IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DALAM AKAD GADAI EMAS di PT. JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: DIMAS TOMY HANGGARA NIM. 1217062 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022
IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DALAM AKAD GADAI EMAS di PT. JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: DIMAS TOMY HANGGARA NIM. 1217062 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022 i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Dimas Tomy Hanggara NIM : 1217062 Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Pekalongan, 25 Januari 2022 Yang Menyatakan, DIMAS TOMY HANGGARA NIM. 1217062 ii
NOTA PEMBIMBING Dr. Akhmad Jalaludin, M.A Perumahan Griya Tirto Asri Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan 51151 Lamp : 3 (tiga) eksemplar Hal : Naskah Skripsi a.n Dimas Tomy Hanggara Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di - PEKALONGAN Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudari : Nama : Dimas Tomy Hanggara NIM : 1217062 Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Pekalongan, 25 Januari 2022 Pembimbing Dr. Akhmad Jalaludin, M.A NIP. 19730622 200003 1 001 iii
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, kab. Pekalongan, Telp. 082329346517 Website : fasya.iainpekalongan.ac.id PENGESAHAN Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama : Nama : DIMAS TOMY HANGGARA NIM : 1217062 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DALAM AKAD GADAI EMAS di PT. JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Pembimbing Dr. Akhmad Jalaludin, M.A NIP. 19730622 200003 1 001 Dewan Penguji Penguji I Penguji II Abdul Hamid, M.A. NIP. 197806292011011003 Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222 201608 D1 094 Pekalongan, 9 Maret 2022 Disahkan oleh Dekan Fakultas Syariah Dr. Akhmad Jalaludin, M.A NIP. 19730622 200003 1 001 iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan ا Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te ث Sa es (dengan titik di atas) ج Jim J Je ح Ha ha (dengan titik di bawah) خ Kha Kh ka dan ha د Dal D De ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) ر Ra R Er ز Zai Z Zet س Sin S Es ش Syin Sy es dan ya ص Sad es (dengan titik di bawah) ض Dad de (dengan titik di bawah) v
ط Ta ظ Za ع 'ain غ Gain ف Fa ق Qaf ك Kaf ل Lam م Mim ن Nun و Wau ه Ha ء Hamzah ي Ya B. Vokal Vokal Tunggal ا = a ا = b ا =c G F Q K L M N W H Y Vokal Rangkap يا = ai او = au vi te (dengan titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) koma terbalik (di atas) Ge Ef Qi Ka El Em En We Ha Apostrof Ya Vokal Panjang ا = ā يا = ī وا= ū
C. Ta marbutah Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh: ﺔﻠﻴﻤﺟ ةأﺮﻣ ditulis mar'atun jamilah Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh: ﺔﻤﻃ ﺎﻓ ditulis fatimah D. Syaddad (tasydid, geminasi) Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut. Contoh: ﺎﻨ ر ditulis rabbana ﻟا ditulis al-barr E. Kata sandang (artikel) Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /t/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: ﺲﻤﺸﻟا ditulis asy-syamsu ﻞﺟ ﺮﻟا ditulis ar-rojulu ةﺪﻴﺴﻟا ditulis as-sayyidinah vii
Kata sandang diikuti oleh "huruf qomariyah" ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh: ﺮﻤﻘﻟا ditulis al-qamar ﻊ ﺪﺒﻟا ditulis al-badi' ل ﻼ ا ditulis al-jalal F. Huruf Hamzah Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh: تﺮﻣأ ditulis umirtu ء ditulis syai'un viii
PERSEMBAHAN Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Aamiin. Skripsi ini saya persembahkan untuk : 1. Kedua orang tua saya, (Bapak Slamet Topani dan Ibu Suwarmi) yang telah memberikan segala kasih sayangnya, doa, motivasi, serta bimbingannya dari saya lahir hingga saat ini, semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan beliau. Aamiin. 2. Kakak saya (Kristina Aprilia) dan kedua adik saya tercinta (Diah Ayu Stevani dan Syafiq Satria Zuhdi) terima kasih atas segala dukungannya. 3. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya (Dhino Mahardika, Akbar Maulana, Sultana, Khafid Alfarisi, Mochamad Hikam, Galih Aji Luhingga, Hasan Latif, Faizin, Iqbal, Didi Prayitno) yang selalu mensuport, serta memberikan dukungan dan doa 4. Dan teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2017 bersama-sama menyelesaikan skripsi. ix
MOTTO "Aja Rumangsa Bisa, Nanging Bisaa Rumangsa " Makna dalam bahasa Indonesia: sebagai manusia jangan merasa bisa melakukan segala sesuatu, namun kita harus mengakui kemampuan dan kelemahan diri kita sendiri x
ABSTRAK Dimas Tomy Hanggara, 2022 : "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas Di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan" Dalam menjalankan praktiknya PT. Jasa Gadai Syariah tidak terlepas dari fatwa yang disahkan oleh DSN MUI, terutama pada produk gadai emas syariah di PT. Jasa Gadai Syariah wajib sesuai dengan fatwa DSN MUI no. 25/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn. Di dalam fatwa tersebut membahas tata cara gadai emas agar sesuai dengan prinsip syariah serta penjualan barang jaminan yang tidak ditebus oleh para nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk implementasi fatwa DSN MUI no. mengetahui praktik gadai emas, kedua, 25/DSN-MUI/III/2002, dan ketiga, terimplementasi sepenuhnya fatwa DSN MUI di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. alasan kenapa tidak Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-resech) dengan objek penelitian yaitu implementasi fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi yakni memanfaatkan sumber buku, artikel jurnal, situs atau website. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang disimpulkan dengan cara berfikir induktif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pertama, praktik gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah menggunakan dua akad yaitu rahn dan ijarah, kedua, pelaksanaan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.di PT. Jasa Gadai Syariah telah sesuai dalam praktiknya, akan tetapi ketika penakaran rahn atau taksiran rahn jauh lebih tinggi nominalnya dengan nominal utang nasabah serta dalam proses penjualannya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI akan tetapi tujuan dari penjualan barang jaminan yang tidak ditebus sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu untuk melunasi pinjaman utang debitur serta pembayaran ujrahnya, dan ketiga, sistem penjualan tidak menggunakan lelang dengan alasan nasabah jarang ada yang menebus dan biar penjualannya mudah. Kata kunci : Implementasi Fatwa, Penetapan Hukum, MUI xi
KATA PENGANTAR Tiada kata selain mengucap puji syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DALAM AKAD GADAI EMAS di PT. JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti dalam memberikan konstribusi pengetahuan. Penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaknya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jejerannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini. 2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. 3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. 4. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan. xii
5. PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan yang beralamat di Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota. Pekalongan, Jawa Tengah yang sudah memperbolehkan untuk mengadakan penelitian. 6. Ibu Dina Fitriana selaku Staff di Jasa Gadai Syariah yang telah meluangkan waktu untuk wawancara guna memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan skripsi ini. 7. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian, serta kakak dan kedua adik saya yang selalu memberikan dukungan. 8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, peneliti menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurang an. Namun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin. Pekalongan, 25 Januari 2022 Dimas Tomy Hanggara xiii
DAFTAR ISI JUDUL ... SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ... NOTA PEMBIMBING ... PENGESAHAN... PEDOMAN TRANSLITERASI ... PERSEMBAHAN... MOTTO ... ABSTRAK ... xi KATA PENGANTAR... xii DAFTAR ISI... xiv DAFTAR TABEL ... xvii BAB I PENDAHULUAN... A. Latar Belakang Penelitian ... B. Rumusan Masalah ... C. Tujuan Penelitian ... D. Manfaat Penelitian... E. Kerangka Teoritis... F. Telaah Pustaka... 14 G. Metodologi Penelitian ... 21 H. Sistematika Pembahasan ... 25 BAB II IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA ... 27 A. Definisi dan Fungsi Fatwa... 27 1. Definisi Fatwa ... 27 2. Fungsi Fatwa ... 31 B. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia... 32 C. Metode Dalam Berfatwa di Majelis Ulama Indonesia ... 40 xiv i ii iii iv v ix x 1 1 7 8 8 9
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn... 44 BAB III AKAD GADAI EMAS di PT. JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN ... 54 A. Gambaran Umum PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan ... 54 1. Sejarah PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan ... 54 2. Visi dan Misi PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan ... 55 3. Kepengurusan serta Tugas dan Tanggung Jawabnya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan ... 56 B. Produk-Produk pada PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan ... 60 1. Pinjaman Gadai Emas ... 61 2. Pembiayaan Angsuran Emas... 67 BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 25/DSN-MUI/III/2002 DALAM AKAD GADAI EMAS di PT. JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN ... 71 A. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada Produk Gadai Emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan... 71 B. Alasan Tidak Terimplementasi Sepenuhnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada Akad Gadai Emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan ... 81 BAB V PENUTUP... 85 A. Simpulan... 85 B. Saran... 87 DAFTAR PUSTAKA ... 89 DAFTAR LAMPIRAN ... 93 xv
DAFTAR TABEL Tabel 1 Data Jumlah Nasabah PT. Jasa Gadai Syariah Pada Tahun 2019 Sampai 2021 ... Tabel 3.1 Biaya Adminitrasi... 62 Tabel 3.2 Simulasi Gadai Emas... 65 Tabel 3.3 Simulasi Harga Angsuran Emas 24 Karat ... 67 Tabel 3.4 Simulasi Pembayaran Angsuran Emas ... 69 xvii 3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Fatwa merupakan salah satu produk hukum dalam Islam yang diterbitkan dengan berdasarkan pemikiran serta ijtihad oleh para ulama atau mufti dengan cara ijma' dan berlaku untuk umum, arti dari ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang belum dibahas sepenuhnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis dengan menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang matang dan ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di Indonesia fatwa ditetapkan oleh MUI, secara kelembagaan MUI sering diposisikan sebagai 'mufti negara' di mana ketika pemerintah secara resmi meminta fatwa dalam perkara yang sedang terjadi dalam presfektif syariat Islam. Sejarah di Indonesia peran para ulama begitu besar untuk membangun tanah air ini, sudah sejak lama para ulama menjadi penggerak dan motivator di setiap perubahan zaman yang terjadi pada masyarakat, tidak diragukan lagi keilmuan dari para ulama yang aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 1
Ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam sudah ada sejak zaman dahulu dimulai sejak Islam berdiri berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis di bawah kepemimpinan seorang yang bijak, yaitu nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya beliau, perkembangan ekonomi Islam semakin pesat dalam mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman.1 Zaman sekarang di mana perkembangan teknologi semakin canggih dalam memberikan pelayanan ataupun penggunaan sehari-hari, seperti mencari informasi bisa melalui internet dengan menggunakan smartphone, tablet maupun komputer. Dalam dunia ekonomi yang berbasis syariat Islam terdapat perbankan maupun non perbankan dengan menjalankan produknya berdasarkan syariat Islam, produknya diantarnya: e-money syariah, tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, giro syariah dan pembiayaan syariah, di mana dalam menjalankan produknya berpegang teguh pada fatwa-fatwa. Di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau bisa disingkat MUI sebagai suatu putusan tentang persoalan yang tengah terjadi berdasarkan pemikiran serta ijtihad para ulama dengan cara ijma' untuk dijadikan pegangan dengan merujuk pada Al-Quran, Hadis dan Sunnah nabi Muhammad SAW, serta Qiyas. DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999, di mana 1 Anshori, Abdul Ghofur. 2011, Gadai Syariah diIndonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionlisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press) h. 191 2
menjalankan tugas dan kewenangannya untuk kesesuaian antara produk dan kegiatan yang dilakukan di LKS sesuai dengan syara'.2 PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan terdapat dua produk yaitu produk gadai emas dan pembiayaan angsuran emas. Pada produk gadai di PT. Jasa Gadai Syariah dengan menggunakan akad Rahn dan akad Ijarah dalam memberikan pinjaman utang kepada nasabah wajib ada barang jaminan berupa emas baik itu dalam bentuk kalung, cincin, gelang, maupun emas batangan atau logam mulia. Tabel 1 Data Jumlah Nasabah PT. Jasa Gadai Syariah Pada Tahun 2019 - 2021 Tahun Gadai Emas Angsuran Emas 2019 4.556 700 2020 5.742 731 2021 7.519 710 Sumber dari data primer yaitu wawancara pribadi.3 Berdasarkan Tabel 1, banyak dari masyarakat yang menggadaikan emasnya di PT. Jasa Gadai Syariah, di mana setiap tahunnya terdapat kenaikan jumlah nasabah. Terutama pada tahun kemarin yaitu tahun 2021 terdapat 7.519 nasabah yang menggadaikan emasnya. 2 Awaludin dan Andis Febrian "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" (Bukitinggi: Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam Vol. 06 No. 02, IAIN Bukitinggi, Juli-Desember 2020), h. 201 3 Dina Fitriana, Staff di Jasa Gadai Syariah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 November 2021 3
Seorang yang ingin menggadaikan emas di PT. Jasa Gadai Syariah diharuskan membawa identitas diri berupa KTP serta membawa barang sebagai jaminan berupa emas baik itu perhiasan maupun logam mulia. Kemudian emas ditaksir oleh petugas agar tau berapa jumlah maksimal utang dari barang jaminan tersebut serta biaya ujrah per hari (0,06% dari jumlah taksiran rahn), jumlah taksiran rahn nominalnya lebih besar dengan nominal jumlah utang nasabah. Dan jangka waktu jatuh tempo 120 hari dari saat menggadaikan. Ketika sudah jatuh tempo nasabah belum melunasinya maka pihak PT. Jasa Gadai Syariah menghubungi nasabah agar segera membayar, jika nasabah ingin diperpanjang maka akan diperpanjang selama 120 hari. Ketika sudah diperpanjangpun nasabah belum melunasinya maka nasabah dihubungi kembali untuk memusyawarahkan di PT. Jasa Gadai Syariah, jika hasil dari kesepakatan akan dijual, maka barang jaminan tersebut akan dijual. Akan tetapi penjualannya bukan dengan menggunakan sistem lelang tetapi dengan penjualan ke toko emas. Walaupun sistem penjualan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/III/2002 yaitu dengan lelang tapi dari hasil penjualan tersebut guna melunasi utang nasabah serta pembayaran ujrah. Dan jika terdapat 4
kelebihan atau sisa maka akan diserahkan ke nasabah sebaliknya jika terdapat kekurangan maka kewajiban nasabah yang menambahi.4 Pelaksanaan dalam gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan tidak terlepas dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. DSN MUI mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan gadai dalam prinsip hukum Islam di Indonesia, yang tertuang dalam fatwa nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn, di dalamnya memuat peraturan dibolehkannya gadai, fatwa tersebut diantaranya adalah: 1. kreditur (LKS) berhak menahan barang yang menjadi jaminan atau marhun hingga keseluruhan utang debitur (nasabah) kepada kreditur terbayar lunas. 2. Barang jaminan serta manfaat tetap menjadi milik debitur. Pada dasarnya, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jaminan oleh kreditur tanpa seizin debitur, tanpa mengurangi nilai dari barang jaminan tersebut kemudian pemanfaatnya sekedar pengganti biaya atau ongkos untuk perawatan serta penyimpanannya. 3. Penyimpanan dan perawatan barang jaminan pada prinsipnya menjadi kewajiban debitur, akan tetapi bisa dilakukan oleh kreditur, kemudian biaya atau ongkos dari pemeliharaan serta penyimpanan barang tetap kewajiban debitur (biaya penyimpanan barang jaminan dilakukan berdasarkan akad ijarah). 4 Dina Fitriana, Staff di Jasa Gadai Syariah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 November 2021 5
4. Besarnya biaya atau ongkos dari penyimpanan serta perawatan barang jaminan tidak boleh berlandaskan pada jumlah pinjaman. 5. Pelelangan jaminan a. Jika kesepakatan pelunasan utang sudah jatuh tempo, maka kreditur harus memperingati debitur agar segera melunasi kekurangan utangnya tersebut. b. Jika debitur tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka kreditur melelang paksa barang jaminan. c. Hasil dari lelangan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang debitur, biaya pemeliharaan serta penyimpanan, dan biaya penjualan barang jaminan. d. Jika terdapat sisa dari pelunasan utang maka harus diserahkan kepada debitur dan jika hasil dari lelangan tidak mencukupi untuk menutupi utang maka kewajiban debitur untuk melunasinya.5 Fatwa DSN MUI di atas dapat dijadikan pedoman dan prinsip dalam menjalankan produk gadai syariah sesuai dengan hukum Islam pada lembaga keuangan syariah baik itu perbankan maupun non perbankan yang menerapkan sistem syariah. Berdasarkan penggambaran di atas, penulis tertarik meneliti di PT. Jasa Gadai Syariah dikarenakan PT. Jasa Gadai Syariah didirikan belum cukup lama yaitu pada tahun 2017. Di mana peneliti ingin mengetahui apakah dalam 5 Anshori, Abdul Ghofur. 2011, Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionlisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press), h. 137 dan 138 6
proses gadai emas tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam dan yang akan menjadi pembahasan penulis adalah bagaimana praktik yang dilakukan mengenai gadai emas pada PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, bagaimana implementasi fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn pada gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, dan mengapa fatwa DSN MUI tidak terimplementasikan sepenuhnya pada akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DALAM AKAD GADAI EMAS di PT. JASA GADAI SYARIAH PEKALONGAN" B. Rumusan Masalah Mengingat keterbatasan kemampuan penulis maka rumusan masalahnya, sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik gadai emas yang dilakukan di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan ? 2. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn pada pembiayaan gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan ? 3. Mengapa fatwa DSN MUI tidak terimplementasikan sepenuhnya pada akad gadai emas di PT. Jasa Gadai syariah Pekalongan ? 7
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui praktik gadai emas yang dilakukan di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. 2. Mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn pada pembiayaan gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. 3. Mengetahui alasan kenapa fatwa DSN MUI tidak terimplementasikan sepenuhnya pada akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan D. Manfaat Penelitian Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian, antara lain: a. Manfaat Teoritis Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi keilmuan di hukum Islam khususnya pada hukum ekonomi syariah serta dapat menjadi bahan pijakan dan bahan referensi guna penelitian yang akan datang. 8
b. Manfaat Praktis 1. Bagi penulis, semoga dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat mengenai penerapan fatwa DSN MUI dalam praktik gadai emas syariah. 2. Bagi akademisi, memberikan sumbangan pemikiran dan menambah literatur perpustakaan mengenai akad gadai emas di lembaga keuangan syariah. 3. Bagi lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran pada pelaksana gadai emas dalam upaya penerapan fatwa DSN MUI sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip syariat Islam. E. Kerangka Teoritis 1. Definisi Dan Fungsi Fatwa a. Definisi Fatwa Menurut etimonologi fatwa berasal dari bahasa arab yaitu al-fatwa yang artinya jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan hukum islam. Menurut Ibnu Manzhur yang dikutip oleh Noor Ahmad dalam bukunya, fatwa yaitu bentuk mashdar dari kata fata - yaftu - fatwan ( ىﻮﺘﻓ
ﻮﺘﻔﻳ
ﺎﺘﻓ ) yang bermakna muda, baru, penjelasan, serta penerangan. Sedangkan fatwa menurut Al-Jurjani yang dikutip oleh Noor Ahmad dalam bukunya, fatwa berasal dari kata al-fatwa (ىﻮﺘﻔﻟا) / 9
10 al-futya (ﺎﻴﺘﻔﻟا), yang artinya jawaban dari suatu permasalah (musykil) dalam hukum Islam. Sehingga fatwa dapat juga diartikan sebagai seorang ahli yang dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan- pertanyaan dalam hukum Islam. Menurut terminologi, fatwa atau lebih tepatnya dapat disebut dengan ifta' sebagaimana yang telah diutarkan oleh Al-Amidi yang dikutip oleh Noor Ahmad dalam bukunya, fatwa yaitu penjelasan hukum syara' tentang suatu permasalahan atas pertanyaan-pertanyaan beberapa orang atau kelompok. Fatwa menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Noor Ahmad dalam bukunya, fatwa yaitu menerangkan tentang hukum syara' di dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (Mustafti) baik secara perorangan maupun secara kolektif atau kelompok.6 Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai patuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkitan dengan hukum. Dan arti fatwa menurut terminologi, yang dikemukkan oleh Zamakhysri yang dikutip oleh Soleh Hasan Wahid dalam jurnalnya, fatwa merupakan penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Dan fatwa menurut Al-Syatibi yang dikutip oleh Soleh 6 Ahmad, Noor. 2020, Posisi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, (Kudus: Maseifa Jendela Ilmu), h. 9 dan 10
Hasan Wahid dalam jurnalnya, kata fatwa dapat diarti al-ifta' yang artinya keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat bagi seseorang atau kelompok yang mengikuti. Fatwa menurut bahasa dapat diarti sebagai jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada zaman tersebut (dengan memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang ulama sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus hukum Islam yang sifatnya tidak mengikat kepada seorang maupun kelompok.7 Fatwa yaitu produk hukum dalam Islam yang diterbitkan dengan berdasarkan pemikiran serta ijtihad oleh para ulama atau mufti dengan cara ijma' dan berlaku untuk umum, arti dari ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang belum dibahas sepenuhnya dalam Al- Qur'an maupun Al-Hadis dengan menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang matang dan ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan al-qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di Indonesia fatwa ditetapkan oleh MUI, secara kelembagaan MUI sering diposisikan sebagai 'mufti 7 Soleh Hasan Wahid "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))" (Ponorogo: Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2, IAIN Ponorogo Desember 2019), h. 195 11
negara' dimana ketika pemerintah secara resmi meminta fatwa dalam perkara yang sedang terjadi dalam presfektif syariat Islam. Pendapat dari Mahfud MD yang dikutip oleh Awaludin dan Andis Febrian dalam jurnalnya, fatwa MUI ialah pendapat dari masalah keagamaan dan tidak termasuk dalam hukum positif. berarti boleh diikuti ataupun boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa/tidak mengikuti fatwa MUI tidak boleh diberikan sanksi. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri serta tidak diatur pada Undang-Undang. Fatwa yang di keluarkan oleh MUI tidak dapat disamakan dengan hukum positif di Indonesia dimana ketika melanggar akan dikenakan hukuman penjara maupun hukuman denda. Akan tetapi keberadaan dari fatwa yang di keluarkan oleh MUI tidak bisa dipandang sebelah mata, dikarenakan fatwa yang di keluarkan oleh MUI mendapat dukungan dari umat Islam.8 Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' yang dikutip oleh Awaludin dan Andis Febrian dalam jurnalnya, menegaskan bahwa fatwa sangat krusial dan banyak keutamaannya, sebab ulama merupakan pewaris nabi, karena mereka yang menjalankan kefardluan kifayah, hanya saja ulama mungkin bisa saja melakukan kesalahan dalam mengeluarkan fatwa. 8 Awaludin dan Andis Febrian "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" (Bukitinggi: Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam Vol. 06 No. 02, IAIN Bukitinggi, Juli-Desember 2020), h. 201 12
Hashkafi dalam kitab Ad-Durr Al-Mukhtar yang dikutip oleh Awaludin dan Andis Febrian dalam jurnalnya, menerangkan bahwa orang fasik tidak pantas untuk menjadi ulama, sebab fatwa ialah termasuk urusan agama, sementara orang fasik adalah orang yang selalui melakukan perbuatan tercela dan perkataanya atau yang diucapkan tidak bisa diterima dalam masalah-masalah keagamaan.9 b. Fungsi Fatwa Terdapat beberapa fungi dari fatwa diantarnya: secara fungsional fatwa memiliki fungsi Tabyin (menjelaskan) serta Tawjih (penggerak dakwah). Tabyin ialah menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaanya, yang artinya bahwa sebuah fatwa di keluarkan oleh MUI dikhususkan untuk masyarakat muslim yang memang mengharapkan fatwa tersebut. Sedangkan Tawjih ialah memberikan petunjuk dan pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer, yang artinya bahwa fatwa tersebut guna petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat muslim dalam sebuah perkara terkait keagamaan pada zaman sekarang atau zaman modernisasi 10 9 Ahmad, Noor. 2020, Posisi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, (Kudus: Maseifa Jendela Ilmu), h. 10 dan 11 10 M. Erfan Riadi "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" (Ulumuddin: ejournal.umm.ac.id Vol. VI No. IV, Universitas Muhammadiyah Malang, Januari-Juni 2010), h. 472 13
14 Fungsi utama dari fatwa ialah memberikan jawaban atas persoalan yang muncul dari seseorang atau kelompok. Fungsi fatwa pada zaman sekarang ini ialah sebagai pembimbing dalam menerangkan seputar ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan kondisi hidup masyarakat Islam. Pemberian fatwa oleh seorang ulama secara khusus sebagai respon serta jawaban akan pertanyaan yang disampaikan. Maka, karena fatwa yang bersifat sebagai sebuah jawaban atau respon terhadap permasalahan masyarakat, sehingga fatwa senantiasa dinamis (kondisi yang terus-menerus berubah) dalam penyampaiannya, akan tetapi belum tentu dari segi isi serta konteksnya.11 F. Telaah Pustaka Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi mengenai gadai. Tetapi hanya membahas sebatas dan seputar gadai dan barang jaminan itu sendiri. Seperti halnya beberapa karya ilmiah, diantaranya adalah: Pertama, Dwi Astita dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu", dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun 2017, skripsi ini membahas mengenai 11 Heri Fadli Wahyudi dan Fajar "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa" (Yogyakarta: Cakrawala : Jurnal Studi Islam, Vol. 13 No. 2, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,Tahun 2018), h. 123 dan 124
bagaimana perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan barang gadai dan bagaimana tinjauannya dari fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu. Hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang jaminan nasabah, dengan rumus perhitungan ujrah: Taksiran X tarif ujrah X jangka waktu per 10 hari. Penentuan biaya pemeliharaan barang jaminan dalam produk rahn telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI, dikarenakan tidak menentukan biaya pemeliharaan atau ujrahnya tidak berdasarkan besarnya pinjaman nasabah tetapi ditentukan dengan besaran jaminan nasabah dengan menggunakan nilai taksiran. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/III/2002 dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada biaya pemeliharaan barang gadai sedangkan penelitian yang saya teliti menitikberatkan pada implementasinya fatwa DSN MUI dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan.12 Kedua, Rustam dalam skripsinya yang berjudul "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2011, skripsi ini 12 Dwi Astita. 2017,"Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu", Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) 15
membahas mengenai bagaimana pemenfaatan gadai dalam sistem hukum Islam, bagaimana pandangan para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai, serta bagaimana implikasi ekonomisnya dari pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai. Hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemanfaatan jaminan menurut syariat Islam ada pada pemberi rahn di sini berarti berorientasi pada akad yang tujuannya guna memberikan kepercayaan serta menjadi jaminan atas utang, tidak sebagai pencari keuntungan serta hasil atas gadaian, lalu pemanfaaatan atas jaminan pada syariat Islam merupakan absolut, kecuali ada keadaan tertentu yang merugikan pihak terkait dalam akad maka jaminan akan dijual dan pandangan para ulama mengenai jaminan yang dimanfaatkan, rata-rata para ulama membolehkan untuk dimanfaatkan jaminan gadai sesuai dengan ketentuan. Kemudian mengenai pegadaian secara syariah masih berada jauh dari jangkauan masyarakat agar mengetahui bagaimana cara dan manfaat gadai syariah tersebut. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai rahn dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menitikberatkan pada pemanfaatan atas barang gadai oleh pemegang gadai dalam prespektif hukum Islam sedangkan penelitian yang saya teliti menitikberatkan pada implementasinya fatwa DSN MUI dalam akad gadai. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode Library Research, pada skripsi ini hanya mengambil dari sumber perpustakaan yang 16
17 terkait dengan penelitian sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan metode Field Research atau penelitian langsung serta menambahkan pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber perpustakaan.13 Ketiga, Siti Farihah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang", dari fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2017, skripsi ini membahas mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional no. 25/DSN-MUI/III/2002, serta bagaimana prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah cabang Majapahit Semarang. Hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan di Pegadaian Syariah cabang Majapahit Semarang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tetapi jika hasil dari pelelangan tidak bisa menutupi utang debitur, kreditur tidak meminta debitur untuk menutupi kekurangannya padahal di dalam fatwa DSN MUI menerangkan jika hasil dari pelelangan tidak bisa menutupi kekurangan atas utang dari debitur maka pihak dreditur meminta untuk menutupi kewajibannya, dan jika dilihat dari prosedur pelelangan barang jaminan dalam pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan 13 Rustam. 2011,"Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, Jurusa Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum)
tawar menawar dan cara melakukan ijab dan qabul telah sesuai dengan syariat Islam, karena praktiknya bedasarkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn dan perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan lelang atas barang jaminan di Pegadaian Syariah cabang Majapahit Semarang, sedangkan penelitian yang saya teliti menitikberatkan pada implementasinya fatwa DSN MUI dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan.14 Keempat, Boby Aji Saputra yang berjudul "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Terkait dengan Biaya Ijarah pada Akad Rahn di Pegadaian Syariah", dari fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019, skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan dan kendala dalam akad ijarah pada rahn, serta bagaimana upaya yang dilakukan apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah di Pegadaian Syariah cabang Alaman Bolak Padangsidimpun. Hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijarah pada rahn di sana tidak jauh berbeda dengan tata cara gadai konvensional di mana berbedaanya hanya terdapat pada kata syariahnya saja dikarenakan dalam biaya pemeliharaan mengambil ujrahnya melalui besaran pinjaman utang 14 Siti Farihah. 2017,"Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum) 18
padahal di fatwa Dewan Syariah Nasional tidak dibolehkan berdasarkan pinjaman utang melainkan melalui takaran rahn yaitu semakin besar utang maka semakin besar pula biaya ujrahnya yang digunakan mulai dari 0,45%, 0,62% dan 0,71%, kendala dalam penerapannya akad ijarah dalam rahn yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah nasional dikarenakan dalam pegadaian syariah masih ada beberapa peraturan yang mengikuti peraturan dalam pegadaian konvensional dan upaya yang dilakukan jika terjadi wanprestasi yaitu dengan penjadwalan kembali yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo dan tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada penerapan fatwa DSN MUI terkait biaya ijarah di Pegadaian syariah sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada implementasi fatwa DSN MUI di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti hanya menggunakan pengumpulan data secara langsung di lapangan dan dokumentasi berbeda dengan pengumpulan penelitian yang saya teliti selain penelitian lapangan dan 19
dokumentasi, peneliti juga menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi.15 Kelima, M. Ilyas Mawardi yang berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ijarah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo", dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun 2014, skripsi ini membahas mengenai bagaimana aplikasi penetapan ujrah dan bagaimana analisis fatwa DSN MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan ujrah di BMT UGT Sidogiri cabang Waru Sidoarjo. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi penitipan ujrahnya yaitu setelah penandatanganan persetujuan gadai oleh rahin kemudian penitipan barang gadainya harus melaksanakan akad ijarah dan pengaplikasian penetapan ujrah di BMT UGT Sidogiri cabang Waru Sidoarjo tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/III/2002, di mana dalam mengaplikasikan ujrahnya berdasarkan pinjaman, jika pinjamannya kecil maka akan mendapatkan diskon akan tetapi jika pinjamannya besar tidak mendapatkan diskon. Hal ini menjadi kerugian bagi nasabah dari pihak yang pinjamannya besar. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn dan perbedaan 15 Bobi Aji Saputra. 2019,"Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Terkait dengan Biaya Ijarah pada akad Rahn di Pegadaian Syariah", Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum) 20
dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada penetapan ijarahnya sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada implementasi fatwa DSN MUI di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan.16 G. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Metode penelitian menggunakan Field Research atau penelitian lapangan, adalah metode penelitian dengan melihat langsung fakta yang terjadi dilapangan, di sini peneliti akan melihat secara langsung mengenai praktik gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan apakah fatwa DSN MUI terimplementasi. Dalam pembuatan penelitian ini penulis juga mengumpulkan beberapa data-data yang terkait dengan penelitian, dengan cara mempelajari serta mengelola bahan penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan atau studi perpustakaan. 2. Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini bertempat di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan yang terletak diwilayah Poncol kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, berlokasikan di Jalan Dr. Cipto No.88 Pekalongan. 16 M. Ilyas Mawardi. 2014,"Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ijarah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo", Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum) 21
Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok penelitian dari suatu penelitiam. Objek penelitianya yaitu implementasi fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah. 3. Sumber Data Sumber data pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah: a. Data Primer Data primer adalah data pertama yang dikumpulkan dalam pemberian informasi yang diperoleh melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung.17 Dan menggunakan metode wawancara dengan responden yaitu pihak managemen dan observasi mengenai implementasinya fatwa DSN MUI dalam gadai emas dari hasil yang telah diamati secara langsung di lapangan. b. Data Sekunder Penelitian diperoleh melalui telaah pustaka yang didapatkan dengan memanfaatkan sumber buku, artikel jurnal, situs atau website, dan sebagainya, supaya memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian dengan baik. 17 Azwar, Saifuddin. 1998, Metodologi penelitian, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 91 22 terkait
23 4. Pengumpulan Data a. Observasi Observasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan dilapangan mengenai produk gadai emas yang terdapat di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, agar memahami aktifitas suatu proses atau objek mengenai bagaimana mekanisme praktik yang dilakukan pada gadai emas syariah serta implementasi dari fatwa DSN MUI terkait gadai emas. b. Wawancara Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang secara lisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna penelitian ini. Pihak pertama pewawancara, merupakan seorang memberikan pertanyaan agar memperoleh informasi yang dibutuhkan, dengan pihak kedua terwawancara, merupakan orang yang diwawancarai atau narasumber. Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi menjadi 3 macam, yakni: wawancara yang berstruktur, tidak berstruktur dan semi terstruktur.18 Tujuan peneliti menggunakan metode ini yaitu guna mendapatkan data yang kongkrit dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah di susun oleh 18 Mamik.2015, Metode Kualitatif,(Sidoarjo: Zifatama Publishing), hlm. 110-115
24 penulis kepada responden yaitu pihak Managemen mengenai akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan guna menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti akurat atas karangan atau tulisan, surat kabar, undang-undang dan lainnya dijadikan satu guna penelitian.19 Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi untuk penelitian yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan bukti dari keterangan benda-benda tertulis seperti brosur, serta literatur yang menyangkut dalam penelitian. 5. Analisis Data Analisis data yang diperoleh melalui wawancara, telaah pustaka mengenai penelitian, serta observasi akan diolah menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan untuk memahami masalah dengan menggunakan analisis, guna memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, serta menentukan yang penting untuk memenuhi penelitian.20 Setelah analisis data selesai maka semua data yang terkumpul disajikan dengan cara deskriptif, ialah untuk menyajikan gambaran lengkap 19 Arikunto. 2010, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Cet. ke 14, (Jakarta: Rinka Cipta), h. 201 20 Moleong, Lexy J., 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 248
mengenai penelitian ini Kemudian semua hasil atas penelitian akan disimpulkan dengan cara berfikir induktif, yang berupa prinsip umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. H. Sistematika Pembahasan Sistematika penulisan merupakan cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah berdasarkan aturan penulisan yang benar dan sesuai. Hasil dari penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan, bab ini meliputi gambaran umum tentang skripsi yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teoritis, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II: Landasan Teori, bab ini berisi tentang deskripsi teori tentang definisi dan fungsi fatwa, kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum Indonesia, metode dalam berfatwa di Majelis Ulama Indonesia, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Bab III: Hasil Penelitian, bab ini berisi mengenai praktik gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan yang meliputi gambaran umum PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan diantaranya sejarah singkat berdirinya PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, visi dan misi, struktur pengurusan, dan dalam bab ini memaparkan produk-produk yang ada di PT. Jasa Gadai Syariah terutama praktik gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. 25
Bab IV: Analisis Hasil Penelitian, bab ini berisikan mengenai implementasi fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada praktik gadai emas atau Rahn di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, serta alasan kenapa tidak terimplementasi sepenuhnya fatwa DSN MUI tentang Rahn di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. Bab V: Penutup, Sebagai Bab akhir, bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan mengenai implementasi fatwa DSN MUI tentang Rahn pada praktik gadai emas yang didapat atas hasil penelitian serta beberapa saran dari hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. 26
BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut Pertama, praktik gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah. Seorang yang ingin menggadaikan emas di PT. Jasa Gadai Syariah diharuskan membawa identitas diri berupa KTP serta membawa barang sebagai jaminan berupa emas baik itu perhiasan maupun logam mulia. Kemudian emas ditaksir oleh petugas agar tau berapa jumlah maksimal utang dari barang jaminan tersebut serta biaya ujrah per hari (0,06% dari jumlah taksiran rahn), jumlah taksiran rahn nominalnya lebih besar dengan nominal jumlah utang nasabah. Dan jangka waktu jatuh tempo 120 hari dari saat menggadaikan. Ketika sudah jatuh tempo nasabah belum melunasinya maka pihak PT. Jasa Gadai Syariah menghubungi nasabah agar segera membayar, jika nasabah ingin diperpanjang maka akan diperpanjang selama 120 hari. Ketika sudah diperpanjangpun nasabah belum melunasinya maka nasabah dihubungi kembali untuk memusyawarahkan di PT. Jasa Gadai Syariah, jika hasil dari kesepakatan akan dijual, maka barang jaminan tersebut akan dijual. Akan tetapi penjualannya bukan dengan menggunakan sistem lelang tetapi dengan penjualan ke toko emas. 85
Walaupun sistem penjualan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI no. 25/DSN MUI/III/2002 yaitu dengan lelang tapi dari hasil penjualan tersebut guna melunasi utang nasabah serta pembayaran ujrah. Dan jika terdapat kelebihan atau sisa maka akan diserahkan ke nasabah sebaliknya jika terdapat kekurangan maka kewajiban nasabah yang menambah kekurangan tersebut. Kedua, fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn tidak terimplementasi sepenuhnya pada praktik pinjaman gadai emas yang dilakukan PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dikarenakan proses dalam penjualan barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah tidak sesuai dengan butir 5 huruf b di dalamnya membahas bahwa barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah akan dijual melalui sistem lelang sesuai syariat Islam akan tetapi di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dengan sistem penjualan ke toko emas. Walaupun dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn dalam butir 4 sesuai yaitu biaya yang dilakukan tidak dibolehkan menurut jumlah pinjaman. Akan tetapi biaya ujrah dan perawatan justru diambil dari taksiran rahn yang nominalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nominal utang atau pinjaman nasabah dengan demikian maka ujrahnya akan lebih besar dibandingkan dengan melihat dari jumlah pinjaman otomatis akan membebani peminjam, di sisi lain penentuan ujrah 0,06% tidak diketahui dari mana asalnya atau penghitungannya karena tidak diketahui maka menurut saya ujrah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah. 86
Ketiga, Penjualan barang jaminan oleh PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan penjualannya bukan dengan lelang tetapi pihak Jasa Gadai Syariah menjualnya ke toko emas dengan alasan bahwa pihak nasabah jarang ada barang jaminan yang ditebus. Walaupun cara dari penjualan barang jaminan tersebut tidak sesuai yang diatur oleh fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn yaitu dengan cara pelelangan akan tetapi maksud dari penjualan tersebut sama yaitu untuk upaya melunasi pinjaman utang serta ujrah atas barang jaminan tersebut dan biaya penjualan. B. Saran Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah memperoleh simpulan adalah sebagai berikut: 1. Saran penulis pada PT. Jasa Gadai Syariah agar data penjualan barang jaminan atau nasabah yang jatuh tempo di tulis atau dibukukan serta data nasabah di pusat dan cabang pada saat pembukuan atau penulisan di pisah jangan di gabungkan menjadi satu agar mengetahui seberapa banyak nasabah di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan (pusat). Kemudian bahwa penjualan tersebut sebaiknya mengikuti aturan fatwa DSN MUI yaitu dengan menggunakan sistem pelelangan. Walaupun PT. Jasa Gadai Syariah pendiriannya belum begitu lama serta beberapa ahli meneybutkan bahwa fatwa MUI tidak mengikat akan tetapi fatwa MUI bisa dijadikan sebagai pertimbangkan oleh 87
hakim dalam memutuskan perkara perdata maka sebaiknya dalam penjualan coba dengan menggunakan sistem lelang. 2. Untuk kedepannya, penulis sendiri menyadari isi dari skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat senang jika suatu hari ada penulis lain yang ingin memperdalam penelitian ini supaya lebih banyak didapat temuan-temuan yang bisa menjadi sumber ilmu baru, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat. 88
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ahmad, Noor. 2020, Posisi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, Kudus: Maseifa Jendela Ilmu Anshori, Abdul Ghofur. 2011, Gadai Syariah diIndonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionlisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University press Arikunto, Suharsimi. 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Cet. Ke 14, Jakarta: Rinka Cipta Azwar, Saifuddin. 1998, Metodologi penelitian, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Janwari, Yadi. 2015, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Mamik. 2015, Metode Kualitatif, Sidoarjo: Zifatama Publishing Moleong, Lexy J., 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Mustofa, Imam. 2016, Fikih Mu'amalah Kontemporer, Depok: PT Raja Grafindo Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta,cv Syafe'i, Rachmat. 2020, Fiqih Muamalah,Cet. Ke 8, Bandung: CV Pustaka Setia 89
B. Skripsi Bobi Aji. 2019 "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada akad Rahn Di Pegadaian Syariah", Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dwi Astita. 2017 "Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu", Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu. M. Ilyas Mawardi. 2014 "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ijarah Dalam Akad Rahn Di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel. Muhammad Rifa'i. 2015,"Penanggung Kerusakan Barang Gadai Menurut Pandangan Imam Asy-Syafi'i", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Rustam. 2011 "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Makasar: UIN Alauddin Makasa Siti Farihah. 2017 "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN- MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang. 90
C. Jurnal Ahmad Mukhlishin, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimyati. 2018"Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa" , Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 2, IAIN Curup Bengkulu. Al Fakhri Zakirman "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia" (Pontianak: Al-Hikmah : Jurnal Dakwa, Vol. 10 No.2, IAIN Pontianak, Tahun 2016. Awaludin dan Andis Febrian. 2020 "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", Jurnal Hukum Islam Vol. 06 No. 02, IAIN Bukitinggi. Desmy Riani. 2019 "Analisis Akad Rahn dan Penerapannya pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri", ejournal.uika bogor.ac.id Vol. 14 No. 2, Universitas Ibn Khaldun Bogor. Heri Fadli Wahyudi dan Fajar. 2018 "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa", Cakrawala : Jurnal Studi Islam, Vol. 13 No. 2, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. M. Erfan Riadi. 2010 "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", ejournal.umm.ac.id Vol. VI No. IV, Universitas Muhammadiyah Malang. Raja Sakti Putra Harhap. 2016 "Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah", Jurnal Al-Qasd, Vol. 1 No. 1, Universitas Potensi Utama. 91
Soleh Hasan Wahid. 2019 "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2, IAIN Ponorogo. D. Wawancara Wawancara pribadi bersama Ibu Dina Fitriana, Staff di Jasa Gadai Syariah Pekalongan, pada tanggal 2 November 2021 E. Undang-Undang dan Website Tim Penyusun KHES. 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Www. PT. Jasa Gadai Syariah. Co. id, diakses pada tanggal 5 November 2021 dan 7 November 2021 92
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Transkrip Wawancara Nama : Dina Fitriana Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 84 Pekalongan, Kec, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Pekerjaan : Karyawan Swasta 1. Pada tahun berapa didirikannya PT. Jasa Gadai Syariah? Jawab: Berdiri sejak tahun 2017. 2. Pada tahun berapa mendapatkan ijin dari OJK? Jawab: 1 Desember 2017 3. Bagaimana cara mempromosikan produk di Jasa Gadai Pekalongan? Jawab: Melalui iklan di radio, brosur serta pengiklanan melalui media masa 4. Ada berapa produk yang dimiliki PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan? Jawab: Sampai sekarang masih ada 2 produk yakni pinjaman gadai emas dan pembiayaan angsuran emas 5. Apa saja akad yang digunakan dalam pinjaman gadai emas? Jawab: Akad rahn dan akad ijarah 93
6. Berapa jumlah nasabah baik itu gadai emas ataupun pembiayaan angsuran emas dari tahun 2019 sampai 2021? Jawab: 2019 ada 4.556 nasabah gadai dan 700 nasabah angsuran emas, 2020 ada 5.742 nasabah gadai dan 731 nasabah angsuran emas, dan 2021 ada 7.519 nasabah gadai dan 710 nasabah angsuran emas. 7. Apa persyaratan yang harus dibawa untuk pinjaman gadai emas? Jawab: KTP asli dan barang jaminan berupa emas yang harus memiliki nota pembelian 8. Emas yang menjadi jaminan di PT. Jasa Gadai Syariah, selain dalam bentuk logam mulia, apakah bisa dalam bentuk perhiasan tidak? Jawab: Iya, bisa dalam bentuk perhiasan seperti kalung, cincin, gelang maupun anting 9. Batas waktu atau jatuh tempo yang telah di tentukan pada Jasa Gadai Syariah? Jawab: Jatuh tempo selama 120 hari, 10 hari sebelum penjualan marhun 10. Jika nasabah melakukan wanprestasi atau belum membayar pinjaman utang padahal sudah jatuh tempo, bagaimana cara yang dilakukan oleh PT. Jasa Gadai Syariah? Jawab: Caranya pihak kami menghubungi nasabah agar segera membayar, jika nasabah ingin memperpanjang lagi, maka kami memeperpanjangnya selama 120 lagi, jika selama itu masih belum memebayar maka nasabah dihubungi kembali untuk memusyawarahkan 94 akan
akan dijual atau di perpanjang lagi, jika nasabah ingin dijual maka pihak kami akan menjualnya dan tanpa meminta izin kembali ke nasabah 11. Bagaimana sistem penjualan barang yang tidak ditebus oleh nasabah? Jawab: Pihak kami menghubungi seseorang yang akan menjualnya ke toko emas 12. Kenapa barang jaminan yang tidak ditebus sistem penjualnya tidak di lelang? Jawab: Karena jarang ada yang ditebus 13. Jika terdapat sisa dari hasil penjualan yang telah dikurangi untuk pelunasan pinjaman utang dan pembayaran ujrahnya apakah akan dikembalikan kepada nasabah? Jawab: Ya, nanti pihak kami menghubungi nasabah untuk mengambil sisanya dan sebaliknya jika terdapat kekurangan maka wajib bagi nasabah untuk menambahi kekurangan tersebut 95
Lampiran 2 DOKUMENTASI
Lampiran 3 DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS DIRI 1. Nama Lengkap 2. Tempat Tanggal Lahir 3. Jenis Kelamin 4. Agama 5. Alamat 6. Alamat Email : Dimas Tomy Hanggara : Pemalang, 12 Januari 1999 : Laki-Laki : Islam : Desa Susukan RT.02/RW.05 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang : IDENTITAS ORANG TUA 1. Nama Ayah 2. Nama Ibu 3. Alamat : Slamet Topani : Suwarmi : Desa Susukan RT.02/RW.05 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS 1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2. SDN 1 Susukan 3. SMP N 3 Comal 4. SMA N 1 Ulujami Lulus Tahun 2005 Lulus Tahun 2011 Lulus Tahun 2014 Lulus Tahun 2017 Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya. Pekalongan, 25 Januari 2022 Dimas Tomy Hanggara 97