ANALISIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl.) Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Disusun Oleh: Abdul Ghoni NIM 1802026079 PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2022 i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
MOTTO ۚ ٍتﺎ َﺟَرَد َﻢْﻠِﻌْﻟا اﻮُﺗوُأ َﻦﻳ ِﺬﱠﻟاَو ْﻢُﻜْﻨ ِﻣ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳ ِﺬﱠﻟا ُﱠا ِﻊَﻓْﺮَـﻳ "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat" iv
PERSEMBAHAN Alhamdulillahirabil 'alamin dengan bersyukur kepada Allah SWT. yang memberikan rahmat, taufik, serta inayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya, baik di dunia maupun di hari kiamat. Sebagai wujud tanda terimakasih atas selesainya penulis skripsi ini, kami persembahkan karya ilmiah ini kepada: 1. Kedua orang tua, Bapak Abu Mansur dan Ibu Sri Katun yang tulus telah mendidik dan membesarkan penulis dengan ridho, ikhlas, dan sabar, serta sealu mendo'akan dengan berharap putra mu ini cepat selesai skripsi, bisa meneruskan jenjang berikutnya, serta menjadi orang yang sukses, berkah, manfaat berguna bagi agama, bangsa dan negara. 2. Segenap keluarga Bani Al-Mansury, yang selalu memberikan support kepada penulis baik moril maupun materil dalam menempuh pendidikan. 3. Bapak Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, M.A., HK., selaku pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan karya ilmiah dengan ridho, ikhlas dan sabar. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat tidak akan terputus pahalanya walau sudah meninggalkan dunia yang fanak ini. 4. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbinganya kepada penulis dalam kegiatan belajar mengajar, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah bagi agama serta nusa dan bangsa. 5. Almameter Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai tempat menuntut ilmu. 6. Para pembaca, yang sudi untuk membaca, menggali ilmu dari skripsi ini. 7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini. v
DEKLARASI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut. 1. Konsonan Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam translitersi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te ث Sa Ṡ Es (dengan titik di atas) ج Jim J Je ح Ha ḥ Ha (dengan titik di bawah) خ Kha Kh ka dan ha د Dal D De vii
ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و Zal Ra Zai Sin Syin Sad Dad Ta Za 'ain Gain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Wau Ẓ R Z S Sy Ṣ Ḍ Ṭ Ẓ ' G F Q K L M N W viii zei (dengan titik di atas) Er Zet Es es dan ye es (dengan titik di bawah) de (dengan titik di bawah) te (dengan titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) koma terbalik diatas Ge Ef Qi Ka El Em En We
ه Ha H Ha ء Hamzah ' Apostrof ي Ya Y Ye 2. Vokal Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang أ = a أ = ã أ = i يأ = ai يأ = ĩ أ = u وأ = au وأ = ũ 3. Ta Marbutah Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh: ﺔﻠﻴﲨ ةا ﺮﻣ ditulis mar'atun jamīlah Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh: ﺔﻤﻃﺎﻓ ditulis fātimah 4. Syaddad (tasydid geminasi) Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut. Contoh: ﺎﻨﺑر ditulis rabbanā ﱪﻟا ditulis al-birr ix
5. Kata sandang (artikel) Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: ﺲﻤﺸﻟا Ditulis Asy-syamsu ﻞﺟﺮﻟا Ditulis Ar-rajulu ةﺪﻴﺴﻟا Ditulis As-sayyidah Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang Contoh: ﺮﻤﻘﻟا Ditulis al-qamar ﻊﻳﺪﺒﻟا Ditulis al-badī' لﻼﳉا Ditulis al-jalāl 6. Huruf Hamzah Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/ Contoh: تﺮﻣا Ditulis Umirtu ءﻲﺷ Ditulis Syai'un x
ABSTRAK Persetubuhan, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah zina, merupakan salah satu jarimah yang hukumanya telah ditentukan secara jelas di dalam nash. Jika muhsan maka dihukum dera 100 (seratus) kali dan rajam. Sementara jika ghairu muhsan maka dihukum dera 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun. Hukuman tersebut berbeda dengan hukum positif yang menjelaskan lebih detail dalam persetubuhan mulai dari di bawah umur, sudah menikah, dan secara paksaan dengan memberi sanksi hukuman yang berbeda-beda. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. memutus hukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Rumusan Masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bagaimana prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara, dengan metode deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan 2 (dua) simpulan. Pertama, bahwa pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. tentang Persetubuhan Anak didasarkan pada tututan jaksa penuntut umum, akibat perbuatan pidana anak kepada anak korban, pembelaan anak dan penasehat hukum anak, laporan litmas dari Bapas, dan tanggapan dari orang tua anak, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Kedua, prespektif hukum positif dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. tentang Persetubuhan Anak, bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur- unsur perbuatan, rumusan undang-undang, dan melawan hukum dengan dihadirkan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga perbuatan anak diancam dengan Pasal 287 KUHP, Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga anak dijatuhi pidana sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan prespektif hukum pidana Islam, putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana Islam, yaitu perbuatan yang diharamkan, dan ada niat melakukan zina. Dengan pembuktian kesaksian, ikrar (pengakuan), qarinah (indikasi), dan li'an (sumpah). Sehingga, perbuatan anak tergolong zina ghairu muhsan. Perbuatan anak dikenai hukuman hudud pengasingan selama 1 (satu) tahun dan jilid 100 (seratus) kali. Kata Kunci: jarimah, zina, persetubuhan anak, hukum pidana Islam. xi
ABSTRACT Intercourse, in Islamic criminal law is known as adultery, is one of fingers whose punishment has been clearly determined in the texts. If muhsan is punished with 100 (one hundred) lashes and stoning. Meanwhile, if Ghairu Muhsan is punished with 100 (one hundred) lashes and exile for 1 (one) year. This punishment is different from the positive law which explains in more detail in intercourse starting from underage, married, and coercion by imposing different punishments. Kendal District Court Decision Number 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. break the law 1 (one) year 6 (six) months and work training for 6 (six) months. Formulation of the problem how to consider judges in deciding cases and what is the perspective of positive law and Islamic criminal law. This research uses qualitative data types, data collection methods using literature and interviews, with analytic descriptive methods. This study found 2 (two) conclusions. First, that the judge's considerations contained in decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. regarding Child Affair is based on the demands of the public prosecutor, the consequences of the child's criminal acts against the child victim, the child's defense and the child's legal adviser, the litmas report from the Bapas, and the response from the child's parents, as well as the aggravating and mitigating circumstances of the child. Second,a positive legal perspective in the Kendal District Court decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. regarding Child Affair, that the child's actions have fulfilled the elements of the act, the formulation of the law, and are against the law by presenting valid evidence such as witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused. So that the child's actions are threatened with Article 287 of the Criminal Code, Article 81 Paragraph (2) of Law no. 17 of 2016 concerning PERPPU No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. So that the child is sentenced according to the Juvenile Criminal Justice System. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, the decision has fulfilled the elements in Islamic criminal law, namely actions that are forbidden, and there is an intention to commit adultery. By proving testimony, pledge (confession), qarinah (indication), and li'an (oath). So, the child's actions are classified as adultery ghairu muhsan. Children's actions are subject to hudud exile for 1 (one) year and 100 (one hundred) volumes. Keywords: fingering, adultery, child intercourse, Islamic criminal law. xii
PRAKATA Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta inayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul "Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl.)". Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya baik di dunia maupun di hari kiamat, amiin. Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, baik moral, materil, maupun spiritual. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak terlepas dari petunjuk, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, M.A., HK., selaku pembimbing II yang telah ridho, ikhlas dan sabar dalam memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dalam agar tulisan ini menjadi lebih baik kedepanya. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kendal, 22 November 2022 Abdul Ghoni NIM 1802026079 xiii
DAFTAR ISI NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii PENGESAHAN ... iii MOTTO ... iv PERSEMBAHAN ... v DEKLARASI ... vi PEDOMAN TRANSLITERASI ... vii ABSTRAK ... xi ABSTRACT ... xii PRAKATA ... xiii DAFTAR ISI... xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 4 C. Tujuan Penelitian ... 4 D. Manfaat Penelitian ... 5 E. Telaah Pustaka ... 5 F. Metode Penelitian ... 8 G. Sistematika Penulisan ... 10 BAB II PERSETUBUHAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM A. Persetubuhan Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ... 12 1. Pengertian Persetubuhan ... 12 2. Unsur-Unsur Zina ... 12 xiv
3. Macam-Macam Zina ... 13 4. Pembuktian ... 14 5. Sanksi Persetubuhan ... 15 B. Zina Prespektif Hukum Pidana Islam ... 16 1. Pengertian Zina ... 16 2. Unsur-Unsur Jarimah Zina ... 17 3. Macam-Macam Zina ... 20 4. Pembuktian Jarimah Zina ... 20 5. Uqubah Jarimah Zina ... 27 BAB III PERSETUBUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN.KDL. A. Profil Pengadilan Negeri Kendal ... 30 1. Sejarah Pengadilan ... 30 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kendal ... 31 3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal ... 31 4. Struktur Organisasi ... 32 5. Wilayah yurisdiksi... 33 B. Putusan Pengadilan ... 34 1. Kasus Posisi... 34 2. Keterangan Saksi ... 36 3. Dakwaan dan Tuntutan... 41 4. Pertimbangan Hakim ... 42 5. Amar Putusan ... 45 BAB IV Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl.) xv
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl... 47 B. Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl.) Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ... 51 BAB V PENUTUP A. Simpulan ... 63 B. Saran ... 64 DAFTAR PUSTAKA ... 65 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 67 LAMPIRAN - LAMPIRAN... 68 xvi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu pembatasan pengertian yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Soedarto memberikan pengertian pidana ialah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.1 R. Soesilo mengartikan zina adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.2 Perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.3 Pasal 287 KUHP juga memberikan pengertian zina. Seorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana zina menurut Pasal 287 KUHP, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan yang bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.4 Zina dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan pengertian bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan seksual lainnya 1 Ishaq, Hukum Pidana, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 3 2 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan PerUndang-Undangan Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 66 3 Ibid, hlm. 65 4 Ibid, hlm. 66 1
sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Pengertian zina menurut hukum pidana Islam telah dijelaskan oleh ulama Zahiriyah dan ulama Zaidiyah sebagai berikut: 5ﲔﻌﻟا ﺔﻣﺮﳏ ءطو ﻮﻫ وا ﱘﺮﺤﺘﻟT ﻢﻠﻌﻟا ﻊﻣ ﺎﻫدﺮﳎ ﱃا ﺮﻈﻨﻟا ﻞﳛ ﻻ ﻦﻣ ءطو Zﺰﻟا Ulama' Zahiriyah mendefinisikan bahwa: "zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hokum keharamanya, atau persetubuhan yang diharamkan."6 7ﺔﻬﺒﺷ ﻼﺑ ﺮﺑد وا ﻞﺒﻗ مﺮﳏ ﻰﺣ جﺮﻓ ﰲ جﺮﻓ جﻼﻳا Zﺰﻟا Ulama' Zaidiyah mendefinisikan bahwa: "zina adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik ke dalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.8 Perbuatan zina dilarang oleh umat Islam, hal ini umat islam berpedoman pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' (17): 32. ۤ ﺎَﺳَو ۗ◌ ٗ◌ ﻪﱠﻧِا ٰٓﱏِّﺰﻟا اﻮُﺑَﺮْﻘَـﺗ َﻻَو ًﺔَﺸ ِﺣﺎَﻓ ًﻼْﻴِﺒَﺳ Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu suatu perbustan keji َء َنﺎَﻛ dan suatu jalan yang buruk."9 Perbuatan zina akan mendapatkan hukuman, baik zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah maupun pelaku zina yang masih lajang. Hukuman zina telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nur (24): 2. ْﻢُﺘْـﻨُﻛ ْنِإ ِﱠا ِﻦﻳِد ِﰲ ٌﺔَﻓْأَر ﺎَﻤِِp ْﻢُﻛْﺬُﺧَْr َﻻَو ۖ ٍةَﺪْﻠَﺟ َﺔَﺋﺎِﻣ ﺎَﻤُﻬْـﻨِﻣ ٍﺪ ِﺣاَو ﱠﻞُﻛ اوُﺪِﻠْﺟﺎَﻓ ِﱐاﱠﺰﻟاَو ُﺔَﻴِﻧاﱠﺰﻟا َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦِﻣ ٌﺔَﻔِﺋﺎَﻃ ﺎَﻤَُpاَﺬَﻋ ْﺪَﻬْﺸَﻴْﻟَو ۖ ِﺮ ِﺧ ْﻵا ِمْﻮَـﻴْﻟاَو ِﱠِT َنﻮُﻨِﻣْﺆُـﺗ Artinya: "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 5 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, (Surabaya: Muassasah Ar Risalah Baerut) hlm. 349 6 Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 154 7 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, (Surabaya: Muassasah Ar Risalah Baerut) hlm 349 8 Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 154 9 Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan terjemahanya, (Tangerang : PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 2012), hlm. 285 2
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." Salah satu tindak pidana persetubuhan anak terjadi di Kabupaten Kendal dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. dengan kronologi sebagai berikut: Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Nopember tahun 2019 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar anak di rumah orang tua angkat anak ikut desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto mengajak Septi Andreani Alias Septi Binti Pariyanto yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4024 / 2003 lahir pada tanggal 8 September 2003 atau berumur 16 tahun 2 bulan pada waktu kejadian persetubuhan. Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Anak mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor HP anak korban dengan mengatakan "yang, ayo praktek" kemudian anak korban menjawab "praktek opo" (praktek apa) setelah itu anak jawab "ngewe" (bersetubuh) dan anak korban menjawab "ayo ra" (ayo). Hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Anak whatsapp anak korban mengajak anak korban untuk main ke rumah anak, sesampainya di rumah anak di Desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, anak dan anak korban melakukan persetubuhan. Anak juga mengatakan kepada anak korban dengan berkata "yang, nek ono opo opo engko gari rabi, nek anak lanang diopeni" (yang, kalau terjadi apa apa nanti nikah, kalau anak laku-laki dirawat). Anak dan anak korban sudah berpacaran selama 2 tahun dan anak telah lebih dari satu kali menyetubuhi anak korban hingga anak korban hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan Oktober 2020. Berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor: VER / 39 / X / PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rochim, atas diri Septi Andreani, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam kondisi hamil, usia kehamilan +- 8 bulan, tinggi fundus uteri 20 cm, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, dan hari perkiraan lahir / HPL 8 Oktober 2020. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendal memberikan dakwaan kepada anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto dengan dakwaan Pasal 3
81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Pasal tersebut menjelaskan mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakuka persetubuhan denganya atau dengan orang lain akan diberikan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Akan tetapi, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan menjatuhkan pidana terhadap diri anak dengan pembinaan dalam lembaga di balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Bahkan hakim memberikan putusan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Padahal tuntutan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini lah yang menjadi sebuah masalah dalam penelitian studi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis membuat penilitan dengan judul "Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl.)". B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. ? 2. Bagaimana analisis tindak pidana persetubuhan anak prespektif hukum pidana Islam (studi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl.) C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. 2. Untuk mengetahui prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam tentang persetubuhan anak. 4
D. Manfaat Penelitian 1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. 2. Mengetahui prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam tentang persetubuhan anak. E. Telaah Pustaka Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari asumsi plagiarisme hasil penelitian. Penelitian baru ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari penelitian yang lama, sehingga dapat dijadikan premis dalam menyusun kerangka maupun dalam kegiatan analisis lainya. Berikut ini lima penelitian yang memiliki kemiripan terhadap penelitian ini, sebagai berikut: Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mirna Lestari dengan judul "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 08/Pid.Sus/2017/PN.Pdl)". Dalam skripsi ini, peneliti membahas mengenai penerapan hukum Islam dan sanksi pidana hukum positif dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung berdasarkan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Penelitian tersebut menemukan: (I) perbuatan Muhammad Akbar Bin (Alm) Muhari termasuk kategori hudud zina mahram dilihat dari segi pelaku yaitu suami dari ibu korban sedangkan Siti Nur Watiah dan Siti Nur Amasah sebagai korban sehingga dalam hukum Islam tidak dikenakan hukuman. Namun, karena perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri, maka hukuman hudud zina mahram tidak dapat diterapkan. Hukuman tersebut bisa diterapkan apabila di Pengadilan Agama yang memberlakukan hukum pidana Islam. Adapun tindakan Muhammad Akbar termasuk tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan-nya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga Hakim menjatuhkan hukuman kepada Muhammad Akbar dengan pidana penjara 13 tahun dengan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).10 10 Mirna Lestari. 2020. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Kandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). 5
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Risnawati dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN.Makassar)". Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN.Makassar tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan dua hal. pertama, penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan nomor 761/Pid.B/2013/PN.Mksr telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatanya. Kedua, pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam studi kasus putusan nomor : 761/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.11 Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Enggar Galang Ramadhan dengan judul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain". Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai pengaturan sanksi dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denga-nya atau orang lain. Penelitian tersebut menemukan 2 hal. Pertama, sanksi pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 Ayat (1). Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 11 Risnawati. 2014. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. (Makassar: Universitas Hasanauddin). 6 :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pasal 81 Ayat (1). Kedua, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lainyang dilakukan oleh terdakwa "M" dalam perkara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Smg. didasarkan pada dakwaan penuntut umum, pembuktian, tuntutan penuntut umum, pledoi dan unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa "M" dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Smg.12 Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani dengan judul "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". Dalam jurnal tersebut, peneliti membahas mengenai akibat hukum dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak. Hasil dalam tulisan ini adalah akibat hukum yang timbul dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara negara, pelaku dan korban tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 934/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn adalah dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab maka hakim mempersalahkan terdakwa dengan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu faktor internal (rendahnya pendidikan dan moral, psikis, serta faktor ekonomi) dan faktor eksternal (sosial budaya, keluarga, dan lingkungan, teknologi, interaksi, dan situasi serta faktor peranan korban).13 12 Galang Ramadhan, Enggar. 2018. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau Orang lain", (Semarang: Universitas Semarang). 13 Mahalia Nola Pohan & Sri Hidayani, "Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 2, Desember 2020: 377-385,DOI. 7
Kelima, jurnal yang ditulis oleh A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sughiartha dengan judul "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur". Dalam jurnal ini, peneliti membahas mengenai pengaturan dan sanksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Hasil-nya, pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 286 KUHP, Pasal 287 KUHP dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak, diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak Pasal 81 yaitu dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, paling sedikit 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.000,00 (lima miliar rupiah).14 Penelitian yang dilakukan oleh lima peneliti sebelumnya lebih banyak membahas mengenai penerapan hukum Islam, sanksi pidana hukum positif, penerapan hukum pidana materil, pengaturan sanksi, pemidanaan, dan akibat hukum dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Berbeda dengan peneliti ini yang lebih memfokuskan pada prespektif hukum positif dan hukum Islam terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan korbanya juga anak sehingga melahirkan seorang anak serta pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. F. Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman seorang ilmuwan mempelajari, dan memahami lingkungan- lingkungan yang dipahami.15 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku, dan 14 A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiiartha, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur", jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019), 11-15. 15 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986),hlm. 67 8
sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.16 Sehingga sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 2. Sumber Data Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. b. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Kendal, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta buku-buku hukum pidana Islam. 3. Metode Pengumpulan Data Setelah menentukan jenis dan sumber data yang diperlukan, penulis melakukan pengumpulan data-data tersebut dengan uraian sebagai berikut: a. Studi Pustaka/Dokumen Peneliti mencari serta mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yaitu berupa perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan juga hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu penulis juga menyelidiki benda-benda tertulis, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. b. Wawancara Peneliti memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah Bapak Arif Indrianto, S.H., M.H. seorang hakim di Pengadilan Negeri Kendal, dan Bapak Adri Kurnia Yudha, S.H. sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kendal. 4. Pendekatan dan Analisis Data Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. tentang tindak pidana persetubuhan anak dengan dua prespektif, yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam. Oleh karenanya, data yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan ilmu hukum positif dan ilmu 16 Ibid. hlm. 213 9
hukum pidana Islam (jinayah). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Oleh karenanya, pendekatan teori kewenangan hakim juga digunakan sebagai alat analisis. Proses dan hasil analisis, penulis sajikan dalam bentuk narasi. Hal ini dikenal dengan metode deskriptif-analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi hakim, jaksa penuntut umum, dan putusan yang menjadi obyek kajian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau adanya.17 G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting, karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Bab ini penulis menulis pendahuluan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Berisi tentang teori perzinaan dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam prespektif hukum positif, perzinaan mengacu pada aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Sedangkan perzinaan dalalm prespektif hukum pidana Islam mengacu pada penafsiran atas sumber-sumber hokum Islam dan menurut para tokoh. Bab III Berisi tentang deskripsi kasus, yaitu perzinaan di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. Bab ini penulis mendeskripsikan kasus perzinaan dalam putusan tersebut, profil Pengadilan Negeri Kendal, dan deskripsi Putusan. Bab IV . Bab ini merupakan bab inti yang memuat analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal. Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut termasuk bagian dari sub bab yang penulis sajikan. 17 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995) hlm. 63. 10
Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran serta rekomendasi. 11
BAB II PERSETUBUHAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM A. Persetubuhan Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1. Pengertian Persetubuhan Zina menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki- laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.1 Pengertian zina dapat kita jumpai pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan seorang perempuan yang kedua- duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.2 Pengertian persetubuhan juga dijelaskan dalam Pasal 287 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu, persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan di luar perkawinan atau dilakukan oleh anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, atau belum mampu dikawin. Persetubuhan menurut Pasal 287 KUHP hanya bisa dituntut dengan pengaduan, usia wanita di bawah 12 (dua belas) tahun, serta dalam keadaan tidak sadar, menyebabkan luka-luka berat atau kematian. 2. Unsur-Unsur Zina Moeljatno berpendapat bahwa terdapat tiga unsur dalam perbuatan tindak pidana, sebagai berikut:3 a. Perbuatan. Unsur perbuatan di sini ialah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. b. Memenuhi rumusan undang-undang. Memenuhi rumusan undang-undang merupakan termasuk syarat formil tindak pidana. Syarat formil sesuai yang telah disimpulkan dalam Pasal 1 KUHP. 1 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 65-66 2 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 104 3 Sudarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm 55 12
c. Bersifat melawan hukum. Unsur ini merupakan syarat materil tindak pidana. Unsur ini harus ada dikarenakan masyarakat harus betul-betul merasakan akibat perbuatan dari perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. 3. Macam-Macam Zina KUHP menyebutkan 2 (dua) macam zina sebagai berikut: a. Zina dalam Perkawinan Zina dalam perkawinan maksudnya ialah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun seorang wanita yang telah nikah. Baik salah satu atau kedua-duanya, terikat dalam perkawinan, dilakukan dengan seorang pasangan yang melakukan hubungan badan dengan seorang yang bukan suami atau isterinya. Aturan zina dalam pernikahan sesuai dalam KUHP Pasal 284 Ke-2 Huruf a dan b, Huruf a berbunyi "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah". Huruf b berbunyi "Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya".4 b. Persetubuhan di luar perkawinan Persetubuhan di luar perkawinan dapat juga disebut persetubuhan anak. Persetubuhan di luar pernikahan merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat dalam pernikahan, atau persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan serta yang melakukan persetubuhan adalah anak, atau belum mampu dikawin. Hal ini sesuai dalam Ayat (1) Pasal 287 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".5 4 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284. 5 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 287. 13
4. Pembuktian Kata pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kemudian mendapatkan awalam pem dan akhiran an, sehingga artinya adalah proses pembuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.6 Pembuktian merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Pembuktian ini akan menentukan nasib terdakwa. Jika pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa bisa bebas dari hukuman. Sebaliknya, jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat- alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan menjalankan proses setelah persidangan selesai. Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah yaitu: a. Keterangan Saksi Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuanya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu peristiwa atau perkara yang didengar, lihat, dan alami.7 b. Keterangan ahli Keterangan ahli adalah keterangan oleh seorang yang memiliki memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.8 c. Surat Surat menurut Asser Anema ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.9 6 Andi Sofyan, Abd Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Prenada Group, 2014) hlm. 230 7 Ibid. hlm. 238 8 Tim Redaksi, Kitab Lengkap KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), Pasal 1 butir 28 KUHAP. 9 Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, "Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek" cet. 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 127 14
d. Petunjuk KUHAP Pasal 188 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. e. Keterangan terdakwa. Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan didukung oleh alat bukti yang sah. 5. Sanksi Persetubuhan Sanksi yang dikenakan pada tindak pidana perzinaan atau persetubuhan mengacu pada pasal-pasal KUHP, sebagai berikut: a. Sanksi Zina dalam Perkawinan Sanksi yang dijatuhkan kepada tindak pidana zina yang dilakukan oleh salah satu atau kedua-duanya telah ada ikatan perkawinan akan dikenai sanksi sesuai Pasal 284 KUHP. Sanksi yang diberikan sesuai Pasal 284 KUHP ialah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. b. Sanksi Persetubuhan Anak Sanksi yang dijatuhkan kepada tindak pidana persetubuhan di luar kawin atau yang dilakukan oleh anak, dikenai Pasal 287 KUHP. Sanksi persetubuhan anak yang diatur dalam Pasal 287 KUHP ialah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Selain Pasal 287 KUHP sanksi persetubuhan anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D memberi aturan kepada setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Aturan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dijatuhkan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. 15
Pasal 76D dan 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dikenai sanksi sesuai Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). B. Zina Prespektif Hukum Pidana Islam 1. Pengertian Zina Pengertian zina menurut para fukaha adalah sebagai berikut: Ulama Malikiyah memberikan definisi zina sebagai berikut: 10اﺪﻤﻌﺗ قﺎﻔﺗT ﻪﻴﻓ ﻪﻟ ﻚﻠﻣ ﻻ ﻰﻣدا جﺮﻓ ﻒﻠﻜﻣ ءطو Zﺰﻟا Artinya: Zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.11 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa zina adalah: 12ﻚﻠﳌا ﺔﻬﺒﺷو ﻚﻠﳌا ﲑﻏ ﰲ ﻞﺒﻘﻟا ﰲ ةؤﺮﳌا ﻞﺟﺮﻟا ءطو Zﺰﻟا Artinya: Zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul (vagina) tanpa ada milik dan menyerupai milik.13 Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah: 14ﺎﻌﺒﻃ ﻰﻬﺘﺸﻣ ﺔﻬﺒﺸﻟا ﻦﻣ لﺎﺧ ﻪﻨﻴﻌﻟ مﺮﳏ جﺮﻔﺑ ﺮﻛﺬﻟا جﻼﻳا Zﺰﻟا Artinya: Zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.15 10 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, (Surabaya: Muassasah Ar Risalah Baerut), hlm. 349. 11 Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 153 12 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, hlm. 349 13 Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, hlm. 153 14 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, hlm 349 15 Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, hlm. 154 16
Pendapat ulama Hanbaliyah bahwa zina adalah: 16ﺮﺑد وا ﻞﺒﻗ ﰲ ﺔﺸﺣﺎﻔﻟا ﻞﻌﻓ Zﺰﻟا Artinya: Zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.17 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, hingga masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, dalam keadaan paksa maupun tidak paksa, keadaan sadar maupun tidak sadar, dan dilakukan oleh orang dalam ikatan perkawinan dengan lain-nya maupun dilakukan olehnya di luar perkawinan, serta yang menyebabkan kehamilan maupun tidak menyebabkan kehamilan. 2. Unsur-Unsur Jarimah Zina Unsur-unsur jarimah zina sangat diperlukan dalam menentukan penjatuhan atau putusan kepada pelaku jarimah zina. Adapun unsur-unsur jarimah zina sebagai berikut:18 a. Perbuatan yang diharamkan Persetubuhan atau zina dianggap suatu yang diharamkan oleh umat muslim. Umat muslim telah berpedoman pada hukum pidana Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, serta ijma', dan qiyas. Persetubuhan yang dianggap haram ialah sebagai berikut: 1) Persetubuhan dalam farji Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah wati (persetubuhan) di dalam farji (vagina), di mana zakar (penis) di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji atau yang sejenis hasyafah, jika zakarnya tidak mempunyai hasyafah. Menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. Memasukkan pucuk zakar atau sebagianya, dianggap zina, walaupun zakar masuk ke dalam liang vagina tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap zina. 16 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, hlm. 349 17 Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, hlm. 154 18 Ibid. hlm. 155 17
Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina. Kaidahnya, persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan yang terjadi pada selain kepemilikan. Setiap persetubuhan yang sejenis dengan persetubuhan ini adalah zina. Sedangkan hukumanya adalah hudud, selama tidak ada hambatan yang menghalangi hukumanya. Akan tetapi, jika persetubuhan terjadi di tengah adanya kepemilikan, maka perbuatanya tidak dianggap zina, meskipun persetubuhanya diharamkan. Alasanya, keharaman dalam kondisi ini bukan hukum pokok. Persetubuhan seorang laki-laki dengan isterinya yang sedang haid, nifas, berpuasa, ihram, di tengah masa zihar atau di tengah masa illa', semuanya diharamkan, tetapi tidak dianggap zina.19 Jika persetubuhan tidak sesuai dengan sifat yang sudah dijelaskan di atas, maka ia tidak dianggap zina. Sehingga secara syarak tidak harus dijatuhi hukuman hudud. Hanya saja, pelakunya dianggap maksiat dengan hukuman berupa ta'zir yang sesuai walaupun maksiatnya berupa cumbu rayu. Misalnya, mufakhazah, yaitu memasukkan zakar di antara dua paha atau bersenggama di luar vagina. Setiap perbuatan yang dianggap maksiat walaupun tidak dianggap bersetubuh harus ditakziar. Misalnya, mencium, memeluk, berduaan dengan perempuan lain, atau tidur bersama dalam satu tikar. Alasanya, semua ini adalah perbuatan yang diharamkan, seperti halnya cumbu rayu. Hukum Islam mengharamkan berduaan dengan perempuan bukan mahram. Hal ini sesuai hadis Rasulullah saw. "jangan sekali-kali menyendiri salah seorang dari kalian dengan perempuan yang tidak ada mahram baginya, karena yang ketiganya adalah setan". Salah satu kaidah ushuliyah dalam hukum Islam menyebutkan bahwa sesuatu yang membawa pada hal keharaman, hukumanya adalah haram. Setiap perbuatan manusia yang tidak mewajibkan hukuman hudud, hukumanya adalah takzir. Hukuman ini (takzir) berlaku, baik pada persetubuhan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, seperti memasukkan zakar di antara dua paha atau ke dalam mulut, maupun perbuatan yang bukan persetubuhan, seperti berduaan 19 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, hlm 154 18
dengan perempuan bukan mahramnya, memeluk, mencium dan tidur bersama dalam satu kasur. Alasanya, semua ini adalah perbuatan yang diharamkan. Terutama, perbuatan ini tergolong cumbu rayu yang akan mengantarkan pelaku ke perbuatan zina. b. Ada niat melakukan zina atau bersetubuh Pelaku zina laki-laki maupun perempuan, di dalam tindak pidana zina disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Begitu juga perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.20 Jika salah satunya melakukan perbuatan secara sengaja dan ia tidak tahu keharamanya, maka tidak ada hukuman hudud untuknya. Hal ini sama dengan orang yang didatangkan kepadanya seorang perempuan yang bukan isterinya lalu ia menyetubuhi dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah isterinya. Begitu juga perempuan yang dibawa kepada laki-laki yang bukan suaminya, lalu ia menyerahkan diri kepada laki-laki tersebut karena mengira itu suaminya. Demikian juga dengan laki-laki yang menemui perempuan di tempat tidurnya, lalu ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah isterinya. Juga perempuan yang mendatangi laki-laki di tempat tidurnya kemudian ia menyerahkan dirinya dengan keyakinan bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Tidak berbeda dengan perempuan yang menikah dan ia masih mempunyai suami yang ia sembunyikan dari suami keduanya, maka suami kedua tidak wajib dijatuhi hukuman hudud selama ia tidak tahu pernikahan yang pertama. Begitu juga perempuan yang menyerahkan dirinya kepada suami, yang telah menceraikan dengan talak ba'in, sementara ia tidak tahu kalau laki-laki tersebut sudah menceraikanya.21 Tujuan niat melawan hukum disyaratkan harus satu waktu dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Jika seseorang bermaksud berzina dengan perempuan lain, lalu secara kebetulan ia mendapati perempuan di tempat tidurnya dan ia menyutubuhi dengan keyakinan bahwa perempuan 20 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, hlm 173 21 Ibid. hlm. 174 19
tersebut adalah isterinya, maka ia tidak dianggap berzina. Alasanya, tidak ada tujuan berbuat tindak pidana saat melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga jika ia bermaksud menyetubuhi perempuan ajnabi (bukan isteri dan budaknya), tetapi salah, justru menyetubuhi isterinya, maka ia tidak dianggap berzina meskipun ia berniat menyetubuhi perempuan ajnabi. Hal ini dikarenakan persetubuhan yang dilakukan tidak diharamkan. 3. Macam-Macam Zina Zina dalam hukum pidana Islam ada 2, yaitu: zina ghairu muhsan dan zina muhsan. a. Zina ghairu muhsan Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya yaitu seseorang yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah, namun melakukan zina.22 Penulis memberikan pengertian zina ghairu muhsan yaitu zina atau hubungan seksual atau hubungan dua alat kelamin atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan dengan lawan jenis yang belum menikah atau masih lajang. b. Zina muhsan Zina muhsan ialah laki-laki dan perempuan yang pernah berhubungan secara sahih atau menikah secara sah melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan mahramnya secara sadar dan tanpa paksaan.23 Penulis memberikan pengertian zina muhsan yaitu zina atau hubungan seksual atau hubungan dua alat kelamin yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah ada ikatan perkawinan melakukan zina dengan seorang bukan pasanganya. 4. Pembuktian Jarimah Zina Pembuktian jarimah zina merupakan proses pembuatan bukti yang dilakukan dalam persidangan. Dengan cara mendatangkan bukti-bukti yang menunjukan kebenaran fakta pelaku telah melakukan jarimah zina. 22 Berita Update, "Hukuman bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan dan Zina Muhsan", | 23 Berita Update, "Zina Muhsan: Pengertian, Hukuman, Dalilnya, dan Bahaya bagi Pelakunya", | 20
a. Kesaksian Kesaksian merupakan salah satu alat bukti untuk mengungkap kebenaran yang dilakukan oleh pelaku jarimah zina. Syarat-syarat khusus kesaksian zina sebagai berikut: 1) Laki-laki Mayoritas fukaha mengatakan bahwa semua saksi kasus zina adalah laki-laki. Saksi kasus zina tidak menerima kesaksian perempuan. Hal ini karena nas secara tegas menjelaskan bahwa jumlah saksi tidak boleh kurang dari empat orang, dan kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan.24 Allah SWT. berfirman: ْنَأ ِءا َﺪ َﻬﱡﺸﻟا َﻦ ِﻣ َن ْﻮَﺿْﺮَـﺗ ْﻦﱠ ِﳑ ِن ََأَﺮْﻣاَو ٌﻞُﺟَﺮَـﻓ ِ ْﲔَﻠُﺟَر َZﻮُﻜَﻳ َْﱂ ْنِﺈَﻓ ٰىَﺮ ْﺧُ ْﻷا ﺎَُﳘا َﺪ ْﺣِإ َﺮِّﻛَﺬُﺘَـﻓ ﺎَُﳘا َﺪ ْﺣِإ ﱠﻞ ِﻀَﺗ Artinya: "jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi menginngatkanya.." (QS. Al-Baqarah {2}: 282) Kesaksian jarimah zina dilakukan oleh laki-laki. jika laki-laki tidak sesuai dengan jumlah yang disyaratkan maka saksi perempuan bisa digunakan dengan syarat jumlahnya saksi 2 orang perempuan sama dengan satu 1 orang saksi laki-laki. Hal tersebut dilakukan agar saling mengingatkan jika yang satunya lupa. 2) Saksi asli Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa saksi harus asli. Artinya, mereka harus menyaksikan kejadianya dengan mata sendiri. Adapun kesaksian atas kesaksian (kesaksian melalui penuturan) tidak diterima. Begitu juga surat hakim yang ditujukan kepada hakim lain, artinya tidak diterima kesaksian saksi yang memberikan kesaksian kejadian di hadapan hakim selain hakim yang mempelajari tuduhan dan merincinya jika para saksi tersebut memberi kesaksian di hadapan hakim pertama lalu kesaksian mereka dikirim kepada 24 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, hlm. 190 21
hakim lain. Surat hakim tersebut dianggap sebagai kesaksian atas kesaksian.25 Alasan tidak dibolehkan adanya kesaksian atas kesaksian adalah adanya syubhat dalam keabsahan kesaksian atas saksi. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk berhati-hati dalam hudud dan hukuman hudud gugur karena ada syubhat. Kesaksian tidak diterima karena ada syubhat. 3) Hukuman hudud belum kedaluwarsa Agar kesaksian bisa diterima, Abu Hanifah mensyaratkan tindak pidana zina terjadi belum lama. Pada dasarnya, madzhab Hanafi tidak menerima kesaksian saksi-saksi atas peristiwa yang sudah lama kecuali khusus dalam qadzaf. Alasan pembedaan antara qadzaf dengan tindak pidana lainya adalah karena saksi dalam qadzaf tidak bisa mengajukan kesaksian kecuali setelah ada pengaduan dari orang yang dituduh berzina. Ulama Hanafiyah mengemukakan alasan mereka mengenai kedaluwarsa bahwa sesuai kaidah syarak, ketika menyaksikan sebuah peristiwa, seorang saksi berhak memilih apakah akan memberikan kesaksian dengan niat karena Allah swt. dan memenuhi firman Allah swt.: ِﱠِ َةَدﺎ َﻬﱠﺸﻟا اﻮُﻤﻴِﻗَأَو Artinya: "dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". (QS. at-Talaq {65}: 2) Atau Jika saksi yang bersaksi dalam kasus zina kurang dari empat orang, kesaksian mereka tidak di terima dan mereka harus dijatuhi hukuman hudud karena qadzaf. ingin mnutupi kejadian tersebut sesuai sabda rasulullah "barang siapa yang menutupi (aib) saudaranya yang muslim, maka allah akan menutupi aibnya kelak diakhirat. 4) Jumlah Saksi Empat Orang Jika saksi yang bersaksi dalam kasus zina kurang dari empat orang, maka kesaksian mereka tidak diterima dan mereka harus dijatuhi hukuman hudud karena qadzaf. pendapat ini dikemukan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ulama Zaidiyah. Allah telah berfirman: 25 Ibid. hlm. 190 22
ََٰﲦ ًةَﺪْﻠَﺟ َﲔِﻨ ْﻢُﻫوُﺪِﻠْﺟﭑَﻓ َءٓاَﺪَﻬُﺷ ِﺔَﻌَـﺑْرَِ ۟ اﻮُﺗَْ َْﱂ ﱠُﰒ ِﺖَٰﻨَﺼ ْﺤُﻤْﻟٱ َنﻮُﻣْﺮَـﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟٱَو Artinya: "dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. (QS. An-Nur {24}: 4). 5) Hakim Menerima Persaksian Para Saksi Ada 3 pendapat tentang para saksi. Pertama tidak ada hukuman hudud atas mereka. Ini lah pendapat ulama yang mewajibkan hukuman hudud atas laki-laki karena kesaksian para saksi. Kedua para saksi harus dijatuhi hukuman hudud karena mereka meyaksikan zina, tetapi kesaksian mereka tidak sempurna. Jadi, mereka harus dijatuhi hukuman hudud sama seperti ketika jumlah mereka kurang. Ketiga, hukuman hudud wajib dijatuhkan atas dua saksi yang mengatakan bahwa perzinaan dilakukan oleh perempuan secara sukarela karena berarti keduanya telah menuduh perempuan tersebut berzina. b. Pengakuan Perzinaan juga bisa ditetapkan melalui pengakuan pelaku zina. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan pelaku zina harus mengaku sebanyak 4 kali. diqiyaskan dengan 4 orang saksi. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis. Telah diriwayatkan Abu Hurairah ia berkata bahwa datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dari Suku Aslam yaitu Ma'iz , saat Rasulullah berada di dalam masjid. Ma'iz berkata "wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina" Rasulullah lalu berpaling darinya. Ma'iz menghadap wajah Rasul dan berkata "wahai Rasulullah saya telah berzina". Lalu Rasulullah murka darinya. Sampai Ma'iz mengulang perkataanya sebanyak 4 kali. Tatkala Ma'iz bersaksi atas dirinya sebanya 4 kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya "apakah engkau gila?" Ma'iz menjawab "tidak" Rasulullah bertanya "apakah engkau muhsan?" Ma'iz menjawab "iya" Rasulullah bersabda "rajamlah dia". Sekiranya hukuman hudud diwajibkan dengan 1 kali pengakuan, tentulah Rasulullah tidak berpaling darinya sebab hukuman hudud yang diwajibkan karena Allah tidak boleh ditinggalkan.26 26 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, hlm. 222 23
Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan cukup diucapkan 1 kali. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa ke empat harus diucapkan pada majelis yang berbeda walaupun hal itu diucapkan di hadapan majelis hakim yang sama imam ahmad bin hambal berpendapat ke empat pengakuan tersebut baik itu diucapkan dalam satu majelis maupun dalam majelis yang berbeda hukumnya sama. 1) Pengakuan Orang yang Hilang Akal Ketentuan pengakuan diambil dari ketentuan pengakuan dalam tidak pidana pembunuhan dan ditambahkan dengan ketentuan dalam keadaan sadar. Seorang yang hilang akal mengaku telah berbuat zina secara sadar ia harus dijatuhi dengan hukuman hudud. Hal ini disepakati semua fukaha karena perzinaan yang mewajibkan hukuman hudud terjadi saat sedang mukalaf, sehingga hukuman hudud tidak terlepas darinya. Terlebih pengakuan dibuat saat ia sadar. Jika pada saat ia mengaku berzina namun tidak menyebutkan bahwa ia berzina dalam kondisi sadar, ia tidak wajib dihukum hudud karena kemungkinan perzinaan terjadi di saat sedang gila. Dengan adanya kemungkinan ini, hukuman hudud menjadi tidak wajib. 2) Pengakuan Orang Tidur Tidak ada pembebanan hukum atas orang tidur. Jika seorang laki-laki berzina dengan perempuan yang sedang tidur atau seorang perempuan memasukkan zakar laki-laki yang sedang tidur atau perzinaan terjadi pada saat lelaki sedang tidur, maka tidak ada hukuman hudud baginya. Jika ia mengaku pada saat sedang tidur, maka pengakuannya tidak di hiraukan karena perkataannya tidak dianggap dan tidak menunjukkan kebenaran. Para fukaha sepakat bahwa penglihatan bukan syarat dari pengakuan orang buta yang mengaku berzina dianggap benar. Pegakuan tidak diterima jika dari orang yang dibayangkan bisa berzina seperti pengakuan orang yang terpotong zakarnya. Pengakuan orang yang dikebiri dan impoten bisa diterima karena mereka bisa saja berzina dan syarat memastikan persetubuhan yaitu masuknya pucuk zakar kedalam farji walaupun tanpa ereksi.27 27 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, hlm. 226 24
3) Pengaruh Kedaluwarsa Terhadap Pengakuan Ulama yang menyatakan adanya prinsip kedaluwarsa menyatakan bahwa kedaluwarsa tidak memengaruhi pengakuan dalam tindak pidana zina. Kedaluwarsa mempengaruhi kesaksian karena mungkin saja ada dengki atau prasangka dalam kesaksian tersebut. Tidak ada prasangka di dalam pengakuan karena seseorang tidak akan mendapatkan apapun dari pengakuanya terhadap diri sendiri. 4) Menyiasati Pengakuan Hakim tidak boleh membuat siasat agar memperoleh pengakuan. Ia tidak boleh memotivasi orang agar mengaku. Akan tetapi, ia boleh mengajukan rasa tidak suka terhadap orang yang mengaku, seperti perlakuakn Nabi Muhammad saw. kepada Ma'iz, yaitu memalingkan mukanya pada saat Ma'iz mengaku telah berzina. Umar ra. berkata "pukullah orang-orang yang mengaku." dimaksud mengaku di sini ialah mengaku berzina. 5) Pengakuan di Majelis Pengadilan Imam Abu Hanifah mengharuskan pengakuan dilakukan dalam majelis pengadilan. Jika pengakuan tidak di hadapan majelis hakim, maka kesaksian atas pengakuan tersebut tidak diterima. Karena ada kemungkinan bahwa pengakuan tersebut benar atupun salah. Sedangkan Imam Malik, Asy- Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal tidak mewajibkan pengakuan di hadapan majelis pengadilan. Pengakuan bisa dilakukan di dalam maupun di luar majelis pengadilan. Akan tetapi, para saksi yang melakukan di luar majelis pengadilan harus memberikan kesaksianya di dalam majelis pengadilan. 6) Menarik Pengakuan Jika seseorang telah mengaku zina kemudian menariknya, maka hukuman hudud nya telah gugur. Dengan alasan bahwa sanggahan tersebut sesuatu yang benar dan bisa juga dusta. Jika benar, maka ia telah berbohong, tetapi jika dusta, maka berarti pengakuanya benar. Kemungkinan ini menjadikan syubhat dalam hukuman hudud dan hukuman hudud pun gugur karena syubhat. Telah diriwayatkan bahwa ketika Ma'iz mengaku berzina Rasulullah saw. mengajari Ma'iz untuk menarik pengakuanya. Rasulullah 25
bersabda: "barangkali engkau menciumnya, barangkali engkau menyentuhnya?". Menarik pengakuan boleh dilakukan sebelum atau setelah penetapan hukuman serta sebelum atau saat pelaksanaan hukuman. Jika menarik pengakuanya di saat dilaksanakan hukuman, maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan. Menarik pengakuan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Jelas, misalnya dengan mengatakan bahwa dirinya telah berbohong dalam pengakuan. b) Isyarat, misalnya larinya orang yang sedang dirajam atau dera. Jika ia melarikan diri, maka ia tidak harus dikenai hukuman lagi karena lari merupakan isyarat penarikakan pengakuan. Dalilnya adalah: ketika Ma'iz melarikan diri dan para sahabat mengikutinya sampai membunuhnya. Ketika hal tersebut diadukan kepada Rasulullah saw. beliau bersabda: "mengapa ia tidak kalian biarkan?". Dalil ini menunjukkan bahwa melarikan diri adalah isyarat bahwa ia menarik pengakuanya, sedangkan menarik pengakuan bisa menggugurkan hudud. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa dengan melarikan diri, pelaku sudah dianggap menarik pengakuan dan tidak perlu menyatakan dengan lisan bahwa ia telah menarik pengakuanya. Berbeda halnya ulama Asy-Syafi'iyah yang berpendapat bahwa melarikan diri tidak berarti menarik pengakuan, melainkan hanya menghentikan pelaksanaan hukuman. Jika tidak menarik pengakuanya, maka hukuman tetap diteruskan, tetapi, jika menariknya, maka gugur hukumanya. c. Qarinah Qarinah atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak wathi syubhat.28 Salah satu indikasi tindak pidana zina adalah kehamilan perempuan yang belum pernah menikah atau yang tidak diketahui suaminya. Demikian juga hamilnya perempuan yang menikah dengan anak di bawah umur atau dengan laki-laki yang terpotong 28 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 5 26
zakarnya, atau yang menikah dengan laki-laki dewasa namun melahirkan sebelum 6 bulan. Dalil hamil dijadikan bukti perzinaan adalah perkataan dan perbuatan sahabat Rasulullah saw. Umar ra. mengatakan bahwa setiap pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang muhsan yang terbukti zina atau hamil, atau mengaku berzina maka wajib dirajam. Diriwayatkan dari Usman ra. bahwa ketika didatangkan kepadanya seorang perempuan yang melahirkan pada usia genap 6 bulan, Usman ingin merajam, tetapi Ali ra. berkata "tidak ada bagimu jalan (alasan) baginya." Allah SWT. berfirman: اًﺮ ْﻬَﺷ َنﻮُﺛ َﻼَﺛ ُﻪُﻟﺎَﺼ ِﻓَو ُﻪُﻠَْﲪَو Artinya: "masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan". (QS. Al-Ahqaf (46): 15). d. Li'an Imam Malik berpendapat, perempuan yang tidak menikah lalu hamil, maka wajib dikenai hudud tanpa menunggu pengakuan darinya. Pengakuan bahwa ia dipaksa atau disetubuhi secara syubhat, tidak cukup untuk menggugurkan hudud. Maka, ia harus mempunyai petunjuk mengenai keabsahan pengakuanya tersebut. Misalnya, ia bisa melaporkan seseorang yang memaksa atau banyak orang yang menyaksikan jika ia dalam sekapan seorang laki-laki dan meminta tolong saat dipaksa untuk berhubungan badan ataupun setelahnya. 5. Uqubah Jarimah Zina Uqubah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah.29 Uqubah atau sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah zina ialah sebagai berkut: a. Uqubah Zina Ghairu Muhsan Ghairu muhsan adalah zina atau persetubuhan yang dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki (zakar) ke dalam alat kelamin perempuan (farji) tanpa ada syubhat baik ke dalam dubur maupun qubul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang dimana keduanya seorang laki- laki dan perempuan belum menikah atau biasa disebut dengan lajang. Uqubah atau biasa disebut dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku zina 29 Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Hlm. 4 27
ghairu muhsan sudah dijelaskan dalam nash. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku zina ghairu muhsan adalah hukuman dera 100 kali dan pengasingan satu tahun. Seorang lajang yang berzina harus didera 100 kali. Sesuai firman Allah Swt. dalam Al-Qur-an Surah An-Nur (24): ayat 2: ْﻢُﺘْـﻨُﻛ ْنِإ ِﱠ ِﻦﻳِد ِﰲ ٌﺔَﻓْأَر ﺎَﻤِِp ْﻢُﻛْﺬُﺧَْr َﻻَو ۖ ٍةَﺪْﻠَﺟ َﺔَﺋﺎِﻣ ﺎَﻤُﻬْـﻨِﻣ ٍﺪ ِﺣاَو ﱠﻞُﻛ اوُﺪِﻠْﺟﺎَﻓ ِﱐاﱠﺰﻟاَو ُﺔَﻴِﻧاﱠﺰﻟا ا َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦِﻣ ٌﺔَﻔِﺋﺎَﻃ ﺎَﻤَُpاَﺬَﻋ ْﺪَﻬْﺸَﻴْﻟَو ۖ ِﺮ ِﺧ ْﻵا ِمْﻮَـﻴْﻟاَو ِﱠِT َنﻮُﻨِﻣْﺆُـﺗ Artinya : "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. an-Nur {24}: 2). Firman Allah Swt. diatas memberikan hukuman kepada orang yang melakukan larangan Allah Swt. yaitu melakukan zina baik zina ghairu muhsan maupun zina muhsan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan. Hukuman selanjutnya bagi pelaku zina ghairu muhsan (belum ada ikatan perkawinan/lajang) adalah pengasingan selama 1 (satu) tahun.beberapa imam madzhab diantaranya imam Malik, imam Asy-Syafi'i, dan imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mengumpulkan hukuman dera dan pengasingan adalah hukumnya wajib (harus dilaksanakan). Mereka menganggap bahwa pengasingan adalah hukuman hudud seperti halnya dera. Rasulullah bersabda: "lajang dengan lajang didera seratus kali dan diasingkan satu tahun, duda dengan janda didera seratus kali dan dirajam dengan batu". Sesuai hadits di atas ada 2 (dua) sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan atau uqubah jarimah zina ghairu muhsan yaitu dera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali dan pengasingan selama 1 (satu) tahun. 2 (dua) hukuman tersebut hukumnya wajib atau harus dilakukan secara bersamaan. b. Uqubah Zina Bagi Muhsan Hukum Islam membedakan hukuman atas orang yang muhsan (sudah menikah) dan ghairu muhsan (masih lajang). Bagi yang melakukan zina 28
muhsan, maka hukumanya adalah dera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali dan rajam. Makna rajam di sini ialah hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya. Pengertian rajam yaitu hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama dengan lemparan batu dan sebagainya.30 Pelaku zina muhsan didera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali. Hukuman tersebut sesuai dengan nash Al-Qur'an, Allah Swt. telah berfirman: ۖ ٍةَﺪْﻠَﺟ َﺔَﺋﺎِﻣ ﺎَﻤُﻬْـﻨِﻣ ٍﺪ ِﺣاَو ﱠﻞُﻛ اوُﺪِﻠْﺟﺎَﻓ ِﱐاﱠﺰﻟاَو ُﺔَﻴِﻧاﱠﺰﻟا Artinya: "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (QS. an-Nur {24}: 2). Hukuman pertama bagi pelaku zina muhsan (sudah dalam ikatan perkaawinan) ialah dera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali. Baik bagi pelaku laki-laki maupun pelaku perempuan. Selain dalil nash Al-Qur'an juga terdapat dalil hadits Rasulullah Saw. Sebagai berikut: Hadis Rasulullah dalam perintah dera dan rajam bagi zina muhson ialah: "duda (yang sudah menikah) dengan janda didera seratus kali dan dirajam dengan batu". Hadis diatas adanya hukuman wajib penjatuhan hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya (rajam) bagi pelaku zina muhsan (sudah dalam ikatan perkawinan dengan orang lain). Rajam adalah membunuh orang yang melakukan zina dengan cara melemparinya dengan batu dan sejenis batu. Dalil hukuman rajam mengacu pada sabda dan perbuatan Rasulullah saw. Dengan demikian, hukuman rajam termasuk sunah qauliyah (perkataan) dan fi'liyah (perbuatan) pada waktu yang sama.31 Dalil nash al-Qur'an dan al-Hadis sudah jelas bahwasanya sanksi hukuman (uqubah) yang diberikan kepada pelaku tindak pidana (jarimah) zina muhsan (sudah dalam ikatan perkawinan dengan orang lain) ialah dera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya (rajam). 30 Arti Kata Rajam di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id) 31 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, juz tsani, (Surabaya: Muassasah Ar Risalah, Baerut), hlm. 182 29
BAB III PERSETUBUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN.KDL. A. Profil Pengadilan Negeri Kendal 1. Sejarah Pengadilan Pengadilan Negeri pada saat penjajahan Belanda bernama Laan Raad yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Adapun nama-nama ketua Pengadilan Negeri Kendal dari periode ke periode adalah sebagai berikut:1 a. Bapak Mr. Suryadi; b. Bapak Mr. R. Gunawan; c. Bapak Mr. Suhendro Suharsin; d. Bapak Sudiono, S.H.; e. Bapak Sumarno Siswo Sosroatmojo, S.H.; f. Bapak Paulus Wardoyo, S.H.; g. Bapak R. Suherman Reksohadimijojo, S.H.; h. Ibu Siti Yulia Zennie, S.H.; i. Bapak Doemami, S.H.; j. Bapak I Nyoman Wuslawa, S.H.; k. Bapak Soalon Siregar, S.H.; l. Bapak Azinar Ismail, S.H.; m. Bapak Victor Hutabarat, S.H.; n. Bapak Parsono, S.H.; o. Ibu Magdalena Sidabutar, S.H.; p. Bapak Sindhu Sutrisno, S.H.; q. Bapak Supeno, S.H., M.Hum. s/d Tahun 2009; r. Bapak Adi Ismet, S.H. s/d Tahun 2011; s. Bapak Didiek Budi Utomo, S.H. s/d Agustus 2013; t. Bapak Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H. s/d Juni 2014; u. Ibu Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H. dari 23 Juni 2014 s/d 13 Febuari 2015; 1 Sejarah Pengadilan - Pengadilan Negeri Kendal (pn-kendal.go.id) 30
v. Bapak Sutiyono, S.H., M.H. dari 13 Febuari 2015 s/d 8 Januari 2016; w. Bapak Mulyadi, S.H., M.H. dari 8 Januari 2016 s/d 4 Agustus 2017; x. Ibu Udjianti, S.H., M.H. dai 4 Agustus 2017 s/d September 2018; y. Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. dari September 2018 s/d 19 Juni 2020; z. Bapak Kamijon, S.H., dari 19 Juni 2020 s/d 19 Juli 2021; aa. Bapak Mujiono, S.H., M.H. dari 29 Oktober 2021 s/d Maret 2022; bb. Ibu Christina Endarwati, S.H., M.H. dari Maret 2022 s/d Sekarang. 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kendal Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata untuk masyarakat pencari keadilan pada umumnya. 3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal2 Visi Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B mengacu pada misi dari Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Peradilan yang Agung, sehingga terwujudlah visi dari Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B adalah : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Kendal yang Agung". Visi Badan Peradilan tersebut diatas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai Tujuan negara Republik Indonesia. Misi Pengadilan Negeri Kendal dibuat dalam upaya mencapai visinya yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. 2 Visi dan Misi - Pengadilan Negeri Kendal (pn-kendal.go.id) 31
Misi Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B yaitu sebagai berikut: 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kendal; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kendal; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kendal. 4. Struktur Organisasi3 Ketua Christina Endarwati, S.H., M.H. Wakil Ketua Nunung Kristiyani, S.H., M.H. Hakim Sahida Ariyani, S.H. Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H Bustaruddin, S.H. Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. Arif Indrianto, S.H.,M.H. panitera Sekretaris Astawi, S.H. Slamet Sudiarto, S.H. Panitera Muda Perdata KASUBBAG Perencanaan dan TI Amecca Mila Puspasari, S.Kom Ully Kriswanto, S.H. KASUBBAG Kepegawaian ORTALA Panitera Muda Pidana Puspita Primavita, S.Kom Priyo Hadi Supranggoro, S.H. KASUBBAG Umum dan Keuangan Panitera Muda Hukum Santi Retno Ayu Palupi, S.H., M.M 3 Struktur Orgnisasi - Pengadilan Negeri Kendal (pn-kendal.go.id) 32
Marfuatun, S.H. Kelompok Jabatan Fungsional Panitera Pengganti M. Kabul Setyadarma Sugondo, S.H. Mariska Widiasty, S.H. Bambang Suryo Kusumo Nur Indiastuti Edy Nugroho, S.H. Jatmi Susilowati Juru Sita/ Juru Pengganti Soedarwoto Sulistiyono, S.H. Slamet Riyadi Hidayat Abdul Mutholib Staff Nikita Yolania, S.H. Emi Suryani, Amd. Janitra Syena Narindra, S.H. Fitria Meiriza Falla, S.E. Kurnia Mei Kumala sari, Amd. Dina Dwi Mastuti, S.E. Lia Nagrita, S.H. Mustaghfiroh, Amd. Rahlia Alva Alramada, A.Md.AB. 5. Wilayah yurisdiksi Wilayah Kabupaten Kendal berada di sebelah barat Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang). Terletak di antara 109040° - 110018° Bujur Timur 6052° - 7024° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:4 Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung Sebelah Timur : Kota Semarang Sebelah Barat : Kabupaten Batang Luas Wilayah Kabupaten Kendal yaitu 95.020.674 Ha atau 2,92 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau dari penggunaanya, luas lahan 4 YURISDIKSI - Pengadilan Negeri Kendal (pn-kendal.go.id) 33
tersebut terdiri dari lahan sawah 14.423.984 Ha (25,26%) dan lahan bukan sawah 70.596.690 Ha. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2018 adalah 974.566 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,36%. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 KM. Persegi terbagi dalam 20 Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Plantungan; b. Kecamatan Sukorejo; c. Kecamatan Pageruyung; d. Kecamatan Patebon; e. Kecamatan Singorejo; f. Kecamatan Limbangan; g. Kecamatan Boja; h. Kecamatan Kaliwungu; i. Kecamatan Brangsong; j. Kecamatan Pegandon; k. Kecamatan Ngampel; l. Kecamatan Gemuh; m. Kecamatan Ringinarum; n. Kecamatan Weleri; o. Kecamatan Rowosari; p. Kecamatan Cepiring; q. Kecamatan Kangkung; r. Kecamatan Patebon; s. Kecamatan Kendal; t. Kecamatan Kaliwungu Selatan. B. Putusan Pengadilan 1. Kasus Posisi Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto pada hari-hari dan tanggal- tanggal yang sudah tidak ingat bulan Nopember tahun 2019 hingga hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan juni tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 dan 2020, bertempat 34
di desa Sarirejo RT 003 RW 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut: Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Nopember tahun 2019 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar anak di rumah orang tua angkat anak ikut desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto mengajak Septi Andreani Alias Septi Binti Pariyanto yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4024 / 2003 lahir pada tanggal 8 September 2003 atau berumur 16 tahun 2 bulan pada waktu kejadian, untuk selanjutnya disebut anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ayo ngewe, engko nek ono opo-opo aku tak tanggungjawab" (ayo berhubungan badan, nanti kalau ada apa-apa aku tanggungjawab), hingga kemudian Anak dan Anak Korban melepas pakaianya sendiri, lalu Anak mencium bibir dan payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluanya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu dikeluarmasukkan kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaianya sendiri. Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Anak mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor HP anak korban dengan mengatakan "yang, ayo praktek" kemudian anak korban menjawab "praktek opo" (praktek apa) setelah itu anak jawab "ngewe" (bersetubuh) dan anak korban menjawab "ayo ra" (ayo). Hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Saat itu anak korban sedang berada di rumah, lalu Anak WA anak korban mengajak anak korban untuk main ke rumah anak, sesampainya di rumah anak di Desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, anak dan anak korban bergurau di depan TV, lalu Anak berkata "ayo njajal" (ayo nyobain) kemudian anak korban menjawab "orak ah" (enggak ah) anak menjawab "ayo rapopo" (ayok gapapa) kemudian anak korban menjawab "tenane" (beneran), lalu anak mengatakan "hee" (iya), kemudian anak menarik tangan anak korban menuju ke kamar anak, lalu anak korban dan anak tiduran di atas kasur sambil bermain HP, selanjutnya anak melepaskan baju anak korban, lalu anak mencium pipi kiri anak korban, kemudian 35
anak melepaskan celana anak korban sampai aanak korban telanjang, lalu anak melapaskan pakaianya, kemudian anak menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluan anak yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban, lalu dikeluarmasukkan kurang lebih 5 menit, lalu anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban, kemudian anak korban dan anak memakai pakaian masing- masing, selanjutnya anak korban dan anak tidur bersama kurang lebih 1 jam, lalu anak korban dan anak melakukan hubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah berhubungan badan dengan anak lalu anak korban mandi di kamar mandi rumah anak, lalu bergantian dengan anak, lalu anak korban dan anak memakai pakaian kembali dan bersiap siap untuk pulang ke rumah, kemudian anak korban diantar anak sampai di rumah. Anak juga mengatakan kepada anak korban dengan berkata "yang, nek ono opo opo engko gari rabi, nek anak lanang diopeni" (yang, kalau terjadi apa apa nanti nikah, kalau anak laku-laki dirawat). Anak dan anak korban sudah berpacaran selama 2 tahun dan anak telah lebih dari satu kali menyetubuhi anak korban hingga anak korban hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan Oktober 2020. Berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor : VER / 39 / X / PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rochim, atas diri Septi Andreani, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam kondisi hamil; Usia kehamilan +- 8 bulan; - Tinggi fundus uteri 20 cm; - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan; - Hari perkiraan lahir / HPL 8 Oktober 2020 2. Keterangan Saksi a. Septi Andreani Als Septi Binti Pariyanto, Anak Korban didampingi orang tua anak korban (Bapak Pariyanto) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Sebelumnya Septi Andreani Als Septi Bin Pariyanto sudah mengenal Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto dikarenakan keduanya berpacaran. Pertama kali berpacaran usia atau umur saksi 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas 9 (sembilan). Anak Saksi dengan Pelaku dahulu 36
teman satu kelas di SMP Negeri 1 Kendal kemudian hubungan tersebut berlanjut sampai Anak saksi melanjutkan sekolah di SMK PGRI Kendal dan Pelaku di SMK 4 Kendal. Pertama kali Anak disetubuhi oleh pelaku pada Bulan Nopember 2019 dimana Anak Saksi Korban masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Akibat perbuatan dari pelaku telah menyetubuhi anak saksi korban hingga hamil dan melahirkan seorang laki-laki. Pelaku maupun keluarganya tidak ada yang bertanggungjawab selanjutnya anak saksi korban bersama bapaknya melaporkan ke Polres Kendal. hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 pukul 14.00 WIB mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban kemudian pada hari rabu tanggal 5 Agustus 2020 sudah terjadi kesepakatan antara keluarga Anak saksi korban dengan keluarga pelaku bahwa akan dinikahkan secara sah di KUA Sologiri, tetapi saat keluarga Anak saksi minta NA Nikah, keluarga pelaku tidak bias mengurus, tetapi saat ayah Anak saksi Korban yang mngurus sudah selesai, lalu disidangkan di Pengadilan Agama Wonogiri tetapi ibu dari pelaku tidak menghadiri persidangan dan akhirnya persidangan ditunda, seminggu kemudian sidang kedua, keluarga pelaku tidak ada yang menghadiri persidangan dan tidak memberi kabar sampai persidangan selesai. b. Pariyanto Bin Pono Suwito disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi mengerti dihadirkan dan diminta keterangan sebagai saksi dalam persidangan berkaitan dengan anak korban telah disetubuhi. Saksi tidak menyaksikan atau mengetahui secara langsung kejadian yang menimpa anak korban, mengetahui kejadian tersebut waktu itu anak korban memberitahu kepada saksi via telepon bercerita kalau sudah hamil. Saksi meminta pertanggung jawaban anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto namun dari pihak keluarga-nya tidak ada sama sekali etika serius untuk masalah pertanggung jawaban. Saksi berada di Wonogiri, anak korban ikut orang tua saksi. Awalnya anak korban tinggal bersama saksi di Wonogiri kemudian duduk di bangku sekolah SMP anak korban keluar sekolah kemudian ikut orang tua saksi tinggal dan bersekolah di Kendal. Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membernarkan. 37
c. Katiman Bin Alm. Sumotirto, disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan berkaitan dengan cucu saksi (Septi) telah disetubuhi oleh (Dani Kurniawan). Saksi (Katiman) tinggal di Kelurahan Kebondalem RT 14 RW 03 Kec. Kota Kendal, Kab. Kendal. Sejak kecil (Septi) hingga bersekolah di SMK PGRI Kendal tinggal bersama saksi (Katiman) di rumah yang saksi kontrak. Setahu saksi (Katiman) pelaku (Dani Kurniawan) sering main ke tempatnya untuk bertemu dengan cucu saksi (Septi), bahkan Septi sering diajak pergi. Setahu saksi (Katiman) tidak ada laki-laki yang dekat dengan Septi selain Dani Kurniawan, karena hampir setiap hari datang ke rumahnya untuk bertemu dengan Septi. Saksi (Katiman) mengetahui kejadian tersebut dari cerita Septi yang menceritakan bahwa ia sudah hamil, Septi berkata pada saksi (Katiman) "mbah, aku wis hamil, tulung tembungno karo bapak ibune Dani", kemudian saksi (Katiman) bilang "ya, sesok". Pada hari Minggu, 12 Juli 2020 pukul 17.00 wib, Septi dan Dani di rumah kontrakan saksi (katiman), Septi mengatakan "mbah aku wes hamil, tulung tembungke karo bapak ibu e Dani" kemudian saksi (Katiman) bilang "ya sesok". Pada hari Senin, 13 Juli 2020 pukul 08.00 wib saksi (Katiman) bertemu bapaknya pelaku yang bernama Kusniyanto, saksi (Katiman) berbicara "pripun pak solusine putune kulo pun hamil sing hamili Anak Dani", dijawab "la pripun maleh nggeh tanggungjawab penuh, wani berbuat ya wani tanggungjawab". Selang dua hari saksi (Katiman) bersama Seprti mendatangi anak Dani di toko milik orang tuanya, disana saksi (Katiman) bertemu dengan kedua orang tuanya dengan bertanya "pak kulo sowan mriki badhe genahke seng wingi niko, kepripun keputusane", dijawab "la pripun pak kuwi cah sekolah opo wes iso pak dinikahke, kan iseh sekolah opo iso golek sandang pangan", kemudian saksi (Katiman) menujukan hasil USG pemeriksaan Septi kepada kedua orang tua Dani, kemudian dijawab "ya nanti tanggungjawab tapi nunggu sekolah lulus". Selanjutnya selang dua hari datang 2 orang perempuan yang mengaku bulek dan budenya Dani ke kontrakan saksi (Katiman) yang mengatakan akan bertanggungjawab. Kemudian pada Juli 2020 Septi bersama saksi (Katiman) diantar pulang ke Wonogiri oleh saudara keluarga Dani agar dirembuk secara kekeluargaan dan keluarga Dani minta untuk dinikahkan sirri 38
biar Dani masih bisa sekolah dan nanti dilanjutkan kalau sudah lulus dan biaya untuk tujuh bulanan dan melahirkan mau nanggung tetapi saat itu ayah Septi minta untuk nikah resmi dan saat itu ayah Septi memberikan saran kepada keluarga Dani untuk ke KUA Kendal minta NA nikah biar bisa nikah di KUA Wonogiri. Kemudian 5 Agustus 2020 Dani dan saudaranya datang ke rumah Wonogiri untuk menghadiri tujuh bulanan dan saat itu juga membahas bahwa keterangan yang dari KUA Kendal tidak bisa karena masih dibawah umur, ayah Septi menuntut bagaimana anak dibawah umur bisa dinikahkan, berselang beberapa hari kemudian ayah Septi mengurus surat ke Selogiri dan Kendal. Tanggal 13 Agustus 2020 ayah Septi mengajukan sidang rekomendasi ke Pengadilan Agama Wonogiri. Pada 7 September 2020 Dani dan bapaknya hadir namun ibu nya tidak hadir sehingga Putusan Hakim belum bisa kemudian persidangan ditunda tanggal 14 September 2020 dan ditanggal tersebut Dani bersama kedua orang tuanya tidak hadir dalam persidangan, yang selanjutnya 15 September 2020 ayah Septi melaporkan ke Polres Kendal bahwa keluarga saksi (Katiman) meminta pertanggungjawaban keluarga Dani tetapi dari keluarga Dani tidak ada sama sekali etika serius untuk masalah pertanggungjawaban tersebut. d. Sava Nur Aviva als Sava Binti Nur Wahono Secara pasti anak saksi tidak tahu, anak saksi mengetahui dari cerita anak korban dimana menceritakan kejadian pada hari jum'at tanggal 03 januari 2020 di rumah pelaku. Pada hari minggu tanggal 3 mei 2020 sekira pukul 22.00 wib, anak korban (septi) WA anak saksi "mbak aku meteng" (mbak saya hamil) lalu anak saksi menjawab "lho kok biso, emang meteng karo sopo" (la kok bisa, memang hamil sama siapa) lalu anak korban (septi) menjawab "karo Mhamik (pelaku/ Anak Dani Kurniawan) lalu anak saksi menjawab "meteng pirang wulan wisan" (sudah hamil berapa bulan), lalu Korban (septi) menjawab "mberoh wong durung tak cek kok" (tidak tahu belom aku cek kok, Cuma masih taspek), lalu anak saksi (sava) menjawab "yo jajal diperiksano ndisik wes pirang wulan" (ya coba diperiksake dulu sudah berapa bulan), lalu anak korban menjawab (septi) "iya mbak engko gampang" (iya mbak nanti gampang). Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, anak korban (septi) datang ke rumah anak saksi (sava), lalu bercerita jika pelaku (dani kurniawan) 39
mengajak ke rumahnya lalu diajak bersetubuh, lalu (sava) menjawab "ko mau", lalu (septi) menjawab "la gimana namanya juga orang suka", lalu (sava) bertanya "melakukanya kapan" kemudian (septi) menjawab "pas hari jum'at siang", lalu (sava) bertanya "apa tidak sakit", dan (septi) menjawab "tidak kok malah enak". Selanjutnya (sava) pergi untuk mandi dan (septi) pamit pulang ke rumahnya.. e. Inul Nurcahayaati als Inul Binti Sugiyono, anak saksi dengan didampingi ibu kandungnya atas nama Musidah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Anak saksi mengetahui anak korban yang merupakan teman satu kampung dengan anak saksi telah disetubuhi oleh anak Dani. Keterangan anak saksi sebelummnya di penyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini sudah benar adanya. Anak saksi mengetahui kejadian tersebut waktu anak korban main ke rumah anak saksi yangberalamat di Gg. Manggis RT 04 RW 03 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sekira di bulan Juni 2020 14.30WIB. dimana anak korban telepon ibu dari anak korban dan anak saksi mendengar apa yang dibicarakan antara anak korban dengan ibunya. "bu koncoku wes akeh sing nikah", kemudian ibunya anak korban menjawab "la ko do wes nikah, po do meteng sek", lalu anak korban menjawab "ono sing meteng sik ono sing nikah sik", kemudian ibu dari anak korban bertanya kepada anak korban "apa anak korban hamil kok minta nikah", kemudian dijawab oleh anak korban "iya", kemudian anak saksi bertanya "opo awakmu meteng" dan dijawab oleh anak korban "iyo es 6 sasi". Anak saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili anak korban, sepengetahuan anak saksi bahwa selama ini anak korban memiliki pacar yang bernama Dani Kurniawan Bin Kusniyanto. Anak saksi sering melihat anak korban dan Anak Dani sering menjemput anak korban di rumahnya anak saksi. Sepengetahuan anak saksi hampir setiap hari Septi dan Dani bertemu dan Septi pernah bercerita kepada Inul jka sering diajak ke rumah Dani. 40
3. Dakwaan dan Tuntutan Dakwaan Penuntut Umum5: 1. Primair telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. 2. Subsidair Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. 3. Lebih Subsidair Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Tuntutan Penuntut Umum: 1. Menyatakan anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membujuk anak melakukan persetubuhan denganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri anak dengan pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 5 Wawancara Bapak Andreas, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kendal, 26 September 2022. 41
(BRASMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau; b. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru; c. 1 (satu) buah celana dalam warna pink; d. 1 (satu) buah BH warna hijau toska. Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 4. Pertimbangan Hakim6 a. Pertimbangan Dakwaan Primer Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Setiap Orang . Berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Para Saksi, Keterangan Anak, Surat Perintah Penyidikan terhadap Anak, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pleidooi Terdakwa dan Penasehat Hukum, Pembenaran Anak, terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal adalah ternyata benar anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar anak yang bernama Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini. 6 Wawancara Bapak Arif Indrianto, Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal, 26 Oktober 2022. 42
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan anak korban, ayah anak korban, kakek anak korban, para anak saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan anak sendiri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur "dengan sengaja dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain." b. Pertimbangan Jenis Hukuman Sanksi dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yakni setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sebelum menjatuhkan pidana sesuai pasal tersebut majelis hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Majelis hakim mempertimbangkan jenis hukuman berdasarkan jaksa penuntut umum dituntut dengan pidana terhadap diri anak dengan pembinaan dalam lembaga di balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Majelis hakim mempertimbangkan rekomendasi litmas dari bapas adalah hasil dari sidang tim pengamat pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, merekomendasikan agar klien anak a.n. Dani Kurniawan Prsetyo bin Kusniyanto diberikan pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis hakim mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar dapatnya anak terdakwa Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto yang perlu adanya pembinaan lebih intensif dan sepantasnya dilakukan rehabilitasi ke Pondok Pesantren untuk mendapatkan bimbingan agama, pembinaan dalam mengembalikan moral dan 43
akhlaknya anak terdakwa dan dapat meneruskan tingkat pendidikan yang sedang berjalan dan atau mengembalikan anak terdakwa Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto kepada orang tuanya untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan demi masa depanya dan untuk mengembalikan meneruskan ke sekolah asal di SMK 4 Kendal. Majelis hakim juga mempertimbangkan anak agar diberikan hukuman yang seringan-ringanya. Majelis hakim mempertimbangkan di persidangan dari orang tua anak menyampaikan agar anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dihukum seringan-ringanya dikarenakan usia anak masih muda. Orang tua anak berjanji serta masih sanggup untuk mendidik anak. Orang tua anak sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup anak dari hasil hubungan anak dengan anak korban. Majelis hakim mempertimbangkan akibat perbuatan anak. Anak korban telah hamil dan telah melahirkan seorang anak. Anak korban telah berhenti sekolah karena harus mengurus anak hasil perbuatan anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berpegang pada restorative justice yakni orang tua/keluarga anak sanggup memberikan bantuan biaya terhadap anak yang dilahirkan anak korban, maka majelis hakim berpendapat bahwa jenis hukuman yang tepat bagi anak adalah hukuman pembinaan dan pidana penjara sebagai alternatif terakhir (ultimum remidium). Majelis hakim berpendapat bahwa jenis hukuman yang tepat bagi anak adalah hukuman pembinaan dan pidana penjara sebagai alternative terakhir (ultimum remidum). Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRASMPK) Antasena Magelang adalah sangat tepat mengingat bahwa anak perlu mendapatkan pembinaan demi masa depan anak itu sendiri. Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. c. Pertimbangan Barang Bukti Barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal. Barang bukti berupa 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah celana jeans 44
panjang warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna hijau toska yang telah disita dari anak korban Septi Andreani. Barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. d. Pertimbangan keadaan Memberatkan dan Meringankan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak mengakibatkan anak korban putus sekolah; - Perbuatan Anak mengakibatkan anak korban menanggung mengasuh anak yang lahir akibat perbuatan anak; Perbuatan anak meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: Anak belum pernah dihukum; - Anak telah menyesali perbuatanya dan tidak akan mengulangi lagi; - Anak sopan dan tidak menyulitkan dalam pemeriksaan; - Anak masih muda dan perlu pembinaan; - Anak ada kemauan bertanggungjawab dan telah mengajukanya Permohonan Despensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal Nomor tetapi perkara digugurkan; Orangtua / keluarga anak sanggup memberikan bantuan biaya terhadap anak yang dilahirkan anak korban. 5. Amar Putusan Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undnag-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan UU No. 8 Th 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 45
1) Menyatakan Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer; 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak dengan pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan; 3) Menetapkan agar anak masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau; - 1 (satu) buah jelana jeans panjang warna biru; - 1 (satu) buah celana dalam wana pink; - 1 (satu) buah BH wana hijau toska. Dirampas untuk dimusnahkan. 5) Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupia 46
BAB IV Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl.) A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. Ijtihad menurut Al-Amidi adalah mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat jelas, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.1 Metode ijtihad terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: ijtihad bayani, qiyasi dan ishtilahi. Ijtihad bayani, yaitu suatu kegiatan ijtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam nash Al- Qur'an dan sunah. Ijtihad qiyasi ialah kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash Al-Qur'an dan sunah dengan cara manqiyaskan dengan hukum-hukum syara' yang ada nashnya. Ijtihad istishlahi ialah kegiatan ijtihad yang tidak ada nashnya baik Al-Qur'an maupun sunah melalui cara penalaran berdasarkan prinsip al-istishlah.2 Tiga metode ijtihad tersebut akan dianalisis dalam ijtihad yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. Penulis akan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. Kekuasaan kehakiman telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.3 Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umun, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 1 Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara", Jurnal Diskurus Islam Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013 2 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014) hlm. 348 3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 47 untuk
undangan. Hal kekuasaan mengadili pada pengadilan negeri terdapat 2 (dua) macam kompetensi, yaitu: kompetensi mutlak (absolute kompetentie), dan kompetensi relatif (relative competence). Kompetensi mutlak adalah kekuasaan yang berdasarkan peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan bukan kepada pengadilan lain, sesuai Pasal 77 KUHAP. Sedangakan kompetensi relatif ialah kekuasaan yang berdasarkan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili di antara satu macam pengadilan atau kekuasaan mengadili perkara-perkara berhubung dengan daerah hukumnya, sesuai dengan Pasal 84, 85, dan 86 KUHP. Persetubuhan di bawah umur dilakukan oleh Anak Dani Kurniawan Bin Kusniyanto kepada anak korban Septi Andreani sejak bulan November tahun 2019 hingga hari-hari dan tangal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan Juni tahun 2020. Bertempat di rumah anak Dani yang beralamat di Desa Sarirejo RT 03 RW 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal. Fakta kronologi kasus anak dengan anak korban sebagai berikut: Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Nopember tahun 2019 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar anak di rumah orang tua angkat anak ikut desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto mengajak Septi Andreani Alias Septi Binti Pariyanto yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4024 / 2003 lahir pada tanggal 8 September 2003 atau berumur 16 tahun 2 bulan pada waktu kejadian persetubuhan. Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Anak mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor HP anak korban dengan mengatakan "yang, ayo praktek" kemudian anak korban menjawab "praktek opo" (praktek apa) setelah itu anak jawab "ngewe" (bersetubuh) dan anak korban menjawab "ayo ra" (ayo). Hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Anak whatsapp anak korban mengajak anak korban untuk main ke rumah anak, sesampainya di rumah anak di Desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, anak dan anak korban melakukan persetubuhan. Anak juga mengatakan kepada anak korban dengan berkata "yang, nek ono opo opo engko gari rabi, nek anak lanang diopeni" (yang, kalau terjadi apa apa nanti nikah, kalau anak laku-laki dirawat). Anak dan anak korban sudah berpacaran selama 2 tahun dan anak telah lebih dari satu kali menyetubuhi 48
anak korban hingga anak korban hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan Oktober 2020. Pertimbangan majelis hakim sangatlah diperlukan dalam mengambil keputusan hukum kepada terdakwa anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto. Majelis hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga akan mnciptakan keadilan kepada semua pihak. Dalam pertimbangan majelis hakim juga menelaah atau mencari fakta-fakta kebenaran dalam persidangan seperti alat bukti yang sah sehingga majelis hakim dapat mengambil kesimpulan dalam mengambil keputusan terhadap anak terdakwa yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl sangat diperlukan. Anak Dani Kurniawan Bin Kusniyanto telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang berat sampai dengan dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan Penuntut Umum meliputi dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair. Dakwaan primair mengacu pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan subsidair mengacu pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dakwaan lebih subsidair mengacu pada Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsur dakwaan primair adalah sebagai berikut: 1. Setiap Orang; Setiap orang atau siapa saja menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa, adapun di 49
dalam perkara tersebut, dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto kepada anak korban Septi Andreani. Setiap orang menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakanya. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum berusia 12 hingga 18 tahun. Dengan demikian konsekusensi logis anasir ini yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab. Berdasarkan berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah benar anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto maka pengertian "setiap orang" merupakan subyek hukum, sehingga tidak terdapat adanya error in persona. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan anak korban, ayah anak korban, kakek anak korban, para anak saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan anak sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur "dengan sengaja dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain". Majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau; - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru; - 1 (satu) buah celana dalam warna pink; - 1 (satu) buah BH warna hijau toska. Selain barang bukti, hakim majelis hakim memepertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan anak mengakibatkan anak korban putus sekolah; - Perbuatan anak mengakibatkan anak korban menanggung mengasuh anak yang lahir akibat perbuatan anak; Perbuatan anak meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: 50
Anak belum pernah dihukum; - Anak telah menyesali perbuatanya dan tidak akan mengulangi lagi; - Anak sopan dan tidak menyulitkan dalam pemeriksaan; - Anak masih muda dan perlu pembinaan; - Anak ada kemauan bertanggungjawab dan telah mengajukanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal Nomor tetapi perkara digugurkan; Orangtua atau keluarga anak sanggup memberikan bantuan biaya terhadap anak yang dilahirkan anak korban. Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UU No. 8 Th 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka, hakim mengadili dengan: menyatakan anak DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap diri anak dengan pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Menetapkan agar anak masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah jelana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana dalam wana pink, dan 1 (satu) buah BH wana hijau toska. Semua barang bukti akan dirampas dan dimusnahkan. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). B. Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl.) Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Persetubuhan di bawah umur dilakukan oleh Anak Dani Kurniawan Bin Kusniyanto kepada Anak Korban Septi Andreani sejak bulan November tahun 2019 51
hingga hari-hari dan tangal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan Juni tahun 2020. Bertempat di rumah anak Dani yang beralamat di Desa Sarirejo RT 03 RW 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal. Fakta kronologi kasus anak dengan anak korban sebagai berikut: Pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Nopember tahun 2019 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar anak di rumah orang tua angkat anak ikut desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto mengajak Septi Andreani Alias Septi Binti Pariyanto yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4024/ 2003 lahir pada tanggal 8 September 2003 atau berumur 16 tahun 2 bulan pada waktu kejadian persetubuhan. Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Anak menge chat atau mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor HP Anak Korban dengan mengatakan "yang, ayo praktek" kemudian Anak Korban menjawab "praktek opo" (praktek apa) setelah itu Anak jawab "ngewe" (bersetubuh) dan Anak Korban menjawab "ayo ra" (ayo). Hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Anak WA Anak Korban mengajak Anak Korban untuk main ke rumah Anak, sesampainya di rumah anak di Desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Anak dan anak korban melakukan persetubuhan. Anak juga mengatakan kepada anak korban dengan berkata "yang, nek ono opo opo engko gari rabi, nek anak lanang diopeni" (yang, kalau terjadi apa apa nanti nikah, kalau anak laku-laki dirawat). Anak dan anak korban sudah berpacaran selama 2 tahun dan anak telah lebih dari satu kali menyetubuhi anak korban hingga anak korban hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan Oktober 2020. Pengertian persetubuhan sesuai Pasal 287 KUHP yaitu, barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahui atau harus patut disangka bahwa umur perempuan belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin. Perbuatan anak Dani Kurniawan Prsetyo Bin Kusniyanto kepada anak korban Septi Andreani sesuai dalam Pasal 287 KUHP yaitu, persetubuhan yang bukan isterinya, dan belum masanya untuk kawin. Penulis akan menganalisis unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani. Unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana, yaitu: 52
1. Perbuatan Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani. Perbuatan yang dilakukan sejak bulan November tahun 2019 hingga hari-hari dan tangal- tanggal yang sudah tidak ingat bulan juni tahun 2020. Bertempat di rumah anak Dani yang beralamat di Desa Sarirejo RT 03 RW 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. 2. Memenuhi Rumusan Undang-Undang Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani telah memenuhi unsur rumusan undang-undang. Unsur memenuhi rumusan undang-undang ini termasuk dalam syarat formil tindak pidana. 3. Bersifat Melawan Hukum Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani telah memenuhi unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan syarat materil tindak pidana. Unsur ini harus ada dikarenakan masyarakat harus betul-betul merasakan akibat perbuatan dari perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Sesuai fakta-fakta persidangan, yakni berdasarkan keterangan anak korban, ayah anak korban, kakek anak korban, para anak saksi, bukti surat, dan barang bukti, serta keterangan anak sendiri. Maka, perbuatan anak Dani Prsetyo Bin Kusniyanto dan anak korban Septi Andreani terpenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana Setelah unsur-unsur perbuatan tindak pidana terpenuhi, selanjutnya penulis akan menganalisis termasuk macam persetubuhan apa yang telah dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani. Macam-macam zina ditentukan dalam Pasal 284 dan Pasal 287 KUHP. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh orang sudah menikah. Pasal 287 KUHP mengatur persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Mengacu pada Pasal 284 dan Pasal 287 KUHP maka zina dibagi menjadi dua macam: zina yang dilakukan oleh salah seorang telah terikat dalam perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di luar perkawinan. Anak Dani Kurniawan Bin Kusniyanto usia 17 53
tahun, sedangkan anak Septi Andreani usia 16 tahun. Sehingga, persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani termasuk persetubuhan yang dilakukan oleh anak atau belum mampu dikawin. Hal ini sesuai Pasal 287 KUHP yaitu: persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan di luar perkawinan atau dilakukan oleh anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, atau belum mampu dikawin. Setelah diketahui macam persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prsetyo Bin Kusniyanti terhadap anak korban Septi Andreani, selanjutnya penulis akan menganalisis pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberikakn kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.4 Persetubuhan ini telah memenuhi aturan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu telah memenuhi pembuktian dengan alat bukti yang sah sebagai berikut: 1. Keterangan Saksi Untuk membuktikan persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani, diajukan saksi-saksi yang dimintai kesaksianya. Saksi-saksi yang diajukan sebagai keterangan saksi ialah: Septi Andreani Binti Pariyanto, Pariyanto Bin Pono Suwito,Katiman Bin Alm Sumotirto, Sava Binti Nur Wahono, Inul Binti Sugiyono, 2. Keterangan Ahli Pembuktian keterangan ahli dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani adalah Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor: VER/39/X/PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rochim, atas diri Septi Andreani, dengan kesimpulan: 3. Surat Pembuktian surat dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani yaitu: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan (BAP), Surat Perintah Penangkapan (SPP), Surat Izin Penyitaan (SIP). 4 Andi Sofyan, Abd. Asis, Hukukm Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 231. 54
4. Petunjuk Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik Antara yang satu dengan yang lainya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.5 Pembuktian petunjuk dalam kasus ini diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 5. Keterangan Terdakwa. Pembuktian keterangan terdakwa dalam persetubuhan ini keterangan anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto yang dinyatakan di dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sesuai fakta-fakta persidangan, yakni berdasarkan pembuktian alat bukti yang sah, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka, perbuatan anak Dani Prsetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani telah terpenuhi pembuktian alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Setelah pembuktian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Dani Prsetyo Bin Kusniyanto terhadap Anak Korban Septi Andreani telah terpenuhi dan dikatakan seluruh alat bukti yang sah telah terbukti dalam sidang di Pengadilan Negeri Kendal. Selanjutnya penulis akan menganalisis penjatuhan sanksi kepada anak Dani Prsetyo Bin Kusniyanto. Sanksi persetubuhan atau zina dalam dijelaskan dalam Pasal 284 dan Pasal 287 KUHP. Ada 2 jenis sanksi, yaitu sanksi pidana terhadap pelaku zina yang dilakukan oleh seseorang dalam ikatan perkawinan dan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang bukan isterinya atau di luar perkawinan atau dilakukan oleh anak di bawah umur atau belum mampu kawin. Sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu sanksi persetubuhan anak atau sanksi di luar pernikahan. Sanksi ini dikenakan kepada orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, diketahui atau diduga umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau belum mampu dikawin. Hal ini sesuai fakta dalam persidangan bahwa anak Dani Kurniawan Prsetyo Bin Kusniyanto dan anak korban Septi Andreani tidak ada yang terikat dalam perkawinan baik salah satu maupun 5 Ibid. hlm. 265 55 ialah
kedua-duanya. Anak Dani usia 17 tahun dan anak korban Septi berusia 16 tahun 2 bulan sehingga, termasuk persetubuhan di bawah umur dan belum mampu dikawin. Sanksi yang dijatuhkan sesuai pada Pasal 287 Ayat (2) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Selain penjatuhan sanksi sesuai Pasal 287 KUHP, perbuatan anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto dapat dijatuhi dengan pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahhun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Anak Dani Kurniawan Bin Prasetyo usia 17 tahun, sedangkan anak korban Septi Andreani usia 16 tahun. Sehingga tindak pidana tergolong di bawah umur. Hukum acara pidana yang digunakan dalam persidangan tersebut menggunakan sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sisem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana anak Dani Prsetyo Kurniawan Bin Kusniyanto sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dijatuhi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok, dijatuhi pidana pokok pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pokok pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Sanksi pidana tambahan, dijatuhi pidana tambahan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan. Analisis tindak pidana persetubuhan anak (studi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl.) prespektif hukum positif sudah selesai, selanjutnya penulis akan menulis menjelaskan bagaimana analisis tindak pidana persetubuhan anak (studi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl.) prespektif hukum pidana Islam. Persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Bin Kusniyanto kepada anak korban Septi Andreani sejak bulan November tahun 2019 hingga hari-hari dan tangal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan juni tahun 2020. Bertempat di rumah anak Dani yang beralamat di Desa Sarirejo RT 03 RW 010, 56
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal. Sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal maka penulis akan menganalisis bagaimana zina atau persetubuhan di bawah umur prsepektif hukum pidana Islam. Zina menurut ulama Asy-Syafi'iyah adalah memasukan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.6 Penulis memberikan pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan hingga masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dalam keadaan paksa maupun tidak paksa, keadaan sadar maupun tidak sadar dan dilakukan oleh orang dalam ikatan perkawinan dengan lainya maupun dilakukan olehnya di luar perkawinan serta yang menyebabkan kehamilan maupun tidak menyebabkan kehamilan. Setelah pengertian, penulis akan menganalisis dalam segi unsur-unsur jarimah zina yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto kepada anak Septi Andreani. Anak terdakwa dan anak korban telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana Islam yaitu: 1. Perbuatan yang diharamkan Allah SWT. telah melarang mendekati zina dikarenakan zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh-nya. Allah SWT. telah berfirman dalam Al- Qur'an Surah al-Isra' {17}: 32. ۤ ﺎَﺳَو ۗ◌ ٗ◌ َنﺎَﻛ ًﺔَﺸ ِﺣﺎَﻓ ﻪﱠﻧِا ٰٓﱏِّﺰﻟا اﻮُﺑَﺮْﻘَـﺗ َﻻَو ًﻼْﻴِﺒَﺳ Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu suatu perbustan keji dan suatu jalan yang buruk."7 َء Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani termasuk diharamkan dan dianggap zina yaitu anak terdakwa dan anak korban telah melakukan persetubuhan dalam farji. Alat kelamin anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto yang sudah tegang dan dimasukan ke dalam alat kelamin anak korban Septi Andreani. 6 Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 154 7 Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan terjemahanya, (Tangerang : PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 2012), hlm. 285 57
2. Ada niat melakukan zina Unsur ini telah terpenuhi karena si anak terdakwa dan anak korban sama-sama ada niat untuk berzina yang dilakukan di dalam rumah orang tua dari si anak terdakwa yang berada di Desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Setelah terpenuhi unsur-unsur persetubuhan prespektif hukum pidana Islam yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto kepada anak korban Septi Andrenai, selanjutnya penulis akan menganalisis tergolong dalam zina apa secara prespektif Hukum Pidana Islam?. Hukum Pidana Islam membagi zina ada 2 macam, yaitu: zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan ialah zina atau hubungan seksual atau hubungan dua alat kelamin atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan dengan lawan jenis yang belum menikah, atau masih lajang. Sedangkan zina muhsan adalah zina atau hubungan seksual atau hubungan dua alat kelamin yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah ada ikatan perkawinan melakukan zina dengan seorang atau lebih bukan pasanganya. Prespektif hukum pidana Islam, persetubuhan tersebut termasuk dalam zina ghairu muhsan. Hal ini dikarenakan anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto dan anak korban Septi Andreani melakukan persetubuhan di luar nikah. Setelah diketahui persetubuhan termasuk kategori zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan di luar penikahan dan masih lajang semua, selanjutnya penulis akan menganalisis pembuktian atau alat-alat sah yang cukup untuk membuktikan bahwa anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terbukti bersalah atau tidak bersalah telah melakukan zina atau persetubuhan kepada anak korban Septi Andreani. Adapun pembuktian jarimah zina dalam Hukum Pidana Islam sebagai berikut: 1. Saksi-saksi Ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali melalui 4 (empat) orang sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' {4}: 15. ۖ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ًﺔَﻌَـﺑْرَأ ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ اوُﺪِﻬْﺸَﺘْﺳﺎَﻓ ْﻢُﻜِﺋﺎَﺴِﻧ ْﻦِﻣ َﺔَﺸ ِﺣﺎَﻔْﻟا َﲔِﺗَْ ِﰐ ﱠﻼﻟاَو 58
Artinya: "dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikanya"." Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan majelis hakim unuk menjatuhkan uqubah jarimah zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto kepada anak Septi Andreani, ialah anak korban Septi Andreani, Pariyanto Bin Pono Suwito, Katiman Bin Sumotirto, Sava binti Nur Wahono, dan Inul binti Sugiyono. Melalui penasehat hukum anak, anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) antara lain Suwarsih, Mimin, dan Lies Orbawati Amperiana. Sehingga, pembuktian saksi-saki jarimah zina ghairu muhsan anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto telah terpenuhi. 2. Ikrar (pengakuan) Ikrar atau pengakuan berpodaman pada hadis Rasullullah saw. Pernah menetapkan hukuman rajam kepada Ma'iz bin Malik, karena ia mengakui sendiri perbuatan yang telah dilakukanya. Ikrar atau pemgakuan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl.telah muncul atau diakui di hadapan majelis pengadilan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto dan anak korban Septi Andreani. Anak Septi Andreani mengaku telah mengenal dan berpacaran dengan anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto sejak di bangku kelas 9 (sembilan) SMP, anak korban pertama kali disetubuhi masih duduk di bangku kelas 9 (sembilan) SMP pada bulan Nopember 2019. Anak Septi Andreani mengaku telah disetubuhi oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto di bulan Nopember 2019 sebanyak 2 (dua) kali, di bulan Desember 2019 lebih dari 2 (dua) kali, dan di bulan Januari 2020 sebanyak 1 (satu) kali. Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto ber ikrar atau mengakui bahwasanya ia telah mengenal dan berpacaran dengan anak korban sejak tahun 2018, anak dengan anak korban berpacaran tidak ijin atau tidak sepengetahuan orang tua. Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto mengaku awal mula sehingga anak menyetubuhi anak korban karena terbawa suasana keadaan dan kondisi rumah anak sepi, hanya ada anak dan anak korban saja, anak lupa kapan waktu pertama kali anak menyetubuhi anak korban. Anak mengatakan bertanggungjawab kepada anak korban dengan tujuan agar anak korban bersedia bersetubuh dengan anak dan tidak menolak ketika diajak anak 59
bersetubuh, anak melakukan persetubuhan dengan anak korban berkali-kali, persetubuhan dilakukan di rumah orang tua angkat dan sepulang dari sekolah. 3. Qarinah (indikasi) Qarinah atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak wati' syubhat disamakan hukumanya denga wanita yang kandunganya lahir sebelum 6 bulan.8 dalam hal ini ialah anak korban Septi Andreani telah hamil dengan bukti surat Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor: VER/39/X/PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rochim, atas diri Septi Andreani dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan kondisi hamil, usia kehamilan 8 bulan, tinggi fundus uteri 20 cm, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, hari perkiraan lahir 8 Oktober 2020. Selain indikasi hamil yang dibuktikan dengan surat, anak korban Septi Andreani juga telah melahirkan seorang anak di bulan September 2020, akibat dari persetubuhan anak korban Septi Andreani dengan anak terdakwa Dani Kurniawan Prsetyo Bin Kusniyanto. 4. Li'an Li'an berdasarkan Q.S. An-Nur (24): 6-7.9 ْﻢ ِﻫِﺪ َﺣَأ ُةَدﺎ َﻬ َﺸَﻓ ْﻢُﻬُﺴُﻔْـﻧَأ ﱠﻻِإ ُءا َﺪ َﻬُﺷ ْﻢَُﳍ ْﻦُﻜَﻳ َْﱂَو ْﻢُﻬ َﺟاَوْزَأ َنﻮُﻣْﺮَـﻳ َﻦﻳ ِﺬﱠﻟاَو َﲔِﻗِدﺎﱠﺼ ﻟا َﻦ ِﻤَﻟ ُﻪﱠﻧِإ ۙ ِﱠ ِT ٍتاَدﺎ َﻬَﺷ ُﻊَﺑْرَأ Artinya: "dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar".10 َﲔِﺑ ِذﺎ َﻜْﻟا َﻦ ِﻣ َنﺎ َﻛ ْنِإ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ِﱠا َﺖَﻨْﻌَﻟ ﱠنَأ ُﺔ َﺴ ِﻣﺎَْﳋاَو 8 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya) hlm. 5 9 Ibid. hlm. 6 10 Javan Labs, Surat An-Nur Ayat 6 | 60
Artinya: "dan (sumpah) yang ke lima bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta".11 Li'an atau sumpah oleh anak korban Septi Andreani didampingi orang tua anak korban (Pariyanto) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan anak Septi Andreani telah mengenal dan berpacaran dengan anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto sejak di bangku kelas 9 (sembilan) SMP, anak korban pertama kali disetubuhi masih duduk di bangku kelas 9 (sembilan) SMP pada bulan Nopember 2019, anak korban telah disetubuhi oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto di bulan Nopember 2019 sebanyak 2 (dua) kali, di bulan Desember 2019 lebih dari 2 (dua) kali, dan di bulan Januari 2020 sebanyak 1 (satu) kali. Li'an atau sumpah juga telah dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto didampingi orang tua angkat Kusniyanto di persidangan yang pada pokoknya yaitu anak telah mengenal dan berpacaran dengan anak korban sejak tahun 2018, anak dengan anak korban berpacaran tidak ijin atau tidak sepengetahuan orang tua, anak melakukan persetubuhan dengan anak korban berkali-kali, persetubuhan dilakukan di rumah orang tua angkat dan sepulang dari sekolah. Analisis pembuktian jarimah zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto terhadap anak korban Septi Andreani telah terpenuhi dan terbukti dalam hukum pidana Islam. Pembuktian jarimah zina meliputi saksi-saksi, ikrar (pengakuan), qarinah (indikasi), dan li'an (sumpah). Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, telah terbukti unsur-unsur dan pembuktian jarimah zina sehingga cukup pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan uqubah atau sanksi kepada anak terdakwa. Uqubah atau sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh anak Dani Kurniawan Prasetyo kepada anak Septi Andreani adalah berupa: 1. Hukuman dera sebanyak 100 (seratus) kali. Seperti firman Allah SWT.dalam Al-Qur'an Surah an-Nur {24}: 2. ۖ ٍةَﺪْﻠَﺟ َﺔَﺋﺎِﻣ ﺎَﻤُﻬْـﻨ ِﻣ ٍﺪ ِﺣاَو ﱠﻞُﻛ اوُﺪِﻠْﺟﺎَﻓ ِﱐاﱠﺰﻟاَو ُﺔَﻴِﻧاﱠﺰﻟا 11 Javan Labs, Surat An-Nur Ayat 7 | 61
Artinya: "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali." Sesuai sabda rasulullah saw. :"ambilah dariku, sungguh Allah SWT. Telah menjadikan mereka jalan. Lajang dengan lajang, didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun, duda dengan janda didera 100 kali dan dirajam dengan batu". Setelah fakta-fakta dalam persidangan yang dianalisis menggunakan hukum pidana Islam meliputi pengertian zina, unsur-unsur jarimah zina, macam-macam zina, pembuktian jarimah zina, dan uqubah jarimah zina. Maka, hukum pidana Islam memberikan uqubah hudud dera sebanyak 100 (seratus) kali yang dijatuhkan kepada anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto yang telah melakukan zina ghairu muhsan dengan anak korban Septi Andreani di rumah orang tua angkat anak ikut desa Sarirejo RT 003 RW 010 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 2. Hukuman pengasingan Hukuman pengasingan selama 1(satu) tahun, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah an-Nur {24}: 2. ﱠﻦُﻫﻮُﻜ ِﺴْﻣَﺄَﻓ اوُﺪِﻬَﺷ ْنِﺈَﻓ ۖ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ًﺔَﻌَـﺑْرَأ ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ اوُﺪِﻬْﺸَﺘْﺳﺎَﻓ ْﻢُﻜِﺋﺎَﺴِﻧ ْﻦِﻣ َﺔَﺸ ِﺣﺎَﻔْﻟا َﲔِﺗَْ ِﰐ ﱠﻼﻟاَو ًﻼﻴِﺒَﺳ ﱠﻦَُﳍ ُﱠا َﻞَﻌَْﳚ ْوَأ ُتْﻮَﻤْﻟا ﱠﻦُﻫﺎﱠﻓَﻮَـﺘَـﻳ ٰﱠﱴَﺣ ِتﻮُﻴُـﺒْﻟا ِﰲ Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." Setelah fakta-fakta dalam persidangan yang dianalisis menggunakan hukum pidana Islam meliputi pengertian zina, unsur-unsur jarimah zina, macam-macam zina, pembuktian jarimah zina, dan uqubah jarimah zina. Maka, hukum pidana Islam memberikan uqubah hudud pengasingan selama 1 (satu) tahun, uqubah hudud ini dijatuhkan setelah uqubah hudud dera 100 (seratus) kali dijatuhkan anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto yang telah melakukan zina ghairu muhsan dengan anak korban Septi Andreani. 62
BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 1. Pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kdl. tentang Persetubuhan Anak. Pertimbangan yang didasarkan pada tututan jaksa penuntut umum, akibat perbuatan pidana anak kepada anak korban, pembelaan anak dan penasehat hukum anak, laporan litmas dari Bapas, dan tanggapan dari orang tua anak, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Maka majelis hakim memutus anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto menjatuhkan pidana dengan pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. 2. Prespektif hukum positif dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. tentang Persetubuhan Anak. Perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur perbuatan, rumusan undang-undang, dan melawan hukum dengan dihadirkan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga perbuatan anak diancam dengan Pasal 287 KUHP, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga anak dijatuhi pidana sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan prespektif hukum pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kdl. tentang Persetubuhan Anak. Perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana Islam, yaitu perbuatan yang diharamkan, dan ada niat melakukan zina. Dengan pembuktian kesaksian, ikrar (pengakuan), qarinah (indikasi), dan li'an (sumpah). Sehingga, perbuatan anak tergolong zina ghairu muhsan. Perbuatan anak dikenai hukuman hudud pengasingan selama 1 (satu) tahun dan jilid 100 (seratus) kali. 63
B. Saran 1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan kebijakan hukum kepada orang tua agar para orang tua memberikan didikan kepada anaknya baik didikan sekolah maupun didikan moral. 2. Kepada orang tua wajib memberikan suri tauladan baik kepada anak agar anak dapat meniru perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Kepada anak wajib melakukan perilaku baik yang sudah diajarkan oleh guru dan orang tua dalam bersosial dan komunikasi dengan masyarakat. 4. Bidang hukum pidana Islam perlu dikembangkan lagi untuk kemaslahatan masyarakat dalam mempelajari jarimah zina. 5. Penelitiaan ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. 64
DAFTAR PUSTAKA Buku Andi Sofyan, Abd Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Prenada Group) Bakti Ritonga, Zulkarnain Lubis, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, 2016, (Jakarta: Prenada Media Group) Dahlan, Abd. Rahman, 2014, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah) Djubaedah, Neng, 2010, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) Ishaq, 2020, Hukum Pidana, (Depok: PT Raja Grafindo Persada). Kementerian Agama RI, 2012, Al Qur'an dan Terjemahanya, (Tangerang: PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.) Moeljatno, 2014, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. 31 (Jakarta: PT. Bumi Aksara) Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, 2010, "Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek" cet. 2 (Bogor: Ghalia Indonesia) Nawawi, Hadari, 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press) Qadir Audah, Abdul, At-Tasyri' A- Jinai Al-Islami, Juz Tsani, (Surabaya: Muassasah Ar- Risalah Baerut) Rokhmadi, 2015, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya) Shihab, M. Quraish, 2008, Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lenters Hati) Soekamto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press) Sudarto, 2018, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto) Tim Redaksi, Kitab Lengkap KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu) Jurnal A.A. Risma Purnama Dewi, dkk. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur", Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019), 11-15. 65
Mahalia Nola Pohan & Sri Hidayani, "Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 2, Desember 2020 : 377-385,DOI. Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara", Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor, Agustus 2013 Skripsi Fadilah, Abdul Haris, 2019, "Ijtihad Hakim Pada Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Tindak Pidana Korupsi Bank Century", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) Enggar, Galang Ramadhan, 2018, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau Orang lain". (Semarang: Universitas Semarang) Lestari, mirna, 2020, "Tindak Pidana Persetubuhan Anak Kandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) Risnawati, 2014, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak". (Makassar: Universitas Hasanauddin) Website Arti Kata Rajam di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id) Hukuman bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan dan Zina Muhsan | Javan Labs, Surat An-Nur Ayat 6-7 | Sejarah Pengadilan - Pengadilan Negeri Kendal (pn-kendal.go.id) Struktur Orgnisasi - Pengadilan Negeri Kendal (pn-kendal.go.id) Visi dan Misi - Pengadilan Negeri Kendal (pn-kendal.go.id) YURISDIKSI - Pengadilan Negeri Kendal (pn-kendal.go.id) Zina Muhsan: Pengertian, Hukuman, Dalilnya, dan Bahaya bagi Pelakunya | Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. DATA PRIBADI Nama Tempat, tanggal lahir : Kendal, 30 Agustus 1998 Jenis kelamin Agama Status Alamat rumah : Abdul Ghoni : Laki-laki : Islam : Belum Kawin : DK. Jonggolan RT/RW 003/001 Desa Dawungsari Kec. Pegandon, Kab. Kendal : 082243589397 No. telepon B. DATA PENDIDIKAN Formal: 1. MI Raoudlotus Syubban 2. Mts Al Adzkar 3. MA Al Adzkar Tahun 2004 - 2011 Tahun 2011 - 2014 Tahun 2014 - 2017 Nonformal: 1. Ponpes Al Fadlu wal fadhilah 2. Ponpes Al Marom 3. Ponpes Al Adzkar Tahun 2003 - 2005 Tahun 2005 - 2006 Tahun 2006 - 2017 C. PENGALAMAN ORGANISASI 1. OSIM MTs Al Adzkar 2. OSIM MA Al Adzkar 3. Jam'iyah Qura' wal Hufadz 4. Ansor PAC Pegandon 5. Banser Satkoryon Pegandon 6. Yapass D. HOBI 1. Jogging 2. Renang Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kendal, 22 November 2022 Abdul Ghoni NIM 1802026079 67
LAMPIRAN - LAMPIRAN Pertanyaan kepada hakim Pengadilan Negeri Kendal: 1. Mengapa Bapak/Ibu hakim Pengadilan Negeri Kendal melakukan perpanjangan penahanan pertama kepada terdakwa oleh ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan 1 Mei 2021? 2. Mengapa Bapak/Ibu hakim memberikan putusan sesuai tuntutan dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendal? 3. Pertimbangan apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk penjatuhan pidana terhadap anak? 4. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih dakwaan primair dibanding subsidair dan lebih subsidair yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendal? 5. Dalam pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, keadaan yang meringankan salah satunya ialah orang tua/keluarga anak sanggup memberikan bantuan biaya terhadap anak yang dilahirkan anak korban. Apakah kesanggupan tersebut ada jangka waktunya dan adakah perjanjian dalam penyanggupan tersebut? 6. Alasan apa sehingga Bapak/Ibu hakim menggunakan restorative justice dalam putusan perkara tersebut? 7. Apa pesan Bapak/Ibu hakim Pengadilan Negeri Kendal kepada para orang tua dalam mendidik anak nya? 68
Pertanyaan kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendal: 1. Apakah sudah sesuai aturan terkait penyidik melakukan perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021? 2. Apa isi tuntutan yang Bapak/Ibu jaksa penuntut umum ajukan dalam persidangan? 3. Alasan apa Bapak/Ibu jaksa penuntut umum menuntut kepada terdakwa dengan mejatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan? 4. Mengapa Bapak/Ibu jaksa penuntut umum mendakwakan kepada terdakwa dengan subsideritas? 5. Apa pesan dari Bapak/Ibu jaksa penuntut umum kepada para orang tua dalam mendidik anaknya? 69