mengetahui urusan duniamu). Ini menunjukkan bahwa urusan operasional pengelolaan atau perumusan dalam soal-soal kehidupan di dunia biar dilakukan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan mereka. Islam hanya menentukan nilai-nilai moral saja, misalnya jangan berbuat zalim, jangan menipu, jangan merusak, jangan berbohong, saling rela (al-tarâdlî), berlaku jujurlah, berlaku adillah dan seterusnya. Bagaimana dengan konsep ahl al-kitâb Konsep ini tetap kita terima. Jelas sekali di dalam al-Quran mereka disebut sebagai umat yang memiliki kitab suci yang turun dari Allah dan diyakini. Sebab, saya melihat bahwa prinsip-prinsip dasarnya sama. Semua nabi diutus Tuhan dengan prinsip yang sama. Yakni menegakkan keadilan di antara manusia dan alam. Yang berbeda hanyalah syariahnya. Syariah di sini diartikan sebagai jalan menuju Tuhan. Jalan atau cara yang berbeda- beda itu karena disesuaikan dengan konteks budayanya. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa terdapat kesamaan keyakinan dengan ahl al-kitâb, 680
Husein Muhammad yakni beriman kepada Tuhan, meskipun dengan syariah yang berbeda- beda dan itu tidak menjadi masalah. Pemahaman konsep ini tetap saja berlaku sama hingga kini, sekalipun periode setelah Nabi meninggal. Menurut saya, syariah yang me- reka amalkan adalah jalan-jalan atau pilihan-pilihan menuju Tuhan. Kalaupun ada penyim- pangan dalam hal ketuhanan mereka, misalnya Trinitas, itu le- bih berkaitan dengan soal tafsiran sebagian mereka. Al-Quran sendiri membedakan antara ahl al-kitâb dan musyrikîn. Al-Quran juga menyebutkan ada orang- orang Yahudi, Nasrani yang ber- iman kepada Allah, hari akhirat dan beramal saleh. Dan kalaupun ketiga hal keimanan tersebut merupakan keyakinan mereka semua, ya biarkan saja. Tuhanlah yang akan menentukannya kelak di akhirat. Hubungan-hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya tetap bisa dilakukan bersama-sama berdasarkan moralitas kemanusiaan. Islam tidak harus dimaknai dalam arti teologi Islam, melainkan dipandang sebagai konsep negara yang aman dan damai (dâr al-amn). Jadi, dasar atau pandangan apapun kalau itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai, saya kira, sudah masuk dalam kategori Islam. Tidak seperti yang sering dikatakan orang bahwa harus ada teks agamanya baru kemudian bisa disebut Islam. Bahkan dalam internal Islam sendiri? Benar, nanti kita akan mencoba melihat makna syariah itu apa. Lalu apa bedanya dengan fikih. Syariah, sejatinya, hanyalah jalan yang menjadi ketentuan pada masa Nabi saja. Pada masa setelahnya, syariah kemudian menjadi fikih. Karena apa yang kita amalkan selama ini adalah tafsir terhadap syariah atau teks-teks al-Quran dan al-Sunnah. Namun demikian, tafsir atas teks-teks al-Quran maupun hadits terbukti berbeda-beda. Sebab, tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi pada waktu itu seluruhnya kita ambil apa adanya. Karena hal ini akan sangat tidak relevan dengan konteks yang terus berkembang - kalau semuanya harus dilaksanakan sebagaimana Nabi melaksanakannya dulu di sana. Ini lebih karena zaman telah dan akan selalu berubah. Perubahan zaman tidak mungkin dihentikan. Perubahan 681
Membela Kebebasan Beragama adalah niscaya, sunnatullâh. Lagi-lagi saya harus menegaskan bahwa hal demikian hanyalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek mu'âmalât, yang meliputi urusan sosial, budaya, politik dan sebagainya, bukan dalam aspek-aspek ibadah. Untuk aspek ibadah, tentu saja, tetap dan tidak berubah. Kita ikuti apa adanya. Dulu orang meramalkan bahwa agama akan tergeser dengan adanya modernisasi. Namun kenyataannya agama tetap bertahan, bahkan sekarang agama cenderung bangkit kembali. Sayangnya, kebangkitan agama seringkali berwajah menyeramkan dan menjadi sumber konflik. Menurut Anda, apakah agama, terutama Islam, masih memberikan harapan bagi kita yang hidup di zaman modern ini? Menurut saya, yang menjadi fenomena sekarang, terkait dengan sikap dan praktik-praktik keberagamaan sebagian masyarakat, banyak yang, memang, tidak menguntungkan bagi agama, terutama bagi Islam. Misal- nya fenomena kekerasan, intoleransi atau mendiskriminasi orang lain (paham dan agama lain). Saya yakin bahwa agama muncul untuk kepen- tingan kemanusiaan; kemaslahatan manusia. Selama itu tidak tercermin dalam praktik-praktik kehidupan, maka itu adalah tafsir orang atas agama. Jadi mesti ada tafsir lain atas agama. Sehingga, fenomena Islam "galak", menurut saya, sangat merugikan Islam dan itu, menurut hemat saya, bukanlah Islam. Islam tidak pernah memulai perang atau kekerasan. Perang atau jihad hanya boleh dalam rangka mempertahankan diri dari serangan atau kekerasan orang lain atau karena diusir dari tempat tinggalnya. Karenanya, kita harus membangun kembali citra Islam yang damai dan adil; citra Islam yang menghormati orang lain. Kalau Islam yang kita kemukakan adalah Islam dalam konteks yang terakhir ini - dengan membawa citra damai, adil dan menghormati orang lain - maka akan sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern. Justru masyarakat modern harus diarahkan pada konsep agama yang membawa perdamaian. Modernitas sebetulnya juga ingin mewujud- kan perdamaian. Namun bahwa kemudian pada praktiknya muncul tafsir yang kental dengan nuansa kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, yang menindas, saya kira, itu semua tidak bisa mengatasnamakan mo- dernitas atau agama. 682
Husein Muhammad Bagaimana mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip dasar Islam dengan pelbagai nilai modern seperti hak asasi manusia (HAM), demokrasi, ke- setaraan, perdamaian dan lain sebagainya, dengan tanpa mengabaikan perbedaan ruang dan waktu? Saya ingin mengutip dua pandangan dari dua pemikir Islam, pertama al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab al-Mustasyfâ mengenai masalah kemaslahatan. Beliau menyebut tujuan agama tidak lain adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang ia maksud adalah untuk melin- dungi lima prinsip: hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mâl. Pertama, hifzh al-dîn adalah perlindungan terhadap keyakinan keagamaan. Ini harus dimaknai sebagai perlin- dungan terhadap siapapun atas agama apapun yang dianutnya. Tidak seperti yang kita baca dalam tafsir yang selama ini digunakan, yaitu untuk menjaga agama Islam saja, sehingga orang Muslim tidak boleh murtad. Sedangkan kalau ia murtad akan dihukum mati. Inilah tafsir yang selama ini berlaku. Saya kira ini perlu dikaji kembali pemaknaannya. Saya kira murtad yang dihukum mati, untuk konteks sekarang ini, adalah orang yang memberontak atau makar terhadap sistem negara dan telah menyebabkan korban nyawa. Dalam konteks HAM hukuman mati karena pindah agama, adalah pelanggaran hak asasi manusia. Islam tidak mempunyai konsep apapun, apakah itu konsep negara, konsep ekonomi atau konsep sosial. Islam hanya merumuskan prinsip- prinsip dasar. Dengan kata lain Islam tidak menentukan bentuk sebuah negara. Fakta sejarah kaum Muslimin sejak Nabi sampai sekarang menunjukkan banyak bentuk negara yang diterapkan dalam masyarakat Muslim. Jadi tidak ada bentuk tunggal. Akan sangat mereduksi, bagi saya, kalau kemudian ada yang menganggap ada konsep negara Islam, ekonomi Islam, sosiologi Islam dan lain sebagainya. Pandangan seperti ini akan sangat mereduksi Islam. Kedua, hifzh al-nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa. Artinya, setiap manusia tidak boleh dibunuh, dilukai, atau yang lainnya. Ketiga, hifzh al-'aql. Prinsip ini tidak bisa direduksi maknanya hanya terbatas pada 683
Membela Kebebasan Beragama pelarangan meminum-minuman keras, ganja, narkoba, dan lain sebagainya sehingga terjaga akal sehatnya. Bagi saya, pemaknaannya tidak semata- mata seperti itu, meskipun tafsir yang muncul selama ini seperti itu. Menurut saya, tafsirnya harus lebih luas lagi, yakni termasuk "kebebasan berpikir", kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan sebagainya. Jadi prinsip ini sebenarnya menegaskan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus dijunjung dan dilindungi. Keempat, hifzh al-nasl, saya memaknainya sebagai perlindungan terhadap hak reproduksi atau kesehatan reproduksi. Tidak hanya dimaknai seperti tafsir yang berlaku selama ini, yakni tidak boleh zina dan lain sebagainya. Tetapi prinsip tersebut juga harus dimaknai lebih luas lagi: tidak boleh melecehkan dan merendahkan orang lain, khususnya terhadap perempuan. Jadi prinsip ini harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap kesehatan reproduksi dan kehormatan seseorang (dignity). Kelima, hifzh al-mâl adalah perlindungan terhadap kepemilikan. Prinsip ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai masalah mencuri, tidak boleh ghasab, tetapi juga berbicara mengenai kebebasan orang untuk berkarya dan berusaha. Lima prinsip dasar ini saya kira sama atau identik dengan prinsip dasar HAM. Elaborasinya bisa seperti yang sekarang dikembangkan oleh PBB, misalnya. Tetapi kelima prinsip ini bisa ditambah, misalnya dengan hifzh al-bî'ah, yakni perlindungan terhadap lingkungan. Jadi, prinsip ini, menurut saya, sesuai dengan HAM. Bahkan prinsip-prinsip Islam tersebut mendahului prinsip HAM. Pendapat yang kedua datang dari Ibn Qayyim al-Jauziyyah, seorang murid Ibn Taimiyyah. Saya kagum sekali dengan tokoh ini dan saya tidak sependapat dengan anggapan bahwa tokoh ini sangat tekstualis, sebab ia sama sekali tidak selalu begitu. Dia mengatakan fa inna syarî'at al- Islâmiyah mabnâhâ wa asâsuhâ 'alâ al-hikami wa mashâlih al-'ibâd, wa hiya 'adlun kulluhâ, wa mashâlihun kulluhâ, wa rahmatun kulluhâ, wa hikmatun kulluhâ. Fa kullu mas'alatin kharajat 'an al-'adl ilâ al-jawd, wa 'an al-mashlahati ilâ al-mafsadah, wa 'an al-rahmati ilâ dliddihâ, wa 'an al-hikmati ilâ al-'abats, fa laysat min al-syarî'ah wa in dukhilat fî hâdzihi al-ta'wîl. Artinya, Islam dibangun berdasarkan keadilan dan kemaslahatan hamba-hamba Allah fî al-ma'âsyî wa al-ma'âd, di dunia dan akhirat. Semuanya harus adil, maslahat, rahmat, dan bijaksana. Maka, setiap 684
Husein Muhammad masalah yang keluar dari yang adil menjadi tidak adil, dari yang maslahat menjadi kerusakan, dari rahmat menjadi tidak rahmat, dan dari hikmah menjadi kesia-siaan bukanlah termasuk syariat Islam, meskipun ditafsirkan dan dilakukan dengan atas nama Tuhan. Jadi menurut saya, hal itu juga termasuk ke dalam prinsip HAM sebagaimana saya sebut di atas. Islam ingin seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan semua tafsir yang sekarang berkembang untuk dikoreksi kembali atau ditafsir- kan kembali dalam konteks seka- rang. Karena begini, saya tentu saja prihatin terhadap Islam ka- rena agama ini sudah lama sekali mengalami degradasi dan stagnan. Sebagian yang dipraktikkan se- bagian kaum Muslimin tidak menguntungkan Islam. Itulah yang kita sebut dengan kemun- duran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya. Penyebabnya, menurut saya, ada- lah karena umat Muslim masih mempertahankan tafsir lama yang dianggap sudah baku dan bahkan dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri. Padahal tafsir-tafsir tersebut hanya bisa berlaku untuk konteksnya sendiri, tidak bisa diterapkan dalam konteks yang lain. Saya sepakat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad mendirikan sebuah komunitas atau masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam piagam Madinah, misalnya, saya tidak melihat ada kata- kata negara Islam. Yang ada di situ hanyalah nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat di situ yang plural. Konsepnya disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing. Oleh karena itu, setiap tafsir orang dari masa lalu tidak bisa dibawa dan dipakai begitu saja untuk zaman sekarang, melainkan harus dimaknai secara lain untuk konteks yang baru. Tentu saja dengan tetap mengin- dahkan konsep dasar dari al-Ghazali maupun konsep dari Ibn Qayyim al-Jauziyyah tadi. Karena itu, sebetulnya, rumusan apapun dan oleh siapapun yang formatnya mengandung prinsip-prinsip tersebut, menurut saya, sudah bisa dikatakan Islam. Jadi apa yang dikembangkan di Barat, misalnya, bagaimana berdisiplin, bagaimana menghargai orang, meng- eksplorasi pengetahuan dan sebagainya bisa disebut Islam. Jadi yang perlu dilakukan oleh umat Muslim adalah merekonstruksi dan mereinter- 685
Membela Kebebasan Beragama pretasi teks-teks parsial atau teks-teks konsep, bukan teks-teks prinsip atau teks universal. Saya membedakan dua teks keagamaan: ada teks keagamaan yang bersifat universal dan ada teks keagamaan yang bersifat partikular. Teks keagamaan yang universal inilah yang seharusnya menjadi basis bagi teks- teks partikular. Sebetulnya teks-teks partikular, termasuk yang ada di dalam al-Quran sendiri, adalah contoh penerapan prinsip-prinsip universal ke dalam konteks tertentu. Misalnya, bagaimana prinsip dasar tersebut diterapkan, katakanlah, di Madinah, harus memperhitungkan konteks lokal di Madinah itu sendiri. Tetapi penerapan ini merupakan langkah pertama untuk suatu transformasi kultural yang ada sebelumnya, sehingga, menurut saya, proses ini perlu dikembangkan dan dilanjutkan sampai prinsip-prinsip kemanusiaan universal terwujud. Jadi teks partikular ketika diterapkan di Madinah memang tepat dan sangat maslahat, sangat maju. Namun contoh penerapan ini tidak bisa begitu saja diambil untuk diterapkan ke dalam konteks yang lain. Jadi, Madinah hanya satu contoh bagaimana satu prinsip dasar Islam di terapkan pada waktu dan ruang tertentu. Andaikata kondisi dan situasi kita hari ini sama dengan pada masa Nabi, tentu kita akan melaksanakannya seperti yang diamalkan beliau. Oleh karena itu, yang harus kita lihat di dalam teks partikular itu adalah logikanya atau semangatnya, ruhnya, jiwanya. Yakni kemasalahatan dan keadilan. Pastilah, menurut saya, yang diterapkan pada saat itu mengandung prinsip logika kemaslahatan dan keadilan. Karenanya, logika kemaslahatan dan keadilan itulah yang harus dipindahkan ke tempat yang lain. Tetapi, format dan mekanismenya bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain dan antara zaman yang satu dengan zaman yang lain. Artinya, redaksi atau bentuknya bisa berbeda, tapi semangat dan jiwanya sama. Dengan begitu bukan berarti kita menghapus teks yang lama. Saya beranggapan bahwa teks tersebut sangat bijaksana dan sangat tepat, tetapi format yang seperti itu tidak selalu bisa diterapkan pada konteks yang lain. Bahkan bisa jadi kalau dipaksakan ia akan menjadi sangat tidak relevan atau bahkan merugikan, tidak maslahat. Saya kira, contoh-contoh penafsiran ulang itu sangat banyak dilakukan oleh para Sahabat sepeninggal Nabi. Kita tahu sepeninggal Nabi sudah tidak ada otoritas manusiawi yang tunggal untuk memutuskan kebenaran. Sehingga akhirnya ukuran kebenaran menjadi sangat relatif, oleh karena 686
Husein Muhammad itu, sering muncul perbedaan satu dengan yang lainnya. Di sinilah kita mengambil contoh bagaimana para Sahabat menerapkan logika kemasla- hatan atau semangat itu dalam konteks mereka sendiri. Misalnya, Umar mempunyai konteks sendiri, Abu Bakar juga demikian, juga Utsman dan 'Ali, tetapi tujuannya sama, yakni bagaimana agar agama tetap relevan, tetap maslahat dan adil bagi semua orang. Mekanisme pemilihan mereka sebagai khalifah atau tepatnya "khalîfatu Rasûlillâh" (pengganti Nabi dalam kepemimpinan ma- syarakat, bangsa), atau "Amîr al- Mu'minîn" juga berbeda-beda. Sesudah periode itu, mekanisme- nya berbeda jauh lagi. Dasar atau pandangan apapun kalau itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai, saya kira, sudah masuk dalam kategori Islam. Tidak seperti yang sering dikatakan orang bahwa harus ada teks Ya, tentu saja, pergeseran itu boleh-boleh saja. Dulu tidak ada pemilihan umum, tidak ada pem- bagian kekuasaan. Dengan pe- ngertian lain, apa yang tidak ada pada masa Nabi tidak berarti tidak boleh ada pada masa yang lain. Kata Ibnu Qayyim: "Idzâ zhaharat amarat al-'adl wa asfara wajhuhu bi-ayyi tharîqin kâna, fa tsamma syar'u Allâh wa dînuhu". Artinya, "jika telah ada dan telah jelas indikator keadilan dengan jalan apa saja ia bisa dihasilkan, maka di situlah syariah dan agama Allah". agamanya baru kemudian bisa disebut Islam...Saya kira ini adalah makna- makna substansial dari terma keagamaan tadi. Begitulah saya memahami sekularisme dan Islam. Sebagaimana telah Anda singgung bahwa sepeninggal Muhammad sudah tidak ada lagi otoritas tunggal untuk menjawab masalah keagamaan, sehingga mengandaikan kebebasan berpikir bagi umat Islam. Pertanyaan-nya, apakah kebebasan berpikir merupakan suatu yang pokok dalam Islam atau ia datang belakangan setelah Islam bersentuhan dengan peradaban lain? Menurut pendapat saya kebebasan berpikir itu inheren dalam Islam. Terlampau banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan hal seperti itu. Bahkan al-Quran mengatakan: afalâ yatadabbarûn al-Qur'ân am 'alâ qulûbin aqfâluhâ. Artinya, apakah mereka tidak merenungkan al-Quran 687
Membela Kebebasan Beragama ataukah hati mereka terkunci? Selain itu banyak sekali kalimat-kalimat yang menyerukan untuk menggunakan akal pikiran. Oleh karena itu, bagi saya, ayat-ayat ini adalah prinsip Islam yang mendukung kebebasan berpikir. Banyak tafsir atas ayat berikut ini: ∩⊇∇∪ 'n<Î)uρ ôMyèÏùâ' y#ø‹Ÿ2 Ï™!$uΚ¡¡9$# ôMs)Î=äz ∩⊇∠∪ 'n<Î)uρ y#ø‹Ÿ2 È≅Î/M}$# 'n<Î) tβρãÝàΨtƒ Ÿξsùr& ∩⊄⊇∪ e2x‹ãΒ ÖÅ |MΡr& !$yϑ¯ΡÎ) j.x‹sù öÏ ∩⊄⊃∪ ôMysÏÜß™ y#ø‹x. ÇÚö'F{$# ∩⊇®∪ 'n<Î)uρ ôMt6ÅÁçΡ y#ø‹x. ÉΑ$t6Ågø:$# Ayat ini menjadi prinsip dasar kebebasan berpikir bagi masyarakat Muslim saat itu. Karena itu, saya melihat bahwa pada periode Islam awal sampai pada abad empat Hijriah, dinamika pemikiran Islam sangat luar biasa dan kebebasan berpikir juga sangat berkembang, sehingga pada saat inilah disiplin-displin keilmuan banyak disusun. Jadi ketika Barat pada masa itu berada dalam zaman kegelapan Abad Pertengahan, umat Muslim justru mengalami masa keemasannya dan kemudian dari Islamlah Barat belajar. Tiga atau empat abad pertama Islam sering disebut sebagai generasi salaf yang saleh. Nabi mengatakan bahwa generasi salaf adalah generasi Muslim yang terbaik, Khayr al-qurûni qarnî tsumma al-ladzîna yalûnahum tsumma al-ladzîna yalûnahum. Saya selalu menganggap bahwa konsep salafi itu harus mengandung makna kebebasan berpikir. Jadi bukan seperti yang sekarang kaprah dipahami oleh kebanyakan orang bahwa salafi adalah tekstualis. Karena periode salafi itu, periode sampai abad keempat Hijriah, kebebasan berpikir, proses kreatif dan disiplin keilmuan banyak disusun. Ilmu tafsir, hadits, ushûl al-fiqh, sains, filsafat, matematika, teknologi dan sebagainya lahir pada periode-peride tersebut. Dalam sejarahnya saya menemukan bahwa para tokoh Islam sangat bebas mengambil, mengadopsi dan membaca karya-karya dari orang non-Muslim yang hidup sebelumnya, seperti karya-karya orang Yunani dan lain sebagainya. Mereka menyebutnya sebagai 'ulûm al-awâ'il. Saya sering mengatakan bahwa teori ushûl al-fiqh Imam Syafi'i banyak mengambil inspirasi dari logika Aristoteles. Karena Imam Syafi'i juga membaca karya-karya Aristoteles dalam bahasa Yunani. Saya terkesan dengan satu informasi yang mengatakan bahwa suatu hari Imam Syafi'i ditanya oleh Harun al-Rasyid mengenai dari mana ia 688
Husein Muhammad memperoleh pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Imam Syafi'i menjawab bahwa ia mengetahuinya melalui bacaannya terhadap karya pemikir-pemikir Yunani seperti Posporius, Galenus, Socrates dan lain sebagainya. Dari bacaannya mengenai filsafat Yunani inilah teori ushûl al- fiqh-nya dibangun. Banyak pihak memang tidak setuju dengan itu dan mengatakan bahwa teori fikih tersebut karya orisinal Imam Syafi'i. Tentu saja, pandangan seperti itu boleh-boleh saja, tetapi saya kira saat itu telah terjadi akulturasi kebudayaan dan per- adaban. Selain itu, munculnya ilmu-ilmu fisika, kedokteran dan lain sebagainya yang dikembang- kan oleh pe-mikir Islam awal, saya kira, adalah buah dari kebebasan berpikir masa itu. Semua nabi diutus Tuhan dengan prinsip yang sama. Yakni menegakkan keadilan di antara manusia dan alam. Yang berbeda hanyalah syariatnya. Syariat di sini diartikan sebagai jalan menuju Tuhan. Jalan atau cara yang berbeda-beda itu karena disesuaikan dengan konteks budayanya. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa terdapat kesamaan keyakinan dengan Oleh karena itu, pernyataan "jangan kebablasan berpikir," bagi saya, menjadi tidak relevan. Ke- bebasan tidak bisa diukur kecuali dengan kebebasan orang lain. Karena itu, bagi saya, orang boleh berpikir apa saja, karena pada akhirnya nanti kebebasan tersebut akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Belum lagi soal stig- matisasi terhadap pemikiran liberal. Justru hal seperti ini akan mematikan kreativitas berpikir umat Islam. Menurut saya, berpikir liberal (hurriyat al-tafkîr) itu bagus dan merupakan tuntutan al-Quran sendiri. Oleh karena itu, saya tidak mengerti mengapa berpikir liberal dipandang negatif. ahl al-Kitâb, yakni beriman kepada Tuhan, meskipun dengan syariat yang berbeda-beda dan itu tidak menjadi masalah. Pemahaman konsep ini tetap saja berlaku sama hingga kini, sekalipun periode setelah Nabi meninggal. Banyak kalangan dari pelbagai agama menganggap bahwa liberalisme atau pemikiran liberal pada akhirnya akan menimbulkan budaya permisif, di mana semuanya dianggap boleh dan itu bagi mereka cenderung merusak agama. Bagaimana Anda menanggapi anggapan seperti itu? 689
Membela Kebebasan Beragama Menurut saya, silakan saja Anda berpikir seliberal mungkin. Asal saja, Anda berpikir dalam kepentingannya sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain atau risikonya akan ditanggung sendiri. Tetapi jika pikirannya menyangkut orang lain, ia pasti akan menerima bantahan sebagai risikonya - jika bertentangan dengan cara atau logika (kebebasan) berpikir orang lain. Jadi, menurut saya, budaya permisivisme yang timbul sebatas menyangkut dirinya sendiri tidak menjadi masalah. Dengan pengertian lain, dia akan menanggung sendiri risikonya di hadapan Tuhan. Tuhan pastilah Maha Adil. Sebab, siapapun tidak berhak mem- batasi orang untuk berpikir. Tapi kalau sudah menyangkut atau meng- ganggu kepentingan orang lain, atau menzalimi orang lain, negara bisa dan wajib bertindak atas dasar undang-undang. Dengan begitu, sebe- tulnya tidak ada kebebasan mutlak. Demikianpun dalam hal ini tidak ada istilah permisivisme. Oleh karena itu, mekanisme demokrasi menjadi sangat penting. Kebebasan berpikir antara yang satu dengan yang lain, pada akhirnya, memang mensyaratkan adanya mekanisme demokrasi. Yaitu mekanisme di mana semua pemikiran bisa diakomodasi tanpa ada satu pemikiran lebih berkuasa ketimbang yang lainnya. Jadi di situlah setiap pemikiran berkontestasi, tapi jangan dihantam atau dibunuh orangnya hanya lantaran perselisihan pendapat. Dengan demikian, apakah demokrasi harus memberikan ruang yang sama bagi siapapun, termasuk kelompok fundamentalis yang berusaha mendesak- kan kepentingannya? Menurut saya, bentuk pandangan dan kepentingan seperti apapun tidaklah masalah asal jangan melakukan kekerasan. Jadi boleh saja mereka mengajukan pendapatnya atau bahkan menyerang pemikiran orang lain, tapi jangan dengan cara kekerasan, membunuh, meneror dan sebagainya. Silakan mereka melakukan bantahan terhadap pikiran-pikiran orang lain. Sebab nantinya mereka akan dinilai oleh masyarakat dan sejarah. Namun kita tidak akan melakukan cara-cara yang tidak elegan dan tidak simpatik, misalnya dengan melakukan stigmatisasi, membunuh karakter seseorang atau cara-cara yang lain. Kita harus berpikir obyektif. Jangan kemudian perbedaan tersebut dipolitisasi, meskipun memang setiap orang mempu- 690
Husein Muhammad nyai kepentingan. Jadi, menurut saya, tidak masalah jika mereka meman- faatkan mekanisme demokrasi dan kita juga memanfaatkan mekanisme yang sama, asal jangan dengan cara kekerasan. Yang patut disayangkan adalah bahwa mereka menggunakan ke- bebasan dan kebenaran yang dianggap paling sahih untuk menghakimi orang lain dengan menganggap orang lain yang berbeda sebagai kafir, halal darahnya, bisa dihancurkan, dan sebagainya. Itu yang tidak saya sepakati. Saya kira ada baiknya kita membaca bukunya Imam al- Ghazali yang berjudul "Fayshal al-Tafriqah Bayna al-Islâm wa al- Zandaqah". Dalam kitab ini beliau menjelaskan terminologi Muslim dan kafir secara sangat detail dan kritis: siapa yang disebut Muslim dan siapa yang disebut kafir. Be- liau sangat berhati-hati mengiden- tifikasi atau menghukumi orang sebagai kafir. Model khilâfah selama ini dimaknai sebagai model kepemimpinan yang global dengan satu kriteria kewarganegaraan berdasarkan agama. Pandangan ini, menurut saya, sulit sekali untuk bisa diterima. Bagi saya itu tidak islami. Sebab, model seperti ini nantinya akan memunculkan diskriminasi ketika kewarganegaraan hanya diukur berdasarkan agama, etnis atau yang lainnya Apakah sampai saat ini, menurut Anda, demokrasi adalah mekanisme yang paling tepat untuk mengatasi perbedaan pendapat? Sampai saat ini kita memang belum melihat satu teori sosial-politik atau sistem negara yang baik seperti demokrasi. Sistem khilâfah, menurut saya, sudah tidak bisa lagi digunakan untuk saat ini. Sebab jika diterapkan ia bisa mendiskriminasi dan menghalangi hak-hak orang lain. Sistem kerajaan juga tidak bisa karena kekuasaannya terletak pada satu orang dan tidak bisa menghargai orang lain. Penggantinya juga harus dari anaknya atau keluarganya sendiri, tidak boleh orang lain, meskipun dia kapabel. Saya juga tidak sepakat dengan sistem yang diterapkan di Iran, Wilâyat al-Faqîh yang mempunyai otoritas sangat tinggi mengatasi otoritas rakyat. Jadi sejauh ini kita belum melihat satu teori lain yang lebih mumpuni ketimbang demokrasi. Meskipun demikiran, kita harus ingat, bahwa 691
Membela Kebebasan Beragama demokrasi juga mempunyai kelemahan ketika dihadapakan problem antara yang mayoritas dan minoritas. Karena itu, cara demokrasi prosedural seperti voting, misalnya, merupakan cara terakhir ketika cara lain tidak bisa dijalankan. Dalam konsep Islam, sebagaimana saya baca dalam Ibn Taimiyyah, kepemimpinan yang tidak adil atau zalim itu lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin berarti chaos. Jadi pilihan kita terhadap demokrasi yang memenangkan mayoritas dan menyingkirkan minoritas, menurut saya, itu adalah resiko yang harus diambil. Artinya, Anda tidak melihat politik mayoritarianisme dalam demokrasi sebagai masalah? Kalau kita bicara yang ideal, memang menjadi masalah. Seharusnya yang patut kita kembangkan adalah demokrasi substansial. Demokrasi substansial adalah demokrasi yang menghargai hak asasi manusia dan itu harus menjadi dasar bagi semua keputusan. Yakni demokrasi yang berbasis keadilan dan menghargai hak-hak asasi manusia. Jadi bukan antara mayoritas dan minoritas. Kalau masih soal mayoritas dan minoritas, berarti di situ masih ada kepentingan. Kenapa masalah kemanusiaan tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama? Ke depan demokrasi seperti ini seharusnya semakin dikembangkan. Saya mungkin sedang bermimpi. Tadi Anda sudah memaparkan soal kebebasan berpikir dan tumbuhnya pelbagai disiplin keilmuan di dunia Islam pada masa awal, termasuk di dalamnya disiplin fikih dan ushûl al-fiqh. Namun, seiring dengan surutnya kebebasan berpikir, disiplin keilmuan tersebut turut mandeg. Kemudian untuk mengatasi hal ini, sebagaimana tadi Anda katakan, adalah dengan melakukan interpretasi ulang teks-teks partikular. Karena studi Anda sangat luas di bidang fikih maka kami meminta Anda untuk mengelaborasi pembaharuan yang perlu dilakukan dalam bidang fikih. Begini, menurut saya, ada empat kategorisasi cara keberagamaan umat Muslim: pertama, ittibâ' syakhsyî, yaitu mengikuti orang secara personal. Cara demikian ini terjadi pada masa Nabi. Yang saya maksud adalah bahwa ketika Nabi Muhammad masih ada, semua keputusan persoalan ada di 692
Husein Muhammad tangan Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi pada saat itu adalah putusan agama. Ini yang dinamakan syariah. Meskipun Nabi sendiri juga membe- rikan kebebasan, namun pada akhirnya setiap ada persoalan keagamaan harus disampaikan kepada Nabi dan kemudian Nabi memberi putusan secara final. Terhadap keputusan Nabi inilah semua orang Islam harus tunduk. Kedua, sepeninggal Nabi, saya sebut sebagai ittibâ' muthlâq atau taklid mutlak, yakni mengikuti secara bebas. Siapapun yang tidak memahami agama dapat bertanya kepada si- apa saja yang ahli dan boleh ber- pindah-pindah. Jadi, misalnya, hari ini mengikuti Umar kemu- dian besoknya mengikuti Abu Bakar atau Ali atau Utsman me- ngenai satu hal tertentu. Pada periode ini bisa dikatakan bahwa tidak ada otoritas satu mengalah- kan yang lain. Kecuali ketika me- reka, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menjadi khalifah, karena status mereka sebagai pemimpin komunitas. Masa ini berjalan cukup lama, yaitu sekitar dua abad. Pernyataan "jangan kebablasan berpikir," bagi saya, menjadi tidak relevan. Kebebasan tidak bisa diukur kecuali dengan kebebasan orang lain. Karena itu, bagi saya, orang boleh berpikir apa saja, karena pada akhirnya nanti kebebasan tersebut akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Belum lagi soal stigmatisasi terhadap pemikiran liberal. Justru hal seperti ini akan mematikan kreativitas berpikir umat Islam. Menurut saya, berpikir liberal (hurriyat al-tafkîr) itu bagus dan Setelah masa ini, kemudian muncul tokoh-tokoh yang men- coba mensistematisasi cara keber- agamaan yang bebas tersebut de- ngan menyusun teori-teori keber- agamaan. Pada saat itu juga masih ada kebebasan. Saya terkesan dengan pandangan Imam Malik, ketika khalifah al-Mansur meminta agar kitab al-Muwaththa' karangan beliau, dijadikan dasar bagi keberagamaan pemerintahan di Baghdad. Pendeknya, kitab al-Muwaththa' hendak dijadikan undang-undang. Namun Imam Malik dengan tegas menolak menjadikan kitabnya sebagai kodifikasi hukum untuk semua wilayah. Karena, bagi Imam Malik, di masing- masing daerah sudah ada imam yang diikuti. Semuanya sah diikuti. Dan merupakan tuntutan al-Quran sendiri. Oleh karena itu, saya tidak mengerti mengapa berpikir liberal dipandang negatif. 693
Membela Kebebasan Beragama ia berpendapat biarlah umat Muslim memilih cara keberagamaannya sendiri. Tetapi kemudian tercipta kelompok-kelompok yang mengikuti imam di masing-masing wilayah yang disebut kelompok mazhab, seperti Imam Syafi'i di Mesir, Imam Hanafi di Kufah, Imam Malik di Madinah dan lainnya. Meskipun sebetulnya tidak hanya empat. Namun yang kita tahu hanya empat, padahal ada ratusan mazhab atau kelompok masyarakat yang mengikuti imam yang dianggap mampu memahami al-Quran dan hadits Nabi dalam konteks masing-masing. Pada masa ini masih bisa kita sebut sebagai kategori ittibâ' muthlâq. Sepeninggal tokoh-tokoh ini, terjadilah apa yang disebt taqlîd mahdlî, yaitu ketika masyarakat sudah mengelompokkan diri sebagai pengikut satu imam tertentu dan konsisten dengan pikiran dan konsep-konsep tokoh panutan tersebut. Meskipun begitu, dalam kondisi atau konteks tertentu masih boleh pindah mazhab. Periode ini berlangsung sampai pada abad keempat Hijriah. Patut menjadi catatan di sini, bahwa sampai pada abad keempat Hijriah sebetulnya terjadi pertentangan di tengah masyarakat yang luar biasa dalam dunia politik dan ideologi, antara pemikir rasionalis dan pemikir tradi- sionalis. Kekalahan aliran rasionalis Mu'tazilah kemudian menimbulkan kepemimpinan yang memihak pada pemikiran yang tradisionalis ala Ibn Hanbal. Karena itu, kemudian ada deklarasi yang disampaikan oleh khalifah al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir Abbasiyah, yang berisi bahwa masyarakat tidak boleh mengikuti cara keberagamaan selain mazhab empat. Jadi pada saat itu hanya mazhab empat yang boleh diikuti. Sebalik- nya semua pemikiran lain dilarang. Semua buku-buku dan guru-guru yang masih mengajarkan selain mazhab empat dilarang dan mereka di- keluarkan atau dipecat. Di sinilah lalu terjadi apa yang saya sebut sebagai taqlîd jâmid, yaitu ketika semua kreativitas pikiran menjadi beku. Pada masa inilah kemudian lazim dinamakan sebagai tertutupnya pintu ijtihad dalam dunia Islam. Karena kebebasan sudah tidak ada lagi. Cara ini, konon, sebagai upaya untuk menyelamatkan umat Muslim. Namun saya tidak mengerti bahwa cara ini dimaksudkan untuk menye- lamatkan umat, kecuali bahwa cara ini adalah pandangan politik rezim baru yang berusaha menutup pandangan politik rezim lama, yaitu rezim rasionalis yang kritis. Kemudian ditetapkan prinsip-prinsip atau cara 694
Husein Muhammad pandang dan cara tafsir keagamaan yang sangat tekstualis. Jadi, menurut saya, cara pandang rasionalisme kemudian dibatasi. Saya tidak tahu apakah pernyataan man istahsana fa-qad syarra'a, yang artinya "barang siapa yang membikin-bikin maka ia telah membuat hukum", merupakan pernyataan imam Syafi'i sendiri atau pengikutnya. Mungkin saja imam Syafi'i mengatakan seperti itu, tapi apa maksudnya bahwa kita dianggap tidak tahu atau tidak mempunyai suatu pengetahuan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dari pernyataan itu, seakan-akan kemaslahatan tidak menjadi "basis" bagi pengambilan keputusan. Pernya- taan ini kemudian ditafsirkan oleh orang-orang setelah Syafi'i sebagai anjuran untuk selalu merujuk ke teks atau "tekstualisme". Artinya, setiap persoalan harus didasari oleh teks dan tidak boleh didasar- kan pada pikiran bebas dan "basis kemaslahatan". Namun saya me- ragukan pernyataan itu datang dari Imam Syafi'i, karena beliau tidak mungkin mengatakan hal semacam itu. Kalau memang pernyataan ini berasal dari beliau, mungkin yang ingin dibatasi ada- lah kepentingan untuk kelompok atau kepentingan untuk hawa nafsu. Kemaslahatan tidak mungkin diabaikan oleh siapapun, karena merupakan tujuan terakhir syariah, hukum-hukum agama. Seharusnya yang patut kita kembangkan adalah demokrasi substansial. Demokrasi substansial adalah demokrasi yang menghargai hak asasi manusia dan itu harus menjadi dasar bagi semua keputusan. Yakni demokrasi yang berbasis keadilan dan menghargai hak-hak asasi manusia. Ketika taklid jumud ini dibakukan, kemudian terjadilah reproduksi pikiran secara terus-menerus. Karena ijtihad sudah tidak ada. Yang terjadi kemudian adalah proses pensyarahan dari kitab-kitab para ulama sebe- lumnya. Misalnya teks-teks Hanafi, Maliki, Syafi'i dielaborasi sedemikian rupa kemudian diringkas, setelah diringkas kemudian dibuat dalam bentuk syair, dan setelah itu kembali lagi dibuat syarahnya. Proses ini terjadi terus- menerus, sehingga terjadi sirkulasi pemikiran yang stagnan. Memang ada perubahan-perubahan, namun perubahan itu sangat tidak mendasar. Perubahan yang parsial. Dan perubahan itu biasanya terjadi hanya karena ada keterdesakan yang kemudian melahirkan kreativitas. Keterdesakan 695
Membela Kebebasan Beragama yang saya maksud adalah kenyataan sosial yang mapan dan tidak bisa dihindari lagi. Kita bisa mengambil contoh di Indonesia: ulama NU berpendapat bahwa melempar jumrah tidak boleh dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Dan pandangan ini sangat kuat atau mu'tamad. Tetapi ketika terjadi musibah di terowongan Mina, pandangan ini kemudian berubah, sehingga muncul pandangan baru yang menyatakan boleh melempar jumrah sebelum tergelincirnya matahari. Terjadinya proses kreativitas pada masa yang lalu juga terjadi sangat parsial sebagaimana contoh tersebut. Secara keseluruhan pandangan mereka masih terpaku pada paradigma besar tadi. Memang kita sering mendengar pandangan yang mengejutkan dari NU untuk merespon pandangan-pandangan baru. Di NU ada istilah taqlîd qawlî dan taqlîd manhajî. Taqlîd qawlî artinya mengambil pendapat seorang mujtahid tertentu secara tekstual. Sementara taqlîd manhajî artinya mengambil metode berpikir seorang mujtahid. Saya kira, secara umum, pola keberagamaan abad keempat masih dipertahankan sampai sekarang. Baru kemudian ada usaha-usaha pembaharuan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Sebetulnya sudah ada beberapa pembaharuan di masa yang lebih awal seperti yang dilakukan oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang mencoba melakukan reinterpretasi. Tetapi yang sangat menonojol sebagai pembaharu pada masa berikutnya adalah Muhammad Abduh. Kemudian ada sejumlah tokoh baru yang muncul, akan tetapi selalu dengan dukungan kekuasaan, seperti Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad Abduh, menurut saya, sangat orisinal dan dia sangat konsentrasi dengan pengembangan keilmuan, pembelaan terhadap ijtihad tanpa ada pengaruh kekuasaan. Menurut saya, ini sangat luar biasa. Sementara pembaharu yang lain masih ada campur tangan penguasa. Memang, setiap paham yang populer hampir selalu - kepopulerannya juga karena - mendapat dukungan dari kekuasaan, sebagaimana dulu Mu'tazilah. Demikian juga dengan Asy'ariyah atau Wahhabiyah, keduanya mendapat dukungan dari kekuasaan. Namun, sayangnya pembaharuan yang dilakukan oleh Abduh bisa kita sebut elitis, meskipun ia tidak pernah me- maksakan orang, melalui kekuatan negara, untuk berpikir yang sama, melainkan membiarkan orang membaca dan memikirkannya secara langsung. Tetapi, sayang, pemikirannya tidak bisa diakses oleh setiap orang. 696
Husein Muhammad Selain Abduh, kita juga bisa menyebut Rifa'ah al-Tahtawi, Qasim Amin, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, semua pembaharu tersebut mengambil inspirasi dari Barat untuk mengembalikan kebebasan berpikir yang selama ini sudah punah. Hanya saja dominasi pemikiran yang konservatif atau literal terasa masih sangat kuat di dunia Islam, sehingga mereka yang berpikir secara baru dan berusaha memajukan agama justru mendapat stigmatisasi dan selalu dicurigai. Fenomena ini sebenarnya sangat merugikan Islam sendiri. Meskipun saya tidak membaca secara langsung seluruh pemikiran Muhammad Abduh, namun saya bisa membayangkan bahwa Abduh seakan bertanya: "Sebenarnya apa yang terjadi dengan Islam saat ini? Semua ini adalah boleh jadi salah kita, salah umat Islam sendiri." Me- nurut saya, kemunduran, kemis- kinan, kebodohan yang mendera umat Islam adalah karena salah kita sendiri, bukan salah orang lain. Sebab, kita tidak mampu menggali dan mengeksplorasi kembali teks-teks Islam yang bersifat abadi, universal, dan relevan bagi kehidupan umat Muslim. Kalau teks-teks keaga- maan Islam yang universal itu bisa digali, maka Islam akan mampu bangkit. Jika tidak, maka kita akan tetap seperti ini. Bahkan, menurut saya, mempertahankan pandangan klasik atau pandangan lama secara konservatif dalam konteks yang sudah berubah akan bisa memunculkan pandangan- pandangan fundamentalistik, bahkan radikal. Kalaupun dianggap ada istilah khilâfah dalam al-Qur'an, maka konsep tersebut tidak dengan makna kepemimpinan tunggal untuk seluruh dunia, melainkan dalam arti pengelolaan masyarakat dunia secara demokratis. Jadi harus dibedakan antara konsep khilâfah fî al-ardl dengan khilafah dalam arti pemimpin sebuah negara. Khilafah dalam pengertian khilâfah fî al-ardl adalah upaya pengaturan oleh manusia untuk menyejahterakan orang, menata dunia, dan lain sebagainya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Bagaimana dengan kasus Aceh dan munculnya peraturan-peraturan daerah (perda) yang menerapkan syariat Islam? Apakah fenomena itu merupakan salah satu bentuk eksplorasi terhadap teks-teks keagamaan Islam yang universal atau, malah sebaliknya, justru memasung kebebasan umat Islam sendiri? 697
Membela Kebebasan Beragama Saya ingin melihat problem tersebut pada dua level: pertama, level politisi; dan yang kedua, level masyarakat atau orang awam. Para politisi, menurut saya, memanfaatkan emosi umat Muslim yang awam, yang sudah terbentuk sejak lama, untuk kepentingan para politisi agar didukung. Sementara orang awam tanpa analisis-kritis menerima begitu saja ajaran- ajaran lama. Celakanya, bagi saya, fenomena semacam itu bisa menyulitkan perkembangan kehidupan ini, terutama bagi umat Islam, dan masyarakat luas yang plural. Isu perda syariah sebenarnya mengangkat isu lama yang terkontaminasi oleh budaya yang sangat patriarkal untuk diterapkan dalam masyarakat yang sudah demikian maju. Jadi orang tidak bisa memilah bahwa ada perkembangan kebudayaan, dari kebudayaan nomaden, agraris, kebudayaan industri, dan sekarang terjadi kebudayaan informasi. Dalam perjalanan sejarah sebetulnya sudah terjadi perubahan-perubahan. Akan tetapi mengapa pikiran-pikiran yang muncul pada kebudayaan nomaden atau kebudayaan agraris harus dipakai dalam kebudayaan industri dan informasi seperti sekarang ini. Saya ambil contoh begini: orang tidak pernah membayangkan bahwa ketika Nabi mengatakan perihal bagaimana seorang perempuan tidak boleh bepergian sendiri dan harus ditemani oleh muhrimnya adalah dalam konteks masyarakat agraris, di mana alam sekitarnya adalah pegunungan, padang pasir, masyarakatnya belum banyak, dan masyarakatnya juga baru keluar dari kebudayaan nomaden. Jadi menurut saya, pandangan itu tepat pada saat itu saja. Pandangan atau keputusan Nabi tersebut adalah benar dan tepat adanya, dalam konteks tersebut. Konteks di mana kaum perempuannya baru keluar dari sistem sosial yang misoginis (membenci atau mendis- kreditkan perempuan) - yaitu ketika derajat dan kedudukannya baru dipulihkan oleh Islam - memang dia tidak bisa keluar sendirian, terlebih tempatnya jauh. Kemungkinan akan terjadi pelecehan dan lain sebaginya pada masa itu sangat besar. Sementara itu keluarganya juga masih mungkin untuk mengantar atau menunggunya. Karena untuk konteks masa itu masyarakatnya tidak terlalu banyak disibukkan dengan pekerjaan. Namun, apakah kemudian praktik ini masih bisa diterapkan dalam masyarakat industri, di mana orang sudah tidak lagi menunggu panen tapi harus bekerja setiap hari untuk mencari nafkah? Apakah mungkin ketika perempuan sekolah harus ditunggui oleh muhrimnya, apalagi ia sekolah 698
Husein Muhammad ke luar negeri? Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini dunia telah berubah dengan perubahan yang sangat besar. Jadi, bagi saya, setiap masa punya cara-cara atau mekanismenya sendiri. Karena itu, dalam menyikapi kasus tadi, maka yang perlu kita baca dan kita tangkap adalah maksudnya, substansinya. Yaitu, perlindungan terhadap perempuan, dan perlindungannya tidak harus dengan orang, person. Perlindungan itu bisa dilakukan dengan membuat aturan hukum yang jelas. Kalau terjadi pelecehan maka pelakunya yang harus ditangkap. Bukan sebaliknya, perempuan yang jadi korbannyalah yang justru ditangkap. Jadi, menurut Anda, yang lebih menggambarkan Islam apakah perda syariat Islam sebagaimana diterapkan di Aceh dan beberapa daerah lainnnya atau konstitusi Indonesia? Ada sebuah syair yang sangat menarik: Konstitusi Indonesia sema- ngatnya sangat islami, ketimbang perda syariah. Sebetulnya, menu- rut saya, umat Islam di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, me- reka menginginkan syariat Islam, namun dari "beribu-ribu" undang- undang yang pernah dibuat tidak ada landasan teks agamanya, kecuali beberapa saja. Dan lebih parahnya lagi, yang membahas adalah orang-orang yang justru tidak mengerti banyak tentang agama. Mereka bukan mujtahid. Para anggota DPR kita keba- nyakan tidak memahami betul persoalan agama. Namun, ketika mereka diundang untuk membahas undang-undang semacam itu mereka setuju saja. Fakta ini sangatlah paradoks, sehingga yang muncul kemudian adalah hukum-hukum yang parsial, seperti larangan pelacuran, hukum cambuk, hukum rajam, dan sebagainya. Fakta tersebut juga berlaku di dunia Islam, di mana isunya juga tidak jauh dari isu-isu seputar itu. 'Ibâratunâ syattâ wa husnuka wâhidu / wa kullun ilâ dzâka al-jamâli yusîru; "Bahasa kita berbeda-beda tapi yang cantik adalah satu / dan masing-masing berjalan menuju yang cantik itu." Syair ini, menurut saya, sebuah gambaran bagaimana ulama terdahulu melihat realitas masyarakat yang berbeda- beda namun sebetulnya menuju tujuan yang sama. Bagi saya, pluralisme adalah pandangan Islam juga. Pluralisme merupakan cara yang paling baik untuk mengatasi konflik dan kekerasan antarmasyarakat. 699
Membela Kebebasan Beragama Celakanya lagi, mereka tidak pernah melihat bahwa cara itu adalah cara yang tepat buat umat Islam hanya pada masa lalu, dan tidak untuk umat Islam yang hidup di zaman modern ini. Saya tidak tahu negara Islam mana yang sekarang ini menerapkan hukuman tersebut dalam hukum positif mereka. Ini, menurut hemat saya, ambigu. Terkait soal perda-perda syariah yang ternyata sangat merugikan dan meminggirkan perempuan, dapatkah Anda memaparkan isu-isu penting dalam fikih kaitannya dengan hal ini? Menurut saya, ada empat sumber teks keagamaan yang menjadi legitimasi terhadap proses diskriminasi terhadap perempuan: pertama, ayat al-rijâlu qawwamûna 'alâ al-nisâ', yang sering ditafsirkan bahwa laki-laki mempunyai otoritas yang mengatasi perempuan dan dianggap sebagai sesuatu yang given. Ini akar masalahnya. Bahwa pada masa lalu kepe- mimpinan berada di tangan laki-laki, itu bisa diterima karena memang tepat pada saat itu. Budaya patriarkilah yang menghasilkan aturan seperti itu. Tapi, lagi-lagi, kepemimpinan itu tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang given, karena sangat terkait dengan logika sosial dan ekonomi saat itu. Pada waktu lampau kenapa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dan lebih lemah ketimbang laki-laki adalah karena pada waktu itu perem- puan dimarginalkan dan "dirumahkan," sehingga potensi akal pikirannya tidak berjalan dan lain sebagainya. Tetapi ketika sekarang terjadi perubahan, kita tidak bisa membantah bahwa perempuan mempunyai kekuatan yang bahkan melebihi laki-laki. Artinya, kepemimpinan itu bukanlah hal yang given, yang kita terima begitu saja. Kedua, konsep perempuan sebagai sumber fitnah. Hampir semua fikih yang mendiskriminasikan perempuan bersumber dari konsep perempuan sebagai sumber fitnah. Tetapi, menurut saya, pernyataan itu dimaknai secara laki-laki dan oleh laki-laki. Sebetulnya ada hadits Nabi yang sahih: mâ taraktu ba'dî fitnatan adlarr 'alâ al-rijâli min al-nisâ', artinya, "Saya tidak me- ninggalkan, sesudah saya, sebuah fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki kecuali perempuan." Lalu apa makna fitnah dalam hadits ini? Fitnah biasanya dimaknai bahwa perempuan sebagai penggoda atau pemicu yang menimbulkan keresahan laki-laki. Tetapi pemahaman yang kaprah kemudian adalah menyalahkan semua kekacauan itu kepada 700
Husein Muhammad perempuan, meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Dari konsep ini kemudian konsekuensinya bisa bermacam-macam: perempuan harus memakai jilbab, suaranya harus pelan, tidak boleh keluar sendiri, dan lain- lain. Pemahaman macam ini juga dipakai oleh beberapa pemikir modern Islam, seperti Sayyed Quthb dan Hassan al-Banna. Sehingga bagi mereka perempuan tidak boleh menjadi anggota legislatif atau berperan di ruang publik; bukan karena akal pikirannya dianggap lemah tetapi karena ia akan bergaul dengan laki-laki, dan ini bisa menimbulkan masalah. Menurut saya, hadits tersebut harus dimaknai lain, tanpa harus meng- abaikannya karena statusnya adalah hadits sahih, juga karena logikanya bisa benar. Hadits ini bisa berarti bahwa laki-laki harus berhati-hati menghadapi cobaan dari perempuan. Laki-laki seharusnya menghormati perempuan, tidak melecehkan- nya. Jadi seharusnya hadits ini justru ditujukan bagi laki-laki bukan kepada perempuannya yang dipandang sebagai sumber fitnah. Saya kira murtad yang dihukum mati adalah orang yang memberontak atau makar terhadap sistem negara. Dalam konteks HAM hukuman mati karena pindah agama, adalah pelanggaran Jadi, wacana pemikiran mainstream masih ditentukan oleh konstruksi pikiran lama yang patriarkis. Sebetulnya di masa yang lalu sudah banyak perempuan yang tampil ke permukaan. Misalnya, para Sahabat Nabi yang perempuan. Mereka bebas berdialog dengan Nabi dan para Sahabat laki-lakinya. Siti Aisyah sering mendebat dan mengkritik Khalifah Umar atau Abu Hurairah. Banyak kaum perempuan yang ikut perang bersama kaum laki-laki. Namun setelah masa itu, perempuan seperti tidak boleh muncul lagi dan kenyataan ini berlaku hingga sekarang. Artinya, sejak itu perempuan dibatasi geraknya. hak asasi manusia. Padahal banyak sekali teks al-Quran maupun hadits Nabi yang menekankan perlunya kerjasama laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebetulnya pada masa itu telah terjadi proses transformasi atas kedudukan perempuan. Tetapi sayangnya kemudian tidak berlanjut, yakni setelah abad keempat Hijriah. Kepen- tingan laki-laki kembali menguat dan mendominasi segala ruang sosial. Akibatnya perempuan tidak banyak yang tampil sebagai pemikir, penulis 701
Membela Kebebasan Beragama atau pemimpin politik. Hal ini juga berakibat lebih jauh, yakni tiada-nya tafsir perempuan. Yang ada adalah tafsir laki-laki. Anggapan bahwa perempuan sebagai sumber fitnah di beberapa negara, di dunia Arab, terutama di Saudi Arabia, sebetulnya masih sangat kuat sampai sekarang. Bahkan saya sempat bertanya-tanya: apakah buruh perempuan atau buruh migran di dunia Arab itu masih dianggap budak atau tidak? Ada beberapa kasus memprihatinkan yang mengisyarakatkan bahwa sebagian masyarakat Arab mengganggap mereka, memang, sebagai budak. Logikanya karena para majikan sudah membayar, maka sudah membeli, sehingga para buruh migran itu bebas diperlakukan seperti apa saja, ya seperti budak. Yang menyedihkan lagi, hal itu diperumit karena teks agamanya masih ada. Demikian juga ketika saya menjelaskan tentang poligami. Pertanyaan saya: kenapa orang tidak terusik dengan ayat yang senafas, yaitu: wa in khiftum an lâ ta'dilû fa wâhidatan aw mâ malakat aymânukum. Dalam ayat ini ada dua kalimat yang dihubungkan dengan aw, yang artinya kita disuruh memilih antara satu istri atau boleh banyak perempuan (poligami) walaupun tidak bisa berlaku adil, asalkan budak-budak. Persoalannya bukanlah karena kenyataannya perbudakan tidak ada, tetapi ayat ini masih ada. Jika demikian, apakah kemudian ayat ini sudah dibatalkan (di- mansûkh)? Memang meskipun ayatnya masih ada tapi perbudakan secara perlahan dan bertahap dihapuskan (dibebaskan) melalui baik al-Quran maupun hadits. Lantas, kenapa hal yang sama tidak diterapkan untuk kasus poligami? Dan mengapa sikap kita cenderung memisah-misahkan antara dua hal yang sebetulnya ada kaitannya dan mempunyai logika yang sama? Jadi bagaimanapun konsep dan anggapan yang kaprah perihal perempuan sebagai fitnah yang selama ini diterapkan, telah membuat perempuan menjadi sangat tidak produktif. Padahal kita melihat dengan nyata bahwa perempuan memiliki potensi yang besar, memiliki tenaga dan produktivitas yang juga tak kalah besar dengan laki-laki. Betapa banyak perempuan yang ditinggal oleh suaminya tetapi ia masih bisa bertahan meskipun ia juga harus menghidupi anak-anaknya. Beberapa waktu lalu Anda menggagas fikih trafficking. Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan fikih trafficking? 702
Husein Muhammad Ide utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perempuan boleh bekerja di mana saja dan kapan saja karena itu adalah hak setiap orang. Yang juga saya singgung adalah apakah perempuan yang bekerja harus ditemani mahram atau tidak. Berangkat dari konteks dan pelbagai fakta yang sudah ada, sekarang banyak perempuan, termasuk anak kyai atau ulama yang sekolah di tempat yang jauh, bahkan ke luar negeri tanpa ada yang menemani (tanpa mahram). Nyatanya tidak terjadi apa-apa, dan orang tuanya pun diam saja, tidak melarang, tidak mempersoalkan- nya. Hal tersebut mungkin ka- rena mereka sudah mempunyai pertimbangan adanya jaminan keamanan, baik di perjalanan maupun di tempat di mana anak- nya akan tinggal. Jadi, logika ha- rus adanya mahram, yakni sebagai perlindungan terhadap perem- puan, untuk konteks sekarang ini mekanismenya bisa dibuat, mi- salnya melalui aturan hukum. Jadi tidak harus dengan kehadiran pendamping yang dekat. Saya yakin bahwa agama muncul untuk kepentingan kemanusiaan; kemaslahatan manusia. Selama itu tidak tercermin dalam praktik-praktik kehidupan, maka itu adalah tafsir orang atas agama. Jadi mesti ada tafsir lain atas agama. Sehingga, fenomena Islam "galak", menurut saya, sangat merugikan Islam dan itu, menurut hemat saya, bukanlah Islam. Islam tidak pernah memulai perang atau kekerasan. Karenanya, kita harus membangun kembali citra Islam yang Trafficking dalam bahasa kita disebut perdagangan orang. Tetapi kasusnya banyak menimpa perempuan dan anak yang bekerja di luar negeri, menjadi buruh migran. Dalam banyak kasus trafficking yang terjadi adalah pemalsuan dokumen, bujukan, penipuan, pemaksaan, eksploitasi, sampai kekerasan seksual, dan hak-hak ekonomi yang tidak dipenuhi dan lain sebagainya. Karena itu, dalam buku fikih trafficking, yang saya gagas, juga disinggung mengenai kewajiban majikan terhadap buruh, atau hak-hak buruh, kewajiban negara, kewajiban masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan sebelum berangkat kerja ke luar negeri dan sebagainya. Semuanya menurut perspektif Islam. damai dan adil; citra Islam yang menghormati orang lain. Trafficking merupakan tindakan yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan agama, dan lain sebagainya. Kasus 703
Membela Kebebasan Beragama ini sebenarnya sangat membahayakan. Buku fikih trafficking tersebut mencoba memberikan semangat keagamaan dalam upaya memerangi kejahatan trafficking. Tetapi mekanisme dan teknisnya sepenuhnya harus diselesaikan oleh negara, misalnya dengan membuat aturan yang melindungi buruh perempuan dan lain sebagainya. Lebih baik lagi jika pemerintah segera menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang miskin dan tidak punya pekerjaan, sehingga semua orang bisa memperoleh nafkah di dalam negerinya sendiri atau di rumahnya sendiri. Syukur, sekarang negara kita sudah mempunyai UU PTPPO (Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Karena itu, kita tunggu komitmen pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikannya. Menimbang betapa majemuknya realitas bangsa ini, maka relevan untuk membincang pluralisme sebagai bentuk penghargaan terhadap perbedaan dalam rangka hidup bersama secara adil dan damai. Bagaimana Anda memahami pluralisme? Menurut saya, pluralisme adalah hukum Allah. Yaitu bahwa Allah telah menciptakan manusia secara plural, beragam, berbeda-beda dan berwarna-warni. Bahkan saya kira tidak ada yang sama di dunia ini. Plura- lisme ingin memperkenalkan kepada manusia akan adanya keaneka- ragaman, kegandaan dalam hal budaya, pikiran, ideologi, ras, keyakinan, jenis kelamin, biologis, sosial, geografis dan sebagainya. Jadi pluralisme sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan keyakinan atau agama. Pluralisme sesungguhnya adalah fakta dan realitas kehidupan manusia, bahkan kehidupan alam semesta yang tak bisa ditolak. Tuhanlah yang menciptakan keragaman dan keanekaan tersebut. Ayat-ayat al-Quran banyak sekali menyebutkan hal ini. Demikian juga hadits Nabi dan ucapan para ulama. "Wa min âyâtihi khalq al-samâwâti wa al-ardli wa ikhtilâfu alsinatikum wa alwânikum. Inna fî dzâlika la âyâtin li al-'âlimîn (atau li al-'âlamîn)," artinya, "Di antara bukti-bukti kemahabesaran dan kekuasaan Allah adalah bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dan berbeda- bedanya bahasa dan warna kulitmu. Itu sesungguhnya merupakan pelajaran bagi orang-orang yang mengerti (atau bagi semesta). Kemudian, "Andaikata Tuhan menghendaki, niscaya umat manusia menjadi satu. Tapi Dia tidak menghendakinya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk 704
Husein Muhammad Allah". Semua yang ada di alam semesta ini yang berbeda-beda, beraneka ragam, justru menunjukkan ke-Esa-an Allah. Para ulama mengatakan: "wa fî kulli syay'in lahû âyât tadullu 'alâ annahû Wâhid" (dalam segala hal terdapat tanda atau merupakan bukti bahwa Dia (Tuhan) adalah Satu. Kiyai saya, almarhum K.H. Fuad Hasyim, mengatakan kepada saya, "Perbedaan adalah sunnatullah yang sama sekali tidak akan pernah bisa dilenyapkan oleh siapapun, kecuali Allah sendiri". Pluralisme adalah warna kehidupan sekaligus keindahan. Tetapi memang yang menonjol kemudian adalah pluralisme dalam keyakinan atau agama. Untuk hal ini sendiri ayat al-Quran yang menyebut- kan tentang kebebasan orang untuk berkeyakinan atau beragama. Pernyata- an yang paling tegas dan vulgar adalah "siapa yang mau beriman, berimanlah dan siapa yang mau kufur, silakan kufur". Lalu, Tuhan juga mene- kankan, "Tidak ada paksaan da- lam beragama". Nabi juga tidak bisa dan tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti agama- nya, bahkan termasuk kepada keluarganya sendiri. "Innaka lâ tahdî man ahbabta wa lâkinna Allâh yahdî man yasyâ'", yang artinya, "kamu (Muhammad) tidak bisa memberikan petunjuk (hidâyah) bahkan kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah-lah yang memberikan petunjuk itu (sehingga dia bisa beriman)". "Lasta 'alayhim bi mushaythir", artinya "Kamu (Muhammad) bukanlah orang yang bisa memaksa". Dan masih banyak lagi. Pluralisme tidak dimaksudkan sebagai sinkretisme. Tidak seorangpun yang menganjurkan pluralisme berpikir seperti itu. Pluralisme pada dasarnya paham yang menghargai perbedaan. Ketika Alî ibn Abî Thâlib berjalan-jalan dan melihat orang-orang Yahudi sedang beribadah di kuil mereka, ia teringat kata-kata Nabi saw agar membiarkan mereka. Alî mengatakan: "Umirnâ an natrukahum wa mâ yadînûn" (Kami diperintah membiarkan mereka bebas menjalankan keyakinannya). Karena itu kerjasama dan saling memberi manfaat antarpemeluk agama sama sekali tidak dilarang. Ibnu Rusyd pernah menulis dalam bukunya, Fashl al-Maqâl: "Jika kita menemukan kebenaran dari mereka yang berbeda agama, kita mesti menerima dan menghormatinya. Sebalik- nya, jika kita menemukan kesalahan, maka kita patut memperingatkan 705
Membela Kebebasan Beragama dan memaafkannya". Ibnu Rusyd memandang bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk membangun jembatan 'hiwâr khârijî' (dialog antarumat beragama). Ada satu pernyataan yang menarik dari seorang tabi'în yang bernama Qatadah. Ia mengungkapkan satu pandangan yang kemudian dikutip oleh Ibn Jarir al-Tabari, seorang mufassir besar, al-dînu wâhid wa al-syarî'atu mukhtalifah, agama itu satu tapi syariah bisa berbeda-beda. Pernyataan ini sebenarnya mengomentari ayat: li kullin ja'alnâ minkum syir'atan wa minhâjan, yang artinya: bagi kamu semua punya cara dan jalan sendiri-sendiri. Jadi, bahwa keyakinan akan otoritas tunggal yang mutlak adalah keyakinan semua agama, namun cara menuju Yang Mutlak itu berbeda-beda. Perbedaan itu bukan hanya antaragama, tetapi juga terjadi dalam satu agama. Para nabi pun mempunyai cara yang berbeda-beda pula dalam menyampaikan kebenaran. Cara kita berpuasa berbeda dengan puasanya umat lain, atau cara salat umat Nabi Muhammad berbeda dengan cara salat umatnya Nabi Isa, Musa, atau nabi-nabi yang lainnya. Menurut saya, perbedaan tersebut hanya pada tingkat syariahnya saja, sesuai dengan konteksnya masing-masing. Oleh karena itu, semuanya harus dihargai, diberi kesempatan yang sama untuk hidup. Ada sebuah syair yang sangat menarik: 'Ibâratunâ syattâ wa husnuka wâhidu / wa kullun ilâ dzâka al-jamâli yusyîru; "Bahasa kita berbeda-beda tapi yang cantik adalah satu / dan masing-masing berjalan menuju yang cantik itu." Syair ini, menurut saya, sebuah gambaran bagai- mana ulama terdahulu melihat realitas masyarakat yang berbeda-beda namun sebetulnya menuju tujuan yang sama. Bagi saya, pluralisme adalah pandangan Islam juga. Pluralisme merupakan cara yang paling baik untuk mengatasi konflik, dan mengatasi kekerasan antarmasyarakat. Bahwa pluralisme datang dari Allah kita sepakat, namun di Indonesia kita menemukan adanya kalangan yang bertindak semena-mena yang bisa diartikan sebagai upaya menolak pluralisme. Banyak kasus kekerasan terhadap kelompok yang berbeda seperti Ahmadiyah, komunitas Eden, Usman Roy, dan pelbagai kekerasan lain yang mengatasnamakan agama. Bagaimana pandangan Anda dengan fakta-fakta semacam itu? Bagi saya, keyakinan apapun tidak bisa dihukum oleh manusia, karena itu adalah hak Allah. Yang bisa dihukumi oleh manusia adalah ketika orang 706
Husein Muhammad melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Kezaliman itulah yang justru bisa disebut kafir dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan atas dasar apa saja. Mengapa keyakinan orang seperti Lia Aminuddin harus diusik. Kalau dia berkeyakinan seperti itu, biarkan saja. Kalau kita percaya bahwa Lia Aminuddin menyeleweng, maka ketidaksetujuan kita bukan dengan cara melakukan kekerasan. Menurut saya, jika Lia begitu, maka mungkin kita yang tidak berhasil mengajaknya ke jalan yang benar, menurut kita. Kita gagal dalam berdakwah. Al-Quran sudah menegaskan bagaimana seharusnya dakwah disampaikan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan nasehat yang baik, dengan ilmu pengetahuan dan dengan berdiskusi secara lebih baik. Jadi bukan dengan kekerasan. Lia Aminuddin itu sebenarnya Muslim, mungkin karena dia tidak mendapatkan penjelasan keagamaan yang baik, sehingga dia jadi seperti itu. Namun cara berpikir Lia Aminuddin itu justru bisa memperkaya kita. Hanya saja karena praktik keagamaannya berbeda, ia menjadi sorotan dan dituduh sesat. Kalau kita berhasil menyebarkan agama dengan baik, hal-hal seperti itu seharusnya sudah tidak diurusi lagi. Sungguh aneh, saya tidak mengerti, mengapa kita lebih suka menyebarkan agama dengan kekerasan, memaksa orang, menghukum orang dan seterusnya. Ini bisa memberi kesan bahwa agama Islam itu agama yang keras. Atau bisa juga mengakibatkan orang lari dari Islam dan mencari agama lain yang lebih menghargai atau lebih simpatik juga lebih toleran. Saya kira, Islam tidak mempunyai konsep apapun: apakah itu konsep negara, konsep ekonomi atau konsep sosial. Islam hanya merumuskan prinsip-prinsip dasar. Dengan kata lain Islam tidak menentukan bentuk sebuah negara. Sebab, kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali umat Islam yang tidak salat. Namun begitu, kenyataan tersebut didiamkan. Misalnya, setiap kali salat Jumat kita melihat banyak sopir, tukang becak, dan lain sebagainya tidak salat. Kita juga tahu bahwa korupsi di negara kita yang mayoritas beragama Islam; itu demikian besar. Kriminalitas dan kekerasan seksual juga selalu kita baca setiap hari. Tapi mereka, kalangan Islam fundamentalis yang radikal, diam saja. Kenapa bukan mereka yang diajak secara baik-baik untuk menjalankan salat dan berhenti melakukan keja- hatan. Jadi bukan mengusik orang atau kelompok yang meyakini apa 707
Membela Kebebasan Beragama yang mereka percaya sebagai kebenaran yang sebetulnya tidak melakukan kejahatan atau tindak kriminal apa-apa. Kemudian soal Usman Roy yang melakukan salat dalam dua bahasa. Saya sebetulnya dulu diminta untuk menjadi saksi ahli untuk meringankan hukumannya. Saya mengatakan, "Kalau dari argumen keagamaan, saya punya argumennya." Tetapi, saya tidak mampu menerima stigmatisasi, hujatan atau bahkan serbuan orang nantinya, kalau saya menjadi saksi ahli. Argumen yang saya pegang adalah pendapat imam Abu Hanifah yang membolehkan salat dwibahasa. Ketika Abu Hanifah ditanya bagaimana kalau salat menggunakan bahasa Persia, beliau menjawab boleh. Dan saya punya rujukannya di kitab-kitab klasik seperti: Badâ'i' al-Shanâ'i'. Kitab Majmû' Syarh Muhadzdzab, dan beberapa kitab lain juga menginformasikannya. Jadi, untuk soal ini memang terjadi perbedaan pendapat. Tetapi, jika Abu Hanifah membolehkannya, muridnya justru tidak demikian. Muhammad ibn Hasan al-Syaybani, murid beliau dan guru Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau ia bisa berbahasa Arab maka tidak boleh salat dengan bahasa lain, tetapi kalau ia tidak bisa berbahasa Arab maka boleh salat dengan bahasa lain. Murid Abu Hanifah yang lain, Abu Yusuf, juga berpendapat seperti ini. Sementara mazhab yang lain menga- takan bahwa terlepas ia bisa atau tidak bisa berbahasa Arab, tetap harus memakai bahasa Arab. Kemudian banyak yang mengatakan bahwa Abu Hanifah sudah menarik pendapatnya. Tetapi dari mana sumbernya mengatakan seperti itu. Apakah Abu Hanifah menyatakan hal itu atau itu hanya komentar orang saja? Jadi sebetulnya memang ada rujukannya pada teks keagamaan. Tapi, menurut saya, tidak ada manfaatnya mengurusi hal-hal yang sifatnya personal seperti itu. Bagi saya, untuk hal personal ada aturannya sendiri. Saya setuju dengan pendapat mayoritas ulama, tentu saja, demi kesatuan kaum Muslimin seluruh dunia. Tapi saya tidak setuju jika Yusman dihukum penjara. Mari kita lihat persoalan ini secara lebih seksama. Ada paradigma berpikir bahwa teks-teks keagamaan yang menyampaikan hal-hal yang terkait dengan akidah atau keyakinan pada hal-hal metafisis (yang ghaybîyât), disampaikan dengan bahasa berita (khabar), misalnya Allah itu Esa, ada surga bagi yang beriman dan beramal saleh, neraka bagi yang durhaka, ada malaikat dan lain-lain. Maka sikap kita adalah percaya atau 708
Husein Muhammad tidak percaya. Di situ Allah sebagai pemberi berita (Mukhbir). Jadi kita percaya saja karena memang berita itu disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw yang diterimanya dari Allah. Itu yang pertama. Kedua, untuk pokok-pokok ibadah, aturannya ditetapkan oleh Allah: bahwa salat zuhur harus empat rakaat, harus dengan cara yang spesifik, dan lain-lain. Namun yang ditetapkan hanyalah gerakannya saja. Jadi ketika kasus Usman Roy kemudian dikomentari oleh MUI dan Kang Said Aqil Syiradj dengan hadits Nabi Shallû kamâ ra'aytumûnî ushallî, "Salatlah kamu sebagaimana aku salat," sehingga tidak boleh salat dengan dwibahasa. Namun, bagi saya, itu hanya untuk gerakannya saja bukan untuk bacaan. Kenapa? Karena untuk bacaan terdapat perbedaan para ulama: apakah ketika membaca surat al- Fâtihah harus membaca basmalah atau apakah salat harus membaca al-Fâtihah. Dalam persoalan itu tidak ada kesepakatan. Bagi Abu Hanifah, yang wajib adalah mem- baca al-Quran saja. Jadi fenomena yang berbeda-beda itu adalah wujud dari penafsiran terhadap teks tentang bacaan dalam salat. Tapi baiklah, itu tidak perlu diperpanjang, sekadar wacana saja. Saya sendiri tetap mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal ini. Model negara Madinah hanya khusus untuk Madinah, sehingga tidak bisa diterapkan di tempat lain dan di waktu yang lain. Yang bisa diterapkan dalam ruang yang lain dan di waktu yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya, misalnya musyâwarah, keadilan dan jaminan keselamatan atau perlidungan terhadap semua warganya. Ketiga, masalah muamalat. Untuk masalah muamalat teks al-Quran dan hadits selalu bersifat kritik. Tidak mengatur rincian tapi hanya bersifat kritik dan koreksi. Ukuran-ukuran yang dipakai adalah selama tidak menzalimi ('adam al-zhulm) dan tidak menyakiti ('adam al-dlarar), tidak boleh menipu ('adam al-gharar), tidak ada spekulasi naif ('adam al- maysir), saling merelakan (al-tarâdlî), kesepakatan (al-ittifâq). Jadi itulah ukurannya. Orang boleh membangun negara dengan sistem presidensial, parlementer, kerajaan atau yang lain, yang terpenting adalah jangan mem- buat kezaliman, kebohongan, kerusakan, penipuan atau tindakan lainnya yang merugikan orang lain. Namun demikian, kalau mengikuti sistem yang dulu, khilâfah misalnya, kita juga harus menimbang kenyataan yang terjadi pada waktu 709
Membela Kebebasan Beragama itu. Sebab, siapa yang memilih Abu Bakar? Bukankah dia disepakati begitu saja oleh para elit. Sedangkan Umar ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman disepakati hanya oleh enam orang, dan Ali juga langsung dibaiat begitu saja. Khalifah selanjutnya mendapat kekuasaan setelah menang perang dan penggantinya berdasarkan garis keturunan. Jadi, kalau sebuah sistem masih mengandung segala sesuatu yang merugikan orang lain, itu berarti bukan sistem islami. Kalau pada dasarnya sistem tersebut tidak merugikan, maka tidak apa-apa untuk mengdopsinya. Terkait dengan muamalah atau relasi dengan orang lain, pada hemat saya, terbagi menjadi dua: relasi terhadap orang yang bersifat dual dan plural. Yang pertama itu terkait dengan akhwâl al-syakhsyîyah atau hukum keluarga. Sementara yang kedua, muamalah plural, adalah interaksi dalam masyarakat. Jadi ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Prinsipnya sama saja, seperti tidak boleh saling menzalimi, tetapi dengan musyawarah untuk mengatasi setiap problem yang muncul. Antara suami dan istri juga tidak boleh menzalimi. Soal siapa yang memimpin rumah tangga, ya terserah kesepakatan mereka berdua. Sampai hari ini, praktik yang lazim, suamilah kepalanya. Ya tidak apa-apa, asal bisa bertindak baik dan menghargai istrinya serta tidak melakukan kekerasan terhadap keluarganya. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya bahkan melarang bagi seorang suami memukul istrinya. Kata beliau: "suami yang memukul istrinya bukanlah suami yang baik." Salah satu alasan umat Islam atau MUI menolak pluralisme adalah karena pluralisme dinilai sama dengan sinkretisme yang mencampuradukkan akidah, sehingga justru nanti akan mendangkalkan iman umat Islam. Bagaimana respon Anda terhadap anggapan semacam itu? Saya kira itu hanyalah kekhawatiran yang berlebihan. Akidah adalah keyakinan. Keyakinan terdapat di dalam hati. Tidak seorangpun yang mengetahuinya. Hanya Allah yang dapat mengukur keyakinan orang. Pluralisme tidak dimaksudkan sebagai sinkretisme. Tidak seorangpun yang menganjurkan pluralisme berpikir seperti itu. Pluralisme pada dasarnya paham yang menghargai perbedaan. Kalau penolakan terhadap pluralisme sebatas hanya pandangan masyarakat tidak apa-apa, tetapi saya khawatir kalau pandangan itu diadopsi 710
Husein Muhammad oleh negara. Pasalnya, kasus keterlibatan negara di dalam fatwa keagamaan yang sebetulnya menghukumi wilayah personal atau individual, tidak bisa dibenarkan. Sebab, hal ini bisa dimaknai sepihak oleh negara dan ini bisa mengkriminalisasi orang lain yang sebetulnya tidak berbuat jahat. Lalu yang dimaksud dengan sinkretisme itu apa? Apa kriterianya? Talfîq itu sinkretis atau bukan? Kemudian Talfîq itu boleh atau tidak?. Pesan apa yang hendak Anda sampaikan terkait dengan masa depan Indo- nesia sebagaimana diimpikan oleh seluruh pihak yang, tentu saja, berbeda satu sama lain? Saya percaya dengan perubahan. Perubahan itu berkembang dari tiada menjadi ada, dari ada satu menjadi dua dan seterusnya, dari buruk menjadi baik. Bagaimanapun juga saya percaya bahwa setiap orang selalu ingin menyempurnakan apa yang mereka anggap penting bagi kehi- dupannya. Itu yang pertama. Sampai saat ini kita memang belum melihat satu teori sosial-politik atau sistem negara yang baik seperti Kedua, manusia adalah makh- luk yang berpikir dan itu inheren dalam diri setiap orang. Jadi, pe- mikiran rasional adalah niscaya bagi setiap orang. Sebetulnya setiap orang, meskipun ia dikata- kan bodoh, sebenarnya ia selalu berpikir. Maka, jangan lupa bahwa kebebasan adalah keinginan semua orang. Karena itu, menurut saya, masa depan akan semakin baik. demokrasi. Sistem khilafah, menurut saya, sudah tidak bisa lagi digunakan untuk saat ini. Sebab jika diterapkan ia bisa mendiskriminasi dan menghalangi hak-hak orang lain. Tetapi, perubahan ke arah yang lebih baik itu tetap harus diusahakan, tidak bisa berjalan begitu saja. Hal itu, tentu saja, dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Walaupun begitu, agama selalu menekankan keharusan menghargai orang lain, menekankan moral dan etika. Ini berarti bahwa kita perlu menggunakan akal pikiran. Yakni, berpikir rasional di satu sisi, tetapi juga harus berakhlak karimah di sisi yang lain. Bahwa pada suatu saat terjadi proses yang tidak kita kehendaki, yakni ketika Islam terpuruk, saya kira, sifatnya situasional dan tentatif. Di samping juga terdapat faktor lain, terutama persoalan politik. Keadaan 711
Membela Kebebasan Beragama masyarakat Muslim sekarang ini adalah potret dari sebuah masyarakat yang tertindas begitu lama. Kemudian, mereka melihat ada ruang kebe- basan, namun mereka juga melihat tidak ada perlakuan yang mengun- tungkan, sehingga mereka mencoba mencari model lain. Yang patut disayangkan, apa yang mereka temukan kemudian adalah masa lalu. Sedangkan kalau masa lalu yang mereka temukan, yang terjadi kemudian adalah romantisme. Saya sendiri tidak tahu apakah mereka mengetahui apa yang sejatinya terjadi pada masa lalu. Sebab, apa yang kita baca dalam perjalanan peradaban kaum Muslimin tidak sepenuhnya mulus dan indah. Betapa banyak peristiwa buruk yang mengiringi sejarah Islam. Masa gelap itu, terutama, terjadi pada pasca al-Fitnah al-Kubrâ. Peperangan di antara umat Islam sendiri terjadi. Perebutan kekuasaan terus terjadi. Ini mungkin karena pelajaran sejarah politik Islam hanya berhenti pada khalifah empat saja. Faktanya, dalam sejarah umat Islam, terjadi perebutan kekuasaan yang sangat dahsyat, bahkan terjadi antarSahabat Nabi sendiri. Ada perang Jamal (unta), perang Shiffin, ada juga penyerbuan kota Madinah dan Mekah pada masa Yazid, dan sebagainya. Wallahu A'lam. Wawancara dilakukan di Jakarta tanggal 22 Mei 2007 712
Husein Muhammad 713
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Ichlasul Amal Ichlasul Amal Ichlasul Amal Ichlasul Amal, Guru Besar Ilmu Politik di FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Ichlasul Amal Ichlasul Amal Mantan Rektor UGM ini sekarang menjabat Ketua Dewan Pers (2006-2009). 714
Ichlasul Amal Pers Indonesia sangatlah liberal. Setiap orang diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa pun pandangannya. Kendati begitu, sulit untuk menganggap dunia pers Indonesia sekular. Sebab, meskipun kebebasan pers adalah hak semua orang, seharusnya tidak ada lagi pers yang berlandaskan pada sentimen keagamaan tertentu. Namun di atas segalanya, dalam konteks perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, yang niscaya terdapat di Indonesia, maka yang harus selalu dihidupkan adalah semangat pluralisme. Sepatutnya juga pendidikan kesadaran media dan pendidikan wartawan multikultural secara konkret diberikan kepada para wartawan. Sebab, kemungkinan besar, ekspresi ketidakmajemukan dalam pemberitaan terjadi karena ketidaktahuan wartawan akan pentingnya kesadaran tersebut, bukan lantaran kesengajaan niat mereka. 715
Membela Kebebasan Beragama Apakah terdapat hubungan yang paralel antara sekularisme dan kebebasan pers? Kebebasan pers yang sekarang kita miliki merupakan konsekuensi dari reformasi. Reformasi telah menyebabkan perubahan dari yang sebelumnya otoriter, di mana segala urusan dipegang dan dikendalikan oleh pemerintah, kemudian dideregulasi menjadi tidak ada aturan dalam pers. Oleh karena itu, di dalam dunia pers Indonesia sekarang tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP), Surat Izin Terbit (SIT) atau pendaftaran apapun. Anda boleh membuat pers tiga kali dalam sehari, atau bahkan lebih. Semuanya bebas, termasuk organisasi-organisasi kewartawanan. Dulu, satu-satunya organisasi pers adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berada di bawah Departemen Penerangan. Sekarang organisasi serupa sudah sangat banyak, bahkan terlalu banyak, sampai kita sendiri tidak tahu berapa jumlah sebenarnya. Dengan perkembangan seperti itu, kini lembaga pers bisa menerbitkan apa saja. Kalau prestasi demikian dikaitkan dengan liberalisme, maka dapat dikatakan bahwa kebebasan pers kita sangatlah liberal. Kita telah mem- berikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengekspresikan pandangan- nya. Lantas apakah prestasi seperti itu juga terkait dengan sekularisme? Tentu saja, iya. Sebab, kini setiap orang dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas. Kendati demikian kita juga masih melihat bermunculannya majalah- majalah yang berbasis pada agama tertentu, sebut saja Sabili, Hidayah dan lain sebagainya. Majalah-majalah seperti itu, tentu saja, hanya menjadi besar pasca-reformasi. Namun, apabila berkaca dari kasus seperti itu, kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan pers kita, apakah sekular atau tidak. Kalau mau dikatakan telah sekular seharusnya tidak ada lagi pers yang berlandaskan pada keagamaan tertentu, meski kebebasan pers adalah hak semua orang. Dikatakan tidak sekular, dunia pers kita juga sudah memiliki kebebasan yang mumpuni. Masalah majalah Playboy, yang kasusnya cukup menghebohkan itu, memang sangat dimungkinkan dalam alam yang kita rasakan sekarang. Yang menjadi pegangan bagi Dewan Pers, lembaga di mana saya sekarang aktif, untuk kasus seperti itu, adalah kode etik jurnalistik. Kode etik ini mengatakan bahwa wartawan tidak boleh membuat berita bohong, tidak boleh membuat berita yang berkaitan dengan SARA, tidak 716
Ichlasul Amal boleh memprovokasi perbedaan pandangan agama, termasuk juga pengaturan independensi wartawan itu sendiri. Di Amerika, sudah sejak lama kebebasan pers sampai pada situasi di mana bentuk ekspresi atau pendapat paling ekstrem sekalipun dibebaskan. Kasus majalah Hustler yang sampai di bawa ke meja pengadilan karena memuat pornografi dan secara tajam mengkritik hipokrisi dan dominasi kalangan agamawan, namun melalui undang-undang yang ada di sana, atas nama kebebasan berekspresai, majalah itu tetap memenangkan kasusnya hingga kemudian bisa terus terbit. Sebetulnya konsentrasi liberalisme, Di sini kasus serupa itu tidak bisa terjadi. Sebab, di dalam kode etik jurnalistik juga disebutkan tentang batas-batas majalah pornografi dan lain sebagainya. Playboy Indonesia sendiri memang sangat lain dengan terbitan aslinya di Amerika. Bahkan, Playboy pusat malah mengingatkan Playboy Indonesia untuk tidak memuat foto-foto telanjang. Untuk kasus seperti ini, kita hanya berpegangan bahwa yang namanya pornografi itu sama sekali tidak berkaitan dengan tugas wartawan, yaitu mencerdaskan masyarakat dan bangsa. yang kerap memicu persoalan, berada di bidang ekonomi. Di bidang itu, bahkan sejak masa Bung Karno, liberalisme merupakan predikat yang tidak kita kehendaki, meski kita tidak bisa menghindarinya. Pendidikan mahal, kemiskinan dan sebagainya adalah akibat dari liberalisme bidang ekonomi. Bagaimana jika majalah yang dituduh menyebarkan pornografi itu menggu- nakan alasan estetis, bahwa yang ingin ditampilkan adalah sisi keindahannya? Tetapi jika Playboy versi Indonesia dibandingkan dengan majalah serupa di beberapa negara, yang ada di Indonesia sebenarnya masih lebih sopan. Majalah Matra malah lebih eksploitatif terhadap tubuh perempuan ketimbang Playboy. Oleh karena itu kita putuskan bahwa majalah Playboy, dari segi pers, masih bisa dikategorikan sebagai pers. Memang ada foto yang lumayan sensual, tetapi, menurut kita, itu tidak provokatif. Problem utama yang harus dijaga oleh Playboy di sini, menurut saya, adalah distribusiya. 717
Membela Kebebasan Beragama Seharusnya majalah ini tidak bisa dibeli oleh semua usia. Sayangnya fakta di lapangan kita melihat hal yang berbeda. Majalah ini ternyata juga terdapat dan dijual di jalanan umum. Kalau sudah seperti itu maka bukan lagi menjadi kewenangan Dewan Pers, melainkan kepolisian. Majalah Playboy banyak menuai penolakan dari kalangan agamawan. Kalau kita benturkan antara kebebasan pers di satu sisi dengan aturan etik agama, akhlak, pada sisi lain, harus seperti apa? Apakah seorang agamawan, atas nama agama, bisa melarang pers tertentu untuk diterbitkan? Siapapun tidak boleh memperjuangkan sesuatu dengan kekerasan, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Dalam proses pengadilan pemimpin redaksi majalah Playboy, kekeliruan dari jaksa adalah menggunakan tuntutan berdasarkan KUHP, mestinya berdasarkan undang-undang (UU Pers) dan terlebih dahulu harus ditanyakan ke Dewan Pers. Kasus itu sulit dilihat hanya dengan cara pandang yang hitam-putih. Saya pernah diundang dalam pembahasan mengenai RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, di situ saya katakan bahwa Dewan Pers hanya menanggungjawabi hal-hal yang menyangkut berita, termasuk pornografi, tetapi kalau sudah masuk wilayah pornoaksi maka sudah menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Inti kewenangan Dewan Pers adalah berita, kalaupun memuat gambar, maka kita lihat terlebih dahulu keterkaitan dengan beritanya. Dulu, pada zaman Orde Baru (Orba), ada pelarangan musik dan lukisan tertentu. Ada kasus lukisan orang telanjang yang dimuat oleh salah satu majalah. Majalah itu sendiri sebenarnya bermaksud memberitakan hilangnya lukisan tersebut. Karena ada pelarangan pad era itu, maka berita yang memuat lukisan dalam majalah tersebut kemudian di sensor. Untuk konteks sekarang ini, hal tersebut tidak benar. Sebab, dalam kasus itu berita sebenarnya adalah hilangnya lukisan tersebut, bukan hendak menunjukkan sesuatu yang menimbulkan gairah. Lantas bagaimanakah batasan pornografi itu? Apakah gambar seorang perempuan dalam memakai baju harus diukur terlebih dahulu oleh polisi? Sementara, dalam kasus RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, justru yang banyak menentang RUU tersebut adalah aktivis perempuan. Kita bisa memaklumi, karena yang menjadi korban dari RUU itu memang perempuan, bukan laki-laki. 718
Ichlasul Amal Menurut Anda apakah regulasi yang dilakukan Dewan Pers, dalam kaitan- nya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, harus dikontekstualisasi dengan keindonesiaan atau diperbolehkan saja seperti yang kita lihat di Eropa dan Amerika? Kita mengalami kesulitan untuk Di Indonesia, Dewan Pers sama sekali tidak membuat aturan khusus. Setelah reformasi, dalam konteks ini, tidak ada lagi regulasi. Yang ada hanya kode etik jurna- listik dan perumusannya dilakukan oleh organisasi wartawan sendiri. Dalam pembicaraan kode etik itu, di antara pembahasan yang hangat adalah mengenai apakah harus dimasukkan kalimat takwa kepada Tuhan YME. Setelah berdebat panjang akhirnya diputuskan untuk tidak dimasukkan. Kita memutuskan untuk menjadikan Pancasila dan UUD '45 sebagai dasar. Keduanya dimasukkan dengan pertimbangan yang menyangkut nilai- nilai sosial, karena kita anti dengan berita-berita yang menciptakan violence. Hal itulah yang sampai kini dijadikan ukuran apakah suatu berita melanggar atau tidak. Namun demikian, kesalahan seperti itu tidak serta-merta dapat menjerat pelakukanya ke persoalan pidana. Wartawan tidak bisa dipenjarakan. Pelaku pembuat berita yang dapat menerbitkan violance maksimal akan didenda sebesar Rp. 500 juta. mendefinisikan pers kita, apakah sekular atau tidak. Kalau mau dikatakan telah sekular seharusnya tidak ada lagi pers yang berlandaskan pada keagamaan tertentu, meski kebebasan pers adalah hak semua orang. Dikatakan tidak sekular, dunia pers kita juga sudah memiliki kebebasan yang mumpuni. Masalah majalah Playboy, yang kasusnya cukup menghebohkan itu, memang sangat dimungkinkan dalam alam yang kita rasakan sekarang. Sekarang banyak kita temui media-media yang memakai slogan Islam, seperti jihâd, intifâdah, dan lain-lain, yang dapat membangkitkan dan memprovokasi sentimen Islam. Bagaimana Dewan Pers memandang media-media seperti ini? Dewan pers akan menyelidiki kasus berdasar pengaduan masyarakat. Ka- lau tidak ada pengaduan maka kita anggap tidak ada masyarakat yang terusik. Suatu ketika ada surat kabar yang sebetulnya mengeluarkan berita "biasa", 719
Membela Kebebasan Beragama namun oleh organisasi Hindu di Bali diadukan ke Dewan Pers karena dianggap telah melakukan penghinaan agama. Karena ada yang mengadukan, kemudian kita panggillah surat kabar yang bersangkutan. Setelah kita proses, surat kabar itu mau meralat redaksinya dan masyarakat Hindu Bali juga menerima koreksinya. Ketika Dewan Pers hendak mengurusi kasus seperti dugaan melanggar, menghina atau memprovokasi keyakinan agama lain yang dilakukan oleh pers tertentu, apakah harus terlebih dahulu melalui pengaduan masyarakat? Bagaimana de- ngan banyaknya media di negeri ini yang telah mencampurkan agama ke dalam urusan publik, bahkan begitu mudah kita bisa menemukan media-media yang mendasarkan diri pada nilai-nilai agama tertentu untuk memaksakan pandangannya dan kerap menghujat serta memprovokasi pandangan lain yang berbeda sebagai sesat dan meresahkan? Di luar posisi Anda sebagai anggota Dewan Pers, bagaimana Anda mengomentari hal seperti itu? Kalau memang tidak ada orang yang merasa terusik, maka tidak ada masalah. Majalah Tarbawi, Sabili dan banyak lagi sejenisnya, sebagaimana telah saya bicarakan dengan Syafii Maarif, sebenarnya banyak memuat isi yang bisa dikategorikan provokatif. Sungguhpun demikian, tetap susah untuk segera diselesaikan persoalannya. Kita sepakat mengatakan salah kalau ada media yang sampai membangkitkan sentimen agama dalam rangka anti-Amerika, karena dalam tubuh Amerika sendiri ada kubu yang pro dan kontra terhadap kasus-kasus besar terkait kebijakan Amerika yang kontroversial. Kalau antinya terhadap Bush, bukan Amerika secara keseluruhan, mungkin bisa dibenarkan. Intinya, sekali lagi saya katakan, sejauh ada reaksi, kita bisa memprosesnya. Terjadi juga di Medan kasus yang hampir serupa dengan konteks yang kita bicarakan. Suatu ketika ada karikatur yang menggambarkan seorang kyai yang berbuat sesuatu yang berkaitan dengan perjudian. Dari sini kemudian muncul reaksi sangat keras dari kelompok Islam. Setelah kita proses, surat kabarnya mau memperbaiki, dan perkaranya selesai. Persoalannya, media-media yang kental memuat nilai-nilai agama tertentu dan secara provokatif menyerang setiap yang berbeda, lazimnya, diterbitkan oleh kelompok agama mayoritas yang beraliran keras. Akibatnya masyarakat 720
Ichlasul Amal merasa enggan dan tidak mau melaporkan perilaku media-media tersebut, lebih dikarenakan takut. Sebab, bukan saja kekerasan agama sebatas di- tampilkan di media-media, dalam praktiknya kelompok ini juga melakukan intimidasi dan tindak kekerasan untuk menegakkan perjuangan dan cita- citanya. Kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Sejauh ini, memang, kita juga tidak bisa berbuat antisipatif. Namun begitu, menurut saya sendiri, sampai sekarang, sebenarnya tidak ada dari kalangan yang paling fundamentalis sekalipun yang melakukan penghinaan terhadap agama lain. Memang ada seperti ka- sus yang menimpa Lia Aminuddin (Komunitas Eden) dan Ahma- diyah. Tetapi itu masih dalam kategori berita biasa. Pluralisme di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita memaksakan diri untuk mengambil nilai tunggal. Saya selalu mengajarkan hal itu kepada mahasiswa saya, misalnya, karena suatu keprihatinan: sebagian besar kita hanya mengetahui pulau Jawa, tidak berusaha mempelajari dan mencoba mengerti budaya yang lain. Pemimpin kita sendiri dan elit pada umumnya, meski mungkin berasal dari luar Jawa, yang ia Apakah tindakan seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai pemba- tasan seseorang atau kelompok untuk meyakini dan menjalankan keya- kinannya; dan bukankah efek dari berita-berita semacam itu kerap me- micu kalangan tertentu untuk melakukan tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok yang dianggap mereka sesat? ketahui hanya daerahnya sendiri, tidak tahu tempat lain. Sehingga di antara kita sulit untuk menghargai dan menenggang persoalan yang tengah ditanggung orang lain. Hal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh Dewan Pers. Sebab, itu juga bagian dari kebebasan, di mana tidak ada seseorang pun yang dapat membatasi ekspresinya. Kecuali ada orang lain yang merasa bahwa ekspresi orang lain itu telah membatasi ekspresi atau keyakinannya. Ada perselingkuhan yang amat jelas antara gagasan liberalisme - terutama ekonomi - dengan media. Di satu sisi liberalisme memberikan ruang yang 721
Membela Kebebasan Beragama sangat luas terhadap media, sementara pada sisi lain, liberalisme, lewat pelbagai medianya, dapat membuahkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, seperti kalangan yang termarjinalkan atau minoritas. Sebab, pada ghalibnya media mendemonstrasikan berita atau tayangan yang memihak pada kelas dan kelompok masyrakat atau agama yang kuat dan dominan, tanpa menenggang kalangan marginal yang sering terlukai. Bagaimana Anda melihat tarik-menarik antara liberalisme dan media? Sebetulnya konsentrasi liberalisme, yang kerap memicu persoalan, berada di bidang ekonomi. Di bidang itu, bahkan sejak masa Bung Karno, liberal merupakan predikat yang tidak kita kehendaki, meski kita tidak bisa menghindarinya. Pendidikan mahal, kemiskinan dan sebagainya adalah akibat dari liberalisme bidang ekonomi. Imbasnya di bidang media, liberalisme banyak melakukan hal yang bersifat eksploitatif yang sebenarnya bukan esensi dari berita. Kini acara-acara televisi tidak bisa terlepas dari pertimbangan rating. Karena pertimbangan rating inilah berita-berita pun kemudian banyak mengekspos tentang, misalnya, tahu yang mengandung formalin, bakso berboraks, dan sebagainya, yang dapat merugikan para pedagang kecil, tanpa menakar akibat lebih jauh dari pemberitaan seperti itu. Apa yang keliru dengan hal ini? Karena di satu sisi makanan yang mengandung hal- hal seperti yang diberitakan memang tidak sehat, sementara pada sisi lain, lewat pemberitaan itu para pedagang kecil banyak yang dirugikan. Televisi berkepentingan untuk memberikan informasi kepada publik, maknya berita- berita seperti itu tetap harus dilakuakan, meski akan mengorbankan pihak- pihak tertentu. Dulu, di zaman Orde Baru, berita seperti itu tidak ada. Maka jelaslah hal itu memang merupakan ekses dari liberalisme dengan asas persaingannya yang keras. Di awal pembicaraan Anda mengatakan bahwa pers memiliki kode etik yang seyogianya berorientasi pada misi-misi sosial. Eksploitasi media yang selama ini terjadi justru tidak peka dan menenggang keterdesakan kalangan-kalangan yang lemah atau terlalu demonstratif menampilkan nilai yang ditawarkan secara konsumeristik, kurang mengandung misi sosial. Harus diketahui di sini, hal yang demikian bukan sepenuhnya kewe- nangan Dewan Pers. Kita tidak bisa masuk terlalu dalam. Bagi saya itu sudah 722
Ichlasul Amal masuk ke dalam kategori non-news, semacam infotainment. Itu sudah menjadi bidangnya KPI. Menurut saya, eksploitasi media yang sekarang terjadi sangat dipengaruhi oleh komersialisme. Dalam kaitannya dengan persoalan yang Anda tanyakan, kemarin kita berbicara dengan pihak Trans untuk membahas masalah tersebut. Pihak Trans mengatakan dengan jujur, "mau bagaimana lagi, wong kita juga tergantung pada rating". Di luar alasan itu, yang sederhana saja, banyak sekali cerita sinetron yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi, yang bagi saya, tak lebih dari cerita yang diperuntukkan bagi logika "anak SD". Di situ sama sekali tidak ada aspek sosial dan kebangsaan. Meskipun ada acara seperti petualangan ke berbagai daerah, dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, namun lagi-lagi rating-nya program ini rendah dan di taruh pada jam tayang biasa, bukan primetime. Kesimpulannya, kita bisa mengatakan apa saja tentang wajah gelap liberalisme, namun tetap tidak bisa menghindarinya. Peran negara sendiri bagaimana? Berangkat dari kesadaran betapa sangat pluralnya negeri ini, untuk itu Indonesia tidak mungkin menjadi Pada kenyataannya negara juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau negara mau melakukan intervensi, ikut memberikan aturan, pasti akan ditentang oleh prinsip kebebasan pers sendiri. Sementara kalau persoalan di atas tidak diatur, imbasnya akan sangat tidak terkendali. Posisi media, dengan kebebasan persnya, dalam hal ini memang dilematis, serba salah. negara otoriter. Untuk membuat suatu penilaian yang monolitik, pada sebuah negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, adalah upaya yang sangat tidak mungkin. Dalam bidang ekonomi, liberalisme pasar bebas memperbolehkan negara untuk membuat aturan tertentu tanpa intervensi secara langsung yang berlebih. Ini dapat dilakukan melalui pajak, aturan eksport-import yang tidak merugikan, aturan penanaman modal dan sebagainya. Melalui regulasi-regulasi inilah hendaknya negara melakukan perlindungan terhadap pengusaha kecil dan menyejahterakan warga miskin. Idealnya, hal seperti itu juga seharusnya dapat dilakukan oleh negara terhadap media yang mempunyai implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. 723
Membela Kebebasan Beragama Di dalam UU Pers tertera bahwa pihak asing tidak diperbolehkan menguasai 50% apalagi lebih dari saham perusahaan media dalam negeri. Intervensi negara seperti itu, terhadap kekuatan modal asing, hanya masuk di televisi, tidak ada di surat kabar. Karena surat kabar bagi para investor kurang menguntungkan. Yang mungkin bisa menguntungkan hanya harian Kompas, lainnya hidup segan mati tak mau. Belum lagi jika investor menimbang bagaimana dengan nasib para wartawannya. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, bagaimana kesejahteraan wartawan media cetak nasibnya cukup memprihatinkan. Sehingga, dapat dipahami jika kemudian banyak tuntutan, seperti apakah tidak seharusnya dibuat upah minimum untuk wartawan. Namun, hasil pembahasannya menyimpulkan tidak bisa, karena wartawan adalah profesi, bukan buruh. Terkait dengan iklan, 70% iklan di Indonesia masuk ke televisi, 30% sisanya ke media lain. Negara tidak bisa berbuat apa-apa untuk hal ini. Dalam aturan perihal pembelian media televisi, share asing tidak boleh menguasai 50%. Tetapi, kenyatannya tetap saja aturan yang ada dimanipulasi. Misalnya, ANTV sebagai media yang melakukan share dengan perusahaan asing, Star tv, dalam catatan resminya penguasaan Star tv tidak lebih dari 50%. Namun begitu, ternyata, anak perusahaan Star juga masuk ke ANTV, yang kalau dikalkulasikan malah dominan. Untungnya, meskipun demikian film-film di Kabel tv dan Indovision, perusahaan media asing yang masuk ke Indonesia, masih tetap memberlakukan sensor. Dalam hal itu, masih ada semangat dan penghargaan keindonesiaan. Sebab, seharusnya kalau mereka mau betul-betul liberal-kapitalis tidak ada lagi sensor dalam segala acara. Dengan liberalisme yang sekarang ini dipraktikkan media terlampau demonstratif, lantas apakah Anda setuju atau tidak dengan kenyataan seperti itu dan apa yang mendesak untuk segera dilakukan? Kenyataannya di media cetak, liberalisme pasar bebas, dalam arti masuknya saham asing, tidak ada, karena memang tidak menguntungkan. Kendati kemudian mereka masuk di televisi, tetapi mereka tetap meng- hargai kita, dan tidak sepenuhnya mempraktikkan apa yang ada di negara- nya (tayangan-tayangan dengan standar etis dan estetis Barat, yang tentunya banyak bertentangan dengan budaya kita). Sisi positif lainnya, konon, saya 724
Ichlasul Amal mendengar Star tv menginstruksikan secara langsung kepada ANTV agar tidak membuat program-program yang berbau mistik, terlebih program yang "porno-porno". Hal seperti itu bisa jadi sisi-sisi yang lebih baik untuk bangsa kita. Sementara Indosiar - yang pemodalnya adalah orang Indonesia sendiri - malah kelewatan dan terus menayangkan program yang berbau mistik dan tidak mendidik, meskipun sudah berkali-kali diperingatkan oleh KPI. Alih-alih mencerdaskan, program dan film-film seperti itu justru membodohi masyarakat. Yang saya permasalahkan ternyata MUI tidak bereaksi untuk hal itu. Padahal, semestinya MUI memberikan reaksi yang keras, seperti terhadap yang lainnya, yang dianggap meresahkan umat, bukan malah membiarkan. Artinya Anda berkesimpulan bah- wa liberalisme juga masih memberi harapan baik bagi kehidupan media massa kita? Liberalisme tidak membiarkan semua hal. Kita lihat televisi-televisi di luar negeri, khususnya televisi umum, tidak ada yang membuat acara-acara seperti yang bisa kita lihat pada televisi Yang perlu diingat di sini, liberalisme tidak membiarkan semua hal. Kita lihat televisi- televisi di luar negeri, khususnya televisi umum, tidak ada yang membuat acara-acara seperti yang bisa kita lihat pada televisi tertentu di Indonesia. Di Jerman, televisi publik yang memang dibiayai pemerintah, mempunyai dewan pengawas dari semua agama, termasuk di dalamnya Islam, dan semua elemen masyarakat lain. Sebagai pengawas, mereka juga dibayar oleh pemerintah. Di sana, saluran seperti adult tv, secara jelas mereka tuliskan adult tv pada programnya. Sementara media kita tidak bisa bersikap jelas dan tegas semacam itu. tertentu di Indonesia. Di Jerman, televisi publik yang memang dibiayai pemerintah, mempunyai dewan pengawas dari semua agama, termasuk di dalamnya Islam, dan semua elemen masyarakat lain. Sebagai pengawas, mereka juga dibayar oleh pemerintah. Di sana, saluran seperti adult tv, secara jelas mereka tuliskan adult tv pada programnya. Sementara media kita tidak bisa bersikap jelas dan tegas semacam itu. 725
Membela Kebebasan Beragama Di samping kita berharap terjadinya hubungan ideal antara kebebasan pers dan negara, kami juga ingin meminta konfirmasi tentang pendidikan media untuk menumbuhkan kesadaran media bagi anak bangsa. Menurut Anda apakah idealnya pendidikan media didiseminasikan oleh civil society, bukan negara; dan bagaimana semestinya pendidikan media itu; lantas hendak dibawa ke mana arah kesadaran media bagi Indonesia? Bagi saya, pendidikan kesadaran media secara konkret hendaknya terlebih dahulu diberikan pada pendidikan wartawan. Memang upaya semacam ini seharusnya tidak dipegang oleh negara. Sayangnya pendidikan semacam itu, di negara kita, kurang diminati. Kalau kita membuka program bidang komunikasi, atau yang menyangkut kewartawanan, di UGM sendiri misalnya, sudah tidak laku sehingga sekarang ditutup. Padahal program itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara yang mengambil programnya tidak banyak. Ada lembaga pendidikan yang cukup bagus untuk profesionalisme wartawan, namanya Dr. Soetomo. Sayangnya, akhir-akhir ini, media-media juga tidak mau mengirimkan orangnya untuk mengikuti program tersebut, maka lembaga itu akhirnya tetap kekurangan dana, meskipun coba dibantu oleh Dewan Pers. Tampaknya kita harus menunggu adanya sponsor, seperti tawaran yang pernah datang dari pemerintah Norwegia atau dulu bantuan dari The Asia Foundation dan Ford Foundation. Pendidikan media seperti itu, sekali lagi, memang lebih baik tidak ditangani oleh negara. Pada zaman Soeharto dulu pernah ada kontrol pemerintah untuk memberikan program semacam ini. Celakanya, tujuan utama dari pemerintah waktu itu adalah bagaimana bisa dengan efektif mengontrol surat kabarnya, bukan pendidikannya. Jika berbicara perihal kemajemukan bangsa ini, bagaimana pandangan Anda tentang pluralisme dan bagaimana masa depannya di tengah iklim kebebasan pers? Pluralisme di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita memaksakan diri untuk mengambil nilai tunggal. Saya selalu mengajarkan hal itu kepada mahasiswa saya, misalnya, karena suatu keprihatinan: sebagian besar kita hanya mengetahui pulau Jawa, tidak berusaha mempelajari dan mencoba mengerti budaya yang lain. Pemimpin kita sendiri dan elit pada 726
Ichlasul Amal umumnya, meski mungkin berasal dari luar Jawa, yang ia ketahui hanya daerahnya sendiri, tidak tahu tempat lain. Sehingga di antara kita sulit untuk menghargai dan menenggang persoalan yang tengah ditanggung orang lain. Berangkat dari kesadaran betapa sangat pluralnya negeri ini, untuk itu Indonesia tidak mungkin menjadi negara otoriter. Membuat suatu penilaian yang monolitik, pada sebuah negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, adalah upaya yang sangat tidak mungkin. Pak Harto mungkin bisa membuat pandangan seperti itu pun hanya pada periode tertentu saja. Setelah itu dia jadi lebih condong ke "hijau" dari yang sebelumnya "merah". Untuk hal ini, sampai kemudian ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Pak Harto seperti semangka, dari luar tampak hijau tetapi di dalamnya merah. Ketidakmungkinan lain untuk membuat negara Indonesia otoriter adalah karena adanya pressure dari berbagai hal dan kekuatan, baik dari dalam (dengan berbagai kepentingannya masing- masing) maupun luar negeri (dunia internasional). Kalau mau dikatakan telah sekular seharusnya tidak ada lagi pers yang berlandaskan pada keagamaan tertentu, meski kebebasan pers adalah hak semua orang. Dikatakan tidak sekular, dunia pers kita juga sudah memiliki kebebasan yang mumpuni. Masalah majalah Playboy, yang Karena kebutuhan terhadap pluralisme yang sangat besar inilah, demokrasi juga harus kita jaga. Kita bebas namun bukan bebas "sebebas-bebasnya". Harus ada satu nilai yang bisa membuat sentripetal. Di satu pihak kita harus kritik otonomi daerah, karena melalui kebijakan itu, ternyata, pluralisme Indonesia cenderung mengarah pada apa yang pernah dialami negara-negara Balkan. Yang semula satu, kini terpecah-belah menjadi sekian banyak negara. Itu memang pandangan yang terlalu pesimistis. Kita mestinya tidak usah terlalu khawatir, karena akan selalu ada ekses dari segala kebijakan, termasuk otonomi daerah. Makanya harus kita maklumi kalau otonomi daerah kemudian mengekspresikan juga orientasi kedaerahan, seperti isu putra daerah. Sayangnya, wacana putra daerah yang kita anut selalu berdasar pada darah atau semangat patrimonialisme. Sekali Anda orang Batak, meski lahir dan tinggal di Yogyakarta bertahun-tahun, tetap akan disebut orang Batak. kasusnya cukup menghebohkan itu, memang sangat dimungkinkan dalam alam yang kita rasakan sekarang. 727
Membela Kebebasan Beragama Hal demikian terjadi juga pada negara kita. Negara mematok orisinalitas keindonesiaan (pribumi) pada pihak bapak yang berdasar pada darah. Meski orang Cina lahir dan besar di Indonesia, tetap tidak akan bisa menjadi warga negara asli. Mereka tetap saja bukan pribumi. Belakangan mencuat isu tentang pengakuan anak hasil perkawinan campur antara warga Indonesia dan warga asing. Pemerintah akhirnya dapat memberikan kepastian kepada anak yang orang tuanya beda negara. Di atas segalanya, dalam konteks perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, yang niscaya terdapat di Indonesia, yang harus selalu kita hidupkan adalah semangat pluralisme. Harus selalu ditanamkan kesadaran kepada bangsa kita bahwa kita sangat bervariasi. Tidak mungkin lagi ketunggalan atau pandangan yang sentralistik-monolitik seperti dulu, yang semua kebijakan berasal dan terpusat pada Jawa. Pak Harto melakukan hal seperti itu, karena dia memang hanya mengetahui Jawa. Media, baik cetak maupun elektronik, sangat terbuka terhadap ancaman pluralisme, seperti berita dan tayangan-tayangan agama yang cenderung konservatif, dengan memberikan makna tunggal dan ketidakbebasan untuk mengekspresikan keyakinan penganutnya secara beda, juga menanamkan kebencian terhadap pihak-pihak yang berbeda dan dianggap sebagai musuh. Hal lain yang senada dengan itu adalah makna-makna yang ditawarkan media juga cenderung tunggal: kehidupan konsumeristik. Media seolah ingin menyeret masyarakat kepada bentuk ketunggalan budaya tertentu. Sehingga tidak ada kebebasan bagi pembaca atau pemirsa. Tegasnya, media juga mempunyai andil dalam memberikan atau menghadirkan ancaman bagi pluralisme di Indonesia. Makanya kemudian ada beberapa kalangan yang mencoba memajukan pentingnya kesadaran media agar masyarakat bisa kritis terhadap media dan mampu mencerna apa yang tengah ditawarkan oleh media dengan membuat maknanya sendiri. Sikap kritis seperti itu harus muncul dari masyarakat sendiri. Untuk merealisasikan dan menumbuhkan kesadaran media ini, kita mendukung munculnya media watch. Media watch ini kita anggap sebagai wakil dari masyarakat dan bisa mengadukan seluruh permasalahan pers di daerahnya kepada Dewan Pers. Di masa-masa awal reformasi, media seperti itu jumlahnya sangat banyak, hampir di miliki oleh semua daerah di Indonesia. 728
Ichlasul Amal Sekarang tinggal beberapa saja. Yang masih hidup dan lumayan bagus hanya Habibie Center, yang tentu saja tidak cukup untuk meng-cover semua hal yang berkaitan dengan media. Media-media watch (pengawasan) yang masih ada sampai sekarang terkadang frustrasi, sehingga tidak memberikan teguran lagi, karena identifikasi terhadap berita-berita yang dianggap mereka dapat membahayakan itu, kemudian sama sekali tidak dihiraukan oleh media massa. Media massa di Indonesia, 70% di antaranya tidak sehat secara bisnis, hanya 30% selebihnya saja yang sehat, mungkin malah bisa kurang. Biasanya yang tidak sehat bisnisnya, mempunyai orientasi semata-mata untuk me- ningkatkan oplah. Itu berbahaya dan sayangnya tidak bisa diatur dengan larangan. Hal tersebut sangat kompleks, bahkan persoalan ketidaksehatan media ini bersangkut-paut pada perekonomian kita. Di atas segalanya, kita harus sadar bahwa media yang berjumlah sangat banyak juga bisa berimplikasi tidak sehat. Ternate yang pendu- duknya hanya sedikit sampai memiliki empat media. Di Yogyakarta saja hanya terdapat Bernas dan Kedaulatan Rakyat. Medan lebih parah lagi, sampai mempunyai 20 surat kabar. Itu berbahaya, dan celakanya bisa dipastikan kalau sebagian besar medianya tidak sehat. Akibatnya, orientasi media sekarang ini hanyalah bagaimana memperbanyak oplah agar tetap survive. Di atas segalanya, dalam konteks perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, yang niscaya terdapat di Indonesia, yang harus selalu kita hidupkan adalah semangat pluralisme. Kalau dikaitkan dengan pluralisme, kita bisa menganggap bahwa banyaknya media bisa merupakan refleksi dari pluralisme. Karena itulah media-media yang bertebaran juga tidak bisa dihukum atau dilarang untuk terbit begitu saja. Secara ekonomi kita juga bisa melihatnya bahwa sekarang, dalam keadaan di mana sangat sulit mencari pekerjaan, banyaknya media dapat memperbanyak kesempatan kerja. Dari kasus-kasus yang sudah saya kemukakan sebelumnya, terdapat kemungkinan bahwa pluralisme juga bisa mempunyai ekses yang negatif terhadap media, dan kita harus menyadarinya. Ekses itu bisa muncul tidak hanya dari koran-koran atau majalah-majalah yang banyak menampilkan pornografi, tetapi juga koran atau majalah yang banyak memuat berita provokatif dan reaktif dalam soal agama. 729
Membela Kebebasan Beragama Dalam pemantauan yang sejauh ini Anda lakukan, apakah secara keseluruhan media yang ada di Indoneisa telah mampu menampilkan kemajemukan bangsa dengan wajah yang santun dan toleran? Sebab, kesadaran akan kemajemukan pada warga juga diharapkan muncul dari media, yang kerap mewacanakan demikian banyaknya realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui medialah masyarakat mengetahui persoalan politik, ekonomi, sampai pada kesadaran bersikap toleran terhadap yang lain, dan sebagaianya. Menurut saya, hal seperti itu sudah dan lebih banyak dilakukan oleh media mainstream yang sehat secara ekonomi. Mereka memang sudah mencerahkan publik dengan sangat bagus. Kita lihat, sebagai salah satu contoh, Kompas. Ia sudah sangat bagus melaporkan pemberitaan tentang Islam, Katolik dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan, media seperti itulah yang bisa dikategorikan enlightenend. Sayangya, lagi-lagi, kebanyakan media di negeri ini, yang tidak sehat secara ekonomi itu, hanya berorientsai kepada oplah. Misalnya dapat saya sebutkan seperti media yang ada di Jakarta, salah sebuah yang dapat dicontohkan, terdapat media yang bernama Lampu Merah, yang sama sekali tidak sehat, malah mungkin, menurut saya, sudah gawat, beritanya jauh dari mendidik dan mencerdaskan publik. Banyaknya media, termasuk yang "gawat" itu, jika dilihat secara keseluruhan, apakah bisa dikatakan sebagai bentuk perayaan terhadap kemajemukan atau malah menjadi ancaman? Lagi-lagi, bagi saya, khusus untuk media-media yang saya kategorikan sebagai tidak enlightened, jelas tidak mencerminkan kemajemukan, karena berita yang ada, kalau tidak porno, pasti kekerasan. Tidak ada yang mencerahkan. Orang yang mau menulis dengan benar dan mencerahkan juga tidak mau mengirimkan tulisannya ke media seperti itu. Lantas apa harapan Anda terhadap masa depan pluralisme kaitannya dengan apa yang ditampilkan oleh media sekarang ini? Apa yang seharusnya dilakukan oleh media untuk merayakan kemajemukan yang memang sudah merupakan suatu keniscayaan? 730
Ichlasul Amal Kita mempunyai program untuk tahun depan menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kepada wartawan multikultural. Wartawan multikultural yakni wartawan yang memiliki kesadaran akan kemajemukan. Sudah seharusnya wartawan diberikan informasi tentang hal itu. Karena ada kemungkinan di mana mereka yang mengekspresikan ketidakmajemukan dalam pemberitaan, terjadi karena ketidaktahuan wartawan akan pentingnya kesadaran tersebut, bukan lantaran kesengajaan niat. Materi seputar itulah yang akan diberikan dalam pendidikan wartawan multikultural. Kita sudah memberikan hal seperti itu ke daerah-daerah dalam kaitannya dengan kode etik. Mungkin kode etik belum spesifik, dan program ini sudah di-setting agar jauh lebih spesifik. Wawancara dilakukan di Yogyakarta, 09 Juni 2007 731
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Ihsan Ali-Fauzi Ihsan Ali-Fauzi Ihsan Ali-Fauzi Ihsan Ali-Fauzi, Direktur Program pada Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Jakarta. Ihsan Ali-Fauzi Ihsan Ali-Fauzi Ia meraih gelar MA dari Ohio University, Athens, AS. 732
Ihsan Ali-Fauzi Agama publik hanya mungkin terjadi kalau ada toleransi kepada pihak lain. Dalam konteks tersebut, mustahil menafikan pluralisme. Jika kita ingin ekspresi publik dari agama kita terwujud, kita juga harus membuka kemungkinan bagi terwujudnya ekspresi publik agama lain. Karena itu, demokrasi harus memberi kesempatan bagi setiap warga negara untuk berekspresi apapun, sampai kemudian terbukti bahwa ekspresinya melanggar kebebasan berekspresi orang lain. Demokrasi adalah cara bagaimana Anda mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat majemuk. Demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa ada negara, oleh sebab itu, yang seharus- nya mengatasi pelbagai persoalan yang bermunculan adalah negara, bukan agama. Kendati begitu, agama jangan diistimewa- kan hanya karena dia agama, tetapi jangan pula segera dicurigai dengan alasan yang sama, yakni karena dia agama. 733
Membela Kebebasan Beragama Ada kecenderungan bagi kalangan agamawan atau teolog, termasuk Nurcholish Madjid, tidak mau memakai istilah sekularisme. Alasan mereka, terutama kaum teolog, adalah pengalaman traumatik dalam sejarah sekularisme yang menimpa umat Kristiani Eropa di mana agamawan dan teolog banyak yang dibunuh, ketika masyarakat Eropa begitu murka melihat gereja yang sangat politis dan banyak mengintervensi ruang publik. Menurut Anda apakah pembedaan antara istilah sekularisme dan sekularisasi merupakan hal yang penting? Menurut saya pembedaan tersebut tidak penting. Biasanya orang mendefinisikan sekularisasi sebagai proses di mana yang "sekular," yakni sesuatu yang terkandung di dalam kekinian dan kedisinian, diperlakukan sebagaimana adanya, ya kekinian dan kedisinian itu. Jadi, inti sekularisasi adalah proses. Lalu mereka membedakannya dari sekularisme sebagai sebuah paham, yakni orientasi hidup yang ditopang oleh kesadaran bahwa apa yang di sini dan kini itu seharusnya dipandang dengan cara yang demikian juga. Pada yang terakhir (sekularisme), yang penting buat saya adalah komitmen kepada orientasi hidup itu sendiri, bukan pada substansinya, isinya. Oleh karena itu, kalau kita bertanya apa itu sekularisme, saya tidak melihat bahwa "isme"-nya itu terkait dengan substansinya. Akan tetapi "isme" di situ berarti bahwa kita percaya dan menerapkan prinsip tersebut secara terus-menerus. Dari segi ini, tidak terlalu berguna untuk memisahkan antara sekularisme dan sekularisasi. Karena, dari segi substansi, ada beragam jenis sekularisme di banyak negara. Tetapi semuanya bersepakat mengenai keharusan menerapkan prinsip itu. Apakah karena pengalaman sekularisme di masing-masing negara berbeda- beda, sehingga tidak ada satu bentuk yang baku untuk menangkap substansi sekularisme? Bukan hanya karena persoalan itu. Yang penting dari pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme adalah bukan pada substansinya. Tetapi pada prinsip memperlakukan kekinian sebagai kekinian semata; bukan sebagai yang lain, misalnya, dikaitkan dengan akhirat atau yang lainnya. Isme dalam sekularisme itu bukanlah substansi dari pemisahan antara agama dan ruang publik, melainkan berarti: marilah kita setia pada prinsip pe- 734
Ihsan Ali-Fauzi misahan itu, yakni prinsip memperlakukan suatu kekinian sebagai kekinian. Jadi, menurut saya, pembedaan antara sekularisasi dan seku- larisme tidak ada hubungannya dengan substansinya sendiri. Substansinya bisa bermacam-macam. Misalnya di Turki, mereka menyebutnya sekularisme atau sekularisasi, kadang-kadang antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Amerika didasarkan pada sekularisme, da- lam pengertian: mari kita mem- perlakukan hal yang kekinian sebagai kekinian, sedangkan yang di luar itu, tetap di luar. Tetapi wujud dari sekularisme itu bisa bermacam-macam dan tidak mes- ti bertentangan dengan ekspresi publik dari agama. Sekularisme, yang penting buat saya adalah komitmen kepada orientasi hidup itu sendiri, bukan pada substansinya, isinya. Oleh karena itu, kalau kita bertanya apa itu sekularisme, saya tidak melihat bahwa "isme"-nya itu terkait dengan substansinya. Akan tetapi "isme" di situ berarti bahwa kita percaya dan menerapkan prinsip tersebut secara terus-menerus. Dari segi ini, tidak terlalu berguna untuk memisahkan antara sekularisme dan Misalnya juga di suatu negara ada sekolah agama yang diberi bantuan atau pajaknya diringan- kan, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme itu tidak terkait dengan substansi atau isi, tetapi lebih terkait pada prin- sip: marilah kita memperlakukan suatu kekinian sebagai kekinian, dan yang di luar kekinian kita perlakukan sebagai sesuatu yang di luar. Tetapi wujud konkret dari prinsip itu bisa berbeda-beda. sekularisasi. Karena, dari segi substansi, ada beragam jenis sekularisme di banyak negara. Tetapi semuanya bersepakat mengenai keharusan menerapkan prinsip itu. Jadi tergantung pada praktik di masing-masing negara? Ya, jadi sekularisasi lebih kepada proses, sedangkan sekularisme lebih menyangkut pada prinsip bahwa kita setuju dengan proses seperti itu. Karena itu, menurut saya, pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme itu tidak ada substansinya. 735
Membela Kebebasan Beragama Terkait pula dengan soal istilah, sekularisme itu biasanya diartikan sebagai pemisahan atau separation. Jika demikian maka antara yang publik dan yang privat, agama dan negara, dan yang duniawi dan ukhrawi harus dipisahkan. Implikasinya, terutama di Eropa, terjadi semacam decline of religion. Artinya, fungsi dan peran agama di masyarakat Barat kian terpinggirkan. Ada juga yang mengartikan sekularisme bukan sebagai separation, melainkan differentiation, yakni sekularisme sebagai pembeda di antara kedua ranah yang memang berbeda. Menurut respon beberapa kalangan, pandangan kedua ini terasa lebih santun dalam meletakkan sekularisme. Bagaimana pandangan Anda dengan pendefinisian tersebut? Bisa saja demikian, apabila mengikuti yang Anda maksud atau kalau sekiranya prinsip pemisahan ini - katakanlah asumsi Anda itu benar, karena bagi saya itu saling terkait - kemudian menjadikan fungsi negara dan fungsi agama atau antara fungsi tabib dan fungsi dokter, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, harus dipisahkan, maka implikasinya yang tadi Anda sebut, yakni makin merosotnya peran agama. Jadi fungsi- fungsi yang tadinya diperankan oleh lembaga-lembaga agama atau aktor- aktor agama sekarang dimainkan oleh aktor-aktor luar, non-agama, meskipun mereka bisa jadi seseorang yang religius. Atau, meskipun dalam kesehariannya justru seorang dokter bisa sekaligus juga seorang Muslim yang baik. Atau jangan-jangan dia menjadi Muslim yang lebih baik ketika dia menjadi dokter yang baik. Artinya, seorang dokter yang mengobati dengan cara ilmu pengetahuan yang benar justru memainkan peran Muslim yang lebih baik ketimbang dia seorang dukun atau tabib yang mengklaim melakukan fungsinya atas nama agama, namun bertindak aneh-aneh dalam memperlakukan tubuh orang. Memang, idealnya sekularisme lebih dipahami sebagai pembeda. Namun, kalau sekularisme dipahami sebagai separation atau pemisahan, implikasinya di antaranya privatisasi yang ekstrem (tegas). Itulah yang menyebabkan agama semakin terpinggirkan. Saya ingin mengatakan bahwa dengan sekularisme, agama tidak serta- merta terpinggirkan. Saya mengambil contoh tadi, bahwa dengan Anda, misalnya, menjadi seorang dokter yang mempelajari ilmu kedokteran 736
Ihsan Ali-Fauzi dengan sebenar-benarnya dan pada saat yang sama Anda Muslim (apapun definisi Anda mengenainya), bukankah Anda menjadi dokter yang baik sekaligus Muslim yang baik juga? Bagi saya, Anda malah seorang Muslim yang lebih baik dibanding seorang tabib yang memperlakukan tubuh pasiennya secara semena-mena sambil mengklaim bahwa ilmunya ia per- oleh dari agama. Sebenarnya dalam hal ini tidak ada privatisasi. Privatisasi hanya terjadi ketika Anda menjalankan peran sebagai seseorang dalam dunia privat. Namun tidak serta-merta dengan Anda menjadi privat maka Anda menjadi Muslim yang tidak baik. Tidak ada implikasi seperti itu. Bayangkanlah politisi seperti presiden Turki yang baru terpilih sekarang. Dia merasa bahwa dia bisa menjadi politisi yang lebih baik kalau dia menerima sekularis- me Turki, tetapi pada saat yang sama dia tetap seorang Muslim yang taat. Istrinya punya keyakinan bahwa memakai jilbab adalah suatu keharusan agama. Sang Presiden tidak mau memaksa istrinya untuk melepaskan jilbab hanya karena ia menjadi seorang politisi, seperti didesakkan ka- langan militer di sana, yang me- mandang bahwa jilbab di ruang publik adalah ancaman terhadap sekularisme Turki. Bahkan anak presiden ini terpaksa harus belajar ke Amerika karena di Turki tidak boleh sekolah dengan memakai jilbab. Jangan-jangan dialah Muslim yang lebih baik daripada Muslim yang memaksakan diri dengan cara memprivatisasi agama. Jadi, kembali ke argumen Anda tadi, apakah dalam kasus tersebut peran agama manjadi merosot? Tidak juga. Tidak semua agama bisa mewujud dalam ekspresi publik yang diterima semua orang. Jadi hanya agama- agama yang mempunyai doktrin penerimaan terhadap orang lain yang wajah publiknya bisa diterima. Artinya, dia harus mendukung toleransi, demokrasi, dan pluralisme. Tanpa dukungan seperti itu sebuah agama tidak mungkin mempunyai wajah publik. Karena wajah publik agama yang kebanyakan ditonjolkan adalah wajah yang tidak toleran dan tidak pro- pluralisme, maka dia tidak akan bisa diterima oleh publik. Artinya, seseorang dengan sikap keberagamaan seperti Arifin Ilham sekalipun, misalnya, dalam beberapa bagian dari praktik kehidupannya bisa disebut 737
Membela Kebebasan Beragama sebagai orang sekular, sehingga sekularisme tidak serta-merta membunuh agama? Ya. Arifin Ilham bisa kita lihat sebagai seorang penyebar agama dan dia belajar akting untuk bisa seperti itu, misalnya, dan agama di situ menjadi suatu produk. Kalau memakai kategori-kategori tadi persoalannya menjadi ruwet. Bagaimanapun, dia memakai perangkat-perangkat yang sepenuhnya sekular. Agar tampil memukau di depan media, pelajarilah cara akting yang bagus dan lain sebagainya untuk menyampaikan produk- produk agama yang bagus, meskipun dengan cara yang sekular sama sekali, yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Lantas, dalam hal ini bagaimana posisi ilmu pengetahuan dalam diskursus sekularisme? Dulu Natsir, misalnya, pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sah untuk dimasuki semangat-semangat religius, atau justru agama harus bisa merasuki ilmu pengetahuan. Sementara dalam ilmu pengetahuan sendiri, untuk mencapai obyektivitas, harus sepenuhnya sekular. Artinya tidak boleh ada nilai tertentu (value free), baik nilai tradisional maupun nilai agama. Saya kira prinsipnya jelas. Pertama, bahwa untuk menjadi seorang dokter yang baik maka seseorang harus mempelajari ilmu pengetahuan, yakni ilmu kedokteran, yang mempelajari segala sesuatu secara rasional, dengan penelitian dan sebagainya, yang bersifat kumulatif. Jika proses itu dilalui dengan benar, maka dia menjadi dokter yang baik. Sebagai dokter Anda bisa saja, pada saat yang sama, juga sebagai seorang Muslim, yang dengan semangat kemuslimannya berniat membantu orang dengan biaya yang ringan, misalnya. Ketika dia mau menyuntik pasien, boleh jadi dia selalu membaca basmalah agar dia percaya diri kepada dirinya sendiri. Namun suntikan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan basmalah yang dia ucapkan. Obat atau serum yang masuk ke dalam tubuh pasien tidak ada hubungannya dengan basmalah. Itu pengetahuan biasa. Sebagaimana seorang Arifin Ilham, fungsinya sangat sekular, dalam pengertian bahwa dia adalah seorang entertainer yang bisa mengemas suatu produk agama. Bagi Arifin Ilham, agama adalah substansi yang bisa diproduk dan dikemas sedemikian rupa. Jadi kita perlu membedakan antara metode dan motif pribadi seseorang. 738
Ihsan Ali-Fauzi Seseorang bisa memiliki motif untuk menjadi entertainer, khatib, dan lain sebagainya, tetapi cara yang dia pakai untuk mengemas adalah cara ilmu pengetahuan, cara yang sudah terbukti ampuh dengan penelitian dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, belakangan ini banyak evangelis yang khotbahnya di televisi dikagumi banyak orang, tetapi kemudian perilakunya ketahuan media melanggar apa yang diungkapkannya dalam khotbah. Apakah dengan demikian islamisasi pengetahuan, seperti munculnya bank Islam atau yang lainnya tidak akan mengancam sekularisme? Saya melihat bahwa islami- sasi semacam itu akan mengan- cam sekularisme. Namun, ia tidak akan bisa bekerja semesti- nya. Misalnya, sebuah ilmu sosial atau sosiologi yang harus empirik, yang tidak akan bisa jalan jika dasarnya adalah teologi, yang bersifat normatif. Saya tidak me- ngatakan bahwa itu akan meng- ancam sekularisme atau tidak. Klaim saya adalah: saya tidak bisa mengerti bagaimana sebuah ilmu pengetahuan sosial yang empiris bisa berjalan dengan baik jika hal itu dimulai dari teologi. Teologi adalah teologi. Sementara ilmu sosial harus empiris berdasarkan data. Gambaran al-Quran tentang masyarakat Muslim adalah satu hal, dan itu normatif, sementara masyarakat Muslim yang aktual, yang harus dipelajari sosiologi atau antropologi, adalah hal lain lagi. Isme dalam sekularisme itu bukanlah substansi dari pemisahan antara agama dan ruang publik, melainkan berarti: marilah kita setia pada prinsip pemisahan itu, yakni prinsip memperlakukan suatu kekinian sebagai kekinian. Jadi, menurut saya, pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme tidak ada hubungannya dengan substansinya sendiri. Substansinya bisa bermacam-macam. Kita masuk konsep deprivatisasi, sebagai reaksi atas privatisasi agama. Deprivatisasi agama asumsi dasarnya adalah bahwa agama mempunyai semangat profetis untuk pembebasan dan keadilan masyarakat. Sementara kita mengetahui agama memiliki dua wajah, di satu sisi profetis, di sisi lain dia juga bisa memicu konflik. Bagaimana menempatkan deprivatisasinya Casanova? 739
Membela Kebebasan Beragama Agar lebih fair dalam melihatnya saya akan mulai dari awal. Casanova ingin melihat ada beberapa unsur dalam teori sekularisasi yang mestinya diukur secara benar. Pertama, dalam prinsip diferensiasi. Bagi dia sekularisasi bisa terjadi sepenuhnya dalam hal diferensiasi struktural. Seperti telah saya sebutkan di atas, tugas-tugas yang dulu dimainkan para aktor agama sekarang sudah dimainkan oleh orang-orang yang prinsipnya bukan lagi berdasarkan agama. Kalau dulu orang menyuntik atau orang mengobati karena dia percaya bahwa agama bisa mengobati orang, sekarang meskipun dia seorang Muslim tapi prinsip bekerjanya adalah dia mengobati bukan karena agama tapi karena ilmu pengetahuan yang mendasari penelitian mengenai kedokteran. Karena itu, dalam hal diferensiasi struktural sekularisasi bisa saja terjadi. Kedua, privatisasi agama, dalam arti harus dipisahkan antara aspek privat dari agama dan aspek publiknya. Yang hendaknya dipehatikan di sini, Casanova mengatakan bahwa dalam persoalan ini tidak mungkin terjadi zero sum game. Artinya, agama semata harus privat atau, kalau tidak, agama harus publik. Yang menjadi pertanyaan Casanova adalah bagaimana agama menjadi sesuatu yang sifatnya publik. Saya kira itu suatu terobosan yang berarti dan semakin bisa menjelaskan fenomena kebangkitan agama di mana-mana: fenomena di mana fundamentalisme Islam, Kristen, dan sebagainya kian menguat. Jadi, sekarang peran publik agama semakin diyakini berguna, dan terbukti orang-orang belakangan ini semakin senang menggali dan menumbuhkan semangat agama dalam kontribusinya di wilayah publik. Banyak indikator yang menunjukkan agama semakin berwajah publik, dan hal yang demikian, sebenarnya, dianggap biasa saja oleh demokrasi sekalipun. Ada kritik Talal Asad terhadap pandangan Casanova ini. Pandangan Casanova secara implisit menyimpulkan bahwa tidak semua agama bisa mewujud dalam ekspresi publik yang diterima semua orang. Jadi hanya agama-agama yang mempunyai doktrin penerimaan terhadap orang lain yang wajah publiknya bisa diterima. Artinya, dia harus mendukung toleransi, demokrasi, dan pluralisme. Tanpa dukungan seperti itu sebuah agama tidak mungkin mempunyai wajah publik. Karena wajah publik agama yang kebanyakan ditonjolkan adalah wajah yang tidak toleran dan tidak pro-pluralisme, maka dia tidak akan bisa diterima oleh publik. Artinya ada sisi-sisi yang sifatnya normatif dalam penjelasan Casanova. 740
Ihsan Ali-Fauzi Hanya agama tertentu saja yang bisa menampilkan wajah publiknya. Karena publik memandang kalau sekiranya agama Anda ingin mempunyai wajah publik, maka asumsinya agama orang lain juga harus memiliki wajah publik. Jadi harus ada prinsip resiprokalitas di sana. Artinya, kalau (agama) saya bisa, (agama) orang lain juga boleh menampilkan wajah publiknya. Sebaliknya, kalau prinsipnya adalah saling mengeksklusi orang lain, maka yang terjadi adalah perkelahian. Apabila di antara wajah-wajah publik agama saling berkelahi, maka artinya muncul pemaksaan. Jika terjadi pemaksaan, artinya wajah publik agama justru merusak. Dengan demikian, tidak mungkin sebuah wajah publik agama bisa diterima tanpa, pada saat yang sama menerima wajah publik agama yang lain. Saya kira seperti itu. Dapatkah Anda mengeksplorasi gagasan sekularisasi dari Norris dan Inglehart? Agama jangan diistimewakan hanya Saya kira teori sekularisasi su- dah "mentok" sebagaimana per- nah saya jelaskan dalam beberapa kesempatan. Jadi bukan masalah sekularisasinya berhasil atau tidak, masalahnya tidak ada pemaham- an yang di-share secara bersama- sama oleh banyak orang menge- nai apa itu sekularisasi, elemen- elemennya, dan bagaimana cara mengukurnya. Jadi kira-kira, meminjam istilah Casanova, cara kita melihatnya saja yang semakin maju karena metodenya juga semakin maju, sementara obyeknya tetap sama. Salah satu buktinya adalah bagaimana Casanova memilah elemen-elemen di atas itu, sehingga ukurannya menjadi sama. Kita jangan berbicara mengenai dua hal yang berbeda. Karena kita tidak bisa berdebat mengenai dua hal yang berbeda. karena dia agama, tetapi juga jangan segera dicurigai dengan alasan yang sama, yakni karena dia agama. Artinya, di antara semua itu ada sederet kemungkinan dan pengalaman- pengalaman dari luar yang memberikan contoh dalam hal mengelola agama dan identitas lain. Karena itulah, pada titik ini relevan untuk membahas salah satu terobosan bagus yang disampaikan oleh Norris dan Inglehart. Pertama, datanya lebih banyak. Sebuah teori kalau ingin dilihat kuat atau tidaknya, 741
Membela Kebebasan Beragama paling tidak, harus dapat diterapkan di semua tempat. Dalam bahasa ilmiahnya, universe of case-nya harus terwakili. Kalau data-datanya hanya dilihat dari pengalaman sejarah Eropa atau Amerika, itu tidak cukup untuk klaim sebuah teori. Norris dan Inglehart datang dengan sebuah penelitian yang klaimnya bisa lebih dipertanggungjawabkan, karena mereka meneliti 80 masyarakat di seluruh dunia. Kedua, parameternya jelas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sekularisasi bermacam-macam. Namun Norris dan Inglehart hanya mengambil satu hipotesis saja. Menurut Norris dan Inglehart, fenomena bangkitnya agama dikarenakan ancaman existential security. Jadi mereka mau melihat bagaimana existential security orang, definisi orang mengenai apakah dirinya secure atau tidak secara eksistensial, di mana hal itu berpengaruh terhadap apakah dia sekular atau tidak. Definisi operasional existential security menurutnya dapat dipahami dengan melihat apakah dia makan atau tidak, bisa berobat atau tidak, bisa bertahan hidup panjang atau tidak. Demikianlah ukuran definisi operasionalnya. Sedangkan yang mereka maksud dengan sekularisasi adalah religiusitas, termasuk juga salah satu implikasinya adalah kehadiran regular ke gereja, yang paling objektif untuk melihat sekularisasi. Mereka berdua kemudian melihat bahwa ada orang di masyarakat tertentu yang merasa secure eksistensinya dan ada orang tertentu di masyarakat yang lain yang tingkat pendapatan ekonominya rendah dan tidak terlalu merasa aman. Kendati sebenarnya mereka melihat ada sesuatu yang menarik, namun demikian tidak ada perubahan yang berarti di kedua masyarakat itu. Bahwa di masyarakat di mana orang merasa secure eksistensinya, justru agama tidak terlalu berperan sebagaimana dulu, satu abad yang lalu, ketika agama juga tidak terlalu berperan. Artinya, sekularisasi yang di dunia ini paling lambat sudah terjadi kira-kira 50 tahun yang lalu, sungguhpun demikian sekarang tingkat sekularitas dari suatu masyarakat tetap sama seperti dulu. Jadi tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam hal tingkat sekularitas. Demikianpun di negara-negara yang penduduknya merasa tidak aman eksistensinya, ternyata fenomenanya juga sama. Artinya, mereka sama religiusnya sekarang ini dengan mereka seabad yang lalu. Jadi tidak ada pola yang berubah secara signifikan. Yang menarik dari penelitian mereka adalah: sementara jumlah mereka yang merasa aman makin sedikit, jumlah mereka yang merasa tidak aman 742
Ihsan Ali-Fauzi jauh meningkat. Inilah yang menjelaskan mengapa seakan-akan sekularisasi terhambat dan anti-sekularisasi meningkat. Menurut keduanya, bukan tingkat sekularitas yang meningkat atau menurun, melainkan jumlah orang yang mendukung keduanya. Ketika Norris dan Inglehart melihat variabel antara dua kelompok di atas, mereka menemukan bahwa orang-orang yang secara eksistensial aman, yakni orang yang sekular, justru adalah orang-orang yang tidak mau mempunyai anak, sehingga tingkat pertumbuhannya stagnan. Sedangkan masyarakat-masyarakat di mana orang tidak terlalu secure kehidupannya, justru tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Alasan mereka, antara lain, karena merasa tidak aman hidup, sehingga mereka merasa perlu punya anak banyak. Implikasi besarnya, kalau dua gejala itu digabungkan: di negara-negara di mana orang merasa secure secara eksistensial, tidak terjadi gejolak sekularisasi demikian juga tidak terjadi religiusisasi, misalnya sekularisasi menjadi menurun. Tetapi di sini juga tidak terjadi kemunduran yang berarti. Hanya saja secara kualitatif di dunia ini orang-orang yang sekular jumlahnya lebih sedikit dibanding orang yang beragama kuat, sebagaimana satu abad yang lalu karena jumlah mereka yang meningkat. Civil liberties seseorang hanya akan menjadi masalah kalau bertentangan dengan civil liberties orang lain. Jadi penjelasannya bukan pada existential security sendiri, melainkan pada variabel antara, yaitu orang yang makin tidak secure makin ingin punya anak lebih banyak, sehingga jumlah orang di seluruh dunia yang sekular lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak sekular, yaitu orang yang sama religiusnya pada satu abad yang lalu. Itu definisi mereka secara lebih teknis. Apakah itu kemudian ada hubungannnya dengan clash di antara keduanya, seperti dikatakan Huntington? Potensi clash memang ada, menurut Noris dan Inglehart. Hanya saja potensi itu tidak serta-merta akan digunakan atau tidak. Artinya, jika opportunity itu dimanipulasi sedemikian rupa, maka clash yang tadinya hanya potensi kemudian bisa menjadi aktual. Menariknya lagi, Huntington tidak menjelaskan hal tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa clash yang potensial itu tiba-tiba 743
Membela Kebebasan Beragama bisa menjadi aktual. Sebaliknya, Norris dan Inglehart mengatakan bahwa potensi konflik tersebut akan terjadi jika demagog di kedua belah kubu memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga terjadi konflik. Dalam pelbagai tulisan lain, Norris dan Inglehart juga mempreteli tesis Huntington dalam pelbagai sisi. Misalnya, yang sangat menarik, sebenarnya dalam perihal demokratis atau tidak demokratis, tidak terjadi perubahan yang signifikan - antara doktrin, seperti yang dikatakan Huntington, di negara Barat dengan yang di negara Islam. Yang berbeda antara Barat dan Islam hanyalah dalam masalah-masalah seks dan keluarga saja. Artinya, hanya dalam soal perempuan dan keluarga dan yang terkait dengan itu, tetapi tidak dalam soal demokrasi. Karena itulah mereka menolak tesis Huntington bahwa Islam inherently anti-demokrasi. Menurut Anda, apakah diseminasi wacana sekularisme seharusnya dilakukan melalui civil society ataukah melalui negara, sebagaimana diterapkan Prancis atau Turki? Sebelum jauh ke sana, saya kira, ada record yang belum saya sampai- kan. Wujud dari pemisahan antara agama dan negara sangat beragam. Satu kasus yang sangat jelas menunjukkan wujud publik agama adalah apakah seseorang boleh atau tidak ikut mendirikan partai politik berdasar- kan agama. Eropa memiliki sejarah paling panjang tentang partai agama. Partai Kristen Demokrat, misalnya, sudah ada sejak 1900-an. Padahal, di Indonesia, PKS tidak menyebut diri sebagai partai Islam. Sementara di Eropa, Partai Kristen Demokrat secara jelas menyebut diri sebagai partai agama. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat dari undang-undang dasar sebuah negara, menurut penelitian Alfred Stephan, dari sekitar 50 negara di Uni Eropa 15 negara menyatakan di dalam UUD mereka bahwa ada agama resmi. Biasanya agama resmi adalah agama penduduk mayoritas. Misalnya, di negara kita adalah agama Islam. Hal itu biasa terjadi di negara-negara Skandinavia. Dan itu tidak serta merta harus berimplikasi pada penindasan terhadap agama minoritas. Kemudian, ketiga, dilihat dari sejauh mana negara mau atau tidak membiayai pendidikan atau aktivitas sosial yang dikelola oleh lembaga agama. Ini contoh yang mengejutkan, di Jerman tidak ada official religion 744
Ihsan Ali-Fauzi atau eshtablished cruch, tetapi kalau Anda mau menikah, dibaptis, atau kalau meninggal ingin diadakan upacara di gereja, maka Anda harus setuju dengan perjanjian di formulir pajak Anda bahwa sembilan% dari pajak tersebut akan disalurkan kepada lembaga-lembaga agama yang mengerjakan proyek-proyek publik, seperti panti asuhan, lembaga pendidikan, panti jompo, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di Jerman. Ini berarti Anda harus setuju menjadi anggota gereja. Demikian pula yang terjadi di Belanda. Saya lupa apakah di Belanda ada official religion atau tidak, tetapi di sana dikenal istilah consociational democracy. Teori ini dikembang- kan oleh Arend Lijphart dari Belanda. Consociational democracy adalah demokrasi yang didasarkan pada kesepakatan antara pilar-pilar masyarakat tertentu. Di antara pilar-pilar masyarakat yang utama tersebut, selain kelompok ateis dan kelompok yang kurang beragama, ada dua kelompok agama, yaitu Protestan Calvinis dan Presbyta- rian. Karena dalam sejarah ke- agamaan Belanda pernah terjadi perang agama, sehingga sekarang muncul kesepakatan jika di masyarakat tertentu yang dominan adalah kelompok Presbitarian atau Calvinis, maka pengelolaan lembaga sekolah tertentu, misalnya, dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan gereja Calvinis atau Presbitarian. Bahkan kesepakatan ini juga berlaku untuk sekolah umum. Dan sekolah- sekolah yang dikelola oleh lembaga keagamaan ini juga didanai oleh negara. Negara juga bahkan memberikan bantuan dana pada sejumlah stasiun radio dan televisi yang dikelola oleh kelompok keagamaan di atas. Jadi itulah yang disebut consociational democracy. Model tersebut juga banyak dipraktikkan di negara lain. Inilah varian sekularisasi yang berbeda dengan sekularisasi di Prancis. Tujuan negara, dalam prinsip besarnya, adalah untuk menyejahterakan masyarakatnya, sehingga hak-hak sipilnya harus dihormati. Civil liberties seseorang hanya akan menjadi masalah kalau bertentangan dengan civil liberties orang lain. Jadi, menurut saya, soal identitas itu bukan hanya soal agama tapi juga berkaitan dengan hal lain yang harus kita pikirkan, dan agama hanya salah satunya. Di Amerika, ada wilayah-wilayah tertentu di mana orang boleh melakukaan aborsi atau tidak boleh. Juga ada wilayah di mana lembaga- 745
Membela Kebebasan Beragama lembaga agama memerankan peran lebih banyak. Artinya, tergantung kesepakatan-kesepakatan yang ada. Menurut Stephan, ada yang dilupakan oleh Michael Walzer ketika ia beranggapan bahwa agama harus di-cut-off dari ruang publik, yakni kesempatan yang diberikan oleh demokrasi untuk bernegosiasi. Oleh karena itu, yang paling penting dalam demokrasi, menurut Stephan, adalah adanya kesempatan yang diberikan demokrasi untuk bernegosiasi. Inilah contoh-contoh di mana hubungan agama dan negara bervariasi. Dan jangan lupa bahwa wajah publik agama juga sangat bervariasi, dari kesempatan dan fasilitas yang diberikan oleh negara kepada lembaga agama dalam menjalankan program tertentu yang sifatnya publik sampai yang sangat formal seperti pembentukan partai politik. Sekarang saya ingin ceritakan kasus di mana sekularisme justru mengancam demokrasi, yaitu di Turki. Fenomena Turki merupakan kasus yang aneh sekali, yakni ketika orang tidak bisa menjadi politisi hanya karena istrinya berjilbab. Itu berarti bahwa sebenarnya tidak ada demokrasi karena orang tidak bisa menjalankan apa yang dianggap sebagai kebebas- annya. Ini yang pertama. Kedua, di Turki orang percaya akan keterlibatan militer untuk menyelesaikan perkara. Dan militer Turki selalu ada di belakang membayangi proses demokrasi. Diskursus sekularisme tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tatanan demokrasi. Dan berbicara mengenai demokrasi adalah bagaimana civil rights, political rights dan civil liberties dapat dijunjung. Tetapi, seringkali kebebasan yang diterima oleh masyarakat berimplikasi pada masuknya identitas agama ke wilayah publik. Ketika identitas suatu kelompok dipaksakan menjadi suatu aturan perundang-undangan, maka dapat berakibat pada tercerabutnya hak dan kebebasan warga, seperti perda syari'at dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat kasus Indonesia secara menyeluruh? Persoalan pertama adalah masalah identitas. Masalah identitas tidak hanya terkait dengan agama. Masalah identitas juga sangat terkait dengan kesukuan tertentu, atau penggunaan bahasa tertentu sebagai bahasa pertama. What can you do if I was born sebagai seorang Betawi atau yang lain. Masalahnya, identitas seringkali langsung dikaitkan dengan agama, padahal tidak mesti demikiran. Kalau saya lahir sebagai seorang Dayak, tentu saja 746
Ihsan Ali-Fauzi saya punya dorongan bawaan untuk menerapkan identitas ke-Dayak-an saya. Bukankah tujuan negara, dalam prinsip besarnya, adalah untuk menyejahterakan masyarakatnya, sehingga hak-hak sipilnya harus dihormati? Civil liberties seseorang hanya akan menjadi masalah kalau bertentangan dengan civil liberties orang lain. Jadi, menurut saya, soal identitas itu bukan hanya soal agama tapi juga berkaitan dengan hal lain yang harus kita pikirkan, dan agama hanya salah satunya. Sekali lagi, dalam prinsip besarnya, menurut saya, demokrasi harus memberi kesempatan bagi warga negara untuk berekspresi apapun sampai kemudian terbukti bahwa ekspre- sinya melanggar kebebasan ber- ekspresi orang lain. Itulah alasan- nya kenapa kemudian dibuat aturan-aturan hukum. Kalau, mi- salnya, seorang perempuan Mus- lim ingin berjilbab karena merasa bahwa ia akan semakin islami kalau berjilbab, tentu saja tidak bisa dilarang. Apa hak negara melarang orang berjilbab. Persoalan ini adalah urusan pribadi seseorang dan kalau orangnya menjalankan dengan senang maka tidak perlu diganggu. Demokrasi harus memberi kesempatan bagi warga negara untuk berekspresi apapun sampai kemudian terbukti bahwa ekspresinya melanggar kebebasan berekspresi orang lain. Itulah alasannya kenapa kemudian dibuat aturan-aturan hukum. Persoalannya, bagaimana kalau identitas atau nilai-nilai yang mereka anggap paling luhur tersebut diterapkan dalam undang-undang? Seperti yang saya jelaskan di atas, ketika Anda percaya bahwa pada tingkat tertentu ada nilai-nilai ke-Dayak-an yang baik, sehingga Anda akan berupaya untuk menjadikannya sebagai aturan publik. Namun caranya harus melalui public reasoning agar semua orang dapat memahami dan kalau diterima maka ia menjadi nilai atau aturan yang dimiliki bersama. Saya merujuk pada istilahnya Gus Dur yang mengatakan, jadikan sumber nilai-nilai tersebut sebagai "inspirasi," dan bukan "aspirasi." Inspirasi berarti bahwa sumber nilai-nilai tersebut harus diolah dulu di dalam diri atau komunitas, sehingga muncul gagasan baru yang bisa dikomunikasikan kepada publik. Kalau nilai-nilai tersebut Anda anggap sebagai aspirasi itu berarti nilai-nilai tersebut langsung diajukan tanpa adanya perenungan 747
Membela Kebebasan Beragama terlebih dulu. Kalau inspirasi dia menjadi bahan mentah yang kemudian perlu diolah dulu. Selain itu, juga berlangsung prinsip-prinsip besar, yaitu bagaimana kita hidup di masyarakat yang majemuk. Kalau kita ingin diterima maka harus ada ruang di mana orang lain dapat menerima kita. Salah satu yang dikembangkan oleh Walzer adalah prinsip-prinsip resiprokalitas, yaitu ada- nya pengakuan dari luar bahwa, misalnya, hukum yang menjadi argumen saya ini, yang sudah menjadi publik, bisa diterima orang lain bukan karena didasarkan pada agama tapi karena memang hal itu bagus untuk dijadikan sebagai aturan publik. Karenanya, di sini mesti ada prinsip resiprokalitas. Bagaimana kita meminta pertanggungjawaban seseorang atas tingkah lakunya kalau dia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Saya berhak untuk memukul Anda kalau hukuman tidak salat, misalnya, harus dipukul, kalau Anda punya pilihan untuk melakukan salat atau tidak salat. Artinya hukuman bisa terjadi kalau orang bisa melakukan sesuatu, sehingga sanksi itu berguna atau tidak berguna. Bagaimana kajian mengenai kasus Israel yang dipahami sekaligus sebagai etnis, agama, dan bangsa? Negara seperti itu biasanya akan menjadi negara yang monolitik dan tingkat demokrasinya rendah. Kecuali kalau ada kesepakatan, misalnya, bahwa kelompok-kelompok minoritas mau bergabung berdasarkan aran- semen konstitusional tertentu. Artinya, ada saat-saat di mana kesepakatan- kesepakatan besar dicapai, biasanya sesudah terjadi sebuah pergolakan atau perubahan sosial yang besar. Itulah yang dikatakan Jacques Bertrand, misalnya, dalam penelitiannya mengenai nasionalisme dan konflik etnis di Indonesia. Ada saat-saat di mana aransemen institusional yang ada mulai dipertanyakan dan hendak direvisi, di mana kesepakatan-kesepakatan besar mengenai pengelolaan negara hendak ditinjau kembali. Kesepakatan besar di Indonesia adalah UUD 1945, pemilu 1955, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita bersepakat bahwa negara ini adalah negara agama, berarti sejak awal kita mendefinisikannya sebagai negara agama. Atau kita sepakat mendefinisikan diri sebagai negara kerajaan, seperti Arab Saudi, misalnya. Jadi mendirikan suatu negara tergantung pada orang atau kelom- pok yang menjadi stakeholders negara tertentu. Kalau semuanya bersepakat, 748
Ihsan Ali-Fauzi maka tidak akan masalah. Dan jika kemudian ada orang-orang atau kelompok yang bersedia menjadi minoritas dengan aransemen tertentu, tidak masalah sejauh mereka bersedia. Jika ada perkembangan baru, seperti naiknya kalangan menengah terdidik yang Islamis di Turki, keistimewaan yang dimiliki tentara akan dipertanyakan karena hal itu dianggap bertentangan dengan demokrasi. Jadi, jangan kita beranggapan bahwa permasalahan demokrasi akan segera berakhir hanya dengan kenyataan bahwa masyarakat berasal dari agama yang sama, seperti di Israel. Karena identitas itu tidak hanya diten- tukan oleh agama. Bisa jadi ini terjadi di Israel. Israel memang Yahudi. Tetapi jangan lupa bahwa ada Yahudi yang berasal dari Arab, Yahudi dari Eropa Timur, Rusia, yang selalu akan memunculkan konflik ke- pentingan antara generasi baru dengan generasi yang sebelumnya. Masyarakat, secara teori, akan se- lalu majemuk. Dan demokrasi adalah cara bagaimana Anda me- ngelola konflik yang terjadi dalam masyarakat yang majemuk. Kalau kita ingin diterima maka harus ada ruang di mana orang lain dapat menerima kita. Salah satu yang dikembangkan oleh Walzer adalah prinsip-prinsip resiprokalitas, yaitu adanya pengakuan dari luar bahwa, misalnya, hukum yang menjadi Jadi, menurut saya, prinsip besarnya adalah bahwa agama ja- ngan diistimewakan hanya kare- na dia agama, tetapi juga jangan segera dicurigai dengan alasan yang sama, yakni karena dia agama. Artinya, di antara semua itu ada sederet kemungkinan dan pengalaman-pengalaman dari luar yang memberikan contoh dalam hal mengelola agama dan identitas lain. argumen saya ini, yang sudah menjadi publik, bisa diterima orang lain bukan karena didasarkan pada agama tapi karena memang hal itu bagus untuk dijadikan sebagai aturan publik. Agama seringkali dianggap menyediakan nilai yang total, seperti ketika sebelum munculnya konsep negara-bangsa. Agama menjadi identitas yang membentuk komunitas politik, seperti yang pernah diungkapkan oleh Bennedict Anderson, yaitu dengan memahami agama sebagai perekat komunitas ummat. Oleh karenanya, agama cenderung terlihat kurang sinergis dengan gagasan kebangsaan. Makanya perdebatan yang muncul 749
Membela Kebebasan Beragama pada 1945 adalah antara kelompok yang mendukung persatuan Islam dengan persatuan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya dengan derajat yang sama, kita mempunyai sense of belonging pada yang lainnya. Hanya saja sekarang kita tidak merasakan hal tersebut karena ada polity yang lebih besar yaitu negara sekular. Sebelum itu, Anda adalah bagian dari komunitas etnis tertentu. Namun nilai tersebut makin tergerus dengan nilai identitas yang memiliki cakupan lebih lebar seperti agama. Agama memiliki nilai tambah dalam hal cengkeramannya pada kita, karena dia punya rujukan kepada yang transendental, yang berbicara mengenai problem eksistensi. Jadi agama mempunyai klaim yang sangat besar atas kita dan terus menghantui setiap orang. Yang terpenting: kalau benar kita punya janji pada rakyat bahwa bangsa ini, lewat polity yang namanya NKRI, bisa mensejahterakan mereka, maka usahakanlah agar janji itu terpenuhi. Tunjukkanlah bahwa identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu memang benar-benar berguna, menyejarhetarakan dan sebagainya. Kalau tidak, maka orang akan mencari identitas lain, atau merujuk kepada identitasnya yang lebih menjanjikan, termasuk agama. Tapi pengalaman di Indonesia, dengan munculnya kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, Komunitas Eden atau kontroversi perda-perda syariah, menunjukkan bahwa agama seringkali terlihat beringas? Ya, itu benar. Seperti sudah saya singgung, agama adalah identitas dengan daya panggil yang lebih tinggi karena orientasinya kepada yang transendental. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa fenomena itu tidak hanya terjadi antara Islam dengan yang lain tapi juga di internal Islam sendiri. Yang lebih parah, karena ini masalah internal kemudian dianggap selesai. Kelompok-kelompok tersebut dianggap seperti duri dalam daging yang menyebabkan sikap umat Muslim demikian keras terhadap Ahmadiyah dan Komunitas Eden. Jika berhadapan dengan umat agama lain memang sudah dimaklumi, karena memang mereka orang kafir. Namun sebenarnya ada pluralisme internal dan pluralisme eksternal yang mesti diterapkan. 750
Ihsan Ali-Fauzi Apakah itu terjadi karena hukum di Indonesia lemah? Kalau kita kembali ke belakang, agama publik hanya mungkin ter- jadi kalau ada toleransi kepada pihak lain. Karena jika kita ingin ekspresi publik dari agama kita terwujud, maka kita juga harus membuka ke- mungkinan untuk ekspresi publik agama lain. Artinya, di sini perlu penerapan pluralisme internal dan eksternal. Karena perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi antara kita dengan orang lain, tapi juga terjadi dalam tubuh Islam sendiri. Maka dari itulah, di antara keduanya perlu ada lembaga yang mengatasi rule tersebut, dan itu adalah negara. Sebab, demokrasi tidak mungkin tanpa ada negara. Karena dalam demokrasi harus ada jaminan untuk menja- lankan aturan hukum. Demokrasi itu sendiri adalah prinsip-prinsip di mana kita harus bersepakat bahwa mesti ada lembaga yang membuat hukum dan menja- lankannya. Jadi demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa ada ne- gara. Oleh sebab itu, yang seha- rusnya mengatasi persoalan-per- soalan yang bermunculan adalah negara. Agama publik hanya mungkin terjadi kalau ada toleransi kepada pihak lain. Karena jika kita ingin ekspresi publik dari agama kita terwujud, maka kita juga harus membuka kemungkinan untuk ekspresi publik agama lain. Artinya, di sini perlu penerapan pluralisme internal dan eksternal. Masalahnya, di tengah situasi seperti ini, di mana kita sedang mengon- solidasikan demokrasi, negara terlalu rentan dan lemah. Sehingga ada suatu paradoks: sementara, pada satu sisi kesempatan politik semakin terbuka, pada saat bersamaan orang-orang yang mestinya mengurusi hukum lemah (weak). Jadi ada dua hal yang paradoksal, yaitu pertama, orang semakin ingin menyuarakan kepentingannya. Sementara di sisi lain, orang yang mengurusi saluran-saluran partisipasi itu lemah. Namun, kenyataan ini memang tidak bisa dihindarkan. Untuk mengatasi persoalan ini di tengah lemahnya negara, maka perlu memperkuat aparat hukum. Polisi, misalnya. Bagaimanapun juga, yang harus mengatasi ini semua adalah polisi sebagai ujung tombak pelaksana hukum. Dalam negara hukum ada aturan bahwa orang-orang yang menyuarakan pendapat tidak boleh melakukannya sambil membawa 751
Membela Kebebasan Beragama bambu runcing atau rencong. Jika ada aturan seperti itu, seharusnya polisi tidak perlu ragu-ragu untuk menindaknya. Teorinya seperti itu. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan pihak tertentu atau putus asa, ka- rena hal ini terus-menerus kita temui, yakni negara yang lemah (weak), polisi yang berpihak, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh putus asa dan kemudian malah menyalahkan aturannya. Memang selalu ada jarak antara aturan dalam teori dengan apa yang dilakukan. Bisa dipahami bahwa negara kita, seperti telah saya sebutkan, berada pada situasi yang sangat lemah berhadapan dengan semangat politik yang sedang meningkat. Oleh karena itu, polisi kita harus diberdayakan, dan kalau kerja mereka baik maka harus ada pujian. Termasuk jangan disalahkan ketika polisi menangkap Lia Eden atau Usman Roy yang dianggap menyimpang oleh masyarakat? Menurut saya, harus disalahkan. Walaupun kemudian persoalannya menjadi sangat kompleks. Namun pada prinsipnya kita harus mengecam itu. Mengecam dalam arti bahwa kalau disepakati bahwa tindak penang- kapan adalah tindakan yang tidak tepat dan kita setuju bahwa itu salah, maka kita harus kecam. Dalam hal perumusan dan implementasi hukum, apakah secara teoretis kita harus berpaku pada hukum yang sifatnya kontraktual seperti konstitusi - yang kerap dilihat sebagai hukum yang berlaku tetap - atau lebih menekankan hukum yang lahir melalui negosiasi dan kompromi terus menerus mengikuti konteks yang sedang berjalan - misalnya, di daerah tertentu karena menghendaki syariat Islam, maka sebagai bentuk kompromi dengan kehendak mereka kemudian dibuat sebuah aturan hukum yang sesuai dengan yang mereka kehendaki dan sesuai dengan tradisi di wilayah tersebut? Biasanya undang-undang dasar yang mestinya menjadi landasan pokok pertama kita, setelah itu mengacu pada sumber hukum di bawahnya. Misal- nya, sekarang ini banyak yang beranggapan bahwa syariat Islam bertentangan de-ngan UUD, berarti mestinya sudah cukup dengan konstitusi. Lantas, bagai-mana hukum pidana atau hukum syariah yang tidak merujuk pada konstitusi, melainkan pada ayat-ayat kitab suci? Menurut saya, itu melanggar konstitusi. Namun untuk menyelesaikan hal itu, saya tidak tahu bagaimana 752
Ihsan Ali-Fauzi mekanismenya. Mungkin bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi atau kalau tidak bisa diubah, mungkin bisa diamandemen. Saya tidak tahu apakah Mahkamah Agung (MA) bisa melakukan sesuatu sebelum masalahnya diajukan kepada mereka atau tidak. Artinya, apakah mereka aktif atau responsif. Misalnya, kalau ada perda syariah yang dianggap melanggar, bisa langsung ditindak oleh MA. Beberapa waktu lalu saya mendengar pernyataan bahwa pada tingkat yang mendasar saja perda-perda syariah itu sudah bertentangan dengan konstitusi, misalnya dengan menjadikan ayat-ayat suci al-Quran tertentu sebagai dasar pertimbangan pembuatan undang-undang. Atau, jangan-jangan kelompok yang mengusulkan syariat Islam belum menyadari implikasi jangka panjangnya. Seperti halnya dalam soal reformasi ekonomi, bahwa memang ada hal-hal baik tertentu yang hanya bisa dicapai dengan berorientasi pada masa depan yang panjang, seperti pencabutan subsidi dan sebagainya. Dan memang usul penerapan syariat Islam berlawanan dengan logika politik. Yakni, logika accountable politics. Logika bahwa seorang politisi harus bertanggung jawab kepada konstituennya, dengan menjanjikan sesuatu yang sifatnya jangka pendek yaitu lima tahun, agar mereka dipilih kembali dalam pemilu. Jadi logika yang mendorong politisi untuk mengkampanyekan sesuatu, atau melegalisasi sesuatu, atau mengajukan undang-undang tentang sesuatu, sekarang ini adalah logika berpikir lima tahunan. Padahal, banyak hal-hal baik tertentu yang tidak bisa dicapai hanya dalam rentang waktu lima tahun. Dalam konteks seperti inilah, lagi-lagi, mobilitas politik terjadi karena ledakan dalam demokratisasi yang baru tumbuh. Oleh karena itu, kita harus berani mengambil kebijakan atau membuat aturan hukum yang pahit-pahit namun mempunyai manfaat di masa mendatang. Wawancara dilakukan di Jakarta, 12 Mei 2007 753
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Ioanes Rakhmat Ioanes Rakhmat Ioanes Rakhmat Ioanes Rakhmat, pendeta yang aktif di pelbagai forum antaragama. Ia telah menulis Ioanes Rakhmat Ioanes Rakhmat banyak artikel, menerjemahkan buku, dan menghasilkan dua buku: The Trial of Jesus in John Dominic Crossan's Theory: A Critical and Comprehensive Evaluation (Jakarta: UPI-STTJ, 2005); Yesus, Maria Magdalena, Yudas dan Makam Keluarga (Tangerang: Sirao Credentia Center, 2007). Ia berhasil menempuh studi doktoral di Belanda (2002). 754
Ioanes Rakhmat Pancasila adalah pilihan Indonesia. Ia membentuk identitas negara ini tidak sepenuhnya sekular dan tidak pula menjadi totaliter agamawi. Karena itu, kebebasan beragama, apabila dibangun dengan kemauan dan kemampuan politik yang direalisasikan dalam praktik kehidupan, sejatinya dijamin Pancasila. Penting pula kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang mendidik warga untuk bersikap toleran, ramah, dan bersemangat gotong-royong terus dikembangkan demi merawat perbedaan; pun menabur pluralisme sebagai pengakuan terhadap otentisitas semua agama yang meng- arahkan manusia kepada kehidupan yang utuh: keselamatan. Namun begitu, tetap dibutuhkan perangkat tafsir liberal atas agama yang ditempuh melalui ketaatan terhadap prosedur menjalankan ilmu pengetahuan berdasarkan pada sumber-sumber sejarah dan analisa sosiologis-kultural-historis. 755
Membela Kebebasan Beragama Kami ingin mendapatkan gambaran yang jelas perihal sekularisme dari sudut sejarah. Bagaimanakah sejarahnya hingga sekularisme muncul di Eropa dan dipraktikkan secara mapan? Proses sekularisasi di Eropa ditandai: pertama, oleh keyakinan bahwa akal budi harus diberi tempat utama. Kalau sebelumnya kitab suci dan lembaga-lembaga keagamaan mendominasi penjelasan atas realitas kehidupan, kini dominasi itu diambil alih oleh akal budi yang melahirkan ilmu pengetahuan. Kedua, munculnya kesadaran sejarah yang kemudian berpengaruh terhadap cara pandang orang atas kitab suci, khususnya di kalangan Kristen. Kitab suci tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang murni berasal dari wahyu Allah, tetapi didekati secara historis sebagai produk literer dari pelbagai komunitas keagamaan. Ketiga, modernisasi dan usaha mengejar progress, kemajuan, dalam membangun peradaban manusia. Keempat, ter-singkirnya peran lembaga keagamaan seperti gereja dari kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat. Sebelumnya, agama Kristen mendominasi pelayanan publik, seperti pendidikan, pelayanan terhadap orang-orang miskin (diakonia), serta pelayanan karitatif di bidang lain untuk kepentingan warga gereja dan masyarakat. Sekarang, dengan perkembangan sekularisasi, fungsi-fungsi sosial yang semula diemban oleh gereja diambil alih oleh negara dan lembaga-lembaga swasta di luar gereja. Dengan tersingkirnya peran sosial yang semula dimiliki gereja, orang juga kemudian menganggap bahwa gereja tidak bisa lagi dijadikan instansi utama untuk mencari pertolongan. Orang kemudian tidak lagi meng- gantungkan diri kepada gereja. Dulu orang mencari pinjaman kepada gereja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang telah ada lembaga negara dan swasta yang mengelola kebutuhan itu. Hal-hal inilah yang membuat warga gereja kurang merasa perlu terlalu dekat lagi dengan gereja. Ini juga disebut sekularisasi, yakni keluarnya orang dari gereja lalu mencari lembaga- lembaga lain dalam mencari pertolongan. Yang mempercepat dan memperkuat proses sekularisasi adalah kemajuan sains (ilmu pengetahuan), terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pertanyaan dari mana manusia berasal dan bagaimana alam semesta terjadi. Sebelum proses sekularisasi gencar terjadi, orang mendapatkan 756
Ioanes Rakhmat penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan itu pada agama. Sekarang, dengan proses sekularisasi yang ditandai dengan kemenangan ilmu pengetahuan atas agama, ilmu pengetahuanlah yang menjadi penjawabnya. Fakta ini jelas dicontohkan oleh teori evolusi yang mampu menjelaskan asal-muasal manusia secara natural. Menurut teori ini, adanya manusia dan terciptanya alam semesta tidaklah memerlukan eksistensi sang pen- cipta adikodrati sebagai peran- cangnya. Ilmu fisika menggan- tikan dominasi agama dalam menjelaskan kejadian alam se- mesta. Dengan capaian di bidang ini, penjelasan asal-usul kejadian alam semesta tidak lagi diambil dari Kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 dari kitab suci Perjanjian Lama. Itulah dampak proses sekularisai terhadap gereja dan otoritas kitab suci. Sekularisme adalah paham di mana Allah tidak lagi dipandang sebagai yang ada; sebaliknya, segala sesuatu dianggap lahir dari proses alamiah, natural; atau, sebagai proses yang berlangsung dalam dunia ini berkat prestasi akal budi yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Pendeknya, dalam derajat paling ekstrem, sekularisme memang merupakan sebuah ideologi yang sangat dekat atau bahkan dapat disejajarkan dengan ateisme. Sedangkan sekularisasi merupakan Satu lagi fase penting dalam proses sekularisasi adalah ketika kitab suci mulai diperlakukan sebagai dokumen-dokumen yang lahir dalam sejarah. Dari sini, lahirlah pendekatan yang bersifat kritis-historis dalam memahami kitab suci. Ini menandai sebuah era yang sangat luar biasa dalam perkembangan ilmu tafsir dan hermeneutika Kristen. Kini, dogma tidak bisa lagi apriori menguasai penjelasan terhadap kitab suci, tetapi digantikan oleh penelitian sejarah (historical research) dan penelitian-penelitian interdisipliner lain mengenai sifat-sifat dokumen tertulis yang menjadi bagian dari kitab suci (literary research). proses yang terjadi di dalam kebudayaan di mana fungsi-fungsi yang semula dipegang agama diganti oleh yang non-agama. Sekularisasi adalah proses di mana agama sebenarnya tidak dihilangkan sama sekali, melainkan tidak diberi peran lagi seperti sebelumnya dalam segala kegiatan publik. 757
Membela Kebebasan Beragama Dari penjelasan di atas dan beberapa keterangan yang selama ini kerap Anda sampaikan, tersirat bahwa Anda membedakan antara sekularisasi yang dimaknai sebagai proses dan sekularisme sebagai sebuah paham atau isme, yang merupakan hal yang berbeda dari sekularisasi. Dari telaah tersebut, dapatkah Anda mengelaborasi lebih lanjut tentang perbedaan itu? Sekularisme, sesuai dengan namanya, yang mengandung kata 'isme' di dalamnya, berarti sebuah ideologi, sebuah paham. Sekularisme tidak lain sebuah doktrin atau penjelasan yang mau menyingkirkan Allah dari realitas kehidupan. Sekularisme adalah paham di mana Allah tidak lagi dipandang sebagai yang ada; sebaliknya, segala sesuatu dianggap lahir dari proses alamiah, natural; atau, sebagai proses yang berlangsung dalam dunia ini berkat prestasi akal budi yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Pendeknya, dalam derajat paling ekstrem, sekularisme memang merupakan sebuah ideologi yang sangat dekat atau bahkan dapat disejajarkan dengan ateisme. Sedangkan sekularisasi merupakan proses yang terjadi di dalam kebudayaan di mana fungsi-fungsi yang semula dipegang agama diganti oleh yang non-agama. Sekularisasi adalah proses di mana agama sebenarnya tidak dihilangkan sama sekali, melainkan tidak diberi peran lagi seperti sebelumnya dalam segala kegiatan publik. Orang yang mau beragama tetap diperbolehkan, dan keberadaan Allah sendiri tidak langsung disangkal. Dalam konteks ini, agama diposisikan hanya berkaitan dengan yang privat, dan tidak boleh mencampuri urusan ekonomi, politik, ketatanegaraan dalam mengelola masyarakat. Hal-hal yang disebut terakhir ini, kini, dipegang oleh lembaga-lembaga non-keagamaan. Kecenderungan studi-studi kontemporer mengenai sekularisme dan sekulari- sasi mengatakan bahwa pada kenyataannya negara-negara yang memprak- tikkan sekularisme tidak serta-merta memberangus agama, bahkan Amerika Serikat dalam beberapa hal cukup religius. Oleh karena itu, apakah masih relevan untuk membedakan atau memperlawankan antara sekularisasi dan sekularisme? Kita juga bisa mendefinisikan sekularisme sebagai suatu usaha konsepsi- onal dalam menjelaskan dan memberi uraian sistematis terhadap proses 758
Ioanes Rakhmat sekularisasi. Sekularisasi, sebagai proses natural dan sosiologis dalam masya- rakat, harus dijelaskan asal-usulnya, kecenderungan perkembangannya, dan sifat-sifatnya. Nah, cakupan penjelasan itulah yang kemudian masuk ke dalam ranah sekularisme. Saya tidak berkeberatan terhadap pandangan ini. Penerimaan sekularisasi, sebagaimana juga agama, pada akhirnya menjadi urusan individu yang terjadi secara alamiah, bukan konstruk yang disengaja. Penjelasan proses sekularisasi yang Anda berikan juga menggambarkan bahwa proses sekularisasi itu memang terjadi secara sosiologis, alamiah. Bagaimana dengan proses sekularisasi yang dikonstruk dan didorong secara sengaja oleh negara, sebagaimana kasus Turki dan Prancis? Di dalam suatu negara yang majemuk, agama tidak boleh diberi kewenangan untuk mencampuri urusan politik, misalnya untuk menentukan pemilihan presiden dan wakilnya, sampai penentuan menteri- menteri, apalagi sampai pada perumusan undang-undang. Dalam negara seperti itu, kalau agama tidak dibatasi, yang akan terjadi adalah persaingan dan pertikaian horisontal yang dapat menjurus pada disintegrasi bangsa. Jika demikian kondisinya, ada baiknya negara mempercepat proses sekularisasi di dalamnya. Sekularisasinya adalah dengan tidak menyingkirkan agama sama sekali, tetapi memberinya tempat tersendiri atau mengalokasikan tempat khusus untuk agama, misalnya sebagai sebuah pranata yang boleh dipakai sejauh berurusan dengan masalah privat, tidak boleh dengan masalah politik. Kalau hal ini dapat dilakukan, ini akan berimbas pada efek yang justru bagus, yaitu melahirkan demokratisasi dan modernisasi kehidupan perpolitikan dan perekayasaan sosial masyarakat. Kebebasan beragama akan terjamin jika dibangun dengan kemauan dan kemampuan politik yang serius dan riil, artinya, bukan hanya dijamin oleh UU, tetapi juga direalisasikan dalam praktik kehidupan. Fondasi dari sekularisme bisa bermacam-macam. Dalam lingkungan Protestan sendiri, apakah teologi menyediakan landasan bagi tumbuhnya sekularisasi, sebagaimana tesis Weber bahwa kapitalisme lahir sebagai sebuah proses yang didorong oleh Protestantisme? 759
Membela Kebebasan Beragama Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, pasal-pasal 1 dan 2, sudah sejak awal ditegaskan dengan kuat bahwa dunia atau nature tidak boleh diilahikan. Kekuatan-kekuatan di angkasa yang menguasai proses bekerja- nya alam semesta, lalu benda-benda langit seperti bulan, bintang dan matahari, yang di masa Pembuangan Israel di Babilonia abad ke-6 SM, semuanya dianggap ilahi, oleh Perjanjian Lama tidak lagi dipandang demikian. Justru untuk melawan pengilahian alam, lahirlah perintah, kredo, pengakuan iman, atau syahadat, dalam Kitab Kejadian pasal-pasal awal itu, yang menegaskan bahwa alam tidak boleh diper-ilah. Matahari, bintang, atau bulan adalah benda-benda ciptaan saja yang tidak boleh dijadikan ilah yang mengatur hidup manusia. Keilahian disingkirkan dari dunia semesta; ini adalah sekularisasi: dunia adalah dunia, bukan Allah. Di samping itu juga ada perintah untuk tidak mengeramatkan dunia. Dunia bukan bagian dari yang ilahi yang tidak bisa disentuh dan dieksplorasi oleh kemampuan kebudayaan manusia. Misalnya perintah "penuhilah bumi", "beranak-cuculah", "kuasailah" dan sebagainya, melahirkan sebuah visi dan praktik kehidupan sosial untuk tidak membiarkan dan memandang alam sebagai yang ilahi, tak tersentuh. Justru sebaliknya, visi ini mendorong manusia untuk menggali, mengeksplorasi dan memanfaatkan alam. Di sinilah terjadi apa yang Weber sebut sebagai disenchantment of the world, yang melahirkan sekularisasi. Jadi ada dasar skriptural yang kuat dalam tradisi Yahudi-Kristen untuk membenarkan proses sekularisasi. Dunia tidak ilahi, tidak keramat, tetapi harus digali, dieksplorasi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Kalau sebelumnya dunia didekati dengan gentar, seolah manusia berhadapan dengan numinosum, cahaya keilahian yang memancar begitu kuat dari alam semesta dan dari dunia tempat manusia diam, yang melahirkan sikap hormat dan tunduk terhadap alam, oleh kitab suci Yahudi-Kristen diubah: manusia tidak boleh tunduk kepada alam melainkan hanya kepada sang pencipta. Alam harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini yang ikut mendorong proses sekularisasi, yang kekuatannya baru disadari kemudian ketika zaman Pencerahan tiba. Kalau berbicara dalam alam modern, di berbagai belahan dunia, khususnya di Eropa, bahkan bisa kita lihat juga di Indonesia, ada kecenderungan bahwa kini lembaga keagamaan muncul di ranah publik dengan membawa 760
Ioanes Rakhmat kemasan yang lain (public religion). Di Amerika Latin, agama dikemas sedemikian rupa sehingga menampilkan sesuatu yang berbeda: teologi pembebasan, misalnya. Apakah perubahan strategi ini tidak malah dapat mengikis sekularisme atau sekularisasi itu? Orang yang yakin bahwa proses sekularisasi sedang berlangsung sangat kuat, umumnya akan melihat masa depan sebagai masa di mana agama kehilangan perannya di masyarakat atau bahkan jadi tidak diperlukan lagi. Tetapi faktanya, setelah melewati beberapa dekade, agama tidak juga hilang, malah bermunculan agama-agama lama dan agama-agama yang dikemas secara baru. Fenomena ini, saya kira, menggambarkan suatu bentuk kesadaran baru bahwa ternyata diri manusia, sekali- pun dikendalikan oleh akal budinya tanpa batas, pada akhirnya akan tetap mengakui adanya suatu ke- butuhan spiritual dalam diri yang sudah built in, yang merupakan bagian dari genetika manusia yang diturunkan. Makanya, kalau kita perhatikan bagian-bagian otak manusia, di dalamnya ada bagian-bagian yang membutuhkan pengisian dari hal-hal yang non-logic, yang supra-rasional, yang bisa jadi hanya bisa dipenuhi oleh agama. Inilah yang membuat agama tidak serta-merta lenyap, kendatipun proses sekularisasi sudah berlangsung dengan sangat kuat. Sebetulnya liberalisme maupun penafsiran liberal terhadap kitab suci tidak bermaksud menyingkirkan Allah, tetapi ditempuh lebih karena ketaatan terhadap prosedur menjalankan ilmu pengetahuan. Yang melawan proses sekularisasi juga adalah agama-agama itu sendiri, yang kalau mau dihilangkan dari luar, ditentang, dan direpresi oleh kekuatan sekular, malah menimbulkan usaha-usaha untuk tegar bertahan dengan mengambil bentuk gerakan-gerakan dari yang ekstrem politis sampai yang hanya melayani urusan batin. Yang pertama, terlihat pada aliran-aliran fundamentalistik dalam semua agama. Dalam kasus pertama ini, proses sekularisasi justru makin memunculkan model-model agama yang disebut dengan fundamentalisme religius. Di lain pihak, muncul agama-agama zaman baru (New Age), yang lebih bernuansa mistikal. Allah tidak hanya dicari di luar, di langit, di surga (sebagaimana perspektif ortodoks), tetapi lebih di dalam batin. Saya kira ini merupakan sebuah fenomena menarik yang layak untuk dikaji lebih jauh, bahwa ternyata akal budi tidak bisa 761
Membela Kebebasan Beragama menyingkirkan kebutuhan manusia akan yang supra-rasional, trans-historis, mistikal dan adikodrati, yang merupakan kebutuhan inheren manusia yang sudah terpatri secara genetis-biologis. Hal inilah yang menyebabkan kenapa hingga saat ini agama tidak bisa dihilangkan. Hal lain yang menjadi penyebabnya adalah timbulnya reaksi sadar umat beragama untuk tidak dikalahkan oleh sekularisasi. Kesadaran itu dibuktikan dengan membangun doktrin-doktrin keras dan strategi perlawanan baru, di mana titik yang terekstremnya, lagi-lagi, melahirkan fundamentalisme religius politik, yang sekarang bermunculan di banyak negara, termasuk di negara yang menjadi sumber sekularisasi itu sendiri, Amerika Utara dan Eropa Barat. Fenomena mutakhir memperlihatkan bahwa deprivatisasi, sebagai lawan privatisasi, tidak bisa lagi dikatakan bertentangan dengan sekularisasi. Problemnya, ketika agama diberi ruang yang teramat luang pada ranah privat maupun publik, justru memunculkan konservatisme dan fundamentalisme. Bagaima- nakah mempublikkan kembali agama agar tidak bertentangan dengan nilai- nilai sekularisme, yang, di samping meletakkan agama menjadi ranah indi- vidu, sekaligus juga tidak menjadi pandangan totaliter, mengeksklusi yang lain? Dalam situasi seperti ini, lebih baik kalau sekularisasi terus berjalan dan desekularisasi juga tidak disingkirkan. Paling baik agama mengambil bentuk sebagai pembawa pencerahan di pelbagai bidang dan ranah kehidupan, termasuk ranah publik-politik. Jadi, berilah tempat untuk agama sesuai dengan fungsi kognitif, moral dan etisnya di kancah sosial-politik dengan tidak menjadikan agama sebagai kendaraan politik, melainkan kendaraan untuk mencerahkan para pelaku politik, agar berpolitik dengan baik dan cerdas, memiliki hati nurani sekaligus watak yang bagus dan terpuji. Sebagaimana teori klasik mengatakan, kemunculan sekularisasi dilatari dengan modernisasi. Kami minta Anda mengelaborasi lebih lanjut tentang hal itu, khususnya dalam konteks Indonesia. Karena Indonesia, meski sebagian telah mengenal dan mempraktikkan modernisasi, belum menjadi negara yang sepenuhnya modern. Sebagian besar rakyat Indonesia masih berada dalam alam kehidupan agraris. Dengan kondisi seperti ini, apakah sekularisasi bisa diterapkan di Indonesia? 762
Ioanes Rakhmat Dari perspektif sosioreligius, ada yang meyakini bahwa Indonesia, meski belum sepenuhnya modern, telah memasuki era pascamodern. Kalau dalam dunia modern agama tersingkir, karena sekularisme dan sekularisasinya, maka Indonesia di era seperti sekarang ini, agama tidak tersingkir atau lenyap, tetapi tidak juga menjadi pranata yang totaliter atau otoriter menguasai semua sendi kehidupan. Ini dicontohkan dalam bentuk negara yang di dalamnya agama diberi tempat untuk menjadi dasar dan sumber moral dan etik bagi pembangunan, namun tidak boleh mengendalikan politik, atau sebaliknya orang tidak boleh mempolitisasi agama. Agama ha- nya dibutuhkan untuk menerangi dunia politik, tanpa berpretensi mencampuri. Hal seperti inilah sebetulnya yang sedang terjadi di kawasan dunia luar, yang sudah menyebut diri pascamodern. Agama tidak disingkirkan, tetapi juga tidak menjadi fungsi tunggal dalam politik. Diberi peran, tapi juga dibatasi. Atau sebaliknya, dibatasi, tapi juga diberi peran. Sebuah proses dimana sekularisasi dan desekularisasi dijalankan secara bersama-sama. Untuk Indonesia, kalau situasi seperti ini sedang dijalani, alangkah baiknya diteruskan. Sekularisme sebagai suatu usaha konsepsional dalam menjelaskan dan memberi uraian sistematis terhadap proses sekularisasi. Sekularisasi, sebagai proses natural dan sosiologis dalam masyarakat, harus dijelaskan asal-usulnya, kecenderungan perkembangannya, dan sifat-sifatnya. Nah, cakupan penjelasan itulah yang kemudian masuk ke dalam ranah sekularisme. Saya tidak berkeberatan terhadap pandangan ini. Lantas seberapa sekularkah Indonesia sekarang, sehingga dapat diharapkan menopang kemajuan bersama? Dari pilihan antara negara sekular atau negara agama, untuk negara Indonesia kita telah menolak dua-duanya. Pilihannya adalah negara Pancasila. Di dalamnya, agama diberi tempat untuk memberi sumbangan pencerahan dalam dunia politik, tetapi tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Indonesia juga bukan negara sekular karena agama diberi tempat penting. Sayangnya, sekarang kita telah kehilangan otoritas 763
Membela Kebebasan Beragama Pancasila karena penyalahgunaannya di masa Soeharto. Kini kita berada dalam zaman Reformasi. Belakangan saya bersyukur, karena orang seperti mantan rektor UIN Jakarta, Azyumardi Azra, pernah menulis di koran bahwa kita perlu merejuvenisasi, meremajakan, Pancasila. Tulisan ini lantas disambut dengan banyak dukungan meski banyak juga yang kontra. Tapi ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus. Sarana lain seperti siaran- siaran radio juga dapat menjadi sarana-sarana rejuvenasi Pancasila, seperti dilakukan Radio Utan Kayu yang juga terus menayangkan iklan layanan publik yang menginginkan kembali Pancasila untuk menjadi landasan filosofis hidup bangsa. Saya setuju dengan hal-hal itu, dan bagi saya, negara Pancasila adalah negara jalan tengah, di mana negara tidak menjadi sepenuhnya sekular dan tidak juga menjadi totaliter agamawi. Kita tahu bahwa liberalisme, dalam sejarahnya, adalah "saudara kandung" dari sekularisme sendiri. Kebebasan berpikir, penghargaan terhadap akal budi, sains dan penafsiran kritis-historis kitab suci, lahir setelah kemunculan sekularisasi. Kalau di atas sedikit telah disinggung masalah tafsir, dalam proses liberalisasi sendiri, bagaimanakah perkembangan tafsir kitab suci khususnya, yang tak bisa dipisahkan dari reformasi Protestan itu? Sekularisasi, dalam dunia tafsir kitab suci Kristen, telah melahirkan tafsir liberal. Tafsir model ini dan pandangan liberal, oleh sebagian kalangan Kristen dianggap hendak menyingkirkan dimensi adikodrati dalam dunia manusia. Orang-orang liberal itu, kata mereka, menolak mukjizat sehingga segala sesuatu harus hanya dijelaskan secara natural-historis-sosiologis, tidak perlu menerima adanya intervensi yang ilahi. Ini yang dijuluki sebagai posisi liberal. Walaupun demikian, sebetulnya liberalisme maupun penafsiran liberal terhadap kitab suci tidak bermaksud menyingkirkan Allah, tetapi ditempuh lebih karena ketaatan terhadap prosedur menjalankan ilmu pengetahuan. Ketika mau menjelaskan kitab suci, orang-orang yang meneliti dengan semangat liberal seperti ini, harus taat kepada prosedur penelitian ilmiah. Artinya, kalau sedang meneliti suatu peristiwa yang dikisahkan oleh kitab suci, si penafsir tidak boleh tiba-tiba melakukan "lompatan iman" dengan mengklaim adanya intervensi ilahi sebagai penyebab terjadinya peristiwa itu. Jika ia melakukan hal seperti ini, si sejarawan Kristen yang sedang menafsirkan kitab suci secara critical-historical ini telah tidak menaati asas- 764
Ioanes Rakhmat asas penerapan ilmunya. Oleh karena itu kalau ada suatu peristiwa dalam kitab suci yang bisa dijelaskan dengan mengacu pada sumber-sumber historis atau pada proses-proses alamiah, kita tidak perlu mempostulatkan adanya intervensi yang adikodrati ke dalam realitas sejarah. Semaksimal mungkin si penafsir harus menjelaskan hal-hal yang terjadi di dunia ini dengan menggunakan sumber-sumber historis dan analisa sosiologis-kultural- historis. Inilah salah satu ciri penafsiran liberal dalam kitab suci. Lantas apa akibat dari penafsiran liberal seperti ini? Penafsiran liberal memang membuat akal budi dinomorsatukan dan Allah disingkirkan. Kaum liberal mengatakan bahwa kalau sesuatu bisa dijelaskan dengan masuk akal, dengan memakai referensi historis-sosio-kultural, kenapa ini tidak dilakukan. Kalau Anda menjadi dokter sekaligus seorang Muslim atau seorang Kristen yang taat, yang percaya pada Yang Maha Kuasa yang bisa melakukan mukjizat, maka keti- ka mau menyembuhkan pasien, Anda tetap harus dengan konsis- ten menempuh prosedur ilmu kedokteran. Kita tidak boleh mengatakan bahwa orang yang sakit itu tidak usah diobati, cukup menunggu mukjizat saja; bahwa tidak usah menempuh prosedur umum ilmu kedokteran, cukup menunggu intervensi yang ilahi. Orang yang seperti itu, jika ada, ia akan dapat di- tangkap, dan dapat dituduh melakukan mal-praktek dan tidak bertanggung jawab. Posisi hermeneutik orang liberal juga seperti itu. Bukan ia tidak lagi mengakui kemahakuasaan Allah, tetapi karena ia ingin taat-asas menerapkan ilmu penafsiran kitab suci yang memakai referensi natural- sosio-kultural. Beragama, menurut hemat saya, adalah berziarah. Kita belum selesai, belum tiba di titik final; kita tidak bisa mendaku bahwa agama kitalah yang sudah jadi. Semua agama adalah sedang menjadi, becoming, sedang berada dalam perjalanan menuju masa depan yang penuh dengan segala kemungkinan pembaharuan, redefinisi, kelahiran kembali, rebirth, perumusan kembali doktrin, dan sebagainya. Sehubungan dengan teks-teks tentang mukjizat, tafsir kitab suci sendiri, dalam kalangan Kristen khususnya, terbagi ke dalam tiga posisi: posisi naturalis, di mana semua hal mau dijelaskan secara alamiah. Ini disebut juga posisi rasionalis. Lalu posisi supranaturalis, yang belum apa- 765
Membela Kebebasan Beragama apa mengembalikan semuanya kepada intervensi yang ilahi, sebagai mukjizat. Sehingga, kebenarannya tidak boleh diganggu-gugat, tinggal diterima dalam iman. Dan terakhir, posisi yang melihat teks-teks kitab suci itu sebagai teologi yang dikemas dalam bahasa mitis metaforis. Sekalipun bercerita tentang sejarah atau menyaksikan intervensi yang ilahi, dengan pendekatan teologis, semuanya dilihat dalam kerangka teologi, yang tidak sama dengan sejarah. Posisi terakhir inilah yang dipegang oleh kelompok liberal dalam menafsir kitab suci. Pasti ada maksud teologis ketika sang penulis bercerita tentang terjadinya mukjizat. Maksud teologis inilah yang dicari. Dari sini lahirlah beberapa pendekatan yang sangat ilmiah-kritis-historis, yang umumnya ditentang oleh kaum fundamentalis keagamaan, yang ingin kembali kepada pendekatan literalistik terhadap teks-teks kitab suci. Bagi kalangan fundamentalis literalis biblis, apa yang ditulis, itulah sejarah, itulah yang harus diterima dengan iman sebagai kebenaran. Tidak boleh dilawan dengan akal budi. Kitab suci dikem- balikan lagi untuk memiliki otoritas tunggal dalam menjelaskan dan mengarahkan ilmu pengetahuan. Ini kembali ke zaman pra-kritikal sebelum era Pencerahan. Dari tulisan-tulisan Anda yang tersebar di beberapa media, terlihat bahwa ternyata, dalam kalangan Kristen, ada versi-versi kitab suci atau penafsiran kitab suci yang di luar mainstream. Kami ingin mendapat penjelasan tentang hal itu, kemudian bagaimana dampaknya terhadap agama, karena agama, kalau tidak lagi memiliki pegangan absolut, bisa dikatakan sudah bukan lagi agama. Dengan penafsiran liberal, apakah peran agama tidak malah terkikis? Orang-orang kalangan Kristen liberal tidak menyangkal adanya yang Absolut, yaitu Allah. Oleh karena itu mereka masih disebut teolog. Kalau seorang teolog tidak lagi percaya adanya theos, Allah, Yang Maha Absolut, maka ia bukan lagi seorang teolog melainkan, katakanlah, seorang sosiolog atau fenomenolog. Masalahnya, Alkitab itu bukanlah pengejawantahan dari yang Absolut menjadi teks seluruhnya. Ini mungkin berbeda dari pandangan mainstream di kalangan Muslim tentang al-Quran. Dalam lingkungan penganut agama Kristen, kitab suci umumnya dipandang sebagai kesaksian-kesaksian tentang yang Absolut. Yang Absolut sendiri mutlak, tetapi kesaksian tentangnya tidak. Kesaksian itu dikondisikan, 766
Ioanes Rakhmat ditentukan dan dipengaruhi zaman. Ketika si penulis kitab suci menafsir apa yang dia dengar sebagai suara yang Absolut atau suara Allah, dia harus memakai kerangka ilmu pengetahuan zamannya, yang tentu sudah berbeda dari ilmu pengetahuan zaman kita. Lebih dari itu, dia juga hidup dalam suatu lingkungan natural-kultural yang berbeda dari lingkungan kita sekarang. Misalnya ada agama yang lahir di kawasan pegunungan di Nepal, di India, di gurun pasir, di gurun Sinai seperti agama Musa, lalu ada yang di padang gurun Saudi Arabia - inilah kondisi-kondisi sosio-kultural, environmental circumstances yang memengaruhi sekaligus membatasi bagaimana dulu si penafsir menyuarakan apa yang diyakini sebagai suara yang Absolut itu. Akhirnya, sekalipun wahyu itu ada dan mutlak, masalahnya ada pada keterbatasan si penerima wahyu, manusia, yang menulis. Ketika si pene- rima ini menulis, keterbatasannya juga tersalurkan ke dalam tulisan. Karena itu, posisi yang paling ber- tanggung jawab adalah tidak menolak adanya yang Absolut, seraya tidak mengabsolutkan kesaksian-kesaksian manusia tentang yang Absolut itu. Karena kesaksian itu dikondisikan oleh budaya dan zaman masing-masing penulis kitab suci. Umumnya para teolog liberal memandang secara demikian. Ada juga segmen dalam kekristenan yang memandang lahirnya Alkitab sama seperti mainstream Muslim meman- dang lahirnya al-Quran. Mereka paralelkan saja keduanya. Seolah-olah di surga ada mesin fax. Allah, via "fax surgawi," mengirim tulisannya ke bumi, lalu manusia menerima firman yang sama persis dengan aslinya. Tetapi orang-orang yang berada pada posisi penafsiran liberal-historis-kritis, tidak lagi memandang kitab suci seperti itu. Mungkin juga kalangan Muslim di dalam Jaringan Islam Liberal (JIL) tidak lagi memandang al- Quran sebagaimana kalangan mainstream Muslim memandangnya. Bagi saya, negara Pancasila adalah negara jalan tengah, di mana negara tidak menjadi sepenuhnya sekular dan tidak juga menjadi totaliter agamawi. Dalam Kristen, konon, ada kitab-kitab suci temuan-temuan baru di luar mainstream kitab suci yang dipercayai umat Kristiani sekarang. Dengan kasus ini, posisi sejarawan dan tafsir liberal bagaimana? Lantas, bagaimana dengan posisi umat sendiri? 767
Membela Kebebasan Beragama Jumlah dokumen dalam kitab-kitab suci Protestan berbeda-beda. Dalam kalangan umum Protestan (mengikuti Martin Luther dan Yohanes Calvin), jumlahnya 27 kitab untuk Perjanjian Baru atau untuk tulisan- tulisan Kristen yang menjadi kanon ('ukuran' atau 'standar' untuk me- rumuskan ajaran yang benar; kumpulan dokumennya disebut dokumen- dokumen kanonik). Di dalam gereja-gereja Protestan sendiri masalahnya ada lebih dari satu kanon. Kanon Protestan arus utama itu hanya salah satu saja. Ada juga gereja-gereja Protestan, seperti gereja-gereja di Ethiopia, dengan tradisinya sendiri-sendiri, yang memiliki kitab suci yang jumlah tulisannya jauh lebih banyak. Di samping itu, ada Gereja Roma Katolik yang memiliki kanon lebih tebal lagi, karena di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, masih ada sejumlah kitab yang disisipkan ke dalamnya sebagai kanon kedua, disebut sebagai Deutero-Kanonika. Belum lagi ada kanon-kanon gereja-gereja Ortodoks (Mesir, Rusia, Yunani). Kalau ada yang berkeras "Kitab suci kita jumlah dokumennya harus hanya segini", itu hanya mewakili tradisi gerejanya. Masih ada gereja-gereja lain dengan tradisi berbeda yang juga memiliki jumlah tulisan suci yang berbeda. Sebetulnya alangkah baiknya jika kita menganut prinsip "kanon terbuka". Bahwa kanon itu sebetulnya terbuka, bukan dibatasi oleh Allah tetapi oleh sejarah, oleh kepentingan masing-masing aliran gereja. Karena itu kanon bersifat selalu terbuka bagi penambahan di kemudian hari. Posisi seperti ini membuat orang tidak boleh menuduh apa yang tidak ada dalam kanon sendiri sebagai tulisan sesat. Kalau dikatakan bahwa Deutero- Kanonika-nya adalah kumpulan tulisan sesat, orang Katolik sendiri akan segera bersikap: yang emosional akan marah, dan yang lebih intelektual akan menjelasklan mengapa perlu ada tambahan kanon. Dalam buku The Complete Gospels (suntingan Robert J. Miller, 1992, 1994), dimuat lebih dari lima belas dokumen Injil lain selain yang ada di dalam Perjanjian Baru. Injil-injil Yahudi-Kristen saja, bisa saya sebutkan, ada tiga, yaitu Injil orang Ibrani, Injil orang Ebion, dan Injil orang Nasrani. Pengetahuan tentang hal itu sebenarnya bukan hanya muncul ketika ada penemuan-penemuan baru dalam abad ke-20, yang menggemparkan gereja. Orang-orang yang belajar kitab suci Yahudi-Kristen secara luas, sudah lama mengetahui bahwa ada sekian dokumen lain yang non- kanonik, yang ketika dulu lahir dan dipakai memiliki fungsi kanonik dan berwibawa buat masing-masing komunitas yang memakainya. 768
Ioanes Rakhmat Kita sekarang mengatakan bahwa kitab-kitab yang diluar kitab suci itu tidak kanonik, bukan firman Allah. Padahal, pada zamannya, ketika kanon 27 kitab Perjanjian Baru itu belum ditetapkan, masing-masing dokumen itu dipakai di dalam gereja dan komunitas-komunitas ke- agamaan lain sebagai dokumen-dokumen yang kanonik dan berwibawa. Baru ketika kanonisasi membatasi jumlah, yang di luar itu dianggap non- kanonik. Mengacu pada isu mutakhir, di kalangan gereja sekarang mencuat diskusi tentang antara lain Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Pistis Sophia, Injil Yudas, Injil Thomas, dan Akta Filipus. Yang marak didiskusikan juga dan masih terus akan berlangsung sampai sekian puluh tahun ke depan adalah penemuan makam keluarga Yesus pada 1980, yang pada tahun 2006-2007 diangkat kembali ke permukaan melalui film dan buku-buku. Ini semua melahirkan kontroversi yang pa- nas, yang membuat orang Kristen merasa diombang-ambingkan. Keamanan yang selama ini diper- oleh dengan 27 kitab, sekarang dirongrong oleh sejumlah kitab lain yang pernah berwibawa dan yang sekarang dicoba diangkat lagi kewibawaannya. Ini memang ge- jala yang umum terjadi. Begitu sebuah agama yang fondasi-fondasinya sudah sangat kuat dan mapan selama ratusan bahkan ribuan tahun tiba- tiba dihadapkan pada pengetahuan baru, penemuan arkeologi baru, penemuan kitab-kitab baru yang setelah diselidiki berusia sangat tua, bahkan lebih tua dari kitab-kitab resmi, tentu saja agama tersebut (dalam hal ini agama Kristen) akan terguncang dengan sangat serius. Dari pilihan antara negara sekular atau negara agama, untuk negara Indonesia kita telah menolak dua-duanya. Pilihannya adalah negara Pancasila. Di dalamnya, agama diberi tempat untuk memberi sumbangan pencerahan dalam dunia politik, tetapi tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Indonesia juga bukan negara sekular karena agama diberi tempat penting. Lantas sikap positif bagaimana yang harus diambil? Saya kira bukan dengan atas nama iman atau atas nama sebuah doktrin, suatu umat ber- agama kemudian buru-buru menolak semua penemuan baru. Itu sikap kekanak-kanakan, tidak produktif, tidak bertanggungjawab, sebagaimana yang pernah gereja jalankan dulu pada masa Abad Pertengahan. Sekarang, dengan zaman yang sudah maju, keterbukaan informasi melalui internet 769
Membela Kebebasan Beragama dan media elektronik serta media cetak lain yang tak bisa dibendung oleh siapapun, tidak ada jalan lain yang masuk akal dan konstruktif selain memberikan pengetahuan baru dan membeberkan analisa-analisa, penelitian-penelitian, dan kesimpulan-kesimpulan tentang penemuan baru itu kepada warga gereja. Jangan menganggap warga gereja atau warga agama pada umumnya sebagai orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Sikap saya dan sebagian besar orang yang berpikir positif terhadap ilmu pengetahuan juga seperti itu. Memberi pengetahuan kepada umat tentang penemuan baru, lalu mempertimbangkan apa implikasi dan konsekuensinya bagi iman. Itu harus dihadapi secara tegar, berani, kritis, terbuka, dan tidak defensif ataupun ofensif. Kalau ternyata ada bagian dari iman yang sudah dipegang selama ratusan bahkan ribuan tahun ternyata tidak cocok dengan fakta sejarah yang berhasil disusun ulang melalui penemuan-penemuan dan teori-teori serta metode-metode baru, maka tidak ada jalan lain selain meredefinisi iman. Begitulah caranya beriman, selalu tanggap pada setiap perkembangan zaman, jika kita meyakini Allah adalah Roh yang hidup dan selalu berfirman secara baru untuk setiap zaman. Selain memperhatikan tradisi yang diwariskan, juga harus mempertimbangkan apa yang sedang berlangsung pada zaman sekarang. Ini yang dinamakan berteologi secara responsif, bertanggung jawab dan tanggap terhadap panggilan zaman. Inilah posisi liberal. Tidak ada jalan lain yang lebih baik selain yang seperti ini. Mengambil jalan yang ekstrem fundamentalistik sama sekali tidak akan produktif dan tidak bertanggung jawab. Mengatasnamakan iman, gereja, Yesus, dan Allah, untuk menolak semua pengetahuan dan semua penemuan baru sama sekali tidak tepat, tidak bertanggungjawab dan tidak produktif. Sekali lagi, yang terbaik adalah dengan menghadapkan fakta-fakta yang ada kepada warga gereja atau umat beragama: ajak mereka juga mengetahui, diskusikan bersama-sama apa akibat dan implikasinya bagi iman, serta berani meredefinisi iman dan doktrin kalau itu memang diperlukan. Beragama merupakan kebebasan paling dasar bagi manusia. Bagaimanakah Anda melihat hak dan kebebasan sipil, kaitannya dengan ekspresi kebera- gamaan, dalam konteks negara, karena dalam praktik kehidupannya, umat beragama juga selalu berhubungan dengan pemerintah dan negara? 770
Ioanes Rakhmat Untuk praktik ini, saya kira negara kita harus bisa mencontoh negara- negara maju. Di situ, semua agama diberi kesempatan luas untuk dapat diekspresikan dan dianut oleh siapa saja; negara tidak akan mencampuri. Namun, atas nama hukum ditegaskan dengan kuat, tidak boleh umat yang satu menghina dan membatasi, apalagi membantai umat agama lain. Hak sipil untuk beragama dengan bebas harus dilindungi dan dijamin di samping oleh undang-undang, hukum atau peraturan yang berlaku, juga oleh kemauan politik pemerintah - bahkan untuk memeluk agama yang baru diilhamkan, seperti 'agama' model Lia Aminuddin sekalipun. Dalam negara yang modern dan demokratis yang menjamin kebebasan warganya sebagaimana disebutkan di atas, definisi sah dan tidaknya suatu agama tidak boleh ditentukan oleh negara. Sebaliknya, negara harus melin- dungi, mengayomi dan mendu- kung setiap warga negaranya un- tuk beragama, apapun agamanya, sambil, tentu saja, mendorong umat agama baru yang ada untuk menghayati keberagamaan mereka sebegitu rupa sehingga tidak me- nyinggung atau menghina umat agama-agama lain yang sudah lama ada. Liberalisme maupun penafsiran liberal terhadap kitab suci tidak bermaksud menyingkirkan Allah, tetapi ditempuh lebih karena ketaatan terhadap prosedur menjalankan ilmu pengetahu-an. Ketika mau menjelaskan kitab suci, orang-orang yang meneliti dengan semangat liberal seperti ini, harus taat kepada prosedur penelitian ilmiah. Yang kedua, bagaimana aga- ma-agama baru yang dilindungi oleh hukum dan negara ini tetap bisa hidup damai dalam suatu masyarakat tanpa menyinggung agama-agama lain? Di sinilah persoalannya. Ini sulit, sebab umumnya, agama yang baru lahir akan mengklaim menggenapkan atau bahkan mengabrogasi agama yang sudah ada. Kalau keadaan damai ini sulit dicapai dan umat agama yang telah ada sebelum agama baru itu tersinggung, pemerintah bisa berperan sebagai katalisator pendamaian, bukan merepresi salah satunya. Inilah posisi negara yang cukup sulit dijalankan untuk negara kita sekarang ini. Terlebih lagi, marak munculnya fenomena paham agama baru sekarang- sekarang ini tidak hanya terjadi di dalam Islam, tetapi juga di dalam kekristenan. Ini adalah hal serius yang harus dipikirkan pemerintah dan oleh umat beragama pada umumnya. 771
Membela Kebebasan Beragama Kalau melihat pemerintah, senyatanya kita masih melihat berbagai tindak pemihakan terhadap kelompok-kelompok yang sebetulnya bukan mayoritas, tetapi punya peran politik yang cukup signifikan sehingga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, apakah Anda melihat bahwa negara kita sudah mempunyai cukup legitimasi atau justifikasi (capacity state) atau malah sebenarnya sama sekali belum punya? Tegasnya, apakah konstitusi kita tidak menjamin hak-hak sipil untuk bebas beragama dan berkeyakinan? Secara konstitusional sebenarnya kita punya landasan yang sangat kuat dalam hal kebebasan sipil untuk beragama. Undang Undang Dasar (UUD '45) negara kita menjamin setiap individu untuk mengamalkan dan menghayati agama yang dipercayai. Cuma, masalahnya memang, siapa yang menafsir UUD '45 atau perangkat hukum lainnya itu? Lalu apakah si penafsir itu memiliki posisi politik yang kuat di negeri ini atau tidak? Karena kekuatan posisi politik seringkali mengalahkan kekuatan hukum. Artinya, secara hukum, bukan hanya di bidang agama, tetapi juga di bidang-bidang lain, negara kita belum tertib. Masih sering terlihat bahwa pada akhirnya kekuatan mayoritaslah yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah tantangan bagi kita, semua umat beragama yang berbeda- beda ini, untuk berjuang bersama agar kebebasan sipil beragama dihargai murni sebagai hak sipil dan hak asasi yang harus dilindungi. Kelompok- kelompok politik yang mempunyai kekuatan besar dan berafiliasi dengan agama tertentu juga harus ingat bahwa mereka hidup dalam negara yang majemuk, bukan dalam negara agama, juga bukan dalam negara sekular. Jadi, kebebasan beragama akan terjamin jika dibangun dengan kemauan dan kemampuan politik yang serius dan riil, artinya, bukan hanya dijamin oleh UU, tetapi juga direalisasikan dalam praktik kehidupan. Pada pihak lain, adalah kewajiban kita bersama dan pemerintah secara umum untuk mencerdaskan bangsa dan membangun mentalitas yang toleran, jujur, dan mengakui bahwa kebebasan beragama itu milik semua orang, bukan hanya milik umat beragama sendiri saja. Untuk membangun suasana seperti ini perlu kerjasama antara semua umat beragama. Saya kira jalannya adalah pemerintah harus memiliki kemauan politik untuk konsekuen dengan UUD '45 dan peraturan yang ada. Kalaupun ada UU ataupun peraturan pemerintah yang dibuat baru atau disusun ulang, 772
Ioanes Rakhmat wacananya harus dibicarakan terlebih dahulu secara umum. Jangan hanya memihak kepada salah satu agama yang mempunyai kekuatan politik lebih besar daripada kekuatan politik umat beragama lain. Pikirkan juga umat-umat lain yang lebih kecil, yang minoritas, baik di lingkungan internal suatu agama, maupun dalam hubungan antaragama. Negara yang maju melin- dungi semua umat beragama di dalamnya, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Bahkan justru terhadap minoritas yang lemahlah, dukungan dan per- lindungan pemerintah seharusnya lebih ditampakkan, bukan malah pada yang mayoritas. Kalau kita mempunyai anak yang lemah dalam rumah tangga, misalnya, karena ia sakit atau cacat jasmani, perhatian ekstra harus diberikan kepada yang lemah ini, bukan kepada yang kuat, meskipun juga tidak membenci yang kuat. Namun, ketika mengatur kehidupan, perhatian, perlindungan dan pengayoman harus lebih banyak diberikan kepada pihak yang lemah. Yang harus kita pelihara dan kembangkan dalam rangka merawat pluralitas adalah tradisi-tradisi dan kearifan-kearifan lokal, yang mengajarkan dan mendidik orang untuk terbuka terhadap orang lain, untuk banyak menabur kasih dan kebajikan, untuk bersikap toleran, bersemangat gotong-royong, dan ramah. Kalau kita lihat kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti penerbitan Peraturan Bersama 2 Menteri (No 9 dan No 8 Tahun 2006) tentang pemeli- haraan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, tampak bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih jauh dari memihak minoritas. Di situ masih menyisakan diskriminasi, meski telah dikompro- mikan. Di atas segalanya, tampaknya, negara kita masih belum bisa berbuat apa-apa untuk menjamin hak atau kebebasan sipil dalam beragama. Bagaimana Anda sendiri melihat hal ini? Kebebasan sipil dalam beragama hanya bisa efektif dan akan terjamin kalau didukung oleh kedewasaan beragama dan berelasi sosial antarumat beragama sendiri. Maka untuk kasus Peraturan Bersama 2 Menteri itu, di satu sisi, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, saya setuju bahwa 773
Membela Kebebasan Beragama pembangunan rumah ibadah harus dibatasi. Karena pembatasan ini berarti juga membatasi cara-cara penyebaran agama, yang dalam kalangan Kristen di Indonesia sering dilakukan dengan agresif dan ekstensif oleh golongan ekstremis. Kalau tidak ada pembatasan pembangunan rumah ibadah oleh pemerintah, maka hal ini hanya akan memberi kesempatan kalangan ekstremis Kristen untuk menyapu Indonesia. Karena mereka memiliki power dan dana yang cukup besar. Kaum fundamentalisme religius ekstrim ini sangat kuat dalam gereja Kristen di Indonesia. Dan bagi saya, tindakan mereka yang selalu ingin memindahkan agama seseorang dari suatu agama lain masuk ke agama Kristen, baik dilakukan secara paksa maupun melalui bujukan, memang harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi dengan peraturan yang kuat, legal dan mengikat, maka ini akan bisa membuat banyak pihak direpotkan, karena militansi penginjilan dan pengkristenan sangat kuat dimiliki di tingkat grass root orang Kristen Indonesia, meski mereka bukanlah kelompok yang mainstream. Pada sisi yang lain, yang perlu diingat dan diperhatikan oleh para pembuat kebijakan adalah bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri itu juga hendaknya jangan sampai menindas agama apapun. Peraturan ini seharus- nya dimaksudkan agar relasi sosial-religius dapat berjalan dengan harmonis antara agama-agama yang ada di Indonesia. Contoh paling dekat, sekarang kita baru saja menghadapi masalah politis-keagamaan di Papua (Manokwari) dengan didesakkannya Perda Inji oleh masyarakat dan Pemda di sana. Di daerah mayoritas Kristen ini muncul suatu tuntutan tandingan yang merupakan kebalikan dari tuntutan di tempat-tempat lain yang mayoritas Islam. Kalau di tempat lain ke- kristenan tertekan karena kesepakatan dua menteri itu, di Papua justru hal itu dipakai untuk membatasi masyarakat Muslim. Umat Kristen di sana, yang memang menjadi kekuatan mayoritas, ingin menegakkan 'syariat' Kristen. Bahkan wakil-wakil PGI dan lain-lain yang datang ke sana untuk coba menentramkan dan merestorasi keadaan dengan baik- baik, malah dituduh sebagai agen-agen BIN. Bukannya dapat mendamai- kan keadaan dan memulihkan persatuan dan kesatuan, mereka malah mendapatkan demonstrasi yang cukup keras. Di luar kasus yang terjadi di Papua itu, menurut saya, kalangan mainstream Kristen sebenarnya sudah mengerti kalau gerakan-gerakan di tingkat grass root Kristen itu memang harus diatur. Kalau tidak, semangat kristenisasi dan 774
Ioanes Rakhmat politisasi agamalah yang akan sangat mewarnai kehidupan keagamaan di sana, sebagaimana juga terjadi di Islam melalui kalangan FPI dan lain-lain yang paralel. Kalangan Islam moderat sekarang mengalami kebingungan sekaligus kesal dengan gerakan-gerakan ekstremis Islam, sebagaimana kalangan moderat Kristen juga dipusingkan oleh kalangan ekstremis yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak menginginkan terjadinya benturan frontal di lapangan antara FPI dan kalangan-kalangan ekstremis Kristen, maka negara harus mengatur, bukan menindas penganut-penganut agama-agama. Di negara yang plural seperti negara kita, peran negara tidak bisa ditiadakan. Kalau umat-umat beragama dibiarkan untuk meng- atur dirinya sendiri, orang pasti akan kecewa dan terkejut dengan hasil yang akan dicapai nanti. Jika ini yang dibiarkan terjadi, maka kita akan menyaksikan lebih banyak bentrokan dan konflik daripada harmoni dan perdamaian. Di sinilah fungsi katalisator sosial-politis dari negara itu berperan, misalnya melalui Departemen Agama, jika lembaga ini memang layak diandalkan. Orang-orang kalangan Kristen liberal tidak menyangkal adanya yang Absolut, yaitu Allah. Oleh karena itu mereka masih disebut teolog. Apakah di situ Anda sama sekali tidak melihat adanya ketegangan antara nilai-nilai kebebasan sipil dan hak-hak sipil. Artinya, menurut Anda, apakah negara kita memang sudah cukup baik? Dari sejak kita masih sebagai bangsa yang dijajah, memang sudah ada perlakuan diskriminatif terhadap kalangan agama tertentu seraya membela kalangan yang lain. Hal ini terus masuk dan berjalan sampai ke zaman kita, khususnya kalau kita memperhatikan campur tangan Barat untuk membela kekristenan di Indonesia. Di situ ada pembelaan terhadap satu pihak yang dilakukan oleh Barat, sementara menekan pihak yang lain. Namun, pada sisi lain, pengalaman kita dalam konflik antaragama seperti Islam-Kristen yang sangat tajam mencuat di zaman Soeharto, dapat memberikan pelajaran bahwa tidak semua pengambil kebijakan, aparat pemerintah, benar-benar mau menghargai hak sipil untuk beragama. Justru mereka memakai agama-agama hanya sebagai wahana untuk memper- juangkan kepentingan politik. Mereka akan bermanuver, melakukan 775
Membela Kebebasan Beragama politik adu domba antaragama, hanya untuk mengambil keuntungan darinya. Artinya, ada segi gelap, buruk dan jahat dari para pelaku politik negara kita ketika mereka memainkan agama-agama demi kepentingan politik mereka. Namun, pada level ideal kita tetap masih mempunyai harapan. Hal ini karena negara kita bukanlah negara agama ataupun negara yang sekular sama sekali. Negara kita adalah negara yang memberi tempat pada agama namun tidak menjadikan suatu agama sebagai agama negara. Pada saat yang sama, negara kita juga tidak menyingkirkan agama sama sekali untuk menjadi negara sekular. Dalam posisi seperti ini, jika peraturan-peraturan tentang agama dibuat dengan memperhatikan kepentingan dan konsensus nasional, maka mungkin ini tidak akan menyakitkan agama tertentu, seperti yang sekarang terjadi. Sekarang, dengan capaian baru otonomi daerah, justru banyak yang memanfaatkan kondisi ini untuk membangun peraturan-peraturan daerah yang sangat diskriminatif, yang merugikan umat tidak seagama, seperti halnya dengan praktik penerapan perda-perda yang bernafaskan syariat Islam. Inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Namun, keyakinan akan keterjaminan hak-hak dan kebebasan sipil warga negara, termasuk hak beragama, tetap ada dan akan terwujud di negara kita, karena berdasarkan pengalaman sejarah, bangsa kita adalah bangsa yang sangat sensitif dan sadar perlunya pluralisme dipertahankan, baik dalam kebudayaan, agama, maupun dalam pandangan politik. Yang oleh karenanya, para pendiri negara kita kemudian bertekad untuk mengayomi semua umat beragama dalam satu ideologi yang pluralistik inklusif, yaitu Pancasila. Dalam konteks kita sekarang, maka yang patut ditunggu adalah kemauan baik dari para penyelenggara negara dan pelaksana kehidupan pemerintahan untuk menelurkan peraturan-peraturan yang melindungi umat beragama. Oleh karena itu, kini, sudah saatnya dialog dan percakapan yang lebih serius itu dibuka oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan. Terkait dengan dialog yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda dan membangun pola hubungan antaragama untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, kiranya tepat kalau kita membahas tema pluralisme. Sebab, tidak bisa dinafikan, Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak sekali suku bangsa, bahasa dan agama. Dapatkah Anda menggambarkan konsep pluralisme? 776
Ioanes Rakhmat Pluralisme adalah suatu posisi, keyakinan, way of life, doktrin, ajaran, atau ideologi yang mengakui semua agama adalah agama-agama yang otentik, valid, benar, dan mempunyai nilai dan daya untuk mengubah watak manusia, berfungsi positif untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang utuh, yang disebut dengan keselamatan. Pengakuan bahwa semua agama adalah jalan keselamatan yang baik, yang berbeda-beda, yang dianugerahkan Tuhan, sehingga harus dihargai secara sama rata, tidak boleh ada yang dianggap nomor satu dan yang lainnya dianggap sekunder. Tegasnya, pluralisme menganggap bahwa masing-masing agama merupakan jalan keselamatan yang unik. Bagi saya, unsur-unsur pokok dari agama sendiri minimal ada tiga, yaitu cult, code, dan creed. Cult adalah kultus atau ritual, code adalah etika, dan creed adalah kredo atau syahadat. Tetapi, di samping ketiga unsur ini, terdapat satu unsur yang lebih mendasar lagi, yaitu spiritualitas dan religiositas. Fundamen dari agama sendiri adalah pengalaman perjumpaan dengan yang Ilahi. Inilah yang disebut dengan religiositas atau spiritualitas itu. Di negeri ini, banyak sekali kalangan yang resisten terhadap pluralisme. Contoh yang terdekat adalah fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Alasannya, pluralisme, misalnya, akan mem- bawa kepada sinkretisme dan relativisme, karena semua dianggap benar, tidak ada yang absolut. Benarkah dengan mengatakan bahwa semua agama memiliki kebenaran dan jalan keselamatan seseorang tidak jatuh pada relativisme dan sinkretisme? Yang menolak pluralisme religius pada umumnya adalah kalangan fanatik dalam setiap agama, yang kita sebut fundamentalisme religius. Dalam kalangan Kristen, hal seperti ini juga ditemukan. Saya sendiri, oleh mereka, dianggap sebagai seorang pluralis yang sudah menolak iman Kristen. Hal seperti ini dapat terjadi, bagi saya, tak lain adalah karena kesalahpahaman kelompok tersebut dalam memahami pluralisme. Pluralisme sebetulnya adalah kemajemukan tanpa meniadakan keunikan. Dalam pluralisme, semua agama tidak dipandang sama, sehingga boleh dilebur menjadi satu, yang disebut sinkretisme. Pluralisme justru meng- 777
Membela Kebebasan Beragama andaikan bahwa semua agama itu memiliki keunikan, individualitas dan identitas sendiri yang tidak sama dengan agama yang lainnya. Pluralisme sama sekali bukanlah relativisme. Karena itu pluralisme membuka kesempatan bagi orang yang berbeda-beda agama dengan identitas, jati diri dan keunikannya sendiri-sendiri untuk berdialog. Berdialog itu bukan berarti upaya penyeragaman. Dialog diperlukan hanya kalau agama-agama yang ada berbeda-beda dan masing-masing memiliki keunikan yang dapat ditawarkan kepada agama-agama lain dalam proses pengayaan timbal-balik. Kalau semua agama sama, maka dialog menjadi tidak perlu. Di bagian manakah agama-agama bisa menyumbang pada pluralisme, kalau kita menghayati bahwa semua agama sama-sama unik? Dulu, perte- muan antaragama atau antardua agama diwarnai motivasi untuk memin- dahkan orang dari agama yang lama ke agama baru. Sekarang, dengan diterimanya pluralisme, dialog akan menghasilkan pertumbuhan timbal- balik antarorang yang berdialog. Misalkan saya yang mewakili Kristen dan Anda yang mewakili Islam berdialog; ketika kita berdialog, saya diper- kaya oleh Anda sebagai partner dialog, begitu juga sebaliknya. Akibatnya bukan menimbulkan sinkretisme, melainkan pengayaan. Dari yang semula Kristen menjadi Kristen plus, yang semula Islam menjadi Islam plus, Buddhis menjadi Buddhis plus, dan Hindu menjadi Hindu plus. Faktor plus ini hanya bisa didapat melalui dialog. Apa yang dicapai dalam dialog bukanlah sinkretisme, karena identitas kita masing-masing tetap jelas. Hanya saja, keyakinan dan perspektif keagamaan kita kemudian ditambah dan diperkaya dengan pemahaman yang lain; untuk ini bisa terjadi, orang beragama perlu terbuka terhadap realitas agama lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah perlu semua agama berkembang, tidak statis? Perlu. Sebab beragama, menurut hemat saya, adalah berziarah. Kita belum selesai, belum tiba di titik final; kita tidak bisa mendaku bahwa agama kitalah yang sudah jadi. Semua agama adalah sedang menjadi, becoming, sedang berada dalam perjalanan menuju masa depan yang penuh dengan segala kemungkinan pembaharuan, redefinisi, kelahiran kembali, rebirth, perumusan kembali doktrin, dan sebagainya. Pemahaman seperti ini akan dimungkinkan kalau semua umat beragama terlibat dalam dialog yang bertujuan untuk memperkaya satu sama lain. Bahwa setelah melewati proses dialog kemudian ada orang yang ingin pindah agama, itu bukan tujuan dari dialog. 778
Ioanes Rakhmat Tujuan dari dialog sendiri adalah, pada level doktrinal, kita sama-sama tumbuh dan, pada level praktis, kita sama-sama bersatu mengatasi problem- problem kehidupan, seperti bencana alam, perang, kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dengan membangun kerjasama sosial, mengonsentrasikan sumberdaya yang ada, waktu, ketrampilan, dan ilmu agar masalah yang dihadapi dapat lebih efektif diatasi. Hal ini akan lebih mungkin berhasil dicapai kalau dilakukan bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Dalam tradisi Kristen, sekte-sekte itu dianggap sebagai aliran yang lebih rendah dari aliran utama, bahkan ada yang digolongkan sesat. Banyaknya sekte sendiri menanda- kan adanya perbedaan di dalam tubuh Kristen. Dalam konteks plu- ralisme, keberbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk meng- eksklusi yang lain. Bagaimanakah Kristen sebenarnya menanggapi perbedaan sekte-sekte itu? Proses sekularisasi akan makin memunculkan model-model agama yang disebut dengan fundamentalisme religius. Di lain pihak, muncul agama-agama zaman baru (New Age), yang lebih bernuansa mistikal. Allah tidak hanya dicari di luar, di langit, di surga (sebagaimana perspektif ortodoks), tetapi lebih di dalam batin. Saya kira ini merupakan sebuah fenomena menarik yang layak untuk dikaji lebih jauh, bahwa ternyata Kalangan puritan, dalam se- mua agama, selalu akan menolak sekte yang berbeda dari mereka. Maka kita tidak bisa mengharap- kan keterbukaan dan penerimaan terhadap aliran baru agama dari kalangan puritan ini. Kita hanya bisa mengharapkannya pada kalangan ekumenikal. Kalangan yang bisa menerima keanekaragaman, yang berkonsentrasi dan bekerjasama dalam "dunia yang satu" (ekumene, dalam bahasa Yunani diartikan sebagai "dunia yang didiami bersama-sama"). Dalam Islam, itu bisa terwujud di kalangan pluralis atau liberal. akal budi tidak bisa menyingkirkan kebutuhan manusia akan yang supra- rasional, trans-historis, mistikal dan adikodrati, yang merupakan kebutuhan inheren manusia yang sudah terpatri secara genetis-biologis. Pertanyaannya, lantas bagaimanakah posisi orang-orang dari kalangan agama sendiri dalam memandang adanya agama-agama baru yang ber- munculan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan terlebih dulu 779
Membela Kebebasan Beragama menguraikan esensi dari agama. Bagi saya, unsur-unsur pokok dari agama sendiri minimal ada tiga, yaitu cult, code, dan creed. Cult adalah kultus atau ritual, code adalah etika, dan creed adalah kredo atau syahadat. Tetapi, di samping ketiga unsur ini, terdapat satu unsur yang lebih mendasar lagi, yaitu spiritualitas dan religiositas. Fundamen dari agama sendiri adalah pengalaman perjumpaan dengan yang Ilahi. Inilah yang disebut dengan religiositas atau spiritualitas itu. Spiritualitas adalah induk dari semuanya. Spiritualitas berasal dari kata spiritus yang berarti roh. Jadi spiritualitas merupakan perjumpaan dengan roh ilahi yang melahirkan segala sikap kebaikan. Sementara religiositas merupakan sikap tunduk dan hormat kepada yang induk. Dengan kata lain, spiritualitas adalah api dari agama yang selalu menyala, dan tetap harus dipertahankan menyala ketika agama masuk ke zaman- zaman atau tempat-tempat lain. Menurut saya, kalau agama memang terlahir dari titik tolak peng- alaman spiritual seperti ini, maka kita tidak bisa seenaknya membatasi jika ada kalangan atau individu yang mengklaim telah menerima peng- alaman baru perjumpaan dengan yang ilahi, the divine, the Sacred. Pengalaman perjumpaan seperti ini, bagi saya, bisa melahirkan agama baru. Kalau kita yakin bahwa roh Allah terlalu besar untuk dikuasai oleh satu agama, maka kita harus terbuka pada kemungkinan munculnya agama- agama baru itu. Kita tidak bisa menolak kemungkinan ini, karena memang sejarah manusia belum berakhir. Abad ke-21 bukanlah abad terakhir. Masih akan ada abad ke-31, abad ke-41 dan seterusnya. Akhir zaman atau kiamat itu mestinya memang tidak akan pernah ada. Berarti agama- agama baru akan terus bermunculan. Karena itu, kemunculan agama- agama baru ini harus kita pandang sebagai pengalaman-pengalaman individu tertentu terhadap kehadiran yang ilahi. Melalui kultus, kode etik dan kredo, pengalaman akan Yang Ilahi ini dirutinisasikan, dan ini melahirkan institusi agama. Karena yang baru muncul itu menamakan dirinya agama, maka agama yang baru ini pasti akan membangun doktrin, dogma, menetapkan kitab suci, menetapkan perilaku moral dan etika untuk warganya. Maka, cara menanggapi kemunculannya, bagi kaum ekumenikal, adalah bukan dengan melarang atau memberangusnya, melainkan dengan sikap positif terbuka. Kita menerima sambil terus menguji apakah sebuah agama baru itu 780
Ioanes Rakhmat memang mendatangkan kebaikan atau malah kebobrokan dan kehancuran bagi manusia. Atau dengan kata lain, karena agama adalah perjumpaan dengan roh ilahi, maka tinggal kita uji saja apakah yang dibawa oleh agama baru tersebut roh Allah atau justru roh setan, roh baik atau malah roh buruk. Pertanyaannya kemudian, lantas dari manakah kita bisa tahu pada posisi manakah dalam dualisme itu suatu agama baru berada? Jawabannya adalah dari dampak yang dihasilkan oleh agama tersebut dalam lingkungan kehidupan manusia yang nyata. Kalau sebuah agama baru lahir dengan menganjurkan umatnya untuk bunuh diri seraya membu- nuh orang banyak, atau meng- hendaki umat yang berbeda un- tuk dibinasakan - artinya agama ini membawa destruksi bagi manusia - maka agama baru ini harus kita tolak. Tetapi kalau se- buah agama baru itu malah ma- kin membuat semarak kegiatan yang mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, maka agama baru itu harus didukung. Jadi, yang perlu kita lihat dari agama baru itu adalah dari mana roh yang telah mengilhaminya itu berasal dan apa buahnya. Pohon mangga akan berbuah mangga yang baik kalau akarnya memang baik. Kalau dasar ini yang kita pakai dalam menyikapi kemunculan agama-agama baru, maka akan tidak ada lagi pemakaian dogma dan lain sebagainya untuk menyerang agama yang lain. Sebaliknya, yang akan lebih dikedepankan adalah pemakaian tolok ukur etika yang menyangkut perbuatan hidup di dalam masyarakat. Dari buahnya kita akan mengenal pohonnya. Pluralisme adalah suatu posisi, keyakinan, way of life, doktrin, ajaran, atau ideologi yang mengakui semua agama adalah agama-agama yang otentik, valid, benar, dan mempunyai nilai dan daya untuk mengubah watak manusia, berfungsi positif untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang utuh, yang disebut dengan keselamatan. Pengakuan bahwa semua agama adalah jalan keselamatan yang baik, yang berbeda- beda, yang dianugerahkan Tuhan, sehingga harus dihargai secara sama rata, tidak boleh ada yang dianggap nomor satu dan yang lainnya dianggap sekunder. Tegasnya, pluralisme menganggap bahwa masing-masing agama merupakan jalan keselamatan yang unik. 781
Membela Kebebasan Beragama Tetapi, menghasilkan buah yang baik juga pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh akar yang baik, melainkan juga oleh lingkungan, cara kita merawat dan lain sebagainya. Bahkan terkadang, yang tidak kalah esensial justru pada cara perawatannya; cara kita memberi pupuk dan bagaimana setiap hari kita memperlakukannya. Sampai sejauh ini, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme adalah penyokong utama tumbuh suburnya demokratisasi di manapun. Sebaliknya, ketiga gagasan tersebut bertentangan dengan keyakinan kaum fundamentalis, meski pluralitas adalah sebuah keniscayaan untuk Indonesia dengan keragaman budaya, bahasa, agama, etnis dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, meski keragaman dan persentuhan di antaranya sudah dilakukan bertahun-tahun, sampai sekarang masih tetap tumbuh benih-benih fundamentalisme, selalu muncul orang-orang yang tidak bisa mengiakan keberadaan orang lain di sekitarnya. Pertanyaan besarnya, format ideal seperti apakah untuk membangun hubungan dalam konteks Indonesia yang sangat plural ini? Menurut saya, hal itu bisa dilakukan melalui perawatan individu umat beragama. Saya kira tentu peran individu sangatlah besar dalam menen- tukan arah agama, meski yang lebih besar lagi adalah peran umat atau masyarakat. Saya tidak akan menjadi Kristen kalau lahir di Saudi Arabia atau tinggal dan besar di Al-Azhar. Artinya lingkungan sangatlah menentu- kan kita untuk menjadi si A atau si B. Namun demikian, lingkungan atau komunitas juga dapat berperan menjadi penopang pertumbuhan karakter individu yang makin sehat, atau sebaliknya juga dapat mengindok- trinasi individu sehingga si individu tidak dapat lagi melihat kemampuan pribadinya dan menyuarakan kepentingannya. Kepentingan pribadinya lebur ke dalam kepentingan komunitas. Hidupnya semata-mata hanya untuk komunitas, bukan untuk diri sendiri. Bagi saya, merawat atau memperhatikan kepentingan individu itu penting, sebagaimana memperhatikan doktrin dan etika komunitas juga penting. Sayangnya, praktik yang sering kita jumpai, dalam agama yang sangat komunal dengan pemimpinnya yang sangat kharismatis-totaliter, si individu seringkali kehilangan dirinya. Bahkan ada yang mau menyerahkan nyawa dirinya untuk sang pemimpin dan umatnya. Ada relasi yang sangat kuat antara individu dan komunitas dari sebuah umat beragama. 782
Ioanes Rakhmat Selanjutnya saya akan menyoroti persoalan kedua dari pertanyaan Anda. Pertanyaannya, bagi saya kira-kira, bagaimanakah cara agar Indonesia - yang dalam sejarahnya telah begitu banyak memperlihatkan diri sebagai sebuah komunitas besar yang ramah dan terbuka - masih bisa dipertahankan dan dari dalamnya fundamentalisme religius dapat dikikis? Jawaban saya, pertama, jangan biarkan ada warga negara kita yang masih terus bodoh. Harus ada pendidikan yang merata dan dilandasi oleh filosofi yang mencintai kehidupan dan sesama manusia, dari tingkat per- guruan tinggi sampai ke tingkat paling dasar. Pendidikan yang dijalankan haruslah pendidikan yang berwawasan ekumenis, pluralis, liberal, terbuka, toleran dan menghargai kemajemukan. Kedua, jangan biarkan banyak warga negara kita yang terus hidup miskin. Orang seringkali meng- analisa fundamentalisme keaga- maan itu hanya dengan mengana- lisa doktrin-doktrin agama saja, yang memang tidak boleh dilupa- kan, karena memang doktrin yang fundamentalis akan melahirkan orang yang fundamentalis. Tapi, selain doktrin, lingkungan kehi- dupan juga sebenarnya sangat berpengaruh. Banyak rakyat Indonesia yang masih hidup dalam ghetto-ghetto kemiskinan. Di lingkungan semacam ini, agama yang sebenarnya harus melawan kemiskinan, telah juga ikut melahirkan orang-orang yang fundamentalis, orang-orang yang sangat keras, yang anti terhadap umat agama-agama lain, yang ingin melihat dunia segera berakhir dalam bencana semesta apokaliptis di saat mana hanya kelompok mereka sendiri yang akan diangkat ke surga untuk menerima keselamatan kekal. Jadi, kemiskinan juga harus diatasi oleh kita bersama. Tujuan dari dialog sendiri adalah, pada level doktrinal, kita sama-sama tumbuh dan, pada level praktis, kita sama-sama bersatu mengatasi problem-problem kehidupan, seperti bencana alam, perang, kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dengan membangun kerjasama sosial, mengonsentrasikan sumberdaya yang ada, waktu, ketrampilan, dan ilmu agar masalah yang dihadapi dapat lebih efektif diatasi. Hal ini akan lebih mungkin berhasil dicapai kalau dilakukan bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Ketiga, yang harus kita pelihara dan kembangkan dalam rangka merawat pluralitas adalah tradisi-tradisi dan kearifan-kearifan lokal, yang 783
Membela Kebebasan Beragama mengajarkan dan mendidik orang untuk terbuka terhadap orang lain, untuk banyak menabur kasih dan kebajikan, untuk bersikap toleran, bersemangat gotong-royong, dan ramah. Nilai-nilai positif seperti ini jangan sampai terkalahkan oleh budaya global, yang sekarang menguasai hampir segala sektor kehidupan, yang pada dasarnya adalah budaya Barat. Keempat, membangun dialog, yang dikembangkan bukan hanya pada level para pemuka agama, tetapi dialog yang melibatkan umat-umat beragama pada aras grass root. Titik-tolaknya adalah dialog etika-sosial. Contohnya, ketika ada bencana alam, kita yang dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan dari aliran-aliran kepercayaan dan lain-lain, duduk bersama untuk mengatur langkah-langkah mengatasi problem-problem yang ditimbulkan bencana alam itu. Lalu dialog etika-sosial ini dapat dilanjutkan dengan dialog doktrinal, yang di dalamnya kita percakapkan doktrin-doktrin kita. Hal seperti ini yang masih belum dilakukan. Dari dulu, umumnya dialog-dialog hanya dilakukan oleh para pemuka agama- agama. Kini harus diperlebar dengan melibatkan warga. Setelah itu kita bisa masuk pada dialog spiritual - mari kita cerita, apa pengalaman kita masing-masing dengan yang ilahi. Dari sini mungkin akan dapat ditemukan bahwa ternyata umat yang lain juga mengalami kehadiran Allah seperti kita. Kalau kita telah tiba pada kesadaran seperti itu, penghinaan terhadap agama lain sebagai agama yang rendahan, yang tidak bertuhan, dan yang tidak bisa memberikan pengalaman rohani, akan terkikis pelan- pelan, diganti dengan pengakuan yang sama bahwa agama kita semua adalah agama-agama yang betul-betul di dalamnya Allah dapat dijumpai, yang di dalamnya betul-betul ada pengalaman iman dan pengalaman spiritual. Dialog pada level grass root inilah yang akan memperkokoh kohesi atau ikatan sosial sehingga umat-umat beragama tidak mudah dicerai-beraikan dan diadu-domba kalau ada orang yang ingin memperalat agama-agama untuk kepentingan politik yang sempit dan partisan. Dalam konteks ini, harus dicatat, yang tak kalah penting juga adalah peran perguruan-perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat dikatakan merupakan laboratorium eksperimentasi ilmu-ilmu baru untuk meng- hasilkan sintesis-sintesis baru atas berbagai ilmu dan teknologi, termasuk ilmu-ilmu keagamaan. Perguruan tinggi ini harus melahirkan pemikir- pemikir yang berwawasan lintas-agama, lintas-kultural, sekaligus lintas- ilmu. Tidak hanya pintar dalam soal-soal keagamaan, tetapi juga mengikuti 784
Ioanes Rakhmat perkembangan sains. Tidak saja berkutat dengan sains, tetapi juga peduli dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan keagamaan. Jika hal ini bisa kita hidupkan, maka kehidupan bernegara dan berbangsa yang dilatari pluralisme, sekularisme, dan liberalisme sangat mungkin untuk dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Saya mendukung ketiga hal ini. Dan bagi saya, kalau ketiga hal ini benar-benar dipraktikkan, bisa mendukung proses demokratisasi dan modernisasi, penghargaan terhadap HAM, pengembangan civil society, dan penghargaan atas hak-hak sipil dalam beragama. Wawancara dilakukan di Jakarta, 21 Mei 2007 785
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Jajat Burhanudin Jajat Burhanudin, Jajat Burhanudin, Jajat Burhanudin, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. Jajat Burhanudin, Jajat Burhanudin, Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ini menyelesaikan pendidikan S-1 di tempatnya kini mengajar. Sementara gelar MA dan Doktor ia peroleh di Universitas Leiden, Belanda. 786
Jajat Burhanudin Sebagai kekuatan etis, agama sulit dipisahkan secara tegas dari negara. Sebab agama turut andil sejak proses pembentukan negara ini. Tapi bukan berarti lahirnya kekuatan ideologi non-agama dalam konteks negara bangsa yang mampu mewakili sekaligus menjem- batani berbagai kepentingan primordial berbasis agama tidak bisa diupayakan. Civil society pun harus mendorong pemikiran dan perilaku politik yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang bukan sekadar partisipasi, tapi aturan-aturan yang merepre- sentasikan kepentingan pelbagai warga untuk menciptakan public good. Maka tidak mungkin membangun demokrasi dengan formalisasi syariah yang mengedepankan agenda Islamisme, sebab penguatan terhadap praktik dan nilai demokrasi ditentukan oleh banyak faktor seperti pendidikan, ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemikiran keagamaan yang progresif. 787
Membela Kebebasan Beragama Apa definisi sekularisme menurut Anda? Bagaimana tanggapan Anda dengan makin resistennya publik Indonesia terhadap sekularisme, terutama setelah difatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)? Definisi paling dasar dari kata sekularisme adalah pemisahan antara wilayah yang sakral dan profan, yang pada konteks kelembagaan berwujud pada pemisahan antara agama dan negara. Sekularisme itu sendiri merupa- kan hasil dari proses perkembangan sejarah yang sangat natural. Sehingga, dalam beberapa hal, sekularisme merupakan gejala alamiah yang tidak bisa dihindari. Sejarah umat manusia (Eropa) mencatat terjadinya diferen- siasi pekerjaan, sosial, dan kemudian runtuhnya dominasi institusi agama. Negara, dengan seperangkat institusi dan aturannya, menggantikan peran dogma-dogma agama. Sebagai sesuatu yang bersifat historis dan alamiah, tentunya, sangat wajar jika perkembangan serupa dalam beberapa hal berlangsung di negara-negara Muslim pada umumnya. Kenapa sekularisme dicitrakan negatif di Indonesia, ada dua penjelasan atas hal itu. Pertama, Islam memiliki doktrin dan sejarah yang berbeda dengan Barat menyangkut hubungan agama-negara, di mana ajaran Islam tidak mengenal pemisahan agama-negara. Perbedaan itu kemudian diperkuat, sebagai faktor kedua, oleh pengalaman sejarah yang menjadikan Islam dan Barat berada pada hubungan yang tidak baik (dislike relation- ship). Segala sesuatu yang berbau Barat akan berusaha ditolak atau ditan- dingi dengan konsep-konsep Islam. Ada usaha terus-menerus untuk menolak Barat. Jadi, menurut saya, meski tidak berdasar pada doktrin Islam, semangat untuk memisahkan agama dan negara dalam Islam pun tidak dapat dihindari. Karena agama memang tidak dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saya menyebut sekularisme dalam beberapa hal penting sebagai historical necessity atau bahasa Islam-nya sunnatullah. Perdebatan sekularisme di Indonesia telah setua usia negara ini. Sejak awal kelahirannya, para founding fathers berselisih paham soal identitas Indonesia sebagai negara sekular atau negara agama. Pro dan kontranya hingga kini tak kunjung usai. Dengan kondisi demikian, mungkinkah Indonesia menjadi negara yang sekular? 788
Jajat Burhanudin Itu sebenarnya menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk pribadi saya. Banyak negara Muslim yang mencontoh Barat untuk memisahkan secara tegas antara agama dan negara. Tetapi tidak semuanya berhasil. Turki misalnya, sejak awal abad ke-20 telah secara tegas melakukan pemisahan antara agama dan negara. Namun, hingga saat ini hasilnya tidak seperti yang terjadi di Barat. Kekuatan yang bertentangan dengan sekularisme kini justru mulai bangkit di Turki, seperti diwakili oleh partainya Erdogan. Di Indonesia hal serupa juga terjadi. Tumbuh kekuatan Islamis, baik di dalam maupun di luar parlemen, yang berusaha memaksakan agenda-agenda Islamisme ke dalam negara. Karena itu, mungkin ada baiknya kita mulai berpikir tentang sekularis- me di negara Muslim. Maksud saya, itu berwujud dalam format yang sesuai dengan kondisi kultural bangsa Indonesia. Satu hal yang pasti adalah pemisahan secara tegas antara agama dan negara tidak dapat diwujudkan di negara Muslim seperti Indonesia. Selain karena perbedaan doktrin dan sejarah, karakter nation-state negara-negara Muslim khususnya Indonesia juga berbeda. Sejak awal, Islam telah menjadi bagian inherent dari proses pembentukan negara (state formation) Indonesia. Dan hal itu antara lain berwujud pada tampilnya lembaga-lembaga agama yang bertindak seperti negara (state-like institutions), yang masuk ke dalam wilayah publik. Karena itu, di Indonesia, agama selalu dimungkinkan tampil ke ruang publik. Satu hal yang pasti adalah pemisahan secara tegas antara agama dan negara tidak dapat diwujudkan di negara Muslim seperti Indonesia. Selain karena perbedaan doktrin dan sejarah, karakter nation-state negara-negara Muslim khususnya Indonesia juga berbeda. Sejak awal, Islam telah menjadi bagian inherent dari proses pembentukan negara (state formation) Indonesia. Kondisi tersebut selanjutnya diperkuat keadaan negara yang tidak dapat memenuhi seluruh hak-hak masyarakat. Akibatnya, agama tampil dalam berbagai bentuknya untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan tampilnya agama ke ruang publik seringkali diiringi dengan pemaksaan untuk menjadikan ajaran agama mengatur wilayah-wilayah publik yang seharus- nya diatur oleh negara. Ini terjadi mulai dari dominasi penafsiran kebenaran, 789
Membela Kebebasan Beragama kekerasan atas nama agama, dan lain-lain yang polanya memaksakan penggunaan ajaran agama sebagai aturan pada domain publik. Karena itu, hemat saya, apa yang perlu dilakukan ke depan adalah upaya mendorong lahirnya kekuatan ideologi non-agama dalam konteks negara-bangsa, yang mewakili dan sekaligus menjembatani kepentingan- kepentingan primordialisme yang berbasis pada agama. Bersama dengan itu, kapasitas negara juga perlu diperkuat untuk meminimalisasi muncul- nya agama ke ranah publik. Kita sepakat bahwa sekularisasi adalah kebutuhan mutlak, tapi Indonesia tidak dapat menerapkan model sekularisasi seperti yang telah diterapkan di Prancis atau Turki. Contoh lain dapat disebutkan seperti Kanada yang menerapkan konsep sekularisasi secara lebih soft, apakah model seperti itu bisa ditiru di Indonesia? Ya, dan itu pula yang terpikir oleh saya saat berbicara tentang hubungan agama-negara di Indonesia. Kenyataan historis-sosiologis Indonesia mensyaratkan hubungan tersebut esksis. Hanya saja, masalahnya adalah bagaimana merumuskan pola hubungan tersebut. Di sini, apa yang dikemukakan almarhum Nurcholish Madjid sangat penting dipertim- bangkan, bahwa hubungan tersebut hanya bersifat etis, bukan institusional formal. Negara berjalan dengan aturan dan agenda pemerintahannya; agama tampil sebagai kekuatan etika. Hal tersebut perlu ditekankan, kendati membangun pola hubungan agama-negara seperti itu secara konsisten bukan hal mudah. Dan salah satu sumber masalahnya, tentu selain faktor-faktor struktural yang sudah saya singgung, adalah mentalitas budaya bangsa Indonesia, termasuk elit- elit agama, belum sepenuhnya mendefinisikan diri mereka sebagai warga bangsa (citizen), tapi lebih sebagai umat yang seolah-olah terpisah dari negara. Survey Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) beberapa waktu lalu membuktikkan hal di atas. Misalnya, agama lebih dominan sebagai identity marker dibanding kebangsaan. Mereka menjadikan agama sebagai perumusan identitas pertama, yang jauh lebih kuat ketimbang bangsa. Dan hal ini membawa implikasi serius pada perilaku, pemikiran, dan sikap politik mereka. Maka, kini wajar saja ketika ruang partisipasi 790
Jajat Burhanudin yang tersedia semakin besar, mereka hadir dengan embel-embel yang bersifat primordialistik. Casanova mengajukan ide deprivatisasi agama: menampilkan agama di ruang publik tetapi dengan cara yang tidak formalistik, lebih santun. Problemnya, di Indonesia kesempatan seperti itu, ditambah lagi demokrasi yang memung- kinkan semua golongan dan etnis tampil ke ruang publik, rupanya dimanfaat- kan secara berlebihan oleh golongan Islam tertentu untuk memberlakukan syariat Islam secara formal. Bahkan kelompok pengusungnya mengklaim kalau penerapan tersebut sesuai mekanisme demokratis, seperti perda syariat Islam di berbagai daerah. Menanggapi hal tersebut, bagaimana seharusnya mem- publikkan Islam di Indonesia? Bagaimana negara harus bersikap melalui konstitusi yang ada? Meski tidak berdasar pada doktrin Itulah yang tadi saya kemu- kakan, bahwa membagun wajah agama yang soft, yakni sebagai kekuatan etis, bukan perkara mudah dan mensyaratkan banyak faktor. Godaan untuk memaksa- kan agama ke ranah publik sangat besar di Indonesia, khususnya oleh elit-elit agama. Maka, ketika kran keterbukaan dibuka, proses partisipasi politik segera dibarengi dengan menguatnya kekuatan-kekuatan primordialisme yang berbasis pada agama (Islam). Diperparah dengan kondisi sosial-politik dan ekonomi yang tidak menentu, wajar kalau kemudian melahirkan sejumlah problem bagi toleransi dan pluralisme. Karena itu potensi konflik pun sangat kuat. Islam, semangat untuk memisahkan agama dan negara dalam Islam pun tidak dapat dihindari. Karena agama memang tidak dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut saya, untuk membangun hubungan antara agama dan negara yang harmonis, faktor-faktor yang bersifat kenegaraan sangat penting dipertimbangkan, selain sikap dan perilaku keagamaan yang santun, tentunya. Pertama, ia mensyaratkan negara mampu untuk secara konsisten melakukan penetrasi (melalui berbagai kebijakannya yang menyangkut public services) ke wilayah publik. Misalnya, jika menyangkut hak masya- rakat maka negara harus melindungi sebaik-baiknya, jangan kemudian merasa sungkan karena alasan agama. Kedua, elit keagamaan kita, saya 791
Membela Kebebasan Beragama kira, masih mempunyai problem dalam hal berperilaku sebagai warga negara (citizen) yang sesungguhnya. Ini berhubungan dengan faktor pendidikan dan ekonomi. Memisahkan agama dan negara secara tegas memang sulit diimple- mentasikan, setidaknya hingga saat ini. Harus diakui, agama memang bisa tampil dalam wajah yang soft. Namun pertanyaannya kemudian sejauh mana hal itu bisa bertahan? Awalnya bisa soft, tapi suatu saat, ketika telah menjadi kekuatan yang besar, kelompok-kelompok agama tertentu bisa tampil keras (hard). Mereka akan memaksakan ajaran agama mereka ke domain publik. Karena itu, menurut saya, menerima begitu saja tesis itu (tesis Casanova) sama dengan bermain api. Suatu saat pasti akan bermasalah, karena negara kita tidak sekuat negara lain, ditambah dengan problem public services yang tidak berjalan. Selama negara seperti ini, maka teori-teori seperti itu potensial dan berbahaya mengubah yang soft menjadi hard, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Karenanya, pada konteks Indonesia, sekularisme lebih tepat diartikan sebagai usaha terus-menerus dan konsisten untuk membatasi peran agama agar tidak memasuki wilayah publik, seraya memperkuat kapasitas negara untuk bisa memerintah sebagaimana layaknya sebuah negara-bangsa modern. Jika agama sulit dikendalikan oleh pemerintah, peran apakah yang bisa dilakukan agama bagi masyarakat di era modern yang jelas-jelas membu- tuhkan sekularisasi? Menurut saya agama cukup menjadi urusan individu. Sesuatu yang bersifat publik harus diatur oleh aturan formal negara, bukan aturan agama. Tentu saja, praktiknya tidak semudah itu. Penganut agama di sini memiliki semangat tinggi untuk menjadikan ajaran keagamaan sebagai regulasi yang mengatur wilayah publik. Saya pernah berdialog dengan Pengurus Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan. Dia menga- takan: "Coba buktikan aturan mana dari sebuah agama yang melarang kejahatan dan minuman beralkohol, semua agama pasti melarangnya, kemudian mengapa perda syariah menjadi masalah?" Bagi saya, yang menjadi persoalan bukan aturan-aturannya semata, tapi paradigma pemikiran di balik itu. Yaitu paradigma untuk menjadikan 792
Jajat Burhanudin agama atau Islam masuk ke wilayah publik, meskipun beberapa aturannya tampak bersifat manusiawi seperti melarang perzinaan. Soal mengatur perzianaan, kita bisa belajar dari banyak negara. Tidak sedikit kota di negara maju memberlakukan aturan yang melarang prostitusi liar di jalanan, tapi disediakan tempat prostitusi yang legal (lokalisasi). Berbeda dengan di Indonesia, larangan diberlakukan untuk menghapus sama sekali praktik tersebut. Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Jadi, di balik aturan-aturan bernuansa syariah itu terdapat konsep- konsep keagamaan yang menyertainya. Dan ini membuktikkan bahwa sekali mereka (kelompok Islamis) diberi ruang, mereka cenderung nengedepankan agenda-agenda Islamismenya. Maka wajar jika agama lain juga punya hasrat yang sama, seperti yang terjadi di Ma- nokwari, yang memunculkan Perda Injil. Yang perlu dilakukan ke depan adalah upaya mendorong lahirnya kekuatan ideologi non-agama dalam konteks negara-bangsa, yang mewakili dan sekaligus menjembatani kepentingan- kepentingan primordialisme yang Ditambah lagi, perangkat hukumnya yang belum tentu siap. Bagaimana jika di daerah yang menerapkan perda syariah ter- dapat korban yang diperlakukan tidak adil, seperti seorang guru yang ditangkap aparat karena keluar malam tanpa muhrim. Ke mana dia harus mengadukannya, ada atau tidak pengadilan tinggi yang mengurusinya? Saya lihat semua itu belum siap. Tapi ironisnya, belum juga kita luruskan perangkat hukumnya, kita malah langsung masuk mendesakkan perda-perda bernuansa syariah. berbasis pada agama. Bersama dengan itu, kapasitas negara juga perlu diperkuat untuk meminimalisasi. Jadi, di balik itu, menurut saya, faktor formalisme agama jauh sangat dominan ketimbang keinginan untuk mengatur dan menciptakan kehidupan publik secara lebih baik. Untuk itu, sekali lagi, pemerintah seharusnya konsisten memisahkan antara wilayah agama dan negara. Yang kini terjadi justru sebaliknya, yakni munculnya inkonsistensi negara. Contoh lainnya dapat dilihat pada kasus Ahmadiyah. Ketika mereka diserang oleh kelompok tertentu, pemerintah malah diam saja. Padahal, itu jelas-jelas tindak kejahatan yang tidak bisa dibiarkan. 793
Membela Kebebasan Beragama Seperti halnya sekularisme, liberalisme dari awal memiliki image pejoratif di Indonesia. Liberalisme sering dikaitkan dengan kolonialisme, karena pada saat Belanda menjajah Indonesia, partai yang berkuasa di negeri Kincir Angin itu Partai Liberal. Pun liberalisme yang hadir sekarang, termasuk yang lebih mengambil bentuk pemikiran atau penafsiran keagamaan, dipandang sebagai perpanjangan tangan kolonialisme dan imperialisme. Hal ini diperparah oleh MUI yang memfatwa haram liberalisme. Menurut Anda, bagaimana seharusnya liberalisme dimaknai di Indonesia? Muslim Indonesia (kaum santri) memiliki sikap mental yang selalu mencurigai segala sesuatu yang berasal dari Barat. Itu tidak terjadi hanya pada liberalisme, yang paling kuat justru terhadap sekularisme. Hal ini berhubungan dengan perdebatan tentang hubungan agama dan negara sejak awal Indonesia berdiri sebagai sebuah negara-bangsa. Karena itu, istilah sekularisme seolah memiliki akibat dan citra yang sangat negatif. Liberalisme menjadi isu besar baru belakangan ini saja. Resistensi ter- hadapnya, menurut saya, juga bisa dipahami dalam kerangka historis di mana terdapat hubungan yang tidak begitu baik antara Islam dan dunia Barat. Dan bagi orang-orang seperti MUI yang konservatif, sangat mungkin mengambil kesimpulan seperti itu. Apalagi MUI adalah institusi semi negara, yang merasa diri sebagai institusi yang paling otoritatif untuk membicarakan masalah agama di Indonesia. Bagi saya sendiri, pengharaman liberalisme oleh MUI merupakan kesalahan fatal. Apa yang dilakukan MUI untuk campur tangan dalam mengurusi bahkan memberikan fatwa terhadap gerakan pemikiran yang berbeda dengan mainstream adalah "penyakit". Ironisnya, ormas lain seperi Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah mulai gerah dengan istilah liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Hasyim Muzadi, misalnya, ingin membuat semacam pakem bagi Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah. Hal ini dia kemuka- kan karena sekarang sudah banyak orang yang menggunakan NU untuk kepentingan yang sama sekali tidak nahdlîyîn. Lebih ironis lagi, hal itu kemudian dipolitisasi. Ketika Harlah NU, beberapa waktu lalu, banyak spanduk dari Partai Politik berbasis NU yang berisi seputar penolakan terhadap liberalisme. Liberalisme diidentikkan dengan 794
Jajat Burhanudin terorisme sebagai ideologi yang harus ditolak oleh warga Nahdlîyîn. Bagai- mana komentar Anda? Memang, ternyata bukan hanya MUI, bahkan di NU kekuatan- kekuatan seperti itu (conservative Islam) mulai muncul. Kekuatan untuk melarang pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan mainstream, termasuk NU. Terus terang saya kaget, sebab kalau ormas seperti NU saja sudah membuat pakem seperti itu, sangat mungkin kalau kemudian akan semakin banyak yang akan diharamkan di Indonesia. Segala sesuatu yang berbeda dengan NU akan dengan mudah ditafsirkan sebagai sesat dan terlarang. Itu adalah tanda kalau kekuatan-kekuatan konservatif mulai berkembang di kalangan NU, bahkan di Indonesia secara umum. Pada konteks Indonesia, sekularisme lebih tepat diartikan sebagai usaha terus-menerus dan konsisten untuk membatasi peran agama agar tidak memasuki wilayah publik, seraya memperkuat kapasitas negara untuk bisa memerintah sebagaimana Ketika Indonesia masih dalam jajahan Belanda, pemerintah kolonial membagi Indonesia ke dalam beberapa etnis. Bule yang Eropa-Kristen, Pribumi yang Jawa-Islam, kemudian Cina-Konghucu. Pengelompokan itu menyebabkan segregasi. Apakah itu berimplikasi terhadap lambatnya konsolidasi demokrasi dan kondisi hubungan antaragama dan keyakinan sekarang? layaknya sebuah negara- bangsa modern. Menurut saya, bukan itu yang paling berimplikasi kuat. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa seperti halnya Orde Baru, Islam kultural diperbolehkan berkembang pada masa rezim kolonial. Contohnya, Ibadah Haji tidak dilarang. Tetapi sekali Islam masuk ke wilayah politik, dia akan dihantam habis-habisan. Karena itu, setiap gerakan kaum Muslim yang melawan pemerintah kolonial, diberantas terus-menerus. Kebijakan soal pemilahan masyarakat seperti yang Anda katakan tentu berpengaruh, tapi bukan pada poin penolakan terhadap liberalisme. Yang punya pengaruh pada konteks sekarang ini adalah satu proses historis di 795
Membela Kebebasan Beragama masa kolonial yang menjadikan elit agama, terutama kaum santri, keluar dari arena politik atau domain kolonialisme, dan kemudian berdiri sendiri sebagai satu kelompok masyarakat dengan ciri khas yang berbeda dengan priyayi yang didukung pihak kolonial. Dalam kondisi demikian, kaum santri justru menjadi terkonsolidasi sedemikian rupa di pesantren. Mereka mempunyai tradisi yang berbeda, pakaian yang berbeda, dan bacaan kitab yang berbeda dengan kaum priyayi. Kaum priyayi menulis dan membaca menggunakan huruf Latin sebagaimana kolonial, sementara kaum santri tetap menggunakan huruf Arab. Dari sini, kemudian pola pikir yang dimiliki oleh keduanya pun berbeda. Artinya, terdapat identity marker yang kemudian mengalami konsolidasi luar biasa di dunia santri, di luar kaum priyayi yang ter- akomodasi oleh rezim kolonial, dan juga kaum abangan. Menurut saya, kebijakan kolonial semacam itulah yang tetap berpengaruh hingga ke masa sekarang ini. Maksud saya, berpengaruh pada kehidupan sebagaimana terlihat pada munculnya sikap elit keagamaan yang jauh dari sikap-sikap seorang warga negara. Toleransi menjadi sesuatu yang problematis. Segala sesuatu yang berbau negara dicurigai, karena mereka lama berada di luar kehidupan negara. Menurut saya, itulah yang sekarang menjadi permasalahan ketika kita membicarakan demokrasi. Yaitu rendahnya kepercayaan elit agama dan masyarakat terhadap negara. Dan golongan seperti itu memiliki jumlah yang cukup banyak. Belum lagi masalah munculnya persaingan elit yang dalam beberapa hal membuat mereka kurang toleran satu sama lain. Kebijakan kolonial Belanda yang menghancurkan kerajaaan Islam berikut institusi keagamaan di dalamnya - kecuali Surakarta dan Yogya- karta - memberi ruang lebar bagi tampilnya informal leaders (ulama) sebagai kekuatan non-negara yang terlibat tidak hanya dalam masalah agama, tetapi juga regulasi sosial-politik masyarakat. Inilah akar historis dari apa yang saya sebut sebagai state-like institution. Di satu sisi, proses historis di atas membuat kita memiliki apa yang disebut sebagai Islam-based civil society, artinya Islam sebagai kekuatan non-negara yang berpengaruh, seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Namun, di sisi lain, masih tetap menyimpan problem seperti toleransi dan trust terhadap negara. Itulah yang menurut saya warisan kolonialisme yang masih berdampak hingga saat ini. 796
Jajat Burhanudin Benar bahwa ormas-ormas Islam merupakan kekuatan non-negara (civil society), tetapi pada saat yang sama, kita juga harus bertanya sejauh mana mereka punya sikap, pemikiran, dan perilaku politik yang mendukung nilai- nilai demokrasi. Karena, kalau kita tanya kepada kiyai tentang demokrasi, mereka dengan mudah menjawab setuju seraya menampilkan sejum- lah dalil yang berbasis pada khaza- nah Islam (kitab kuning). Tapi ketika ditanya soal hidup bersama dengan hak sosial-politik dan ber- agama yang setara dengan kelom- pok-kelompok lain, yang berbeda, jawabannya beranekaragam. Mi- salnya, sikap kelompok tertentu dalam NU yang anti-Muhamma- diyah tetap kuat dan banyak, begitu juga sebaliknya. Coba perhatikan kasus yang terjadi di Jawa Timur, Pilkada yang diselenggarakan di sana dinilai sangat problematis. Karena itu Hasyim Muzadi menyarankan agar Pilkada dihapuskan saja. Itu mengindikasikan bahwa elit agama sesungguhnya belum siap berdemokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Benar bahwa ormas-ormas Islam merupakan kekuatan non-negara (civil society), tetapi pada saat yang sama, kita juga harus bertanya sejauh mana mereka punya sikap, pemikiran, dan perilaku politik yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Demokratisasi di negara yang pernah dijajah Belanda berbeda dengan negara- negara yang sebelumnya dijajah Inggris. India, misalnya, adalah negara yang tingkat perkembangan demokrasinya sangat cepat, meskipun dengan kondisi perekonomian yang rendah. Sementara demokrasi Indonesia hingga kini masih tertatih. Apa yang sebenarnya paling mempengaruhi fakta ini? Meskipun kolonialisme memang berpengaruh, masalah demokrasi bukan ditentukan oleh apakah suatu negara dijajah oleh Belanda, Inggris atau negara manapun. Demokrasi ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari pendidikan, kehidupan ekonomi-politik, penegakan hukum, dan pemikiran keagamaan yang berpihak pada penguatan nilai-nilai dan praktik- praktik demokrasi. Dalam konteks liberalisme politik, apakah kehadiran parta-partai berasaskan agama, seperti yang marak sejak 1998, bisa dibenarkan? 797
Membela Kebebasan Beragama Saya tidak memiliki kapasitas untuk menentukan itu benar atau tidak. Yang jelas, mereka memiliki hak untuk menyatakan aspirasi politiknya. Tetapi sejauh mana itu akan terus eksis, semuanya ditentukan oleh evaluasi rakyat melalui Pemilu. Dalam beberapa kasus, sebenarnya sudah terbukti bahwa partai Islam tidak pernah menang dalam pemilihan umum. Hasil survey PPIM selalu menunjukkan bahwa masyarakat tidak begitu antusias untuk mendukung partai politik berideologi Islam. Semakin rasional dan modern sebuah masyarakat, bisa dipastikan kalau partai-partai seperti itu dengan sendirinya menjadi semakin tidak diminati. Apakah hal yang sama juga akan terjadi pada implementasi syariat Islam, di mana masyarakat tidak lagi tertarik terhadapnya? Lantas, adakah persamaan dan perbedaan antara munculnya gerakan-gerakan Islam dalam melawan kolonialisme dengan gerakan Islam sekarang yang mengusung formalisasi syariat Islam? Isu syariat Islam pada saatnya kelak hanya sedikit pengusungnya. Benar, keduanya sama-sama menjadikan Islam sebagai simbol dari kehidupan politik yang mereka inginkan. Pada konteks penjajahan, ideologi yang paling mungkin dijadikan alat resistensi terhadap kolonialisme adalah Islam. Makanya, semua perjuangan ketika itu dilakukan melalui tema- tema keagamaan. Islam memiliki konsep kâfir. Orang non-Muslim, penjajah, dianggap sebagai orang Kafir yang halal darahnya. Dari sini, ada semacam kekuatan ideologis bagi Islam untuk tampil sebagai kekuatan alternatif berhadapan dengan kolonialisme. Dan itu sangat efektif, terutama bagi masyarakat pedesaan (rural), untuk dijadikan alat mobilisasi massa. Pada 1950-an juga ada sebagian kalangan yang memaksakan Islam untuk dijadikan dasar negara. Jadi, pengalaman kolonialisme telah meletakkan satu landasan kuat bagi tampilnya Islam yang sarat dengan dimensi politik (anti-kolonial) dan karenanya ulama terlibat sangat intensif dalam masalah-masalah politik (political engagement). Di atas itu semua, pembentukan nation-state Indo- nesia memperkuat kecenderungan tersebut. Perlu saya jelaskan, pemben- tukan nation-state Indonesia berbeda dengan Barat. Jika di Barat terlebih dahulu terbentuk nation baru kemudian state, di Indonesia sebaliknya, 798
Jajat Burhanudin state dulu baru kemudian nation. Maka perdebatan yang muncul di Indo- nesia adalah seputar bentuk dan ideologi negara. Karena itu, perdebatan soal agama, dalam hal ini ide pembentukan negara Islam, menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Benarlah pernyataan Douglas E. Ramage dari The Asia Foundation (TAF) bahwa Indonesia adalah negara yang paling produktif melahirkan ideologi- ideologi tentang negara pada saat itu. Dan perdebatan itu hingga kini belum selesai, sejalan dengan pembentukan Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa modern yang masih dalam proses, belum usai. Perda syariah yang diberlakukan di beberapa daerah, menurut para peng- usungnya, sudah dijalankan melalui prosedur demokrasi. Benarkah seperti itu? Bagi saya, apa yang telah mereka lakukan itu bukanlah sesuatu yang dapat disebut demokrasi. Mereka sendiri tahu bahwa yang diusungnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Se- jatinya demokrasi tidaklah seperti itu. Demokrasi tidak sekadar partisipasi, melainkan suatu pe- mikiran tentang bagaimana kehi- dupan negara ini dibangun ber- dasarkan aturan-aturan yang me- representasikan kepentingan ba- nyak orang dan untuk mencipta- kan kebaikan bersama (public good). Oleh karena itu, yang telah dilakukan oleh para pengusung perda syariah, bagi saya, hanyalah klaim dan alasan yang mengada-ada. Menurut saya, tidak mungkin membangun demokrasi dengan formalisasi syariah. Sebab, syariah seharusnya tidak dijadikan hukum positif untuk mengatur seluruh warga negara yang beragam. Pengharaman liberalisme oleh MUI merupakan kesalahan fatal. Apa yang dilakukan MUI untuk campur tangan dalam mengurusi bahkan memberikan fatwa terhadap gerakan pemikiran yang berbeda dengan mainstream adalah "penyakit". Pancasila dan UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak dan kebebasan individu dalam beragama dan berkeyakinan. Namun, jaminan konstitusi terhadap kedaulatan individu disalahgunakan oleh kepentingan kelompok agama tertentu untuk menunutut haknya dalam mengimplementasikan 799
Membela Kebebasan Beragama syariah yang menurutnya paling sempurna, dengan mengorbankan hak individu lainnya, seperti minoritas agama dan kepercayaan. Benar, negara telah menjamin civil rights dan religious rights yang dimiliki oleh setiap individu. Hanya memang masih banyak terdapat penyimpangan yang sebagiannya justru dilakukan oleh negara. Beberapa waktu lalu saya menerima laporan dari Setara, LSM yang memantau kehi- dupan beragama di Indonesia, yang menyatakan bahwa negara merupakan faktor yang cukup besar dalam melakukan pelanggaran terhadap hak sipil dan hak beragama. Dengan kejadian ini tidak bisa disimpulkan bahwa undang-undang kita salah. Kesalahan itu lebih terdapat pada praktik pemegang wewenang, seperti MUI, yang telah mengeluarkan fatwa peng- haraman keyakinan beragama. Tapi undang-undang kita hanya mengakui enam agama yang jelas-jelas merupakan bentuk pembatasan keyakinan dan bertentangan dengan religious rights. Menurut saya, kita memang membutuhkan suatu pemikiran ulang tentang kehidupan keberagamaan. Pembatasan enam agama yang diakui negara jelas menjadi masalah. Tetapi tidak ada campur tangan negara sama sekali di dalamnya juga tidak mungkin. Namun demikian, campur tangan negara yang diberikan seharusnya tidak bergerak pada kerangka keagamaan formal. Harus dibedakan secara tegas kapan negara bisa melakukan intervensi dan kapan tidak. Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan, meski manifestasinya bisa saja terlihat tidak lagi beroperasi. Negara tidak bisa melarang seseorang karena menganut keyakinan tertentu, tapi intervensi negara dilakukan manakala melarang orang atau kelompok yang berkeyakinan tertentu yang melakukan perbuatan tidak toleran dengan merusak kehidupan yang lain. Jadi, menurut saya, negara tidak bisa melarang Ahmadiyah, kecuali jika mereka malakukan kekerasan dan tindak kriminal. Demikianpun negara tidak bisa melarang pemikiran yang fundamentalis, karena itu hak mereka. Tetapi, ketika pendapat mereka sudah berubah bentuk menjadi penyerangan terhadap minoritas, misalnya, negara harus mengambil tindakan. 800
Jajat Burhanudin Pluralitas Indonesia seringkali menimbulkan masalah, bukan menjadikan kehi- dupan lebih indah. Bentrok antaragama, antarpaham teologi, dan antaretnis kerap terjadi di Indonesia. Dari situ, kita tahu bahwa penting mendorong pluralisme. Pertanyannya, bagaimana seharusnya pluralisme dipahami? Di dunia modern seperti sekarang, menurut saya, pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Keanekaragaman agama, etnis, sosial, dan politik sama sekali tidak bisa dihindari. Pada konteks Indonesia sendiri, pluralisme menjadi keniscayaan historis dan sosiologis. Apa yang tidak beragam di Indonesia? Semuanya beragam. Melarang pluralisme adalah tindakan yang bertentangan dengan kecenderungan dan fakta historis yang ada di Indonesia. Itu berarti memaksakan sesuatu yang sesungguhnya tidak punya basis yang baik dalam kehidupan sosial maupun agama. Lagi-lagi, karena MUI memaknai pluralis- me sebagai sesuatu yang berbeda, akibatnya seperti yang sekarang terjadi. Menurut saya, itu adalah kesalahan MUI yang sangat fatal. Definisi bisa dibuat ber- macam-macam. Itu terjadi karena mereka (MUI) memang mem- punyai niat negatif yang didasari oleh semangat fundamentalisme untuk mengatur urusan-urusan keagamaan. MUI tidak hanya melakukan kesalahan interpretasi, tapi motif di belakngnya juga bermasalah. MUI, sebagai institusi semi negara, tidak sadar bahwa fatwa yang dikeluarkannya akan mempunyai implikasi sosiologis yang luar biasa besar. Dia tidak tahu bahwa ada sekelompok masyarakat yang menunggu fatwa itu. Jadi, MUI tidak mempunyai bacaan sosiologis yang benar terhadap kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia. Lebih dari itu, fatwa yang dibuat hanya mewakili kelompok kepentingan tertentu. Hasil survey PPIM selalu menunjukkan bahwa masyarakat tidak begitu antusias untuk mendukung partai politik berideologi Islam. Semakin rasional dan modern sebuah masyarakat, bisa dipastikan kalau partai-partai seperti itu dengan sendirinya menjadi semakin tidak diminati. Bagaimana menerangkan ke publik bahwa pluralisme bukanlah sinkretisme dan relativisme, sebagaimana dimaknai oleh MUI? 801
Membela Kebebasan Beragama Bagi saya, pluralisme adalah suatu sikap atau tindakan yang mengakui keragaman agama, etnis, sosial, dan sebagainya. Pluralisme adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak politik dan sosial yang sama. Kalangan fundamentalis cenderung menilai negatif pluralisme, karena berpandangan bahwa pluralisme meniscayakan tidak adanya the ultimate truth pada agama. Kalau seseorang beragama Islam maka harus mengakui bahwa Islam adalah yang paling benar, yang lain salah. Bagaimana ko- mentar Anda? Menurut saya, tidak ada kebenaran mutlak, termasuk dalam agama. Bagaimana memaksakan the ultimate truth, dengan menganggap salah lainnya, sementara masing-masing agama mempunyai konsep yang berbeda-beda? Belum lagi kelompok-kelompok lain yang menganut politeisme, animisme, dan lainnya. Di antara mereka pasti akan berbeda. Hanya saja kaum fundamentalis tidak tahu kalau sebenarnya terdapat beberapa item sangat mendasar yang sama pada semua agama. Yang dimaksud the ultimate truth oleh mereka adalah Islam dalam versi mereka. Semua orang harus mengakui bahwa Islam adalah sesuatu yang benar. Padahal dalam Islam sendiri terdapat beragam tafsir. Dan perdebatan mengenai hal itu sendiri sudah berjalan dengan sangat panjang. Yang kacau dan tidak bisa dibenarkan adalah tindakan memaksakan the ultimate truth tertentu sebagai kebenaran absolut terhadap orang lain yang berpandangan berbeda. Persis pada titik itu, dengan keyakinan bahwa Islam memiliki the ultimate truth, akhirnya membuat beberapa kelompok Islam memaksakan monisme beragama. Bagi kelompok ini, tidak ada keragaman atau hanya ada satu kebenaran dalam Islam. Kalau al-Quran mengatakan perangi orang kafir, maka orang kafir berarti musuh. Tidak bisa ada penafsiran lain. Dalam konteks demikian, harus seperti apakah upaya mendakwahkan ulang Islam yang toleran dan pluralis? Menurut saya, memperkuat pluralisme merupakan agenda yang mendesak untuk dilakukan. Tentu terdapat beberapa cara untuk itu. Per- tama, intensifnya kampanye publik tentang pluralisme pada semua lapisan 802
Jajat Burhanudin masyarakat. Mendakwahkan pluralisme untuk masyarakat bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang terpenting dilakukan adalah menciptakan sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat bridging, yaitu kegiatan- kegiatan yang membawa mereka pada kehidupan berdampingan dengan kelompok lain, baik agama, etnis, maupun budaya dan sebagainya. Semakin mereka terbiasa dengan keragaman akan semakin kuat pula pluralisme di antaranya. Selanjutnya, faktor pendi- dikan. Saya kira sudah waktunya kita mengevaluasi kembali sejauh mana pendidikan kita telah meng- ajarkan nilai-nilai pluralisme. Apakah nilai-nilai itu sudah teraplikasikan dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, baik itu lembaga pendidikan umum maupun Islam atau agama lain. Jangan-jangan, guru agamanya malah mengajarkan untuk tidak menghargai keyakinan keagamaan lain yang berbeda. Demokrasi tidak sekadar partisipasi, melainkan suatu pemikiran tentang bagaimana kehidupan negara ini dibangun berdasarkan aturan-aturan yang merepresentasikan kepentingan banyak orang dan untuk menciptakan kebaikan bersama (public good). Katolik memiliki basis pluralisme pada doktrin ada keselamatan di luar gereja, yang diterbitkan setelah Konsili Vatikan II. Islam yang notabene agama rahmatan li al-'âlamîn juga memilikinya, salah satunya, dalam konsep lakum dînukum waliya dîn. Konsep ini, oleh beberapa kalangan, dipandang masih bergerak sebatas coexixtence: kita adalah umat beragama yang berbeda-beda, karenanya harus saling menghormati. Pluralisme sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu, melainkan harus proexistence dengan melakukan pembelaan, advokasi terhadap agama lain dan kaum minoritas yang terzalimi. Adakah landasan Islam yang kokoh dalam pluralisme? Saya kira ada. Muslim Indonesia sudah lama terbiasa untuk menerima kehadiran keyakinan yang lain selain Islam. Pada konteks Jawa dulu, orang tidak beragama juga tidak dilarang. Jadi itu bukan sesuatu yang ahistoris. Orang abangan yang cenderung percaya pada sesuatu yang non-keagamaan, pada saat yang sama tetap mengaku sebagai Muslim. Sebenarnya masyarakat kita sudah banyak mengakui kebenaran yang lain. Atau kira-kira tidak 803
Membela Kebebasan Beragama mengkonfrontir dua keyakinan yang bertenatangan antara yang berbasis pada kehidupan tradisional dan yang berdasar agama. Dari situ, saya katakan bahwa kebebasan beragama pada konteks Jawa sangat memungkinkan, karena sebelum Islam datang Jawa sudah established sebagai sebuah peradaban. Lain dengan Melayu. Melayu merumuskan diri kemelayuannya berbarengan dengan Islam. Di sini tampak bahwa hubungan antara agama dan adat sangat kental. Orde Baru men-setting sebuah tatanan pluralisme di Indonesia melalui konsep SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Padahal konsep ini dihadirkan lebih sebagai segregasi antaragama, sama sekali tidak konstruktif untuk pluralisme secara menyeluruh. Tak aneh kalau kemudian banyak yang mengatakan bahwa justru dari situlah keruntuhan pluralisme Indonesia dimulai. Bagaimana analisis Anda? Menurut saya SARA merupakan bagian dari politik Islam Orba. Konsep awalnya berusaha ingin menyatukan semua hal. Mungkin strategi seperti inilah yang pada saat itu dibutuhkan oleh negara. Dalam beberapa hal saya bisa memahami itu. Namun, seharusnya negara mengakui semua keberadaan agama dan kepaercayaan lainnya, tidak hanya sebagian saja. Seharusnya Orba juga memberikan tempat untuk unsur-unsur lokal (local wisdom), bukan malah memarginalisasikannya. Local wisdom sebenarnya mempunyai banyak sekali pemikiran dan kebijaksanaan yang dapat mendukung pluralitas, sayang tidak digunakan betul. Inilah sumber masalah yang terdapat pada konsep SARA Orba. Apakah benar SARA pada saat itu memang dibutuhkan? Ya, sayangnya itu dipraktikkan dengan kebablasan. Awalnya Orba hanya ingin menguasai kehidupan partai politik, tapi kemudian meluas sehingga ideologi-ideologi pun dilarang. Tidak hanya itu, pembatasan yang dilakukan kemudian merambah ke semua aspek, termasuk agama. Karena kekuatan agama di negara ini begitu sentral, maka konsep SARA Orba kemudian memperoleh reaksi balik berupa kekuatan antinegara. Muncullah ideologi pembangkangan masyarakat. Gerakan counter ini memiliki eskalasi yang luar biasa besar. Dari sini Orba sadar dan begitu 804
Jajat Burhanudin tahu bahwa pembangkangan berlatar agama merupakan kekuatan yang dahsyat, karenanya kegiatan-kegiatan serupa kemudian dilarang secara tegas. Usaha Orba ini memang kemudian menciptakan keamanan, meskipun lebih tepat kalau disebut keamanan semu. Karena setelah pelarangan itu kemudian tidak ada suatu proses partisipasi masyarakat yang lebih baik. Inilah yang saya bilang kebablasan. Jadi, menurut Anda kemunculan perda-perda syariat Islam merupakan bagian dari reaksi pengekspresian kebebasan yang baru didapat setelah tumbangnya Orba (euforia). Selain euforia sesaat, apa lagi yang bisa Anda lihat dari munculnya perda syariah? Beberapa kasus memang lain. Aceh, misalnya, tidak bisa dipahami sebagai ekspresi sesaat seperti itu. Aceh punya pengalaman yang panjang soal penerapan syariah, atau minimal orang Aceh mengklaim bahwa syariat Islam pernah diberlakukan pada masa kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Ada semacam living tradition yang terus-menerus dikembangkan masyarakat Aceh; syariah adalah sesuatu yang harus diterapkan di Aceh. Sementara selain Aceh, saya kira banyak faktor yang bisa menjelaskannya, bisa saja faktor euforia politik seperti yang Anda sebutkan tadi. Negara tidak bisa melarang seseorang karena menganut keyakinan tertentu, tapi intervensi negara dilakukan manakala melarang orang atau kelompok yang berkeyakinan tertentu yang melakukan perbuatan tidak toleran dengan merusak kehidupan yang lain. Formalisasi syariat Islam menurut para pengkritiknya adalah bentuk penerapan hukum positif yang dapat merusak pluralisme. Banyak sekali kaum yang dirugikan olehnya, seperti perempuan dan kaum minoritas (agama dan kepercayaan). Bagaimana Anda menanggapinya? Memang, ketika syariah diformalkan akan berdampak luar biasa. Di Tangerang, misalnya, perempuan yang keluar malam ditangkap karena dianggap sebagai PSK. Karena perda ini tidak menyediakan kelengkapan perangkat hukum, maka perempuan sebagai korban sama sekali tidak 805
Membela Kebebasan Beragama memiliki kejelasan sarana untuk mengadukan permasalahannya. Berbeda dengan di Aceh yang sudah memiliki Mahkamah Tinggi Syariah, yang sudah mengenal proses banding dan sebagainya. Lebih dari itu, problem sosiologis yang tercipta juga tak kalah luar biasa. Dari kacamata ini, kita tahu kalau perempuan selalu menjadi subyek yang dirugikan. Perda syariah sangat bias gender. Tak kalah dirugikan juga adalah kaum minoritas. Menurut saya, semakin menguat gerakan formalisasi syariah, akan semakin negatif pula dampaknya. Namun demikian, menurut pengamatan saya, sebagaimana telah disampaikan di atas, trend formalisasi syariah di daerah-daerah tidak akan berumur terlalu panjang. Tidak semua daerah mempunyai basis historis dan sosiologis seperti di Aceh. Menurut Anda, trend ini kira-kira akan bertahan berapa tahun ke depan? Mereka masih akan bertahan selama kondisi negara belum membaik dari segi ekonomi, hukum, pendidikan, maupun politik. Semakin kita banyak kekurangan pada sisi-sisi itu, maka semakin banyak juga orang yang akan mencari alternatif lain di samping konsep negara yang sudah ada. Jadi, tunggu saja. Makanya, menurut saya, sikap antinegara sudah tidak bisa dikedepankan lagi. Sebab, kapan kita akan bisa membuat suatu pembangunan yang sustainable, yang berdampak besar bagi perubahan negara, kalau perilakunya masih tidak demokratis begini. Religious freedom di Indonesia selain mendapat rongrongan dari perda syariah, juga dari institusi semi resmi, seperti MUI. Pelarangan Ahmadiyah, salat dua bahasa (Usman Roy), Komunitas Eden dan sebagainya adalah faktanya. Negara telah melakukan pembiaran terhadap pengrusakan dan pembatasan keyakinan seseorang dan kelompok. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kondisi yang meruntuhkan pluralisme? Persis itulah yang saya maksudkan bahwa ada banyak wilayah yang seharusnya negara tetap campur tangan dalam kehidupan masyarakat, bukan dalam kehidupan keagamaan atau keyakinan yang personal. Kalau negara sampai melarang keyakinan, itu tidak benar. Tapi negara berhak melarang manifestasi keyakinan ke dalam wilayah yang semestinya menjadi domain negara. 806
Jajat Burhanudin Penyerangan terhadap Ahmadiyah jelas merupakan kekerasan sosial dan keagamaan, suatu tindak kriminal di mana para pelakunya harus dikenakan sanksi hukum. Oknum-oknum yang merusak kafe-kafe dan melarang penerbitan Majalah Playboy bahkan dengan merusak kantornya harusnya ditindak, karena itu sudah menyangkut masalah keamanan yang menjadi tanggung jawab negara. Bagaimanapun hak-hak masyarakat, seperti hidup aman, tenang, dan sebagainya, harus dilindungi oleh negara. Untuk menciptakan kehidupan seperti ini mensyaratkan negara yang punya penetrasi proporsional terhadap masyarakat. Di sinilah pentingnya penegakan hukum. Karena itu, menurut saya, tidak ada salahnya kalau kita mendukung negara, karena kita butuh negara yang kuat. Jika negara tidak kuat akan banyak faktor lain yang masuk dan coba menguasai domain publik. Kalau Anda lihat karya-karya tentang civil society di Indonesia, cukup banyak yang memaknai civil society sebagai kekuatan tandingan terhadap negara. Yang agak berbeda sebenarnya Cak Nur, yang memahami civil society dalam kerangka keadaban, dengan seruan mengisi kehidupan negara dengan konsep dan nilai demokrasi modern. Sarjana lain cendrung memahami civil society sebagai kekuatan antinegara. Menurut saya, kini sudah waktunya untuk mengubah civil society yang antinegara menjadi pro negara. Toh negara sekarang sudah demokratis. Jadi perlu mengubah paradigma civil society yang tidak punya trust kepada negara menjadi yang memperkuat institusi negara dengan cara- cara dan kultur yang demokratis. Pada titik inilah, perlu adanya perubahan paradigma hubungan civil society dan negara. MUI, sebagai institusi semi negara, tidak sadar bahwa fatwa yang dikeluarkannya akan mempunyai implikasi sosiologis yang luar biasa besar. Dia tidak tahu bahwa ada sekelompok masyarakat yang menunggu fatwa itu. Jadi, MUI tidak mempunyai bacaan sosiologis yang benar terhadap kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia. Lebih dari itu, fatwa yang dibuat hanya mewakili kelompok kepentingan tertentu. Penodaan terhadap pluralisme, dari penjelasan Anda, tampak lebih disebabkan oleh lemahnya negara. Tapi demokrasi juga membutuhkan negara 807
Membela Kebebasan Beragama yang tidak terlalu kuat, karena kekuatan negara justru akan mengembalikan Indonesia kepada otoritarianisme. Bagaimana menurut Anda? Kita harus membedakan konsep negara kuat dari otoriter seperti yang dipraktikkan Orba. Negara kuat adalah negara yang punya kapasitas untuk memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good government. Ketika ada kelompok yang hak-haknya terganggu, negara harus melindungi. PPIM sering melakukan survey tentang kondisi sosial kemasyarakatan, termasuk masalah keberagamaan. Dari situ, apakah masyarakat kita telah memiliki keterjaminan civil rights dan civil liberties yang memadai dari negara? Kalau sudah, tolong jelaskan, dan kalau belum, mestinya negara harus berbuat apa? Negara perlu hadir sebagai sebuah state yang modern. Artinya yang menjamin hak-hak hidup rakyatnya, baik dalam kehidupan beragama, ekonomi, maupun politik dan lain sebagainya. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan negara, meskipun, karena berbagai faktor krisis, menjadi tidak begitu kuat. Faktor lain yang menambah deretan masalah dalam hal ini adalah tindakan kelompok masyarakat sendiri yang tidak memiliki sikap kewarganegaraan kuat sehingga justru melahirkan kekuatan-kekuatan antinegara. Dalam skala luas, hal demikian tentu akan berdampak sangat serius terhadap proses demokrasi di Indonesia. Beberapa survey PPIM, misalnya, menemukan fakta bahwa sikap intoleransi semakin menguat di dalam masyarakat, sementara rasa kenega- raan atau semangat kebangsaan justru makin memudar. Belum lagi masih kuatnya faktor agama sebagai identity marker dibanding negara. Itu problem-problem yang cukup serius. Karena itu, pada tingkat elit, sekali lagi saya katakan, perlu adanya mainstreaming kebangsaan. Selain itu, sebagaimana telah saya katakan, negara harus mempunyai daya penetrasi yang memadai terhadap rakyatnya, bukan membiarkan agama untuk masuk menguasai domain publik dengan ideologi yang justru ber- tentangan dengan kepentingan orang banyak. Melihat kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sekarang, kira-kira bagaimana perjalanan pluralitas kehidupan Indonesia ke depan? Apakah akan semakin terjaga atau sebaliknya semakin memprihatinkan? 808
Jajat Burhanudin Untuk beberapa saat kita masih akan menghadapi hambatan yang tidak mudah untuk bisa mewujudkan idealitas pluralisme di Indonesia. Namun, kita masih harus terus mengintensifkan kinerja nilai-nilai plu- ralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakin, seiring dengan terciptanya tata kehidupan politik, ekonomi dan lain sebagainya secara lebih baik, kekuatan-kekuatan anti-pluralisme, lambat laun, akan hancur dengan sendirinya. Wawancara dilakukan di PPIM Jakarta, 8 Februari 2008 809
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Jalaluddin Rakhmat Jalaluddin Rakhmat Jalaluddin Rakhmat Jalaluddin Rakhmat, Kepala SMU Plus Muthahhari Bandung. Ia pendiri sekaligus Ketua Jalaluddin Rakhmat Jalaluddin Rakhmat Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan juga pendiri Islamic College for Advanced Studies (ICAS) dan Islamic Cultural Cennter (ICC) Jakarta. Ia mendapat gelar MA studi Komunikasi dan Psikologi dari Iowa State University dan gelar Doktornya dari Australian National University (ANU). 810
Jalaluddin Rakhmat Soteriologi merupakan bagian dari pembahasan agama yang ber- kaitan dengan keselamatan. Setiap agama mempunyai soteriologi- nya masing-masing. Sementara pluralisme menegaskan bahwa semua agama berpeluang memperoleh keselamatan pada hari akhir. Namun begitu, pandangan yang mengatakan bahwa karena setiap agama selamat sehingga siapapun boleh berpindah-pindah agama sesuka hatinya adalah keliru. Itu sinkretisme, pandangan yang mencampur dan menjalankan semua agama sekaligus. Untuk itu, pluralisme pun tidak bisa hanya diotak-atik dengan logika, sebab harus dilengkapi dengan pengetahauan filsafat yang me- madai, paling tidak filsafat sebagai cara berpikir. 811
Membela Kebebasan Beragama Terus bergulirnya kontroversi seputar paham pluralisme di negeri ini, terutama sejak MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkannya, mendorong kami untuk beroleh penjelasan dari Anda bagaimana mendudukkan konsep tersebut dalam hubungannya dengan persoalan keagamaan. Jika kita mencari (search) kata pluralism dalam internet, maka akan mendapati bahwa salah satu kategori pluralisme adalah pluralisme yang dikembangkan oleh para teolog di bidang keagamaan, yakni pluralisme religius (religious pluralism). Di sana ada kalangan fundamentalis Kristen yang mengutip Alkitab untuk menolak pluralisme. Sementara itu, yang mendukung pluralisme agama juga mengemukakan argumentasi- argumentasinya dengan berdasarkan Alkitab. Memang, saya kira, kalau kita mau menyebarkan pluralisme di kalangan kaum Muslim atau di kalangan umat beragama, kita harus menggunakan dalil-dalil agama. Mendukung pluralisme tanpa mengemukakan dalil-dalil agama tidak akan didengar oleh umat beragama. Membincangkan pluralisme tanpa dalil-dalil agama berarti menem- patkan pluralisme sebagai kajian akademis - pluralisme di level sosiologis, misalnya, di sini pluralisme dipahami sebagai gejala sosiologis ketika ma- syarakat pada akhirnya berkembang menjadi masyarakat yang pluralistik. Namun begitu, pluralisme yang hendak kita bahas di sini bukan pluralisme sebagai gejala sosiologis, tapi sebagai sikap beragama. Saya kira, mengapa pluralisme kaum liberal cenderung tidak diterima oleh kaum Muslimin adalah karena mereka tidak mempunyai rujukan dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalangan Muslim akan berkata, "what are you talking about?", kalau Anda berbicara tentang pluralisme sebagai gejala sosiologis. Sebab, Anda tidak perlu meng- hubungkannya dengan agama, go ahead! Jika dalam konteks tersebut Anda membincang pluralisme, barangkali saya pun tidak begitu meme- dulikannya. Lalu, bagaimana mengkomunikasikan bahasa yang berbeda antara kalangan fundamentalis yang menolak pluralisme, yang melandaskan diri pada al- Quran, dengan kalangan pluralis, seperti Anda yang mendukung pluralisme dan juga sama-sama merujuk pada al-Quran dan Hadits? 812
Jalaluddin Rakhmat Saya juga tidak mengerti mengapa ada orang yang mengartikan pluralisme dengan caranya sendiri. Ada sahabat saya dari kalangan fundamentalis yang mengartikan pluralisme sebagai paham yang menyatakan semua agama benar; paham yang menyatakan semua agama sama. Saya sendiri men- definsikan pluralisme sebagai paham yang menyatakan bahwa semua agama mempunyai pe- luang untuk memperoleh kese- lamatan pada hari akhirat. Kalau begitu, tidak ada cara apapun untuk berkomunikasi, karena, bagaimanapun juga, kita tengah berbicara tentang makhluk yang lain. Jadi kalau kaum funda- mentalis mengartikan pluralisme dengan caranya sendiri, begitu- pun saya mengartikan pluralisme dengan cara saya sendiri pula, artinya kita mempunyai definisi yang berbeda. Secara filosofis tidak mungkin terjadi diskusi. Tampaknya kalaupun kita ber- tengkar, mungkin kita berteng- kar tentang sesuatu yang berbeda. Ironisnya, perbedaan definisi itu dijadikan argumen untuk menentang pluralisme. Mereka menolak pluralisme karena pluralisme diartikan macam-macam. Itu menurut saya sesuatu yang menggelikan. Saya menemukan kaum liberal di Indonesia dalam beberapa hal ternyata anti-pluralisme. Dan saya heran mereka mengusung pluralisme tapi pada saat yang lain sikapnya sangat tidak pluralis. Misalnya dalam hal diskusi tentang poligami di televisi. Kaum liberal dalam diskusi tersebut sama sekali tidak bisa menerima pandangan kaum fundamentalis. Artinya, kalau kita kembali kepada bahwa pluralisme adalah soteriologi, saya menemukan dalam sikap mereka bahwa kaum fundamentalis tidak akan selamat. Mereka berpendapat seperti itu. Kaum fundamentalis dicap bodoh, kampungan, dan memanipulasi al- Quran. Ketika kaum fundamentalis berbicara mereka ribut, mereka tidak mau mendengarkan pendapatnya. Menurut saya, akhlak kaum fundamentalis dalam acara debat di televisi itu lebih pluralis daripada kaum liberal. Termasuk ketika mereka mendefinisikan pluralisme sebagai sinkreatisme misalnya? 813
Membela Kebebasan Beragama Ya. Jika pluralisme diartikan seperti itu jelas keliru. Kaum fundamentalis menentang pluralisme karena paham ini dianggap tidak jelas, merepresen- tasikan hal-hal yang berbeda. Penolakan ini tidak tepat. Apalagi jika pluralisme diartikan sebagai sinkretisme atau relativisme. Sementara kita, kalangan pluralis, membedakan antara apa itu pluralisme dengan apa yang disebut sebagai sinkretisme dan relativisme. Bahkan kita juga membedakan antara pluralisme dengan eksklusivisme. Kalau orang menentang suatu pendapat dengan mengatakan bahwa pendapat itu mempunyai definisi yang bermacam-macam, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah penyamaan definisi. Berkembang pandangan mutakhir bahwa pluralisme tidak cukup dengan toleransi, tidak cukup pula hanya dengan dialog teologis, tetapi harus ada pengakuan politik (political recognition) terhadap kaum minoritas, demi menciptakan atmosfer kehidupan bersama yang harmonis dan saling peduli satu sama lain. Sedangkan Kang Jalal sepertinya mempunyai kecenderungan yang berbeda, tidak merujuk pada konsep maslahat tapi merujuk langsung kepada al-Quran sendiri. Bagaimana menurut Kang Jalal? Anda berbicara tentang pluralisme sebagai sebuah ideologi politik. Itu lain lagi. Ada political pluralism, pluralisme sebagai sebuah ideologi politik. Tadi saya menyebutkan juga pluralisme sebagai sebuah gejala sosial yang muncul dalam kehidupan modern. Sementara, dalam perbincangan ini, saya justru mengemukakan seputar pluralisme dalam kehidupan beragama (religious pluralism). Tentu kalau kita berbicara tentang political pluralism, nanti ada orang berpendapat bahwa tidak cukup pluralisme sekadar menghargai hak-hak minoritas dan mengakui kebebasan berpendapat, tetapi pluralisme juga harus memberikan kebebasan kepada orang untuk menjalankan agamanya masing-masing. Orang seperti itu sedang membawa pluralisme politik kepada pluralisme religius. Demikian pula Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa harus dibedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Pluralisme adalah suatu paham, sedangkan pluralitas menurut mereka adalah kemajemukan masyarakat yang memang merupakan realitas. Ungkapan seperti ini 814
Jalaluddin Rakhmat sebetulnya menunjukkan bahwa MUI tidak mengerti tentang pluralisme sebagai sebuah gejala sosial. Menurut saya, paham pluralisme politik juga dapat dianggap sebagai pilar demokrasi. Ini supaya tidak rancu antara satu dengan yang lain. Sebab di dalam demokrasi itu sendiri terdapat keniscayaan adanya pembelaan terhadap hak-hak minoritas. Demokrasi juga meniscayakan adanya perbedaan pendapat. Karena itu, dalam perbincangan ini saya ingin membatasi pluralisme hanya dalam konteks religious pluralism (pluralisme agama). Tolong jangan berbicara pluralisme dalam arti fenomena sosiologis (pluralisme sosial) atau fenomena politik (pluralisme politik). Sebab di sini saya membincangkan tentang pluralisme religius. Karena itu di sini, barangkali, apa yang saya ke- mukakan tidak bisa bertemu de- ngan pandangan pluralismenya Mas Dawam (Prof. Dr. Dawam Rahardjo). Mas Dawam tidak menginginkan pluralisme sebagai sebuah pluralisme religius. Tapi dia mungkin lebih menekankan political pluralism, yakni pluralis- me sebagai sebuah ideologi politik. Pluralisme adalah pandangan bahwa semua agama akan memperoleh keselamatan. Itu tidak langsung berakibat pada kemudahan orang untuk berpindah-pindah agama. Pluralisme dan pindah agama adalah suatu hal yang satu sama lain tidak sama. Untuk pindah- pindah agama, tidak ada urusan dengan masalah keselamatan dalam konteks agama. Saya ingin menekankan bahwa yang pertama kali harus diselesaikan ialah apa yang dimaksud dengan pluralisme. Baru setelah itu kita berbicara dalam definisi yang sama. Kalau tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa pluralisme itu mempunyai arti yang bermacam-macam, saya tidak mau ikut campur Misalnya tiba-tiba Adian Husaini berkata bahwa pluralisme sama dengan sinkretisme. Jadi, menurutnya, kalau membicarakan tentang pluralisme jangan hanya wacana saja, tapi harus dipraktikkan - pagi-pagi harus salat Subuh di masjid, siang bermisa di gereja, dan sore beribadah secara Hindu di kuil. Di sini letak kekeliruannya. Dia mengartikan pluralisme secara keliru. Dia berbicara tentang 'binatang' yang lain, bukan 815
Membela Kebebasan Beragama 'binatang' pluralisme yang sedang kita bahas di sini. Orang membica- rakan pluralisme memang seharusnya dilengkapi dengan pengetahuan filsafat yang memadai. Paling tidak filsafat sebagai cara berpikir, misalnya tentang bagaimana kita mendefinisikan istilah yang kita pergunakan. Dalam hal ini, saya sangat heran baik kepada kelompok liberal yang mendukung pluralisme maupun kepada kelompok fundamentalis yang menentang pluralisme. Karena tampaknya mereka membicarakan makhluk yang berbeda, binatang yang berbeda, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak bisa bertemu. Karena itu saya juga tidak heran jika Mas Dawam mengatakan bahwa debat antara kalangan fundamentalis dan plu- ralis yang sama-sama mengemukakan argumentasi canggih berdasarkan al- Quran adalah debat kusir. Di sini barangkali Mas Dawam mengalami kebingungan. Bagaimana mungkin dua pemikiran yang berbeda mendasarkan diri kepada al-Quran, sebagai sebuah rujukan yang sama dalam memperdebatkan pluralisme. Kebingungan ini dapat diatasi kalau Mas Dawam mengetahui bahwa sesungguhnya kedua belah pihak membicarakan suatu hal yang berbeda meski tetap dalam konteks pluralisme religius. Perbedaan persepsi tentang pluralisme agama ini dapat diselesaikan, menurut saya, dengan cara kedua belah pihak sama-sama mendasarkan argumentasi kepada al-Quran dan mendefinisikan pluralisme dengan definisi yang sama. Misalnya saya mendefinisikan pluralisme sebagai sebuah paham keagamaan yang pada gilirannya tentu berpengaruh terhadap sikap beragama. Pluralisme menurut definisi saya lebih sebagai sebuah paham keagamaan yang memandang bahwa selain agama kita, yaitu pemeluk agama lain, juga akan memperoleh keselamatan. Di dalam teologi, kalau kita berbicara tentang pluralisme religius, kita harus merujuk pada apa yang disebut sebagai "soteriologi". Soteriologi adalah bagian dari pembahasan agama yang berkaitan dengan keselamatan atau ilmu tentang keselamatan. Setiap agama selalu bercerita siapa saja orang-orang yang selamat pada hari akhirat nanti. Setiap agama mem- punyai soteriologinya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, pluralisme yang kita perbincangkan adalah pluralisme religius yang merupakan bagian dari soteriologi. Pluralisme yang mem- bicarakan tentang siapa yang akan selamat di hari akhir nanti. Menurut kaum eksklusivis, secara soteriologis hanya kelompok mereka saja yang 816
Jalaluddin Rakhmat selamat. Sekali lagi kita berbicara tentang soteriologi, bukan sinkretisme. Sinkretisme itu makhluk yang lain dan tidak ada hubungannya dengan soteriologi. Meskipun, bisa jadi, ada juga kalangan pluralis yang sinkretis, sebagaimana ada juga kalangan pluralis yang 'fundamentalis'. Karena kadang-kadang orang mempertentangkan antara fundametalis dengan pluralis. Padahal tidak demikian. Misalnya, saya kira Syeikh Husain Fadllullah adalah seorang fundamentalis, Sayyid Rasyid Ridla adalah seorang fundamentalis. Tapi secara soteriologis mereka adalah orang-orang yang pluralis. Orang seperti Mas Dawam tidak dapat mengerti bagaimana bisa seorang fundamentalis men- jadi pluralis. Itu karena dia mem- buat kategori yang sama tentang beberapa hal yang berbeda. Mem- bandingkan fundamentalisme, pluralisme, dan sinkretisme sama halnya dengan membandingkan apel, tikus, dan meja. Apa per- bedaan apel, tikus, dan meja? Semuanya tidak ada keterhu- bungan. Sebab pembandingan itu sesungguhnya merupakan pem- bicaraan tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Saya sangat heran baik kepada kelompok liberal yang mendukung pluralisme maupun kepada kelompok fundamentalis yang menentang pluralisme. Karena tampaknya mereka membicarakan makhluk yang berbeda, binatang yang berbeda, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak bisa bertemu. Karena itu saya juga tidak heran jika Mas Dawam mengatakan bahwa debat antara kalangan fundamentalis dan pluralis yang sama-sama mengemukakan argumentasi canggih berdasarkan al- Quran adalah debat kusir. Dalam filsafat, kalau kita membuat kategori, kita harus menggunakan kriteria yang sama. Kalau kita memaknai fundamentalisme, jangan dipertentangkan dengan pluralisme, sebab fundamentalisme merupakan pengelompokan yang lain dalam kehidupan beragama. Fundamentalisme mungkin harus dipertentangkan dengan liberalisme. Itu ada kelompoknya sendiri. Fundamentalisme adalah kecenderungan untuk menggunakan rujukan-rujukan agama, utamanya teks agama, untuk menjustifikasi paham kelompoknya. Sementara liberalisme adalah kelompok yang lebih banyak merujuk kepada konteks daripada teks. 817
Membela Kebebasan Beragama Definisi pluralisme bisa merujuk kepada teks dan sekaligus dapat merujuk pula pada konteks. Pluralisme kaum liberal berdasarkan pada konteks; sementara pluralisme kaum fundamentalis berdasarkan teks. Karena itu tidak mengherankan jika Sayid Husein Fadllullah, tokoh spiritual Hizbullah di Lebanon, adalah seorang yang sangat pluralis. Sayyid Rasyid Ridla, yang dianggap sebagai orang yang me-Wahhabi-kan tafsirnya Muhammad Abduh, adalah seorang pluralis. Padahal, Wahhabi sangat fundamentalis. Oleh karena itu, menjadi jelas di sini bahwa Adian Husaini yang sangat Wahhabi itu anti-pluralis. Artinya, penganut paham Wahhabi itu bisa pluralis dan juga bisa anti-pluralis. Kelompok liberal juga bisa pluralis dan pada saat yang bersamaan bisa anti-pluralis. Saya menemukan kaum liberal di Indonesia dalam beberapa hal ternyata anti-pluralisme. Dan saya heran mereka mengusung pluralisme tapi pada saat yang lain sikapnya sangat tidak pluralis. Misalnya dalam hal diskusi tentang poligami di televisi. Ini sekadar contoh. Kaum liberal dalam diskusi di televisi itu sama sekali tidak bisa menerima pandangan kaum fundamentalis. Artinya, kalau kita kembali kepada bahwa pluralisme adalah soteriologi, saya menemukan dalam sikap mereka bahwa kaum fundamentalis tidak akan selamat. Mereka berpendapat seperti itu. Kaum fundamentalis dicap bodoh, kampungan, dan memanipulasi al-Quran. Ketika kaum fundamentalis berbicara mereka ribut, mereka tidak mau mendengarkan pendapatnya. Menurut saya, akhlak kaum fundamentalis dalam acara debat di televisi itu lebih pluralis daripada kaum liberal. Mereka, kalangan liberal, menganggap kaum fundamentalis pasti celaka sebab dianggap merusak Islam. Ada pandangan yang memperlawankan pluralisme dengan monisme, demi mencoba untuk mengatasi problem monisme yang rentan berbuah totaliter. Bagaimana pendapat Anda? Meskipun tidak mengambil spesialisasi filsafat, saya juga belajar filsafat. Di rumah saya, mungkin buku-buku filsafat lebih banyak ketimbang buku- buku yang lain, bahkan buku komunikasi sekalipun. Jadi kalau ada orang menyebut istilah-istilah filsafat seperti monisme, bayangan saya segera berpikir tentang monisme di dalam filsafat. Pikiran saya langsung pergi menuju Spinoza. Dan monisme Spinoza sama sekali tidak ada hubungannya 818
Jalaluddin Rakhmat dengan pluralisme religius yang kita bicarakan ini. Spinoza bukan seorang teolog, tapi lebih merupakan seorang filosof. Saya pernah menulis artikel "Spinoza: Ateis yang Paling Bertuhan". Yang ingin saya tekankan adalah bahwa monisme sama sekali tidak ada hubungannya dengan pluralisme yang kita bicarakan. Sekali lagi, pluralisme yang kita bicarakan adalah pluralisme religius. Bukan pluralisme filsafat. Dalam filsafat, pluralisme memang dipertentangkan dengan monisme. Secara sederhana, pluralisme menganggap bahwa yang ada itu banyak dan berbeda-beda. Monisme meng- anggap bahwa yang ada itu hanya satu; perbedaan hanyalah penam- pakan, fase atau fenomena dari yang satu. Monisme juga diper- tentangkan dengan dualisme. Dualisme membedakan antara tubuh dan jiwa, materi dan roh, obyek dan subyek. Pandangan filsafat yang menolak perbedaan itu atau keyakinan untuk menggabungkan segenap perbedaan pada tingkat yang lebih tinggi disebut monisme. Saya sendiri mendefinsikan pluralisme sebagai paham yang menyatakan bahwa semua agama mempunyai peluang untuk memperoleh keselamatan pada hari akhirat. Isaiah Berlin mencoba mempertentangkan antara pluralisme dengan monisme. Pertentangan ini ada benang merahnya sejak zaman pemikiran Plato sampai pemikiran yang mutakhir. Ada pemikiran yang cenderung pluralistis dan ada pula yang monistik. Saya kira saya harus mengutip langsung Isaiah Berlin tentang apa yang dia maksud dengan monisme sebagai lawan dari pluralisme, "Musuh pluralisme adalah monisme, kepercayaan kuno bahwa ada satu harmoni dari berbagai kebenaran, yang jika genuin, di situ semuanya pada akhirnya akan serasi." Akibat kepercayaan ini (sesuatu yang berbeda tapi berdekatan dengan apa yang disebut Karl Popper sebagai esensialisme - yang menurutnya sumber segala kejahatan) adalah bagi orang yang tahu harus menguasai orang yang tidak tahu. Orang yang tahu jawaban tentang masalah kemanusiaan harus dipatuhi, karena mereka sajalah yang tahu bagaimana seharusnya masyarakat diorganisasikan, bagaimana kehidupan individu harus diatur, 819
Membela Kebebasan Beragama dan bagaimana budaya harus dikembangkan. Inilah keyakinan Platonis tentang konsep filosof-raja. Selalu ada pemikir yang berpendapat bahwa jika hanya ilmuwan, atau orang yang dilatih sebagai ilmuwan saja yang mengatur, maka dunia akan luar biasa baiknya. Untuk hal ini, saya harus mengatakan bahwa tidak ada alasan yang lebih baik, bahkan tidak ada dalil yang lebih kuat dari monisme untuk membenarkan despotisme tak terbatas bagi kaum elit untuk merampok kebebasan dari mayoritas. Apakah pertentangan itu sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan agama, terutama cara pandang umat atas agamanya? Memang dari segi kata-kata pluralism berasal dari kata plural, yang artinya banyak (al-katsrah). Sedangkan monism asalnya berasal dari kata mono, yang artinya tunggal. Jadi di sini pluralisme artinya paham yang menghargai al-katsrah (kebhinekaan) atau ilmu dan pandangan yang menganggap alam semesta ini sebagai sesuatu yang banyak. Sedangkan monisme memandang alam semesta ini sebagai sesuatu yang tunggal. Jika ini dihubung-hubungkan dengan agama sulit menemukan relevansinya. Kalaupun dipaksakan, mungkin begini: pluralisme religius yang kita bahas adalah pandangan yang mengakui keragaman; sementara monisme adalah pandangan yang ingin menunggalkan semuanya. Seperti kebijakan asas tunggal, itu adalah bentuk dari monisme, sedangkan demokrasi adalah bentuk dari pluralisme. Tampaknya pertentangan tentang pluralisme masih berkisar pada definisi yang bermacam-macam. Sebelum kita menjernihkan apa yang kita bicarakan, diskusi ini akan menjadi debat kusir yang berkepenjangan. Saya setuju dengan Mas Dawam dalam hal itu. Selama Mas Dawam tidak merujuk dengan jelas tentang apa yang dia bicarakan, kita akan debat berkepanjangan. Kita harus mendudukkan masalahnya terlebih dahulu, apakah pluralisme sebagai filsafat, pluralisme dalam konteks agama, atau pluralisme sebagai gejala sosial. Menurut saya, masih bagus Wikipedia di internet dalam membicara- kan pluralisme ketimbang perbincangan kita sekarang. Karena Wikipedia membincangkan pluralism mulai dari pluralisme itu sendiri, lalu mem- baginya ke dalam; religious pluralism, sociological pluralism, dan political pluralism. Kalau mau berbicara tentang pluralisme agama, tinggal kita 820
Jalaluddin Rakhmat klik saja religious pluralism. Itu untungnya internet. Fungsi klik di sini adalah untuk membatasi pembahasan. Karena kalau dicari kata pluralisme di internet, akan disajikan sekian juta informasi tentang kata itu. Tapi kalau Anda mencari di "religious pluralism", maka yang akan keluar hanya hal-hal yang berkenaan dengan pluralisme religius. Dan yang berkaitan dengan itu adalah inklusivisme, ekslusivisme, dan pluralisme. Wikipedia kemudian juga mengatakan, jangan mengacaukan pluralisme religius dengan sinkretisme atau relativisme, walaupun kadang- kadang ada pertemuan, overlapping, misalnya bahwa pluralisme itu menolak adanya absolutisme. Oleh karena itu orang kemudian berpikir bahwa pluralisme sama dengan relativisme. Ada sebuah buku yang mengkritik pluralisme sebagaimana tertuang dalam buku John Hicks, Deep Religious Pluralism. Editornya: David Ray Griffin. Buku itu menyajikan ke- lemahan John Hicks dalam mem- bahas pluralisme. Kelemahannya misalnya tatkala Hicks membica- rakan pluralisme berdasarkan dalil- dalil dari Bibel. Itu dikritik dengan menggunakan dalil-dalil dari kitab yang sama, sembari kemudian menjernihkan pengertian plu- ralisme yang generik. Buku itu bagus sekali dalam mebicarakan pluralisme religius, meski konteks- nya adalah agama Kristen. Namun demikian di dalamnya juga terdapat pluralisme menurut Sayyed Hossein Nasr seperti dijelaskan oleh Mustafa Ruzgar; pluralisme dari kalangan Hindu oleh Jeffrey D. Long; pluralisme Yahudi oleh Sandra B Lubarsky, dan sebagainya. Buku tersebut dan buku Hicks membicarakan pluralisme dalam dataran yang sama, pluralisme sebagai makhluk yang tunggal, yakni pluralisme religius. Fundamentalisme adalah kecenderungan untuk menggunakan rujukan-rujukan agama, utamanya teks agama, untuk menjustifikasi paham kelompoknya. Sementara liberalisme adalah kelompok yang lebih banyak merujuk kepada konteks daripada teks. Begitulah seharusnya membahas pluralisme religius. Di kalangan umat beragama, pluralisme dikenal dengan beberapa jenisnya. Dari kalangan Islam misalnya Sayyed Hossein Nasr, yang merupakan seorang filosof, seorang teolog, seorang perennialis, dan bukan seorang politikus. Jadi dia mempunyai otoritas untuk berbicara tentang pluralisme. 821
Membela Kebebasan Beragama Kembali pada perbincangan tentang soteriologi, apakah dengan konsep ini kita dapat mengatakan bahwa semua agama benar, sehingga orang dapat berpindah agama dengan mudahnya? Orang membicarakan pluralisme sebagai paham semua agama benar, berarti telah membicarakan sesuatu yang lain. Karena definisi sebenarnya dari pluralisme adalah pandangan bahwa semua agama akan memperoleh keselamatan. Itu tidak langsung berakibat pada kemudahan orang untuk berpindah-pindah agama. Pluralisme dan pindah agama adalah suatu hal yang satu sama lain tidak sama. Untuk pindah-pindah agama, tidak ada urusan dengan masalah keselamatan dalam konteks agama. Bahkan, menurut saya, orang pindah agama akan terjadi kalau hanya satu saja agama yang selamat. Misalnya seorang Kristen berdiskusi dengan seorang Muslim, lalu dia menemukan dalam diskusi tersebut bahwa ternyata yang akan selamat hanya Islam, maka ia berpindah kepada Islam. Tapi kalau ia berpendirian bahwa semua agama selamat, apa perlunya berpindah agama? Itu argumentasi dari Ulil Abshar-Abdalla. Ini merupakan argumentasi yang menurut saya paling bagus yang pernah saya dengar. Argumentasi ini menolak pandangan bahwa karena setiap agama selamat maka setiap orang boleh pindah-pindah agama setiap saat. Pandangan ini nanti akan dibawa ke arah sinkretisme, yaitu pandangan yang mencampurkan semua agama atau menjalankan semua agama sekaligus karena semuanya dianggap memberi jalan keselamatan. Menurut saya, kemungkinan pindah agama lebih besar pada orang yang menentang pluralisme; yang menganggap hanya ada satu agama yang benar. Jika orang ragu bahwa yang selamat itu cuma satu agama saja, maka pilihan yang paling baik supaya probabilitas statistiknya tinggi, kita menjalankan seluruh agama. Ini dilakukan supaya paling tidak ada yang pas, yang menyampaikan kita pada keselamatan. Kalau cara bepikirnya begini, maka beragama itu seperti berjudi. Kalau kita lebih banyak membeli kartu lotere, maka kemungkinan kita akan menang lebih besar, sebab hanya satu kartu lotere saja yang menang. Maka kita pun membeli kartu lotere sebanyak- banyaknya. Lain halnya jika kita tahu bahwa semua kartu menang. Ketika kita sudah memegang satu kartu, kartu yang sudah kita punya tidak perlu diganti lagi. Jadi, sangat keliru orang yang berpikir bahwa pluralisme membuat kita boleh berpindah-pindah agama. 822
Jalaluddin Rakhmat Ada pandangan yang mengatakan bahwa agama yang pluralis lebih tepat jika dialamatkan pada agama-agama non-Semitik, seperti Hindu, Budha, atau yang lainnya. Sebab agama Semitik, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki doktrin evangelic, seperti konsep misionaris atau dakwah, yang mengasumsikan kelompok lain harus diselamatkan dengan memeluk agamanya. Bagaimana pandangan Kang Jalal? Mungkin saja. Tapi, coba kita lihat dulu Hindu. Hindu sebetulnya bukan sebuah agama. Ia bukan a single religion (agama yang satu). Hindu merupakan a collection of religions (kumpulan agama-agama). Jadi kalau Islam disebut dengan Is- lamic religion tanpa huruf "s", Hindu harus menggunakan huruf "s", Hindic religions. Itu penjelasan kepada saya dari seorang Hindu dalam sebuah konferensi inter- nasional. Di dalam teologi, kalau kita berbicara tentang pluralisme religius, kita harus merujuk pada apa yang disebut sebagai "soteriologi". Soteriologi adalah bagian dari pembahasan agama yang berkaitan dengan keselamatan atau ilmu tentang keselamatan. Setiap Ada banyak aliran di dalam Hindu. Apalagi jika kita meman- dang Hindu sebagai agama yang politeistik. Ada sekelompok Hindu yang mengambil Wisnu sebagai Tuhan. Ada yang mengambil, bahkan, Batari Durga sebagai Tuhannya. Mereka terbiasa di dalam sistem itu, yakni sistem kepercayaan yang bermacam-macam. Bahwa semua dewa adalah ekspresi dari ketuhanan yang tunggal. Kalau dalam istilah tasawuf, semua dewa itu hanyalah tajalliyah (penampakan) dari Allah Yang Esa. Jadi melalui dewa manapun, menurut orang tasawuf, sama seperti melalui sistem (ke- beragamaan) manapun kita akan sampai kepada Allah. Sebagaimana sufi di dalam Islam bisa berpendapat bahwa ada manifestasi dari jamâliyah (keindahan) Tuhan dan ada manifestasi dari jalâliyah (keagungan) Tuhan, orang Hindu juga berpendapat ada manifestasi dari Wisnu dan ada pula manifestasi dari Shiwa. agama selalu bercerita siapa saja orang-orang yang selamat pada hari akhirat nanti. Setiap agama mempunyai soteriologinya sendiri-sendiri. 823
Membela Kebebasan Beragama Jadi, memang Hindu sudah pluralis. Tetapi harap dipahami bahwa pluralisme terdapat di dalam agama Hindu itu sendiri karena banyaknya Tuhan. Dari sini ada orang yang mengambil kesimpulan bahwa Hindu itu cenderumg pluralistik karena politeistik. Sementara agama-agama Semitik, karena sifatnya yang monoteistik, cenderung untuk eksklusivis. Saya lebih suka memakai kata eksklusivis karena dalam konteks pluralisme ada dua model cara pandang yang saling bersinggungan, yakni eksklusivisme dan inklusivisme. Bukan menghadap-hadapkan pluralisme dengan fundamentalisme. Sebab fundamentalisme merupakan kelompok yang lain, yakni satu kelompok bahasan dengan liberalisme. Kalau kita mau membincang tentang mistisisme, maka harus berbicara tentang mistisisme dan hubungannya dengan, misalnya, formalisme. Sedangkan kalau kita berbicara tentang tasawuf maka jangan hubungkan dengan pluralisme, tapi kita hubungkan dengan fikih atau kalam. Itu tiga kelompok pemikiran di dalam Islam. Di dalam fikih, ada yang pluralis dan ada pula yang eksklusivis, walaupun pada umumnya kaum sufi lebih pluralis daripada orang-orang fikih. Itu hanya akibat berikutnya saja. Kita tidak bisa mengklasifikasikan pluralisme, fikih, dan tasawuf dalam rubrik yang sama. Orang yang mempunyai kecenderungan politeistik dan mistik lebih kuat, seperti Hindu, tidak secara otomatis menjadi pluralis. Karena, ada juga Hindu yang eksklusivis, bahkan lebih eksklusif dari orang-orang yang monoteistik. Sekarang ini di India ada sekelompok Hindu yang sangat eksklusif yang sering memicu konflik dengan umat Islam. Termasuk kelompok yang anggotanya membunuh Mahatma Gandhi? Ya, termasuk yang membunuh Gandhi. Mereka juga pernah mem- bantai kaum Muslimin. Kecenderungan eksklusif ini juga ada dalam ka- langan orang yang dikenal terpelajar. Buku terakhir yang saya baca, The End of Faith, tulisan Sam Harris, mengkritik agama dengan keras. Dia menekankan perlunya agama disingkirkan dari kehidupan. Buku itu mengkritik Islam, mengkritik Hindu, dan mengkritik juga orang-orang yang beragama secara moderat. Menurut pengarang buku itu, tidak mungkin seorang yang beragama itu moderat. Dia juga mengkritik orang yang beragama secara pluralis. Baginya, beragama dan pada saat yang bersamaan menjadi pluralis, itu mustahil 824
Jalaluddin Rakhmat alias contradictio in terminis. Meski demikian, buku itu berbicara dalam dataran yang jelas. Apa yang disebut sebagai pluralisme dia definisikan dengan gamblang. Sehingga alur pembahasannya dapat diikuti dengan enak. Jadi, kembali ke persoalan awal, tidak benar bahwa agama Hindu lebih pluralis dibanding agama lainnya. Untuk konteks agama Hindu sendiri (within Hinduism), barangkali, benar bahwa agama ini sangat pluralistik - kalau dibandingkan dengan Islam, yang mungkin karakter pluralistiknya baru pada tahap penghargaan antara mazhab saja, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli-ahli fikih. Para ahli fikih, seperti yang sudah saya kutip dalam buku saya, Dahulukan Akhlak di Atas Fikih, mempunyai prinsip: madzhabunâ shawâb yahtamilu al-khata' wa madzhabu ghayrinâ khatha' yahtamilu al-shawâb (mazhab kami benar tapi mungkin mengandung kesalahan, dan mazhab selain kita salah tapi barangkali juga mengandung kebenaran). Menurut saya, para imam mazhab fikih sebenarnya pluralis, dalam pengertian seperti orang-orang Hindu. Definisi pluralisme bisa merujuk kepada teks dan sekaligus dapat merujuk pula pada konteks. Pluralisme kaum liberal berdasarkan pada konteks sementara pluralisme kaum fundamentalis berdasarkan teks. Dalam konteks pluralisme Kristen, terdapat eukumene, sedangkan Katolik melalui Konsili Vatikan II mengakui ada keselamatan di luar gereja. Sementara dalam konteks Islam sendiri apakah ada doktrin atau otoritas keagamaan yang menyerukan bentuk-bentuk pluralisme? Mengutip Romo Benny Susetyo, dalam sejarah Katolik pluralisme merupakan suatu hal yang baru. Terutama setelah adanya hasil dari Konsili Vatikan II yang tokoh utamanya adalah John Paul II, atau Paus Paulus II. Sebelum itu, Katolik adalah agama yang sangat tidak pluralis. Pluralisme religius yang kita bahas pada mulanya muncul di kalangan Protestan. Protestan tidak mempunyai otoritas keagamaan. Aliran dalam Protestan, menurut orang Katolik, bisa muncul setiap musim. Kapan saja seorang pemikir Kristiani menemukan pendapat yang baru, dia dapat mendirikan 825
Membela Kebebasan Beragama sebuah gereja yang baru. Di Indonesia, yang tergabung dalam PGI saja ada lebih dari 300 aliran. Itu yang terdaftar secara resmi. Sementara masih ada beberapa aliran yang tidak terdaftar seperti Saksi Jehova (Jehovah Witness) dan sebagainya. Arus pluralisme pertama kali sebetulnya muncul dari kelompok Protestan. Sementara Katolik mempertahankan sikap anti- pluralisme selama berabad-abad. Protestanlah yang mulai mengarusutama- kannya meskipun benih-benih pluralisme ini sudah muncul di dalam Katolik sejak lama. Menurut Romo Benny, yang membedakan Katolik dan Protestan adalah: Katolik berpijak pada tradisi sementara Protestan - karena pemikirannya lebih terbuka sehingga - tidak merujuk pada tradisi- tradisi. Dapatkah Anda menemukan rujukan atau preseden dalam Islam tentang adanya keselamatan di luar Islam? Nabi Muhammad saw sebetulnya sangat pluralis. Tentu Nabi tidak mengumumkan terminologi pluralisme, tapi tentang keselamatan di luar Islam. Jika kita memakai rujukan Nabi saw sebagai figur pluralis, maka kita harus mengutip teks-teks Hadits. Tidak bisa kita hanya mengotak- atiknya dengan logika (otak). Apa betul Rasulullah seorang pluralis? Di sini saya harus merujuk kepada teks-teks, misalnya tentang bagaimana Nabi saw menjelaskan ayat lâ ikrâha fî al-dîn (tidak ada paksaan dalam agama). Ayat ini sangat pluralistis, namun begitu sekarang dipahami orang menjadi sangat eksklusivis. Coba sekarang kita bertanya kepada ustad-ustad kebanyakan, apa makna tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka tentunya menjawab: 'tidak ada paksaan dalam agama' di sini mengisyaratkan bahwa seseorang boleh masuk Islam atau boleh tidak. Tetapi, begitu seseorang sudah masuk Islam, dia harus dipaksa. Biasanya penjelasan yang diberikan bersifat analogis bukan penjelasan logis. Misalnya tentara. Tidak ada paksaan untuk menjadi tentara. Tetapi begitu seseorang telah menjadi tentara, dia harus mematuhi semua aturan militer. Dia harus dipaksa untuk mematuhi hukum ketentaraan. Itu penaf- siran analogis atas ayat "tidak ada paksaan dalam agama." Tapi bagaimana Nabi saw menjelaskan ayat itu dalam teks dan konteks waktu itu? 826
Jalaluddin Rakhmat Meskipun kita tidak dapat menunjuk siapa orang yang pertama kali memopulerkan istilah pluralisme di dunia Islam, tapi yang jelas praktik pluralisme sudah berjalan sejak zaman Rasulullah saw. Sayyid Rasyid Ridla di dalam tafsirnya menjelaskannya dengan baik bagaimana beliau bersikap dan mempraktikkan pluralisme ini. Sayyid Rasyid Ridla menyebutkan beberapa riwayat. Pertama, ada seseorang Sahabat bernama Abul Hushayn. Dia mempunyai dua orang anak yang salah satunya bernama Hushayn. Abul Hushayn sedih dan marah melihat dua anaknya yang masih muda- muda itu masuk agama Kristen. Mereka masuk Kristen karena pada waktu itu banyak pedagang Kristen dari Syam ke Madinah. Kedua anak Abul Hushayn meng- ikuti agama para pedagang itu. Bapak yang merupakan Sahabat Nabi ini kemudian membawa anaknya ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya ini pin- dah agama. Saya tidak mau anak saya masuk neraka." Kalimat "ma- suk neraka" mengasumsikan ada- nya konsep soteriologi bahwa anaknya tidak selamat. Apa ja- waban Nabi saw mendengar laporan ini? Rasulullah berkata, "Biarkan dia memeluk agama itu." Setelah itu, ayat yang berbunyi lâ ikrâha fî al-dîn (tidak ada paksaan dalam beragama) itu turun. Kalau kita mau membincang tentang mistisisme, maka harus berbicara tentang mistisisme dan hubungannya dengan, misalnya, formalisme. Sedangkan kalau kita berbicara tentang tasawuf maka jangan hubungkan dengan pluralisme, tapi kita hubungkan dengan fikih atau kalam. Itu tiga kelompok pemikiran di dalam Islam. Di dalam fikih, ada yang pluralis dan ada pula yang ekslusivis, walaupun pada umumnya kaum sufi lebih pluralis daripada orang-orang fikih. Itu hanya akibat berikutnya saja. Kita tidak bisa mengklasifikasikan pluralisme, fikih, dan tasawuf dalam rubrik yang sama. Kedua, riwayat lain mengata- kan bahwa kata lâ ikrâha fî al-dîn telah digunakan setelah Nabi saw hijrah ke Madinah. Kisahnya, pada waktu itu banyak orang Madinah yang sering menitipkan anaknya, terutama yang sakit-sakitan, kepada orang-orang Yahudi. Anak-anak itu pun tumbuh berkembang bersama orang Yahudi. Mungkin karena gizinya lebih baik, pertumbuhan mereka lebih sehat dan 827
Membela Kebebasan Beragama kemudian mengikuti agama pengasuhnya yang nota bene orang Yahudi. Mereka pun menjadi (beragama) Yahudi. Ketika orang-orang Madinah masuk Islam dan Rasulullah datang ke Madinah, mereka bertanya kepada Nabi saw, "Ya Rasulullah, anak-anak kami menjadi Yahudi semua. Mereka belum mengetahui tentang kebenaran Islam ini. Bolehkah kami memaksa mereka untuk masuk Islam?" Rasulullah menjawab, "Tidak boleh. Biarlah mereka memilih agama yang disukainya." Riwayat ini menunjukkan bahwa praktik pluralisme telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Kalau dalam riwayat tersebut Nabi saw hendak menyelamatkan orang, tentu beliau akan memaksa anak-anak itu untuk masuk surga dengan memeluk Islam. Lalu Nabi Muhammad saw mengutip ayat lâ ikrâha fî al-dîn itu. Jadi kalau saya ditanya, kapan saya menemukan teks yang mendakwah- kan pluralisme, maka paling tidak teks yang paling pertama sekali saya temukan, adalah teks-teks (riwayat-riwayat) yang tadi saya sebutkan. Rujukan kita tentu bukan konsili-konsili atau muktamar-muktamar yang dilakukan oleh umat Islam. Sebab muktamar di dunia Islam tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam menetukan paham agama. Ia juga tidak memiliki potensi untuk menentukan mana yang benar atau mana yang salah. Sebetulnya Islam lebih mirip Protestan daripada Katolik. Artinya, kita beragama tanpa berpegang kepada pernyataan-pernyataan personal atau lembaga tertentu. Di sini harus dikecualikan Syi'ah. Dalam Syi'ah orang harus merujuk pada pernyataan-pernyataan dari para marja' taklid yang mendukung pluralisme. Dalam hal ini saya bisa langsung menyebut Sayid Husein Fadhlullah (tokoh spiritual Libanon), yang dalam tafsirnya Min Wahy al-Qur'ân, Sayid Ali Khamenei yang merupakan Wali Faqih dari Republik Islam Iran, dan sebagainya. Ada buku yang diterbitkan oleh Al-Huda berjudul "Menggugat Pluralisme" yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka Syi'ah. Dia mengkritik pluralisme John Hicks. Bagusnya, ketika dia membicarakan pluralisme yang sama dengan pluralisme yang dibahas oleh Hicks, misalnya tentang teori keselamatan, ia tidak melantur ke sana ke mari. Tapi dia berupaya mengkritik pluralisme model Hicks. Meskipun buku tersebut anti-pluralisme, bagusnya, dia melampirkan pidato Sayid Ali Khamenei di akhir buku tersebut. Padahal Sayid Ali 828
Jalaluddin Rakhmat Khamenei merupakan tokoh yang berbicara dengan sangat soterelogis di buku itu. Dia tidak bicara bahwa semua agama benar. Sebab itu bukan definisi pluralisme. Dia berkata bahwa keselamatan tidak dibatasi pada agama tertentu, bangsa tertentu, dan wilayah tertentu. Itu artinya, Sayid Ali Khamenei mengerti tentang pluralisme. Bahwa pluralisme adalah masalah soteriologis atau masalah keselamatan. Lampiran itu menurut saya sudah cukup sebagai pernyataan resmi dari pemegang otaritas agama Islam, dalam hal ini Syi'ah. Wawancara dilakukan di Jakarta, Maret 2007 829
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Jamhari Makruf Jamhari Makruf, Jamhari Makruf, Jamhari Makruf, Pembantu Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Jamhari Makruf, Jamhari Makruf, mantan Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. 830
Jamhari Makruf Demitologisasi atas konservatisme atau dogmatisme agama, terutama wacana publik tentang syariah, adalah langkah yang harus ditempuh dengan merekonstruksi (sejarah) Islam untuk mengantar- kannya pada konteks kekinian, sehingga sesuai dengan karakter budaya masyarakat kita. Agama dikembalikan pada orbitnya: penye- lamat dan penerang hati umat. Sebab Islam adalah pembebasan. Sebaliknya, ketika agama berbaur dengan kekuasaan (politik), ia mengidentikkan diri dengan otoritarianisme, kekerasan, dan perilaku korup. Maka, demitologisasi di sini lebih sebagai semangat pem- bebasan yang menjiwai liberalisme dan sekularisme dalam bingkai keindonesiaan. Salah satu caranya, membekali umat Islam, minimal kalangan akademis, dengan perspektif sosio-historis. 831
Membela Kebebasan Beragama Sekularisme kerap dipandang sebagai pemisahan tegas antara wilayah privat dan publik. Akibatnya, ia pun dinilai meminggirkan peran agama di ranah publik, bahkan dianggap sebagai anti-agama. Menurut Anda, sebenarnya apa makna sekularisme? Sekularisme, sebagaimana makna liberalisme dan pluralisme, tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosiologis masyarakat dan sejarah Eropa. Pada awal kemunculan sekularisme, Eropa masih begitu kental dengan unsur-unsur keagamaan. Secara kebetulan, dalam sejarah Eropa ketika itu, gereja sering bertindak menindas. Dari situlah kemudian timbul kesadaran dari beberapa kelompok untuk menentangnya. Dengan konteks seperti itu, bagi masyarakat Eropa, sekularisme merupakan pembebasan dari ketertindasan otoritarianisme agama yang terwujud dalam bentuk kekuasaan. Semangat pembebasan itulah yang tumbuh di Barat dan berkembang sampai sekarang. Sementara, karena pandangan umat Islam tentang kekuasaan dan agama berbeda dengan Barat, sehingga dunia Islam juga memiliki sejarah sekularisme yang berbeda. Berbeda dengan Barat, dalam hal tertentu, umat Islam justru mengidolakan kekuasaan agama. Misalnya, kini muncul gerakan yang ingin kembali ke bentuk pemerintahan khilâfah. Dalam pandangan mereka yang mengusungnya, kekuasaan agama dimaknai sebagai sesuatu yang positif. Hal itulah yang kemudian membuat perbedaan penafsiran terhadap sekularisme, yakni perbedaan faktor sejarah. Itu juga yang melahirkan berbagai sudut pandang tentang sekularisme di dalam Islam. Bagi saya, sekularisme dapat dimaknai positif dalam dua hal. Pertama, dan ini yang lebih penting, adalah bagaimana umat Islam memaknai sekularisme dari semangat yang melatarbelakanginya, bukan isme-nya. Semangat yang melatarbelakangi sekularisme adalah semangat pembebasan. Dalam hal tertentu, ide pembebasan dari sekularisme justru bermakna positif, tergantung bagaimana kita mendudukkannya. Saya sendiri memandang sekularisme, dalam hal tertentu, bermakna positif. Karena sekularisme justru menyelamatkan agama itu sendiri. Selama ini, agama - karena bercampur baur dengan politik - kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisahkan agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia. 832
Jamhari Makruf Kedua, saya memandang sekularisme positif dalam arti melihat masalah secara kontemporer dan kontekstual. "Jangan sampai umat Islam hanya berpikir kembali pada nostalgia dan romantisme masa lampau yang tidak pas diterapkan untuk saat ini." Bagi saya, sekularisme juga bermakna menempatkan Islam pada konteks kekinian. Sekularisme biasanya dibedakan dengan sekularisasi. Cak Nur, misalnya, sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah tersebut, untuk kemudian lebih mengedepankan penggunaan istilah sekularisasi. Anda sendiri bagaimana? Menurut saya sekularisme dipandang negatif dan resistensinya cende- rung tinggi karena, dari sejarahnya, ia dimunculkan oleh semangat melawan (against) agama. Dalam sejarah Amerika, misalnya, kita tahu bahwa eksodusnya orang-orang Eropa ke sana tak lain disebabkan oleh penindasan yang dilakukan rezim kekuasaan Katolik. Untuk menghindari terulangnya kekuasan gereja, mereka yang eksodus ini lantas mengentalkan protestan- tisme di Amerika dan merumus- kan klausul separation between religion and nation, pemisahan agama dari negara. Itu terjadi karena mereka memang punya pengalaman buruk dikejar-kejar penguasa Katolik, sehingga harus lari dari negaranya. Konteks pada saat itu memang agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan politik. Semangat yang melatarbelakangi sekularisme adalah semangat pembebasan. Dalam hal tertentu, ide pembebasan dari sekularisme justru bermakna positif, tergantung bagaimana kita mendudukkannya. Saya sendiri memandang sekularisme, dalam hal tertentu, bermakna positif. Karena sekularisme justru menyelamatkan agama itu sendiri. Betapa kuatnya pandangan umat Islam terhadap konsep kesatuan agama dan negara, bagaimana menempatkan demitologisasi dalam konteks tersebut? Suatu mitos lahir atau muncul pada sebuah masyarakat yang seringkali dilatari kepentingan untuk melestarikan sebuah nilai-nilai tertentu. Karena itu, suatu mitos jelas sangat dipengaruhi oleh konteks pada masanya. Salah satu contohnya adalah di masyarakat tradisional suku Aborigin di Australia. 833
Membela Kebebasan Beragama Mengapa kanguru "haram" dimakan, malah oleh mereka dijadikan Tuhan sebagai simbol mitos? Karena orang Aborigin ingin melestarikan kanguru agar tidak disantap dan dibunuh oleh manusia. Cara seperti inilah, mensakralkan kanguru, yang memang harus ditempuh untuk konservasi alam pada saat itu. Seiring perubahan dan perkembangan masyarakat, mitos pun kemu- dian seharusnya berubah, karena lingkungan yang berputar juga mengalami perubahan. Saya selalu mengasih ilustrasi begini: dulu, sebelum ada pesawat terbang, orang sering membuat lelucon, "Suatu saat nanti kita mandi di Singapura, kemudian makan pagi di Filipina, makan malam di Australia dan makan pagi lagi di Jepang". Pada zamannya, hal seperti itu dianggap mitos, orang hampir tidak percaya bisa melakukannya. Sekarang, itu sangat mungkin dilakukan. Karena ternyata terbang ke Singapura hanya butuh waktu satu jam setengah, ke Filipina lima jam, ke Jepang enam jam, sehingga makan berpindah seperti itu bisa terjadi. Ringkasnya, yang dulu tidak mungkin, kini bisa jadi sangat mungkin. Mitos-mitos itu diciptakan untuk kepentingan melestarikan ideologi, nilai, atau kepentingan masyarakat tertentu. Karena itu, dengan terus bergulirnya waktu, mitos-mitos yang dulu pernah ada harus didemitologi- sasi, direkontruksi sesuai dengan konteks masyarakat sekarang. Saya kasih contoh yang paling ekstrem, misalnya, klaim bahwa seorang kiai kalau hari Jumat bisa terbang ke Mekah, kemudian salat Jumat dan seterusnya di sana. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, kita bisa bertanya, "bukankah ada perbedaan waktu antara Indonesia dengan Arab Saudi? Jadi kalau kiai terbang ke Arab Saudi untuk salat Jumat pada waktu yang sama dengan salat Jumat kita, itu mustahil, karena pada waktu yang sama, di sana masih Subuh. Perbedaan waktunya sekitar 6 jam." Contoh di atas namanya mendemitologisasi apa yang dulu pernah menjadi mitos. Termasuk juga, misalnya, mitos-mitos kekuasaan Islam: khilâfah. Di mana dengan khilâfah, Islam dulu bisa menyatukan beberapa kebudayaan menjadi kekuatan besar. Sampai sekarang hal itu masih menjadi mitos yang sangat luar biasa. Sehingga masih ada anggapan bahwa kalau umat Islam mau berkembang maka harus kembali ke mitos itu. Menurut saya, sekarang kita harus melihat mitos itu dalam konteks yang riil dari masyarakat sekitar. Konteks yang ada sekarang sama sekali berbeda, maka, menurut saya, sangat perlu adanya perubahan mitos-mitos (de- mitologisasi). 834
Jamhari Makruf Dalam konteks Indonesia tidak mudah mendemitologisasi syariat Islam dan khilâfah. Sebab, masyarakat Indonesia sangat religius. Menurut Anda, sejauh mana batas-batas dari nilai-nilai Islam bisa lestari di wilayah publik, baik dari tingkat civil society maupun negara, lantaran konsep kaffah mengandaikan Islam meliputi ruang privat sekaligus publik? Oke, saya setuju. Saya kira, penolakan umat Islam terhadap sekularisme juga beralasan. Sebab, kalau semua urusan publik diserahkan kepada civil society atau kepada sistem sekular, saya kira umat Islam tidak bisa menerimanya. Karena, mereka berkeyakinan bahwa agama mempunyai peran dan wewenang yang bisa menya- tukan. Dalam hal ini memang ada peran agama yang bisa disa- tukan. Untuk menjawab perta- nyaan bagaimana kita menya- tukan orang-orang Indonesia dengan segenap pluralitasnya, saya kira, hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa, di negara ini, Islam sudah menjadi identitas yang melekat. Bahkan, dalam hal tertentu, kita tidak dapat memisahkan antara identitas sosial, etnis, maupun identitas agama. Semua telah menyatu. Selama ini, agama - karena bercampur baur dengan politik - kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisah-kan agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia. Ketika Islam menjadi identitas, maka Islam pun dapat menjadi: pertama, modal budaya (cultural capital). Apapun yang dikembangkan dalam kebudayaan - bagaimana membangun sebuah masyarakat dan seterusnya - pasti dipengaruhi dan diwarnai oleh Islam. Itulah yang terjadi di Indonesia. Mengapa perayaan Idul Fitri lebih ramai dibanding Idul Adha? Karena orang Islam di Indonesian mewarnai idul fitri dengan nuansa budaya saling memaafkan kepada orang tua. Dan kedua, karena itu sudah menjadi identitas, maka secara otomatis Islam juga menjadi modal politik (political capital). Saya kira hal itu wajar dan masuk akal. Karena Islam sudah menjadi identitas kolektif, yang dapat menyatukan massa, maka Islam menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Bayangkan saja, misalnya, seorang da'i sekaliber KH. Zaenuddin MZ dan Aa Gym bisa mengumpul- 835
Membela Kebebasan Beragama kan jutaan orang, baik dengan maupun tanpa membayar. Itu merupakan sebuah kekuatan kapital yang sangat luar biasa. Maka wajar saja kalau ada orang yang mempunyai minat politik memanfaatkan Islam sebagai political capital. Berawal Islam sebagai cultural identity, menjadi identitas kuat yang kemudian menjadi cultural capital dan meningkat menjadi political capital. Kini, seiring perkembangan zaman, ketiga, Islam bahkan telah menjadi modal ekonomi (economical capital). Industri yang mengandalkan agama kian menjamur, mulai dari layanan Short Message Service (SMS) rohani, tawshyiah, hingga penjualan produk aksesoris Muslim. Bayangkan, berapa banyak nilai uang yang masuk dari layanan SMS Rohani? Tentu banyak sekali. Kita juga menyaksikan banyak sekali acara di sejumlah stasiun televisi yang memanfaatkan dan mengatasnamakan agama. Selain itu, seiring gairah berislam yang terus meningkat, butik-butik busana Muslim yang menyediakan pakaian mulai dari jilbab hingga aksesoris lainnya bertebaran di mana-mana. Belum lagi, produk mutakhir dari transaksi keuangan yaitu bank syariah. Semua bank syariah memanfaatkan Islam sebagai economical capital. Bahkan, akhir-akhir ini, di Malaysia dan Thailand, asosiasi halal food menjadi industri yang sangat besar. Itu terjadi karena Islam ternyata mempunyai capital market yang dapat dikem- bangkan. Sekali lagi, Islam sebagai sebuah economical capital, berawal dari Islam sebagai identitas. Sekaligus menjawab pertanyaan di atas, dengan realitas yang ber- kembang seputar promosi penegakan syariat Islam dalam wujud ke- kuasan politik, hal tersebut hanya akan menghancurkan modal budaya dan politik yang selama ini telah lestari di Indonesia. Sedangakan untuk menjawab kekhawatiran bagaimana kalau syariah atau Islam menyatu di Indonesia, saya kira, kita perlu usaha dan wadah yang mampu merekonstruksi sejarah Islam, sehingga bisa menjelaskan bahwa Islam di Indonesia mempunyai lingkungan sosial budaya yang berbeda dengan Timur Tengah. Hal ini untuk mendemitologisasi pandangan umat Islam yang selama ini begitu saja mengasosiasikan Islam selalu berorientasi pada Timur Tengah. Jadi, yang perlu didemitologisasi bahwa Islam bukan hanya Arab, tapi ada juga yang lain, yaitu Indonesia. Kita punya hak dan wewenang untuk menerjemahkan Islam sesuai dengan karakter budaya kita sendiri. 836
Jamhari Makruf Pemisahan antara agama dan negara terjadi di Barat. Sementara di Indonesia, dengan kondisi sosiologis yang ada, agaknya sulit untuk menerapkan itu. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah sifat eksesif dan ekspansif agama yang sulit untuk didemitologisasi. Bagaimana komentar Anda? Bagi saya, yang paling penting diperhatikan adalah bukan pemisahan yang tegas antara agama dan negara, melainkan bagaimana menyediakan mekanisme yang disepakati ber- sama untuk menyelesaikan sege- nap persoalan yang timbul akibat perbedaan. Di Amerika, mereka sepakat untuk menyelesaikan perbedaan melalui pengadilan (mekanisme hukum sekular). Jika terjadi konflik antarumat ber- agama, maka dianggap sebagai persoalan pribadi di antara mere- ka (citizenship), bukan persoalan negara. Dalam hal itu, negara tidak ikut campur. Tapi, begitu menjadi keputusan pengadilan, negara ha- rus menghormati dan menjalan- kan kewajiban menunaikan kepu- tusan. Namun demikian, negara tidak ikut menjadi bagian dari pihak yang berkonflik. Dalam bidang ilmu, Islam jelas telah melakukan sekularisasi. Misalnya, kalau mau membaca al-Quran kita harus terlebih dahulu berwudlu, sedangkan untuk membaca buku matematika, Fisika atau sastra kita tidak disuruh berwudlu. Contoh tersebut, menurut saya, menunjukkan inkonsistensi umat Islam dalam berpikir. Ini terjadi karena kita kerap memandang sesuatu secara tidak utuh. Atau mungkin juga karena pengaruh al-Ghazali yang telah membagi ilmu menjadi ilmu yang fardlu 'ayn dan fardlu kifâyah. Di Indonesia, persoalan konflik tak terselesaikan bahkan kian karut- marut lantaran negara ikut menjadi pihak yang bertikai. Contoh paling gamblang adalah bagaimana menyelesaikan perbedaan Ahmadiyah dengan Islam mainstream yang mengemuka belakangan ini. Saya khawatir, karena dalam dunia Islam, ini sekaligus sebagai otokritik, preseden mekanisme penyelesaian masalah yang telah ada cenderung tidak demokratis. Misalnya, perbedaan antara umat Islam Sunni dan Syi'ah yang telah terjadi sekian lama, tidak pernah ada mekanisme penyelesaiannya yang memuaskan. Yang terjadi adalah mekanisme kalah atau menang. Begitu Syi'ah berkuasa, Sunni tersingkir, sebaliknya begitu Sunni yang menang, Syi'ah disingkirkan. 837
Membela Kebebasan Beragama Kini, di tengah zaman yang sudah terbuka, kita harus mencari me- kanisme yang tepat untuk memecahkan konflik. Menurut saya, pemisahan antara agama dan negara -dalam arti negara tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi - bermakna positif. Karena yang berkonflik adalah warga negara, maka yang mestinya menyelesaikan masalah adalah pengadilan. Begitu pengadilan memutuskan, maka negara harus mengamankan keputusan yang dihasilkan. Itulah yang harus ditekankan. UIN Jakarta sebagai institusi yang tidak dapat dipisahkan dari wajah Islam Indonesia tentunya memiliki peran yang jelas dalam hal tersebut. Bagaimana proses demitologisasi yang disuarakan UIN Jakarta dalam rangka menem- patkan agama dan hal-hal yang bersifat publik secara proporsional? Untuk menjawabnya saya akan menceritakan problem pendidikan Islam terlebih dahulu. Selama ini, pendidikan Islam menggunakan pendekatan (approach) yang terlampau normatif dan doktrinal. Mempe- lajari Islam adalah mempelajari ritual, keimanan dan seterusnya. Pe- nekanannya cenderung normatif dan hanya mempertimbangkan al-Quran dan al-Hadits. Karena hanya mengedepankan sisi normatif, studi Islam pun tidak pernah berkembang. Salah satu indikasinya dapat kita lihat pada perdebatan dalam politik Islam yang selama ini selalu masuk ke dalam perdebatan fiqh siyâsî; membicarakan pandangan fuqahâ' (para ahli fikih) tentang politik. Yang menjadi rujukan selalu al-Ghazali, al-Mawardi dan ulama klasik lainnya. Perdebatan politik seolah sudah menjadi bagian dari ibadah, bahkan menjadi doktrin. UIN Jakarta mencoba untuk melakukan tambahan atau mereformasi pendekatan studi Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosial (social and historical approach). Sebuah pendekatan yang berusaha memahami Islam berdasarkan konteks sosial dan sejarahnya. Sebuah peristiwa atau masyarakat tidak bisa dipahami tanpa memahami konteks sosial dan psikologis yang berkembang. Menurut saya sangat penting mengajarkan umat Islam untuk melihat realitas sosial sebagai realitas sosial, bukan realitas agama. Contoh, tsunami yang menimpa Aceh, kalau menggunakan pandangan normatif-doktrinal, akan selalu dikaitkan dengan pengalaman keagamaan kita. Ada seorang kiai yang mengatakan bahwa tsunami di Aceh terjadi karena perempuan di Aceh tidak berjilbab. Ada 838
Jamhari Makruf juga yang mengatakan, itu terjadi karena banyak orang Aceh yang tidak salat, bermabuk-mabukan di pinggir pantai. Mereka menghubungkan antara faktor sosial dengan doktrin keagamaan. Menghadapi persoalan itu, UIN Jakarta ingin memberikan tambahan dalam menganalisis peristiwa sosial. Bagi kami, memahami realitas sosial harus berdasarkan fakta sosialnya. Tsunami, kita pahami sebagai fakta sosial yang bisa dijelaskan secara rasional. Pandangan demikian juga akan berpengaruh pada solusi yang diberikan. Kalau menggunakan doktrin, solusi penyelesaian atau mengatasi tsunami adalah dengan memperbanyak ritual dan doa. Tapi dengan pendekatan sosial (social approach) akan terle- bih dahulu menganalisis problem lingkungan yang ada. Melalui analisis sosial, solusi yang ditawar- kan pun masuk akal, misalnya, ja- ngan membangun rumah di dekat pantai, memasang peringatan dini untuk tsunami, atau yang lainnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, saya setuju dengan konsep se- kularisasi. Agama tidak bisa dijadikan payung hukum untuk memutuskan segala hal. Realitas sosial hendaknya dipotret atau dianalisis melalui konteks sosialnya, bukan dengan doktrin agama. Tentu agama dapat berperan menjadi penerang rasionalitas manusia yang cenderung alpa. Keinginan UIN Jakarta adalah membobol sekat-sekat mazhab yang ada di dalam Islam. Kita punya prinsip bahwa kalau kita bisa toleran sesama umat Islam yang berbeda mazhab, pasti kita bisa toleran dengan agama lain. Bagaimana fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks itu? Fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks ini yaitu memberikan penjelasan dan memberikan skill kepada umat Islam agar mempunyai cakrawala yang lebih luas dalam memandang agama. Karena umat Islam seringkali terlampau sempit memahami agama, maka kami menawarkan untuk menggunakan perspektif sosial (social perspective). Kenapa ini kita ajukan? Karena umat Islam seringkali begitu lantang menolak sekularisme politik, yang memisahkan urusan politik dengan urusan agama, padahal mereka melakukan sekularisasi besar-besaran dalam masalah pendidikan. Mereka kerap meneriakkan adanya pemisahan antara pendidikan Islam dan pendidikan 839
Membela Kebebasan Beragama umum. Pendidikan Islam hanya berisi dan mengajarkan pendidikan agama. Sementara pendidikan umum mengajarkan ilmu-ilmu umum. Bukankah itu jelas-jelas praktik sekularisasi yang telah tanpa sadar mereka lakukan? Dalam bidang ilmu, Islam jelas telah melakukan sekularisasi. Misalnya, kalau mau membaca al-Quran kita harus terlebih dahulu berwudlu, sedangkan untuk membaca buku matematika, Fisika atau sastra kita tidak disuruh berwudlu. Contoh tersebut, menurut saya, menunjukkan inkonsistensi umat Islam dalam berpikir. Ini terjadi karena kita kerap memandang sesuatu secara tidak utuh. Atau mungkin juga karena pengaruh al-Ghazali yang telah membagi ilmu menjadi ilmu yang fardlu 'ayn dan fardlu kifâyah. Yang sering saya sampaikan kepada para mahasiswa adalah bahwa umat Islam menolak sekularisasi di bidang politik, sementara melakukannya untuk bidang pendidikan. Ketika IAIN berubah menjadi UIN, banyak orang yang mengkritik dengan mengatakan "IAIN kok membuka fakultas umum?" Dengan perkataan itu, si pengkritik seolah menempatkan kewajiban menjadi dokter dan ahli komputer hanya kewajiban kedua (second) dari kewajiban menjadi ahli agama. Melihat fakta seperti itu tampaknya kita tidak bisa memisahkan sama sekali ruang publik dari peran agama. Persoalannya, agama yang memiliki nilai- nilai kedamaian dan toleransi justru ditampakkan ke publik sebagai sesuatu yang menakutkan, tidak saja bagi yang lain, melainkan kepada intern umat seagama. Perda syariah dan khilâfah Islamiyah misalnya, bagi segelintir kelompok mungkin memberikan angin segar, tapi tidak sedikit kelompok yang merasa terancam dengan pemberlakuannya yang ternyata kontraproduktif. Menurut Anda bagaimana menampakkan Islam di muka publik? Saya kira peran pendidikan di sini sangat penting. Pertama, kita harus meredefinisi pendekatan (approach) kita dalam studi Islam dan meng- gambarkan diri ke publik dengan baik. Kedua, referensi yang kita baca juga harus semakin kaya. Kalau buku-buku yang kita baca sekarang masih sama dengan buku-buku yang dibaca dan diterbitkan oleh ulama-ulama pada beberapa abad yang lalu, kita akan kembali ke jalan yang sama, tidak akan berkembang. 840
Jamhari Makruf Saya pernah menulis tentang kepemimpinan kaum muda. Tulisan ini didasari ide bahwa kepemimpinan dalam agama tidaklah salah kalau juga diberikan kepada kaum muda. Selama ini kepemimpinan agama selalu berdasarkan senioritas. Sekarang, sudah saatnya kaum muda harus diberi porsi lebih banyak untuk menjadi pemimpin agama. Sebab, kita lahir dan besar di zaman yang berbeda, maka untuk persoalan sekarang kita tidak bisa mengklaim atau menjustifi- kasi apa yang telah dilakukan oleh orang di masa lalu. Pendidikan kita jauh berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Karena itu pemimpin muda juga harus muncul dalam kepemimpinan agama. Ini penting untuk mengubah persepsi dan orientasi tentang diri kita sendiri, bagaimana mendefinisikan diri kita sebagai bagian dari dunia. Fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks ini yaitu memberikan penjelasan dan memberikan skill kepada umat Islam agar mempunyai cakrawala yang lebih luas dalam memandang agama. Karena umat Islam seringkali terlampau sempit memahami agama, maka kami menawarkan untuk menggunakan Untuk itu, menurut saya, pemimpin maupun ormas Islam seharusnya mulai memberikan porsi yang lebih besar kepada kaum muda untuk menjelaskan Islam sesuai dengan zamannya. Sekarang kita hidup di zaman komputer dan internet dengan permasalahan yang tentunya terus berkembang. Seharusnya kepemimpinan umat juga perlu memikirkan regenerasi. perspektif sosial (social perspective). Apakah menurut Anda kehadiran perda syariah dan khilâfah dalam proses sekularisasi di Indonesia adalah sesuatu yang sama sekali tidak kontekstual? Ya, menurut saya bukan sekadar tidak kontekstual, tapi juga tidak applicable, itu mimpi. Saya selalu bertanya kepada para pengusung khilâfah bagaimana kita mengatasi perbedaan dalam sistem khilâfah? Dalam khilâfah, seseorang yang melakukan bidah akan disingkirkan dan dibunuh. Pada waktu Abbasiyah berkuasa, orang-orang Umayyah dihabisi. Sementara pada masa Umayyah, orang-orang Syi'ah juga habis. Itulah realitas sejarah kita. Sekarang kita hidup dalam dunia yang berbeda. Inilah faktanya. Jadi, bagaimana kita mengatasi perbedaan itu? Bagaimana mungkin kita mau 841
Membela Kebebasan Beragama menghakimi kawan-kawan kita yang Syi'ah kalau Indonesia menganut khilâfah? Belum lagi mengatasi perbedaan antara Islam dan non-Islam. Apakah mereka akan dianggap kafir dzimmi dan itu berarti menjadi warga negara kelas dua (second class citizens)? Tantangan yang kedua, menurut saya, lebih pada fakta hubungan internasional. Apa yang kita lakukan di Indonesia akan berpengaruh pada masyarakat di dunia internasional, lantas apakah kita rela jika umat Islam di Amerika, Australia, Eropa dan belahan dunia lain menjadi second class citizens, yang artinya penduduk Muslim di daerah-daerah mayoritas non- Muslim tidak boleh memilih presiden atau tidak mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih, dan sebagainya. Melihat hal itu, saya kira, konteks penerapan khilâfah sama sekali tidak tepat, tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang pluralis. Di sektor ekonomi, sekarang marak bermunculan bank syariah. Apakah itu merupakan implikasi langsung dari tuntutan-tuntutan sejenis (ideologis) di bidang kenegaraan secara umum? Lantas apakah itu murni tuntutan umat Islam secara kultural atau ada nuansa-nuansa lain di balik semuanya? Saya tidak tahu persis, itu perlu penelitian lebih lanjut. Tapi saya mendapat informasi bahwa yang menjadi nasabah bank Islam di Malaysia ternyata bukan hanya orang Islam, tapi juga orang Cina. Bank Islam di sana, konon lebih comfortable ketimbang beberapa bank konvensional. Oleh karena itu, bagi saya, silakan saja ada bank syariah karena itu, sebenarnya, tuntutan ekonomi. Kalau ada dua jenis bank yang melayani masyarakat, syariah dan konvensional, tentunya akan lebih kompetitif, dan itu justru menguntungkan publik. Yang saya tidak setuju adalah kalau ada pemaksaan terhadap umat Islam untuk menabung di bank syariah. Di luar itu, tuntutan bank syariah saya kira merupakan sesuatu yang wajar, karena Islam sudah menjadi political capital dan economical capital. Lebih dari itu, di Surabaya dan Jakarta konon ada yang disebut dokter Islami. Dalam bidang properti, ada juga perumahan Islami. Toh tetap ada yang memanfaatkan dan membeli itu. Artinya, itu lebih pada persoalan market. Yang problem adalah kalau itu diwajibkan, misalnya, semua umat Islam harus tinggal di hotel atau komplek islami yang sama. Tetapi, bahwa bank syariah dan hal-hal yang islami lainnya tentunya 842
Jamhari Makruf punya hak untuk muncul, tidak bisa dilarang. Itulah bagian dari identitas dan realitas kita. Kalau hal seperti itu begitu saja diterima, apakah tidak kemudian justru memuluskan bentuk formalisasi syariah lain ke dalam negara? Tidak, karena bank syariah bukan hanya diberlakukan di negara Muslim, di London pun ada. Inggris adalah negara yang sekular, tapi ia membolehkan bank syariah. Yang tidak boleh adalah formalisasi dalam bentuk compulsory, yang mewajibkan semua orang untuk ikut dalam satu bentuk. Di situlah letak problem formalisasi syariah. Tapi kalau kita membuat Universitas Islam Negeri (UIN), masak tidak boleh? Islam di situ adalah identitas. Yang tidak boleh adalah ketika kita mewajibkan umat Islam untuk masuk ke UIN. Itulah yang dinamakan formalisasi, negara ikut campur tangan. Kalau formalisasi bagi Anda tidak wajar, maka Anda pun menilai munculnya perda syariah di Indonesia tidak wajar? Bagi saya, yang paling penting diperhatikan adalah bukan pemisahan yang tegas antara agama dan negara, melainkan bagaimana menyediakan Ya, tidak wajar. Karena itu saya sering mengatakan bahwa sesung- guhnya saya mengartikan tiga hal mengenai perda syariah. Pertama, ia merupakan bentuk kebangkitan budaya (cultural revivalism). Ini terjadi karena Islam sudah menjadi identitas lokal. Di Makassar, antara Bugis dan Islam itu sudah susah untuk dibedakan. Demikian juga di Padang dan Madura, sudah sangat susah membedakan yang mana budaya Islam dan yang mana budaya lokal setempat. Hal ini sendiri terjadi bermula dari kebangkitan kultural melawan hegemoni rezim Soeharto, jawanisasi dan sebagainya. Mereka melakukan perlawanan dengan etnik. Karena Islam sudah menjadi etnik, maka yang muncul adalah Islam. mekanisme yang disepakati bersama untuk menyelesaikan segenap persoalan yang timbul akibat perbedaan. Kedua, kebangkitan politik lokal (political revivalism). Sekali lagi, ini karena Islam sudah menjadi political capital. Maka tidak heran jika di Tangerang muncul perda syariah. Karena Pemda sadar bahwa umat Islam di sana adalah 843
Membela Kebebasan Beragama mayoritas, maka dengan memunculkan isu-isu Islam diharapkan akan kembali mendulang suara untuk pemilihannya di masa mendatang. Lihatlah daerah- daerah yang memunculkan perda serupa, kebanyakan wali kota atau gubernurnya bukan berasal dari partai Islam, tapi dari Golkar dan sebagainya. Ini jelas syariat Islam tak lebih digunakan sebagai political capital. Ketiga, kebangkitan moral (ethical atau moral revivalism). Munculnya perda syariah karena dilatari kepentingan moral. Sejak reformasi, tatakrama kita tidak karuan. Tidak adanya keteraturan di para pengguna lalu-lintas jalan raya, salah satunya, di mana tidak adanya keteraturan publik inilah yang memicu munculnya kebangkitan moral. Isu moral yang terpikirkan oleh kelompok tertentu adalah bagaimana bisa mengisi demokrasi ini dengan baik. Isu moral itulah yang menurut mereka seksi. Tapi, kita lihat isu ini pada akhirnya mengalami penurunan popularitasnya. Dari tahun ke tahun jumlah pemda yang menerapkan perda syariah semakin menurun. Dugaan saya, itu terjadi karena ternyata perda seperti itu tidak menguntungkan bagi partai-partai politik. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa perda syariah lebih kental bernuansa politik daripada nuansa agamanya. Beberapa pemikir berpandangan bahwa periode awal Islam sebenarnya masa di mana Islam tumbuh liberal. Pemikiran keislaman tumbuh secara bebas dan tidak terbatas atau monolitik. Tetapi fase setelahnya, Islam justru sampai kini menjadi illeberal Islam. Demikianpun di Indonesia, ketika angin segar liberalisme Islam berhembus dalam bentuk kebebasan berpikir, penolakan yang muncul tak kalah sengitnya. Bagaimana Anda menjelaskan liberalisme dalam Islam? Sebagaimana sekularisme, liberalisme lahir dan besar dari sebuah konteks sosial dan sejarah yang berbeda dengan Islam. Makna generik dari kata liberal sendiri, menurut saya, adalah pembebasan. Dan Islam adalah pembebasan. Islam memberikan ruang untuk berpikir bebas dan berbeda dengan pandangan lainnya. Monoteisme sendiri sebenarnya tak lain dari liberalisasi atas kungkungan politeisme dan "kesakralan" alam. Artinya, liberalisme sebenarnya sudah terjadi begitu lama di dalam agama kita. Selama ini umat Islam sudah terkungkung atau terkotak pada sejarah dan konteks yang sudah mapan. Ini sudah berlangsung dari mulai adanya formalisasi Islam. Karena telah berlangsung sangat lama, sekali ada yang 844
Jamhari Makruf mencoba loncat dari pagar formalisme atau sekadar mempertanyakan batasan lingkungan tersebut, dianggap sebagai orang yang aneh. Saya memahami teman-teman yang ingin meloncati pagar atau coba melakukan liberalisasi, memang, hendak melakukan beberapa hal yang berbeda. Pertama, Karena Islam besar dan berkembang di tengah budaya Arab atau Arabic speaking countries, kemudian ke Turki, India, Cina dan akhirnya berkembang ke Indonesia, jelas memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Dengan begitu dirasa perlu juga adanya pendekatan yang berbeda. Ini dilakukan tak lain untuk coba menerjemahkan Islam ke dalam budaya Indonesia. Selama ini, agama - karena bercampur baur dengan politik - kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisahkan Kedua, liberalisasi bermaksud membebaskan umat Islam agar berpikir hari ini, tidak berpikir masa lalu. Jangan hanya terkungkung dengan sejarah bahwa seolah-olah pemerintahan pada masa khalifah seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, adalah bayang-bayang yang harus kita wujudkan sekarang untuk mengatasi problem zaman. Sebuah idealisasi terhadap masa lalu bagi kalangan liberal sama sekali tidak realistis. Walaupun harus diakui pula bahwa teman-teman yang mendukung Islam liberal tidak mempertimbangkan realitas budaya Islam Indonesia yang sudah melekat. Karena itu, perlu kearifan dalam menyikapi realitas Islam di Indonesia. agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia. Tapi ada sementara kalangan yang beranggapan bahwa beragama adalah sebentuk ketundukan paksa, tidak bisa bebas. Apa respon Anda dengan pernyataan seperti itu? Hukum memang selalu memaksa. Pemaksaan jutru ada dan dimung- kinkan karena adanya hukum. Pada dasarnya hukum Islam berasal dari pembakuan ajaran Islam yang dipraktikkan Nabi dan para Sahabat. Hukum itulah yang memaksa orang untuk megikutinya. Misalnya salat Tarawih adalah ritual yang awalnya dibiasakan oleh Umar. Lambat-laun, karena telah biasa, 845
Membela Kebebasan Beragama seakan-akan menjadi hukum. Perayaan Maulid Nabi, dulu dipakai untuk menyemangati tentara Islam, sekarang menjadi ritual simbol tradisi Islam. Hukum bermula dan berdasar pada preseden.Yang membuat suatu agama memaksa juga adalah preseden. Karena dulu umat Islam begini, maka sekarang harus begini juga. Menurut saya, pemahaman seperti ini sudah tidak bisa lagi dipakai, karena jelas kini memiliki konteks yang jauh berbeda dengan dahulu. Saya kira memang perlu ada kesepakatan baru untuk memahami agama. Tapi, secara antro-pologis, apa yang diungkapkan oleh orang atau kelompok yang tadi Anda sebutkan adalah betul. Betul bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terpaksa. Tapi, keterpaksaan yang dimaksud terjadi karena adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tak jarang berupa sesuatu yang bersifat turun-temurun. Dan karena sudah terbiasa, maka men- jadi hukum. Oleh karena itu, tak salah kalau sekarang kita perlu kembali membuat kesepakatan bersama sesuai dengan konteks zaman yang kita hadapi. Formalisasi hukum-hukum agama, seperti perda syariah, pada praktiknya tidak memberikan kebebasan. Beberapa penelitian tentang perda syariah menyebutkan bahwa justru dengan perda syariah perempuan dimarginali- sasi, kebebasan beragama diberangus dan ruang dialog perbedaan agama menjadi tidak dimungkinkan. Bagaiamana menurut Anda? Menurut saya problemnya bukan di situ, melainkan pada mekanisme yang digunakan oleh masing-masing sistem. Dalam demokrasi individu diberikan kebebasan untuk bersuara. Individu-individu sebagai warga negara menentukan konsensus bersama, sementara dalam agama (Islam) kesepakatan selalu berasal dari elite (ulama), bukan dari grassroot, individu- individu penganut agama. Dalam hal ini, misalnya, MUI yang merepre- sentasikan elite agama dan punya hak untuk menentukan persoalan- persoalan yang berkaitan dengan agama. Sekarang ini kita hidup dalam zaman demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan pengalaman yang berbeda-beda. Agama juga seharusnya tidak hanya mendasarkan diri pada otoritas elite, sebaliknya, sudah saatnya mempertimbangkan publik. Inilah persoalan krusial yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, kita harus membuat kesepakatan mengenai mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan. Dari situ, kita juga bisa bertanya, sebenarnya siapa yang berhak memutuskan persoalan perda syariah 846
Jamhari Makruf dan sebagainya? Menurut saya, sekarang sudah saatnya coba bertanya kepada publik, apakah mereka betul-betul memerlukan perda syariah? Kalau memang masyarakat memerlukannya, why not, toh itu sikap rakyat. Tapi kalau ternyata mereka tidak butuh, kenapa dipaksakan? Apakah dengan begitu tidak malah kian memuluskan daerah-daerah tertentu di Indonesia untuk menerapkan aturan sesuai dengan suara mayoritas? Bali misalnya, kalau seperti itu, bisa saja membuat Perda Hindu, Manokwari mem- buat Perda Injil. Bukankah itu akan mendiskriminasikan kaum minoritas? Dalam hal ini, menurut saya, juga perlu adanya kesepakatan. Meskipun Amerika adalah negara demokrasi, tapi tetap ada negara bagian tertentu yang menerapkan hukum yang sangat khas. Misal- nya di Brigham Young University, di Utah menganut paham Mormon, di sana kita dilarang minum teh di lingkungan kam- pus. Atau masyarakat Amis di bagian negara Pensylvania, yang menolak memakai listirik dan kendaraan bermotor, tetap bisa berjalan. Dan itu bisa dijalankan karena telah menjadi kesepakatan, sebuah kesepakatan untuk tidak salah dengan melakukan kekerasan, dan, tentu saja, menghormati hukum yang telah disepakati bersama. Yang agak krusial dan kerap menjadi perdebatan di Indonesia adalah seringkali simbol-simbol syariah masuk ke dalam hukum positif negara. Makna generik dari kata liberal sendiri, menurut saya, adalah pembebasan. Dan Islam adalah pembebasan. Islam memberikan ruang untuk berpikir bebas dan berbeda dengan pandangan lainnya. Monoteisme sendiri sebenarnya tak lain dari liberalisasi atas kungkungan politeisme dan "kesakralan" alam. Artinya, liberalisme sebenarnya sudah terjadi begitu lama di dalam agama kita. Menurut saya, sekarang dibuka saja semua peluang membuat regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal setiap daerah. Karena di Bali, misalnya, tanpa kita sadari sebenarnya sudah melakukan hukum Hindu, meski tak dikatakan secara tertulis. Misalnya, kalau hari Nyepi tidak boleh ada yang keluar. Itu kan "syariat" Hindu? Jadi, sebenarnya ada daerah-daerah tertentu yang sudah menerapkan perda seperti itu, bukan hanya yang secara ekstrem, seperti yang terjadi di Aceh. 847
Membela Kebebasan Beragama Para pengususung perda syariah mengklaim tuntutannya telah melalui prosedur yang demokratis. Tapi tak dapat dielakkan bahwa beberapa item hukum pada perda syariah mengandung hal-hal yang antidemokrasi. Pemerintah harusnya berperan tegas dalam urusan ini. Bisakah perda syariah yang antidemokrasi dieliminir oleh pemerintah dengan kekuatan demokrasi? Kalau negara benar-benar mau mengambil perannya sesuai dengan amanat konstitusi dan berpegang pada asas demokrasi, itu seharusnya bisa. Tidak akan muncul perda syariah kalau negaranya kuat. Untuk itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus berani bersikap tegas. Di Amerika pun tidak jarang ada umat Katolik yang coba memaksa memasang salib di kantor tempatnya bekarja atau di tempat-tempat publik lainnya. Tapi karena pengadilan mampu bersikap tegas dengan konstitusi sebagai kesepakatan bersama, itu tetap tidak diperbolehkan. Maka menururt saya, sudah seharusnya Mahkamah Agung kita secara aktif mereview semua peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Amerika yang begitu tegas menegakkan konstitusi dan dianggap sebagai kampiun demokrasi, tetap memiliki satu daerah di California yang melarang pengajaran teori evolusi, karena dianggap bertentangan dengan agama. Dengan ini, bukan berarti praktik sejenis boleh terjadi di negara kita. Kita tetap punya kewajiban konsisten dengan konstitusi yang telah menjadi konsesnsus bersama. Karenanya, tugas berat kita di sini adalah bagaimana mendisasosiasi syariah dengan negara Islam, baik bagi orang luar maupun umat Islam sendiri. Selama ini, begitu muncul term syariah, yang terpikirkan baik oleh umat Islam maupun orang luar adalah negara Islam. Di sinilah demitologisasi mutlak diperlukan. Kalau ada orang atau kelompok di daerah manapun berkeinginan membuat perda yang melarang praktik maksiat, sebut saja Perda Antimaksiat, jangan memakai sebutan perda syariah. Toh di Ohio, Amerika Serikat, yang notabene tidak mayoritas Muslim, perjudian dan alkohol juga menjadi sesuatu yang terlarang. Artinya, jangan hanya karena kita mayoritas beragama Islam, simbol-simbol agama mayoritas harus dikedepankan. Kalau tanpa embel-embel simbol agama, namun manfaat yang dihasilkan sama-sama baik dan diterima publik, tentu tetap tidak salah dan akan tetap dinilai baik. Sekali lagi, wacana publik tentang syariah kini sudah harus didemitologisasi. Karena salah satu yang paling dikhawatirkan, dan 848
Jamhari Makruf memang kecenderungannya demikian, dari tuntutan yang selalu mengklaim demokratis ini adalah akan berujungnya tuntutan pada pendirian negara Islam, yang jelas bertentangan dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara kita. Sejak masa perjuangan hingga sekarang, negara Indonesia adalah sesuatu yang final, tidak bisa diganti dengan negara Islam atau ideologi lainnya. Indonesia bukanlah negara yang berdasar pada ideologi atau agama tertentu. Pluralisme adalah isu yang juga menjadi konsentrasi Anda. Salah satu tindakan yang bisa mencederai ini adalah gerakan radikal yang kerap muncul dalam agama-agama. Pertanyaannya, apakah yang Anda pahami dengan pluralisme? Sejak masa perjuangan Indonesia memang bangsa yang plural sejak sebelum Islam datang ke Indonesia. Kekayaan dan kelebihan Indonesia adalah di keanekaragaman budayanya. Dalam masyarakat yang beragam tentu diperlukan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya dan perilaku. Maka gerakan radikal, baik dalam bentuk agama maupun ideologi, hanya akan mencederai sikap terbuka dan toleran yang selama ini menjadi pilar keutuhan Indonesia. hingga sekarang, negara Indonesia adalah sesuatu yang final, tidak bisa diganti dengan negara Islam atau ideologi lainnya. Anda pernah menulis buku tentang Gerakan Salafi Radikal di Indoensia, bisakah Anda jelaskan apa isi dan maksud dari buku itu? Buku itu ditulis untuk memberikan kerangka teoretis atau cara memandang radikalisme. Dalam dunia akademik, penjelasan akan radikalisme sudah begitu banyak bermunculan. Pertama, ada yang mengidentifikasikannya sebagai reaksi dari kondisi kemiskinan. Menururt pendapat pertama ini, kemiskinan yang dibumbui oleh pemahaman agama tertentu bisa berubah wujud menjadi gerakan yang terkonsolidasikan. Ia bisa muncul dalam bentuk "pemberontakan". Kedua, fundamentalisme muncul dari paham agama yang ekstrem. Pemahaman agama yang cenderung literal akan membawa seseorang bersikap radikal. 849
Membela Kebebasan Beragama Ketiga, fundamentalisme lebih menjadi gerakan yang berlatar alasan politik, yaitu menjadikan radikalisme sebagai pintu masuk menyuarakan aspirasi politik. Dengan bersikap radikal, seseorang atau kelompok akan diperhatikan oleh orang lain, karenanya mempunyai nilai jual politik. Keempat, radikalisme menjadi semacam gerakan ratu adil. Karena situasi ekonomi politik mengalami kekacauan, muncullah semangat menye- lesaikan masalah yang biasanya kerap diidendtifikasi dengan kehadiran ratu adil. Salah satunya diyakini bisa hadir dari agama. Celakanya, pemahaman yang dibawa memiliki kecenderungan yang radikal. Analisis itulah yang saya pakai untuk melihat kenyataan sosial di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, saya temukan beberapa organisasi yang bisa dikategorikan memiliki garis perjuangan radikal. Sebuat saja organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Islamiyah (JI) dan Majlis Mujahidin Indonesia (MMI). Selanjutnya, saya juga melihat ada benang merah di antara kelompok- kelompok tersebut, yaitu kecenderungan middle-eastern minded. Saya lihat mereka mempunyai kesamaan dalam menganggap diri sebagai salaf. Padahal NU dan beberapa ormas lain yang cenderung tidak radikal juga mengaku salaf. Pada titik itu, menurut saya, salaf telah di-hijack oleh Wahhabisme dan gerakan radikal lainnya. Dalam identifikasi saya, radikalisme ini ditandai dengan kriteria seperti ingin menegakkan negara Islam, melihat pertentangan Islam dan Kristen sebagai jihad, perang abadi di antara keduaya, dan beberapa kriteria lainnya. Dari situ, kemudian saya membagi lagi kelompok-kelompok radikal tersebut ke dalam dua kutub besar. Pertama, kelompok yang lebih menge- depankan activism, dengan aktif berdemonstrasi dan melakukan kekerasan- kekerasan fisik. Dan kedua, adalah kelompok yang cenderung bermain di tingkat diskursus, wacana. Kelompok pertama diwakili oleh FPI, Laskar Jihad dan sebagainya. Sementara kelompok kedua diwakili oleh HTI dan MMI. Mereka memang tidak violence, tapi secara akal dan wacana menentang demokrasi dengan sangat radikal. Bagaimanapun radikalisme menjadi gerakan yang antipluralisme. Mereka cenderung memaksakan "nilai-nilai keagamaan tertentu" dianut oleh tidak hanya bermacam umat Islam tapi juga non-Muslim sebagai paham yang disepakati bersama dengan menampik paham lain yang berbeda. Indonesia 850
Jamhari Makruf sebagai negara yang plural mestinya tidak mungkin melahirkan gerakan- gerakan fasis seperti itu. Bagaimana Anda menjelaskannya? Saya kira Islam, baik secara ideologi maupun kultur, hidup dalam masyarakat yang plural. Sejak zaman Madinah, bermacam etnis yang bergabung dan mengikatkan diri sebagai satu komunitas ternyata banyak sekali mempunyai perbedaan. Islam menjadi payung yang luar biasa untuk mewujudkan pluralisme pada saat itu. Makanya, menurut saya, penga- laman Islam dalam hal itu sebenarnya lebih kaya ketimbang Katolik dan Kristen. Lihat saja, dari Maroko sampai ke Indonesia yang dina- makan sufi itu bermacam-ma- cam, sebutannya pun berbeda- beda, itu karena secara teologis Islam mengakui pluralisme. Coba lihat arsitektur masjid yang sangat kaya dibandingkan dengan bentuk gereja yang sangat dipengaruhi oleh Roma Katolik. Belum lagi bentuk pakaian. Di situ kita punya sajadah dan sarung dari berbagai tempat; Bangladesh, Pakistan, Indonesia dan lainya. Itu semua mungkin terjadi karena ajaran kita kental dengan nuansa toleransi. Islam sendiri, baik secara sosiologis maupun teologis, mestinya toleran. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan inilah yang menurut saya akan membawa Islam pada kebesarannya. Wacana publik tentang syariah kini sudah harus didemitologisasi. Karena salah satu yang paling dikhawatirkan, dan memang kecenderungannya demikian, dari tuntutan yang selalu mengklaim demokratis ini adalah akan berujungnya tuntutan pada pendirian negara Islam, yang jelas bertentangan dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara kita. Celakanya, di Indonesia, gerakan radikal didukung oleh MUI, suatu lembaga agama yang semi negara. Dari sinilah muncul apa yang kita sebut dengan monisme dalam beragama. Masyarakat Islam yang memiliki pemahaman keagamaan lain, seperti Ahmadiyah, menjadi tidak mungkin hidup bersama dalam bingkai kesatuan bangsa. Yang perlu diredefinisi sekarang, menurut saya, adalah siapa yang berhak mengeluarkan fatwa? Ingat, sekarang zaman sudah berubah, tidak bisa kita 851
Membela Kebebasan Beragama samakan dengan masa Nabi dan para Sahabatnya. Di zaman internet ini, ada yang kita kenal dengan sebutan online fatwa. Seseorang bisa mencari fatwa dalam tema dan masalah apapaun lewat google. Dan melalui online fatwa, kita bisa memilih fatwa mana yang cocok dan tidak dengan pikiran kita. Jadi, kalau kita tidak sepakat dengan satu pendapat bisa memilih pendapat lain yang lebih sesuai menurut kita. Dengan begitu saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa Islam, tidak hanya secara sosiologis melainkan juga teologis, adalah agama yang pluralistik. Bayangkan saja, pada tradisi agama mana yang mentolerir perbedaan dalam ilmu kalam? Hanya dalam Islam. Tradisi mana yang kaya dengan mazhab? Sekali lagi, Islam. Bahkan dalam tradisi Islam juga memiliki perbedaan yang demikian kental seperti Sunni dan Syi'ah. Artinya, tak dapat disangkal bahwa Islam sejatinya adalah agama yang mengagungkan pluralisme. Namun demikian, kita juga tak bisa mengabaikan begitu saja paham atau peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan kecenderungan anti-pluralime dalam Islam. Pertanyaannya, dengan konteks seperti itu, bagaimana Anda melihat pluralisme di masa mendatang di Indonesia, akan makin terkonsolidasi atau sebaliknya aus untuk kemudian benar-benar musnah? Perlu usaha bersama untuk terus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa kemajemukan bangsa Indonesia adalah takdir sosial. Oleh karena itu harus ada usaha terus menerus untuk menjaga agar umat Islam memahami realitas sosial Indonesia yang majemuk. Partisipasi di kalangan anak muda untuk penyadaran realitas plural ini perlu dikembangkan, agar ada pemahaman yang tak putus antar-generasi. UIN Jakarta sering diidentikkan dengan Muslim Sunni. Padahal lembaga pendidikan mestinya tidak sektarian. Kalau mau menjadikan UIN sebagai pusat studi Islam, maka seharusnya semua warna Islam pun muncul di UIN Jakarta. Faktanya, kurikulum UIN masih kerap dikatakan Sunni oriented. Apa penjelasan Anda? Saya kira ada benarnya. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena Syi'ah juga mendapat proporsi yang besar di UIN Jakarta. Buku-buku 852
Jamhari Makruf Murthada Mutahhari juga kita pakai sebagaimana buku-buku ulama Sunni atau lainnya. Bahkan kita mempunyai Iranian Corner, bekerjasama dengan Kedubes Iran. Kita juga mengirim mahasiswa dan dosen ke Iran untuk belajar Syi'ah. Secara akademik sesungguhnya kita bersikap balance terhadap Syi'ah. Buku-buku Syi'ah juga kita berikan kepada mahasiswa. Tapi karena banyak mahasiswa yang hidup di lingkungan Sunni, mereka tentu cenderung mengikuti yang Sunni. Tapi, secara umum, sebagai pusat studi Islam, UIN Jakarta dirasa belum cukup lengkap karana belum menampung semua aliran Islam yang ada di Indonesia, seperti Ahmadiyah dan lainnya. Bagaimana jika ada orang luar yang ingin mengkaji Islam dalam wajahnya yang berbeda (Ahmadiyah dan lainnya)? Bisakah UIN Jakarta memfasilitasinya? Kalau Ahmadiyah memang belum. Sekarang kita sedang membentuk sebuah tim riset untuk menilai agama-agama lokal, bukan hanya Ahmadiyah. Indonesia juga punya Islam Wetu Telu di NTB, juga ragam warna lokal lainnya seperti di Kuningan, Jawa Timur dan lainnya. Itu juga bagian dari kajian kita. Tapi bahwa UIN Jakarta sangat identik Sunni, itu tidak bisa dipungkiri. Meski demikian, kita juga tetap memberikan perhatian yang besar kepada non-Sunni. Intinya, kita mencoba bersikap balance. Karena harus diingat, salah satu keinginan UIN Jakarta adalah membobol sekat-sekat mazhab yang ada di dalam Islam. Kita punya prinsip bahwa kalau kita bisa toleran sesama umat Islam yang berbeda mazhab, pasti kita bisa toleran dengan agama lain. Selama ini kita tidak banyak mengajarkan perbedaan dalam Islam sendiri, karena itu buku- buku yang kita ajarkan di sini mencoba mengambil dari berbagai mazhab, supaya sekat-sekat fikih tidak menjadi formalistik, lebih dari itu fikih menjadi bagian dari pilihan (choice). Kalau kita bisa membobol sekat perbedaan mazhab, pasti kita bisa membobol perbedaan sekat etnik, agama, wilayah, negara dan sebagainya. Itulah keinginan UIN Jakarta. 853
Membela Kebebasan Beragama Percakapan dengan Kautsar Azhari Noer Kautsar Azhari Noer Kautsar Azhari Noer Kautsar Azhari Noer, Guru Besar Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Kautsar Azhari Noer Kautsar Azhari Noer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia mengajar pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Indonesia, STF Driyarkara dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sejak 2007 ia diangkat sebagai Honorary Fellow Ibn Arabi Society yang berpusat di Oxford. 854
Kautsar Azhari Noer Kebebasan beragama bersifat mutlak dan harus mendapat jaminan dari negara. Tanpa kebebasan tidak dimungkinkan iman yang tulus. Dan karena sekularisme tidak mesti memusuhi agama, maka pemisahan antara urusan-urusan duniawi dan agama harus dilakukan. Sebab di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama (teokrasi), peraturan yang diterapkan pasti yang sealiran dengan agama yang diimani penguasa: kebebasan beragama tercabut. Padahal hak-hak dan kebebasan sipil terjamin pada negara-negara yang menganut sistem liberal. Kaitannya dengan kemajemukan agama, masyarakat harus ditanamkan sikap toleran; paham teologis sama sekali tidak boleh dihakimi manusia, yang berhak menghakimi Tuhan semata. Sehingga pluralisme menjadi niscaya. 855
Membela Kebebasan Beragama Kita akan memperbincangkan seputar tiga isu yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Ten- tang ketiga isu ini, respon masyarakat terbagi menjadi tiga: ada yang menolak, setuju, dan ada juga yang sementara dalam proses memaknai. Ketiga kelompok masyarakat ini, tentu saja, memiliki argumentasi masing-masing. Bagaimana Anda melihat perbedaan respon tersebut dan bagaimana pula pandangan Anda tentang liberalisme, sekularisme dan pluralisme itu sendiri? Penolakan umat Islam dan MUI terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme, bisa jadi, karena kesalahpahaman. Kadang-kadang, orang belum mengetahui dan memahami betul apa itu sekularisme, liberalisme dan pluralisme, tetapi secara a priori sudah menolaknya. Ini yang sering terjadi. Celakanya, semua ini kerap tanpa didasari dengan argumentasi. Mereka, termasuk di dalamnya MUI, dengan serta-merta menentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme, begitu pula terhadap Islam liberal. Padahal, yang sering terjadi, atau memang itu sudah terjadi, adalah apa yang dimaksud dengan ketiga paham itu oleh para pendukunganya dan oleh mereka yang menentangnya sungguh berbeda. Misalnya, sekularisme. Tidak selamanya gagasan ini berarti memusuhi agama. Ada yang mengatakan bahwa pemisahan antara urusan-urusan duniawi dan urusan- urusan agama harus dilakukan. Tetapi pemisahan tersebut tidak mesti berarti memusuhi agama. Sebab, kalau dicermati, justru di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama biasanya negara itu didominasi oleh satu agama atau satu mazhab agama. Negara yang didominasi oleh satu agama atau satu mazhab, yang kita sebut dengan negara teokratis, maka peraturan yang diterapkan di negara itu pasti yang sealiran dengan agama atau mazhab yang didukung oleh penguasa. Di situ, saya kira, tidak ada kebebasan beragama. Atau, paling tidak, kebebasan beragama di situ sangat sempit. Di Arab Saudi misalnya, jangankan gereja berdiri di Riyadh atau Mekah, kalau tidak salah, masjid untuk Syi'ah saja tidak ada. Mungkin ada, tapi tersembunyi. Sebaliknya, di negara sekular keberadaan semua aliran dipersilakan. Yang lebih menggelitik lagi, dahulu sebelum Revolusi Islam Iran, Khomeini lari dari Iran ke negara yang sekular, yaitu Prancis, lantaran kebebasan di sana mendapat tempat. Jadi, kebebasan sangat dijamin di negara sekular. 856
Kautsar Azhari Noer Kendati demikian, sekularisme juga bermacam-macam. Kita harus terlebih dahulu melihat sekularisme yang seperti apa. Sebab, praktik sekularisme di Uni Soviet, agama malah ditekan dan dimusuhi. Namun, lagi-lagi, karena sekularisme berbeda-beda, maka yang harus diperjuangkan adalah model sekularisme yang tidak memusuhi agama. Saya pernah mendapat kuliah dari Karl Steenbrink, seorang sar- jana Belanda. Dia pernah menga- takan bahwa pengertian seku- larisme dan sekularisasi seperti karet. Karet itu elastis: bisa ditarik secara lebih luas dan longgar. Artinya, ini sangat tergantung pada siapa yang akan memberi makna terhadap sekularisme dan sekularisasi itu. Dalam kenyataannya, negara yang menganut sistem liberal, seperti negara-negara Barat yang maju, justru ke-bebasan lebih terjamin. Setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tanpa takut ditangkap oleh intel dan dimaksukkan ke dalam penjara, sejauh tidak mengganggu ketertiban Bagi kelompok garis keras, sekularisme adalah musuh agama. Pokoknya, kalau mereka mende- ngar kata sekularisme - dan yang di Indonesia lazimnya dipersan- dingkan kepada tokoh-tokoh se- macam Nurcholish Madjid (Paramadina), Ulil Abshar Abdalla (Jaringan Islam Liberal), dan Gus Dur - bayangan mereka adalah bahwa sekularisme berbahaya terhadap Islam. Padahal tidak seperti itu. Apakah orang- orang sekular seperti Cak Nur, Gus Dur, dan Ulil memusuhi Islam? Jawabannya sudah pasti tidak. Justru sebaliknya, mereka ingin mengangkat Islam atau membebaskan Islam dari kungkungan- kungkungan kemunduran, kejumudan dan kekakuan. Mereka menghendaki supaya Islam lebih fleksibel dan bisa menjawab tantangan masa kini. Karena tantangan-tantangan zaman berubah, maka tafsir atas umum, sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain, sejauh tidak berbuat anarki. Saya lebih memandang liberalisme sebagai perihal kebebasan. Untuk itu, apabila kita menganggap liberalisme berbahaya, maka sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan: apa betul seperti itu? Jangan-jangan, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak selalu benar. Jadi, liberalisme itu lebih merupakan hantu ketimbang kenyataan. 857
Membela Kebebasan Beragama agama untuk menjawab tantangan-tantangan itu juga bisa berubah, bahkan harus diubah. Tafsir terhadap Islam juga bermacam-macam, tidak tunggal. Apakah semua tafsir itu benar dan apakah semua tafsir yang dulu sesuai dengan semua zaman dan sanggup menjawab tantangan masa kini dengan problem lokalitas yang berbeda-beda? Itu belum tentu. Di kalangan umat Islam ada kelomok-kelompok tertentu seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejenisnya, memiliki imajinasi politik bahwa ada kesatuan antara agama dan kekuasaan (al-dîn wa al-dawlah). Bagaimana Anda memandang hal ini? Terkait hubungan antara agama dan negara, Islam tidak memberikan aturan yang jelas mengenai konsep negara. Saya sependapat dengan Jabiri dan beberapa pemikir lain, bahwa setelah Nabi Muhammad saw wafat, perselisihan di antara Sahabat mengenai khilâfah menunjukkan bahwa al- Quran tidak memberikan konsep yang jelas mengenai negara. Sebab, seandainya ada aturan yang jelas, tidak mungkin ada perselisihan untuk memperebutkan jabatan kepala negara setelah Nabi saw wafat. Al-Quran juga tidak pernah memberi aturan ihwal proses pengangkatan kepala negara, berapa lama masa jabatan kepala negara, dan bagaimana proses suksesinya. Al-Quran juga tidak memberikan aturan tentang bentuk negara dan pemerintahan. Yang ada dalam al-Quran adalah prinsip-prinsip universal, yang tidak hanya berlaku dalam Islam tetapi juga dalam agama- agama lain dan sistem-sistem filsafat. Misalnya, keadilan, kejujuran, dan sistem al-syûrâ atau musyawarah - yang masih diperdebatkan apakah sama dengan demokrasi atau tidak. Jadi, dalam konteks ini Islam seharusnya masuk dalam wilayah moral, bagaimana orang berakhlak. Sebagai perumpamaan, seorang pemimpin negara harus berakhlak agar negara dan warganya baik. Maka, wilayah yang dipersoalkan Islam adalah perihal baik atau tidak, jujur atau tidak, dan seterusnya. Sementara mengenai segenap aturan (sosial dan politik) akan dibuat sesuai dengan situasi sosial. Jika hal itu sudah masuk dalam urusan duniawi, tidak ada aturan-aturan yang rinci dalam agama. Itu menjadi urusan warga bersama. Sebab, Nabi diutus untuk menyempurna- kan akhlak, bukan politik. 858
Kautsar Azhari Noer Bagaimana dengan gagasan negara Islam atau Piagam Jakarta yang selalu dirujuk dari konsep Piagam Madinah? Jawabannya jelas. Gagasan negara Islam, seperti tadi saya katakan, tidak terdapat aturan yang jelas dalam al-Quran. Al-Quran hanya meng- anjurkan bagaimana memerin-tah sejauh dibimbing oleh moral. Tidak ada konsep negara. Islam memberikan bimbingan moral kepada para pemeluknya. Ide negara Islam itu baru muncul pada abad ke-19. Sebe- lumnya orang Islam tidak pernah membicarakan itu. Bahkan, kata "islam" dahulu juga jarang dipakai untuk menyebut nama disiplin keilmuan, nama karya, nama institusi, dan nama usaha. Maka, boleh dikatakan, sekarang kata "islam" telah mengalami inflasi. Dulu ketika pertama kali ayat turun, Iqra', tidak disebut kata islam. Yang jauh lebih banyak dalam al- Quran adalah kata îmân. Nama- nama disiplin keilmuan dan nama-nama karya dahulu tidak memakai kata 'islam.' Târîkh al- Thabarî, misalnya, tidak disebut dengan Târîkh al-Islâm al- Thabarî. Begitu pula Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn dan kitab-kitab lain tidak menggunakan kata 'islam.' Madrasah terkenal pada masa Abu Hamid al- Ghazali, yaitu al-Nizhâmiyah, tidak disebut al-Madrasah al-Islâmiyah al- Nizhâmiyah. Sekarang ini kata 'islam' banyak dipakai: negara Islam, sains Islam, bank Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya. Dahulu banyak yang memiliki kualitas Islam, tanpa menyebut kata 'islam.' Tetapi sekarang terbalik, mereknya Islam, isinya belum tentu. Kalau dicermati, justru di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama biasa-nya negara itu didominasi oleh satu agama atau satu mazhab agama. Menurut Anda, apa sebenarnya liberalisme dan mengapa banyak orang begitu rupa menentangnya? Liberalisme mempunyai banyak arti. Ada yang mengartikannya sebagai pendapat atau kepercayaan yang bebas, khususnya dalam politik. Ada yang mengartikannya sebagai kepercayaan atau kebijakan yang bebas, khususnya berkaitan dengan politik, perubahan sosial, agama, dan lain- lain. Ada yang sekadar memahaminya sebagai prinsip dan ide yang bebas. 859
Membela Kebebasan Beragama Ada yang mengartikannya sebagai kepercayaan kepada kemajuan dan pembaruan. Ada juga yang mengartikannya sebagai sifat atau keadaan untuk menjadi bebas, khususnya dalam wacana filsafat politik yang membela kebebasan pribadi, bersifat individual; yang memperjuangkan bentuk pemerintahan yang demokratis; dan upaya pembaruan yang berangsur-angsur dalam institusi politik dan sosial. Saya pribadi lebih memandang liberalisme sebagai perihal kebebasan. Untuk itu, apabila kita menganggap liberalisme berbahaya, maka sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan: apa betul seperti itu? Jangan-jangan, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak selalu benar. Jadi, liberalisme itu lebih merupakan hantu ketimbang kenyataan. Dalam kenyataannya, negara yang menganut sistem liberal, seperti negara-negara Barat yang maju, justru kebebasan lebih terjamin. Setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tanpa takut ditangkap oleh intel dan dimaksukkan ke dalam penjara, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan tidak berbuat anarki. Para penguasa tidak boleh membungkam kebebasan individu. Di negara-negara yang telah maju, para penguasa tidak dapat berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kebebasan ber- agama juga dijamin. Bila kebebasan beragama dibungkam, dikhawatirkan banyak orang berpura-pura melakukan sesuatu agar kelihatan tidak ber- tentangan dengan agama. Setiap orang bebas menganut dan mempraktik- kan agama dan kepercayaan yang dianggapnya benar. Tanpa kebebasan, banyak muncul kepalsuan-kepalsuan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa masih banyak negara Islam yang tidak memberikan kebebasan dalam politik dan agama. Yang muncul adalah demokrasi palsu atau pura-pura. Yang muncul adalah pengekangan terhadap kebebasan beragama untuk kolompok-kelompok minoritas tertentu dan individu-individu yang dianggap sesat. Di Indonesia, misalnya, ada orang yang mencantumkan kata Islam dalam KTP-nya agar mendapatkan kemudahan urusan administratif dan kependudukan meskipun agamanya bukan Islam. Terdapat semacam kekhawatiran sekelompok umat Islam tertentu yang meng- inginkan negara ikut campur dalam urusan agama. Sebab, kalau negara tidak 860
Kautsar Azhari Noer ikut campur, menurut mereka, negara dan, terlebih lagi, agama, akan terkikis oleh ideologi-ideologi lain. Apakah ketakutan semacam itu cukup beralasan? Barangkali dari perspektif orang yang merasa ketakutan, tentu mereka punya alasan. Tapi bagi kita, tentu saja, tidak. Dalam demokrasi, kebebasan setiap individu dijamin. Yakni, kebebasan individual sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain. Maka pertanyaan yang muncul adalah: apakah Usman Roy atau Lia Aminuddin, misalnya, mengganggu kebe- basan umat Islam lainnya, se- hingga negara ikut campur dan harus mengadili dan memenjara- kan mereka? Mungkin bagi seke- lompok umat Islam yang tidak mampu menerima kebebasan dan perbedaan, keyakinan yang dianut Usman Roy dan Lia Eden mere- sahkan. Tetapi itu hanya dalam pikiran mereka saja. Itu semata ketakutan yang berlebihan, di mana kalau keyakinan-keyakinan seperti itu dibiarkan akan menjadi saingan mereka, di samping juga akan bertambah banyak pengikutnya. Jadi, bukan karena keyakinan-keyakinan tersebut mengganggu dan memaksa sehingga hak-hak dan kebebasan mereka terancam. Di negara sekular keberadaan semua aliran dipersilahkan. Yang lebih menggelitik lagi, dahulu sebelum Revolusi Islam Iran, Khomeini lari dari Iran ke negara yang sekular, yaitu Prancis, lantaran kebebasan di sana mendapat tempat. Jadi, kebebasan sangat dijamin di negara sekular. Kalau alasannya karena penodaan akidah Islam? Menurut saya sejauh perbedaan paham tidak mengganggu, maka tidak bisa dikatakan seperti itu, walaupun pahamnya menurut kita aneh. Saya selalu berkata: kalau Anda tidak setuju dengan paham yang Anda anggap sesat, silakan Anda dakwahi orang itu. Tetapi berdakwah sudah ada ketentuannya dalam al-Quran: "Ud'u ilâ sabîli rabbika bi al-hikmah wa al-maw'izhah al-hasanah wa jâdil-hum bi al-latî hiya ahsan" ("Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana, nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik," al-Quran 16: 125). Cara berdakwah itu ada tiga macam: (1) hikmah atau bijaksana; (2) nasihat yang baik; dan (3) berdebat dengan cara yang lebih baik. Bila orang lain tidak menerima 861
Membela Kebebasan Beragama apa yang didakwahkan, tidak apa-apa. Batasnya adalah bahwa orang itu tidak mengganggu kebebasan kita. Jika ada orang Kristen atau orang Hindu memaksa kita (supaya pindah ke agama mereka), kita mungkin akan tersinggung. Atau, misalnya, jika ada orang Kristen datang ke rumah kita membawa Bibel atau Alkitab, wajar kita tersinggung. Namun, karena secara pribadi latar belakang atau basis saya adalah studi Perbandingan Agama, berbeda dengan kebanyakan orang, saya tidak tersinggung. Kalau mereka mengajarkan ajaran mereka di sekolah milik mereka, tentu saja tidak ada masalah. Itu adalah sekolah mereka. Akan tetapi, kalau mereka sampai mengganggu tetangga, masuk rumah tetangga, misalnya, itu baru masalah. Kita harus bisa membedakan antara perihal kepercayaan dan perihal mengganggu ketertiban umum. Acara ritual keagamaan dengan pengeras suara yang mengganggu orang lain adalah persoalan. Contoh lain adalah mendirikan gereja di satu lingkungan tertentu. Jika gereja itu penuh oleh jemaat yang berakibat dengan parkir yang mengganggu tetangga sebelah atau jalanan umum, ini tentunya menjadi persoalan. Namun, hal seperti ini masih bisa diatasi dengan terlebih dahulu ditegur agar tempat parkir mobil pindah, misalnya, atau agar datangnya tidak menggunakan mobil pribadi. Dalam kasus seperti ini, harus dipisahkan antara pendirian gereja dan ketertiban parkir. Hanya saja persoalan seperti itu sering berubah menjadi persoalan yang menimbulkan konflik - dan dijadikan alasan bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan seperti peng- usiran serta penghancuran gereja. Padahal, menurut saya, harus dipisahkan antara ketertiban umum dan paham teologis. Paham teologis tidak boleh dihakimi oleh manusia. Yang berhak menghakiminya hanyalah Tuhan. Al-Quran beberapa kali menyerukan, di antaranya, "Fallâhu yahkumu baynahum yawm al-qiyâmati fîmâ kânû fîhî yakhtalifûn" ("Maka Allah menghakimi (menetapkan hukum) di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan," al-Quran 2: 113). Kita tidak berhak menghakimi paham teologis atau kepercayaan seseorang. Ini merupakan ketentuan Tuhan. Maka, Ahmadiyah, aliran Usman Roy, Lia Eden tidak boleh dihakimi dan dizalimi. Sebab, itu semua adalah kehendak Allah. Allah berkata, "Wa-law syâ'a rabbuka la-âmana man fî al-ardli kulluhum jamî'an. A-fa anta tukrih al-nâsa hattâ yakûnû mu'minîn" ("Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di bumi ini 862
Kautsar Azhari Noer beriman. Apakah Anda memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang- orang mukmin," al-Quran 10: 99). Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya seluruh umat manusia menjadi penganut satu paham saja. Jika demikian, kalau kita tidak setuju dengan orang-orang yang ber- beda agama atau paham dengan kita, kita harus memperhatikan dua hal. Pertama, kita bisa mendakwahi mereka dengan cara di atas tadi. Kalau orang tersebut masih tidak menerima, biarkan saja, tidak perlu dengan pemaksaan. Kedua, mereka yang berbeda paham dengan kita, mereka belum tentu sesat. Kalau kita memandang tiga prinsip yang harus dipegang untuk menjadi orang yang selamat di sisi Allah, yaitu iman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh, maka mere- ka jemaat Ahmadiyah, Usman Roy, dan Lia Eden, misalnya, tidak sesat. Mereka juga tidak bisa divonis telah menodai agama atau akidah Islam. Jadi, mereka mempunyai dasar dan argumentasi masing- masing atas apa yang mereka yakini dan lakukan. Hemat saya, pluralisme pada tingkat teologis harus mendapat perhatian lebih. Ini merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan orang Muslim. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat. Menurut Anda, apakah agama secara teologis mendukung ide kebebasan? Lalu, mengapa Pak Ma'ruf Amin berpendapat bahwa kebebasan itu ada hanya ketika orang belum memilih agama. Jika seseorang sudah memeluk Islam, maka ia tidak bebas dan dipaksa dengan segenap aturan-aturan di dalamnya. Begitulah pandangan orang Muslim yang tidak mengerti makna kebebasan dalam pandangan Islam. Sebab, mustahil memaksa semua orang harus semazhab dengan kita. Tidak mungkin pula menafsirkan agama secara seragam tanpa perbedaan. Itulah salahnya sebagian orang Muslim dulu dan juga sekarang. Banyak manusia yang memposisikan dirinya seperti Tuhan. Mereka sudah menghakimi paham orang lain dan memaksa orang lain untuk sepaham dan semazhab dengan mereka. Padahal jika menyangkut urusan teologis dan kepercayaan, kita hanya bisa memberikan 863
Membela Kebebasan Beragama pertimbangan spekulatif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara pasti sekarang di dunia ini. Siapa yang benar dan siapa yang sesat hanya diketahui secara pasti oleh Allah. Siapa yang selamat dan tidak selamat, masuk surga dan neraka di akhirat kelak, hanya diketahui oleh Allah. Sekali lagi, al-Quran memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan pilihannya dengan konsekuensi berani menanggung risiko yang akan dihadapinya nanti di akhirat atas pilihan bebas itu. Bagaimana pandangan Anda tentang upaya formalisasi atau legalisasi hukum Islam, lalu di mana posisi minoritas jika nilai-nilai agama tertentu diterapkan sebagai hukum positif? Terkait dengan penerapan syariat Islam, pertama kali perlu saya tegaskan bahwa penolakan terhadap perda syariah tidak mesti berarti penolakan terhadap syariah. Penolakan itu adalah penolakan terhadap formalisasi syariah, bukan penolakan terhadap syariah itu sendiri. Tanpa formalisasi syariah atau tanpa pembentukan negara Islam, syariah sudah semestinya dijalankan oleh setiap orang Muslim. Untuk menjalankan syariah, kita tidak perlu menunggu formalisasi syariah atau negara Islam. Pada prinsipnya yang lebih penting adalah aturan yang dapat menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk menganut dan melaksanakan agama atau kepercayaan sesuai dengan apa yang diyakininya. Dengan pengertian lain, titik-tengkarnya bukan pada upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif atau tidak, begitu pula kontroversi perda syariat Islam. Persoalannya adalah apakah setiap individu diberi kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama sesuai dengan paham atau mazhab yang diyakininya. Contohnya jilbab. Ada yang berpendapat memakai jilbab itu wajib. Jilbab harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jika tidak demikian, berarti tidak islami. Itu salah satu paham. Di sisi lain, terdapat juga paham yang memaknai jilbab secara berbeda. Misalnya, ada yang berpaham bahwa esensi jilbab adalah fungsinya untuk menjaga diri agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Banyak orang tidak memakai jilbab tetapi berpakaian cukup sopan, seperti presenter TV. Dengan berpakaian seperti itu mereka bisa menjaga diri. Untuk itu, siapapun, termasuk juga pemerintah tidak bisa memaksa orang yang menganut paham yang kedua agar sepaham dengan yang 864
Kautsar Azhari Noer pertama, yang dianggap islami. Contoh lainnya, nikah beda agama. Ada mazhab fikih yang mengatakan bahwa nikah beda agama hukumnya haram. Tetapi juga ada mazhab yang mengatakan bahwa nikah beda agama diperbolehkan. Maka, semua mazhab yang berbeda tersebut tetap harus diberi tempat. Begitu pula hukum potong tangan bagi pencuri. Sangat mungkin ada yang memiliki tafsir lain. Misalnya, potong tangan lebih dimengerti sebagai memotong (menghilangkan) kekuasaan, oleh karena itu cukup dengan kurungan penjara. Tafsir lain ini juga harus diberi tempat. Dengan demikian, yang harus ditekankan adalah jaminan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut dan menjalankan agama dan keperca- yaan sesuai dengan yang diyakininya. Sudah barang tentu mino- ritas juga sangat mungkin bisa terdapat dalam satu agama. Me- reka mempunyai paham yang berbeda dari mayoritas, atau teo- logi mainstream. Karena itu, di mata umat yang mayoritas, me- reka dianggap aneh, ganjil dan sesat. Sebaliknya bagi mereka sendiri, apa yang mereka anut tidaklah demikian. Ini yang harus dibela supaya iman dijalankan secara tulus. Tidak terjadi kepura- puraan dan keterpaksaan. Tentang masalah toleransi, kita sebaiknya berkaca pada ketauladanan Nabi Muhamad saw. Nabi pernah memperkenankan sekelompok orang- orang Nasrani dari Najran mengadakan kebaktian di masjid beliau. Ini hal yang sangat luar biasa. Apakah ada peristiwa seperti itu di Indonesia? Kalau ada, pangurus masjid bisa diserang oleh khalayak. Dalam hal ini Nabi sebenarnya lebih liberal. Di Indonesia ini mana ada yang seliberal Nabi. Jadi, lagi-lagi, persoalannya bukan pada apakah paham mayoritas itu dijadikan hukum positif atau tidak. Hanya saja, pada galibnya, problem yang kemudian menyeruak adalah ketika paham tersebut ditetapkan sebagai hukum positif, maka kebebasan tercabut. Bagi saya, itulah persoalan yang melingkupi perda-perda syariah, yang dalam praktiknya malah merampas kebebasan beragama itu sendiri. Ini mungkin landasan kenapa orang ramai- ramai menentang formalisasi hukum agama. Apakah untuk mencapai terpenuhinya hak dan kebebasan warga diperlukan undang-undang yang dapat menjamin mereka? 865
Membela Kebebasan Beragama Saya setuju kalau ada perda yang menjamin kebebasan (beragama dan berkeyakinan). Namun, bukan berarti saya setuju dengan aliran ke- batinan. Jangan disalahpahami. Saya tidak setuju dengan aliran kebatinan, tetapi saya juga tidak bisa memaksa penganut aliran kebatinan mening- galkan alirannya supaya menganut apa yang saya anut. Apa yang dilakukan Dawam Rahardjo bukan membela kebenaran ajaran Ahmadiyah, tetapi lebih membela hak dan kebebasan beragama yang juga menjadi ketentuan al-Quran. Saya bukan membela Ahmadiyah atau Lia Eden, tetapi membela kebebasan menurut al-Quran versi saya, yang kebetulan saja mengun- tungkan pihak Ahmadiyah dan komunitas Eden. Iman memerlukan ketulusan. Tanpa kebebasan tidak ada iman yang tulus. Masalahnya, seringkali peraturan dibuat oleh kalangan mayoritas sehingga merugikan kalangan minoritas, dalam arti merampas kebebasan mereka. Padahal, merampas kebebasan beragama sangat bertentangan dengan ajaran al- Quran yang justru menjaminnya. Bagaimana kalau alasan dibuatnya aturan seperti perda syariah justru untuk menjaga moral umat? Itu harus kita kembalikan pada prinsip kebebasan. Dengan diterapkan- nya perda syariah, apakah kebebasan tetap terjamin tanpa mengganggu kebebasan orang lain yang tidak setuju dengan aturan-aturan yang terdapat dalam perda tersebut? Memang, amar ma'rûf dan nahy munkar harus dijalankan di manapun oleh umat Islam. Tapi tidak perlu syariat Islam diformalkan. Karena itu, harus ditegaskan di sini bahwa ketika seseorang tidak setuju syariah diformalkan tidak berarti dia anti-syariah. Pemahaman tentang syariah berbeda-beda. Dalam Islam kita menemukan beberapa mazhab fikih yang berbeda. Setiap penganut mazhab fikih hendaknya menjalankan syariah sesuai dengan fikih (pemahaman) masing-masing mazhab yang dianutnya. Semua agama mempunyai syariah. Setiap orang yang beragama men- jalankan syariahnya masing-masing. Apa yang dijalankan oleh seorang penganut agama tentunya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agamanya. Itulah syariah yang dijalankannya. Bukankah syariah itu sendiri pada dirinya memaksa? 866
Kautsar Azhari Noer Jika saya harus melakukan sesuatu menurut hati saya, berarti hati saya memaksa diri saya. Mungkin itu benar. Tetapi, pemaksaan di sini bukan dalam arti seperti itu. Yang dimaksud dengan pemaksaan: apabila ada kekuasaan atau kekuatan di luar yang memaksa seseorang atau satu komunitas untuk menjalankan ajaran yang ditentukan pihak luar. Dengan kata lain, ada unsur eksternal yang memaksa. Misalnya (negara) memaksa setiap warga negara menjalankan apa yang telah ditetapkan secara formal. Sebaliknya, kalau saya men- jalankan sesuatu menurut apa yang saya anut, ini tidak bisa di- katakan bahwa apa yang saya anut memaksa saya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan memaksa ada- lah bahwa membuat kita harus terikat pada apa yang kita yakini, itu memang memaksa, tetapi ti- dak disebut memaksa dalam pe- ngertian adanya keterlibatan pihak luar. Kata 'aqîdah berarti ikatan; yang mengikat kita. Itu adalah masalah teologis, ilmu kalam. Meskipun begitu, Ibn Arabi mengkritik bahwa Tuhan di dalam akidah bukanlah Tuhan (dalam arti sesungguhnya). Tuhan dalam akidah adalah Tuhan dalam persepsi manusia, Tuhan buatan manusia. Eksklusivisme dalam Islam, pada dasarnya, adalah semacam imperialisme teologis. Imperialisme teologis adalah ekspansi, keinginan untuk menguasai dan memonopoli kebenaran teologis. Jadi, semacam egoisme teologis, yang mengharuskan orang lain masuk ke dalam agama kita, dan sepaham dengan kita. Kalau tidak, ia tidak akan selamat. Pemahaman Islam yang seperti inilah yang mengancam pluralisme. Bagaimana jika iman mengharuskan untuk memaksa orang lain, bahkan sering dengan kekerasan? Jamaknya, masalah seperti ini sangat terkait dengan kekuasaan. Jadi, seseorang akan berani memaksa orang lain, meskipun pemaksaan ini tidak benar, ketika posisi dia lebih tinggi. Seandainya yang mayoritas adalah jemaat Ahmadiyah, kemudian mereka melarang orang Sunni menjalankan keyakinannya, saya akan memprotes juga. Saya akan membela Sunni, lebih tepatnya membela kebebasan menjalankan keyakinannya. Jadi, ada- lah sesuatu yang manusiawi: karena ada kekuasaan di tangan sekelompok 867
Membela Kebebasan Beragama orang, atau paling tidak dia tidak terhalangi oleh kekuasaan, maka sering terjadi pemaksaan. Secara tidak sadar orang yang dalam posisi memperoleh kekuasaan pasti selalu merasa tidak pernah memaksa. Padahal secara tidak langsung ia telah memaksa. Memang, terdapat banyak sanggahan dari mereka atau pihak-pihak yang melakukan pemaksaan terhadap orang lain, bahwa persoalan ini bukan berkaitan dengan kebebasan beragama, melainkan lebih menjadi persoalan akidah - yang menurut mereka sedang terancam dan mengalami penodaan. Kendati demikian, harus diingat bahwa akidah adalah ciptaan manusia. Dalam Islam, karena terdapat perselisihan paham atau penafsiran terhadap persoalan agama, banyak muncul akidah, di antaranya Ahl al-Sunnah, Syi'ah, Ahmadiyah, dan sebagainya. Ahl al-Sunnah juga bermacam-macam, ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Demikianpun Syi'ah tidak hanya satu paham, juga Ahmadiyah dan seterusnya. Sejatinya, Tuhan tidak bisa diikat oleh akidah. Tuhan di luar akidah. Kalau Tuhan diikat berarti Tuhan terbatas. Padahal Tuhan tidak dapat dibatasi. Maka dari itu jangan menuhankan akidah, tuhankanlah Tuhan. Orang seringkali tidak menyadari bahwa dia lebih setia pada akidahnya, alirannya, sektenya ketimbang kepada Tuhan. Mereka juga tidak menyadari bahwa Tuhan melarang kita membunuh orang lain. Tetapi, seringkali atas nama akidah ataupun Tuhan, tidak jarang orang rela membunuh. Ini bertentangan dengan larangan membunuh. Ini sangat bertentangan dengan prinsip bahwa Tuhan memberikan kebebasan dalam beragama. Ini bertentangan dengan kemauan Tuhan. Apakah menurut Anda kebebasan beragama berkorelasi atau menunjang kemajuan sebuah bangsa? Kebebasan beragama dan kemajuan jelas mempunyai korelasi, tetapi hal tersebut jangan dikaitkan atau diukur dengan materi. Sebab dalam kemajuan sebuah bangsa terdapat aspek intelektual dan spiritual. Karena itu, semangat kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang menunjang kemajuan bangsa harus terus diperjuangkan. Kebebasan untuk menge- luarkan pendapat dan mengkritik pemerintah untuk kemajuan harus dijamin. Kebebasan beragama juga harus dijamin. Jika tidak, saya kira 868
Kautsar Azhari Noer bukan hanya Ahmadiyah saja yang akan dibungkam, begitupun ke- lompok-kelompok liberal juga akan dibungkam, termasuk tafsir-tafsir yang dianggap aneh. Padahal, tafsir-tafsir atau pemahaman-pemahaman itu mungkin dianggap aneh bagi kelompok tertentu, tetapi tidak aneh bagi pendukungnya. Karena mereka benar-benar tidak paham atas tafsir- tafsir tersebut, kemudian mereka menganggapnya aneh. Lantas, setiap yang mereka anggap aneh harus dibungkam. Jadi pada saatnya nanti bukan hanya Ahmadiyah, mungkin juga Paramadina, Jaringan Islam Liberal, kaum minoritas lain, dan paham-paham baru lain akan menjadi sasaran mereka. Alasan mereka membungkam bukan hanya karena ketakutan teologis, tetapi juga politis. Sebab mereka membayangkan kalau seragam niscaya nantinya menjadi lebih mudah teratur, tertib dan akan mudah mencapai peradaban yang diidamkan. Kebebasan beragama itu menurut Itu yang keliru. Justru ke- ragaman adalah hukum alam. Kalau kita menentang perbedaan berarti menentang hukum alam. Kita patut merenungkan kata- kata bijak yang berbunyi, "The world would be a dull place if we all agreed on everything." Karena- nya jangan memaksa untuk sera- gam. Tuhan sendiri, seandainya menghendaki, semua orang men- jadi satu umat. Itu tentu bisa dan sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Bukankah Tuhan telah mengatakan, seperti disebut di atas, "Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di bumi ini beriman. Apakah Anda memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin?" (al-Quran 10: 99). saya bersifat mutlak dan, karena itu, harus dijamin. Kebebasan itu adalah karunia Tuhan. Maka, kita tidak berhak mengungkung dan merampas kebebasan itu. Alasan mengapa Tuhan menganugerahi manusia kebebasan, supaya manusia tulus dan ikhlas dalam beriman dan beragama. Belakangan ini ada isu syariat Islam dipertentangkan dengan Pancasila, sebagai upaya dari beberapa kalangan Islam yang berhasrat menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam bentuk aturan-aturan formal, baik 869
Membela Kebebasan Beragama berupa peraturan daerah ataupun lebih ekstrem lagi negara Islam. Apa respon Anda atas upaya-upaya tersebut? Seharusnya syariat Islam tidak perlu dipertentangkan dengan Pancasila. Pasalnya, pengertian dan paham kita tentang syariat Islam juga berbeda- beda, sebagaimana fikih juga bermacam-macam. Sekarang ada pula tafsir baru tentang syariah. Misalnya yang dilontarkan oleh Mahmud Thaha dan Abdullahi An-Na'im. Mereka mempunyai teori evolusi syariah. Menurut mereka syariah yang selama ini dijalankan masih diskriminatif terhadap kaum perempuan dan non-Muslim. Mereka lantas menekankan bahwa syariah yang dibutuhkan adalah syariah yang universal, egalitarian, demokratis, dan tidak diskriminatif. Mereka tidak anti-syariah. Mereka hanya memberikan tafsir baru tentang syariah. Biarkan saja orang menuduh tafsir baru itu sesat, asal jangan Tuhan yang menuduhnya. Lalu, apakah Pancasila, sebagai dasar negara kita, dan UUD '45, sebagai landasan konstitusinya, sudah ideal? Ya. Menurut saya tidak ada yang menjadi masalah. Itu memang cocok untuk Indonesia. Pancasila dan UUD '45 sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu, bagi saya, kembali lagi pada apa yang tadi sudah saya ungkapkan di atas: persoalannya bukan formalisasi syariah lewat perda- perda atau tidak, tetapi lebih pada problem terancamnya hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau syariah menurut sebuah paham tertentu sudah dijadikan perda, maka syariah menurut paham lain yang berbeda niscaya tidak akan mendapat tempat. Akhirnya orang menjalankan agama karena keterpaksaan, bukan karena ketulusan. Agama tanpa ketulusan tidak ada artinya. Begitupun tidak ada artinya menjalankan agama dengan keterpaksaan dan kepalsuan (kepura-puraan). Mengapa resistensi umat Islam terhadap pluralisme demikian kuat? Tentu saja, di samping sekularisme dan liberalisme, pluralisme juga lebih ditangkap oleh kebanyakan orang sebagai hantu. Akibatnya resistensi terhadap pluralisme bukan semakin reda, justru kian deras. Di benak 870
Kautsar Azhari Noer mereka hanya kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Sementara itu, saya lebih melihat pluralisme secara bertingkat. Pada tingkat sosiologis, selama orang menghargai kemajemukan, walaupun misalnya tidak mengakui kebenaran agama lain atau paham lain, saya kira itu sudah bagus. Pada tingkat teologis, pluralisme biasanya diartikan bahwa semua agama, meskipun berbeda dalam rumusan teologisnya, dokrinnya, dan ritualnya, tetap memiliki tujuan yang sama. Yakni, bahwa semua agama, sejatinya, membawa para penganutnya kepada keselamatan. Inilah ke- samaan dari setiap tujuan agama. Pada hemat saya, pluralisme pada tingkat teologis harus mendapat perhatian lebih. Ini merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan orang Muslim. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat. Hanya saja, orang tidak berani menga- takan secara terus terang bahwa agama-agama lain (yaitu agama- agama selain Islam) tidak mem- bawa keselamatan di akhirat. Sebagai perumpamaan, kalau orang tidak masuk Islam, kelak dia masuk neraka. MUI tentu tidak secara eksplisit mengatakan hal seperti itu. Tapi apa yang ditetapkan MUI berujung ke situ: "Kalau tidak memeluk Islam, orang tidak akan selamat." Namun, lagi- lagi, MUI dan kebanyakan orang tidak berani terang-terangan mengatakan pernyataan setegas itu. Itu adalah masalah eskatologis, masalah yang terkait dengan tujuan final hidup. Kebenaran masalah ini tidak bisa dibuktikan sekarang ini. Bukti kebenarannya hanya dapat dilihat di akhirat nanti. Berbeda halnya dengan hidup di dunia ini. Bagaimana hidup di dunia ini, semua orang, begitu juga orang-orang MUI, mengetahui bahwa negara- negara Barat yang demikian maju tidak pernah mengusung agama untuk dijadikan dasar negara. Tanpa agama negara-negara Barat yang sekular jauh lebih maju, makmur, kaya, dan aman. Dalam kaitan dengan kemajemukan agama, yang harus diusahakan adalah bagaimana menanamkan pada masyarakat sikap toleransi. Ini terutama adalah tugas pemuka agama, terutama ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak ulama malah mananamkan sikap tidak toleran. 871
Membela Kebebasan Beragama Apakah penolakan dan pengharaman umat Islam dan MUI terhadap pluralisme, dengan alasan paham tersebut mengidap ide-ide sinkretisme yang dapat melemahkan dan membahayakan iman umat Islam, hanya bentuk dari kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan? Ini terkait dengan masalah teologis. Pluralisme merupakan polemik teologis, lantaran ia menyatakan bahwa semua agama - meskipun berbeda rumusan teologisnya, doktrinnya, dan ritualnya - adalah benar. Paham ini, bagi mereka, berbahaya. Keyakinan mereka tidak bisa ditawar-tawar lagi: pokoknya, kalau ingin selamat, masuklah agama Islam. Kalau masuk agama lain, Kristen misalnya, akan masuk neraka. Itu sudah doktrin yang tidak bisa diubah lagi. Hanya saja orang tidak bilang seperti itu. Perbedaan pandangan tentang persoalan ini tidak akan pernah hilang. Yang penting adalah bahwa kita harus toleran terhadap perbedaan. Kita tidak perlu betengkar karena perbedaan tentang masalah ini. Saya sering berkata, "Daripada kita bertengkar lebih baik kita buktikan saja siapa yang selamat dan yang idak selamat nanti di akhirat." Bagi saya, Islam sama dengan apa yang diajarkan oleh para penafsir pluralis, bahwa Islam dalam arti esensialnya adalah penyerahan diri kepada Allah. Dalam arti dasarnya islâm adalah "ketundukan" (inqiyâd), "kepatuhan" (tadzallul), dan khusuk (khusyû') kepada Allah. Ketika menakwilkan ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya dîn (yang benar) di sisi Allah adalah islâm" (al-Quran 3: 19), al-Thabari, seorang penafsir klasik terkemuka, mengatakan bahwa ayat ini bermakna: "Sesungguhnya kepatuhan yang adalah satu-satunya kepatuhan di sisi-Nya adalah kepatuhan kepada-Nya, pengikraran lidah dan kalbu bagi-Nya dengan penghambaan dan kerendahan, dan ketundukan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan kepatuhan tentang apa yang disuruh dan dilarang, kerendahan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan itu tanpa menyombongkan diri kepada-Nya, tanpa berpaling dari-Nya, dan tanpa menyekutukan segala sesuatu selain Dia dengan Dia dalam kehambaan dan ketuhanan." Jadi, sikap ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan adalah 'islam' (dengan huruf kecil). Sikap semacam itu tidak hanya terdapat dalam agama Islam. Dalam agama apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, seperti penganut aliran kebatinan, jika pasrah pada Tuhan, itu adalah 'islam.' Ini adalah 'islam' dalam arti esensial, bukan dalam arti sosiologis. 872
Kautsar Azhari Noer Saya pernah mengunjungi salah sebuah kelompok di Skotlandia dan kebetulan saya pernah tinggal bersama mereka di sana. Mereka tidak mau disebut beragama, tapi pasrah kepada Tuhan - Budhy Munawar-Rachman juga mengetahui orang-orang dari kelompok itu yang lazim disebut Beshara. Mereka sangat menekankan sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan. Mereka juga mempraktikkan zikir. Sikap pasrah dan zikir selalu ditekankan oleh orang-orang Beshara tanpa harus mengungkapkan identitas agama apa yang mereka anut. Mereka menekankan sikap "constant awareness to Him," kesadaran yang konstan terhadap Dia Yang Mahamutlak. Ini adalah bentuk spiritualitas yang membuat orang dalam hidupnya sampai pada kondisi yang senantiasa merasakan keha- diran Tuhan. Kesadaran konstan kepada Tuhan adalah zikir. Dengan zikir yang terus-menerus seseorang pasrah pada Tuhan setiap saat. Orang-orang Beshara itu ketika ditanya, "What is your religion?," mereka bisa tersinggung. "We are secular," mereka bilang. Tetapi mereka berzikir dan pasrah kepada Tuhan. Bahasa yang digunakan untuk zikir bersama di Beshara School, Chisholme, Roberton, Hawick, Skotlandia, adalah bahasa Arab lantaran mereka mengambil unsur-unsur Islam. Di ruang-ruang studi, meditasi, kantor, dapur, dan lainnya, yang terdapat dalam bangunan- bangunan di Chisholme, ditemukan banyak kaligrafi Arab dari ayat-ayat al-Quran dan Hadits. Saya sependapat dengan Jabiri dan beberapa pemikir lain, bahwa setelah Nabi Muhammad saw wafat, perselisihan di antara sahabat mengenai khilafah menunjukkan bahwa al-Qu'ran tidak memberikan konsep yang jelas mengenai negara. Sebab, seandainya ada aturan yang jelas, tidak mungkin ada perselisihan untuk memperebutkan "jabatan" kepala negara setelah Nabi saw wafat. Di Beshara School para 'santri' belajar kitab Fushûsh al-Hikam, kitab Bhagavad Gita, kitab Tao Te Cing, dan kitab Injil Apokrifal. Semua kitab ini mengandung ilmu esoterik yang pada intinya sama. Jika seseorang bisa memahami kitab Fushûsh al-Hikam, dia mudah memahami kitab Bhagavad Gita, Tao Te Cing, dan Injil Apokrifal. Begitu juga jika seseorang bisa memahami kitab Bhagavad Gita, dia mudah memahami Fushûsh al-Hikam, Tao Te Cing, dan Injil Apokrifal. Begitu seterusnya dengan dua 873
Membela Kebebasan Beragama kitab lain. Beshara tidak terikat dengan agama apapun atau sistem filsafat apapun, tetapi juga tidak menolaknya. Yang lebih ditekankan adalah pendidikan esoterik. Yang lebih penting adalah esensi, bukan bentuk. Orang-orang Beshara sama sekali tidak menonjolkan agama, dalam arti sebagai institusi formal, melainkan lebih menekankan esensi agama, yaitu spiritualitas. Mereka menekankan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Mereka yang sudah menjiwai kitab-kitab semacam itu malah lebih rajin melakukan meditasi dan zikir. Tetapi kalau mereka ditanya soal agama, mereka kerap mejawab tidak menganut agama, yaitu agama dalam arti sosiologis. Maka, kita harus senantiasa kembali kepada makna 'islam' sebagai kepasrahan kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan 'islam' sebagai kualitas personal. Di sini 'islam' tidak lagi dimaknai sebagai lembaga atau sistem yang formal. Sebaliknya yang dimaksud dengan 'islam' di sini adalah 'islam' sebagai kualitas personal, atau yang disebut Wilfred Cantwell Smith sebagai "agama personal" (personal religion). Artinya, 'islam' bukan sistem yang mengandung ajaran-ajaran tentang teologi dan ritual. Pada mulanya, dalam sejarah, agama merupakan kualitas atau pengalaman spiritual. Namun, apa lacur, justru yang kemudian lebih populer seperti sekarang ini adalah agama sebagai sistem yang mengandung ajaran-ajaran tentang persoalan-persoalan ketuhanan dan praktik ritual. Sejatinya, dalam arti dasarnya agama atau dîn adalah ketaatan, kepatuhan, dan kesalehan kepada Allah. Jadi, 'islam' sebagai agama dalam arti dasarnya bukan sistem atau lembaga, tapi kualitas personal. Dengan demikian menjadi jelas di sini bahwa apa yang dimaksud dengan 'islam' adalah kualitas personal. Kalau dipahami seperti ini, maka siapapun yang pasrah pada Tuhan dia adalah 'muslim' (dengan memakai "m" kecil). Ihwal seperti ini juga dikemukakan oleh Bawa Muhayyaddin, seorang Sufi asal Sri Langka yang pernah bermukin di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Menurutnya, 'islam' memiliki dua arti: (1) 'islam' dalam arti esensial, yaitu kepasrahan kepada Tuhan, dan (2) 'Islam' dalam arti congregation, yaitu Islam dalam arti komunitas. Islam dalam arti yang kedua inilah yang ada sejak zaman Nabi Muhammad. Sementara 'islam' dalam arti esensial telah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Sampai kapanpun dan di mana-pun 'islam' dalam arti esensial akan terus ber- 874
Kautsar Azhari Noer semayam dalam batin manusia yang selalu pasrah, patuh dan sadar akan kehadiran Tuhannya. Doktrin resmi mayoritas menyatakan: agama-gama lain juga benar tapi diasumsikan sebelum kedatangan agama Muhammad. Setelah Muhammad datang, semua manusia harus menganut Islam. Sebab, semua agama sebelum Muhammad, termasuk Yahudi, Nasrani, apalagi agama pagan, tidak berlaku lagi. Ini adalah tafsir mainstream terhadap al-Quran. Kita harus membedakan antara al-Quran dan tafsirnya. Orang sering mengklaim bahwa apa yang dikatakannya adalah al- Quran. Padahal itu adalah al- Quran menurut tafsir atau pe- mahaman orang tersebut. Belum tentu orang lain memiliki tafsir yang sama dengan tafsirannya. Hal seperti ini yang sering terjadi. Abdulaziz Sachedina, seorang pemikir Muslim terkemuka asal Iran, mengatakan bahwa tidak ada ayat yang tegas yang menyatakan bahwa agama yang dibawa sebe- lum Nabi Muhammad terhapus oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayat yang berbunyi, "Inna al-dîna 'inda Allâh al-islâm," (Q. 3: 19) juga bisa dimaknai bahwa agama yang dimaksud bukanlah sistem, melainkan agama personal; sikap kepasrahan kepada Tuhan. Maka ayat ini bisa diterjemahkan sebagai, "Sesungguhnya kepatuhan - yang diterima - di sisi Allah adalah kepasrahan - kepada-Nya." Islam seharusnya masuk dalam wilayah moral, bagaimana orang berakhlak. Sebagai perumpamaan, seorang pemimpin negara harus berakhlak agar negara dan warganya baik. Maka, wilayah yang dipersoalkan Islam adalah perihal baik atau tidak, jujur atau tidak, dan seterusnya. Sementara mengenai segenap aturan (sosial dan politik) akan dibuat sesuai dengan situasi sosial. Jika hal itu sudah masuk dalam urusan duniawi, tidak ada aturan-aturan yang rinci dalam agama. Itu menjadi urusan warga bersama. Sebab, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan politik. Bukankah ayat-ayat al-Quran, misalnya yang terkait dengan reaksi al- Quran terhadap Yahudi, turun sebagai respon atas sikap Yahudi hanya untuk 875
Membela Kebebasan Beragama kala itu? Tetapi celakanya ayat-ayat tersebut lantas selalu menjadi rujukan umat Islam sekarang untuk membenci Yahudi atau agama lain. Konteks ketika ayat-ayat al-Quran turun haruslah diperhatikan. Nabi hidup dalam situasi perang dengan kelompok-kelompok non-Muslim. Tetapi harus diingat bahwa perang antara umat Islam kala itu selalu dimulai oleh gangguan orang-orang musyrik. Namun Nabi Muhammad juga pernah berteman dengan Najasi, raja Habasyah, sekarang Ethiopia. Nabi juga pernah punya Sahabat Mukhairiq, pendeta Yahudi, sampai beliau meninggal. Nabi juga pernah mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi terbaik. Bahkan Nabi pernah mengizinkan orang-orang Nasrani dari Najran melakukan kebaktian di mesjid beliau. Jadi, Nabi memberikan tauladan agar bersikap toleran terhadap para penganut agama-agama lain. Dalam perjalanan sejarah agama-agama belakangan ini, Barat sangat menghargai kebebasan beragama, sementara di wilayah lain, seperti negara- negara yang mayoritas Islam, penghargaan terhadap semangat kebebasan beragama kurang mendapat tempat. Apakah memang seperti itu? Sebelum muncul negara-bangsa, khususnya sebelum revolusi Prancis, situasi di Barat sangat parah. Konflik internal di kalangan umat Kristiani parah sekali. Kalau kita membaca sejarah gereja, ada kelompok reformasi dan antireformasi. Perang di antara mereka telah memakan korban yang sangat banyak dan berlangsung puluhan tahun. Bahkan ada yang menga- takan bahwa terbagi-baginya negara Eropa juga terkait dengan perang antara kelompok reformasi dengan kelompok antireformasi. Hingga kini, sisa pertikaian masih ada. Tetapi, mungkin lantaran mereka sudah kapok dan kelelahan oleh konflik yang amat panjang lantas berhenti dan justru membangun toleransi yang lebih kuat. Namun munculnya semangat toleransi di Barat sebetulnya bukan hanya murni karena masalah agama. Amerika, misalnya, lebih karena perang antar-warga mereka sendiri (civil war). Faktor pengalaman buruk akibat perang dan kelelahan menimbulkan semangat toleransi. Mereka mau belajar dari pengalaman sejarah dan tidak ingin mengulangi masa-masa gelap (peperangan) seperti sebelumnya. Kesimpulan yang hendak saya sampaikan adalah: seharusnya kita meng- ambil pelajaran dari sejarah orang lain. 876
Kautsar Azhari Noer Tetapi yang lebih menarik lagi, ketika saya membandingkan agama- agama dalam konteks sejarahnya, konflik antaragama dan internal agama justru yang paling sedikit di Timur, tempat lahir dan ber- kembangnnya Budhisme, Kon- fusianisme, dan Taoisme. Sebab, Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme sangat kuat menekankan kasih sayang, kedamaian, dan keharmonian. Karena itu di ka- langan para penganut setianya, suasana harmoni, kedamaian dan ketenangan terasa sangat kuat. Tradisi meditasi dan yoga sangat kuat di kalangan mereka. Kalau- pun ada konflik antaragama se- perti di Thailand atau di belahan bumi bagian Timur lain lebih disebabkan faktor politis. Unsur agamanya sangat kecil. Sejauh yang saya ketahui pula, perang antarsekte dalam Budhisme, Kon- fusianisme, dan Taoisme tidak ada. Sebaliknya dalam sejarah Islam ada, seperti antara orang-orang Sunni dan orang-orang Syi'i. Begitupun dalam Kristen, seperti perang antara Katolik dan Protestan. Para penguasa tidak boleh membungkam kebebasan individu. Di negara-negara yang telah maju, para penguasa tidak dapat berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. Mereka tidak bisa berbuat semena- mena demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kebebasan beragama juga dijamin. Bila kebebasan beragama dibungkam, dikhawatirkan banyak orang berpura-pura melakukan sesuatu agar kelihatan tidak bertentangan dengan agama. Setiap orang bebas menganut dan mempraktikkan agama dan kepercayaan yang dianggapnya benar. Pandangan-pandangan Anda yang sangat toleran dan mendamaikan ini ditentang banyak orang. Lalu, bagaimana masa depan pemikiran seperti ini, apakah akan semakin diterima orang atau semakin terkikis? Saya tidak mengetahui persis. Tapi yang jelas saya tidak sendirian, walaupun juga tidak bisa dikatakan sebagai mayoritas. Orang-orang yang bersikap toleran seperti orang-orang Paramadina, Jaringan Islam Liberal (JIL), Masyarakat Dialog Antaragama (MADIA), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), International Center for Islam and Plu- 877
Membela Kebebasan Beragama ralism (ICIP), The Wahid Institute, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), sebuah aliansi yang terdiri dari lembaga-lembaga kemasyrakatan dan keagamaan di Indonesia yang memperjuangkan religious freedom, dan orang-orang dari organisasi- oraganisasi lain yang mendukung pluralisme adalah orang-orang yang memperjuangkan sikap mendukung dan menghargai kemajemukan. Jumlah mereka memang sedikit. Maka, dalam kaitan dengan kemaje- mukan agama, yang harus diusahakan adalah bagaimana menanamkan pada masyarakat sikap toleransi. Ini terutama adalah tugas pemuka agama, terutama ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak ulama malah mananamkan sikap tidak toleran. Tentang masalah toleransi, kita sebaiknya berkaca pada ketauladanan Nabi Muhammad saw. Nabi pernah memperkenankan sekelompok orang- orang Nasrani dari Najran mengadakan kebaktian di masjid beliau. Ini hal yang sangat luar biasa. Apakah ada peristiwa seperti itu di Indonesia? Kalau ada, pangurus masjid bisa diserang oleh khalayak. Dalam hal ini Nabi sebenarnya lebih liberal. Di Indonesia ini mana ada yang seliberal Nabi. Apakah ada pengurus masjid berani mengizinkan orang Kristen melakukan kebaktian di masjid? Malah sebaliknya, alih-alih memberi fasilitas kepada orang Kristen untuk mengadakan kebaktian atau non- Muslim lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, kalau bisa gereja dan tempat ibadah lainnya diruntuhkan saja. Dalam kaitan dengan gagasan pluralisme, lantas 'islam' dalam arti manakah yang seharusnya dijiwai setiap orang? Saat ini orang lebih menyukai mengartikan Islam sebagai sistem. Bagi kebanyakan umatnya, yang dimaksud Islam adalah Islam yang khusus hadir sejak zaman Nabi Muhammad atau agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan begitu sudah terhapuslah 'islam' yang sebelumnya. Demikianlah kaca mata eksklusivisme. Maka hanya penganut Islam saja yang benar. Kalau tidak menganut Islam seseorang tidak akan selamat di akhirat kelak. Tetapi saya sering mengatakan, "Apa ruginya orang-orang dari agama- agama lain kalau mereka juga selamat dan masuk surga?" Dalam suatu kesempatan diskusi di Teater Utan Kayu saya juga pernah mengatakan, "Eksklusivisme dalam Islam, pada dasarnya, adalah semacam imperialisme teologis." Imperialisme teologis adalah ekspansi, keinginan untuk me- 878
Kautsar Azhari Noer nguasai dan memonopoli kebenaran teologis. Jadi semacam egoisme teologis yang mengharuskan orang lain masuk ke dalam agama kita dan sepaham dengan kita. Kalau tidak, ia tidak akan selamat. Pemahaman Islam yang seperti inilah yang mengancam pluralisme. Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa pluralisme harus mengandaikan sekularisme dan liberalisme atau sebaliknya? Bagi saya, ini agak sulit. Saya tidak bisa mengatakan secara otomatis seperti itu. Tetapi menurut saya pluralisme lebih dekat dengan gagasan demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Karena pluralisme menghormati kemajemukan. Jika itu diabaikan, tidak mungkin demokrasi bisa berjalan. Demokrasi juga sangat terkait dengan civil society. Civil society berarti masyarakat secara bebas dan mandiri mempunyai kemampuan untuk menyuarakan keinginan-keinginannya. Jadi masyarakat tidak didominasi oleh negara. Hal seperti itu sejalan pula dengan sekularisme di mana negara tidak mendominasi atau tidak didominasi oleh satu agama, dan yang secara implisit satu aliran semata. Kalau dikuasasi oleh satu agama - yang berarti juga satu paham teologi atau satu mazhab agama - secara otomatis agama lain juga paham teologi lain atau mazhab lain akan terpinggirkan. Di sini tidak ada kebebasan. Padahal kebebasan beragama itu menurut saya bersifat mutlak dan, karena itu, harus dijamin. Kebebasan itu adalah karunia Tuhan. Maka kita tidak berhak mengungkung dan merampas kebebasan itu. Alasan mengapa Tuhan menganugerahi manusia kebebasan, supaya manusia tulus dan ikhlas dalam beriman dan beragama. Dalam hal ini saya setuju dengan Abdul Karim Soroush yang membela kebebasan supaya manusia beriman dengan murni dan tulus. Tanpa kebebasan, banyak muncul kepalsuan-kepalsuan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa masih banyak negara Islam yang tidak memberikan kebebasan dalam politik dan agama. Yang muncul adalah demokrasi palsu atau pura-pura. Yang muncul adalah pengekangan terhadap kebebasan beragama untuk kolompok-kelompok minoritas tertentu dan individu-individu yang dianggap sesat. 879
Membela Kebebasan Beragama Misalnya, orang memakai jilbab. Saya, dulu dan juga sekarang, sangat anti terhadap setiap kantor pemerintah atau kantor swasta yang melarang orang memakai jilbab. Sebab itu adalah keyakinan pemakainya. Karena itu pemakaian jilbab tidak boleh dilarang. Pelarangan adalah upaya pemaksaan agar tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah pemakaian jilbab. Kebebasan memakai jilbab harus dijamin. Begitupun sebaliknya, orang juga tidak boleh memaksakan supaya orang lain mamakai jilbab. Contoh lainnya lagi, di suatu daerah jika tidak memakai jilbab akan ditangkap. Hal seperti ini nantinya akan menyebabkan sangat banyak kemunafikan. Akhirnya, orang memakai jilbab bukan karena Allah, tapi lantaran takut ditangkap oleh polisi. Atau, begitu juga dengan salat. Kalau orang tidak salat akan ditangkap polisi, akibatnya orang salat bukan lagi karena ketulusan. Dahulu, waktu Soeharto masih memerintah, ada tradisi melaksanakan salat tarâwih di kantor-kantor menterinya. Semua bawahannya ikut. Tentu saja motif ibadah mereka bukan murni karena Allah, tapi karena jabatan. Jadi, kalau beribadah, orang mestinya betul- betul tulus, bukan karena ikut-ikutan saja karena kepala kantornya atau karena khawatir dipecat dan diperlakukan tidak baik oleh atasannya. Ini cara beragama yang tidak baik. Ini bukan berarti saya menyetujui orang yang tidak salat. Atau misalnya juga saya tidak menyetujui ateisme. Namun demikian, kaum ateis jangan pula dipaksa untuk mengucapkan pernyataan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Hal ini sangatlah penting supaya kalau seseorang percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu betul-betul tulus. Kita pun tidak bisa memaksa orang lain untuk sepaham dengan kita. Karena keimanan itu sendiri datangnya dari Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Seandainya Tuhan berkehendak menjadikan semua orang menjadi satu umat yang beriman, tentu Tuhan bisa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian itu. Agama harus dijalankan secara tulus supaya tidak terjadi kemunafikan. Meskipun saya juga tidak menyetujui pornografi, dan dalam batas- batas tertentu kita juga harus tahu sopan-santun, tetapi, bagi saya, orang tidak bisa dipaksa memakai jilbab, apalagi ditangkap karena tidak memakai jilbab. Maka akan menjadi masalah apabila negara mencampuri urusan agama - terlebih beragama dan berkeyakinan merupakan urusan yang sangat per- 880
Kautsar Azhari Noer sonal - seperti mengatur pakaian atau mewajibkan memakai jilbab. Aki- batnya banyak orang memakai jilbab bukan karena keimanan, tapi lebih karena takut ditangkap. Artinya ke-imanan itu tidak tulus. Yang kita inginkan adalah ketulusan dalam beriman. Meskipun orang tidak memakai jilbab, kita tidak lantas membenci dia atau mengusir dia dan memper- lakukannya secara diskriminatif. Ini sekadar contoh, tentu ada contoh- contoh yang lain. Dalam makalah yang dibikin untuk acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture, saya pernah menyinggung peraturan yang diterapkan rezim Taliban yang sangat menindas kaum perem- puan di sana, yang menetapkan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Di dalam buku My Forbiden Face, yang ditulis oleh Latifa, seorang perempuan muda korban per- aturan rezim Taliban di Afgha- nistan, misalnya, disebutkan bahwa kaum ibu dan perempuan tidak diizinkan untuk bekerja di luar rumah, kaum ibu dan pe- rempuan dilarang mengenakan pakaian berwarna terang di dalam burqa mereka, kaum perempuan juga tidak boleh naik taksi kecuali bersama muhrimnya. Termasuk di dalam bus kota, laki-laki dan perempuan harus dipisah. Ide negara Islam itu baru muncul pada abad ke-19. Sebelumnya orang Islam tidak pernah membicarakan itu. Bahkan, kata "Islam" dahulu juga jarang dipakai untuk menyebut nama disiplin keilmuan, nama karya, nama institusi, dan nama usaha. Maka, boleh dikatakan, sekarang kata "Islam" telah mengalami inflasi. Jadi, istilah-istilah liberalisme, sekularisme dan pluralisme, saya khawatir itu lebih merupakan 'hantu' daripada kenyataan. Itu hanya ada dalam pikiran. Apabila kita melihat di alam nyata, negara-negara Barat yang maju, seperti Britania Raya, Prancis dan Jerman yang menerapkan ketiga paham tersebut, kendatipun mungkin tidak dieksplisitkan, angka kriminalitasnya lebih kecil, korupsinya juga tidak sebesar di sini. Di Indonesia, kita setiap hari dapat membaca berita di media-media massa tentang orang saling bacok, perkelahian antar-kampung, tawuran pelajar, perampokan, dan tindak pelbagai kriminal lainya. Semua itu terpam- pang nyata kalau kita membaca berita dan menyaksikan acara-acara seperti Derap Hukum dan sejenisnya di televisi. Saya kira kriminalitas di negara- negara Barat yang maju tidak sebesar di sini. 881
Membela Kebebasan Beragama Kalau memang kebanyakan dari umat Islam dan MUI cenderung lebih suka melihat 'hantu'nya, dan karena itu lantas mengharamkan begitu rupa, ketimbang mencoba untuk belajar secara objektif apa sesungguhnya sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan semua itu? Menurut saya kebanyakan mereka tidak mau memahami realitas yang sebenarnya. Cobalah jalan-jalan atau tinggal di sana (negara-negara Barat). Memang, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Di sana, seperti Prancis, Jerman, Swedia, Swis, Austria, atau tempat lain seperti Jepang, tentu saja ada kekurangan, tetapi negara-negara itu lebih makmur, korupsinya lebih kecil daripada yang terjadi di negara kita. Di sini, kita sehari-hari melihat para peminta-minta atau pengemis di bus kota dan di tempat-tempat lain. Kenyataannya seperti itu. Mungkin penolakan atau pengharaman terhadap ketiga gagasan tersebut lantaran orang tidak paham atau mungkin juga karena ketakutan- ketakutan itu. Dan karena alasan-alasan itu pula, sampai-sampai demokrasi juga diharamkan. Kita juga tidak perlu meniru Barat sepenuhnya, apalagi menjadi 'terbaratkan.' Atau lantaran mereka menganggap ketiga paham tersebut sebagai produk Barat. Padahal dalam kenyataannya sekularisasi di negara Islam sendiri sebetulnya sudah menjadi praktik keseharian. Mereka mengadakan pemilu dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap menggunakan jargon bahwa mereka tidak sekular. Mereka, negara-negara Barat, tidak latah mengukur diri mereka dengan jargon dan slogan-slogan, "Kami negara sekular," misalnya, bahkan ungkapan itu pun tidak diucapkan. Tetapi mereka lebih mempraktikkan semangatnya. Saya tambahkan juga di sini, bahwa negara lain yang lebih bagus daripada negara kita pasti akan menjadi incaran bagi para imigran. Kenyataannya penduduk Aljazair, yang mayoritas Muslim, dan juga penduduk negara-negara lain di Afrika, Turki dan negara-negara berkem- bang lainnya, ingin pergi ke Eropa. Artinya mereka tidak betah di negaranya sendiri. Mereka susah mencari penghidupan di negara sendiri. Ini menjadi bukti bahwa negara orang lain lebih disukai daripada negara sendiri. Dahulu 882
Kautsar Azhari Noer banyak pengungsi dari Vietnam dan Kamboja hijrah ke Amerika karena hidup di negara mereka sendiri sangat susah. Sama saja misalnya, sekarang, orang Papua lebih memilih pindah ke Australia karena Australia dianggap lebih bagus penghidupannya. Demikian juga Indonesia, banyak tenaga kerja kita yang pergi ke negara-negara lain. Jadi kalau di negara sendiri kurang baik, orang akan memilih pergi ke negara lain yang lebih maju. Itu tidak bisa kita bantah. Wawancara dilakukan di Jakarta, September 2006 883