, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - Nopember 2014, Hal. 103 - 110 ISSN: 0853-8964 Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Oleh : Tomy Michael Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya Email : Abstrak Adanya keragaman SARA di Indonesia tidak akan dapat menjadikan UU No. 7-2012 berjalan optimal karena esensi Tuhan mendapatkan bagian kecil dalam landasan filosofis undang-undang tersebut. Sebagai penyelesaian yaitu wajib memahami makna ketuhanan serta menghapus irah-irah "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" menjadi "Dengan Keadilan Berdasarkan Pancasila". Kata kunci: konflik, Tuhan, pengaruh. PENDAHULUAN terdapat berbagai Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA) yang secara otomatis dapat menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan berbangsa dan ber- negara. Pemikiran demikian tentu saja dapat terjadi juga pada negara yang menganut satu aliran. Dalam hal ini misalnya member- lakukan satu agama ataupun pembatasan terhadap suatu kelompok untuk turut berpar- tisipasi memajukan suatu negara. Namun tidak halnya di Indonesia dimana keragaman SARA bukanlah objek suatu permasalahan yang berlangsung secara terus menerus karena adanya Pancasila sebagai dasar negara seba- gai landasannya. Tesis demikian tidaklah tepat secara keilmuan khususnya dalam ilmu hukum dikarenakan paradigma (kerangka berpikir) tersebut berusaha mengkerdilkan eksistensi Tuhan di Indonesia.1 Di Indonesia 1 Dalam tulisan ini, penulis menyamakan seluruh Warga Negara Indonesia seperti yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Pemahaman akan eksistensi Tuhan mutlak dibutuhkan dalam melakukan telaah terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7-2012). Hal ini sesuai pemikiran Aristoteles bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah bagian dari alam yang mempunyai akal. Akalnyalah yang membeda- kan manusia dengan yang lain di alam ini. Dengan akalnya itu manusia dapat menen- tukan kehendaknya sesuai dengan pendapat- Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12-2006) yaitu Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara - sebagai yang mengakui Tuhan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan utamanya pokok permasalahan sesuai dengan judul yang diangkat tanpa melakukan negasi terhadap subjek yang mengakui atau tidak mengakui keberadaan Tuhan. yaitu untuk memfokuskan 103
Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial nya yang sebetulnya telah ditentukan oleh akalnya.2 PEMBAHASAN ataupun berupa rohani. Tidak ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Salah satunya haruslah merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Pemahaman Tuhan Sederhana dalam Filsafat Untuk memahami eksistensi Tuhan, maka penedekatan yang umum digunakan adalah filsafat karena adanya kenetralan dalam mengungkapkan pemikirannya. Sedangkan alat uji utamanya adalah pemikiran bebas dari masing-masing objek. Di dalam ilmu hukum walaupun ia adalah sui generis, tetapi tetap memerlukan eksistensi bidang-bidang ilmu lainnya agar tercipta pemahaman secara holistik. Mengacu pada pemikiran Berthold Pareira bahwa sejarah tentang ialah suatu peristiwa-peristiwa masa lampau berdasar- kan dokumen-dokumen dan peninggalan- peninggalan sejarah yang ada. Peristiwa- peristiwa zaman dahulu sudah lewat dan kita hanya bisa merekonstruksinya berdasarkan sumber-sumber yang ada.3 Sumber-sumber ini haruslah dipelajari sesuai cirinya. Orang harus memperhatikan dengan baik ciri-ciri sumber dan baru kemudian menafsirkannya. Infor- masi yang diberikan umumnya tidak lengkap sehingga memunculkan banyak persoalan. ilmu Bermula dari pemahaman demikian maka untuk menjadikan Tuhan sebagai sesuatu - maka dibutuhkan kesadaran atas diri sendiri guna mengetahui Tuhan sebenarnya. Mengu- tip Paul Edward,4 bahwa terdapat berbagai metode yaitu: a. Monoisme, paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi 2 Riduan S, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 34. 3 Berthold Pareira, 2010, Sejarah Awal Mula Israel, Yogyakarta, Kanisius, halaman 16. b. Dualisme mengemukakan bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh, dan roh bukan muncul dari benda. Kedua macam hakikat tersebut masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Pemikiran ini dipelopori oleh Rene Descartes dimana ia menamakan kedua hakikat tersebut dengan istilah dunia kesadaran (rohani) dan dunia ruang (kebendaan). Umumnya, manusia tidak merasa kesulitan untuk menerima prinsip dualisme karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca- indra kita, sedang kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan pera- saan hidup. c. Pluralisme berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu seluruhnya nyata. d. Nihilisme merupakan sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah ini diperkenalkan oleh Ivan Turgeniev dalam novelnya "Fathers and Children" pada tahun 1862 di Rusia. Sebetulnya doktrin ini telah ada sejak era Yunani Kuno yaitu pandangan Gorgias dimana berpandangan bahwa realitas sebe- narnya tidak ada, bila sesuatu ada maka ia tidak dapat diketahui, dan sekalipun rea- litas dapat kita ketahui maka ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Agnostisisme merupakan paham yang mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Aliran ini muncul dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas menyangkal adanya suatu kenyataan 4 Amsal Bakhtiar, 2013, Filsafat Ilmu, Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman 135-148. 104
mutlak yang bersifat transenden (di luar segala kesanggupan manusia). Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Hakekat Tuhan dan Demokrasi Pada sila keempat Pancasila yang bebrunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ per- wakilan. Apabila ditelaah maka akan ditemu- kan makna bahwa rakyat memiliki peranan penting dalam suatu kehidupan negara. Hal rakyat mampu ini menunjukkan bahwa menghasilkan suatu perubahan dalam suatu kehidupan bernegara. Mengutip pemikiran filsuf Protagoras bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Pengaruh ajaran kristen dan pemikiran Bangsa Romawi turut membe- rikan pengertian-pengertian luas terkait manu- sia. Di dalam masyarakat Yunani menerima bahwa rasio dapat membebaskan individu manusia hingga manusia merdeka terhadap dirinya sendiri. Pengaruh ajaran Kristen yang menekankan bahwa "wajah" manusia meru- pakan suatu citra "sewajah" dengan Tuhan, turut mempengaruhi bahwa adanya penga- kuan atas eksistensi individual manusia. Begitu juga dengan Bangsa Romawi yang turut menyumbangkan perbendaharaan kata "warga negara" sebagai bentuk pengakuan bahwa manusia merupakan gambaran pribadi yang dalam masyarakatnya. Pemujaan terhadap individu ini diperkaya juga oleh pengaruh pemikiran humanis dan nilai-nilai yang berasal dari penghargaan terhadap martabat manusia seperti halnya demokrasi dan hak asasi5 terbentuk Rakyat sebetulnya bukanlah penjelmaan Tuhan karena pada intinya dalam demokrasi tidak ada Tuhan. Inti dari frasa "tidak ada" tidak sama dengan menghilangkan keberada- an Tuhan itu sendiri melainkan penolakan Tuhan dalam unsur demokrasi itu sendiri. 5 E Fernando M Manullang, "Menggapai Hukum Berkeadilan", Buku Kompas, Jakarta, 2007. 105 Tomy Michael Penulis juga mengelompokkan beberapa pemikiran terkait demokrasi guna mencerna Tuhan didalamnya: 1. Rezim yang manis tanpa para penguasa dan banyak pihak yang menetapkan kesa- maan tertentu pada orang-orang yang sama maupun yang tidak sama (Plato); 2. Kebebasan pribadi, pemerintahan berdasar undang-undang dasar dan pentingnya kelas menengah besar (Aristoteles); 3. Pandangan akan kemanusiaan memungkinkan kesediaan untuk hidup dalam suatu tatanan sipil (John Locke); yang 4. Pemisahan kekuasaan (Montesquieu); 5. Negara berdasar kehendak umum (JJ Rousseau); 6. Munculnya individu yang sangat kreatif dan hanya individu semacam itulah yang pantas dikagumi, ia adalah kekuatan tak terelakkan karena kesamaan hak dan kesamaan tuntutan (manusia bebas) adalah pembinatangan manusia (Nietzsche); 7. Alasan utilitarian bahwa kebebasan ber- pikir dan bertindak akan mendorong per- baikan terus menerus dalam kebahagiaan umat manusia (John Stuart Mill); 8. Kebebasan berbicara, kebebasan beribadat, bebas dari kekurangan dan bebas dari rasa takut (Franklin D Roosevelt); 9. Demokrasi berfokus pada pemilihan oleh rakyat dan prinsip persamaan (Mayo); 10. Sistem politik nasional yang didasarkan kepada partisipasi warga negaranya, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi serta pertanggungjawaban pe- mimpin pada pemilih (Hill); 11. Aturan oleh rakyat (bukan hanya berarti pemilihan umum) namun juga penyang- kalan atas pemisahan keduanya (Wood). Tuhan yang dianut dalam aliran agama ardi memiliki perbedaan makna dengan aliran agama samawi. Penulis memasukkan ajaran Hasta Brata yang termuat dalam Serat Aji Pamasa (Pedhalangan) karya Raden Ngabehi Rangga Warsita. Pemimpin dituntut ngerti, ngrasa, dan nglakoni (Tri-Nga) 8 (delapan)
Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial watak alam. Hasta berarti delapan, brata berarti laku atau watak.6 1. Watak Surya atau srengenge (matahari); sareh sabareng karsa, rereh ririh ing pangarah. Watak Matahari: mempunyai sifat panas, penuh energi dan pemberi daya hidup. Artinya, setiap umat terlebih-lebih tokoh atau pimpinan tak terkecuali tokoh agama, harus dapat berfungsi laksana matahari, yaitu dapat memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan atau kepada anak buah yang dipimpinnya. 2. Watak Candra atau rembulan (Bulan); noraga met prana, sareh sumeh ing netya, alusing budi jatmika, prabawa sreping bawana. Watak Bulan: mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana bulan yaitu dapat menyenangkan dan memberi terang dalam kegelapan bagi mereka yang membutuhkan. 3. Watak Sudama atau lintang (Bintang); lana susila santosa, pengkuh lan kengguh andriya. Nora lerenging ngubaya, datan lemeren ing karsa. Pitayan tan samudana, setya tuhu ing wacana, asring umasung wasita. Sabda pandhita ratu tan kena wola wali. Watak Bintang: mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan diwaktu malam yang sunyi serta mempunyai sifat menjadi kompas pedoman bagi mereka yang kehilangan arah. Artinya, kita harus laksana bintang yaitu dapat berfungsi bertakwa dan dapat menjadi contoh teladan serta dapat menjadi pedoman (panutan) bagi anak buahnya, dapat menjadi kompas (petunjuk arah) bagi mereka yang membutuhkan. 4. Watak Maruta atau angin (Udara yang bergerak); teliti setiti ngati-ati, dhemen amariksa tumindake punggawa kanthi cara alus. Watak Angin: mempunyai sifat ruangan yang kosong mengisi setiap 6 Ki Sugeng Subagya, Ajaran Hasta Brata dalam Serat Maknanya, Aji brata-dalam-serat-aji.html, diakses pada tanggal 9 Maret 2014. Pamasa Beserta walaupun tempat rumit sekalipun. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana angin yaitu dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, mau turun ke lapangan untuk menyelami kehidupan masyarakat bawah. 5. Watak Mendhung atau mendhung (Awan hujan); bener sajroning paring ganjaran, jejeg lan adil paring paukuman. Watak Mendung: mempunyai sifat menakutkan (wibawa) tetapi sesudah menjadi air (hujan) dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Artinya, kita harus dapat ber- fungsi laksana mendung, yaitu berwibawa tetapi dalam tindakannya harus dapat memberi manfaat bagi sesamanya. 6. Watak Dahana atau geni atau latu (Api); dhemen reresik regeding bawana, kang arungkut kababadan, kang apateng pina- dhangan. Watak Api: mempunyai sifat tegak dan sanggup membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Artinya,kita harus dapat berfungsi laksana api, yaitu dapat bertindak tegas, adil, mempunyai prinsip tanpa pandang bulu. 7. Watak Tirta atau banyu atau samodra (Air); tansah paring pangapura, adil para- marta. Basa angenaki krama tumraping kawula. Watak Samudera: mempunyai sifat luas, rata, berbobot. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana samudera, yaitu mempunyai pandangan yang luas, rata dan sanggup menerima persoalan apapun dan tidak boleh membenci ter- hadap sesama. 8. Watak pratala atau bumi atau lemah (Tanah); tansah adedana lan karem paring bebungah marang kawula. Watak Bumi: mempunyai sifat sentosa dan suci. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana bumi, yaitu sentosa budinya dan jujur serta mau memberi anugerah kepada siapa saja yang telah berjasa tanah air dan terhadap bangsa. Friedrich von Savigny mengemukakan bahwa hukum hanya bisa dideskripsikan sebagaimana apa adanya dalam faktanya yang 106
nyata dalam masyarakat7 Apabila fakta adanya ruang selisih antara substansi hukum undang-undang negara dan hukum rakyat yang informal dan tidak tertulis itu dipandang sebagai suatu masalah kompetisi yang ber- potensi konflik antara sentral dan lokal maka perkembangan dalam pergaulan politik dan hukum antar bangsa tersebut dapat dikatakan sebagai proses terolahnya kebijakan yang mengarah kepada solusi kompromistis. Mengacu pada doktrin Ingersoll bahwa agama menyebabkan tindakan kekerasan sehingga memunculkan ateis lebih banyak dari aliran pemikiran filsafat mana pun "religion makes enemy instead of friends. That one word, "religion" covers all the horizon of memory with visions of war, of tyranny and outrage, of persecution, of death". Agama wajib ditinggalkan manusia bukan karena teologis melainkan agama telah menjadi sumber kekerasan saat ini dan pada setiap zaman di masa lalu8 Di lain pihak, para ateis internasional, mengumpulkan setumpuk data tentang keterlibatan agama dalam berbagai peperangan. Argumentasi mereka antara lain agama menimbulkan perpecahan di antara manusia, agama memberikan label untuk memisahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, perang terjadi di antara kelompok dengan label berbeda (kelompok yang dikasihi Tuhan dan kelompok yang tidak dikasihi Tuhan) dan agama adalah penyebab tersirat dari peperangan. Penolakan yang paling sederhana dari kaum agamawan ialah kenyataan sejarah bahwa agama bukan hanya memecah-belah, agama juga mempersatukan. Milton Edwards menunjukkan dengan data historis bahwa peperangan lebih banyak disebabkan karena kepentingan ekonomis, persoalan etnis, isu (nasionalisme) dan masalah kebangsaan 7 Agung Yuriandi, 2008, Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound Dan Carl Von Savigny Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum, Tesis, Medan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 8 Sam Harri, 2004, The End of Faith: Religion: Terror and the Future of Reason, New York, Norton. 107 Tomy Michael politik.9 Dengan kata lain, tindakan kekerasan yang menimbulkan kehancuran bangsa dan negara lebih banyak disebabkan oleh sebab- sebab "sekuler" daripada sebab-sebab agama. Perang Dunia I dan II tidak disebabkan karena perbedaan agama. Konflik bangsa pilihan Tuhan (Israel) dan Palestina diketahui semua orang bukan perang antar agama. Perang Amerika dan Vietnam yang berlarut-larut terjadi karena sebab-sebab "sekuler" dan tidak menyangkut agama. Perang Irak yang meng- ambil korban jiwa dan harta merupakan perang minyak. Maka terkait soteriologis (ilmu tentang keselamatan),10 semua orang yang tidak beragama merupakan penghuni neraka. Secara keyakinan, hal tersebut karena sese- orang yang telah berbuat jahat apabila orang tersebut bertobat maka dalam kehidupan berikutnya akan memperoleh kebahagiaan kekal. Diskriminasi terhadap agama tidak perlu terjadi apabila setiap individu memiliki pemahaman terhadap keberadaan suatu agama dan bagaimana keberlakuan agama tersebut bagi seseorang yang bertindak agnostik.11 Hal penguatan terkait sila pertama juga harus dipahami bahwa Pancasila muncul pada kondisi kebatinan untuk melawan penjajah (kolonialisme dan imperialisme), sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama adalah kunci guna mempererat persatuan dan per- 9 Tomy M Saragih, Korelasi Tuhan Dan Demokrasi Di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, Universitas Esa Unggul Jakarta. 10 Penulis mengambil esensi dari salah satu butir-butir budaya Jawa yaitu yang baik itu kalau mengerti akan hidup bermasyarakat dan bernegara, maka di depan memberi teladan, di tengah menjadi penggerak, di belakang memberi daya kekuatan, dalam Lilik Sofyan Achmad, 2012, Mengenali Ronggowarsito sebagai Filsuf, Jakarta, Bidik-Phronesis Publishing, halaman 1. 11 Tomy M Saragih, Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Volume 18 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Warmadewa.
Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial saudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai- nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang tentu saja adalah milik seluruh WNI. Hakikat Konflik di Indonesia Pada saat negara mengalami serangan dari kelompok-kelompok tertentu terkait SARA maka fungsi negara diredusir menjadi fungsi seorang penjaga malam yang menjamin ketertiban dan keamanan para warga negara- nya. Oleh karena itulah negara dari zaman liberalisme dinamakan juga negara penjaga malam (nachtwaker-staat, l'etat gendarme). Negara menjadi negatif tugasnya dalam menjaga kemakmuran rakyat.12 Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa tidak jarang pula terjadi resistensi terhadap hukum undang-undang yang justru diprakarsai oleh para patron atau elit lokal yang konservatif namun berpengaruh. Para elit lokal tersebut biasanya mampu memobilisasi klien-kliennya berdasarkan sentimen-sentimen lokal.13 Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai konflik. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 7-2012, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan meng- hambat pembangunan nasional. Definisi dalam undang-undang ini berupaya memper- sempit makna dari konflik dimana masyarakat menjadi sumber munculnya konflik. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan esensi Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehi- dupannya". Paparan lainnya, mengenai hak untuk mati sebagai antitesis dari hak hidup juga memiliki korelasi dengan UU No. 7- 2012 karena konflik tidaklah semata-mata terjadi pada kejadian empiris melainkan dapat berupa pergulatan secara rohani. Hak mati secara keilmuan dapat ditelaah yaitu dengan pendapat W A Bonger menyebut kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang menda- patkan tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).14 Sue Titus Reid mengartikan kejahatan sebagai suatu tindakan sengaja, yang dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga di- katakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada pula unsur niat jahat (mens rea).15 Di dalam hasil penelitian Wenly dikatakan bahwa dalam usaha menghadirkan hukum pidana nasional dengan sistem sanksi pidana didalamnya yang manusiawi, berkeadilan dalam kemandirian serta keselarasan dengan jatidiri bangsa maka konsep pemidanaan dimasa depan harus dilandaskan pada nilai- nilai hak asasi manusia dengan memperhati- kan konsep perlindungan hak asasi manusia yang khas Indonesia, konsep Pancasila sebagai hukum kodrat bangsa Indonesia, konsep keseimbangan perlindungan masyara- kat dan perlindungan individu dalam hukum pidana. Kehadiran pidana mati masih dibutuh- kan namun keberadaannya harus dibatasi dengan syarat-syarat yang ketat. Sifat pidana mati dalam konteks keberlakuannya haruslah selektif dan tidak mutlak.16 14 W A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 20. 15 Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, 12 F Isjwara, 1999, Pengantar Ilmu Politik, Tanpa Kota, Putra Abardin, halaman 77. 13 Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum dalam Masyarakat, Malang, Bayu Media Publishing, halaman 122. Bandung, PT Refika Aditama, halaman 178. 16 Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2012, Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Indonesia, Perlindungan Hak Asasi Manusia Disertasi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 453. 108
Berlandaskan alinea keempat dari pembu- kaan UUD NRI 1945, secara jelas bahwa negara wajib melindungi Warga Negara Indonesia.17 Tentu saja ketika munculnya konflik tidak bermula dari kepentingan masyarakat itu sendiri melainkan dapat di- pengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan. Apabila melihat Pasal 2 UU No. 7-2012, penanganan konflik mencerminkan asas: a. kemanusiaan; b. hak asasi manusia; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kebhinneka-tunggal-ikaan; f. keadilan; g. kesetaraan gender; h. ketertiban dan kepastian hukum; i. keberlanjutan; j. kearifan lokal; k. tanggung jawab negara; l. partisipatif; m. tidak memihak; dan n. tidak membeda-bedakan. Dari hal inilah, pengaruh Tuhan mendapat- kan bagian cukup besar yaitu terlihat dari munculnya Secara konteks, kemanusiaan dapat diartikan sebagai seluruh manusia yang pada dirinya melekat sifat kemanusiaan. Dapat digeneralisasikan bahwa penanganan konflik secara khusus adalah tanggung jawab negara dan secara umum siapapun berhak dan berkewajiban mengatasi konflik. Penanganan konflik secara jelas termaktub dalam Pasal 3 UU No. 7 - 2012 yaitu: a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; asas kemanusiaan. d. memelihara keberlangsungan fungsi peme- rintahan; 17 Dapat dilihat pada bagian konsidernas UU No. 7- 2012. 109 Tomy Michael e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. PENUTUP Di dalam UU No. 7-2012 kurang mene- kankan unsur ketuhanan dalam memaknai dan menangani terjadinya konflik sosial. Unsur ketuhanan memegang peranan penting walau- pun tidak semua perilaku dapat diselesaikan dengan mengatasnamakan Tuhan namun pengaruh keesaan-Nya dapat dijadikan dasar filosofis dalam telaah uji materiil UU No. 7- 2012. Sebagai saran yang dapat dilaksanakan agar UU No. 7 2-012 dapat berfungsi optimal yaitu: 1. Bagi pembentuk peraturan perundang- undangan wajib memahami makna ketuhanan namun bukan dalam arti tertentu di memasukkan unsur agama akan dalamnya karena hal menegasikan di Indonesia; tersebut keragaman SARA 2. Bagi pemerintah segera menghapus irah- irah "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" dalam setiap peraturan perundang- undangan dan menggantinya dengan "Dengan Keadilan Berdasarkan Pancasila". Penggantian tidak akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menolak keberdaan Tuhan namun dengan menggunakan Pancasila sebagai irah-irah (dimana sebagai norma dasar) maka akan menunjukkan keberadaan Tuhan irah-irah ini 3. di sehingga memberikan keadilan yang melingkupi masyarakat luas. dalamnya
Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial DAFTAR BACAAN Agung Yuriandi, 2008, Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound Dan Carl Von Savigny Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum, Tesis, Medan, Program Pascasar- jana Universitas Sumatera Utara. Amsal Bakhtiar, 2013, Filsafat Ilmu, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Berthold Pareira, 2010, Sejarah Awal Mula Israel, Yogyakarta, Kanisius. Tomy M Saragih, Korelasi Tuhan Dan Demo- krasi Di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, Universitas Esa Unggul Jakarta. ___, Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Volume 18 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Warmadewa. E Fernando M Manullang, "Menggapai Hukum Berkeadilan", Buku Kompas, Jakarta, 2007. W A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia. F Isjwara, 1999, Pengantar Ilmu Politik, Tanpa Kota, Putra Abardin. Ki Sugeng Subagya, Ajaran Hasta Brata Pamasa Beserta dalam Maknanya, pada tanggal 9 Maret 2014. Serat Aji diakses Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2012, Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia, Disertasi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Krimi- nologi, Bandung, PT Refika Aditama. Lilik Sofyan Achmad, 2012, Mengenali Ronggowarsito sebagai Filsuf, Jakarta, Bidik-Phronesis Publishing. Riduan S, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Sam Harri, 2004, The End of Faith: Religion: Terror and the Future of Reason, New York, Norton. Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum dalam Masyarakat, Malang, Bayu Media Publishing. Profil Penulis : Tomy Michael lahir di Surabaya pada 12 Januari 1987. Dosen tetap pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 2013 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Telah menghasilkan puluhan naskah ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Memulai pendidikan tinggi pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2004-2008), FH Universitas Brawijaya (2009-2011) dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di FH Universitas (2012). Dapat dihubungi di Brawijaya dan 0819671079. Terima kasih. 110