LAPORAN AKHIR TIM PEMANTAUAN DAN INVENTARISASI PERKEMBANGAN HUKUM ADAT BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Disusun Oleh Tim Kerja Di bawah Pimpinan Noor M. Aziz, S.H., M.H., M.M. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL JAKARTA 2011 Kata Pengantar Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang dengan izinnya tim telah dapat menyelesaikan laporan akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Suku Tengger Di Malang, Jawa Timur. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PHN-71-HN.01.05 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang "Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Suku Tengger Di Malang, Jawa Timur" Sesuai tugas yang diberikan kepada tim, anggota tim telah melakukan tugasnya dengan baik dengan melakukan pemantauan dan evaluasi tentang perkembangan hukum adat suku tengger Jawa Timur, baik dengan pengambilan data di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maupun di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Namun untuk lebih dalam lagi dalam melakukan pemantauan dan inventarisasi perkembangan hukum adat suku Tengger tim juga telah mengadakan pemantauan langsung di desa Ngadisari kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan penyampaian laporan akhir ini, atas nama seluruh anggota tim, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi DAFTAR ISI Manusia yang telah memberi kepercayaan kepada kami, untuk melakukan Kata Pengantar tugas pemantauan dan evaluasi hukum Adat Tengger ini. Daftar Isi Laporan akhir dari pemantauan dan evaluasi hukum adat Tengger BAB I : PENDAHULUAN ini dapat diselesaikan adalah atas kerjasama yang baik dari semua anggota tim. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dengan harapan, nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat dapat menjadi inspirasi dan masuk dalam pembinaan dan pembangunan hukum nasional, sehingga A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Maksud dan Tujuan D. Ruang Lingkup E. Metodologi F. Susunan Keanggotaan G. Jadwal Kegiatan hukum yang terbentuk benar-benar dapat diterima oleh masyarakat. BAB II : EKSISTENSI, PERKEMBANGAN, DAN Jakarta, 27 Agustus 2011. Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Suku Tengger Di Malang, Jawa Timur Ketua, PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL A. Eksistensi dan Perkembangan Hukum Adat Dewasa Ini B. Peran Hukum Pembangunan Hukum Nasional Adat Dalam NOOR M. AZIZ, S.H.,M.H.,M.M. BAB III : GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT SUKU TENGGER DI MALANG JAWA TIMUR A. Bidang Perkawinan B. Bidang Hukum Waris C. Bidang Pertanahan BAB IV : PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI MALANG JAWA TIMUR A. Keberadaan Masyarakat dan Hukum Adat Suku Tengger B. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Tengger C. Pelaksanaan Hukum Adat Tengger Halaman
Dewasa Ini D. Hukum Adat Masyarakat Tengger Dalam Tata Hukum di Indonesia E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan dan Perkembangan Hukum Masyarakat Suku Tengger 1. Faktor Yuridis 2. Faktor Sosiologis 3. Faktor Politis 4. Faktor Ekonomis BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran Daftar Pustaka BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam Ilmu Hukum dikenal adanya adagium "ubi societas ibi ius" yang artinya bahwa di dalam masyarakat, walaupun sekecil apapun, pasti ada hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya. Keberadaan hukum sama usianya dengan keberadaan manusia yang ada di bumi ini. Dalam masyarakat adat, aturan-aturan yang mengarahkan perbuatan anggota kelompok untuk menjamin keharmonisan dan keteraturan hidup kelompok disebut dengan Hukum Adat. Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan. Dalam perkembangan-nya, hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai- nilai dan kaedah-kaedah yang ada di dalam masyarakat tersebut dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi Hukum Adat berfungsi untuk melanjutkan tradisi leluhur dengan cara mempertahankan nilai-nilai dan pola-pola yang terbentuk dalam budaya dan masyarakatnya, di sisi lain hukum adat harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam sejarah perkembangannya, keberadaan hukum adat di Indonesia diakui dalam system hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan budaya masyarakat adat di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Dari sekian banyak budaya yang ada serta penerapan hukum adat yang diperlukan bagi masyarakat adat itu sendiri, hingga saat ini masih dipatuhi dan dilaksanakan oleh para penguasa adat maupun lembaga-lembaga adat setempat. Masyarakat hukum adat beserta norma-norma hukum adat yang ada di dalamnya, berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan zaman, Jumlah masyarakat hukum adat yang benar- benar asli dan belum tersentuh peradaban dari luar, dalam
kenyataannya telah berkurang. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut tidak lain adalah akibat dari adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Keberadaan suku-suku bangsa terkait erat dengan keberadaan adat istiadat, tradisi dan seni budaya. Namun demikian tidak semua tradisi seni dan budaya serta nilai-nilai dalam masyarakat tersebut dapat dikatakan mengandung hukum yaitu hukum adat. Hukum adat, sebagai adat yang normatif, yaitu adat yang mengandung sifat hukum, yang dihormati, dihargai dan dipatuhi oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan norma hukum adat yang ada.1 Karakteristik Masyarakat Suku Tengger Masyarakat Suku Tengger yang mendiami desa-desa di dalam enclave taman nasional masih memegang tradisi nenek moyangnya sehingga masih banyak kegiatan upacara adat dan keagamaan Suku Tengger yang dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang. Masyarakat Suku Tengger umumnya memeluk agama Hindu Tengger, namun berkembang pula agama Islam, Kristen dan Budha. Toleransi dan kerukunan yang tinggi antar pemeluk agama terlihat dari warga yang saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dan partisipasi semua warga dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat. 1 Forum Dialog: Perencanaan Hukum tentang Peran Hukum Tidak Tertulis Pasca Perubahan UUD 1945. BPHN: Yogyakarta, Agustus 2010. Kegiatan adat Suku Tengger dipimpin oleh dukun adat yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Masyarakat sangat percaya dan mau mengikuti perkataan dukun adat. Dukun adat dipilih secara turun temurun dan diangkat melalui upacara adat yang dilaksanakan di Gunung Bromo. Selain upacara pengangkatan dukun adat, berbagai upacara adat lainnya seringkali dilaksanakan di sekitar Gunung Bromo dan Laut Pasir yang berada dalam kawasan TNBTS. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa Jawa dengan dialek Tengger. Ciri yang paling mencolok dari bahasa ini yaitu masih mempergunakan kata-kata di dalam bahasa Jawa kuno seperti ingsun (aku), rika (kamu), paran (apa). Dalam masyarakat berlaku dua salam, yaitu salam yang mendapat pengaruh Hindu yakni "Om Swastyastu" dan salam yang bersifat adat yakni "Hong Ulun Basuki Langgeng". Ciri masyarakat Tengger lainnya adalah penggunaan sarung oleh hampir semua masyarakat mulai usia muda sampai tua, laki-laki dan perempuan. Sarung dipercaya memiliki fungsi untuk mengendalikan perilaku dan ucapan masyarakat, selain fungsinya untuk menahan udara dingin di pegunungan. Kesenian campur sari dan jaranan masih hidup dan digemari masyarakat Suku Tengger.2 2 Tri Sayektiningsih, Resti Meilani dan E.K.S. Harini Muntasih, "Strategi Pengembangan Pendidikan Konservasi pada Masyarakat Suku Tengger di Desa Enclave Taman Nasional, Bromo Tengger, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Kampus Darmaga, Bogor 16680, Indonesia, hlm. 32, Februari 2008.
Untuk melihat perkembangan masyarakat adat Suku Tengger dapat dilihat dari 6 hal, yaitu: 1. Sistem Ilmu Pengetahuan Untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat, dapat dilihat misalnya mereka telah mempunyai zona-zona batas wilayah, dan juga dalam menentukan batas dan kepemilikan mereka telah menggunakan teknologi dan sertifikat hak milik atas tanah milik mereka. Masyarakat adat yang dahulunya dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang tadinya menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mengumpulkan masyarakatnya, saat ini masyarakat adat telah menggunakan teknologi modern untuk mengumpulkan warganya. 2. Sistem Ekonomi Masyarakat Adat Tengger sebagai mata pencahariannya bertani, hasil pertanian tidak hanya sekedar untuk dimakan atau dikomsumsi keluarga tapi hasil pertanian mereka juga sudah diperjual belikan dipasar-pasar tradisional dan modern. 3. Sistem Organisasi Sosial Dalam perkembangannya masyarakat adat saat ini telah menginterasikan keberadaan organisasi sosial mereka dengan dunia luar di luar masyarakat adatnya ataupun penyesuaian dengan organisasi sosial modern saat ini. Hal unik yang terdapat dalam pranata kehidupan kemasyarakatan masyarakat Suku Tengger selain pembagian tugas dan fungsi antara lembaga pemuka agama dan lembaga dukun adat yaitu adanya konsepsi ruang yang membagi wilayah menjadi wilayah administrasi dan wilayah adat. Seperti desa lain pada umumnya, wilayah administrasi Desa Ngadisari dikepalai oleh seorang kepala desa, namun yang membedakan dengan desa kebanyakan adalah dukun/tertua adat yang berperan penting dalam memimpin wilayah adat sebagai seorang kepala adat. Masyarakat Suku Tengger yang terbagi dalam dua wilayah adat, yakni sabrang kulon (diwakili oleh Desa Tosari, kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan) dan sabrang wetan (diwakili oleh Desa Ngadisari, Wanatara, Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo) terdiri atas kelompok- kelompok desa yang masing-masing dipimpin oleh kepala adat. Dengan demikian yang menjadi batas wilayah kerja dukun adat adalah wilayah adat dan umat masyarakat yang terdapat di desa tempat ia menjabat sebagai dukun adat. Di masing-masing kabupaten terdapat dukun koordinator wilayah yang bertugas mengkoordinir dukun adat di wilayahnya. Dukun adat yang berada di masing-masing wilayah desa komunitas Suku Tengger umumnya dihormati dan sangat dipercaya karena peranannya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Suku Tengger. Secara struktural dukun adat dalam kehidupan Masyarakat Suku Tengger tergolong sebagai orang-orang terpandang yang menjadi tokoh panutan
masyarakat dan lebih dihormati dibanding lembaga aparatur desa. Sebagai seorang kepala adat, dukun adat memiliki fungsi spiritual dan fungsi sosial. Fungsi spiritual dukun adat yaitu memimpin upacara adat. Sedangkan fungsi sosialnya adalah sebagai mediator antara masyarakat dan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Selain itu, dukun adat juga memiliki kewenangan tertentu dalam pengambilan keputusan, aturan, sanksi, atau denda sosial bagi pelanggar peraturan dan hukum adat. Sebagai contoh kewenangan dukun adat dalam pengambilan keputusan adalah pada waktu terjadi bencana, dukun adat berhak menentukan kapan masyarakatnya harus mengungsi atau tetap mendiami desa. 4. Sistem Relegius Lembaga pemuka agama merupakan lembaga agama yang mewadahi ketua dan pengurus kegiatan keagamaan di Desa Ngadisari. Menurut Kepala Desa Ngadisari Bapak Supoyo tata kelola (kelembagaan) pada suatu masyarakat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, berperan sebagai sistem kemasyarakatan yang mengatur struktur hirarki sosial dan kelompok masyarakat. Tata kelola (kelembagaan) pada suatu masyarakat tertentu dapat berupa organisasi adat yang terdiri dari beberapa kelompok adat. Demikian halnya yang terdapat pada Suku Tengger Desa Ngadisari, dimana terdapat organisasi adat yang bertugas mengelola kehidupan masyarakat yaitu lembaga pemuka agama dan lembaga dukun adat. Dalam konsep Hindu Tengger terdapat adanya pengelompokan antara sistem religi yang bersumber dari ajaran Ketuhanan berdasarkan agama Hindu dengan sistem adat yang bersumber dari kepercayaan dan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang Suku Tengger. Namun demikian dalam tahap pelaksanaannya dilakukan asimilasi ajaran agama Hindu dengan ajaran adat-istiadat/kepercayaan Suku Tengger. Hal ini tercermin dari selain melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan berdasarkan ajaran agama Hindu, masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari juga secara patuh melaksanakan berbagai upacara adat. Adanya pengelompokan kegiatan religi dan adat berpengaruh terhadap pembagian tugas dan fungsi dari masing- masing lembaga pemuka agama dan lembaga dukun adat. 5. Sistem Bahasa Bahasa yang digunakan yang dahulu masih menggunakan bahasa mereka, kini karena terpengaruh dengan perkembangan wilayah dan masyarakat, disamping mereka menggunakan bahasa mereka sendiri juga mereka menggunakan bahasa lain untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar. 6. Sistem Kesenian
Disamping mereka mempunyai kesenian sendiri yang menunjukan identitas mereka, tidak luput juga kesenian luar berpengaruh juga terhadap perkembangan kesenian mereka.3 Ketinggian Gunung Bromo adalah 2392 m, di sebelah selatannya berdiri Gunung Vulkanik Semeru yang masih aktif, dengan ketinggian 3676 m. Secara legendaris kedua gunung tersebut mempunyai kaitan, seperti telah dilukiskan dalam legenda pada uraian terdahulu. Di sekitar Gunung Bromo dan sebagian wilayah Gunung Semeru inilah masyarakat Tengger bermukim. Ditinjau secara sosial-budaya, masyarakat Tengger memiliki sifat khas tradisi4 dan budaya, yang secara historis merupakan peninggalan nenek moyang dan zaman Majapahit, dan sampai saat ini mampu bertahan. Sejak ditetapkan pada tahun 1982 sebagai daerah penyangga Taman Nasional Bromo- Tengger-Semeru, Tengger selalu dikunjungi oleh banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri. Di samping itu sejak tahun 1973 dengan ditetapkannya masyarakat Tengger sebagai pemeluk agama Hindu, maka mulai diadakan pembinaan intensif tentang keagamaan, namun masyarakat Tengger tampaknya belum banyak terpengaruh oleh nilai-nilai budaya yang lain. 3 Wawancara Tim pada tanggal 13 Juli 2011 di Desa Ngadisari oleh Bapak Supoyo. 4 Laporan Hasil Penelitian Program Research Grent I-Mhere, oleh Universitas Brawijaya, Agustus 2008. Beberapa gejala yang tampak antara lain adalah, dengan adanya sentuhan langsung pembangunan yang terprogram dan datangnya para wisatawan yang berkunjung ke daerah Tengger ini mereka mulai memanfaatkan kesempatan itu, antara lain dengan menyewakan rumah mereka untuk penginapan, menyewakan kuda yang semua sebagai alat angkut hasil pertanian untuk alat transportasi para wisatawan yang memerlukan. Meskipun telah banyak bergaul dengan para pendatang, namun sikap keaslian mereka masih tampak jelas dalam memperlakukan para wisatawan, yaitu sikap ramah, jujur dan gotong royong. Pengembangan suatu masyarakat berarti akan mengubah menjadi sesuatu yang lain, atau tetap mempertahankan keberadaannya dengan mengembangkan kemampuan dan kondisi masyarakat untuk mampu mandiri serta menjadi lebih bermanfaat dan lebih sempurna. Penetapan Bromo-Tengger-Semeru menjadi taman nasional bermakna bahwa kondisi yang telah ada akan dilindungi dan dikembangkan agar lebih semarak dan menarik. Tengger sebagai daerah penyangga juga bermakna bahwa budaya masyarakat Tengger perlu dilestarikan dan dikembangkan menjadi lebih sempurna, terutama adat istiadat dan nilai-nilai budayanya yang relevan dengan kemajuan zaman, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Dengan masuknya para wisatawan ke daerah Tengger, tidak mustahil akan terjadi pergeseran nilai-
nilai instrumental, namun apabila terus diadakan pembinaan sikap mental dengan tetap berpegang kepada nilai tradisional yang relevan, maka pergeseran nilai-nilai instrumental itu akan tetap dapat dicegah dan sekaligus dapat dipertahankan sifat keasliannya. Hubungan antara masyarakat Tengger dengan taman nasional sangat erat karena daerah Bromo-Tengger-Semeru sebagian besar dihuni oleh masyarakat Tengger. Apabila kondisi alamnya akan dikembangkan menjadi taman nasional maka masyarakat sekitarnya pun dituntut untuk mampu menyelamatkan, memelihara dan ikut mengembangkannya. Apabila masyarakat Tengger tidak diberi kesempatan untuk mengambil keuntungan dan taman nasional itu, tidak mustahil akan terjadi sikap masa bodoh terhadapnya, tidak ikut menjaga ataupun menyelamatkannya. Masyarakat Tengger sebagai penyangga, sudah tentu berperan besar untuk menjaga kelestarian taman nasional. Demi kelestarian taman nasional itu, masyarakat Tengger diharapkan merasa ikut memiliki (handarbeni), membina (hamengkoni) dan sekaligus dapat memanfaatkannya. Di sekeliling taman nasional itu akan dikembangkan berbagai macam tumbuhan penyangga sebagai daerah buffer zone untuk melestarikan alam dan keindahannya, yang kondisinya perlu dijaga oleh masyarakat lingkungannya. Hal itu akan berhasil apabila lingkungan alamnya: a. Mampu menyediakan berbagai kebutuhan dasar masyarakat sekitarnya, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memberikan kepuasan dan kesenangan yang lain; b. Dapat menyelamatkan dari berbagai gangguan yang berasal dari manusia, binatang ataupun gangguan lainnya; c. Mampu mengembangkan sikap masyarakat untuk mencintai alam dan taman nasional; d. Mampu melindungi manusia dan daerah pertanian sekitarnya dari gangguan binatang yang datang dari daerah penyangga itu sendiri; e. Mampu meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya, termasuk masyarakat Tengger, dan kesadaran akan pentingnya taman nasional itu; f. Mampu menumbuhkan dan mengembangkan organisasi swadaya masyarakat dalam kaitannya dengan usaha-usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya; g. Mampu membina eksistensi adat dan budaya masyarakat Tengger yang dapat memberikan konsumsi penyemarakan wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan taman nasional itu. Pembangunan hukum nasional merupakan konsekuensi adanya perubahan paradigma dalam kehidupan politik ketatanegaraan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia. Tegaknya hukum serta system hukum merupakan landasan utama dalam proses
demokrasi. Hukum tidak semata-mata dibentuk dan dilaksanakan serta penegakkannya hanya didasarkan atas interpretasi sepihak, yaitu oleh penguasa tetapi harus memperhatikan kepentingan dan partisipasi masyarakat. Hukum sebagai salah satu bidang yang fungsinya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan adanya penegakan hukum yang mampu memberi rasa kedamaian dan keadilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul. Salah satu hal yang sangat penting yang perlu dilakukan saat ini adalah dengan menggali pemikiran-pemikiran yang timbul dari masyarakat yang sifatnya tidak tertulis, baik itu dari pelaksanaan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Mengacu pada kesimpulan pertama Seminar mengenai Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15 - 17 Januari 1975, maka hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju kepada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan perkembangannya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum. Sedangkan dalam kesimpulan keempat ditegaskan pula bahwa dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional. Dari kesimpulan tersebut menunjukkan ada tiga hal yang berkenaan dengan hukum adat yang perlu mendapat perhatian secara khusus, yaitu; a. Hukum nasional Indonesia akan dirumuskan dalam bentuk hukum tertulis yang dilakukan dengan menyerap dan mengandung di dalamnya unsur hukum adat. b. Dengan terserapnya hukum adat ke dalam hukum nasional, maka kedudukan dan peranan hukum adat sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional. c. Sekalipun demikian, tidak diabaikan tumbuh berkembangnya hukum kebiasaan dalam masyarakat sebagai bentuk perkembangan baru hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian "Hukum Adat yang Baru" akan selalu ditemukan dalam masyarakat Indonesia yang selalu mengalami proses perkembangan.5 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan pemantauan dan inventarisasi hukum adat, khususnya terhadap hukum adat yang berlaku pada masyarakat Tengger di Malang Jawa Timur. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat Tengger sampai sekarang keberadaannya masih sangat eksis, walaupun banyak mengalami kontak dengan masyarakat luar, termasuk wisatawan dari manca negara. 5 Hukum Adat Dalam Perundang-undangan. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2006. dan
B. Permasalahan 1. Apakah asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat masyarakat Suku Tengger masih hidup atau sudah mengalami perubahan akibat perkembangan zaman/globalisasi? 2. Apakah ada asas-asas atau nilai-nilai hukum adat pada masyarakat suku Tengger yang diangkat atau ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun daerah? C. Maksud dan Tujuan Maksud dilakukan kegiatan ini adalah untuk melakukan pemantauan dan inventarisasi perkembangan hukum adat Suku Tengger yang hidup di daerah Malang Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tujuannya adalah agar data yang telah dikumpulkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pembaharuan dan pengembangan hukum nasional. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemantauan dan inventarisasi hukum adat yang ada pada Suku Tengger di Malang dan lebih khusus lagi di desa Ngadisari, kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, khususnya bidang perkawinan, waris, keluarga, dan pertanahan. E. Metodologi Metode kerja yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka, seperti buku/literatur, disertasi, makalah, internet, dan peraturan perundang-undangan. 2. Melalui studi lapangan dengan cara menyampaikan kuesioner/daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kepada beberapa pejabat di Pemda Kota/Kabupaten Malang. F. Susunan Keanggotaan Ketua : Noor M. Aziz, S.H., M.H., MM. Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H Anggota : 1. Ahyar Ary Gayo, S.H., M.H. 2. Hesty Hastuti, S.H., M.H. 3. Purwanto, S.H., M.H. 4. Hajerati, S.H., M.H. 5. Arfan Faiz Muchlizi, S.H., M.H. 6. Heru Wahyono, S.H., M.H. 7. Adharinalti, S.H., M.H.
G. Jadwal Kegiatan 1. Maret 2011 : Pembuatan proposal 2. April s.d Juli 2011 : Pembahasan proposal, pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka, penelitian lapangan, pengolahan data hasil penelitian 3. Agustus 20111 : Penyusunan laporan akhir. BAB II EKSISTENSI, PERKEMBANGAN, DAN PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL A. Eksistensi dan Perkembangan Hukum Adat Dewasa Ini Berbicara tentang hukum adat dalam kaitannya dengan eksistensi dan perkembangan dewasa ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tentang posisi dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) 6 itu sendiri sebagai subyek hukum yang 6 Istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) ini di dalam pelbagai literatur dan tulisan-tulisan serta peraturan perundang-undangan lainnya sering disebut pula dengan istilah yang lain. Misalnya; Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, Masyarakat Terasing, Masyarakat lokal, dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini kami lebih cenderung menggunakan istilah Masyarakat Hukum Adat, yang menurut hemat kami istilah itu lebih menunjukan pada dimilikinya sejumlah hak-hak yang bersifat yuridis memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari MHA tersebut dengan segala hak-hak tradisional dan hukum adat yang melekat padanya. Hal berikutnya yang akan dikaji selanjutnya adalah tentang hak-hak adat atas apa saja yang melekat dan yang dipunyai oleh MHA tersebut. Apakah hak-hak adat semacam itu sekarang ini masih eksist dan diakui serta dihormati pula oleh negara. Segala macam pengakuan dan penghormatan tersebut akan dapat kita simpulkan dengan melakukan analisis terhadap seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara yang mengatur mengenai MHA dan penguasaan serta pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, disamping juga melakukan studi lapangan dengan mengamati dan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, praktisi (LSM), dan juga tokoh- tokoh Adat yang berpengaruh. Adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak ulayat atas tanah yang dimiliki oleh MHA merupakan titik tolak yang membawa implikasi hukum yang lebih jauh terhadap diakui atau dihormatinya pula hak-hak MHA atas penguasaan terhadap sumber- sumber agraria lainnya. Dengan demikian dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM) maka pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan MHA dan hak-hak adat yang melekat padanya itu terhadap sumber daya agraria dan hak-hak sosial budaya lainnya oleh MHA.
mengandung arti bahwa, negara melakukan penjaminan dan pemenuhan terhadap hak-hak sipil-politik, social, ekonomi dan hak- hak budaya dari warga negaranya, yang oleh undang-undang dasar dinyatakan, bahwa itu adalah memang menjadi tugas dan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama atas dasar hasil penelitian para pakar baik dari kalangan akademisi maupun paraktisi dari kalangan Ornop/NGO dan lain sebagainya kondisi MHA lebih dari tiga dasawarsa berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Eksistensi MHA dengan segala hak-hak tradisionil yang dimilikinya itu selalu berada dalam posisi marginal. Pelanggaran terhadap hak-hak MHA ini terjadi pada hampir semua bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maupun di bidang sosial dan budaya. Perampasan terhadap tanah- tanah ulayat dan sumber agraria lainnya oleh penguasa (negara) dan juga pengusaha atas dasar izin dari negara kerap dan selalu terjadi. Tindakan perampasan dan pemerkosaaan terhadap hak-hak adat itu atas nama pembangunan - kemudian seringkali memicu terjadinya konflik baik yang bersifat vertikal antara MHA dengan penguasa (negara) dan pengusaha, maupun konflik yang bersifat horizontal dengan sesama MHA, terutama yang terkait dengan persoalan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai implikasi terhadap pemberlakuan seperangkat peraturan perundang- undangan di bidang keagrariaan yang tumpang tindih, inkonsisten, dan yang sama sekali tidak memperhatikan hak-hak rakyat tersebut. Perkembangan akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa, fungsi dan peran hukum adat di dalam masyarakat adat, menjadi agak kendor, sehingga dapat dikatakan menjadi kurang berdaya menghadapi berbagai kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada pembangunan dan pengembangan ekonomi sehingga mengabaikan prinsip-prinsip dasar dari sebuah persekutuan hukum yang sudah lama mapan, sering terabaikan. Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis dan merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, untuk mengatur hubungan-hubungan antar anggota masyarakat dalam suatu pergaulan hidup. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Menurut van Vollenhoven, untuk terbentuknya hukum adat janganlah menggunakan suatu teori, tetapi haruslah melihat kenyataan. Ter Haar Bzn mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat dilihat dari petugas hukum seperti kepala adat, hakim adat, rapat adat dan perabot desa melalui suatu penetapan hukum. Logeman, mengatakan peraturan itu dikatakan sebagai hukum dilihat dari aspek sanksinya. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia di dalam masyarakat hukum adat yang merupakan suatu bentuk kehidupan bersama
yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Ternyata kebudayaan itu ada dan terlihat pada struktur-struktur yang secara tradisional diakui untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera, manua di Sulawesi Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan, semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong-royong, tolong-menolong, sangat terasa dan semakin mempunyai peran yang besar. Tanda-tanda yang dapat dipergunakan untuk melihat apakah masyarakat masih menggunakan hukum adat atau tidak adalah sebagai berikut :7 7Lihat dan-masyarakat -hukum-adat.html a. Di dalam masyarakat tersebut ada aturan-aturan normatif, rumusan-rumusan dalam bentuk peribahasa atau asas-asas hukum yang tidak tertulis. b. Ada keteraturan di dalam melaksanakan rumusan- rumusan dalam bentuk peribahasa atau asas-asas hukum yang tidak tertulis tersebut melalui keputusan- keputusan kepala adat, musyawarah adat masyarakat adat setempat (keputusan dewan adat). c. Ada proses atau tata cara yang diakui masyarakat tentang penyelesaian suatu masalah khususnya suatu sengketa. d. Ada pengenaan sanksi maupun paksaan terhadap pelanggaran aturan-aturan normatif tersebut pada butir 1 diatas. e. Ada lembaga-lembaga khusus dibidang sosial, ekonomi maupun politik. 1. Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) Jauh sebelum dikenalnya konsep kesatuan politik yang disebut negara (state), entah itu dalam wujud kerajaan-kerajaan kecil dan besar, pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang, terlebih lagi pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia sekalipun, individu-individu yang menjadi warga persekutuan-persekutuan politik dimaksud telah hidup dan menjadi warga- dalam berbagai wujud persekutuan sosial yang
amat beragam coraknya8. Salah satu wujud persekutuan sosial yang penting jika tidak dapat dikatakan terpenting - adalah apa yang kemudian disebut sebagai komuniti (community), yang didefinisikan sebagai kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komuniti.9 Soepomo dengan mengutip pandangan Ter Haar dalam bukunya yang berjudul " Beginselen en stelsel van Het Adatrecht (1939) menyatakan: "bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan terdapat pergaulan hidup di dalam rakyat golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai lahir dan batin. terhadap dunia kesatuan Golongan-golongan itu mempunyai susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing- masing mengalami kehidupannya sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik ghaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum".10 Berbeda dengan Soepomo yang menyebut persekutuan jelata, luar, hukum adat, Hazairin memakai istilah "masyarakat hukum adat" menyatakan bahwa: 8 R.Yando Zakaria, "abih tandeh" masyarakat Desa di bawah Rejim Orde Baru, (Jakarta: Elsam, 2000), hlm. 33. 9 Ibid. 10 Soepomo, "Bab Bab Tentang Hukum Adat", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), cet.ke-8, hlm. 49-50. "Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di jawa, Marga di Sumatra Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, lingkungan hidup berdasarkan hak dan kesatuan bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilinial, matrilineal atau bilateral) mempengaruhi sistim pemerintahannya kemasyarakatannya. Sistim sistim dan perekonomiannya atas berlandaskan pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajiban"11. umum terutama Atas dasar uraian tersebut di atas, dan juga didasarkan atas pelbagai macam literatur yang membahas tentang pengertian masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat atau yang disebut dengan nama lain itu, keberadaanya jauh mendahului terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Bahkan jika kita lihat dari unsur yang membentuknya, maka pada hakekatnya MHA telah mendahului bentuk sebuah negara modern (nation-state). Dilihat dari studi ilmu Negara, - salah satu cabang ilmu dalam ilmu hukum yang mempelajari segala sesuatunya tentang Negara maka 11 Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), Cet. ke-5, hlm. 69.
terbentuknya MHA adalah memenuhi unsur-unsur untuk terbentuknya suatu negara modern (Nation-state).12 a. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda pada awalnya pengaturan tentang keberadaan MHA sebagai persekutuan hukum, secara tersirat terdapat dalam pengaturan tentang Inlansche Gemeente. Pengaturannya dituangkan ke dalam pasal 71 Regering Reglement (RR) dan pasal 128/129 Indische Staatsregeling (IS). Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa, kepala desa berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk oleh ordonansi13. Pengaturan tentang MHA sebagai inlansche gemeente ini kemudian disempurnakan sejalan dengan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah kolonial terhadap pemerintahan daerah yang lebih bersifat desentralisasi. Hal mana tertuang di dalam De Inlansche Gemeente Ordonantie (IGO) yang diundangkan pada tahun 1906 (stbl:1906 No.83) yang berlaku untuk Jawa dan 12 Para pakar hukum dan ketatanegaraan bahkan menyatakan MHA adalah republik-republik kecil yang memberikan andil yang besar dalam terbentuknya NKRI. 13 Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional Initiative on Indigenous Peoples Right and Development (RIPP), 2006, hlm. 37. Madura. Sedangkan untuk hal yang sama bagi daerah- daerah luar Jawa dan Madura diberlakukan berbagai macam ordonansi yang berpedoman pada IGO. Kemudian pada tahun 1938 semua ordonansi yang mengatur tentang pemerintahan terendah untuk daerah luar jawa dan madura tersebut disatukan ke dalam satu ordonansi yang kemudian diberi nama dengan Inlansche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) yang diundangkan dalam stbl: 1938 No. 490, yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 1939. Hal yang terpenting yang diatur dalam IGOB ini adalah bahwa, ordonansi itu tidak melakukan penyeragaman terhadap struktur dan bentuk-bentuk pemerintahan lokal yang ada di luar Jawa dan Madura tersebut, tetapi membiarkan pemerintahan lokal itu menggunakan bentuk-bentuk aslinya seperti nagari, marga, dan huta dengan segala kewenangan (adat) yang dimilikinya. Pemberlakuan IGO dan IGOB oleh pemerintah Kolonial merupakan suatu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap struktur dan bentuk pemerintahan adat yang selama ini telah dipraktekan oleh MHA. Dengan demikian dilihat dari sudut legalitasnya oleh pemerintah Kolonial Belanda MHA yang semula hanya merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang bersifat sosiologis semata dengan IGO dan IGOB diubah menjadi kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang berbentuk persekutuan hukum yang bersifat yuridis yang
dapat dibebani dengan hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum, dan yang memiliki harta kekayaan tersendiri, khususnya pemilikan terhadap harta komunal (hak ulayat). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa, pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, struktur pemerintahan desa, pemerintahan adat di Indonesia menjadi sangat heterogen. Kedua peraturan tersebut - IGO dan IGOB - tidak berusaha menciptakan suatu struktur pemerintahan desa baru bagi masyarakat desa, tetapi memberikan pengakuan hukum terhadap struktur pemerintahan adat di pedesaan dengan tujuan agar mereka legal mewakili kepentingan Hinda Belanda.14 b. Masa Indonesia Merdeka Pada masa Indonesia merdeka, UUD 1945 dijadikan sebagai landasan konstitusional dalam bernegara dan bermasyarakat. Pasal 18 dan pejelasan pasal 18 UUD 1945 itu mengakui eksistensi dari MHA (zelfbesturende landschappen dan volks/ rechtsgemeenschappen) sebagai daerah istimewa yang mempunyai susunan asli, dan negara wajib melindunginya, sehingga semua peraturan yang dbuat oleh pemerintah yang berkenaan dengan daerah istimewa tersebut harus mengingati hak asal-usulnya itu. Dalam rangka menafsirkan dan mengatur lebih lanjut isi pasal 18 UUD 1945 itu maka perlu dibuat undang- undang organik yang mengatur tentang pemerintahan 14 R. Yando Zakaria, Op. Cit, hlm. 48. daerah atau pemerintahan desa (MHA) yang baru untuk menggantikan IGO dan IGOB tersebut. Untuk memenuhi hal tersebut kemudian dibentuklah UU No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah yang didalamnya juga memuat aturan mengenai kedudukan desa. Namun karena dipandang belum sesuai dengan isi pasal 18 UUD 1945, UU itu diganti dengan UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa, desa merupakan suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Kemudian UU No. 22 Tahun 1948 diubah oleh UU. No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini tetap mengakui keberlakuan pemerintahan desa (adat) tanpa perubahan sebagaimana pada kondisi masih berlakunya IGO dan IGOB. Kemudian melalui Dekrit 5 Juli 1959 UUD 1945 kembali diberlakukan, dan kita memasuki era Demokrasi terpimpin. Sejalan dengan kondisi tersebut presiden mengeluarkan Penpres Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah yang menghendaki adanya pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistis. Atas dasar Penpres 1959 disusunlah RUU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa untuk menggantikan UU yang lama (kolonial dan nasional) yang dianggap belum sempurna mengatur kedudukan desa dalam kerangka Ketatanegaraan yang berlaku pada masa
itu dengan kemungkinan-kemungkinan pembangunan badan-badan kesatuan pemerintahan desa yang sekarang ini menjadi satu pemerintahan yang otonom. Pada tahun 1965 Pemerintahan Desa diatur oleh UU No.19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas- batas daerahnya, berhak mengurus rumah-tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. Dalam UU ini kemudian dinyatakan bahwa, kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang ada (volks/ rechtsgemeenschappen) seperti desa (jawa), nagari (minangkabau), dusun dan marga (palembang) dan sebagainya adalah desapraja. Pada tahap ini terjadi penyatuan penyebutan secara seragam atas MHA yang ada, dan tidak lagi disebut dengan nama asli daerahnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua UU tersebut, dan khususnya UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja itu, maka keberlakuan IGO dan IGOB menjadi hapus dan tidak berlaku lagi. Dipandang dari sudut kepentingan MHA ketentuan- ketentuan yang dituangkan di dalam UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tersebut cukup memuaskan, karena UU itu hanya menyeragamkam formalitas penyebutan dari kesatuan-kesatuan kemasyarakatan itu. Desa, Nagari, dusun dan Marga, Huta, Wanua dan lain sebagainya itu kini disebut dengan desapraja. Desapraja itu dinyatakan sebagai kesatuan hukum yang punya batas-batas tertentu, berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki harta benda sendiri. Dengan demikian struktur dan isi serta bentuknya corak pemerintahan desa (desa, nagari, dusun dan marga, huta dan lain sebagainya) itu relatif tidak banyak berubah dengan keadaan ketika IGO dan IGOB berlaku. Karena dipandang tidak sesuai dengan cita-cita nasional untuk mewujudkan suatu desa dengan pemerintahannya yang lebih kuat, lebih mantap, lebih teratur, lebih tertib serta lebih berdaya guna dan lebih berhasil guna, yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada desa dan masyarakat, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja itu dibekukan berlakunya. Dalam rangka untuk mewujudkan gagasan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah kemudian memberlakukan UU.No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintah memandang bahwa pemerintahan desa (adat) yang selama ini besifat heterogen--harus diseragamkan. Penyeragaman mana tidak hanya pada tataran penyebutan semata, tetapi lebih jauh daripada itu adalah penyeragaman terhadap bentuk, struktur dan isi dari pemerintahan desa itu sendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menempatkan desa tidak lebih hanya sebagai tingkatan terendah dari unit pemerintahan NKRI yang berada dalam koordinasi pemerintahan Kecamatan, sehingga di dalam setiap tindakan pemerintahan kepala desa harus sepengetahuan dan mendapat izin Camat. Pemerintah atas dasar pertimbangan tertentu, dapat melakukan pemekaran desa, atau penggabungan beberapa desa, atau bahkan menghapuskannya. Pemekaran dan penggabungan (regrouping) dimaksud seringkali tidak memperhatikan batas-batas wilayah secara adat sesuai dengan hak dan asal-usul dari desa tersebut. Kepala desa adalah orang yang dipilih langsung oleh penduduk desa setelah ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (pasal 4 dan 5). Kepala desa terpilih kemudian diangkat dan juga diberhentikan oleh Bupati/walikotamadya/ KDH Tingkat II atas nama Gubernur/KDH tingkat I untuk masa jabatan 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya (pasal 6 dan 9). Dilihat dari kepentingan pemerintah pusat, pemberlakuan UU tersebut sangat menguntungkan, karena pemerintah pusat dapat dengan mudah dan leluasa menjalankan segala macam kebijakannya. Hal yang lebih penting lagi bahwa pemerintah pusat bersamaan dengan pemberlakuan UU tersebut dapat dengan mudah menguasai dan menggerogoti sumber-sumber kekayaan warga desa melalui penerapan peraturan perundang- undangan sektoral. Misalnya melakukan "perampasan" hak- hak atas tanah yang dikuasai warga desa melalui penerapan Undang-undang pokok Agraria (UU. No. 5 tahun 1960), Perampasan atas kekayaan hutan dan hasil-hasil hutan melalui penerapan UU. No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, kekayaan pertambangan melalui UU No. 11 tahun 1967 dan lain sebagainya. Namun bagi warga masyarakat hukum adat (MHA), khususnya yang berada di luar Jawa, pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tersebut jelas-jelas sangat merugikan. Konsekuensi logis dari pemberlakukan UU tersebut adalah, bahwa negara menghapuskan keberadaan mereka sebagai kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang memiliki hak dan asal-usul yang istimewa yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan maksud pasal 18 dan penjelasan pasal 18 UUD 1945 . Dengan kata lain, bahwa kesatuan-kesatuan MHA seperti Nagari, Dusun dan Marga, Huta, Kuria, Gampong, Wanua dan lain sebagainya itu sebagai subyek hukum atas hak ulayat atas tanah , dan atas sumber daya agraria lainnya dihapuskan oleh negara.
Karenanya perampasan terhadap hak-hak adat atas tanah dan sumber-sumber daya agraria itupun menjadi sah dan legal adanya, bukankah dengan dihapusnya subyek hukum pemegang haknya itu, maka secara otomatis hak-hak kekayaan itu sebagai obyeknya pun menjadi hapus pula. MHA yang ada di seluruh Indonesia tidak berdaya untuk melakukan perlawanan terhadap pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tersebut, dan mau tidak mau, terpaksa ataupun secara suka rela mereka harus menyesuaikan diri dengan isi dan maksud dari ketentuan UU tersebut, meski dengan resiko kehilangan atas kuasa dan kontrol terhadap hak-hak atas tanah dan sumber-sumber daya agraria lainnya itu, dan mereka tidak mempunyai pilihan lain. Namun dalam kenyataannya, meskipun secara yuridis formal MHA itu telah hapus dalam tataran sistem ketatanegaraan kita, tetapi secara sosiologis keberadaannya dalam masyarakat tidak pernah hilang. Pada masyarakat Minangkabau misalnya, Nagari tidak pernah dihapuskan. Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari dengan dibentuknya lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) oleh Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 13 tahun 1983 berjalan berdampingan dengan tugas kewenangan yang berbeda. Desa untuk urusan adminisratif pemerintahan sedangkan KAN berwenang menyelesaikan segala masalah adat-istiadat yang timbul dalam nagari. c. Masa Reformasi Oleh karena pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tersebut mengandung banyak cacat yuridis, dan yang juga secara sosiologis tidak mengindahkan nilai-nilai budaya masyarakat (MHA), terutama MHA yang ada di luar Jawa, maka keberlakuan UU itu tidaklah efektif. Daerah-daerah luar Jawa seringkali mengajukan tuntutan agar UU itu dicabut dan direvisi karena dampaknya yang sangat luas terhadap hancurnya nilai-nilai adat-istiadat, dan budaya lokal yang selama ini terbukti dapat menjadi unsur perekat terhadap utuhnya Negara Kesatuan republik Indonesia. Maraknya tuntutan beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, dan juga maraknya sengketa atau konflik yang berbau SARA seperti terjadinya peristiwa perang antar suku Dayak dan Madura beberapa tahun lalu di Kalimantan, serta konflik berdarah yang terjadi di Maluku dapat dijadikan indikator untuk mengukur dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 itu terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seiring dengan terjadinya reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaanya, terjadilah perubahan yang cukup mendasar pada tatanan bermasyarakat dan bernergara. Sistim pemerintahan yang sentralistis berubah kearah prinsip desentralisasi kekuasaan. Sifat Negara yang diwakili oleh Orde Baru yang
otoriter berubah menjadi Negara demokratis yang multi partai. Dalam kerangka suasana kebathinan semacam itulah kemudian diberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas mencabut berlakunya UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui oleh UU No. 32 tahun 2004 menghapuskan adanya penyeragaman nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa karena dipandang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Negara wajib untuk mengakui serta menghormati keberadaan MHA yang memiliki hak dan asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Sejak saat itu desa, nagari, dusun dan marga, huta, kuria,wanua dan lain sebagainya itu yang memiliki susunan asli, hak dan asal usul yang istimewa dinyatakan hidup kembali. UU tersebut juga menyatakan bahwa, kewenangan Desa (nagari, dusun dan marga dan lain-lain) itu mencakup semua kewenangan yang sudah ada berdasarkan susunan asli dan hak asal-usulnya masing-masing, disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 99). Namun demikian dampak negatif dari pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tersebut, yaitu rusaknya susunan dan struktur asli dari MHA yang mempunyai bentuk yang beragam itu, menimbulkan pelbagai kesulitan tersendiri bagi Pemerintah Daerah di mana MHA itu berada untuk benar- benar dapat menghidupkan kembali kesatuan-kesatuan MHA itu seperti sediakala. Senafas dengan jiwa UU No 22 tahun 1999 tersebut di atas, dalam bidang hukum pertanahan, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan peraturan menteri nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 ayat (3) peraturan menteri agraria itu mengakui dengan tegas adanya MHA sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Kemudian dalam suratnya nomor 400-2626 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 itu yang ditujukan kepada Gubernur KDH TK I, Bupati/Walikotamadya KDH TK II, Kepala Kantor wilayah BPN Propinsi, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, tegas dinyatakan bahwa, "Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, baik yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (territorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal
dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya". Dengan demikian menjadi jelas bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan segala hak ulayat (atas tanah) yang melekat padanya itu oleh UU No.22 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria itu diakui dan ditegaskan kembali eksistensinya. Namun sayang sejarah kembali terulang, pengingkaran terhadap pengakuan eksistensi MHA kembali terjadi, bahkan pada periode ini pengingkaran terhadapnya lebih mendasar secara konstitusional. 2. Konstitusionalisasi Pengakuan Bersyarat terhadap Masyarakat Hukum Adat Pada tahun 2000 MPR melakukan amandemen II terhadap UUD 1945 dan pengaturan tentang keberadaan MHA kemudian diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 I ayat (3) berada dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi lengkap kedua pasal tersebut: Pasal 18B ayat (2): Begara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berbeda dengan perumusan Pasal 18 UUD 1945 lama, dalam perumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen tersebut dicantumkan sejumlah persyaratan terhadap pengakuan dan penghormatan atas keberadaan kesatuan-kesatuan MHA tersebut. Asal-usul dan kedudukan istimewa yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut sebagaimana diakui oleh Pasal 18 UUD 1945 lama tidak lagi diakui sehingga harus dihapuskan dengan tidak dicantumkan kembali hal tersebut di dalam UUD 1945 amandemen II. Terdapatnya sejumlah persyaratan dimaksud dapat ditafsirkan bahwa UUD pasca amandemen menaruh rasa curiga dan prasangka buruk , bahwa keberadaan MHA akan menjadi faktor penghambat untuk tercapainya cita-cita dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atau mungkin saja karena ada semacam kekhawatiran bisa menganggu jalannya demokrasi modern atau tatanan negara berbentuk republik15 Oleh karenanya adanya persyaratan- persyaratan yang membatasi keberadaannya itu yang pada dasarnya memang sulit atau bahkan mustahil dapat dipenuhi MHA dapat kian dibatasi, jika tidak dapat kita katakan dihapuskan sama sekali eksistensinya. 15 Rikardo Simarmata, Op. C it., hlm. 301.
Persyaratan UUD 1945 hasil amandemen yang membatasi itu adalah bahwa, adanya MHA itu diakui bilamana (1).sepanjang masih ada; (2).sesuai dengan perkembangan zaman; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) diatur dalam undang-undang.16 Dikatakan "menghapuskan" keberadaan MHA, karena jika dikaitkan dengan MHA yang memiliki susunan asli dan hak asal-usul istimewa yang memiliki tradisi hukum yang tidak tertulis (unwritten law) yang kita kenal dengan hukum adat itu, maka sangat sulit jika tidak dapat dikatakan mustahil keempat syarat yuridis-konstitusional untuk mengakui keberadaan MHA itu dapat dipenuhi17. John Bamba, Direktur Eksekutif dari Institute Dayakologi, tegas menyatakan, bahwa: "Adanya empat (4) syarat pengakuan itu sangat rancu dan membingungkan dan tidak mungkin dapat dipenuhi. Pengakuan tersebut bersifat conditional sehingga tidak applicable, akibatnya harus ditinjau ulang dan dirubah. 16 Empat (4) Persyaratan yuridis yang harus dipenuhi oleh MHA untuk dapat diakui keberadaanya secara konstitusional menurut KOMNAS HAM di dalam pelbagai pertemuan ilmiah yang difasilitasinya. Salah satunya dalam Loka Karya Nasional "Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat", Jakarta pada bulan Juni 2005. tentang 17 Hal senada pernah pula disampakan oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam diskusi dengan penulis dalam Lokakarya Nasional Nasional tentang Inventarisasi dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI (MK-RI) bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) yang diadakan d Jakarta tanggal 14 dan 15 Juni 2005. Terhadap Pasal 18B itu harus dilakukan amandemen kembali. Seharusnya pasal dalam konstitusi negara itu merujuk pada kesepakatan Internasional yang tidak memberikan syarat pada pengakuan terhadap ada tidaknya MHA, melainkan hanya memberikan kriteria- kriterianya saja. Oleh karena dalam pandangan badan dunia (Indigenous people) yang ada di dunia itu sangat beragam sekali, sehingga tidak mungkin diberikan syarat-syarat yang bersifat membatasi terhadap pengakuannya itu."18 (PBB) kesatuan-kesatuan MHA Syarat pertama misalnya, "sepanjang masih hidup atau masih ada (garis miring dari penulis), menimbulkan beberapa pertanyaan yang mendasar. Pertama, siapa yang harus menyatakan dan sekaligus membuktikan, bahwa MHA itu masih hidup atau masih ada, Negara atau MHA itu sendiri, kemudian apa yang menjadi alat bukti dari keberadaannya itu. Kedua, Apa kriterianya untuk menyatakan MHA itu masih atau sudah tidak ada lagi. Negara dengan menggunakan logika hukum terbalik memang ingin menyatakan bahwa MHA itu memang tidak ada lagi. Dengan perumusan yang atau sudah menggunakan gaya bahasa eufisme19 ... " sepanjang masih tidak ada 18 Wawancara penulis dengan John Bamba, Direktur Institute Dayakologi, di Pontianak, 9 November 2007. 19 Gaya bahasa eufisme atau pelembutan sering dan selalu digunakan oleh Negara (pemerintah) di dalam men-sosialisasi-kan dan sekaligus men-justifikasi-kan segala kebijakannya yang membebankan atau yang menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat atau warga " DISESUAIKAN" untuk menggantikan kata " DINAIKKAN" atau sebaliknya Negara menggunakan gaya bahasa hiperbolisme bilamana kebijakan negaranya. Misalnya digunakannya kata-kata
hidup ..."atau masih ada (garis miring dari penulis) itu negara sebenarnya ingin menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa MHA itu memang sudah tidak ada (lagi). Persyaratan kedua, ...'"sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban ...", perumusan inipun tidak jelas arahnya dan sangat membingungkan , karena dapat berarti bahwa terhadap MHA yang masih hidup terasing atau bahkan yang secara sadar dan sengaja mengasingkan dirinya (Suku Badui, Kajang, Suku Anak Dalam, Suku Dayak dan lain sebagainya) yang masih menjalani hidup dan kehidupannya secara tradisionil itu tidak diakui sebagai MHA, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban modern sekarang ini. Sementara itu dilain pihak, terhadap MHA yang sudah maju dan sudah berbaur bahkan sudah menyatu dengan perkembangan zaman dan peradaban modern, juga tidak diakui keberadaannya sebagai MHA dengan alasan, bahwa MHA itu tidak lagi hidup dengan menempati kesatuan wilayah tertentu sebagai "lebensraum" nya, dan juga dianggap sudah tercerabut dan/atau sudah tidak lagi terikat pada tatanan dan nilai-nilai adat-istiadat dan hukum adatnya sendiri. Persyaratan ketiga, "... sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia...", juga merupakan hal yang agak gamang untuk dapat dipenuhi oleh MHA, mengingat bahwa sifat yang akan diambilnya itu bersifat menguntungkan masyarakat. Misalnya gaji PNS "DINAIKKAN" dan tidak menggunakan kata "DISESUAIKAN. Penggunaan gaya bahasa tersebut tentunya terkait dengan adanya legal- culture tertentu yang dimiliki oleh bangsa kita. MHA dan Hukum Adat yang lokal-regional berhadapan dengan Negara (nation-state) yang bersifat kebangsaan dan nasional itu, karena "nasionalisasi" terhadap MHA dan Hukum Adat dengan sendirinya akan menghapuskan keberadaan MHA dan Hukum adat itu. Demikian pula halnya dengan syarat yang terakhir "...diatur dengan undang-undang...", juga merupakan syarat pengakuan yang sulit dan bersifat dilemmatis untuk dapat dipenuhi oleh MHA tersebut. Hukum Adat adalah hukumnya masyarakat yang lahir dari akar budaya lisan (bertutur) berbentuk tidak tertulis.Pengaturan-pengaturan apapun termasuk terhadap pembentukkan dan eksistensi dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang dimiliki MHA pun dijiwai dan di atur oleh ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis itu. Pengaturan dan pengakuan MHA ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Perda) dengan sifatnya yang tertulis itu pastinya akan menghilangkan jati diri asli dari MHA yang pada akhirnya akan berakibat pada hapus dan hilangnya nilai-nilai adat-istiadat dan juga Hukum Adat mereka. Tambahan pula bahwa UUD 1945 hasil amandemen II itu tidak lagi menyatakan MHA sebagai kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai hak dan asal-usul yang istimewa, dimana setiap peraturan dan kebijakan pemerintah harus mengingati hak dan asal-usul istimewa tersebut. Sebenarnya keempat persyaratan pengakuan terhadap MHA itu pada awalnya hanya ada pada berbagai undang-
undang sektoral yang mengatur tentang pemanfaatan SDA/agraria dan pemerintahan desa. Misalnya tercantum di dalam UUPA, UU Pertambangan, UU Pokok Kehutanan, UU Pengairan, dan lain sebagainya. Dengan demikian UUD 1945 pasca amandemen melakukan konstitusionalisasi pengakuan bersyarat terhadap keberadaan MHA. Bila sebelumnya pengakuan bersyarat itu tidak memiliki landasan konstitusional, maka dengan amandemen tersebut ia telah memiliki landasan tersebut. Dengan demikian sejak saat itu, penghapusan terhadap keberadaan MHA dengan segala hak-hak adat atas penguasaan sumber-sumber daya agraria yang melekat padanya itu, kini telah mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam UUD 1945. Maka bukan saja proses marjinalisasi atau peminggiran terhadapnya pun menjadi kian sah, bahkan proses dan mekanisme terhadap penghapusannnya pun sah dan legal pula adanya. Negara melihat sosok MHA hanya pada lembaga adat, adat istiadat dan hukum adat semata oleh karena MHA sebagai persekutuan tidak hidup dalam sebuah wilayah tersendiri melainkan menumpang dalam wilayah Negara, maka Negara berwenang untuk membatasi (menghapuskan) MHA dalam rangka pelaksanaan terhadap hak-hak adat tradisionilnya tersebut. 3. Agenda Formulasi Hukum Perlindungan Hak Masyarakat Adat Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika hak-hak yang melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh hukum negara. Hak-hak masyarakat adat yang selama ini samar tercantum dalam berbagai peraturan- peraturan yang tersebar, secara realita tergambar dari tidak diindahkannya hak-hak mereka pembangunan yang ada selama ini.20 dalam pelaksanaan Mengangkat dan mengimplementasikan kembali hak- hak masyarakat ini dari berbagai pandangan yang menginginkan hak-hak masyarakat adat merupakan keharusan. Namun sikap dari kelompok yang mengedepankan nasionalisme juga mempertanyakan siapa masyarakat adat itu? Bukankah masyarakat adat sekarang ini sudah terlebur kedalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang terdiri dari seluruh suku-suku yang ada.21 Kelompok ini menghawatirkan akan ada benturan-benturan antara masyarakat (atas nama msyarakat adat) dan negara dalam skala nasional. 20 Kasus yang mencuat adalah adanya penunjukkan kawasan hutan Bukit Duabelas menjadi taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-II/2000, menjadikan Komunitas Adat Orang Rimbo terancam terusir dari hutan Bukit Duabelas yang telah mereka tempati secara turun temurun. Belum lagi kasus-kasus lain sebagai akibat dibukanya pertambangan dsb. 21 Perhatikan pandangan Sunaryati Hartono, Diskusi Rapat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Politik, BPHN, 10 Oktober 2007 di BPHN.
Konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa masyarakat dilindungi oleh negara. Bunyi Pasal tersebut tertera nyata dalam pasal 27, yaitu: (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selainnya itu dalam konstitusi kita (setelah amandemen) dimasukan juga hal berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu dalam BAB XA pasal 28 A yang mengatakan: Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Konsekuensi dari hal tersebut, tentu perlu ada pengaturan yang lebih rinci yang mengatur tentang manusia dan masyarakat atas mempertahankan hidup dan kehidupannya. Implementasi yang nyata adalah dalam program pembangunan diarahkan pada kebijakan yang mendukung bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini nyata dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2005-2009 yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional, yaitu dalam Bab 3 tentang Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan Nilai-nilai Luhur dan Bab 11 tentang Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan Atas Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian juga dijadikan landasan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2010-2014. Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan Nilai- nilai Luhur, secara nyata ditegaskan dalam arahannya yaitu dengan : reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal. Dengan mengaktualkan nilai-nilai kearifan lokal ini diharapkan dapat menjadikan dasar dalam pengembangan etika pergaulan sosial dalam kerangka memperkuat identitas nasional.22 Demikian pula halnya dengan arahan mengenai Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan Atas Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dilakukan dengan langkah antaranya adalah mengenai "penggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum nasyarakat; dan peningkatan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.23 Tantangan yang dihadapi adalah bahwa negara sampai saat ini belum maksimal memberikan jaminan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti masalah kesehatan, pendidikan, perumahan dan pekerjaan yang layak serta 22 Lihat Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional, (Bab 3) tentang Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan Nilai-nilai Luhur. 23Ibid., (Bab 11) tentang Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan Atas Hukum dan Hak Asasi Manusia.
perekonomian, yang kesemuanya nyata-nyata menjadi tanggung jawab negara. Keseluruhan tersebut tentu harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali pula oleh masyarakat pribumi atau masyarakat adat (Indigenous Peoples). Bentuk pengakuan terhadap masyarakat pribumi senyatanya telah ada. Dan, dasar hukum pengakuan tersebut telah tertuang dalam Konstitusi maupun berbagai peraturan. Pengaturan tersebut sesungguhnya merupakan pemberian perlindungan terhadap pada masyarakat asli pribumi atau masyarakat adat. Adapun bentuk dasar hukum Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat tersebut dapat diketahui dalam Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B ayat (2) UUD 194524 dikatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik undang.25 Indonesia yang diatur dalam undang- 24 Lihat Perubahan kedua UUD 1945. 25 Perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara kepada suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang Sedangkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, dalam pasal 3-nya merumuskan bahwa "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi". Demikian pula dengan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 tahun 1999, dalam pasal 5 ayat (3) dikatakan bahwa pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa dalam dimiliknya. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, artinya pengakuan ini diberikan kepada satu per satu dari kesatuan-kesatuan tersebut, dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup) dalam lingkungannya yang tertentu pula. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban bangsa. Pengakuan dan penghormatan tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. ini
rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah.26 Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.27 Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, misalnya mengatur perlindungan khusus untuk masyarakat asli Papua. Hal ini seperti terlihat dalam alam Pasal 43 dikatakan bahwa: (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku, (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut 26 Artinya adalah bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. 27 Dalam rangka penegakan HAM, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan. ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya, dan (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan. Beberapa pengaturan yang lain mengenai hal ini juga dapat dilihat dari: a. Deklarasi PBB tentang Hak Orang-orang yang Termasuk dalam Bangsa atau Sukubangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas Pasal 1 tentang Perlindungan oleh Negara atas eksistensi dan identitas kebangsaan, sukubangsa, budaya, agama dan bahasa mereka. Pasal 2 ayat (1) tentang Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk menganut dan menjalankan agama mereka dan menggunakan bahasa mereka sendiri baik dalam kelompok mereka maupun dalam masyarakat.
Pasal 2 ayat (2) tentang Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan publik. Pasal 2 ayat (3) tentang Hak untuk turut serta dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka di tingkat nasional dan regional. Pasal 2 ayat (5) tentang Hak untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan damai dengan anggota- anggota lain dalam kelompok mereka dan dengan orang- orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lain, baik dalam wilayah Negara mereka sendiri maupun melampaui batas-batas Negara. Pasal (3) tentang Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka tanpa diskriminasi, baik secara individu maupun dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka. b. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Undang-Undang No. 11 tahun 2005) Pasal 1 ayat (1): Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. (2) Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak- hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. c. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Undang- Undang No. 12 tahun 2005) Pasal 1 ayat (1) Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. (2) Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak- hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. Pasal 26: "Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-
usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya. Pasal 27: "Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri". d. Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Indigenous and Tribal Peoples Convention) Pasal 5: "negara harus menghargai dan melindungi nilai-nilai sosial, budaya, religi dan spiritual yang dimiliki oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat, dan menghargai integritas dari institusi, praktek dan nilai-nilai bangsa pribumi dan masyarakat adat". Pasal 13: "Mengharuskan pemerintah untuk menghormati pentingnya budaya dan nilai-nilai spiritual bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam hubungan mereka dengan tanah atau wilayah tempat mereka tinggal". e. Kovenan Internasional tentang Penduduk Asli dan Penduduk Suku di Negara-negara Merdeka Pasal 14 ayat (1): "Hak-hak atas hak milik dan pemilikan para penduduk yang bersangkutan atas tanah- tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui. Sebagai tambahan, langkah-langkah harus diambil dalam kasus yang tepat untuk melindungi hak para penduduk yang bersangkutan untuk menggunakan tanah- tanah yang tidak secara ekslusif ditempati mereka, tetapi secara tradisonal mereka telah memiliki akses untuk mata pencaharian dan aktifitas-aktifitas tradisional mereka. Perhatian khusus harus diberikan pada situasi penduduk yang berpindah-pindah dan petani yang berpindah-pindah dalam hal ini". Senyatanya dalam masyarakat yang pluralis seperti Indonesia,28 terdapat masyarakat adat yang perlu mendapatkan perlindungan. Karena masing-masing masyarakat mempunyai cara berpikir atau mindset-nya sendiri-sendiri sehingga mungkin saja cara berfikirnya bertolak belakang antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. 4. Peta Perkembangan Hukum Adat Hukum akan selalu menyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa 28 Sunaryati Hartono, Menentukan Politik Hukum Ekonomi Bagi Indonesia Dalam Kurun Waktu Tahun 2004-2009, (makalah) Forum Dialog Hukum dan Non Hukum, Jakarta 7-9 September 2004. Menurut Sunaryati Hartono, bangsa Indonesia hidup dalam 5 gelombang sekaligus, yaitu : mayoritas penduduk Indonesia masih berada dalam kelompok masyarakat industri, agraris, sebagian penduduk sudah beralih ke masyarakat sebagian yang lebih kecil hidup dalam suasana masyarakat pasca industri, sebagian yang terkecil hidup di alam masyarakat informasi, dan hanya puluhan peneliti ilmiah sudah menginjak masyarakat bioteknologi.
terus berubah. Perkembangan dalam Hukum Adat pada dasarnya mencakup : 1. Pengertian Hukum Adat; 2. Kedudukan Hukum Adat; dan 3. Isi dan lingkungan kuasa atas orang dan ruang. Dengan bertitik tolak dari hal ini, maka dapat dibuat tabulasi perkembangan hukum adat sebagai berikut: Table 1 1 Perkembangan Adat yang mempunyai sanksi awal 2 Berkembang Segala keputusan-keputusan yang diambil penguasa adat dalam lingkungan masyarakat dan dalam hubungannya dengan ikatan structural masyarakatnya. 3 Setelah itu Hukum Adat dilihat sebagai hukum yang lahir langsung dari pikiran dan cita-cita serta kebutuhan rakyat Indonesia; 4 Akhirnya Hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia, singkatnya hukum nasional bangsa kita atau hukum asli Indonesia PERKEMBANGAN PENGERTIAN HUKUM ADAT Mencari pengertian baru mengenai hukum adat sebagai hukum nasional bangsa Indonesia, atau hukum asli Indonesia perlu dirumuskan konsepnya secara jelas, dengan menyegarkan kembali pemahaman atas akar hakekat sumber hukum adat, dengan skema, sebagai berikut: Ranah Nilai Penyelesian Genus Nilai Primer Harmoni Species Nilai Sekunder Rukun, patut, laras Corak hukum adat diubah dari relegio-magis, komun, konkrit, kontan yang bersifat tradisional- agraris, maka guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakatnya, oleh Achid Masduki diharapkan mengarah kepada dan menjadi religius-rasional, keseimbangan individu dan masyarakat, konsensual, abstrak.29 29 Achid Masduki, Peranan Hukum Adat Dalam Mengatasi Masalah , Hukum Adat Dan Industri, dalam Pemilikan pada Masyarakat Modernisasi Hukum, UII, Jogyakarta, hlm. 226
1 Perkemban Diisi dalam taraf ilmu pengetahuan sesuai dengan waktunya, gan awal dengan ketentuan yang letaknya pada taraf kebiasaan dari golongan suku-suku yang ada 2 Perkemban Ditarik kepada pokok-pokok ketentuan yang abstrak, gan sehingga diversitas isinya menjadi tampak berkurang 3 Perkemban Ditarik lebih jauh lagi yakni kepada azas-azas hukum adat. gan selanjutnya 4 Akhirnya Diarahkan kepada nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Semakin abstrak pengisiannya, semakin lebih luas daya mencakup lingkungan kuasa atas orang dan ruangnya sehingga akhirnya berlaku secara Nasional Table 2 1 Perkembangan Hukum untuk golongan tertentu; golongan awal masyarakat asli, timur asing tertentu 2 Perkembangan Hukum yang membawa bentuk semangat kebangsaan 3 Perkembangan Hukum Nasional selanjutnya 4 Akhirnya Hukum Pancasila PERKEMBANGAN ATAS KEDUDUKAN HUKUM ADAT Table 3 PERKEMBANGAN HUKUM ADAT ATAS LINGKUNGAN KUASA ATAS ORANG DAN RUANG B. Peran Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional 1. Arah Pembangunan Hukum Nasional Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan yang terencana dan terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut adalah merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercakup dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencedasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan, hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan
masyarakat30. Oleh karena itu apabila dalam pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu:31 a. Politik hukum nasional harus selelu mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. b. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara. c. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. d. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. 30 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung. 31 Mahfud MD, ibid. Dalam konteksi ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sedangkan kaitannya sebagai obyek pembangunan, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem. Dalam hal ini hukum nasional harus dianggap sebagai suatu sistem, karena: a. Terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variable yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. b. Asas utama yang mengkaitkan semua unsur atau komponen Hukum Nasioal adalah Pancasila dan UUD 1945, disamping sejumlah asas hukum yang lain, yang berlaku universal maupun berlaku lokal, atau berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum yang tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)32 Tahun 2004-2009 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk lima tahun, menyatakan bahwa unsur-unsur hukum yang menjadi sasaran pembangunan adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut sejalan dengan pendapat Friedmen yang menyebutkan adanya tiga unsur hukum yaitu substance (materi/substansi), structure (struktur) dan culture (budaya). Sebelumnya, Indonesia pada masa orde baru, di GBHN menyebutkan adanya empat unsur hukum yaitu isi, aparat, budaya dan sarana prasarana. Tidak ada yang salah dengan perbedaan mengenai jumlah unsur hukum yang menjadi obyek pembangunan hukum. Perbedaan tersebut hanya dikarenakan 32 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
ada yang menguraikan secara lebih detail, dan ada yang yang lebih ringkas sehingga detail-detail yang tidak diekplisitkan. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan hukum, RPJM 2004-2009 telah mengidentifikasi permasalahan- permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan hukum : a. Dalam bidang substansi hukum. Peraturan perundang- undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah masih banyak yang tumpang tindih, inkosisten dan bertentangan baik peraturan yang sederajat, maupun peraturan yang rendah dengan peraturan diatasnya. Selain itu adanya implementasi peraturan perundang-udangan yang terhambat peraturan pelaksanaannya dan sedikitnya perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik antara indonesia dengan negara yang berpotensi sebagi tempat pelarian khususnya pelaku tindak pidana korupsi adalah juga merupakan permasalahan di bidang substansi hukum. b. Dalam bidang struktur hukum. Kurangnya independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum menjadi permasalahan di bidang struktur hukum. Selain itu kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga perlu di tingkatkan. c. Dalam bidang budaya hukum. Timbulnya degradasi budaya hukum yang ditandai dengan meningkatnya apatisme dan menurunnya apresiasi masyarakat terhadap substansi hukum dan struktur hukum menjadi permasalahan serius yang harus segera dibenahi. Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem dalam negara hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum di Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan kesisteman tersebut. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) dapat menjadi sarana untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan hukum secara efektif dan efisien. Dalam hal ini GDSPHN adalah merupakan sebuah desain komprehensif yang menjadi pedoman bagi seluruh stake holders dan mencakup seluruh unsur dari dari sistem hukum. Salah satu pilar Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdi pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah Negara, mengalir dari landasan konstitusi UUD 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu proses yang dinamis yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat, penataan substansi hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan selain memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, proses tersebut juga harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: a. Masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa.
Pertimbangan mengenai masa lalu tidak boleh dihilangkan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tetap selalu sejalan dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia (memenuhi unsur filosofis); b. Masa kini yang berkaitan dengan kondisi obyektif yang terjadi saat ini. Perhatian terhadap masa kini diperlukan agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat hirarkinya dan dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien. c. Masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan. Perspektif terhadap masa datang diperlukan agar pembentuk peraturan perundang-undangan dapat berpikir secara futuristik untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat yang berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Dalam era global seperti sekarang ini misalnya, pembangunan hukum nasional tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh sekelilingnya33. Pengaruh itu dapat berasal dari 33 Anthony Giddens bahkan menyebut era global ini dengan "pemerintahan global", karena ia melihat mulai sangat besarnya pengaruh dari lembaga-lembaga dunia seperti PBB, IMF dan World Bank. Di samping itu pembentukan Uni Eropa mengindikasikan makin menguatnya kemungkinan untuk terciptanya pemerintahan global. Lebih jauh tentang ini lihat Anthony Giddens, The Third Way, Jalan Ketiga: Pembaruan sistem hukum yang ada di seluruh dunia, hukum internasional, maupun fenomena sosiologis yang terjadi. Persoalannya adalah bagaimana membangun hukum yang berstruktur sosial Indonesia melingkupinya.34 tanpa meninggalkan trends globalisasi yang Pemikiran tentang pembaharuan hukum ini terutama bergantung pada konservatif atau tidaknya golongan yang berkuasa.35 Negara-negara otokratis yang dikuasai oleh golongan yang ekslusif cenderung untuk menolak perubahan dan hanya melihat hukum sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sementara negara-negara maju yang telah mencapai suatu keseimbangan dalam kehidupan politik, ekonomi dan kemasyarakatan juga akan cenderung untuk konservatif dalam pemikirannya tentang hukum.36 Hal ini juga akan berpengaruh pada politik hukum yang akan dijalankan37. Demokrasi Sosial, diterjemahkan oleh Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm.168. 34 Zudan Arif Fakrullah, Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globalisasi, Dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 51. 35 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991) hlm. 82. 36 Ibid. 37 Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum yaitu adanya keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Lihat Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 34. Padmo Wahyono mengartikan politik hukum sebagai suatu kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.
Secara sederhana pertentangan antara dua konsepsi pemikiran hukum merupakan pertentangan antara legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah.38 Aliran legisme menyamakan hukum dengan undang- undang dan menyangka bahwa segala pembuatan hukum (termasuk pebaharuannya) dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang. Sebaliknya, mahzab sejarah menentang perundang-undangan (legislation) sebagai suatu cara untuk membuat (dan memperbaharui) hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat, melainkan kesadaran hukum masyarakat.39 (harus) tumbuh sendiri dari Namun sebenarnya pertentangan ini bisa didamaikan dengan mengakomodasi keduanya. Artinya, Indonesia yang sudah terlanjur menganut sistem hukum civil law, yang berarti lebih menekankan hukum sebagai undang-undang, selayaknya melakukan pembaharuan hukum lewat pembaharuan peraturan perundang-undangan (termasuk undang-undang). Hanya saja Lihat Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 60. Sedangkan menurut Teuku Mohamad Radie, politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai kemana hukum hendak dikembangkan. Lihat Tunggul Anshari Setia Negara, Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Administrasi Negara, dalam S.F. Marbun (ed), Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm.162. 38 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002) hlm. 77. 39 Ibid. pembaharuan peraturan perundang-undangan ini harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Di dalam dunia pemikiran (atau filsafat) hukum, sikap ini dianjurkan oleh Eugen Erlich, pemuka dari aliran Sociological Jurisprudence.40 Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikirannya di bidang hukum adalah apa yang ia namakan sebagai living law. Hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan inner order dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Masyarakat adat sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara pada umumnya, harus diposisikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan. Artinya partisipasi aktif masyarakat harus direspons secara positif oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan keputusan- keputusan politik maupun hukum. Masyarakat adat jangan dibangun berdasarkan kemauan pemerintah semata-mata, tetapi harus diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai potensi yang dimiliki, sehingga ada keseimbangan. Kebijakan pembangunan harus integrated (terpadu) dengan tetap berbasis pada masyarakat adat yang mempunyai hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang patut diakui eksistensinya. 40 Ibid, hlm. 78.
2. Peran Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Sumbangsih Hukum adat bagi pembentukan hukum nasional, adalah dalam hal pemakaian azas-azas, pranata- pranata dan pendekatan dalam pembentukan hukum41. Sumbangsih hukum adat misalnya dalam kontrak bagi hasil (bidang perminyakan), bidang hukum tanah dan hukum perumahan (khususnya rumah susun) dan azas pemisahan horizontal dapat digunakan dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat dengan ciri dan sifatnya serta unsur-unsur yang melekat dalam hukum tersebut, maka hukum adat mampu berkembang sesuai dengan serta mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman. Perkembangan hukum adat dalam dilihat dari substansinya dan melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Misalnya dalam Dokrin, Perundang-undangan, atau Yurisprudensi. Salam satu contributor terbesar dalam perkembangan hukum adat adalah Satjipto Raharjo. Beliau misalnya mengatakan bahwa: 42 41 Achid Masduki, Peranan Hukum Adat Dalam Mengatasi Masalah , Hukum Adat Dan Industri, dalam Pemilikan pada Masyarakat Modernisasi Hukum, UII, Jogyakarta, hlm. 175. 42 Lebih jauh lihat: Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia, Kompas, 2003, hal 23,24; Satjipto Rahardjo: Penafsiran Hukum Yang Progresif, dalam: Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum, Dekontruksi Teks Menuju Progresifitras Makna, Efika Aditama, Bandung, hlm. 3; Satjipto Rahardjo: Modernisasi Dan Perembangan Kesadaran dengan "Hukum industrialisasi, maka bisa menggunakan pendekatan fungsional. Artinya, kehadiran hukum dalam masyarakat fungsinya sebagai sarana penyalur menjalankan proses-proses dalam masyarakat sehingga tercipta lalu menjadi suasana ketertiban kerangka bagi berlangsungnya berbagai proses tersebut suasana tercipta sehingga kemasyarakatan yang produktif". Dalam Perundang-undangan pun demikian. Perundang- adat dalam hubungannya tertentu. Hukum suatu undang merupakan produk formil hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang, muatan materi yang diatur dalam perundang-undangan adalah termasuk mengatur hukum yang bersumber pada hukum adat. Hal ini tercermin dalam banyak produk perundang-undangan. Hukum adat juga banyak memberikan kontribusi dalam bentuk yurisprudensi. Dalam hukum adat, yurisprudensi hukum, selain merupakan keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, juga merupakan sarana pembinaan hukum adat, sesuai cita-cita hukum, sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan- perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat local maupun yang telah berlaku secara nasional. Perkembangan- perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuhnya hukum adat, melemahnya hukum adat lokal dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat Hukum Masyarakat, Jurnal Masalah-masalah Hukum, FH Undip, No.1-6 Tahun X/ 1980, hlm. 18.
secara nasional. Perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi dapat dilacak dalam beberapa hal antara lain: a. Prinsip Hukum Adat Hukum adat antara lain bersandarkan pada azas: rukun, patut, laras, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor: 3328/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986. Dalam Putusan MA-RI Nomor 2898 K/Pdt/1989 tanggal 19 Nomember 1989, berdasarkan sengketa adat yang dimbul di Pengadilan Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, Mahkamah Agung menegaskan: "Dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fondamentum petendi dan petitumnya berdasarkan pada pelanggaran hukum adat dan penegasan sanksi adat; Bila dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim harus menerapkan hukum adat mengenai pasal tersebut yang masih berlaku di daerah bersangkutan, setelah mendengar Tetua adat setempat". Kaedah hukum selanjutnya: "Penyelesaian pelanggaran hukum adat, disamping melalui gugatan perdata tersebut di atas, dapat pula ditempuh melalui tuntutan pidana ig pasal 5 (3)b UU No. 1 Drt/1951". b. Menguatnya Kedudukan Keluarga Inti (Gezin) Golongan masyarakat adat di Indonesia terdiri dari golongan masyarakat patrilineal, golongan masyarakat matrilineal dan golongan masyarakat parental (bilateral). Dalam Perkembangannya ternyata semakin kuat dan diakuinya pergeseran system kekeluargaan dalam masyarakat adat matrilineal dan masyarakat adat matrilineal ke arah system parental atau bilateral. Yurisprudensi tanggal 17 Januari 1959b Nomor 320K/ Sip/ 1958 sebagai berikut: 1) Si istri dapat mewarisi harta pencaharian sang suami yang meninggal dunia; 2) Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu; 3) Karena anak berada dalam pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu. c. Kedudukan sama laki dan perempuan d. Menguatnya Perlindungan kepada Perempuan Dalam Hukum Waris: 1) Kedudukan anak Perempuan Dalam Hukum Waris Semula menurut hukum adat dalam masyarakat patrilineal, anak perempuan bukan ahli waris. Namun dalam perkembangannya diakui oleh yurisprudensi bahwa anak perempuan sebagai ahli waris almarhum orang tuanya. 2) Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Perkembangan awal seorang janda bukan ahli waris, dalam kenyataannya kemudian janda menjadi menderita sepeninggal suaminya, kemudian timbul
praktek pemberian hibah oleh suami kepada istrinya untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan sosial ekonomi sepeninggal suaminya, praktek demikian semakin lama semakin melembaga. Perkembangan hukum adat berikutnya adalah, janda sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak-anak almarhum suaminya. Selanjutnya janda sebagai ahli waris yang kedudukannya sama dengan ahli waris anak. Perkembangan selanjutnya janda sebagai ahli waris kelompok keutamaan, yang menutup ahli waris lainnya. Yurisprudensi Putusan MA No. 387K/Sip/1956 tanggal 29 Okt0ber 1958, Janda dapat tetap menguasai harta gono gini sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Puncaknya adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3190K/ Pdt/`985, tanggal 26 Oktober 1987, janda memiliki hak waris dari harta peninggalan suaminya, dan haknya sederajad dengan anak kandungnya, jika tidak memiliki anak, ia jadi penghalang ahli waris saudara suaminya, terhadap harta gawan dan harta gono gini. Dalam hukum pidana, hukum adat juga memberikan pengaruh melalui yurisprudensi. Beberapa Yurisprudensi penting mengenai Hukum pidana adat adalah: 1. Perbuatan melawan Hukum. Misalnya PN Luwuk No. 27/Pid/ 1983, mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan, hakim memutus terdakwa melanggar hukum yang dihupo di wilayah banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan unsur pidana dalam pasal 5 ayat 3 sub b UU Drt 1/ drt/1951, yang unsurnya adalah: Unsur pertama, suatu perbuatan melanggar hukum yang hidup; Unsur kedua, perbuatan pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya dalam KUHP; Unsur ketiga, perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan oarng-orang yang bersangkutan. Putusan PT Palu No. 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984 menguatkan putusan PN Luwuk, dengan menambahkan bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, hakim memutuskan terdakwa telah melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah. Mahkamah Agung, dengan putusan No. 666K/ Pid/ 1984 tanggal 23 februari 1985, perbuatan yang dilakukan terdakwa dikatagorikan sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3898K/Pdt/1989, tanggal 19 Nopember 1992, mengenai pelanggaran adat serupa di daerah Kafemenanu, mamun diajukan secara perdata dengan gugatan, intinya: Jika dua orang dewasa melakukan hubungan kelamin atas dasar suka sama suka yang mengakibatkan di perempuan hamil, dan si laki-laki tidak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, harus ditetapkan suatu sanksi adat berupa pembayaran belis (biaya atau mas kawin) dari pihak laki-laki
kepada pihak perempuan (di kenal dengan nama Pualeu Manleu). 2. Perbuatan melanggar hukum adat Logika Sanggraha di Bali. Dalam perkara Nomor 854K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984, Menurut Mahkamah Agung, seorang laki-laki yang tidur pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki- laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu. Berdasarkan keterangan saksi korban dan adanya bukti petunjuk dari para korban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider. Mengenai dakwaan primer, Mahkamah Agung berpendirian bahwa dakwaan ini tidak terbukti dengan sah , karena unsur barang dalam pasal 378 KUHP tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, dengan demikian maka terdakwa harus dibebaskan datri dakwaaan primer ex pasal 378 KUHP. Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung dalam diktum putusannya berbunyi: a. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer; b. Menyatakan terdakwa bersaklah terhadap dakwaan subsider melakukan tindak pidana adat Logika Sanggraha; c. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua bulan. Hukum adat pidana Logika Sanggraha di Bali Peswara Bali, merupakan suatu perbuatan seorang pria yang memiliki unsur- unsur: a. bersetubuh dengan seorang gadis; b. Gadis tersebut menjadi hamil karenanya Pria tersebut tidak bersedia mengawini gadis tersebut sebagai istrinya yang sah. 3. Putusan Pengadilan negeri Mataram NO. 051/Pid.Rin/1988 tanggal 23 Maret 198843. Pengadilan mempertimbangkannnya telah menyebut pelanggaran terhadap hukum adat delik 3. Putusan Pengadilan negeri Mataram NO. 051/Pid.Rin/1988 tanggal 23 Maret 198843. Pengadilan mempertimbangkannnya telah menyebut pelanggaran terhadap hukum adat delik Nambarayang atau Nagmpesake. 4. MA-RI Nomor 481 K/Pid/1986 tanggal 31 Agustus 1989 dari PN tubuh wanita44, beberapa kali Ende Problematika organ diterapkan ketentuan pasal 378 KUHP, menempatkan organ 4. MA-RI Nomor 481 K/Pid/1986 tanggal 31 Agustus 1989 dari PN tubuh wanita44, beberapa kali Ende Problematika organ diterapkan ketentuan pasal 378 KUHP, menempatkan organ tubuh peremuan sebagai barang. Solusinya diterapkan pasal 5 (3) b Undang-undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 LN. Nomor 9 Tahun 1950 tanggal 13 Januari 1951. Dalam kasus serupa di pengadilan Negeri Medan Nomor 571/KS/1980 tanggal 5 Maret 1980 pernah diterapkan ketentuan pasal 378 KUHP dan dikuatkan oleh PT Nomor 144/Pid/ 1983 tanggal 8 Agustus 1983. Barang ditafsirkan secara luas , sehingga barang termasuk juga jasa. Barang sesuatu yang melekat bersatu pada diri seseorang ( kemaluan) juga termasuk pengertian barang, yang dalam bahasa Tapanuli dikenal dengan " Bonda" yang artinya " barang" yang tidak lain adalah "kemaluan". Sehingga bilamana seorang gadis menyerahkan kehormatannya kepada pria, maka samalah artinya gadis tersebut menyerahkan barang kepada pria tersebut. Dengan penafsiran secara luas tersebut, 43 Varia Peradilan Nomor 39 Desember 1988. 44 Varia Peradilan Nomor 55 April 1990.
maka telah terpenuhi unsur barang dalam pasal 378 KUHP. Dalam praktek kemudian banyak diikuti penegak hukum (jaksa) Untuk menjerat seorang pria yang berhasil menyetubuhi gadis yang akan dikawini, tetapi akhirnya pria ingkar janji, dan gadis menjadi korban yang merana seumur hidup. Dalam putusan MA-RI Nomor 61 K/ Pid/ 1988 tanggal 15 Maret 199045, berdasarkan perkara yang diputus pengadilan Negeri Pamekasan, penyelesaian tidak dapat menggunakan ketentuan pasal 378 KUHP, melainkan dengan melalui jalur delik adat zina ex pasal 5 (3) sub bUndang-undang Drt Nomor 1 Ytahun 1951 yang ada bandingannya dalam KUHP, yaitu pasal 381 KUHP, sehingga pria si pelaku dapat dipidana. Sikap MA-RI terhadap persoalan tersebut sejak putusannya Nomor 93K/Ke/1976, menjadi yurisprudensi tetap. 5. Penerapan delik pasal 293 KUHP Pria yang ingkar janji kawin, MA menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: "Penyesatan dengan sengaja , membujuk seorang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul, padahal tentang belum cukup umurnya itu dihitung selayaknya harus diduganya; Dalam Kasus ini ada beberapa hal yang patut dicatat: a. Bahwa batasan umur " belum dewasa " Mahkamah Agung tetap berpendirian seperti putusan sebelumnya, gadis yang belum mencapai umur 21 tahun; dalam kasus ini gadis tersebut berumur 20 tahun.; 45 Varia Peradilan Nomor 65 Fanruari 1991. b. Unsur membujuk dalam kasus ini berupa : " Janji terdakwa untuk mengawini gadis setelah keinginanya bersetubuh tercapai, tidak ditepainya; c. Kwalifikasi dirumuskan oleh judex factie (pertama maupun banding) dengan kata-kata: " perempuan yang belum dewasa" sedangkan MARI merumuskan : "seorang yang belum dewasa"; d. Diktum Putusan PT dijumpai perumusan hukuman : Pidana penjara selama 2, 5 tahun ( dua setengah tahun). Menururt psal 27 KUHP dengan menyebut banyaknya hari, bulan dan tahun..", maka seharusnya: " dua tahun enam bulan".
BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT SUKU TENGGER DI MALANG JAWA TIMUR A. Perkawinan Masyarakat Tengger Berbicara masalah perkawinan masyarakat tengger tak bisa dilepaskan dari Falsafah Tengger Ajaran tentang asal-usul manusia dan pandangan hidup masyarakat tengger seperti terdapat pada mantra purwa bhumi. Pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan, yang dilahirkan dari tidak ada menjadi ada atau dari alam gaib, untuk mengemban tugas di dunia ini melaksanakan lima perintah-Nya dengan menyatukan diri pada tugasnya46, agar didunia ini tumbuh keterbukaan dan perkembangan menuju kesempurnaan. Masih ada lagi tafsiran tentang aksara Jawa yang dikaitkan dengan cerita tentang Aji Saka, yaitu bahwa ada utusan, yang keduanya saling bertengkar (berebut kebenaran). Keduanya sama kuatnya (sama- sama berjaya), yang akhirnya keduanya mengalami nasib yang 46 Sedangkan tugas manusia di dunia ini dapat dipelajari melalui cara masyarakat Tengger member makna kepada aksara Jawa yang mereka kembangkan. Adapun makna yang dimaksudkan adalah seperti tersebut dibawah ini.h.n.c.r.k : hingsun nitahake cipta, rasa karsa, d,t,s,w,l : dumadi tetesing sarira wadilaksana, p, dh, j, y, ny : panca dhawuh jagad yekti nyawiji, m, g, b, thukul ngakasa.Apabila diartikan secara harfiah kurang lebih sebagai berikut: ³TuhanYang Maha Esa menciptakan cahaya, rasa dan kehendak pada manusia, (manusia)dijadikan melalui badan gaib untuk melaksanakan lima perintah di dunia dengan kesungguhan hati, agar saling terbuka tumbuh (berkembang) penuh kebebasan(ngakasa menuju alam bebas angkasa). th, ng :marmane gantia binuka sama, yaitu menjadi mayat. Hal ini mengandung makna bahwa baik- buruk, senang-susah, sehat-sakit, adalah ada pada manusia dan tak dapat dihindari. Kesempurnaan hidup manusia apabila dapat menyeimbangkan kedua hal itu. Hubungan Badan dan Roh Menurut Falsafah Tengger Masyarakat Tengger beranggapan bahwa badan manusia itu hanya merupakan pembungkus sukma(roh). Sukma adalah badan halus yang bersifat abadi. Jika orang meninggal, badannya pulang ke pertiwi (bumi), sedangkan sukmanya terbebas dari mengalami suatu proses penyucian di dalam neraka, dan selama itu mereka mengembara tidak mempunyai tempat berhenti. Cahaya, api dan air dari arah timur akan melenyapkan semua kejahatan yang dialami sukma sewaktu berada didalam badan. Masyarakat Tengger percaya bahwa neraka itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian terakhir ialah bagian timur yang disebut juga kawah candra dimuka, yang akan menyucikan sukma sehingga menjadi bersih dan suciserta masuk surga. Hal ini terjadi pada hari ke-1000 sesudah kematian dan melalui upacara Entas-entas. Hubungan Antar-manusia Menurut Falsafah Tengger Sesuai dengan ajaranyang hidup di masyarakat Tengger seperti terkandung dalam ajaran tentang sikap hidup dengan sesanti panca setia, yaitu: 1. setya budaya artinya, taat, tekun,mandiri; 2. setya wacana artinya setia pada ucapan; 3. setya semàya artinya setia pada janji; 4. setya laksana artinya patuh, tuhu, taat; 5. setya mitra artinya setia kawan.
Ajaran tentang kesetiaan berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat Tengger. Hal ini tampak pada sifat taat, tekun bekerja, toleransi tinggi, gotong-royong47, serta rasa tanggung jawab. umpamanya menunjukkan bahwa pada umumnya mereka bekerja di ladangnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore setiap hari secara tekun. Demikian pula tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial tercermin pada kesadaran rakyat untuk ikut serta menjaga keamanan, serta merelakan sebagian tanahnya apabila terkena pembangunan jalan. Sifat lain yang positif adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap perkembangan, yaitu kesediaan mereka untuk menerima orang asing atau oranglain, meskipun mereka tetap pada sikap yang sesuai dengan identitasnya sebagai orang Tengger. Hubungan antara pria dan wanita tercermin pada sikap bahwa pria adalah sebagai pengayom bagi wanita, yaitu ngayomi, ngayani, ngayemi, artinya memberikan perlindungan, memberikan nafkah, serta menciptakan suasana tenteram dan damai. Sikap dan Pandangan Hidup Pandangan tentang Perilaku Sikap dan pandangan hidup orang Tengger tercermin pada harapannya, yaitu waras (sehat), wareg (kenyang), wastra (memiliki pakaian, sandang), wisma (memiliki rumah, tempat tinggal), dan widya (menguasai ilmu dan teknologi, berpengetahuan danterampil). 47 Sikap pada waktu mendirikan pendopo agung di Tosari, adalah sebagai hasil jerih payah rakyat membuat jalan sepanjang 15 km dari Tosari menuju Bromo (tahun 1971- 1976). gotong-royongnya terlihat pula Mereka mengembangkan pandangan hidup yang disebut pengetahuan tentang watak yaitu: 1. prasaja berarti jujur, tidak dibuat-buat apa adanya; 2. prayoga berarti senantiasa bersikap bijaksana; 3. pranata berarti senantiasa patuh pada raja, berarti pimpinan atau pemerintah; 4. prasetya berarti setya; 5. prayitna berarti waspada. Atas dasar kelima pandangan hidup tersebut, masyarakat Tengger mengembangkan sikap kepribadian tertentu sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Antara lain mengembangkan sikap seperti kelima pandangan hidup tersebut, di samping dikembangkan pula sikap lain sebagai perwujudannya. Mereka mengembangkan sikap rasa malu dalam arti positif, yaitu rasa malu apabila tidak ikut serta dalam kegiatan sosial48. Sikap toleransi mereka tercermin pada kenyataan bahwa mereka dapat bergaul dengan orang beragama lain, ataupun kedatangan orang beragama lain.Dalam keagamaan mereka tetap setia kepada agama yang telah dimiliki namuntoleransi tetap tinggi, sebab mereka lebih berorientasi pada tujuan, bukan padacara mencapai tujuan. Pada dasarnya manusia itu bertujuan satu, yaitu mencapai Tuhan, meskipun jalannya beraneka warna. Sikap toleransi itu tampak pula dalam hal perkawinan, yaitu sikap orang tua yang memberikan 48 Begitu mendalamnya rasa malu itu, sehingga pernah ada kasus (di Tosari) seorang warga masyarakat yang bunuh diri hanya karena tidak ikut serta dalam kegiatan gotong-royong. (hasil wawancara dengan Camat........tgl.....)
kebebasan bagi para putra-putrinya untuk memilih calon istri atau suaminya. Pada dasarnya perkawinan bersifat bebas. Mereka tetap dapat menerima apabila anak-anaknya ada yang berumah tangga dengan wanita atau pria yang berlainan agama sekalipun. Namun dalam hal melaksanakan adat, pada umumnya para generasi muda masih tetap melakukannya sesuai dengan adat kebiasaan orang tuanya.Sikap hidup masyarakat Tengger yang penting adalah tata tentrem (tidak banyak risiko), aja jowal-jawil (jangan suka mengganggu orang lain), kerja keras,dan tetap mempertahankan tanah milik secara turun-temurun. Sikap terhadap kerja adalah positif dengan titi luri-nya, yaitu meneruskan sikap nenek moyangnya sebagai penghormatan kepada leluhur. Sikap terhadap hasil kerja bukanlah semata-mata hidup untuk mengumpulkan harta demi kepentingan pribadi, akan tetapi untuk menolong sesamanya. Dengan demikian, dalam masyarakat Tengger tidak pernah terjadi kelaparan. Untuk mencapai keberhasilan dalam hidup semata-marta diutamakan pada hasil kerjasendiri, dan mereka menjauhkan diri dari sikap nyadhong (menengadahkan telapak tangan ke atas). Masyarakat Tengger mengharapkan generasi mudanya mampu mandiri seperti ksatria Tengger. Orang tua tidak ingin mempunyai anak yang memalukan,dengan harapan agar anak mampu untuk mikul dhuwur mendhem jero, yaitu memuliakan orang tuanya. Sikap mereka terhadap perubahan cukup baik, terbukti mereka dapat menerima pengaruh model pakaian, dan teknologi, serta perubahan lain yang berkaitan dengan cara mereka mengharapkan masa depan yang lebih baik dan berkeyakinan akan datangnya kejayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Siklus Hidup Menurut Falsafah Tengger Ada 3 (tiga) tahap penting siklus kehidupan menurut pandanganmasyarakat Tengger, yakni: 1. umur 0 sampal 21 (wanita) atau 27 (pria), dengan lambang bramacari yaitu masa yang tepat untuk pendidikan; 2. usia 21 (wanita)atau 27 (pria) sampai 60 tahun lambing griasta, masa yang tepat untuk membangun rumah dan mandiri; 3. 60 tahun ke atas, dengan lambang biksuka, membangun diri sebagai manusia usia lanjut untuk lebih mementingkan masa akhir hidupnya. Pada masa griasta ada ungkapan yang berbunyi kalau masih mentah sama adil, kalau sudah masak tidak ada harga, yang dimaksudkan adalah hendaklah manusia itu pada waktu mudanya bersikap adil dan masa dewasa menyiapkan dirinya untuk masa tuanya dan hari akhirnya.Pertunangan dan Perkawinan Pada umumnya masyarakat Tengger mempunyai pendirian yang cukup bermoral atas perkawinan. Poligami dan perceraian boleh dikatakan tidak pernah terjadi. Perkawinan di bawah umur juga jarang terjadi. Perkawinan dalam masyarakat ini akan dibicarakan tentang Pra Perkawinan yaitu melalui proses Pertunangan/ Pacangan dan Prosesi/Upacara Perkawinan itu sendiri. 1. Pertunangan/Pacangan. Dalam pertunangan (pacangan), lamaran dilakukan oleh orang tua pria. Sebelumnya didahului dengan pertemuan antara kedua
2011. calon, atas dasar rasa senang kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka orang tua pihak wanita (sebagai calon) berkunjung ke orangtua pihak pria untuk menanyakan persetujuannya atau notok. Selanjutnya apabila orangtua pihak pria telah menyetujui, diteruskan dengan kunjungan dari pihak orangtua pria untuk menyampaikan ikatan (peningset) dan menentukan hari perkawinan yang disetujuioleh kedua belah pihak. Sesudah itu barulah upacara perkawinan dilakukan. 2. Prosesi/Upacara Perkawinan. Sebelum acara perkawinan biasanya telah dimintakan nasihat kepada dukun mengenai kapan sebaiknya hari perkawinan itu dilaksanakan. Dukun akan memberikan saran (menetapkan) hari yang baik dan tepat, tempat pelaksanaan perkawinan, dan sebagainya49. Setelah hari untuk upacara perkawinan ditentukan, maka diawali selamatan kecil (dengan sajian bubur merah dan bubur putih). Sebagai kelengkapan upacara perkawinan, maka pasangan pengantin diarak (upacara ngarak) keliling, diikuti oleh empat gadis dan empat jejaka dengan diiringi gamelan. Pada upacara perkawinan pengantin wanita memberikan hadiah bokor tembaga berisi sirih lengkap dengan tembakau, rokok dan lain, sedangkan pengantin pria memberikan hadiah berupa sebuah keranjang berisi buah- buahan, beras dan mas kawin 49 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ngadisari Tgl. 20 Juli Pada upacara pasrah pengantin, masing-masing pihak diwakili oleh seorang utusan. Para wakil mengadakan pembicaraan mengenai kewajiban dalam perkawinan dengan disaksikan oleh seorang dukun. Pada upacara pernikahan dibuatkan petra (petara: boneka sebagai tempat roh nenek moyang) supaya roh nenek moyangnya bisa hadir menyaksikan. Biasanya setelah melakukan perkawinan kemanten pria harus tinggal dirumah (mengikuti) kemanten wanita. Maka dari itu biasanya rumah dari orang tengger besar-besar karena dihuni oleh beberapa kluarga. Mengenai penyimpangan hubungan laki-laki perempuan yang mengakibatkan hamil, maka pelaku akan dikenakan sanksi bersih desa yaitu berupa selametan bersih desa, maka kedua keluarga dikumpulkan terlebih dahulu bila kedua pelaku masih dibawah umur kemudian dilakukan upacara selametan bersih desa, apabila kedua pelaku tersebut sudah dewasa maka akan di nikahkan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, untuk mengantisipasi terjadinya hamil diluar nikah, kepala desa mengadakan posyandu remaja dan posyandu lansia, dukun bayi yang memeriksa secara berkala para remaja putri untuk mengetahui kondisi remaja putri. Apabila ada remaja putri yang berhenti haid maka bidan desa akan meneruskan ke Dokter kandungan. Dan bila terbukti hamil akan dilanjutkan dengan investikasi siapa yang menghamili dan akan mempertemukan kedua belah keluarga pelakunya demikian cara pemerintah desa untuk antisipasi agar tidak terjadi hamil diluar nikah karena menghindari pengotoran desa. dan
Mereka melakukan seperti itu dengan alasan dari pada berburuk sangka, dan hal tersebut disetujui para orang tua yang ada di desa tersebut50. Sebelum ada Undang-Undang perkawinan banyak anak- anak sukuTengger yang kawin dalam usia belia, misalnya pada usia 10-14 tahun. Namun, pada masa sekarang hal tersebut sudah banyak berkurang dan pola perkawinannya endogami. Adat perkawinan yang diterapkan oleh suku Tengger tidak berbeda jauh dengan adat perkawinan orang Jawa hanya saja yang bertindak sebagai penghulu dan wali keluarga adalah dukun Pandita. Adat menetap setelah menikah adalah neolokal, yaitu pasangan suami- istri bertempat tinggal di lingkungan yang baru. Untuk sementara pasangan pengantin berdiam terlebih dahulu dilingkungankerabat istri. 50 Hasil wawancara denga kepala desa Ngadisari. Anggota Tim Pemantaua n BPHN sedang mewawanc arai Kepala Desa Ngadisari, Bapak Supoyo Tanggal 20 Juli 2011. Perceraian Apapun karena keuntungan yang nyata dan daya tariknya yang ideal, perkawinan yang stabil tidak selalu dapat kita raih, terutma pada perkawinan pertama. Sebagaimana di bagian lain Jawa51 banyak pasangan muda yang bercerai sekali, dua kali, atau bahkan beberapa kali sampai mencapai hubungan yang mapan. Secara tradisional, penduduk daerah Lereng, atau kawin muda, pada usia 17 tahun atau 18 tahun untuk anak laki-laki dan 14 tahun 51 Hildred Geertz (1961: 69) melaporkan bahwa hamper setengah dari seluruh perkawinan berakhir dengan perceraian. Dalam penelitiannya di Jawa Tengah bagian Barat Daya, bagaimanapun, Jennifer Alexander 19987:20) berkata bahwa tingkat perceraian di wilayah yang beragama Islam dengan kuat lebih rendah secara signifikan. Pertumbuhan pengaruh dari Islam di dekat Malaysia juga dilaporkan memainkan peran dalam penurunan tingkat perceraian di sana (Peletz, 1988:251).
atau 15 tahun untuk anak perempuan. Untuk penduduk desa, hal ini kenyataan yang bias diterima dan lumrah bahwa remaja sudah mempunyai hasrat seks, dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa si gadis akan hamil di luar ikatan perkawinan menjadi motivasi perkawinan dini. Pada generasi terakhir, usia rata-rata perkawinan telah naik. Meskipun seringkali diabaikan, peraturan pemerintah sekarang mengharuskan pemuda berusia minimal 16 tahun pada saat perkawinan. Sebagai tambahan mereka yang berasal dari keluarga yang terpandang telah mulai melanjutkan pendidikan mereka lebih dari sekedar sekolah dasar (SD), menunda perkawinan lebih lama lagi (lihat bawah). Di antara mereka tidak lagi aneh bagi laki-laki untuk menunda perkawinannya sampai pertengahan usia 20 dan pada usia 18 tahun atau 19 tahun bagi perempuan. Setelah menyelesaikan pendidikan mereka, anak-anak muda tertentu masih diharapkan untuk berbalik mengerjakan tugas membangun sebuah keluarga. Mayoritas perceraian terjadi pada tahun pertama perkawinan, beberapa terjadi setelah tiga atau empat tahun. Perbedaan temperamen dan kepribadian, sebagaimana ketidaksepakatan atas kekayaan keluarga adalah penyebab perceraian paling utama. Disebabka oleh para tinggal yang cenderung uxorilocal berlebihan, perceraian seringkali terjadi dengan cara meninggalkan rumah orang tua si istri tanpa pemberitahuan dan berlangsung tiba-tiba. Biasanya ini kemudian disahkan oleh pejabat pemerintah di Desa. Penduduk Muslim di daerah lereng tengah sudah akrab dengan aturan Agama Islam tentang Perceraian. Hal ini membuat laki-laki lebih mudah untuk memulai perceraian dengan mengucapkan kalimat talak yang sederhana "Aku menalak Engkau" (lihat Peletz, 1988:251). Pada prakteknya sebagian besar penduduk daerah lereng tengah beragama Islam mengikuti kebiasaan yang sama dengan penduduk daerah lereng atas beragama Hindu, yaitu perceraian dilakukan dengan tindakan sederhana, meninggalkan pasangannya. Karena tukar menukar mas kawin kebanyakan dilakuan hanya untuk formalitas (Hefner, 1985:149) dan harta benda yang termask dalam ikatan perkawinan dikembalikan ketka perceraian terjadi, akibat ekonomis dari perceraian di masa muda bukanlah sesuatu yang patut ditangisi. Bercerai bukanlah sesuatu yang susah ataupun dikecam masyarakat dengan keras, selama tidak da anak hsail perkawinan. Akhir-akhir ini Kantor Urusan Agama telah mengetatkan peraturan dengan meminta paling tidak kepala dan petugas agama untuk menandatangani permintaa cerai. Uang pendaftaran cerai telah naik dari (menggunakan rupiah tahun 1985) Rp 1.500,00,- menjadi Rp 6.000,00 (US$5,45). Sebagai tambahan, sekarang tidak aneh lagi bagi pemerintah untuk meminta si pemohon cerai untuk menunggu selama suatu kurun waktu tertentu atau menemui orang tuanya sebelum meluluskan permintaan pasangan itu. Inisiatif ini tampaknya akan mempunyai dampak pada perilaku umum, dan, meski saya kekurangan bukti statistic, penduduk desa membantah bahwa kasus perceraian telah turun.
B. Waris Dalam Masyarakat Tengger Sebaiknya sebelum kita membicarakan masalah Waris dalam masyarakat Tengger, kita pahami dulu istilah-istilah yang berkaitan erat dengan masalah waris, beberapa istilah tersebut antara lain: 1. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang meninggal dunia). 2. Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris atau orang-orang yang berhak atas harta warisan. 3. Warisan, berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. 4. Pewaris, adalah orang yang member pusaka, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. 5. Proses pewarisan, istilah ini mempunyai dua pengertian yaitu berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan berarti pembagian warisan setelah pewaris meninggal52 Menurut Djojodiguno dan Tirtawinata mengadakan pemisahan harta perkawinan atau harta peninggalan dalam 2 (dua) golongan, yaitu: a. barang asal atau yang dibawa ke dalam perkawinan, atau 52 Berkaitan dengan beberapa tersebut diatas Hilman Hadikusumah berpendapat bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal (pewaris), baik harta itu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan (lihat Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adat, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 23. istilah tidak terbagi-bagi". b. barang milik bersama atau barang perkawinan. Sedangkan berdasarkan pendapat Surojo Wignjodipuro, harta perkawinan harus diadakan pemisahan. Ada 4 (empat) golongan: a. barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara waris atau penghibahan dari kerabat (family) masing- masing dibawa dalam perkawinan; b. barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan; c. barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama, dan d. barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama pada waktu perkawinan. Pengertian warisan secara umum adalah semua harta benda yang ditinggal oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi-bagi atauu belum terbagi-bagi atau memang tidak terbagi-bagi. Jadi apabila berbicara tentang hukum waris khususnya bicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seorang (pewaris) karena telah wafat dan, apakah harta kekayaan seorang itu akan (dapat) dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi. Sebenarnya harta warisan tersebut dibagi oleh pemiliknya kepada warga (ahli waris), akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan itu menurut hukum adat dipengaruhi oleh sifat-sifat
kerukunan dan kebersamaan, juga msaih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan persaudaraan. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing- masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Menurut hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisann, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian harta dari suami istri dan barang-barang hadiah53. Hukum Waris Adat adalah meliputi norma-norma yang mengatur mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tida terwujud 53 Hadikusumo, Hilman Hukum Waris Adat. Cetakan V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 56. benda (generatie) kepada keturunannya54 (immateriels goderen) dan suatu angkatan manusia Banyak rumusan hukum waris yang telah didevinisikan oleh para pakar hukum yang sangat beragam, namun pada intinya bahwa "Hukum Waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya"55. Bentuk dan system hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan system kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada system menarik garis keturunan, seperti diketahui di Indonesia secara umum setidak-tidaknya dikenal system keturunan56, yaitu: tiga macam 1. Sistem Patrilinial /Sifat Kebapakan; system ini pada prinsipnya adalah system yang menarik garis keturunan atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. System ini banyak terdapat pada masyarakat di daerah Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali. 2. Sistem Matrilinial/Sifat Keibuan; system yang menarik garisketurunan ibu dan seterusnya keatas mengambil garis 54 Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat. Cetakan XIV, Pradnya Paramita, Jakarta 1996, hlm. 79 55 Eman Suparman, Hukum Waris Indnesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Bandung: Refika Aditama, cet.III 2011, hlm. 5. 56 M. Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam, Majalah Hukum dan PPembangunan No. 2 Th.XII Maret 1982, Jakarta: FH UI, 1982, hlm. 155.
keturunan dari nenek moyang perempuan. System ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. 3. Sistem Bilateral atau Parental/ sifat kebapak-Ibuan; merupakan system yg menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak bapak, system ini di Indonesia terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, RRiau, Aceh, Sumatera Selatan, Seluruh Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok. Masyarakat Tengger yang merupakan masyarakat yang berdiam di Pulau Jawa maka seperti orang Jawa lainnya, orang Tengger menarik garis keturunan berdasarkan prinsip bilateral yaitu garis keturunan pihak ayah dan ibu. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak- anak. Warisan Tanah Harta perkawinan dalam masyarakat Tengger dikenal juga harta asal dan harta bersama atau harta gono-gini. Harta bersama atau gono-gini yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama, baik suami maupun istri, namun uniknya harta goni-gini atau harta bersama pada masyarakat Tengger janda tidak mewaris yang berhak mewris semua harta gono-gini adalah harta yang didapat dari hibah atau dari warisan leluhurnya, nenek moyangnya atau mungkin dari orang tuanya yang diwaris turun temurun. Pada masyarakat Tengger apabila mempunyai anak yang telah dianggap cukup umur, artinya telah dianggap dewasa oleh orang tuanya, maka anak-anak tersebut akan diberikan harta warisan berupa tanah yang ada pada masyarakat Tengger. Berkaitan dengan masalah tanah yang ada di dalam masyarakat Tengger mempunyai keunikan tersendiri, tanah-tanah yang ada di daerah Tengger harus diwaris secara turun temurun dan mereka tidak akan menjual tanahnya selain kepada masyarakat Tengger itu sendiri dan itupun harus sebatas pada kerabatnya atau penduduk Asli Tengger. Hal ini karena ada aturan-aturan yang menyatakan melarang menjual tanah atau menyewakan tanah kepada masyarakat pendatang atau masyarakat di luar masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger sangat memegang teguh aturan- aturan tersebut, karena tanah-tanah yang ada di kawasan Tengger merupakan warisan leluhur yang nantinya akan diwaris secara turun temurun pada generasi berikutnya (mendatang) atau penduduk asli Tengger. Masyarakat Tengger tidak ingin tanahnya dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat pendatang. Pewarisan kepada anak-turunannya ditentukan oleh kerelaan pihak orang tua, bukan atas dasar aturan ketat yang dibakukan. Seperti tanah yang dimiliki oleh masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri umumnya diperoleh dari hasil warisan orang tuanya. Sistem pembagian tanah warisan juga masih dipertahankan sejak saat ini dengan ketentuan pembagian yang sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan. Aturan adat dalam hidup dengan pembagian tanah warisan setelah orang tua meninggal. Sistem pembagian tanah warisan saat orang tua masih
hidup, misalnya memiliki 3 orang anak, orang tua terlebih dahulu mengambil 1/3 bagian dari luasan tanahnya. Lalu sisanya sebesar 2/3 bagian dibagi sama rata ke dua orang anaknya. Apabila orang tua tidak mampu lagi bekerja menggarap ladang/tegalannya maka orang tua tersebut ikut ke salah satu anaknya, kemudian setelah meninggal hak waris atas tanah jatah orang tua sebesar 1/3 bagian tersebut akan diberikan kepada anak yang serumah atau yang mengurusnya57. Pada prinsipnya masyarakat Tengger tergolong dalam system kekeluargaan bilateral atau parental, di mana pada dasarnya system tersebut tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedudukan anak lelaki dan anak perempuan dalam hal membagi harta warisan dibagi secara seimbang atau sama baik anak lelaki atau anak perempuan. Akan tetapi menurut Sri Hajati dan Abd. Shomal, pembagian harta warisan yang dibagi sama rata (balance) sebenarnya terkadang akan merugikan salah satu pihak, apabila pihak yang lain terlalu pasif dalam aktifitas mengumpulkan harta benda. Pada umumnya masyarakat Tengger khususnya hak waris janda sebenarnya janda bukan ahli waris dari harta peninggalan suaminya, walaupun jadinya bukan ahli waris dari suaminya, tetapi janda berhak menikmati atas harta peninggalan dari almarhum suaminya dengan syarat janda harus tetap setia melaksanakan dharma baktinya dan janda tidak berkelakuan tercela, tidak kawin 57 Lihat masyarakat-suku-tengger.html lagi dan tidak melakukan perzinahan dengan orang lain. Kedudukan janda mempunyai keturunan dengan almarhum suaminya atau tidak mempunyai keturunan, sama saja dalam hal system pewarisan hukum adat Tengger. Khusus harta peninggalan berupa tanah, pada masyarakat Tengger yang berhak mewaris adalah keturunannya apabila orang tua masih dikuasai oleh orang tuanya. Dan jika orang tuanya meninggal dunia salah satu saja, maka janda atau duda ikut menumpang pada salah satu dari anak-anak mereka, sedangkan anak yang diikuti, ditumpangi atau merawat ibunya (janda) atau ayahnya (duda) tersebut mendapat hak atau seluruhnya sisa tanah yang milik orang tuanya apabila orang tuanya meninggal dunia. Semua itu dianggap sebagai hal yang wajar karena merupakan bentuk bhaktinya terhadap orang tua dan pengganti biaya kehidupan selama merawat orang tuanya. Proses Pewarisan Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah cara bagaimana perwaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada para ahli waris ketika masih hidup, dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan pada para waris setelah pewaris meninggal dunia (wafat). Pada masyarakat Tengger yang dikenal sebagai masyarakat yang cinta damai, tenteram, sederhana dan hampir
tidak ada perselisihan, sehingga dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan mereka menggunakan dasar musyawarah dan kerukunan bersama ahli warisnya dan bersikap seadil-adilnya dalam membagi harta peninggalan atau harta warisan. Adapun Proses pewarisannya sebagai berikut: 1. Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia Jika sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta, kedudukan, atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan kekayaan kepada ahli waris, dalam hal ini juga sering dilakukan pada masyarakat Tengger, apabila anak-anak sudah dewasa dan kawin, maka orang tuanya memberikan modal kepada anak-anaknya. 2. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia Sedangkan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang timbul adalah harta kekayaan yang dibagi-bagi dan tidak terbagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pelaksanaannya membagi harta warisan tersebut. Pada harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan pada harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta. Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Di lingkungan masyarakat Tengger, berkaitan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya keturunannya (anak kandung) dari orang yang meninggalkan warisan (orang tua), karena pada kenyataannya mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarga tidak menjadi ahli waris. Apabila orang tua yang mneinggal warisan itu tidak mempunyai keturunan, hal mneunjukkan selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris masih terdapat ahli waris yang lainnya, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan. Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan bahwa hukum adat yang dapat menjadi ahli waris adalah orang-orang yang hidup terlama dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Pada perkembagannya yang bertindak sebagai ahli waris adalah janda atau duda dari pewaris. Dengan demikian hak waris menurut hukum adat tidak hanya didasakan pada hubungan darah dengan pewaris, melainan disebabkan adanya suatu hubungan perkawinan dengan si pewaris. Menurut Hukum Adat bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris terdapat harta asal orang tuanya. Melainkan anak angkat mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tuanya meninggal dunia. Hal ini memang benar, karena anak angkat sepantasnya meskipun dianggap sebagai anak kandung orang tua angkatnya, namun mereka tida ada hubungan dengan si pewaris dan tidak ada hubungan perkawinan dengan si pewaris. Sehingga menurut pendapat Berling, mengemukakan bahwa: "anak angkat bukan ahli waris dan tidak mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya. Meskipun bukan ahli waris ini
dari orang tua angkatnya, anak angkat mempunyai hak memperoleh bagian dari harta gono gini orang tua angkatnya". Menurut Hukum Adat yang berhak mewaris harta goni-gini adalah semua anak kandung, anak angkat (jika ada) dan janda. Sedangkan pada masyarakat Tengger juga ada kesamaan dalam membagi harta peninggalan khususnya harta goni-gini atau harta bersama hanya saja kedudukan janda dalam masyarakat Tengger tidak diperhitungkan dalam pembagian harta gono-gini, tetapi janda hanya berhak dirawat pada salah satu anaknya yang mau ditumpangi selama hidupnya sampai janda tersebut meninggal dunia. Pada masyarakat hukum adat Tengger apabila dalam perkawinan suami dan istri mempunyai anak angkat, maka kedudukan anak angkat dengan anak kandung sama kedudukannya dalam memperoleh kesejahteraan, perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya. Hanya saja dalam hal pewarisan, kedudukan dan hak anak angkat dengan anak kandung tidak sama, anak angkat hanya sebatas berhak mendapat harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan harta asal dari orang tuanya. Jadi pada dasanya antara anak kandung dan anak angkat dalam hal pembagian harta pewarisan (khususnya harta gono-gini) mempunyai hak yang sama, mereka saling bersekutu dengan pembagian yang sama. Juga adakalanya anak angkat dalam masyarakat Tengger memperoleh harta peninggalan dari orang tua kandungnya apabila tergolong mampu. Hal ini juga dikemukakan oleh Djojodiguno, di jawa anak angkat itu memperoleh air dari dua sumber, maksudnya anak angkat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Pada masyarakat Tengger kedudukan anak angkat dengan anak kandung sama kedudukannya dalam memperoleh kesejahteraan, perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya. Hanya saja dalam hal pewarisan, kedudukan dan hak anak angkat dengan anak kandung tidak sama, anak angkat hanya sebatas berhak mendapat harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan harta asal dari orang tuanya tidak. Jadi pada dasanya antara anak kandung dan anak angkat dalam hal pembagian harta pewarisan (khususnya harta gono-gini) mempunyai hak yang sama, memperoleh air dari dua sumber, maksudnya anak angkat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. C. Bidang Pertanahan Berdasarkan hasil penelitian Tim, sikap hidup Suku Tengger yang penting adalah tata tentrem (tidak banyak resiko), ojo jowal- jawil (jangan suka mengganggu orang lain), kerja keras dan tetap mempertahankan tanah milik secara turun-temurun. Sistem penguasaan dan kepemilikan tanah yang berlaku pada masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari mengikuti ketentua adat Tengger. Seperti pada masyarakat Suku Tengger lainnya, sistem penguasaan dan kepemilikan tanah diatur oleh aturan adat yang menyatakan larangan atau pantangan terhadap penjualan tanah di luar masyarakat Suku Tengger. Apapun alasannya penjualan tanah atau
tanah warisan hanya boleh dilakukan antar sesama masyarakat Suku Tengger, biasanya penjualan tanah atau tanah warisan diutamakan ke keluarga dekat.58 Tanah yang dimiliki oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari umumnya diperoleh dari hasil warisan orang tuanya. Sistem pembagian tanah warisan juga masih dipertahankan sejak saat ini dengan ketentuan pembagian yang sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan. Aturan adat dalam pembagian tanah warisan ini mengatur dua kondisi, yaitu pembagian tanah warisan saat orang tua masih hidup dengan pembagian tanah warisan setelah orang tua meninggal. Sistem pembagian tanah warisan saat orang tua masih hidup, misalnya memiliki 3 orang anak, orang tua terlebih dahulu mengambil 1/3 bagian dari luasan tanahnya. Lalu sisanya sebesar 2/3 bagian dibagi sama rata ke dua orang anaknya. Apabila orang tua tidak mampu lagi bekerja menggarap ladang/tegalannya maka orang tua tersebut ikut ke salah satu anaknya, kemudian setelah meninggal hak waris atas tanah jatah orang tua sebesar 1/3 bagian tersebut akan diberikan kepada anak yang serumah atau yang mengurusnya. Hubungan masyarakat adat dengan tanah dan sumberdaya alam yang kompleks dan menjadi bagian dari identitas mereka, dibatasi oleh sekurang-kurangnya tiga syarat: (1) unsur masyarakatlah yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, 58 Wawancara Tim pada tanggal 20 Juli 2011 dengan Supoyo Kepala Desa Ngadisari. yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; (2) unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan (3) unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan penguasaan, dan penggunaan tanah yang masih berlaku dan ditaati oleh warga masyarakat tersebut. 1. Sistem Penguasaan dan Pemilikan Tanah Luas kepemilikan lahan tegal atau tegalan rata-rata bersikar59 antara 1 sampai 2 hektar, kepemilikan tanah kolektif seorang menyebut dengan istilah "tempat kerukunan". Dalam perkembangannya, tanah-tanah ini dibagikan kepada individu- individu yang kemudian menjadi tanah dengan status kepemilikan pribadi. Dalam kaitannya dengan pemilikan lahan tanah khususnya tegal atau tegalan terdapat ketentuan bahwa tanah milik pribadi tidak diperbolehkan untuk dijual kepada orang lain. Bila terpaksa harus menjual tanah, hanya diperkenankan untuk dijual kepada sesama warga desa dan dusun yang sama. 59 Laporan Hasil Penelitian Program Research Grent I - Mhere, Universitas Brawijaya, Agustus, 2008.
Masyarakat Adat Tengger melihat bahwa tanah sebagai induk kehidupan bagi setiap makluk, jika tidak ada tanah, maka akan terputuslah rantai kehidupan masyarakat Tengger itu sendiri. Oleh karena itu, tanah harus diperlukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fungsinya. Pembelian tanah juga melainkan peranan penting dalam akses penduduk desa terhadap tanah. Kenyataannya peranannya lebih besar dari pada sistem sewa atau bagi hasil, dua macam pola pengaturan penggunaan tanah paling umum yang berlangsung dalam rumah tangga- rumah tangga di dataran rendah. Tanah biasanya dibeli oleh suami dan istri bersama- sama pada peristiwa perceraian, tanah dibagi rata di antara kedua pasangan tersebut sebagai harta gono-gini. Pada daerah yang padat populasinya dimana hanya ada sedikit pekerjaan menguntungkan di luar pertanian, tanah merupakan faktor yang paling penting dalam produksi, dan akses terhadap tanah memungkinkan seseorang untuk meningkatkan penghasilan yang diperlukan untuk membeli lebih banyak. 2. Sistem Sewa dan Sistem Bagi Hasil Sebelum kemerdekaan, sistem sewa tanah tidaklah seumum itu, kecuali di beberapa komunitas di dataran tinggi dengan populasi orang-orang Belanda yang menetap dan sebuah komunitas pendatang yang mempekerjakan orang- orang asli tersebut. Bagi hasil bukanlah suatu cara yang umum. Sebagai mana harus yang masih juga terjadi saat ini, orang- orang saling terhubungkan melalui ikatan-ikatan diantara penduduk. Hingga sekarang pembagian yang umum yang terjadi dalam bagi hasil adalah sebuah aturan sederhana yang disebut maro atau paron, yang berarti "membagi masing-masing separoh". Dalam aturan yang terdapat dalam peryanjian tersebut, pemilik tanah menyediakan tanah, dan kadang-kadang ia akan turut dalam penanaman atau saat panen, walaupun hal ini lebih merupakan suatu kemurahan hati dari pada sebuah kewajiban yang tercantum dalam kontrak, sedangkan penyewa bertanggung jawab dalam penyediaan bebet dan pekerja yang dibutuhkan.
BAB IV PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI MALANG JAWA TIMUR A. Keberadaan Masyarakat dan Hukum Adat Suku Tengger Suku Tengger adalah sebuah suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur, yakni menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Dataran tinggi Tengger merupakan suatu rangkaian pegunungan yang luas (kira-kira 600 km persegi) yang memisahkan Jawa tengah dengan wilayah yang dikenal dengan "ujung timur".60 Luas daerah Tengger kurang lebih 40km dari utara ke selatan; 20-30 km dari timur ke barat, di atas ketinggian antara 1000m - 3675 m. Tipe permukaan tanahnya bergunung-gunung dengan tebing-tebing curam. Kaldera Tengger adalah lautan pasir yang terluas, terletak pada ketinggian 2300 m, dengan panjang 5-10 km. Kawah Gunung Bromo, dengan ketinggian 2392 m, masih aktif mengeluarkan asap yang menggelembung ke angkasa. Di sebelah selatan menjulang puncak Gunung Semeru dengan ketinggian 3676 m. Tidak banyak wilayah Jawa yang menyimpan jejak-jejak yang dapat dilihat dari sejarah Asia Tenggara yang kompleks seperti Pegunungan Tengger. Sebagai bagian dari negara Hindu-Budha yang berpusat di dataran rendah seribu tahun lalu, ia merupakan 60 Robert W. Hefner, geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, Cet. I, diterjemahkan dari The Political Economy of Mountain Java: An interpretive History, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 9. yang satu-satunya wilayah Jawa di masa modern ini yang masih memiliki tradisi keagamaan Hindu yang asli. Setelah kerajaan Hindu Majapahit runtuh pada awal abad XVI M, pusat-pusat kekuasaan di pulau jawa bergeser ke Barat; ke keratin-keraton Islam di Jawa Tengah. Pengaaruh kekuasaan berpusat di dataran rendah di wilayah pegunungan timur, surut. Menurut mitologi, mereka melarikan diri dari dataran rendah dan identitas budaya yang berbeda dari Islam Jawa. 61 Sekalipun terisolasi dari pengaruh keratin yang mengubah kebudayaan masyarakat jawa tengah pada abad XVII M, masyarakat Tengger terbangun pada abad XIX M ketika mereka dipaksa bergabung dengan suatu kekuasaan baru yang lebih besar, pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial inilah, lebih dari lembaga lain manapun, yang membangun politik dan komunitas di pegunungan Tengger pada awal zaman modern.62 Pada abad ke X M, pusat-pusat kekuasaan bergeser ke timur; semula ke Kediri di bagian barat propinsi Propinsi Jawa Timur sekarang. Kemudian pada awal abad XIII M ke Singasari, sebuah kota yamg terletak di ujung barat Pegunungan Tengger. Pada tahun 61 Robert W. Hefner, op.cit., hlm. 49-50. 62 Hal ini ditandai dengan penguasaan penuh atas hampir sekluruh peisisr uatara Jawa serta seluruh ujung timur pulau Jawa menyusul ditaklukkannya Trunojaya dan Surapati pada bulan November 1973. Dari tahun 1743-1751, mereka membuka kebun sayuran di sana untuk memenuhi kebutuhan garnisun Pasuruan. Pada akhir tahun 1760-an para petani setempat diberi benih sayuran dan disuruh menanamnya. Antar tahun 1722 sampai 1790,seorang Jerman sebeagai penyuluh pertanian Lihat Robert W. Hefner, op.cit., hlm. 59. telah
1222, Kediri ditaklukkan oleh Singasari, sebuah negara yang didirikan oleh orang kebanyakan yang tidak memiliki darah biru. Tujuhpuluh tahun kemudian, tentara Kediri kembali untuk menebus kekealahan dengan merebut istana Singasari. Akan tetapi, Singasari kembali datang mengalahkan Singasari. Sesudai dengan tradisi Jawa, para pemimipin Singasari tidak mau membangun kembali ibukotanya yang pernah direbut musuh mereka. Karena itu sebuah istana baru kemudian dibangun 90 km kea rah barat lau (garis lurus), di tempat yang dikenal dengan Majapahit. Selama dua abad berikutnya, Singasari-Majapahit menjadi kerajaan yang paling kuat di Jawa; kini dikenang sebagai kerajaan yang paling jaya di pulau ini di masa sebelum Islam. Namun kerajaan ini merosot pada dasawarsa terakhir abad XV M, dan kekalahannya oleh kekuatan- kekuatan Islam pada tahun 1520-an merupakan tonggak penting sejarah Jawa pra-modern. Kejatuhan Majapahit menandai dimulainya proses Islamisasi di wilayah timur Jawa yang panjang dan tak merata. Sebagai komunitas non-Islam, penduduk pegunungan Tengger merupakan calon budak yang baik bagi orang Islam. Antara tahun 1617 dan 1650, pasukan Mataram melakukan sejumlah serbuan ke wilayah sekitar gunung Bromo dan gunung Kawi untuk menangkap budak. Para tawanan itu menjadi bagian dari penduduk yang terkenal dengan sebutan 'gajah mati' dari Jawa Timur yang dibaawa ke Jawa Tengah untuk dijadikan pelayan di keratin atau dipekerjakan di hutan.63 Menurut tradisi lokal, sebagian penduduk bergama Hindu melarikan diri ke Bali yang masih tetap Hindu sampai sekaranag. Sementar itu, sejumlah kecil orang mengasingkan diri ke pegunungan Tengger. Menurut legenda,64 dari sekelompok orang 63Robert W. Hefner, ibid., hlm. 57-58. 64Ada berbagai macam versi legenda terbentukinya suku tengger ini. Menurut mitos masyarakat Tengger, tentang suami istri sebagai cikal bakal atau yang pertama menghuni daerah itu, yaitu Roro Anteng, dan Joko Seger. Dalam legenda, Rara Anteng merupakan putri seorang raja Kerajaan Majapahit. Karena situasi kerajaan Majapahit yang kacau maka atas saran dan nasihat dari para pini sepuh kerajaan Rara Anteng disuruh mencari tempat yang lebih aman, tenteram dan damai. Kemudian ia dan para punggawa pergi ke daerah Tengger, tepatnya di daerah Pananjakan. Di sana ia diangkat sabagai anak oleh seorang resi yang bernama Resi Dadap Putih yang juga berasal dari Majapahit, keduanya hidup bahagia. Sementara itu di Kediri juga dalam keadaan kacau, sebagai akibat dari situasi politik di Majapahit. Jaka Seger putra seorang Brahmana mengasingkan diri ke Desa Keduwung sambil mencari pamannya yang tinggal di dekat Gunung Bromo, yang ternyata di Pananjakan pula. Singkat cerita bertemulah Jaka Seger dan Rara Anteng yang kemudian terjadi perkawinan diantara mereka. Meskipun usia perkawinan mereka sudah tetapi belum dikaruniai anak. Setelah mereka bersemedi sewindu (bertapa) selama enam tanda bahwa tahun datanglah sebuah permohonan mereka akan dikabulkan dengan syarat bahwa anak bungsunya nanti harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Setelah itu mereka hidup dalam keadaan damai, aman, tenteram, sejahtera dan kemudian dikaruniai putra sebanyak 25 orang. Bertahun-tahun kemudian Gunung Bromo berguncang dan mengeluarkan semburan api, yang merupakan tanda bahwa sudah saatnya Rara Anteng dan Jaka Seger menepati janjinya. Namun mereka masih keberatan untuk mengorbankan putra bungsunya yang bernama R Kusuma tersebut. Maka R. Kusuma disembunyikan di daerah Ngadas. Walapun demikian semburan api Gunung Bromo itu sampai juga di tempat persembunyiannya R. Kusuma,
yang akhirnya R. Kusuma tertarik ke kawah Gunung Bromo. Dari kawah tersebut terdengar suara yang ditujukan kepada saudara-saudaranya supaya hidup rukun. Ia rela sebagai wakil dari saudara-saudaranya dan masyarakat setempat untuk berkorban demi kesejahteraan dan kedamaian orang tua dan saudara-saudaranya. Ia juga berpesan bahwa setiap tanggal 14 Kasada minta upeti hasil bumi. Namun menurut penduduk Ngadas yang menjadi ibu dari Raden Kusumo bukan Rara Anteng tetapi Dewi Mutrim, adik dari Rara Anteng. Dahulu ada seorang yang bernama Tunggul Wulung yang berasal dari Malang. Dia mempunyai tiga orang anak yaitu Pandu, Rara Anteng dan Dewi Mutrim. Kemudian Dewi Mutrim dilamar oleh seorang laki-laki tua yang bernama Kyai Bimo. Sebetulnya terjadi penolakan atas lamaran tersebut, tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan atas saran Kyai Hadi Mulyo, Dewi Mutrim menerima lamaran tersebut dengan beberapa syarat. Syarat itu adalah Dewi Mutrim minta dibuatkan laut pasir dari batok (tempurung kelapa) dalam satu malam, akhirnya Kyai Bimo menyanggupi. Pada saat pekerjaan itu hampir selesai Dewi Mutrim menabuh lesung dan membunyikan suara ayam berkokok yang dibantu oleh murid seorang Kyai Hadi Mulyo. Kyai Bimo kecewa, dan dia menendang tempurung atau batok kelapa tersebut. Batok yang ditendang oleh Kyai bimo tersebut oleh masyarakat setempat diyakini sebagai Gunung Batok, yaitu gunung yang letaknya tidak jauh dari Gunung Bromo. Setelah terbebas dari dari Kyai Bimo, Dewi Mutrim mengabdikan diri kepada Kyai Hadi Mulyo yang menolongnya. Kepada Kyai Hadi Mulyo dia mengajukan permintaan diberi anak tetapi tanpa memiliki suami. Setelah bertapa di lautan pasir permintaan itu dikabulkan dengan syarat Dewi Mutrim harus berjanji untuk mempersembahkan anak yang terakhirnya, yaitu Raden Kusumo ke kawah Gunung Bromo. Itulah awal dari upacara persembahan yang setiap tanggal 14 Kasada selalu diperingati oleh Masyarakat Tengger. Lihat Yayuk Yuliati, Disertasi tentang Perubahan Ekologis Dan Strategi Adaptasi Masyarakat Di Wilayah Pegunungan Tengger (Suatu Kajian Gender Dan Lingkungan), Malang , Tahun 2008, hlm. 137. inilah yang merupakan cikal bakal orang Tengger sekarang atau dengan kata lain orang Jawa Tengger, yakni penduduk bukan Islam di lereng atas.65 Suku Tengger memiliki wilayah adat yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Sabrang Kulon (Brang Kulon diwakili oleh Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan )dan Sabrang Wetan (Brang Wetan diwakili oleh Desa Ngadisari,Wanantara,Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ). Perwakilan oleh Desa T osari dan tiga Desa tersebut mengacu pada Prosesi Pembukaan Upacara Karo yang sekaligus membuka Jhodang Wasiat/Jimat Klontong. yang dimasukkan ke dalam "desa Tengger" adalah desa-desa dalam wilayah 4 kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan masih memegang teguh adat- istiadat Tengger. Desa-desa yang dimaksud adalah Ngadas, Jetak, Wonotoro, Ngadirejo, dan Ngadisari (Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo), Ledokombo, Pandansari, dan Wonokerso (Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo), Tosari, Wonokitri, Sedaeng, Ngadiwono, Podokoyo (Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan), Keduwung (Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan), Ngadas (Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang), dan Argosari serta Ranu Pani Lumajang).66 (Kecamatan Senduro, Kabupaten 65Robert W. Hefner, op.cit., hlm. 14. 66Ayu Sutarto, "Sekilas tentang Masyarakat Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. Tengger", ,
Wilayah Tengger dapat dikatakan sebagai wilayah yang masyarakatnya masih tradisional. Sifat-sifat tradisional itu biasanya mengandung unsur-unsur: adanya alam pikiran yang magis-animitis; adanya ikatan individu yang masih kuat; dan adanya rupa-rupa larangan dan rupa-rupa kewajiban yang membawa konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari.67 Masyarakat Suku Tengger tidak mengenal dualisme kepemimpinan, walaupun ada yang namanya Dukun adat. Tetapi secara formal pemerintahan dan adat. Suku Tengger dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Petinggi yang sekaligus adalah Kepala Adat. Sedangkan Dukun diposisikan sebagai pemimpin ritual/upacara adat. Proses pemilihan seorang Petinggi ,dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat, melalui proses pemilihan petinggi. Sedang untuk pemilihan Dukun ,dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan (menyangkut diri pribadi calon Dukun) yang pada akhirnya akan diuji melalui ujian Mulunen (ujian pengucapan mantra yang tidak boleh terputus ataupun lupa ) yang waktunya pada waktu Upacara Kasada bertempat di Poten Gunung Bromo. Alam pikiran yang magis-animitis itu tercermin dari adanya kepercayaan dan keyakinan masyarakat Tengger terhadap cerita- cerita yang terkait dengan nenek moyang mereka. Cerita-cerita (baca: Dongeng) tersebut antara lain 67"Kepemimpinan Masyarkat Tengger", mochamahhariadiunairbab6.pdf, Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. 1. Dongeng Terjadinya Pegunungan di Kawasan Tengger Kecantikan dan keluhuran budi Roro Anteng terkenal luas, dianggap sebagai titisan Dewi, sehingga banyak berdatangan orang yang ingin melamarnya. Salah seorang pelamar berwatak raksasa (buta) bernama Kyai Bima, Dia adalah seorang penjahat ulung dan sakti. Roro Anteng tidak dapat menolak begitu saja lamaran itu, maka ia menerimanya dengan syarat, Kyai Bima harus membuatkan lautan di atas gunung dan selesai dalam waktu satu malam. Kyai Bima menyanggupi persyaratan tersebut dan bekerja keras menggali tanah untuk membuat lautan dengan menggunakan tempurung (bathok) yang bekasnya sekarang menjadi Gunung Batok, dan lautan pasir (segara wedhi) terhampar luas di sekitar puncak Gunung Bromo. Untuk mengairi lautan dibuatkan sumur raksasa yang saat ini bekasnya menjadi kawah Gunung Bromo. Dengan rasa cemas Roro Anteng melihat kesaktian Kyai Bima yang hampir dapat menyelesaikan pernyataannya. Roro Anteng mulai gelisah lalu ia berusaha menggagalkan pekerjaan Kyai Bima dengan menumbuk jagung seolah-olah fajar sudah akan menyingsing, meskipun sebenarnya hari masih malam. Mendengar suara orang menumbuk jagung, ayam-ayam bersahutan seakan-akan fajar sudah menyingsing.Mendengar kicauan burung-burung itu Kyai Bima terkejut. Disangkanya fajar telah menyingsing, padahal pekerjaannya belum selesai. Dengan sangat menyesal Kyai Bima meninggalkan
bukit Penanjakan karena merasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sebagai syarat pinangannya. Tanda bekas hasil karya Kyai Bima seperti diceritakan dalam legenda itu adalah : (1) segara wedhi, berupa hamparan pasir di bawah Gunung Bromo; (2) Gunung Batok, sebuah bukit yang terletak di sebelah selatan Gunung Bromo, yang berbentuk seperti tempurung yang ditengkurapkan; (3) gundukan tanah yang tersebar di daerah Tengger; yaitu: Gunung Pundak-lembu, Gunung Ringgit, Gunung Lingga, Gunung Gendera, dan lain- lain. 2. Aji Saka Pada zaman dahulu (abad pertama Masehi?), ada seorang pengembara sakti bernama Saka ke bumi Nusantara.Ia adalah seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan pelajaran tentang kesusastraan di sebuah padepokan, yang dipimpin oleh seorang Resi. Ia mengembara bersama dua orang muridnya, yaitu Dora dan Sembada. Perjalanan mereka sangat panjang dan melalui hutan belantara. Dalam perjalanan mereka sudah singgah di tempat- tempat suci dan keramat. Atas pengalamannya itu, mereka menjadi sakti. Akhirnya sampailah mereka di sebuah pulau bernama Majesti. Lingkungan alam pulau itu sangat indah dan membuat mereka terpesona. Karena perjalanan masih panjang dan bawaan mereka cukup berharga dan jumlahnya banyak, maka Saka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus menjaga barang-barang tersebut. Yang mendapat tugas untuk menjaga adalah Dora. Sebelum berangkat, Saka meninggalkan sebuah keris yang diberi nama Sarutama, dengan sebuah pesan agar jangan diberikan kepada siapa pun kecuali kepada Saka. Saka bersama Sembada meneruskan perjalanan. Akhirnya sampailah mereka di Pulau Jawa. Di pulau ini mereka bertemu suami istri yang sudab tua dan tidak mempunyai anak. Saka dan Sembada tinggal bersama mereka dan diangkat menjadi anak. Di Medang, tempat mereka tinggal, ada seorang raja raksasa bernama Dewata Cengkar, yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu makan daging manusia setiap hari. Pada suatu hari tibalah giliran bagi orang tua angkat Saka untuk mengirimkan seorang korban. Oleh karena keluarga itu tidak mempunyai anak, maka sang Ibu yang menjadi korban. Saka mendengar berita buruk itu dan ia bersedia menjadi penggantinya. Berangkatlah ia ke Medang untuk menjadi korban, disertai doa oleh kedua orangtua angkatnya agar dapat mengalahkan Dewata Cengkar. Sesampai di Medang Saka diterima oleh patih dan diantar kepada Dewata Cengkar. Melihat pemuda tampan dan cukup sehat itu, Dewata Cengkar sangat senang dan segera ingin memakannya. Sebelum dijadikan korban Saka minta agar kedua orang tua angkatnya diberi tanah seluas ikat kepalanya dan pemberian itu disaksikan oleh rakyatnya. Permintaan itu dikabulkan. Maka digelarlah ikat kepala itu di atas tanah,
disaksikan banyak orang. Ikat kepala Saka digelar dengan dibuka lipatannya. Ternyata lipatan itu tidak habis-habisnya, sehingga akhirnya sampai di tepi laut selatan. Dewata Cengkar terus tergiring oleh penggelaran ikat kepala itu. Akhirnya sampailah ia pada sebuah tebing, dan terjatuhlah ia ke laut. Sepeninggal Dewata Cengkar, negara Medang diperintah oleh Saka dengan gelar Aji Saka. Rakyat merasa hidup tenteram, aman dan sejahtera. Pada suatu hari Saka ingat pada muridnya yang menjaga keris dan barang-barang berharga miliknya di Pulau Majesti. Ia mengutus Sembada untuk mengambil keris dan barang-barangnya itu dan Dora. Sesampai di Pulau Majesti, Sembada bertemu dengan Dora. Mereka sangat senang dan berbahagia, saling berpelukan untuk menyatakan rindunya. Kemudian Sembada mengatakan bahwa kedatangannya atas utusan Saka, yang sekarang menjadi raja di Medang, untuk mengambil keris yang dititipkan kepada Dora. Namun Dora menolak memberikannya, sebagaimana pesan Saka bahwa tidak boleh diambil oleh siapa pun kecuali oleh Saka sendiri. Keduanya bertengkar dan tidak ada yang mengalah untuk menyatakan kebenaran pesan yang diterima.Terjadilah perkelahian antara keduanya untuk memperebutkan pusaka Sarutama. Kedua saling memukul saling menusuk tanpa mempedulikan rasa sakit. Kedua sama kuat dan sama Jayanya, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Akhirnya keduanya mati bersama. Anehnya setelah mati Dora roboh ke barat, dan Sembada roboh ke timur. Setelah lama ditunggu dan kedua muridnya tidak datang, maka Aji Saka sendiri menuju ke tempat Dora di Pulau Majesti. Setiba di Majesti diketahuinya bahwa kedua orang utusannya telah meninggal dengan bekas tusukan pusaka Sarutama. Melihat kenyataan tersebut Prabu Aji Saka tergerak hatinya untuk memperingati pengabdian kedua muridnya dengan menciptakan Aksara Jawa, yang berbunyi: HA-NA CA-RA-KA ada utusan DA- TA SA-WA-LA: saling bertengkar PA-DHA JA-YA-NYA : sama- sama berjaya (kuat dan sakti) MA-GA BA-THA-NGA : mereka menjadi bangkai. 3. Klambi Antrakusuma Ada dua orang, bernama mbah Tunggak dan mbah Tampa, bertapa di gua Purwana, sebelah timur pedukuhan Baledono. Pada waktu tengah malam mereka melihat sebentuk benda terbang di angkasa. Benda itu diikutinya dan akhirnya turun di Tunggul Wulung, kurang lebih sejauh 1 km dari Tosari ke arah Ngadiwono. Benda itu berhasil dipegang, tetapi kemudian lepas dan terbang kembali. Pertapa itu terus mengikutinya sampai akhirnya benda itu turun di Cemara Gading, jurusan Kaliteja, dan dipegang kembali. Ternyata benda itu berupa klambi antakusuma.Pada saat itu terdengar suara yang mengatakan : "aku gelem digawe, ning rumaten sing apik" (saya boleh dipakai, tetapi peliharalah baik-baik). Namun sekarang benda itu sudah tidak ada lagi. Konon katanya telah dijual orang-orang dukun Tosari, yang bernama Pak Kamar, kepada orang Belanda. Dan sewaktu meninggal dunia, badan
Pak Kamar hancur membusuk dalam waktu singkat. Selain disebut sebagai antrakusuma, benda ini kadang-kadang disebut juga sebagai antakusuma. Istilah antakusuma dipergunakan di wilayah Kabupaten Probolinggo, seperti Ngadas, Ngadisari, dan Sukapura. Sedangkan istilah antrakusuma dipakai di wilayah Kabupaten Pasuruan, seperti di Tosari, Wanakitri, Sedaeng dan Ngadiwono. Untuk menghormati leluhurnya, masyarakat Tengger melakukan upacara-upacara adat. Orang Tengger kaya akan upacara adat. Upacara adat yang samapi saat ini masih diselenggarakan antara lain adalah: 1. Upacara Kasada Perayaan Kasada atau hari raya Kasada atau Kasodoan yang sekarang disebut Yadnya Kasada, adalah hari raya kurban orang Tengger yang diselenggarakan pada tanggal 14, 15, atau 16, bulan Kasada, yakni pada saat bulan purnama sedang menampakkan wajahnya di lazuardi biru. Hari raya kurban ini merupakan pelaksanaan pesan leluhur orang Tengger yang bernama Raden Kusuma alias Kyai Kusuma alias Dewa Kusuma, putra bungsu Rara Anteng dan Jaka Seger, yang telah merelakan dirinya menjadi kurban demi kesejahteraan ayah, ibu, serta para saudaranya. Kasodoan merupakan sarana komunikasi antara orang Tengger dengan Hyang Widi Wasa dan roh-roh halus yang menjaga Tengger. Komunikasi itu dilakukan melalui dukun Tengger, pewaris aktif tradisi Tengger. Kepergian dukun 2. Tengger ke Bromo bukan hanya untuk berdoa, melainkan juga untuk minta berkah kepada yang menjaga Gunung Bromo. Permintaan itu ditujukan kepada Sang Dewa Kusuma yang dikurbankan (dilabuh) di Kawah Bromo. Selain meminta sesuatu, dukun Tengger juga memberi sesuatu, yaitu melaksanakan amanat Raden Kusuma yang diucapkan pada masa lalu yang berbunyi sebagai berikut: "Dulurku sing isih urip ana ngalam donya, ngalam padang, mbesuk aku saben wulan Kasada kirimana barang samubarang sing ana rupa tuwuh, rupa sandhang pangan, saanane sandhang pangan sing rika pangan ana ngalam donya, weruh rasane, apa sing rika suwun mesti keturutan kekarepane rika, ya keturutan panjaluke rika ya mesti kinabulna." ("Saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia, di alam terang, kelak setiap bulan Kasada, kirimkan kepadaku hasil pertanianmu, dan makanan yang kalian makan di dunia, agar aku dapat merasakannya. Keinginanmu dan permintaanmu pasti kukabulkan"). Upacara Karo Perayaan Karo atau hari raya Karo orang Tengger yang jatuh pada bulan ke-2 kalender Tengger (bulan Karo) sangat mirip dengan perayaan Lebaran atau hari raya Fitri yang dirayakan umat Islam. Pada hari berbahagia tersebut orang Tengger saling berkunjung, baik ke rumah sanak saudara maupun tetangga, untuk memberikan ucapan selamat Karo dan bermaaf-maafan. Perayaan ini berlangsung selama satu sampai dua minggu. Selama waktu itu berpuluh- puluh ternak, kebanyakan ayam, kambing, sapi, dan babi
3. disembelih untuk dinikmati dagingnya. Bagi keluarga yang kurang mampu, pengadaan ternak yang akan disembelih dilakukan secara patungan. Bagi orang Tengger, hari raya Karo adalah hari yang ditunggu-tunggu. Perayaan yang berlangsung hampir dua minggu tersebut merupakan saat yang penuh suka cita dan pesta pora, seolah-olah orang Tengger ingin menebus seluruh kecapekan dan kejenuhan kerja seharian penuh di ladang yang telah mereka jalani selama satu tahun. Seluruh lapisan masyarakatTengger, tua- muda, besar-kecil, Hindu, Kristen, Budha maupun Islam menyatu dalam suka cita perayaan Karo. Hari Raya Karo akan makin meriah apabila hasil panen orang Tengger bagus. Sebagian pewaris aktif tradisi Tengger dengan tegas mengatakan bahwa perayaan dan selamatan Karo merupakan hasil kesepakatan Kanjeng Nabi dan Ajisaka untuk mengenang gugurnya dua abdi yang bernama Setya atau Alif dan Satuhu atau Hana, pengikut setia kedua tokoh tersebut. Menurut mereka, makna Karo adalah nylameti wong loro "mengadakan selamatan untuk dua orang", si Hana dan si Alif atau si Setya dan si Satuhu. Sebagian lagi mengatakan bahwa kisah kesepakatan Kanjeng Nabi dan Ajisaka tersebut hanya kisah yang dibuat-buat. Upacara Unan-Unan Upacara ini diselenggarakan sekali dalam sewindu. Sewindu menurut kalender Tengger bukan 8 tahun melainkan 5 tahun. Upacara ini dimaksudkan untuk membersihkan desa 4. 5. 6. dari gangguan makhluk halus dan menyucikan para arwah yang belum sempurna agar dapat kembali ke alam asal yang sempurna, yaitu Nirwana. Kata unan-unan berasal dari kata tuna 'rugi', maksudnya upacara ini dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang diperbuat selama satu windu. Dalam upacara ini orang Tengger menyembelih kerbau sebagai kurban. Upacara Entas-Entas Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal dunia pada hari ke-1000 agar supaya dapat masuk surga. Biaya upacara ini sangat mahal karena penyelenggara harus mengadakan selamatan besar-besaran dengan menyembelih kerbau. Sebagian daging kerbau tersebut dimakan dan sebagian dikurbankan. Upacara Pujan Mubeng Upacara ini diselenggarakan pada bulan kesembilan atau Panglong Kesanga, yakni pada hari kesembilan sesudah bulan purnama. Warga Tengger, tua-muda, besar-kecil, berkeliling desa bersama dukun mereka sambil memukul ketipung. Mereka berjalan dari batas desa bagian timur mengelilingi empat penjuru desa. Upacara ini dimaksudkan untuk membersihkan desa dari gangguan dan bencana. Perjalanan keliling tersebut diakhiri dengan makan bersama di rumah dukun. Makanan yang dihidangkan berasal dari sumbangan warga desa. Upacara Kelahiran
Upacara ini merupakan rangkaian dari enam macam upacara yang berkait. Pertama, ketika bayi yang berada dalam kandungan telah berumur tujuh bulan, yang bersangkutan mengadakan selamtan nyayut atau upacara sesayut. Maksud upacara adalah agar bayi lahir dengan selamat dan lancar. Setelah bayi lahir dengan selamat yang bersangkutan mengadakan upacara sekul brokohan. Ari-ari bayi yang mereka sebut batur 'teman' disimpan dalam tempurung, kemudian ditaruh di sanggar. Pada hari ketujuh atau kedelapan setelah kelahiran, yang bersangkutan mengadakan upacara cuplak puser, yakni pada saat pusar telah kering dan akan lepas. Upacara ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran yang masih tersisa di tubuh bayi agar bayi selamat. Pada waktu diberi nama, keluarga bayi mengadakan selamatan jenang abang dan jenang putih (bubur merah dan bubur putih yang terbuat dari beras). Maksud dari upacara ini juga untuk memohon keselamtan. Upacara kekerik diadakan setelah bayi berumur 40 hari. Dalam upacara ini lidah bayi "dikerik" dengan daun rumput ilalang. Maksud dari upacara ini adalah agar kelak sang anak pandai berbicara. Rangakaian upacara kelahiran yang keenam adalah upacara among-among, yang dilaksanakan setelah bayi berusia 44 hari. Maksud dari upacara ini adalah agar bayi terbebas dari gangguan roh jahat. Bayi tersebut harus "dilindungi", yaitu diberi mantra pada waktu ia sudah mampu membalik dirinya (tengkurap). 7. 8. Upacara Tugel Kuncung atau Tugel Gombak. Upacara ini diselenggarakan oleh orang Tengger ketika anak mereka berusia 4 tahun. Rambut bagian depan anak yang bersangkutan dipotong agar ia senantiasa mendapat keselamatan dari Hyang Widhi Wasa. Upacara Perkawinan orang Tengger Upacara ini dilaksanakan berdasarkan perhitungan waktu yang ditentukan oleh dukun yang harus sesuai dengan saptawara atau pancawara kedua calon pengantin. Selain menggunakan perhitungan saptawara dan pancawara, dukun juga menggunakan perhitungan nasih berdasarkan sandang (pakaian), pangan (makanan), lara (sakit), dan pati (kematian). Hari perkawinan harus menghindari lara dan pati. Jika terpaksa jatuh pada lara dan pati, harus daidakan upacara ngepras, yaitu membuat sajian yang telah diberi mantra oleh dukun dan kemudian dikurbankan. Agar tetap selamat, mereka yang hari perkawinannya jatuh pada lara dan pati harus melaksanakan upacara ngepras setiap tahun. Puncak dari upacara perkawinan adalah upacara walagara, yakni akad nikah yang dilaksanakan oleh dukun. Dalam upacara walagara dukun membawa secawan air yang dituang ke dalam prasen, diaduk dengan pengaduk yang terbuat dari janur atau daun pisang dan kemudian diberi mantra. Selanjutnya mempelai wanita mencelupkan telunjuk jarinya ke dalam air tersebut dan mengusapkannya pada tungku, pintu,
serta tangan para tamu, dengan maksud agar pada tamu memberi doa restu. 9. Upacara Kematian Upacara ini diselenggarakan secara gotong royong. Para tetangga memberi bantuan perlengkapan dan keperluan untuk upacara penguburan. Bantuan spontanitas tersebut berupa tenaga, uang, beras, kain kafan, gula, dan lain-lain yang disebut nglawuh. Setelah dimandikan mayat diletakkan di atas balai-balai kemudian dukun memercikkan air suci dari prasen kepada jenazah sambil mengucapkan doa kematian. Sebelum kuburan digali, dukun lebih dulu menyiramkan air dalam bumbung yang telah diberi mantra. Tanah yang tersiram air itulah yang digali untuk liang kubur. Mayat orang Tengger dibaringkan dengan kepala membujur ke selatan ke arah Gunung Bromo. Petang harinya keluarga yang ditinggalkan mengadakan selamatan. Orang yang telah meninggal tersebut diganti dengan boneka yang disebut bespa, terbuat dari bunga dan dedaunan. Bespa diletakkan di atas balai-balai bersama berbagai macam sajian. 10. Upacara Barikan Diadakan setelah terjadi gempa bumi, bencana alam, gerhana, atau peristiwa lain yang mempengaruhi kehidupan orang Tengger. Jika kejadian-kejadian alam tersebut memberi pertanda buruk maka lima atau tujuh hari setelah peristiwa tersebut orang Tengger mengadakan upacara barikan agar diberi keselamatan dan dapat menolak bahaya (tolak sengkala) yang bakal datang. Sebaliknya apabila kejadian- kejadian alam tersebut menurut ramalan berakibat baik, upacara barikan juga diadakan sebagai tanda terima kasih kepada Hyang Maha Agung. Dalam upacara barikan seluruh warga berkumpul dipimpin oleh kepala desa dan dukun mereka. Biaya upacara barikan ditanggung oleh seluruh warga desa. 11. Upacara Liliwet Merupakan upacara untuk kesejahtaraan keluarga. Upacara ini diadakan di setiap rumah penduduk. Dalam upacara ini dukun memberi mantra seluruh bagian rumah termasuk pekarangan agar terhindar dari malapetaka. Tempat tempat yang diberi mantra adalah dapur, pintu, tamping, sigiran dan empat penjuru pekarangan. Sebelum upacara liliwet diadakan biasanya orang Tengger tidak memulai menggarap ladangnya. Kehidupan pada masyarakat Tengger penuh dengan kedamaian dan kondisi masyarakatnya sangat aman. Segala masalah dapat diselesaikan dengan mudah atas peranan orang yang berpengaruh pada masyarakat tersebut dengan sistem musyawarah. Pelanggaran yang dilakukan cukup diselesaikan oleh lurah dan biasanya mereka patuh. Apabila cara ini tidak juga menolong, maka si pelaku pelanggaran itu cukup disatru (tidak diajak bicara) oleh seluruh penduduk. Mereka juga sangat patuh dengan segala
peraturan pemerintah yang ada, seperti kewajiban membayak pajak, kerja bakti dan sebagainya. Masyarkat Tengger juga syarat dengan kata-kata mutiara (sesanti) sebagai acuan pembentukan sikap, dan biasanya sangat berpengaruh manusia. Antara lain adalah seperti tersebut di bawah ini:68 terhadap ciri kepribadian a. Dalam adat ada japa mantra dalam agama ada puja mantra; b. Tat twam asi artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku; c. Kalau masih mentah sama adil, kaiau sudah masaic tidak ada harga; d. Titi luri artinya meneruskan adat istiadat nenek moyang; e. Mikul dhuwur mendhem jero artinya menghormati orang tua; f. Yen wis ana pasar ilang kumandharige, yen wis ana kedhung ilang banyune, yen wis donya iki diarani sagodhong kelor iku wis katene ana rejane jaman, artinya apabila pasar sudah kehilangan gemanya, apabila kedhung kehilangan airnya, apabila dunia tinggal selebar daun kelor, itu pertanda kesejahteraan sudah mendatang; 68 Simanhadi Widyaprakosa, "Mengenal Masyarakat Tengger (3): 471)", Sambungan WHD Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. No. B. g. Genten kuwat artinya saling membantu. Perlindungan Hukum Masyarkat Hukum Adat Tengger Daya tarik Tengger bukan hanya terletak pada pemandangan alamnya yang mempesona saja, melainkan juga kekhasan status keagamaan dan adat-istiadatnya. daya tarik Tengger bukan hanya terletak pada pemandangan alamnya yang mempesona saja, melainkan juga kekhasan status keagamaan dan adat-istiadatnya. Kehidupan masyarakat Tengger sangat dekat dengan keagamaan dan adat- istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Isi ajaran yang dianut sangat dekat dengan agama Hindu bercampur Budha dan adat istiadat setempat. Prasasti batu yang pertama kali ditemukan, berangka tahun 851 Saka (929 M), menyebutkan bahwa sebuah desa bernama Walandhit, yang terletak di kawasan pegunungan Tengger, adalah sebuah tempat suci yang dihuni oleh hulun hyang, yakni orang yang menghabiskan hidupnya sebagai abdi dewata. Prasasti kedua yang ditemukan, masih dalam abad yang sama, menyatakan bahwa di kawasan ini penduduknya melakukan peribadatan yang berkiblat kepada Gunung Bromo, dan menyembah dewa yang bernama Sang Hyang Swayambuwa, atau yang dalam agama Hindu dikenal sebagai Dewa Brahma. Pada tahun 1880 seorang perempuan Tengger menemukan sebuah prasasti yang terbuat dari kuningan di daerah penanjakan yang termasuk Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. Prasasti ini
berangka tahun 1327 Saka atau 1407 M (1405 M?). Prasasti ini menyebutkan bahwa sebuah desa bernama Walandhit dihuni oleh hulun hyang atau abdi dewata, dan tanah di sekitar Walandhit disebut hila-hila atau suci. Warga desa Walandhit dibebaskan dari kewajiban membayar titileman, yakni pajak upacara kenegaraan karena mereka berkewajiban melakukan pemujaan terhadap Gunung Bromo, sebuah gunung yang dikeramatkan. Prasasti tersebut dihadiahkan oleh Bathara Hyang Wekas in Sukha (Hayam Wuruk) pada bulan Asada. Nama Walandhit disebut juga oleh Prapanca, seorang pujangga kenamaan dari kerajaan Majapahit dalam Kakawin Nagarakertagama. Walandhit adalah nama sebuah tempat suci yang sangat dihormati oleh kerajaan Majapahit. Di tempat ini bermukim kelompok masyarakat yang beragama Buddha dan Saiwa. Kemungkinan besar Walandhit pada waktu itu merupakan salah satu mandala yang dipimpin oleh seorang dewa guru. Dewa guru adalah seorang siddhapandita (pendeta yang sempurna ilmunya) yang memimpin sebuah mandala. Sebenarnya mandala adalah tempat tinggal pendeta di hutan atau di tempat yang sangat jauh dari keramaian, yang biasanya disebut wanasrama. Tempat seperti ini mungkin juga dihuni oleh para resi atau kaum pertapa yang hidup mengasingkan diri. Prasasti Walandhit menunjukkan bahwa kawasan Bromo- Tengger-Semeru sudah berpenghuni sejak Kerajaan Majapahit masih berjaya. Oleh karena itu, adanya keyakinan bahwa nenek moyang orang Tengger adalah pengungsi dari Majapahit perlu dikaji ulang. Ada dua kemungkinan yang perlu dipertimbangkan, pertama meskipun orang Walandhit bukan keturunan Majapahit, kegiatan beragama mereka tidak berbeda jauh atau mungkin sama dengan warga kerajaan Majapahit pada umumnya, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bercorak Hindu-Budha. Kemungkinan kedua, orang Walandhit dengan suka cita menerima para pengungsi dari Majapahit yang terdesak oleh ekspansi Kerajaan Islam Demak, terutama setelah Karsyan Prawira dan daerah sekitarnya berhasil diislamkan oleh tentara Demak pada abad ke-16 M. Para pengungsi dari Majapahit tersebut kemudian menyatu dan menurunkan orang Tengger yang kita kenal sampai sekarang. Pada waktu itu daerah pedalaman termasuk dataran tinggi Tengger, belum sempat direbut oleh tentara Demak. Hubungan antara orang Walandhit dengan agama Hindu bukan hanya terlihat dari prasasti kuno yang telah ditemukan, tetapi juga dari naskah-naskah kuno yang ditulis pada zaman Majaphit. Dalam naskah Tantri Kamandaka, misalnya, segara wedhi atau laut pasir digambarkan sebagai jalan lintasan arwah manusia yang harus disucikan dulu sebelum naik ke kahyangan. Proses penyucian arwah tersebut juga digambarkan dalam mantera upacara entas- entas, sebuah upacara adat Tengger. Dalam upacara adat ini api penyucian dari Dewa Siwa dan Dewi Uma digunakan untuk menyucikan arwah manusia agar sang arwah dapat naik ke kahyangan. Sebelum diberangkatkan, sang arwah ditempatkan di dalam sebuah kuali maron yang merupakan simbolisasi dari kawah Gunung Bromo.
Perhatian dan ketertarikan kepada kekhasan peribadatan orang Walandhit, yang kemudian disebut orang Tengger, bukan hanya terjadi pada zaman Majapahit saja, melainkan juga pada zaman penjajahan, dan bahkan sampai pada zaman internet sekarang ini. Tentang sejak kapan komunitas yang tinggal di kawasan Bromo-Tegger-Semeru tersebut disebut orang Tengger, belum ada keterangan yang jelas. Orang Tengger sendiri sekarang begitu yakin bahwa nama Tengger berasal dari paduan dua suku kata teakhir dari nama nenek moyang mereka, yaitu Rara Anteng (TENG) dan Jaka Seger (GER). Rara Anteng dipercaya sebagai putri Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit dan Jaka Seger, putra seorang brahmana yang bertapa di dataran tinggi Tengger. Di samping itu, orang Tengger juga menegaskan bahwa kata Tengger mengacu kepada pengertian Tengering Budi Luhur (Tanda Keluhuran Budi Pekerti). Kehidupan adat masyarakat Tengger tidak lepas dari agama yang mereka anut. Sebelum tahun 1973, masih belum jelas agama yang dianut masyarakat Tengger69, kecuali mereka secara patuh melaksanakan berbagai upacara adat, antara lain: "Upacara 69 Awal tahun 1965 adalah masa kebingungan orang Tengger "mencari" agama. Atheis adalah anggapan orang luar pada masa tersebut kepada orang Tengger. Hal ini disebabkan, agama "Buddha Tengger" tidak pernah diakui pemerintah. Sehingga memeluk agama adalah pilihan yang tidak bisa ditawar lagi agar sebutan ateis tidak lagi disandangkan orang Tengger. Lihat Wiwit Mujiastuti, Jk, "Teguh Tegar Hindu Tengger (Synopsis Buku Saya Orang Tengger, Saya Punya Agama, Penulis Ayu Sutarto), Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. Kasada, Karo, Entas-entas, Unan-unan, dan beberapa upacara lainnya yang bersifat tradisional. Mereka masih belum melaksanakan ibadah agama sebagaimana ditentukan oleh agama- agama besar. Padahal berdasar bukti-bukti prasasti yang ada di dataran tinggi Tengger, menguatkan pernyataan bahwa secara historis dan antropologis sejak dahulu sudah beragama, yakni agama Hindu. Sayang pengakuan pemerintah terhadap Hindu minoritas ini pada waktu itu tidak ada. Menurut kepercayaan dari Parisada Jawa Timur, masyarakat Tengger digolongkan pemeluk agama Budha Mahayana dengan surat keputusan No. 00/PHB Jatim/Kept/III/73, tanggal 6 Maret 1973. Namun demikian, ditilik dari cara ibadah dan upacara keagamaannya, agama tersebut kurang menunjukkan tanda sifat ke-Budha-annya, kecuali pada setiap mantra yang dimulai dengan kata Hong, yang biasanya dipakai oleh masyarakat Tengger sebagai berikut: ingkang Abdi dalem sangep sumpah pandamelan lan andadosaken apisir, nindakaken kapasrahaken, penimbangan leres, pendamelan- ingkang pendamelan ingkang katekakaken miturut dateng agami BUDA sarana lisan, inggih punika damel jawab ingkang leres, tampia bra utami boten, kenging dhateng sepinten kemawon. kalayan Untuk tetap mempersatukan masyarakat Tengger, pada tahun 1973 oleh para sesepuhnya diadakan musyawarah di balai desa Ngadisari (Probolinggo). Pada kesempatan itu mereka menetapkan diri memeluk agama Hindu dan secara khusus
melestarikan ucapan Hong, seperti terdapat pada setiap permulaan mantra tradisionalnya, sebagai permulaan salam. Salam khusus yang disetujui berbunyi Hong ulun basuki langgeng yang berarti: "Semoga Tuhan tetap memberikan keselamatan atau kemakmuran yang kekal abadi kepada kita". Dengan demikian, secara resmi sejak tahun 1973 masuklah agama Hindu Dharma di wilayah Tengger, dan salam agama Hindu Om swasti astu. Dewasa ini telah diajarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti tersebut berikut ini, yaitu : Panca Sradha. 1) Percaya kepada Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan pencipta alam. 2) Percaya adanya Atma (n) yaitu roh leluhur atau rohnya sendiri. 3) Percaya adanya karmapala, yaitu hukum sebab-akibat. Kepercayaan pada karma pala ini merupakan inti ajaran agama Hindu maupun agama Budha, bahwa semua perbuatan manusia itu pasti terikat pada hukum sebab-akibat. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya, yang akan dialami oleh manusia baik sekarang maupun pada hidup yang akan datang. 4) Percaya pada punarbawa (reinkarnasi). Kepercayaan ini adalah dan agama Hindu dan Budha, bahwa manusia itu terikat pada hukum hidup berkali-kali sesuai dengandharma hidup sebelumnya. 5) Percaya pada moksa (sirna), yaitu bahwa apabila manusia telah mencapai moksa tidak akan terikat kembali pada punarbawa. Mereka akan berada pada tempat kedamaian abadi. Maraknya revitalisasi Hindu tidak sedikitpun mengubah tradisi, adat kebiasaan orang Tengger atau bahkan mendorong orang Tengger untuk mengubah tradisi mereka. Agama Hindu dan tradisi Tengger tetap berjalan berdampingan, bangkit bersama-sama dan saling mengisi.70 Salah satu bukti pendukung yang penting bahwa dahulu hingga saat ini orang Tengger beragama Hindu dapat dilacak dari japa mantra yang masih dipegang teguh hingga sekarang dan digunakan dalam setiap pelaksanaan upacara. Mantra Tengger adalah doa-doa suci yang digunakan oleh para dukun Tengger dalam pelaksanaan setiap upacara dan mantra ini diyakini mempunyai kekuatan melindungi masyarakat Tengger dari intervensi atau gangguan dari luar. Selain mantra, keteguhan hati orang Tengger dalam mempertahankan agama juga tampak pada setiap pelaksanaan upacara adat dan agama yang masih hidup di tengah maraknya perebutan komunitas Hindu Tengger atas dua agama besar. Dari sekian banyak desa-desa di Tengger, hanya Desa Ngadas (kidul), Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang memiliki keragaman keagamaan.71 Warga desa ini setidaknya 70 Wiwit Mujiastuti, Jk, "Teguh Tegar Hindu Tengger (Sinopsis Buku Saya Orang Tengger, Saya Punya Agama, Penulis Ayu Sutarto), loc.cit. 71 Berdasarkan arsip desa, penduduk Desa Ngadas mencapai 1.724 jiwa. Sebesar 30% diantaranya menganut ajaran Islam, 10% penganut Agama Hindu, 60% penganut Agama Budha. Namun dari jumlah 60%
memeluk Agama Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Budo Jawa (Tengger) sebagai pegangan hidupnya.72 Walau menganut banyak agama, namun segenap elemen masyarakat desa memiliki komitmen untuk menjaga adat Tengger. Mereka berkeyakinan dengan taat dan tunduk pada adat Tengger sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran agama formalnya masing-masing. Mereka semua berkomitmen untuk tunduk pada adat Tengger.73 Masyarakat Tengger sampai sekarang mampu menjaga adat mereka yang diturunkan dari nenek moyang mereka dari zaman Majapahit. Tokoh kunci langgengnya suku Tengger adalah Dukun Tengger. Mereka menyebut dukun sebagai dukun pandita. Dukun dalam masyarakat Tengger tidak sama dengan dukun dalam masyarakat Jawa yang lebih lekat dengan hal-hal supranatural. Dukun di Tengger lebih dekat dengan masalah agama dan yang menganut Agama Budha itu, sebagian besar dari mereka adalah penganut Budo Jawa yang berbeda secara prinsipil dengan Agama Budha. Lihat "Beragam Agama, Satu Adat", adat.html, Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. 72 Pemerintah tidak mengakui eksistensi Budo Budo Jawa {Tengger} sebagai sebuah agama sehingga kebudhaan sebagian warga Ngadas (kidul) hanya sebatas administratif. Lihat "Beragam Agama, Satu Adat", loc.cit. 73 Staf pengajar Jurusan Antropologi FISIP Universitas Airlangga Surabaya Pudjio Santoso yang pernah mengadakan penelitian mengenai masyarakat Tengger mengatakan bahwa agama yang berlaku di Tengger diistilahkan dengan agama tradisional. Lihat 'Tokoh Kunci Langgengnya kompas- Suku cetak/0410/29/tanahair/ 1353264.htm, didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. Tengger", kepercayaan, bukan hal-hal supranatural. Dukun berperan dalam segala pelaksanaan adat, baik mengenai perkawinan, kematian atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dukun sebagai tempat bertanya untuk mengatasi kesulitan ataupun berbagai masalah kehidupan. Masyarakat Tengger menempatkan sosok pemimpin ritual itu sebagai sosok yang sangat terhormat dan disegani. Bahkan mereka lebih memilih tidak memiliki kepala pemerintahan desa daripada tidak memiliki pemimpin ritual. Sebagai wilayah yang memiliki daya tarik alam tersendiri berikut dengan keunikan adat istiadatnya, maka pemerintah menetapkan Bromo Tengger Semeru (selanjutnya disebut dengan BTS) sebagai taman nasional dan kawasan pelestarian alam. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 13 dan 14 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.74 BTS merupakan salah satu dari 9 (sembilan) wilayah di Pulau Jawa yang ditetapkan sebagai taman nasional.75 Sebagai Kawasan Taman Nasional, BTS dinilai sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 74 Indonesia, Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5, LN No. 49 Tahun 1990, TLN. No. 3419. 75 Kesembilan Taman Nasional di Pulau Jawa tersebut meliputi Ujung Kulon, Kepulauan Seribu, Gunng Halimun, Gunung Gede Pangrango, Karimunjawa, Bromo Tengger Semeru (BTS), Meru Batiri, Baluran, Alas Purwo, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Indonesia", "50 Ciremai. Nasional ENGLISH/tn_index.htm, didownload pada tanggal 25 Agustus 2011. Lihat Taman Di
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Selain itu, BTS juga termasuk dalam Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Hal ini dikarenakan kawasan ini memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pada tahun 1997, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 278/Kpts-VI/1997 tertanggal 23 Mei 1997. Keputusan tersebut berisi tentang Penyempurnaan Data Potensi ODTWA Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di area seluas 50.267,20 Hektar. Menurut surat keputusan tersebut, Taman Nasional BTS (TN BTS) selain memiliki potensi obyek wisata alam, juga memiliki potensi obyek wisata budaya. Lebih lanjut lagi menurut surat keputusan tersebut bahwa ada 8 (delapan) potensi obyek wisata budaya di BTS, yaitu: 1. Pure Agung Poten Pura Agung Poten yang berada di tengah-tengah lautan pasir ini merupakan salah satu pusat peribadatan umat Hindu Tengger. 2. Gua Widodaren Gua Widodaren merupakan salah satu tempat penting dalam ritual masyarakat Tengger. Pada bagian dalam gua terdapat tempat yang agak luas dan didalamnya terdapat batu besar (sebagai altar) untuk menempatkan sesajian atau menaruh nadar yang sekaligus sebagai tempat bersemedi khususnya masyarakat Tengger untuk memohon kepada Sang Hyang Widi. Masih di sekitar gua, tepatnya di bagian samping gua terdapat sumber air yang tak pernah kering. Menurut kepercayaan masyarakat Tengger air dari sumber tersebut merupakan air suci yang mutlak diperlukan bagi peribadatan mereka, sebagai contoh adalah upacara pengambilan air suci dari Gua Widodaren (Medhak Tirta) yang dilakukan sebelum Upacara Kasada. Disamping itu air dari gua ini dipercaya masyarakat Tengger berkhasiat dapat membuat awet muda serta mendekatkan jodoh bagi yang lajang. 3. Sumur Pitu/Gua Lava Sumur lava ini berada di tengah Kaldera Tengger tepatnya di laut pasir Blok Kutho, dari kejauhan tampak seperti tumpukan bata bekas kerajaan. Masyarakat setempat menamakan sumur/gua lava ini sebagai Sumur Pitu. Sumur Pitu/Gua Lava ini terbentuk dari proses geo vulkanik yang merupakan proses dari letusan Gunung Bromo. 4. Pura/Padanyangan Rondo Kuning Pura kecil atau disebut Pedanyangan ini merupakan tempat peribadatan umat Hindu Tengger yang ada di Ranu Pani. Jika dilihat dari arah utara, pemandangannya sangat bagus, karena lokasinya berada pada tanah yang menjorok ke danau (seperti tanjung). Pure ini dibangun pada tahun 1996 dan direhabilitasi tahun 2001 oleh Pengelola Pura Mandara Giri
Semeru Agung - Senduro bersama-sama dengan umat Hindu di Ranu Pani. Pada waktu-waktu tertentu (hari besar umat Hindu) penganut Hindu setempat dan luar kota melakukan ibadah di Pure Rondo Kuning. Menurut pengelola/pengurus Pure tersebut (Mandara Giri Semeru Agung), rangkaian upacara ritual Hindu di Ranu Pani berbeda dengan rangkaian upacara di Gunung Bromo, namun pada upacara besar (Kasada) salah satu lokasi pengambilan air suci adalah Ranu Pani. 5. Prasasti Ranu Kumbolo Prasasti ini terletak di tepi danau Ranu Kumbolo. Diduga prasasti ini masih terkait dengan peninggalan Kerajaan Majapahit, yang menceritakan perjalanan Mpu Kameswara untuk mencapai kesucian atau kesempurnaan diri. 6. Prasasti Arcopodo Arcopodo/recopodo terletak diantara Kalimati dan Gunung Semeru. Ditempat ini terdapat dua buah arca kembar yang dalam bahasa Jawa dinamakan arcopodo/recopodo. Disamping itu juga terdapat beberapa monumen korban meninggal atau hilang pada saat pendakian G. Semeru. Tempat ini sering dimanfaatkan pendaki untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalannya ke puncak Mahameru. 7. Pure Ngadas Desa Ngadas merupakan enclave TN-BTS yang berada di Seksi Konservasi Wilayah III tepatnya di Resort Ngadas. Penduduk asli Ngadas adalah suku Tengger yang mayoritas memeluk agama Hindu. Salah satu tempat peribadatan masyarakat Tengger di Ngadas adalah Pure Ngadas. 8. Vihara Ngadas Selain agama Hindu, masyarakat Ngadas juga banyak yang menganut agama lain. Salah satu agama yang dianut masyarakat setempat adalah agama Budha dengan aliran Budha Kejawen. Vihara ini merupakan tempat beribadah penganut Budha di Ngadas. Di malam hari dapat didengar lagu pujian terhadap sang Budha. Sekitar tahun 2004-2007, Dukuh Seruni di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, dijadikan rintisan desa wisata.76 Di Dukuh Seruni, wisatawan bisa melihat dari dekat gedung rumah adat Tengger, makanan khas nasi aron, kue tradisional kucur dan pasung serta kesenian Jathilan Tengger. Adanya desa wisata ini menambah keragaman tujuan kunjungan ke BTS ini. Dengan adanya TN BTS dan potensi obyek wisata budaya ini, menandakan bahwa pemerintah baru sekedar mengakui bahwa BTS sebagai wilayah yang harus dilindungi 76 Menurut Kepala Desa Ngadisari, Supoyo, pembentukan Desa Wisata Ngadisari dimulai tahun 2004 silam. Gagasan tersebut dibuat berdasarkan permintaan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Permerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Saat itu, infrastruktur seperti akses jalan menuju ke kawasan Dukuh Seruni, terutama ke Seruni Point masih belum ada. Baru pada tahun 2007, infrastruktur jalan dan gedung rumah adat Tengger mulai dibangun. Lihat "Dari Seruni Melihat Rumah Adat Tengger", tengger.html, didownload pada tanggal 30 Agustus 2011.
karena keunikan ekosistem alamnya demi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Perlindungan pemerintah pusat maupun daerah terhadap budaya suku tengger baru sebatas pada situs budaya nya saja. Secara substantif, belum ada inventarisir hukum adat mereka yang diadopsi ke dalam hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (selanjutnya disebut dengan pemda) setempat.77 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ngadisari, ditemukan data empiris bahwa masyarakat Tengger di desa ini memiliki ketaatan tinggi terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.78 Hal ini seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi pemda maupun pemerintah pusat untuk segera mengadopsi aturan adat mereka sehingga mereka taat dalam membayar pajak menyusul kampanye pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali semangat membayar pajak untuk pembangunan daerah dan nasional. Padahal ketaatan mereka dalam menjalankan peraturan dan kebijakan nasional maupun pemerintah daerah, dinilai relatif memuaskan. Hal ini terlihat dari data statistik tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah 77 Hal tersebut sebagaiman terungkap dalam hasil wawancara dengan salah satu staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang pada tanggal 21 Juli 2011. 78 Hal tersebut sebagaiman terungkap dalam hasil wawancara dengan Bapak Supoyo, Kepala Desa Ngadisari pada tanggal 20 Juli 2011. Kabupaten Malang. Kecamatan Poncokusomo (sebagai satu- satunya kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki desa Tengger yaitu Desa Ngadas), berhasil merealisasikan PBB nya sebesar 973,012,940 dari nilai baku sebesar 970,030,856. Ini berarti indeks PBB di Kecamatan ini mencapai 100.31 persen. Secara konstitusional, hukum adat masyarakat Tengger mendapatkan pengakuan dan pengormatan melalui Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.79 Pengakuan dan penghormatan tersebut diakui dan dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. C. Pelaksanaan Hukum Adat Tengger Dewasa Ini Sistem hukum adat di Hindia Belanda menurut Hurgronye dibagi dalam tiga kelompok80, yaitu: 1. Hukum Adat mengenai tata Negara; 2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan); dan 3. Hukum Adat mengenai 79 Pasal tersebut merupakan hasil perubahan kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. 80 Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).
delik (hukum pidana). Dan, menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen)81. Dalam penelitian yang dilaksanakan sekarang82, focus yang dikedepankan adalah hukum adat berkenaan dengan hukum pertalian, hukum tanah, dan hukum perutangan. Karena itu pembahasan untuk pelaksanaan hukum adat masyarakat tengger adalah berkisar dengan perkawinan, waris dan Pertanahan. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum adat masyarakat tengger dewasa ini, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai apa sebenarnya perkembangan hukum adat itu? Kemudian bagaimana kedudukan hukum adat pada masyarakat tengger, dan bagaimana pelaksanaannya sekarang ini. 1. Perkembangan Hukum Adat Ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal: hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, 81 Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan gagasan seperti ini. Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut: 1. Aceh, 2. Gayo dan Batak, 3. Nias dan sekitarnya, 4.Minangkabau, 4.Mentawai, 5.Sumatra Selatan, 6.Enggano, 7.Melayu, 8.Bangka dan Belitung, 9.Kalimantan (Dayak), 10. Sangihe-Talaud, 11.Gorontalo. (Bugis/Makassar), 14.Maluku Utara, 15.Maluku Ambon, 16.Maluku Tenggara, 17. Papua, 18, Nusa Tenggara dan Timor, 19.Bali dan Lombok, 20.Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), 21.Jawa Mataraman. 12.Toraja, 13.Sulawesi Selatan 82 Perkembangan Hukum Adat Jawa Timur, khususnya masyarakat Tengger. dan khusus di Indonesia hukum "adat"83. Bagaimana tempat dan bagaimana perkembangannya hukum adat dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik hukum dan pemahaman para pengembannya- politisi, hakim, pengacara, birokrat dan masyarakat itu sendiri. Hukum ada dan berlakunya tergantung kepada dan berada dalam masyarakat. Bagi penganut Paham Etatis, yang mengklaim negara sebagai satu-satunya secara sentral sebagai sumber produksi hukum, maka di luar negara tidak diakui adanya hukum. Paham Etatisme berujud sentralisme hukum, dipengaruhi positivisme hukum dan teori hukum murni, maka secara struktural dan sistimatik ujud hukum adalah bersumber dan produksi dari negara secara terpusat termasuk organ negara di bawahnya. Paham sentralisme hukum ini menempatkan posisi hukum adat tidak memperoleh tempat yang memadahi. Etatis hukum timbul yang didasarkan pada teori modernitas yang memisahkan dan menarik garis tegas antara zaman modern dan zaman pra modern. Zaman modern ditandai adanya sistem hukum nasional, sejak timbulnya senara nasional, sebagai kesatuan yang berlaku dalam seluruh teritorialnya. Paham ini timbul dari warisan revolusi kaum borjuis dan hegemoni liberal- karena kuatnya liberalisme, sehingga tumbuh apa yang disebut sentralisme hukum (legal centralism), dimaknai hukum sebagai 83 Keebet von Benda-Beckmann: Pluraisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner, Ford Fondation, Huma, Jakarta, 2006 hlm. 21.
hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah jurisdiksi negara tersebut. Menurut Max Weber dikutip David Trubrek dan Satipto Rahardjo, pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalis.yang memberikan rasionalitas dan prediktabilitas dalam kehidupan ekonomi. Hukum modern yang dipakai di mana-mana di dunia sekarang ini pada intinya mengabdi dan melayani masyarakat industri- kapitalis84. Kaedah hukum negara berada di atas kaedah hukum lain, dan karenanya harus tunduk kepada negara beserta lembaga hukum negara. Pemahaman ideologi sentralisme hukum, memposisikan hukum adalah sebagai kaedah normatif yang bersifat memaksa, ekslusif, hirarkis, sistimatis, berlaku seragam, serta dapat berlaku; pertama, dari atas ke bawah (top downwards) di mana keberlakuannya sangat tergantung kepada penguasa (Bodin: 1576; Hobbes: 1651; Austin: 1832) atau, kedua dari bawah ke atas (bottom upwards) di mana hukum dipahami sebagai suatu lapisan kaedah-kaedah normatif yang hirarkis, dari lapisan yang paling bawah dan meningkat ke lapisan-lapisan yang lebih tinggi hingga berhenti di puncak lapisan yang dianggap sebagai kaedah utama (Kelsen: 1949; Hart: 1961). Sistem hukum yang dipengaruhi idiologi ini, seluruh lapisan kaedah normatif ini baru dianggap sah keberlakuannya 84 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia, Kompas, 2003, 23, 24. sebagai suatu aturan hukum jika sesuai dengan lapisan (norma, kaedah ) yang di atasnya. Khusus kaedah utama yang berada di puncak lapisan - disebut grundnorm, yaitu suatu kaedah dasar, nilai dasar yang sudah ada dalam masyarakat, digunakan sebagai kaedah pembenar oleh negara dalam mengukur kaedah yang berada di bawahnya. Maka hukum dan penalaran hukum yang berlangsung adalah sebagaimana William Twining menyebutnya sebagai proses a finite closed scheme of permissible justification. Apa yang merupakan hukum ditentukan oleh legislatif dalam bentuk rumusan yang abstrak untuk kemudian melalui proses stufenweise konkretisierung (kongkritisasi secara bertingkat dari atas- ke bawah, Hans Kelsen), akhirnya hukum yang semula abstrak menjadi kongkrit.85 Sentralisme hukum yang juga disebut hukum modern, dicirikan oleh beberapa sarjana: misalnya oleh Marc Galanter menyebut tidak kurang dari 11 karakteristik hukum modern itu. Beberapa di antaranya adalah: (1) hukum itu lebih bersifat teritorial daripada personal, dalam arti penerapannya tidak terikat pada kasta, agama atau ras tertentu; (2) sistemnya diorganisir secara hirarkhis dan birokratis; (3) sistem juga rasional yang artinya, tehnik-tehniknya dapat dipelajari dengan menggunakan logika dan bahan-bahan hukum yang tersedia 85 Satjipto Rahardjo: Penafsiran Hukum Yang Progresif, dalam : Anthon Freddy Susanto,SH,MH: Semiotika Hukum, Dekontruksi Teks Menuju Progresifitras Makna, Efika Aditama, Bandung, hlm. 3.
dan (4) disamping itu hukum dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat, tidak dari kwalitas formalnya; (5) hukum itu bisa diubah-ubah dan bukan merupakan sesuatu yang keramat - kaku; ekssistensi hukum dikaitkan pada (kedaulatam) negara86. Sedangkan Lawrence M. Friedman, yang membagi unsur sistem hukum dalam tiga macam: (1) Struktur, (2) substansi dan (3) kultur, maka hukum modern lebih tepat menggunakan tolok ukur kultur hukum, maka hukum lebih dilihat dari sudut kegunaan (utilitarian), sehingga ia mencirikan hukum modern sebagai: (1) sekuler dan pragmatis; (2) berorientasi pada kepentingan dan merupakan suatu usaha yang dikelola secara sadar oleh manusia (enterprise); (3) bersifat terbuka dan mengandung unsur perubahan yang dilakukan secara sengaja. Sehingga Lawrence M. Friedman lebih dekat dengan pendapat David M. Trubek, yang memerinci konsepsi hukum modern sebagai: (1) sistem peraturan-peraturan; (2) berupa karya manusia dan (3) bersifat otonom, artinya merupakan bagian dari negara tetapi sekaligus juga terlepas daripadanya87. Pada posisi (sebagai hukum modern- pen) ini hukum memperoleh penyempitan makna, karena hukum semakin menjadi sesuatu yang otonom, lepas dari realitas dan nilai yang seharusnya sebagai substansi dan pendukungnya. Hal ini 86 Satjipto Rahardjo: Modernisasi Dan Perembangan Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Masalah-masalah Hukum, FH Undip, No.1-6 Tahun X/ 1980, hlm. 18. 87 Ibid, hlm. 19. berakibat pada suatu keadaan hukum telah cacat sejak lahirnya, ini sebagai tragedi hukum. Idiologi sentralisme hukum inilah sebagai ibu kandung positivisme hukum yang sering disebut hukum modern, pada paham yang paling ekstrim adalah hukum harus dibebaskan - dimurnikan - dari nilai-nilai non hukum (etika, moral, agama), sehingga hukum sebagai bebas nilai (value free), yang dipositipkan dalam bentuk peraturan dan yang bersumberkan dari negara dalam bentuk tertulis. Hukum jenis ini dewasa ini sangat dominan dan sebagai penopang negara penganut modern-liberal, bahkan negara ultra-modern-neoliberal, dengan didukung oleh para pengembannya (pendidikan hukum, profesional dengan standarnisasi yang ketat) Sebaliknya yang berlawanan dengan paham sentralisme hukum adalah paham pluralisme hukum. Paham pluralisme hukum menempatkan sistem hukum yang satu berada sama dengan sistem hukum lain. Menurut Satjipto Rahardjo sejak saat timbulnya hukum modern yang sentral dari negara, maka mulai tergusurnya jenis hukum lain seperti hukum adfat dan kebiasaan lainnya. Kalaupun toh jenis-jenis hukum itu masih berlaku di sana sini, maka itus emua terjadi karena " kebaikan hati" hukum negara ( by the grace of state law)88. Ada beberapa tipe pluralisme hukum. Tipe pertama disebut: Pluralisme Relatif (Vanderlinden 1989), Pluralisme Lemah (J.Griffith 1986) atau Puralisme hukum hukum negara 88 Satjipto Raharjo, 2003, hlm. 23.
(Woodman 1995:9) menunjuk pada kontruksi hukum yang di dalamnya aturan hukum yang dominan memberi ruang, implisit atau eksplisit, bagi jenis hukum lain, misalnya hukum adat atau hukum agama. Hukum negara mengesahkan dan mengakui adanya hukum lain dan memasukkannya dalam sistem hukum negara. Tipe kedua, yang disebut : Pluralisme Kuat atau Deskriptif (Griffiths, atau Pluralisme Dalam (Woodman) pluralisme hukum menunjuk situasi yang di dalamnya dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan, dengan masing- masing dasar legitimasi dan keabsahannya89. Esmi Warasih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar bahwa;"Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri90 Paradigma pemahaman hukum adat dan perkembangannya harus diletakkan pada ruang yang besar, dengan mengkaji secara luas: 89 Op cit, hlm. 28. 90 Eman Suparman, ASAL USUL SERTA LANDASAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA (Kekuatan Moral Hukum Progresif sebagai das Sollen), Esmi Warassih Pujirahayu, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)"; Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001. a. Kajian yang tidak lagi melihat sistem hukum suatu negara berupa hukum negara, namun juga hukum adat hukum agama serta hukum kebiasaan; b. Pemahaman hukum (adat) tidak hanya memahami hukum adat yang dalam berada dalam komunitas tradisional- masyarakat pedesaan, tetapi juga hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat lingkungan tertentu (hybrid law atau unnamed law); c. Memahami gejala trans nasional law sebagaimana hukum yang dibuat oleh organisasi multilateral, maka adanya hubungan interdependensi antara hukum internasional, hukum nasional dan hukum lokal. Dengan pemahaman holistik dan intregratif maka perkembangan dan kedudukan hukum adat akan dapat dipahami dengan memadahi. Maka studi hukum adat dalam perkembangan mengkaji hukum adat sepanjang perkembanganya di dalam masyarakat, dilakukan secara kritis obyektif analitis, artinya hukum adat akan dikaji secara positif dan secara negative. Secara positif artinya hukum adat dilihat sebagai hukum yang bersumber dari alam pikiran dan cita-cita masyarakatnya. Secara negatif hukum adat dilihat dari luar, dari hubungannya dengan hukum lain baik yang menguatkan maupun yang melemahkan dan interaksi perkembangan politik kenegaraan. Perkembangan hukum secara positif artinya hukum adat akan dilihat pengakuannya dalam masyarakat dalam dokrin, perundang-undangan, dalam
yurisprudensi maupun dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Sebaliknya perkembangan secara negative bagaimana hukum adat dikesampingkan dan tergeser atau sama sekali tidak berlaku oleh adanya hukum positif yang direpresentasikan oleh Negara baik dalam perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan: hukum adat sebenarnya berpautan dengan suatu masyarakat yang masih hidup dalam taraf subsistem, hingga kecocokannya untuk kehidupan kota modern mulai dipertanyakan. Hukum adat dalam perkembangannya dewasa ini dipengaruhi oleh: Politik hukum yang dianut oleh Negara dan metode pendekatan yang digunakan untuk menemukan hukum adat. Hukum adat dalam tulisan ini dilihat sebagai suatu system. Sistem sesuai dikemukakan oleh Scholten, disetujui Soepomo, berpendapat: bahwa tiap hukum merupakan suatu system, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran91. Dalam kaitan itu, Sunarjati Hartono, merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia dan harus betul-betul mendapatkan perhatian yaitu hal-hal sebagai berikut: a. Hukum Nasional harus merupakan lanjutan (inklusif modernisasi) dari hukum adat, dengan pengertian bahwa 91 Sorjono Soekanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academica, Jakarta 1979, hlm. 14. hukum nasional itu harus berjiwa Pancasila. Maknanya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat- dapatnya juga di masa yang akan datang; b. Hukum nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula; c. Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan92. 2. Masyarakat Adat Tengger Untuk mengetahui gambaran umum hukum adat masyarakat tengger, tentu tidak terlepas dari karakteristik masyarakat tengger, yaitu gambaran terbentuknya, gambaran agama, dan perubahan-perubahan masyarakat tengger itu sendiri. a. Gambaran terbentuknya Masyarakat Tengger 92 Dr. Eman Suparman, SH, MH, ASAL USUL SERTA LANDASAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA(Kekuatan Moral Hukum Progresif sebagai das Sollen
Suku tengger adalah suku yang tinggal disekitar gunung bromo, Jawa Timur yakni menempatati sebagian wilayah kabupaten pasuruan, kabupaten probolinggo, dan kabupaten malang. Komunitas suku tengger berkisar antara 500 ribu orang yang tersebar di tiga kabupaten tersebut. Etnis yang paling terdekat dengan suku tengger adalah suku jawa namun terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara kebudayaannya93. keduanya, terutama dari sistem 1) Asal usul terbentuknya Suku Tengger Suku tengger terbentuk sekitar abad ke sepuluh saat kerajaan majapahit mengalami kemunduran dan saat Islam mulai menyebar. Pada saat itu kerajaan majapahit diserang dari berbagai daerah, sehingga bingung mencari tempat pengungsian. Demikian juga dengan dewa-dewa mulai pergi bersemayam di sekitar gunung bromo, yaitu dilereng gunung pananjakan, di sekitar situ juga tinggal seorang pertapa yang suci. Suatu hari istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, wajahnya bercahaya, menampakan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Untuk itu anak tersebut diberi nama Joko Seger, yang artinya joko yang sehat dan kuat. 93 Suku Lihat : Tengger Jawa Timur dalam : Disekitar gunung itu juga lahir bayi perempuan titisan dewa, wajahnya cantik dan elok, waktu dilahirkan bayi itu tidak menangis, diam dan begitu tenang. Sehingga anak tersebut diberi nama Roro Anteng, yang artinya Roro yang tenang dan pendiam. Semakin hari Joko Seger tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa begitupun Roro Anteng juga tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik dan baik hati. Roro Anteng telah terpikat pada Joko Seger, namun pada suatu hari ia dipinang oleh seorang Raja yang terkenal sakti, kuat, dan jahat. Sehingga ia tidak berani menolak lamarannya. Kemudian Roro Anteng mengajukan persyaratan pada pelamar itu agar dibuatkan lautan di tengah gunung dalam waktu satu malam. Pelamar itu mengerjakan dengan alat sebuah tempurung kelapa (batok kelapa). Dan pekerjaan itu hampir selesai, melihat kenyataan itu hati Roro Anteng gelisah dan memikirkan cara menggagalkannya, Kemudian Roro Anteng mulai menumbuk padi ditengah malam. Sehingga membangunkan ayam-ayam, ayam-ayam pun mulai berkokok seolah-olah fajar sudah menyingsing. Raja itu marah karena tidak bisa memenuhi permintaan Roro Anteng tepat pada waktunya. Akhirnya batok yang ia gunakan untuk mengeruk pasir tersebut dilemparnya hingga tertelungkup di dekat gunung bromo dan berubah menjadi sebuah gunung yang dinamakan
gunung batok. Dengan kegagalan raja tadi akhirnya Roro Anteng menikah dengan Joko Seger. Dan membangun sebuah pemukiman kemudian memerintah dikawasan tengger tersebut dengan nama Purbowasesa Mangkurat Ing Tengger. Yang artinya Penguasa Tengger yang budiman. Nama tengger di ambil dari gabungan akhir suku kata Roro Anteng dan Joko Seger. Tengger juga berarti moral tinggi, simbol perdamaian abadi. Roro Anteng dan Joko Seger belum juga dikaruniai momongan setelah sekian tahun menikah, maka diputuskan untuk naik kepuncak gunung bromo. Tiba-tiba ada suara gaib menyatakan jika mereka ingin mempunyai anak mereka harus bersemedi agar doa nya terkabul dengan syarat apabila mendapatkan keturunan anak bungsu harus dikorbankan ke kawah gunung bromo. Akhirnya merekapun mendapatkan keturunan 25 orang putra dan putri. Namun Roro Anteng mengingkari janjinya maka terjadilah gunung bromo menyemburkan api, dan anak bungsunya "Kesuma" dijilat api dan masuk ke kawah gunung bromo, kemudian terdengarlah suara gaib, bahwa kesuma telah dikorbankan, dan Hyang Widi telah menyelamatkan seluruh penduduk, maka penduduk harus hidup tentram damai dengan menyembah Hyang Widi, selain penduduk juga di peringatkan bahwa setiap bulan kasada pada hari ke empat belas mengadakan sesaji ke kawah gunung bromo, dan kebiasaan tersebut diikuti sampai sekarang oleh masyarakat tengger dengan mengadakan upacara yang disebut Kesada setiap tahunnya. 2) Sistem Kebudayaan Suku Tengger Menurut C Kluckhon dalam bukunya categories of culture menemukakan sistem kebudayaan yang secara Universal dimiliki oleh seluruh masyarat didunia, yang unsur-unsurnya meliputi sistem bahasa, sistem kesenian, sistem teknologi, sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan dan sistem mata pencarian. Pada masyarakat suku Tengger Unsur-unsur kebudayaan universial itu sebagai berikut : a) Sistem Bahasa Bahasa yang digunakan oleh suku tengger adalah bahasa jawa tapi dialek yang digunakan berbeda yaitu dialek tengger. Dialek tengger dituturkan di daerah gunung bromo termasuk di wilayah pasuruan, probolinggo, malang dan lumanjang. Dialek ini dianggap turunan bahasa kawi, dan banyak mempertahankan kalimat-kalimat kuno yang sudah tidak digunakan dalam bahasa jawa modern. b) Sistem Kesenian Seni Tari
Tari yang biasa dipentaskan adalah tari Roro Anteng dan Joko Seger yang dimulai sebelum pembukaan upacara Kasada. Seni bangunan Bangunan untuk peribadatan berupa pura disebut punden, danyam, dan poten. Poten adalah sebidang berlangsungnya upacara Kasada94. tanah dilautan pasir sebagai tempat c) Sistem Teknologi Seiring dengan banyak pengaruh yang masuk kedalam masyarakat tradisional seperti melalui pariwisata atau teknolgi komunikasi terilah culturual change dan perubahan kebudayaan sehingga sistem teknologi juga berkembang seperti halnya masyarakat jawa modern. d) Sistem Religi Agama yang dianut sebagian besar suku tengger adalah Hindu, Islam dan Kristen. Masyarakat tengger dikenal taat dengan aturan agama Hindu. 94 Poten dibagi menjadi tiga mandala atau zone yaitu : • Mandala utama disebut tempat pelaksanaan pemujaan yang terdiri dari padma, bedawang, nala, bangunan sekepat, dan kori agung candi bentar. jeroan yaitu Mandala madya atau zone tengah, disebut juga jaba tengah yaitu tempat persiapan pengiring upacara yang terdiri dari kori agung candi bentar bale kentongan, dan Bale Bengong. Mandala nista atau zone depan, disebut juga jaba sisi yaitu tempat peralhian dari luar kedalam pura yang terdiri dari bangunan candi bentar dan bangunan penunjang lainnya. Mereka yakin merupakan keturunan langsung dari majapahit. Gungung brahma (Bromo) dipercayai sebagai gunung suci dengan mengadakan berbagai macam upacra-upacara yang dipimpin oleh seorang dukun yang sangat dihormati dan disegani. Masyarakat tengger bahkan lebih memilih tidak mempunyai kepala pemerintahan desa dari pada tidak memiliki pemimpin ritual. Para dukun pandita tidak bisa di jabat oleh sembarang orang, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebagai perantara doa-doa mereka. Upacara-upacara yang dilakukan masyarakat tengger diantaranya: (1) Yahya kasada, Upacara ini ilakukan pada 14 bulan kasada, mereka membawa ongkek yang berisi sesaji dari hasil pertanian, ternak dan sebagainya. Lalu dilemparkan kekawah gunung bromo agar mendapatkan berkah dan diberikan keselamatan oleh yang maha kuasa (2) Upacara Karo, Hari raya terbesar masyarakat tengger adalah upacara karo atau hari raya karo. Masyarakat menyambutnya dengan suka cita dengan membeli pakaian baru, perabotan, makan, minuman, melimpah, dengan tujuan mengadakan pemujaan terhadap sang Hyang Widi Wasa.
(3) Upacara Kapat, jatuh pada bulan ke empat, bertujuan untuk memohon brekah keselamatan serta selamat kiblat, yaitu pemujaan terhadap arah mata angin. (4) Upacara kawalu, jatuh pada bulan kedelapan, masyarakat mengirimkan sesaji ke kepala desa, dengan tujuan untuk kesehatan Bumi, air, api, angin, matahari, bulan dan bintang. (5) Upacara kasanga, jatuh pada bulan kesembilan. Masyarakat berkelilling desa dengan membunyikan kentongan dan membawa obor tujuannya adalah memohon keselamatan. (6) Upacara kasada, Jatuh pada saat bulan Purnama (ke dua belas) tahun saka, Upacara ini isebut sebagai upacara kuban. (7) Upacara Unan, Unan, diadakan lima tahun sekali dengan tujuan mengaaan penghormatan terhadap roh leluhur. e) System Perkawinan Sebelum ada Undang-Undang perkawinan banyak anak-anak suku Tengger yang kawin dalam usia belia, misalnya pada usia 10-14 tahun. Namun, pada masa sekarang hal tersebut sudah banyak berkurang dan pola perkawinannya endogami. Adat perkawinan yang diterapkan oleh suku Tengger tidak berbeda jauh dengan adat perkawinan orang Jawa hanya saja yang bertindak sebagai penghulu dan wali keluarga adalah dukun Pandita. Adat menetap setelah menikah adalah neolokal, yaitu pasangan suami-istri bertempat tinggal di lingkungan yang baru. Untuk sementara pasangan pengantin berdiam terlebih dahulu dilingkungan kerabat istri. f) Sistem Kemasyarakatan Masyarakat suku Tengger terdiri atas kelompok- kelompok desa yang masing-masing kelompok tersebut dipimpin oleh tetua. Dan seluruh perkampungan ini dipimpin oleh seorang kepala adat. Masyarakat suku Tengger amat percaya dan menghormati dukun di wilayah mereka dibandingkan pejabat administratif karena dukun sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger mengangkat masyarakat lain dari luar masyarakat Tengger sebagai warga kehormatan dan tidak semuanya bisa menjadi warga kehormatan di masyarakat Tengger. Masyarakat muslim Tengger biasanya tinggal di desa-desa yang agak bawah sedangkan Hindu Tengger tinggal didesa-desa yang ada di
atasnya.Masyarakat tengger menjungjung tinggi nilai persamaan, demokrasi, dan kehidupan masyarakat, sosok seorang pemimpin spritual seperti duun lebih disegani dari pada pemimpin administratif. Masyarakat tengger memunyai hukum sendiri diluar hukum formal yang berlaku alam negara. Dengan hukum itu mereka sudah bisa mengatur an mengendalikan berbagi persoalan dalam kehidupan masyarakatnya. g) Sistem Pengetahuan Sistem Pengetahuan masyarakat tengger pada umumnya masih tradisional, dan masih berorientasi pada kebudayan lama, namun karena pengaruh dari luar melalui pariwisata maupun komunikasi maka sistem pengetahuannya sudah mulai mengacu ke sistem pengetahuan yang modern.Pendidikan pada masyarakat Tengger sudah mulai terlihat dan maju dengan dibangunnya sekolah-sekolah, baik tingkat dasar maupun menengah disekitar kawasan Tengger. Sumber pengetahuan lain adalah mengenai penggunaan mantra-mantra tertentu oleh masyarakat Tengger. h) Sistem Mata Pencarian Sistem mata pencarian masyarakat suku tengger kebanyakan adalah petani dan penambang, tanaman yang diusahakan adalah sayur-sayuran sedangakan dalam hal penambangan, yang ditambang adalah pasir dan belerang. Pada masa kini masyarakat Tengger umumnya hidup sebagai petani di ladang. Prinsip mereka adalah tidak mau menjual tanah (ladang) mereka pada orang lain. Macam hasil pertaniannya adalah kentang, kubis, wortel, tembakau, dan jagung. Jagung adalah makanan pokok suku Tengger. Selain bertani, ada sebagian masyarakat Tengger yang berprofesi menjadi pemandu wisatawan di Bromo. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menawarkan kuda yang mereka miliki untuk disewakan kepada wisatawan. b. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Tengger Semenjak dulu Masyarakat Adat Tengger menganut kepercayaan yang bersifat tradisional dengan melakukan berbagai upacara, seperti Upacara Karo, Entas-Entas, Unan-Unan, Perkawinan, Kematian, Pendirian Rumah dan sebagainya. Berbagai upacara itu pada hakekanya untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keselamatan di dunia berkaitan dengan memohon keselamatan kelangsungan hidup dalam berumah tangga, bertetangga, menempati rumah, keberhasilan dalam bertani, pembersihan dari dosa dan sebagainya. Sedangkan keselamatan akhirat berkaitan dengan terbebasnya dari kesengsaraan dunia
untuk masuk surga atau moksa. Masyarakat Adat Tengger percaya pada dewa- dewa, salah satu dewa yang mereka sembah adalah Dewa Bumi Truka Syang Hyang Dewata Batur. Agama yang dianut oleh Masyarakat Adat Tengger masih belum jelas. Artinya mereka belum melaksanakan ibadah agama sebagaimana ditentukan oleh agama- agama besar. Meskipun Masyarakat Adat Tengger belum melaksanakan ibadah sebagaimana yang ditentukan oleh agama-agama besar, mereka mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap adanya roh, arwah orang meninggal, makhluk halus yang mereka sebut Adma. Adma mereka personifikasikan sebagai dan yang atau penunggu desa. Dalam sistem kepercayaan terhadap danyang, mereka memperlakukannya dengan hormat supaya tidak marah. Tempat khusus yang mereka sediakan untuk melakukan penghormatan kepada danyang adalah pundhen danyang. Pundhen adalah tempat yang dikeramatkan, macamnya ada dua yaitu pundhen danyang, dan pundhen sanggar. Pundhen danyang merupakan tempat untuk menghormati adma, sedangkan pundhen sanggar merupakan tempat untuk melakukan Upacara Unan- unan. Kepercayaan tersebut tercermin pada legenda yang berkaitan dengan Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Kedua tempat itu dianggap sebagai tempat yang suci dalam melaksanakan upacara keagamaan. Tempat suci yang utama adalah laut pasir (Segara Wedhi). Nah, berkaitan dengan sistem kepercayaannya tersebut, Masyarakat Adat Tengger melakukan upacara-upacara, baik upacara yang bersifat kemasyarakatan maupun kepentingan pribadi. Setelah tahun 1973, berdasarkan Surat Keputusan Parisada Hindu Dharma Prop. Jawa Timur tanggal 6 Maret 1973 No. 00/PHD.Jatim/Kept./III/73, ditetapkan bahwa agama yang dianut orang Tengger adalah Budha Mahayana. Namun demikian, ditilik dari cara beribadah dan upacara keagamaannya, agama tersebut kurang menunjukkan adanya tanda ke- Budhaan kecuali pada mantra yang dimulai dengan kata Hong, biasa memang dipakai oleh Umat Budha. Walaupun demikian Masyarakat Adat Tengger tetap menyebut dirinya sebagai pemeluk Agama Hindu Dharma. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mudjono, ketua Parisada Hindu Dharma Probolinggo di Tengger95. "Upacara-upacara yang kami lebih menunjukkan adanya salah satu upacara lakukan 95Lihat : Prof. Dr. Simanhadi Widyaprakosa, Mengenal Masyarakat Tengger, dalam :
agama Hindu, seperti Upacara Galungan, lain-lain. Kuningan, Nyepi, Saraswati dan Disamping itu sejumlah mantra yang kami ucapkan pada setiap upacara adat banyak mengandung ajaran agama Hindu. Kami menyebut Tuhan dengan sebutan Syang Hyang Widhi Wasa. Dan kami juga percaya pada Syang Hyang Agung sebagai pencipta alam semesta, penguasa alam raya, penentu segala kehendak dan perbuatan manusia, dan sebagai penguasa atas segalanya" Sebagai pedoman kitab agama atau buku suci adalah Primbon. Isi Primbon ini dituliskan di atas daun lontar, sedangkan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Jawa Kuno dan Bahasa Sansekerta. Kitab ini tidak bisa dimiliki oleh siapa pun kecuali Dukun atau pemangku adat. Agama Masyarakat Adat Tengger sebenarnya dianggap cenderung kepada agama Budha Mahayana, meskipun bila ditinjau dari cara beribadah dan kepercayaannya lebih cenderung pada perpaduan antara Budha, Hindu, dan kepercayaan tradisional. Untuk menghindari perpecahan karena polemik ini, diadakan pertemuan antar sesepuh Masyarakat Adat Tengger di Balai Desa Ngadisari untuk mencapai kata sepakat tentang agama mereka. Pada saat diputuskan bahwa mereka memeluk Agama Hindu dan secara khusus mereka melestarikan ucapan Hong sebagai permulaan salam. Salam khusus yang disetujui itu adalah Hong Ulun Basuki Langgeng, artinya Semoga Tuhan Tetap Memberkati Keselamatan atau Kemakmuran Yang Kekal Abadi Pada Kita. Setelah secara resmi agama Hindu Darma masuk di Tengger, mereka diajari keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ajaran Panca Sradha. Ajaran ini adalah percaya kepada : 1) Syang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Pencita Alam. 2) Adanya Adma(n), yaitu roh leluhur atau rohnya sendiri. 3) Adanya karmapala, yaitu hukum sebab akibat96. 4) Punarbawa (reinkarnasi)97. 5) Moksa (Sirna), yaitu bila manusia telah mencapai moksa maka tidak akan terikat pada Punarbawa. Mereka akan berada pada tempat kedamaian abadi. Ajaran keimanan pada Syang Hyang Widhi Wasa ini tidak didasarkan pada konsep religius avatara yang berarti percaya akan adanya perwujudan Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya bahwa Syang Hyang Widhi tidak dapat dilihat secara konkret dan nyata. 96 Percaya pada adanya karmapala merupakan inti ajaran Agama Hindu dan Budha yang bermakna bahwa semua perbuatan manusia pasti terikat pada hukum sebab akibat yang di alami oleh manusia baik sekarang maupun hidup yang akan datang. 97 Kepercayaan ini berasal dari agama Hindu dan Budha, bahwa manusia terikat pada hukum hidup berkali-kali sesuai dengan dharma hidup sebelumnya.
Adapun konsep-konsep religi yang mereka anut adalah 1) konsep monoisme, yaitu segalanya adalah Tuhan, 2) konsep monoteisme immanent, yaitu Tuhan meliputi segala ciptaannya, 3) konsep Personal God, yaitu Tuhan dapat berwujud sebagai makhluk hidup seperti dewa. Untuk melaksanakan kegiatan upacara keagamaan, Masyarakat Adat Tengger mempunyai kalender tersendiri. Satu tahun dibagi dalam dua belas bulan, yaitu Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kasepuluh, Kadesta, dan Kasuda. Mengenai hari dalam seminggu menurut Masyarakat Adat Tengger adalah Dite (Minggu), Soma (Senin), Anggara (Selasa), Budha (Rabu), Respati (Kamis), Sukro' (Jum'at), dan Tumpuk (Sabtu). Sedangkan hari-hari pasarannya adalah Petakan (Legi dalam Bahasa Jawa), Abritan (Pahing dalam Bahasa Jawa), Jene (Pon dalam Bahasa Jawa), Cemengan (Wage dalam Bahasa Jawa), dan Manca Warna (Kliwon dalam Bahasa Jawa). c. Perubahan-perubahan Sosial Masyarakat Tengger Beberapa sisi perubahan sosial telah terjadi pada masyarakat Tengger dewasa ini, perubahan-perubahan tersebut meliputi98 : 1) Dari segi keagamaan masih tidak jelas posisi agama yang dianut masyarakat Tengger, apakah mengikuti agama Hindu, atau Islam. Karena agama Tengger tidak termaktub dalam kamus resmi agama-agama di Indonesia, maka masyarakat Tengger lalu menjadi obyek rebutan agama-agama resmi. Misalnya pemaksaan nama agama dalam KTP, pencatatan data statistik dan seterusnya. Agama animismenya sudah mulai ditinggalkan karena masyarakat sudah melihat perubahan sosial melalui televisi dan media massa lainnya. 2) Dari segi sosial, beberapa pranata, seperti upacara- upcara adat sudah mulai ditinggalkan oleh generasi 98 Lihat : Legenda Ajisaka: Resistensi Gaya Tengger HEFNER segi-segi masyarakat Tengger yang damai, sejahtera tanpa adanya konflik. Namun penelitian Hefner 20 tahun yang lalu saat ini sudah kurang relevan mengingat perubahan yang sangat drastis dialami oleh penduduk Tengger. Proses hinduisasi oleh Parisada Hindu Dharma atau islamisasi oleh kelompok-kelompok tertentu, serta pembantaian yang dilakukan rezim kepada warga Tengger yang dikomuniskan merupakan unsur-unsur dendam yang bisa meledak kapanpun. Kaum elit Tengger, dalam berbagai penelitian, menyatakan bahwa mereka tidak beragama Hindu, begitu pula cukup repot menghadapi proses islamisasi kelompok tertentu. Begitu pula proses budhaisasi yang memasukkan secara "paksa" orang-orang Tengger menjadi penganut Budha Mahayana melalui SK No. 00/PHB Jatim/Kept/III/73. Akibatnya tradisi lokal masyarakat Tengger semakin lama semakin tercerabut dan hanyan menjadi cerita sejarah saja. (1990) menyatakan
penerusnya. Mereka yang masih memelihara adat tersebut hanya sedikit, itupun dari kalangan tua. Mereka yang muda dan berpendidikan umumnya sudah menilai warisan leluhur kurang penting. Kaum muda cenderung ahistoris. 3) Dari segi struktur sosial, masyarakat Tengger tampaknya sering terganggu dengan aturan-aturan formal pemerintah seperti dalam UU Pemerintah Desa yang harus ada "ini" dan "itu". Karena itulah kendati struktur sosial di mana masyarakat Tengger dipimpin oleh dukun turun temurun yang dibuktikan dengan keahliannya melindungi masyarakat sudah kurang diperhatikan. 4) Dari segi ekonomi, terdapat peningkatan yang cukup signifikan bukan hanya karena di daerah Tengger terdapat kawasan wisata Gunung Bromo, melainkann juga karena produktivitas yang meningkat dalam pertaniannya, serta adanya usaha-usaha lain. Di kalangan masyarakat kita terdapat asumsi kuat bahwa mereka adalah masyarakat yang cukup berada. 5) Dari segi budaya dan adat terdapat pergeseran menuju hal-hal yang lebih komersial (generasi muda) di tengah upaya sebagian kecil generasi tua untuk terus melestarikan warisan leluhurnya. 3. Pelaksanaan Hukum Adat Tengger Dewasa Ini Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum adat yang ada pada sekarang ini, tim melakukan pemantauan di desa Ngadisari Kecamatan Sukapura. Dalam penelitian ini, Sukapura menjadi kecamatan yang dikunjungi (Camat Sukapura sebagai informan). Dan, Ngadisari adalah desa yang dijadikan sampel (Kades Ngadisari sebagai informan) penelitian ini. Sukapura adalah ibukota kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Desa yang ada di Sukapura meliputi Desa Jetak, Kedasih, Ngadas, Ngadirejo , Ngadisari, Ngepung, Pakel, Sapikerep, Sariwani, Sukapura , Wonokerto, dan Wonotoro. Wilayah hukum yang menjadi obyek penelitian adalah berkiras pada masalah keperdataan, yaitu perkawinan dan waris serta pertanahan. a. Perkawinan Pada umumnya masyarakat Tengger mempunyai pendirian yang cukup bermoral atas perkawinan. Poligami dan perceraian boleh dikatakan tidak pernah terjadi. Perkawinan di bawah umur juga jarang terjadi. Dalam pertunangan (pacangan), lamaran dilakukan oleh orangtua pria. Sebelumnya didahului dengan pertemuan antara kedua calon, atas dasar rasa senang kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka orangtua pihak wanita (sebagai calon) berkunjung ke orangtua pihak pria untuk menanyakan persetujuannya atau notok. Selanjutnya apabila orangtua pihak pria telah menyetujui, diteruskan dengan kunjungan dari pihak orangtua pria untuk menyampaikan ikatan (peningset) dan menentukan hari
perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sesudah itu barulah upacara perkawinan dilakukan. Sebelum acara perkawinan biasanya telah dimintakan nasihat kepada dukun mengenai kapan sebaiknya hari perkawinan itu dilaksanakan. Dukun akan memberikan saran (menetapkan) hari yang baik dan tepat, 'papan' tempat pelaksanaan perkawinan, dan sebagainya. Setelah hari untuk upacara perkawinan ditentukan, maka diawali selamatan kecil (dengan sajian bubur merah dan bubur putih). Sebagai kelengkapan upacara perkawinan, maka pasangan pengantin diarak (upacara ngarak) keliling, diikuti oleh empat gadis dan empat jejaka dengan diiringi gamelan. Pada upacara perkawinan pengantin wanita memberikan hadiah bokor tembaga berisi sirih lengkap dengan tembakau, rokok dan lain, sedangkan pengantin pria memberikan hadiah berupa sebuah keranjang berisi buah- buahan, beras dan mas kawin. Pada upacara Pasrah pengantin, masing-masing pihak diwakili oleh seorang utusan. Para wakil mengadakan pembicaraan mengenai kewajiban dalam perkawinan dengan disaksikan oleh seorang dukun. Pada upacara pernikahan dibuatkan petra (petara: boneka sebagai tempat roh nenek moyang) supaya roh nenek moyangnya bisa hadir menyaksikan. Biasanya setelah melakukan perkawinan kemanten pria harus tinggal dirumah (mengikuti) kemanten wanita. b. Hak Waris Pada dasarnya masyarakat Tengger mempertahankan hak waris tanah untuk anak keturunan mereka saja. Apabila ada keluarga yang terpaksa menjual hak tanah, diusahakan untuk dibeli oleh keluarga yang terdekat. Pewarisan kepada anak-turunannya ditentukan oleh kerelaan pihak orang tua, bukan atas dasar aturan ketat yang dibakukan. c. Pertanahan Dalam masalah pertanahan Masyarakat tengger masih mengakui hukum adat mereka dibidang pertanahan, namun demikian atas perintah dan kebijakan kepala desa masyarakat juga mengakui dan menerapkan UU Agraria. Misalnya melakukan pensertifikatan tanah. Keterangan Informan: Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari informan, yaitu Camat Sukapura, Kepala Desa Ngadisari, dan beberapa warga, Perkawinan yang dilaksanakan oleh suku tengger telah mengikuti aturan seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pada masyarakat didaerah sukapura, khususnya di desa Ngadisari, telah ada kebijakan kepala desa, berupa perkawinan dapat dilaksanakan minimal tamat
sekolah menengah pertama (SMP). Bahkan kebijakan baruyang dikeluarkan oleh kepala desa Ngadisari adalah minimal tamat SLTA. Konsekuensi dari hal ini adalah desa Ngadisari harus menyiapkan sarana pendidikan berupa sekolahan setingkat SLTA. Perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Tengger umumnya bersifat Terbuka dalam arti setiap orang boleh menikah dengan orang lain walaupun mereka bukan dari suku Tengger. Dan, bahkan dapat melakukan perkawinan dengan Agama manapun. Semangat toleransi masyarakat Tengger, khususnya yang tinggal di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Di desa itu, terdapat belasan pasangan yang menikah, meski berbeda keyakinan. Misalnya, pria muslim dari luar suku Tengger menikah dengan wanita Hindu dari suku Tengger. Mereka menetap di Ngadisari. Atas dasar itu pula maka terjadi suatu akulturasi pada masyarakat tengger. Masalah atas perkawinan berupa Perceraian di tengger relatif cukup rendah. Mereka terikat oleh nilai-nilai adat bahwa perceraian adalah sesuatu yang buruk. Oleh karena itu tingkat perceraian relatif kecil karena masih ada hukum adat yang mengikatnya. Hukum Adat Masyarakat Tengger sangat kuat, dengan demikian nilai-nilai hukum perkawinan dan waris sampai saat ini tetap terjaga, meskipun demikian masyarakat hukum adat Tengger bersifat terbuka yakni, mengikuti perkembangan jaman. Hukum adat dan hukum Negara berjalan beriringan, sehingga masyarakat hukum adat Tengger selalu mematuhi hukum-hukum Negara. Keputusan Kepala Desa/Adat99 pada masyarakat Tengger di desa Ngadisari merupakan "Hukum" yang harus dipatuhi. Kepala Desa dipilih oleh Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah. Kepala Desa terpilih menjadi kepala adat yang selanjutnya dilantik dan juga melakukan upacara bersih diri. Bentuk hukum adat di Tengger (Desa Ngadisari) adalah Tidak Tertulis. Pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Misalnya ada perempuan Hamil diluar nikah, maka orang yang hamil itu dikenakan sanksi berupa "bersih desa" berupa selamatan bersih desa. Tata cara yang dilakukan adalah : Kedua keluarga dikumpulkan untuk dilakukan sebuah kesepakatan, apabila sepakat maka dilakukan akad sesuai dengan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertanggungjawaban lainnya adalah bersih desa. Berkaitan dengan adanya pergaulan dalam masyarakat tengger yang seringkali menimbulkan konflik, 99 Di Ngadisari Kepala Desa merangkap sebagai Kepala Adat. (hasil wawancara dengan Kepala Desa Ngadisari, tgl 20 Juli 2011.
maka dalam hal terjadi konflik, penyelesaian yang utama dilakukan secara musyawarah. Pada masyarakat tengger, tingkat kepatuhan diwujudkan melalui kepatuhan kepada Tuhan, Kepatuhan Kepada Negara, Kepatuhan kepada pimpinan adat, dan kepatuhan kepada orang tua. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Adat maupun Negara selalu dipatuhi oleh mereka. "Sistem kekerabatan yang ada pada suku Tengger yang bisa menjaga perbedaan itu," kata Supoyo, kepala desa Ngadisari. Menurut dia, suku Tengger punya prinsip mengayomi siapa saja. Dengan demikian, sebagai orang Tengger, mereka dituntut melestarikan adat istiadat dan budaya tanpa melihat latar belakang agama. Berkenaan dengan Penataan Ruang dan Pertanahan, dengan kesadaraan yang tinggi masyarakat Tengger sudah mengikuti peraturan di bidang penataan ruang sepertu UU pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam, UU Kehutanan, UU Agraria dan sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. 4. Penutup Berdasarkan literatur yang kami kumpulkan dan hasil diskusi dengan masyarakat di daerah Tengger (Camat Sukapura, Kades Ngadisari, dan beberapa masyarakat), dapat ditarik suatu kesimpulan berikut : a. Hukum sesungguhnya merupakan aturan yang tidak lepas dari sistem perundang-undangan yang membatasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban berinteraksi sehari-hari. b. Semua hukum bersumber dari komitmen bersama yang dibuat dengan tujuan yang sama yang dikumpulkan melalui norma dan hukum. Dan, hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. c. Nilai-nilai hukum adat tidak pernah berubah, walau waktu terus berjalan. Untuk nilai-nilai yang dianggap baik dan diterima secara universal, maka nilai-nilai tersebut dapat diangkat dan diresepsi menjadi hukum nasional. d. Perubahan-perubahan masyarakat pada daerah tertentu termasuk masyarakat tengger akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran terhadap hukum adatnya. Perubahan yang ada pada masyarakat adat tengger secara umum dipengaruhi oleh factor pendidikan dan pergaulan masyarakat tengger yang semakin meluas (pendatang, baik turis maupun warga lain yang berada disekitar Kecamatan Sukapura). e. Berdasarkan pergaulan masyarakat dan pendidikan yang ada di masyarakat tengger, nilai-nilai yang dianggap baik sampai saat ini tetap dipelihara dan dapat dijadikan sebagai kearifan local .
D. Hukum Adat Masyarakat Tengger Dalam Tata Hukum di Indonesia Masyarakat Tengger adalah masyarakat tradisional yang ini dapat diidentifikasikan melalui pandangan bahwa segala kegiatannya itu dianggap baik apabila sesuai norma-norma yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun menurun. Pada dasarnya tata hukum sama dengan sistem hukum suatu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakukan suatu hukum disuatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. (Ridwan Halim) Tata hukum suatu negara (ius constitutum = hukum positif) adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan- ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan tata hukum Indonesia adalah hukum (peraturan-peraturan hukum) yang sekarang berlaku di Indonesia (Prof. Soediman Kartihadiprojo, SH). Dengan kata lain Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia). Berkaitan dengan ini pula maka Sikap hidup tradisional Masyarakat ini juga membawa akibat dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat Tengger. Pola demikan ini pula yang menentukan nilai-nilai untuk mengukur siapa-siapa yang pantas jadi petinggi atau pimpinan. Petinggi di daerah masyarakat Tengger tidak lepas dari pimpinan informal, karena petinngi sebagai pejabat tertinggi di tingkat desa haruslah diakui keabsahannya oleh masyarakat Tengger dengan melalui nilai-nilai tradisional yang masih berlaku. Oleh sebab itu peranan petinggi di Desa masyarakat Tengger memiliki peranan ganda. Di satu sisi sebagai petinggi pimpinan formal harus tunduk dan patuh terhadap peraturan- peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Disisi yang lain, petinggi harus memenuhi aturan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan bentuk kepemimpinan yang kedua di masyarakat Tengger adalah kepemimpinan tradisional. Artinya suatu bentuk kepemimpinan yang keabsahannya diakui oleh masyarakat karena sifat-sifat ketradisionalan yang disandang oleh pimpinan tersebut. Di Tengger kepemimpinan semacam itu disebut Dukun. Sehingga petinggi di Desa Ngadisari (Petinngi Tengger) adalah seseorang yang ditugasi untuk dapat menjembatani hubungan anatara masyarakat tengger dengan kepala desa yang menjadi kepanjangan pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu, maka UU No 22 Tahun 2009 juga berlaku di Tengger dalam menentukan atas hak dan kuasa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Konsep kekuasan dan kewenangan yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menyebabkan yang ditunjuk sebagai pucuk pimpinan ditingkat desa dijabat oleh seorang kepala desa (petinggi), sehingga kekuasaan dan kewenangan tradisional yang dijabat oleh dukun tergeser oleh jabatan baru yaitu petinggi. Namun demikan sebagai daerah yang memegang teguh adat istiadat dan ajaran agamanya, dukun sebagai pimpinan tradisional, jabatannya dimasukkan dalam struktur organisasi desa, sehingga dukun sebagai pimpinan tidak lagi mencakup seluruh kehidupan dan tergeser pada bidang keagamaan. Hal semacam ini mengakibatkan kepemimpinan tradisional masyarakat Tengger yang berpusat pada dukun tergeser oleh arus transisi. Petinggi sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa, sedangkan dukun hanya mencakup adat istiadat dan keagamaan masyarakat tengger maupun para dukun tidak melakukan usulan atau keberatan tentang keberadaanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia agar pucuk pimpinan desa-desa Tengger dikembalikan pada para dukun sebagaimana keadaan sebelumnya. Keadaan ini sudah menjadi kesadaran warga Tengger terutama para dukun, bahwa apa yang dijabatnya adalah suatu perjalanan sejarah kepemimpinan Tengger. Nampak bahwa Masyarakat Tengger masih menjunjung tinggi masalah norma, aturan atau nilai yang berupa adat istiadat dan ajaran agama Hindu. Hal itu diperlihatkan dari pola pelapisan masyarakat Tengger, bahwa seorang pimpinan agama atau dukun menduduki peringkat paling atas, kemudian disusul wong sepuh dan legen, pemilik tanah yang luas atau secara ekonomi tergolong kaya, barulah wong Tengger secara umum. Sementara itu, ikatan-ikatan sosial masyarakat Tengger menunjukan bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat dan kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku dan tindakan masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri diatur oleh ketentuan adat berupa aturan-aturan adat dan hukum adat yang berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial dalam masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan Salvina (2003:91-92) bahwa ada sebuah sistem pengendalian sosial yang disepakati dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat Tengger, yaitu adanya hukum adat untuk mencegah timbulnya ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Aturan-aturan adat yang harus ditaati masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri antara lain: 1. Tidak boleh menyakiti atau membunuh binatang (kecuali untuk korban dan dimakan); 2. Tidak boleh mencuri; 3. Tidak boleh melakukan perbuatan jahat; 4. Tidak boleh berdusta; dan 5. Tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Fungsi hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial dalam masyarakat adalah: 1. Memberikan keyakinan pada anggota masyarakat tentang kebaikan adat-istiadat Tengger yang berlaku;
2. Memberi ganjaran pada anggota masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan; 3. Mengembangkan rasa malu; dan 4. Mengembangkan rasa takut dalam jiwa anggota masyarakat yang hendak menyimpang dari ketentuan adat. Pada kehidupan masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri terdapat konsep yang menjadi landasan sikap hidup masyarakat yaitu konsep anteng-seger (Tengger) yang berarti damai dan makmur. Selain itu, juga terdapat konsep yang mendasari hubungan tiga arah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam (tryadic relationship) berdasarkan hasil penelitian Sukari et al. (2004:47-51) sebagai berikut: 1. Konsep Tri Sandya, konsep karma pahala, dan hukum tumimbal lahir mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep Tri Sandya diaplikasikan dengan melakukan sembahyang tiga kali sehari (pagi, sore, malam). Konsep karma pahala menyatakan bahwa hidup atau nasib manusia tergantung dari pahalanya, sedangkan hukum tumimbal lahir adalah hukum hidup yang harus dipatuhi, berbunyi "Sapa nandur kebecikan bakal ngundhuh kabecikan. Sapa nandur barang ora becik bakal ngundhuh kacilaka"; 2. Sikap hidup sesanti panca setia, guyub rukun, sanjan-sinanjan (saling mengunjungi), sayan (gotong royong, saling bantu membantu) yang didasari semboyan "sepi ing pamrih, rame ing gawe", dan genten kuat (saling tolong menolong) merupakan dasar ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia; dan 3. Sikap hidup yang menganggap E. lingkungan alam (air,tanah,hutan,tegalan) sebagai sumbere panguripan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam. Selain itu masih terdapat kepercayaan bahwa tanah atau pekarangan "angker" sehingga muncul sikap tidak boleh sembarangan menebang pohon, kecuali kalau pohon itu mengganggu lingkungan. Hubungan manusia dengan alam diwujudkan dalam suatu slogan yang berbunyi "tebang satu tanam dua", artinya jika masyarakat menebang satu pohon, maka dia harus menanam minimal dua pohon yang jenisnya sama. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan dan Perkembangan Hukum Masyarakat Suku Tengger Masyarakat Tengger merupakan salah satu bentuk atau jenis masyarakat Adat di Indonesia yang menurut Sensus Nasional tahun 2000 saat ini di Indonesia terdapat 1072 jenis masyarakat Adat sehingga Indonesia dapat disebut sebagai Negara "Mega Culture Divercity" karena banyaknya suku, etnis atau masyarakat Adat. Disebut masyarakat Adat Tengger karena dari faktor sejarah telah menunjukkan terdapatnya kesatuan: Manusia (rakyat) yang teratur Menetap di suatu daerah tertentu dalam kesatuan wilayah Mempunyai penguasa (pimpinan) dalam komunitasnya Mempunyai haknya baik berujud maupun tidak berujud Memiliki nilai dan religi yang diyakini.
Yaitu masyarakat Adat Tengger yang sampai saat ini jumlahnya + 600 orang dan mendiami wilayah di sekitar lereng tengger yang terletak di Desa Sendiro (Lumajang), Desa Ngadisari (Probolinggo), Desa Tosari (Pasuruan), dan Desa Ngadas (Malang). Pluralisme masyarakat Indonesia telah membuktikan sedemikian besarnya jumlah masyarakat Adat. Apabila pada masa Kolonialisme telah diketemukannya 19 wilayah Hukum Adat (Adatrechtbingen), oleh Prof. Mr. Van Vollen Hoven, dan dimana hal tersebut juga telah dikukuhkan dalam Penjelasan Pasal 18 angka 11 UUD 1945 (sebelum Amandemen) oleh para pendiri Negara kita yang menyatakan bahwa: lebih kurang 250 "Dalam Negara Selfbesturende Lanschappen dan Volks gemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Pelambang dan sebagainya..." Indonesia terdapat Dari penjelasan tersebut menunjukkan terdapatnya pluralism masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, dalam rangka memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap mereka. Keberadaan masyarakat Tengger seperti masyarakat hukum Adat lain di Indonesia masih saja termarjinalkan, bahkan pengakuan terhadap hukum Adat beserta hak-hak masyarakat hukum Adatnya secara yuridis cenderung bersifat ambivalen yaitu di satu sisi memberikan pengakuannya namun di sisi lain eksistensi masyarakat hukum Adat yang merupakan konteks sosio cultural lahirnya hukum adat tersebut dibebani berbagai kondisionalitas, yang cepat atau lambat membuka peluang untuk dinaifkan masyarakat hukum Adat tersebut (Saafroeddin Bahar, 2008:7). 1. Faktor yuridis / politis Eksistensi masyarakat adat Indonesia secara umum telah mendapatkan pengakuannya secara konstitusi demikian pula halnya dengan eksistensi masyarakat Adat Tengger. Pengakuan tersebut telah dituangkan dalam konstitusi yaitu UUD Tahun 1945 baik setelah Amandemen maupun sesudah amandeman UUD 1945, di mana pada Amandemen ke IV (tahun 2000) menambahkan dua pasal tentang masyarakat HUKUM ADAT. Pasal 18 B ayat (2): "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat baik hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur oleh UU". Pasal 28 I ayat (3): "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selama dengan perkembangan zaman dan peradaban". Penjabaran mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat, dituangkan antara lain dalam pasal dan ayat (g) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan desentralisasi dan
dekosentrasi. Untuk melakukan pengaturan dan pengkondisian sendiri aspirasi yang berkembang di daerahnya, supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional (Husein Alting, 2002:39) Dengan demikian masyarakat Adat Tengger berhak pula untuk membuat peraturan sendiri di bidang perkawinan, waris, dan pertanahan pada khususnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dimana pada kenyataannya perlakuan hukum yang bersifat nasional pada masyarakat Tengger. Seolah telah melakukan pengingkaran (inkonsistensi) terhadap asas, nilai, atau system kearsifan lokal masyarakat Adat Tengger yang selama ini telah diyakini dan dilakukan sesuai dengan ajaran nenek moyangnya sehingga melahirkan konflik hukum dalam pengelaan tanah, sumber daya alam dan sumber daya pertanian. Hal-hal tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pengaturan hak-hak asasi manusia juga sangat bertentangan. Penghormatan dan pengakuan eksistensi hukum adalah dalam harta ulayat sebagai hak asasi manusia, serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Moh. Koesnoe, 1974:102). Seperti yang terdapat dalam pasal 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM 1. Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. 2. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk Hak Atas Tanah Ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Penegasan hukum Adat beserta hak-hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat sebagai hak dasar (asasi) tersebut merupakan suatu kemajuan yang tentunya, tidak saja dalam pengaturan tapi juga dalam implementasi. 2. Faktor Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Tengger Bagi masyarakat Adat Tengger yang sudah secara turun-temurun mendiami wilayah disekitar gunung Bromo Jawa Timur, sampai saat ini masih nampak eksistensi masyarakat adatnya. Dimana mereka secara turun temurun masih konsisten melakukan kegiatan-kegiatannya untuk menunjang ekonomi masyarakat adat Tengger yaitu dengan menyampaikan tanah- tanah mereka dengan mendasarkan kepada kearsipan lokal yang mereka peroleh sejak nenek moyang, sehingga untuk itu perlindungan yang memadai dari pemerintah sangat diperlukan terhadap hak-hak atas tanah atau sumber daya alam di wilayah masyarakat adat Tengger, karena masyarakat Tengger mempunyai keterkaitan yang tinggi dengan alam lingkungannya. Pada masyarakat Adat Tengger terdapat norma-norma Adat yang mengatur bagaimana hutan, ladang, pertanian dan
sumber daya air dikelola, dengan melakukan ritual-ritual yang dilakukan terkait pembukaan dan pemanfaatan tanah-tanah pertanian sejak masih menanam padi (upacara keliwet) sampai panen (upacara jopomantera) masih konsisten mereka jalankan. Masyarakat Adat Tengger menggarap lahan pertanian mereka dengan model terasseringvertical (gegulut) sesuai dengan ajaran turun temurun nenek moyang. Namun demikian saaat ini terjadi konflik yang terjadi antara norma-norma adat yang telah lama mereka kukuhi dalam pengelolaan sumber daya alam berhadapan dengan hukum Negara, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah dimana dianggap model pertanian masyarakat Adat Tengger tersebut mengakibatkan tanah mudah longsor dan merusak kesuburan tanah (Rachmat Safaat: 525). 3. Faktor Sosial Demikian juga di bidang sosial, masyarakat Adat masih menunjukkan eksistensinya dengan tetap mempunyai organisasi sediri yang dipimpin oleh Ketua Adat dan pembantu- pembantunya di samping Kepala Desa (Pemerintah) dan mempunyai norma sendiri dalam menjalankan hidupnya di samping dalam pergaulan sehari-hari mereka mempunyai bahasa jawa Kawi yang agak berbeda dengan bahasa Jawa Modern pada umumnya. Ajaran yang dianut sebagian besar masyarakat Adat Tengger adalah agama Budha Mahayana, yang merupakan perpaduan antara (Hindu dan Budha) dan Hindu, serta kepercayaan. Mereka masih sangat taat dengan ajaran-ajaran agama Hindu karena mereka meyakini merupakan keturunan langsung dari Majapahit. Dalam memohon keselamatan kepada yang Maha Kuasa masyarakat Adat Tengger melakukan berbagai upacara yang masih tetap dijalankan sampai saat ini seperti upacara Kasodo (Hari Raya Kurban), Karo (Hari Raya), dan lain-lain. Dari segi komersial pelaksanaan upacara dalam kehidupan alam sekitar gunung Bromo juga mempunyai nilai ekonomi yang secara tidak langsung juga sangat menunjang eksistensi masyarakat Adat Tengger, karena tidak hanya mengundang wisatawan lokal tetapi juga wisatawan mancanegara. Demikian pula sejak ditetapkannya daerah Tengger pada tahun 1982 sebagai daerah penyangga Taman Nasional Bromo - Tengger - Semeru, sebagian kawasan tersebut akan dilestarikan dan dikembangkan berbagai macam tumbuhan penyangga sebagai bufferzone untuk melestarikan alam. Perkawinan Masyarakat Tengger, dilakukan dengan didasarkan pada falsafah-falsafah masyarakat tengger yang sesuai dengan ajaran-ajaran tentang sikap hidup masyarakat seperti yang terkandung dalam Sesanti Pancasetia (ajaran- ajaran tentang kesetiaan), Sesanti tentang watak (sikap-sikap yang baik). Oleh karena itu dalam masyarakat tengger jarang terjadi perceraian. Sikap toleransi juga tercermin pada sikap
orang tua yang memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk memilih pasangan masing-masing. Sikap Toleransi masyarakat Tengger juga dilakukan terhadap sesama umat muslim, agama, kebudayaan, adat kebiasaan sehingga dilemma perkawinan bukanlah masalah walaupun dasar agamanya berbeda. Hal tersebut merupakan keistimewaan masyarakat Tengger dibandingkan dengan daerah adat lainnya di Indonesia. Proses pernikahan diawali dengan lamaran dan masa pertunangan. Pertunangan adalah janji, pengingkaran janji merupakan perbuatan penghinaan, namun demikian ada juga pertunangan yang harus dibatalkan apabila terdapat hubungan keluarga yang berdasarkan garis lurus ke atas (Dadung Kapuntir) dan hubungan nasab (Ngarang wulu) batasan umur untuk melakukan pertunangan disyaratkan pemuda 18 tahun dan gadis 16 tahun. Pembagian Waris Masyarakat Tengger Sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yaitu sistem parental yang mendasarkan garis dari bapak dann ibu, dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama. Berkaitan dengan masalah tanah, tanah-tanah yang ada di daerah Tengger harus diwariskan secara turun temurun dan tidak boleh dijual ke masyarakat luar Tengger karena ada larangan untuk menjual atau menyewakan tanah di luar masyarakat Tengger. Janda dan anak angkat bukan merupakan ahli waris, namun dapat menikmati harta peninggalan almarhum. Secara nasional, kaitan dengan kearifan lokal yang berhubungan dengan sosial budaya, Pasal 18B UUD 45 menentukan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya ...", yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada perubahan keempat UUD 45 ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (1) bahawa Negara memajukan kebudayaan nsaional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut ditataran kebijakan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Konvensi internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC) oleh pemerintah melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005. Hak ECOSOC merupakan hak yang paling esensial bagi masyarakat Adat dalam konteks hak ekonomi sosial budaya yang meliputi (bagian 1 paragraf 1 ayat 1): 1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (rights to self determination) 2. Hak atas tanah dan sumber daya alam (rights to land and natural) (recourses). Pentingnya kedua hak itu karena kedua hak tersebut dapat disebut sebagai hak kolektif (Ridha Saleh, 2007) yang menjadi semangat bagi masyarakat Adat untuk tetap eksis.
Dengan demikian pembangunan suatu masyarakat berarti akan mengubah menjadi sesuatu yang lain, atau tetap mempertahankan keberadaan dengan mengembangkan kemampuan dan kondisi masyarakat untuk mandiri serta menjadi lebih bermanfaat dan lebih sempurna. Eksistensi masyarakat Adat Tengger saat ini semakin berkembang dengan semakin menguatnya kemampuan faktor ekonomi, sosial, budaya di samping itu eksistensi masyarakat Adat Tengger semakin menguat meningkat adanya ikatan dan pengaruh kuat masyarakat dalam konsistensinya mendukung adat istiadat yang berpangkal dari perasaan kebersamaan, idealisme yang mampu membuahkan keadilan. Masyarakat Adat Tengger akan selalu hidup dan berhubungan karena hukum Adat masyarakatnya dapat memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban dalam hubungan sosial di antara mereka. Hal tersebut diperkuat seperti pandangan Husen Alting, Hukum Adat mengandung: Unsur-unsur yang bentuknya seperti terdapat dalam adat istiadat Sebagai nilai-nilai yang melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat Mengandung norma yang disepakati bersama secara tidak tertulis Memiliki inisiatif atau organisasi yang menegakkan Memiliki sanksi serta dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakatnya Sehingga dengan demikian Hukum Adat mampu memberikan perlindungan, menciptakan kedamaian dan ketertiban yang adil serta menopang usaha masyarakat adat tersebut dalam mencapai kesejahteraan. Untuk itu apabila pemerintah akan mengatur masyarakat Tengger secara nasional asas-asasnya saja yang diatur jangan normanya yang diatur sehingga norma-norma yang mereka anut selama ini dapat tetap hidup100. 100 Hasil wawancara dengan Prof. Nyoman Nurjaya, tanggal 27 Juli 2011.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian dan studi dilapangan yang dilakukan oleh Tim dengan melakukan pemantauan secara langsung maupun wawancara ke nara sumber, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa asas-asas dan nilai yang terkandung dalam hukum adat masyarakat tengger khususnya desa Ngadisari sampai saat ini masih hidup dan ditaati oleh masyarakat adat Tengger di satu sisi. Disisi lain dikarenakan masyarakat tengger merupakan gambaran masyarakat yang senantiasa patuh pada pimpinan atau pemerintah atau raja, dengan demikian sedikit banyak akan mempengaruhi adanya pergeseran hukum karena adanya hukum yang ada dari pemerintah. Factor lain yang mempengaruhi perubahan yang ada pada masyarakat adat tengger adalah factor pendidikan dan pergaulan masyarakat tengger yang semakin meluas. Berdasarkan pergaulan masyarakat dan pendidikan yang ada di masyarakat tengger, nilai-nilai yang dianggap baik sampai saat ini tetap dipelihara dan dapat dijadikan sebagai kearifan local. Disamping itu juga masyarakat Tengger (desa Ngadisari khususnya) juga dikenal sebagai masyarakat yang terbuka, khususnya masalah perkawinan awalnya masyarakat Tengger hanya diperbolehkan menikah dengan sesama masyarakat Tengger, tetapi sekarang B. diperbolehkan menikah dengan orang luar tengger, bahkan menikah dengan berbeda agama sekalipun, yang demikian ini tentunya akan membawa dampak pada pergeseran hukum adat Tengger. 2. Pada dasarnya nilai-nilai hukum adat seperti tidak boleh menyakiti atau membunuh binatang (kecuali untuk korban dan dimakan); tidak boleh mencuri; tidak boleh melakukan perbuatan jahat; tidak boleh berdusta; dan tidak boleh minum minuman yang memabukkan pada hakekatnya memang sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah namun khusus untuk di adopsi dalam perda setempat memang belum. Saran 1. Perlu dirumuskan konsepnya secara jelas pengertian baru mengenai hukum adat sebagai hukum nasional bangsa Indonesia, atau hukum asli Indonesia, dengan menyegarkan kembali pemahaman atas akar hakekat sumber hukum adat itu. 3. Perlunya penggalian nilai-nilai hukum adat yang tidak pernah berubah, walau terus berjalan. Untuk nilai-nilai yang dianggap baik dan diterima secara universal, maka nilai-nilai tersebut dapat diangkat dan diresepsi menjadi hukum nasional. 3. Untuk itu apabila pemerintah akan mengangkat nilai-nilai hokum adat masyarakat Tengger secara nasional, sebaiknya asas- asasnya saja yang diatur, dan bukan normanya, sehingga norma-norma yang mereka anut selama ini dapat tetap hidup.
DAFTAR PUSTAKA Buku Anshari Setia Negara, Tunggul, Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Administrasi Negara, dalam S.F. Marbun (ed), Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hal.162 BPHN, Laporan Forum Dialog: Perencanaan Hukum tentang Peran Hukum Tidak Tertulis Pasca Perubahan UUD 1945. BPHN: Yogyakarta, Agustus 2010 Benda-Beckmann, Keebet von, Pluraisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Ford Fondation, Huma, 2006 ) Freddy, Susanto, Semiotika Hukum, Dekontruksi Teks Menuju Progresifitras Makna,( Bandung:Efika Aditama, 2002) Giddens, Anthony, The Third Way, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, diterjemahkan oleh Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) Geertz, C. (1992) Kebudayaan dan Agama, (Yogyakarta: Kanisius Press, 1992) Hefner, R.W., (1985) Hindu Javanese Tengger Tradition and Islam, New York. Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), Cet. ke-5. Hadikusumo, Hilman, Hukum Waris Adat. Cetakan V, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993) ---------------, Hukum Perkawinan Adat. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Pusaka Kartini, Jakarta 1993 ---------------, Kedudukan Janda, Duda, Anak Angkat Dalam Hukum Adat. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1993 Hartono, Sunaryati, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Binacipta, 2002) ---------------, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991) Hadikusumo, Hilman, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni, 1980) ---------------, Hukum Waris Adat. Cetakan V, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993) Koesnoe, Moh, Tiga Model Pendekatan Study Hukum Adat: Suatu Laporan Penataran. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1993). Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002) Laporan Hasil Penelitian Program Research Grent I-Mhere, oleh Universitas Brawijaya, Agustus 2008. Laporan Loka Karya Nasional tentang "Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat", Jakarta pada bulan Juni 2005. Masduki, Achid, Peranan Hukum Adat Dalam Mengatasi Masalah Pemilikan pada Masyarakat Industri, dalam , Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum, (Jogyakarta: UII, 2002) Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia., (Jakarta: Sumur, 1974)
R.Yando Zakaria, "abih tandeh" masyarakat Desa di bawah Rejim Orde Baru, (Jakarta: Elsam, 2000) Raharjo, Satjipto Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986) Robert W. Hefner, geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, Cet. I, diterjemahkan dari The Political Economy of Mountain Java: An interpretive History, (Yogyakarta: LKiS, 1999) Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional Initiative on Indigenous Peoples Right and Development (RIPP), 2006, Soeripto, K.R.M., Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Jawa dan Madura.(Jember: FH. Universitas Jember. 1973). Soepomo, "Bab Bab Tentang Hukum Adat", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), cet.ke-8, Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat. Cetakan XIV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996) Soekanto, Sorjono, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, (Jakarta: Academica, 1979). Suparman, Eman, Hukum Waris Indnesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, (Bandung: Refika Aditama, cet.III 2011) Tri Sayektiningsih, Resti meilani dan E.K.S. Harini Muntasih, "Strategi Pengembangan Pendidikan Konservasi pada Masyarakat Suku Tengger di Desa Enclave Taman Nasional, Bromo Tengger, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Kampus darmaga, Bogor 16680, Indonesia, Februari 2008. Tafal, B. Bastian, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat. Cet. I, (Bandung : Rajawali, 1983) Yayuk Yuliati, Disertasi tentang Perubahan Ekologis Dan Strategi Adaptasi Masyarakat Di Wilayah Pegunungan Tengger (Suatu Kajian Gender Dan Lingkungan), (Malang: Tahun 2008) Zudan Arif Fakrullah, Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globalisasi, Dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2000) Widyaprakoso, Simanhadi, Masyarakat Tengger: Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo. (Yogyakarta: Kanisius, 1994). Wingnjodipuro, Surojo, Pengaturan Asas-Asas Hukum Adat. (Jakarta: Gunung Agung, 1986) Wahjono, Padmo, Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) Majalah, Jurnal dan Koran BPHN, Hukum Adat Dalam Perundang-undangan. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2006. Hartono, Sunaryati, Diskusi Rapat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Politik, BPHN, 10 Oktober 2007 di BPHN Poesposari, Ellyne Dwi, Hak dan Kedudukan Anak Angkat DalamSistem Pewrisan Hukum Adat. Amerta, Vol.1 No. 2, September, Majalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2003 ---------------, Kedudukan dan Hak Janda Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat. Yuridhika Vol. 18 No. 1, Januari, Majalah Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2003. ---------------, Kedudukan Janda Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Asing. Laporan Penelitian Dik Suplemen UNAIR, November, Pengembangan Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2004
Rahardjo, Satjipto, Modernisasi Dan Perembangan Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Masalah-masalah Hukum, FH Undip, No.1-6 Tahun X/ 1980 ---------------, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia, Kompas, 2003 Ramulyo, M. Idris. Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Th.XII Maret 1982, (Jakarta: FH UI, 1982). Varia Peradilan Nomor 39 Desember 1988 Varia Peradilan Nomor 55 April 1990 Varia Peradilan Nomor 65 Fanruari 1991. Makalah dan Pidato Sunaryati Hartono, Menentukan Politik Hukum Ekonomi Bagi Indonesia Dalam Kurun Waktu Tahun 2004-2009, (makalah) Forum Dialog Hukum dan Non Hukum, Jakarta 7-9 September 2004. Warassih Pujirahayu, Esmi, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)"; Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001. Internet. Ayu Sutarto, "Sekilas tentang Masyarakat Tengger", MASYARAKAT_TENGGER.pdf, yogja.infobpsntdownload Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. "Beragam Agama, Satu Adat", satu-adat.html, Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. "Kepemimpinan Tengger", mochamahhariadiunairbab6.pdf, Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. Masyarkat Simanhadi Widyaprakosa, "Mengenal Masyarakat Tengger (3): Sambungan WHD No. Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. Wiwit Mujiastuti, Jk, "Teguh Tegar Hindu Tengger (Synopsis Buku Saya Orang Tengger, Saya Punya Agama, Penulis Ayu Sutarto), Didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. Tokoh Kunci Langgengnya Suku Tengger, 1353264.htm, didownload pada tanggal 20 Agustus 2011. Simanhadi Widyaprakosa, Mengenal Masyarakat Tengger, dalam "Legenda Ajisaka: Resistensi Gaya Tengger" Suku Tengger Jawa Timur dalam : "50 Taman Nasional Di Indonesia", didownload pada tanggal 25 Agustus 2011. :
"Dari Seruni Melihat Rumah Adat Tengger", didownload pada tanggal 30 Agustus 2011. Kearifan Lokal /2011/03/kearifan-lokal- masyarakat-suku-tengger.html Masyarakat hokum adat Gobyah, I. Ketut (2003) 'Berpijak Pada Kearifan lokal', Peraturan Perundang-undangan. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 perubahan ke empat. ---------------, Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No.5, LN No.49 Tahun 1990, TLN. No.3419. ---------------, Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional.