TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT SONGGO PENGELON (StudiKasus di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Oleh: KHAKIMATUL MAGHFUR NIM 1402016093 JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2019 i
Drs. H. Abu Hapsin. MA, Ph.D NIP. 19590606 198903 1002 Perum Bukit Walisongo, Jl. Sunan giri Blok. 4 No. 7Kota Semarang Moh. Khasan, M.Ag NIP. 19741212 200312 1004 Perum Permata Puri Ngaliyan, Kota Semarang PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp. Hal : 4 (empat) eks. : NaskahSkripsi A.n Khakimatul Maghfur KepadaYth. DekanFakultasSyari'ahdanHukum UIN Walisongo Semarang Assalamu'alaikumWr.Wb. Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersamaini kami mengirimkanskripsisaudara: Nama NIM Jurusan Judul : Tinjauan Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Songgo Pengelon (Studi kasus di Desa Ngrao Pakis Kec. Kradenan Kab. Grobogan) : Khakimatul Maghfur : 1402016086 : Hukum Keluarga (AhwalSyakhsiyyah) Denganini, kami mohon agar dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. skripsi saudara tersebut dapat segera Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Semarang, 22 Juli 2019 Pembimbing I Pembimbing II Drs.H. Abu Habsin. MA,PhD NIP. 19590606 198903 1002 Moh. Khasan, M. Ag NIP. 19741212 200312 1004 ii N
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung Jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 22 juli 2019 Penyusun, Khakimatul Maghfur NIM. 1402016093 iii
MOTTO ۚ ًءاَسًَِو اًزيِثَك اًلاَجِر ا َوُهٌِْه َثَّبَّو اَهَجْوَس اَهٌِْه َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفًَ ْيِه ْنُكَقَلَخ يِذَلا ُنُكَبَّر اىُقَتّا ُساٌَلا اَهُيَأ اَي اًبيِقَر ْنُكْيَلَع َىاَك َهَللا َىِإ ۚ َماَحْرَأْلاَو ِهِبّ َىىُلَءاَسَتّ يِذَلا َهَللا اىُقَتّاَو Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs An-Nisa Ayat 1) iv
PERSEMBAHAN Dengan doa dan perjuangan tanpa henti, penulis Skripsi persembahkan kepada mereka yang telah membantu dalam penyusunan sehingga bisaterselesaikankarya ilmiah ini. Ada beberapa orang dan keluarga yang telah menginspirasi kehidupan penulis untuk menjadi insan yang bermanfaat. 1. Untuk Ayahanda Mahyan dan Ibunda Mahrifatun tercinta, yang senantiasa berdo"a dan bekerja tanpa kenal lelah untuk keluarga serta selalu memberi kasih sayang dan semangat kepada anak-anak dengan tulus dan ikhlas. 2. Teman-teman seperjuangan AS.B 2014, terimakasih atas kekompakan, kerjasama dan kebersamaan kita. 3. Untuk Seseorang yang paling spesial yang selalu menyemangati dan selalu memotifasi untuk menjadi lebih baik. 4. Untuk kakak, adik serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat. v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. 1. Konsonan Tunggal Huruf arab Nama Huruflatin Nama Alif Tidak Tidak dilambangkan dilambangkan Ba B Be Ta T Te Sa S Es (dengan titik diatas) ج Jim J Je ح Ha H{ Ha (dengan titik diatas ر Kha Kh Ka dan Ha Dal D De Zal Z Zet (dengan titik diatas) Ra R Er Zai Z Zet Sin S Es Syin Sy Es dan ye Sad S Es (dengan titik di bawah) vi
Dad Ta Za "Ain Gain Fa Qof Kaf Lam Mim Nun Wau Ha Hamzah Ya vii D T Z " G F Q K L M N W H " Y De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) apostrof terbalik Ge Ef Qi Ka El Em En We Ha Apostrof Ye
2. Ta'marbutah di akhir kata a. Bila dimatikan ditulis h ةمكح Ditulis Hikmah ةيشج Ditulis Jizyah b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, c. maka ditulis h ءبيلولااةمازك Ditulis Karaamah al-Auliya" d. Bila ta"marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t زطفلاةبكس Ditulis zakaatul fiṭri 3. Vokal Pendek __َ__ fathah ditulis a __ِ__ kasrah ditulis i ُ____ dammah ditulis u 4. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof متواا ditulis a"antum ت ّدـعأ ditulis "u"iddat متزكش هئل ditulis la"in syakartum viii
5. Kata sandang Alif + Lam a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el) ن ازقلا ditulis al-Qur"an ص بيقلا ditulis al-Qiyas b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. ءبمظلا ditulis as-Samaa" ضمشلا ditulis asy-Syams 6. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat دهتجملا ةيدب ditulis bidayatul mujathid ة عيرذلا دط ditulis sadd adz dzariah 7. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur"an, Hadits, mazhab, syariat, lafaz. b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul bukuUshul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat. c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al- Zuhaili, As-Sarakhi. d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan. ix
KATA PENGANTAR Puji syuku kehadirat Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa"atnya fi yaumilqiyamah. Suatu kebahagian tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:. 1. Drs. H. AbuHapsin, MA.Ph. D selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Moh. Khasan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini 2. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini. 4. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam dan Ibu Yunita Dewi Septiani, M.A selaku sekretaris jurusan. 5. Bapak Prof. Dr.Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 6. Segenapdosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 7. Kedua orangtua tercinta ayah danibu, kakak dan adik-adikku, terimakasih atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis. 8. Rekan-rekan dan teman-temanku di kelas AS B Angkatan 2014, dan rekan-rekan di Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Walisongo x
Semarang, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini. 9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan do"a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka Aamiin. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya karyatulis ini sangat jauh dari kesempurnaan.Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya.Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semarang, 22 Juli2019 Penyusun, Khakimatul Maghfur NIM. 1402016093 xi
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan perkawinan adat Songgo Pengelon serta untuk mengetahui factor-faktor adanya larangan perkawinan adat Songgo Pengelon. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan adat Songgo Pengelon. Rumusan masalah pada skripsi ini Mengapa perkawinan Songgo Pengelon dilarang dan bagaimana tinjauan Islam terhadap larangan perkawinan Songgo Pengelon di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) adalah mempelajari secara intensif tentang latar unit interaksi belakang sosial.Sedangkan adalah dengan teknik pengumpulan datanya wawancara, dokumentasi serta penelitan diskriptif (penggambaran) yang dilakukan di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. keadaan dengan lingkungan disuatu Berdasarkan temuan penulis, masyarakat Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan masih mempercayai Praktikperkawinan karenan kedua mempelai sama-sama berhadapan dengan satu jalan. Apabila dilanggar maka mempelai tersebut akan memperoleh sesuatu hal yang negative, seperti ketidakharmonisan dalam berumah tangga, bahkan nyawa pun menjadi taruhanya bagi si pelaku yang melanggar larangan tersubut. Semua itu berlaku tidak hanya untuk kedua mempelai tersebut, bahkan keluarga dari mempelai tersebut bisa terkena imbas dari larangan perkawinan itu. Larangan ini dikarenankan oleh factor kurangnya pendidikan agama, factor keyakinan, factor keluarga serta factor social masyarakat.Jika dipandang dari segi hukum Islam, larangan ini juga sangat bertentangan.Karena, pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan Songgo Pengelon tidak sesuai dengan nilai-nilai yangdianut di dalam hukum Islam.Kepercayaan bahwa Songgo Pengelon adalah larangan dalam pernikahan yang fasid. Kata Kunci: Larangan Perkawinan, Adat Songgo Pengelon xii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii DEKLARASI ... iii MOTTO ... iv PERSEMBAHAN ... v PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ... vi KATA PENGANTAR ... xi ABSTRAK ... xiii BAB IPENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 5 C. Tujuan dan kegunaan penelitian ... 5 D. Tinjauan Pustaka ... 6 E. Metedologi Penelitian ... 8 F. Sistematika Penulisan ... 11 BAB IIPERKAWINAN SECARA UMUM DAN 'Urf A. Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam ... 13 1.Pengertian Perkawinan ... 13 2. Dasar Hukum Perkawinan ... 14 3. Rukun dan Syarat Perkawinan ... 17 4. Larangan perkawinan ... 19 5. Batalnya perkawinan ... 23 6. Perkawinan dalam masyarakat adat Jawa ... 25 7. Mitos dan tradisi perkawinan ... 26 B. "Urf ... 29 1. PengertianUrf ... 29 2. Macam-Macam Urf ... 29 3. Syarat-syarat Urf ... 30 2. Kedudukan Urf dalam Hukum Islam ... 31 3. Urf sebagai Sumber Hukum dalam Fiqh Nusantara ... 32 xiii
BAB lllTINJAUAN ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT SONGGO PENGELON (STUDI KASUS DI DESA. NGRAO PAKIS KECAMATAN. KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN) A.Gambaran Umum Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan ... 34 1. Pengertian tradisi adat Songgo Pengelon ... 34 2. Kondisi Geografis dan Monografis Desa ... 35 B.Perkawinan Adat Songgo Pengelon(Studi Kasus Di Desa. Rao Pakis Kec. Kradenan Kab. Grobogan) ... 40 1.Perkawinan Songgo pengelon ... 40 2. Sejarah dan Pandangan masyarakat terhadap praktik Songgo Pengelon ... 41 3. Praktik perkawinan dan faktor-faktor perkawinan Songgo Pengelon ... 45 BAB IVANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT SONGGO PENGELON (STUDI KASUS DI DESA. NGRAO PAKIS KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN. GROBOGAN A. Analisis terhadap faktor faktor yang mendasari larangan perkawinan adat Songgo Pengelon di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ... 47 B. Analisis "urfTerhadap Larangan Pernikahan adat Songgo Pengelon di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ... 51 BAB VPENUTUP ... 64 A. KESIMPULAN ... 64 B. SARAN ... 65 C. PENUTUP ... 67 DAFTAR PUSTAKA ... 68 LAMPIRAN ... 70 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 74 xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Masyararakat dalam kaitanya dengan perkawinan masih banyak menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya.Adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawamasih banyak yang meyakini adanya mitos atau larangan-larangan dalam berbagai hal, contohnya dalam perkawinan. Masyarakat Jawamemiliki ikatan erat dengan alam dan tingginya kepercayaan serta berpegangteguh kepada ajaran-ajaran atau ucapan-ucapan orang terdahulu yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Suatu contoh di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan terdapat suatu tradisi atau kepercayaan yang sampai saat ini masih diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu adanya tradisi larangan kawin Songgo Pengelon. Tradisi larangan kawin tersebut adalah larangan kawin antara laki-laki dan perempuan yang di mana kedua pasangan tersebut rumahnya saling berhadapan dengan jalan. Kepercayaan larangan kawinSonggo Pengelon tersebut masih diyakini masarakat Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan. Larangan kawin Songgo Pengelonyang tidak ada hubunganya dengan syarat nikah dalam Islam seperti tidak mendapat penyuluhan dan pelurusan tentang tradisi tersebut. Hal ini menguatkan keyakinan masyarakat tentang dampak atau akibat yang akan dialami oleh pelaku kawin Songgo Pengelon. Semakin kuat dengan beberapa kejadian yang menimpa pelaku setelah melaksanakan perkawinan adat, perkawinan ini seperti sudah menjadi keyakinan dan sangat melekat pada masyarakat Jawakhususnya di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan.Masyarakat percaya Jika dilanggar maka salah satu keluarga dari pasangan tersebut akan meninggal dan itu sudah sangat diyakini oleh Keluarga atau Masyarakat setempat. Padahal jika dilihat dari syarat perkawinan dalam Islam tidak ada larangan yang menjelaskan hal tersebut. Pada hakikatnya manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Segala sesuatu ciptaan yang adadi 1
dunia, Allah menciptakan secara berpasang-pasangan yang secara naluriah mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis.Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna lengkap dengan pasangannya.Untuk merealisasikan hal tersebut dengan hubungan yang benar harus melalui pernikahan.1 Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum.Sesuatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami-istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia.Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.2 Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembangbiak demi kelestariannya. Untuk menjalani nahkoda rumah tangga, masing-masing pihak harus siap lahir dan batin untuk melakukan perannya yang positif dengan mewujudkan suatu tujuan perkawinan.3 Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan.Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan- kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya.Selain itu, mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya,dandianggap masih mengayomi keluarga yang ditinggalkannya.Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi.4 Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan ghaib yang terdapat di dalam sesuatu yang berada didalam jangkauan alam pikiran manusia, sehinggal hal ini dapat 1 Leni Tri Wulandari, Larangan Perkawinan Antar Dukuh KarenaKepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Study Kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali (Salatiga: Skripsi: IAIN Salatiga, 2017), 1. 2 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arloka Surabaya, 1997), 76 3Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan ngalor-ngulon Dalam Adat jawa di desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk perspektif sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 2. 4 Yusroni, Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharrom Menurut Adat jawa Dalam Pandangan Islam, (Yogayakrta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2016), 5. 2
mendatangkan rasa tenteram dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan kulawangsanya (suku/masyarakat).5 Menurut disiplin ilmu fikih, ada dua kata yang serupa yaitu 'urf dan Adat.Kedua kata ini perbedaanya adalah Adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional.Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur.Kemudian 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.6 Berdasarkan definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah: 1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum. 2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradis yang baik. 3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur"an dan Hadits Nabi Saw. Menurut para ulama", adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara" apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur"an maupun al-Hadits. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disiniadalah nash yang bersifat qath"i (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain. Adapun makna "urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah seseuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara 5Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan ngalor-ngulon dalam adat jawa di desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk perspektif sosiologi Hukum Islam, 4. 6Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138. 3
mereka atau suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.7Sedangkan 'urf dan adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata 'urf berasal dari kata "arafa, ya"rifu mempunyai derivasi kata al-ma"ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari "ad derivasi kata al-"adah berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya.Sedangkan contoh 'urf perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (walad) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata "daging" pada selain daging ikan. Sedangkan contoh 'urf perbuataan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya. Memelihara "urf dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generassi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.8Oleh karena itu penulis ingin memahami lebih dalam dan melakukan penelitian yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Adat Songgo Penggelon (Studi Kasusdi Desa Ngrao Pakis Kecamatan KradenanKabupaten Grobogan)". 7Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), cet ke-2, 209. 8Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke-6, 134. 4
B. Rumusan Masalah 1. Mengapa perkawinan Songgo Pengelon dilarang oleh Masyarakat Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan? 2. Bagaimana tinjauan Islam terhadap larangan perkawinan Songgo Pengelon di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan? C. Tujuan dan kegunaan penelitian 1. Tujuan yang dicapai dari peneitian ini adalah: a. Untuk mengetahiu bagaimana akibat dari tradisi larangan perkawinan adat Songgo Pengelon dilarang oleh Masyarakat Desa Ngrao Pakis Kecamatan Ngradenan Kabupaten Grobogan. b. Untuk mengetahui hukum Islam yang mendasari terhadap perkawinan adat Songgo Pengelon dilarang oleh Masyarakat Desa Ngrao Pakis Kecamatan Ngradenan Kabupaten Grobogan. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: a. Manfaat teoritis bisa memberikan tambahan pengetahuan dan banyak teori mengenai larangan perkawinan adat songgo pengelon dalam tinjauan Islam. b. Manfaat metodologis penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti dengan bidang yang sama yaitu larangan perkawinan adat c. Manfaat praktis adalah selain itu penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam. 5
D. Tinjauan Pustaka Pertama, penelitianFatkul Rohman (2017) dengan "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam", Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan masyarakat mempertahankan perkawinan ngalor-ngulon. di Desa Banjarsari ini adalah faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, faktor adat budaya dan tokoh adat masih dijadikan panutan terhadap kebiasaan- kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Larangan perkawinan ngalor- ngulon termasuk kategori Urf Fasidkarena bertentangan dengan syarat Urfyang ditetapkan oleh para Ulama. Kedua, penelitian Siti Mukaromah (2011) dengan "Perkawinan Adat Jawadalam pemikiran Hukum Islam (Study Kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat meyakini perkawinan adat merupakan bentuk penghormatan kepadaroh nenek moyang, menjaga budaya, meminta keselamatan kepada setan penunggu desa dan roh nenek moyang, mendatangkan ketenteraman bagi kedua pengantin, keluarga dan masyarakat. Apabila tidak melakukan perkawinan secara adat Jawa maka kedua tidak mempunyai keturunan.9Perkawinan adat semacam ini jelas bertentangan dengan syariat pengantin akan jatuh sakit dan Islam. Ketiga, penelitian Nurul Janah (2016) dengan judul "Larangan- larangan dalam Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Aboge (Study Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).Skripsi berisi tentang bentuk larangan-larangan dalam sebuah tradisi perkawinan di kalangan masyarkat Aboge. 10 Keempat, penelitian Moh. Shulbi (2014) yang berjudul, "Mitos Tiba Rampas dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan 9Siti Mukaromah,Perkawinan Adat Jawa Dalam pemikiran Hukum Islam, study kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen(Salatiga: Skripsi, IAIN Salatiga,2011), 1. 10Nurul Janah, Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Aboge (Malang: Fakultas Syariah UIN Sunan Malik Ibrahim Malang, 2016), 1. 6 judul judul
Adat Jawadi Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam dangan Hukum Adat)", dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemilihan calon pasangan hukum adat di desa cengkok dengan menggunakan Tiba Rampasyang meliputi Neptu, Weton, dan nama dari kedua pasangan. Pemilihan calon pasangan di Desa Cengkok menurut hukum Islam dan hukum Adat memiliki persamaan tujuan yang baik yaitu untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan pemilihan calon di Desa Cengkok tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam karena adat tersebut terjadi secara turun-temurun dan tidak menyalahi nash yang tegas dan dapat dikatakan bahwasannya hukum adat tersebut termasuk "urf, karena tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.11 Kelima, penelitian Umi Sa"adah (2005) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kawin Syarat (Studi di Desa Kabatur- ini membahas tentang perkawinan yang terjadi akibat adanya suatu perkawinan lain, lebih dijelaskan lagi bahwa apabila adik tidak boleh melangkahi kakak, dengan demikian kakak harus dinikahkan lebih dahulu meskipun perkawinan itu dikehendaki, dengan tujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan hasil penelitian Saudari Umi dalam skripsinya bahwa akibat adanya perkawinan syarat tersebut dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga saudara tua (kakak), karena ketidaksiapan dalam melakukan kawin tersebut.12 Setelah melakukan pengamatan dan penelusuran tentang penelitian terdahulu yang menyangkut tentang "Larangan perkawinan adat terhadap tinjuan Urf, banyak penelitian yang berbeda di antara penelitian terdahulu yang penulis amati walaupun ada yang sama tetapi ada perbedaan di objek penelitian. 11Moh. Shulbi, Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Studi Komparasi Huku Islam Dangan Hukum Adat, (Yogyakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 1. 12Umi Sa"adah, Tinjauan Hukum Islam tarhadap Adat Kawin Syarat, Study Kasus di Desa Purwerejo Margoyoso Pati (Yogyakarta: Fakultas Syari"ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), 1. 7 tidak
E. Metode Penelitian Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.13Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.14 Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain.15Pada penelitian ini, data tidak diolah dengan statistik melainkan dengan analisis data setelah terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dan observasi dengan warga Ngrao Pakis Grobogan. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kababupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah. 3. Sumber Data Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 13 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 13. 14. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 19, 209. 15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. 26, 9. 8
a. Data Primer Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek peneliti.16 Sumber data primer yang gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah warga, pelaku perkawinan dan tokoh masyarakat Desa Ngrao Pakis Kec. Kradenan Kab. Grobogan. b. Data sekunder Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer. Data sekunder adalah mencakup dokumen- dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.Data sekunder ini juga meliputi buku-buku dan kitab yang membahas tentang larangan perkawinan serta dokumen yang berasal dari Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang berisikan dataprimer.17 4. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu : a. Observasi Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.18Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti terjun langsung ke 16 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet.23, 68. 17Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004, Cet 1), 57. 18 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 132. 9
lapangan dan mewawancarai warga di Desa Ngrao, yaitu mencatat kejadian-kejadian tentang larangan perkawinan adat dalam tinjauan "urf warga desa Ngrao Pakis Kec. Kradenan Kab. Grobogan. b. Wawancara dan Interview Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap- cakap langsung.Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada interview.Dalam hal ini interviewnya adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut, tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui dalam persoalan tersebut. Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin dimana sebelum memulai mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimatsendiri.19Dalam penelitian hal ini mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama warga dan tokoh masyarakat Desa Ngrao dan sebagai penguat dari hasil wawancara tersebut, maka juga mengkonfirmasi data melalui warga yang ada di desa Ngrao Kab.Grobogan.Agar wawancara lebih valid hasilnya, perlu merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data yang valid. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (guided interview) yang dilakukan secara individual yakni wawancara peneliti dengan warga yang ada di desa Ngrao Kab. Grobogan. 19Saefudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998, Cet 1),. 91. 10
c. Dokumentasi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi dan juga foto20 5. Metode Analisis Data Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dandokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan,menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.21 Untuk menganalisa data yang sudah ada dari hasil wawancara,observasi dan dokumentasi peneliti menggunakan metode deskriptifanalisis yaitu metode yang menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum secara detail dan memfokuskan data yang penting untuk penelitian penulis. Kemudian data yang sudah valid disajikan untuk memudahkan rencana kerja selanjutnnya.Langkah berikutnya data yang sudah valid lalu dianalisis dan ditarik kesimpulannya. F. Sistematika Penulisan Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut: 20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal 145 21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 19, 244. 11
BAB I PENDAHULUAN Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat-syarat, tujuan, hikmah perkawinan dan laranganperkawinan dalam hukum Islam. BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN Larangan perkawinan songgo pengelon adat Jawa di desa Ngrao Pakis Grobogan, yang terdiri dari, deskripsi wilayah desa Ngrao Pakis dan Deskripsi larangan perkawinan adat songgo pengelon. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Penyebab Dilarangnya Perkawinan Songgo Pengelon di Desa Ngrao Pakis dan Analisis Tinjauan Urf Terhadap Larangan Perkawinan Songgo Pengelon. BAB V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap topik penelitian.Seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai masukan dari penulis untuk pihak atau subjek yang bersangkutan. 12
BAB II PEMBAHASAN PERKAWINAN SECARA UMUM DAN 'URF A. Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam 1. Pengertian Perkawinan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.22Lihat pula dalam M. Idris Ramulya, dalam bukunya Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat.23Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksankan merupakan ibadah.24 Berdasarkan pengertian diatas, maka perkawinan mengandung aspek akibat hukum.Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama.Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.25 Pada pasal 3 dijelaskan tujuan perkawinan, yaitu:Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan menurut hukum Islama adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang 22Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. 23 M. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara PeradilanAgama danZakat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),hlm. 43 24Abd.Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 258 25Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2007 13
melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.26 Melihat definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat syar"i yang berdampak pada halalnya seseorang (laki-laki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa hubungan badan dan cara-cara lainya dalam bentuk yang disyari"atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja. 2. Dasar Hukum Perkawinan Hukum pernikahan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengansesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.27 Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan fuqaha`, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.28 Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah :Pertama, sifat syara` pada sesuatu seperti wajib, haram , makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara` seperti jual beli adalah memindahkan pemilik barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilik penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikan juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap 26M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14. 27H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 8. 28 Abdul Ahmad Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet.1, 17. 14
mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan imam- imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur`an maupun As- sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. 1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib Seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawindan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib. 2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukm melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur`an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan Haditst Nabi yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas`ud yang dikemukakan dalam menerapkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik dalam ayat Al-Qur`an maupun As-sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi memfedahkan hukum wajib tetapi hukum sunnah saja. 3) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram Seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan mempinyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan 15 tidak tidak
21. kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan telantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayar 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain. 4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. 5) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memebuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin,seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan kuat.29 29 Abdul Ahmad Ghozali, Fiqih Munakahat ,(Jakarta,Prenadamedia Group, 2003), cet.1 , 16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan, Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidaksah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.30 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah dan tudaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.Keduanya mempunyai arti berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkanya, sedangkan syarat adalah suatuyang berada diluarnya dan tidak merupakanunsurnya.Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.31 Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukunnikah, setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut.Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi.Sementara itu sahnyaperkawinan sebagaimana disebut dalamUndang -Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.32 Adapun rukun akad pernikahan ada lima yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 30Abd al-Muhaimin As'ad, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, (Surabaya:BulanTerang, 1993), cet. I, 33. 31 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), cet.3, 59. 32Departemen Agama RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 17
13. a. Calon Suami Syarat calon suami antara lain beragama Islam, bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram haji. b. Calon Isteri Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar"i, yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji. c. Wali Syarat wali; laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji. d. Dua Orang Saksi Syarat dua orang saksi; lak-laki baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar, melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul. e. Shighat (ijab qabul) Syarat shighat (ijab qabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau tazwij, atau ijab qabul bersambungan antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji, majelis ijab qabul harus dihadiri minimum 4 orang.33 Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayannya itu.34 33Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997), 72. 34 Abdul Ahmad Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet.1 , 18
4. Larangan perkawinan Kemudian syarat sahnya perkawinan menurut kedua peraturan tersebut adalah pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah,karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah lepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Secara garis besar, larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syara" dibagi menjadi dua yaitu:Larangan Mu"abbaddan Ghairu Mu"abbad Larangan mu"abbad adalah halangan perkawinan yang bersifat abadi. Sedangkan Ghairu mu"abbad tidak abadi.Larangan perkawinan tersebut didasarkan dalam firman Allah dalam surat An- nisa ayat 23: اًرْقَمَو ًحَشِداَف َناَك ُهَنِإ َفَلَس ْذَق اَم لاِإ ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكُؤاَتآ َخَكَن اَم اىُذِكْنَذ لاو ْمُكُذاَمَّعَو ْمُكُذاَىَخَأَو ْمُكُذاَنَتَو ْمُكُذاَهَمُأ ْمُكْيَلَع ْدَمِّشُد ) (٢٢ لايِثَس َءاَسَو ْمُكُذاَىَخَأَو ْمُكَنْعَضْسَأ يِذلالا ُمُكُذاَهَمُأَو ِدْخلأا ُخاَنَتَو ِرلأا ُخاَنَتَو ْمُكُذلااَخَو ُمُكِئاَسِن ْنِم ْمُكِسىُجُد يِف يِذلالا ُمُكُثِئاَتَسَو ْمُكِئاَسِن ُخاَهَمُأَو ِحَعاَضَشلا َنِم ُمُكِئاَنْتَأ ُلِئلاَدَو ْمُكْيَلَع َحاَنُج لاَف َنِهِت ْمُرْلَخَد اىُنىُكَذ ْمَل ْنِإَف َنِهِت ْمُرْلَخَد يِذلالا َناَك َهَللا َنِإ َفَلَس ْذَق اَم لاِإ ِنْيَرْخلأا َنْيَت اىُعَمّْجَذ ْنَأَو ْمُكِتلاْصَأ ْنِم َنيِزَلا (٢٢ اًمّيِدَس اًسى ُفَغ Artinya"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak- anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; ibumu yang perempuan; anak-anak saudara-saudara perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak- anak yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak- anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan perempuan dari saudara-saudaramu 19
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". a. Nasab (keturunan) Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah: 1. Ibu: Yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan: yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah. 3. Saudara perempuan , baik seayah seibu, seayah saja maupun seibu saja. 4. Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas. 5. Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke atas.35 b. Hubungan susuan Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah: 35Mardani Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Mosern, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011), 12. 20
1. Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan 2. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas. 4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan. 5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja. Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan : a) Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang berikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dan air susu. b) Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab. c. Hubungan perkawinan semenda Hubungan Perkawinan Semenda Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah : a. Ibu mertua (ibu dari istri) b. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli c. Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki. d. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri Persoalan dalam hubungan mushaharah ini adalah apakah keharaman itu di sebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, Atau dapat juga di karenakan 21
perzinaan. Imam Syafi"I berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah hanya disebabkan oleh semata- mata akad saja, tidak bias karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah bependapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping disebabkan akad yang sah, juga disebabkan karena perzinaan.36 d. Wanita yang dinikahi karena sumpah li"an Seorang suami yang menududuh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat saksi, maka suami diharuskan besumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakanya itu dust.Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hubungan zina kalo mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat benar.37Apabila terjadi sumpah li"an. laknat bila tuduhan itu ِهَللاِت ٍخاَداَهَش ُعَتْسَأ ْمِهِذَدَأ ُجَداَهَش َف ْمُهُسُفْنَأ لاِإ ُءاَذَهُش ْمُهَل ْنُكَي ْمَلَو ْمُهَجاَوْصَأ َنىُمْشَي َنيِزَلاَو اَهْنَع ُأَسْذَيَو ) 7 ( َنيِتِراَكْلا َنِم َناَك ْنِإ ِهْيَلَع ِهَللا َحَنْعَل َنَأ ُحَسِماَخْلاَو ) 6 ( َنيِقِداَصّلا َنِمَّل ُهَنِإ اَهْيَلَع ِهَللا َةَضَغ َنَأ َحَسِماَخْلاَو ) 8 ( َنيِتِراَك ْلا َنِمَّل ُهَنِإ ِهَللاِت ٍخاَداَهَش َعَتْسَأ َذَهْشَذ ْنَأ َباَزَعْلا َنيِقِداَصّلا َنِم َناَك ْنِإ Artinya: Danorang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar- benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelimd; bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. 38 e. Wanita haram dinikahi tidak untuk selamanya 36Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta; Rajawali Press, 2010) cet.2, 69. 37Ibid, 71 38Ibid,73. 22
Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya(bersifat semntara) adalah sebagai berikut. 1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalm satu waktubersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu bersamaan. Apabila mengaawini mereka berganti-ganti, seperti seorang mengawini wanita, kemudian wanita tersebut meningeal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. 3) Wanita yang sedang dalam idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 223. 4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali udah kawin lagi dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terahir itu dan telah habis masa idahnya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230. 5) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. 6) Wanita musyrik, haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5. 5. Batalnya perkawinan Batal yaitu "rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum syara". Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang dan diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan 23
yaitu" rusak atau tidak sahnya perkawinan kareana tidak memenuhi suatu syarat atau salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama". Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan menfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.39 Fasakh bias terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. 1. Fasakh(batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhiketika akad nikah a. setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara susuan pihak suami. b. Suami istri masih kecil, dan diadakanya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudin setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinanya yang dahulu atau mengahirinya. 2. Fasakh Karena hal-hal yang datang setelah akad. a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) kaarena kemurtatan yang terjadi belakangan. b. Jika suami yang tadinya kafir masuk isslam, tetapi istri masih tertap pada kekafiranya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalua istri orang ahli kitab, maka akadnya akan sah seperti semula. Sebab perkawinanya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah. Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak Raj"I dan talak Ba"in. talak Raj"I tidak mengahiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba"in mengahiri seketika itu juga. Adapin fasakh, baik karena hal-hal yang 39 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Charisma Putra Utama), cet 1, 142. 24
terjadi belakangan atau adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu. Selain itu pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suaminya mentalak istrinya dengan talak raj"I lalu ruju" lagi semasa idahnya, atau akad lagi sehabis idahnya dengan akad baru, maka perbuatan dihitung satukali talak, dan ia masih ada kesempatan talak duakali lagi.40 6. Perkawinan dalam Masyarakat Adat Jawa Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antarakelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu. Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini.Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimurahkan rejekinya oleh Tuhan Yang Maha 40Ibid, hlm.149 25 tetapi
Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah41 Perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem ,,perkawinan jujur di mana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.Perkawinan dalam adat "perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan. Perkawinan dalam arti "perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "RasanSanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan "RasanTuha (hubungan antara oaring tua keluarga dari calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.42 7. Mitos dan tradisi perkawinan Masyarakat indonesia memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dala hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual-ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu 41Purwadi, Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154. 42Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung; Cv.Mandar Maju, 2007), Cet III, 22. 26
yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di Nusantara. Kebudayaan- kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaannya.43 Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteriabibit, bebet dan bobot. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejaka atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya, Sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa. Mitos adalah semacam tahayyul akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tetang adanya suatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam sekitarnya. Bawah sadar inilah yang menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lama-kelamaan akan berubah menjadi suatu kepercayaan, biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya yang melahirkan sifat pemujaan atau kultus. Sikap tersebut ada dilestarikan dengan upacara- upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik pada waktu- waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun yang lebih dikenal 43Thomas. W.B, Upacara Tradisional Masyarakat Jawa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 13. 27
dengan cerita rakyat atau folklore.Biasanya untuk menyampaikan asal- usul suatu kejadian istimewayang tidak akan terlupakan.44 Di desa Ngrao Pakis kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan terdapat suatu tradisi atau kepercayaan yang sampai saat ini masih diyakini dan dilaksanakan, yaitu adanya tradisi larangan kawin Songgo Pengelon.Tradisi larangan kawin tersebut adalah larangan kawin antara laki-laki dan perempuan yang di mana kedua pasangan tersebut rumahnya saling berhadapan dengan jalan. Kepercayaan larangan kawin Songgo Pengelon tersebut masih di yakini masarakat desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan. Larangan kawin Songgo Pengelont yang tidak ada hubunganya dengan syarat nikah dalam islam seperti tidak mendapat penyuluhan dan pelurusan tentang tradisi tersebut, hal ini menguatkan keyakinan masyarakat tentang dampak atau akibat yang akan dialami oleh pelaku kawin Songgo Pengelon. Semakin kuat dengan beberapa kejadian yang menimpa pelaku setelah melaksanakan perkawinan adat, perkawinan ini seperti sudah menjadi keyakinan dan sangat melekat pada masyarakast Jawa khususnya di desa Nngrao Pakis kecamatan Kradenan. Jika di langgar maka salah satu keluarga dari pasangan tersebut akan meninggal dan itu sudah sangat di yakini oleh keluarga atau masyarakat setempat. Padahal dilihat dari syarat perkawinan dalam islam tidak ada larangan yang menjelaskan hal tersebut. 44Soenarto Timoer, Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 11. 28
B. "Urf 1. Pengertian'Urf "Urf yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut : a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukakan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adatkolektif. b. Adat berbeda dengan ijma". Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan dari berbagai status sosial, sedangkan ijma" harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma" maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang sudah terbiasa tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapaun ijma" menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.45 2. Macam-macam'Urf Ditnjau dari segijangkauannya, " Urf dapat dibagi duamacam: 1) Al-"Urf-am (adat kebisaan umum) yaitu adat kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam 45Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri" Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), 167 29
berbagai wilayah yang luas. Contohnya, adat kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menetukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan. 2) Al-"Urf- khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas 10 x 10meter. Selanjutnya ditinjau dari segikeabsahannya, "Urf dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu kebiasaan suatu masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukumIslam. b. Adat kebiasaan yang fasid, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara dalam arti adat yang menghalalkan hal-hal yang haram, dan yang mengharamkan hal-hal yanghalal.24 3. Syarat-syarat'Urf a) "Urf itu harus termasuk "Urfyang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan SunnahRasulullah. b) "Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negri itu atau suatu tempattersebut. c) "Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada "Urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai Maka kata ulama dalam perkataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah. 30
4. Kedudukan Urf dalam Hukum Islam Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari hari lebih sering dan popular disebut dengan istilah "masyarakat adat". Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkat laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat, masyarakat yang timbul secara spontandi wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.46 Di kawasan Indonesia dimana fiqh berkembang menjadi karakter Islam, corak fiqh di kawasan ini terlihat memperhatikan apa yang menjadi realitas di masyarakat. Karena, fiqh bagaimanapun tidak terlepas dari ruang dan waktu yang melingkupinya. Termasuk pergumulan fiqh dengan tradisi ("urf) yang berurat-akar dalam masyarakat muslim Indonesia mulai dulu hingga sekarang. Para fuqaha Indonesia dimasa dulu sangat mengakomodasi local wisdom pada banyak tempat di kawasan Indonesia.Sehingga corak fiqh di Indonesia sangat terasa kaitannya dengan tradisi-tradisi seperti tahlilan, mauludan, petik laut, nikah culik (merarik) dan sebagainya. Urf ini, dalam pandangan penuli, mengukuhkan corak apa yang penulis sebut dengan Fiqh Nusantara. Sejumlah produk Fiqh Nusantara sebagai hasil pergulatan dengan adat istiadat bisa kita lihat bentuknya antara lain: halal bi halal, harta gono-gini, pakaian kebaya ala Shinta Nuriyah Wahid dan sebagainya. Dalam pergulatan yang panjang, akhirnya ditetapkan beberapa produk Fiqh Nusantara sebagaimana 46 Djamanat Samosir,Hukum Adat Indonesia,(Medan: CV Nuansa Aulia,2013), 69. 31
dimaksud dengan landasan salah satunya adat istiadat yang berkembang di Indonesia.Walhasil"urf sangat berperan penting dalam inspirasi pembentukan fiqh Nusantara di negeri ini sebagaimana akan dibahas nanti.47 5. 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Fiqh Nusantara respon terhadap adat realistis, Secara fiqh istiadat dapat ditunjukkan dengan akomodasinya secara proporsional terhadap "Urf.Sebagaimana banyak contoh, maka jual beli muatthah adalah contoh fiqh yang sering dimunculkan.Jual beli mu"athah yang tanpa ijab qabul dan semestinya tidak disahkan ini, tetapi karena berdasar "Urf maka jual beli ini diperbolehkan.Demikian juga dengan jual beli anak kecil yang semestinya tidak sah karena belum baligh, namun karena pertimbangan "Urf, akhirnya diperbolehkan. Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut: Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat.Kalau ada yang tidak mengerjakan "Urf ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja.Karena "urf itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya.Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah "Urf.Disamping itu, "urf ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah.Jika "Urf mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai "Urf yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariatan hukum Islam adalah stabilitas hukum. Kedua, "Urf sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunannya. Karena itu berlaku kaidah. kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara "urf dikatakan sebagai ahli Fiqh.Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut "Urf sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa 47M. noor harisudin'Urf sebagai sumber hukum islam (Fiqh) nusantara, 76. 32
berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh). Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai subtansial "Urf.Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi pelemparan alat tukar atau uang sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan.Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (thaman) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli.Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah.Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah.Ini sesuai dengan kaidah. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi. Keempat, "Urf tidak bertentangan dengan teks Shariah. Dengan demikian, "Urf tetap memperhatikan nash-nash al-Quran dan al- Hadith, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek subtansial nash. Bila isi subtansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan "Urftersebut.48 48M. Noor Harisudin"urf sebagai sumber hokum islam (Fiqh) nusantara.hal.76 33
BAB lll TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT SONGGO PENGELON (STUDI KASUS DI DESA. NGRAO PAKIS KECAMATAN. KRADENANKABUPATE. GROBOGAN) A. Gambaran Umum Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan 1. Pengertian tradisi larangan adat songgo pengelon Di desa Ngrao Pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan terdapat suatu tradisi atau kepercayaan yang sampai saat ini masih di yakini dan dilaksanakan, yaitu adanya tradisi larangan kawin Songgo Pengelon . tradisi larangan kawin tersebut adalah larangan kawin antara laki-laki dan perempuan yang dimana kedua pasangan tersebut rumahnya saling berhadapan dengan jalan. Kepercayaan larangan kawin Songgo Pengelon tersebut masih di yakini masarakat desa Ngrao Pakis Kecamatan ngradenan. Larangan kawin Songgo Pengelont yang tidak ada hubunganya dengan syarat nikah dalam islam seperti tidak mendapat penyuluhan dan pelurusan tentang tradisi tersebut, hal ini menguatkan keyakinan masyarakat tentang dampak atau akibat yang akan di alami oleh pelaku kawin Songgo Pengelon. Semakin kuat dengan beberapa kejadian yang menimpa pelaku setelah melaksanakan perkawinan adat, perkawinan ini seperti sudah menjadi keyakinan dan sangat melekat pada masyarakast Jawa khususnya di desa Nngrao Pakis kecamatan kradenan. Jika di langgar maka salah satu keluarga dari pasangan tersebut akan meninggal dan itu sudah sangat diyakini oleh keluarga atau masyarakat setempat. Padahal di lihat dari syarat perkawinan dalam islam tidak ada larangan yang menjelaskan hal tersebut. 34
2. Kondisi Geografis dan Monografis Desa a. Letak dan Batas Wilayah Desa Ngrao pakis merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang dengan batas wilayah: Sebelah Utara : Desa Cerewek Sebelah Timur : Desa Kradenan Sebelah Selatan Sebelah Barat : Desa Rejo Sari :Desa Sidorejo/Pulo Kulon.49 b. Demografi Desa 1) Jumlah Penduduk Penduduk adalahmodal pokok dalampelaksanaanpembangunan di tingkat desa. Adapun jumlah penduduk di Desa Ngrao pakis merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Adalah: Jumlah laki-laki :3686 Jumlah perempuan :3659 Jumlah total :7345 Jumlah kepala keluarga :2289 2) pendidikan Mayoritas masyarakat Dukuh Pakis tidak buta huruf, banyak masyarakat mengerti tentang baca tulis.Rata- rata anak-anak mereka bersekolah minimal sampai SMA.Bahkan diantara mereka juga bersekolah di perguruan-perguruan tinggi Negeri maupun swasta di berbagai wilayah. Berikut rincian tingkat Pendidikan warga pakis Kecamatan Kradenan KabupatenGrobogan: 49Data Geografi Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. 35
04-06 tahun : 970 Orang 07-12 tahun : 890 Orang 13-15 tahun : 621 Orang Tamat perguruan tinggi/Akademik : 30/14 orang Tamat SLTA/SLTP : 196/516 Orang Tamat SD/tidak tamat SD : 4135/509 Orang Belum tamat SD/tidak sekolah : 940 Orang.50 3) Kondisi Sosial Ekonomi Dalam kehidupan sehari-hari penduduk dukuh Pakis mayoritas masyarat bekerja sebagai pedagang, petani, wiraswasta, bekerja di pemerintahan dan juga buruh. Masih banyak masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Akan tetapi masyarakat masih mampu dalam memenuhi sandang dan pangan Mata Pencaharian Pokok Berikut mata pencaharian Penduduk warga pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan: PNS : 90 orang TNI/POLRI :- orang Karyawan (swasta) : 481 orang Tani : 3099 orang Pertukangan : 348 orang Buruh tani : 476 orang Pensiunan : 46 orang Nelayan : - orang Pemulung : orang Jasa/lainya : 61 orang 50Data Monografi Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. 36
4) Kondisi Sosial Budaya a) Karakteristik Masyarakat: Karakteristik Masyarakat Pada dasarnya Desa Pakis termasuk desa yang cukupmaju. Gaji yang diterima oleh perangkat desa pun sangat minim, kurang dari UMR.Desa Pakis tidak mempunyai penghasilan asli desa.Untuk itu desa Pakis tidak mampu memberi swadaya yang cukup untuk mengadakan pembangunan di segala bidang, baik jalan raya, tempat pendidikan, dan lain-lain. Dalam melakukan pembangunan, Desa Pakis hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah yang tentu saja jumlahnya tidak cukup untuk melakukan. Pada malam hari keadaan jalan Desa Pakis lumayan gelap, namun hal itu tidak menghambat kegiatan keagamaan yang berlangsung. Mayoritas mata pencaharian penduduk, baik laki- laki maupun perempuan, di desa Pakis adalah sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta dan merantau ke daerah lain. Mereka bekerja mulai pagi hari kira-kira jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Sehingga semua aktivitas keagamaan berlangsung pada sore hari dan malamhari. Diperhatikan dari segi ekonomi dan sosial masyarakat Desa pakis hidup dalam keadaan kesederhanaan.Kesederhaan ini terjadi karena secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri dan solidaritas antar warga masyakarakat sangat tinggi.Suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah mendarah daging dalam diri masing-masing anggota masyarakat. Menjujung tinggi "unggah-ungguh" atau 37
kesopanan terhadap orang lain. Misalnya apabila bertemu dengan tetangga, berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan, orang yang lebih mampu dalam secara ekonomi atau orang yang tinggi tingkat pendidikannya. Situasi sosial kultural masyarakat desa Pakis dapat dilihat dari kebiasaan (adat), baik yang berkaitan dengan ritual keagamaan maupun tradisi lokal dari masyarakat tersebut, diantaranya: (1) Selamatan orang yang telah meninggal Tradisi ini dilakukan setiap ada orang yang meninggal dunia dan dilaksanakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Adapun waktu pelaksanaannya: (a) Bertepatan dengan kematian yaitu dengan membaca tahlil dan yaasin (b) Tiga hari setelah kematian (nelung dino) (c) Tujuh hari setelah kematian (mitung dino) (d) Empat puluh hari (matang puluh) (e) Seratus hari setelah kematian (nyatus) (f) Seribu hari setelah kematian (nyewu) (2) Upacara mitoni Upacara ini diselenggarakan untuk memperingati usia kehamilan yang sudah menginjak tujuh bulan, dengan harapan agar si jabang bayi mendapatkan berkah dari Allah SWT, menjadi anak yang sholih dan sholihah berguna bagi nusa bangsa serta agamanya, juga berbakti kepada kedua orang tuanya. (3) Upacara kelahiran bayi Upacara ini merupakan acara adat bagi setiap orang dalam rangka menjalankan sunah Rasul Serta rasa syukur terhadap karunia yang telah di berikan oleh Allah Swt, 38
berupa kelahiran anak, yang merupakan amanah yang perlu dijaga dan dirawat, dan dididik. Untuk menjadi generasi penerus yang dapat diandalkan. (4) Upacara selapanan kelahiran bayi Upacara ini merupakan tasyakuran upacara memohon keselamatan dan harapan kepada Allah SWT agar bayi yang baru selapan hari lahir. Agar diberikan keselamatan dan harapan-harapan masa depan yang baik. (5) Upacara pernikahan dan khitan. Upacara pernikahan adalah upacara yang sakral yang merupakan kewajiban serta tuntunan dalam syariat, dalam membina rumah tangga. Sedang upacara khitan merupakan tuntunan setiap muslim, yang sudah dilakukan sejak Nabi Ibrahim as hingga sekarang. (6) Upacara dalam bercocok tanam Upacara dalam bercocok tanam merupakan tradisi yang diusung oleh masyarakat Desa Pakis dengan tujuan untuk mengawali dari usaha bercocok tanam, dengan harapan semoga panen yang dihasilkan melimpah. (7) Upacara dalam pembangunan rumah. Upacara pembangunan rumah adalah merupakan kegiatan wajib sebelum mendirikan rumah, hal ini dilakukan agar dalam membangun rumah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.Dalam upacara pembangunan rumah disebut masyarakat dengan istilah sambatan. 5) Kondisi Sosial Keagamaan Agama yang dianut oleh keseluruhan penduduk di Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan mayoritas dari mereka beragama Islam dan sebagian Kristen Tempat Ibadah, Masjid : 7, Musholla : 33, Gereja : 39
, Vihara : -, Pura : -. Masjid Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa Lembaga Pemerintahan a) Perangkat Desa
Jumlah Aparat
: 9 Orang
Kepala Urusan
: 4 Orang
Kepala dusun
: 8 Orang
Staf
: 2 Orang
Jumlah RW
: 10
Jumlah RT : 55 b) Organisai Sosial Desa
Pramuka gudep
:1148 Anggota
Karangtaruna
: 468 Anggota
Panti laras
: -
Kelompok PKK : 178 Anggota51 B. Perkawinan Adat Songgo Pengelon(Di Desa. Ngrao Pakis Kec. Kradenan Kab. Grobogan) 1. Perkawinan Songgo pengelon Perkawinan merupakan suatu ritual yang terpenting dalam hubungan seorang manusia dengan lawan jenis. Dengan perkawinan diharapkan dapat membina rumah tangga yang langgeng, bahagia, sejahtera dan mempunyai keturunan yang sholeh serta sholehah Di desa Ngrao Pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan terdapat suatu tradisi atau kepercayaan yang sampai saat ini masih di yakini dan di laksanakan, yaitu adanya tradisi larangan kawin Songgo Pengelon.Tradisi larangan kawin tersebut adalah larangan kawin antara laki-laki dan perempuan yang di mana keduau pasangan tersebut rumahnya saling berhadapan dengan jalan. Kepercayaan larangan kawin Songgo Pengelon tersebut masih di yakini masarakat desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan. Larangan 51Data Monografi Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. 40
kawin Songgo Pengelonyang tidak ada hubunganya dengan syarat nikah dalam islam seperti tidak mendapat penyuluhan dan pelurusan tentang tradisi tersebut, hal ini menguatkan keyakinan masyarakat tentang dampak atau akibat yang akan di alami oleh pelaku kawin Songgo Pengelon. Semakin kuat dengan beberapa kejadian yang menimpa pelaku setelah melaksanakan perkawinan adat, perkawinan ini seperti sudah menjadi keyakinan dan sangat melekat pada masyarakast Jawa khususnya di desa Nngrao Pakis kecamatan Kradenan. Jika di langgar maka salah satu keluarga dari pasangan tersebut akan meninggal dan itu sudah sangat diyakini oleh keluarga atau masyarakat setempat. Padahal dilihat dari syarat perkawinan dalam islam tidak ada larangan yang menjelaskan hal tersebut. Sebagaimana penjelasa sebagian warga setempat mengenai larangan perkawinan tersebut. 2. Sejarah dan Pandangan masyarakat terhadap praktik Songgo Pengelon Masyarakat desa Pakis sebagian besar masih mempercayai dan meyakiniperkawinan adat Songgo Pengelon tersebut.Kepercayaan ini diyakini sejak pada zaman dahulu, dan adat tersebut masih di percayai turun temurun sampai sekarang.Sejarah mengenai larangan perkawinan tersebut masyarakat kurang mengetahui hal tersebut, namun dari generasi ke generasi, adat tersebut tetap di percayai masyarakat sampai sekarang.Mereka beranggapan bahwa perkawinan tersebut jika dilanggar bakal ada sesuatu yang tidak di inginkan, lebih tepatnya hal negative seperti gagalnya dalam berumahtangga, kurangnya factor ekonomi, bahkan mengakibatkan kematian.Berikut penulis memaparkan beberapa hasil wawancara dengan masyarakan Pakis kecamatan Ngradenan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak warso umur 52 tahun ketika peneliti menanyakan tentang Songgo Pengelon beliau berpendapat bahwa. 41
"ngene loh nak, diarani kawin songgo pengelon iku nek seng rabi omae adep-adepan, koyok misale nek seng wedok omah e madep ngidul, seng lanang omahe madep ngalor terus dipisah dalan utama ngunu ikuseng gak ole, yo gak kudu dep-depan lurus. Nek jek tetep dilakoni garai onok ae cobane, yo isok gak akur, isok kalah rejekine, isok sampek kepaten barang. Asale kawin Songgo Pengelon gak dioleh i iku yo wes kaet mbah-mbah biyen, jarene nek kawin Songgo Pengelon iku ibaratengunu koyok melangkahi segoro getih. Nek wong biyen kabeh percoyo tapi nek wong saiki dikandani koyok ngunu iku jarene wes kuno, buktine yo wes akeh seng kedaden, pesenku pokok e nek isok yo kawen Songgo Pengelon iku dihindari" (seperti ini nak, dinamakan perkawinan songgo pengelon itu jika yang menikah rumahnya berhadap-hadapan, misalnya calon pengantin perempuan rumahnya menghadap ke selatan, calon pengantin laki- laki rumahnya menghadap ke utara dan diantara rumah mereka dipisah jalan utama, rumah kedua pasangan tidak harus berhadap- hadapan lurus. Jika tetap dilaksanakan maka akan ada saja musibah, bisa tidak harmonis keluarganya, bisa susah rejekinya,bahkan bisa mengakibatkan kematian juga. awal mula perkawinan Songgo Pengelon tidak diperbolehkan itu sudah sejak zaman nenek-nenek dahulu, katanya perkawinan Songgo Pengelon itu ibaratnya seperti melangkahi segoro getih (Samudra darah). Orang-orang dahulu percaya tetapi orang sekarang jika dikasih tau tentang perkawinan gotong dalan itu dilarang bilangnya sudah kuno.Buktinya sudah banyak terjadi, pesan saya perkawinan Songgo Pengelon itu kalau bisa dihindari).52 Selanjutnya Bapak Sutrisno laki-laki yang berumur 31 tahun ini belia juga masih mempercayai tentang adat tersebut belia berpendapatan bahwa 52Wawancara dengan Bapak Warso, 3 Mei 2019 jam 15.30 42
"wong kene kui oraoleh mbojo karo wong seng omae madep sedalan, amargo bakal ono olone kanggo seng nglakoni, mboh kui kapan tetep bakal ono kejadian sek ora d songko-songko" (Orang sini itu tidak boleh menikah dengan orang yang rumahnya berhadapan dengan jalan yang sama, Karaena bakal ada kejelekanya buat yang melakukan, nta itu kapan tetap bakalan ada kejadian yang nggak di sangka-sangka).53 Sebut saja Bapak Sanusi, beliau bilang sejak zaman dulu larangan tersebut sangat dihindari oleh masyarakat, beliau berpendapat bahwa "Naliko jaman semono ora ono wong wani nerak adat kui mau, enom tuo rak ono seng wani, mergo bakal ono kejadian seng bakal dialami wong seng nglanggar adat kui, Tapi cah nom saiki wes oran nggagas karo seng jenenge adat, Wong tuo wes nglarang tapi tetep ora di gagas margo wes podo-podo senenge, banjor wes di lakoni kejadian kui mau bener-bener nimpa karo nganten mau seng nglanggar adat kui, mangkane wongtuo pesen, Ojo pati-pati mglanggar adat seng wes ono, mergo wes okeh kejadian, rak mong omongan tapi nyoto onone " Sejak jaman dahulu itu tidak ada orang berani mendekat adat itu tadi, muda tua tidak ada yang berani, karaena bakal ada kejadian yang bakal dialami orang yangmelanggar adat itu, Tapi anak muda sekarang sudah tidaka perdulidengan yang namanya adat, orang tua sudah melarang tapi tetep tidak perduli karena sudah sama-saama suka, sesudah dilakukan kejadian itu tadi benar-benar menimpa oleh pengantin yang nglanggar adat itu, Maka dari itu orang tua berpesan, jangan sekali-kali melanggar adat yang sudah ada, karena sudah banyak kejadian, tidak Cuma omongan tapi benar adanya.54 Selanjutnya Bapak sarjan beliau juga punya pandangan yang sama terhadap perkawinan adat tersebut. Kawin songgo pengelon kui rak di olei yo mergane nuruti opo jare wong-wong tuwo mbien, jenenge wong tuo orangolei yo mesti kanggo 53Wawancara dengan Bapak Sutrisno 3 Mei 2019 jam 15.45 54Wawancara dengan Bapak Samsi, 4 Mei 2019 jam 17.30 43
apie anak-anake, yen dadi anak yo kudu nurut opo seng diomongno wong tuo,yen gelemnurut yo bakal dadi apike. Kawin songgo pengelon itu tidak dibolehkan karena patuh dengan orang-orang jaman dahulu, namanya orang tua tidak memperbolehkan karena untuk kebaikan anak-anaknya, jadi anak harus nurut apa yang d bicarakan orangtua, kalau mau nurut bakal ada baiknya.55 Selanjutnya Ibu Surati berpendapat bahwa "Diarani songgo pengelon kui nek kawin karo seng omae adep- adepan dalan jare wong tuo ngono iku gak oleh ,mergo bakalan ono eleke, nek takon kapan kawitane aku yo ora ngerti mas seng mesti wes kawit bien, wong tuo ngomong nek kawin podo adepe dalan kui rak oleh". Yang dinamakan songgo pengelon itu kalau nikah dengan yang rumahnya saling berhadapan dengan jalan, kata orang tua dulu itu nggak boleh, kareana bakal ada kejelekanya. Kalau Tanya mulai kapan terjadinya saya nggak tau mas yang pasti udah sejak zamann dulu, orang tua bilang kalu nikah songgo pengelon itu dilarang.56 Bapak Pardi, beliau adalah pensiunan Moden atau Kaur, beliau beranggapan bahwa yang namanya perkawinan iu sah-sah saja asalkan memenuhi syarat sahnya perkawinan. Menegenai adat Songgo Pengelon, kita sebagai umat muslim tidak bolek mengimani hal-hal tetrsebut karena semua musibah itu datangnya dari Allah. Tapi yang namanya tradisi atau adat itu memang biasanya benar- benar terjadi karenan hal trsebut sudah ada sejak jaman dahulu dan masyarakat sudah mempercayai hal tersebut, itu yang membuat hal- hal yang tidak di inginkan terjadi karena sudah di yakini oleh masyarakat.57 55Wawancara dengan Bapak Sarjan, 3 Mei 2019 jam 17.00 56 Wawancara dengan Ibu Surati, 4 Mei 2019 jam 14.00 57Wawancara dengan Bapak Pardi, 3 Mei 2019 jam 19.00 44
3. Praktik perkawinan dan faktor-faktor perkawinan Songgo Pengelon Praktik perkawinan adat Songgo Pengelon sama dengan praktik perkawinan pada umumnya, yaitu harus adanya rukun, syarat dan sahnya perkawinan. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat perkawinan ialahsyarat yang bertalian dengan rukun- rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah.Perkawinan Songgo Pengelon yang mana calon mempelai ini dari keduanya posisi rumahnya itu saling berhadapan dengan jalan, dan posisi ini sangat diyakini oleh masyarakat karena sudah sejak zaman dulu adat ini dilarang dan sangat dipercayai sampai sekarang oleh masyarakat Pakis. Dilihat dari hasil observasi penulis langsung di lapangan, penulis melihat masih adanya image atau pola pikir masyarakat Pakis tentang larangan praktik larangan perkawinan Songgo Pengelon, dan sebagian besar masyarakat beranggapan apabila tetap dilaksanakan praktik nikah tersebut maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dalam hal ini adalah musibah. Disini ada beberapa contoh nikah songgo pengelon yang penulis temukan berdasarkan penelitian di lapangan. Penulis melakukan pencarian melalui informasi warga setempat, dan menemukan praktik- praktik kawin songgo pengelon tersebut, antara lain "Bapak eksan dan ibu suarti, awalnya beliau tidak percaya dengan adanya larangan pernikahan tersebut, menurutnya " dijaman yang modern ini tergantung kepercayaan masing-masing orang saja, setelah beberapa taun kemudian istri bapak eksan yaiti Ibu Suarti meninggal dan disusul Mertua bapak Eksan, setelah kejadian tersebut banyak 45
warga yang beranggapan kematian Ibu Suarti tersebut ada kaitanya dengan perkwinan yang dilakukanya, karena mereka melanggar adat yang sudah ada sejak zaman dulu. "Selanjutnya Bapak Sugimen dan Kristi, karena mereka melanggar adat yang sudah ada, tidak ujung lama kedua pasangan tersebut meninggal dunia, dan warga beranggapan hal itu terjadi karena posisi rumahnya berhadapan(Songgo Pengelon) "Selanjutnya Bapak Wito dan Ibu Jayem, sebelum melangsungkan pernikahan banyak warga maupun keluarganya melarang supaya tidak melangsungkan perkawinan tersebut, tapi perkawinan tersebut tetap dilakukan dan akhirnya pihak dari laki-laki meninggal dunia. Dari sinilah penulis bisa menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat Pakis masih mempunyai keyakinan bahwa perkawinan tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan akan terjadi musibah di kemudian hari apabila masih tetap dilaksanakan. Menanggapi kasus tersebut, Beberapa tokoh masyarakat mengatakan perkawinan adat Songgo Pengelon hukumnya sah sah saja karena dalam hukum islam maupun hukum positif tidak melarangnya, tetapi karena kita orang Jawa seyogiannya menghormati adat atau aturan Jawa yang sudah di percayai, maka menurut beliau janganlah di langgar hal hal yang sudah diyakini oleh masyarakat sekitarkita Disinggung mengenai akibat yang akan terjadi pada mempelai atau salah satu keluarga mempelai yang melangsungkan perkawinan tersebut beliau perpendapat bahwa segala sesuatu musibah ataupun yang lainya itu semua datangnya dari Allah. Perlu diketahui bahwa masyarakat sangat meyakini dan mempercayainya akan hal tersebut, maka hal itu kemumgkinan besar akan terjadi. 46
BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT SONGGO PENGELON (DI DESA. NGRAO PAKIS KECAMATAN. KRADENANKABUPATEN. GROBOGAN) A. Analisis terhadap faktor faktor yang mendasari larangan perkawinan adat Songgo pengelon di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan Dalam Bab III telah dijelaskan bagaimana larangan Perkawinan adat songgo pengelon yang masih diyakini oleh masyarakat Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Pada dasarnya masyarakat Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah masyarakat yang majemuk dan modern, tidak tertinggal dengan masyarakat yang lainnya, tetapi soal budaya Jawa, dan hal hal yang berbau mistis atau klenik masyarakat Ngrao Pakis masih sangat mempercayai. Masyarakat Ngrao Pakis walaupun mempunyai kegiatan keagamaan sosial tetapi masih juga mempunyai kegiatan sosial kebudayaan yang masih rutin diadakan setiap tahunnya yang salah satunya adalah kegiatan Sedekah bumi, Sedekah bumi adalah kegiatan syukuran hasil panen yang melimpah yang dimana kegiatan tersebut mengumpulkan hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat Ngrao pakis, hasil panen tersebut dikumpulkan di jalan dan masyarakat berbondong bondong untuk memperebutkan hasil panen yang telah dikumpulkan tersebut. Selain kegiatan sosial kebudayaan yang masih dilaksanakan masyarakat, kegiatan kegiatan yang bersifat pribadi juga masih menggunakan budaya budaya Jawa, sebagai contoh kelahiran anak, khitanan, membangun rumah, bahkan sampai pernikahan. Dalam budaya 47
Jawa setiap orang yang akan mempunyai kegiatan besar yang melibatkan orang banyak harus dihitung dari segala sesuatunya untuk menentukan hari yang baik, dengan tujuan untuk menghindari sengkolo yang tidak kita inginkan, Sama halnya dengan pernikahan. Seseorang yang akan menikahkan anaknya harus mencari hari yang terbaik dari hari yang baik, dengan cara menghitung tanggal, bulan, tahun, hari naas, dari calon laki laki, Perempuan dan kedua orang tua masing masing, dengan tujuan untuk terhindar dari hal hal yang tidak di inginkan ( musibah ) selama acara maupun setelah acara di laksanakan. Dalam mayoritas masyarakat Desa Pakis mereka mempercayai bahwa Songgo pengelon sebagai halangan perkawinan.Selain karena takut rumah tangganya tidak harmonis mereka pun takut melaksanakan perkawinan adat tersebut. Daripada tetap melaksanakan yang nantinya akan terkena "wala" atau petaka.Anggapan mereka tentang petaka yaitu pernikahannya tidak akan utuh atau kata lain yaitu pernikahannya mengalami perceraian. Cerai karena salah satu dari mereka meninggal ataupun karena talak.Ada pula karena mereka takut terkena musibah. Hal ini seperti pada kasus perkawinan yang dilakukan oleh bapak Sugimen dengan Ibu Kristi, Bapak Wito dengan Ibu Jayem, dan Bapak Eksan dengan Ibu Suarti yang penulis sudah jelaskan diatas. Ketiga pasangan tersebut melanggar adat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ahirnya dari salah satu ketiga pasangan tersebut meninggal dunia, dari pasangan Bapak Eksan dengan Ibu suarti yang menjadi korban adalah Ibu Suarti atau istri Pak Eksan dan beberapa saat kemudian disusul oleh mertua Pak Eksan atau Ibu dari istri Pak Eksan. Dari bukti-bukti tersebut, masyarakat banyak yang beranggapan bahwa kematian dari keluarga maupun pasangan itu sendiri akibat dari mereka yang menerjang atau melanggar adat yang sudah ada sejak jaman dahulu yaitu Songgo Pengelon. Kepercayaan masyarakat mengenai hal ini sangat diyakini sampai sekarang. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sangat mempercayai hal ini antara lain: Factor kurangnya pengetahuan Agama 48
Agama sebagai dasar atau pokok untuk dijadikan suatu hukum kurang begitu berperan dalam kasus ini.Masyarakat cenderung lebih meyakini atau mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan adat atau mitos, Dimana adat tersebut dianggap sebagai dasar hukum. Padahal, adat tersebut tidak sesuai dengan syari"at atau dasar-dasar yang bisa dijadikan hukum.; Factor keyakinan Dengan meyakini atau mempercayai hal-hal yang akan mengakibatkan kepada seseorang yang melanggar adat tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan atau melanggar adat yang sudah ada, karena percaya akan adanya sesuatu hal yang negative apabila melanggar adat tersebut. Factor keluarga Keluarga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada.Karena hal tersebut dianggap mendarah daging sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Factor masyarakat Masyarakat merupakan pengaruh yang sangat kuat dalam kelangsugan hidup seseorang, apalagi dalam kaitanya dengan suatu hal yang berkaitan dengan adat yang ada dalam lingkungan sosial itu sendiri.Dari mulut-kemulut samapi saat inimasyarakat sendiri masih sangat mempercayai terhadap adat tersebut, dan meyakini akibat apabila melanggar larangan yang sudah mereka percayai turun-temurun. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Cita-cita besar dalam melaksanakan sebuah perkawinan adalah dianugrahi oleh Allah suatu keluarga yang sakinah, mawaddah danrahmah. Dalam memperoleh ketiga komponen ini harus dilakukan 49
dengan hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan memilih seorang sebagai pasangan hidup. Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi semua syarat-syarat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu dalam memilih pasangan dianjurkan melihat agama, melihat kekayaan nya, melihat fisik, dan nasab dari pasanganya. Semuanya anjuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sekufu atau sejajar dalam melihat pasangannya jangan melebihi atau lebih rendah dari pasangannya.Sehingga dalam pernikahanya dapat memahami antara pasanganya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasanganya.Pernikahan juga harus memepertimbangkan larangan yang harus dijauhi dan syarat-syarat perikahan sehingga pernikahnya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama.Dan dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan negara yang berimplikasi dengan diakui secara hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.Dengan begitu apabila dalam menjalankan perkawinan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.58 Perkawinan Songgo Pengelon merupakan perkawinan yang sudah sesuai dengan hukum Islam, namun menurut adat perkawinan Songgo Pengelonitu tidak baik, jika ada yang melanggar atau melakukan perkawinan Songgo Pengelon maka bakal ada sesuatu yang tidak di inginkan yang sangat merugikan baik buat kedua mempelai maupun buat keluarga mempelai. hukum Islammemboleh karna adanya praktik perkawinan adatSonggo Pengelonn namun untuk menghormati sesepuh dan untuk mengikuti kebiasaan adat yang berlaku. Dengan demikian menurut pendapat penulis bahwa perkawinan Songgo Pengelon bukan suatu larangan dalam perkawinan Islam dan Islam membolehkan perkawinan Songgo 58 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2008, hal. 22-24 50
B. Pengelon, tetapi jika masyarakat Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan menyakini bawa perkawinan Songgo Pengelon jika dilakukan akan banyak terjadi hal yang menyebabkan keburukan atau berakibat jelek maka perkawinan Songgo Pengelon tidak boleh di kukan, karena melakukan suatu perkawinan harus dengan kenyakinan jika perkawinan yang akan dilakukan akan berakibat baik maka perkawinan itu perlu dilakukan, Karena hakikatnya musibah itu datangnya dari Allah. Analisis 'urfTerhadap Larangan Pernikahan adat songgo pengelon di desa Ngrao Pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan Dalam Islam pengertian nikah merupakan hal yang menghalalkan hubungan suami istri dalam menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah wa rahmah. Pernikahan merupakan perjanjian sejati antara suami istri untuk hidup yang lebih layak dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dari sini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pernikahan merupakan dasar keihlasan untuk menerima menjadi pasangan suami istri, yang saling menolong dan saling menghormati diantara keduanya.Dikatakan ikhlas, pernikahan merupakan perjalanan hati seseorang dalam melangkah menuju kehidupan yang layak, mapan dan tenteram.Selain itu pada dasarnya bahwa pernikahan itu baik di laksanakan kapanpun dan dimanapun selama syarat dan rukun Nikah terpenuhi, dan dilakukan dalam satu majlis.Aturan yang telah dikemukakan oleh Islam sudah jelas, terang dan tegas.Jelas karena aturan pernikahan dijelaskan dengan contoh-contoh secara mendetail, syarat, rukun, sebab, dan akibat, efek juga disebutkan.Terang karena diungkapkan dengan dalil-dalil al-Qur"an dan Haditst, juga dipahamkan dengan implementasi ijma", qiyas serta kitab-kitab yang berhubungan.Tegas karena aturan yang sudah ada tidak boleh di ubah- ubah menurut kemauan orang-orang kecuali ada dalil-dalil yang membenarkannya. Pada masyarakat Desa Ngrao Pakis kecamatan Kradenan 51
kabupaten Grobogan tedapat larangan perkawinan adat songgo pengelon.Larangan perkawinan adat Songgo Pengelon sampai saat ini masih dipakai oleh masyarakat karena larangan perkawinan adat Songgo Pengelon merupakan adat yang telah ada sejak lama, larangan ini lahir dan disepakati sebagai hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat, dan apabila ada yang melanggar larangan perkawinan Songgo Pengelon akan berakibat tidak baik seperti terjadinya perceraian, karena perkawinan Ponggo Pengelon yang mana pasangan pengantin ini posisi rumahnya tersebut saling menghadap jalan, hal ini bisa dijadikan alasan untuk melarang perkawinan Songgo Pengelon karena takut jika seseorang melanggar hal tersebut akanada dampak yang tidak di inginkan baik buat pasangan maupun keluarga pasangan. Bentuk perkawinan Songgo Pengelon ini dalam kacamata Islam bahwa selain dari Al-mashlahah Al-mursalah ( kemashlahatan umum), ada prinsip-prinsip lain yang substansinya adalah memelihara kemashlahatan dan dijadikan landasan hukum, antara lain: a. Istihsan, yang bentuk dan penerapannya banyak digunakan untuk memelihara kemashlahatan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rusyd: "makna yang sering digunakan dari istihsan adalah peduli pada kemashlahatan dan keadilan". Oleh karena itu dapat saja dikatakan bahwa definisi istihsan adalah meninggalkan qiyas (analogi) dan mengambil sesuatu yang lebih baik bagimanusia. b. Sadd az-Zara"i, yang tujuan akhirnya adalah mencegah kerusakan (mafsadah). Kemashlahatan muncul dari prinsip ini ketika ia melarang sesuatu yang dibolehkan teks. Meskipun hal ini bertentangandengan teks, namun tujuannya adalah demi tercapainya kemashlahatan serta penjagaan atasnya. c. "urf(adat istiadat) dan istidlal (penalaran induksi), keduanya bertanggungjawab untuk memelihara kemashlahatan dan sebagai landasanhukum. Kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara" dan 52
1, 31. tidak pula dibatalkan/ditolak syara" melalui dalil yang rinci.Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu (1) Mashlahah al-Gharibah, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara", baik secara rinci maupun secara umum. (2) Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung dalil syara" atasu nash terperinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau Hadits).59 Dari definisi yang dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa hakikatnya mashlahat sebenarnya mengandung maksud yang sama yaitu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dengan kata lain sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat tidak semena-mena di hapus begitu saja, karena dalam hal ini menyangkut dengan kenyakinan. Maka.maslahat yang dimaksudkan adalah kemashlahatan yang menjadi tujuan syara", bukan kemashlahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemashlahatan bagi manusiadalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari" adalah bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia. Agama Islam adalah agama yang fleksibel dan mudah di pelajari serta tidak menyulitkan umatnya. Dalam Al Qur"an jelas mengatur hukum pernikahan dengan jelas, soal pandangan hukum islam terhadap Larangan praktek nikah sekar kembar, di dalam hukum islam tidak ada istilah nikah sekar kembar, dan dalam hukum islam juga tidak ada yang mengatur soal waktu yang bersamaan atau posisi rumah yang sama atau yang lainya untuk menikah. Dalam Hukum Islam larangan Songgo Pengelontidak didasarkan pada larangan adat, tetapi berdasarkan ayat al- Quran surat an-Nisa ayat 59Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dina Utama, Toha PutraGroup, 1993), Cet. 53
22-23 menerangkan bahwa larangan perkawinan dalam Islam terdapat dua macam, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Larangan yang bersifat selamanya adalah: a. Wanita yang termasuk dalam larangan karena adanya hubungan kekerabatan. 1) Ibu, ibunya ibu atau ayah dan seterusnya keatas. 2) Anak, anak dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, anak dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah. 3) Saudara-saudara kandung, seayah atauseibu. 4) Saudara-saudara ayah dan saudara-saudaraibu. 5) Anak dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah dan anak dari saudara perempuan dan seterusnya keatas. b. suan. اًرْقَمَو ًحَشِداَف َناَك ُهَنِإ َفَلَس ْذَق اَم لاِإ ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكُؤاَتآ َخَكَن اَم اىُذِكْنَذ لاَو ْمُكُذلااَخَو ْمُكُذاَمَّعَو ْمُكُذاَىَخَأ َو ْمُكُذاَنَتَو ْمُكُذاَهَمُأ ْمُكْيَلَع ْدَمِّشُد ) ٢٢ ( لايِثَس َءاَسَو ِحَعاَضَشلا َنِم ْمُكُذاَىَخَأَو ْمُكَنْعَضْسَأ يِذلالا ُمُكُذاَهَمُأَو ِدْخلأا ُخاَنَتَو ِرلأا ُخاَنَتَو ْمَل ْنِإَف َن ِهِت ْمُرْلَخَد يِذلالا ُمُكِئاَسِن ْنِم ْمُكِسىُجُد يِف يِذلالا ُمُكُثِئاَتَسَو ْمُكِئاَسِن ُخاَهَمُأَو اىُعَمّْجَذ ْنَأَو ْمُكِتلاْصَأ ْنِم َنيِزَلا ُمُكِئاَنْتَأ ُلِئلاَدَو ْمُكْيَلَع َحاَنُج لاَف َنِهِت ْمُرْلَخَد اىُنىُكَذ ٢٢ ( اًمّيِدَس اًسىُفَغ َناَك َهَللا َنِإ َفَلَس ْذَق اَم لاِإ ِنْيَرْخلأا َنْيَت Terjemah Surat An Nisa Ayat 22-23 Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau.Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara- saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, 54
ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An Nisa" : 22-23) c. awinan atausemenda.Hubungan Perkawinan Semenda Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah : 1. Ibu mertua (ibu dari istri) 2. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli 3. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki. 4. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri. Seseuai dengan firman Allah: اًتْقَهَو ًتَشِحاَف َىاَك ُهًَِإ َفَلَس ْدَق اَه لاِإ ِءاَسٌِّ لا َيِه ْنُكُؤاَبّآ َحَكًَ اَه اىُحِكٌَْتّ لاَو لايِبَس َءاَسَو Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan benci allah dan seburuk buruk (jalan yang di tempuh). Persoalan dalam hubungan musaharah ini adalah apakah keharaman itu disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinaan. Imam Syafi"I berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bias karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu 55
disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah bependapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping disebabkan akad yang sah, disebabkan karena perzinaan.60 juga d. Wanita haram dinikahi tidak untuk selamanya Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat semntara) adalah sebagai berikut. 1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalm satu waktubersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu bersamaan. Apabila mengaawini mereka berganti-ganti, seperti seorang mengawini wanita, kemudian wanita tersebut meninggeal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. 2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. 3. Wanita yang sedang dalam idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 223. 4. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali udah kawin lagi dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terahir itu dan telah habis masa idahnya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230. 5. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. 7) Wanita musyrik, haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5. 60 Tihami,Fikih Munakahat,(Jakarta: Rajawali Press,cet.2,2010),69. 56
Dalam Hukum islam dengan jelas seseorang di katakan sah pernikahannya apabila syarat dan rukun terpenuhi, adapun rukun Nikah : a. Mempelailaki-laki b. Mempelaiperempuan c. Mempelaiperempuan AdanyaSaksi d. Ijabqobul e. Mahar Dari masing masing syarat yang ada di rukun nikah sudah di jelaskan syarat dari ijab qobul adapun syarat dari ijab qobul adalah: 1. Diucapkan dengan kata-kata tazwij dan inkah, kecuali dari Malikiyyah yang memperbolehkan ijab qabul dengan memakai kata- kata hibbah(pemberian). Ijab Qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis (satu tempat) Pengertian satu majlis oleh jumhur ulama (mayoritas) difahamkan dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik. Pendapat ini dikeluarkan oleh ulama Malikiyah, Syafi"iyah danHanabilah. Hal ini beda dengan Hanafiyyah, beliau memahami satu majlis bukan dari segi fisik para pihak, tetapi dari segi ruang waktu, jadi walaupun kita tidak bertemu secara fisik tetapi waktu yang di gunakan bersamaan.. 2. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.61 Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang berasal dari nenek moyang. Hal ini terlibat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara 61Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 72. 57
hingga sekarang. Dalam aktivitas sehari-hari manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas. Tetapi tradisi menjadi hal yang sulit jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum. Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, hukum Islam memuat situasi dan kondisi dalam menentukan hukum. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, hukum Islam akan terkesan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai denguan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat. Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan denganhukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangandengan nass baik dalam Al-Quran maupun Haditst. Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu urfdan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian"urfdidefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.62 Landasan tekstual diterimanya "urfdalam hukum Islam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan bab II, selain bersumber dari Al-Quran, legalitas "urfjuga ditunjukkan oleh Haditst. Adapun salah satu alasan.rasional penerimaan adat atau kebiasaan diantaranya, karena syariah diturunkan dengan tujuan mewujudkan maslahah bagi manusia. Salah satu cermin kemaslahatan adalah diperhatikan dan diakomodasinya adat dalam pembentukan hukum 62Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138. 58
Islam. Sebagai tujuan pokok hukum Islam, maslahah mampu menyesuaikan diri denngan perubahan zaman sehingga maslahah mencakup kemanfaatan.63 asas menolak kerusakan dan mendatangkan Dalam nass baik dalam Al-Quran maupun Haditst tidak ada penjelasan mengenai larangan nikah tersebut. Dan untuk penyempurnaan kajian ini secara metodologis penulis memakai salah satu metode ijtihad, yaitu"urf. Sehingga nanti dapat diketahui realitas dari tradisi larangan nikah karena posisi arah rumah berhadapan dengan jalan yang mengakar dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan suatu hukum perlu dibangun dengan tiga kategori, yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari al"urfal-lafzi dan al"urfal-amali. Kedua dari segi cakupannya, maka terdiri dari al-"urfal-amm danal-"urfal- sahih dan al"urfal-fasid.64 Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut: Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat.Kalau ada yang tidak mengerjakan urf ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja.Karena "urfitu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya.Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah "urf.Di samping itu, "urf ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah.Jika "urfmudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai "urf yang shahih.Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariatan hukum Islam adalah stabilitas hukum (istiqamat al-hukm). Kedua, "urfsudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan 63Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia 64Totok Jumantoro, dkk., Kamus Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2009), 338. 59
masa penggunannya. Karena itu berlaku kaidah: La ibrata bi al-Urfi al-T}ari, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara "urf dikatakan sebagai ahli Fiqh.Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut "urfsehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh). Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata- nyata bertentangan dengan nilai subtansial "urf. Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi tasqit ats-tsaman (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan.Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (thaman) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli.Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah.Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah.Ini sesuai dengan kaidah "ma yatsbutu bi al-"urf biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa "ala khilafihi".48Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi. Keempat, "urf tidak bertentangan dengan teks Shariah. Dengan demikian, "urf tetap memperhatikan nash-nash al-Quran dan al-Hadith, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek subtansial nash. Bila isi subtansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan "urf tersebut.65 Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak 65M. Noor Harisudin,"Urf sebagai Sumber Hokum Islam Fiqh Nusantara" .,vol. 20, no 1(2016); proques religion,67-68 60
semua adat mendapat legitimasi. Maka dari itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat dibawah ini, antara lain: a. Tidak bertentangan dengan ketentuan nass baik Al-quran maupun sunnah. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya "urfsahih karena bila bertentangan dengan nass atau bertentangan dengan prinsip syara"yang jelas dan pasti ia termasuk "urffasidyang tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Tradisi larangan pernikahan songgo pengelon merupakan tradisi yang masih diyakini oleh masyarakat desa Ngrao Pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, jika tetap dilaksanakan akan mendatangkan dampak negatif bagi pelaku. Padahal dalam Islam seseorang boleh saja melakukan pernikahan dengan siapapun asalkan memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan, serta halangan pernikahan baik halangan yang bersifat abadi maupun halangan yang bersifat sementara. Dengan demikian jelas, bahwa tradisi larangan nikah Songgo Pengelon ini bertentangan dengan nass. b. "urfharus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.Larangan nikah ini sudah berlangsung lama secara turun-temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Kandangsapi dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa merekasendiri. c. "urftidak berlaku surut. Artinya "urfyang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan "urfyang muncul kemudian. Hal ini berarti "urfitu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau "urfitu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Di Desa Pakis memiliki tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal 61
yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan di antaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat Desa Pakis ini salah satunya adalah larangan menikah dengan posisi arah rumah saling berhadapan dengan jalan ataupun sebaliknya. Tradisi larangan nikah ini hanya didasarkan pada alasan yang bersifat mitos, yaitu bagi pelanggar larangan nikah ini akan memperoleh akibat buruk seperti: katidakharmonisan dalam keluarga, sering memperoleh musibah bahkan mengakibatkan kematian baik bagi pasangan maupun keluarga pasangan. Padahal semua orang yang tidak melanggar larangan nikah ini juga akan mendapatkan cobaan ketika Allah sudah berkehendak. Dilihat dari segi kemadharatannya tradisi ini mempersulit atau jadi batasan bagi pasangan-pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, padahal sudah suka sama suka, akibat dari adat tersebut masyarakat mau tidak mau harus membatalkan niat baik untuk melangsungkan pernikahan karena dibatasi oleh adat itu sendiri. Bahkan menghilangkan prinsip dasar pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya dilihat dari persyaratan sebagai sandaran hukum, tradisi Songgo Pengelon ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ada diatas, suatu sandaran hukum itu berlaku sebagai hujjah bila tidak bertentangsn dengan dasar hukum dan tidak bertentangan dengan ajaran syariah. Dari penjelasan yang penulis sudah paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Songgo Pengelonbukan 62
termasuk dalam "Urf shahih melainkan "Urf fasid, karena bertentangan dengan dalil-dalil Syara, Dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam hukum islam. Jadi larangan perkawinan adat Songgo Pengelon ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum islam. 63
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Adat perkawinan Songgo Pengelon yang diyakini Masyarakat pakis merupaakan warisan nenek moyang yang dilestarikan dari mulut kemulut, sehingga masih dipercayai sampai sekarang. Kepercayaan masyarakat mengenai hal ini sangat diyakini sampai sekarang. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sangat mempercayai hal ini antara lain: Factor kurangnya pengetahuan Agama. Agama sebagai dasar atau pokok untuk dijadikan suatu hukum kurang begitu berperan dalam kasus ini. Masyarakat cenderung lebih meyakini atau mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan adat atau mitos, Dimana adat tersebut dianggap sebagai dasar hukum. Padahal, adat tersebut tidak sesuai dengan syari"at atau dasar-dasar yang bisa dijadikan hukum.; Factor keyakinan. Dengan meyakini atau mempercayai hal-hal yang akan mengakibatkan kepada seseorang yang melanggar adat tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan atau melanggar adat yang sudah ada, karena percaya akan adanya sesuatu hal yang negative apabila melanggar adat tersebut. Factor keluarga.Keluarga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan yang sudah ada.Karena hal tersebut dianggap mendarah daging sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Factor masyarakat.Masyarakat merupakan pengaruh yang sangat kuat dalam kelangsugan hidup seseorang, apalagi dalam kaitanya dengan suatu hal yang berkaitan dengan adat yang ada dalam lingkungan sosial itu sendiri.Dari mulut-kemulut samapi saat ini 64
masyarakat sendiri masih sangat mempercayai terhadap adat tersebut, dan meyakini akibat apabila melanggar larangan yang sudah mereka percayai turun-temurun. Dampak yang terjadi jika melanggar adat tersebut maka ada sesuatu yang negatif menipa pasangan tersebut bahkan dari keluarga dari mereka.Yaitu berupa tidak harmonisnya dalam berumah tangga, sulit dalam memperoleh rezeki, salah satu pasangan tidak beruntung atau mendapat musibah, bahkan bisa mengakibatkan kematian oleh pengantin itu sendiri ataupun salah satu dari keluarga pasangan tersebut.Mengenai dampak negatif tersebut sebagian besar masyarakat mempercayai hal tersebut, karena kurangnya pengetahuan terhadap hukum yang mendasari perkawinan itu sendiri.Karenan anggapan mereka Songgo Pengelon merupakan larangan nenek moyang terdahulu yang tidak boleh dilanggar. 2. Adat larangan perkawinan di desa Pakis kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ini dianalisis menggunakan hokum islam dan "Urf. Menurut hukum islam perkawinan Songgo Pengelelon ini sudah memenuhi syarat dalam perkawinan, dan tidak ada yang mendasari larangan dalam perkawinan ini. Berdasarkan ayat al- Quran surat an-Nisa ayat 22-23. Karena larangan pernikahan terjadi sebab adanya hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan. Itu larangan perkawinan yang bersifat selamanya. Dalam metode "urf ada dua metode yaitu "urf shahih dan "urf fasid. Jika adat larangan pernikahan Songgo Pengelon dilihat dari metode "urf adat ini termasuk adat atau "urf fasid. Karena adat ini bukan untuk kemaslahatan akan tetapi menimbulkan mafsadhat bagi masyarakat desa Ngrao Pakis. Tradisi larangan perkawinan Songgo Pengelon ini tidak memenuhi kriteria menjadi sebuah "urf. 65
B. Saran 1. Kalangan akademisi yang selalu melakukan kajian-kajian tentang hukum perkawinan baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam kacamata hukum nasional, hendaknya perlu mengadakan penelitian berbasis sosial kebudayaan dalam hal ini perkawinan yang dilakukan secara adat, agar muncul sinergi antara hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat. Sehingga tidak memunculkan salah persepsi diantara masyarakat awam ketika kalangan akademisi bermaksud untuk menjelaskan dan memberikan ilmukepadanya. 2. Masyarakat hukum adat, khususnya kampung desa Ngrao Pakis kecamatan kradenan kabupaten Grobogan agar lebih menambah wawasan pengetahuannya dengan berbagai cara dalam hal-hal tertentu terkait dengan hukum, apakah hukum perkawinan, wakaf maupun waris. 3. untuk sesepuh masyarakat pakis khususnya agar melakukakan dialog dengan para tokoh agama supaya memahami budaya dengan persepektif agama Islam, sehingga jelaslah mana budaya yang harus dilestarikan dan mana budaya yang harus ditinggalkan. 4. Peneliti, ilmuan dan kalangan yang selalu melakukan pengkajian- pengkajian berorientasi keilmuan (scientific oriented) hendaknya melakukan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat, guna memberikan arahan atau bimbingan keilmuan kepada masyarakat awam, khususnya kampung Delikrejo agar tidak terjadi salah persepsi dalam mengartikan sebuah ritual-ritual tertentu, sepertiperkawinan adat songgo pengelon. 66 juga
C. Penutup Alhamdulillahi rabbil "Alamiin penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan inayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqrir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Al-Qur"an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (fi daraini hasanah wa qina "adzabannar). Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Sebagai insan biasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran, kritik atau gagasan-gagasan membangun serta yang bersifat orientasi kepada tujuan mencapai "kebenaran" dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan. 67
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Ahmad Ghozali, Abdul. Fiqih Munakahat.Prenadamedia Group: 2003 Al-Muhaimin As'ad, Abd.Risalah Nikah Penuntun Asmawi.Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia Azwar, Saefudin .Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998,. 91 Data Geografi Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.2019 Data Monografi Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.2019 Departemen Agama RI. Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Djamaan, Nur. Fiqh Munakahat. Cet. 1. Semarang: Dina Utama Toha PutraGroup, 1993 Erniati Effendi, Saekan.Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arloka Surabaya 1997 Faddillah, Hanif.Prosesi Pernikahan adat Jawa di Kelurahan BandarjayaBarat. Kecamatan Terbanggi Besar. Kab upaten lampung Tengah Ahmad Ghozali, Abdul. Fiqih Munakahat.Prenadamedia Group, 2003 Hadikusuma, Mardani.Hukum Perkawinan Indonesia Mosern. Yogyakarta: Graha Ilmu,2011 Haroen, Nasrun.Ushul Fiqh. 1Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 68
Herdiansyah, Haris.Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: Rajawali Press, 2013 Janah, Nurul. Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Aboge, Fakultas Syariah UIN Sunan Malik Ibrahim Malang, 2016 Wahhab Khallaf, Abdul.Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 Kontjaraningrat.Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia, 2010 Moleong, Lexy J.Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009 Mukaromah, Siti, dengan judul .Perkawinan Adat Jawa Dalam pemikiran Hukum Islam.(study kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)"skripsi, IAIN, Salatiga,2011 M. Harisudin, Noor.Urf sebagai sumber hukumislam (Fiqh) nusantara.hal.76 Purwadi.Upacara Tradisional Jawa. Menggali Untaian Kearifan Lokal.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 IdrisRamulyo, M.Hukum Perkawinan Islam, (jakarta : buku aksara 1996 Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 RiyantoAdi.Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, 2004, Cet 1), hal 57. RahmanDahlan, Abd.Ushul Fiqh.Jakarta: Amzah, 2011. Rohman, Fatkhul.Larangan Perkawinan ngalor-ngulon dalam adat Jawa di desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk perspektif sosiologi Hukum Islam Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017 69
Sa"adah, Umi.Tinjauan Hukum Islam tarhadap Adat Kawin Syarat (Study Kasus di Desa Purwerejo Margoyoso Pati). Fakultas Syari"ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. Samosir, Djamanat.Hukum Adat Indonesia, Medan : CV Nuansa Auliahlm. 2013 Shulbi, Moh.Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Huku Islam Dangan Hukum Adat)", Skripsi Fakultas Syari"ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 Sohari Sahrani, H.M.A Tihami. Fiqih Munakahat. Kajian Fiqih Nikah Lengkap.Jakarta: Rajawali Pers,2009 Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam.PT.Rineka Cipta, 2001 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013 Sugiyono.Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, Cet.23, 2013, h.68. Suharsaputra, Uhar. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012 Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.Jakarta: prenada media group, 2006 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Jakarta : Rineka Cipta, 2002. 145 Thomas, W.B.Upacara Tradisional Masyarakat Jawa.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988 Tihami.Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Press, 2010 Timoer, Soenarto. Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian SurabayaJakarta: Balai Pustaka, 1983 70
Jumantoro, Totok dkk.Kamus Ilmu Ushul Fiqih.Jakarta: Amzah, 2009 Noor Harisudin, M. Urf sebagai sumber hukum islam (Fiqh) nusantara.hal.76 Wulandari, Leni, Tri,Larangan Perkawinan Antar Dukuh KarenaKepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Skripsi, IAIN Salatiga, 2017 Yusroni.pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharrom Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Islam. UIN Sunan Kalijaga. Yokyakarta, 2016 B. WAWANCARA Sutrisno.Wawancara. Grobogan, 3 Mei 2019 jam 15.45 Warso.Wawancara. Grobogan, 3 Mei 2019 jam 15.30 Samsi.Wawancara. Grobogan, 4 Mei 2019 jam 17.30 Sarjan.Wawancara. Grobogan, 3 Mei 2019 jam 17.00 Surati.Wawancara. Grobogan, 4 Mei 2019 jam 14.00 Pardi.Wawancara. Grobogan, 3 Mei 2019 jam 19.00 71
Lampiran TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT SONGGO PENGELON (StudiKasus di Desa Ngrao Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) Transkip Wawancara dengan dengan warga Ngrao Pakis kec, Ngradenan Kab. Grobogan mengenai larangan perkawinan adat Songgo Pengelon 1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan Songgo Pengelon? 2. Kapan awal mula terjadinya larangan perkawinan songgo pengelon? 3. Apa konsekwensi yang dipercaya oleh masyarakat setempat apabila melanggar larangan perkawinan tersebut? 4. Apabila melanggar, apakah ada hal buruk yang terjadi terhadap pelaku yang melanngar larangan perkawinan Songgo Pengelon tersebut? 5. Apa alas an warga menolak adanya larangan perkawinan songgo pengelon di Desa Ngrao Pakis kec. ngradenan ? 6. Bagaimana pendapat anda mengenai larangan Perkawinan adat tersebut? Nama-nama responden No Nama Keterangan 1. Bapak Pardi Warga desa 2. Bapak Sutrisno Warga desa 3. Bapak Samsi Warga desa 4. Bapak Sarjan Warga desa 5. Ibu Surati Warga desa 6. Bapak Andi Warga desa 7. Bapak Warso Warga desa 8. Ibu Warso Warga desa 72
Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Alamat Kab. Kendal Pendidikan Formal DAFTAR RIWAYAT HIDUP : Khakimatul Maghfur : Kendal, 11 juni 1995 : Laki-laki : Islam : Ds. Karanganyar Rt.01 Rw.03 Kc. Plantungan, : - TK Bina Atmaja Sejahtera SDN 02 Karanganyar MTS Sunan Kalijaga Bawang Batang MA Sunan Kalijaga Bawang Batang UIN Walisongo semarang Fakultas Syari"ah Semarang, 10 Oktober 2019 Penulis. KHAKIMATUL MAGHFUR NIM: 1402016093 76