IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERBASIS HAM TESIS Disusun untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Oleh TOMI NOVIAWAN 21.12.0055 MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI UNDARIS 2023 i i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING Judul Tesis : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERBASIS HAM Nama Mahasiswa : Tomi Noviawan NIM : 21120055 Program Studi : Magister Ilmu Hukum Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi sebagaimana mestinya. Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 Tim Desen Pembimbing, Pembimbing I, Pembimbing II, Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum Dr. Moh. Tohari, S.H., M.H. Mengetahui Ketua Program Studi Dr. Drs. Lamijan,.S.H., M.Si ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS Judul Tesis : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERBASIS HAM Nama Mahasiswa NIM Program Studi : Tomi Noviawan, SH : 21.12.0055 : Magister Ilmu Hukum Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Kamis, tanggal 4 2023. Dewan Penguji Ujian Tesis Ketua Penguji. Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum Anggota Penguji, Anggota Penguji, Dr. Moh. Tohari, S.H., M.H. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS Yang bertanda tangan dibawah ini saya, TOMI NOVIAWAN menyatakan bahwa tesis yang diajukan dengan judul IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERBASIS HAM hasil karya sendiri dan belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawaban sepenuhnya berada pada saya. Semarang, Januari 2023 Yang membuat pernyataan, TOMI NOVIAWAN iv
KATA PENGANTAR Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERBASIS HAM. Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat : 1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran 2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran 3. Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini. 4. Dr. Moh. Tohari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini. v
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis. 6. Istri Annisa FM, SE, anak : Bilqishtisa Zivara Noviawan, Azematisa Zevanya Noviawan dan Hakanotian Zayyan Noviawan yang telah memberi semangat dan dorongan hingga selesainya penulisan tesis ini 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini. Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik . Ungaran, ......Januari 2023 Penulis TOMI NOVIAWAN vi
ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses pemeriksaan penyidikan berbasis HAM,Selain hak bantuan hukum, hak konstitusional apa saja bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM,Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif, metode teknik pendekatan yuridis empiris, Lokasi penelitian Polrestabes Semarang, pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif Hasil penelitian ini adalah : Peranan dan tugas Pengacara dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003, bahwasannya Pengacara dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Pengacara sebagai profesi yang bebas, bertanggung jawab merupakan hal sangat penting, disamping lembaga peradilan dan intansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikannya, Pengacara menjalankan tugas profesinya tersebut, demi tegaknya sebuah keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan juga usaha dalam memberdayakan masyarakat pencari keadilan, masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Pengacara sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supermasi hukum dan hak-hak manusia. Selain hak bantuan hukum, hak konstitusional apa saja bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM :Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan,Hak untuk diberitahukan dengan jelas dan Bahasa,Berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Berhak untuk mendapat juru Bahasa,Untuk tersangka yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi,Selama berada dalam penahanan, tersangka berhak menghubungi pihak keluarga,Berhak atas surat menyurat. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Berhak mengajukan saksi yang menguntungkan.Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai hak konstitusional:Kurangnya kesadaran jujur atau berterus hukum oleh Terdakwa,adanya Klien yang terang,Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan proses penyidikan,Sikap Penyidik yang jasa bantuan hokum,Kurangnya rasa kepercayaan Klien atau masyarakat terhadap jasa bantuan hukum, sehingga hal yang terjadi Klien tidak puas dengan jasa yang diberikan Pengacara. termasuk tidak mau terkadang tertutup, Klien merasa kurang puas dengan Kata kunci : Implementasi, bantuan Hukum, Hak Konstitusional, Tindak Pidana, Penyidikan, HAM vii
. ABSTRACT The problem in this study is how legal aid is a constitutional right for suspects who commit crimes in the human rights-based investigative process, in addition to legal aid rights, what are the constitutional rights for suspects who commit crimes in the process of examining human rights-based investigations, obstacles and efforts in the implementation of legal aid as a constitutional right for suspects who commit crimes during the examination process in the human rights-based investigation process The approach method used is descriptive research, empirical juridical approach, research location Polrestabes Semarang, data collection techniques using library research and interviews, data analysis used is qualitative The results of this study are: The role and duties of lawyers in the criminal justice system in Indonesia, explained in Law No. 18 of 2003, that lawyers in an effort to realize the principles of the rule of law, in social and state life, the role and function of lawyers as a profession freedom, responsibility is very important, in addition to the judiciary and law enforcement agencies such as the Police and the Attorney General's Office. Through the legal services they provide, lawyers carry out their professional duties, for the sake of upholding justice based on law for the benefit of justice seekers, including efforts to empower people to realize their fundamental rights before the law. Lawyers as an element of the justice system are one of the pillars in upholding the rule of law and human rights. In addition to the right to legal aid, what are the constitutional rights for suspects who commit crimes during the examination process in human rights- based investigations: The suspect's right to be examined immediately, The right to be informed clearly and in language, The right to give information freely and without pressure. Has the right to get an interpreter, Detained suspects have the right to contact and receive visits from a private doctor, While in detention, suspects have the right to contact their families, Have the right to correspondence. The right to contact and receive visits from clergy. Has the right to present favorable witnesses. Has the right to demand compensation and rehabilitation. Obstacles and efforts in the implementation of legal aid as a constitutional right: Lack of legal awareness by the Defendant, There are clients who do not want to be honest or forthright, Unsmooth examination and investigative processes, Attitude of Investigators which are sometimes closed, Clients feel dissatisfied with legal aid services, Lack of trust from Clients or the public for legal aid services, so what happens is that Clients are dissatisfied with the services provided by Lawyers. Keywords: Implementation, Legal aid, Constitutional Rights, Crime, Investigation, Human Rights DAFTAR ISI viii
Halaman Judul ... i Halaman Penyerahan ... ii Halaman Pengesahan ujian ... iii Surat pernyataan keaslian ... iv Kata Pengantar ... v Abstrak ... vii Abstract ... viii Daftar Isi ... ix Bab I Pendahuluan ... 1 Latar belakang Masalah ... 1 Rumusan Masalah ... 3 Tujuan Penelitian ... 4 Manfaat Penelitian ... 5 Sistematika ... 6 Bab II Tinjauan Pustaka ... 8 Landasan Konseptual ... 8 Landasan Teori ... 43 Orisinalitas Penelitian ... 48 Bab III Metode Penelitian ... 49 Jenis Penelitian ... 50 Pendekatan Penelitian ... 50 Jenis dan sumber data ... 51 Lokasi Penelitian ... 51 ix
Populasi dan sample ... 52 Teknik Pengumpulan data ... 52 Teknik Analisis data ... 53 Jadwal Penelitian ... 55 Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan ... 56 Bagaimana bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses pemeriksaan penyidikan berbasis HAM ... 56 Selain hak bantuan hukum, hak konstitusional apa saja bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM ... 73 Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan bantuan hokum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM ... 76 Bab V Penutup ... 81 Kesimpulan ... 81 Saran ... 84 Daftar Pustaka x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah negara hukum" Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu unsur penting cita negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu, yang di dalamnya tercakup hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga masyarakat miskin Penerima Bantuan Hukum, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai penerapan cita negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan (equalitybefore the law) kesamaan di depan hukum Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan :1 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Jaminan konstitusional tersebut lalu diwujudkan baik melalui Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, & Pasal 14 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang 1 UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 1
Ratifiaksi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan; "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" Berdasarkan hal ini, bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima 2 telah
belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka" Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa hak didampingi penasihat hukum merupakan kewajiban. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI KONSTITUSIONAL BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERBASIS HAM. B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 3 HAK
1. Bagaimana mekanisme mendapatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan berbasis HAM ? 2. Apa saja hak Tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan berbasis HAM ? 3. Hambatan Tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan berbasis HAM ? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menganalisa mekanisme mendapatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan berbasis HAM 2. Untuk menganalisa hak Tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan berbasis HAM 3. Untuk menganalisa hambatan Tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan berbasis HAM 4
D. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 1. SecaraTeoritis a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang Bantuan Hukum yang sesuai Hak Konstitusional. b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang pelaksanaan bantuan hokum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan 2. Secara Praktis a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait pelaksanaan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan E. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan Proposal Tesis ini diuraikan menjadi Empat Bab, dimana antara Bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup 5
dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Proposal Tesis ini disusun sebagai berikut : Bab I Pendahuluan meliputi Tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis. Bab II Tinjauan Pustaka meliputi : Tinjauan tentang Bantuan Hukum, Tinjauan Tentang Hak Konstitusional, Tinjauan Tentang Tersangka, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Penyidik. Bab III tentang Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknis analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Bagaimana mekanisme mendapatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan berbasis HAM, Apa saja hak Tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan berbasis HAM, Hambatan Tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses penyidikan berbasis HAM Bab IV Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Konseptual 1. Pengertian Bantuan Hukum Bantuan hukum terdiri dari dua istilah mengenai bantuan hukum yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan, pengertian legal assistance digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang luas yaitu karena di samping bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.2 Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bantuan hukum 2 Sukinta, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan, Semarang, 1997, hlm 4 7
adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum.3 Bantuan hukum adalah suatu upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam arti yang sempit, bantuan hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan dengan cuma- cuma kepada seseorang yang tidak mampu. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.4 Menurut M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain:5 1. Legal aid, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu : a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; 3 Tri Astuti Handayani, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 1, 2015. 4 AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 33 5 Darman Primts, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, 2002, hlm 102 8
c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. 2. Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan : Baik kepada yang mampu membayar prestasi, Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma. 3. Legal service, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa ibdonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan dan tujuan legal aid atau dikenal assistance, karena pada konsep dan ide legal service terkadang makna dan tujuan : Memberi bantuan pada anggota masyarakat operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataankenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. 9 yang
Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh apparat penegak hukum.dengan jalan mengharmati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian. Bantuan hukum merupakan hal terpenting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai perwujudan persamaan kedudukan dimuka hukum, dimana dalam salah satu prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (equality before the law) oleh karena itu prinsip ini juga harus diselaraskan dengan prinsip persamaan perlakuan (equality treatment). Indonesia sebagai Negara hukum juga menjamin asas persamaan dimuka hukum juga termasuk jaminan mengenai bantuan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sangat sering digunakan istilah bantuan hukum yaitu adalah bahwa bantuan hukum dapat diberikan dan dilaksanakan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam 10
pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : "seorang yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum". Sebagaimana dalam pengertian ini, berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi pemberian hukum secara professional dan formal yakni dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang dalam kasus tindak pidana. Menurut Frans Hendra Winata bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha Negara, dari seorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.6 2. Tinjauan tentang Hak Konstitusional Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Salah satu bentuk system itu adalah demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi 6 Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000, hlm 23. 11
perwakilan). Secara historis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani (demokratía) "kekuasaan rakyat",yang dibentuk dari kata (dêmos) "rakyat" dan (Kratos) "kekuasaan". Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak di tentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat.7 Hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional berkaitan dengan konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Penetapan hak konstitusional pada suatu negara ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Landasan pemikiran tentang hak konstitusional adalah keberadaan hak asasi manusia sebagai inti paling dasar dari pembentukan konstitusi. Kedaulatan rakyat atau demokrasi modern adalah demokrasi dengan sistem perwakilan, artinya rakyat memilih seseorang dari dirinya untuk mewakilinya. Oleh karena itu, suatu pemerintahan supaya berjalan demokratis harus memenuhi syarat salah staunya ialah perlindungan konstitusional, dalam artian bahwa selain dari menjamin hak-hak 7 12
individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.8 Konstitusi bersal dari bahasa latin yaitu constitutio, bahasa gampangnya adalah Undang Undang Dasar yang difahami sebagai norma sistem politik dan hukum pada suatu negara yang terdokumen secara tertulis, didalamnya ada aturan, kelembagaan dan pembagian kewenangannya, hak dan kewajiban. Hak Konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin Undang Undang. Ada Hak Konstitusional Warga Negara yang dijamin dalam Undang Undang Dasar, yaitu :9 1. Hak Atas Kewarganegaraan Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D (4) Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28D (3) 2. Hak Atas Hidup Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A, Pasal 28I (1) hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Pasal 28B (2) 3. Hak Untuk Mengembangkan Diri 8Hasani, Ismail, ed. (2013). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM (PDF). Bendungan Hilir: Pustaka Masyarakat Setara.2013, hlm. 4 9 13
Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Pasal 28C (1) Hak atas jaminan sosial memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Pasal 28H (3) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial Pasal 28F Hak mendapat pendidikan Pasal 31 (1), Pasal 28C (1) 4. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani Pasal 28I (1) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan Pasal 28E (2) Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Pasal 28E (1), Pasal 29 (2) Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran , pekerjaan, Kewarganegaraan, tempat tinggal Pasal 28E (1) Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Pasal 28E (3 Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani Pasal 28E (2) 5. Hak Atas Informasi Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Pasal 28F Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis swaluran yang tersedia Pasal 28F 14
6. Hak Atas kerja & Penghidupan Layak Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 (2) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28D (2) Hak untuk tidak diperbudak Pasal 28I (1) 7. Hak Atas Kepemilikan & Perumahan Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Pasal 28H (4) Hak untuk bertempat tinggal Pasal 28H (1) 8. Hak Atas Kesehatan & Lingkungan Sehat Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin Pasal 28H (1) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 28H (1) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28B (1) 9. Hak Berkeluarga Hak untuk membentuk keluarga Pasal 28B (1) 10. Hak Atas Kepastian Hukum & Keadilan Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D (1) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D (1), Pasal 27 (1) 28. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 28 (1) 15
11. Hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi & Kekerasan Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28G (1) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Pasal 28G (2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28I (2) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H (2) 12. Hak Atas Perlindungan Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya Pasal 28G (1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif Pasal 28I (2) Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Pasal 28I (3) Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28B (2), Pasal 28I (2) Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28G (2) 16
13. Hak Memperjuangkan Hak Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28C (2) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 28, Pasal 28E (3) 14. Hak Atas Pemerintahan Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D (3), Pasal 27 (1) Hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusiatau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat wajib dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara. Dengan kata lain, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Untuk melindungi hak konstitusional, berarti harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga si pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bilamana terjadi pelanggaran. Sedangkan karakteristik dari hak konstitusional dapat dijelaskan sebagai berikut :10 10 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran HakHak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,hlm. 136. 17
a. Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hakhak itu bermula dari doktrin hakhak individual Barat tentang hakhak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental; b. Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu; c. Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud; d. Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain; 18
e. Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara 3. Tinjauan Tersangka Tersangka dalam KUHAP terdapat pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.11 Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak piadana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan. Darwin Prints juga menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum bisa dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Jadi tersangka dapat disimpulkan bahwa sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.12 Status tersangka tidak selalu menyatakan orang tersebut bersalah, perlunya penyidikan lebih lanjut juga pembuktian pada proses di pengadilan untuk benarbenar memastikan seorang tersangka benar-benar bersalah. Oleh sebab itu orang yang masih dalam tahap tersangka tetap 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 14 12 Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 52 19
memiliki hak-hak sebagaiman seharusnya. Beberapa hak yang masih melekat pada tersangka seperti mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Hal ini agar tersangka dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Kemudian hak yang juga didapatkan seorang tersangka adalah mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum.12 4. Tinjauan tentang Advokad a) Pengertian Advokad Pengertian advokat Advokat secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu Advocare, yang artinya to defend, to call to one's aid to vouch or warrant maksudnya untuk pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan dalam bahasa inggris Advocate 12 Eriska Permatasari, 20
berarti: to speak in favour of or depend by argument to support, indicate or recommended publicly.13 Secara terminologis (istilah), Advokat banyak didefinisikan oleh ahli hukum.Yudha Pandu berpendapat bahwa Advokat adalah orang yang mewakilikliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dan persidangan.14 Kata Advokat sesungguhnya sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke 5-15), yang dikenal sebagai Advokat geerja (kekelijke advocaten, duivel advocten), yaitu Advokat ini bertugas memberikan keberatan-keberatan dan memberikan nasihat saat perayaan suci bagi orang yang telah meninggal.15 Di Indonesia pengertian Advokat terdapat pada Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut : "Advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang". Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan, konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar persidangan.Jadi semua orang 13 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisema dan Keprihatinan, (Jakarta : Sinar Harapan, 1995), hal. 19 14 Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, (Jakarta : PT. Abadi Jaya, 2001), hal. 11 15 V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, (Jakarta : PT. Gramedia Persada, 2010), hal. 2 21
yang berprofesi sebagai memberikan konsultasi atau bantuan hukum berupa apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai Advokat. 2. Peran dan Fungsi advokat Peran dan Fungsi Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar officum nobile yaitu gelar yang sangat mulia, karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada dalam msyarakat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien. Advokad dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut Ropaum Rambe Advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga memperjuangkan idealisme dan moralitas yang di dalam nya ada nilai kebenaran dan keadilan.16Oleh karena itu sebagai seorang Advokat, seorang harus mempunyai standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia. Dalam pasal 7 universal Declaration of Human Right menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan tidak ada perbedaan apapun satu dengan yang lainnya.17 16 Rampau Rampe, Teknik Praktek Advokat, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h, 33 17 Ishak, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h, 41. 22
Konstitusi di Indonesia juga menjamin dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyebutkan bahwa, semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Oleh karena itu memberi pembelaan kepada semua masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat (1) menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi sebagai berikut : "Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang". 3. Kewenangan Advokat Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas dan wewenang masing- masing.Seperti polisi bertugas di bidangpenyelidikan dan penyidikan, jaksa bertugas penuntutan, hakim bertugas memutuskan sebuah perkara sedangkan Advokat berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien).18 Jadi Advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.Untuk itu seorang 18 Ishak, Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 36 23
Advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip equality before the law (kesejajaran di mata hukum) dan prinsip presumption of innocene (praduga tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang Advokat melakukannya dengan obyektif. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada kliennya yaitu dilakukan di dalam proses persidangan. Pekerjaan di luar pengadilan yang di maksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi,mediasi, dan yang lainnya 4. Hak dan kewajiban Advokad Dalam kehidupan ber-sosial, kita tidak dapat melepaskan hubungan antara hak dan kewajiban. Begitu pula halnya dengan profesi advokat, sebagai salah satu elemen penting dalam penegak hukum di Indonesia, advokat juga memiliki hak dan kewajiban. Ada banyak hak yang disebut oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 yang dituangkan pada Bab IV dengan Title hak dan kewajiban. a. Hak kebebasan dan kemandirian (independen) 24
Hak kebebasan dan kemandirian diatur dalam pasal 14 dan 15, yang merumuskan sebagai berikut : Pasal 14 " Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berrpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15: "Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan." Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai kapasitasnya sebagai advokat. Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. b. Hak imunitas Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkaranya yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana 25
ketika menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat 2, sebagai berikut : Pasal 16 : " Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Pasal 18 : "Advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien nya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat." c. Hak meminta informasi Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri advokat, baik karena kepentingan menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien), hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut : Pasal 17 : "Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan 26
kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang- undangan." d. Hak ingkar Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan - keberatannya dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) terhadap perkara yang di belanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari , mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya dianggap sebagai terdakwa yang untuk mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya. Dijelaskan dalam Undang- undang No. 8 tahun 1981. e. Hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia Hak ini sangat luas, bila dibandingkan dengan para penegak hukum lainnya, seperti contoh hakim pengadilan tingkat pertama tidak boleh mengadili perkara pada pengadilan tingkat kedua. Demikian juga penegak hukum lainnya. Hal ini diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, sebagai berikut : "wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara republik Indonesia." f. Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain 27
Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa, penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, sebagai berikut : " Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam penjelasannya pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, sebagi berikut : "Yang dimaksud dengan " advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnyabdalam menegakkan hukum dan keadilan." g. Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi Dalam menjalankan jasa hikum, seorang advokat berhak menerima honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya. Apa yang dimaksud 28
honorarium adalah dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 19 : "Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat kesepakatan dengan klien." Kemudian pada Bab V pasal 21 dirincikan sebagai berikut : 1. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. 2. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak." Adapun hak retensi merupakan hak seorang advokat untuk menahan suratmenyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam hal ketika kliennya ingkar janji dalam pembayaran fee atau honorarium kepada dirinya. h. Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik demi kepentingan klien itu sendiri maupun hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum. Dokumen berupa surat-surat berharga yang diserahkan klien kepadanya tidak boleh berpindah tangan kepada orang lain, bahkan hanya sekedar untuk dibaca orang lain. i. Hak memberikan somasi 29
Somasi merupakan salah satu yang biasa yang dilakukan seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. 5. Tinjauan Tindak Pidana a) Tinjauan ilmu pidana Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu Straafrecht, straafdalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman.rechtdalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhanhukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:19 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atausanksi yang berupapidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 19 Moeljatno, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 30
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana dalam arti subjectif dibedakan menjadi dua, yaitu:20 a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum. b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut ius puniendi. Istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:21 20 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 3 21 Teguh Prasetya, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7 31
1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. 2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. b) Tinjauan tentang pengertian tindak pidana Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah "strafbaar feit". Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah "strafbaar feit" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.22 Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:23 1. Simons,memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 22 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012,hlm. 19 23 Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34 32
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 2. Pompe,strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. 3. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang. Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:24 1. Moeljatno,mengatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah 24 Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997, hlm. 34. 33
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. 2. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. 3. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman. 34
Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut :25 a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran: 1. Kejahatan. Secara doktrinal kejahatan adalah rechtdelicht, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang- undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. 2. Pelanggaran. Jenis tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu perbuatanperbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang- undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala quila prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai wetsdelicht antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya. 25 Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press. Malang, 2009, hlm. 117 35
b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil: 1. Tindak Pidana Formil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagainya. 2. Tindak Pidana Materiil Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materiil adalah adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Misalnya 36
tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagainya. Berdasarkan dari berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana 6. Tinjauan Penyelidikan dan Penyidikan a) Pengertian Penyelidikan Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.26 Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena 26 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.1984. Hlm 30 37
merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.27 Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.28 Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, menurut yang diatur dalam Undangundang ini. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :29 27 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.1985. hal 121 28 M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56 29 Ibid, hlm 57 38
a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik b. Laporan polisi c. Berita Acara pemeriksaan di TKP d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam UndangUndang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisisan Negara.30 Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 tahun 1981 kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP) b) Pengertian Penyidikan Pengertian penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- 30 Yahya Haharap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika. Jakarta.2003. Hlm 101 39
undang. Hal ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.31 Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannanya.32 Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak Pidana yang perlu di selididik secara tuntas di dalam sistem Peradilan Pidana.Penyidikan menjadi bagian yang penting dalam rangkaian pembultian akan terjadi dan tidaknya suatu tindak pidana. Penyidikan tidak bisa lepas dari suatu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tindak Pidana yang dilakukanya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 ayat 2 diartikan;33 "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 31 . Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta, 2016, hlm. 229 32 Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67. 33 40
terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan mengenai penyidik dan penyidikan:34 Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sadangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Tahap awal sebelum dilakukan penyidikan adalah diterbitkanya SPDP atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Dasar dari pihak yang berwajib 21 KUHAP. Dalam melakukan penyidikan adalah laporan polisi dan surat perintah penyidikan sebagaimana yang telah ditulis dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Setelah terbitnya sprindik atau surat perintah penyidikan selambatnya tujuh hari SPDP harus dibuat (pasal 13 ayat 3) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.35 Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 34 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112. 35 Ibid 41
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya Berdasarkan keempat unsur tersebut disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil, maka beban pencarian untuk menemukan alatalat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik.36 Kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam menyidik tindak pidana dibidang lingkungan hidup, tentu 36 Hibnu Nugroho. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Prima Aksara. Jakarta.2012. Hlm 31 42
didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum, sedangkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) beserta kewenangannya, dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan Penyidik PPNS sebagai penyidik professional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya37 Menurut Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang penyidik mempunyai wewenang : 37 Ruslan Renggong. Hukum Pidana lingkungan, Pramedia Group, Jakarta.2018. hlm 122 43
3. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 4. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 5. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri. 6. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 7. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 8. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi. 10. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 11. Mengadakan penghentikan penyidikan. B. Landasan Teori 1. Teori bekerjanya hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya bekerjanya hokum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).38 38 44
1. Substansi Hukum (legal substance) Subtansi hukum bisa dakatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah " produk" yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 1 di tentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya", system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtanci hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). 2. Struktur Hukum (legal structure) Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur 45
Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 3. Budaya Hukum (legal culture) Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. 2. Teori HAM Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keyerkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (natural rights), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kencenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedy kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini 46
bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (irrasional) dan bersumber dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (absolute justice).39 Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (Natural Rights) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan- perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek- praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (renaissance), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.40 Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi 39 Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002. hlm 53 40 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71 47
semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgukan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara41 Terkahir adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional 41 Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, UII Press, Yogyakarta, 2002. Hlm 22 48
maupun peraturan domestic. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undangundang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. C. Originalitas Penelitian Proposal Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:" Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Bagi Tersangka Tindak Pidana Pada Proses Pemeriksaan dan Penyidikan Berbasis HAM". Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Bagi Tersangka Tindak Pidana Pada Proses Pemeriksaan dan Penyidik Berbasis HAM. Penulis merujuk pada : 1. Tesis Hary Kiswanto, Judul : Kewenangan Bidpropam Polda Jateng Dalam Melakukan Penegakan Disiplin Bagi Anggota Polri Yang Tidak Masuk Kedinasan Lebih Dari 30 Hari Kerja Suatu Kajian, Fokus penelitian yaitu bagaimana kewenangan Bidpropam dalam penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang tidak masuk kedinasan sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2002 49
2. Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Judul : Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal ini membahas tentang : Pertama, Bagaimana persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin? Kedua, Bagaimana mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin 50
BAB III METODA PENELITIAN Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.42 Adapun definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut Menurut W.J.S. Poerwadarminto, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.43 Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.44 Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat 42 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, 2012, hlm. 1 43 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 2 44 Sutrisno Hadi, Metode Research I, Yogyakarta, 1985, hlm. 14 51
memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut : A. Jenis Penelitian Penelitianini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Bagi Tersangka Tindak Pidana Pada Proses Pemeriksaan dan Penyidikan Ditinjau dari HAM. Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.45Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui: Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Bagi Tersangka Tindak Pidana Pada Proses Pemeriksaan dan Penyidikan Ditinjau Dari HAM. B. Pendekatan Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip- 45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas indonesia Press, 1984, hlm 10. 52
prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada. Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.. Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung. C. Sumber Data 1. Data Primer Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di wilayah kota Semarang 2. Data Sekunder Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.Data sekunder dibagi menjadi : 1. Bahan hukum primer Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Bantuan Hukum Sebagai Hak 53
Konstitusional Bagi Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Pemeriksaan dan Penyidik 2. Bahan hukum Sekunder Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang kepolisian c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM); d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3. Bahan hukumTersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia D. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang penulis lakukan di kota Semarang. E. Populasi dan Teknik Penarikan Sample / Subyek Penelitian Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.46 Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menyederhanakan populasi yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan sebuah penelitian tidak harus dilaksanakan dengan mengambil seluruh responden yang ada pada suatu wilayah, akan tetapi cukup dengan menggunakan metode sampel, yaitu dengan cara mengambil beberapa sampel/responden, yang menurut 46 Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 43 54
anggapan peneliti sudah mewakili seluruh responden sejenis yang ada di wilayah tersebut. Dalam teori mengenai teknik pengambilan sample dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu : 1.Teknik Random sampling Yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa membedakan sehingga anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 2. Teknik Non Random Sampling Yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Dari kedua macam teknik pengambilan sampel diatas, penulis memilih teknik pengambilan sampel yang non random, yaitu purposive sampling (sampel bertujuan). Diterapkan teknik purposive sampling dalam penelitian ini adalah karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki. F. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut : 1. Data Primer Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan- keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polrestabes Semarang. 55
2. Data sekunder Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi : a. Bahan hukum primer Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Bagi Tersangka Tindak Pidana Pada Proses Pemeriksaan dan Penyidikan Ditinjau Dari HAM. b. Bahan hukum Sekunder Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM); 4. Kitab undang-Undang Hukum Aacara Pidana c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia G. Teknik Analisis Data Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak 56
Konstitusional Bagi Tersangka Tindak Pidana Pada Proses Pemeriksaan dan Penyidik Ditinjau Dari HAM dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya. Beberapa teknik analisis data sebagai berikut : 1. Klasifikasi data Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan 2. Verifikasi data Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian 3. Interprestasi data Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data 4. Penarikan kesimpulan Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan. 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses pemeriksaan penyidikan berbasis HAM Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, melalui prosedur peradilan ataupun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolu-tion). Pengertian lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang ditujukan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala bentuk aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, harus benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum lebih menjerumus kedalam kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau kegiatan penyimpangan peraturan perundang- undangan, khususnya lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat negara. Secara sederhana, penegakan hukum merupakan proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya harus diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi 58
hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jika antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Dari unsur penegak hukum Pengacara harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil, yaitu klien sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan atau penangan kasus yang sedang dijalani, penegakan hukum idealnya dilaksanakan melibatkan semua komponen atau unsur penegak hukum. Diantaranya Polisi, Jaksa dan Hakim, berdasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS). Penegakan Hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasar UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegak Hukum mempunyai perannya masing-masing, peran 59
tersebut tidaklah mudah untuk bisa dijalani. Karena dalam mewujudkan prinsip-prinsip sebagai Negara Hukum, untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dari Penegak Hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, bertujuan menegakan hakhak asasi manusia di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang terdapat dalam Pasal 1 buti satu (1) memberikan pengertian bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang". Peran yang sangat penting dari Pengacara untuk selalu memastikan bahwa hak-hak dari seorang tersangka, terdakwa bahkan terpidana tidak dilanggar. Tujuan diberikannya bantuan hukum diantaranya: 1. untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum guna mendapatkan sebuah akses keadilan, 2. mewujudkan hak konsistusional yang mana warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan 3. mewujudkam peradilan yang efektif, efisien, dipertanggungjawabkan. Dimulainya langkah penegakan hukum pertama kali dilakukan oleh Kepolisian sebagai langkah awal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian jika nanti penyelidikan dan penyidikan telah selesai 60 dapat
dilakukan serta berkas acara penyidikan sudah lengkap, yang nantinya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar dari pembuatan dakwaan, Hakim adalah out put terakhir, sebagai pemberi putusan pada tersangka. Adapun nantinya tahap-tahap yang dijalani sesuai dengan proses penyelenggaraan hukum pidana menurut KUHAP adalah (Wawancara dengan Kanit Reskrim AKP Budi Setyono, SH): 1. Penyelidikan dan/atau Penyidikan; 2. Pemeriksaan Sidang Pengadilan; 3. Tahap Penuntutan; 4. Tahapan Persidangan atau pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Hal yang pertama kita lakukan adalah, membuat laporan ke Polisi, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau jadi korban dugaan suatu Tindak Pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Polisi baik dengan lisan maupun tertulis. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,: "Pelapor akan melakukan Laporan Polisi yang mana pemberitahuan disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang- undang kepada pejabat yang berwenang tentang, telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, dengan demikian peristiwa pidana yang dilaporkan ke Polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang". 61
Sesampainya di Kantor Polisi, pelapor atau pengadu menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menyampaikan laporan sesuai dengan dugaan Tindak Pidana yang dialami, dilihat dan disaksikan, ketika melakukan laporan harus ada keterangan dari pelapornya, laporan tentang alat bukti dan laporan mengenai saksi. Saat membuat laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya. Penyelidik dalam hal ini memiliki kewajiban dalam wewenang menerima laporan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Setelah itu penyidikan akan dimulai berdasarkan Laporan Polisi, penyelidik dalam hal ini dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, penyelidik memiliki kewenangan dalam pemeriksaan surat, penyitaan surat, menggambil sidik jari, memotret atau mengambil gambar orang yang tertangkap tersebut, setelah itu baru menyerahkan Surat Perintah Penyidikan, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor. Saat melakukan penyelidikan, putusan dari Kepolisian mempunyai alasan mengenai tersangka yang akan ditahan oleh penyidik dan yang tidak ditahan, jika Kepolisian menetapkan tersangka untuk ditahan karena adanya unsur-unsur, diantaranya ingin melarikan diri, dan mengulangi perbuatan lagi, maka tersangka akan ditahan dalam Tahanan Tingkat Penyidikan selama 20 hari pertama, jika proses BAP itu belum selesai maka masa tahanannya diperpanjang sampai 40 hari lagi, 62
Setelah surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ketika sudah dilakukan penyidikan pasti telah menetapkan tersangka. SPDP dikirimkan ke Penuntut Umum, pelapor, korban dan juga terlapor dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Jika tersangka sudah ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirmkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan Perkembangan Perkara dengan melampirkan SPDP. Pada tahap Penyidikan, tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan". Tujuan dilakukannya Penyidikan adalah (Wawancara dengan Panit Reskrim Ipda Yuzakki, S.Kom) : 1. Mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. 2. Mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan. 3. Mengetahui tempat terjadinya tindak pidana. 4. Mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan. 5. Untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana 6. Mencari tahu pelaku tindak pidana Dalam tahap Penyidikan, menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Aiptu Siswanto, peran pengacara mulai diberlakukan atau 63
mulai berjalan. Karena, dalam persidangan nantinya tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan perlindunngan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 55 KUHAP, Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaann menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Sementara dalam Pasal 55 KUHAP menyatakan pula, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Dari kedua Pasal tersebut bukan hanya dalam persidangan saja Pengacara membantu seseorang terdakwa, tetapi mulai dari proses penyidikan, proses ini Pengacara hanya bersifat pasif saja, artinya Pengacara mengikuti jalannya pemeriksaan tingkat penyidikan hanya sebagai penonton, terbatas hanya melihat, serta mendengar atau within sight dan within hearing, selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, penasihat hukum tidak diperkenankan memberi nasihat. Kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, sangat besar sekali manfaatnya. Jelas sekali betapa pentingnya peran Pengacara dalam penyidikan, untuk mengawasi proses penyidikan agar tidak terjadi hal-hal kecurangan yang nantinya dapat merugikan klien. Mendampingi juga dalam proses pembuatan BAP, tetapi dalam proses ini Pengacara hanya mendampingi klien. Dilihat dari ancaman hukumannya, jika ancaman tersebut masih dibawah dari 5 tahun tersangka tersebut boleh didampingi Pengacara, boleh tidak didampingi, itu semua menjadi pilihan. 64
Jika sudah jelas ancaman diatas 5 tahun maka wajib untuk didampingi Pengacara. Pihak penyidik menanyai apakah tersangka sudah memiliki Pengacara atau belum, jika belum mempunyai Pengacara maka akan ditunjuk atau akan diarahkan Pengacara tersebut dari pihak Kepolisian. Begitu juga didalam persidangan atau pada tahap Penentuan peran pengacara sangat berguna untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak kliennya sesuai dengan fakta yang ada sehingga, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Karena pada saat ini banyak masyarakat kecil yang dirugikann dalam hal hukum, dikarenakan mereka tidak bisa membela diri, dan tidak tahu tentang Hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga mereka pasrah dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya. Hal seperti ini tidak akan terjadi jika mereka menggunakan jasa Pengacara yang mengawal dari penyidikan hingga sidang perkaranya, pada dasarnya Pengacara mengetahui aturan-aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Tetapi untuk memaksimalkan peran Pengacara dalam proses peradilan pidana, harus mempunyai pemikiran yang realistis. Sebab dalam praktek pemberian jasa hukum atau bantuan hukum, ternyata masih ditemui banyak hambatan bersifat politis, sosial, ekonomi atau finansial bahkan psikologis. Adapun yang dapat disimpulkan tindakan-tindakan atau peran yang harus dilakukan penasihat hukum dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan diantaranya: a) Menyaksikan dan memantau setiap tindakan hukum selama dalam proses penyidikan sampai dalam proses persidangan nantinya; 65
b) Mengajukan keberatan bahkan menolak tindakan hukum yang dilakukan terhadap tersangka apabila ada kesalahan dari prosedur yang terjadi; c) Mengajukan permohonan penangguhan penahanan bilamana perlu dan bila mungkin penghentian penyidikan bila nantinya diketemukan fakta bahwa perkara yang disangkakan pada tersangka tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka; d) Mengingatkan dan memberikan saran kepada penyidik apabila melakukan penyidikan di luar ketentuan hukum dan kewenangannya yang berlaku; e) Mengajukan penundaan atau menghentikan proses penyidikan apabila tersangka dalam keadaan lelah dan kurang sehat; Tidak hanya itu, Pengacara dalam tingkat penyidikan, memberi pendampingan kepada klien, bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh adanya paksaan. Klien diarahkan secara benar, apabila didalam pemeriksaan terjadi pelanggaran terhadap peraturan, Pengacara harus menegur. Dikhawatirkan nantinya hak dari Klien dilanggar sehingga merugikan Klien karena tidak sesuai dengan peraturan. Berdasarkan hal diatas, maka sudah jelas bahwa yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tersangka, dimulai dengan pemanggilan dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut. Peran Pengacara juga pada tingkat penyidikan di dalam KUHAP yaitu pada proses penangkapan dan penggeledahan. Pada proses 66
penangkapan, berperan mencari tahu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka mengenai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas dirinya, menyebutkan alasan penangkapan tersangka serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian selain melakukan wawancara juga mengambil kasus tindak pidana, dimana Tersangka juga mendapat hak-hak yang diatur dalam KUHAP serta hak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun kasus tersebut yaitu sebagai berikut : 1. DASAR a. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 31 / IV / 2020 / Jateng / Restabes Smg / Sek Smg Brt, tanggal 29 April 2020 An. Pelapor PAMI DEWIYANTI. b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint. Sidik / 36 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 29 April 2020. c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 08 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 05 Mei 2020 2. PERKARA Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul : 10.30 Wib Jl. Pusponjolo Selatan depan Warung nasi Gandul Pati kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Pencurian tas selempang, warna merah berisi : HP Samsung A2 warna putih, uang 67
tunai + Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK Mobil Roda Empat, KTP, SIM A, SIM C milik Korban Sdri. PAMI DEWIYANTI Binti ( Alm ) PAIMAN yang diduga dilakukan oleh 2 ( dua ) Tersangka Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN dan Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dengan cara memamfaatkan kelemahan korban dan mengambil barang milik korban tanpa seijin/sepengetahuan Korban karena karena kaca pintu mobil dalam keadaan terbuka. Tersangka Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN dan Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN berpura-pura membeli pakaian ke korban dan 2 ( dua ) rekan tersangka lainnya ( masih DPO ) sebagai eksekutor yang mengambil tas selempang milik korban. Dengan adanya kejadian tersebut diatas Korban Sdri. PAMI DEWIYANTI Binti ( Alm ) PAIMAN mengalami kerugian kehilangan 1 ( satu ) buah tas selempang, warna merah berisi : HP Samsung A2 warna putih, uang tunai + Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK Mobil Roda Empat, KTP, SIM A, SIM C yang ditafsir sebesar + Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), selanjutnya Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semarang Barat untuk proses lebih lanjut. 3. Keterangan Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN, Lahir di Kab Semarang, tanggal 1 April 1975, Umur : 45 tahun, Jenis Kelamin : Laki- laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, 68
Pendidikan terakhir : SD ( Berijasah), Status : Duda, Alamat : Jl. Murti Pura O No. 311 Rt. 06 Rw. 15 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang atau Jl. Kebonharjo Rt. 04 Rw. 03 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang : Menerangkan : a. Bahwa Tersangka : Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN pada waktu memberikan keterangan mengaku dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. b. Tersangka hingga berada di Polsek Semarang Barat sekarang ini karena sebelumnya ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Semarang Barat dengan Surat Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 09 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 29 April 2020 karena diduga telah melakukan pencurian 1 ( satu ) buah Tas Selempang, warna merah berisi : HP Samsung A2 warna putih, uang tunai + Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK Mobil Roda Empat, KTP, SIM A, SIM C, A.n Pelapor Yang Terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.30 wib di Jl. Pusponjolo selatan Depan warung Nasi Gandul Pati, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat Kota Semarang. c. Tersangka mengakui dan menyadari jika dimintai keterangan sebagai Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas. 69
d. Tersangka menerangkan dalam pemeriksaan sekarang ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum/Pengacara karena akan Tersangka hadapi sendiri walaupun Penyidik menyediakannya dan Tersangka bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum. 4. Analisa Yuridis Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas, terdapat petunjuk adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN Karenaterpenuhinya unsur - unsur yang di rumuskan dalam Pasal 363 ( 1 ) ke-4e KUHP, dengan Unsur Pidana sebagai berikut : Pasal 363 ( 1 ) ke-4e KUHP berbunyi " Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dihukum dengan pencurian dengan pemberatan dengan hukuman penjara selama - lamanya 7 ( tujuh ) tahun penjara. Unsur Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4e KUHP : Unsur Barang siapa :Yang dimaksud Unsur Barang siapa dalam pasal ini adalah manusia atau orang, yaitu Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Tersangka Sdr. 70
PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN dimana terhadap tersangka tersebut dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, " Unsur ini terpenuhi " . Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain: yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I Sdri. PAMI DEWIYANTI Binti ( Alm ) PAIMAN, Saksi II Sdr. MUSTAKIM Bin ( Alm ) KUPUT menerangkan bahwa 1 ( satu ) buah tas selempang, warna merah berisi : HP Samsung A2 warna putih, uang tunai + Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK Mobil Roda Empat, KTP, SIM A, SIM C yang ditafsir sebesar + Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) yang diambil oleh kedua Tersangka pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul : 10.00 Wib di Jl. Pusponjolo selatan Depan warung Nasi Gandul Pati, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat Kota Semarang ( berada dijok depan mobil/kursi sopir ) adalah milik Saksi I Sdri. PAMI DEWIYANTI Binti ( Alm ) PAIMAN dan bukan sebagian atau seluruhnya milik Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Tersangka Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN " Unsur ini terpenuhi " Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak : Yang dimaksud unsur dengan maksud akan memiliki barang itu 71
dengan melawan hak dalam pasal ini adalah bahwa Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN mengambil 1 ( satu ) buah tas selempang, warna merah berisi : HP Samsung A2 warna putih, uang tunai + Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ), 1 ( satu ) buah STNK Mobil Roda Empat, KTP, SIM A, SIM C, An. Pelapor. Jl. Pusponjolo selatan depan warung " Nasi Gandul Pati ", Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat Kota Semarang milik Saksi I Sdri. PAMI DEWIYANTI Binti ( Alm ) PAIMAN yang diambil oleh Tersangka pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul : 10.00 Wib di Jl. Pusponjolo selatan Depan warung Nasi Gandul Pati, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan maksud dan tujuan kedua Tersangka jika perbuatan Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin (Alm ) RAMELAN diatas berhasil adalah supaya mendapatkan uang/barang dan uang hasil pencurian tersebut akan Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akan Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN berikan kepada anak-anaknya untuk persiapan lebaran." Unsur ini terpenuhi ". Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih : Yang 72
dimaksud unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah bahwa Tersangka MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm ) RAMELAN sebelum melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib Tersangka MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN bermain di PKL PROGO Citarum Kota Semarang. Sesampainya disana bertemu dengan ketiga teman Tersangka MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN tersebut. Akhirnya kita ngobrol-ngorol, pada saat itulah Sdr. NUNUNG HERBANU mempunyai ide/gagasan untuk kerja golek-golek kanggo bodho ( kerja mengambil barang milik orang lain untuk lebaran ). Karena Tersangka MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN juga tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya saya dan teman lainnya menyetujui ajakan Sdr. NUNUNG HERBANU tersebut. Selanjutnya kita berempat dengan mengendarai 2 ( dua ) unit sepeda motor mulai muter-muter kearah barat. Setibanya di pasar Krempyeng Jl. Pusponjolo Selatan ( TKP ), tiba-tiba Sdr. NUNUNG HERBANU putar balik dan menuju kearah penjual pakaian keliling, mengetahui hal tersebut PUJIANTORO Als CIPUT juga ikut putar balik mengikuti, kemudian Sdr. NUNUNG HERBANU memarkir motornya didekat mobilnya penjual pakaian sedangkan PUJIANTORO Als CIPUT memarkir motornya didekat pakaian-pakaian yang dijual korban. Waktu itu kita langsung menjalankan peran masing-masing, yang mana 73
Tersangka MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT mengelabui korban seolah-olah akan beli pakaian sedangkan Sdr. NUNUNG HERBANU dan Sdr. SLAMET RIRIN ( DPO / Berhasil melarikan diri ) mengecek barang yang ada di dalam mobil. Begitu korban sudah sibuk mengurusi Tersangka MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr.PUJIANTORO Als CIPUT seketika itu juga Sdr. SLAMET RIRIN mengambil sebuah tas yang ada di jok depan dan langsung kabur bersama dengan Sdr. NUNUNG HERBANU. Ternyata perbuatan Sdr. SLAMET RIRIN ada yang mengetahui, sehingga ada orang yang berteriak " Maling...Maling...Maling...!!!". Akhirnya Sdr. NUNUNG HERBANU dan Sdr. SLAMET RIRIN berhasil melarikan diri sedangkan Tersangka MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT berhasil diamankan oleh massa. Selanjutnya MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT dibawa kekantor Polsek Semarang Barat guna proses lebih lanjut. 4. Kesimpulan Dari hasil pembahasan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka, barang bukti dan dari hasil analisa yuridis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tersangka Sdr. MASRUKAN Als MENTHEK Bin ICHSAN dan Sdr. PUJIANTORO Als CIPUT Bin ( Alm )RAMELAN berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan alat 74
bukti yang ada, patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke-4e KUHP Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menampilkan kasus tersebut diatas bahwa hak Tersangka yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, mengenai hak untuk di damping oleh penasehat hokum atau pengacara dalam menghadapi kasus tersebut dengan bukti di keterangan Tersangka bahwa : "Tersangka menerangkan dalam pemeriksaan sekarang ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum/Pengacara karena akan Tersangka hadapi sendiri walaupun Penyidik menyediakannya dan Tersangka bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum". B. Selain hak bantuan hukum, hak konstitusional apa saja bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM Selain hak bantuan hokum yang diberikan kepada tersangka, hak lain juga diatur dalam ketentuan tentang hak-hak tersangka tersebut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun hak-hak tersebut sesuai hasil wawancara dengan anggota Aiptu Siswanto yaitu sebagai berikut: 75
1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan Penjabarannya dipertegas didalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik. 2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang bisa dimengerti terkait apa yang disangkakan kepadanya. Hak ini di atur dalam Pasal 51 poin (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hak seorang tersangka untuk mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. 3. Berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Hak untuk memberikan keterangan secara dan tanpa tekanan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap oleh seorang tersangka paling menguntungkan baginya. Ketentuan Pasal 52 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini untuk menjamin seorang seorang tersangka terhindar dari pemerasan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik, tetapi hal demikian akan hanya menjadi cita-cita belaka jika penyidik atau aparat penegak hukum masih memiliki mentalitas pemeriksaan dengan pendekatan inkuisitur. 4. Berhak untuk mendapat juru bahasa Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam sidang pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi seorang tersangka ataupun terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan yang tidak dimengerti olehnya 76
5. Untuk tersangka yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan tersangka baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Terkait dengan ini diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 6. Selama berada dalam penahanan, tersangka berhak menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga. Mengenai hak ini, diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 7. Berhak atas surat menyurat. Diatur dalam Pasal 62. Hak ini diberikan sepenuhnya kepada tersangka yang berada dalam penahanan untuk mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Selain dari itu tersangka berhak atas kebebasan rahasia suratnya, dalam arti tidak boleh diperiksa penyidik, kecuali surat menyurat tersebut diduga disalahgunakan oleh tersangka. 8. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Hal ini di atur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi atau menerima kunjungan dari rohaniawan". 9. Berhak mengajukan saksi yang menguntungkan. Terkait dengan hak ini di atur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . 77
10. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi hak kepada tersangka untuk menanti ganti rugi dan rehabilitasi apabila, penangkapan, penahanan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Itulah hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP yang diberikan sejak berlangsungnya proses pemeriksaan penyidikan. Tujuannya untuk tegaknya kepastian hukum dan memberi rasa perlindungan terhadap hak- hak asasi tersangka begitu juga harkat dan martabatnya. C. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM Suatu negara hukum (rechtstaat) baru tercipta apabila terdapat pengakuan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar, kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia, agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelasanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya. Persamaan dihadapan hukum, sebuah hak untuk dibela Pengacara, merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, terkhusus dalam bidang hukum. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa Pengacara guna membela kepentingan 78
mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini terjadi disebabkan sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kekurangan pengetahuan mereka akan pengertian hukum, serta ditambah rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum pada masyarakat. Pengacara yang professional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan, dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga nantinya tercapai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Peranan Pengacara profesional yang setiap mendampingi Klien harus memiliki intelegensi yang tinggi, sebuah keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, selalu berpegang pada Kode Etik Profesi, kredibilitas serta reputasi yang mana bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik. Kedudukan profesi Pengacara ini dikenal dengan istilah yang sudah dijelaskan diatas yaitu dengan istilah Officium Nobbile, maka Pengacara berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas adanya suatu hambatan-hambatan yang dialami dalam beracara di lingkungan Pengadilan. Pemberian bantuan hukum pada prinsipnya bertujuan untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang terjamin dan terlindungi. Pada prakteknya di lapangan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh Pengacara tidaklah mudah dilakukan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengacara ketika mereka memberikan bantuan hukum. 79
Hambatan dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya kesadaran hukum oleh Terdakwa, menjadikan hambatan atas pelaksanaan fungsi dari Pengacara justru dari Kliennya atau Tersangka sendiri, mengapa dikatakan demikian, karena kurangnya kesadaran tersangka atau terdakwa akan arti pentingnya keberadaan Pengacara. Karena ketidak pahamaman dan hanya mempunyai rasa keinginan agar memenuhi syarat dalam persidangan, cepat selesai sebuah perkara yang sedang dihadapinya, serta adanya anggapan yang berkembang di kalangan masyarakat bahwasannya didampingi oleh Pengacara akan menyulitkan terdakwa di muka Pengadilan, karena berpendapat yang mengetahui masalahnya adalah dirinya sendiri. 2. Adanya Klien yang tidak mau jujur atau berterus terang dalam menyampaiakan sebuah informasi, juga minimnya alat untuk melakukan pembelaan diri yang tentunya berkaitan dengan masalah yang tengah ditangani oleh Pengacara tersebut, hal tersebut menyulitkan Pengacara dalam menentukan sikap dalam memberikan solusi terhadap masalah yang akan diselesaikan tersebut. Adanya hal ini menyebabkan keterangan yang tidak sesuai saat nanti di Persidangan dengan apa yang sudah disampaikan pihak Klien dihadapan Pengacara, problematika yang demikian disebabkan karena pengetauan dari Klien terhadap fungsi dari Pengacara dalam menyelesaikan suatu perkara baik itu di lingkungan pengadilan maupun diluar Pengadilan, selain itu ada rasa malu yang dikhawatirkan oleh pihak Klien sehingga informasi yang 80
disampaikan sering terjadi perbedaan saat dihadapan Pengacara dan saat sedang memberikan keterangan di sidang Pengadilan. 3. Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan proses penyidikan, dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, seringkali penyidik memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara menjadi terhambat. Di sisi lain Pengacara dibatasi haknya mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2), dijelaskan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Pengacara hanya hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar jalannya proses pemerikaan. 4. Sikap Penyidik yang terkadang tertutup, karena ada pandangan seorang Pengacara dari Penyidik, bahwasannya Pengacara akan menghalangi proses penyidikan, terkadang Penyidik mempersulit dan menghambat hadirnya seorang Pengacara dalam mendampingi seorang Tersangka. Hal tersebut memang sangat bertentangan dengan peraturan yang khususnya ada di KUHAP yang mana dikatakan, bahwa Tersangka itu berhak menghubungi atau didampingi Pengacara sejak ditangkap atau ditahan 5. Klien merasa kurang puas dengan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Pengacara hal ini dikarenakan dari pengetahuan Klien masih awam dengan pengetahuan tentang hukum, hal tersebut yang membuat Klien merasa bahwa lingkungan Pegadilan begitu menakutkan, dari hal tersebut paradikma Klien terhadap Pengacara adalah semua perkara yang ditangani oleh Pengacara harus menuai kemenangan karena 81
didalam benak Klien fungsi dari Pengacara untuk memenangkan perkara atau sengketa yang sedang terjadi, bukan membantu meluruskan dan menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya akan mendapatkan putusan akhir yang seadil-adilnya. 6. Kurangnya rasa kepercayaan Klien atau masyarakat terhadap jasa bantuan hukum, sehingga hal yang terjadi Klien tidak puas dengan jasa yang diberikan Pengacara. Narasumber juga mengatakan kendala yang dihadapi Pengacara saat akan melaksanakan Persidangan, tidak adanya saksi yang hadir, atau kesulitan dalam mencari saksi karena saksi tersebut tidak melihat secara langsung, mendengar dan mengalami sendiri sehingga bukti tersebut menjadi kurang. 82
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada proses pemeriksaan penyidikan berbasis HAM Peranan dan tugas Pengacara dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003, bahwasannya Pengacara dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Pengacara sebagai profesi yang bebas, bertanggung jawab merupakan hal sangat penting, disamping lembaga peradilan dan intansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikannya, Pengacara menjalankan tugas profesinya tersebut, demi tegaknya sebuah keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk juga usaha dalam memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Pengacara sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supermasi hukum dan hak-hak manusia. 2. Selain hak bantuan hukum, hak konstitusional apa saja bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan 83
prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik. b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang bisa dimengerti terkait apa yang disangkakan kepadanya. Hak ini di atur dalam Pasal 51 poin (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hak seorang tersangka untuk mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. c. Berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. d. Berhak untuk mendapat juru bahasa e. Untuk tersangka yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan tersangka baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Terkait dengan ini diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) f. Selama berada dalam penahanan, tersangka berhak menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga. Mengenai hak ini, diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) g. Berhak atas surat menyurat. Diatur dalam Pasal 62. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Hal ini di atur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 84
(KUHAP) yang berbunyi: "Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi atau menerima kunjungan dari rohaniawan". h. Berhak mengajukan saksi yang menguntungkan. Terkait dengan hak ini di atur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . i. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi hak kepada tersangka untuk menanti ganti rugi dan rehabilitasi apabila, penangkapan, penahanan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. 3. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tersangka pelaku tindak pidana pada prosses pemeriksaan pada proses penyidikan berbasis HAM a. Kurangnya kesadaran hukum oleh Terdakwa b. adanya Klien yang tidak mau jujur atau berterus terang dalam menyampaiakan sebuah informasi, juga minimnya alat untuk melakukan pembelaan diri yang tentunya berkaitan dengan masalah yang tengah ditangani oleh Pengacara tersebut, c. Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan proses penyidikan, dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, seringkali penyidik memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara menjadi terhambat. d. Sikap Penyidik yang terkadang tertutup, karena ada pandangan seorang Pengacara dari Penyidik, bahwasannya Pengacara akan menghalangi proses penyidikan, terkadang Penyidik 85
mempersulit dan menghambat hadirnya seorang Pengacara dalam mendampingi seorang Tersangka. e. Klien merasa kurang puas dengan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Pengacara hal ini dikarenakan dari pengetahuan Klien masih awam dengan pengetahuan tentang hukum, hal tersebut yang membuat Klien merasa bahwa lingkungan Pegadilan begitu menakutkan, dari hal tersebut paradikma Klien terhadap Pengacara adalah semua perkara yang ditangani oleh Pengacara harus menuai kemenangan karena didalam benak Klien fungsi dari Pengacara untuk memenangkan perkara atau sengketa yang sedang terjadi, bukan membantu meluruskan dan menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi dengan sebaik- baiknya sehingga nantinya akan mendapatkan putusan akhir yang seadil-adilnya. f. Kurangnya rasa kepercayaan Klien atau masyarakat terhadap jasa bantuan hukum, sehingga hal yang terjadi Klien tidak puas dengan jasa yang diberikan Pengacara. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, saran dari penulis diantaranya: 1. Ada baiknya jika mengenai Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, harus dijelaskan secara lebih kepada masyarakat khususnya dan penegak hukum lainnya, karena selama ini Pengacara masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan penegak hukum lainnya. 86
2. 3. Pengacara juga harus menjunjung tinggi profesinya dan memegang teguh Kode Etik Profesi Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya suatu keadilan berdasarkan hukumguna kepentingan masyarakat pencari keadilan. Terhadap Klien khususnya dari pada seorang Pengacara atau pemberi Kuasa, alangkah baiknya sebelum memberikan Kuasa kepada Pengacara untuk mengurus segala kepentingan hukum, terlebih lagi harus mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang nantinya timbul dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, agar terhindar dari perlakuan kesewenang-wenangan yang dapat menyebabkan kerugian berupa moril maupun materiil 87
DAFTAR PUSTAKA Buku : Sukinta, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan, Semarang, 1997 Handayani, Tri Astuti, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 1, 2015. AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008 Primts, Darman, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, 2002 Winata, Frans Hendra, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000 Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012 Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Hasani, Ismail, ed. (2013). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM (PDF). Bendungan Hilir: Pustaka Masyarakat Setara.2013 Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014 Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press. Malang, Hlm. 117, 2009 Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta, 2016 Kadafi, Binziad. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum : Jakarta; 2001 Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), KKPI : Jakarta; 2014 88
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti : Bandung; 2014 Nasution, Adnan Buyung. Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, LP3ES : Jakarta, 2007 Nugroho, Hibnu, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012 Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, MetodologiPenelitian, BumiAksara, 2012 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 Hadi, Sutrisno, Metode Research I, Yogyakarta, 1985 Soekanto, Soerjono, PengantarPenelitian Hukum, Jakarta : Universitas indonesia Press, 1984 Situmorang, Mosgan, DKK, Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum, BPHN kementerian Hukum dan HAM: Jakarta. 2011 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta. 1996 Sunarto, Edy. "Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalamproses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikandi Mapolresta Padang", Thesis, Pasca Sarjana Universitas Andalas: Padang. 2011 Suradji, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta,2008 Usman, Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 43 Internet : negara/ 89
Eriska Permatasari, Undang-Undang: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Kitab undang-Undang Hukum Aacara Pidana 90