71 BAB IV KRITERIA DALAM PEMBERIAN OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA Saat ini setidaknya terdapat dua (2) daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus yakni, (i) Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, (ii) Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Satu (1) daerah yang mendapatkan pengakuan sebagai daerah Khusus yakni : Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir satu (1) daerah pula yang menyandang status sebagai Daerah Istimewa yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap suatu daerah dengan diberikannya otonomi khusus dan istimewa di beberapa daerah di Indonesia
84Dalam buku Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus, Refika Aditama, Jakarta, 2013, Hlm:1-2, dikutip dari buku Philipus M. Hadjon, Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Sistim Pemerintahan, Makalah dalam seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departement Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur, pada Tanggal 9-10 Juni 2004. 72 merupakan kesepakatan politik pembentuk konstitusi. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Philipus M. Hadjon84 bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan Pasal 18B tersebut mendukung keberadaan berbagai unsur pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa). Beberapa daerah yang mendapatkan pengakuan dan penghormatan Otonomi Khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya akan Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Akan dijelaskan dibawah ini: A. Daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua 1. Dasar Pemberian Otonomi Khusus Dalam pemberian Otonomi Khusus di Papua, ada terdapat dasar pemberian Otonomi Khusus. Hal ini dapat dilihat dari dasar menimbang Undang-
73 Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diantaranya: a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar; c. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang; d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus; e. bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri;
74 f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua; g. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua; h. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; i. bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
75 j. bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua; k. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua; Dari ketentuan menimbang ini disimpulkan, Provinsi Papua menyandang otonomi khusus dengan kriteria sebagai berikut: 1). Dalam hal historis yaitu otonomi khusus di Papua diberikan didasarkan pada sejarah dari masyarakat Papua pada saat perjuang bangsa Indonesia meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2). Dalam hal politik yaitu upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dikarenakan koflik berkepanjangan yang terjadi di Papua dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua. 3). Dalam hal ekonomi yaitu ketertinggalan daerah Papua dari daerah lainnya dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan
76 masyarakatnya, sehingga menyebabkan Hak Asasi Manusia (HAM) kurang dihargai. 2. Kekhususan Pengakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-Undang ini mulai berlaku pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tepatnya pada tanggal 21 November 2001. Pemberian Otonomi Khusus pada Provinsi Papua setidaknya didasarkan kepada dua hal yaitu karena adanya kesenjangan pembangunan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pada bentuk dan susunan pemerintahannya. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berbunyi sebagai berikut: "Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif dan Pemerintahan Provinsi sebagai badan eksekutif". Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dari penggunaan istilah legislatif dan eksekutif dalam rumusan Pasal 5 Ayat (1) diantaranya: Pertama, dilihat dari makna istilah "legislatif atau eksekutif" itu merujuk pada pembagian kekuasaan negara atau bagian dari alat kekuasaan negara.85 Sukardi86 menyatakan bahwa lembaga legislatif adalah lembaga pembentuk undang- 85Dalam buku Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus,Op.Cit.., Hlm:101. 86Ibid.
77 undang dan produk hukum dari badan legislatif adalah undang-undang (act of parliament; law). Sedangkan lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang. Selain itu, dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dikatakan bahwa "Provinsi Papua juga dapat membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Didalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ini dikatakan selain Perdasus, terdapat juga Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama Gubernur. Jika hal ini dilihat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Perdasi ini merupakan produk hukum yang tingkatannya sama dengan Peraturan Daerah (Perda) tepatnya didalam Pasal 136. Dengan demikian, ada dua tingkatan produk hukum yang berlaku di Papua dan Papua Barat, yaitu Perdasus dan Perdasi. Perdasus berada di tingkat yang lebih tinggi dan Perdasi di tingkat yang lebih rendah. Kekhususan lain dari Provinsi Papua ini yaitu mengarah kepada bentuk negara federal diantaranya: dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua disebutkan bahwa
78 Papua dapat memiliki bendera dan lagu daerah sebagaimana Sang Merah Putih dan Indonesia Raya, hal ini telah mengarah kepada bentuk negara federal.87 B. Daerah Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 1. Dasar Pemberian Otonomi Khusus Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dasar pemberian Otonomi Khusus adalah: a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; b. bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia: c. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus; 87Ibid, Hlm: 104.
79 d. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; e. bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan otonomi khusus adalah: a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; c. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
80 d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip- prinsip kepemerintahan yang baik; e. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari dasar menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di Nanggroe Aceh Darussalam ini dapat ditarik kesimpulan kriteria dalam pemberian otonomi khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam diantaranya: 1). Dalam hal historis yaitu otonomi khusus di Aceh diberikan didasarkan pada sejarah dari masyarakat Aceh pada saat perjuang bangsa Indonesia meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945, mereka berjuang mengorbankan materi dan tenaga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. 2). Dalam hal politik yaitu upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dikarenakan koflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh dan juga dikarenakan
81 adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Aceh yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 3). Dalam hal sosial-cultural yaitu sosial cultur masyarakat Aceh yang sangat kental, kebudayaan serta agama yang membuat Aceh memperjuangkan status otonomi khusus bagi daerahnya. Dari 2 (dua) aturan di atas, dapat terlihat adanya perbedaan daerah Nanggroe Aceh Darussalam dengan daerah lainnya, sehingga atas dasar inilah Negara Republik Indonesia memberikan Otonomi Khusus bagi daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). 2. Kekhususan Dasar dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu di perbaruhi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada beberapa kekhususan lainnya yang membuat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan daerah lainnya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diataranya88: a. Pembagian daerah di Aceh yang dibagi ke dalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong. Mukim merupakan kesatuan 88Dalam buku Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus,Op.Cit.., Hlm: 105-106.
82 masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong. Sedangkan kelurahan dan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim. b. Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Pemerintahan Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam naskah kerjasama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya dan olah raga internasional. c. Rencanan pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah an Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. d. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur. e. Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang memiliki hak antara lain; mengikuti Pemilu untuk memilih anggota DPRA dan DPRK; mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Wakil Walikota di Aceh.
83 f. Di Aceh terdapat pengadilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Syariyah, yang terdiri dari Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syariyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariyat Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan Qanun. g. Produk hukum sejenis peraturan daerah (perda) di Aceh disebut dengan istilah Qanun. Terdapat dua macam Qanun, yaitu Qanun Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRA dan Qanun Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walkota setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRK. Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda lebih dari 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahkan Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman pidana tersendiri. h. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan dan/atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK. DI Aceh terdapat insitusi atau lembaga yang tidak terdapat di daerah-daerah
84 lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK, Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Unit Polisi Wilayah Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai penegak Syariyat Islam. Papua dan Papua Barat, serta Nanggroe Aceh Darussalam, 2 (dua) daerah inilah saat ini di Indonesia yang mendapatkan pengakuan Otonomi Khusus. Dari penjelasan di atas, daerah-daerah yang mendapatkan pengakuan Otonomi Khusus ini memperoleh banyak pengecualian-pengecualian yang menguntungkan untuk daerah-daerahnnya. Pengecualian-pengecualian inilah yang membuat banyaknya daerah-daerah lain menginginkan untuk memperoleh pengakuan dengan Otonomi Khusus pula seperti Bali, Riau dan Sumatera Barat. Daerah Aceh memperoleh pengakuan Otonomi Khusus didasarkan pada perjuangan kemerdekaan nasional yang telah dilalui oleh masyarakat Aceh. Selain itu dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga mengakui kesejarahan Aceh dalam perjuangan kemerdekaan dengan memiliki daya juang yang tinggi. Dari daerah otonomi khusus yaitu Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan daerah lainnya seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan beberapa perbedaan yang akan diuraikan sebagai berikut:
85 1). Dalam hal sejarah pemberian status otonomi khusus, daerah khusus dan daerah istimewa diantaranya: (a) Daerah Papua diberikan status otonomi khusus yang paling mendasar dikarenakan adanya kesenjangan pembangunan antara Provinsi Papua dengan Provinsi lainnya. (b) Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diberikan penghormatan menyandang status otonomi khusus yang paling mendasarkan disebabkan pada perjuangan kemerdekaan nasional rakyat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dimana rakyat Aceh pada saat itu memiliki daya juang yang tinggi (karena faktor sejarah). (c) Daerah Jakarta mendapatkan kekhususan sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara dan diakui oleh Undang-Undang. (d) Daerah Yogyakarta mendapatkan pengakuan sebagai Daerah Istimewa didasarkan pada asal usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. 2). Dalam hal pemilihan dan pengangkatan kepala daerah diantaranya: (a) Daerah Otonomi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pemilihan kepala daerahnya Gubernur dan Wakil Gubernur pada kedua daerah ini dipilih secara langsung oleh
86 rakyat. Begitu juga dalam hal pemilihan Walikota/Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. (b) Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), sedangkan Walikota/Bupati di dalam wilayah DKI Jakarta diangkat oleh Gubernur dengan pertimbangan DPRD. (c) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden dengan mempertimbangkan Gubernur berasal dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dari keturunan Paku Alam, sedangkan dalam hal pemilihan Walikota/Bupati Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). 3). Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan diantaranya: (a) Daerah Khusus Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang tersendiri, Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
87 Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (b) Daerah Khusus Ibukota jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya dapat dilihat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini. (c) Begitu juga hal nya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan kepada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku. 4). Dalam hal lagu dan bendera diantaranya: (a) Daerah Otonomi Khusus Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki lagu daerah sebagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera daerah sebagaimana Sang Merah Putih; (b) Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya memiliki satu lagu dan bendera, yakni Indonesia Raya dan Sang Merah Putih;
88 (c) Begitu juga dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya memiliki Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan dan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara. 5). Dalam hal keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat diantaranya: (a) Pada daerah otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat berdasarkan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa DPR RI harus berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA jika hendak membuat undang-undang yang akan berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh. (b) Sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat berlaku mengikat secara langsung bagi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa perlu disetujui oleh Sultan Yogyakarta dan Adipati Kadipaten Paku Alaman. Hal ini sama dengan keberlakuannya segala peraturan perundang-undangan pada daerah-daerah lainnya. Inilah perbedaan yang ada dari Otonomi Khusus, Daerah Khusus dan Daerah Istimewa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
89 Berdasarkan kriteria yang ada pada dua daerah otonomi khusus yakni Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam dan melihat pada daerah-daerah lainnya maka dapat disimpulkan beberapa kriteria pemberian otonomi khusus yang dikelompokan dalam beberapa bagian diantaranya: 1. Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah. 2. Dalam hal politik diantaranya: a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya. b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Dalam hal sosial-cultural diantaranya: a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah 4. Dalam hal ekonomi diantarannya:
90 a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya. 5. Satu tambahan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mendapatkan kekhususan dikarenakan dalam hal fungsional yakni: melihat daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu penulis menambahkan pembahasan mengenai pembentukan kawasan khusus yang diatur didalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
91 Kawasan Khusus menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kriteria dalam menetapkan kawasan khusus suatu daerah diantaranya: 1. Kawasan Cagar Budaya; 2. Kawasan Taman Nasional; 3. Kawasan Pengembangan Industri Strategis; 4. Kawasan Pengembangan Teknologi Tinggi (seperti pengembangan nuklir); 5. Kawasan Peluncuran Peluru Kendali; 6. Kawasan Pengembangan Prasarana Komunikasi; 7. Kawasan Telekomunikasi; 8. Kawasan Transportasi; 9. Kawasan Pelabuhan dan Daerah Perdagangan Bebas; 10. Kawasan Pangakalan Militer; 11. Kawasan Wilayah Eksploitasi; 12. Kawasan Konservasi Bahan Galian Strategis; 13. Kawasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Nasional; 14. Kawasan Laboratorium Sosial; 15. Kawasan Lembaga Pemasyarakatan Spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut. Mengikutsertakan dalam ketentuan adalah perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah. Undang-Undang tidak mengatur secara khusus terhadap syarat dan kriteria suatu daerah untuk memperoleh pengakuan Otonomi Khusus, jadi tidak menutup kemungkinan suatu daerah yang memiliki kawasan khusus dengan
92 kriteria diatas akan dapat untuk memperoleh Pengakuan Otonomi Khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus didalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Penetapan kawasan khusus harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 menjelaskan Persyaratan Administratif diantaranya: 1. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap usulan yang disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian meliputi: a. rencana penetapan kawasan khusus yang paling sedikit memuat: 1). studi kelayakan yang mencakup anara lain sasaran yang ingin dicapai, analisis dampak terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ketertiban dan ketentraman, pertahanan dan keamanan; 2). luas dan status hak atas tanah; 3). rencana dan sumber pendanaan dan 4). rencana strategis. b. rekomendasi bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan dan c. rekomendasi DPOD setelah berkoordinasi dengan menteri yang bidang tugasnya terkait dengan fungsi pemerintahan tertentu yang akan diselenggarakan dalam kawasan khusus. 2. Persyaratan administratif terhadap usulan yang disampaikan oleh gubernur meliputi: a. rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya akan diusulkan sebagai kawasan khusus; b. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi tentang persetujuan penetapan kawasan khusus dan c. rencana penetapan kawasan khusus sebagiama dimaksud diatas. 3. Persyaratan administratif terhadap usulan yang disampaikan oleh bupati/walikota meliputi : a. rekomendasi gubernur yang bersangkutan;
93 b. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota tentang persetujuan penetapan kawasan khusus dan c. rencana penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud diatas. Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 menjelaskan Persyaratan Teknis diantaranya: 1. Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 terhadap usulan yang disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota meliputi faktor kemampuan ekonomi dan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas kawasan, kemampuan keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Penilaian terhadap faktor sebagaimana dimaksud diatas dilakukan berdasarkan indikator masing-masing faktor yang disusun oleh kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkemerterian, gubernur, bupati/walikota sesuai bidang tugas masing-masing. Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 menjelaskan Persyaratan Fisik Kewilayahan diantaranya: Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud diatas terhadap usulan penetapan kawasan khusus yang disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dan bupati/walikota meliputi: a. peta lokasi kawasan khusus ditetapkan dengan titik koordinat geografis sebagai titk batas kawasan khusus; b. status tanah kawasan khusus merupakan tanah yang dikuasai Pemerintah/pemerintah daerh dan tidak dalam sengketa dan c. batas kawasan khusus. Inilah syarat pengaturan kawasan khusus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010, sebagai pelaksana dari penetapan pembentukan daerah dan kawasan khusus di daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
94 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan permasalahan di atas, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya: 1. Pengaturan mengenai otonomi khusus di Indonesia diatur di dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu otonomi khusus diatur di dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dalam undang-undang ini diatur pula dalam ketentuan undang-undang lain. Pengaturan mengenai otonomi khusus ini diatur juga di dalam undang-undang lain diantaranya Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2. Adapun kriteria bagi suatu daerah untuk memperoleh otonomi khusus diantaranya: a. Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.
95 b. Dalam hal politik diantaranya: 1) Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya. 2) Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Dalam hal sosial-cultural diantaranya: 1) Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2) Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah d. Dalam hal ekonomi diantarannya: yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
96 e. Satu tambahan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mendapatkan kekhususan dikarenakan dalam hal fungsional yakni: melihat daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Saran Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah sebagai lembaga Eksekutif dan DPR sebagai lembaga Legislatif yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang mengatur mengenai Otonomi Khusus ini. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan yang mengatur mengenai Otonomi Khusus di Indonesia. Pengaturan otonomi khusus ini penulis rasa sangat perlu untuk dibuat agar ada kepastian hukum bagi suatu daerah yang menginginkan otonomi khusus. Dalam hal syarat dan kriteria, prosedur dan tata cara dalam pengajuan otonomi khusus bagi daerah-daerah di Indonesia.
97 DAFTAR PUSTAKA A. Buku Agussalim Andi, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. Didik Sukriono, Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Setara Press, Malang, 2013. Haw. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Rajawali Pers, Jakarta, 2005. Haw. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pers, Jakarta, 2002. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2008. Mhd. Shiddiq, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2013. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Surabaya, 2010. Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012. R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1984, Hlm: 59-60. Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus, Refika Aditama, Jakarta, 2013. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
98 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985. Soepandji Susilo Budi, 2011 dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 2012 Taufiqurrahman, dkk, Bahan Ajar Hukum Tata Negara, Universitas Bengkulu, 2006. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Untuk Provinsi Papua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. C. Internet Kemitraan Partnership Kebijakan Otonomi Khusus Papua, Kemitraan, Jakarta, 2008. "Daerah Khusus" Diakses Hari Jumat Tangal 31 Januari 2014 Pukul 17.00 WIB. "Otonomi Khusus" Diakses Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2014, Pukul 16.10 WIB
99 " Otonomi Daerah dan Daerah Otonom", Diakses pada Hari Jumat Tanggal 31 Januari 2014 Pukul 16.15 WIB. pelaksanaan-otonomi-daerahdan permasalahannya/ , "Pelaksanaan Otonomi Daearh", Diakses pada Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2013 Pukul 17.00 WIB. "Pengertian Futuristrik" Diakses pada hari senin Tanggal 19 Mei 2014 Pukul 21:00 WIB. "Metode Penulisan Hukum". Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 31 Januari Pkl 17.45 WIB. "Pengertian Pemerintah", Diakses Hari Sabtu Tanggal 29 Maret 2014 Pukul 00.54 WIB. "Definisi Pemerintahan", Diakses Hari Sabtu Tanggal 29 Maret 2014 Pukul 01.27 WIB. "Pengertian Sisim Pemerintahan", Diakses Hari Sabtu Tanggal 29 Maret 2014 Pukul 00.54 WIB. -negara-kesatuan.html, "Otonomi Khusus", Diakses Pada hari Senin, Tanggal 05 Mei 2014 Pukul 22.00 WIB. Diakses pada Hari Minggu Tanggal 16 Maret 2014 Pukul 21.00 WIB. "Otonomi Khusus Aceh dan Papua", Diakses pada Hari Senin Tanggal 19 Mei 2014 Pukul 21.00 WIB. Diakes pada Hari Kamis 17 April 2014 Pukul 21:00 WIB.