RSUD DATU SANGGUL KABUPATEN TAPIN BAB II TUGAS POKOK DAN KODE ETIK
1. PE,LITKSAITAAI{ PEITGADAAI5 Ruang lingkup tugas Pelaksana Pengadaan yang dilakukan oleh rumah sakit dibedakan menjadi: a. Pimpinan BLUD menentukan pekerjaan akan dilaksanakan oleh penyedia jasa atau swakelola setelah menerima masukan dari Pejabat Teknis Kegiatan. b. PTK/PPk menetapkan Spesifikasi teknis, rencana kontrak, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain. c. PPTK melaksanakan pengadaan langsung untuk kebutuhan rumah tangga rumah sakit, persediaan farmasi (obat-obatan, bahan laboratorium dan lain-lain), investasi, pemeliharaan /perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp500.oo0.oo0,oo (Lima ratus juta rupiah). d. Pejabat Pengadaan melaksanakan pengadaan melalui Epurcha.sing ,ttuk kebutuhan rumah tangga rumah sakit, persediaan farmasi (obat-obatan, bahan laboratorium dan lain-lain), investasi, pemelihar aan f perbaikan. e. Tim Penyelenggara Swakelola dalam melaksanakan pengadaan untuk kegiatan pelatihan d,an/ata:u kegiatan lainnya yang bersifat non fisik. Tim Penyelenggara Swakelola dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tduan peng;daan serta melaporkan proses dan hasil pengadaan kepada Pimpinan BLUD. f. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan/ Jasa melaksanakan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan barang dan/atau jasa oleh p.ny"dia barang dan/atau jasa serta membuat berita acala pemeriksaan hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang/iasa dengan nilai diatas Rp. 500.000'000 proses pengadaan diserahkan ke UKPBJ Kabupaten Tapin' A. UNSUR PELAKSANA PENGADAAN 1. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa terdiri atas: a. Pemimpin BLUD (Direktur rumah sakit); b. Pejabat Teknis Kegiatan; c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan d. Pejabat Pengadaan; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
e. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. 2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas: a. Pemimpin BLUD (Direktur rumah sakit); b. Tim Penyelenggara Swakelola; c. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. 3. Personil yang diangkat menjadi Pejabat Pengadaan lPatitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Penyelenggara Swakelola hnrus mempunAai lanlifikasi yang memadai sesuai dengan pertimbangan pimpinan BLUD untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana pengadaan. 4. Personil yang terlibat pengadaan berasal dari unsur internal rumah sakit, unsur eksternal, atau Agen Pengadaan jika dibutuhkan. B. JUMLAH PERSONIL Personil Pelaksana Pengadaan ditetapkan sebagai berikut: a. Direktur rumah sakit selaku Pemimpin BLUD' b. Pejabat Teknis Kegiatan mengikuti struktur organisasi. c. Pejabat Pengadaan berjumlah satu orang. d. Tim Penyelenggara Swakelola terdiri atas Perencana, Pelaksana, dan Pengawas. e. Panitia Pemeriksa berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dan berjumlah ganjil. Personil pelaksana pengadaan baik Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tim peiyelenggaia Swakelola, Penyedia dan para pihak yang terkait dalam petatsattaan pengadaan barang d,anf ata:u jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: q. melaksanakan tugas secara tertib dan penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa. b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menurut sifatnya harus dirahas[kan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa. c. tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang *"ngikiUatkLn persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 10 h_
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang danf atau jasa (conflict of interestl. f. g. h. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. tidak menyalahgunakan wewenang dan/atau kolusi dengan tduan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung, merugikan negara. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. A. PEMIMPIN BLUD A.1. TUgas Pokok Pemimpin BLUD sebagai Pengguna Anggaran (PA) tugasnya mencakup seluruh kegiatan pengadaan sejak perencanaan hingga pengadaan selesai dilaksanakaI1. Tanggungiawab i1li berkaital dengan jabatan sebagai Direktur rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional rumah sakit dan yang berhak menyetujui perikatan dengan pihak ketiga. otorisasi pengeluaran anggaran untuk pembayaran pengadaan memerlukan persetujuan Direktur rumah sakit. Tugas Pemimpin BLUD adalah: a. tenetapkan rencana umum d.an pembiayaan pengadaan di rumah sakit; b. menetapkan tata cara pengadaan yang berlaku di rumah sakit; c. mengawasi pelaksanaan anggaran; d. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; e. mengawasi penyimpanall dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan/atau Jasa; f. menandatangani Pakta Integritas. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 11
A.2. Wewenang Wewenang Pemimpin BLUD terkait langsung dengan wewenang sebagai Direktur rumah sakit. Wewenang Pemimpin BLUD adalah: a. mengangkat dan memberhentikan pelaksana pengadaan yang tidak terikat tahun anggaran; b. menentukan cara pengadaan (swakelola atau penyedia barang danf ataujasa); c. menyetujui permohonan pengadaan barang dan/ jasa kebutuhan bidang/ bagian. d. mengetahui sPK dan surat Perjanjian (Kontrak) dengan penyedia barang dan/atau jasa; e. menolak atau menyetujui pembayaran sesuai ketentuan. B. PEJABAT TEKNIS KEGIATAN/PPK 8.1. Tugas Pokok Tu[as pokok Pejabat Teknis KegTatan/PPK sebagai berikut: a. menyetujui dan menetapkan perencanaan pengadaan kebutuhln bidang/bagian masing-masing di rumah sakit dalam satu periode waktu tertentu (1 tahun) sesuai RBA; b. Menyusun perencanaan sumber pembiayaan atas pengadaan kebutuhan uiaang/bagian masing-masing di rumah sakit; c. Membuat dan menetapkan Harga Perhitungan sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan kerja (KAK) secara keahlian pada bidang/bagian masing-masing di rumah sakit; d. Melaporkan dan Mempertanggungiawabkan hasil kegiatan pe.tgadr.an rumah sakit kepada Pemimpin BLUD; e. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan/atau Jasa; f. Menandatangani surat Perintah Kerja/surat Perjanjian (Kontrak); g. Menandatangani Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan' h. Menandatangani Pakta Integritas' 8.2. Wewenang Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pejabat Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa t2 d
a. memproses setiap permohonan pengadaan kebutuhan bidang/baglan *riit g-*asing sesuai dengan RBA kepada PemimPin BLUD; b. Menandatangani sPK dan surat Perjanjian (Kontrak) dengan penyedia barang dan/atau jasa; c. Melaksanakan amandemen pekerjaan dan memutuskan kontrak setelah melalui pertimbangan dan memenuhi syarat pemutusan kontrak; d. Menetapkan denda, peringatan atau perintah kepada penyedia barang dan/atau jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian. e. Menandatangani dan menyehrjui berita acara penerimaan hasil pengad-aan barang danl jasa sesuai berita acara hasil pemeriksaan pekedaan/pengadaan barang dan I jasa' C. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN C.1. Tugas Pokok Tugas pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut: a. membantu melaksanakan tugas Pejabat Teknis Kegiatan- b. membantu men)rusun perencanaan pengadaan kebutuhan bidang/bagian masing-masing di rumah sakit dalam satu periode waktu tertentu (1 tahun) sesuai RBA; c. membantu men5rusun Harga Perhitungan Sendiri 'bidang/Oagian masing-masing di rumah sakit; d. menandatangani Pakta Integritas; e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan Pejabat Teknis Kegiatanl PemimPin BLUD' C.2. Wewenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan *"mpu.tyai wewenang sebagai berikut: a. mengajukan permohonan pengadaan kebutuhan bidang/bagian melalui Pejabat Teknis masing-masing; f. Menandatangani dan menyetujui berita acata penerimaan hasil pengadaan i"rrrg d,anJ jasa sesuai berita acara hasil p.*lAt"ran pekerj-aan/pengadaan barang dan I jasa' Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 13
D. PEJABAT PENGADAAN D.1. Persyaratan Persyaratan sebagai Pejabat Pengadaan: a. Memiliki sertilikat pengadaan barang/jasa; b.jujur, disiplin dan bertanggungiawab dalam melaksanakan tugas; c. teliti dan mampu bernegosiasi dalam melakukan proses pengadaan; d. memahami kualitas dan karakteristik barang dan/jasa; e. menandatangani Pakta Integrita-s; D.2. Tugas Pokok Tugas pokok Pejabat Pengadaan sebagai berikut: a. memproses pernintaan pengadaan yang akan dilakukan melalui Bpurchasing; b. Melakukan evaluasi kualitas dan harga kebutuhan barang pengadaan dari seluruh penawaran yang mlsuk-. dengan membandingkannya dengan Harga Perhitungan sendiri (HPS) tersedia; c. Melakukan negosiasi kualitas dan harga kebutuhan barang pengadaan kepada calon penyedia barang; d. Menyusun dan menyerahkan hasil kegiatan evaluasi dan .r"goi"iu."i dalam bentuk Berita Acara kepada PPK' e. Melaksanakan E-purchasing sesuai ketentuan yang berlaku' D.3. Wewenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pejabat Pengad.aan mempunyai wewenang sebagai berikut: a. memperoleh referensi barang-barang yang dibutuhkan disertai daftar harga nya dari beberapa calon penyedia barang yang diundang untuk memasukkan penawaran; b. Memperoleh Harga Perhitungan sendiri (HPS) pengadaan barang yang disusun oleh PPK; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa t4
c. Memberikan masukan kepada PPK atas permintaan barang yang disetujuinya dalam rr* kuantitas, kualitas, dan waktu pengadaan. E. PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Pimpinan BLUD menunjuk dan menetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan' Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertugas : a. Melaksanakan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan rumah sakit; b. Membandingkan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak atai Surat Perjanjian/Surat Pesanan terkait kesesuaian spesifikasi teknis dan jumlah barang' c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa; d. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Teknis Kegiatan dan/atau PemimPin BLUD; e. Menandatangi berita acarakemajuan pekerjaan sesuai termijn; f. Melaksanakan tugas lainya yang diperintahkan oleh Pimpinan BLUD. Wewenang PPHP adalah: a. Menerima barang yang diterima dari rekanan apabila sesuai dengan order Pembelian/kontrak; b. Menolak barang yang diserahkan oleh rekanan apabila tidak sesuai dengan order Pembelian/kontrak; F. TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA F.1. PersYaratan Seseorang yang d'iangkat sebagai Tim Penyelenggara Swakelola harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki integritas moral; b. Memiliki disiPlin tinggi; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 15
c. Memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; d. Berlokasi di tempat pekerjaan dilaksanakan; e. Memiliki tanggung jawab dan kua-lifikasi teknis serta manajerial yang memadai untuk melaksanakan; f. Menandatangani Pakta Integritas; F.2. Tugas Pokok Tusas pokok Tim Penyelenggara Swakelola sebagai berikut: a. menJrusun jadwal, cara pelaksanaan, RAB, serta lokasi pengadaan; b. Menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan baik tenaga ahli, pelaksana, maupun Peralatan; c. Menentukan metode pelaksanaa-n dilapangan yang efisien; d. Melaksanakan pekerjaan dengan teliti, berkualitas, tepat waktu; e. Melakukan pengawasarr terhadap kegiatan swakelola f. Membuat laporan berkala sebagai dasar penilaian progres pekerjaan kePada PimPinan BLUD g. Mengarsipkan seluruh dokumen pengadaan; h. Mencatat dan mempertanggungiawabkan penggunaan dana swakelola kePada PemimPin BLUD; F.3. Wewenang wewenang rim Penyelenggara Swakelola sebagai berikut: a. melaksanakan pekerjaan secara mandiri; b. menentukan metode pelaksanaan di lapangan yang dianggap paling efisien; c. melakukan pengadaan material yang dibutuhkan; d. melakukan kerjasama/kontrak tenaga kerja yang dibutuhkan. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa t6