Volume 16, No. 1, Juni 2016 ISSN: 1412-436X Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Ketua Penyunng Sayu Penyunng Ahli A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Sukamto Satoto (Universitas Jambi) Rahimin Affandi Abd. Rahim (Universi Malaya, Malaysia) M. Hasbi Umar (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Harta (Universitas Jambi) Penyunng Pelaksana Haris Mubarak Rasito Khairun Najib Alamat Redaksi: Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: Website: Al-Risalah adalah terbitan berkala ilmiah yang telah "TERAKREDITASI" melalui SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan KEMENRISTEK dan DIKTI RI No. I/E/KPT/2015. Al-Risalah terbit dua kali setahun oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehadiran Al-Risalah diharapkan sebagai ruang pemikiran kris dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, mahasiswa, dsb) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain DAFTAR ISI Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain Konsep Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam ... 1 Khoiruddin Nasution Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak ... 19 Ishaq Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam sebagai Kontribusi bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia ... 33 Wiend Sakti Myharto Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU RI No. 21 Tahun 2007 dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan ... 45 Elita Rahmi Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia ... 57 Asep Saepudin Jahar Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam ... 71 Ridwan Legislasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia ... 95 Harmonis Sistem Penyiaran Syariah (Studi Eksploratif Konseptual) ... 113 Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah Pasar Islam (Kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW) ... 131 Rahmi Hidayati Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian pada Suku Anak Dalam ... 151 ii Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 1-18) ISSN: 1412-436X KONSEP GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Abdul Karim Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: Fazzan Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-Mail: Zulqarnain Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-Mail: Naskah diterima tanggal 15 Maret 2016, revisi I tanggal 18 April 2016, dan revisi II tanggal 22 Mei 2016 Abstract: Gratification has been practiced by Muslim since centuries ago untill now. Basically, gratifica- tion is a paying a tribute from one to another. But today, there is a legislation rule ban gratification practice. Therefore, this study will be examined the concept of gratification based on Islamic law. This study used descriptive-analytic method and normative approach, which means gratification concept is observed as accord- ing to al-Qur'an, hadist and opinion of theologians. The result of this study shows that, gratification has a very broad meaning in Islam, which may take forms in any kinds of tributes or charity. The gratification concept sometimes means shadakah, hibah, gift and risywah. The sort of gratification in Islam is classified to positive categories and negative categories. Shadakah, hibah and gift are including to positive dividend, these are rec- ommended in Islam. Yet, it will be negative dividend if state officials are as receivers. While risywah and gift (state officials) are including to negative gratification, these practices are prohibited and immoral (maksiat) based on al-Qur'an, hadist and opinion of theologians. Risywah and gift (state officials) are categorized to jarimah ta'zir, the doer can be punished with ta'zir penalty, ranging from the heaviest to it should be heaviest and lightest punishment. Keywords: Gratification concept, Islamic law perspective. Abstrak: Gratifikasi merupakan perbuatan yang sudah dipraktekkan oleh umat Islam semenjak dahulu sampai sekarang. Karena pada intinya gratifikasi adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain. Namun dewasa ini ada aturan perundang-undangan yang melarang amalan gratifikasi. Untuk itu, dalam kajian ini akan ditelaah konsep berkaitan dengan gratifikasi dalam tinjauan Hukum Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif, yaitu meninjau konsep grati- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 1
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain fikasi berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama yang telah ada yang berkaitan dengan gratifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa, dalam Islam gratifikasi mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk pemberian. Konsep gratifikasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risywah. Bentuk-bentuk gratifikasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori negatif. Gratifikasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan grati- fikasi positif, amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Namun, amalan ini dapat berubah menjadi amalan negatif apabila penerimanya adalah petugas negara. Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk ke dalam gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini telah disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama sebagai amalan yang dilarang syara', yaitu suatu amalan maksiat (jarimah). Gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir, maka pelakunya dapat dihukum dengan hukuman ta'zir, mulai hukuman terberat hingga hukuman teringan. Kata Kunci: Konsep gratifikasi, perspektif hukum Islam. Pendahuluan Gratifikasi dengan makna pemberian pada dasarnya merupakan suatu hal yang diboleh- kan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan memberi gratifikasi karena dengannya akan tercipta rasa kasih sayang di antara sesama. Pemberian gratifikasi dapat menumbuhkan rasa kasih sayang tentunya pemberian yang dilakukan berlandaskan hati nurani yang tulus dan ikhlas, dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Akan tetapi, dalam realitas dan perkembangannya, gratifikasi terkadang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu, sebagai media untuk menda- patkan keselamatan dan keuntungan. Dian- taranya ialah gratifikasi yang diberikan untuk penguasa atau pegawai negara. Ditambah lagi dengan diberlakukannya undan-undang yang melarang amalan gratifikasi dalam masyarakat Indonesia. Padahal amalan tersebut sudah laz- im dilakukan oleh masyarakat. Amalan grati- fikasi tidak luput berlaku dalam dunia Islam dan juga dipraktikkan oleh orang muslim di Indonesia. Hanya saja istilah gratifikasi secara harfiah tidak dikenal dalam sistem Hukum Is- lam. Maka dari itu, perlu ada pengkajian un- tuk mencari perbincangan Hukum Islam men- genai gratifikasi. Dalam melakukan kajian ini penulis menggunakan metode deskriptif-ana- litik. Definisi Gratifikasi Dalam kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang ke- pada pegawai di luar gaji yang ditentukan.1 Sedangkan dalam kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa Belanda, gratificatie, atau bahasa Inggrisnya gratification diartikan sebagai hadiah uang. Berdasarkan kedua defi- nisi tersebut, baik dalam kamus Bahasa Indo- nesia maupun kamus Hukum, gratifikasi diar- tikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Definisi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, amalan gratifikasi bukanlah merupakan suatu amalan tercela atau makna suatu perbuatan negatif. Sedangkan objek gratifikasi dalam kamus Bahasa Indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus Hukum objek gratifikasi tidak ditentukan.2 Adapun definisi gratifikasi dalam un- dang-undang adalah pemberian dalam arti 1 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tanti Yuniar, (Jakarta: Agung Media Mulia, t.t.), hlm. 224. 2 Eddy OS Hiareij, "Memahami Gratifikasi", 13 Juni 2011. 2 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan mengguna- kan sarana elektronik atau tanpa sarana elek- tronik.3 lebih luas dari sekedar material.5 Ahmad Mus- tafa al-Maraghi menjelaskan, bahwa yang di- maksudkan dengan sedekah ialah bukan saja memberikan suatu zat (benda) kepada orang lain dengan tujuan karena Allah, tetapi boleh juga suatu perkhidmatan. Sebagaimana hadis Rasul SAW yang diriwayatkan daripada Abu Aiyub yang artinya: Ringkasnya, dalam tinjauan undang-un- dang tidak semua gratifikasi dilarang. Grati- fikasi yang dibolehkan oleh undang-undang adalah pemberian yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri artinya pembe- rian dalam bentuk "tanda terimakasih" tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Sedangkan gratifikasi yang dilarang dalam undang-un- dang adalah perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Neg- ara yang dianggap sebagai perbuatan korupsi apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berten- tangan dengan kewajiban atau tugasnya. Konsep Gratifikasi dalam Hukum Islam akan kutunjuki kepada kalian tentang sebaik- baik sedekah dari pada memberikan suatu benda, ialah bersedekah dengan mendamaikan kedua kelompok yang sedang bersengketa, menyatukan kedua kelompok yang sedang ber- pecah belah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari 'Abd Allah Ibn 'Umar, Rasulullah bers- abda yang artinya; "sebaik-baik sedekah ialah mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertelagah".6 Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan suatu amalan menyerahkan sesuatu barang/ zat untuk dipergunakan atau dimiliki oleh orang lain karena mengharapkan pahala di- akhirat nanti, atau mengharapkan ridha Allah. Sedekah boleh berupa zat (benda) yang ketara (materi) boleh juga juga berupa jasa (non ma- teri). 1. Gratifikasi dalam Bentuk Sedekah Sedekah ialah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan ban- tuan (fakir dan miskin) dengan tujuan beriba- dah (mencari pahala) kepada Allah semata.4 Quraish Shihab mengartikan sedekah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersi- fat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka sedekah mempunyai arti Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang disyari'atkan dan hukumnya ialah sunnah. Kesepakatan mereka didasari pada surat al- Baqarah 2: 280.7 Sedekah ini disunnatkan di setiap saat, tanpa ada batas waktu. Sedekah se- 5 Quraish Shihab, Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Ja- karta: Lentera Hati, 2008), hlm. 191. 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid Ke-2, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t), hlm. 154. 4 Kamus Istilah Fiqh, Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Syafi'ah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 311. 7 Abdul Aziz Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1619. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 3
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain bagai amalan sunnah diterangkan melalui dal- il al-Qur'an dan hadis. Adapun dalil tentang anjuran bersedekah dalam al-Qur'an separti yang dinyatakan di dalam nas QS. al-Baqarah 2: 245. Dan masih banyak lagi ayat al-Qur'an yang bercakap tentang sedekah. Adapun dasar hukum sedekah dalam hadis ialah hadis dari Abu Hurayrah.8 Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang akan menerima sedekah tersebut akan mempergunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Adakalanya hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang berjumpa dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempu- nyai makanan yang lebih dari apa yang diper- lukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak ber- sedekah kepada seseorang atau lembaga. 2. Gratifikasi dalam Bentuk Hibah milik seseorang kepada orang lain dikala dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Imam Taqy al-Din dalam kitab Kifayat al-Akhyar menjelaskan, yang dimaksud dengan hibah ialah tamliku bi'ayri 'iwad (pemilikan tanpa penggantian).11 Berdasarkan berbagai definisi di atas, dengan mudah boleh dikatakan bahwa hibah ialah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pem- berian yang murni bukan karena mengharap- kan pahala dari Allah SWT serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya. Maka apabila ses- eorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan maka hal itu tidak disebut hibah, ia disebut dengan i'arah (pinja- man). Begitu juga, apabila seseorang member- ikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pahala, hal separti ini disebut dengan sedekah. Lain halnya jika tujuannya untuk menghormati atau sebagai penghargaan atas prestasi seseorang baik ia berharap pahala atau tidak, itu dinamakan dengan hadiah. Hibah menurut syara' juga diartikan ialah pemilikan yang sunnat ketika hidup.9 Hibah juga bermakna memberikan pemilikan harta kepada orang lain di saat masih hidup tanpa imbalan.10 Pengartian yang hampir sama juga dikemukakan Sayid Sabiq dalam kitab- nya Fiqh al-Sunnah, yaitu suatu akad yang pokok perpertanyaannya pemberian harta 8 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, al-Maktabah al- Syamilah, Bab Sadaqah, Jilid Ke-2, Hadis No. 1410, (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm.108. 9 Al-Sayyid Abū Bakr, I'ānah al-Tālibīn, Jilid. Adanya hibah juga didasari al-Qur'an al-Karim. Dalam al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan- nya, do'a-do'a yang dipanjatkan oleh hamba- hambanya, terutama para Nabi, dan menjelas- kan sifat Allah yang Maha Memberi Kurnia. Namun ayat tersebut boleh digunakan anjuran secara awam, agar seseorang memberikan se- bahagian rezekinya kepada orang lain, mis- alnya, QS. al-Baqarah 2: 262 dan QS. al-Mu- nafiqun 63: 10. Ke-4, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 141. 10 'Abd al-'Adim Ibn Badawi al-Khalafi, al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah, Alih Bahasa oleh Tim Tashfiyah LIPIA, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 66. 11 Taqy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, Kifayat al-Akhyar (Bandung: al-Ma'arif, t.t), hlm. 323. 4 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam 3. Gratifikasi dalam Bentuk Hadiah Najamuddin Ahmad Ibn al-Rafi'ah dalam kitabnya Kifayah Rasulullah SAW fi Syarh al-Tanbih yang dikutip oleh 'Abd Ghani Ibn Isma'il dalam Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risywah wa al-Hadiyah, ia berkata, hadiah ialah jenis-jenis kebaikan (pemberian) yang mengandung makna adanya peminda- han hak milik tanpa alat tukar, yang mana ke- baikan itu dibawakan ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan untuk memupuk silaturrahim.12 Adapun tinjauan Islam berkenaan dengan hukum memberi dan menerima gratifikasi da- lam bentuk hadiah dapat penulis jelaskan se- bagai berikut: a) Dibolehkan Memberi Hadiah. Memberi hadiah dan menerimanya serta membalas kepada yang memberi hadiah itu dibolehkan (tidak dimakruh- kan) saling memberi hadiah sesama orang Islam, hukum ini disepakati oleh mayoritas, walaupun ada sebahagian me- makruhkannya.13 Hadiah yang diberikan dapat melahirkan kasih sayang dalam hati, maka sangat wajar jika Rasulullah menganjurkan untuk saling memberi dan menerima hadiah, karena faedah dan manfaatnya amat besar bagi umat Islam. Memberi hadiah ialah dibolehkan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al- Qur'an al-Karim QS. al-Nisa' 4: 4 dan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurayrah.14 Dari dua dalil tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pemberian hadiah dianjurkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah. Hadiah merupakan suatu lambang kasih sayang diantara sesama manusia. Tidak dilihat besar dan kecilnya pemberian tersebut. Adapun tentang menerima hadiah dibolehkan juga berdasarkan firman Al- lah SWT dalam QS. al-Nisa' 4: 4 di atas. Dan hadis-hadis yang menunjukkan di- bolehkannya menerima hadiah sangatlah banyak. Di antaranya ialah hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn 'Umar,15 hadis riwayat Malik dari 'Ata' Ibn Yasar,16 hadis riwayat Ahmad dari al-Muttalib Ibn 'Abd Allah Ibn Hantab,17 hadis riwayat Ahmad dari Khalid Ibn 'Ady al-Juhany,18 dan hadis ri- wayat Ahmad dari Abu Hurayrah.19 b) Rasulullah juga Menerima Hadiah. Rasulullah ialah manusia yang dija- min oleh Allah terhindar dari kesalahan (ma'sum). Beliau ialah manusia yang 15 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Op. Cit., hlm. 123. 16 Malik, Mawata' al-Imam Malik, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Ma Ja'a fi al-Ta'afuf 'an al- Masa'alah, Jil. Ke-2, Hadis No. 9, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), hlm. 998. Lihat 'Abd Ghani Ibn Isma'il, Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risywah wa al-Hadiyah (t.tp.: Maktabah al-Qur'an, 2003), hlm. 38. 17 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, al-Maktabah al- Syamilah, Bab I 'ta' al-Ghani min al-Tatawu', Jil. Ke-6, Hadis No. 12043, (Beirut: Dar al-Kutb al- 'Ilmiyah, 2003), hlm. 305. 12 Ibid., 80-81. 13 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997), hlm. 445. 14 Al-Turmidhi, Sunan al-Turmidhi, al-Maktabah al-Syamilah, Bab fi Hassi, Jilid Ke-4, Hadis No. 2130, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), hlm. 441. 18 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, al- Maktabah al-Syamila, Bab Hadith Khalid Ibn 'Ady al-Juhany 'an al-Nabi SAW, Jil. Ke-29, Hadis No. 17936, (t.tp: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 456. Sanad hadis ini sahih. Disamp- ing itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Tabrani, Ibn Hibban dan Hakim. 19 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam, Jilid Ke-13, Op. Cit., hlm. 299. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 5
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain sempurna, karena setiap amalan yang ia lakukan tidak terlepas dari pantauan dan tuntunan Allah. Ia melakukan sesuatu bukan mengedepankan keinginannya se- mata, tetapi selalu dibimbing oleh wahyu. Untuk itu, Rasulullah sekalipun men- erima hadiah, sudah pasti akan terhindar dari amalan-amalan yang menyimpang. Keputusan yang ia berikan boleh dipas- tikan tidak akan terpengaruh oleh had- iah yang beliau terima. Oleh karena itu, hadiah yang Nabi terima bukanlah hadiah yang terlarang dan risywah. Banyak dalil yang menerangkan ten- tang Rasulullah SAW menerima pembe- rian hadiah dari orang lain. Hal itu boleh dilihat dari beberapa hadis Nabi yang di- riwayat al-Bukhari dari Abi Hurayrah,20 hadis riwayat al-Bukhari dari Anas,21 hadis riwayat al-Tabrani dari Anas Ibn Malik,22 hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hurayrah,23 dan hadis riwayat Abu Dawud dari Anas Ibn Malik.24 but di Madinah dan mengambil salah satu hamba sahaya itu untuk dirinya, yang ke- mudian melahirkan Ibrahim. Sedangkan hamba sahaya yang satu lagi diberikan kepada Hasan Ibn Thabit, yang kemudian melahirkan anak yang bernama Muham- mad.25 Sekurang-kurangnya dari bebera- pa hadis yang telah penulis kemukakan jelaslah Rasulullah menerima pemberian hadiah, mulai dari pemberian oleh masa- yarakat biasa hingga para bangsawan negara atau penguasa. Penerimaan Rasu- lullah SAW terhadap hadiah merupakan salah satu wujud kemurahan hatinya dan satu bentuk akhlak yang baik yang akan menyatukan hati. Memakan makanan yang dihadiahkan dan memakai baju yang merupakan hadiah ialah salah satu syi'ar Rasulullah SAW dan salah satu ciri beliau sebagaimana tersurat dalam nas. c) Tidak Boleh Memberi Hadiah kepada Ha- kim dan Pejabat. Sebagai contoh lainnya, Nabi Mu- hammad SAW pernah menerima hadiah dari penguasa Qibti. Penguasa Koptik per- nah memberikan hadiah kepadanya beru- pa dua hamba sahaya perempuan yang bersaudara dan seekor hewan sejenis kuda. Lalu Nabi memandu hewan terse- Dalam perbahasan yang lalu, di- bolehkan memberi dan menerima hadiah kepada sesama rakyat biasa, menerima hadiah dari penguasa, dan Rasulullah pun pernah menerima hadiah. Akan tetapi bagi pejabat atau pegawai negara separti hakim dan lain-lain dilarang menerima hadiah. Dengan begitu dilarang juga bagi yang 20 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid Ke-3., Op. Cit., hlm. 155. 21 Ibid., Bab I'za Tahawalat al-Sadaqah, Jilid Ke-2, hlm. 128. 22 Al-Tabrani, al-Mu'jam al-Awsat, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Man Baqiyah min Awali Ismi- hi Mim min Ismihi Musa, Jilid Ke-8, Hadis No. 8235, (al-Qahirah: Dar al-Haramayn, t.t), hlm. 150. 23 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid Ke-3, Op. Cit., hlm. 153. 24 Abu Dawud, Musnah Abi Dawud, al-Maktabah al-Syamilah, Jilid Ke-3, Hadis No. 2169, (Mesir: Dar Hijr, 1999), hlm. 537. 25 Qutaybah al-Daynuri menulis dalam kitabnya al-Ma'arif, sebagaimana yang dikutip oleh 'Abd Ghani bin Isma'il dalam Tahqiq al-Qadiyah, ketika menyebut anak-anak Rasulullah SAW. Qutaybah al-Daynuri mengatakan, Ibrahim Ibn Mariyah al-Qibtiyah dilahiirkan di Madinah selepas lapan tahun kedatangan Rasulullah SAW ke sana, ia hidup selama satu tahun, sepuluh bu- lan, dan lapan hari. ibunya, Mariyah al-Qibtiyah merupakan hadiah dari Muqawqis, penguasa Is- kandariyah, untuk Rasulullah SAW. Lihat, 'Abd Ghani bin Isma'il, Op. Cit., hlm. 70-71. 6 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam memberinya. Karena pemberian hadiah kepada pegawai negara termasuk dalam amalan hadiah yang diharamkan. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak baik efeknya. Apalagi memberi hadiah kepada orang yang semula belum pernah mem- beri hadiah ketika dia belum memangku jabatannya. Dalam hujjah hukum Islam, mengantisipasi untuk tidak terbukanya peluang untuk terjadinya penyelewengan ini disebut sadd al-dhari'ah. Karena didu- ga pemberian hadiah tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu, tidak sekedar kasih sayang atau persaudaraan. Hal itu barangkali dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, baik berupa pekerjaan, perlindungan, dukungan, dan pertolongan. Kalau sudah demikian ben- tuknya, maka itu bukan lagi hadiah seba- gaimana yang telah ditakrifkan, melaink- an sudah merupakan bentuk kemaksiatan, karena pemberian itu tidak dimaksudkan untuk suatu kebaikan, yaitu keinginan un- tuk mendapat ridha Allah SWT. Pemberian hadiah kepada penguasa dilarang berdasarkan al-Qur'an al-Karim QS. 'Ali 'Imrān 3: 161 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhārī dari Abi Humayd al-Sai'dy,26 hadis ri- wayat Muslim dari 'Adī Ibn 'Amiyrah al-Kindy,27 hadis riwayat al-Bukhārī dari Abu Hurayrah,28 dan hadis riwayat Ah- mad dari Abi Humayd al-Sai'dy.29 26 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid Ke-9, Op. Cit., hlm. 70. 27 Muslim, Sahih Muslim, al-Maktabah al-Syami- lah, Bab Tahrim Hadaya al-'Amal, Jilid Ke-3, Hadis No. 30, (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm. 1465. Dari ayat al-Qur'an dan hadis-hadis di atas, walaupun bukan khusus bercakap tentang konteks pemberi hadiah, karena dalam ayat dan hadis di atas lebih ke- pada dilarangnya menerima pemberian apabila dia sebagai pegawai negara, na- mun larangan untuk memberikan boleh dipahami melalui mafhum mukhalafah, yaitu dilarangnya petugas mengambil se- suatu pemberian bermakna larangan bagi seseorang memberikannya. Jadi, dari pe- mahaman mafhum mukhalafah nas-nas tersebut boleh dipahami bahwa bentuk amalan yang mengatasnamakan hadiah kepada penguasa atau pegawai negara ialah haram hukumnya. Tentang pembahasan sebelumnya, bahwa Rasulullah pernah menerima had- iah, itu khusus bagi Nabi, sedangkan untuk hakim atau penguasa selain Nabi diharamkan menerima hadiah dan mem- berikan hadiah untuknya, sekalipun tanpa adanya permintaan. Karena pemberian hadiah kepada selain Nabi, termasuk ke dalam amalan yang dilarang. Hal ini seba- gaimana kita fahami dari nas al-Qur'an dan hadis di atas. Disamping itu juga per- nah dijelaskan oleh 'Umar bin 'Abd al- 'Aziz, ia suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolaknya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata, ''Rasulullah pernah menerima hadiah''. Lalu 'Umar menjawab, ''hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu ialah risywah."30 Jadi, setiap hadiah yang diberikan kepada pegawai karena kedudukannya sebagai seorang pegawai tidak boleh diterima dan haram 28 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid Ke-4, Op. Cit., Hadis No. 3073. 29 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam, Jilid Ke-39, Op. Cit, hlm. 14. 30 Muhammad Yūsuf al-Qardāwī, al-Halāl wa al- Harām fī al-Islām, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994), hlm. 230. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 7
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain hukumnya karena andaikan pejabat terse- but tidak sedang menjabat dan hanya ting- gal di rumahnya nescaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah. Dengan demikian, hadiah juga seru- pa dengan pemberian yang diharamkan, apabila hadiah itu diberikan kepada pen- guasa. Hanya saja hukum hadiah boleh berubah bergantung pada masing-masing atau pihak yang berkaitan dengannya. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut, dalam Islam dibolehkan memberi hadiah kepada sesama dan boleh menerima hadiah dari orang yang sederajat dan penguasa asal- kan hadiah itu berpunca dari harta yang baik, bukan diperolehnya dengan cara yang haram. Adapun memberikan hadiah kepada penguasa dilarang, karena ditakut- kan akan menyimpang dari prinsip-prin- sip pemberian hadiah, artinya kemungki- nan tidak lagi hanya sekedar kasih sayang dan penghargaan, tetapi ditakutkan punya maksud-maksud tertentu. Untuk mengan- tisipasi perkara tersebut, maka Rasulullah dan para sahabat menjangka sejak awal dengan mengharamkan pemberian hadiah kepada penguasa, hakim dan pelaksana negara lain. d) Gratifikasi dalam Bentuk Risywah. Al-Sayyid Abū Bakr mendefinisikan risywah dengan "memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak be- nar/tidak adil, atau untuk mencegah putu- san yang benar/adil."31 Definisi yang leb- ih kurang sama diberikan oleh al-Jurjāni.32 Sedangkan menurut Ibrahim al-Nakha'ī, risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau untuk menghancurkan ke- benaran. Syaykh 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allāh bin Baz mendefinisikan risywah dengan memberikan harta kepada ses- eorang sebagai pampasan pelaksanaan maslahat (tugas/kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu ganjaran atau uang tip.33 Dalam kitab Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna', karangan Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti. Definisi yang ada dalam kitab ini menurut penulis cukup menarik sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua dalam rangka mence- gah pihak kedua agar tidak menzaliminya dan agar pihak kedua mahu melakukan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dianggap risywah yang dila- rang agama.34 Senada dengan penganda- ian yang dikemukakan oleh al-Bahuti di atas, Syams al-Haq al-'Adim juga mem- punyai pandangan yang hampir sama dengan al-Bahuti.35 Akan tetapi menurut Syams al-Haq, pemberian atau risywah itu dilakukan harus dengan niat agar pe- nyimpangan dan penyelewengan pihak penerima risywah boleh diubah semakin baik. Dalam definisi ini dikemukakan sebuah pengandaian, yaitu seandainya pihak kedua melakukan kezaliman terh- adap pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap pihak per- tama, maka dalam isu ini boleh diberikan 33 Abū Abdul Halim Ahmad. S., Suap, Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 20-21. 31 Al-Sayyid Abū Bakr, Op. Cit., hlm. 232. 32 'Ali al-Jurjānī, al-Ta'rīfāt, al-Maktabah al- Syāmilah, al-Isdār al-Thānī, hlm. 111. 34 Al-Bahuti, Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna' Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 316. 35 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 90. 8 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam sesuatu berupa risywah. Dari uraian di atas boleh disimpulkan bahwa, risywah ialah sesuatu yang diberi- kan kepada hakim atau pejabat dan lain- lain dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan adakala berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keinginan pemberi riyswah menjadi kenyataan. Dan amalan sedekah, hibah, hadiah, dan waqaf boleh berubah menjadi risywah apabila pembe- rian itu diperuntukkan kepada penguasa atau pegawai negara, dan kepada pihak lain apabila pemberian tersebut bertujuan agar pihak penerima menuruti kemahuan pihak pemberi. Ibn 'Abidin dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk risywah. Pertama, risywah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu risywah un- tuk mendapatkan keuntungan dalam ke- hakiman dan pemerintahan. Kedua, risy- wah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. Ri- sywah model ini haram bagi yang mem- beri dan menerima. Ketiga, risywah untuk meluruskan suatu perkara dengan mem- inta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Risywah ini haram bagi yang mengambilnya saja. Dan keem- pat, risywah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberi dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim ialah wa- jib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.36 Menurut penulis, subtansinya ada 36 Muhammad Amin, Khususyiyah Ibn 'Abidin, dua bentuk risywah apabila ditinjau dari tujuan melakukannya. Pertama, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk mem- benarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, pemberian untuk membatilkan kebenaran dan mem- benarkan yang batil. Amalan risywah ini boleh mengalahkan pihak yang semestin- ya menang dan memenangi pihak yang se- patutnya kalah. Dan kedua, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang sepatut- nya diterima oleh pemberi (al-rasyi) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut. Dalam arti lain, yaitu pemberian untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman. Berdasarkan kategori risywah yang penulis simpulkan di atas, maka hukum riyswah ada dua pula, yaitu risywah yang hukumnya haram dan risywah yang huku- mnya halal. Namun hukum dasar risywah ialah haram. Hal ini berlandaskan banyak sekali dali-dalil, baik al-Qur'an, hadis, maupun dalil-dalil ijtihadi lain yang men- erangkannya yang akan penulis uraikan berikut ini: 1) Risywah yang Hukumnya Haram. Syariat Allah ialah cahaya yang menerangi kegelapan, maka setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan di atas kebenaran hukumnya haram. Dengan demikian, risywah yang dilakukan dengan tu- juan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar hukum- nya jelas haram. Karena hal ini san- gat dilarang dan sangat dibenci da- lam Islam karena sebenarnya amalan tersebut termasuk amalan yang batil. (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), hl. 78. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 9
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain Dalil al-Qur'an tentang larangan dan haramnya amalan risywah tersebut ialah QS. al-Baqarah 2: 188, QS. al- Mai'dah 5: 42, QS. al-Mai'dah 5: 62 dan 63. Dari uraian pendapat para mufa- sirin dalam mengomentari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Al- lah mengharamkan risywah dimana hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Di dalam QS. al-Baqarah 2: 188 Allah melarang memakan harta dengan cara batil atau haram apapun jalannya. Namun di ayat tersebut terdapat qarinah (bukti yang menguatkan) bahwa yang di- maksudkan ialah risywah. Larangan tersebut diperkukuhkan dengan QS. al-Mai'dah 5: 42, 62 dan 63 yang merupakan celaan yang amat bu- ruk bagi orang-orang Yahudi karena melakukan risywah. Maka jelas sekali pandangan al-Qur'an bahwa risywah merupakan kejahatan awam yang di- haramkan oleh Allah dan merupakan kebiasaan orang-orang kafir dari ka- langan Yahudi. Adapun keharaman risywah da- lam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Di antara ialah hadis riwayat Abu Dawud,37 hadis riwayat Ibn Ma- jah dari 'Abd Allah Ibn 'Umar,38 dan hadis riwayat Al-Turmizi dari Abu Hurayrah.39 Dari hadis-hadis tersebut, Rasul- lah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan risywah. Namun celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima risywah. Hadis-hadis di atas memberikan pandangan bah- wa risywah haram baik orang yang memberikan maupun menerimanya. Selain al-Qur'an dan hadis, ke- haraman risywah juga sudah menjadi kesepakatan para ulama (ijma'). Ban- yak sekali dalil ijma' yang menyebut- kan bahwa risywah haram. Salah sa- tunya separti apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam al-Jami' li Ahkam, ketika menafsirkan QS. al- Mai'dah 5: 42, ia mengatakan, ''Dan tidak ada perbedaan hukum dikalan- gan para salaf bahwa melakukan risy- wah untuk menolak yang hak atau da- lam perkara yang dilarang merupakan riyswah (suht) yang haram.''40 Sedan- gkan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, Imam al-Ramli yang digelar sebagai al-Syafi'i al-Saghir (Imam al-Syafi'i kecil) menjelaskan, ''Bila saja ses- eorang mencurahkan harta untuk ber- hukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma'.''41 Hamd Ibn 'Abd al-Rahman al- Junayd dalam bukunya juga men- jelaskan haramnya risywah secara 37 Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Bab fi Kirahiyah al-Risywah, Jilid Ke-3., Hadis No. 3580, hlm. 300. Al-Hakim, Mustadrak 'Ala Sahihayn, Jil. Ke-4, Hadis No. 7066, (Beirut: Dar al-Kutub al- I'lmyah, 1990), hlm. 115. 38 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, al-Maktabah al- Syamilah, Bab al-Ta'liz fi al-Hayf wa al-Risy- wah, Jilid Ke-2, Hadis No. 2313, (t.tp: Dar 'Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, t.t), hlm. 775. 39 Al-Turmidhi, Sunan al-Turmidhi, Jilid Ke-4, Op. Cit., hlm. 614. 40 Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 183. 41 Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Jilid Ke-8, (Bei- rut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 255. 10 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam petikannya ijma', berikut ini, "Dan sungguh telah ber- sepakat para sahabat dan pengikut, begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat nas- nas yang menjelaskan tentang pelak- sanaan dan tafsiran apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin".42 sebagaimana Berdasarkan dalil-dali kehara- man risywah di atas, baik al-Qur'an, hadis, dan konsensus (ijma') para ulama, maka risywah dengan segala bentuknya ialah haram. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk amalan risywah ialah pemberiah (hadiah) yang tu- juannya untuk kebatilan. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pegawai yang meski tidak sedang berkaitan perkara atau urusan, karena kalau ada kebiasaan memberi hadiah sebelum menjadi pegawai, setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan jumlah kebiasaan pemberian hadiah terse- but.43 Seorang pegawai juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, nes- caya orang tersebut tidak akan mem- berikannya.44 42 Hamd Ibn 'Abd al-Rahman al-Junayd, Atharu Risywah fi Ta'thuri Namwi al-Iqtisadi wa Asal- ib Daf'iha fi Zilli Syari'ah Islamiyah, (Riyad: al-Markas al-'Arabi li Dirasah al-Amniyyah wa Tadrib, 1982), hlm. 5. Gambaran di atas memperlihat- kan ketegasan sikap ulama terhadap amalan risywah. Bahkan dalam kon- teks kehakiman, para ulama melaku- kan tindakan preventif dengan meng- haramkan penerimaan hadiah oleh seorang qadi padahal itu belum secara automatik boleh disebut risywah. Se- orang qadi tidak boleh menerima had- iah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lain bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memangku jabatannya, orang terse- but melebihkan jumlah dan jenisnya. Hal ini sebagaimana yang diterang- kan dalam kitab I'anah al-Tālibīn.45 Dari keterangan di atas, terlihat dimana kecenderungan emosional manusia boleh mempengaruhi kepu- tusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kuasa di sektor awam, keadaan ini boleh men- imbulkan kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak awal. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam keadaan emosi sedang tidak normal. Atas partimbangan itu, muncullah ketetapan hukum yang mana seorang hakim tidak dibenar- kan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi rakan kerjanya. Tetapi mereka dipu- tuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau penggantinya. Hal ini untuk mengelakkan tuhmah (isu pembicar- aan tidak baik). Hakim tidak dibenar- kan memutuskan suatu dasar atau hu- kum bagi sebahagian orang tua (ibu 43 Muhammad Amin Ibn 'Abidin, Rad al-Mikhtar 'alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn 'Abidin, Jilid Ke-4, (Beirut: Dār al-Ihyā', 1987), hlm. 34. 44 Ibid., Jilid Ke-5, hlm. 373. 45 Al-Sayyid Abū Bakr, Op. Cit., hlm. 229. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 11
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain bapak) dan anak-anaknya, karena hal ini boleh menimbulkan jurang di pihak lain, mereka akan menilai da- lam proses pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme. Demikian juga kepada saudara-mara atau rakan kongsinya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur pakatan sulit. Oleh karena itu, bagi seorang imam (pemimpin), pejabat, dan petugas haram menerima pemberi- an dari sesiapa, karena hal ini boleh melemahkan seorang pemimpin yang ideal berperanan se- bagai pihak yang netral terhadap se- luruh rakyatnya. Dengan menerima pemberian, termasuk hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap dasar. Apalagi pelaku memberikan risywah jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengu- rangkan hak orang lain. kredibiliti Abu Lays al-Samarqand berkata, ''dalam kasus separti ini (risywah un- tuk mencegah kezaliman) tidak ada masalah jika seseorang menyerah- kan hartanya kepada orang lain demi mencari kebenaran.''46 Termasuk juga orang yang dibenarkan menyer- ahkan hartanya karena kasuselamatan jiwanya terancam dan tidak dimung- kinkan untuk membela diri. Pembe- rian risywah separti ini tidaklah di- larang, sebagaimana yang dimaksud dalam berfirman Allah SWT QS. Al- Baqarah 2: 286. Dengan demikian, risywah un- tuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezali- man itu dibenarkan jika memang tidak ada penyelesaian lain dan jika tidak diberikan risywah justru akan menimbulkan bahaya yang lebih be- sar. 2) Risywah yang Hukumnya Halal. Sebahagian ulama memboleh- kan (rukhsah) amalan risywah (pem- berian) yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuang- kan hak yang sepatutnya diterima oleh pemberi (al-rasyi) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut. Karena pemberian tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan mencegah kebatilan dan kezaliman. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Mayoritas ulama ber- pendapat, risywah jenis kedua ini, yang menanggung dosanya hanya orang yang menerimanya. kebenaran Berdasarkan uraian konsep gratifikasi di atas, kelihatan bahwa dalam Islam, secara garis besar, gratifikasi dengan berbagai macam bentuknya terbahagi ke dalam dua kelompok. Ada yang pada dasarnya bernilai positif, di- mana syara' memang menganjurkan akan hal itu, separti sedekah, hibah, serta hadiah, dan ada yang pada dasarnya bermakna negatif, yaitu risywah atau hadiah yang diberikan kepada penguasa yang memang sangat dila- rang Islam. Bahkan boleh jadi gratifikasi yang mengandungi nilai positif itu boleh berubah menjadi negatif, hal itu sangat bergantung dari tujuan diberikan dan kepada siapa dia memberikannya. Untuk itu, gratifikasi positif akan mendapat ganjaran positif. Dan grati- fikasi negatif tentunya akan mendapat huku- 46 'Abd Allah bin 'Abd Muhsin, Suap dalam Pan- dangan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9-11. 12 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam man yang negatif pula. man ('uqubah). Hukuman Terhadap Pelaku Gratifikasi dalam Islam Gratifikasi yang mengandungi nilai positif akan mendapatkan balasan yang positif, jika niat dalam melakukan amalan itu semata-mata karena Allah, bukan karena dipengaruhi oleh faktor lain selain diri-Nya. Di antara ganjaran- ganjaran kebaikan itu ialah, nanti sebahagian besarnya akan diperolehi di akhirat. Orang yang memberi sedekah, hibah, dan hadiah, akan menuai hasilnya nanti, bergantung seberapa besar pemberian itu di dunia. Bila dia berbuat banyak, maka dia akan mendapat- kan banyak, tidak akan luput kebaikan itu dari balasan Allah nanti, walau sedikit pun. Allah menjanjikan, apa saja yang diberikan sese- orang dengan ikhlas, pasti akan memperoleh balasan. Orang-orang yang memberikan har- ta mereka di jalan Allah tanpa takut menjadi miskin, akan memperoleh rahmat yang sangat menakjubkan. Apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah akan diganjar sepenuhnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Allah SWT melalui beberapa firmannya dalam al-Qur'an al-Karim QS. Al-aqarah 2: 272. Hukuman adalah balasan untuk pelaku amalan yang dilarang dalam syariat Islam yang sering disebut dengan al-'uqubah. Di- mana hukuman merupakan suatu bentuk aki- bat yang harus ditanggung akibat melalukan sesuatu yang dilarang dalam agama (jari- mah), sebagai pemberi kasusan penghalang untuk pelaku dan juga sebagai pembelajaran untuk orang lain agar tidak melakukan amalan yang sama. Dikarena gratifikasi bentuk risy- wah dan hadiah kepada petugas negara dalam Islam merupakan suatu pesalahan terhadap aturan syariat (al-jarimah), maka bagi pelaku amalan tersebut layak untuk diberikan huku- Dengan melakukan analisa terhadap tiga macam ta'zīr, yaitu, al-ta'zīr 'alā al-ma'āsī, al-ta'zīr li al-maslahah al-'ammah, dan al- ta'zīr 'ala al-mukhalafāt, maka gratifikasi dalam bentuk risywah termasuk ke dalam kat- egori ta'zīr al-ta'zīr 'alā al-ma'āsī. Hal ini disebabkan, risywah merupakan suatu amalan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul- Nya melalui nas, hanya saja hukumanya yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu ia masuk dalam kategori ta'zir. Karena ada penyebutan pengharaman amalannya saja dalam nas belum cukup me- masukkannya ke dalam klasifikasi hukuman hudud. Jadi gratifikasi dalam bentuk risywah merupakan maksiat yang diharamkan selama- lamanya, untuknya dapat diganjar dengan hu- kuman yang berlaku untuk jarīmah ta'zīr. Sedangkan hukuman dalam bentuk had- iah boleh dikumpulkan kedalam al-ta'zīr li al- maslahah al-'ammah. Al-ta'zīr li al-maslahah al-'ammah hukumnya dilarang apabila me- menuhi syarat-syarat tertentu, karena tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat. Hal ini sama persis apa yang terdapat pada hadiah. Hadiah pada dasarnya ialah suatu amalan yang dian- jurkan, kemudian dikarenakan pemberian itu kepada penguasa, maka itu sudah memenuhi syarat amalan tersebut menjadi maksiat. Jadi memberinya kepada pegawai menjadi sebab hadiah dilarang. Dalam sisi yang lain, hadiah ini juga termasuk ke dalam al-ta'zīr 'alā al- ma'āsī, karena hadiah kepada penguasa me- mang sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, sesuatu yang dilarang oleh Nabi berarti suatu kemaksiatan. Jadi, ditinjau dari segi hadiah secara awam, maka hukuman dalam bentuk hadiah termasuk al-ta'zīr li al-maslahah al- 'ammah. Dan ditinjau dari segi khusus, had- iah kepada penguasa, hukuman hadiah ter- masuk dalam al-ta'zīr 'alā al-ma'āsī. Sedikit Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 13
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain penulis tambah, segala bentuk amalan grati- fikasi dalam Islam, sekalipun pada awalnya bukan maksiat, maka boleh dikumpulkan ke dalam al-ta'zīr li al-maslahah al-'ammah jika amalan tersebut boleh terbukanya peluang ke- pada kemaksiatan, misalnya sedekah, hibah, waqaf, yang mana penerimanya ialah pen- guasa. Hal ini untuk menjangka kemungkinan berlakunya risywah. Maka dari itu, hukuman untuk amalan gratifikasi yang diharamkan dalam Islam ialah dalam bentuk hukuman ta'zir, hakim diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman untuknya, mulai dari hukuman yang paling ringan sam- pai kepada hukuman yang paling berat sesuai dengan pesalahan atau kesalahan dalam grati- fikasi. Untuk itu, jenis-jenis hukuman untuk amalan gratifikasi tersebut sangat berbeda, dan hakim mempunyai hak untuk menetapkan salah satunya. Jadi jenis-jenis hukuman atau hukuman untuk kategori jarimah ta'zīr grati- fikasai ialah sebagai berikut:47 1. Hukuman Mati Hukuman mati dalam jarimah ta'zīr disebut dengan al-qatl al-siyāsah.48 Pada hakikat- nya, tujuan utama hukuman ta'zīr ialah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Dengan begitu sehar- usnya dalam hukuman terhadap amalan ta'zīr tidak termasuk pemotongan anggota badan, apalagi sifatnya sampai menghilangkan nya- wa. Akan tetapi, ada sebahagian ahli hukum Islam memberikan pengecualian dari keteta- pan awam tersebut, sehingga dibolehkannya pemberian hukuman hukuman mati dalam kat- egori jarimah ta'zīr. Hal demikian dibolehkan jika kepentingan awam menghendakinya atau apabila pembasmian terhadapnya tidak boleh terealisasi kecuali dengan jalan menghukum- nya sampai mati (membunuhnya). Hukuman mati yang merupakan huku- man bagi pelaku jarimah ta'zīr boleh dijatuh- kan separti kepada pelaku jarimah mata-mata, pembuat fitnah, pelaku bid'ah dan perogol yang membahayakan. Sukar memang menga- takan bahwa di dalam jarīmah ta'zīr tidak ada hukuman mati.49 Oleh karena itu hukuman da- lam bentuk hukuman mati boleh dilaksanakan bagi pelaku jarimah ta'zir tertentu. Karena kasusan kerosakan yang ditimbulkannya cu- kup luar biasa. Kasusan ini sama halnya den- gan apa yang berlaku pada gratifikasi, kasu- san yang ditimbulkannya sudah merosakkan tatanan sosial masyarakat. 2. Hukuman Cambuk 47 'Abd al-Qādir 'Awdah, al-Tasyrī' al-Jina'ī al- Islāmī, Jilid Ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), hlm. 687-708. 48 Hukuman mati dalam jarimah ta'zīr disebut den- gan al-qatl al-siyāsah karena dalam penetapan- nya ada campur tangan penguasa atau hakim. Tentunya hal ini berbeda dengan hukuman mati pada kasus qisās-diyāt dan hudūd yang dikenal dengan sebutan al-qatl al-syar'ī. Penyebutan al- qatl al-syar'ī terhadap hukuman mati pada huku- man qisās-diyāt dan hudūd dikarenakan ketentu- annya sendiri sudah diatur oleh nas (al-Qur'ān atau hadis) sehingga tidak ada peluang bagi pen- guasa atau hakim untuk merubahnya, baik dalam artian menambah ataupun menguranginya. Ibid. Para ulama sepakat memasukkan cambuk ke dalam salah satu daripada hukuman terhadap jarīmah ta'zīr. Namun para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan batas tartinggi hukuman cambuk dalam ta'zīr. Imām Abū Hanīfah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tartinggi hukuman cambuk dalam ta'zīr ialah tiga puluh sembilan kali, dan menu- rut Abū Yūsuf ialah tujuh puluh lima kali. Sementara di kalangan Syāfi'iyyah ada tiga pendapat. Pertama, sama dengan pendapat 49 Ibid. 14 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam Abū Hanīfah dan Muhammad, yaitu batas tart- inggi hukuman dalam ta'zīr ialah tiga puluh sembilan kali. Kedua, sama dengan pendapat Abū Yūsuf yaitu tujuh puluh lima kali jilid. Dan pendapat ketiga, hukuman cambuk pada ta'zīr boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarīmah ta'zīr yang dilakukan hampir sejenis dengan jarīmah hudūd. Menurut pendapat yang popular di kalan- gan ahli fikih Mālikī, batas tartinggi diserah- kan kepada penguasa karena hukuman ta'zīr didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan disesuaikan berdasarkan berat dan ringannya pesalahan.50 Jadi dalam pendapat ini tidak adanya sekatan minimum dan maksimum dalam pemberian hukuman ta'zīr, hukuman yang diberikan sangat bergantung kepada situ- asi dan keadaan dengan partimbangan utama ialah kemaslahatan bagi masyarakat awam, bukan partimbangan individu atau kelompok tertentu. 3. Hukuman Penjara Hukuman dalam bentuk penjara atau dis- ebut juga dengan hukuman kurungan dalam Hukum Islam ada dua bentuk, yaitu pertama penjara terhad atau sementara (ada batas masa tertentu). Batas terendah dari hukuman dalam bentuk penjara terhad ini ialah satu hari, sedangkan batas tartingginya menurut Syāfi'iyyah ialah selama satu tahun, dengan (menganalogikan)-nya mempersamanakan kepada pengasingan dalam jarīmah al-zinā. Sedangkan ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa dengan mempartimbangkan al-maslāhāh. Kemudian yang kedua penjara tidak terhad (tidak ditentukan batas masanya, mungkin penjara seumur hidup atau sampai batasan bertaubat).51 4. Hukuman Disalib Hukuman dalam bentuk salib selain terda- pat pada hukuman untuk jarīmah ta'zīr juga tedapat pada hukuman untuk jarīmah hudūd. Akan tetapi hukuman dalam bentuk salib pada hukuman ta'zīr tidak disertai oleh huku- man mati, namum pelakunya disalib dalam keadaan hidup dan dibolehkan untuk makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wud- hu', tetapi dalam mengerjakan solat cukup dengan isyārah saja. Dan batasnya menurut ahli fikih tidak boleh melebihi dari tiga hari lamanya.52 5. Hukuman Pengasingan Pengasingan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-hajr merupakan salah satu daripada hukuman untuk jarīmah ta'zīr yang boleh dipilih oleh hakim untuk ditetapkan ke- pada pesalah jarīmah ta'zīr. Rasulullah per- nah melakukan hukuman untuk jarīmah ta'zīr dalam bentuk pengasingan bagi para pelaku jarīmah, yaitu terhadap tiga orang (Ka'ab bin Mālik, Mirārah Ibn Rubay'ah, dan Hilāl Ibn 'Umayyah) yang mana ketiganya tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Mereka dipulaukan oleh masyarakat dengan tidak diajak bicara se- lama lima puluh hari, sehingga pada akhirnya turunlah ayat QS. al-Tawbah 9: 118. 6. Hukuman Denda Islam juga mengenakan hukuman denda terh- adap pelaku jarīmah yang digolongkan dalam kategori ta'zīr. Misalnya mengenai pencurian buah yang masih di pohonnya, hukuman- 50 Ibid., 689-694. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 5601. 51 Abd al-Qādir 'Awdah, Loc. Cit. 52 Ibid., hlm. 689. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 15
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain nya berupa denda dua kali ganda harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang ses- uai dengan amalannya tersebut. Demikianlah yang ditegaskan oleh Nabi SAW berikut ini, "Dan barangsiapa yang membawa sesuatu ke luar, maka atasnya denda sebanyak dua kali beserta hukuman". Dan hukuman yang sama juga dikenakan kepada orang yang menyem- bunyikan barang hilang.53 Di samping hukuman yang telah dis- ebutkan di atas, masih ada beberapa bentuk hukuman ta'zīr lain yang boleh dikenakan ke- pada pelaku gratifikasi menurut hukum Islam, misalnya hukuman dalam bentuk pengasin- gan, hukuman dalam bentuk celaan, huku- man dalam bentuk tasyhir (yaitu penerbitan dengan tujuan untuk memaklumkan kepada masyarakat tentang kejahatan yang dilaku- kannya, ini termasuk hukuman moral), huku- man dalam bentuk ancaman, hukuman dalam bentuk teguran, dan hukuman dalam bentuk peringatan,54 dan lain-lain. Intinya, jarīmah ta'zīr gratifikasi dalam bentuk risywah dan hadiah kepada penguasa ialah amalan maksiat yang merugikan atau mengganggu kepentin- gan awam dan merupakan kuasa hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman terten- tu sesuai dengan berat ringannya amalan yang diperbuat. Karena tidak ada peraturan syar'ī yang menetapkan hal itu secara konkrit. Penutup Dari uraian tentang gratifikasi dapat disim- pulkan bahwa, dalam Islam gratifikasi mem- punyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk pemberian. Amalan-amalan gratifikasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risywah. Di antara beberapa ben- tuk gratifikasi itu dapat dibezakan sebagai berikut. Pertama, sedekah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adan- ya alat tukar, dilakukan hanya demi mem- peroleh pahala di akhirat. Kedua, hibah ialah penyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya alat tukar dan tanpa mengharap- kan balasan apapun. Ketiga, hadiah ialah pe- nyerahan pemilikan harta kepada orang lain tanpa adanya balasan atau alat tukar, yang mana penyerahan itu dihantar ke tempat orang yang diberi sebagai penghormatan atau karena prestasi. Jadi perbedaan hibah dengan hadiah ialah, hadiah diberikan karena peng- hormatan atau karena prestasi seseorang. Dan keempat, risywah ialah sesuatu yang diberi- kan kepada hakim atau penguasa dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Pemberian itu adakalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keingi- nan pemberi tersebut terwujud. Bentuk gratifikasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori amalan negatif. Gratifikasi dalam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan gratifikasi positif, amalan- amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Kepada pelaku amalan gratifikasi ini akan mendapat ganjaran berupa syurga dan di dunia ini akan semakin dilipatkan gandakan hartanya, karena amalan yang tersebut ter- masuk bahagian dari bentuk syukur terhadap harta yang telah diamanahkan Allah padanya. Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk ke dalam amalan gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini amalannya telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis sebagai amalan yang dilarang syara', yaitu suatu amalan maksiat (jarimah), sementara dalam nas tidak diterangkan jenis hukuman untuknya. Dan memberikan risywah dalam keadaan untuk menegakkan kebenaran dan 53 Ibid., hlm. 703-704. 54 Ibid., hlm. 702-703. 16 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Konsep Gratiikasi dalam Perspektif Hukum Islam mencegah kezaliman, menurut sebahagian ulama ada kemaafan (rukhsah), ketika tidak ada penyelesaian lain untuk itu. Gratifikasi dalam bentuk hadiah kepa- da penguasa dan risywah termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir. Untuk itu, pelaku amalan tersebut dihukum dengan hukuman dalam bentuk hukuman ta'zir, mulai huku- man terberat hingga hukuman teringan. Dasar dalam memilih hukuman gratifikasi ini diten- tukan oleh hakim dengan mempartimbangkan maslahatnya. jiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah, Alih Ba- hasa Tim Tashfiyah LIPIA, Bogor: Pus- taka Ibnu Katsir, 2006. 'Abd Ghani Ibn Isma'il, Tahqiq al-Qadiyah fi al-Farq Bayna al-Risywah wa al-Hadi- yah, t.tp: Maktabah al-Qur'an, 2003. Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, al-Maktabah al-Syamila, Bab Hadith Khalid Ibn 'Ady al-Juhany 'an al-Nabi SAW, Jil. Ke-29, Hadis No. 17936, t.tp: Mu'assasah al-Risalah, 2001. Bibliography Literatur Abdul Aziz Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Fir- daus, 1994. Abū Abdul Halim Ahmad. S., Suap, Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996. Abu Dawud, Musnah Abi Dawud, al-Makta- bah al-Syamilah, Jilid Ke-3, Hadis No. 2169, Mesir: Dar Hijr, 1999. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Bab fi Kira- hiyah al-Risywah, Jilid Ke-3., Hadis No. 3580, hlm. 300. Al-Hakim, Mustadrak 'Ala Sahihayn, Jilid Ke-4, Hadis No. 7066, Beirut: Dar al-Kutub al-I'lmyah, 1990. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al- Maraghi, Jilid Ke-2, Makkah al-Mukar- ramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t. 'Ali al-Jurjānī, al-Ta'rīfāt, al-Maktabah al- Syāmilah, al-Isdār al-Thānī. Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, al-Maktabah al-Syamilah, Bab I 'ta' al-Ghani min al- Tatawu', Jil. Ke-6, Hadis No. 12043, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 2003. Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Sadaqah, Jilid Ke-2., Hadis No. 1410, t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H. Al-Bahuti, Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna' Jilid Ke-6, Beirut: Dar al-Fikr, 1982. Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid Ke-6, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993. Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Jilid Ke-8, Beirut: Dar al-Fikr, 1984. Al-Sayyid Abū Bakr, I'ānah al-Tālibīn, Jilid. 'Abd Allah bin 'Abd Muhsin, Suap dalam Pandangan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. 'Abd al-Qādir 'Awdah, al-Tasyrī' al-Jina'ī al- Islāmī, Jilid Ke-1, Beirut: Dār al-Kutub, 1963. Ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Al-Turmidhi, Sunan al-Turmidhi, al-Mak- tabah al-Syamilah, Bab fi Hassi, Jilid Ke-4, Hadis No. 2130, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975. 'Abd al-'Adim Ibn Badawi al-Khalafi, al-Wa- Al-Tabrani, al-Mu'jam al-Awsat, al-Makta- bah al-Syamilah, Bab Man Baqiyah min Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 17
Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain Awali Ismihi Mim min Ismihi Musa, Jilid Ke-8, Hadis No. 8235, al-Qahirah: Dar al-Haramayn, t.t. Muhammad Yūsuf al-Qardāwī, al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994. Eddy OS Hiareij, "Memahami Gratifikasi", 13 Juni 2011. Hamd Ibn 'Abd al-Rahman al-Junayd, Atharu Risywah fi Ta'thuri Namwi al-Iqtisadi wa Asalib Daf'iha fi Zilli Syari'ah Islami- yah, Riyad: al-Markas al-'Arabi li Dira- sah al-Amniyyah wa Tadrib, 1982. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, al-Maktabah al-Syamilah, Bab al-Ta'liz fi al-Hayf wa al-Risywah, Jilid Ke-2, Hadis No. 2313, t.tp: Dar 'Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, t.t. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997. M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pi- dana Islam. Cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2011. Muhammad Amin Ibn 'Abidin, Rad al- Mikhtar 'alā al-Dār al-Mukhtar Hasyi- yat Ibn 'Abidin, Jilid Ke-4, Beirut: Dār al-Ihyā', 1987. Muslim, Sahih Muslim, al-Maktabah al- Syamilah, Bab Tahrim Hadaya al-'Amal, Jilid Ke-3, Hadis No. 30, t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H. Quraish Shihab, Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang Patut Anda Keta- hui, Jakarta: Lentera Hati, 2008. Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indone- sia, Jakarta: Agung Media Mulia, t.t. Taqy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, Ki- fayat al-Akhyar, Bandung: al-Ma'arif, t.t. Malik, Mawata' al-Imam Malik, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Ma Ja'a fi al-Ta'afuf 'an al-Masa'alah, Jilid Ke-2, Hadis No. 9, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi. Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989. Muhammad Amin, Khususyiyah Ibn 'Abidin, Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H. 18 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 19-31) ISSN: 1412-436X KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN ANAK Khoiruddin Nasution Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, 55281, Yogyakarta E-mail: Naskah diterima tanggal 31 Mei 2016, revisi I tanggal 12 Juni 2016, dan revisi II tanggal 28 Juni 2016 Abstract: President Joko Widodo on Wednesday, May 25, 2016 has issued and signed Government Regula- tion in Lieu of Law (Perppu) No. 1 2016 on Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children, which was amended by Act 35 of 2014. However, with the birth of this regulation has born pro and contra about its effectiveness. This paper attempts to describe the reasons behind doubt of the observer, both the pros and the contra. Finally it can be noted three conclusions. First, there are a number of factors that are the cause and source of violence against children. Second, the legal effectiveness in eliminating violence against children, is highly dependent on idealistic law enforcement and legal awareness of society. Thirdly, together with repressive efforts, preventive measures are also necessary to do in the form of providing a short course on family life for productive spouse and candidate parents. In addition, it is also urgent to provide a family counseling. Keywords: Sexual violence, child protection, Perppu, repressive, preventive, Pre-Marital Courses, Calon Pengantin Courses. Abstrak: Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 25 Mei 2016 telah menerbitkan dan menandatangani Pera- turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diamandemen dengan UU No.35 tahun 2014. Namun seiring dengan lahirnya Perppu ini lahir keraguan dari para pemerhati tentang efektivitasnya. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan alasan di balik keraguan para pemerhati, baik yang pro maupun yang kontra. Akhirnya dapat dicatat tiga kesimpulan. Pertama, ada sejumlah faktor yang menjadi sebab dan sumber ter- jadinya kekerasan terhadap anak. Kedua, efektivitas hukum dalam menghilangkan kekerasan terhadap anak, sangat tergantung pada idealis penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, bersamaan dengan upaya represif, upaya preventif juga niscaya dilakukan dalam bentuk Kursus kepada pasangan produktif dan calon suami dan isteri serta penyuluhan di bidang keluarga yang berkelanjutan dan substansial. Kata Kunci: Kekerasan seksual, perlindungan, anak, Perppu, represif, preventif, Kursus Pra Nikah, dan Kursus Calon Pengantin. Pendahuluan Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 25 Mei 2016 telah menerbitkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 19
Khoiruddin Nasution tentang Perlindungan Anak, yang telah dia- mandemen dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam konferensi pers di Istana Negara Presi- den menjelaskan bahwa Perppu tersebut me- nambah hukuman pidana menjadi paling lama 20 tahun, atau pidana seumur hidup atau huku- man mati. Adapun hukuman tambahan lainnya berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Tujuan hukuman ini adalah memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan.1 Pada gilirannya diharapkan orang lain berpikir ulang ketika hendak melakukan tindakan kekerasan yang sama, kekerasan terhadap anak. Deputi Bidang Koordinasi Perlindun- gan Perempuan dan Anak Kemenko Pem- bangunan Manusia dan Kebudayaan (Ke- menko PMK), Sujatmiko menyatakan, ada setidaknya dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk pendampingi Perppu ini, yakni PP ten- tang Teknis Hukuman Kebiri oleh Kemenkes dan PP tentang Rehabilitasi oleh Kemensos.2 Dalam kesempatan lain (wawancara dengan Republika), Sujatmiko mengomentari ten- tang kemungkinan pelanggaran HAM dalam hukuman kebiri, bahwa hukuman kebiri akan diikuti rehabilitasi. Demikian juga suntikan kebiri kimia tidak memberikan dampak se- lain hanya menurunkan libido pelakunya, dan dampaknya hanya tiga bulan.3 Ketua KPAI Asrorun Niam juga mendu- kung hukuman kebiri. Menurutnya langkah Jokowi ini menunjukkan bahwa Negara had- ir dalam memberikan perlindungan kepada anak, dan presiden serius dalam pencegahan dan penanganan kasus kejahatan terhadap anak.4 Dalam kesempatan lain disebutkan As- rorun Niam, solusi drastic memang dibutuh- kan untuk menangani kasus kekerasan yang terus semakin meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 574 laporan di kepolisian, angka meningkat 50% dibanding kasus 2014 seban- yak 382 laporan. Namun tetap membedakan antara anak sebagai pelaku dengan orang de- wasa. Pendekatan anak harus dalam konteks pemulihan, bukan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.5 Sebaliknya Komnas HAM menanggapi negative kehadiran Perppu ini, khususnya berkaitan dengan hukuman kebiri. Komnas HAM menyatakan, Komnas HAM gagal pa- ham dengan Presiden Jokowi, demikian Ma- neger Nasution, Kominisioner Kimnas HAM. Menurutnya hukuman kebiri berpotensi me- rendahkan martabat manusia, dan tidak etis dilakukan di Indonesia. Hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan seksual adalah huku- man yang lebih berat. Hukuman yang diberi- kan mestinya bukan hukuman balas dendam tetapi hukuman setimpal dan merupakan pem- binaan agar kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Hukuman yang merendahkam manusia tidak memberikan jaminan dapat me- nyelesaikan masalah.6 1 Penerbitan Perppu ini menyusul semakin menin- gkatnya jumlah kasus tindakan kekerasan seksu- al terhadap anak-anak belakangan ini, dan salah satu yang mengemuka adalah kasus YY (14 ta- hun) seorang siswi SMP di Rejang Lebong Beng- kulu oleh 14 pelaku pada April lalu. 2 Republika, Kamis, 26 Mei 2016, "Hukuman Ke- biri Diteken", hlm. 1 dan 9; Jawa Pos, Kamis 26 Mei 2016, "Hukuman Kebiri Maksimal Dua Tahun", hlm. 1; Jawa Pos, Jumat 27 Mei 2016, "Kebiri Diulang Tiap Tiga Bulan", hlm. 1. Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher, mendorong instansi pemerintah bersinergi dalam penanganan masalah anak, baik kebijakan maupun implementasi harus mencakup aspek (1) pencegahan, (2) penan- 4 Ibid. 5 Padang Ekspres, Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2. 6 Republika, Kamis, 26 Mei 2016, "Hukuman Ke- 3 Republika, Jumat 27 Mei 2016, hlm. 8. biri Diteken", hlm. 9. 20 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak ganan dan (3) rehabilitasi. Semua diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga, se- bab keluarga sarana pencegah terjadinya per- masalahan terhadap anak.7 fisik, seksual dan psikologis. Berdasarkan survey kepada lebih 11 ribu anak Indonesia selama tiga tahun terakhir ada satu dari tiga anak menjadi korban kekerasan.9 Dengan demikian masyarakat memberi- kan sikap pro dan kontra terhadap kehadiran Perppu No. 1 tahun 2016, khususnya kaitan- nya dengan hukuman kebiri bagi pelaku kek- erasan terhadap anak. Sisi lain dari kasus kekerasan terhadap anak, ada juga kekerasan yang dirasakan anak dari keluarga broken home. Komunitas ini kemudian membentuk persatuan bernama 'Komunitas Hamur'. Komunitas Hamur ada- lah rumah bagi mereka yang berasal dari ke- luarga broken home. Komunitas ini berdiri Agustur 2015 dan sekarang beranggotakan 64 orang dari berbagai universitas; UGM seba- gai pendiri, UNS (Universitas Sebelas Maret), UII (Universitas Islam Indonesia), UNJ (Uni- versitasw Negeri Jakarta), BINUS (Univer- sitas Bina Nusantara), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN). Sumber masalah yang mereka rasa- kan ada yang bersumber dari bapak dan ada juga dari ibu. Dalam komunitas ini mereka dapat berbagi informasi dan sharing perasaan. Ternyata dengan komunitas ini mereka merasa lebih nyaman dan dapat membantu penyelesa- ian masalah yang dihadapi, sebab sama-sama merasakan akibat dari broken home. Berbeda kalau bercerita dengan orang yang tidak men- galami kadang malah disalahkan.8 Demikian juga perlu dicatat laporan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemente- rian Pemberdayaan Perempuan dan Perlind- ungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, yang menyatakan bahwa jumlah anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan lebih banyak daripada anak perempuan; kekerasan Tulisan ini bermaksud menggambarkan efektivitas hukum(an) kebiri dalam menurunk- an bahkan menghilangkan tindakan kekerasan (seksual) terhadap anak, dengan sistematika bahasan berikut. Setelah pendahuluan diurai- kan secara singkat pengertian dan faktor-fak- tor terjadinya kekerasan (seksual) terhadap anak. Bahasan berikutnya adalah uraian pro dan kontra terhadap kehadiran Perppu No. 1 tahun 2016. Bahasan dilanjutkan dengan upa- ya penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak dan sejauhmana efektivitas hukum(an) kebiri dalam menyelesaikan masalah kekeras- an terhadap anak. Akhirnya tulisan dipungkasi dengan kesimpulan. Pengertian dan Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak Adapun yang dimaksud dengan kekerasan se- bagaimana disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbua- tan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemak- saan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian jenis kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak minimal ada empat jenis, yakni: 1. kekerasan Fisik, 2. kekerasan Seksual, 7 Padang Ekspres, Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2. 8 Jawa Pos, Sabtu, 4 Juni 2016, hlm. 1. 9 Republika, Rabu 1 Juni 2016, "Anak Laki-laki Korban Kekerasan lebih Banyak", hlm. 2. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 21
Khoiruddin Nasution 3. kekerasan Psikologis, dan 4. Penelantaran (ekonomi). Meskipun definisi ini dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, namun mem- punyai substansi yang tidak berbeda dengan kekerasan terhadap anak. Karena itu, kira-kira demikianlah yang dimaksud dengan kekeras- an terhadap anak. Adapun faktor penyebab terjadinya kek- erasan (seksual) terhadap anak dicatat oleh para ahli cukup banyak. Di antaranya menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang memapar- kan empat penyebab utama: 1. ada anak yang berpotensi menjadi kor- ban; anak nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak menurut, cengeng, pemalas, pena- kut. Anak-anak seperti ini sangat rentan oleh kekerasan fisik dan psikis. 2. Disfungsi keluarga, 3. Faktor ekonomi, 4. Pandangan keliru tentang posisi anak da- lam keluarga (anak tidak tahu apa-apa, maka pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua). Masih pendapat lain tentang sebab anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tang- ga adalah: 1. faktor ekonomi, 2. faktor status orang tua tidak kandung, dan 3. karena kelakuan anak itu sendiri. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan banyak faktor yang menjadi sebab terjadi kek- erasan terhadap anak. Faktor-faktor dimaksud dapat berdiri sendiri dan dapat juga saling ada keterkaitan. 2. ada anak atau orang dewasa yang ber- potensi menjadi pelaku kekerasan. Anak yang berpotensi menjadi pelaku kekeras- an disebabkan oleh meniru atau mengimi- tasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, film, pernah mengalami se- bagai korban bullying dari sesama anak, korban kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari kelompok. 3. ada peluang kekerasan tanpa pengawasan atau perlindungan, misalnya kekerasan yang dialami anak ketika dijaga pem- bantu rumah tangga sementara orang tua bekerja di luar rumah. 4. Ada pencetus dari korban dan pelaku. Misalnya anak rewel, aktifitas anak ber- lebihan, anak tidak menurut perintah, anak merusak barang-barang. Sementara itu hasil pengaduan yang di- terima KOMNAS Perlindungan Anak (2006), bahwa faktor pemicu kekerasan terdahap anak adalah: 1. Kekerasan dalam rumah tangga, Pro dan Kontra terhadap Hukuman Tam- bahan Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ditetapkan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai amandemen terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dimaksudkan da- lam rangka mengobati penyakit kasus kek- erasan yang menimpa anak bangsa Indonesia. Perubahan yang dilakukan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 adalah pasal 81 UU No. 23 Ta- hun 2002, sehingga berbunyi: 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kek- erasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan- nya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 2. Ketentuan pidana sebagaimana 22 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama den- gan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan; melakukan persetubuhan dengannya atau 9. Pidana tambahan dan tindakan dikecuali- dengan orang lain; 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempu- nyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang se- cara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana seba- gaimana dimaksud pada ayat (1); 4. Selain terhadap pelaku sebagaimana di- maksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D; 5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana di- maksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, men- gakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilan- gnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara pal- ing singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; 6. Selain dikenai pidana sebagaimana di- maksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; 7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tinda- kan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik; kan bagi pelaku Anak. Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut: 1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambah- an berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan set- elah terpidana menjalani pidana pokok; 2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) di bawah penga- wasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin- tahan di bidang hukum, sosial, dan kes- ehatan; 3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi dia- tur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah seh- ingga berbunyi sebagai berikut: 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kek- erasan atau ancaman Kekerasan, memak- sa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiar- kan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 23
Khoiruddin Nasution oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut: 1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pi- dana pokok; orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3. Selain terhadap pelaku sebagaimana di- maksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E; 4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana di- maksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, men- gakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilan- gnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana seba- gaimana dimaksud pada ayat (1); 2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) di bawah penga- wasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin- tahan di bidang hukum, sosial, dan kes- ehatan; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Pera- turan Pemerintah. Dengan ringkas ketentuan hukuman tam- bahan untuk Predator Anak sebagai tambahan terhadap hukuman yang sudah ada dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: 1. Hukuman tambahan berupa (1) pengumu- man indentitas pelaku, (2) kebiri kimia, dan (3) pemasangan alat pendeteksi elek- tronik 5. Selain dikenai pidana sebagaimana di- maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambah- an berupa pengumuman identitas pelaku; 6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) da- pat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektron- ik; 7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama den- gan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan; 8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menu- rut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni 2. Kebiri kimia dan pemasangan alat pende- teksi elektronik dilakukan maksimal dua tahun 3. Hukuman tambahan dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok 4. Khusus pelaksanaan kebiri kimia juga di- sertai dengan rehabilitasi 5. kebiri kimia dan pemasangan alat pende- teksi elektronik diawasi kementerian bi- dang hukum, social, dan kesehatan.10 Alasan yang setuju dengan hukuman tambahan tersebut dapat dijelaskan secara singkat berikut: Rapat kerja Komisi VIII DPR dengan in- stansi pemerintah Senin, 30 Mei 2016, menu- rut Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, hukuman kebiri merupakan hukuman tepat. 10 Jawa Pos, Kamis, 26 Mei 2016, hlm. 1. 24 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak Namun informasi yang beredar di masyarakat salah kaprah, sebab dipahami hukuman kebiri sebagai hukuman mematikan fungsi alat geni- tal pelaku, padahal yang benar adalah meni- durkan fungsi reproduksi mereka dalam wak- tu yang ditentukan (disebut kebiri kimia), dan itupun bagi pelaku pedofil yang korbannya berkali-kali, sehingga dia tidak menimbulkan korban baru dalam masa rehabilitasi.11 Menanggapi keraguan efektivitias hu- kuman kebiri, Khofifah meyakinkan bahwa hukuman kebiri sudah terbukti efektivitasnya di Negara maju di dunia, khususnya kepada anak, dan menyebut Jerman, Inggris dan Ko- rea Selatan.12 Jaksa Agung R.I. HM. Prasetyo menya- takan, Jaksa Agung (Kejagung) siap melak- sanakan tuntutan hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual anak jika sudah dis- ahkan DPR. Menurut Jaksa Agung hukuman kebiri memang pantas dilakukan karena keja- hatan seksual kepada anak merupakan kejaha- tan yang luar biasa.13 Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, meminta para dokter tidak takut melaksana- kan eksekusi hukuman kebiri apabia diminta pengadilan.14 Selama itu putusan pengadilan maka tidak melanggar kode etik. Kebiri kimi- awi dilakukan dengan menyuntikkan hormon perempuan kepada pelaku kejatan seksual. Ini akan menurunkan hormon dan nafsu seksual pelaku. Berkaitan dengan kemungkinan pe- langgaran HAM, pihak yang dilanggar HAM adalah korban kekerasan tidak hanya psikis 11 Republika, Selasa 31 Mei 2016, "DRP: Perppu Kebiri Saja tak Cukup", hlm. 1; Padang Ekspres, Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2. tetapi juga psikologis, rasa malu kehilangan masa depan, bahkan kehilangan nyawa, bah- kan kalaupun misalnya ada korban kebiri yang bunuh diri, maka tindakan itu belum seband- ing dengan penderitaan korban kekerasan sek- sual. Demikian Menteri Kesehatan R.I.15 Hukuman kebiri akan diberikan kepada pelaku yang menimbulkan: 1. korban lebih dari satu, luka berat 2. 3. gangguan jiwa, 4. penyakit menular, 5. Terganggu atau hilang fungsi reproduksi, 6. Meninggal dunia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mengaku lega setelah presiden menanda tan- gani Perppu, dan akan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Di samping itu mendor- ong ketahanan keluarga agar peran keluarga semakin kuat.16 Sementara alasan yang menolak huku- man tambahan kebiri dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Catatan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) bahwa banyak kasus kekerasan yang berhenti di tingkat Kepoli- sian. Dari 83% yang mengadu dan menempuh jalur hukum, 50% diselesaikan dengan medi- asi (dinikahkan, ganti rugi, tak cukup bukti), sisanya 40% mandek di Kepolisian. Perppu hanya bermaksud menakut-nakuti, makanya tidak akan mampu memberikan efek jera, de- mikian Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan. Ditambahkan, lebih baik pemer- intah kosentrasi pada aspek pencegahan dan memperbaiki KUHukum Acara Pidana.17 12 Padang Ekspres, Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2. 13 Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu 28-29 Mei Alasan lain, pemberian hukuman kebiri 2016, hlm. 6. 14 Pernyataan menteri ini dimaksudkan sebagai re- spon terhadap sikap dokter yang tidak bersedia melaksanakan hukuman kebiri. 15 Ibid., hlm.17. 16 Ibid., hlm. 17. 17 Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016, hlm. 6. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 25
Khoiruddin Nasution masuk tindakan Koersif = Pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan pak- saan atau kekerasan, baik kekerasan fisik atau pun psikis. Padahal tindakan kekerasan diba- las dengan kekerasan memberikan efek yang tidak baik, demikian menurut Prof. Agnes Wi- danti, Kordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA), Jawa Tengah.18 puan diberikan kepada laki-laki.20 Sebagai tawaran solusi dari masalah yang ada, Boyke setuju memasukkan tindakan kek- erasan terhadap anak ke dalam tindakan crim- inal khusus (extra ordinary crime), dihukum sama dengan teroris, pengedar natkoba dan semacamnya. Soegijapranata, Ketua PS Magister Hu- kum Univ Katolik Semarang, hukuman ke- biri adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar HAM. Maka jalan keluarnya menurutnya adalah mengacu saja pada KUHP, kalau memang dirasa perbuatan pelaku sangat berat maka dihukum seumur hidup, jangan dikebiri.19 Dengan demikian ada dasar bagi masing- masing kelompok yang pro dan kontra terh- adap kehadiran dan pemberlakuan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 20 tentang Perlindungan terhadap Anak. Efektivitas Hukum Pakar seksologi, Boyke Dian Nugraha, yang tidak setuju dengan hukuman kebiri dari sisi medis, menyatakan banyak efek kebiri berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan (disebut yang lalu): 1. Dia akan menjadi seperti perempuan, 2. Otot-otot melemah, 3. Bulu rontok, 4. Lebih mudah terserang biabetes, yang akhirnya dapat menyebar ke jantung, 5. Payudara akan berkembang dan menjadi gemuk. Dari sisi kejiwaan akan mengalami depresi, bahkan bisa bunuh diri. Menurutnya perilakunya akan berubah dengan mengubah otaknya bukan alatnya. Kalau otaknya tidak berubah maka perilakunya akan tetap seperti sebelumnya dengan menggunakan alat lain. Dengan meminjam teori sosiologi, tindakan kekerasan masuk tindakan sosial. Dimana tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Pengendalian tin- dakan dan/atau prilaku sosial berdasarkan si- fatnya dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Preventif dan 2. Represif. Preventif merupakan pengendalian so- sial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Ungkapan lain, merupa- kan usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Sementara Represif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ungkapan lain, mer- upakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Melihat demikian buruk akibat dari ke- biri, Boyke menyatakan, petugas medis tidak akan tega melakukan kebiri. Menurutnya, proses mengebiri dilakukan dengan cara dis- untikkan anti-androgen. Jadi hormon perem- 18 Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu 28-29 Mei Definisi lain dari represif adalah pengen- dalian sosial yang bertujuan untuk mengem- balikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelang- garan yang dilakukan. Dalam kasus ini sesuai 2016, hlm. 6. 19 Ibid. 20 Republika, Jumat 27 Mei 2016, hlm. 8. 26 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak Perppu No. 1 tahun 2016 adalah hukuman kebiri bagi pelanggar kekerasan seksual ter- hadap anak. Sementara pengendalian sosial berdasar- kan proses, dibagi menjadi dua,yaitu: 1. Persuasif, dan 2. Koersif. Persuasif merupakan bentuk pengen- dalian sosial yang bersifat membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetap- kan. Persuasif (definisi lain) adalah pengen- dalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan, misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Sementara koersif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat kekerasan. Definisi lain dari koersif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, baik kekerasan fisik atau pun psikis. Dalam arti lain, koersif meru- pakan pengendalian sosial yang bertujuan un- tuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan atau tindakan anarkis. Masih ada satu lagi, yakni kuratif, yakni pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, se- orang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulan- gan. Berdasarkan pembagian tersebut, maka penerbitan Perppu No. 1 tahun 2016 meru- pakan tindakan represif (pengobatan). Oleh sebagian ahli menyebutnya represif-koersif, yakni pengobatan dengan cara kekerasan. Da- lam bahasa Maneger Nasution, hukuman ba- las dendam, dan dalam bahasa Agnes Widanti hukuman paksaan dan kekerasan. sifat koersif maupun tidak, berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, masih tergan- tung pada dua hal lain di luar hukum/peraturan (Perppu No. T tahun 2016), yakni: struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Teori lain di samping struktur hukum dan budaya hukum juga tergantung pada sarana hukum. Sebab efektif atau tidaknya hukum tergan- tung pada tiga unsur, yakni: (1) isi dari hukum atau perundang-undangan (legal substance), (2) struktur hukum (legal structure; perang- kat hukum; hakim, jaksa, dan polisi) dan (3) budaya hukum masyarakat (legal culture).21 Menurut teori lain, di samping tiga unsure tersebut ditambah sarana hukum. Dengan demikian Perppu No. 1 tahun 2016 baru satu unsur dari tiga atau empat un- sur yang dibutuhkan berjalan secara efektif agar hukum berjalan dan/atau efektif melaku- kan perubahan. Unsur di luar unsur materi hu- kum ini yang masih diragukan para pemerhati hukum dan/atau masyarakat. Seperti disebut- kan sebelumnya, struktur hukum mencakup polisi, jaksa, dan hakim. Sementara budaya hukum masyarakat menyangkut bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi hu- kum. Sedangkan sarana hukum menyangkut banyak hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dengan kata lain, hukum dapat menjadi alat perubahan social dengan syarat tiga hal tersebut di atas berjalan dengan baik. Dima- na menurut Sosiologi Hukum peran hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hukum sebagai alat pengatur atau pengontrol (law as a tool of social control), dan hukum sebagai alat rekayasa/perubahan sosial (law as a tool of social engineering).22 21 Lawrence Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 6 dan 15. Efektivitas usaha represif, baik yang ber- 22 Dragan Milovanovic, A Primer in the Sociologi- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 27
Khoiruddin Nasution Efektivitas hukum dapat tercapai den- gan struktur hukum idealis. Hasil penelitian menunjukkan tiga orientasi perilaku hakim dalam menangani perkara, yakni: materialis, pragmatis dan idealis. Adapun maksud materialis bahwa peri- laku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai ke- bendaan. Pragmatis bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada situasi yang menguntung- kan. Idealis bahwa perilaku hakim dalam me- nangani perkara sangat dipengaruhi oleh ori- entasi pada nilai-nilai ideal hukum.23 Fotret ini tentu berlaku juga bagi elemen lain yang ada di struktur hukum (polisi, jaksa, dan proses yg mengikutinya). Dengan kondisi kecenderungan hakim yang semakin pragmatis dan/atau materia- lis, sangat pantas kalau diragukan efektivitas hukum. Sehingga meskipun hukum(an) yang tertulis dalam peruuan demikian keras dan ideal, tetapi ketika diproses dan diputus oleh pelaku yang pragmatis di lapangan, maka ide- alitas hukum masih diragukan efektivitasnya. Keraguan ini juga dibuktikan dengan dua kenyataan. Pertama, pendekatan yang digu- nakan hakim dalam menyelesaikan perkara, dimana meskipun telah diminta mengguna- kan pendekatan multidisipliner atau minimal interdisipliner, namun dalam kenyataan ha- kim masih menggunakan pendekatan mono- disipliner. Kedua, meskipun besar kesempa- tan yang diberikan kepada para hakim untuk menekankan putusan pada aspek keadilan daripada kepastian hukum, tetapi dalam ke- nyataan sangat jarang hakim yang menggu- nakannya, hampir seluruh hakim menekankan pada kepastian hukum.24 Komentar lain di luar apa yang dapat dibaca di media, misalnya hasil diskusi den- gan dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah (Hukum Islam) IAIN Imam Bonjol, Sumatera Barat, Selasa 31 Mei 2016, ada komentar dari Dr. Salmah (Dr. di bidang Hukum Pidana Is- lam [fikih Jinayah]), bahwa negara kita seperti kehilangan jati diri, ada negara yang member- lakukan hukuman kebiri, kemudian kita In- donesia ikut-ikut memberlakukan hukuman kebiri, padahal konteks Indonesia berbeda dengan konteks Negara lain. Indonesia juga mempunyai Hukum Adat dan Hukum Islam yang dapat digali hukuman yang cocok untuk konteks Indonesia. Demikian juga pasti ada masalah ketika hormon perempuan dimasuk- kan kepada laki-laki; ada kemungkinan dia menjadi perempuan. Demikian juga dengan hukuman kebiri kimia harus membayar den- gan harga mahal. Padahal dalam hukum Islam tidak menimbulkan efek di luar pelaku, dan Negara tidak harus membayar mahal. Dedi Candra (mahasiswa Hukum Pidana cal of Law (New York: Harrow and Heston Pub- lishers, 1994), sebagaimana dikutip Sulistyowati Irianto, "Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Pluralisme Hukum", dalam Su- listyowati Irianto, Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadi- lan, edisi ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 313. 23 M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Ha- kim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 127. 24 Keadilan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekua- saan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Pasal 5 ayat (1), "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadi- lan yang hidup dalam masyarakat". Isi pasal ini sama persis dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IV Hakim dan Ke- wajibannya, Pasal 28 (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 28 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak dan Politik [Jinayah Siyasah ] berpendapat, perlu ada usaha preventif berupa pembatasan jam tayang media yang mempertontonkan kekerasan yang kemungkinan besar anak mencontoh. Agak mirip dengan pendapat Naek, bahwa hukuman kebiri tidak menjamin orang tidak melakukan kekerasan, sebab kek- erasan bisa juga dilakukan dengan alat lain seperti tangan. Kira-kira substansi yang perlu dirubah adalah karakter atau otaknya dalam bahasa Naek. Demikian juga perlu ditingkat- kan usaha preventif dalam keluarga, sebab orang tua sangat berperan dalam menjamin dan menjauhkan anak dari tindakan kekeras- an. Kira-kira manakala fungsi keluarga ber- jalan dengan baik maka anak akan terjamin tidak kena kekerasan seksual. Azhariah Halida Ade (dosen) menya- takan, hukum Islam sebagai salah satu hu- kum yang sudah lama berlaku dan diterima masyarakat Indonesia, mestinya menjadi salah satu sumber penetapan dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat Indonesia, ter- masuk kasus kekerasan terhadap anak, seperti yang diberlakukan di Aceh. Masukan lain dari dosen aktif ini adalah mestinya ada juga usa- ha preventif yang dikreate pemerintah dalam pergaulan sehari-hari masyarakat, khususnya antara pemuda dan pemudi, sehingga den- gan aturan tersebut hal yang tabu dari dahulu tetap tabu di zaman sekarang. Artinya den- gan menciptakan kondisi yang ada norma masyarakat tidak tercipta suasana yang men- dorong terjadinya tindakan kekerasan. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor pemicu munculya kekerasan. Barangkali agak mirip dengan substansi pendapat ini adalah kaja- hatan bukan saja karena ada keinginan tetapi karena ada kesempatan. Maka dengan norma masyarakat tersebut menutup adanya kesem- patan melakukan kekerasan. Usulan lain ada- lah meniadakan tayangan tv yang mengarah ke lahirnya kenakalan remaja, salah satunya tindakan kekerasan. Aulia Rahmat (dosen) menyampaikan hasil kajian sosiologis kontemporer, bahwa berbicara tentang anak dan orang tua hanya mengenal KUA, padahal masih ada lembaga lain yang mestinya juga difungsikan, seperti LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dan P2T- P2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) oleh Menteri Pember- dayaan Ibu dan Perlindungan Anak. Kritik lain dari Aulia, negara banyak mengeluarkan peruuan, tetapi kurang monev untuk melihat dan/atau mengevaluasi efektivitasnya. Seh- ingga kehadiran Perppu Kebiri pun diragukan efektivitasnya. Tidak berlebihan untuk men- gatakan bahwa hukum yang sudah ada pun dapat melakukan perubahan andaikan sistem hukum berjalan dengan baik. Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, maka tidak berlebihan ketika semestinya pemerintah mencoba menggunakan usaha pre- ventif, pencegahan, berupa pemberian bekal pengetahuan bagi para pasangan yang masih produktif dan para calon pasangan suami dan isteri tentang bagaimana mengelola keluarga. Pemberian bekal ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan kembali Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Sus- catim). Dengan Kursus ini diharapkan pasan- gan suami dan isteri mempunyai ilmu dalam melayarkan kehidupan rumah tangga. Sehing- ga dengan ilmu dan bekal tersebut dapat ber- jalan fungsi keluarga, khususnya: 1.fungsi re- produksi, 2.fungsi sosialisasi, 3.fungsi afeksi, 4.fungsi proteksi atau perlindungan, 5.fungsi religius, 6.fungsi pendidikan, 7.fungsi peme- liharaan. Dengan demikian efektifitas hukum da- lam melindungi anak dari kekerasan sangat tergantung pada struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Karena itu agar perun- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 29
Khoiruddin Nasution dang-undangan dapat berperan melindungi anak dari kekerasan, diperlukan keseriusan pemerintah dalam bentuk konsistensi mendor- ong dan menjaga keseriusan lembaga hukum dalam menjalankan hukum. Demikian juga pemerintah perlu menciptakan suasana di- mana hakim tidak mempunyai kemungkinan dan/atau kesempatan menjadi hakim prag- matis apalagi materialis. Bersamaan dengan upaya pemberlakukan hukum, penyelesaian masalah dengan upaya represif, pemerintah juga sangat disarankan menggunakan upaya preventif, di antaranya menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, Kursus Calon Pengantin, dan penyuluhan secara berkelanjutan dan sub- stansial di bidang keluarga. Dengan dua usaha ini diharapkan dapat berperan bukan saja me- lindungi anak dari tindakan kekerasan tetapi juga dapat membangun ketahanan keluarga. bahkan sebisa mungkin menghilangkan kek- erasan terhadap anak mutlak dilakukan upaya represif dan preventif secara bersama; upaya represif dalam bentuk lahirnya perundang- undangan, sementara usaha preventif dalam bentuk Kursus kepada pasangan yang masih produktif dan calon suami dan isteri serta pe- nyuluhan di bidang keluarga yang berkelanju- tan dan substansial. Masih masuk dalam usaha preventif adalah meminimalisir tayangan tv yang mendorog munculnya kekerasan, memi- nimalisir terjadinya pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mendorong munculnya kekerasan. Di antara cara yang da- pat ditempuh dalam meminimalisir pergaulan bebas adalah memberlakukan kembali norma masyarakat. Dua usaha represif dan prevantif ini boleh dikatakan sama pentingnya sebagai upaya menghilangkan kekerasan terhadap anak. Penutup Dengan demikian, dari deskripsi di atas dapat dicatat tiga kesimpulan. Pertama, ada sejum- lah faktor yang menjadi sebab dan sumber ter- jadinya kekerasan terhadap anak. Demikian juga bentuk kekerasan ada minimal empat. Kedua, efektivitas hukum dalam meng- hilangkan kekerasan terhadap anak, sangat tergantung pada idealis penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Bahkan tanpa menambah hukum pun kekerasan dapat di- minimalisir bahkan dihilangkan apabila pen- egak hukum benar-benar mengedepankan idealisme dan memberikan putusan yang berkeadilan daripada kepastian hukum. Kar- ena itu upaya memaksimalkan dua hal ini niscaya diupayakan secara berkelanjutan dan substansial. Ketiga, upaya represif, upaya preventif juga niscaya dilaku- kan. Dengan demikian upaya meminimalisir bersamaan dengan Sejalan dengan itu sejumlah pemerhati juga menyarankan dalam membentuk hukum agar digali dari hukum yang sudah lama ber- laku dan diterima di Indonesia, yakni hukum Islam dan hukum adat. Sebab hukum itulah yang lebih cocok dengan konteks Indonesia, sebaliknya hukum yang dibawa dari luar bisa jadi tidak atau kurang cocok dengan konteks Indonesia. Bibliography Literatur Lawrence Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975. M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Ber- basis Hukum Progresif", Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 127. 30 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak Sulistyowati Irianto, Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kes- etaraan dan Keadilan, edisi ke-2, Jakar- ta: Yayasan Obor, 2008. Jawa Pos, Jumat 27 Mei 2016, "Kebiri Diu- lang Tiap Tiga Bulan". Jawa Pos, Kamis 26 Mei 2016, "Hukuman Kebiri Maksimal Dua Tahun". Media Republika, Selasa 31 Mei 2016, "DRP: Per- ppu Kebiri Saja tak Cukup". Republika, Jumat 27 Mei 2016. Republika, Jumat 27 Mei 2016. Republika, Kamis, 26 Mei 2016, "Hukuman Jawa Pos, Kamis, 26 Mei 2016. Jawa Pos, Sabtu, 4 Juni 2016. Padang Ekspres, Selasa 31 Mei 2016. Padang Ekspres, Selasa 31 Mei 2016. Padang Ekspres, Selasa 31 Mei 2016. Padang Ekspres, Selasa 31 Mei 2016. Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu 28-29 Mei Kebiri Diteken". Republika, Kamis, 26 Mei 2016, "Hukuman Kebiri Diteken". Republika, Rabu 1 Juni 2016, "Anak Laki-laki Korban Kekerasan lebih Banyak". 2016. Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016. Suara Pembaruan, Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 31
Khoiruddin Nasution 32 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sanksi Pidana Pembunuhan Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 33-44) ISSN: 1412-436X SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI KONTRIBUSI BAGI PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Ishaq Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi E-mail: Naskah diterima tanggal 8 Maret 2016, revisi I tanggal 15 April 2016, dan revisi II tanggal 10 Mei 2016 Abstract: This article explains that murder in the Code of Penal and criminal law of Islam is prohibited and sanctioned. Criminal sanctions murder in criminal law varies, and depends on the articles which were violated in the draft of the Criminal Law. For example, imprisonment for 15 years, a lifetime, or forever 20 years. In addition, there is also punishable by imprisonment of 12 years, 9 years, 7 years, 5 years, and 4 years old. While criminal sanctions killing in Islamic criminal law is Qisas. However, in the case of qisas, if the victim's family to forgive the killers, the sanctions did not apply Qisas and switch into diyat sanctions. Keywords: Criminal murder, Indonesia Criminal Law, Criminal Law Islam. Abstrak: Artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Sanksi pidana pembunuhan di dalam hukum pidana bervariasi, dan tergantung kepada pasal-pasal mana yang dilanggar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Misalnya, diancam pidana penjara 15 tahun, seumur hidup, atau selamanya 20 tahun. Disamping itu, ada juga yang diancam dengan pidana penjara 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun. Sedangkan sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam adalah qishash. Namun, dalam hal qishash ini, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat. Kata Kunci: Pidana pembunuhan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam. Pendahuluan Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi- dana (KUHP) Indonesia diatur di dalam Bab XIX Buku II (dua) yang berjudul "Kejahatan Terhadap Jiwa Orang",1 mulai dari Pasal 338 1 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pi- dana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 33
Ishaq sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah suatu produk peninggalan jaman kolonial, turunan dari Wetboek van Strafrecht yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 untuk semua golongan penduduk. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal II Undang- Undang Dasar 1945.2 Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana teks aslinya sampai sekarang masih di dalam bahasa Belanda, kecuali penambahan-penam- bahan kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yang corak ragamnya tergantung pada selera penerjemah.3 Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidaklah sepenuhnya memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk me- menuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang dengan pesatnya, diadakanlah peraturan-per- aturan, baik berupa Undang-undang maupun peraturan dalam bentuk lainnya yang meng- atur tentang hukum pidana.4 Tindak pidana pembunuhan sekarang ini banyak diceritakan di media cetak, mau- pun dimedia elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tindak pidana pembunu- han yang terdapat dalam Pasal-pasal di dalam KUHP tidak mampu memberikan efek jera para pelaku pembunuhan tersebut. Oleh kar- ena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang seyogyanya mengandung aspek nilai hukum pidana Islam, karena hu- kum pidana Islam penerapan pidananya bertu- juan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan- perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggauta masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehor- matan.5 Tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam diatur pada Bab Jinayat. Kata jinayat adalah jamak dari kata jinayah, secara bahasa berarti "kejahatan terhadap ba- dan, atau harta, atau kehormatan.6 Pembunu- han dalam hukum pidana Islam termasuk dosa besar dan perbuatan keji dan perbuatan yang dilarang, karena merusak salah satu sendi ke- hidupan. Jadi pelakunya dijatuhkan sanksi pidana yang sangat berat yang tujuannya un- tuk meminimalisasi terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tak bersalah. Di samping itu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan.7 Lebih lanjut dijelaskan bahwa esensi dari pemberian pidana bagi pelaku suatu jarimah menurut Is- lam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran.8 Kitab Undang-Undang Hukum Pi- dana yang berlaku sekarang ini yang meng- atur tentang pembunuhan sanksinya belum bisa memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta untuk melindungi kepent- ingan individu. Oleh karena itu permaslahan Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, t.t), hlm, 240. 5 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 255. 2 Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pi- dana Reformasi Hukum Pidana, (Jakarta: Gra- media Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 120. 3 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Ja- 6 Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid I dan II, Penerjemah Asmuni, (Ja- karta: Darul Falah, 2005), hlm. 973. 7 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Ku- karta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 22. wait: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 198 4 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakar- 8 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, ta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 66. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65. 34 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sanksi Pidana Pembunuhan dari makalah ini adalah bagaimanakah sanksi tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pi- dana Indonesia dan hukum pidana Islam seba- gai kontribusi bagi pembaruan hukum pidana Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif anal- isis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejela- san yang disertai dengan dalil yang memadai. Kemudian akan dilakukan suatu analisis se- cara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang komrehensif. Pengumpulan data dilakukan secara library research, dengan mempelajari dari fiqhi ji- nayah, tafsir alqur'an, hadits, Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dan buku-buku serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.9 Pembunuhan Dalam KUHP dan Unsur- unsurnya Kejahatan pembunuhan di dalam KUHP ter- masuk tindak pidana material, yakni untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Kejahatan terhadap nyawa orang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi atas beberapa jenis, yaitu: 10 1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); 2. Pembunuhan terkwalifikasi (gequalifi- 9 Ishaq, "Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", dalam Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1 Juni 2014, STAIN Salatiga, 2014, hlm. 84 ceerd) (Pasal 339 KUHP); 3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP); 4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); 5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); 6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); 7. Menggugurkan kandungan (abortus) (Pasal 346 KUHP). Pembunuhan biasa atau doodslag meru- pakan suatu pembunuhan dalam bentuk pokok sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya meng- hilangkan jiwa orang lain dengan sengaja. Hilangnya jiwa orang lain merupakan akibat perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa seseorang harus sengaja yakni dikehendaki, harus menjadi tujuan. Timbulnya akibat hil- angnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan.11 Dengan demikian setiap perbuatan yang di- lakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain adalah ter- masuk tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Pembunuhan (gequali- ficeerd) sebagaimana telah dirumuskan di dalam Pasal 339 KUHP, yakni pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang di- lakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika ter- tangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapat- nya dengan melawan hak.12 terkwalifikasi 10 M. Sudradjat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hu- kum Pidana, (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm.121. 11 H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 89. 12 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 241. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 35
Ishaq Adapun unsur-unsur pembunuhan terk- walifikasi (gequalificeerd) yang terdapat di dalam Pasal 339 KUHP adalah sebagai beri- kut: 1. Pembunuhan ini dilakukan dengan mak- sud untuk mempersiapkan suatu perbua- tan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh se- bagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbua- tan pidana lain; 2. Pembunuhan itu dilakukan dengan mak- sud untuk memudahkan melakukan per- buatan pidana lain. Pembunuhan itu ber- barengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain; sesudah melakukan perbuatan lain dengan mak- sud: a. Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau 3. Pembunuhan ini dilakukan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, menghilangkan nyawa orang, sebaga- iaman dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur pembunuhan yang direncanakan terdapat unsur obyektif dana unsur subyek- tif. Secara obyektif, adalah menghilangkan jiwa seseorang, dengan direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade). Secara subyek- tif, yaitu dengan sengaja. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade), menurut R. Soe- silo adalah, bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk den- gan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilaku- kan.14 Sedangkan unsur dengan sengaja di- hubungkan dengan direncanakan lebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja. Dengan demikian unsur sengaja di dalam Pasal 340 KUHP harus ditafsirkan dalam arti yang luas, dan dengan sendirinya meliputi ke- tiga bentuk kesengajaan.15 b. Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada di tangannya.13 Perbuatan pidana yang lain itu diikuti pembunuhan dengan maksud seperti seba- gaimana disebutkan butir 1 dan 2 di atas, dan dilakukan ketika kedapatan sedang melakukan kejahatan. Contoh tindak pidana yang melang- gar Pasal 339 KUHP: Ahmad sedang melaku- kan pencurian di rumah Sudirman.Tetapi Ah- mad dipergoki oleh Sudirman. Supaya jangan tertangkap dan dihukum, maka Ahmad timbul niat untuk membunuh Sudirman yang dilaku- kan segera sesudah Ahmad selesai melakukan pencurian. Pembunuhan anak (kinderdoodslag) yang terdapat di dalam rumusan Pasal 341 KUHP, yakni seorang ibu, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak be- berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 341 KUHP : (1) unsur obyektif: Seorang ibu, menghilangkan jiwa anaknya, pada ketika anak itu dilahirkan, atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut akan diketa- hui ia sudah melahirkan anak. (2) unsur sub- yektif: dengan sengaja. Secara lebih mendalam, kinderdoodslag merupakan kejahatan yang tidak dapat dilaku- Pembunuhan yang direncanakan (Moord), yakni pembunuhan dengan sengaja dan 13 M. Sudradjat Bassar, Op.Cit., hlm. 122. 14 R. Soesilo, Loc.Cit 15 Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan se- bagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungki- nan. 36 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sanksi Pidana Pembunuhan kan oleh setiap orang . Artinya, kejahatan itu harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sdendiri yang sedang dilahirkannya atau tidak lama setelah dilahirkan. Dan apa- bila kejahatan itu dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya orang lain, ini bukan kejahatan yang dimaksud Pasal 341 KUHP, tetapi me- menuhi kejahatan yang dirumuskan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.16 sebagai pelaku utama.18 Pembunuhan atas Permintaan si Korban yang diatur di dalam Pasal 344 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah menghilangkan jiwa orang; dilakukan atas permintaan orang itu; permintaan harus sungguh-sungguh. Jadi per- mintaan untuk membunuh itu harus disebut- kan dengan nyata dan sungguh-sungguh, jika tidak, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa, (Pasal 338 KUHP). Unsur kesengajaan hanya meliputi tin- dakannya dan objek tindakannya yaitu anak dari kandungannya sendiri. Dia harus menya- dari bahwa dengan tindakan itu jiwa anak itu dirampas. Mengenai apakah subjek menya- dari bahwa saat terjadinya perampasan jiwa itu adalah pada saat ia melahirkan atau tidak lama setelah itu tidak dipersoalkan. Namun mengenai saat/waktu tersebut harus dibukti- kan oleh penuntut umum.17 Sedangkan kejahatan yang diatur di da- lam Pasal 342 KUHP memuat wujud per- buatannya sama dengan yang dimuat didalam Pasal 341 KUHP, hanya bedanya adalah da- lam Pasal 342 KUHP itu perbuatannya di- lakukan untuk menjalankan kehendak, yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Dengan demikian tindak pidana ini dinamakan "pem- bunuhan anak yang direncanakan dahulu (kin- dermoord). Kemudian Pasal 343 KUHP diten- tukan, bahwa bagi orang lain yang turut serta dalam dua macam pembunuhan ini, kejahatan- kejahatan itu dianggap sebagai pembunuhan biasa dari Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana dari Pasal 340 KUHP. Jadi pidan- anya sangat lebih berat dari pada bagi si ibu Pembunuhan diri diatur di dalam Pasal 345 KUHP. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut terdapat tiga macam, yaitu: (1) membujuk atau menganjurkan atau mengger- akkan orang lain untuk melakukan pembunu- han diri, (2) membantu atau menolong lain dalam pembunuhan diri, (3) memberikan atau menyediakan ikhtiar atau daya upaya atau alat-alat kepada orang untuk melakukan pem- bunuhan diri. Untuk berlakunya Pasal 345 KUHP itu, membunuh diri itu harus benar-be- narterjadi dilakukan, artinya orangnya sampai mati karenanya. Apabila tidak sampai terjadi kematian itu, maka yang melakukan pembu- jukan atau membantu atau memberikan ikhtiar untuk bunuh diri itu, dapat dituntut atas dasar mencoba. 19 Menggugurkan kandungan (abortus) di atur di dalam Pasal 346 KUHP dengan unsur- unsurnya adalah perempuan menyebabkan gugur kandungannya, mati kandungannya; menyuruh orang lain menyebabkan gugur kandungannya, mati kandungannya, dengan sengaja. 16 Zubir Laini, "Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia (Misdrijven Tegen Het Leven)", dalam Muham- mad Amin Suma, (dkk), Pidana Islam di Indone- sia, Peluang, Prospek, dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 157. 17 S. R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Beri- kut Uraiannya, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 493. Menyebabkan matinya kandungan be- rarti membunuh kandungan dalam badan ibunya. Menggugurkan anak yang masih ada dalam kandungan merupakan perbuatan 18 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta-Bandung: Erseco, 1980), hlm. 75. 19 M. Sudradjat Bassar, Op. Cit., hlm. 130. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 37
Ishaq yang mengakibatkan anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum waktunya. Tidak dipersoalkan apakah dilahirkan hidup atau mati pada anak sebagai akibat dari pada pengguguran tersebut. Pengguguran itu harus dilakukan terhadap kandungan yang masih hidup.20 Selain Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang abortus, juga Pasal 347 KUHP yang merumuskan bahwa perbuatan abortus dilaku- kan oleh orang lain tidak dengan persetujuan si ibu. Pasal 348 KUHP merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan dengan persetu- juan si ibu. Sedangkan Pasal 349 KUHP mer- umuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan oleh seorang dokter, bidan, dukun beranak atau ahli obat-obatan. Berdasarkan pengertian pembunuhan di atas, maka dapatlah dijelaskan bahwa pem- bunuhan itu merupakan suatu perbuatan ma- nusia baik yang disengaja maupun tidak dis- engaja yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan atas tiga macam, yaitu (1) amd (sengaja), (2) khata' (tidak disen- gaja), dan (3) syibhu amd (semi disengaja).24 Pembunuhan dengan sengaja adalah memukul seseorang secara sengaja dengan sesuatu yang memang bisa membunuhnya dengan maksud untuk membunuhnya.25 Ke- mudian menurut Sayid Sabiq, bahwa pem- bunuhan sengaja adalah : َﳫُﳌْا َﺪ ِﺼْﻘَﻳ ْنَٔا َﻮ ُﻫ ّﻦﻈَّﻟا َﲇَﻋ ُﺐِﻠْﻐَﻳ ﺎَﻤِﺑ ِمَّلدا ِمْﻮ ُﺼْﻌَﻣ ٍن ﺎ َﺴْﻧِٕا َﻞْﺘَﻗ ُﻒَّ ِﻪِﺑ ُﻞَﺘْﻘُﻳ ُﻪَّﻧَٔا ِ Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Unsur-unsurnya Pembunuhan di dalam kata bahasa Arab dise- but ُﻞْﺘَﻘْﻟَﺍ berasal dari kata َﻞَﺘَﻗ yang sinonimnya َﺕﺎَﻣَﺍ artinya mematikan.21 Pembunuhan menu- rut Wahbah Az-Zuhaili adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan.22 Sedangkan pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah adalah: ٍحْوُر َقﺎَﻫْزِا ُﻪّﻧَا ْيَا ُة ﺎَﻴَﳊْا ِﻪِﺑ ُلْوُﺰَﺗ ِدﺎَﺒِﻌﻟْا َﻦِﻣ ٌﻞْﻌِﻓ َﻮ ُﻫ ُﻞْﺘَﻘﻟَا ّﻲِﻣَدَا َﺮ َﺧَا ِ ّﻲِﻣَدَا ٍﻞْﻌِﻔِﺑ ِ Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia den- gan sebab perbuatan manusia yang lain.23 Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk mem- bunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dug- aan kuat dapat membunuh (mematikannya).26 Adapun unsur-unsur pembunuhan sen- gaja berdasarkan pengertian di atas adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian merupakan hasil dari perbua- tan pelaku, dan pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Pembunuhan khata' (tidak disengaja), yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walau- Islamiy, Juz II, (t.tp: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t), hlm. 6. 20 H. A. K. Moch. Anwar, Op. Cit., hlm. 99. 21 Ibrahim Unais, et al., Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II, (t.tp: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t), hlm. 715 22 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy Waadil- latuhu, Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 542. 24 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hu- kum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 125. 25 Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Leng- kap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i, Penerjemah D.A. Pakihsati, (Solo: Media Zikir, 2010), hlm. 420. 26 Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar 23 Abd. Al- Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al- Al- Fikr, 1980), hlm. 435. 38 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sanksi Pidana Pembunuhan pun disengaja, perbuatan tersebut tidak dituju- kan kepada korban. Jadi matinya korban tidak diniati.27 Unsur-unsur yang terkandung di dalam pembunuhan khata', yaitu adanya per- buatan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan itu terjadi karena ada kesalahan (khata'), dan adanya hubungan sebab akibat antara khata' (tidak disengaja) dan kematian. Pembunuhan syibhu 'amd (semi disen- gaja/menyerupai sengaja), yaitu ِﻞْﺘَﻘﻟْا ِﰱ ً ٔﺎ َﻄ َﺧ ِﻞْﻌِﻔﻟْا ِﰱ ا ًﺪْ َﲻ َن َﰷ ﺎَﻣ َﻮ ُﻫ ِﺪْﻤَﻌﻟْا ُﻪْﺒ ِ ـﺷ Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.28 KUHP,31 yakni pembunuhan terkwalifikasi, maka sanksinya diancam pidana penjara seu- mur hidup atau penjara sementara selama-la- manya dua puluh tahun. Pembunuhan yang direncanakan (moord) yang diatur dalam Pasal 340 KUHP,32 maka sanksinya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara sela- ma-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan anak (kinderdoodslag) yang diatur di dalam Pasal 341 KUHP,33 sanksi pidananya dipen- jara selama-lamanya tujuh tahun. Pembunu- han direncanakan terlebih dahulu terhadap anaknya yang baru lahir sebagaimana diru- muskan di dalam Pasal 342 KUHP,34 sanksin- Adapun unsur-unsur pembunuhan me- nyerupai sengaja terdir atas: (1) adanya per- buatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, (2) adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan (3) kematian ada- lah akibat perbuatan pelaku.29 Sanksi Pembunuhan Dalam KUHP Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunu- han yang dilanggar sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran Pasal 338 KUHP,30 yakni pem- bunuhan biasa (doodslag), maka sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan berdasarkan Pasal 339 31 Makar mati diikuti, disertai atau didahului den- gan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu jika tertang- kap tangan akan melindungi dirinya atau me- mudahkan perbuatan itu jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum pen- jara seumur hidup atau penjara sementara sela- ma-lamanya dua puluh tahun. R. Soesilo, Ibid, hlm. 241 32 Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara semen- tara selam-lamanya dua puluh tahun. R. Soesilo, Ibid. 27 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 28 Abd. Al-Qadir Audah, Op. Cit., hlm. 94. 29 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 142-143 30 Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas ta- hun. R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 240. 33 Seorang ibu yang dengan sengaja menghilan- gkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak di- hukum, karena makar mati terhadap anak (kin- derdoodslag), dengan hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun. R. Soesilo, Ibid, hlm. 242. 34 Seorang ibu yang dengan sengaja akan men- jalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan mela- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 39
Ishaq ya dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pembunuhan atas permintaan korban yang dirumuskan di dalam Pasal 344 KUHP,35 maka sanksinya dipidana penjara selama- lamanya dua belas tahun. Pembunuhan yang dirumuskan di dalam Pasal 345 KUHP,36 yakni bunuh diri sanksinya diancam pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan (abortus) yang dijelaskan di dala Pasal 346 KUHP,37 sanksinya dipidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya yang dirumuskan di dalam Pasal 347 KUHP,38 sanksinya dipidana pencara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun. Jika pembunuhan kandun- gan seorang ibu atas persetujuannya, dikena- hirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (kindermoord), yang direncanakan dengan hu- kuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. R.Soesilo, Ibid. 35 Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengn nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihu- kum penjara selama-lamanya dua belas tahun. R. Soesilo, Ibid, hlm. 243. kan Pasal 348 KUHP,39 sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bu- lan atau tujuh tahun. Sanksi Pembunuhan Dalam Hukum Pi- dana Islam Pembunuhan dalam hukum pidana Islam ter- masuk perbuatan keji dan dosa besar. Oleh kar- ena itu sanksinya sangat berat, yakni qishash sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang- orang yang dibunuh.40 Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kamu dalam posisi sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum Qishash, penuntutan yang setimpal (objektif) dalam kasus pem- bunuhan.41 Sanksi qishash dilaksanakan terh- adap pembunuhan yang disengaja. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat.42 Pembunuhan karena kesalahan sanksin- ya adalah membayar diyat, atau membayar kifarah (memerdekakan budak mukmin, jika 36 Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya ke- padanya untuk itu, maka jika orang itu jadi mem- bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. R. Soesilo, Ibid. 37 Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama- lamanya empat tahun. R. Soesilo, Ibid. 38 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perem- puan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun, (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas ta- hun. R. Soesilo, Ibid. 39 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perem- puan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, (2) jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. R. Soesilo, Ibid, hlm. 244. 40 Al-Baqarah (2): 178. 41 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Jilid I, (Jakar- ta: Cakrawala, 2011), hlm. 181. 42 Diyat yaitu denda darah dalam bentuk penyera- han seratus ekor unta kepada kerabat yang ter- bunuh. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 264. 40 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sanksi Pidana Pembunuhan tidak mampu, maka pelaku diberi sanksi mor- al, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut- turut), atau pihak keluarga memaafkannya,43 dan sanksi tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.44 Pembunuhan semi sengaja menurut hukum pidana Islam sanksinya terdiri dari sanksi pokok, pengganti, dan sanksi tamba- han. Sanksi pokok terhadap pelaku pembunu- han semi sengaja adalah diat dan kifarat. Se- dangkan sanksi pengganti adalah ta'zir, dan sanksi tambahannya adalah pencabutan hak waris dan wasiat.45 Sanksi-sanksi tersebut di atas dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pembunuhan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Fazlur Rahman, bahwa sanksi pidana sebagaimana disebut- kan di dalam al-Qur'an sebenarnya berpusat kepada konsep "had" yang berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang pada intinya sebagaimana dikemukakan juga oleh para fuqaha (ahli hukum) masa lalu, mengandung prinsip pencegahan (deterrence) dan pembinaan (reformation).46 kuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku ke- jahatan untuk mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir sebelum melakukannya. Aspek pencegahan ini juga dapat dipaha- mi di dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 179 yang artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelang- sungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.48 Menurut ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa dengan pelaksanaan hukuman qishas, ada jaminan kelangsungan hidup bagi orang- orang yang berakal. Maksud kalimat "ada jaminan kehidupan" sebagai akibat pelaksa- naan qishas adalah melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan terpidana. Di samping itu tujuan hukum Islam adalah ke- maslahatan hidup manusia baik jasmani mau- pun rohani, individu dan masyarakat.49 Kemudian A. Hanafi menjelaskan, bah- wa Pemidanaan dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) tujuan, yaitu : (1) pencega- han (al-radd wa al-jazr); (2) perbaikan (al- `ishlah); (3) pendidikan (al-ta'dib).47 Aspek pencegahan dapat dipahami dari beratnya hu- Jadi untuk menangulangi tindak pidana pembunuhan, maka seyogyanya sanksi hukum pidana itu dilakukan pembaruan yang berpijak nilai-nilai hukum Islam sebagai tatanan hu- kum yang dipedomani dan ditaati oleh may- oritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keya- kinan Islam yang eksis dalam kehidupan hu- kum nasional.50 43 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 127. 44 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indo- nesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 173. 45 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hlm. 173. 46 Fazlur Rahman, "The Concept of Hadd in Is- lamic Law", dalam Islamic Studies, Journal of The Central Institute of Islamic Research, Vol. IV. No. 3 September, Karachi, Pakistan, 1965, hlm.237. Oleh karena itu agama dalam hal ini adalah hukum pidana Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, kar- ena nilainya yang bersifat universal, dan tidak 48 Al-Baqarah (2): 179. 49 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: 47 Dalam Mardani, Penyalah gunaan Narkoba Da- lam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 55. Sinar Grafika, 2007), hlm. 13. 50 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 13-14. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 41
Ishaq ditemukan adanya perbedaan, maupun perten- tangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nilai-nilai hukum yang uni- versal itu dikembangkan dan diangkat men- jadi kaedah hukum normatif yang konkrit da- lam perundang-undangan nasional.51 Urgensi dari penggunaan nilai-nilai hu- kum pidana Islam tersebut relevan untuk dikedepankan, karena hukum pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana na- sional yang akan datang terbentuk nantinya harus berakar dan sekaligus manifestasikan nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan salah satu sumber pandangan tentang nilai keadilan masyarakat adalah ajaran agama Islam yang menyatu den- gan keyakinan ummat pemeluknya. Oleh kar- ena itu membangun hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai-nilai ajaran hu- kum pidana Islam memang sesuai dengan rasa keadilan. Penutup Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana ter- cantum di dalam Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana. Pelanggaran Pasal 338 KUHP sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan berdasarkan Pasal 339 KUHP, sanksinya diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunu- han yang direncanakan (moord) di dalam Pasal 340 KUHP, sanksinya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan anak (kinderdoodslag) di dalam Pasal 341 KUHP, sanksinya dipenjara selama- lamanya tujuh tahun. Pembunuhan direncana- kan terlebih dahulu terhadap anaknya yang baru lahir di dalam Pasal 342 KUHP, sanksin- ya dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pembunuhan atas permintaan korban di dalam Pasal 344 KUHP, sanksinya dipi- dana penjara selama-lamanya dua belas ta- hun. Pembunuhan di dalam Pasal 345 KUHP, sanksinya diancam pidana penjara selama-la- manya empat tahun. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan (abortus) di dalam Pasal 346 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya yang dirumuskan di dalam Pasal 347 KUHP, sanksinya dipidana pencara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun. Jika pembunuhan kandungan seorang ibu atas persetujuannya, dikenakan Pasal 348 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan atau tujuh tahun. Sedangkan sanksi pidana tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam yakni qishash sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaaf- kan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat. 51 Ishaq, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Mem- berikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, (Padang, Fakultas Hukum Univer- sitas Andalas, 2015), hlm. 364. Bibliography A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Ja- karta: Sinar Grafika, 1995. Abd. Al- Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II, t.tp: Dar Al-Kitab Al- 42 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sanksi Pidana Pembunuhan 'Arabi, t.t. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992. Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bandung: Remadja Karya, 1984. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Is- lam, Jakarta: Bulan Bintang, 1968. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2010. Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009. Mardani, Penyalah gunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pi- dana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Ja- karta: Rineka Cipta, 2010. Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terje- mahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1981/1982. Fazlur Rahman, "The Concept of Hadd in Is- lamic Law", dalam Islamic Studies, Jour- nal of The Central Institute of Islamic Research, Vol. IV. No. 3 September, Ka- rachi, Pakistan, 1965. Muhammad Amin Suma, (dkk), Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tan- tangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mad- zhab Syafi'i, Penerjemah D.A. Pakihsati, Solo: Media Zikir, 2010. Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hu- kum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Band- ung: Pustaka Setia, 2013. H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I, Band- ung: Alumni, 1986. Ibrahim Unais, et al., Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II, t.tp: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t. Ishaq, "Kontribusi Konsep Jarimah Zina da- lam Pembaharuan Hukum Pidana Indo- nesia", dalam Jurnal Ijtihad, Jurnal Wa- cana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1 Juni 2014, STAIN Salati- ga, 2014. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Ko- mentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, t.t. S. R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Beri- kut Uraiannya, Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1983. Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, Jakarta: Penama- dani, 2005. Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, Beirut: Dar Al- Fikr, 1980. _____, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indo- nesia", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Padang, Fakultas Hukum Uni- versitas Andalas, 2015. Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Is- lam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid I dan II, Penerjemah As- muni, Jakarta: Darul Falah, 2005. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Jilid I, Jakarta: Cakrawala, 2011. Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy Waa- dillatuhu, Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011. M. Sudradjat Bassar, Tindak-tindak Pidana Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 43
Ishaq Tertentu di Indonesia, Jakarta-Bandung: Erseco, 1980. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Ja- karta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008. _____, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafi- ka, 2008. 44 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 45-56) ISSN: 1412-436X RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU RI NO. 21 TAHUN 2007 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN Wiend Sakti Myharto Universitas 17 Agustus Jakarta Jl. Sunter Permai Raya, RT.11/RW.6, Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 E-mail: wiendsaktimyharto@yahoo.co.id Naskah diterima tanggal 08 Maret 2016, revisi I tanggal 21 April 2016, dan revisi II tanggal 16 Mei 2016 Abstract: Human Trafficking is a criminal offense which later became a hotly discussed in various circles. In- donesian state actually already had the legal instruments to protect our society of crime of trafficking in persons, namely with the enactment of Law RI No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. What is interesting in the law as well as a goal in this paper is a regulation of restitution or compensation which allowed requested by the victim against the perpetrator. The method used in this paper is a normative juridical by taking primary legal materials, secondary and tertiary relating to the investigation. Not as sweet as the ideals of the nation, Restitution still pose a number of problems at the level of norms and implementation. Listed some of the problems that arise as the norm blurred in the rules and procedures for implementation, the unavailability of human resources of personnel qualified in handling cases of human trafficking, as well as a low awareness of the public to report cases of trade in the following efforts to obtain their rights. Keywords: Human trafficking, restitution, victim. Abstrak: Perdagangan orang adalah tindak pidana yang belakangan menjadi hangat dibicarakan pada ber- bagai kalangan.Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki Instrumen hukum untuk melindungi waraga masyarakatnya dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan lahirnya UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal yang menarik dalam undang-undang terse- butsekaligus menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai restitusi atau ganti kerugian yang diperkenankan dimohon oleh korban terhadap pelaku.Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yu- ridis normative dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan hal yang diteliti.Tidak semanis cita-cita negara, Restituti masih menimbulkan sejumlah masalah dalam tataran norma maupun implementasinya. Tercatat beberapa masalah yang timbul seperti norma yang kabur dalam aturan dan tata cara pelaksanaannya, belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang mumpuni dalam penanganan kasus perdagangan orang, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk melaporkan kasus perdangan orang berikut usaha untuk memperoleh hak-hak mereka. Kata Kunci: Perdagangan orang, restitusi, korban. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 45
Wiend Sakti Myharto Pendahuluan Penegakan hukum merupakan ciri utama da- lam kehidupan berbangsa dan bernegara, kar- ena itu perlindungan hukum kepada korban kejahatan merupakan salah satu kewajiban negara dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Muladi berpendapat. Kor- ban kejahatan perlu dilindungi karena: perta- ma, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang di ek- spresikan di dalam struktur kelembagaaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Perlindungan hukum bagi korban keja- hatan khususnya korban tindak pidana perda- gangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagan- gan Orang (UUPTPPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa; Ayat (1), setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Ayat (2) restitusi sebagaimana di- maksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas. Kehilangan kekayaan atau penghasilan; Penderitaan; Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/ atau Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat per- dagangan orang. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem keper- cayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut kor- ban akan berfungsi sebagai sarana pengem- balian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argumentasi kontrak social dan soli- daritas social karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang bi- asanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Den- gan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.1 1 Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Sebagaimana dimuat dalam kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1997), hlm. 172. Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang- undangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU RI No. 21 Tahun 2007, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindun- gan Anak, UU RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di tingkat Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara telah dilakukan berbagai upaya konk- rit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh da- lam memerangi dan menghapus perdagangan manusia. Dengan dibuat dan diberlakukannya UU RI No. 21 Tahun 2007, diharapkan pencega- han dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. 46 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada proses peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelangg- aran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah ke- jahatan tersebut, bersamaan dengan hal terse- but perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan per- hatian yang serius.2 Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita kor- ban atau ahli warisnya. Selama ini perlindungan hukum terhadap korbankejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum. Berikut beberapaputu- san pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya perhatian dari penegakhukum ter- hadap kerugian dan penderitaan korban, yaitu terhadap hak restitusi korban.3 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 33/Pid.B/2009/PN.PBR, yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan berencana melaku- kantindak pidana perdagangan orang. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam)bulan, denda 2 M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum, Teknologi Informasi, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 23. 3 Rehngena Purba, "Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan", Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium, Jakarta. sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh jutarupiah) subsidair pidana kurun- gan selama 1 (satu) bulan. 3. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 020/Pd.B/2009/PN.PTK,tanggal 17 Maret 2010, yang amarnya sebagai berikut. 4. Menyatakan terdakwa telah terbukti se- cara sah dan meyakinkanbersalah melaku- kan tindak pidanamembawa warga negara Indonesia untuk dieksploitasi keluar neg- eri danmenjual WNIuntuk bekerja di luar negeri. 5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara se- lama 8 (delapan) tahun danpidana den- dasebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ru- piah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan. Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 556/Pid.B/2007/PN.Sbr, yang amarnya seba- gai berikut: 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk- melakukan tindak pidana perdagangan orang. (empat) 5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara se- lama 8 (delapan) tahun danpidana den- dasebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ru- piah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan. Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 556/Pid.B/2007/PN.Sbr, yang amarnya seba- gai berikut: 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk- melakukan tindak pidana perdagangan orang. (empat) 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan dendasebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair3 (tiga) bulan kurungan. res- para titusi saksi korban untuk seluruhnya. Dari ketiga contoh tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertim- bangkan penderitaan dan kerugian yang diala- mi korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat kepolisian dan penuntutan di tingkat kejaksaan, tidak dimasu- kannya tuntutan tentang ganti rugi (restitusi). Padahal, UU RI No. 21 Tahun 2007 justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan 3. Menyatakan menolak hukuman diajukan oleh Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 47
Wiend Sakti Myharto untuk memberikan perhatian terhadap pend- eritaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan juga mengatur rehabilitasi me- dis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka ter- hadap penanganan perkara tindak pidana per- dagangan orang sudah saatnya diberikan per- hatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadin- ya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (equali- ty before of the law). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban (compassion and respect for their dignity)4Oleh karenanya, cara berhukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau compassion.5 kenuranian dengan dasar rasa hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hu- semaksimal kum untuk mengupayakan mungkin terhadap restitusi atau ganti keru- immateriel pada gian materiel maupun diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Menyangkut mengenai RI No. 21 Tahun 2007. Oleh karena itu, pelak- sanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara kompre- hensif dalam sebuah penelitian dengan judul: Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2007.Persoalan lain dapat dilihat seperti dalam putusan No: 609/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Sel. yang mana hakim me- mutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan restitusi namun tidak sesuai den- gan nominal restitusi yang diajukan korban tindak pidana perdagangan orang. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Ter- dakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ke- tentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi ke- pada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan ke- tentuan apabila dalam jangka waktu 14 (ema- pat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak memba- yar restitusi tersebut, maka diganti dengan pi- dana kurungan selama 4 (empat) bulan. 4 Muladi, "HAM dalam Perspektif Sistem Peradi- lan Pidana", dalam Muladi, HakAsasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pers- pektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.107. 5 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, (Yogyakar- Kemudian hakim dalam amarnya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdak- wa, hakim memutus terdakwa untuk mem- bayar restitusi kepada para korban.namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu yang mana jaksa menuntut resti- tusi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan. tetapi ta: Genta Publishing, 2009), hlm.92. 48 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang hakim hanya mengabulkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan. Adapun perlindungan hukum atas kepent- ingan korban kejahatan pada umumnya dan korban tindak pidana perdagangan orang pada khususnya harus menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penega- kan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait persoalan tersebut.Oleh sebab itu restitusi bagi korban merupakan hal yang penting untuk dilaksana- kan yang dalam tulisan ini khusus pada perka- ra tindak pidana perdagangan orang. Teori Negara Hukum Kesejahteraan berikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum.7Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.8Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasar- kan pada hukum.Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum.Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hu- kum materiil.Negara hukum materiil ini dike- nal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan.Negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan) bertujuan menyeleng- garakan kepentingan seluruh rakyat sehingga berbeda dengan negara hukum formal yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepas- tian hukum kepada rakyat.9 Tujuan negara hu- kum adalah untuk mencapai keadilan.10 Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kel- ompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaul- at. Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok.6 Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Negara mendukung atau langsung menyedia- kan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan. Pengertian keadilan yang dimaksud da- lam konsep negara hukum indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (legal justice), 7 Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Penger- tian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Ad- ministrasi, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 110 8 Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen ber- dasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hu- kum, sebagai badan hukum, yakni korporasi. Lihat dalam Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, alih bahasa Soemardi, Cetakan Ke-3, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225. Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu negara kesejahter- aan atau social service social) adalah menye- lenggarakan kepentingan umum untuk mem- 9 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Pera- turan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerin- tahan Yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 56 6 Moh. Mahfud MD., Dasar dan Struktur Keta- tanegaraan Indonesia, (Edisi Revisi), (Jakarta: Renaka Cipta, 2000), hlm. 64. 10 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hu- kum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewigno, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 25 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 49
Wiend Sakti Myharto tetapi juga keadilan sosial (sociale justice). Sehingga konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah kesejahteraan (walfare) atau pelayanan so- sial (social services), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Menurut Aristoteles "Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil."11Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum,karena tujuan negara adalah kesem- purnaan warganya yang berdasarkan atas kea- dilan. Pada bidang Hukum dan kekuasaan, So- erjono Soekanto menjelaskan bahwa di dalam konsep Negara Hukum yang ada memun- culkan kekurangan-kekurangan, dimana hal tersebut dikarenakan Negara hanya dipandang sebagai instrument of power semata, maka mulai timbul aliran-aliran yang menggangap Negara sebagai agency of service. Sehingga muncullah konsep welfare state yang teru- tama memandang manusia tidak hanya seba- gai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektif akan tetapi juga un- tuk tujuan dirinya sendiri. rut versi rechsstaat dikenal di negara-negara civil law system seperti Prancis, Belanda dan Indonesia sedangkan menurut versi rule of law dikenal di negara-negara Anglo-saxon dengan sistem common law seperti Inggris dan Amerika Serikat. Perbedaan kedua versi tersebut tidak bersifat prinsip karena tujuan nya sama yaitu menyelenggarakan kesejahter- aan rakyat. Negara hukum material (walfare state) bertujuan untuk menyelenggarakan kese- jahteraan bagi segenap bangsa (kesejahteraan umum).13 Sehingga, pemerintah tidak hanya bertugas (berfungsi) untuk menyelenggara- kan keamanan dan ketertiban seperti fungsi pemerintah dalam negara hukum liberal/ klasik, tetapi pemerintah juga berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan segenap kepentingan dan kebutuhan hidup warga negara.14 Dalam rangka memenuhi tu- juan kesejahteraan bersama, pemerintah dapat berfungsi rangkap. Kedua macam kedudu- kan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain.15 Pertama, disatu pihak pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang ber- wenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan keten- traman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. Kedua, di lain pihak pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (public servant) yang bertugas mengurus, me- nyelenggarakan, dan melayani segenap uru- san dan kepentingan masyarakat. Teori kesejahteraan sebagai tujuan nega- ra suatu teori mutakhir.Semua negara modern menganut teori kesejahteraan umum (walfare state atau social service state) yang menjadi- kan sebagai tujuan negara.Secara konsepsion- al, ada dua versi teori negara kesejahteraan yaitu rule of law dan rechsstaat.12 Teori menu- Konsekuensi pemberian kewenangan be- Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada peri- ode Negara Madinah dan Masa kini, (Jakarta: t.p, 1992), hlm. 67 13 Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, (Jakarta: Erlang- 11 Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 109. ga, 2014), hlm. 335 14 Ibid. 15 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum ..., Op. 12 Mohamad Tharir Azhary, Negara Hukum, Suatu Cit., hlm. 42 50 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bas kepada pemerintah dalam menyelenggara- kan kesejahteraan umum mendorong berkem- bangnya ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan yang layak yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan atas diskresi pe- merintah. Menurut Muin Fahmal mengatakan "Asas umum pemerintahan yang layak ses- ungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelanggara negara dalam menjalankan tugasnya, rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai den- gan tujuan hukum yang sesungguhnya."16 Pengertian Restitusi Secara bahasa, restitusi dapat diartikan seba- gai ganti kerugian pembayaran kembali.17 Se- dangkan menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No. 21 Tahun 2007 menyebutkan "restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebank- an kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian ma- teriil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya". tindakan perawatan medis dan/atau psikolo- gis dan/atau kerugian lain yang diderita kor- ban sebagai akibat perdagangan orang.18 Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya ke- hilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang ber- hubungan dengan proses hukum, atau kehil- angan penghasilan yang dijanjikan pelaku.19 Prosedur Pengajuan Restitusi Pada Perka- ra Tindak Pidana Perdagangan OrangProsedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya diten- tukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi "setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi". Selanjutnya dalam perjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "mekanisme pen- gajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia set- empat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang di- lakukan". Peraturan dan Kebijakan Restitusi ter- hadap Korban Tindak Pidana Perdagangan OrangKetentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa "setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi". Restitusi dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara.Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di- lakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan tersebut.20 Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksan- aan pemberian restitusi tersebut.Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pen- gadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut 16 Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerin- tahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerin- tahan yang Bersih, (Yogyakarta: t.p, 2008), hlm. 60 17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pus- taka, 2003), hlm. 1204. 18 Lihat UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pember- antasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 ayat (2). 19 Ibid. 20 Ibid., Pasal 48 ayat (6) Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 51
Wiend Sakti Myharto dipapan pengumuman pengadilan yang ber- sangkutan.Lalu salinan tanda bukti pelaksan- aan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli war- isnya. tusan restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) ta- hun. Analisis tentang kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak (restitusi) korban pada tindak pidana perdagangan orangkebijakan hukum pidana dengan menerbitkan UU RI No. 21 Tahun 2007 yang didalamnya meng- atur perihal restitusi untuk korban tindak pi- dana perdagangan orang mencerminkan wu- jud nyata dari negara untuk memperhatikan serta melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang. Karena dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut men- jadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti keru- gian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Na- mun, disisi lain dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kele- mahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasi- annya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pen- gajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terper- inci.Kemudian pada Pasal 50 ayat (4) dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 menimbulkan tiga permasalahan.Yaitu pertama, dengan pidana kurungan sebagai pengganti restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak atas restitusinya. Selain dari itu, kalau pu- Kedua, apabila pelakunya adalah korpo- rasi, maka ketentuan pasal tersebut tidak bisa diterapkan kepada terpidana korporasi terse- but, karena suatu korporasi tidak mempunyai tubuh.Ketiga, pidana kurungan pengganti tersebut paling lama hanya satu tahun, aturan kurungan maksimal satu tahun itu dirasa ter- lalu singkat sebagai sanksi dari akibat pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dari per- masalahan tersebut tentunya akan menggangu bahkan dapat menghilangkan hak restitusi korban untuk mendapatkannya. Ganti rugiadalah sesuatu yang diberi- kan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusa- kan yang dideritanya.21 Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dandibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk per- tanggungjawaban masyarakat atau negara, se- dangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusanpengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud- pertanggungjawaban terpidana. Mengenai hak korban berupa pemberian restitusi(ganti keru- gian) pada sistem peradilan pidana khusus- nya pada perkara tindakpidana perdagangan orang adalah suatu hal yang penting meng- ingat tanggungjawab untuk memberi perlind- ungan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan bagi masyarakat. dalam Faktanya putusan 609/Pid. 21 Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 316 52 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sus/2013/PN.Jkt.Sel, hakim menjatuhkan pi- dana terhadap terdakwa dengan pidana pen- jara selama 4 (empat) tahun dan denda sebe- sar Rp. 20.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda terse- but tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta mem- bayar Restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebe- sar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (emapat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Kemudian hakim dalam amarnya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdak- wa, hakim memutus terdakwa untuk mem- bayar restitusi kepada para korban.namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu yang mana jaksa menuntut resti- tusi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan. tetapi hakim hanya mengabulkan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan.Selain putusan diatas, Sebelumnya pada bagian pendahuluan (halaman 5) penulis telah mengutib data mengenai 3 kasus yang Res- titusinya tidak ada sama sekali. Ada 2 kasus lagi yang hendak diuraikan yaitu satu kasus di Medan mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan No. Putusan 1554/PID.B/2012/ PN.MDN yang melibatkan Andreas Ginting sebagai terdakwa dan Lisna Widiyanti seba- gai korban serta Ikbal Salehudin juga sebagai korban dalam hal ini. perdagangan orang (TPPO) dengan 2 kor- bannya Lisna dan Ikbal. Putusan ini memang lebih baik dari kasus terdahulu dimana hakim memvonis khusus untuk restitusi senilai Rp. 64.700.000,-Namun, Putusan itu sebenarnya lebih rendah, Jika tuntutan keluarga sebel- umnya adalah Rp. 79.700.000,- yang hanya memasukkan Rp. 30.000.000,- saja sebagai tuntutan ganti kerugian Immaterial (sangat rendah). Jadi dalam hal ini hakim mengabul- kan permohonan keluarga sebahagian saja. Putusan Lainnya dapat kita temui dalam Putusan bernomor 1633/PID.B/2009/PN.TK dengan Fitriyani Binti Muradi sebagai Ter- dakwa yang telah melakukan Tindak pidana perdagangan orang terhadap Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi. Dalam putusan ini, meskipun restitusi dikabulkan seluruh- nya oleh majelis hakim, Namun nilai Resti- tusi yang dimintakan Jaksa hanya senilai Rp. 10.000.000,- (Supuluh Juta Rupiah). Sungguh nilai yang tidak berkeadilan bagi sisi korban dan efek jera bagi pelaku. Kesulitan memperoleh nominal resti- tusi bisa juga disebabkan karena pengaturan mengenai hukum acaranya sendiri belum ada. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan memperhatikan peraturan UU RI No. 21 Tahun 2007. Kemudian terkait res- titusi yang dikabulkan majelis hakim dalam amar putusan, besaran nominal restitusinya yang kadang berbeda dengan tuntutan jaksa, menurut penulis berdasarkan pemahaman dan hasil wawancara berbagai sumber, hal terse- but dikarenakan jaksa dalam pembuktiannya terkait tuntutan restitusi kurang menyakinkan hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan telah dibuktikan dalam persidangan, Andreas terbukti secara sah melakukan tindak pidana Dimana bukti-bukti kerugian yang diala- mi korban pada tindak pidana tersebut untuk mengupayakan hak restitusinya tidak dapat dibuktikan seluruhnya secara hukum, sehing- ga hal tersebut menjadi pertimbangan majelis Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 53
Wiend Sakti Myharto dalam memutus tuntutan restitusi.Lalu ber- dasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum serta fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan hakim memutus restitusi dengan besaran nominal sebagaimana yang terdapat pada amar putusan. terbentur dengan waktu penahanan tersangka/ terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Ketiga, pemahaman aparat penegak hukum terhadap implementasi UU RI No. 21 Tahun 2007 belum sama, sehingga penerapan resti- tusi menjadi kurang optimal. Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara khususnya tindak pidana perdagan- gan orang adalah suatu yang penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang.Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pi- dana perdagangan orang, yang mana hal terse- but menjadikan kurang efektifnya peneparan restitusi dan tentunya berimplikasi pada kor- ban untuk mendapatkan hak restitusinya. Terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah.yaitu pada faktor endala pada peraturan perundang-undangan adalah perta- ma, ketentuan mengenai prosedur pengajuan restitusi belum jelas dan terperinci. Kedua, ke- tentuan Pasal 50 ayat (4) UU RI No. 21 Tahun 2007 menjadikan gugurnya hak korban un- tuk mendapatkan restitusi.Ketiga, kurangnya peraturan-peraturan internal dari masing-mas- ing instansi penegak hukum tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai ba- gaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelak- sana pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Kemudian faktor kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum adalah pertama, masih belum memadainya kualitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan ha- kim) yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan pada kasus perdagangan orang. Kedua, usaha-usaha dalam rangka mengu- payakan restitusi bagi pihak korban kejahatan Terakhir faktor kendala pada kesadaran hukum korban adalah pertama, korban atau keluarganya jarang melaporkan apabila ter- jadinya tindak pidana perdagangan orang ke- pada pihak berwajib dengan berbagai macam alasan.Kedua, kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi, yang disebabkan pen- garuh dari pendidikan korban. Serta yang keti- ga, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para korban kejahatan tentang LPSK dan instansi-instansi lainya dalam hal menge- nai pelayanan bantuan untuk mendampingi dalam mendapatkan hak-hak korban khusus- nya mendapatkan restitusi. Penutup Dari paparan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sehubungan dengan pokok per- masalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut: Pertama, kebijakan hukum pidana dalam me- lindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberi landasan hukum materil dan formil. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala mekanisme restitusi pada perkara tin- dak pidana perdagangan orang adalah: a) fak- tor pada perundang-undangan, b) faktor pada sumber daya manusia penegak hukum, c) fak- tor pada kesadaran hukum korban. Adapun saran yang dapat diajukan antara lain: Pertama, aturan mengenai prosedur pen- gajuan restitusi harus jelas, tegas, dan terper- 54 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang inci. Pasal 50 ayat (4) perlu direvisi karena dirasa kurang efektif dan menimbulkan per- masalahan dalam penerapan restitusi. Perlu ada aturan acara tersendiri berkenaan tentang mekanisme pemberian restitusi bagi korban. Kedua, mengenai pengupayaan restitusi, kor- ban dan penyidik atau pihak yang terkait da- lam upaya restitusi harus bekerja dengan baik dan teliti saat menafsirkan kerugian yang dia- lami korban. Sumber daya manusia penegak hukum disetiap instansi harus mampu mema- hami dan menguasai tindak pidana perdagan- gan orang khususnya mengenai restitusi. Bibliography gan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006. M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gul- tom, Cyber Law Aspek Hukum, Teknolo- gi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2009. Mohamad Tharir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Imple- mentasinya pada periode Negara Madi- nah dan Masa kini, Jakarta: t.p, 1992. Moh. Mahfud MD., Dasar dan Struktur Keta- tanegaraan Indonesia, (Edisi Revisi), Ja- karta: Renaka Cipta, 2000. Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Penger- tian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Bandung: Alumni, 1985. Dahlan Thaib, kedaulatan Rakyat Negara Hu- kum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kum- pulan Tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewigno, Jakarta: Media Pratama, 1996. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemer- intahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Yogyakarta: t.p, 2008. Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Sebagaimana dimuat dalam kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Uni- versitas Diponogoro, 1997. ______, HakAsasi Manusia: Hakekat, Kon- sep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Re- fika Aditama, 2005. Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Nega- ra: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, alih bahasa Soemardi, Cetakan Ke-3, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010. Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Pera- turan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta: Er- langga, 2010. Rehngena Purba, "Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan", Makalah disampaikan da- lam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Ho- tel Millennium, Jakarta. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Yogya- karta: Genta Publishing, 2009. _____, Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, 2014. Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undan- UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 55
Wiend Sakti Myharto Tahun 2007 No. 58 dan Tambahan Lem- baran Negara Republik Indonesia Nomor 4720). 56 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 57-70) ISSN: 1412-436X PENEGAKAN HUKUM DAN FATWA HARAM MUI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA Elita Rahmi Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Kota Jambi, 36122 E-mail : elitarahmi79@yahoo.co.id Naskah diterima tanggal 18 April 2016, revisi I tanggal 24 Mei 2016, dan revisi II tanggal 19 Juni 2016 Abstract: Research purposes, first, and criticize enforcement of forest fire. Second, to analyze the position of the MUI fatwa about forest fires and land. The problem is How law enforcement on forest and land fires and how to position the fatwa burn the forest and land issued by MUI. Finally, from this study, it is understood that law enforcement on the issue of forest fires has not been seriously undertaken by the government, because of the limited efforts of the government, including regulations often overlap, yet one vision in uncovering the truth on the stage of the police, prosecutors, courts and Advocates, in thinking about sustainable development (forest for posterity), as well as legal awareness of society, and the business world is still low in the development of its busi- ness. On the one hand, the difficulty for judges to prove the involvement of legal entities (corporations) in the burning of forests, poor management of natural resources led to policy and law enforcement, not in accordance with the responsibility to the environment healthy and clean. On the other hand, the position of the MUI fatwa is a source of law, and became the basis of the philosophy of the various regulations in Indonesia in order to give birth and form a living law in Indonesian society, not been implemented by the public as a form of awareness of the law, to care for the environment healthy and clean. Keywords: Law enforcement, Fatwa Council of Ulamas (MUI), land and forest fires in Indonesia. Abstrak: Tujuan penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hu- tan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI. Akhirnya, dari penelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terhadap persoalan kebakaran hutan belum serius dilaku- kan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang sering kali tumpang tindih, belum satu visi dalam mengungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan advokad, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), serta kesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usahanya. Di satu sisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaran hutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan penegakan hukum, tidak ses- uai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hokum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 57
Elita Rahmi melahirkan dan membentuk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, belum juga dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud kesadaran hokum, untuk peduli pada lingkungan yang sehat dan bersih. Kata kunci: Penegakan hukum, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Pendahuluan Kebakaran hutan dan lahan adalah fakta ho- kum yang berakibat fatal bagi pembangunan- dan harus ditegakkan hukumnya oleh negara melalui perangkatnya, baik kepolisian, ke- jaksaaan maupun hakim selaku pemegang kekuasaana menegakkan hukum di Indonesia .Banyaknya kasus kebakaran hutan yang di hentikan menunjukkan bahwa penegakan hu- kum kebakaran hutan dan lahan belum mak- simal diterapkan oleh negara. Di sisi lain Ma- jelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa telah mengeluarkan fatwa1 bahwa pem- bakaran hutan dan lahan hukumnya haram. Dalam al Quran yang sejak 1400 tahun yang lalu menyampaikan peringatan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, dan rahmad Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Semua ini mengandung makna bahwa pelestarian hutan mutlak diwujudkan Proses penegakkan hukum sebagai karya yuridik hukum adalah proses pengembanan hukum praktikal yang dapat mencakup aspek penerapan hukum dan penemuan hukum2- dengan demikian semua norma hukum dan agama telah mengatur bahwa membakar hu- tan dan lahan tidak dibenarkan3. Pertayaannya 1 Bandingkan Eddy Asnawi, Islam dan Negara (Perbandingan Kedudukan Islam Dalam Kon- stitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia: Penerbit Fahma, 2013), hlm 126 2 H. P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 24 mengapa perbuatan pembakaran hutan dan lahan terus berlangsung?Apakah subjek hu- kum di Indonesia(manusia dan badan hukum) sudah tidak menghiraukan ancaman hukuman dan dosa yang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan kaidah-kaidah fikih dan Ijtima' Komisi-Komisi fatwa MUI. Apakah manu- sia sudah tidak takut dengan berbagai sanski administrasi, perdata dan tata negara, pidana yang diatur undang-undang, atau apakah ini bertanda bahwa kiamat sudah dekat?, sehing- ga banyak manusia yang murka. Sekalipun langit runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan dan penegakan hukum lingkungan khusus kebakaran hutan dan la- han melalui jalur litigasi (pengadilan), masih menimbulkan persoalan mendasar dibanding dengan kebakaran hutan dan lahan yang ter- jadi secara rutin setiap tahun, sehingga terke- san tanggung jawab negara yang telah diama- nahkan konstitusi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh negara diabaikan begitu saja!, beberapa gugatan yang diajukan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat sangat minim, bahkan beberapa gugatan yang diajukan oleh NGO, ditolak atau dihukum dengan sangat ringan oleh pengadilan, seh- ingga menimbulkan isu perlunya pengadilan khusus di bidang lingkungan hidup, karena pengadilan umum dipandang belum serius menemukan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan. Secara global beberapa negara tetangga merasa sudah tidak nyaman dengan persoalan 3 Asy-Syuura (42): 30: "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah me- maafkan sebagiana besar (dari kesalahan-kesala- hanmu). 58 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, bahkan negara tet- angga mengugat Indonesia sebagai negara yang gagal menegakkan hukum lingkungan khususnya penangulangan kebakaran hutan. Sanksi pembakaran Hutan dan lahan da- lam perundang-undangan Indonesia sudah sangat tegas melarang pembakaran hutan?. Sebagaimana diatur Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diantaranya Pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 yang mengatur bahwa "setiap orang dilarang membakar hu- tan", selanjutnya Barang siapa dengan senga- ja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana pen- jara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)4. Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf a dan UU No. 41 Tahun 1999, mengatur setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang men- gakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahkan Pasal 88 UU No. 41 Tahun 1999, telah menjelaskan bahwa setiap orang yang tindakannya, usa- hanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman se- rius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, namun ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan terus berlangsung seiring dengan percepatan pembangunan itu sendiri. saan Hutan (HPH) atau pemegang izin ek- sploitasi lainnya.,sehingga penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan menjadi tugas dan tanggung jawab negara, khususnya dalam penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum5. Penulisan ini akan menganalisis per- soalan penegakan hukum terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan bagaimana kedudukan Fatwa Majelis Ulama (MUI) dalam hukum Indonesia, meningat penduduk Indonesia sebagian besar (85 %) beragama Islam Metode yuridis normatif akan menjadi pisau analisis dalam melakukan pendekatan dalam melakukan penelitian dan isu hukum dengan mengunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dan analisis hukum mela- lui penafsiran hukum, menganalogikan hu- kum dan mengembangkan hukum yang baik dan sehat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam. Tumpang Tindih Kewenangan dan Norma di Bidang Kehutanan Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara te- gas menyatakan bahwa bumi, air dan keka- yaan alam yang terkandung di dalamnya di- kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selan- jutnya pada UU No. 41 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan Kebakaran hutan dan lahan merupakan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku dan adanya unsur sengaja maupun tidak sen- gaja (lalai) bagi pemegang izin Hak pengua- 4 Bandingkan Muhamad Erwin, Hukum Lingkun- gan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, (Bandung: Aditama, 2008), hlm 29 5 Lihat juga Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2012), hlm 1-10; dan Otong Rosadi, "Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pembentukan UU Ten- tang Kehutanan dan UU Tentang Pertambangan (Periode Tahun 1967-2009)", Ringkasan Diserta- si Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 59
Elita Rahmi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Diperte- gas lagi pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan melindungi wilayah negara kesatuan RI dari pencemaran dan/atau keru- sakan lingkungan, demikian pula halnya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertu- juan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan norma di atas, maka dapat dipastikan bahwa perlindungan terhadap sum- ber daya alam dari kerusakan dan pencema- ran bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pertayaannya adalah mengapa justru kehad- iran hutan di Indonesia menimbulkan ben- cana asap, api, pencemaran dan kerusakan yang tidak kunjung selesai?6 Tentu ada hal lain, diantaranya kewenangan antar instansi, dalam manajemen hutan terdapat persoalan hutan dan di luar hutan, yang diantaranya ter- libat kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, Kementerian pertanian, Perkebunan, pertambangan, perairan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan seba- gainya. Dari kewenangan ini lahir berbagai peraturan dan keputusan yang saling tump- ang tindih, seperti izin tmbang dalam areal hutan lindung, izin perkebunan dalam areal hutan rakyat atau bahkan kepentingan umum desa (Contoh kasus permohonan Kepala Desa Gabut Jaya kepada Bupati Muaro Jambi-No- mor 130/22/SG-GJ/VIII/2016 tentang pembe- basan lahan sarana air bersih), di mana lahan seluas 3 (tiga) hektar untuk sarana air bersih rakyat, kini dikuasai oleh PT Bahari Gembira. Melalui Hak Guna Usaha (HGU) Berdasarkan persoalan di atas, maka se- ungguhnya secara normatif perlindungan hu- kum terhadap sumber daya alam di Indone- sia akibat tumpang tindih kewenangan ,maka otomatis peraturan yang dikeluarkan oleh pe- merintah menimbulkan tumpang tindih juga, akibatnya kerusakan dan pencemaran ling- kungan melalui kabut asap yang terjadi akibat kebakaraan hutan terus berlangsung Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menghambat pembangunan tetapi telah men- jadi ancaman terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, karena terganggunya aspek ekonomi, aspek sosial aspek budaya dan as- pek pertahanan dan keamanan. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu kea- dilan. Walaupun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (se- cara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat. ini, Dalam kondisi yang demikian masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hu- kum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, men- dahulukan bidang-bidang yang paling mend- esak sesuai dengan tuntutan masyarakat, se- hingga melahirkan peraturan-peraturan yang tidak bersifat tambal sulam yang daya laku- nya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. 6 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam sistem Indonesia, Penegakan Hukum Lingkungan (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 1-16 Peraturan perundang-undangan, harus dilihat secara kontektual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geo- 60 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI politik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Dengan kata lain putusan ha- kim diharapkan mampu berperan sebagai sa- rana rekayasa sosial. Pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan pen- ertib saja, tanpa menyadari keserasian hubun- gannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemah- kan perasaan keadilan hukum masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan mengandung prinsip kesamaan hak. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus di- hukum tanpa membeda-bedakan siapa yang berbuat.Sebaliknya keadilan bersifat subjek- tif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Aristoteles dalam buah pikirannya "Ethi- ca Nicomacea" dan "Rhetorica" mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang ber- hak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas han- ya membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie). Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut se- bagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hu- kum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu Spannungsverh- altnis (ketegangan), oleh karena di antara ke- tiga nilai dasar hukum tersebut masing-mas- ing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan Seandainya kita lebih cenderung berpe- gang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri.Ten- tang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpe- gang kepada nilai kegunaan saja, maka se- bagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau ber- guna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepas- tian hukum ataupun nilai kegunaan, disebab- kan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ke- tiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seim- bang dan selaras antara ketiga nilai tersebut. Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (Werkelijkheid), bu- kanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu.Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri ter- hadap efektivitas bekerjanya peraturan hu- kum dalam masyarakat. efektifitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, se- hingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 61
Elita Rahmi mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana di- contohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan meng- geser nilai keadilan. Kalau kita bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya ada- lah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan.Pada umum- nya bagi praktisi hanya melihat pada pera- turan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil. Nilai Pengelolaan Lingkungan Hidup Se- bagai Asas Hukum hidup. 2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, ada- lah bahwa setiap orang memikul kewa- jiban dan tanggung jawab terhadap gen- erasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 3. Asas Keserasian dan Keseimbangan, ada- lah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek sep- erti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian eko- sistem. Untuk Siapa Penegakan Hukum Kebakaran hutan dan lahan ini kita wujudkan? Tiada lain untuk anak cucu kita semua (pembangunan berkelanjutan).7 Oleh karena itu prinsip dasar Pengelolaan dalam Lingkungan hidup (Ke- bakaran hutan dan lahan) dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki prinsip dasar, di- antaranya: 1. Asas Tanggung Jawab Negara adalah: a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alamakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan 7 Aditia Syaprillah Sapriani, Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Prespektif Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Ilmu Hukum (journal of Law),Vol. 1 No. 3 Desember 2014, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 605 4. Asas Keterpaduan, adalah bahwa perlind- ungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai kom- ponen terkait. 5. Asas Manfaat, adalah bahwa segala usa- ha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan po- tensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 6. Asas Kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keter- batasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah memi- nimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 7. Asas Keadilan, adalah bahwa perlindun- gan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, mau- pun lintas gender. 62 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI 8. Asas Ekoregion, adalah bahwa per- lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteris- tik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 9. Asas Keanekaragaman Hayati, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanju- tan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara kes- eluruhan membentuk ekosistem. 10. Asas Pencemar Membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/ atau kegiatannya menimbulkan pencema- ran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan ling- kungan. 11. Asas Partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk ber- peran aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Asas Kearifan Lokal, adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, adalah bahwa perlindungan dan pengelo- laan lingkungan hidup dijiwai oleh prin- sip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 14. Asas Otonomi Daerah, adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah men- gatur dan mengurus sendiri urusan pe- merintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keraga- man daerah dalam bingkai Negara Kes- atuan Republik Indonesia. Asas di atas menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk men- jadi dasar dalam pertimbangan hakim mem- berikan putusan yang adil dalam masyarakat. yakni dikenal dengan istilah penemuan Hu- kum (Rechtsvinding). Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang men- egaskan "pengadilan tidak boleh menolak un- tuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib un- tuk memeriksa dan mengadilinya". Di samping itu pula dapat dilihat Pasal 22 AB yang menegaskan "bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat ditun- tut karena menolak mengadili". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentu- kan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Bilamana undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemu- kan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat (living law). Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-ten- gah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penemuan hukum lazimnya diartikan se- bagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individu- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 63
Elita Rahmi alisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Semen- tara orang lebih suka menggunakan istilah "pembentukan hukum" dari pada "penemuan hukum", oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya su- dah ada. Lembaga penemuan hukum ini akan membawa kita kepada lembaga interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Karena dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang- undangan dengan peristiwa konkrit yang ter- jadi dalam masyarakat, tidak selalu dapat dis- elesaikan dengan jalan menghadapkan fakta dengan peraturannya saja melalui interpretasi, tetapi lebih jauh dari itu kadangkala hakim terpaksa mencari dan membentuk hukumnya sendirinya melalui konstruksi dengan cara Analogi, Rechtsverfijning dan Argumentum a contrario. Hakim sebagai penegak hukum dan kea- dilan wajib menggali, mengikuti dan mema- hami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mem- perhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat un- tuk mengenal, merasakan dan mampu menye- lami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuh- kan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang per- lu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keteran- gan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya. Paham yang menyatakan bahwa hakim tidak lain dari pada sebagai pengucap undang- undang atau corongnya undang-undang bela- ka (La bouchequi prononce les paroles de loi) telah ditinggalkan, atau tidak dianut lagi dan sudah lama ditinggalkan. Menurut van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan (waarderen) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (aan- vullen) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat.Bukankah pembuat undang-un- dang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup yang umum saja? Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkrit, yaitu menyesuaikan un- dang-undang dengan hal-hal yang konrit dis- erahkan kepada hakim Keputusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana "werkelijkheid" yang menyimpang dari hukum dalam suasana "pos- itiviteit".Hakim menambah undang-undang karena pembuat undang-undang senantiasa tertinggal pada kejadian-kejadian yang baru yang timbul di masyarakat. Undang-undang itu merupakan suatu "momentopname" saja, yaitu suatu "momen- topname" dari keadaan di waktu pembuatan- nya.hakim pun turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dengan kata lain hakim menjalankan rechtsvinding. Scholten menyatakan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu "re- chtsvinding". Kemandirian hakim dalam menemukan 64 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI dan pembentukan hukum itu, serta dapat me- nentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dalam mengisi ruangan yang kosong dalam undang-undang, adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan hakim yang demikian itu hanya berlaku bagi para pihak yang berperka- ra saja dan tidak berlaku sebagai peraturan umum. Namun keputusan hakim yang didasar- kan oleh hukum yang ditemukannya itu, da- lam keadaan dan waktu tertentu, dapat diikuti oleh hakim-hakim yang lain dalam hal perkara yang sama dan akhirnya menjadi suatu yuris- prudensi yang tetap dan sekaligus menjadi sumber hukum yang formil. penting dari pada "Statute law" (hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan). Pentingnya "judge made law" itu diperbesar oleh Gray dalam rumusannya "All the law is judge made law". Fungsi hakim yang bebas untuk men- cari dan merumuskan nilai hukum adat dalam masyarakat, diharapkan dapat memfungsikan hukum untuk merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dengan memenuhi rasa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum secara serasi, seimbang dan selaras.Dewasa ini di Indonesia telah berkembang faham un- tuk mengfungsikan hukum sebagai rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) terutama dalam bidang hukum privat adat menjadi hukum privat nasional. Kedudukan yurisprudensi di Indonesia sangat berbeda dengan keputusan hakim yang merupakan "Preseden" sebagaimana yang terdapat di Inggris dan Amerika, seperti apa yang dikemukakan oleh Gray. Teori Gray dikenal dengan nama teori mengenai All the law is judge made law. Suatu peraturan ba- rulah menjadi peraturan hukum apabila pera- turan itu telah dimasukan dalam putusan ha- kim.Anggapan Gray ini berdasarkan peradilan dilaksanakan di negeri Inggris, di Amerika Serikat dan di Afrika Selatan dan disebut se- bagai peradilan preseden (Presedenten rechts praak). Hakim wajib mengikuti keputusan hakim yang kedudukannya menurut hirarki pengadi- lan lebih tinggi, wajib mengikuti keputusan hakim yang lain yang kedudukannya sedera- jat, tetapi telah lebih dahulu membuat penye- lesaian suatu perkara semacam, bahkan wajib mengikuti keputusan sendiri yang dibuatnya lebih dahulu dalam perkara semacam (stare desicis). Hukum yang berasal dari pengadi- lan preseden disebut "judge made law" atau "judiciary law" . Terutama di negeri Inggris sering "judge made law" itu dianggap lebih Berbekalkan konsep dan rancangan kebijakan seperti itu, tak pelak para pendu- kung hukum adat tak dapat bertindak lain selain mengandalkan kemampuan para ha- kim untuk mengembangkan pendayagu- naan hukum dalam masyarakat, atas dasar prinsip-prinsip kontigensi yang harus benar- benar kreatif. Sekalipun dalam era orde baru badan-badan kehakiman diidealkan akan menjadi hakim yang bebas dan pembagian kekuasaan dalam pemerintah akan dihormati dengan penuh komitmen, akan tetapi harapan- harapan kepada badan-badan ini sebagai ba- dan yang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum-lewat pengartikulasian hukum dan moral rakyat agaknya terlampau berkelebihan. Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat.Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal.Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum men- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 65
Elita Rahmi jadi lembaga semakin formal.Dalam konteks perkembangan yang demikian itu, pertanyaan mengenai "sumber yang manakah yang di- anggap sah?" menjadi penting. impang dari undang-undang, tetapi sepenuh- nya harus tunduk pada undang-undang atau sebagai corong undang-undang (La bouche qui pronounce les paroles de loi). Tentang masalah dari mana hukum itu berasal atau bersumber yang dapat kita ang- gap sah, dalam ilmu hukum hal ini dapat dit- injau dari dalam arti kata formil dan dalam arti kata material. Sumber hukum dalam arti kata formil adalah dapat dilihat dari cara dan bentuk ter- jadinya hukum positif (ius constitutum) yang mempunyai daya laku yang mengikat para ha- kim dan penduduk warga masyarakat, dengan tidak mempersoalkan asal-usul isi dari pera- turan hukum tersebut. Sumber hukum dalam arti kata mate- rial, dapat dilihat dari pandangan hidup dan nilai-nilai (values waarden) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan keyaki- nan serta kesadaran hukum bangsa Indonesia (ius contituendum). Kemampuan para hakim kita agaknya dihadapkan dengan suatu dilema, antara harapan dan kenyataan, terlebih lagi dalam era globalisasi ini.Kebutuhan hukum dalam masyarakat dengan cepat berkembang, seh- ingga para hakim "diharapkan" dapat menye- suaikan hukum dengan peristiwa yang konkrit dan mengambil keputusan berdasarkan hu- kum yang ditemukannya sendiri dan akhirnya dapat menjadi yurisrpudensi yang tetap dan berwibawa. Ketidakmampuan para hakim Indone- sia untuk bertindak mandiri dan bebas dalam proses dan fungsi pembaharuan hukum na- sional itu sesungguhnya tidak hanya berse- bab pada status para hakim (sebagai Pegawai Negeri) yang sebenarnya kurang menjamin kemandiriannya, akan tetapi juga oleh sebab lain yang terikat pada doktrin dan tradisi, yang menentukan bahwa hakim tidak boleh meny- Doktrin dan tradisi yang dianut dalam badan-badan pengadilan di Indonesia, telah mengkonsepkan hakim sebatas sebagai cor- ong undang-undang yang mereka temukan dari sumber-sumber formal yang telah ditetap- kan terlebih dahulu secara doktrinal. Pendidi- kan hukum dan kehakiman di Indonesia telah terlanjur sangat menekankan cara berfikir deduktif lewat silogisme logika formal, tanpa pernah mencoba mendedah mahasiswa juga ke cara berfikir induktif yang diperlukan un- tuk menganalisis kasus-kasus dan beranjak dari kasus-kasus untuk mengembangkan case laws. Secara formil yang menjadi sumber hu- kum bagi seorang hakim pada hakekatnya adalah: segala peristiwa-peristiwa bagaimana timbulnya hukum yang berlaku, atau dengan kata lain dari mana peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan penduduk warga masyarakat yaitu terdiri dari: undang- undang, adat, kebiasaan, yurisprudensi, trak- tat dan doktrina. Namun demikian hakim dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, terpaksa harus melihat sumber-sumber hukum dalam arti kata material, apabila sumber-sumber hu- kum dalam arti formil tidak dapat diperguna- kan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksanya. Di sini perlu adanya ke- mandirian hakim dalam proses menyesuaikan undang-undang dengan peristiwa yang konk- rit, mefungsikan hakim untuk turut serta me- nentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak, atau bertindak sebagai pen- emu hukum dalam upaya menegakkan keadi- lan dan kepastian hukum. Menurut von Savigny hukum itu ber- 66 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI dasarkan sistem asas-asas hukum dan penger- tian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok (Begriff- sjurisprudenz). Hakim bebas dalam menerap- kan undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam sistem yang tertutup. Anggapan bahwa hukum itu merupa- kan suatu kesatuan yang tertutup (logische Geschlos senheit), pada saat sekarang sudah tidak lagi dapat diterima. Scholten menga- takan bahwa, hukum itu merupakan suatu sistim yang terbuka (open systeem), kita me- nyadari bahwa hukum itu dinamis yaitu terus- menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa hakim dapat bahkan harus memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistim hukum, asal saja pe- nambahan itu tidak mengubah sistim tersebut. Namun hakim tidak dapat menentukan secara sewenang-wenang hal-hal yang baru, tetapi ia harus mencari hubungan dengan apa yang telah ada. Setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara in abstracto atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk undang- undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan undang-undang itu secara in concreto atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu. Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkrit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum (rechts zekerheid), harus dapat memberi makna dari isi ketentuan undang-undang serta mencari kejelasan den- gan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga undang-undang itu dapat berlaku konkrit jika dihadapkan den- gan peristiwanya. Fungsi Kepolisian, Kejaksaan dan Keha- kiman serta Advokad dalam Penegakan hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, karena esensi tugas kepolisian tiada lain menegakkan hukum dan memeli- hara keamanan dan ketertiban umum, dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polisi selaku penyelidik berfungsi menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti dan menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menan- yaan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.(Pasal 5 KUHAP). Dasar hukum terhadap hakikat dan rugas Polri tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 ten- tang Kepolisian. Berdasarkan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, maka peran Kepolisian dalam melakukan penyelidikan sangat menentukan terutama dalam mencari alat bukti, sehingga pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa polisi adalah hokum yang hidup, melalui polisi janji-janji dan tu- juan hokum untuk mengamankan dan melind- ungi masyarakat menjadi kenyataan 8 Tidak menutup kemungkinan, apabila tidak ditemui alat bukti, maka kasus kebakaran hutan dapat di SP3 (Menghentikan proses pe- nyidikan), sebagaimana kasus yang terjadi di Riau Pekanbaru sebanyak 15 perusahaan yang telah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Direktur Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) perlu dilakukan surat pemberitahuan perkembangan hasil pe- nyidikan (SP2HP), sehingga masyarakat dap- at mengetahui sejauh mana bukti yang pernah 8 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 54. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 67
Elita Rahmi ditemukan. Kejaksaan, sebagai salah satu penegak hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI atau sering juga disebut Jaksa yang sebutan ini berhubungan dengan aspek jabatannya sedangkan penuntut umum berhubungan dengan fungsinya, sehingga fungsi jaksa adalah sebagai penuntut umum dan melaksankaan penetapan hakim. Dalam mekanisme berperkara di pengadilan peran penuntut umum sangat penting dan strategis, karena lembaga ini yang harus mampu mewu- judkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan serta kebenaran yang berdasar- kan hokum dan Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus menjunjung tinggi penegakan hak azasi manusia. (Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi, Mah- kamah Agung), peradilan agama, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Kehadiran Advokad dalam menangani perkara kebakaran hutan dan lahan sangat penting, agar suatu perkara dapat menjadi terang benderang, advokad dapat berfungsi membatu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun berbeda dalam sudut pandang subjektifnya, di mana advokad berpihak kepada tersangka atau terdakwa. Di samping itu fungsi advokad juga Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad dis- ebutkan bahwa fungsi advokad dalam suatu perkara adalah sebagai pendamping tersang- ka/terdakwa dalam perkara pidana atau se- bagai pendamping penggugat/tergugat dalam perkara perdata. Hubungan antara kejaksaan dan perkara kebakaran hutan dan lahan sangat penting, diperlukan pemahaman jaksa yang baik di bi- dang lingkungan, sehingga dibutuhkan jaksa yang memahami aspek pencemaran dan keru- sakan lingkungan yang komprehensif, karena kasus kebakaran hutan pasti menimbulkan kerugian besar bagi Negara baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Kehakiman adalah suatu lembaga pen- egak hokum (yudikatif) yang berfungsi untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-un- dang., sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehaki- man adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna me- negakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hu- kum Republik Indonesia. Bedasarkan ketentuan tersebut, maka tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila , sehingga pu- tusannya mencermnkan rasa keadilan rakyat. Berdasarkan beberapa aparat penegak hukum di atas, maka penegakan hukum keba- karan hutan dan lahan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penegak hukum kepolisian seba- gai penyelidik yang melakukan pencarian alat bukti dan jaksa melakukan penntutan serta hakim memutus perkara dan advokad men- dampingi tersangka dalam rangka melindungi hak azasi manusia, dan mewujudkan kedudu- kan yang sama di mata hokum, sehingga da- lam proses penegakan hukum tidak terjadi ke- sewenang wenangan. Kedudukan Hukum Fatwa MUI Sebagai Asas Pembentukan Hukum Dalam perkembangan hukum Indonesia pen- garuh hukum Islam demikian kental, sehingga perlu adanya pemikiran bagaimana hukum Islam ditempatkan dalam prespektif perun- dang-undangan9 di Indonesia, karena dalam Adapun peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi peradilan umum 9 Bandingkan Eddy Asnawi, "Al-Quran: Prinsip Bernegara dalam Al-Quran", dalam Potret Hu- kum, Kumpulan Pemikiran 70 Tahun Prof. Rozali 68 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI persoalan lingkungan hidup. Alquran telah mengatur secara jelas dan tegas dalam surat Ar Rum (30) ayat 41-42, yang artinya: "telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manu- sia, supaya Allah meerasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakan- lah "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang- orang terdahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun ulama Indo- nesia sejak tahun 1975 yang diwakili oleh ulama dari 26 propinsi dan 10 ulama merupa- kan ormas islam di Indonesia pada waktu itu bermusyawarah membentuk wadah ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia. Da- lam perkembangannya MUI membentuk De- wan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas menangan masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memberikan pendapat hukum terhadap persoalan hukum sangat penting dan strategis, karena norma hukum lahir dari nilai dan asas hukum, sehingga dalam pem- bentukan hukum nilai dan asas adalah sumber pembentukan hokum yang akan melahirkan norma. Keputusan Majelis Ulama di Kalim- antan yang memutuskan haram membakar hu- tan adalah nilai dan asas yang mempengaruhi hokum positif di Indonesia tentang larangan membakar hutan dan sekaligue memberikan sanski jera agar pelestarian hutan sebagaima- na juga diatur dalam Alquran dapat terwujud. Fatwa MUI dapat dikategorikan dengan Ijtihad yang dapat diartikan usaha keras un- tuk menetapkan perintah Islam dan tujuannya melalu dalil-dalil dan prinsip fiqh, adapun fungsi ijtihad adalah sebagai salah satu sumber hukum yang dapat menghidupkan tidak hanya hukum islam tetapi jua hokum nasional. Penutup Paling tidak, ada dua hal yang dapat dipahami dari penelitian ini, yaitu: Pertama, penegakan Hukum Lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum serius diproses oleh kepolisian, Kejaksaan dan Ke- hakiman, bahkan dari beberapa kasus yang berkembang menunjukkan adanya persekong- kolan antara perusahaan dengan kepolisian dalam menangani penyelidikan perkara ke- bakaran hutan dan lahan, sebagaimana yang terjadi tahun 2016 baru-baru di mana seban- yak 15 Surat Perintah Penghentian Penyidi- kan (SP-3) dikeluarkan oleh kepolisian Riau atas kasus kebakaran hutan dan lahan di ting- kat penuntut umum, seringkali jaksa kurang memahami persoalan hukum lingkungan, demiian pula halnya pada tingkat pengdilan sebagai banteng terakhir mencari keadilan di mana hakim kurang memberikan kepastian hokum, dan keadilan terhadap negara yang mengemban amanah menyelamatkan anak cucu dari keerusakan dan pencemaran ling- kungan.sehingga penegakan Hukum lingkun- gan kebakaran hutan belum bersinergi den- gan pembangunan berkelanjutan.Penegakan hukum lingkungan terhadap kebakaran hutan dan lahan akan terus terjadi sepanjang pen- egakan hukum lingkungan belum dipandang sebagai hukum yang penting untuk generasi mendatang, karena kebakaran hutan dan la- han terkait dengan tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan yang baik dan Abdullah, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 290-291 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 69
Elita Rahmi sehat, maka penegakan hukum kebakaran hu- tan harus dikembangkan ke arah pelanggaran HAM berat sehingga dapat memberi efek jera terhadap pelaku dalam wujud penghijauan (reboisasi),pidana berat dan denda yang ting- gi. Kedua, kedudukan Fatwa Majelis Ula- ma Indonesia bahwa membakar hutan ada- lah haram, sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat yang banyak membentuk hukum baik di tingkat nasional melalui perundang- undangan dan tingat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/walikota. Fatwa MUI di- maksud merupakan ijtihad ulama Islam di Indonesia yang dengan sadar dibentuk untuk memberikan asas dan nilai pelestarian dan pe- mikiran untuk menjelamatkan pembangunan berkelanjutan hutan untuk anak cucu. Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 2001. Eddy Asnawi, Islam dan Negara (Perbandin- gan Kedudukan Islam Dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia: Penerbit Fahma, 2013. _____, "Al-Quran: Prinsip Bernegara dalam Al-Quran", dalam Potret Hukum, Kum- pulan Pemikiran 70 Tahun Prof. Ro- zali Abdullah, Yogyakarta: Total Media, 2013. H. P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Indonesia, Dalam Sistem Peradilan Bandung: Alumni, 2014. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Si- nar Grafika, 2012. Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Da- lam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Aditama, 2008. Bibliography Aditia Syaprillah Sapriani, Pengelolaan Hu- tan Lindung Kota Tarakan: Prespektif Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Ilmu Hukum (journal of Law),Vol. 1 No. 3 Desember 2014, Universitas Padjadja- ran, Bandung. Otong Rosadi, "Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pembentukan UU Tentang Kehutanan dan UU Tentang Pertamban- gan (Periode Tahun 1967-2009)", Ring- kasan Disertasi Program Doktor Pas- casarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2012. 70 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 71-93) ISSN: 1412-436X FILANTROPI DAN KEBERLANGSUNGAN ORMAS ISLAM Asep Saepudin Jahar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 E-mail: asepjahar@uinjkt.ac.id Naskah diterima tanggal 20 April 2016, revisi I tanggal 15 Mei 2016, dan revisi II tanggal 12 Juni 2016 Abstract: This paper discusses the contribution of Islamic philanthropy (ZISWAF) in maintaining the ex- istence and development of civil society organizations based on religion, such as NU, Muhammadiyah and Mathlaul Anwar. The presence of these institutions be a companion of government in the development of educational, social and religious. The strength of this philanthropy has successfully demonstrated its role and maintain the development of civil society in Indonesia. Relations philanthropy Islam and various religious organizations is an integral and interrelated. In other words, Islam philanthropy exists and grows because it was developed by a period of Islamic Organizations, and vice versa. Philanthropy development in each of these community organizations, appear to be associated with the traits and characteristics of each. Especially during the reform era in Indonesia, managing ZISWAF more lively. It was driven by the transparent and accountable management through institutions ZISWAF. Consequently ZISWAF institutions grew and gained the trust of the public very well. Keywords: Civil society organizations, philanthropy, ZISWAF, democracy. Abstrak: Tulisan ini membahas tentang kontribusi filantropi Islam (ZISWAF) dalam menjaga eksistensi dan perkembangan organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis agama, seperti NU, Muhammadiyah dan Mathlaul Anwar. Kehadiran lembaga ini menjadi pendamping pemerintah dalam pengembangan pendidikan, sosial dan kea- gamaan. Kekuatan filantropi ini telah berhasil menunjukkan perannya dan menjaga berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia. Hubungan filantropi Islam dan ormas-ormas keagamaan ini merupakan satu kesatuan yang sal- ing terkait. Dengan kata lain, filantropi Islam eksis dan tumbuh karena dikembangkan oleh masa ormas Islam, de- mikian juga sebaliknya. Perkembangan filantropi di masing-masing ormas ini terlihat berhubungan dengan ciri dan karakteristik ormas masing-masing. Khususnya pada masa reformasi di Indonesia, pengelolaan ZISWAF semakin semarak di Indonesia, karena didorong oleh pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembaga ZISWAF. Konsekuensinya lembaga ZISWAF semakin berkembang dan mendapat kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat. Kata Kunci: Organisasi masyarakat, filantropi, ZISWAF, demokrasi. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 71
Asep Saepudin Jahar Pendahuluan Dalam rentang sejarah Islam Indonesia, di- mensi sosial, budaya dan politik menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan organisasi Islam. Secara politik, respon terhadap rejim penguasa teru- tama masa penjajahan, seperti Belanda dan Jepang, mendorong lahirnya ormas-ormas. Respon itu memperkuat pembentukan iden- titas diri bangsa dan agama terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat yang diabai- kan oleh pemerintah. Karena itu gerakan Is- lam tidak semata-mata faktor kebetulan tetapi sesuatu yang terbentuk dalam kerangka yang terbangun dalam ideologi atau kebangsaan.1 Sedang pada aspek sosial, perkemban- gan masyarakat meniscayakan tumbuhnya kelompok-kelompok yang terikat oleh keya- kinan atau kedekatan daerah atau suku. Sebab hal tersebut merupakan interaksi antar indi- vidu dan kelompok berartikulasi dalam pan- dangan dan keyakinan sehingga mengkristal menjadi perhimpunan atau organisasi. Pola hubungan ini membentuk solidaritas yang kuat baik berbasis agama maupun kebangsaan terutama dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari luar kelompoknya. Dalam perkembangannya solidaritas ini membentuk organisasi kemasyarkatan. Dengan kondisi ini maka tumbuh kelompok agama yang mencoba untuk merespon sesuai dengan tingkat keya- kinan agama dan pengalaman intelektualnya. Maka lahirlah organisasi agama dengan label modernis, tradisionalis atau konservatif. Ketika masa pemerintahan Hindia Belan- da, kelahiran ormas Islam bisa dipetakan dari 1 Quintan Wictorowicz, Islamic Activism A Social Movement Theory Approach, (Indiana: Indiana University Press, 2004). Buku ini menjelaskan secara tuntas teori tentang gerakan sosial yang terbentuk oleh tujuan-tujuan dalam bingkai visi dan misi organisasi. tiga hal: pertama, dakwah Islamiyah; kedua, pengembangan pendidikan; dan ketiga, pen- guatan ekonomi masyarakat. Ketiga hal ini menonjol pada masa itu karena pergerakan Islam lebih memungkinkan untuk dilakukan, sebab bidang politik dikontrol dan dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam memperlakukan warga pribu- mi, Belanda menerapkan kebijakan yang diskriminatif,2 terutama dalam hal pendidikan, diprioritaskan kepada kelompok priyayi atau kelas sosial menengah-atas. Sistem sekolah yang dikenalkan adalah Volkscholen, seko- lah rakyat yang mulai diuji cobakan di Jawa dan Madura.3 Masyarakat umum yang kelas sosialnya dianggap tidak layak untuk belajar di sekolah sistem Belanda, belajar di halaqah atau surau-surau atau pesantren tradisional dengan pengajaran agama sebagai kurikulum dasarnya. Pada saat itulah pesantren menjadi alternatif pendidikan masyarakat umum, dis- amping biayanya semampu orang tua murid, sistem pendidikan ini lebih merakyat, karena menyatu dengan warga. Pembangunan dan bi- aya pengelolaan pesantren juga didukung oleh infaq, sadaqah dan wakaf masyarakat. Karena itu pesantren banyak muncul di pedesaan jauh dari hiruk pikuk masyarakat. Disamping pedesaan, pergerakan pen- didikan dikota juga muncul, terutama inisiasi 2 Contoh diskriminatif yang dilakukan Belanda ada- lah subsidi yang disalurkan ke lembaga pendidikan. Pada tahun 1930an, misalnya, subsidi yang disa- lurkan kepada sekolah-sekolah di bawah naungan Kristen mencapai f. 972,600 sedang kepada umat Islam yang penduduknya lebih banyak hanya f. 7,500. Ketimpangan ini pada tahun-tahun kemu- dian semakin lebar sehingga menimbulkan ke- curigaan yang mendalam bagi umat Islam. Howard M. Federspiel, Islam and Ideology in the Emerg- ing Indonesian State (Persis 1923-1957), (Leiden: Brill, 2001), hlm. 65. 3 Ibid., hlm. 22. 72 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam para saudagar dan aktifis Muslim. Di Jakarta misalnya, berdiri Jamiatul Khayr, dan di Su- matra Barat muncul Thawalib. Peran peda- gang (bisnisman) Arab dan pribumi, yang um- umnya memiliki jaringan luas, mempercepat pertumbuhan gerakan Islam. Dari situlah per- kumpulan Islam yang berorientasi pada dak- wah, sosial dan ekonomi mulai tumbuh, yang sekarang sering disebut ormas Islam. Menguatnya gerakan Islam juga dipen- garuhi semangat Pan Islamisme Timur Ten- gah, terutama setelah banyaknya para ja- maah haji yang pulang dari Mekah dan para pemuda Muslim yang belajar di sana. Sebut misalnya KH. Hasjim Asy'ari (pendiri Nah- dhatul Ulama, NU) dan KH. Muhammad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Syekh Achmad Chatib dari Minangkabau dan Syekh al-Banjari dari Banjarmasin. Dari kelompok Arab, pengaruh Arab Hadrami juga sangat penting terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah, sebut misalnya Jamiatul Khayr dan al-Irsyad oleh Surkati. Berawal dari sini- lah muncul kemudian ormas Islam yang ling- kup kegiatannya tidak saja pendidikan, tetapi juga dakwah, sosial, ekonomi dan kesehatan.4 Jami'atul Khayr, Al-Irsyad dan Muhammadi- yah adalah contoh gerakan Islam yang memu- lai mengembangkan pendidikan dan dakwah di Jawa. Muhammadiyah sendiri pada 1912- 1920 mulai mengembangkan aktivitasnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dari lembaga pendidikan ini kemu- dian lahir gerakan-gerakan sosial yang lebih luas terutama dalam meningkatkan harkat dan derajat masyarakat. Sejak mulai pemerintah- an Jepang, ormas Islam mulai terlibat dalam kegiatan politik disamping pendidikan dan dakwah, terutama ketika Jepang menfasilitasi berdirinya Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia). Namun perlu dicatat, selain pendidikan dan dakwah, semangat nasionalisme pra- kemerdekaan juga memunculkan gerakan- gerakan politik seperti Sarekat Islam (1911), dibentuk oleh para saudagar Muslim yang awalnya sebagai reaksi atas dominasi bisnis kelompok Cina khususnya dalam bidang tek- stil. SI pertama kali didirikan pada tahun 1911 oleh Raden Mas Tirtoadisuryo. Tujuan SI yaitu untuk memperkuat pribumi Muslim ter- utama dalam kemampuan ekonomi dan poli- tik. Di bawah pengaruh Cokroaminoto yang mulai terlibat pada tahun 1912, SI berkem- bang dengan cepat dan cukup berpengaruh di beberapa daerah. Berkat kepemimpinannya yang kharismatik, Cokroaminoto dikenal se- bagai Ratu Adil, yang dianggap bisa menyele- matkan masyarakat dari keterpurukan. Pada tahun 1913 SI mendapat pengakuan dari Be- landa dan setahun kemudian (1914) kepengu- rusan resmi terbentuk dengan Cokroaminoto sebagai pimpinannya dan Samanhudi sebagai pimpinan kehormatan dan wakilnya Gunawan. Pada tahun 1916, SI berkembang pesat dan berhasil membuat cabang di beberapa daerah, terutama seluruh Jawa dan menjadi organisasi Islam terbesar saat itu. Bagaimana komunitas Muslim memben- tuk asosiasi atau organisasi Islam, bertahan dan bahkan berkembang dengan baik? Dan bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan sosial dan pendidikan? Pertanyaan ini penting untuk menggambarkan bagaimana sejarah so- sial Ormas Islam Indonesia bisa digambarkan secara jelas. Peran tokoh agama dan semangat kebangsaan dan agama menjadi motor peng- gerak penting gerakan ormas Islam. Lembaga pesantren, masjid dan madrasah menjadi me- dia yang sangat signfikan. Melalui lembaga itu kegiatan pendidikan dan keagamaan berjalan dengan baik, terutama disokong oleh dana 4 Ibid., hlm. 25 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 73
Asep Saepudin Jahar zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.5 Menurut catatan Jepang, pada tahun 1942 pertumbuhan madrasah dan sekolah di Jawa mencapai 1831 sekolah dengan jumlah murid 139, 415 murid. Jumlah ini menjadi bukti bagaimana gerakan ormas Islam yang didukung oleh dana amal keagamaan menjadi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Di luar Jawa, sekolah (madrasah) di Minangkabau juga mengalami pertumbu- han dengan cepat hingga 1213 madrasah den- gan jumlah siswa 69,983 pada tahun 1933. Dalam bidang politik, Persatuan Moeslim- eon Indonesia berdiri yang digagas oleh para ulama tradisional di Sumatra. Ormas ini mer- espon isu "nationalisme" dalam menghadapi anti Belanda yang berhasil mempropagan- dakan kesamaan antara Islam dan nasional- isme.6 Menurut Alim, munculnya pergerakan- pergerakan umat Islam pada akhir abad ke-19 Indonesia disebabkan oleh kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Wujud pertama sikap terse- but berupa kesadaran berorganisasi.7 5 Asep Saepudin Jahar, "Reinterpreting Islamic Norms the Conflict between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges: A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia," Dissertation Submitted to Oriental Institut, Uni- versitas Leipzig, 2005, hlm. 87-89. Dalam peng- umpulan zakat dua kelompok masyarakat yang sangat berperan, kiyai sebagai tokoh independent dan dekat dengan masyarakat dan penghulu, pe- gawai keagamaan yang ditunjuk oleh colonial Belanda untuk menjadi fasilitator urusan kea- gamaan, perkawinan, perceraian, takmir masjid, wakaf dan urusan kematian. Sedang kiyai, seba- gai tokoh agama di masyarakat, menjadikan ma- drasah atau pesantren sebagai tempat pengam- bangan agama dimana masyarakat menyalurkan zakat dan wakafnya. Dari situlah kegiatan organ- isasi berjalan dan berkembang. Pengaruh pergerakan itu hingga sekarang berpengaruh yang terlembaga dalam organisa- si massa Islam dengan berbagai macam orien- tasinya, seperti akhir-akhir ini muncul dengan membawa isu jender8 dan hak asasi manusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, jumlah organisasi masyarakat yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2010 menca- pai 9000 ormas.9 Jumlah ini belum termasuk organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Jumlah ormas ini satu sisi sangat potensial karena memiliki masa pengikutnya yang men- jadi binaan atau jaringan, namun pada sisi lain juga menimbulkan potensi konflik. Kemandirian Ormas dengan ZISWAF 1. Jam'iatul Khair Ormas ini lahir pada 17 Juli 1905 di Jakarta dengan mayoritas anggotanya keturunan Arab, Jami'atul Khair adalah satu-satunya ormas Is- lam sangat modern di masanya. Al-Jamiatul Khairiyah merupakan organisasi pendidikan Islam tertua di Jakarta oleh para ulama asal Arab Hadramaut dan juga pemuda Alawiyyin, seperti Habib Abubakar bin Ali bin Abubakar bin Umar Shahab, Sayid Muhammad Al-Fa- kir Ibn. Abn. Al Rahman Al Mansyur, Idrus bin Ahmad Shahab, Ali bin Ahmad Shahab, kemerdekaan.html), akses 19 Mei 2011. 8 Contoh kajian yang membahas tentang perem- puan ormas Islam seperti dilakukan oleh Cora Vreede-De Steurs, The Indonesian Women, Struggles and Achievments (Gravenhage: Mou- ton and Co., 1960). Dalam bentuk dissertasi dan tesis salah satunya adalah Hamidah, "Gerakan Wanita Islam Indonesia: Suatu Kajian Sosio- Historis Terhadap Aisyiah-Nasyiatul Aisyiah dan Muslimat Fatayat NU", Dissertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. 6 Howard M. Federspiel, Op. Cit., hlm. 52. 7 Ahmad Alim, "Peran Ormas-ormas Islam Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Zaman Pra-Kemerdekaan", 9 akses 19 Mei 2011. 74 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam Abubakar bin Abdullah Alatas, Muhammad bin Abdurrahman Shahab, Abubakar bin Mu- hammad Alhabsyi dan Syechan bin Ahmad Shahab. Di tangan ulama-ulama inilah Jami- atul Khair tumbuh pesat. Sebagai respon atas kemunduran pribumi dan masyarakat Mus- lim pada satu sisi dan diskriminasi colonial terhadap pendidikan pribumi pada sisi lain, Jami'atul Khair aktif dalam mengembang- kan pendidikan, da'wah dan penerbitan surat kabar. Organisasi ini berhasil menggerakkan pendidikan dan ekonomi masyarakat, teruta- ma untuk menyaingi kekuatan Cina. Karena gerakannya yang gencar melawan hegemoni ekonomi Cina, Hayat al-Qulub dilarang oleh pemerintahan Beland dan pada tahun 1917 dengan bantuan Haji Umar Said Cokroami- noto, Abdul Halim mendapatkan izin untuk menjalankan pendidikannya di bawah naun- gan Persatuan Umat Islam. Syekh Ahmad Surkati10 adalah sebagai pendiri al-Irsyad, organisasi Islam yang dis- ebut Fijper sebagai ormas yang mengawali penyemaian pembaruan Islam di Indonesia.11 Berlangsungnya kegiatan pendidikan saat itu, terutama Jami'atul Khair, didukung secara kuat oleh infaq dan shadaqh para simpatisan donator kaya keturunan Arab, sehingga dana amal agama berhasil mendorong tumbuhnya perkembangan pendidikan.12 Hingga saat ini Jamiatul Khair memilik puluhan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsan- awiyah dan Aliyah. Pengembangan pendidi- kan yang lebih menonjol Jamiatul Khair ada- lah perguruan tinggi Islamnya yangb berpusat di Jakarta. Mungkin karena larangan Belanda ketika pendiriannya, Jamiatul Khair tidak berkembang di daerah-daerah, namun hanya berpusat di sekitar Jakarta. 2. Al-Islah wal-Irsyad 10 Nama lengkap Surkati adalah Syeikh Ahmad bin Muhammad Assoorkaty al-Anshary. 11 G. F. Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900 - 1950, Terj. Oleh Tudjimah dan Yessy Dagusdin, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 120 dan 114. Lihat juga web al-irsyad pada content &task=view&id=25&Itemid=42 12 Selanjutnya, pada tahun-tehun berikutnya dida- tangkan lagi guru lainnya seperti: Al Hasyimi dari Tunis, Muhammad Abdul Fatah Ansari (Sudan), Muhammad Noor (Abdul Anwar) al- Ansari, Hasan Hamid al-Antasari, dan Ahmad Al-Awif yang ditugaskan dan mendirikan seko- lah Jam'iyatul Khair di Surabaya. organisasi Jam'iyatul Khair termasuk organisasi Islam pertama yang memulai melaksanakan bentuk organuisasi modern: memiliki AD/ART, memi- liki daftar anggota, ada rapat secara berkala, dan mendirikan lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, Jam'iyatul Khair dapat dikatakan sebagai pelopor pendidi- kan Islam modern di Indonesia: memiliki kuriku- lum, buku-buku pelajaran bergambar, ada kelas- kelas, menggunakan bangku, papan, tulis dan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Jam'iyat al-Islah wal Irsyad al-Islamiyyah) berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H) oleh Syeikh Ahmad Surkati. Tang- gal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al- Irsyad Al-Islamiyyah yang pertama di Jakarta, yang sebelumnya Surkati aktif membantu Ja- miatul Khair Jakarta. Seperti halnya Jami'at al-Khair, Al-Irsyad mengkalim dirinya seba- gai gerakan pembaruan dengan menamakan ormasnya Al-Islah wal-Irsyad dengan misi pokok yaitu pembaharuan dalam Islam (re- formisme). Perkembangan pendidikan al-Irsy- ad disamping didukung oleh ZISWAF, juga iuran sekolah yang dibayarkan oleh orang tua murid. Pengumpulan dana dari simpatisan al- Irsyad terutama keturunan Arab memperluas jaringan al-Irsyad ke berbagai daerah antara lain Cirebon, Bumiayu, Tegal, Pekalongan, sebagainya. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 75
Asep Saepudin Jahar Surabaya, dan Lawang. Cabang-cabang ini juga mendirikan sekolah-sekolah walaupun masih pada tingkat sekolah rendah. Pada tahun 1930an, cabang Surabaya mendirikan sekolah guru 2 tahun dan sekolah dasar rendah berba- hasa Belanda yang bernama Schakelschool. Keberhasilan dana ZISWAF yang dihim- pun dari donatur al-Irsyad, pada periode 1930- an al- Irsyad mampu memberikan beasiswa studi ke luar negeri terutama Mesir, bagi lulu- san terbaik. Peran dana ZISWAF mendorong perluasan aktifitas al-Irsyad tidak saja pada sektor pendidikan tetapi juga kesehatan dan da'wah disamping pada bidang penerbitan buku-buku Islam. Hingga saat ini lebih dari 130 cabang telah berdiri al-Irsyad dari ujung Sumatra hingga Papua. 3. Muhammadiyah Organisasi ini didirikan di Yogjakarta tanggal 8 Dzulhijjah 1330H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan atas anjuran dari beberapa muridnya anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Misi ide- ologis Muhammadiyah adalah pembaharuan, terutama dari berbagai macam penyimpan- gan ajaran orthodoxy, yang dikenal dengan bid'a, takhayyul dan khurafat. Disamping itu Muhammadiyah juga bertujuan untuk men- ingkatkan pendidikan agama dan kehidupan sosial warga Muhammadiyah. Berkat usaha keras KH. Achmad Dachlan, Muhammadi- yah terus berkembang dengan menyediakan pendidikan agama bagi mereka yang belajar di sekolah umum dan kemudian mendirikan model sekolah sendiri. Sebagai pergerakan masyarakat, perhatian Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dikembangkan terutama untuk menyantuni dan menyekolahkan anak-anak yatim piatu. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah banyak dibantu oleh kalangan saudagar dan cendikia kelas menengah Muslim terutama pedagang Yogyakarta kemudian di beberapa kota di Jawa.13 Dengan perkembangan yang sangat fenomenal, Muhammadiyah adalah salah satu ormas modern yang paling penting pada masa itu.14 Disamping bergerak dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan, Muham- madiyah juga merespon gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. Model kris- tenisasi yang dilakukan Belanda tidak se- mata-mata bersifat ideologis, namun dengan cara pendekatan ekonomi kepada orang-orang miskin. Untuk membendung arus ini, Muham- madiyah melakukan pembenahan pada bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan pem- berdayaan ekonomi. Asumsinya, kekuatan ekonomi akan mensejahterakan masyarakat sehingga dengan sejahtera masyarakat tidak mudah terpancing untuk pindah agama. Dengan cara ini Muhammadiyah bisa berkembang secara cepat. Seperti dijelaskan oleh James L. Peacock, guru besar North Car- olina University "Muhammadiyah adalah or- ganisasi kemanusiaan Islam terbesar di dunia". Dengan sejumlah deretan amal usaha, hampir 500 RS maupun klinik besar dan kecil, 167 Perguruan Tinggi, 15000 sekolah sejak Busta- nul Atfal hingga Sekolah Menengah Umum, dan 350 Panti Asuhan. Bersamaan dengan itu puluhan ribu masjid berdiri di pelosok tanah air. Karena itu Muhammadiyah layak menda- pat apresiasi dari lembaga-lembaga kemanu- 13 Howard M. Federspiel, "The Muhammadiyah: A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia", Indonesia, Vol. 10 (Oct, 1970), hlm. 57-79. 14 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indone- sia, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 1900-1942 76 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam siaan lain di dunia.15 Perkembangan Muham- madiyah yang sangat pesat menjadi bukti kuat bahwa dana infaq atau ZISWAF yang dikelola secara produktif berhasil memberdayakan masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan ini adalah pengelolaan atau manajemen harta dilakukan secara transparan, akuntabel dan jujur. Keberhasilan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi ditentukan oleh sistem pengelolaan organisasi yang modern. Muhammadiyahlah bisa dika- takan sebagai satu-satunya ormas Islam yang sangat mapan sejak berdirinya pada tahun 1912 hingga saat ini. Kemampuan Muham- madiyah mengembangkan amal usahanya, disamping manejemen yang rapih, adalah melakukan persuasi dan dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain Muhammadiyah mampu memasarkan isu-isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendorong simpati dan ket- erlibatan aktif masyarakat untuk menginfak- kan dananya dalam kegiatan ibadah, sosial dan ekonomi.16 15 akses 19 Mei 2011. Pada tahun 2004, menurut catatan laporan singkat Infrastruktur Muham- madiyah, Muhamamdiyah Up until 2004, Mu- hammadiyah mengelola tidak kurang dari 4,301 masjdik, 4,345 lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Muham- madiyah juga mengelola 222 lembaga sosial sep- erti panti asuhan dan 155 rumah sakit/pelayanan kesehatan. Perbedaan jumlah hingga tahun 2011, atau kurang lebih selama 7 tahun, mengalami perkembangan yang begitu cepat. Asep Saepudin Jahar, Op. Cit., hlm. 119. 16 Greg Fealy, "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contempo- rary Indonesia", in Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia, ed. Greg Fealy and Sally White, (Singapore: ISEAS, 2008), hlm. 17. Pada tataran ini, Islam dengan segala atributnya tentang keadilan, membela yang lemah, bersih dan sehat dijadikan sebagai komoditas untuk diartikulasikan dengan masyarakat publik sehingga melahirkan ket- erlibatan langsung berupa dana amal seperti zakat, infaq, sadaqah dan wakaf atau tenaga relawan. Dalam bentuk dana, misalnya, mod- el ZISWAF berperan sangat penting. Maka tidak mengherankan bahwa sekolah dan tempat-tempat ibadah yang berdiri di berba- gai daerah adalah hasil wakaf yang diberikan warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumya. Keberhasilan dalam penghimpunan dana Muhammadiyah juga ditentukan oleh sistem produktifitas penggunaan dana mela- lui investasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Maka inilah mungkin adagium transparansi Muhammadiyah yang menjadi bukti keberhasilannya seperti disampaikan oleh salah satu pengurus daerah, ia menga- takan, "sebesar apapun dana yang keluar dan masuk di Muhammadiyah, selalu dicatat dan ada buktinya."17 Seperti dikatakan bapak Luk- man, Muhammadiyah wilayah NTB mampu meminjamkan uang kepada Pemda NTB un- tuk membiyai kontingen MTQ sebagai dana talangan yang belum bisa dikeluarkan segera dari APBD.18 Inilah salah satu bukti bagaima- na ormas menjadi bagian sangat krusial di masyarakat yang tidak mungkin dilakukan oleh Negara. 17 Wawancara FGD dengan bapak Lukmanul Ha- kim, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB. Bulan September 2010. 18 FGD dengan Muhammadiyah Wilayah NTB bu- lan September 2010. Dalam FGD ini, penulis berhasil menggali informasi bahwa peran ormas termasuk di dalamnya Muhammadiyah, NU dan NW berhasil mengontrol pemerintah terutama dalam penggunaan dana APBD. Hal ini menun- jukkan bahwa ormas berperan penting dalam penguatan good governance di daerah-daerah. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 77
Asep Saepudin Jahar Misi Muhammadiyah yang dijelaskan di atas dapat di lihat dalam anggaran dasar dan rumah tangganya. Berikut adalah beberapa model kegiatan Muhammadiyah sesuai den- gan anggaran dasarnya (1950): (a) Mengada- kan da'wah Islam; (b) Memajukan pendidi- kan dan pengajaran; (c) Menghidup suburkan masyarakat tolong-menolong; (d) Mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf; (e) Mendidik dan memelihara tempat ibadah dan wakaf; (f) Mendidik dan mengasuh dnak-anak pemuda-pemuda, supaya kelak menjadi Mus- lim yang berarti; (g) Berusaha kea rah perbai- kan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam; dan (h) Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Dengan kekuatan dana amal terutama zakat, infaq sadaqah dan wakaf, Muhammadi- yah mampu mengembangkan kegiatannya da- lam berbagai bidang, baik yang berhubungan langsung dengan keagamaan atau sosial pada umumnya. Bidang kegiatan Muhammadiyah antara lain: Majlis Tarjih, Majlis Tabligh, Ma- jlis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Majlis Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU), Majlis Pustaka dan Majlis Bimbingan Pemuda. Selain itu, masih ada organisasi oto- nom di bawah Muhammadiyah, seperti: "Ai- syiyah, Nasi'atul 'Aisyiyah (Bagi putri-putri Muhammadiyah), Pemuda Muhammadi-yah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ika- tan Remaja Muhammadiyah (IRM), dan Hiz- bul Wathan (Kepanduan). Keragaman bidang kegiatan Muhammadiyah menjadi cirinya sebagai lembaga modern yang menjalankan missi (dakwah). Karena itu pendidikan Mu- hammadiyah dirancang sebagai: (a) Alat da'wah ke dalam dan ke luar anggota Mu- hammadiyah, atau untuk seluruh masyarakat; (b) Tempat pembibitan kader yang dilaksana- kan secara sistematis dan selektif sesuai den- gan kebutuhan Muhammadiyah khsusnya dan masyarakat Islam pada umumnya; dan (c) Gerak amal anggota. Penyelenggaraan pen- didikan diatur secara berkewajiban terhadap penyelenggara dan peningkatan pendidikan itu dan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Muhammadiyah. ini Pergerakan dana amal ZISWAF menghantarkan Muhammadiyah sebagai lem- baga yang terorganisir secara rapi ke tingkat ranting. Namun perlu dicatat bahwa sistem organisasi yang rapih ini, atau sering disebut beauracratic system, seringkali memperlemah inisiatif pengurus cabang dan ranting terutama dalam melakukan inovasi-inovasi yang perlu dilakukan. Hal ini disebabkan oleh sistem kebijakan satu komando dari pusat sehingga tidak mudah difahami ketingak wilayah dan ranting. Karena sistem ini memiliki kekuatan satu sisi tetapi juga lemah pada sisi lainnya. Perlu di catat di sini bahwa pengelolaan zakat pada masa awal berdiri Muhammadiyah, masih dibedakan dengan kebiasaan infaq, sa- daqah atau wakaf. Pada kasus infaq, sadaqah dan wakaf, Muhammadiyah mengorganisir- nya pada divisi khusus bersamaan dengan usaha dan pemeliharaan dan pengelolaan per- bendaharaan wakaf Muhammadiyah. Sedang pengelolaan zakat, sebelum lahirnya UU No. 38 Tahun 1999, diorganisir secara musiman (temporer) oleh lembaga-lembaga yang bera- da di bawah naungan Muhammadiyah seperti madrasah, sekolah, majlis taklim dan rumah sakit. Cara pengelolaan seperti ini lebih ber- sifat ad-hoc yaitu dibentuk ketika menjelang dan sehabis Ramadhan. Sistem penghimpu- nan zakat biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan kupon atau formulir bagi warga Muhamamdiyah yang akan membayarkan za- katnya. Cara ini pun dilakukan secara suka rela dan hasil dari pengumpulan zakat ini ti- dak menjadi pelaporan utama dari pengurus 78 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam Muhammadiyah di daerah. Sehingga infor- masi seberapa besar potensi zakat warga Mu- hmmadiyah sampai sekarang pun belum bisa dilakukan.19 Perubahan drastis dalam pengelaloaan zakat diawali dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengeloaan Zakat. UU ini menginspirasi pendirian LAZ (Lembaga Amil Zakat) Muhammadiyah yang didiri- kan di Jakarta sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.103/ KEP/I.0/K/2002 pada tanggal 23 Rabî' al- Akhîr 1423/4 July 2002 dan Surat Keputusan Kementrian Agama No. 457 pada tanggal 21 November 2002. Lembaga amil zakat ini di- akui sebagai lembaga zakat resmi sesuai den- gan UU No. 38 tahun 1999. Misi LAZ ini, disamping mengumpulkan zakat dari warga Muhammadiyah, juga mengumpulkan dana zakat, infaq, sadaqah dari perusahaan-perusa- haan swasta dan pegawai negeri. LAZ ini baru akan berkembang ke beberapa daerah, walau- pun fokus saat ini masih di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Bandung, baik warga Muhammadiyah maupun bukan.20 disebabkan karena: pertama, sumber daya Muhammadiyah yang tidak ditempatkan un- tuk mengurusi hal-hal itu dari kalangan muda dan professional; kedua, wakaf masih terkait dengan urusan "agama/fikih" yang terikat ke- tentuan para pewakaf (waqif).21 Pengelolaan wakaf Muhammadiyah, seperti diuraikan oleh Asep Saepudin Jahar, dalam risetnya tahun 2004, diorganisir oleh pengurus yang sudah tua, umumnya pensiu- nan pegawai negeri. Sistem pengelalaan sep- erti ini nampaknya lebih bersifat konvension- al, untuk tidak mengatakan konservatif, yaitu secara suka rela dan tanpa imbalan honor. Pengurus wakaf disebut sebagai pengelolaan harta dan perbendaharaan wakaf. Akibatnya, petugas wakaf lebih bersifat administrative dan passive, tidak banyak mengetahui tentang masalah-masalah wakaf yang dihadapi oleh Muhammadiyah, terutama di daerah. Alhasil, sistem pengelolaan wakaf Muhammadiyah masih berada di persimpangan jalan. Padahal pada sisi inilah wakaf sebenarnya sebagai as- set penting, disamping amal usaha yang dimi- liki Muhammadiyah selama ini, jika dikem- bangkan dengan baik.22 Berbeda dengan zakat, pengelolaan wakaf di Muhammadiyah, walaupun disebut sebagai organisasi modern, belum dilakukan secara mandiri dan professional. Mungkin karena difahami wakaf lebih bersifat "keagamaan" sehingga mengikuti aturan dan karakteristik fikih Islam klasik, maka pengelaloaan wakaf berbeda dengan unit usaha (amal usaha) Mu- hammadiyah. Jika unit usaha dilakukan se- cara profit, semi-profit atau hanya sebagai pelayanan masyarakat seperti sekolah/ma- drasah, maka wakaf dikelola secara setengah hati. Artinya, asset wakaf Muhammadiyah pada dasarnya belum dikembangkan secara professional dan produktif. Hal ini mungkin Keunggulan dana sosial yang dihimpun Muhammadiyah baik infaq, sadaqah atau wakaf mendorong tumbuhnya perkemban- gan pendidikan dan rumah sakit atau klinik. Pengaruh dana sosial yang dibangun pada klinik dapat dilihat dari kiprah Muhammadi- yah dalam misi bantuan bencana pada abad dua puluh, terutama ketika terjadi meletusnya Gunung Kelud. Pada saat itu, sebagai ormas Islam yang punya perhatian pada kondisi so- sial masyarakat Muhammadiyah membuat aksi cepat tanggap darurat bencana berskala sedang dengan mendirikan unit penyelema- tan yang disebut Penolong Kesengsaraan 19 Asep Saepudin Jahar, Op. Cit., hlm. 114-115. 20 Ibid., hlm. 115. 21 Ibid., hlm. 118. 22 Ibid., hlm. 118-119. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 79
Asep Saepudin Jahar Oemoem (PKO). Unit bantuan bencana ini terus digalakkan sebagai penolong darurat di daerah-daerah yang terkena bencana baik di perkotaan maupun perkotaan. Dengan pent- ingnya unit bantuan seperti ini dan seringnya terjadi bencana di berbagai daerah, Muham- madiyah membuat poly-klinik pada 15 Feb- ruari 1923.23 Pada pertengahan tahun 1960-an PKO dirubah namanya menjadi PKU sebagai cara untuk mempertegas peran Muhammadiyah dalam bidang kesehatan dan sosial yang be- rada langsung di bawah Majelis PKU. Bersa- maan dengan Kongres (Muktamar) Nasional Muhammadiyah tahun 2005, Majlis ini berganti naman menjadi Ma- jelisKesehatan Masyarakat. Sekarang rumah sakit Muhmmadiyah diberi naman RS PKU Muhammadiyah. Peran Aisyiyah sebagai say- ap ormas Muhammadiyah, rumah sakit atau klinik yang menangani kelahiran ibu biasanya ditangani oleh lembaga ini. Karena itu rumah sakit, klinik-klinik Muhmmadiyah tumbuh dengan baik sebagai misi pelayan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sekarang ini nama rumah sakit [Muktamar] pada Muhammadiyah biasanya dikenal Rumah Sakit Islam. Terkait dengan zakat, rumah sakit atau klinik Muhammadiyah bertugas juga meng- umpulkan zakat yang hasilnya sebagian dia- lokasikan kepada mereka yanag berhak men- erimanya dan atau diberikan kepada pasien miskin untuk membiayai pengobatan yang dibutuhkan. Dalam sistem pengelolaan zakat, ormas Islam seperti Muhammadiyah tidak mengembangkan model manajemen yang ter- padu dengan sistem yang tunggal dan teror- ganisasi secara vertical dari pusat hingga ke cabang. Setiap pengurus diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat, seperti sekolah, perguruan tinggi dan klinik, kemudi- an menyalurkannya kepada mereka yang ber- hak.24 Namun dalam perkembangan terakhir ini, rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah di Jakarta seperti Pondok Kopi, Cempaka Putih, Sekapura dan Malang, mengumpulkan dana zakat yang sebagian dananya di salur- kan ke LAZISMuh di Jakarta. Dana ini oleh LAZISMuh dikembangkan sebagai program pengembangan ekonomi dan dakwah. 23 Informasi tentang PKO dapat dilihat di Regle- ment Moehammadijah Bahagian Penolong Kes- engsaraan Oemoem Hindia Timur di Djokja- karta, Pertjetakan Persatoen, Yogyakarta; Juga Buah Hasil Konperensi PKU (Penolong Kesen- gsaraanUmum) Muhammadijah Seluruh Indo- nesia: 20-22 Mei 1961 di Jakarta; Lihat Panitia HUT RSU PKU (1988), Memperingati Milad ke 65 SRU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RSU PKU Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 14; Juga H.S. Prodjokusumo, Menelusuri dan Napak Tilas Perjalanan Muhammadiyah: 85 TahunPerjuan- gan dan Pengorbanan Para Anggota dan Pimpi- nan, Yayasan Amal BaktiMasyarakat, Jakarta, hlm. 39. Liht juga Hilman Latif," Health Provi- sion for the Poor Islamic Aids and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia," in South East Asia Research, 18, 3 (2010), hlm 544. Peran ormas dalam pengembangan ZISWAF seperti dijelaskan di atas sangat sig- nifikan, jika dilihat dengan potensi keterliba- tan anggota, simpatisan dan lembaga-lembaga cabang di daerah. Dari pengalaman Muham- madiyah, menjadi bukti bahwa kontribusi ormas baik dalam bidang sosial, ekonomi, keagamaan dan bahkan politik tidak bisa di- ragukan lagi. Permasalahannya sekarang, ba- gaimana ormas-ormas mengorganisir dirinya secara baik, terutama dalam hal good gov- ernance tadi. Penguatan institusi dan sistem manajemen adalah salah satu hal penting, sehingga sumber dana yang terkumpul bisa dialokasikan secara efektif bagi pembiyaan 24 Ibid., hlm. 545. Lihat juga Asep Saepudin Jahar, Op. Cit., hlm. 114-116. 80 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam organisasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan program-program yang dijalankan. 4. Nahdlatul 'Ulama Ormas Islam yang paling penting di Indone- sia selain Muhammadiyah adalah Nahdlatul Ulama."Nahdlatul Ulama" didirikan di Sura- baya pada tanggal 31 Januari 1926M berte- patan dengan tanggal 16 Rajab 1444 H oleh kalangan ulama seperti KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullahpenganut mazhabAhlusunnahwal Jama'ah. Menurut Choerul Anam (1985), berdirinya gerakan NU adalah sebagai reaksi terhadap gerakan refor- masi kalangan umat Islam dan berusaha mem- pertahankan salah satu dari empat madzhab dalam masalah fikih, yaitu Madzhab Hanafi, Madzhanb Maliki, Madzhab Syyafi'i dan Madzhab Hanbali. Sedangkan dalam aqidah, NU berpegang kepada aliran Ahlusunnah wal Jama'ah. Dalam konteks ini, NU memahami hakikat ahlusunnah wal Jama'ah sebagai aja- ran islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Pada mulanya NU merupakan organisasi keagamaan, namun dengan berkembangnya masyarakat lingkup kegiatan NU juga terlibat dalam politik dan kegiatan sosial. Diantara bentuk reaksi NU terhadap kekuatan politik kolonial di masa pra-kemerdekaan adalah: (1) Menolak subsidi yang ditawarkan pemer- intah untuk madrasah NU dan sistem kerja paksa (rodi) yang dibebankan kepada bangsa Indonesia; (2) Menolak rencana ordonansi perkawinan tercatat; (3) Menolak diadakan milisi; (4) Mendukung tuntutan berparlemen; (5) Mengadakan usaha-usaha social dalam masyarakat; (6) Mendidik mental beragama diantaranya mendirikan pondok-pondok pe- santren. Berbeda dengan ormas lainnya yang leb- ih tegas kepada respon politik belanda, seperti Sarekat Islam, NU lahir lebih bersifat teolo- gis. Sebagai respon ulama terhadap muktamar Islam di Mekah atas inisiatif kerajaan Saudi dan pengaruh kuat Wahabi, ulama NU menga- jukan usulan pemberlakuan ajaran Islam yang lebih menghargai pendapat mazahib, berbeda dengan gerakan Wahabi yang lebih memusat- kan perhatian pada al-Quran dan al-Sunnah dirujuk secara kaku (literalis). Awal kehadiran NU seperti ini mempengaruhi perkembangan organisasi, pada satu sisi sangat flexible yaitu NU mudah diterima masyarakat karena ako- modatif dengan tradisi lokal (adat), namun padasisi lain, NU tidak siap dalam mengatur lembaganya sesuai dengan manajemen or- ganisasi yang rapih. Ikatan perhimpunan NU tidak dirancang untuk merespon isu-isu sosial actual tertama politik pemerintahan Belanda sehingga membentuk organisasinya secara rapih dan modern. Sebaliknya, NU dibiarkan menjadi ormas yang bersifat komunal dihim- pun dengan kekuatan solidaritas emosional. Karena itu kekuatan kharismatik kiyai yang umumnya memiliki pesantren atau madrasah lebih dominant dari pada organisasi. Dengan kata lain, keberhasilan NU ditentukan oleh ikatan komunal yang kuat antara anggotanya yang dibantu oleh peran kiyai dengan sistem silsilah, hubungan pesantren dan gerakan su- fistik. Maka gerakan pertama NU bukan pada sistem madrasah/sekolah yang baik, pelayan- an kesehatan atau pengembangan usaha, me- lainkan mengembangkan sistem pengajaran agama seperti yang diajarkan di Mekah, sep- erti yang dikembangkan KH. Hasyim Asyari dengan pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Sistem pendidikan pertama yang dikembangakan lebih mengikuti halaqah yang diadopsi dari model pembelajaran di Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 81
Asep Saepudin Jahar Mekah, dimana Hasyim Asy'ari pernah be- lajar di sana, yang diterapkan di pesantren. Kurikulum yang dikembangkan lebih bersifat tradisional mengikuti sistem yang dibangun oleh keahlian kiyai. Karena itu setiap pesant- ren memiliki ciri khas keahlian tersendiri ber- beda dari satu pesantren ke pesantren lainnya, seperti dalam fikih, nahwu (tata bahasa), tafsir atau hadits. Sistem seperti ini secara langsung berpengaruh kepada sistem pengelolaan lem- baga, baik NU secara organisasi dan pesantren sebagai pusat produksi ilmu kalangan santri pada sisi lain. Ternyata model ini lebih mudah diterima masyarakat, walaupun secara sistem organisasi lemah, terbukti dari penetrasi NU ke berbagai wilayah dan melampui Muham- madiyah hingga saat ini. Tidak diragukan lagi, model tradisonal yang dikembangkan kiayi dengan pesantren- nya seperti ini NU tetap eksis bahkan menjadi ormas Islam terbesar di Indonesia didukung oleh sistem dana amal atau ZISWAF dengan baik. Artinya peran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf telah membantu bertahannya NU dari semenjak berdirinya hingga saat ini. Yang menarik, sistem pengelolaan ZISWAF di NU tidak bisa dijadikan gambaran sebagai asset NU secara organisasi, namun sebaliknya as- set-aset itu menjadi milik kiyai atau yayasan keluarga kiyai. Dengan demikian NU sebagai lembaga tidak memilki asset secara signifi- kan, karena harta benda itu lebih dipercaya- kan masyarakat kepada kiyai yang mereka percayai. Maka tidak heran dikatakan oleh salah seorang aktifis NU, Rumadi, "kalau NU membuat sekolah pasti tidak akan jadi."25 Ini menunjukkan bahwa kemandirian para indi- vidu dengan figure kiyai lebih menonjol dari pada sistem organisasi. Ikatan antara anggota NU dengan organisasi lebih bersifat "politis" dan simbolis untuk mempertegas identitas dirinya. Yang kuat adalah ikatan NU dengan guru atau kiyai pesantren yang mengajarkan keagamaan dengan aliran Aswaja (Ahlus Su- nah Wal Jama'ah), yang dianut sebagai ideol- ogy teologis NU. Usaha-usaha NU dalam mendedikasikan dirinya sebagai gerakan keagamaan dan sosial telah dilakukan dalam berbagai bidang, walau- pun tingkat keberhasilannya masih minim jika dibandingkan dengan potensi masa yang dimilikinya. Lagi-lagi masalah utamanya sistem organisasi NU lebih bersifat mekanis (meminjam istilah Durkheim), yaitu hubun- gan sosial masyarakatnya lebih direkatkan oleh hubungan emosional. Dengan kata lain, tujuan organisasi yang niscayanya bersifat or- ganic dan rasional dikalahkan dengan model mekanis yang telah lama tumbuh kuat ketika santri (anggota NU secara otomatis) menjalin interaksi keilmuan dengan kiyainya. Maka ke- sadaran organisasi sebagai anggota NU tidak terjadi ketika masuk menjadi santri di pesant- ren, namun sebaliknya, yaitu keanggotaannya sebagai warga NU setelah menjadi santri atau bahkan setelah keluar menjadi alumni. Model seperti inilah yang beda dilaku- kan oleh Muhammadiyah, dimana model ke-Muhammadiyah-an dan sistem organisasi Muhammadiyah yang "militant" sebagai lem- baga dakwah dan sosial sudah dikuatkan se- jak masuk sekolah Muhammadiyah. Namun kedua model ini memiliki ciri khas masing- masing dan saling memperkuat satu sama lain. NU memiliki soliditas dalam tradisi kha- zanah intelektual klasik dan relasi antara guru dan murid, sementara Muhammadiyah unggul dalam organisasi dan manejemennya. Dari kedua ormas inilah saling mengisi dua ruang yang kosong, satu di pedesaan yang kuat ika- tan sosialnya, walaupun mekanis dan yang kedua di perkotaan, lebih bersifat organik 25 Komunikasi pribadi pada Februari 2011. 82 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam yang rasional. Karena itu kelompok kelas me- nengah yang bergerak dalam usaha pada masa pra-kemerdekaan didominasi oleh kelompok Muhammadiyah, yang umumnya saudagar sementara NU didukung kalangan pedesaan yang umumnya petani. Jika dilihat dari potensi dana yang da- pat memperkuat NU terutama di pesantren- pesantren di seluruh Indonesia, sumbangan sukarela dari warga dan orang tua murid yang mengirimkan putra-putrinya menimba ilmu di pesantren berupa zakat, infaq, sadaqah dan wakaf sangat besar jumlahnya. Ukurannya dapat dilihat di bawah ini terutama bagaima- na lembaga-lembaga NU sekarang mencoba mendata jumlah sebenarnya. Menurut catatan kasar, pada tahun 1990 NU memiliki madra- sah sebanyak 4606 buah, suatu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan warga NU yang tersebar di berbagai daerah. Namun, menurut informasi terakhir jumlah pesantren telah mencapai lebih dari 10.000 buah.26 Ju- mlah ini sebagai asset kalangan Nahdiyyin (orang-orang NU) bukan NU secara organisa- si. Namun ikatan mereka sebagai anggota NU sangat kuat. Saat ini, beberapa lembaga pen- ting yang dikelola NU adalah sebagai berikut: (a) Lembaga Dakwah NU dengan 28 Wilayah dan 328 cabang; (b) Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dengan 20 Wilayah dan 117 Ca- bang. Ma'arif hingga saat in mengelola 3.885 TK/TPQ, 197 SD dan 3.861 MI, 378 SLTP dan 733 MTs, 211 SLTA dan 212 MA, dan 44 Universitas dan 23 Akademi/Sekolah Tinggi; (c) Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPKNU), yang terdiri dari 27 Wilayah dan 100 lebih cabang;27 (d) Lembaga Pereko- nomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang terdiri dari 24 Wilayah dan 207 cabang; (e) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU), terdiri dari 19 Wilayah dan 140 ca- bang; (f) Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) terdiri dari 27 Wilayah dan 323 cabang. Ja- ringan usaha lembaga ini mencapai 6.830 pe- santren; (g) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) terdiri dari 22 Wilayah dan 50 lebih cabang; (h) Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI) yang terdiri dari 16 wilayah tingkat propinsi; (i) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya ma- nusia (Lakpesdam) yang terdiri dari 16 Wi- layah dan 60 lebih cabang; (j) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) terdiri dari 14 Wilayah dan 342 cabang dilengkapi den- gan 135 basis Gerkan Buruh Lapangan Peker- jaan (GBLP); (k) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) berjumlah 1 wilayah dan 1 cabang; dan (l) Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU) terdiri dari 31 Wilayah dan 339 Cabang. Selain 12 Lembaga, 4 Lajnah, dan 9 Ba- dan Otonom, khusus di tingkat pusat, NU juga memiliki Centre for Strategic Policy Studies (CSPS) yang bertugas mengkaji masalah-ma- salah yang terkait dengan kebijakan strategis pemerintah.28 Disamping itu NU juga memi- liki Lajnah Falakiyah (LF-NU) di 5 wilayah. Lembaga Ta'lif wa Nasyr (LTN-NU) di 16 wi- layah. Lajnah Awakaf (LA-NU) di 27 wilayah dan 100 lebih cabang. Disamping itu Lajnah Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS NU) di 27 wilayah dan 100 lebih cabang. 26 Lihat Republika, 22 April 2010. 27 Namun kegiatan kesehatan NU dalam divisi ini tidak terlihat seperti apa model kesehatan yang berlangsung, terutama besar dan kapasitas lem- baga yang dibuat. Jumlah lembaga baik yang seacara hirar- kis berada langsung di bawah NU atau lemba- ga-lembaga lain yang terpisah dari organisasi menjadi bukti nyata bahwa NU dapat eksis secara mandiri karena sumbangsih dana amal 28 Lihat Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 83
Asep Saepudin Jahar ZISWAF. Perkembangan ini akan sulit terjadi jika pemerintah terlibat langsung mengurusi NU. Bahkan NU akan menjadi kerdil kar- ena campur tangan politik yang akan meng- gerogoti organisasi. Dampak positif dengan sistem aturan pemerintah saat ini mendorong NU menjadi lembaga yang dinamis dan bah- kan menjadi gerakan masyarakat sipil yang tidak ada bandingannya. Bahkan, sumber daya manusia yang dihasilkan NU menjadi potensi sangat besar dalam penguatan demokrasi di Indonesia. privat bahasa Inggris dan pelajaran lain den- gannya. Di samping pendidikan Islam, PER- SIS juga mendirikan pesantren yang disebut Pesantren Persis di Bandung (Maret 1936) un- tuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama. Usaha ini terutama merupakan inisiatif Hassan yang senang bereksperimen. Pesantren kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur, ketika Hassan pindah ke sana dengan membawa 25 dari 40 siswanya di Bandung. Dalam masa pendudukan Jepang, pesantren itu terpaksa di- tutup, tetapi pada 1 Muharam 1371 (Oktober 1951) dibuka kembali secara resmi.29 5. Persatuan Islam (Persis) Berdirinya Persatuan Islam (Persis) diawali dengan terbentuknya suatu kelompok tadaru- san dari sebuah kenduri keluarga di kota Band- ung tepatnya di gang Pakgade. Kelompok ini dipimpin oleh H. Muhammad Zamzam dan H. Muhammad Yunus. Bersama jama'ahnya dengan penuh kecintaan mereka mengkaji dan mengaji ajaran Islam. Persis secara formal didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, oleh sekelompok umat Islam yang tertarik pada kajian dan aktivitas kea- gamaan. Sebelum gerakan Islam pada masa pra-kemerdekaan Persis juga bertujuan men- ingkatkan pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pendirian Per- sis juga pengaruh gerakan Islam yang ada saat itu seperti Budi Utomo pada 1908, Sarikat Islam pada tahun 1911 dan Muhammadiyyah pada tahun 1912. Satu kegiatan penting dalam PERSIS ada- lah lembaga pendidikan Islam, sebuah proyek yang dikembangkan Natsir yang terdiri dari beberapa buah sekolah: TK, HIS (1930), seko- lah MULO (1931) dan sekolah guru (1932). Inisiatif Natsir ini merupakan jawaban terh- adap tuntutan dari berbagai pihak, termasuk beberapa orang yang mengambil pelajaran Sejak berdirinya Persis yang menggolong- kan dirinya sebagai harakah tajdid (Gerakan Pembaharu) yang bertujuan memurnikan iba- dah umat dari takhayul, bid'ah, dan churafat (TBC) sangat giat melaksanakan penyebaran faham Al-Quran dan As-sunah. Gerakan pe- murnian (purifikasi) ajaran Islam dilakukan dengan cara fundamentalis yang bersifat mili- tan sehingga mengundang kontroversi bahkan terkesan revolusioner. Pemurnian aqidah dan perbaikan ibadah menjadi gerakan mendasar Persis, karena ormas ini melihat bahwa keru- sakan akidah (pencemaran) dan penyimpan- gan praktek ibadah telah terjadi pada umat Islam.30 Kehadiran PERSIS dengan perpaduan KH Zam Zam dan Moh Yunus di Jawa Barat memperkuat modernisasi Islam di daerah ini. Dalam menembangkan dakwah dan ajaran- nya, PERSIS menerbitkan majalah Pembela Islam yang disebar ke Jawa, Sumatra dan Ka- limantan. Pada tahun 1930an, oplah majalah Pembela Islam pada tahun itu mencapai 1000- 29 Lihat juga Howard M. Federspiel, Op. Cit., hlm. 250-300. 30 h t t p : / / w w w . p e r s i s . o r . i d / i n d e x . akses 18 Mei 2011. 84 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam 2000 exemplar.31 Pada waktu yang bersa- maan juga diterbitkan majalah at-Taqwa yang lebih mendiskusikan tentang isu-isu bid'ah di masyarkat. Besarnya oplah penerbitan PER- SIS pada masa itu menunjukkan bahwa dana infaq dan sadaqah berjalan sangat baik, teru- tama KH. Moh Yunus yang berprofesi sebagai saudagar. Pemasukan dana pada perkemban- gan berikutnya dihimpun dari anggota dan in- faq masyarakat, sehingga kegiatan pendidikan PERSIS berkembang di Jawa Barat, walaupun tidak semaju Muhammadiyah. Sistem pendidikan PERSIS terdiri dari: roudlatul Athfal 2 tahun, ibtidaiyyah 6 tahun, tajhijiyyah 2 tahun, tsanawiyah 4 tahun, dini- yyah 'ula 6 tahun, diniyyah wustha 4 tahun, muallimin 2 tahun, pesantren luhur 4-5 ta- hun. Disamping belajar ilmu-ilmu keislaman, sistem pendidikan Persis juga mengenalkan beberapa buku yang secara khusus membahas persoalan keorganisasian dan kejamiyyahan PERSIS. Ditingkat muallimin pelajaran umum juga diajarkan, seperti bahasa indonesia, ba- hasa inggris, matematika, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kesehatan dan pendidikan keguruan. 6. Mathla'ul Anwar Ormas Islam yang cukup tua dan lebih awal dari Nahdhatul Ulama adalah Mathla'ul An- war yang didirikan pada tahun 1916 di Menes, salah satu kecamatan di kabupaten Pandeg- lang, Banten. MA didirikan oleh sekelompok kiyai antara lain Kiyai Haji Entol, Muham- mad Yasin, Kiyai Haji Tubagus Muham- madSholeh, Kiyai Haji Mas Abdurrahman. Faktor agama dan pendidikan menjadi pen- dorong utama berdirinya MA, yaitu kondisi sosial masyarakat Banten yang kental dengan kehidupan sinkretisme, seperti daerah Jawa pada umumnya. Karena itu MA menfokuskan aktifitasnya pada pendidikan dan dakwah Isla- miyah. Salah satu pendiri MA yang cukup di- kenal adalah kiyai Haji Entol Muhammad Ya- sin lahir pada tahun 1860 di Simanying Menes berasal dari keluarga priyayi (aristocrat).32 Di bawah pengaruhnya, respon masyarakat pada MA meningkat sehingga MA dapat berkem- bang dengan pesat hingga akhir 1950an. Salah satu keterlibatan masyarakat dalam perkem- bangan MA adalah bantuan financial berupa zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Karena itu, sumber dana utama MA adalah sumbangan masyarakat yang bersifat sukarela. Hingga saat ini PERSIS mengembangkan pendidikan Islam yang tersebar di Jawa Timur seperti Bangil dan Jawa Barat. Perkembangan PERSIS dari awal berdiri hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan kiyai dengan masyarakat. Perkembangan PERSIS di ber- bagai daerah terutama di Jawa Barat, seperti Bandung, Garut, Cianjur, dan Bogor menjadi bukti bahwa dana ZISWAF yang disumbang- kan masyarakat mampu memperlancar kegia- tan pendidikan di PERSIS. Seperti ormas Islam lainnya, peran guru ngaji atau kiyai sangat penting dalam me- mobilisasi masyarakat, baik berupa bantuan tenaga atau dana untuk pendirian madrasah, mushalla atau masjid. Bantuan berupa in- faq, sadaqah dan wakaf biasanya diberikan masyarakat untuk pembiyaan pembangu- nan dan sarana prasarana pendidikan, selain zakat yang dibayarkan kepada kiyai setahun sekali. Namun dari sisi lain, dukungan warga untuk menyokong kebutuhan kiyai atau op- 31 Howard M. Federspiel, Islam..., Op. Cit., hlm. 93-94. 32 Rosyidin, From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathla'ul Anwar 1916-1998, hlm. 10-15. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 85
Asep Saepudin Jahar ersasional pendidikan, hasil panen pertanian biasanya sering diberikan sebagai pengganti uang, seperti beras, singkong, pisang dan lain sebagainya. Dalam membiayai kehidupan ru- mah tangga, kiyai atau guru ngaji mengelola sawah atau ladang sebagai pemenuhan hidup sehari-hari disamping infaq atau sadaqah dari masyarakat. Di sinilah hubungan masyarakat dan ormas dengan kiyai sebagai figur kharis- matik memperkuat perkembangan pendidikan dan sosial masyarakat. Bahkan murid sering- kali terjun dalam pengelolaan sawah dan ke- bun yang dimiliki kiyai.33 peran ZISWAF masyarakat.35 Sejak tahun 1950, Mathla'ul Anwar ber- hasil membuka ratusan madrasah di sekitar Banten dan Lampung. Bahkan pada tahun 1951, 800 madrsah telah dibangun, yangbi- ayanya dari swadaya masyarakat terutama ZISWAF. Pada saat itu, madrasah-madrasah tersebar di Banten, Lampung, Bogor and Karawang, berkembang pesat dibanding jumlah madrasah yang ada pada tahun 1947 sebanyak 73 buah . Dengan perkembangan madrasah yang begitu cepat, Mathla'ul Anwar berhasil memperluas model madrasah modern di daerah pedesaan.36 Kontribusi penting zakat, infaq, sadaqah dan wakaf dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan fasilitas MA pada masa awal berdiri. Ruang kelas untuk belajar ber- tambah dari waktu ke waktu bahkan fasilitas belajar seperti kursi, papan tulis dan meja telah melengkapi kebutuhan madrasah saat itu. Sebagai contoh sumbangsih warga dalam pembangunan MA adalah Demang Entol Jasu- din, seorang priyayi Menes yang mewakafkan tanahnya untuk MA. Dengan wakaf ini MA terus berkembang, bahkan pada tahun 1950an MA sejajar dengan NU dan Muhammadiyah dari sisi jumlah sekolah yang dimilikinya.34 Dari sinilah MA mampu membangun sekolah dan fasilitas lainnya. Perlengakan kelas dan sarana prasarana lainnya menjadi bagian dari Saat ini Mathla'ul Anwar telah memi- liki universitas dikenal dengan UNMA (Uni- versitas Mathlau'ul Anwar) didirikan tahun 2001 di daerah Menes yang sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Mathlaul Anwar yang berdiri tahun 1988. UNMA memiliki 11 fakultas antara lain Agama, FISIP, Ekonomi, Hukum, FKIP dan MIPA. Namun, sistem ka- derisasi dan pengembangan usaha yang tidak dilakukan dengan baik, sebagai ormas MA mengalami stagnan jika dibandingkan dengan Muhammadiyah. 7. Al-Washliyah 33 Ibid., hlm. 37. Pembiayaan kegiatan keagamaan lebih pada swadaya masyarakat, terutama hasil alam, bagi mereka yang tidak punya materi, ban- tuannya berupa tenaga untuk pendirian madrasah atau mushalla. 34 Ibid. Dalam kajiannya perkembangan MA mulai menurun pada awal 1970an ketika terjadi friksi di dalam, sehingga berdirilah madrasah-madrasah di sekitar Menes seperti Malnu (Madrasah Ali- yah li-Nahdhatil Ulama) Nurul Amal, dan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pada saat itu madrasah MA yang tersebar di Jawa dan Sumtra mencapai lebih dari 1000, suatu jumlah yang fenomenal melam- paui madrasah yang dimiliki NU. Jam'iyatul Washliyah didirikan di Medan tanggal 30 November 1930 bertepatan dengan tanggal 9 Rojab, 1249H oleh para pelajar dan para guru Maktab Islamiyah Tapanuli/ Mak- tab Islamiyah Tapanuli. Maktab Islamiyah Tapanuli ini adalah sebuah madrasah yang didirikan di Medan tanggal 19 Mei 1918 oleh masyarakat Tapanuli dan merupakan madra- sah tertua di Medan. Al Washliyah, adalah sebuah organisasai yang berasaskan Islam, 35 Awal pendirian MA dibantu oleh zis masyarakat. Ibid., hlm. 41. 36 Ibid., hlm. 107. 86 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam dengan aliran fikih madzhab Syafi'i dan aqi- dah Ahklusunnah Waljama'ah dalam teolog- inya. Al Wasliyah, bergerak dalam bidang pendidikan, social dan keagamaan. Usaha- usaha yang dilakukannya antara lain: (a) Mengusahakan berlakunya hukum Islam; (b) Memperbanyak tabligh, tadzkir, dan pengaja- ran di tengah-tengah Umat Islam; (c) Mener- bitkan kitab-kitab, surat kabar-surat kabar, majalah, surat-surat siaran dan mengadakan taman bacaan; (d) Membangun perguruan dan mengatur kesempurnaan pelajaran, pendidi- kan dan kebudayaan; (e) Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidik anak yatim piatu; (f) Menyampaikan seruan Islam kepada orang-orang yang belum beragama Is- lam; (g) Mendirikan, memelihara serta mem- perbaiki tempat ibadah; (h) Memajukan dan menggembirakan penghidupan dengan jalan yang halal; (i) Dan lain-lain. Pengaruh dakwah al-Washliyah, banyak suku Batak yang memeluk agama Islam, dan pendidikan al-Wasliyah juga menyebar ke hampir seluruh provinsi di Indonesia; Sistem pendidikan al-Washliyah adalah: (a) Madra- sah Ibtidaiyah 6 tahun; (b) Madrasah Tsan- awiyah 3 tahun; (c) Madrasah Qismul 'Ali 3 tahun; (d) Madrasah Mu'alimin 3 tahun; (e) Mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun; (f) SD al-Washliyah 6 tahun; (g) SMP Al-Washliyah 3 tahun; dan (h) SMA al-Wash- liyah 3 tahun. lembaga pendidikan Sekolah Dasar sampai SMA, proposrsi pendidi- kan agama dan umum dibedakan yaitu 70% pengetahuan umum dan 30% ilmu Agama. Pada tahun 1958 al-Washliyah telah mampu mendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Medan dan Jakarta. Di Medan, per- guruan tinggi al-Washliyah berubah menjadi Universitas dengan pengembangan cabang di berbagai wilayah, seperti di Sibolga, Ke- Untuk bon Jahe, Rantau Prapat, Langsa (Aceh) dan lain-lain, bahkan sampai ke Kalimantan (di daerah Brabai, kalimanhtan Selatan. Di Bara- bai sekarang namanya berubah menjadi STIT al-Washliyah Barabai. Dari sini dapat dilihat bahwa al-Wasliyah berperan penting dalam penguatan pendidikan dan da'wah.37 Seperti ormas Islam lainnya, peran ZISWAF sangat fundamental dalam pengembangan pendidi- kan dan dakwah al-Washliyah. Zakat: Antara Negara dan Ormas Sebagaimana telah diuraikan di atas, peran ormas sangat penting dalam mengembangkan pendidikan, ekonomi dan dakwah sosial yang didanai oleh swadaya masyarakat terutama zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Hal ini mem- buktikan bahwa sistem pengelolaan ZISWAF oleh ormas dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah menjadi model sangat produktif dan dinamis dalam pengembangan masyarakat dan menguatnya masyarakat sipil (civil society). Kemandirian ormas bahkan membantu program pemerintah dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan yang tidak mungkin dijangkau oleh negara. Dengan kata lain, ormas menjadi agen perubahan sosial sangat penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Bahkan kekuatan ormas menjadi penyeimbang kekuatan Negara sebagai pra- syarat menguatnya kesadaran kewargaan Negara demokrasi. Lebih jauh, dari ormas pemerintah mendapatkan sumber daya manu- sia partai politik dan lembaga-lembaga resmi 37 Ahmad Alim, Peran Ormas-ormas Islam Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Zaman Pra-Kemerdekaan, kemerdekaan.html) diakses pada 19 Mei 2011. Data mengenai al-Washliyah diambil dari tulisan Ahmad Alim. Saya mohon izin untuk mengambil data ini semua. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 87
Asep Saepudin Jahar Negara lainnya. Kehadiran lembaga zakat (LAZ) yang dikelola oleh ormas Islam memberikan nu- ansa baru dalam pengembangan zakat, infaq, sadaqah di tanah air akhir-akhir ini. Praktek ini telah lama berlangsung bahkan sejak masa penjajahan. Pada masa itu peran kiyai atau to- koh masyarakat dengan pendirian pesantren, madrasah, mesjid dan halaqah keagamaan berhasil mengumpulkan zakat dan dana amal suka rela lainnya untuk membiyai kegiatan sosial. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak memberikan jaminan keuangan yang cukup atau bahkan tidak mampu menutupi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada masa Orde Baru, masyarakat me- minta pemerintah untuk menjadi fasilitator dan regulator pengelolaan zakat. Namun, president Soeharto ingin memisahkan urusan agama dan politik dari Negara yang berasas Pancasila; pengakuan zakat dalam pengelo- laan Negara berarti dia mengokomodasi Islam sebagai bagian dari sistem Negara. Karenan- ya, Soeharto memberikan keleluasaan dalam pengurusan zakat oleh ormas-ormas Islam dan menolak untuk melibatkan Negara campur tangan dalam urusan pengelolaan zakat.38 Per- mintaan masyarakat Islam pada saat itu dapat dimaklumi, karena pendekatan itu dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan pemung- utan secara massive, karena mereka khawatir, jika tanpa campur tangan pemerintah, praktek pengelolaan zakat akan dianggap sebagai sub- versi atau gagasan penerapan syariat Islam. Pasca reformasi, pertumbuhan ormas Is- lam yang menjalankan kegiatan pendidikan, ekonomi kerakyatan, kesehatan dan dakwah mendapatkan dananya dari dua hal: sumban- gan suka rela berupa ZIS dan wakaf atau sum- bahan kerjasama dari lembaga lain dalam dan luar negeri; dan kedua adalah income (hasil usaha) dari jasa atau usaha produktif yang dikembangkan di masyarakat. Untuk yang kedua ini, model yang dikembangkan oleh ormas Islam bersifat sosial dan pengabdian, bukan untuk tujuan profit. Berkaitan dengan pertumbuhan ormas Islam yang mengem- bangkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, perdebatan tentang peran Negara dan masyarakat dalam lingkup bidang ini menge- muka, terutama bagaimana kedua lembaga ini (Pemerintah dan non-pemerintah) berperan. Untuk menjelaskan hal ini saya akan bahas dari dua sisi. Pertama, sejarah pengembangan zakat dalam konteks Indonesia. Kedua, zakat pada sisi gerakan sosial dan kemasyarakatan ormas. Dalam tradisi filantropi Islam (ZISWAF), peran masyarakat sipil sangat dominant di masa pra-kemerdekaan. Peran ini terkait erat dengan kebiasaan dan struktur masyarakat di- mana pemerintah Hindia Belanda tidak ingin terlibat secara langsung dalam urusan agama. Karena itu perkembangan masjid, lembaga pendidikan dan kegiatan keagamaan di Bant- en, Cirebon, Aceh dan Demak didanai dari dan ZISWAF.39 Kerjasama Negara dan masyarakat sipil yang dimotori oleh kiyai berjalan saling memperkuat satu sama lain terutama dalam gerakan dakwah dan pendidikan. Pada masa kejayaan kesultanan Banten, seperti Sultan Maulana Muhammad, urusan ZISWAF dis- erahkan kepada kiyai/ulama untuk mengurusi masjid, pendidikan dan keagamaan sementara kesultanan hanya menfasilitasi kegiatannya. 38 Asep Saepudin Jahar, Op. Cit., hlm. 181-189. Li- hat juga, Arskal Salim, Challenging the Secular State, (Honolulu: Univeristy of Hawai'I Press, 2009), hlm.115-133. Pada masa pemerintahan Hindia Belan- da, kegiatan wakaf dan zakat dikontrol secara 39 Asep Saepudin Jahar, Op. Cit., hlm. 79-81. 88 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam ketat oleh Belanda, walaupun pengelolaan masih dilakukan oleh masyarakat. Pengon- trolan langsung Balanda sebagai upaya untuk mengetahui sirkulasi keuangan dan tujuan dari wakaf, yaitu untuk tidak digunakan da- lam membiyai perlawanan/pemberontakan. Untuk menerapkan control ini, walaupun pada prakteknya terjadi penyimpangan, petu- gas penghulu ditempatkan di kantor urusan agama. Pada saat inilah penghulu punya akses pada data keuangan dan sumbangan lainnya yang dihimpun di Masjid. Bahkan Belanda menerapkan peraturan bahwa suatu masjid tidak boleh mengelola dana melebihi bagtas maksimal yang telah ditetapkan. Pembatasan ini menunjukkan kekhawatiran Belanda atas penyalahgunaan keuangan terutama dalam kegiatan-kegiatan bersifat politik.40 Sistem pengelolaan ZISWAF pada masa pra-kemerdekaan seperti dijelaskan di atas bagi pemerintah kolonial lebih dianggap se- bagai potensi perlawanan yang bisa dibiyai dari dana yang terkumpul, disamping usaha pemerintah untuk menjaga jarak dengan uru- san agama penduduk. Peran masyarkat sipil atau ormas Islam semakin terlihat kuat setelah kemerdekaan terutama ketika pemerintahan Orde Baru. Dengan tujuan depolitisasi agama, yaitu un- tuk menjauhkan agama dari kehidupan poli- tik terutama supaya Pancasila sebagai dasar tunggal dalam kehidupan bernegara, kegiatan Ormas Islam diberikan keleluasaan, selama tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan dukungan Ormas ini, sekolah-sekolah swasta, madrasah swasta dan pesantren berkembang, rumah sakit/klinik dan panti asuhan tumbuh di berbagai daerah yang dananya dihimpun dari dana ZISWAF. Untuk menyebut contoh kecil peran ormas, Muhammadiyah, NU, Persis, al-Irsyad, Mathla'ul Anwar, dan Nahdhatul Wathan di NTB, mampu melayani kebutuhan pendidikan dan keagamaan masyarakat. Jika dilihat dari sebaran wilayah dan infrastruk- tur yang dibutuhkan, Negara akan sulit untuk mengelola lembaga-lembaga itu. Karena itu, Negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator seperti menerapkan aturan yayasan atau perhimpunan. Perlu dijelaskan di sini bahwa gerakan masyarakat sipil pada masa Orde Baru diawa- li pada tahun 1970an dan 1980an, tidak selalu berbasis agama, tetapi lebih pada gerakan so- sial masyarakat yang dikenal dengan LSM (NGO, non-government organization). NGO biasanya mendapatkan dana dari funding as- ing, terutama untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kepentingan pemberi dana untuk mem- biyai pemberdayaan masyarakat, pendidikan demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Dengan demikian kegiatan LSM sangat menggantungkan pada bantuan donor. Sebagai ormas non-profit, LSM memiliki bentuk yayasan mengikuti aturan dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan yayasan. Namun keberadaan NGO sangat in- dependent dan kerjasama pemerintah dengan lembaga semacam ini lemah. Hal ini pemer- intah kurang memberdayaan NGO untuk ke- pentingan penguatan sistem Negara. Alih-alih NGO dianggap berseberangan dengan kebi- jakan atau program pemerintah. Managemen transparansi dan akuntabilitas NGO biasanya mengikut aturan UU No. 28 Tahun 2004.41 40 Muhamad Hisyam, Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Underthe Dutch Colonial Administration 1882-1942, (Jakarta: INIS, 2001), hlm. 113. 41 Hans Antlöv, Rustam Ibrahim dan Peter van Tuijl, NGO governance and Accountability in In- donesia: Challengese in the New Democratizing Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 89
Asep Saepudin Jahar Kelemahan NGO model ini sangat meng- gantungkan hidupnya dari dana asing, bukan swadaya masyaraat yang dilakukan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). Karena itu dana zakat yang dilakukan oleh ormas (LAZ) menjadi alternative paling tepat untuk menghilangkan ketergantungan ormas pada dana asing. Maka peran pemerintah diperlukan dalam pemban- gunan sistem pengelolaan yang baik, teratur, transparan dan akuntabel bukan terlibat ikut mengelola zakat. Seperti di jelaskan di atas, keberhasilan ormas Islam sejak masa pra-ke- merdekaan hingga saat ini adalah kemandirian dan pengelolaan ZISWAF dengan kerjasama besama masyarakat. Maka keterlibatan pe- merintah dalam urusan ini bukan pendekatan dan solusi yang relevan, atau bahkan kontra- produktif bagi pengembangan masyarkat sipil yang mandiri dan kuat. Perhatian atas independensi Ormas da- lam pengelolaan zakat juga menjadi perha- tian masyarakat baik secara individu maupun organisasi. Berbagai pandangan cenderung menekankan pada penguatan lembaga den- gan sistem aturan yang mendorong transpar- ansi dan akuntabilitas dengan memerankan Negara sebagai fasilitator dan regulator se- lembaga-lembaga zakat memiliki hingga kualitas standard yang baik dan dipercaya. Saleh Daulay, Sekretaris Lembaga Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengatakan, "Sertifikasi pengelolaan zakat ini penting supaya tidak muncul lembaga-lembaga amil zakat karbitan saal menjelang Hari Idul Fitri Kalau setelah disertifikasi lembaga tersebut tidak layak lagi untuk mengelola zakat maka harus ditutup, namun kalau sebaliknya maka harus di support."42 Bagaimana peran pemer- intah dalam pengelolaan zakat? pandangan masyarakat sipil umumnya melihat peran pe- merintah menfasilitasi dan membuat aturan yang baik dalam pengelolaan zakat. Hal ini, dimungkinkan supaya tidak terjadi politisasi agama melalui zakat juga supaya tidak men- gurangi kepercayaan masyarakat yang selama ini mulai tumbuh pada lembaga zakat. Bagi Azyumardi Azra, intelektual Muslim dan ket- ua ICMI melihat praktek zakat yang dilakukan ormas berhasil mendidik masyarakat untuk dinamis dan tidak bergantung pada Negara. Menurutnya, "ormas membiayai organisasi sendiri, dan kebanyakan dananya ber-sum- ber dari zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.Jika pemerintah ikut menjadi operator zakat bisa mengurangi sumber pendanaan Ormas Islam. "Bisa membuat keringnya sumber kehidupan dari Ormas-ormas Islam itu, termasuk juga dengan kelembagaan masjid dan sebagainya." Bahkan ia melihat jika pengelolaan zakat yang memungkinkan pemerintah sebagai operator, konsekuensinya sangat membahayakan masa depan bangsa. Menurutnya, "Karena tidak akan ada lagi orang yang akan bikin pesantren, madrasah, ini yang perlu kita perhitungkan." Ia juga menyebutkan, jika pemerintah ingin memainkan peran maka seharusnya hanya menjadi pengawas, atau regulator."43Pendapat yang serupa disampaikan oleh kalangan prak- tisi dan peneliti filantropi Islam. CSRC (Cen- ter for Study of Religion and Culture), mis- alanya, melihat peran Negara dalam zakat sebagai sesuatu yang tidak perlu terlibat lang- sung dalam pengelolaan. Peran Negara adalah menjamin kegiatan ZISWAF sesuai dengan good governance yaitu sertifikasi pengelola zakat dan akuntabilitasnya ditambah dengan standardisasi bagi para pengelola zakat.44 Country, Juli 2005. Pentingnya peran masayarakat dalam 42 Pelita 22 April 2010, disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII di Gedung DPR pada Rabu 21 April 2010. 43 Harian Pelita, 22 April 2010. 44 Wawancara Harian Pelita, 22 April 2010. 90 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam pengelolaan zakat juga menjadi perhatian lembaga akademis, seperti dilontarkan Direk- tur Islamic Economics and Finance (IEF), Universitas Trisakti, Sofyan Syafii Harahap. Ia mengatakan bahwa "pemerintah harusnya keluar dari masalah yang diurus masyarakat." Baginya keterlibatan Negara yang diwakili oleh kemenag dalam pengelolaan zakat den- gan membatasi peran LAZ dalam pendistribu- sian zakat, adalah bentuk amputasi bagi LAZ. Ia menekankan peran pemerintah sebagai reg- ulator dan pengawas saja.45 Bagi Azra, peran penting ormas dalam pen- gelolaan zakat tidak sebatas pada sumber keuangan yang bisa digunakan untuk pen- didikan dan kegiatan sosial tetapi juga dalam kerangka demokrasi, "ormas dapat memaink- an peran sebagai masyarakat madani berbasis Islam (Islamic-based civil society), yang tentu saja sangat vital bagi pembentukan civic cul- ture, sebuah elemen amat penting bagi pen- guatan demokrasi." Penutup Sofyan mencontohkan, "jika ada LAZ yang sudah berhasil, disitulah fungsi pe- merintah untuk melakukan pengawasan dan mengamati sejauhmana regulasi dilaksana- kan LAZ." Kekuatan ormas dalam mengelola zakat terletak pada kepercayaan masyarakat dibanding dengan pemerintah yang tingkat good governance-nya masih rendah. Hal ini terbukti dari pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZ di beberapa daerah yang tidak signifikan. Yusuf Wibisono, wakil Direktur Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah menga- takan," kinerja zakat justrumeningkat jika dikelola oleh masyarakat. Organisasi nirlaba yang transparan dan akuntabel lebih disukai dan menumbuhkan kepercayaan muzakki. "Di sini, kepercayaan menjadi kata kuncinya."46 Pendapat tentang pentingnya keterliba- tan ormas dalam pengelolaan zakat menjadi suara orkestra yang seragam, terutama NU, Muhammadiyah, al-Irsyad dan Mathla'ul An- war. "Pemerintah sebaiknya berperan seba- gai regulator dan pengawas pemungutan dan distribusi dana zakat. Pemerintah hendaknya tidak memainkan peran sebagai 'operator' se- bagaimana tecermin dalam RUU tersebut."47 45 Harian Republika, 15 Desember 2009 46 Ibid. 47 Opini Azyumardi Azra, Negara dan Pengelolaan Zakat, pada harian Republika 30 April 2010. Ia Merujuk kepada perkembangan sejarah dan fungsi ormas dalam Negara demokrasi, pen- gelolaan filantropi Islam (ZISWAF) sangat penting berada pada wilayah masyarakat sipil (ormas Islam). Pada zaman pra-kemerdakaan, keberhasilan ormas menyaingi bahkan mere- but kemerdekaan adalah sumbangsih dari kerjasama masyarakat yang terhimpun da- lam gerakan pendidikan, sosial, dan ekonomi dengan sumber dananya adalah ZISWAF. Se- maraknya pengelolaan ZISWAF pada masa re- formasi berbeda dari masa orde baru didorong oleh pengelolaan yang transparan dan akunta- bel oleh lembaga-lembaga ZISWAF. Karena itu lembaga ZISWAF yang berkembanga saat ini dan mendapat kepercayaan yang sangat baik, seperti, mengambil contoh kecil, Mu- hammadiyah, NU, dan lembaga zakat Dompet Dhuafa Republika, PKPU dan Rumah Zakat. Model ini, jika bercermin pada gerakan kebetulan juga, seperti dijelaskan dalam opinin- ya, bersama ormas Islam antara lain ICMI, NU, Muhammadiyah, al-Irsyad dan MA hadir dalam dengar pendapat dengan komisi VIII DPR pada minggu ketiga bulan April 2010. Permasalahan yang dibahas dalam pertemuan itu adalah peran ormas (LAZ) dan pemerintah dalam pengelolaan zakat. Semua ormas berpendapat bahwa zakat perlu dikembalikan ke masyarakat (ormas) se- mentara pemerintah mengontrol, manfsilitasi dan membuat aturannya yang baik. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 91
Asep Saepudin Jahar foundation yang tumbuh subur di Amerika dan Eropa, mengingatkan penulis pada con- toh, Ford Foundation, Rockefler Foundation, Asia Foundation, Carnegie Foundation dan Oxfam Foundation yang pada awalnya didu- kung oleh dana amal masyarakat. Yayasan (foundation) itu mandiri mengelola sendiri dananya terbebas dari campur tangan Negara. Alhasil, banyak orang yang berhasil disokong dari lembaga itu dengan melakukan kajian penelitian dan kegiatan sosial yang disedia- kan dananya oleh foundation tadi. Bahkan, banyak orang Indonesia yang berhutang budi pada foundation disebut di atas. Harapan saya, ke depan LAZ akan seperti foundation yang berkembang seperti di Negara-negara demokrasi disebut di atas. Untuk konteks In- donesia, pra-syarat demokrasi dan perjalanan untuk menuju kepada bentuk foundation yang akan lahir dari LAZ maka pemerintah tidak relevan terlibat langsung dalam pengelolaan zakat. Keterlibatan Negara cukup dalam mem- berikan aturan dan fasilitas untuk mengontrol berlangsungnya filantropi modern. Tantangan LAZ ke depan adalah kemandi- rian dan sinergi program antar lembaga. Maka yang diperlukan adalah bagaimana lembaga ini (ormas LAZ) mampu bekerjasama antar lembaga untuk melahirkan program-program yang produktif dan efektif di masyarakat. Maka pemerintah diperlukan untuk membuat aturan yang jelas terutama tentang sinergi lembaga, disamping terkait dengan keterbu- kaan dalam manajemen lembaga. Dari sinilah, LAZ lambat laun akan menjadi institusi yang sangat kuat dan penting dimasa mendatang seperti halnya pengalaman di Negara-negara lain. Bibliography Literatur Arskal Salim, Challenging the Secular State, Honolulu: Univeristy of Hawai'I Press, 2009. Asep Saepudin Jahar, "Reinterpreting Islamic Norms the Conflict between Legal Para- digms and Socio-Economic Challenges: A Case Study of Waqf and Zakat in Con- temporary Indonesia," Dissertation Sub- mitted to Oriental Institut, Universitas Leipzig, 2005. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indo- nesia, Jakarta: LP3ES, 1980. G. F. Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900 - 1950, Terj. Oleh Prof. Dr. Tudjimah dan Drs. Yessy Dagusdin, Jakarta: Universitas Indone- sia, 1984. Greg Fealy,"Consuming Islam: Commodi- fied Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia", in Expressing Islam Religious Life and Politics in In- donesia, ed. Greg Fealy and Sally White, Singapore: ISEAS, 2008. H. S. Prodjokusumo, Menelusuri dan Napak Tilas Perjalanan Muhammadiyah: 85 Ta- hunPerjuangan dan Pengorbanan Para Anggota dan Pimpinan, Jakarta: Yayasan Amal Bakti Masyarakat, t.t. Hamidah, "Gerakan Wanita Islam Indonesia: Suatu Kajian Sosio-Historis Terhadap Aisyiah-Nasyiatul Aisyiah dan Muslimat Fatayat NU", Dissertasi, UIN Syarif Hi- dayatullah Jakarta, 2008. Hans Antlöv, Rustam Ibrahim dan Peter van Tuijl, NGO governance and Accountabil- ity in Indonesia: Challengese in the New Democratizing Country, Juli 2005. Hilman Latif," Health Provision for the Poor Islamic Aids and the Rise of Charitable 92 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam Clinics in Indonesia," in South East Asia Research, 18, 3 (2010). Howard M. Federspiel, Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State (Persis 1923-1957), Leiden: Brill, 2001. Howard M. Federspiel, "The Muhammadi- yah: A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia", Indonesia, Vol. 10 (Oct, 1970). Muhamad Hisyam, Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Underthe Dutch Colonial Administration 1882- 1942, Jakarta: INIS, 2001. detail-15.html. H t t p : / / w w w . p e r s i s . o r . i d / i n d e x . id=1313, html. Dokumen Quintan Wictorowicz, Islamic Activism a So- cial Movement Theory Approach, Indi- ana: Indiana University Press, 2004 Rosyidin, From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathla'ul Anwar 1916-1998. Buah Hasil Konperensi PKU (Penolong Kes- engsaraanUmum) Muhammadijah Se- luruh Indonesia: 20-22 Mei 1961 di Ja- karta. Reglement Moehammadijah Bahagian Pe- nolong Kesengsaraan Oemoem Hindia Timur di Djokjakarta, Pertjetakan Persa- toen, Yogyakarta Website Ahmad Alim, "Peran Ormas-ormas Islam Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Zaman Pra-Kemerde- kaan", kemerdekaan.html). Panitia HUT RSU PKU (1988), Memperinga- ti Milad ke 65 SRU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RSU PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Surat Kabar content task=view&id=25&Itemid=42 Harian Republika, 15 Desember 2009 Harian Republika, 22 April 2010. Harian Pelita, 22 April 2010. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 93
Asep Saepudin Jahar 94 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 95-111) ISSN: 1412-436X LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL INDONESIA Ridwan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Jalan A. Yani No. 40 A. Purwokerto E-mail: Naskah diterima tanggal 22 April 2016, revisi I tanggal 12 Mei 2016, dan revisi II tangga 17 Juni 2016 Abstract: The legislation of sharia economic law in Indonesia was born as a logical consequence of interaction and a dialogue between Islamic teachings and social environment. Therefore, the formulation, the character- istics and the expression of legislation of sharia economic law embodied in the form of diversity of local values (local wisdom) surrounding the growth of sharia economic law. Historical development of the legislation of sha- ria economic law in Indonesia features a dynamic character with typical of Indonesian values. Values, social, political and cultural settings become important elements affecting the pace and direction of the legislation of sharia economic law in Indonesia. This paper proves that Islamic law has appeared as one of the sub-system in the Indonesian national legal system, considering the enactment of various regulatory instruments in the form of laws as part of the Indonesian national law. Keywords: Enactment, sharia economic law, national law, legislation, local values. Abstrak: Legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan pers- inggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristk dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujud dalam bentuk yang ragam, sebangun dengan dengan keragaman nilai-nilai lokal (local wisdom) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Perkembangan sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak dinamis dengan khas ke Indonesiaan. Tata nilai, setting sosial politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengaruhi laju dan arah legislasi hukum ekonomi syariah Islam di Indonesia.Tulisan ini membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional Indonesia dengan lahirnya berbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang / qanun sebagai hukum nasional Indonesia. Kata Kunci: Positivisasi, hukum ekonomi syariah, hukum nasional, legislasi, nilai-nilai lokal. Pendahuluan menjadi isu yang menarik untuk dikaji.1 Kuat- seputar Perkembangan kajian akademik ekonomi Islam maupun pertumbuhan lembaga keuangan Islam di tengah-tengah masyarakat 1 Perkembangan hukum ekonomi syariah di In- donesia dari sebelum periode kolonial hingga pasca kemerdekaan baik dari segi perkemban- gan pemikiran, praktik maupun kelembagaan Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 95
Ridwan nya dorongan masyarakat khususnya um- mat Islam tentang perlunya mengaplikasikan sistem hukum ekonomi yang berbasis pada hukum Islam kemudian direspon positif oleh pemerintah dengan lahirnya berbagai regulasi2 seputar hukum ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam.Kebijakan politik di Indone- sia memberikan dukungan pertama kali den- gan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasin- ya bank dengan sistem bagi hasil. Undang-un- dang ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasar- kan prinsip syariah". Kehadiran negara dalam konteks hukum ekonomi didasarkan pada pemikiran bahwa negara adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang mampu menjadi sumber perekat keanekaragaman aspirasi masyarakat. Den- gan kewenangan regulatif yang dimilikinya, negara mampu memerankan dirinya sebagai penjamin bagi tegaknya keadilan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya se- cara adil. Al-Mawardi dalam kitab Ahkam al- Sulthaniyah secara jelas menggambarkan dua fungsi pokok yaitu untuk meneruskan misi kenabian dan mengatur pranata sosial.3 hukum ekonomi syariah. Lihat Ahmad Mujahi- din, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 6-11. Mentrransformasikan hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memenuhi empat landasan yakni lan- dasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Pertama, landasan filosofis berisi nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai-nilai lain yang dianggap baik. Kedua, landasan sosiologis bahwa hukum harus menggambarkan keyaki- nan umum atau kesadaran hukum masya- rakat. Hukum lahir dan dibentuk sesuai den- gan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat tidak sekedar merekam keadaan seketika (moment opname). Ketiga, landa- san yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan membentuk pe- rundang-undangan. Keempat, landasan politis merupakan kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan ketata- laksanaan pemerintahan negara.4 Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.Oleh kar- ena itu, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. 2 Regulasi sebagai sebuah istilah hukum berarti kegiatan atau proses menciptakan peraturan-pe- raturan dari "atas" (pemerintah) berupa ketentu- an-ketentuan norma yang abstrak yang berlaku umum yang sering disebut dengan regeling yang berarti aturan ataupun perundang-undangan da- lam arti luas. Lebih lanjut lihat Soerjono Soekan- to, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 244. Tulisan ini akan melakukan pelacakan dinamika historis hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan melihat dimensi pergumu- lan hukum Islam berdialog dengan hukum nasional. Dengan peendekatan kesejarahan, artikel ini akan membuktikkan bahwa ter- 3 Abi Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 5. 4 Suhartono, Menggagas Legislasi Hukum Ekono- mi Syariah ke Ranah Sistem Hukum Nasional, hlm. 10. 96 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah jadi proses dialog yang kreatif, dinamis dan produktif antara gagasan positifisasi hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari aspirasi sosiologis ummat Islam Indonesia dengan hu- kum nasional untuk diletakkan dalam konteks politik hukum di Indonesia. Pengertian dan Landasan Teoritis Hukum Ekonomi Syariah Istilah hukum ekonomi Syariah terdiri dari dua konsep pokok yaitu konsep hukum dan kon- sep ekonomi syariah. Untuk mengurai lebih lanjut penulis lebih dahulu akan menjelaskan konsep ekonomi Islam sebagai konsep pokok untuk kemudian dihubungkan dengan konsep hukum. Dalam literatur Arab, kata ekonomi diambil dari kata al-qashd yang berarti kelu- rusan cara atau bermakna adil/ keseimbangan. (al-i'tidal wa al-tawassuth).5 Istilah ekonomi dalam lalu lintas pemaknaan aktifitas ekono- mi merupakan lawan dari istilah pemborosan yaitu prilaku konsumtif dan penghematan ber- lebihan. Sedangkan dalam terminologi sufistik, istilah al-qasdh merupakan sikap batin ses- eorang dalam menghadapi situasi lapang maupun sempit, kaya atau miskin dan dalam keadaan senang atau susah tetap mampu men- jaga keseimbangan hidup. Seorang tidak mera- sa sombong dengan kekayaannya sekaligus tidak merasa hina dan rendah diri ketika mis- kin.Begitu pula seseorang tidak merasa harus dihormati ketika menduduki jabatan karena ada kesadaran bahwa pada dasarnya jabatan itu sementara, karena pada asalnya seseorang lahir sebagai orang biasa. Tata nilai sufistik yang terkandung dalam kata al-qashd ketika masuk dalam terminologi hukum ekonomi Is- lam menyiratkan konsep ekonomi yang diban- gun Islam adalah ekonomi yang berwawasan keadilan dan menjadikan ekonomi bukanlah tujuan tetapi sebagai sebuah instrument untuk mencapai falah (sukses) baik di dunia maupun akhirat dan inilah yang menjadi pandangan dunia (worldview) dan pandangan etis sekali- gus landasan pengembangan ekonomi Islam. Istilah ekonomi dalam pengertian umum diartikan sebagai ilmu yang membicarakan mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk mengguna- kan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikanya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang atau yang akan datang un- tuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dan pola alokasi sumber-sumber.6Perkataan ekonomi berasal dari bahasa latinOikonomia yang ter- diri dari dua kata oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos artinya mengatur. Kata ekonomi dalam bahasa Indonesia diartikan dengan mengatur rumah tangga (management of household or estate).7 5 Beberapa ayat al-Qur'an yang menggambarkan makna keseimbangan adalah surat Lukman ayat 19 dan 32, surat al-Nahl ayat 9, surat al-Taubah ayat 42, surat Fatir ayat 32 dan surat al-Maidah ayat 66. Lihat Isa Abduh, Al-Nudhum al-Maliyah fi al-Islam, (Kairo, Ma'had al-Dirasat, t,t), hlm. 18. Lihat pula Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan, Alih Bahasa M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magis- tra Insani Press, 2004), hlm. 13. 6 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Ja- karta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5. 7 Abd. Salam Arief, "Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer", dalam, Ainurrofiq (eds), Madzhab Jogja: Menggagagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, (Jogjakarta: Arruz Press, Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 97
Ridwan Menurut Rachmad Soemitro, ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa se- bagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Hukum ekonomi dengan demikian tidak dapat diap- likasikan sebagai bagian dari cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara multidisipliner dan multidimensional.8 Istilah hukum ekonomi (economic law) sudah dikenal di Negara Inggris sejak tahun 1760 kemudian berkembang ke negara Eropa lainnya terutama negara yang mengalihkan kegiatan ekonomi dari pertanian ke isndus- tri. Di Perancis, hukum ekonomi dikembang- kan sejak 1830 sampai 850 dengan melaku- kan unifikasi dan kodifikasi hukum dagang Perancis ke dalam code civil serta kodifikasi hukum pidana code penal. Hukum ekonomi juga berlaku di Belanda yang mengambil alih Code Napoleon dan paham-paham yang di- dasarinya ke dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) 1838. Ketika Belanda menjajah Indonesia, kitab hu- kum BW dan WvK diberlakukan di Indonesia sejak 1848. Meskipun hukum ekonomi sudah dikenal di Indonesia sebagaimana diberlaku- kan oleh Belanda, namun waktu itu hukum ekonomi belum menjadi perhatian khusus Ekonomi Islam sebagai sebuah konsep, memiliki batasan konseptual tersendiri seba- gaimana yang dirumuskan oleh beberapa pa- kar ekonomi Islam, antara lain: 1. Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Is- lam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam sebuah pengetahuan yang membantu upa- ya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam. 3. Khursyid Ahmad, Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam per- spektif hukum Islam.9 Dari tiga definisi di atas, memberikan satu gambaran tentang konsep ekonomi Islam yang mana fungsi Islam pada kerangka terse- but diposisikan sebagai perspektif, sebagai sumber inspirasi moral-spiritual dengan ber- bagai perangkat etika yang ada sebagai dasar pijak merumuskan kerangka operasional dari seluruh aktifitas usaha/bisnis yang bercirikan syari'ah. Adapun pengertian ekonomi Islam yang dalam terminologi UU No. 3 Tahun 2006 dise- but dengan ekonomi syari'ah. Dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usa- ha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah, antara lain meliputi: (1) bank syari- ah; (2) keuangan mikro syari'ah; (3) asuransi syari'ah; (4) reasuransi syari'ah; (5) reksa- dana syari'ah; (6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (7) sekuritas syari'ah; (8) Pembiayaan syari'ah; (9) pegadaian syari'ah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan (11) bisnis syari'ah. Dalam paradigma Islam, tugas kekhali- fahan manusia adalah tugas mewujudkan ke- makmuran dan kesejahteraan.di muka bumi antara lain dengan berusaha mencari harta se- bagai bekal hidup di dunia dan menjadikanya 2. M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah 2002), hlm. 202-203. 8 Abdul Mannan, Op. Cit., hlm. 381-382. 9 Mustafa Edwin Nasution, at.al, Pengenalan Ek- slusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16-17. 98 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sarana mencapai akhirat. Islam men- gajarkan kepada umatnya agar meletakan dan memposisikan persoalan harta (kekayaan dun- iawi) dalam tinjauan yang relatif, yaitu per- lunya kesadaran bahwa harta kekayaan yang bersifat duniawi hakikatnya adalah milik Al- lah dan kepemilikanya bersifat semu. Artinya, bahwa kepemilikan manusia terhadap har- tanya dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kepemilikan manusia atas harta benda tidak lebih sebuah amanah (titipan, as a trust).10 Kewenangan manusia atas kepemilikan harta (proverty right) dalam kaidah hukum Is- lam dilindungi dalam bingkai hifdzu al-maal sebagai salah satu prinsip al-kulliyat al-khams.11 Harta kekayaan yang dimiliki seseorang di samping sebagai instrumen ekonomis, juga mempunyai kandungan sosial-humanistik.12 Oleh karena itu, dalam Islam tidak diperbo- lehkan melakukan praktik monopoli13 asset / harta. Dengan demikian pemilikan harta oleh seseorang haruslah disertai dengan pertang- gungjawaban secara moral. 10 Lihat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 17. Mu- hammad Syafii Antonio mengelaborasi lebih lanjut tentang kedudukan dalam Islam, yaitu : 1) sebagai amanat ; 2) harta juga berfungsi sebagai perhiasan hidup; 3) Ujian keimanan; dan 4) Se- bagai bekal ibadah. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 9 11 Dalam kaidah hukum Islam dikenal lima prinsip dasar yang terumuskan dalam konsep al-Kul- liyat al-khams yaitu: khifdz al-din (agama), nafs (jiwa), aql (akal), maal (harta) dan nasb (ketu- runan). Lihat Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri al- Islamy, (Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.t), hlm. 296. 12 Lihat Adz-Dzariyat (51): 19. 13 Larangan monopoli dalam Islam secara konsep- tual diqiyaskan dengan larangan menimbun ba- rang (al-ihtikar) berdasarkan hadits: لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ لةﻀﻧ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻌﻣ ﻦﻋ ﺐﻴﺴﳌا ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻋ ﺊﻃﺎﺧ ﻻٕا ﺮﻜﺘﳛ ﻻ ﰒ ﲅﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﲆﺻ ﷲ Lihat Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kepemilikan harta benda dalam Is- lam berbeda secara idiologis dengan sistem ekonomi yang beridiologi liberal-kapitalistik dan komunistik. Aliran liberal kapitalistik yang bersumber dari teori laisser faire lais- ser aller memandang hak milik sebagai hak mutlak, setiap orang (individu) bebas untuk mencari, memiliki dan menggunakan menu- rut kemauanya sendiri secara bebas sehingga memberi ruang yang bebas lahirnya praktek monopoli dan eksploitasi untuk menindas kelompok ekonomi lemah. Sedangkan sys- tem ekonomi komunisme tidak mengakui hak milik perorangan, karena semua harta benda dimiliki dan dikuasai oleh negara.14 Islam be- rada di antara dua ekstrimitas idiologi besar yang memposisikan sebagai sistem idiologi sintetis dengan mengedepankan prinsip mod- eratisme (wasatiyah). Sistem ekonomi Islam memiliki karak- teristik yang khas dibanding dengan sistem ekonomi lain baik pada tataran landasan filo- sofis maupun aplikasinya. Adapun beberapa tata nilai sistem ekonomi Islam adalah seba- gai berikut:15 1. Bersumber dari Tuhan dan agama (ﻲﻧﺎﺑﺭ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍﻭ ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ). Sistem ekonomi Islam di- gali dari sumber ajaran Islam yang pokok yaitu al-Qur'an dan hadits. Sistem ekono- mi Islam mengarahkan pada penganutnya untuk menjadikan halal dan haram seba- gai dasar pijakan baik pada aspek produk- si, konsumsi ataupun distribusi. 2. Ekonomi Pertengahan dan Berimbang (ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍﻭ ﻪﻴﻄﺳﻮﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ). Sistem ekonomi Islam merupakan system ekonomi tengah antara ekstrimitas ekonomi Kapitalis dan 14 Dirjen Bimas Islam Depag RI, Panduan Pember- dayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indo- nesia, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 12-13. 15 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Op. Cit., hlm. Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 728. 15-20. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 99
Ridwan Sosialis, mengambil jalan tengah antara individualism dengan komunalisme, ten- gah antara Sosialis dan Kapitalis.Tengah antara kepentingan individu dengan ke- pentingan kolektif. Semangat moderat- isme ekonomi Islam tergambar dari ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya " Dan demikian (pula) kami men- jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan" 3. Ekonomi berkecukupan dan Berkeadilan (ﻝﺪﻌﻟﺍﻭ ﻪﻳﺎﻔﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ). Dalam Islam, manu- sia adalah khalifah Allah di muka bumi. Allah telah mmberi mandat kepada ma- nusia untuk mengelola bumi ini untuk ke- maslahatan hidup (al-Baqarah ayat 129). Oleh karena itu, semua potensi alam ada- lah milik Allah untuk digunakan bagi ke- makmuran dan mencukupi hidup manusia dan tidak boleh ada anggota masyarakat yang hidup dalam kelaparan dan selalu dalam ancaman hidup karena kekurangan makanan. Jaminan sosial dalam Islam di dasarkan pada dua asas pokok yaitu asur- ansi umum (at-takaful al-ijtima'i) dan hak masyarakat dalam mengakses sum- ber-sumber umum Negara. Asas pertama terkait dengan hak manusia untuk mem- peroleh hak hidup dasar, sedangkan asas kedua terkait dengan pemenuhan hidup dalam arti luas. 4. Ekonomi Pertumbuhan dan Barakah.. Ekonomi Islam beroperasi atas dasar per- tumbuhan dan investasi harta dengan cara yang legal melalui bekerja. Bekerja da- lam Islam merupakan bagian dari aktifi- tas ibadah dan berdimensi ketuhanan jika kerja dipoisikan sebagai upaya memenuhi kewajiban agama memberi nafkah kepada keluarga. Bekerja dengan cara yang halal akan menghasilkan rizki halal dan pada saatnya akan melahirkan rizki yang ba- 100 4. Ekonomi Pertumbuhan dan Barakah.. Ekonomi Islam beroperasi atas dasar per- tumbuhan dan investasi harta dengan cara yang legal melalui bekerja. Bekerja da- lam Islam merupakan bagian dari aktifi- tas ibadah dan berdimensi ketuhanan jika kerja dipoisikan sebagai upaya memenuhi kewajiban agama memberi nafkah kepada keluarga. Bekerja dengan cara yang halal akan menghasilkan rizki halal dan pada saatnya akan melahirkan rizki yang ba- 100 rakah. Dalam Islam, harta diposisikan sebagai aspek instrumental (wasilah) bukan tujuan (ghayah). Setiap muslim diwajibkan un- tuk bekerja mencari bekal dalam menjalani hidup di dunia. Sikap pasrah secara total sam- bil mengharap pemberian Tuhan atau orang lain merupakan sikap mental yang salah dan bertentangan dengan semangat ajaran Islam, Dalam Hadis, Nabi Muhammad bersabda "se- baik-baik amalan adalah orang yang bekerja dengan menggunakan tangan sendiri". Sistem ekonomi yang dikembangkan Islam adalah menyeimbangkan kebutuhan material dan kebutuhan etika sosial.16 Dalam sistem ekonomi Islam hak individu dalam kepemilikan pribadi tidak boleh tak terba- tas, karena hal demikian dapat dipertahankan dengan merampas hak orang lain. Manusia bukanlah pemilik mutlak atas kekayaanya, se- baliknya yang dimilikinya tidak lebih sebagai amanah.17 Relasi pemilik dengan benda yang dimi- liki merupakan problem universal dari ke- hidupan manusia yang proses pengaturannya (regulasi) mengalami proses yang dinamis antara masyarakat dengan lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Peng- aturan hubungan hak melahirkan berbagai konsep hukum yang menjadi acuan dasar (basic framework) bagi anggota masyarakat dalam mengatur aktifitas kehidupan mereka terutama dalam masalah kehidupan ekonomi yang dalam hukum Islam disebut dengan hu- kum ekonomi syariah.Hukum Ekonomi Sya- riah' berarti hukum ekonomi yang digali dari 16 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 12-13. Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah sistem Ekonomi Islam berlandaskan al-Quran, Hadis dan pendapat ulama fiqh sebagai pedo- man dalam mengatur lalu lintas ekonomi da- lam masyarakat.18Dengan mendasarkan pada sumber normative teks keagamaan, bangu- nan hukum ekonomi Islam berpijak pada tata nilai ekonomi dengan landasan moral spiritual agama. Dinamika Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Perkembangan hukum ekonomi Islam di In- donesia melalui sejarah yang panjang sejak masa sebelum kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan.Dalam lintasan sejarah Islam Indonesia, tergambar jelas bahwa embrio ekonomi Islam telah tersemaikan seiring den- gan datangnya arus perdagangan yang dibawa oleh para penyebar dakwah ke bumi nusan- tara. Aktivitas perdagangan yang mereka lakukan secara tidak langsung adalah proses transformasi ajaran agama dalam aktifitas ekonomi. Ketika Belanda datang di bumi nu- santara pada abad XIV, para pedagang muslim melakukan perlawanan ekonomi atas kebi- jakan perdagangan Belanda yang monopolik dan perlawanan itu disebut sebagai gerakan jihad fi sabilillah. Di era sebelum kemerdekaan, realitas ekonomi Islam lebih tampak dominan sebagai gerakan ekonomi ummat yang implementas- inya terlihat pada praktik ekonomi para peda- gang muslimyang mempraktikan bisnis islami dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki era kemerdekaan, diskursus ekonomi Islam men- galami perkembangan seiring dengan mobili- tas internal bangsa Indonesia dan sedikit ter- 18 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakar- ta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12-13. Lihat pula Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafi- ka, 2013), hlm. 19-21. bukanya atmosfir kehidupan sosial ekonomi dan politik. diskursif ekonomi Islam itu secara umum meliputi tiga tema.Pertama, pemikiran teori Islam tentang ekonomi.Kedua, konsep system ekonomi Is- lam.Ketiga, perekonomian umat Islam.Se- cara periodik, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dapat di- lihat dalam tiga periode yaitu periode Orda Lama (1945-1966), periode Orde Baru (1967 - 1991), periode pasca berdirinya bank Mua- malah (1992-2000) dan periode pasca refor- masi (2001 sampai sekarang). Realitas perbincangan Setelah proklamasi kemerdekaan Repub- lik Indonesia tahun 1945, pemerintah dihadap- kan pada suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang beralaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia bersifat tidak tertulis dan berser- ak-serak dalam berbagai kitab yang berbeda antara satu dengan lainya. Pada tahun 1946, ditetapkan UU No 22 Tahun 1946 untuk men- jamin kepastian hukum dalam hal pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam. Di samping itu, badan peradilan juga men- galami perkembangan pada tahun 1957 yaitu diundangkanya PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Lembaga Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Jawa, Madura dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur. Untuk mendapat kesatuan dalam memeriksa dan me- mutus perkara, para hakim Pengadilan Agama berpedoman pada 13 macam kitab sebagi referensi hukum. Kemudian pada perkem- bangan selanjutnya lahirlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 28 Ta- hun 1977 tentang Perwakafan Tanah, maka ini merupakan langkah baru menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertulis. Namun masih banyak bagian-bagian hukum Islam seperti hukum kewarisan, wasiat dan hibah belum menjadi hukum positif. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 101
Ridwan Perkembangan menarik dari perjalanan hukum Islam secara kelembagaan adalah dengan ditetapkanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Pengadilan Agama seba- gai salah satu dari empat lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung.19 Adapun perkembangan pemikiran ekono- mi Islam pada periode awal kemerdekaan berbeda dengan perkembnagan kelembagaan hukum Islam.Diskursus ekonomi Islam be- lum menjadi kajian yang khusus tetapi hanya masuk pada tataran gagasan yang termuat da- lam beberapa paket kebijakan politik negera. Perkembangan ekonomi Islam pada periode Orde Lama tergambar dari beberapa kebi- jakan yaitu: (1) Rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai oleh Muhammad Hatta tahun 1947; (2) Rencana Urgensi Perekonomian di ketuai oleh Sumitro Djoyohadikusumo dan dibentuk oleh kabinet Nasir yang terkenal dengan program Benteng tahun 1951; (3) Rencana Lima Tahun yang dibuat oleh Biro Perancang Negara yang dike- nal dengan Rencana Djuanda tahun 1955 dan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Be- rencana atau Rencana Delapan Tahun diben- tuk oleh Dewan Perancang Nasional tahun 1960.20 Pada periode ini, tokoh sentral yang men- jadi panutan dalam bidang ekonomi khusus- nya pengembangan ekonomi Islam adalah Muhammad Hatta. Salah satu buku karya Muhammad Hatta terkait dengan ekonomi 19 Ridwan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Jurusan Sya- riah STAIN Pekalongn, Vol. 11 No. 2, Desember 2013, hlm. 312-313. 20 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam Geliat Per- bakan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN Ma- lang Press, 2009), hlm. 53-55. adalah buku dengan judul Ke Arah Indone- sia Merdeka.Buku ini secara jelas mengkaji masalah perekonomian yang bebas dari ceng- keraman kapitalisme internasional dan beliu ingin mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.Bangunan pemikiran Hatta dipengaruhi oleh komitmen beliu terhadap ajaran agama Islam dengan menawarkan kon- sep konsep keadilan sosial, koperasi, riba dan bunga bank. Pencarian konsep pengembangan ekono- mi negara sesungguhnya juga menyiratkan adanya muatan idiologis sang penggagas dan pelaksana dari program ekonomi yang di bawanya. Dalam rangka memajukan ekonomi nasional pemerintah berusaha untuk mema- jukan pengusaha pribumi pada sektor riil di samping pemerintah juga melakukan nasion- alisasi terhadap perushaan-perusahaan asing untuk dimiliki Negara. Pelaku usaha pribumi yang pada umumnya seorang muslim telah menempatkan diskursus ekonomi nasional dalam bingkai gerakan ekonomi kebangsaan yang bersinggungan dengan semangat reli- gius berdialektika dengan kebijakan ekonomi politik pemerintah. Perkembangan ekonomi Islam selan- jutnya pada periode Orde Baru (1967-1991) telah melahirkan pemikir ekonomi yang aktif mewacanakan ekonomi Islam sebagai sys- tem ekonomi alternatif antara lain Safrudin Prawiranegara, Ahmad Azhar Basyir, Zainal Abidin Ahmad, Halide, Mohtar Efendi, Didin S Damanhuri, AM Saefudin, Daud Ali dan M. Dawam Rahardjo. Tema-tema sentral ka- jian ekonomi mereka berkaitan dengan aliran- aliran ekonomi, tata ekonomi dunia, keadilan, kemiskinan, koperasi, zakat, pajak dan bank Islam. Gagasan ekonomi Islam pada era Orde Baru memasuki babak baru mulai era 80- an yang mana pasar gagasan ekonomi Islam 102 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah yang awalnya diusung secara individual oleh tokoh-tokoh tertentu bergerak menjadi kesa- daran kolektif. Gambaran lahirnya kesadaran kolektif para ekonom Islam terlihat jelas den- gan munculnya forum-forum ilmiah yang membincang ekonomi Islam, antara lain : 1. Seminar Nasional Pembangunan Ekono- mi dalam Pandangan Islam di IAIN Su- nan Ampel Surabaya tahun 1982. Semi- nar ini menghasilkan rumusan pemikiran bahwa sistem ekonomi Kapitalis dan Ko- munis keduanya berdasarkan pada penge- jaran material. Sedangkan ekonomi Islam system ekonominya mendasarkan pada moral spiritual dan etika. 2. Seminar Nasional Penelitian Islam di Bandung tahun 1983 yang membincang tema kepemilikan dalam ekonomi Islam. Prinsip dasar dari seminar ini adalah up- aya kritik atas sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis yang memposisikan kepemi- likan bersifat mutlak atas dasar konsep materialisme. 3. Seminar Nasional Sistem Ekonomi Islam di Ujung Pandang tahun 1982 yang inti- nya adalah membincang sistem ekonomi Islam yang digagas oleh Halide Guru Be- sar Ilmu Ekonomi Universitas Hasanudin Ujung Pandang. Menurut Halide, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang digali dari al- Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan urusan ekonomi. Bagi Halide, ekonomi Is- lam dapat dijadikan sebagai solusi untuk me- mecahkan persoalan ekonomi yang melanda dunia karena ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi Barat dalam pendekatanya yang hanya didasarkan pada perhitungan material- istik, untung, rugi, sekuler dan sedikit sekali memasukan muatan moral agama. Meskipun gagasan Halide masih bersifat normative- deduktif, akan tetapi pada level diskursus, ga- gasan ekonomi Islam sudah masuk pada ranah ilmiah dan menjadi dasar pijak pengembangan ekonomi Islam pada level prakis-operasional. Berbagai kebijakan umum di bidang ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru dalam kurun waktu 1967-1991, meliputi: (1) Kebijaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1967; (2) Rencana Pembangu- nan Lima Tahun Pertama (1969); (3) Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974); (4) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke- tiga (1979); (5) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (1984); dan (6) Rencana Pem- bangunan Lima Tahun Keempat (1989). Ke- bijakan PMA dan PMDN dimaksudkan untuk menarik sebanyak mungkin partisipasinya swasta baik swasta maupun asing maupun da- lam negeri untuk menumbuhkan dunia usaha sebagai solusi mengatasi krisis yang dialami sebelumnya. Dalam skala makro, Ekonomi Islam men- galami perkembangan dan kemajuan yang pesat setelah berdirinya Islamic Develop- ment Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1975. Hal ini mampu menarik perhatian dan mem- pengaruhi peta pemikiran praktik keuangan global secarasignifikan. Diskursus dan prak- tik ekonomi Islam mampu memikat kalangan akademisi, professional maupun praktisi yang berkecimpung dalam perekonomian pada level internasional. Kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam berkembang bukan saja di Negara-negara mayoritas muslim tetapi merambah hingga ke Negara-negara Barat. Di Indonesia, munculnya ekonomi Is- lam secara formal ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992. Meskipun isu tentang ekonomi Islam relatif terlambat masuk, tetapi ada antusiasme yang kuat untuk mempelajarinya. Kajian ekonomi Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 103
Ridwan Islam dalam berbagai forum seminar, diskusi berjalan dinamis yang melibatkan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik perguruan tinggi yang dimiliki ummat Is- lam ataupun non muslim. No. 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang yang baru ini memberikan perluasan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah. Lembaga keuangan syariah juga tum- buh pesat sejak tahun 2000 an sampai seka- rang ini yang menyebar ke seluruh provinsi. Tumbuhnya Baitulmal wa Tamwil (BMT) se- bagai lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan keuangan di kelas mikro syariah hingga tahun 2010 jumlahnya mencapai 1.400 BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indo- nesia. Demikian juga tumbuh kembangya per- bankan syariah yang begitu massif.D i samp- ing itu juga terdapat perkembangan menarik terkait dengan lahirnya bank-bank syariah yang dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda.21 Menurut KH. Ma'ruf Amin (Ketua DSN-MUI) ketika menjadi Keynote Speech pada acara Seminar Kompilasi Nash dan Huj- jah Syar'iyyah Bidang Ekonomi Syariah pada tanggal 11-12 Juli 2006 menyatakan bahwa pada saat ini ekonomi syari'ah di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang cepat lembaga- lembaga keuangan Islam yang tersebar di se- luruh Indonesia. Di samping itu, kedudukan hukum lembaga keuangan syari'ah di Indo- nesia pada saat ini juga telah semakin kuat, yaitu ditandai dengan lahirnya UU No. 10 Ta- hun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini men- gakui dual banking system di Indonesia yaitu sistem konvensional dan syari'ah dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU 21 Ayif Fathurrahman, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pers- pektif Filsafat Ilmu", Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. IV, No. 2 Desember 2010, hlm. 182- 183. Selain Undang-Undang, Fatwa Maje- lis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) juga men- jadi landasan operasional lembaga keuangan syari'ah. Namun, karena fatwa bukan meru- pakan hukum (dalam pengertian ilmu hukum konvensional) maka tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (qadha'an), dan fat- wa hanya mengikat secara agama (diyanatan). Ada 3 pendekatan yang dilakukan MUI dalam merespon problematika hukum ekonomi yang baru, yaitu: Pertama, mencari solusinya mela- lui dalil yang qathi' (pasti, tegas, dan jelas). Jika ditemukan dalilnya, maka dalil inilah yang dijadikan pegangan. Kedua, mendasar- kan pendapat para ulama (aqwal ulama). Bila terdapat perbedaan di antara ulama maka di- cari titik persamaannya. Jika tidak bisa dilaku- kan titik persamaan, maka dilakukan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat). Ketiga, jika poin pertama dan kedua tidak bisa dilaku- kan, maka akan dilakukan pendekatan ilhaqi (yaitu mencari padanan kasus serupa dalam hukum Islam klasik yang juga merupakan ha- sil ijtihad ulama (hukum cabang). Sehubungan dengan tambahan kewenan- gan yang cukup banyak kepadaPengadilan Agama sebagaimana pada UU No. 3 Tahun 2006 yaitu mengenai ekonomi syari'ah, semen- tara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional,kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah KHES) menjadi pedoman dan pegan- gan kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama 104 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya, agar tidak terjadi disparitas putu- san Hakim, dengan tidak mengabaikan peng- galian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara hukum menjadi hukum ma- teriil yang menjadi pedoman bagi aparat Pera- dilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Sya- riah adalah upaya positifisasi hukum ekonomi Islam ke dalam ranah hukum nasional yang mengikat secara penuh atas perkara sengketa syariah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekosongon hukum yang mengatur sengketa ekonomi syariah.Dalam posisi demikian, maka kehadiran KHES sesungguhnya untuk melengkapi bagian penting dari Pengadilan Agama. Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Nasional ment). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya pe- rubahan sosial. Arus perubahan dan perkembangan hu- kum di Indonesia bergerak dinamis. Salah satu dinamika hukum yang terjadi dalam dua- puluh tahun ini adalah lahirnya geliat hukum ekonomi islam. Di Indonesia, perkemban- gan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai universi- tas negeri maupun swasta.Sementara itu da- lam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank.Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Mua- malat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, seba- gaimana yang telah direvisi dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan dilengkapi oleh UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Arus perkembangan masyarakat dengan ber- bagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya pe- rubahan sistem nilai dan hukum. Marx We- berdan Emile Durkheim menyatakan bahwa "hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat". Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubah- an sosial hubungannya dengan perubahan hu- kum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat, dan ketiga, adanya gerakan sosial (social move- Pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya mentransformasikan hukum ekonomi Islam ke dalam hukum nasional adalah mem- injam teori hukumnya Hans Kelsen (Stufen- bau des Rechts). Menurut teori ini, berlaku- nya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukan- nya yaitu: 1. Ada cita-cita hukum (rechtsidee) yang merupakan norma abstrak; 2. Ada norma antara (tussen norm, generelle norm, law in books) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita; 3. Ada norma kongkret (concrete norm), sebagai hasil penerapan nor- ma antara atau penegakannya di pengadilan.22 22 Bambang Iswanto, "Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesa", Jurnal Mazahib, Vol. VII, Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 105
Ridwan Proses legislasi sebuah undang-undang ataupun ketentuan hukum apapun dilihat dari sudut pandang sosio-legal, haruslah mencip- takan kepastian hukum nyata (real legal cer- tainty) yang mana elemen-elemen dari leg- islasi itu mencakup lima hal pokok. Adapun lima elemen pokok dari legislasi adalah se- bagai berikut: Pertama, pembentuk legis- lasi merumuskan legislasi yang jelas (clear), terjangkau dan dapat dimengerti (accessible) serta masuk akal (realistic). Kedua, admin- istrasi pemerintahan menjalankan dan me- naati legislasi tersebut dan mendorong warga masyarakat untuk juga menaati legislasi yang telah dibuat. Ketiga, mayoritas masyarakat menerima dan memandang legislasi tersebut sebagai, pada prinsipnya, berkeadilan (just). Keempat, sengketa atau konflik (yang muncul atau berkaitan dengan implementasi legislasi) secara konsisten di bawa ke muka hakim yang berkedudukan bebas (independent) dan tidak berpihak (impartial), yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan aturan-aturan tersebut. Kelima, putusan-putusan hakim-ha- kim demikian secara nyata dipatuhi.23 sebagai ikon hukum ekonomi Islam di Indo- nesia. Hukum Islam memiliki prospek dan po- tensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu: 1. Undang-undang yang sudah adadan ber- laku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-un- dang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya, atau UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangan- nya, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berkaitan dengan kondisi hukum Indo- nesia di atas, maka keberadaanhukum ekono- mi Islam setidaknya dimulai ketika hukum Islam telah diakui dalamtatanan hukum In- donesia.Pengakuan ini ditunjukkan dengan lahirnya KompilasiHukum Islam (KHI) pada tahun 1991. Meskipun cakupan KHI masih sebataspada permasalahan hukum keluarga, namun momentum ini setidaknyamemberikan pengaruh mendalam bagi lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Islamyang bisa dijadikan 2. Jumlah penduduk Indonesiayang men- capai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. 3. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi se- lama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan harta warisan. No. 2, Desember 2013, hlm. 12. 23 Jan Michiel Otto, Suzan Stoter & Julia Arnsc- heidt, Kajian Sosio-legal, dalam Sulistyowati Irianto dkk, (ed), (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Le- iden, Universitas Groningen 2012), hlm. 8. 4. Kemauan politik pemerintah atau politi- cal will dari pemerintah dalam hal ini san- gat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi Hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia. Untuk lebih mempertegas keberadaan 106 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
hukum Islam dalam konstelasi hukum nasion- al dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasion- al Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk eksistensi hukum Islam di dalam hu- kum nasional lndonesia itu ialah: 1. ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional lndonesia. 2. ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. 3. ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional lndonesia. 4. ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.24 Upaya positifisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan politik hukum yang melibatkan para pemegang otoritas un- tuk merumuskan hukum baik melalui proses insiatif pemerintah membuat produk hukum atau undang-undang yang dibahas dan disah- kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kaitanya dengan perkembangan regulasi hu- kum bidang ekonomi Islam terdapat beberapa produk hukum yang bisa ditampilkan, yaitu: 25 1. Diundangkannya Undang-Undang No- mor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya Undang-Un- dang SBSN ini bertujuan untuk membi- ayai Anggara Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu defisit, termasuk juga 24 Muchsin, "Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional", Mimbar Hu- kum, No. 68 Februari 2009, Jakarta, PPHIMM, hlm. 5-6. 25 Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Sya- riah", Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, IAIN Ar-Raniri Banda Aceh. Legislasi Hukum Ekonomi Syariah untuk pembiayaan proyek. 2. Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah menandai era baru perbankan syariah yang sudah memiliki payung hukum jelas.Dengan Undang-Un- dang Perbankan Syariah ini makin mem- perkuat landasan hukum perbankan Sya- riah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. 3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendi- rikan Bank Syariah. Bukti nyata dari poli- tik ekonomi Islam yang diperankan pe- merintah dalam sektor industri perbankan syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbe- sarnya dari Bank Mandiri yang nota bene- nya bank BUMN, berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang nota benenya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI yang nota benenya bank BUMN, pe- gadaian syariah yang berada dibawah pe- rum pegadaian yang merupakan BUMN. 4. Diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk melengkapi undang- undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan PP No. 42 Tahun 2006 ten- tang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004, ditambah Kepmen No. 4 Tahun 2009 ten- tang Administrasi Wakaf Uang. Itu semua menunjukkan politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjuk- kan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal for- mal. 5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) MUI sebagai lem- baga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan 107 5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) MUI sebagai lem- baga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan 107
Ridwan dengan kepentingan umat Islam Indone- sia Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari Hukum Islam berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Secara kelembagaan sistem keuangan syariah yang diterapkan di- Indonesia meliputi lembaga keuangan bank dan non bank. Kedua sistem lembagaini sa- ma-sama memainkan peran penting dalam percaturan ekonomi syariah diIndonesia. Keduanya juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kendati berbeda, namun peran ked- uanya sangat menentukan dalam mencapai tujuan ekonomi syariah secara khusus dan ekonomi nasional secara umum. Perkembangan ekonomi Syariah yang begitu pesat menuntut kebutuhan terhadap in- strumen hukum yang mendukung. Dari sinilah muncul istiah hokum ekonomi Islam. Dalam kaitan dengan ekonomi Islam, maka hukum ekonomi syariah pada satu sisi memiliki corak yang sama dengan hukum bisnis atau hokum dagang, namun pada sisi lain, akibat prinsip ekonomi Islam yang didasarkan padasumber- sumber dari al-Quran dan hadis, maka hukum ekonomi Islam juga memiliki corak yang menunjukkan nilai-nilai Islam terhadapnya. Hukum ekonomi Islam juga tidak dapat dipi- sahkan dari hukum Islam itu sendiri. Artinya, hukum ekonomi Islam adalah satu bagian dari hukum Islam secara keseluruhan. Den- gan demikian, maka membincangkan hukum ekonomi Islam menuntut adanya perhatian yang sama terhadap keberadaan hukum Islam itu sendiri. Pada posisi ini, negara memiliki peran yang signifikan dan menentukan dalam upaya positivisasi hukum ekonomi islam da- lam kerangka hukum nasional. Kewenangan pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan regulasi di bidang ekono- mi didasarkan pada asumsi dasar bahwa nega- ra merupakan representasi dari institusi publik yang tugas pokoknya adalah melindungi ber- bagai kepentingan masyarakat berdasarkan nilai kemaslahatan bersama.26 Dalam posisi demikian ini negara mempunyai otoritas un- tuk melakukan intervensi kepemilikan indi- vidu atas dasar kemaslahatan.27 Dengan de- mikian, nilai kemaslahatan adalah poros dari setiap kebijakan pemerintah. Agar instrumen-instrumen ekonomi sya- riah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam men- ciptakan desain politik ekonomi syariah. De- sain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah da- lam kehidupan negara dan masyarakat. 1. Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang- undangan beserta aturan-aturan turunan- nya menjadi sangat krusial untuk diper- hatikan. Para pemangku kepentingan (stakeholder) ekonomi syariah harus me- mikirkan desain regulasi yang dapat men- ingkatkan akselerasi peran dan pertumbu- han ekonomi syariah. 26 M. Umer Chapra, Islam and Economic Develop- ment, (New Delhi: Adam Publisher & Distribu- tors, 2007), hlm. 64-65. 27 Abdul Hamid al-Syarwani menceritakan bahwa pada zamannya telah terjadi kasus penggusuran tanah untuk kepentingan pengadaan jalan umum. Menurutnya pemerintah berhak untuk melaku- kan pembebasan tanah rakyatnya dengan syarat adanya kepentingan umum yang mengharuskan pembebasan tersebut dan adanya ganti rugi dari negara untuk para pihak yang diambil tanahnya oleh negara yang diambil dari kas negara (baitul mal). Jika pemerintah tidak memberi ada ganti rugi maka pemerintah telah melakukan kedhali- man terhadap rakyatnya. Lebih lanjut lihat Abd al-Hamid Syarwani, Hawasyi al-Syarwani, Juz 6, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 216.. 108 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah 2. Ranah kedua adalah ekspansi kelem- bagaan yang menitikberatkan pada upa- ya untuk meningkatkan ukuran industri ekonomi syariah yaitu bagaimana men- jadikan pangsa pasar (market share) per- bankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistem pendidi- kan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional. internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh kom- ponen bangsa, merupakan hal yang san- gat penting dalam menciptakan cara pan- dang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para economic agent. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah ses- eorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.28 Penanaman nilai-nilai atau proses ide- ologisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan prinsip kerja sama antar pe- bisnis dan lembaga ekonomi syariah. Kedua, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomi 3. Ranah ketiga, syariahan sejak dini. Ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana. Jika pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik disertai perhatian yang maksimal pada tiga ra- nah ekonomi syariah yang teah dijelaskan di atas, maka perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indo- nesia. Legislasi hukum ekonomi syariah da- lam bentuk hukum positif Indonesia muncul dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompi- lasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) meru- pakan wujud nyata dari pelembagaan hukum Islam/ fiqh yang tersebar dalam beberapa kitab fiqh dalam konteks hukum Negara. De- sain pengembangan hukum ekonomi syariah dalam konteks politik hukum nasional men- cakup pada tiga ranah utama, yaitu ranah reg- ulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internal- isasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. Muatan materi hukum yang terkand- ung dalam KHES banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran hukum ulama madzhab fiqh dan beberapa qanun / undang-undang dari negara-negara Islam.Secara metodologis, Tim Perumus KHES dalam menyusun struk- tur materi hukum banyak menggunakan me- tode eklektik / talfiq dengan memcoba meng- kontruksi berbagai ragam pemikiran fiqh lalu dirumuskan ketentuan hukum dengan mem- pertimbangkan aspek lokalitas Indonesia. Dengan kata lain, KHESsebagai paket hukum ekonomi Syariah tetaplah mencerminkan wa- wasan keindonesiaan sebagai salah satu di- mensi distingtif dari hukum-hukum ekonomi syariah yang berlaku di Negara-negara mus- 28 Bambang Iswanto, Op. Ci.t, hlm. 16. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 109
Ridwan lim lainya. Penutup lam perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Dinamika sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekue- nsi logis dari dialog dan persinggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh kar- ena itu, formulasi, karakteristk dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujud dalam bentuk yang ragam, sebangun dengan dengan keragaman nilai-nilai lokal (local wis- dom) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Ainurrofiq, (ed), Madzhab Jogja: Menggaga- gas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Jogjakarta: Arruz Press, 2002. Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri al-Islamy, Perkembangan sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak yang dinamis dengan khas ke Indone- siaan. Tata nilai, setting sosial politik dan bu- daya menjadi elemen penting yang mempen- garuhi laju dan arah legislasi hukum ekonomi syariah Islam di Indonesia. Berbagai teori pemberlakuan hukum Islam dalam konteks Indonesia dihubungkan dengan regulasi oleh pemilik otoritas politik membuktikan tesis di atas. Dalam perkembangan pembaharuan hu- kum Islam di Indonesia saat ini, hukum Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional In- donesia dengan lahirnya berbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang/ qanun sebagai hukum positif Indonesia. Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.t. Ayif Fathurrahman, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu", Jurnal Ekono- mi Islam La Riba, Vol. IV, No. 2 Desem- ber 2010. Bambang Iswanto, "Ekonomi Islam dan Poli- tik Hukum di Indonesa", Jurnal Maza- hib, Vol. VII, No. 2, Desember 2013, hlm. 12. Dirjen Bimas Islam Depag RI, Panduan Pem- berdayaan Tanah Wakaf Produktif Strat- egis di Indonesia, Jakarta: Depag RI, 2003. Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Is- lam: Sejarah, Teori dan Konsep, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, t.t. Bibliography Isa Abduh, Al-Nudhum al-Maliyah fi al-Islam, Abd al-Hamid Syarwani, Hawasyi al-Syarwa- Kairo, Ma'had al-Dirasat, t.t. ni, Juz 6, Bairut: Dar al-Fikr, t.t. Abi Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultani- yah, Bairut: Dar al-Fikr, 1960. Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan, Alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004. Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Da- Jan Michiel Otto, Suzan Stoter & Julia Arn- scheidt, Kajian Sosio-legal, dalam Su- listyowati Irianto dkk, (ed), (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas In- donesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012. M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbakan Syariah di Indonesia, Malang: 110 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Legislasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang Press, 2009. M. Umer Chapra, Islam and Economic Devel- opment, New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007. Ridwan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Is- lam di Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Jurusan Syariah STAIN Pekalongn, Vol. 11, No. 2, Desember 2013. Muchsin, "Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional", Mim- bar Hukum, No. 68 Februari 2009, Ja- karta, PPHIMM. Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema In- sani Press, 2003. Mustafa Edwin Nasution, at. al, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kecana, 2006. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Suhartono, Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syariah ke Ranah Sistem Hu- kum Nasional, Syed Nawwab Haider Naqvi, Islam, Econom- ics, and Society, Alih Bahasa M. Saiful Anam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Sya- riah", Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, IAIN Ar-Raniri Banda Aceh. Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Ja- karta: Sinar Grafika, 2008. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 111
Ridwan 112 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 113-130) ISSN: 1412-436X SISTEM PENYIARAN SYARIAH (STUDI EKSPLORATIF KONSEPTUAL) Harmonis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Indonesia Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan E-mail: harmonisulthan@yahoo.co.id Naskah diterima tanggal 12 Maret 2016, revisi I tanggal 10 April 2016, dan revisi II tanggal 21 Mei 2016 Abstract: This study aims at researching about Islam and communication science. Where one another have the space to accommodate the principles in common, until believed to form an alternative approach in commu- nication studies. This is because in Islam there is science communication, and on the other hand, in the study of communication media there are also Islamic science. But in reality, what happens is there is a separation between the two. To what extent the importance of this position in the reality of the relationship between Islam and communication? With the aim to be more willing to articulate and promote the use of new approaches in understanding the science of communication. Answer that is needed at this time. While, so far, experts have not shown sincere effort in implementing the approach. Although they may sometimes see failures are the applica- tion of scientific theory and nuances of the West to resolve the issues related to the community, especially people who are Muslims. This study is exploratory conceptual and theoretical research, with a focus on the study of the (in) broadcasting as the basis for an argument by using the perspective of Islamic philosophy. One example of the basic principles of the shari'a based broadcasting, is related to the broadcasting sistem must Focusing on Islamic philosophy. Keywords: Sistems, Islamic science, communication, philosophy of Islam, sharia broadcasting. Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk meneliti tentang Islam dan komunikasi sebagai sains. Di mana satu sama lainnya mempunyai ruang untuk menampung asas-asas kesamaan, hingga diyakini dapat membentuk satu pendekatan alternatif dalam kajian-kajian komunikasi. Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam terdapat sains komunikasi, dan pada sisi yang lain, dalam studi komunikasi media juga terdapat sains Islam. Namun dalam realitasnya, yang terjadi adalah terdapat pemisahan antara keduanya. Sejauhmanakah pentingnya kedudukan ini dalam realitas hubungan antara Islam dan komunikasi? Dengan tujuan untuk lebih berani mengemukakan dan menggalakkan penggunaan pendekatan baru dalam memahami ilmu komunikasi. Jawa- ban itulah yang diperlukan pada saat ini. Sementara, selama ini, para pakar belum memperlihatkan usaha yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pendekatan tersebut. Meskipun mereka mungkin seringkali meli- hat kegagalan-kegagalan aplikasi dari teori yang bersifat saintifik dan bernuansa Barat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Kajian ini bersifat penelitian eksploratif konseptual dan teoritikal, dengan memfokuskan kajian terhadap (pada) penyiaran sebagai landasan argumentasi dengan mempergunakan perspektif falsafah Islam. Salah satu contoh Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 113
Harmonis dari prinsip-prinsip dasar penyiaran yang berlandaskan syari'ah tersebut, adalah yang berhubungan dengan keharusan sistem penyiaran yang bertitik-tolak dari falsafah Islam. Kata Kunci: Sistem, sains Islam, komunikasi, falsafah Islam, penyiaran syariah. Pendahuluan Demokratik.2 Kajian atau studi tentang sistem media lazim- nya dihubungkan dengan sistem pers yang da- lam sejarah sains (ilmu pengetahuan) berkiblat ke Barat dan digagas oleh Siebert dan kawan- kawan, yang dikenal dengan teori "TheFour Theories Of The Press", yaitu, Authoritarian, Libertarian, Komunis Soviet dan Tanggung- jawab Sosial.1 Akan tetapi dalam perjalanan sejarah, teori-teori ini tidak luput dari kritikan yang dikemukan oleh banyak pakar. Diantara pa- kar ada yang melakukan perubahan dengan berbagai alasan, seperti yang dilakukan oleh Dennis McQuail. McQuail mengatakan: bah- wa ada kemungkinan 'empat teori' asal (yang pertama) masih mencakup untuk mengklas- ifikasikan, pengelompokkansistem media, tetapi sebagaimana disadari oleh pengarang- pengarang generasi awal, lazimnya sistem media sesungguhnya bercirikan pada prinsip falsafah yang beralternatif, meskipun tidak eksis (kekal). Karena itu, menurut McQuail, adalah tidak salah untuk menambah teori ke- pada teori yang pertama, sekalipun jika teori- teori ini tidak betul-betul selari dengan sistem media yang lengkap, karena teori-teori ini, kini menjadi sebagian dari prinsip-prinsip dasar dan praktekmedia pada suatu waktu". Untuk membuktikan pendapatnya, McQuail menambah teori sitem media yang sudah ada dengan dua sistem penyiaran yang baru, yaitu "Sistem Media Pembangunan dan Penyertaan Dalam konteks pendapat McQuail di atas, yaitu sistem media sesungguhnyaberci rikan(beridentitas) prinsip falsafah yang be- ralternatif dan tidak salah untuk menambah teori yang sudah ada, seperti yang dilakukan oleh McQuail dengan teori pembangunan dan penyertaan demokratik, meskipun masih juga berlandaskan kepada falsafah Barat. Lalu ba- gaimana pula halnya dengan gagasan alterna- tive yang lain, sebagai sebuah alternatif baru terhadap sistem media, yaitu sistem media penyiaran, khususnya sistem media penyiaran syari'ah. Isu atau masalahnya adalah, apakah sistem penyiaran syari'ah dapat dijadikan se- bagai salah satu bagian dari sistem penyiaran media dunia, terutama di Negara-negara yang berasaskan dan mayoritas dihuni oleh warga negara yang beragama Islam? Seperti apa bentuk sistem penyiaran syari'ah, baik dari aspek falsafah maupun yang berkenaan den- gan prinsip-prinsip asasnya? Kertas kerja ini akan mencoba untuk mengungkapkanya, melalui tahap-tahap, yaitu kenapa perlu media penyiaran syariah, baik dilihat dari perspektif ekonomi maupun sosial-budaya. Kekurangan atau kealpaanapa yang terdapat pada sistem penyiaran biasa atau konvensional yang berasaskan kepada falsafah Barat? Juga dilihat dari aspek baik ekonomi, maupun sosial budaya. Kemudian, dalam environment (lingkungan) yang seperti apa sistem penyiaran syari'ah dapat hidup dan berkembang. Bagaimana ciri-ciri sistem pe- 1 Siebert, et. al., Four Theories of the Press, (Ur- bana: Illinois University Press, 1956). 2 D. McQuail, Mass Communication Theory: An Introduction, (London: Sage Publications: 1987), hlm. 111-123. 114 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah nyiaran syari'ah dilihat dari aspek ekonomi, dan sosial budaya. Bagaimana melaksanakan dan tantangan-tantanganyang dihadapi serta bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Dan sebagai penutup, apakah sistem penyi- aran syariah sebuah mimpi atau realitas? Sistem Penyiaran Teori sistem media, lebih khusus lagi sistem media penyiaran yang sudahada, tidak leng- kap atau tidak cukup untuk menjelaskan ten- tang gejala-gejala sosial, politik dan ekonomi yang ada, dan juga tidak lengkap untuk men- jadi panduan dalam memahami sesuatu sistem penyiaran di manapun Negara-negara di dunia ini, contoh Indonesia dan Malaysia dengan asas Pancasila dan Rukun Negara yang men- empatkan Percaya Kepada Tuhan (Rukun neg- ara pertama bagi Malaysia), Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila pertama dari Pancasila bagi Indonesia) sebagai falsafah dari dasarkedua Negara bangsa, yakni Indonesia dan Malay- sia. Sistem penyiaran sebagai sebuah kajian ekonomi media berasaskan kepada sistem ko- munikasi atau tepatnya sistem penyiaran kon- vensional, yaitu sistem liberal, barat, otoriter, komunis soviet, tanggung jawab sosial, dan pembangunan.3 Secara simplistic juga meng- klasifikasikan secara global tentang sistem penyiaran yang beroperasi di seluruh dunia kepada tiga bentuk model, yaitu Permissive model (United State), Paternalistik Sistem (BBC London), dan Authoritarian Sistem (Old USSR). Safar lebih sederhana lagi ke- pada sistem bebas, separuh bebas dan tidak bebas.4 3 Ibid. 4 Mohd. Safar Hasim dan Zulkiflie Abd. Ghani, (ed.), Komunikasi di Malaysia; Suatu Penelitian Awal Pendekatan Islam Hadhari, (Bangi, Selan- gor Darul Ehsan: Institut Islam Hadhari, UKM, Menurut Safar juga, yang dipergunakan di sebagian besar dunia adalah yang beras- askan kepada referensi (sumber) Barat, baik dari segi prakteknya, dan juga dari segi world- viewnya.5 Contoh Malaysia dengan menye- suaikannya mengikut ataupun berdasarkan kepada sistem politik Malaysia. Berasaskan falsafah Barat sebagai solusi terhadap perso- alan kemanusiaan, yaitu kebebasan atau Hak Asasi Manusia (HAM) disebabkan karena factor gereja ortodoks dan kekuasaan mutlak raja-raja sebelum zaman pencerahan "The En- lightenment" yang mereka hadapi. Teori yang pertama, yakni sistem au- thoritarian telah dianggap sebagai satu sistem kepemilikan media oleh pemerintah dan men- jadi alat pemerintah semata-mata dengan tanpa menghiraukan sedikit pun cita rasa dan perkembangan lain yang berlaku di tengah- tengah masyarakat. Pembentukan teori ini telah menunjukkan kecenderungan pemikir bahwa seolah-olah kelas pemerintah berhak berbuat demikian tanpa mempedulikan kebu- tuhan sosial, politik, dan ekonomi di Negara yang berkenaan, tanpa memikirkan segi yang lain bahwa terdapat hubungan antara media dan masyarakat meskipun padalevel yang ren- dah (lower level). Teori yang kedua, yaitumedia indepen- den, juga mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan kepercayaan perlu diberikan kepada khalayak untuk membuat keputusan sendiri. Karena itu, fungsi media di sini adalah sebagai penyalur kebenaran.Untuk melakukan yang seperti itu, media perlu dan harus berada dalam satu sistem yang bebas, dan media merupakan cabang keempat yang penting dalam susunan (lapis) kelas memer- intah sebagai satu sistem, setelahpemerintah itu sendiri, setelah perundang-undangan dan 2009), hlm. 20. 5 Ibid., hlm. 19. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 115
Harmonis kehakiman. Teori ketiga, yaitu teori komunis soviet menganggap bahwa media adalah alat kelas pemerintah karena media adalah milik pemer- intah seperti teori authoritarian, masyarakatu- mum dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan yang demikian. Untuk itu, fungsi media adalah menyiarkan apa yang sesuai dan terbaik untuk negeri dan pastinya untuk yang memerintah.6 Jika disederhanakan kesemua teori me- dia yang dipaparkan oleh beberapa pakar dan kritikan yang menjadi dasar dari sistem me- dia penyiaran, baik sistem yang dimaksud- kan tersebut adalah sistem otoriter, liberal, barat, komunis soviet, tanggungjawab sosial, revolusi, pembangunan, maupun penyertaan demokratik, maka secara umum sistem media penyiaran dunia dapat dikelasifikasikan kepa- da sistem media penyiaran Marxist, Liberalis, dan Gabungan, seperti terlihat pada Tabel 01. Pada dasarnya, model pada tabel di atas, dengan menggunakan konsep penggunaan terhadap media, masih dapat disederhanakan lagi, maka terlihat dalam Tabel 02. Dari perspektif teoritis, teori di atas mendapat kritikan dari banyak pakar, terutama terhadap teori yang berkenaan dengan sistem media liberal dan apa yang diungkapkan oleh pakar, seperti J. C. Merril. Menurutnya walaupun keempat-empat teori yang dikemu- kakan oleh Siebert itu mempunyai pengaruh yang besar, beliau merasa terdapat kelemahan yang signifikan dalam teori yang bersangku- tan. Merril merasa cukup ganjil, penggagas keempat-empat teori itu merasa puas dengan tipologi yang mereka buat, khususnya dengan konsep tanggung jawab sosial yang diper- lakukan sejajar - parallel - dengan Autoritar- ian, Kebebasan, dan Komunis Soviet.7 Sebe- narnya, Menurut Merrill, keempat-empat teori itu adalah tidak sejajar, kesejajaran atau kesa- maan secara logikanya berlaku untuk Autori- tarian, Kebebasan, dan Komunis Soviet, tetapi bagi Teori Tanggungjawab Sosial ada sedikit masalah. Beliau mengemukakan argumentasi bahwa dengan mempunyai Teori Tanggung- jawab Sosial, memberi implikasi yang kuat terhadap ketiga-tiga teori lain "tidak bertang- gungjawab", dan sistem pers Autoritarian, Kebebasan, dan Komunis tidak bisa ataupun tidak dikatakan bertanggungjawab terhadap masyarakat mereka.8 Namun perlu digarisbawahi, bahwa ke- tiga perspektif di atas, masih berlandaskanke- pada falsafah rasionalis, positivis, maupun gabungan antara keduanya, yaitu rasionalis dan positivis, yakni humanis, dengan pendeka- tan kuantitatif dan kualitatif. Dan masih ber- pegang teguh kepada sebuah prinsip dimana kuasa transcendental atau Tuhan, dalam Is- lam Allah, bukan menjadi bagian dari kuasa yang menentukan dan harus menjadi bahan ataupun sumber pertimbangan dalam setiap proses pembuatan kebijakan dalam segala bentuknya, seperti sistem penyiaran. Pemikiran yang menganggap prinsip- prinsip yang di olah di bawah teori-teori tersebut, khususnya teori sistem media liberal bersifat dan tidak sejalan ataupun berbeda dengan "Western". Teori-teori ini sangat et- nosentrik dan dikatakan "Western bias".9 Se- lain itu dikatakan juga bahwa sumber teori- 7 J. C. Merrill, The imperative of freedom: A Phi- losophy of Journalistic Autonomy, (New York; Hastings House Publishers, 1974), hlm. 34. 6 Lihat Asiah Sarji, Penyiaran dan Masyarakat: Isu-Isu Perutusan di Malaysia-Arah dan Masalah, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991). 8 Ibid., hlm. 36. 9 D. McQuail, "Some reflections on the Western bias of media theory", Asian Journal of Commu- nication, Vol. 10, No. 2, 2000. 116 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah Tabel 01. Sistem Media Penyiaran Dunia Kuasa Sistem Media Politik Ekonomi Sosial budaya Marxist Media bahagian dari superstruktur ideology dan mengabaikan integ rasi media pada basis ekonomi. Kuasa kerajaan Tegasnya, media alat kerajaan Secara ekonomi, sepenuh nya berada di bawah tanggungjawab kerajaan dan didukung yuran masyarakat Budaya dominant, budaya kerajaan, sama ada yang berhubungkait dengan nilai, kepercaya an dan world-view. Liberalis Media merupakan entitas ekonomi, salah satu unsure untuk gairahkan ekonomi. Pesan sentiasa bertolak dari keinginan, kuasa pasar. Bisnis media, informasi sebagai produksi, yang terlihat dari media dimiliki oleh swasta. Dibeayai melalui iklan. Budaya dominant pasar, kerana disesuaikan dengn selera pasar, jika tidak iklan akan berkurang, sekaligus menguraingi hasil produksi Gabungan Kerajaan dan pemi lik modal saling berkolaborasi untuk menguasai media untuk kepentingan masing-masingnya Kepentingan dan subsidi kerajaan dan alat bisnis pemilik modal untuk menda patkan keuntungan ekonomi Gabungan budaya kerajaan dan selera pasar atau budaya popular saling jalin berjalin untuk pemenuhan selera masing-masingnya Sumber: McQuail (1987); Wahyuni (2000). Tabel 02. Kuasa Dominan Sistem Penyiaran Umum Kuasa Politik Ekonomi Sosial-Bud Otoriter Mutlak kuasa kerajaan - - S i s t e m Liberal - Hybrid/Gabungan Ada Kuasa Kerajaan Mutlak kuasa pasar Ada Kuasa Pasar Ada kuasa rakyat
Sumber: Harmonis (2009). teori tersebut berlatar belakang "Western so- cial scientific tradition that emerged along with and not coincidentally to the transforma- tion to modern, industrial, forms of society".10 Selain itu, menurut pemikiran ini lagi, ilmuan yang mempromosikan teori-teori yang dimak- sudkan adalah mereka yang tinggal dan mem- perhatikan media berdasarkan Negara mereka sendiri, dan diyakini dipengaruhi oleh latar belakang social dan budaya mereka yang dis- andarkan kepada nilai-nilai masyarakat Ba- rat.11 Malah menurut Merrill, kesalahan besar pemikir-pemikir dalam lingkungan libertarian ini adalah, mereka menganggap Negara-neg- ara dunia ketiga sebagai "little America". Apa yang mereka (Negara-negara dunia ketiga) perlukan adalah demokrasi, diikuti dengan kapitalisme, dan terakhir liberalisme media.12 Namun apa yang sering mereka lupakan, menurut Merrill lagi adalah, yaitu:13 1. Peringkat-peringkat pembangunan yang dilalui oleh Negara-negara berkenaan. 2. Tradisi kepemimpinan di dalam budaya masyarakatnya. 3. Tradisi pemerintahan ekonominya. 10 Ibid. 11 Ibid; lihat juga J.C. Merrill, "Social Stability and Harmony; A New Mission for The Press", Asian Journal of Communication, Vol. 10. No. 2, 2000, hlm. 33-52. 12 J.C. Merrill, Social Stability, Ibid. 13 Ibid. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 117
Harmonis 4. Tingkat melekbacanya. Dan masih banyak lagi yang perlu diper- hatikan sebelum suatu sistem itu ditimpa- kan ataupun dinyatakan kepada media pada sebuah masyarakat.14 Sementara itu, dari segi pelaksanaan, teori-teori yang berlandaskankepada falsafah Barat khususnya, yaitu falsafah pasar bebas dengan pendekatan globalisasi, menimbulkan banyak masalah terhadap tamadun (perada- ban) dunia yang mencita-citakan keamanan, keadlilan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhannya, khususnya yang berhubun- gan dengan kepemilikan - ownership - dan kandungan - content - media komunikasi, yaitu penyiaran, seperti terjadi monopoli pe- nyiaran oleh pemilik modal, kaum kapitalis besar, PerusahaanMulti Nasional Corpora- tions (MNCs) atau Perusahaan Transnasional, Trans Nasional Coorporations (TNCs), dan kandungan (program) media penyiaran yang sering di dominasi oleh sebuah budaya, tepat- nya budaya Barat. Ringkasnya terjadi imperi- alisme media dan budaya. namdengan pendapatan AS$21.0, dan Sony (Jepang), peringkat ketujuh, dengan pendapa- tan AS$19.2.15 Khusus dalam konteks keberadaan sistem penyiaran di Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke-2, kata Asiah Sarji, karena dibenarkan lahir sistem media bebas, yaitu sistem yang menganuti prinsip media kapitalisme, berkembang di Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke-2 melalui pendekatan deregulasi undang-un- dang atau penswastaan.16 Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke-2 bukan saja memberlakukan sistem pengawasanpe- merintah tetapi mengangkat dan menerima sistem media bebas dalam keadaan yang sal- ing mendukung dan saling melindungi. Ke- beradaan kedua-dua sistem ini memperparah lagi aktivitas media di Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke-2. Pemi- likian media bukan saja dikuasai oleh pihak yang mempunyai kuasa ekonomi, tetapi juga oleh mereka yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan politik. Dalam abad ke 21, yaitu sekitar tahun 2003-2004 ini saja, institusi media global di- kuasai oleh delapan perusahaan raksasa. Lima perusahaan Amerika Serikat, yaitu Time War- ner (peringkat pertama), dengan pendapatan AS$39.6, NBC Universal (peringkat kedua), dengan pendapatan AS$37.7, Disney (per- ingkat ketiga), dengan pendapatan AS$27.1, dan Viacom (peringkat keempat), dengan pendapatan AS$26.6, serta Comcast (pering- kat kedelapan), dengan pendapatan AS$18.3. yang Sedangkan Perusahaan-perusahaan lain,di luar Amerika Serikat, hanya satu saja, masing-masing Bertelsmann (Jerman), per- ingkat kelima, dengan pendapatan AS$21.1. News Corporation (Australia), peringkat kee- Pelaksanaan Penyiaran di Indonesia Jika merujuk kepada pendapat para pakar me- dia penyiaran, seperti Ishadi S.K., McDaniel, dan Kitley, serta peraturan perundang-undan- gan yang berlaku di Indonesia, maka secara umum sistem penyiaran, khususnya penyiaran televisi, yang ada di Indonesia dapat dikelom- pokkan kepada tiga kelompok besar, yaitu, sistem penyiaran 100% (seratus persen) be- rada di bawah pengawasan pemerintah.17 Hal 15 J.R. Dominick, The Dynamic of Mass Commu- nication: Media in the Digital Age. Seventh Edi- tion, (New York: McGraw-Hill, 2007). 16 Dalam Mohd. Safar Hashim dan Zulkiple Abd. Ghani, (ed.), Op. Cit., hlm. 196. 14 Dalam Mohd. Safar Hashim dan Zulkiple Abd. Ghani, (ed.), Op. Cit., hlm. 22. 17 Drew O. McDaniel, Broadcasting in the Malay World: Radio, Television, and Video in Brunei, 118 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah ini terjadi mulai dari tahun 1960-an hingga tahun 1980-an, dimana penyiaran, dalam hal ini televisi, dimiliki, dijalankan dan dibi- ayai serta diawasi oleh pemerintahan mantan Presiden Soekarno dan Soeharto, baik dalam bentuk pengangkatan pejabat, pegawai media penyiaran, maupun rencana program yang boleh dan tidak boleh diizinkan untuk disiar- kan kepada khalayak, baik dalam bentuk pera- turan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis maupun melalui bentuk yang lainnya, seperti melalui telepon dan rapat dalam me- dia televisi serta antara pihak televisi dengan pejabat pemerintah lain yang terkait. Swasta)berkantor pusat di Jakarta, sertadi- izinkan beroperasi LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan) atau TV Prabayar dan LPK (Lembaga Penyiaran Komunitas) serta TV- TV Lokal lainnya. Maknanya, pemerintah In- donesia masa ini tidak lagi memiliki TV dan memonopoli penyiaran. Selain itu, pendan- aan TVRI harus melalui APBN danmendapat persetujuan Parlimen, dan juga bisa beriklan. Demikian juga dalam hal perizinan tidak lagi monopoli pemerintah melainkan pemerintah dan lembaga independen, yaitu Komisi Penyi- aran Indonesia (KPI). Dalam tahun 1990-an, sistem yang diber- lakukan adalah sistem penyiaran quasi pemer- intah, dimana pada tahun ini penyiaran tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, melainkan sudah diijinkan pemain (pelaku) swasta untuk ikut serta berpartisipasi dalam dunia penyi- aran, diawali oleh RCTI di Jakarta dan SCTV di Surabaya, kedua-duanya dalam kota di Pulau Jawa, kemudian TV-TV yang lainnya, termasuk yang didirikan di Sumatera, yakni ANTV di Provinsi Lampung. Manakala pada tahun 2000-an, khusus- nya dengan diberlakukan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka lanskep penyi- aran di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana TVRI sebelumnya dimiliki oleh pemerintah, menjadi Perum (Pe- rusahaan Umum), dan PT (Persero) atau Pe- rusahaan, terakhir saat ini menjadi TV Publik, LPP (Lembaga Penyiaran Publik). Sementara TV-TV yang lain, seperti RCTI (Rajawali Televisi Indonesia) dan SCTV (Surya Citra Televisi) menjadi LPS (Lembaga Penyiaran Indonesia, Malaysia, and Singapore, (Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1994); Philip Kitley, Television, Nation, and Cul- ture in Indonesia, (Athens: Ohio University Cen- ter For International Studies, 2000). Garis panduan secara administratif, da- lam bentuk peraturan perundang-undangan yang selalu disampaikan kepada masyarakat Indonesia berkenaan dengan penyiaran da- lam masa hampir 46 tahun adalah, penyiaran Indonesia berdasarkan kepada falsafah bang- sa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Di antara kandungannya adalah penyiaran Indonesia adalah penyiaran yang mempunyai keper- cayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sila pertama dari Pancasila) dan kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia danuntuk memajukan kesejahter- aan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Ke- merdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indone- sia, yang terbentuk dalam suatu susunan Neg- ara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan da- lam permusyawaratan/ perwakilan, serta den- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 119
Harmonis gan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.18 Berkenaan dengan warga negara serta Hak Asasi Manusia (HAM), UUD 1945 me- nyatakan bahwa, setiap orang berhak atas ke- bebasan berserikat, berkumpul dan mengelu- arkan pendapat.19 Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud se- mata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum da- lam suatu masyarakat demokratis.20 Ini bermakna bahwa secara administra- tive sistem penyiaran yang wujud di Indone- sia adalah sistem penyiaran Pancasila dengan berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap orang mepunyai hak serta ke- bebasan sesuai dengan undang-undang, den- gan berpedoman kepada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Namun dalam realitasnya, menurut banyak pakar dan para pelaku penyiaran serta anggota parlimen (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; DPR RI), seperti Marwah Daud Ibrahim dan bahkan mantan menteri komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif, mantan pejabat tinggi Departemen Peneran- gan dan pelaku televisi, seperti Ishadi S.K., dan Indrawadi Tamin serta Yasirwan Uyun, Ketua KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), Sasa Djuarsa Senjaja, dan masih banyak lagi pakar dan pengamat penyiaran, bahwa sistem penyiaran yang ada dalam sejarah penyiaran di Indonesia, ialah sistem penyiaran otoriter, pada masa mantan Presiden Soekarno dan Soe- harto (1980-an), dan kuasi otoriter, dalam ta- hun 1990-an, dan liberal atau kapitalis, dalam tahun 2000-an, dimana penyiaran di Indone- sia dikendalikan oleh pasar, sementarapemer- intah terpaksa setuju dengan kehendak pasar, seperti dalam kasus TV berjaringan atau SSB (Sistem Stasiun Berjaringan). Penyiaran Syariah Konsekuensi dari falsafah sistem ekonomi kapitalis pasar bebas tampak dalam bentuk berkurang jumlah sumber media independent, tercipta konsentrasi pada pasar bebas, muncul sikap masa bodoh terhadap calon khalayak pada sektor kecil. Menurut Murdock dan Cod- ding, dampak kuasa ekonomi tidak berlang- sung secara acak, tetapi terus menerus: tidak Mengabaikan suara kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan sumber daya. Pertimbangan untung-rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan kel- ompok-kelompok yang tidak memiliki modal asas yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh kerana itu, pendapat yang dapat diteri- ma kebanyakan berasal dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kuasa yang berlang- sung. Sebaliknya, mereka yang cenderung menentang kondisi semacam itu tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau ketidak setujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai sumber daya yang diperlukan un- tuk menciptakan komunikasi efektif terhadap orang banyak.21 Bertitik tolak dari kesuksesan salah satu aspek dari ekonomi syariah, yaitu perbankan syariah, sebagai solusi terhadap krisis ekono- mi dunia yang menggunakan sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan kepada fal- safah Barat dan Uni Soviet (Rusia). Dan ke- 18 UUD 1945, Pembukaan UUD 1945. 19 Ibid., Pasal 28E, ayat (3). 20 Ibid., Pasal 28J ayat (2). 21 George Arthur Codding, Broadcasting without barriers, (Paris: Unesco, 1959). 120 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah berhasilan yang sama juga akan diperoleh dalam bidang-bidang ekonomi syaria'ah yang lain, tepatnya penyiaran dalam mencarikan pelbagai solusi yang dihadapinya, seperti mo- nopoli penyiaran oleh segelintir orang-orang kaya, kapitalis mancanegara, dan masalah imperialisme media serta budaya yang dapat merusak tamadun (peradaban) dunia, jika pe- nyiaran juga berasaskan ekonomi syari'ah, tepatnya ekonomi yang berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan segala prinsi-prinsip mulia dan jauh memandang ke depan, seperti penyiaran merupakan bahagian dari wujud pengabdian kepada Allah SWT, "Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk meng- abdi kepada-Ku".22 Dan keterbatasan manusia dalam segala aspeknya, karena dia diciptakan dan bukannya tercipta dengan sendirinya, seperti kata Firman Allah yang bermaksud, "Tidak Aku berikan kamu ilmu, kecuali hanya sedikit saja".23 Hal ini, yaitu penyiaran berbasiskan fal- safah ekonomi syari'ah sukses, disebabkan, minimal oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, kesuksesan salah satu bagian dari ekonomi syari'ah, yaitu perbankan. Kedua, belum di- jumpai kritik yang begitu signifikan yang dikemukan oleh para pakar berkenaan den- gan kelemahan yang terkandung dalam ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, khususnya yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah, melainkan malah mendapat pujian dan dikata- kan sebagai salah satu teori yang dapat diper- gunakan dalam mengatasi krisis ekonomi global yang dihadapi, baik disadari maupun tidak oleh pakar yang bersangkutan. Ketiga, meskipun masih ada pakar yang mengatakan bahwa ajaran Islam, seperti teori komunikasi Islam adalah lebih normative daripada em- piris dalam orientasinya.24 Namun ajaran Is- lam bukanlah sebuah ajaran yang tidak dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian guna menjadi salah satu solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang sangat propor- sional tentang memahami hakikat hidup dan kehidupan, terutamanya tentang hakikat ma- nusia dengan segala kelebihan dan kekuran- gannya, kekuatan dan ketidak mampuannya. Dan yang terakhir, yang lebih tidak kalah leb- ih penting dari tiga yang pertama, ialah ajaran Islam tidak pernah melakukan dan menawar- kan sebuah teori yang bertujuan untuk meru- sak kehidupan individu dan masyarakat serta alam jagat raya yang indah ini dengan segala isinya, karena sesuai dengan asal namanya, yaitu "Aslama, Yuslimu, dan Islaaman", yang bermaksud "Selamat dan menyelamatkan". Jika demikian halnya, maka penyiaran syariah adalah penyiaran yang berasaskan ke- pada falsafah Islam, yaitu falsafah yang ber- landaskan ataupun bertitik-tolak dari al-Quran dan as-Sunnah, dimana tidak terdapat pemisa- han antara aqidah, syari'ah dan akhlak, den- gan tujuan rahmatal lil'alamin, rahmat bagi jagat raya. Firman Allah yang bermaksud: "Tidak Aku utus engkau (ya Muhammad) me- lainkan rahmat bagi alam semesta",25 baik ke- tika hidup di dunia maupun di akhirat kelak, dengan cara memegang teguh apa yang men- jadi prinsip-prinsip penting dari penyiaran syari'ah. Prinsip-prinsip penting dari penyiaran syari'ah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek asas, keharusan melakukan penyi- aran, kepemilikan dan kandungan. 22 Adz-Dzariat, (51): 56. 23 Al-Anbiyaa' (21): 107. 24 Majid Tehranian, "Communication Theory and Islamic Perspective", dalam Wimal Dissanayake, (ed), Communication Theory The Asian Perspec- tive, (Singapore: AMIC, 1988). 25 Al-Anbiyaa' (21): 107. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 121
Harmonis Aspek Asas yang rahmatal lil 'alamin. Aspek asas, ialah aspek yang berkenaan den- gan bahwa apapun yang dilakukan dimuka bumi ini harus berangkat dari sebuah prinsip untuk mengabdi kepada Allah SWT. Disebut juga dengan aspek transcendental atau aspek uluhiyyah. Firman Allah yang artinya, "Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan han- ya untuk mengabdi kepada-Ku".26 Ini bermakna bahwa manusia bukanlah makhluk yang ada dengan begitu saja, tidak ada yang menciptakannya, melainkan dicip- takan oleh yang keberadaan-Nya tidak diada- kan atau diciptakan. Dengan demikian berarti ada kekuasaan lain selain kekuasaan manusia dan alam jagat raya lainnya. Ada kekuatan transcendental atau uluhiyyah yang mencipta- kan dan mengendalikan manusia. Karena itu, manusia bukanlah makhluk yang super, serba bisa, melainkan memiliki segala keterbatasan, baik secara fisik, maupun emosional dan in- telektual. Untuk itu, sudah sewajarnya manu- sia memohon dan menjadikan segala yang ada sebagai petunjuk yang diberikan oleh yang Maha Kuasa itu. Dalam konsep Islam yang Maha Kuasa atas segal-galanya itu disebut dengan Allah SWT. Keharusan Melakukan Penyiaran Tentang keharusan untuk melakukan penyi- aran dapat dipahami melalui beberapa fir- man Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: yaitu: 1. Firman Allah dalam Al-Quran yang artin- ya "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh ke- pada yang ma'ruf (yang diperintahkan) dan mencegah dari yang munkar (yang dilarang)".27 Firman Allah ini sebagai perintah kepada manusia untuk melaku- kan kebaikan dan melarang dari yang munkar. 2. Allah berfirman, yang artinya: "Dan hen- daklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru (mengajak) kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mer- ekalah orang-orang yang beruntung". 28 Demikian juga ayat ini sebagai perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari yang munkar. Aspek dasar ini dalam perspektif pe- nyiaran syari'ah sangat penting dimiliki oleh siapapun yang terkait dengan proses aktivitas penyiaran dalam segala aspeknya, baik pa- kar, pemerintah, pelaku penyiaran, maupun masyarakat secara keseluruhannya, karena dengan berpegang teguh kepada pondasi atau- pun dasar ini, manusia akan terhindar dari untuk melakukan segala bentuk perilaku ang dilarang. Manusia akan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh yang mencip- takan manusia, yaitu Allah SWT, seperti yang digariskan melalui prinsip-prinsip penyiaran 3. Allah berfirman dalam yang artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (ada- lah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerja- kan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar".29 Ayat ini sebagai perintah un- tuk melakukan kebaikan dan melarang dari yang munkar. 4. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, yang artinya: "Serulah (manusia) ke jalan Tu- hanmu (wahai Muhammad) dengan hik- mah, bijaksana dan pengajaran yang baik, 26 Adz-Dzariat (51): 56. 27 Al-Baqarah (2): 110. 28 Ali-Imran (3): 104. 29 At-Taubah (9): 71. 122 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah dan berbahasalah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik".30 Pada ayat ini, Allah SWT mengajarkan kepada kita bagaimana cara melakukan ajakan dalam berbuat kebai- kan dan meluruskan hal yang belum baik manjadi suatu kebaikan. 5. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya: "Dan kebajikan itu tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah (keja- hatan) dengan cara mujadalah (berargu- mentasi) yang lebih baik, (niscaya engkau akan dapati) tiba-tiba orang yang me- musuhimu akan berubah menjadi seolah- olah seorang sahabat karib".31 Hal yang sama pada ayat ini, di mana Allah SWT mengajarkan kepada kita bagaimana cara melakukan ajakan dalam berbuat kebai- kan dan melarang suatu yang munkar (ke- jahatan). 6. Pada ayat lain Allah berfirman yang arti- nya: "Demi masa, sesungguhnya manu- sia itu benar-benar berada dalam keru- gian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati ke- benaran dan nasehat menasehati supaya tetap dalam kesabaran".32 Ayat ini lebih merinci bahwa amar ma'ruf nahy munkar itu lebih dilakukan dalam bentuk yang persuasif yaitu seba- gai sebuah nasehat. 7. Allah berfirman yang artinya: "Maka tidak ada kewajiban bagi para rasul, se- lain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".33 Jadi apapun bentuknya informasi yang disampaikan kepada ma- nusia, tidak lain hanyalaah penjelasan- penjelasan yang sudah diberikan Allah secara jelas dalam Kitab-Nya. 8. Juga firman Allah SWT lainnya yang arti- nya "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat (benar dalam segala perkara)".34 Ayat ini merupakan sebuah dalil bagi kita untuk menyampaikan in- formasi yang benar kepada ummat. 9. Demikian juga Firman Allah yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang me- nyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu al-Kitab dan menjualnya den- gan harga yang murah, mereka itu sebe- narnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api dan Allah tidak akan berbi- cara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih".35 Bahkan menurut ayat ini, Allah memberikan sank- si yang berat jika penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan Allah secara jelas dalam Kitab-Nya tidak diinformasikan secara baik. 10. Allah berfiman lagi yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal di atas perbuatan kamu itu".36 Di samping kita diperintahkan untuk me- nyampaikan informasi yang benar, kita juga didiperintahkan untuk menyeleksi kebenaran informasi-informasi yang be- rasal dari pihak lain. 11. Sementara itu Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya: "Siapa di 30 An-Nahl (16): 125. 31 Fushshilat (54): 34. 32 Al-'Ashr (103): 1-3. 33 An-Nahl (16): 35. 34 Al-Ahzab (33): 70. 35 Al-Baqarah (2): 174. 36 Al-Hujurat (49): 6. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 123
Harmonis antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangan- nya (kekuasaan) kalau tidak mampu hendaklah mengubah dengan perkataan (lisan), kalau dia tidak mampu hendaklah dia mengubah dengan hati (seperti den- gan berdo'a), dan itulah bentuk iman yang paling lemah".37 Dalam hal ini nabi men- egaskan betapa pentingnya amar ma'ruf nahy munkar tersebut dalam sebuah ta- tanan kehidupan. nahy munkar; Kedua, penyiaran itu dilakukan dengan cara atau metode yang baik sehingga dapat diterima oleh ummat secara baik pula; Ketiga, penyiaran sebagai wadah untuk me- nyampaikan informasi-informasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah SWT; Ke- empat, penyiaran harus menyeleksi kebenaran informasi-informasi masuk, khususnya yang berasal dari pihak lain. Kelima, penyiaran itu lebih diutamakan untuk menyampaikan infor- masi-informasi yang positif bagi kehidupan ummat manusia. 12. Imam Turmizi meriwayatkan Sabda Nabi SAW, yang artinya: "Orang mukmin bu- kanlah orang yang suka mengutuk".38 Tetapi dalam hadits ini, ada indikasi bahwa dalam upaya amar ma'ruf nahy munkar kita dianjurkan untuk tidak pu- tus asa sehingga hanya mampu mengutuk orang yang melakukan kejahatan. 13. Dalam suatu riwayat lain, Nabi SAW per- nah memberi nasihat kepada orang yang melakukan penyerbukan kurma. Setelah orang itu mengikut nasihat Nabi, ternyata ia mengalami kegagalan panen. Kemu- dian orang tersebut menyampaikannya kepada Nabi SAW beliau bersabda, yang artinya, "Kalian lebih mengetahui tentang (urusan) dunia kalian".39 Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahwa memberi informasi-informasi yang positif tersebut lebih baik untuk dilakukan. Melalui beberapa dalil di atas, baik beru- pa ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dapat dipahami bah- wa inti dari kegiatan penyiaran adalah: Per- tama, penyiaran sebagai upaya amar ma'ruf 37 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, Sakhikh Mus- lim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001). 38 Imam Turmizi, Sunan al-Turmizi, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Hala- bi, 1975). Aspek Kepemilikan Berkenaan dengan aspek kepemilikan, ter- masuk dalam hal ini lembaga (perangkat keras) penyiaran, ajaran Islam memberi pan- duan, bahwa rezeki itu bagian dari sesuatu yang harus digunakan oleh seorang hamba, manusia untuk mendapatkan kebahagian dun- ia yang lebih baik untuk selanjutnya sebagai fasilitas untuk menabung guna mencapai ke- hidupan yang lebih baik pula, sesuai dengan do'a yang lazimnya dibaca oleh seorang Mus- lim jika selesai melaksanakan ibadah sholat (sebagai contoh), yang artinya, "Ya Allah be- rilah kami kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka".40 Mencari Rezeki Allah SWT berfirman, yang artinya, "Maka apabila kamu selesai mengerjakan sholat, maka bertaburlah di atas muka bumi dan cari- lah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- manyak supaya kamu beruntung".41 Firman Allah yang lain, artinya: Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya 39 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, Op. Cit. 40 Al-Baqarah (2): 201. 41 Al-Jumu'ah (62): 10. 124 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.42 Firman Allah lagi, yang artinya: "Dan Kami itu sebagai paka- ian dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan".43 Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, yang artinya: "Sesungguh- nya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".44 (Semen- tara, dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW., bersabda, yang artinya: "Kefakiran itu membawa kepada kekafiran".45 jadikan malam Aspek yang Tidak Dibolehkan Meskipun mencari kehidupan selama hidup di dunia merupakan sesuatu yang harus dilaku- kan oleh seorang hamba dalam rangka untuk menggapai (mendapatkan) kebahagian dunia akhirat, namun bukan berarti ajaran Islam tidak memberikan panduan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, seperti monopoli dan aktivitas-aktivitas yang lain, seperti firman Allah berikut ini, yaitu: Menimbun Harta Allah SWT berfirman yang artinya, "Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dibelanjakan kepada jalan Allah, hendaklah diberi kabar gembira dengan siksaan yang pedih".48 Dalam surat al-Lumazah, ayat 1 hingga 3 Allah berfirman, yang artinya, "Neraka wail bagi orang yang suka mengupat, yaitu orang- orang yang menimbun harta dan menghitung- nya, mereka mengira harta benda itulah yang akan membuat mereka kekal". Diantara rezeki harus ada yang diser- ahkan kepada pihak lain yang berhak men- erimanya, seperti firman Allah yang artinya "Sesungguhnya shodaqah itu diberikan ke- pada fuqarak, orang miskin, amil (petugas pengumpul), muallaf (orang yang baru masuk Islam), untuk memerdekakan hamba sahaya, orang berhutang, untuk mereka-mereka yang berjuang di jalan (untuk membela agama) Al- lah dan orang yang dalam perjalanan".49 Aspek Kandungan (Program) Larangan Monopoli Firman Allah yang artinya, "Kepunyaan Al- lahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya".46 Firman Allah SWT yang lain, artinya: "Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja di antara kamu".47 Manakala dari aspek kandungan media pe- nyiaran, ajaran Islam mengklasifikasikannya kepada kandungan yang boleh dan terlarang untuk distribusikan ataupun disiarkan ke- pada pembaca, pendengar, pemirsa ataupun pengakses. Di antara kandungan yang boleh didistribusikan ataupun disiarkan tersebut adalah kandungan yang berhubungan dengan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu: 1. Ajakan untuk berbuat baik. Allah SWT berfirman yang artinya: 42 Al-Mulk (67): 15. 43 An-Naba' (78): 10-11. 44 Ar-Ra'du (13): 11. 45 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, Op. Cit. 46 Al-Maidah (5): 17. 47 Al-Hasyr (59): 7. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan 48 At-Taubah (9): 34. 49 Ibid, 60. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 125
Harmonis melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sholat dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul- Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.50 Dalam surat sebelumnya Allah SWT berfirman, yang artinya, "Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat, yang mengajak untuk berbuat baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung".51 Selanjutnya dalam ayat berikutnya Allah berfirman, yang artinya "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyu- ruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar".52 Kemudian Fir- man Allah dalam surat Fushilat ayat 33 yang artinya: "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "sesung- guhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri". mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil antara orang yang telah Kami selamatkan antara mereka, dan orang yang zalim han- ya mementingkan kenikmatan yang me- wah yang ada pada mereka. Dan mereka ialah orang yang berdosa.55 Al-Sabuni menafsirkan bahwa golon- gan yang mementingkan kemewahan da- lam ayat di atas ialah orang yang menurut nafsu syahwat mereka dan sibuk dengan harta dan kelezatan serta mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat.56 Selanjutnya dalam Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya": Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pe- nolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar". Hadits Abu Musa RA, katanya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya "Seorang Mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.57 Maklumat yang benar, "Wahai orang- orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang te- pat (benar dalam segala perkara)".53 Dan berbelanjalah kamu ke jalan Allah. Jan- ganlah kamu mencampakkan diri kamu kearah kebinasaan. Berbuat baiklah. Ses- ungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik".54 2. Ajak secara intelektual. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya: "Katakanlah; Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku men- gajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata".58 3. Kandungan (Program) yang dilarang. Allah SWT juga berfirman pada ayat lain, yang artinya: Di antara kandungan ataupun pro- gram penyiaran yang mengajari penonton dan pendengar (pemirsa) yang termasuk Maka mengapa tidak ada daripadamu um- at-umat yang sebelum kamu orang yang 50 At-Taubah (9): 71. 51 Ali-Imran (3): 104. 52 Ibid: 110. 53 Al-Ahzab (33): 70. 54 Al-Baqarah (2): 195. 55 Al-Hudud (11): 116. 56 Fariza Md. Sham, et. al., (ed), Dakwah dan Pe- rubahan Sosial, (Kuala Lumpur: Utusan Publica- tions & Distributors Sdn. Bhd, 2000), hlm. 52. 57 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, Op. Cit. 58 Yusuf (12): 108. 126 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah dilarang oleh syari'ah adalah kandungan ataupun rancangan penyiaran yang berke- naan dengan masalah-masalah seperti berikut, yaitu: a. Homoseks/Lesbi Allah SWT, berfirman melalui Al-quran surat al-A'raaf ayat 80-81, yang artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). Ingatlah ketika dia berkata kepada mereka: "Menga- pa kamu mengerjakan perbuatan fa- hishah (LGBT. pen) itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun (di dunia) ini sebelum kamu". Ses- ungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita. Bah- kan kamu ialah kaum yang melam- paui batas. dia dalam keadaan beriman, dan dia tidak mencuri sekiranya dia dalam keadaan beriman".60 d. Mencaci maki dan menyebar fitnah Allah berfirman, yang artinya, "Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk memecah belahkan orang banyak), yang sangat-sangat menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang me- langgar hukum-hukum agama, lagi yang sangat-sangat berdosa.61 e. Menyebar aib. Allah SWT berfirman, yang arti- nya "Dan janganlah setengah kamu setengahnya menyatakan keaiban yang lain". b. Berkhalwat Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, Rasulullah bersabda yang artinya: "Tidak berkhalwat lela- ki dan wanita (tanpa orang ketiga ber- sama mereka) melainkan syaitanlah yang menjadi orang ketiga bersama mereka itu".59 c. Minum arak dan berzina Allah SWT berfirman, seperti yang termaktub dalam Al-Quran su- rat Al-Isra ayat 32, yang artinya: "Janganlah kamu hampiri zina, ses- ungguhnya perbuatan zina itu adalah sesuatu yang fahisyak (keji) dan suatu jalan yang buruk". Hadits Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Hurairah RA berka- ta bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Adakah kamu menge- tahui berkaitan dengan ghibah?Para sahabat menjawab Allah dan Rasul- Nya yang lebih mengetahui".62 Rasulullah bersabda, (Ghibah itu ialah) engkau memperkatakan sesuatu berkaitan dengan saudara engkau hal yang tidak disukainya. Baginda dit- anya, bagaimana sekiranya yang saya bicarakan itu ternyata benar? Bagin- da menjawab. Jika apa yang engkau bicarakan itu benar, maka itu adalah mengupat (ghibah), dan jika tidak benar, maka itu adalah pembohongan (buhtan).63 Hadits Rasulullah SAW yang artinya: "Seseorang itu tidak berzina sekiranya dia dalam keadaan beri- man, dia tidak minum arak, sekiranya f. Membuat kerusakan Allah berfirman yang artinya, "Dan tuntutlah apa yang didatangkan 59 Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq: Shu'ayb al-Arnaut, (Suriya: Muassasah al-Risalaah, 1978), Juz 1, hlm. 8. 60 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, Op. Cit. 61 Al-Qalam (68): 11-12. 62 Ahmad bin Hambal, Op. Cit. 63 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, Op. Cit. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 127
Harmonis Tabel 03. Sistem Penyiaran Dunia Baru Kuasa Marxist Politik Media bagian dari superstruktur ideology dan mengabaikan integrasi media pada basis ekonomi. Kuasa pemerintah Tegasnya, media alat pemerintah Ekonomi Secara ekonomi, sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab pemerintah dan didukung iyuran dari masyarakat Sosial Budaya Budaya dominant, budaya pemerintah, baik yang berhubungan dengan nilai, kepercayaan dan world- view. Sistem Penyiaran Dunia Baru Gabungan Pemerintah dan pemilik modal saling berkolaborasi untuk menguasai media untuk kepentingan masing- masingnya Liberalis Media merupakan entitas ekonomi, salah satu unsur untuk mengairahkan ekonomi. Pesan senantiasa bertolak dari keinginan, kuasa pasar. Bisnis media, infor masi sebagai pro duksi, yang terlihat dari media dimiliki oleh swasta. Dibiayai melalui iklan. Kepentingan dan subsidi pemerintah dan alat bisnis pemilik modal untuk menda patkan keuntungan ekonomi Budaya dominant pasar, karena dise suaikan dengn sele ra pasar, jika tidak iklan akan ber kurang, sekaligus menguraingi hasil produksi Gabungan budaya pemerintah dan selera pasar atau budaya popular saling jalin berjalin untuk pemenuhan selera masing-masingnya Syari'ah Oleh Negara dia manahkan ke Kelompok Amanah yang tidak memisahkan antara aqidah, syari 'ah dan akhlak untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada monopoli penyiaran, ada zakat rezeki yang banyak. Kepemilikan individu terbatas. Kepemilikan kolektif dijamin. Sumber daya bukan kepemilikan eksklusif Kandungan (isi) yang mendahulukan kepentingan masyarakat guna rahmatal lil'alamin daripada rating budaya masya rakat yang tidak terawasi nilai-nilai ketuhanan Sumber: Siebert, et. al., (1956); D. McQuail (1987); Wahyuni, (2000). oleh Allah kepada kamu untuk negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa- kan babuan (bagian) kamu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu dan janganlah kamu lakukan kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan".64 Dengan demikian, setelah kita melihat dalil-dalil tentang penyiaran syariah, lalu kita bandingkan dengan sistem ideologi lainnya, maka terlihat seperti dalam Tabel 03. Tabel tersebut memperlihatkan keunggu- lan sistem penyiaran syariah dari sistem peny- iaran berdasarkan ideologi lainnya. Misalnya dalam hal pemegang kuasa di bidang politik, menurut sistem penyiaran syariah dipegang oleh Negara dia amanahkan ke Kelompok Amanah yang tidak memisahkan antara aqi- dah, syari 'ah dan akhlak untuk kepentingan masyarakat, sedangkan menurut sistem Marx- ist bahwa media bagian dari superstruktur ideologi dan mengabaikan integrasi media pada basis ekonomi. Kuasa pemerintah tegas- nya, media alat pemerintah; begitu juga menu- rut sistem Liberalis, di mana media merupa- kan entitas ekonomi, salah satu unsur untuk mengairahkan ekonomi. Pesan senantiasa ber- tolak dari keinginan, kuasa pasar; dan sistem gabungan bahwa pemerintah dan pemilik modal saling berkolaborasi untuk menguasai media untuk kepentingan masing-masingnya. Keunggulan sistem penyiaran syariah karena adanya kontrol negara terhadap bentuk pe- nyiaran yang tidak memisahkan antara aqi- dah, syari 'ah dan akhlak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak ditemukan secara konkret, atau bahkan tidak sama sekali, pada sistem penyiaran berdasarkan ideologi lain- nya. Penutup 64 Al-Qashash (28): 77. Bagi Islam, apapun juga bentuk dan media aktivitas ekonomi, yakni aktivitas penyiar- 128 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Sistem Penyiaran Syariah an syari'ah, baik yang berhubungan dengan teknik memproduksi siaran maupun mening- katkan kualitas perangkat, media dan jasa pe- nyiaran, yang terpenting ialah prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yakni yang berkaitan dengan asas, keharusan untuk melakukan, kepemilikan dan kandungan (isi) atau rancan- gan (design) penyiaran, berlandaskan kepada falsafah Islam. Dimana tidak terdapat pemi- sahan antara aspek aqidah, syari'ah dan aspek akhlak guna kemaslahatan atau rahmatal lil alamien, dengan tujuan akhir kebaikan dunia dan akhirat serta terhindar dari api neraka, baik api neraka yang dimaksudkan tersebut adalah ketidak amanan, ketidak nyamanan, ketidak adilan, dan ketidak sejahteraan di dun- ia maupun api neraka di akhirat nanti, seperti neraka jahanam. Semoga kita semua terhidar darinya. Publishing Corporation, 1994. Fariza Md. Sham, et. al., (ed), Dakwah dan Perubahan Sosial, Kuala Lumpur: Utu- san Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2000. George Arthur Codding, Broadcasting With- out Barriers, Paris: Unesco, 1959. Harmonis, Diolah dari berbagai sumber, 2009. Imam Turmizi, Sunan al-Turmizi, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975). J. C. Merrill, The Imperative of Freedom; A Philosophy of Journalistic Autonomy, New York; Hastings House Publishers, 1974. ______, "Social Stability and Harmony; A New Mission for The Press", Asian Jour- nal of Communication, Vol. 10. No. 2, 2000. Bibliography Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq: Shu'ayb al-Arnaut, Suriya: Muassasah al-Risalaah, 1978. Asiah Sarji, Penyiaran dan Masyarakat: Isu- Isu Perutusan di Malaysia-Arah dan Masalah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991. J.R. Dominick, The Dynamic of Mass Com- munication: Media in the Digital Age. Seventh Edition, New York: McGraw- Hill, 2007. Mohd. Safar Hasim dan Zulkiflie Abd. Ghani, (ed.), Komunikasi di Malaysia; Suatu Penelitian Awal Pendekatan Islam Had- hari, Bangi, Selangor Darul Ehsan: Insti- tut Islam Hadhari, UKM, 2009.. D. McQuail, Mass communication theory: An introduction, London: Sage Publications: 1987. Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, Sakhikh Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001. _____, "Some reflections on the Western bias of media theory", Asian Journal of Com- munication, Vol. Ten, No. 2, 2000. Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terje- mahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1981/1982. Drew O. McDaniel, Broadcasting in the Ma- lay World: Radio, Television, and Video in Brunei, Indonesia, Malaysia, and Sin- gapore, Norwood, New Jersey: Ablex Philip Kitley, Television, Nation, and Culture in Indonesia, Athens: Ohio University Center For International Studies, 2000. Siebert, Peterson, dan Schramm, Four Theo- ries of The Press, Urbana: Illinois Uni- versity Press, 1956. Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945. Wahyuni, Televisian dan Kekuasaan Negara, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 129
Harmonis Wimal Dissanayake, (ed), Communication Theory The Asian Perspective, Singa- pore: AMIC, 1988. 130 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 131-149) ISSN: 1412-436X PASAR ISLAM (KAJIAN AL-QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH SAW) Suwandi Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia E-mail: Sw4ndi@yahoo.co.id Muhammad Hakimi Mohd Shafiai Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia E-mail: hakimi@ukm.edu.my Wan Nasyrudin Wan Abdullah Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia E-mail: tokwedin@ukm.edu.my Naskah diterima tanggal 22 Maret 2016, revisi I tanggal 10 April 2016, dan revisi II tanggal 18 Mei 2016 Abstract: The first Islamic Market which was founded by the Prophet (Peace be Upon Him) and his compan- ions after establishing Nabawi Mosque is Anshar Market (Suuq al-Anshar) in Medina, where at the time the construction of mosque by the Caliphs also followed by establishing the market. This model shows us the emer- gence of market in building of economy among the Moslem Community, the market was established on Islamic value where the people from every country can visit and join in economic transaction without any hindrance, tax, rent, and other expenses so that the Islamic market has more ability to compete fairly than other markets. The Islamic market mechanism was free from any intervene in determining of price, even the government only take the role of supervisor to ensure the enactment of disturbance on the market such as overview, fraud, and other market distortions. The structure of the Islamic market is perfectly competitive market where prices are determined by forces of supply and demand. This system was brought the Moslem community as the advance society with prosperity and peace as we called in recent time by civil society. But, this system was not famous among the economic system in today, and it is will become solution for developing Islamic market in order Islamic community and civil society. Keywords: Islamic Market; market structure and mechanism; Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin. Abstrak: Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah memban- gun masjid Nabawi adalah pasar Suqul Anshar yang berada di Madinah dekat dengan masjid Nabawi. Pada zaman Khulafaurrasyidin pembangunan masjid selalu diiringin dengan membangun pasar, ini menunjukkan bahwa pasar memiliki arti penting bagi Islam. Pasar pada waktu Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 131
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah dibangun dan diatur seratus persen berdasarkan syariat Islam. Semua orang bebas memasuki pasar tanpa ada halangan, tidak dipunguti pajak, sewa, dan biaya lainnya. Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas dimana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar namun pemerintah disini berperan sebagai pengawas pasar (al-muhtashib) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti Ikhtisar, tadlis, dan distorsi pasar. Struktur pasar Islam ialah pasar persaingan sempurna (PPS) dimana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply). PPS yang terjadi secara adil dan berkesimbangan sesuai syariat Islam telah membawa masyarakat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan bahagia lahir batin sehingga banyak yang menyebut keadaan ini sebagai contoh Masyarakat Madani (Civil Society). Struktur dan mekanisme pasar Islam ini sangat sesuai untuk diamalkan oleh pemerintah dan umat Islam kontemporer untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada masyarakat yang maju. Kata Kunci: Pasar Islam; struktur dan mekanisme pasar; Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin. Pendahuluan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW merubah kepercayaan paganisme-polytheisme masyarakat Jahiliyah menuju monoteisme murni (tauhid). Kedatangan agama Islam juga memberikan pandangan baru terbatasap keg- iatan sosial-ekonomi-politik, meskipun pada awalnya mendapat perlawanan dari internal dan eksternal masyarakat Arab ketika itu na- mun akhirnya revolusi ini berhasil. Hanya da- lam waktu kurang dari 23 tahun, masyarakat muslim Arab akhirnya berubah menjadi suatu masyarakat yang memiliki peradaban tinggi sehingga seringkali disebut sebagai suatu model masyarakat yang paling beradab (civi- lized society)1. Khususnya ekonom modern, 'Adam Smith' dalam - The Wealth of Nation - menempatkan perekonomian Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin sebagai contoh perekonomian yang maju.2 Azas penting dalam bisnis ialah pasar, karena pasar adalah tempat terjadinya jual beli barang dan jasa. Kebebasan pasar adalah dasar dalam membahas bisnis Islam.3 Itulah sebabnya sejak zaman Nabi hingga para saha- bat pasar mendapat perhatian khusus, bahkan pada zaman Nabi dan sahabat pasar memiliki pengawas khusus yang bertugas memastikan bahwa di pasar tersebut tidak terjadi kecuran- gan dan monopoli.4 Rasulullah SAW setelah membangun masjid Nabawi, maka hal per- tama yang dibangun ialah Pasar, dan pada waktu Umar bin Khattab setiap pembangunan Masjid, maka di tempat tersebut juga di ban- gun pasar. Baginda bersabda: "Pasar-pasar harus mengikuti sunnah yang sama dengan Masjid, siapa yang mendapat tempat pertama maka dia berhak duduk sampai dia bediri dan kembali ke rumah atau menyelesaikan perdagangannya".5 Masalah pasar adalah isu 1 Masyarakat ini dikenal dengan masyarakat mad- ani, yang berasal dari nama kota Madinah (kota nabi). Istilah lain adalah masyarakat tammaddun, di mana dalam masyarakat ini terjadi keseimban- gan dalam berbagai hal seperti; material, spiri- tual, individu, sosial, kebebasan individu, kewa- jiban individu, dan hak-hak manusia dihormati. 2 Lihat Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema In- sani Press, 2001). 3 Maxime Rodinson, Islam and Capitalism, (terj.), (Bandung: Al-Iqro', 1982). 4 Lihat Imam Abu Ja'far Muhammad bin jarir Ath- Thobari, Tarikhur Rusul Wal Muluk, Tahqiq oleh Muhammad Abul Fadhl Ibrohim, Juz. 5, (Kairo - Mesir: Darul Ma'arif, t.t), hlm. 17-18; Ibn Al-At- sir Al-Jazari, Al-Kamil fi At-Tarikh, Tahqiq oleh Abu Al-Fida 'Abdullah Al-Qadhi, Jilid 2, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 374. 5 Al Hindi, Kanz al Ummal, Vol. 488 No. 2688. 132 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam yang serius di dalam Islam, oleh karena itu, "Seperti apa mekanisme dan struktur pasar menurut al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga dapat membawa masyarakat Islam menjadi masyarakat yang maju (masyarakat madani)" akan menjadi fokus dalam tulisan ini. Kajian ini menggunakan kaedah kepusta- kaan (library research), kaedah pensejarahan (history research) dan kaedah perbandingan (comparative research). Pasar Sebelum Islam: Sebuah Kajian Awal Leboun dalam bukunya Hadharat al-Arab mejelaskan hubungan dagang multilateral bangsa Arab berlangsung 2000 tahun laman- ya.6 Bisnis merupakan bagian yang tak ter- pisahkan dari aktivitas perekonomian bangsa Arab pra-Islam. Pada waktu pemerintahan Saba', bangsa Arab menjadi penghubung per- dagangan antara Eropa dan dunia Timur. Sete- lah itu dilanjutkan dengan pemerintahan Him- yar yang terkenal dengan kekuatan armada bisnis yang menjelajahi Asia Selatan (India), China, Somalia dan Sumatera (Nusantara).7 Kemajuan perdagangan lintas negara kala itu pada awalnya dimungkinkan oleh sek- tor pertanian yang telah maju. Abdul Karim mengelompokkan sistem pertanian bangsa Arab ke dalam tiga sistem, antara lain: sistem Ijarah (sewa-menyewa), sistem bagi hasil produk (muzara'ah),8 dan sistem pendego (mudharabah).9 Setelah kerajaan Himyar jatuh, jalur- jalur bisnis dikuasai oleh kerajaan Persia dan Romawi. Pusat perdagangan bangsa Arab ke- mudian berpindah ke Makah.10 Di Makah ter- dapat pasar-pasar sebagai tempat pertukaran barang para saudagar dari Asia Tengah, Syam, Yaman, Mesir, India, Irak, Etiopia, Persia dan Romawi.11 Makah disebut sebagai Ummul Quro, yaitu sebuah pusat bisnis besar yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Makah. Praktik bisnis yang terjadi di Makah tidak memiliki aturan standar yang mengatur pasar, kelompok yang kuat/kaya senantiasa dominan dan menguasai pasar. Pembangunan sektor spiritual, keagamaan, dan kebudayaan dibangun di atas prinsip bisnis, jual beli, dan untung rugi. Oleh karena itu, saudagar kaya sangat menentukan dalam berbagai hal.12 Dari merekalah aturan-aturan hukum dan budaya dikeluarkan. Berawal dari sini, terjadilah ketidakadilan, kezaliman, penipuan, yang akhirnya menjadikan si kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Kekayaan-keka- yaan yang dimiliki terkadang menyebabkan terjadinya peperangan, sehingga kemiskinan, kelaparan dan perbudakan merupakan fenom- ena yang biasa ditengah masyarakat.13 Dari penjelasan di atas dapat kita sim- pulkan bahwa bisnis di Makah tidak memiliki aturan yang khusus, pasar-pasar tidak memi- 6 Lihat Gustav Leboun, Hadharat al-Arab, (Kairo: Muthba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi, t.t), hlm. 72 7 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persa- da, 2003), hlm. 13. 8 Secara etimologi, muzara'ah diambil dari kata az-zar yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam. Baca Muhammad Ibn Abu Bakar al-Razi, Mukhtar al-Shilah, (Kairo : t.t), hlm. 114 9 Yaitu seluruh modal datang dari pemilik, semen- tara pengairan, pemupukan, dan perawatannya dikerjakan oleh pengelola. Adiwarman A. Karim, (Ekonomi Mikro Islami, Edisi 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12. 10 Ibid., hlm. 14 11 Abdur Rahman Asy Syarqowi, Muhammad Sang Pembebas: Sebuah Novel Sejarah, Terjema- han oleh Ilyas Siraj, (Yogyakarta: Mitra Pusta- ka, 2003), hlm. 10 12 Ibid., hlm.11 13 Syeikh Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabi ar-Rahiq Al-Makhtum, (Selangor: Kemilau Publika Sdn.Bhd, 2013), hlm. 62-63 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 133
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah liki struktur dan mekanisme yang tetap sebab Makah tidak memiliki pemimpin (raja). Pasar- pasar dan harga diatur berdasarkan keinginan dan kepentingan pemimpin kaum yang memi- liki kekayaan dan pengaruh. mudah diwujudkan sehingga Negara Islam dengan sistemnya sendiri dapat didirikan.16 Ini terbukti ketika sampai di Madinah Bag- inda langsung mempersaudarakan kaum Mu- hajirin (Makah) dan Anshar (Yasrib) di bawah tali agama dan setelah itu baginda mendirikan Negara Islam yang pertama. Pasar Pertama Umat Islam Islam adalah agama yang dibawa oleh Ra- sul terakhir Muhammad bin Abdullah pada tahun 622M yang ditandai oleh turunnya wahyu pertama di Gua Hira, kemudian Islam berkembang di Makah dan Madinah serta negeri-negeri di Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW kerajaan Islam berkembang hingga Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di Timur. Kebehasilan penyebaran agama Islam ini tidak terlepas dari dukungan ekonomi, politik dan budaya yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Contohnya faktor ekonomi sangat besar sumbangannya kepada pemban- gunan umat Islam pada waktu awal berdirinya Negara Islam di Madinah.14 Pada awal (sebelum hijrah) Islam tidaklah memiliki kekuasaan politik maupun ekonomi sendiri. Oleh karena itu dengan mudah kaum Qurays Makah menzolimi dan menganiaya siapa saja yang mengikuti Islam tanpa menda- pat perlawanan yang berarti. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW dengan tegas mewajibkan seluruh umat Islam di Makah untuk ikut hi- jrah ke Madinah,15 agar persatuan umat Islam 14 akses 17 Januari 2016 Segera setelah Negara Islam didirikan, baginda langsung membangun Masjid Na- bawi17 sebagai pusat aktivitas umat Islam. Setelah membangun Masjid Nabawi baginda kemudian mendirikan pasar yang diberi nama "Suqul Anshar" atau pasar Anshar.18 Sebet- ulnya pada saat itu sudah ada pasar Yahudi (pasar Qainuqaq)19 yang tidak jauh dari tem- pat pasar Islam ini, namun umat Islam diper- sulit untuk memasuki pasar tersebut, selain itu pasar Qainuqaq ini di dominasi oleh kaum Ya- hudi yang mengamalkan sistem ribawi yang jelas bertentangan dengan syari'at Islam. Se- lain kedua alasan di atas baginda juga menya- dari bahwa Islam memang memerlukan pasar sendiri karena dengan demikian tata cara mengelola pasar dapat seratus persen meng- gunakan syari'at Islam sehingga dapat diawa- si langsung oleh baginda. Pasar Sugul Anshar merupakan pasar pertama umat Islam, didirikan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auff atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Pasar ini memiliki luas yang hampir sama dengan Masjid Nabawi, ia diatur seratus persen dengan syari'at Islam. Pedagang yang berjualan tidak dikenakan pa- jak, sewa, dan biaya apapun sehingga semua orang diperlakukan dengan adil. Hadirnya 15 Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya telah diper- lihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian, iaitu suatu tempat yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara dua daratan subur dan memiliki batu-batu yang berwarna hitam". Set- elah mendengar hadis ini, kaum Muslimin akh- irnya hijrah ke Madinah. Baca lebih lanjut Imam Adz-Dzahabi, Sirah Nabi, Sejarah Kehidupan Muhammad Saw, Terjemahan oleh Ali Murtad- ho, (Semarang: Pustaka Nuun, 2005), hlm. 264. 16 Syeikh Sofiurrahman al-Mubarakfury, Op. Cit., hlm. 239 17 Adiwarman A. Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, (Jakarta: PT Raja Grafin- do Persada, 2004), hlm. 68. 18 Ibid., hlm. 69. 19 Ibid., hlm. 246. 134 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam pasar Islam di bawah pengawasan Rasulullah SAW telah membawa perekonomian umat Islam semakin berhasil, umat Islam menjadi lebih sejahtera secara ekonomi dan lebih ba- hagia secara batin sehingga tujuan maqashid syariah20 benar-benar tercapai. Keberhasilan dan kemajuan pasar Islam ini seiring den- gan berkembangnya jumlah umat Islam me- nyebabkan pasar Qainuqaq yang menjadi ke- banggaan Yahudi menjadi sepi dan akhirnya tutup.21 Pasar Sugul Anshar yang diatur sera- tus persen dengan syari'at Islam pada zaman Nabi ini sesungguhnya telah memberikan contoh model pasar Islam yang sesuai syari'ah (model of economic civil society). Pasar Pada Zaman Rasulullah Saw 1. Rasulullah Saw Pendiri Pasar Islam Pertama Ahli sejarah biasanya membagi sejarah Islam kepada dua bagian, yaitu sebelum dan setelah hijrah.22 Sebelum hijrah tepatnya pada tahun ke tujuh kenabian atau 616 M, pernah terjadi pemboikotan terhadap umat Islam di Makah selama tiga tahun sehingga umat Islam tidak diperbolehkan berhubungan dalam bentuk apapun dengan kaum Qurays.23 Keadaan tersebut memaksa umat Islam melakukan per- tukaran/perdagangan hanya dengan sesama muslim namun hal ini terjadi secara alami berdasarkan konsep ta'awun (tolong-meno- long). Pada saat ini umat Islam belum memi- liki tempat yang khusus untuk berjual beli dan transaksi pun lebih bersifat sosial sehingga kondisi ini belum bisa dikatakan bahwa umat Islam telah memiliki pasar. Pada periode Madinah setelah memban- gun masjid Nabawi, maka baginda langsung membangun pasar yaitu pasar Suqul Anshar atau yang sering disebut pasar Madinah. Pasar ini didirikan langsung oleh baginda dan para sahabat terutama sahabat Abdurrahman bin Auff. Setelah selesai dibangun, Rasulullah SAW segera mengumumkan bahwa pasar Suqul Anshar adalah pasar bagi seluruh umat Islam yang akan diatur berdasarkan syariat Is- lam. "Pasar-pasar harus mengikut sunnah yang sama dengan Masjid, sesiapa yang mendapat tempat awal ia boleh duduk sampai ia bediri dan kembali ke rumah atau menyelesaikan bis- nisnya.24 Di pasar ini tidak didikenakan sewa, pajak dan bayaran apapun, sehingga pasar ini memiliki kemampuan persaingan yang tinggi dibandingkan dengan pasar lain (pasar non Islam) dimana produsen dapat menjual ba- rangnya lebih murah dengan kualitas sama sehingga lebih diminati oleh pembeli. 20 Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang dike- hendaki oleh Allah SWT dalam setiap hukum- nya, al-Quran menyebutkan bahwa Islam datang membawa rahmat bagi sekalian alam. Al-Anbiya' (21): 107. 21 Adiwarman A. Karim, Sejarah..., Op. Cit., hlm. 37 22 Periode sebelum hijrah ialah periode di Mekah yang berlaku selama 12 tahun, sedangkan selepas hijrah ialah periode di Madinah yang berlaku se- lama 11 tahun. Lihat Syeikh Sofiurrahman al- Mubarakfury, Op. Cit. 2. Mekanisme Pasar pada Masa Rasulullah Saw Pasar merupakan sunatullah yang terjadi se- cara alami, karena itu baginda tidak pernah menetapkan suatu harga barang di pasar. Pen- etapan harga ialah suatu ketidakadilan (zulm). Baginda menyatakan bahwa siapa saja yang menjual sesuai dengan harga yang berlaku di pasar maka ia seperti berjihad di jalan Al- lah SWT, sementara orang yang menetapkan 23 Dalam sejarah disebut Amul Huzni (tahun kesedi- han atau tahun duka cita). Ibid. 24 Al Hindi, Op. Cit. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 135
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah harga sendiri ialah seperti orang yang ingkar kepada Allah SWT.25 Dalam hadis lain bag- inda menolak untuk menetapkan harga karena ketetapan harga (turun dan naiknya harga) ialah kehendak Allah SWT.26 Sikap Rasulullah SAW yang tidak mau menetapkan harga pasar meskipun harga- harga sedang naik, ini karena baginda menya- dari bahwa harga ditentukan oleh kekuatan tawar menawar (demand and Sapply) yang terjadi secara suka sama suka (antaraa dim) dan alami. Selama perubahan harga tersebut disebabkan oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran yang adil dan tidak didorong oleh monopolistik dan monopsonik, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menetap- kan harga di pasar.27 Oleh karena itu untuk mengembalikan pasar kepada nilai-nilai murni yang Islami, maka nilai-nilai moral harus ditegakkan. Nilai-nilai moral yang harus ada dalam pasar Islam menurut Hendri adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keter- bukaan (tranparancy), dan keadilan (justice). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami.28 Untuk memastikan nilai-nilai murni Islam terlaksana dengan baik di pasar, Rasulullah SAW sendiri berperan sebagai al-muhtasib atau market controller (pengawas pasar) terhadap kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bah- kan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan (syariat). 3. Rasulullah Sebagai Pengawas Pasar: Market Controler Pengawas pasar pada zaman Rasulullah SAW ini dikenal dengan nama al-Hisbah, sedang- kan orang yang mengawasi pasar dari al-his- bah disebut sebagai al-Muhtasib. Ibn Taimi- yyah menjelaskan tugas al-hisbah pada zaman Nabi, dimana Baginda sering pergi ke pasar untuk melihat harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam pengawasan ini Rasulullah SAW menemukan pedagang yang tidak ju- jur sehingga beliau menegurnya. Beliau juga sedikit banyak telah memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terwujudnya pasar yang Islami. Dengan demikian jelas bahwa al-hisbah telah ada sejak zaman Rasu- lullah SAW walaupun dari segi namanya al- hisbah baru datang kemudian.29 25 Imam Turmizi, Sunan al-Turmizi, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Hala- bi, 1975). 26 "Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. tentukanlah harga untuk kami!" Ra- sulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah- lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu yang menuntut ke- padaku dengan suatu kezhaliman dalam darah dan harta". Ibid. 27 Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Terj. Oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 54. 28 Lihat M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 270-272. Sementara tujuan dari al-hisbah sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Taimi- yyah, untuk memerintahkan suatu kebaikan (al-ma'ruf) dan mencegah keburukan (al- 29 Banyak dari para ulama yang membahas tentang al-hisbah ini, diantaranya adalah : al-Mawardi dan Abu Ya'la, tulisan keduanya merupakan tu- lisan paling tua diantara para ulama-ulama lain- nya. Kemudian al-Ghazali dalam kitab-nya ihya al-ulumuddin, Abdurrahman bin Nasr al-Shaihari dalam kitabnya nihayah al-rutbah fi talab al- hisbah, Muhammad bin Ahamad dalam kitabnya mu'allim al-qurban fi ahkam al-hisbah. Selanju- nya diikuti oleh Ibn Taimiyyah, Ibn Jama'ah, Ibn al-Qayyim, al-Subkhi. Lihat Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyyah, (Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1997), hlm. 246. 136 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam munkar) di dalam wilayah yang menjadi ke- wenangan untuk mengaturnya, mengadili da- lam wilayah umum-khusus lainnya yang tidak boleh dijangkau oleh agensi terentu.30 Rasu- lullah SAW melakukan pengawasan pasar dan menemukan pelanggaran di pasar karena me- letakkan kurma yang basah di bawah dan di atas tumpukan kurma kering (HR. Abu Daud). Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW me- negaskan bahwa perbuatan demikian adalah dilarang dalam Islam. Sementara dalam al- Quran dapat kita lihat pada surah Ali Imran ayat 104 yang artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan ummat yang me- nyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mung- kar, merekalah orang-orang yang beruntung". Pasar pada Zaman Khulafaurrasyidin Kebijakan ekonomi pada zaman Khulafaurra- syidin secara prinsip sesungguhnya menerus- kan kebijakan yang dilaksanakan oleh Rasu- lullah SAW. Misalnya Abu Bakar Assiddiq (632-634M), beliau lebih fokus membangun baitul mal dan mengurusi zakat, Umar bin Khattab (634-644M) terlihat pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan sangat ban- yak memberikan perubahan pada pasar-pasar Islam, sedangkan khalifah Ustman bin Affan (644-655 M) dan Ali bin Abi Thalib (655- 660M) cenderung meruskan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan khalifah sebe- lumnya.31 Perhatian para sahabat terhadap pasar sangatlah besar, hal ini terlihat daripada pem- bangunan pasar yang hampir sama jumlahnya dengan pembangunan Masjid. Mengikuti Ra- sulullah SAW para sahabat juga tidak men- genakan biaya apapun kepada para pedagang di pasar termasuk biaya sewa, biaya pajak, biaya keamanan, dan melarang membangun toko-toko karena pasar ialah milik umum seh- ingga praktik monopoli tidak terjadi.32 Mekanisme pasar pada waktu khulafaur- rasyidin ialah sama dengan zaman Rasulullah SAW dimana setiap orang bebas keluar dan masuk pasar,33 khalifah umar juga pernah merobohkan sebuah toko yang dibangun di tengah pasar.34 Khalifah menerapkan syariat Islam dengan ketat pada pasar-pasar Islam ketika itu, pengawas pasar (muhtashib) di tu- gaskan pada setiap pasar untuk memastikan pasar persaingan sempurna tidak terganggu. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, para sahabat juga menyerahkan mekanisme pasar pada kekuatan permintaan dan penawaran, pada zaman Umar bin Khattab pernah terjadi kenaikan harga gandum yang sangat ting- gi di pasar Madinah namun Ia tidak segera menurunkan harga karena pada waktu itu masyarakat kekurangan gamdum akibat ga- gal panen justeru yang dilakukan oleh Umar ialah mendatangkan gandum dari Mesir seh- ingga dengan demikian harga kembali normal 32 Umar bin Khattab juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar (muhtasib). Lihat Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Bari, Syarah Shahih al Bukhari, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz bin Ab- dullah bin Baz, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2010), hlm. 202. 30 Ibn Taimiyyah, al-Hisbah fi al-Islam, (Riayadh: Dar al-Sya'ab, 1976), hlm. 18; Lihat juga Ibn Taimiyyah, Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, (Ri- yadh: Matabi' al-Riyadh, 1976), hlm. 527. 31 Lihat Abdullah Mustofa al-Magribi, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonista, 2000). hlm. 44. 33 Umar bin Khattab ra. tidak mengizinkan sia- papun menghalangi gerak manusia dengan mem- persempit jalan mereka ke pasar dan memukul orang yang melakukannya dengan tongkat sam- bil berkata, "Enyahlah dari jalan!". Ibnu Hajar al Asqalani, Op. Cit., Jilid 3, hlm. 526-527. 34 Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Tho- bari, Op. Cit., hlm. 220. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 137
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah dengan sendirinya.35 Mekanisme pasar Islam seperti ini telah terbukti membawa umat Is- lam pada puncak kejayaannya baik secara ekonomi maupun secara budaya dan agama sehingga pada waktu itu banyak orang me- nyebutnya dengan sebutan masyarakat mad- ani (civil society). Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak dijumpai kemiskinan, tidak ada pengangguran, rakyat hidup rukun, damai, sejahtera lahir dan batin, dengan demikian pemerintahan Islam menjadi sangat kuat dan disegani oleh seluruh dunia. ayat 201 yang artinya: "Ya Tuhan Kami, be- rilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka". Selain itu al-falah juga dalam Al-Quran disebutan dalam surat al-Imran ayat 130, al- Mu'minun ayat 1-8, al-Hasyr ayat 9, dan al- Taghabun ayat 16. Dalam perkataan lain al- falah juga disebutkan sebagai al Najah yang bermakna keselamatan dalam Hud ayat 58, al Fawz bermakna kemenangan dalam al-Ahzab ayat 71 dan al Sa'adah yang bermakna keba- hagiaan dalam Hud ayat 105-108. Pasar Menurut Al-Quran dan Hadis: Is- lamic World View 1. Objektif Pasar Islam Tauhid umat Islam mengajarkan bahwa al- Quran dan hadis merupakan sumber ilmu dan pedoman bagi seluruh kehidupan manusia,36 maka kita juga harus yakin bahwa subjek ilmu ekonomi termasuk mengenai pasar pun terda- pat dalam al-Quran dan hadis (sebagaimana subjek sains lain). Ekonomi kontemporer menjelaskan bahwa tujuan dari ekonomi Islam ialah untuk mencapai al Falah.37 Antaranya disebutkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah 35 Adiwarman A. Karim, Sejarah..., Op. Cit., hlm. 52 36 Imam Ghazali, dalam"Ihya 'Ulumuddin" menukil perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud "Barang siapa yang menginginkan ilmu pengetahuan, yang lampau mahupun yang modern, hendaklah dia mencarinya dalam al-Quran". Lihat Abu Hamid al-Ghazali, Ihya'ulum al-Din, Vol. 1, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 289. 37 Al-falah merupakan perkataan bahasa Arab yang membawa dua pengertian yaitu Berjaya, menda- pat kemenangan ataupun bertani/memecah tanah untuk pertanian. Adapun secara istilah "al-falah" bermaksud berjaya, selamat dan kekal dalam kes- enangan, kenikmatan, kebaikan dan kesejahter- aan. Lihat Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, Juz 2, (Beirut: Dar al Sadir, 1990), hlm. 547-548. Konsep al falah atau kesejahteraan (well- being) yang dimaksudkan ialah kesejahteraan di dunia juga di akhirat nanti. Dalam mengejar kemakmuran dan kesejahteraan tersebut Islam menggalakkan untuk mencarinya dengan cara yang Kaafah, dunia dan akhirat, materil dan spiritual. Konsep al falah dimaksudkan tidak terbatas pada kesejahteraan individu saja me- lainkan bagi seluruh manusia, oleh sebab itu di dalam Islam dengan jelas mengatur distri- busi faktor ekonomi dan menciptakan keadi- lan sosial. Selain objektif al falah di atas, tujuan ekonomi ataupun pasar Islam sebenarnya dap- at dilihat dari sudut pandang lain yaitu tauhid. Dalam al-Quran surat adz-Dzariyaat ayat 56 disebutkan yang artinya: "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah ke- pada-Ku". Menurut Imam Syafi'i (150H - 240H) makna ayat tersebut ialah bahwa manusia diperintahkan untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT serta hendak- lah manusia melakukan segala aktivitas yang baik dengan niat untuk beribadah kepada Al- lah SWT.38 Ayat ini sangat jelas tujuan utama 38 Lihat Ahmad ibn Mustafa Farran, Tafsir Imam Syafi'i, Dar al Tadmuriyyah, (Terj.), (Riyadh: al- 138 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam penciptaan manusia adalah tauhid, artinya se- gala aktivitas manusia wajib bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Demikian juga dengan aktivitas ekonomi dan pasar, maka ia juga harus dalam rangka menegakkan tauhid kepada Allah SWT (as End) sehingga al-falah boleh dikatakan bukan tujuan utama tetapi ia merupakan tujuan perantara (means). Hal ini karena al falah secara otomatis muncul apa- bila tauhid telah ditegakkan dengan baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari al Hasan bahwa "Umar ibn Khattab pernah berdo'a: "Ya Allah jadikanlah amalku sholih dan jadikanlah ia semata-mata karena-Mu dan janganlah sedikitpun amalanku karena selain- Mu".39 Menurut perspektif tauhid, maka tujuan ekonomi bukan hanya mengenai kesuksesan dan kesejahteraan dunia saja (sebagaimana tujuan utama ekonomi konvensional dan ini adalah perbedaan utama ekonomi Islam dan konvensional), melainkan untuk tujuan dun- ia dan lebih-lebih di akhirat nanti.40 Hubun- gan tauhid dan al-falah serta ekonomi secara matematik sederhana dapat diformulasikan seperti berikut: 2. Mekanisme Pasar Islam Pasar memiliki peran yang besar dalam pem- bangunan sebuah Negara, karena dengan adanya pasar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pasar berperan sebagai mediator distribusi barang dan jasa, penjual mendap- atkan keuntungan dan konsumen mendapat- kan kepuasan dari barang yang dikonsumsi.41 Pasar memiliki peranan yang penting dalam pembangunan Negara-negara Islam sejak za- man Nabi hingga hulafaurrasyidin. Rasulullah SAW sebagai pendiri pasar Islam sangat menghargai mekanisme yang terjadi di pasar, dimana beliau menyerahkan harga pasar pada kekuatan penawaran (supply) dan permint- aan (demand) sehingga baginda dengan tegas menolak intervensi harga selama harga yang terjadi telah secara adil.42 Keseimbangan har- ga pasar hanya dapat dicapai apabila terjadin- ya persaingan secara sehat dan tidak terjadi monopoli,43 tidak ada riba, ihtikar dan jual beli gharar44selain itu bisnis mestilah didasari kejujuran (honesty), keterbukaan (transpar- ancy), dan berkeadilan (justice). y = f{x (z)} atau Δy/Δx = 0 Dalam keadaan pasar persaingan sem- purna45 (perfect competition market) seperti Dimana: y : al Falah / Kebahagiaan / Kesejahteraan x : Tauhid / Taqwa z : Aktivitas Ekonomi (pasar) Jadi nilai y adalah hasil dari fungsi x, dan fungsi x sangat dipengaruhi oleh nilai z. kore- lasi antara fungsi x dan nilai y adalah positif di atas 0. 41 Monzer Kahf, Op. Cit., hlm. 287. 42 Ibid. 43 Monopoli artinya menahan suatu barang agar terjadi kelangkaan dengan tujuan supaya harga barang tersebut naik. Lihat Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Kon- sep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema In- sani Press, 2004), hlm. 480. Mahira, 2006). 39 Ahmad Ibn Hambal, al Zuhd, (Terj.), (Jakarta 44 Menurut imam Sharkashi Gharar bermaksud jual beli yang belum jelas barangannya atau sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Lihat Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 436 Timur: Darul Falah, 2000). 40 Lihat Bayu Taufiq Possumah, "Pembinaan Se- mula Teori Ekonomi Islam Berasaskan al-Quran dan al-Sunnah", Disertasi, UKM, Bangi: UKM, 2013. 45 Pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar dengan jumlah pembeli dan pen- jual yang banyak, mempunyai infomasi sempur- na, produknya homogen, dan tidak ada halangan bagi perusahaan untuk keluar dan masuk pasar Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 139
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah di atas, maka menyerahkan harga pada kekua- tan permintaan dan penawaran merupakan keadaan pasar yang terbaik menurut Islam (Islamic word view). Menurut Ibnu Taimi- yyah (1263-1328 M), pasar persaingan sem- purna haruslah mengikuti nilai dan moralitas yang ada dalam ajaran Islam (an-Nisa 4: 29) dan untuk memastikan terjadinya persaingan yang sehat pemerintah hendaklah menjadi pengawas pasar (al-muhtasib). Seterusnya beliau menjelaskan bahwa harga yang adil (fair price) terbentuk daripada kekuatan tarik- menarik antara penawaran dan permintaan baik di pasar barang (output) maupun di pasar faktor-faktor produksi (input). Beliau juga mengatakan "Naik turunnya harga tidak se- lalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persedi- aan barang meningkat dan permintaan menu- run, harga pun turun".46 Terjadinya keseim- bangan harga (equilibrium price) itu bukan hanya karena kekeuatan supply dan demand tetapi karena kehendak Allah SWT. Kesimpulan yang sama juga di buat oleh Abu Yusuf pada abad kedua Hijriyah (731-798). Beliau mengatakan bahwa "apa- bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan apabila tersedia banyak ba- rang, maka harga akan murah.47 Penjelasan yang hampir sama oleh ilmuan muslim Ibnu Khaldun dalam "al Muqaddimah" Menurut- nya keuntungan yang wajar akan mendorong majunya perdagangan, sedangkan keuntun- gan yang sangat rendah akan membuat mun- durnya perdagangan karena pedagang kehil- angan motivasi. Sebaliknya apabila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lemah perdagangan, karena lemahnya permintaan (demand) konsumen.48 Kemudian imam Ghazali (1058-1111) dengan pendapat yang sama mengatakan "Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah".49 Dari penjelasan di atas maka sebetulnya hukum permintaan dan penawaran sudah ada dalam pasar Islam yaitu "apabila harga naik maka permintaan akan turun, dan apabila permintaan turun maka harga barang akan di turunkan sehingga permintaan akan kembali normal dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, maka terlihat dengan jelas bahwa kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas dan kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah seperti dalam Kurva 1. Sebagaimana penjelasan kurva terse- but, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin melarang inter- vensi atau penetapan harga jika penyebabnya adalah faktor-faktor alami (natural). Hal ini dikuatkan oleh pendapat umum jumhur ulama bahwa penetapan harga merupakan kebijakan yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam apabila pasar dalam keadaan normal. Imam Hanbali (780-855M) dengan tegas menolak keras kebijakan penetapan harga dalam pasar. Sedangkan Ibn Qudamah al-Maqdisi (1147- 1223M) juga mengatakan: "imam (pepimpin/ pemerintahan) tidak memiliki wewenang un- dalam jangkan panjang. Lihat Monzer Kahf, Op. Cit., hlm. 96. 46 Lihat Ibn Taimiyyah, al-Hisbah..., Op. Cit., hlm. 583 48 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Terjemahan oleh Ahmadi Taha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 421-423 47 Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, (Beirut: Dar al- 49 Lihat Abu Hamid al-Ghazali, Op. Cit., Jilid III. Ma'arifah, 1979), hlm. 48 hlm. 227 140 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam Kurva 1. Kurva Perubahan Permintaan dan Penawaran Pasar Islam Keterangan: Pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran akan menyebabkan perubahan harga. Kenaikan harga dapat disebabkan oleh penurunan supply barang atau peningkatan jumlah penduduk. Harga meningkat karena penurunan penawaran, pergeseran S1 ke S2 atau peningkatan permintaan pergeseran dari D1 ke D2. Ini semua terjadi karena kehendak Allah SWT. tuk mengatur harga bagi penduduk, mereka boleh menjual barang mereka dengan harga yang mereka sukai".50 3. Struktur Pasar Islam Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dibe- dakan menjadi dua, yaitu pasar dengan per- saingan sempurna dan pasar dengan persain- gan tidak sempurna, seperti pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan pasar oligopo- li.51 gan kata lain perusahaan tersebut menerima secara pasif berapapun harga pasar yang ber- laku.53 Seterusnya kaitannya dengan industri andaian yang digunakan adalah bahwa in- dustri mempunyai ciri kebebasan masuk dan keluar (freedom of entry and exit) dalam arti setiap perusahaan baru bebas untuk memulai produksi jika mereka menginginkannya, juga bebas untuk menghentikan produksi dan men- inggalkan industri tersebut kapan saja mereka inginkan.54 Pasar persaingan sempurna (PPS) ialah suatu struktur pasar dengan jumlah pembeli dan penjual yang banyak, mempunyai info- masi sempurna, produknya homogen (ber- macam-macam), dan pedagang memiliki ke- mudahan untuk keluar dan masuk pasar dalam waktu yang lama.52 Pasar ini memiliki dua andaian penting yaitu kaitannya dengan peda- gang bahwa perusahaan dalam PPS merupa- kan perusahaan penerima harga pasar (price taker) dan perusahaan yang masuk di PPS tidak dapat mempengaruhi harga pasar den- Adapun pasar persaingan tidak sempurna (PPTS) seperti monopoli,55 monopolistik,56 dan oligopoli57 merupakan kebalikan daripada 53 Ibid., hlm. 287 54 Ibid., hlm. 288 55 Pasar monopoli merupakan pasar dengan satu penjual atau tidak ada pesaing, sehingga peda- gang dapat dengan mudah mempengaruhi harga. Ibid., hlm. 132. 56 Pasar monopolistic merupakan pasar dengan banyak penjual namun memiliki hasil produksi yang berbeda. Ibid., hlm. 135. 50 Ibn Qudamah, Minhajul Qashidin: Jalan Orang- orang yang Mendapat Petunjuk, (Terj.), (Sura- baya: Pustaka Kaustar, 1997), hlm. 44. 51 Monzer Kahf, Op. Cit. 52 Dalam Maxime Rodinson, Op. Cit., hlm. 96. 57 Pasar Oligopoli ialah pasar dengan penjual yang sedikit tetapi menguasai sebagian besar pasar sehingga memiliki kemampuan untuk mem- pengaruhi harga pasar. Lihat M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam), Terjemahan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: Gema Insani, 1995). Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 141
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah PPS. Pasar monopoli dapat mengganggu ke- seimbangan pasar dan dapat menyebabkan penguasaan faktor-faktor ekonomi hanya pada sebagian orang (individu), oleh karena itu al-Quran dengan tegas melarang pasar sep- erti ini, dalam surat al-Hasr ayat 7 Allah SWT berfirman yang artinya: "...agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu sekalian...". Rasulullah SAW sendiri seperti penjelasan di atas senantiasa mengutus pengawas pasar untuk menghindari terjadinya pasar monopoli ini. Pasar monopo- listic dan oligopoli sendiri berdasarkan anali- sis M. A. Mannan bahwa kedua jenis pasar ini menunjukan persaingan yang tidak sempurna antara beberapa perusahaan, masalah ini dap- at menyebabkan distorsi pasar (market distor- tion) yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja pasar. Oleh karena itu, PPS merupakan keadaan pasar yang dikehendaki oleh Islam.58 Namun demikian untuk mewujudkan PPS ini bukanlah masalah mudah, karena kemung- kinan terjadinya distorsi pasar atau gangguan pasar sangatlah besar. Hal ini tentu saja dapat merusak keseimbangan (equilibrium) yang terjadi di pasar. Secara umum, ekonomi Islam membedakan tiga bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan, pe- nipuan (tadlis), dan ketidakpastian (taghrir). Gangguan Pasar (Market Distortion) Fahaman kapitalisme yang menjunjung tinggi kebebasan pasar tanpa adanya intervensi pe- merintah dipelopori oleh Adam Smith, dalam bukunya yang terkenal; "An Inqury into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", yang diterbitkan pada tahun 1776 telah mem- bawa kejatuhan besar (Great Depression) ter- hadap ekonomi dunia pada tahun 1929 hingga 1933. Hal ini memberi dampak pada tingkat 58 Ibid. pengangguran di AS naik mencapai 25 persen lebih, output perekonomian berkurang seten- gahnya dan investasi menurun tajam.59 Seba- liknya, faham sosialisme yang menolak keras pasar bebas dengan menyerahkan sepenuhnya mekanisme pasar kepada pemerintah telah mengalami kegagalan pada tahun 1980 hing- ga awal 1990 dengan ditandai oleh runtuhnya pemerintahan komunis.60 Dengan demikian, membiarkan mekanisme pasar bekerja bebas secara penuh (kapitalis) ataupun mekanisme pasar yang diatur oleh pemerintah secara penuh (sosialis) adalah bentuk sistem ekono- mi yang kurang tepat (keliru). Kejatuhan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tersebut adalah bukti bahwa pasar tidak boleh dibiarkan bekerja secara bebas ataupun diatur secara penuh. Kejatuhan ekonomi kapi- talis disebabkan oleh distorsi pasar yang tidak terkontrol yang berakibat pada hancurnya me- kanisme pasar sehingga keseimbangan pasar menjadi sangat sulit (imposible).61 Sementara menurut an-Nabhany (2010) apabila mekan- isme pasar dikuasai oleh pemerintah, maka kreatifitas masyarakat menjadi berkurang dan terbatas serta jual beli terjadi secara terpaksa dimana masyarakat dilarang untuk membeli barang di bawah harga yang telah ditentukan pemerintah atau penjual (produsen) dilarang untuk menjual barang di atas harga yang te- lah ditentukan oleh pemerintah. Dengan pan- dangan yang berbeda, mekanisme pasar Is- lam telah memberikan konsep yang jelas dan sempurna untuk mekanisme pasar dengan 59 Lihat Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Rajag- rafindo Persada, 2005). 60 Lihat Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawapan atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Ja- karta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007). 61 Lihat Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Is- lami, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 142 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam memberikan jalan tengah seperti yang telah dihuraikan di atas, bahkan sampai pada ke- mungkinan terjadinya distorsi pasar dan cara mengatasinya. Solusi Terhadap Gangguan Pasar: Islamic Solution 1. Market Intervention Terjadinya monopoli, penipuan, ketidakpas- tian pasar dan gangguan pasar lainnya seperti yang terjadi pada pasar modern, ini disebab- kan karena PPS yang dipercayai oleh ekono- mi konvensional adalah PPS tanpa adanya intervensi pemerintah secara menyeluruh.62 Sehingga apapun yang terjadi di pasar pe- merintah tidak ikut campur, dengan demikian pasar dibiarkan bekerja bebas meskipun terja- di kecurangan, kezaliman dan monopoli yang dapat merugikan orang lain. Berbeda dengan pasar Islam, meskipun pemerintah tidak turut campur menetapkan harga namun pemerintah tetap berkewajiban mengawasi pasar bagi me- mastikan keadilan dan keseimbangan pasar.63 Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa pemerintah dalam pasar Islam tidak boleh tu- rut campur (intervention) dalam menentukan harga pasar apabila kenaikan harga terjadi secara alami. Namun apabila penyebabnya bukan karena kekuatan supply dan demand, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi pasar untuk mengembalikan harga keseimbangan. Intervensi pasar yang dilaku- kan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurra- 62 Lihat Muhammad Nejatullah Siddqi, "From Contemporary Economics to Islamic Econom- ics", in Abdullah Omar Naseef, (ed.), Today's Problem, Tomorrow's Solutions, (London, UK: Mansell Publishing Ltd, 1988). 63 Lihat Evi Oktavia, "Ekonomi Syariah Sebagai Sistem Ekonomi Islam", JBME, Vol. 9 - No. 7, 2009, hlm. 207 syidin ialah melalui invervensi permintaan dan penawaran, misalnya Umar bin Khat- tab mengimpor gandum daripada Mesir bagi mengendalikan harga gandum di Madinah, ia juga melakukan pengawasan pasar dengan ketat agar tidak terjadi kecurangan. Sedan- gkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan sikap sederhana, membeli sesuai keperluan dan tidak berlebih-lebihan, hal ini sangat baik untuk mengatur pola permintaan di pasar Is- lam.64 2. Larangan Ikhtisar Rasulullah SAW telah melarang ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menumpuk barang, terutama pada waktu terjadi kelang- kaan, dengan tujuan untuk menaikan harga di kemudian hari. Perilaku menimbun barang ini menzalimi manusia, Umar bin Khattab den- gan tegas dan keras melarang para penumpuk barang berdagang di pasar. Umar bin Khattab. berkata, "Janganlah menjual di pasar kami se- orang penimbun barang".65 Namun tidak ter- masuk ikhtikar adalah penumpukan yang ter- jadi sewaktu barang sedang banyak di pasar, misalnya penimbunan atau penahanan pada waktu panen raya, dan segera menjualnya pada saat pasar memerlukan. 3. Keterbukaan Informasi Pasar Untuk menghindari kecurangan dan ketidaka- dilan maka setiap penjual dan pembeli harus- lah mengetahui harga dan kualitas serta kuan- titas barang dengan jelas sehingga transaksi dapat dilakukan dengan suka sama suka dan adil. Rasulullah SAW bersabda: "Dan jangan- 64 Ibid., hlm. 208. 65 Lihat Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al- Khaththab, (Jeddah-Saudi Arabia: Dar Al-An- dalus Al-Khadra', 2003). Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 143
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah lah orang yang tahu menjual kepada orang yan tidak tahu", Umar bin Khattab RA. berkata, "Tunjukkan mereka jalan ke pasar, dan beri- tahu mereka tentang harga".66 Beberapa laran- gan ini antara lain: talaqi rukhban (membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota), bay' anajasyi (berpura-pura me- nawar lebih tinggi untuk menaikkan harga), ghaban fahisy (menyembunyikan informasi harga dengan sengaja untuk memperolehi ke- untungan yang tinggi). terbentuknya harga pasar secara alami dan berkeadilan. Proses terbentuknya harga itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya adalah permintaan dan penawaran, proses distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan.68 Untuk mencapai mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan maka dalam proses mekanisme pasar tersebut perlu adanya prinsip moral, di- antaranya: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transpar- ancy), dan keadilan (justice).69 4. Regulasi Harga Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka pemerintah tidak boleh turut campur mengatur harga. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada keadaan tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menentap- kan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat menurut Ibnu Taimiyah67 diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, sementara masyarakat sangat me- merlukannya. Selain itu pemilik jasa, mis- alnya tenaga kerja menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang terjadi, sementara masyarakat san- gat memerlukan jasa tersebut, maka pemerin- tah dapat menetapkan harga yang wajar (rea- sonable price). Untuk mencapai mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan tersebut muncul berba- gai perbedaan pendapat antara ahli ekonomi klasik (kapitalis dan sosialis) maupun dari kalangan ahli ekonomi Islam modern. Perbe- daan-perbedaan ini muncul dari falsafah pe- mikiran tentang faktor-faktor penentu harga hingga kepada peranan pemerintah dalam pembentukan harga tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Adam Smith dalam buku- nya "An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations" menyatakan harga terbentuk oleh kekuatan-kekuatan pasar yang tidak terlihat atau tangan-tangan tersembunyi (laissez faire) sehingga peranan pemerintah dalam menentukan harga pasar mutlak tidak diperlukan.70 Pemikiran Adam Smith ini kemudian mendapat kritik keras dari Karl Marx karena filosof Smith ini hanya akan menguntungkan Analisis Kritikal Pasar Islam Sistem dan mekanisme pasar ialah suatu sistem yang menentukan terbentuknya harga pasar. Mekanisme pasar Islam menghendaki 66 Lihat Muhammad Abdul Mun'im Afar, al-Iqti- shad al-Islam, Jilid 2, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 231. 68 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 301-345 69 Ulfa Jamilatul Farida, "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Da- lam Konteks Ekonomi Islam Kekinian", Jurnal La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam, Sleman: Uni- versitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 257-270 70 Adam Smith, An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations, (New York: The Modern Library, 1937). 67 Ibn Taimiyyah, al-Hisbah..., Op. Cit. 144 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam pemilik modal dan memunculkan sistem kel- ompok dalam kelas sosial. Ada tiga hal yang menjadi alasannya Marx:71 1. Dalam ekonomi, Laissez faire mendorong adanya surplus value dan penguasaan ke- kayaan oleh sebagian kecil orang. Pekerja diperas tenaganya sampai maksimum dengan upah yang minimum. 2. Dalam ilmu psikologi, menimbulkan adanya pertentangan antara kelas tuan ta- nah dan pekerja. 3. Dalam kehidupan sosial, Masyarakat terpecah menjadi kelas tuan tanah dan pekerja. Dari pemikiran Karl Marx inilah muncul sebuah aliran pemikiran baru dalam sistem ekonomi maupun mengenai mekanisme pasar yang kemudian menyerahkan mekanisme pasar sepenuhnya kepada kebijakan pemerin- tah (aliran sosialis). Mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis : Rasulullah SAW bersabda: "Tetapkanlah harga untuk kami". Rasulullah menjawab, "Allah yang menetapkan harga, menyempitkan, mela- pangkan dan memberikan rizqi. Dan sesung- guhnya aku berharap menghadap Allah dalam keadaan tiada seorangpun dari kalian menun- tutku atas kedzaliman jiwa ataupun harta".72 Tuntutan ini terjadi ketika baginda menjadi Khalifah (pemimpin) umat Islam yang ber- hak mengatur pasar, namun baginda menolak untuk ikut campur dalam menetapkan harga karena itu termasuk suatu kezaliman. Selain itu, memaksa penjual untuk menurunkan atau menaikkan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya bertentangan dengan ayat al- Quran: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jual beli yang terjadi suka sama-suka di antara kamu.73 Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain diceritakan: Urwah al-Bariqy bercerita bahwa Rasulullah SAW memberikan satu dinar kepadanya untuk membelikan Rasulullah seekor kambing. Den- gan satu dinar Urwah membeli dua ekor kamb- ing. Kemudian yang seekor dijual lagi dengan harga satu dinar. Lalu Urwah kembali dengan membawa satu ekor kambing dan uang satu di- nar. Dan Rasulullah pun mendoakan keberka- han kepadanya.74 Abdullah ibnu Zubair bercerita bahwa ketika meninggal, ayahnya memiliki hutang 1.200.000 dan meninggalkan warisan bebera- pa tanah dan rumah. Salah satu tanah yang di- wariskan adalah tanah di Ghobah yang dibeli Zubair ibnu Awwam seharga 170.000. Kemu- dian Abdullah mengkapling tanah tersebut menjadi beberapa kapling dan setiap kapling dijual seharga 100.000. Beberapa kapling di- antaranya dijual kepada Abdullah ibnu Ja'far, Amr ibnu Utsman, Mundzir ibnu Zubair, Ab- dullah Ibnu Zam'ah dan Muawiyah. Daripa- da penjualan seluruh kapling diperoleh uang 1.600.000.75 Berarti laba yang didapatkan Urwah al- Bariqy ialah 100 persen sedangkan daripada penjualan tanah Abdullah ibnu Zubair tersebut adalah 941 persen. Dari kedua Hadis tersebut, pedagang tidak memiliki batas maksimum dan minimum dalam menentukan keuntungan dan harga pasar karena tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. 71 Lihat Deliarnov, Ekonomi Politik: Mencakup berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif, (Jakarta: Erlangga, 2006). 73 An-Nisa' (4): 29. 74 Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Muhibb al-Din al-Khatib et. al., (Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1403H, Hadits No: 3370. 72 Imam Turmizi, Op. Cit., Hadits No. 1235. 75 Ibid., Hadits No: 2897. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 145
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah Untuk lebih mengerti proses terbentuknya harga pasar pada masa Rasulullah SAW kita dapat merujuk pada apa yang dijelaskan oleh ulama besar Ibn Taimiyah dalam kitab Ma- jmu' Fatawa: Naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan ses- eorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika diperlukan peningkatan jumlah barang, se- mentara kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang menigkat dan permintaannya menurun, maka harga akan tu- run pula. Kelangkaan dan kelimpahan tidak selalu diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, da- pat juga disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah, yang menciptakaan kemauan pada hati manusia.76 Ungkapan ini menunjukkan bahwa di za- man Ibnu Taimiyah kenaikan harga seringkali dihubungkaitkan dengan ketidakadilan para pelaku pasar. Pandangan ini ditolak oleh ibnu Taimiyah dengan mengungkapkan bahwa ke- naikan harga tidak selamanya disebabkan oleh zulm (ketidakadilan). Ada faktor lain yang mempengaruhinya iaitu kekuatan pasar antara supply dan demand. Untuk lebih jelasnya proses terbentuknya harga ini, ada baiknya kita juga menyimak tu- lisan Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqad- dimah yang menjelaskan proses terbentuknya harga dalam sebuah komunitas masyarakat. Ibnu Khaldun menjelaskannya dalam bab "harga-harga di kota" seperti berikut: Then, when a city has a highly developed, abun- dant civilization and is full of luxuries, there is a verylarge demand for those conveniences and for having as many of them as a personcan expect in view of his situation. This results in a very great shortage of suchthings. Many will bid for them, but they will be in short supply. They will be needed for many purposes, and prosperous people used to luxuries will pay exorbitant prices for them, because they need them more than others. Thus, as one can see, prices come to be high.77 Dari tulisan di atas, dengan sangat jelas Ibnu Khaldun telah menjelaskan hubungan sebab-akibat naik dan turunnya permintaan ataupun juga penawaran (supply and demand) atas barang tersebut. Di dalam argumen terse- but, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa apabila suatu komunitas masyarakat itu berkembang, maka itu akan menyebabkan meningkatnya taraf kemakmuran masyarakat tersebut. Den- gan kata lain, beliau telah menjelaskan ba- gaimana proses permintaan dan penawaran boleh mempengaruhi stabilitas harga. Dalam pernyataan yang lain Ibnu Khal- dun bahkan dapat menjelaskan teori supply and demand dengan lebih rinci, seperti tertulis sebagai berikut: It should be known that all markets cater to the needs of people. Some of these needs are necessities, foodstuffs, for instance, such as wheat and barley; corresponding foods, such as beans, chick-peas, peas, and otheredible grains; and whole some foods such as onions, garlic, and the like. Other things are conveniencesor luxuries, such as seasonings, fruits, clothes, utensils, mounts, all the crafts, and buildings. When a city is highly developed and has many inhabitants, the prices of necessary foodstuffs and corresponding items are low, and the prices for luxuries, such as seasonings, fruits, and the things that go with them, are high. When the inhabitants of a city are few and its civilization 76 Lihat 'Abdul Azim Islahi, "Economics Consepts of Ibn Taimiyyah", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, (eds.), Readings in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Longman Malay- sia, 1992), hlm. 126 77 Franz Rozenthal, Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introduction to History, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958), hlm. 283 146 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam weak, the opposite is the case.78 Catatan di atas, Ibnu Khaldun dapat menjelaskan bagaimana terbentuknya harga melalui teori supply and demand. Seterusnya beliau menguraikan bagaimana proses tercip- tanya tingkatan keperluan manusia mulai dari keperluan primer, sekunder dan tersier. Selain itu faktor permintaan dan penawaran ternya- ta menurut beliau harga suatu komoditi juga dipengaruhi oleh pajak. Dijelaskan bahwa akibat daripada adanya pengambilan pajak atas biaya masuk barang ke kota menyebab- kan harga barang di kota menjadi lebih mahal daripada di desa.79 Dari penjelasan ini penulis dapat memahami bahwa harga pasar terbentuk melalui suatu mekanisme alamiah. Selain itu beliau juga memasukkan elemen pajak sebagai penentu harga non alamiah, karna itulah pada uraian sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa pajak termasuk kepada elemen peng- ganggu pasar persaingan sempurna sehingga tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kaitan antara Negara dengan ekonomi, dijelaskan lebih rinci oleh Ibnu Khaldun da- lam Muqaddimah-nya, pemerintah memiliki tugas yang berkaitan dengan masalah ekono- mi, diantaranya: The office of market supervisor (hisbah) is a re- ligious position. It falls under the religious ob- ligation "to command to do good and forbid to do evil," which rests with the person in charge of the affairs of the Muslims. He appoints to the position men whom he considers qualified for it. The obligation thus devolves upon the appointee. He may use other men to help him in his job. He investigates abuses and applies the appropriate punishments and corrective measures. He sees to it that the people act in accord with the public interest in the town (un- der his supervision).80 Negara sesungguhnya bertugas seba- gai pengawas dan pengadil dalam transaksi ekonomi masyarakatnya dan itu dapat dilihat dari diperlukannya lembaga hisbah yang ber- tugas untuk mengawasi keadaan pasar seka- ligus berhak menjatuhkan hukuman apabila ditemukan kecurangan di dalam pasar. Ini sep- erti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang menempatkan dirinya sebagai pengawas pasar Madinah ketika itu, begitupun dengan Umar bin Khattab yang mengutus pengawas (muhtashib) pada setiap pasar yang didirikan- nya. Dari penjelasan ini maka sangat penting peranan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar bagi memastikan kemaslaha- tan masyarakat. Penutup Menurut al-Quran dan al-Hadis pasar Islam harus dibina seperti aturan Masjid, dimana sia- papun bebas memasuki pasar tanpa dikenakan biaya apapun termasuk pajak, sewa, dan biaya lainnya. Struktur pasar Islam adalah struktur pasar persaingan sempurna, akan tetapi PPS dalam Islam berbeda dengan PPS pada pasar konvensional. Pasar Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia dan akhirat (al-Falah) melalui transaksi yang jujur dan berkeadilan. Sistem monopoli tidak dikenal dalam pasar Islam. Adapun mekan- isme pasar Islam ialah mekanisme pasar be- bas dimana kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) adalah penentu harga pasar. Turun dan naiknya harga ialah keteta- pan Allah SWT sehingga pemerintah tidak boleh menentukan harga pasar, akan tetapi pada keadaan tertentu pemerintah boleh melakukan intervensi pasar apabila terjadi gangguan pasar yang bertujuan mengemba- likan keseimbangan pasar. Untuk melaksana- kan tugas intervensi pasar pemerintah harus 78 Ibid. 79 Ibid., hlm. 284 80 Ibid., hlm. 68 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 147
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah membentuk pengawas pasar yang bertugas mengatur dan mengontrol kegiatan di pasar. Pasar Islam hanya dapat diwujudkan apabila umat Islam memiliki pasar sendiri yang diatur sepenuhnya dengan syariat Islam. Pemerintah sebagai pengawas pasar hendaklah memasti- kan bahwa transaksi dan jual beli yang terjadi telah sesuai syariat. Produsen dan konsumen wajib mengetahui hukum muamalah dalam jual beli agar tidak terjadi kesalahan dalam tata cara berjual beli di pasar. Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema In- sani Press, 2001. ______, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Per- sada, 2004. ______, Ekonomi Mikro Islami, Edisi 3, Ja- karta: Raja Grafindo Persada, 2007. ______, Ekonomi Mikro Islami, Edisi Keti- ga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Ahmad Ibn Hambal, al Zuhd, (Terj.), Jakarta Bibliography Timur: Darul Falah, 2000. Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyyah, Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1997. Ahmad ibn Mustafa Farran, Tafsir Imam Syafi'i, Dar al Tadmuriyyah, (Terj.), Ri- yadh: al-Mahira, 2006. Abdullah Mustofa al-Magribi, Konsep Ekono- mi Islam: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonista, 2000. Abdullah Omar Naseef, (ed.), Today's Prob- lem, Tomorrow's Solutions, (London, UK: Mansell Publishing Ltd, 1988. Abdur Rahman Asy Syarqowi, Muhammad Sang Pembebas: Sebuah Novel Sejarah, Terjemahan oleh Ilyas Siraj, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003. Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Muhibb al-Din al-Khatib et. al., Kaherah: al- Matba'ah al-Salafiyyah, 1403H. Abu Hamid al-Ghazali, Ihya'ulum al-Din, Al Hindi, Kanz al Ummal, Vol. 488 No. 2688. Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawapan atas Kekacauan Ekonomi Mod- ern, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Pub- lishing, 2007. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Bayu Taufiq Possumah, "Pembinaan Semula Teori Ekonomi Islam Berasaskan al- Quran dan al-Sunnah", Disertasi, UKM, Bangi: UKM, 2013. Deliarnov, Ekonomi Politik: Mencakup ber- bagai Teori dan Konsep yang Kompre- hensif, Jakarta: Erlangga, 2006. Vol. 1, Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.t. Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, (eds.), Readings in Islamic Economic Thought, Malaysia: Longman Malaysia, 1992. Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, Beirut: Dar al- Evi Oktavia, "Ekonomi Syariah Sebagai Sistem Ekonomi Islam", JBME, Vol. 9 - No. 7, 2009. Franz Rozenthal, Ibnu Khaldun the Muqaddi- mah, An Introduction to History, London: Routledge & Kegan Paul, 1958. Ma'arifah, 1979. Adam Smith, An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York: The Modern Library, 1937. Gustav Leboun, Hadharat al-Arab, Kairo: Muthba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi, t.t. Ibn Al-Atsir Al-Jazari, Al-Kamil fi At-Tarikh, 148 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pasar Islam Tahqiq oleh Abu Al-Fida 'Abdullah Al- Qadhi, Jilid 2, Mesir: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyyah, t.t. Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam), Terjemahan oleh M. Nastangin, Yogya- karta: Gema Insani, 1995. Ibn Qudamah, Minhajul Qashidin: Jalan Orang-orang yang Mendapat Petun- juk, (Terj.), Surabaya: Pustaka Kaustar, 1997. Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Terjemahan oleh Ahmadi Taha, Jakarta: Pustaka Fir- daus, 2000. M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mik- ro Islami, Yogyakarta: Ekonisia, 2003. Maxime Rodinson, Islam and Capital- ism, (terj.), Bandung: Al-Iqro', 1982. Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Terj. Oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995. Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, Juz 2, Beirut: Dar al Sadir, 1990. Ibn Taimiyyah, al-Hisbah fi al-Islam, Riay- adh: Dar al-Sya'ab, 1976. Muhammad Abdul Mun'im Afar, al-Iqtishad al-Islam, Jilid 2, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006. ______, Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, Ri- Muhammad Ibn Abu Bakar al-Razi, Mukhtar yadh: Matabi' al-Riyadh, 1976. al-Shilah, Kairo : t.p., t.t. Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Bari, Syarah Shahih al Bukhari, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2010. Imam Abu Ja'far Muhammad bin jarir Ath- Thobari, Tarikhur Rusul Wal Muluk, Tahqiq oleh Muhammad Abul Fadhl Ibrohim, Juz. 5, Kairo - Mesir: Darul Ma'arif, t.t. Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press, 2004. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekono- mi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta: Ra- jawali Pers, 2011. Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Teori Pen- gantar, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Rajag- rafindo Persada, 2005. Imam Adz-Dzahabi, Sirah Nabi, Sejarah Ke- hidupan Muhammad Saw, Terjemahan oleh Ali Murtadho, Semarang: Pustaka Nuun, 2005. Imam Turmizi, Sunan al-Turmizi, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al- Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab, (J edd ah, Sa udi Ara - bia: D a r A l-An dalu s Al-Kha dr a', 2003 ). Syeikh Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabi ar-Rahiq Al-Makhtum, Selangor: Kemilau Publika Sdn.Bhd, 2013. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV, Mesir: Dar al-Fikr, t.t. Ulfa Jamilatul Farida, "Telaah Kritis Pe- mikiran Ekonomi Islam Terhadap Me- kanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian", Jurnal La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam, Sleman: Universitas Is- lam Indonesia, 2012. M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 149
Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shaiai, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah 150 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 151-168) ISSN: 1412-436X PERGESERAN SISTEM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA SUKU ANAK DALAM Rahmi Hidayati Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi E-mail: rahmihidayati43@yahoo.co.id Naskah diterima tanggal 28 April 2016, revisi I tanggal 21 Mei 2016, dan revisi II tanggal 14 Juni 2016 Abstract: Suku Anak Dalam is one of the tribes that are in the province of Jambi, and are dependent natural resources in the forest. They consider themselves Muslims and recognize marriage, divorce and polygamy. The Government, through the head of the BKM and KSPM Jambi province, has sought to give attention to Suku Anak Dalam to various fields, including the Islamic Family Law. Based on the research, that there has been a social change in Suku Anak Dalam in the field of Islamic family law, especially in matters of marriage and divorce, both before and after converting to Islam. Thus, formal juridical, public Suku Anak Dalam have implemented Islamic law (especially family law) in their lives. Keywords: Marriage, divorce, Suku Anak Dalam. Abstrak: Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan meng- gantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hutan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenal perkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telah berupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bidang Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalam pada bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian, baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkan hukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka. Kata Kunci: Perkawinan, perceraian, Suku Anak Dalam. Pendahuluan Suku Anak Dalam1 yang dikenal dengan 1 Berdasarkan sejarah suku anak dalam berasal dari tiga tempat yaitu: 1. dari Sumatera Selatan yang mayoritas tinggal di kabupaten Batanghari; 2. Dari Sumatera Barat yang sebagian besar be- rada di Bungo Tebo; dan 3. Memang asli dari Jambi yang berada di kawasan Air Hitam Kabu- paten Sarolangun. Lihat Dinas Kesejahteraan So- sial Pemberdayaan Masyarakat, "Profil Komuni- tas Adat Terpencil dan Program Pemberdayaaan Propinsi Jambi", dalam Munthalib, Suku Anak Dalam di Pinggiran Kawasan Hutan Lindung Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 151
Rahmi Hidayati orang kubu2 merupakan salah satu bagian dari suku yang terdapat di Jambi. Sebagai kelompok masyarakat yang berbudaya, Suku Anak Dalam memiliki adat istiadat yang ban- yak memiliki kesamaan dengan masyarakat melayu sekitarnya dan menjadi pegangan mereka dalam ikatan sosial kemasyarakatan.3 Hal terpenting pada Suku Anak Dalam ada- lah bahwa mereka memiliki adat istiadat serta menggantungkan hidup dengan sumber daya Taman Nasional Bukit XII Propinsi Jambi (Se- rang: A-Empat, 2014), hlm. 5. 2 Pemerintah mengadopsi istilah Komunitas Adat Terpencil sebagai sebutan resmi untuk masyarakat terasing (kubu). Lihat David Henley and Jamie S Davidson, "In The Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition and Democracy in Indonesia," Modern Asian Stud- ies, Cambridge University Press, Vol. 42 No.4 (Juli 2008), hlm. 833. Berdasarkan Keppres No. 111 tahun 1999, Negara mengkategorikan Suku Anak Dalam sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu suatu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau be- lum terlibat dalam jaringan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara penyebutan ter- hadap Suku Anak Dalam merujuk pada banyak nama yang digunakan untuk menunjuk satu et- nis. Lihat Amilda, "Menjadi Melayu yang Islam: Politik Identitas Suku Anak Dalam dalam Meng- hadapi Dominasi Negara dan Etnis Mayoritas," Seloko Jurnal Budaya, Vol. 1 No. 2 (2014), hlm. 264. Istilah kubu memiliki konotasi merendah- kan menyurat keterbelakangan. Lihat Christian Wawrinec, "Tribality and Indigeneity Malaysia and Indonesia," Austrian Journal of South-East Asian Studies (ASEAS), University of Vienna, Austria, Winter (2010), hlm. 98 alam yang ada di hutan.4 Mereka mengaku be- ragama Islam, tetapi mereka tidak tahu ajaran Islam itu sendiri atau dengan kata lain pema- haman mereka tentang Islam boleh dikatakan nol besar, mereka juga mengenal pernikahan, perceraian dan poligami.5 Pada umumnya perkawinan pada Suku Anak Dalam dilakukan tanpa ada batasan umur.6 Ukuran laki-laki dewasa menurut mereka adalah bila fisiknya sudah kuat dan dapat berburu sendiri sementara anak gadis, kedewasaan dapat diketahui bila sudah dapat menstruasi. Sedangkan dalam UU No. 1 Ta- hun 1974 "perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.7 Pada Suku Anak Dalam juga mengenal perceraian, namun hak perceraian hanya ter- letak pada suami sedangkan istri tidak mem- 4 Muhammad Ibrahim Raden Gurniwan Kamil Pasya, "Kehidupan Suku Anak Dalam di Keca- matan Air Hitam Kabupaten Sarolangun," Jurnal Antologi Geografi, Universitas Pendidikan Indo- nesia, Vol. I No. 3, (Desember 2013), hlm. 1. 5 Syamsu Rijal, "Dakwah dan Pengaruhnya Pada Suku Anak Dalam", Penelitian, DIPA IAIN STS Jambi, Tahun 2012, hlm. 4 6 Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orang yang menikah usia dini cenderung beresiko tinggi terjadinya pembubaran pernikahan daripada yang terlambat menikah. Lihat Evelyn L. Lehrer dalam "Age at Marriage and Marital Instability : Revisit- ing the Becker-Landes-Michael Hypothesis," Jour- nal of Population Economic, Springer, Vol. 21 No. 2, (April 2008), hlm. 464 3 Steven Sager, "The Sky Is Our Roof, the Earth Our Floor (Suku Anak Dalam Customs and Re- ligion In The Bukit Duabelas Region of Jambi, Sumatra)", Disertasi, The Australian National University, May 2008, hlm. 5. Adi Prasetijo, "Be- tween Dominance and Resistance: The Construc- tion of Ethnic Identity of Orang Kubu", Inter- national Young Scholar Conference, Universiti Sains Malaysia, 2011, hlm. 2 7 Dalam Penjelasan Umum Pasal 4 UU RI No. 1 Tahun 1974 mengatur prinsip bahwa calon sua- mi isteri itu harus telah masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan menda- pat keturunan yang baik dan sehat. Undang-un- dang menentukan batas umur untuk kawin baik pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 152 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian punyai hak cerai. Sementara Islam mengakui hak seorang istri untuk bercerai.8 Perceraian jarang terjadi pada Suku Anak Dalam, sebab mereka takut mendapat kutukan. Sebagai konsekuensinya mereka memilih poligami9 dan hal ini umum dilakukan terutama oleh penguasa adat, temenggung, mangku dan de- pati. Sementara pemerintah meregulasi prose- dur poligami kepada para pihak yang ingin berpoligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif dengan izin pengadilan agama.10 Sebab dalam Islam poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial11, begitu juga hukum mengenai usia minimal untuk menikah dan aspek lain dari pernikahan sep- erti perceraian dan poligami masih menjadi lapangan perdebatan akademik antara hukum adat, hukum negara dan hukum Islam.12 Dengan masuknya pengaruh luar dan adanya interaksi sosial dengan masyarakat pendatang serta semakin massif terutama se- jak program transmigrasi yang dijalankan pe- merintah di awal tahun 1980-an, mempunyai pengaruh dalam proses difusi kebudayaan terutama kehadiran industri perkebunan telah menghapuskan pranata sosial komunitas Suku Anak Dalam tersebut ke arah kemunduran dan marjinalisasi.13 Masyarakat Suku Anak Dalam telah melakukan tata cara perkawinan menu- rut hukum yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut, tetapi sifatnya yang prinsipil se- suai dengan adat istiadat nenek moyang mer- eka tetap dipertahankan. Hal ini disebabkan karena takut mendapat sanksi hukum dari penguasa adat.14 8 Nehaluddin Ahmad, "A Critical Appraisal of 'Triple Divorce' in Islamic Law", International Journal of Law, Policy and The Family, 23 (29 Januari 2009), hlm. 59. 9 Dalam The Encyclopedia Americana disebut "Poligamy is a form of poligamy in which one male is married to more than one female. Polian- dry is a form of poligamy in which one female is married to more than one male. Lihat "Entri Marriage", dalam Bernard S. Cayne, (ed), The Encyclopedia Americana, vol. XVIII Glorier In- corporated, New York 1996, hlm. 345. 10 Lia Noviana, "Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam", Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol. 15 No. 1 (Juni 2012), hlm. 83. 11 Dalam poligami hal yang diperdebatkan adalah lebih kepada persoalan jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpo- ligami seperti kemampuan materi dan kewajiban berlaku adil terhadap istri. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), hlm. 33. Lihat juga Amira Mashhour, "Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Com- mon Ground? A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt," Human Rights Quarter- ly, Vol. 27 No. 2 (2005), stable/20069797 , akses 25 Februari 2015. Oleh karena itu Pemerintah Propinsi Jambi bekerjasama dengan Departemen So- sial melakukan pembinaan terhadap Suku Anak Dalam tersebut. Melalui pembinaan terhadap Suku Anak Dalam ini, diharapkan segala bentuk program pemerintah dapat di- laksanakan dengan baik. Salah satu bentuk program pemerintah tersebut menyangkut UU 12 Buttenheim, Alison M and Jenna Nobles, "Ethnic Diversity, Traditional Norms and Marriage Be- haviour in Indonesia," Population Studies, Tay- lor and Francis Ltd, Vol. 63 No. 3 (Nov. 2009), hlm. 280. 13 Rian Hidayat, "Perubahan Sosial Komunitas Suku Anak Dalam Batin Sembilan di Batin Ba- har, Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi", Proceeding The First International Conference on Jambi Studies (ICJS 1) (2013), hlm. 480. Ge- rard Persoon, "The Kubu and the outside World (South Sumatra, Indonesia) The Modification of Huntingand Gathering", Anthropos Institut, 1989, hlm. 510. 14 Mereka tidak mau diganggu, hal ini dapat dili- hat dari istilah yang mereka gunakan "caro kamu caro kamulah, caro kami biarlah mak inilah, kar- ena ini warisan nenek moyang kami. Dalam" Ste- ven Sager, Op. Cit., hlm. 5 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 153
Rahmi Hidayati No. 1 tahun 1974. 15 Undang-undang ini telah berjalan selama hampir empat dasawarsa dan sepatutnya memi- liki peran besar sebagai alat rekayasa sosial. Namun peran ini dapat berjalan atau tidak ter- gantung dan dipengaruhi oleh paradigma dan tindakan para penegak atau aparat hukum.16 Sebab, perkawinan bukan merupakan kebu- dayaan lokal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hak negara untuk mengelolanya dengan baik dan benar menurut nilai-nilai yang diyakini masyarakat ataupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perkawinan harus sah dimata hukum negara dan dimata masyarakat.17 Penelitian ini bertujuan untuk mengeta- hui dan mendiskripsikan Corak Perkawinan dan Perceraian pada Suku Anak Dalam dengan tipe penelitian fenomenologis dan mengguna- kan pendekatan sosiologis dan antropologis. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini secara teoritis penulis harap- kan dapat memperkaya kepustakaan tentang Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam. Sementara secara praktis diharapkan sebagai sumbangsih dan ikut serta mendukung Program Pemerin- tah untuk merealisasikan Undang-undang Perkawinan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam rangka pem- bangunan dan penerapan hukum secara adil bagi kehidupan bermasyarakat. Asal Usul Suku Anak Dalam Sejak ratusan tahun yang lampau, daerah Jambi telah dihuni oleh Suku Kerinci, Suku Melayu dan Suku Anak Dalam.18 Suku Anak Dalam merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di Propinsi Jambi den- gan populasi seluruhnya 2.951 kepala kelu- arga atau 12.909 orang yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Ka- bupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.19 Suku Anak Dalam atau yang sering disebut Orang Kubu20 adalah suku yang hidup secara berpindah-pindah dalam hutan di Propinsi Jambi. Sebutan ini sebagai interprestasi dari kehidupan mereka yang sejak nenek moyang- nya menggantungkan kehidupan mereka pada 15 Syamsu Rijal, Op. Cit., hlm. 8 16 Ahmad Tholabi, "Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia (1974-2008)", Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 9 17 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dijadikan pedoman perkawinan umat Islam, artinya perkawinan umat Islam di Indonesia tidak cukup dan belum dinyatakan sah apabila hanya menggunakan kaidah-kaidah fiqh munakahat, akan tetapi harus mengikuti landasan yuridis yang berlaku di Indonesia. Sebab perkaw- inan yang sah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undan- gan yang berlaku. 18 Fachruddin Saudagar, "Masyarakat Kubu di Jam- bi", dalam Suwardi, Profil Masyarakat Hukum Adat Tradisional di Nusantara dari Aceh sampai Papua, (Pekanbaru: Alaf, 2011), hlm. 97 19 Badan Pusat Statistik Jambi, 2009. 20 Orang kubu, sebutan yang digunakan oleh Orang Melayu Jambi dan Palembang terhadap kelom- pok masyarakat yang tinggal di dalam hutan. Orang rimba terdiri dari dua kelompok yang ber- beda. Pertama yang menyebut diri Orang Rimba dan kedua yang menyebut diri Orang Batin Sem- bilan. Orang Rimba tidak suka disebut Orang Kubu karena sarat dengan konotasi negatif sep- erti kotor, kafir, menjijikkan, bodoh dan terting- gal. Lihat Christian Wawrinec, Op. Cit., hlm. 98. Adi Prasetijo, Op. Cit., hlm. 3. Pemerintah meng- adopsi istilah Komunitas Adat Terpencil sebagai sebutan resmi untuk masyarakat terasing (kubu). Lihat David Henley and Jamie S Davidson, Op. Cit., hlm. 833. 154 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian hutan dan hasil-hasilnya.21 Suku Anak Dalam biasanya menyebar menempati kawasan ped- alaman hulu-hulu sungai dari anak-anak sun- gai Batang Hari. Di dalam kawasan ini Suku Anak Dalam hidup sangat luar biasa dengan mempertahankan cara hidup tersendiri yang mereka warisi dari nenek moyangnya.22 Mere- ka pada umumnya dan khususnya di Kecama- tan Mestong mempunyai sistem kepercayaan yang mereka anut dan yakini. bagian ahli berpendapat mereka berasal dari suku bangsa Deutro Melayu (Melayu Muda) yang datang sekitar tahun 300 SM. Zainuddin menjelaskan bahwa terdapat berbagai versi/cerita mengenai asal usul Suku Anak Dalam. Pertama, Orang Pelarian. Suku Anak Dalam merupakan keturunan pelarian, berasal dari Minangkabau Sumatera Barat, lari dari kampung halaman di wilayah Mi- nangkabau ke arah Jambi karena tidak mau dijajah oleh Belanda. Berdasarkan sejarah Suku Anak Dalam yang disebut dengan "Orang Rimbo" masih penuh misteri, bahkan sampai saat ini tidak ada yang dapat memastikan asal usul tentang Suku Anak Dalam, asal mula mereka masih penuh tanda tanya. Hanya beberapa teori, dan cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka.23 Para ahli ada yang berpendapat bahwa mereka adalah sisa-sisa dari suku bangsa Pro- to Melayu (Melayu Tua) yang datang sekitar tahun 2500-1500 Sebelum Masehi (SM). Se- 21 Robert Aritonang, Orang Rimba Menantang Zaman, (Jakarta: Warsi, 2010), hlm. 1. Kehidu- pan mereka hampir sama dengan suku Sakai di Riau. Baca Nathan Porath, "'They Have Not Pro- gressed Enough': Development's Negated Identi- ties Among Two Indigenous Peoples (orang asli) in Indonesia and Thailand", Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 41, No. 2 (June 2010), hlm. 270. Kedua, tentara Pagaruyung. Suku Anak Dalam merupakan keturunan dari tentara Pa- garuyung, yang dikirim ke kerajaan Jambi. Merupakan tentara bantuan dari kerajaan Pagaruyung untuk Ratu Jambi, Putri Selaro Pinang Masak, yang sedang dalam peperan- gan menghadapi orang Kayo Hitam di Ujung Jabung (Selat Berhala). Dalam perjalanan menuju Jambi, tentara tersebut kehabisan bekal di Bukit Dua Belas. Tentara tersebut memilih untuk tetap dikawasan Bukit Dua Be- las, dengan alasan kehabisan bekal dan kalau pulang akan dihukum mati oleh raja Pagar- uyung. Tentara tersebut bersumpah "kemudik dikutuk rajo Minangkabau, ke ilir keno kutuk rajo Jambi, ke atas tidak berpucuk, ditengah- tengah di makan kumbang, kebawah tidak berurat ditimpo kayu punggur".24 Ketiga, asal usul Suku Anak Dalam ada- lah keturunan Bujang Perantau dan Puteri 22 Robert Aritonang, Pengetahuan Lokal Orang Rimba dan Implikasinya Pada Strategi Berburu dan Meramu, (Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup, 2004), hlm. 122. 23 Reslawati, "Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jam- bi: Kajian Hak-hak Sipil", Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. X No. 3, Harmoni, 2011, hlm. 574. Lihat kesaksian Tumenggung Tarib "Orang Rimbo" dalam Hutan Adalah Rumah dan Sumber Penghidupan Kami pada Sidang Perkara No. 35/ PUU-X/2012 tanggal 27 juni 2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 24 Maksud pepatah tersebut kurang lebih kalau pulang ke Minangkabau pasti dimarahi raja Minangkabau karena tidak membawa hasil, ke Jambi juga celaka karena tidak mempunyai bekal lagi. Kalau begitu biarlah tidak punya raja baik raja Minangkabau maupun raja Jambi, lebih baik tetap di sana walaupun masih tetap celaka namun tidak terlalu mendapat malu. Kalau ada yang mengkhianati juga tetap celaka karena akan ditimpa kayu. Museum Negeri Jambi, Pameran Sekilas Kehidupan Rimba di DAS Batanghari, (Jambi: Pemprov Jambi, 2010), hlm. 8 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 155
Rahmi Hidayati Buah Gelumpang. Menurut hasil penelitian Muntholib dalam disertasinya menyatakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang peran- tau laki-laki yang bernama Bujang Peran- tau. Ketika perantau itu sampai di Bukit Dua Belas, suatu malam ia bermimpi. Di dalam mimpinya ia disuruh agar mengambil buah ge- lumpang, kemudian buah itu dibungkus den- gan kain putih. Jika itu dilakukan maka akan timbul keajaiban. Begitu bangun, ia langsung melakukannya.25 Buah gelumpang yang dibungkus dengan kain putih itu menjelma menjadi seorang putri yang sangat cantik (Puteri Buah Gelumpang). Setelah besar, Sang Puteri mengajak kawin. Akan tetapi, Bujang Perantau menjawab bah- wa tidak ada orang yang mau mengawinkan. Mendengar jawaban itu Sang Puteri men- yarankan agar Bujang Perantau menebang pohon bayur kemudian dikupas agar licin dan dilintangkan di sungai. Bujang Perantau disuruhnya meniti dari salah satu ujung ba- tangnya. Sementara, Puteri Buah Gelumpang meniti dari ujung yang satunya lagi.26 Jika di tengah titian tersebut mereka bertemu dan beradu kening, maka itu berarti sah menjadi suami-isteri. Jika gagal maka mereka harus mengulang kembali. Mereka ternyata dapat melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, mereka sah menjadi suami-isteri. yang dilarang oleh mereka. Oleh karena itu, kedua insan yang berbeda jenis kelaminnya itu dikenakan sanksi berupa pengucilan, yaitu ditinggalkan atau dibiarkan hidup berdua di hutan. Bahkan, bukan hanya itu, mereka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan diri ke- pada orang lain. Pendapat ke lima mengatakan bahwa masyarakat Suku Anak Dalam adalah orang- orang dari kerajaan Sriwijaya. Pada saat Sriwi- jaya mengalami keruntuhan karena serangan kerajaan Cola (India), orang-orang Sriwijaya yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan asing tadi melarikan diri ke hutan, sehingga mereka akhirnya dikenal sebagai Suku Anak Dalam seperti saat sekarang ini.27 Apabila ditelisik dari berbagai versi dia- tas maka Suku Anak Dalam dapat dikelom- pokkan ke dalam tiga versi yang memiliki ke- samaan tentang asal usul Suku Anak Dalam, yakni berasal dari suku bangsa lain, baik suku bangsa Melayu maupun suku bangsa Mi- nangkabau. Berdasarkan penelusuran sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak se- mua Suku Anak Dalam merupakan etnis atau suku asli, sebagian komunitas ini juga terdiri dari suku pendatang. Bentuk Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pendapat keempat menceritakan bahwa, pada masa lalu pantai Pulau Sumatera sering didatangi para bajak laut. Mereka biasanya datang bersama isteri dan anaknya. Suatu saat seorang anak lelakinya diketahui berhubun- gan intim dengan adik perempuannya. Pada- hal hubungan seperti itu merupakan perbuatan 25 Muntholib, Op. Cit., hlm. 48. 26 Proses pernikahan yang dilakukan oleh Puteri Buah Gelumpang dan Bujang Perantau masih di- lakukan oleh Suku Anak Dalam yang masih ber- sifat primitif. 1. Sistem Perkawinan Secara umum perkawinan dilakukan untuk menjaga eksistensi keberlangsungan kehidu- pan umat manusia. Dalam adat Jambi disebut- kan bahwa perkawinan bukanlah urusan kedua belah pihak calon penganten, tetapi merupa- kan kewajiban kedua belah pihak orang tua, nenek mamak, dan tengganai mereka. Seperti 27 Sindu Galba, "Manusia dan Kebudayaan Kubu", Naskah Laporan Hasil Penelitian, 2002, hlm. 33. 156 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian dijelaskan dalam hukum kekeluargaan, maka adalah menjadi hutang bagi orang tua, teru- tama ayahnya "Untuk mengantarkan anaknyo berumah tanggo, terutamo anak betino".28 Secara nasional hukum perkawinan29 berlaku seragam bagi umat Islam di Indone- sia, sedangkan secara regional ia diwarnai oleh hukum adat setempat. 30 Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem endogami, eksogami dan eleutheroga- mi.31 a. Sistem endogami, mengharuskan ses- eorang mencari jodoh di lingkungan so- sial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia.32 b. Sistem eksogami, yang mengharuskan 28 Maksudnya adalah perkawinan merupakan ke- wajiban orang tua untuk mengantarkan anaknya berumah tangga terutama anak perempuan. 29 Dari semua undang-undang di negara-negara Muslim, hukum keluarga merupakan satu-sat- unya hukum yang melekat fiqh tradisionalnya. Dalam Lynn Welchman, "Woman and Muslim Family Laws In Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advoca- cy," Middle East Journal, Amsterdam University Press, (2007), hlm. 728. seseorang mencari jodoh di luar lingkun- gan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman, seperti di daerah Gayo, Alas, tapanuli, Minangkabau , Su- matera Selatan, Boru dan Seram. c. Sistem eleutherogami, yang tidak menge- nal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab atau hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam.33 Menurut Muntholib dalam disertasinya menyebutkan bahwa Pada Suku Anak Dalam sistem perkawinan menganut sistem endoga- mi34, yaitu mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman mereka. Suku Anak Dalam lebih menekankan perkaw- inan itu harus dilakukan sesama Suku Anak Dalam. Mereka tidak mau anak dan keluarg- anya menikah dengan orang yang bukan be- rasal dari Suku Anak Dalam. Hal ini tentunya terlarang bagi orang-orang yang datang dari luar hutan yang disebut mereka sebagai urang luor atau urang beru untuk menikah dengan orang rimba. Kalaupun ini terjadi maka akan 30 Tentang penjelmaan Adat menjadi satu sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soe- pomo tampak dalam putusan petugas hukum. Misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, hakim perdamaian desa, pegawai agama dan sebagainya. Jika hakim menemukan peraturan yang harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas-petugas hukum lain, maka per- aturan-peraturan adat itu terang bersifat hukum. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakar- ta: Pradya Paramita, 1993), hlm. 28-29, dan hlm. 35. Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, (Jakarta, Rajawali Press, 1981), hlm. 2. 31 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas- Azas Hukum Adat, (Jakarta: Masagung, 1994), hlm. 32 33 Ibid. 34 Menurut mereka jika wanita menikah dengan orang diluar rimbo akan merusak pola tatanan mereka sehingga berakibat struktur sosial ter- ganggu dan kehidupan tidak seimbang disamping itu juga untuk sebagai bentuk mempertahankan identitas mereka sebagai Suku Anak Dalam. Li- hat Muntholib, Op. Cit., hlm. 116; Bandingkan dengan praktek perkawinan eksogami dan en- dogami pada masyarakat Arab. Dalam Alexander A. Weinreb, "Characteristics of Women in Con- sanguineous Marriages in Egypt, 1988-2000," European Journal of Population, Springer, Vol. 24. 2, (2008), hlm. 189-190; dan Farzana Per- veen, "Occurrence of Consanguineous Marriage in Bajaur Agency, Federally Administered Tribal Areas, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan", Mintage Journal of Pharmaceutical & Medical Sciences 1 No. 1 (2012), hlm. 23-27. 32 Ibid. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 157
Rahmi Hidayati ada konsekwensi hukuman yang akan diber- lakukan kepada mereka yang melanggar adat tersebut. Sanksi hukuman ini akan dikenakan kepada kedua belah pihak baik itu orang yang dari luar maupun dari dalam.35 Larangan perkawinan antara Suku Anak Dalam dan orang luar tidak semata-mata un- tuk menegakkan adat nenek moyang mereka, akan tetapi lebih jauh dari itu sebagai bentuk mempertahankan identitas mereka sebagai orang Rimba (Suku Anak Dalam).36 Mereka hidup di rimba, dibesarkan dan meninggal di dalam rimba. Rimba bagi mereka sesuatu yang sangat berharga yang harus dipertah- ankan dari segala macam gangguan ataupun pengrusakan.37 apabila mereka bisa melepas ikatan tersebut dan masih hidup barulah mereka dinikahkan keduanya, namun itu sangatlah jarang sekali jika mereka masih hidup. Hukum adat ini dimaksudkan agar keturunan mereka tidak sampai berkembang ikatan darah mereka agar terputus.38 Secara garis besar larangan perkawinan pada Suku Anak Dalam dikenal juga dengan Pucuk Undang Nang Delapan, terdiri atas hu- kum empat ke atas : a. Mencara telur / tidak boleh kawin dengan anak. b. Menikam bumi / tidak boleh kawin den- gan induk dewek atau ibu sendiri. Disamping itu juga pada Suku Anak Da- lam pernikahan yang dilarang adalah pernika- han yang sedarah atau disebut dengan nyum- bang atau mutus waris, atau nikah dengan sepupu, anak adik beradik, anak ambilan yang satu susuan, ini sangat tidak dibolehkan un- tuk melakukan pernikahan, seandainya masih dilakukan pernikahan maka hukumnya yang disebut oleh mereka hukum "suma" ini dis- ebut juga hukum mati, pernikahan semacam ini disebut oleh mereka memutus waris, hu- kum suma ini adalah bagi yang melakukan- nya mereka berdua diikat dimasukkan keda- lam karung, lalu dimasukkan kedalam sungai c. Melebung dalam / tidak boleh kawin den- gan dulur / saudara kandung sendiri. d. Mandi pancuran gading / tidak boleh kawin dengan bini / istri orang.39 Pelanggaran atas empat hukum diatas ; bak emas mati dak emas mati (dibayar tidak dibayar harus mati atau hukum tidak boleh dibayar tetap harus dijatuhi hukuman mati). Aturan larangan perkawinan pada Suku Anak Dalam tidak bertentangan dengan aturan da- lam pasal 39 KHI,40 yang menyebutkan bahwa larangan kawin dikarenakan : a. Karena pertalian nasab 38 Wawancara dengan Asnawi, Ketua RW Dusun Nebang Parah, 21 Desember 2015 35 Munthalib, Op. Cit., hlm. 17 36 Badr-Eddine Sari, Mourad Aribi, dan Badia Saari, "Effect of Endogamy and Consanguinity om the Development of Labial Venous Malformations in Area of Tlemeen (West Algeria)", The Open Ge- nomics Journal, 1 (2008), hlm. 1-5. 37 Setiap agama mengajarkan agar menjaga dan melestarikan alam serta menentang kerusakan lingkungan. Lihat Samuel Snyder, "New Streams of Religion: Fly Fishing as a Lived, Religion of Nature", Journal of The Amercan Academy of Religion, Vol. 75, No. 4 (2007), org/stable/40005968, akses 20 Desember 2015. 39 Anne Erita Venasen Berta, "People of The Jun- gle" Adat, Women and Change among Orang Rimba", Disertasi, Department of Social An- thropology University of Oslo, 2014, hlm. 46. Lihat kesaksian Tumenggung Tarib "Orang Rim- bo" dalam Hutan Adalah Rumah dan Sumber Penghidupan Kami pada Sidang Perkara nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 27 Juni 2012 di Mahka- mah Konstitusi Republik Indonesia. Kawin den- gan istri orang lain diharamkan karena antara dia dengan suaminya masih terikat tali perkawinan yang sah. 40 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indo- nesia, hlm. 121-123 158 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian b. Karena pertalian kerabat semenda c. Karena pertalian sesusuan. Memasuki masa remaja, tidak ada istilah pacaran dalam kamus Suku Anak Dalam.41 Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang seorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah melakukan khalwat (bersepi-sepi), yakni berdua-duaan dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin dan tidak memiliki hubungan suami istri atau hubungan kemah- raman.42 Nabi mengingatkan: "Seorang pria benar-benar tidak diperbolehkan berkhal- wat (bersepi-sepian) dengan seorang perem- puan, karena orang/pihak ketiganya adalah syaitan". Bagi anak laki-laki yang sudah memasu- ki masa layak menikah dan menginginkannya, dia akan menyampaikan kepada orang tuan- ya, siapa yang diinginkannya untuk menjadi istrinya. Keluarga si laki-laki lalu menyam- paikan maksud ini ke pihak keluarga perem- puan. Jika diterima keluarga perempuan maka mulailah masa yang disebut bersemendo. Di- mana si laki-laki akan hidup di keluarga calon istri. Namun keduanya tidak diperbolehkan berdekatan apalagi bercakap-cakap. Selama bersemendo, si laki-laki harus menampilkan ketrampilannya yang paling baik. Berupa jeli berburu, mencari makanan di hutan. Tujuannya untuk meyakinkan ke- luarga si perempuan bahwa ia memang layak dijadikan menantu dan sanggup menghidupi keluarganya kelak. Selama bersemendo selain harus tampil meyakinkan sebagai pria sejati, si laki-laki juga harus tampil sopan dan mem- perlihatkan kepintarannya dalam menguasai soloko adat. Lamanya masa bersemendo ini diten- tukan oleh pihak keluarga perempuan. Jika mereka cepat yakin bahwa si laki-laki mampu menghidupi keluarganya, maka cepat dipu- tuskan untuk menerimanya sebagai menantu. Namun tak jarang bersemendo bisa dilakukan sampai 3 tahun, dan bahkan dibatalkan pihak perempuan karena melihat si laki-laki diang- gap tidak mampu menghidupi keluarganya. Jika diterima maka proses selanjutnya dis- epakati waktu dan tempat akan dilangsungkan pesta perkawinan tersebut.43 Adapun hal-hal yang disiapkan pihak la- ki-laki untuk perkawinan berupa : mas kawin, bahan makanan (manis-manisan, ubi, beras, daging binatang hasil buruan, ladang/sawah, dan lain-lain), separuh dari kebutuhan perkaw- inan. Apabila semua syarat-syarat oleh pihak laki-laki terpenuhi maka dapat dilangsungkan perkawinan. Secara umum sifat perkawinan dalam masyarakat Suku Anak Dalam dapat dilihat dari tiga segi yaitu : a. Pertukaran gadis (bride-exchange), yaitu pertukaran gadis antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. b. Pencurahan tenaga (bride-service), yaitu prinsip adat yang harus dilaksanakan. Tradisi ngikut calon mertua minimal satu musim. Selama ngikut ini ia harus dapat membuktikan bahwa ia seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan calon menantu yang baik. Dan calon mertua akan menilai apakah calon menan- tunya itu layak atau tidak untuk menikahi anak gadisnya. 41 Profil Suku Anak Dalam Hasil SP 2010, (BPS : Jambi, 2011), hlm. 24 42 Mahram adalah sebutan bagi wanita-wanita yang karena satu dan lain hal haram dinikahi seorang laki-laki baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya 43 Al Qur'an tidak menganggap tabu (berdosa) se- orang pria meminang seorang perempuan (khit- batin-nisa) atau sebaliknya (seorang perempuan meminang seorang pria) sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang makruf (dianggap baik) Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 159
Rahmi Hidayati c. Mas kawin (bride-price) 44. Perkawinan dapat terjadi atau dibolehkan untuk memi- lih calon istri yang disukai artinya tanpa dilarang. Tetapi bagi wanita dilarang me- nikah dengan orang luar atau berlainan suku. 45 Dengan masuknya pengaruh luar dan adanya interaksi sosial dengan masyarakat pendatang serta semakin massif terutama se- jak program transmigrasi yang dijalankan pe- merintah di awal tahun 1980-an, mempunyai pengaruh dalam proses difusi kebudayaan terutama kehadiran industri perkebunan telah menghapuskan pranata sosial komunitas Suku Anak Dalam tersebut ke arah kemunduran dan marjinalisasi.46 Masyarakat Suku Anak Dalam telah melakukan tata cara perkawinan menu- rut hukum yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut, tetapi sifatnya yang prinsipil se- suai dengan adat istiadat nenek moyang mer- eka tetap dipertahankan. Hal ini disebabkan karena takut mendapat sanksi hukum dari penguasa adat.47 tinggal. Apalagi sudah terjadi akulturasi bu- daya antara Suku Anak Dalam dengan orang kampung dengan adanya perkawinan antara Suku Anak Dalam yang sudah menetap den- gan orang luar, dan mereka tinggal di perkam- pungan komunitas Suku Anak Dalam. Bahkan mereka membuat tradisi perkawinan dengan cara tersendiri, yaitu dengan melakukan la- maran dan memberikan antaran semua kebu- tuhan pihak perempuan oleh laki-laki sebelum terjadinya perkawinan. Menurut peneliti, adanya perubahan ini tidak hanya dikarenakan percampuran perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan orang luar saja, tetapi juga adanya perubahan pola berfikir dari Suku Anak Dalam itu sendiri dan mulai membuka diri untuk melakukan pe- rubahan dalam diri mereka. Pergaulan mereka dengan orang-orang desa/kampung telah mer- ubah cara berfikir dan bersikap Suku Anak Dalam. Dengan demikian mereka tidak takut lagi meninggalkan kepercayaan yang mereka yakini selama ini, tanpa harus mendapatkan sanksi adat. Bila diamati dari perkembangan tradisi perkawinan di lingkungan Suku Anak Dalam khususnya di kecamatan Mestong sudah ban- yak mengalami perubahan, walaupun masih ada yang mempertahankan tradisi. Dulu mer- eka melakukan perkawinan dengan tata cara tradisi mereka, tetapi sekarang sudah mengi- kuti pola masyarakat kampung sekitar mereka 44 Muntholib, Op. Cit., hlm. 118; Robert Aritonang, Suku Anak..., Op. Cit., hlm. 13. 45 Muntholib, Op. Cit., hlm. 116; Alexander A. Weinreb, Op. Cit., hlm. 189-190; dan Farzana Perveen, Op. Cit., hlm. 23-27. 46 Rian Hidayat, Op. Cit., hlm. 480; Gerard Persoon, Op. Cit., hlm. 510. Menurut Alo Liliweri, perubahan struk- tur budaya dan struktur sosial pada gilirannya akan mengubah identitas seorang individu, dan perubahan identitas budaya itu, lebih di- maksudkan sebagai perubahan pola persepsi, berfikir dan perasaan bukan sekedar peruba- han perilaku.48 Sementara dalam corak asimi- lasi Suku Anak Dalam ingin dinilai sebagai masyarakat yang beradab dan tidak terbela- kang. Mereka berusaha mengartikulasikannya dalam penampilan citra atas perilaku yang dilakukan dan melalui lambang yang diper- lihatkan dan mengacu kepada patokan nilai masyarakat umum, misalnya berubah menjadi Islam, hidup menetap dan berpakaian leng- 47 Mereka tidak mau diganggu, hal ini dapat dili- hat dari istilah yang mereka gunakan "caro kamu caro kamulah, caro kami biarlah mak inilah, karena ini warisan nenek moyang kami. Steven Sager, Op. Cit., hlm. 5 48 Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Antar Bu- daya, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002), hlm. 72. 160 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian kap. Citra ini merupakan citra yang diingink- an oleh pemerintah dan masyarakat umum tentang Suku Anak Dalam yaitu Orang Rimba yang beradab, tidak keras kepala, mau menu- ruti semua saran pemerintah, hidup menetap dan mau memeluk salah satu agama yang di- akui keabsahannya oleh pemerintah.49 saat sekarang ini, setiap akan melakukan per- ceraian haruslah di depan pengadilan, sean- dainya tidak di depan pengadilan maka tidak sahlah perceraiannya menurut hukum Indone- sia seperti dalam UU RI No. 1 Tahun 1974, termasuk juga bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. 2. Sistem Perceraian Perceraian menurut Suku Anak Dalam tidak jauh berbeda dengan perceraian menurut Is- lam dan undang-undang pada umumnya. Per- ceraian menurut masyarakat Suku Anak Dalam adalah putusnya hubungan antara suami istri akibat dari perselisihan paham didalam rumah tangga atau disebut "berakhirnya jodoh". Per- ceraian bagi mereka adalah sesuatu yang san- gat menakutkan dimana perceraian merusak hubungan antara suami istri. Masyarakat Suku Anak Dalam men- genal cerai itu sejak dahulu, nenek moyang Suku Anak Dalam lah yang mengenalkan kemasyarakat Suku Anak Dalam tentang per- ceraian, namun perceraian yang dilakukan oleh nenek moyang Suku Anak Dalam dahulu tidak seperti perceraian yang dilakukan pada saat sekarang ini. Perceraian yang dilakukan nenek moyang Suku Anak Dalam dulu ada- lah proses perceraian yang selesai dilakukan hanya dengan tuo-tuo tengganai, cerdik pan- dai, serta keluarga dari kedua belah pihak atau yang disebut dengan "perceraian sirih pinang".50 Perceraian sirih pinang ini biasa dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam apabila ada yang akan melakukan perceraian, sehingga tidak perlu datang ke pengadilan, tidak seperti perceraian yang dilakukan pada 49 Adi Prasetijo, Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi, (Ja- karta: Wedatama Widya Sastra, 2011), hlm. 288. 50 Wawancara dengan Asnawi, Ketua RW Dusun Nebang Parah, 20 Desember 2015 Namun masyarakat Suku Anak Dalam sampai saat sekarang ini masih banyak yang menikah di bawah tangan atau yang dis- ebut oleh mereka "nikah sirih pinang" (me- nikah hanya dengan adat di masyarakat Suku Anak Dalam) yang saat sekarang ini disebut nikah siri, sehingga masih banyak yang be- lum memiliki kartu nikah. Oleh karena itu masyarakat Suku Anak Dalam tidak bisa cerai di pengadilan. Suku Anak Dalam juga mengenal yang namanya talaq 1, talaq 2, dan talaq 3, dimana talaq 1 itu masih bisa rujuk kembali, "yang disebut oleh masyarakat Suku Anak Dalam gugurlah talaq 1, dimana jarak talaq 1 itu tiga bulan sepuluh hari itu disebut jatuhlah cerai masyarakat Suku Anak Dalam", yang disebut talaq 2 dan talaq 3 ini lebih berat lagi, karena dalam talaq ini masyarakat Suku Anak Dalam tidak bisa menikah lagi kecuali sudah me- nikah baru bisa rujuk kembali yang seperti ini disebut nikah "cino buto"51 yang artinya bisa menikah kalau sudah menikah dulu dengan orang lain. Menurut mereka juga apabila di dalam rumah tangga seorang laki-laki atau seorang suami telah mengatakan "aku cerai kau" maka jatuhlah cerai bagi istri itu, ini disebabkan kar- ena suami memiliki hak lebih tinggi daripada istri apalagi dalam urusan cerai. Karena di masyarakat Suku Anak Dalam yang memiliki 51 Wawancara dengan Mat Safar, Tuo Tengganai masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Nebang Parah, 20 Desember 2015 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 161
Rahmi Hidayati peran penting dalam memutuskan perceraian (memberikan talak) adalah seorang suami, sedangkan istri tidak bisa menjatuhkan talak kepada suami, walaupun sang istri berkali- kali mengatakannya, bahkan bagi masyarakat Suku Anak Dalam tidak mengenal yang na- manya cerai gugat. 52 Apabila istri benar-benar memiliki ke- inginan bercerai namun suami tidak mau menceraikannya maka tidak akan jatuh ta- laknya, bahkan si istri bisa dikenakan hukum adat masyarakat Suku Anak Dalam, dalam permasalahan semacam ini oleh mereka dis- ebut dengan "mancal" yang artinya "istri itu nak belaki baru", itu juga sama dengan "masang jerat di hutan terang", artinya istri tidak akan bisa bercerai malahan dikenakan hukuman, dan apabila terbukti akan menikah lagi dengan laki-laki lain atau telah bersel- ingkuh maka jatuh hukum adat mereka yang disebut "tebus talak" dengan denda yang dis- ebut serba 20, serba 20 ini adalah semuanya bernilaikan 20. Ayam 20 ekor, beras 20 cupak selemak semanis duit 4 ringgit, kambing atau kerbau.53 dan diundanglah tuo-tuo tengganai, nenek mamak, ketua adat, yang disebut juga dengan kepala suku dikumpulkan semua orang-orang tersebut di bawalah sirih senampan lalu di makan lah sirih itu dan mengatakan dari pihak laki-laki "kami sudah idak sanggup lagi un- tuk hidup serumah sebagai suami istri dengan demikian kami kembalikan anak ini sebagai mana kami mengambilnya dulu tanpa kurang satu pun " menurut Suku Anak Dalam juga adalah proses yang sangat sulit dibandingkan dengan pernikahan, kata mereka "cerai itu tidak semudah membalikkan telapak tangan", jadi di masyarakat Suku Anak Dalam sangat jarang sekali terjadi yang namanya bercerai, bahkan tidak ada yang bercerai, karena mer- eka takut dengan adat seperti itu. Secara adat mereka, proses cerai cukup dengan disaksikan nenek mamak cerdik pan- dai lalu suami yang mengatakan cerai maka cerailah mereka. Cerai mereka juga tidak perlu dicatat, cukup dengan disebut itu sudah cukup kuat dan sangat dipegang sampai ka- pan pun, karena ingatan mereka yang masih sangat kuat. pada Masyarakat Suku Anak Dalam adalah sebagai berikut : a. Cerai Mati b. Cerai hidup Bentuk-bentuk perceraian Adapun proses dan tata cara perceraian dalam masyarakat Suku Anak Dalam di- antaranya yang disebut dengan perceraian "sirih pinang" prosesnya adalah apabila ada masyarakat Suku Anak Dalam yang terjadi keributan yang terdengar oleh tetangga maka dikumpulkanlah kedua belah pihak tersebut, Kaitannya dengan Penegakan Hukum Secara Yuridis Formal Dalam sejarah kehidupan Suku Anak Dalam juga mempunyai adat perkawinan yang cukup unik. Ada aturan adat yang sangat ketat men- gatur tentang tata cara peminangan anak gadis dalam adat Suku Anak Dalam.54 Perkawinan pada Suku Anak Dalam mayoritas tidak tercatat.55 Hal ini tidak hanya di Indonesia, di Iran juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Menurut penelitian 52 Wawancara dengan Syafi'I, Kepala Suku Anak Dalam Dusun Nebang Parah, 11 November 2015 54 Robert Aritonang, Orang Rimba..., Op. Cit., hlm. 12 53 Wawancara dengan Asnawi, Ketua RW Dusun 55 Wawancara dengan Sapren, Wakil Penghulu Nebang Parah, 20 Desember 2015 Desa Nyogan, 20 Desember 2015 162 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian yang dilakukan oleh Ziba Mir-Hossani di Iran, seperti dikutip Khoiruddin Nasution, menun- jukkan bahwa aturan administrasi perkawinan cenderung hanya ditaati masyarakat kota saja, sedangkan dalam masyarakat pedesaan justru sebaliknya. Dengan kata lain, dalam masyarakat tra- disional terkadang hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah tersebut, apa yang disebutkan oleh Chamblish dalam bagian sebelumnya cukup relevan untuk dinyatakan, bahwa masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan hu- kum kerukunan dibanding masyarakat kom- pleks yang lebih memilih peraturan. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat yang sederhana dan tradisional, dimana aturan administratif tidak begitu dipentingkan, justru memengaruhi kinerja para penegak hukum itu sendiri. Tidak hanya dalam pencatatan, hal inipun terjadi dalam masalah perceraian dan poligami. 56 ingkupinya, sehingga hubungan antar mereka pun saling mempengaruhi terhadap tindakan- tindakan selanjutnya. Tidak efektifnya penerapan pencatatan perkawinan di Indonesia ini tidak hanya ter- jadi pada Suku Anak Dalam saja tetapi may- oritas terjadi pada masyarakat yang tinggal di pelosok seperti suku Baduy di Desa Kenekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak. Praktek perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di KUA ini telah dilakukan oleh masyarakat se- cara turun-temurun, sehingga anak-cucu pun enggan melaksanakannya.57 Tidak hanya da- lam masalah pencatatan, hal inipun terjadi dalam masalah perceraian dan poligami.58 Dengan kata lain, dalam masyarakat tradis- ional terkadang aturan hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Sebab bagi mereka pencatatan perkawinan, berikut denda atau hukuman bagi yang melanggar hanyalah merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia.59 Meskipun masyarakat mengakui pen- catatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, namun pada praktiknya di lapangan masyarakat lebih cenderung terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang secara turun-temu- run dilakukan. Budaya atau kebiasaan yang telah tertanam lama inilah yang akhirnya menimbulkan dilema bagi aparat penegak hu- kum untuk menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak seperti masyarakat perkotaan atau masyarakat ter- didik yang lebih menerima pencatatan seba- gai suatu tertib administrasi, pegawai KUA dalam beberapa kasus justru masih sangat terikat dengan lingkungan sosial yang mel- Seperti yang dilaporkan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) ketika ia berada di In- donesia dan melihat praktik perkawinan yang dilakukan umat Islam saat itu (1891). Menu- rut Hurgronje, kebiasaan umat Islam saat itu 57 Di Lebak Pernikahan Dibawah Tangan Relatif Tinggi, (Jakarta) Kapanlagi,com. 18 Februari 2007 58 Untuk catatan tentang dilema yang dialami KUA di pedesaan ini. Lihat Euis Nurlelawati, "Mod- ernization, Tradisition and Identity: The Kompi- lasi Hukum Islam and Legal Practice in the In- donesian Religious Courts", Disertasi Doktor, Leiden University, 2007, hlm. 227-229 56 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 273 59 Lihat Pasal 3 dan Pasal 45 ayat (1) huruf a PP No. 9 Tahun 1975; Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hu- kum Islam dijelaskan bahwa pencatatan perkaw- inan hanya sebagai sarana untuk menjamin ketert- iban setiap perkawinan bagi masyarakat Islam. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 163
Rahmi Hidayati (terutama di daerah Betawi) adalah menikah di depan guru dan beberapa saksi, tetapi tidak dilaporkan kepada catatan sipil, sehingga menurut dia, mustahil untuk mengharapkan adanya akibat hukum dari perkawinan itu. Fakta ini pula yang menjadi perhatian cukup penting pemerintahan Kolonial Belanda kala itu.60 Sementara itu, pada masyarakat adat, tiadanya pencatatan perkawinan, tidak akan menjadi suatu masalah yang besar, karena pada kenyataannya masyarakat adat, terutama kepala adat masing-masing, memegang peran sebagai pemutus perceraian. Melalui fungsi- fungsi yang dimilikinya, lembaga adat mam- pu mencegah kesewenang-wenangan pihak suami untuk menceraikan istrinya.61 Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Suku Anak Dalam. Dalam konteks masyarakat seperti ini pula, menurut penulis, hukum Islam akan tetap relevan, karena masih mampu dijangkau oleh masyarakat atau tokoh adat setempat. Terkait dengan status hukum pencata- tan perkawinan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan yang hanya berstatus administratif ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapan- nya. Pencatatan perkawinan yang tidak ter- masuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersang- kutan dapat dianggap sah - meski tidak di- catatkan - karena dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan 60 Surat Snouck Hurgronje pada bulan Juli 1891. Li- hat E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Ke- pada Pemerintahan Hindia Belanda 1889-1936, Penerjemah Sukardi (Jakarta : INIS, 1992), hlm. 916-920. 61 Nani Soewondo, Kedudukan Perempuan Indo- nesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Timun Mas, 1968), hlm. 46-47 adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan- nya itu". Dan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.62 Ambigguitas substansi hukum,63 tidak hanya membuat masyarakat menjadi bimbang dengan aturan yang ada tetapi juga menjadi- kan hukum tidak berjalan efektif. Di satu sisi masyarakat mengakui pencatatan perkawinan sebagai rumusan undang-undang, tetapi di- sisi lain, masyarakat juga masih sangat yakin bahwa dalam pandangan Islam (fiqh) perkaw- inan yang tidak dicatatkan adalah sah. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu fak- tor mengapa perkawinan yang tidak tercatat masih sering dijumpai dalam masyarakat. Menurut Khoiruddin Nasution, faktor tidak begitu efektifnya pemberlakuan pen- catatan perkawinan dan perceraian di Indo- nesia pertama, perempuan sendiri seringkali tidak menyadari bahwa undang-undang telah memberikannya hak yang setara dengan laki- laki. Kedua, tradisionlisme penegak hukum yang masih dikuasai oleh tradisi, kultur, dan penafsiran klasik atas al Qur'an. Ketiga, pem- bentukan undag-undag perkawinan sangat dipengaruhi oleh tradisi, kultur dan agama di Indonesia (Islam), sehingga terwujud pula da- 62 Lihat Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam 63 Ambiguitas pelaksanaan Pasal 2 ini juga pernah disebutkan oleh Marzuki Darusman pada 1997, saat itu ia menjabat Ketua Komnas HAM RI. Nur- sahbani Katjasungkana, "Kebijakan Pemerintah Tentang Perempuan Hamil di Luar Nikah, Nikah di Bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan", dalam Muhammad Atho Mudzhar dkk, (ed), Perempuan Dalam Masyarakat Indo- nesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 131; Lihat juga Hartono Mardjono, Menegakkan Shari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 96-97. 164 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian lam peraturan-peraturannya.64 Dari segi penerapannya, hukum perkaw- inan Islam termasuk dalam kelompok atau bagian hukum Islam yang memerlukan ban- tuan kekuasaan negara (sulthan). Artinya da- lam rangka pemberlakuan dan pelaksanaan hukum, negara terlebih dahulu harus member- ikan landasan yuridisnya, karena kekuasaan negaralah sebagai lembaga yang mempunyai legalitas dan kekuatan untuk hal itu.65 Menu- rut Makinuddin pemerintah memilik peran dalam pemberlakuan hukum, apapun keputu- san pemerintah mengikat bagi umat Islam.66 Hal ini sesuai dengan kaidah yang me- tidak adanya keharusan pencatatan. Atau jus- tru sebaliknya, tiadanya pencatatan perkaw- inan justru akan berkonsekuensi buruk terh- adap lembaga perkawinan yang dalam Islam sendiri merupakan salah satu pilar terpent- ing yang diakui. Dengan demikian, pencata- tan perkawinan yang tidak pernah ada dalam khazanah fiqh konvensional bahkan dalam tumpukan kitab yang mendasarkan pada per- kataan Rasulullah saw, tetapi karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pen- catatan perkawinan menjadi salah satu kom- ponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara. nyatakan : ﺔﺤﻠﺼﳌبا طﻮﻨﻣ ﺔﻴﻋﺮﻟا ﲆﻋ مﺎﻣٕﻻا فﴫﺗ Tindakan Pemerintah Terhadap Rakyat Harus Selalu Berorientasi Pada Kemashlahatan Orang Banyak.67 Kaidah ini bermaksud bahwa apapun atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerin- tah haruslah memperhatikan kemashlahatan rakyat. Untuk menguatkan beberapa proposisi yang penulis uraikan perlu kiranya melihat bagaimana praktek pencatatan perkawinan dalam masyarakat Suku Anak Dalam dan dampaknya ketika pencatatan ini tidak dilaku- kan. Apakah tujuan-tujuan perkawinan yang ada dalam Islam akan tercapai ketika perkaw- inan dilepaskan begitu saja oleh negara dan 64 Khoiruddin Nasution, Op. Cit., hlm. 280. 65 Zainal Abidin Abubakar, "Islam dan Undang- undang Perkawinan", Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan, No. 280/TH.XXIV (Jakarta: BP4, 1995), hlm. 20; Lihat juga Ahmad Tholabi, Op. Cit., hlm. 47. 66 Makinuddin, "Pandangan Hukum Islam Terh- adap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Diser- tasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, hlm. 1. 67 Al- Suyuthi, Al-Asybah wa al_Nazha'ir, (Beirut: Bagi masyarakat Suku Anak Dalam mer- eka sangat sadar dan bangga dengan hukum yang berlaku dikalangan mereka sendiri. Hu- kum yang berlaku dalam kehidupan mereka merupakan harga mati yang tidak bisa diban- tah, karena membantah atau menentang hu- kum yang berlaku dikalangan mereka berarti sama halnya dengan menentang dan memban- tah leluhur mereka yang telah menyebabkan mereka ada di rimba yang konsekuensinya berdampak pada kehidupan yang susah. Doktrin orang tua atau leluhur mereka sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya kesadaran demikian sangat mempengaruhi ragam aktifitas yang mereka jalankan. Aktivitas-aktivitas terse- but terkadang sering bertentangan dengan model kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat modern (orang luar/terang) sep- erti menyikapi peraturan lalu lintas, kesadaran pola makanan dan pakaian dan lainnya teruta- ma dalam bidang perkawinan dan perceraian, sehingga terjadi sebuah pergumulan panjang yang tidak kunjung usai. Penutup Dar al Kutub al- Islami, t.t), hlm. 83 Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 165
Rahmi Hidayati Berdasarkan hasil penelitian di lapangan te- lah terjadi pergeseran sistem di bidang hukum keluarga pada Suku Anak Dalam, baik sebe- lum maupun setelah masuk Islam, khususnya dalam masalah perkawinan dan perceraian. Dulu mereka melakukan perkawinan dengan tata cara tradisi mereka, tetapi sekarang telah mengikuti pola masyarakat kampung sekitar mereka tinggal. Secara yuridis formal, hukum Islam dalam bidang hukum keluarga pada masyarakat Suku Anak Dalam telah ada dan diterapkan dalam kehidupan mereka, namun mayoritas perkawinan mereka tidak tercatat. Bibliography Menghadapi Dominasi Negara dan Etnis Mayoritas," Seloko Jurnal Budaya, Vol. 1 No. 2 (2014). Amira Mashhour, "Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Common Ground? A Study of Divorce and Po- lygamy in Sharia Law and Contempo- rary Legislation in Tunisia and Egypt," Human Rights Quarterly, Vol. 27 No. 2 (2005), Anne Erita Venasen Berta, "People of The Jungle" Adat, Women and Change among Orang Rimba", Disertasi, Department of Social Anthropology University of Oslo, 2014. Literatur Adi Prasetijo, "Between Dominance and Re- sistance: The Construction of Ethnic Identity of Orang Kubu", International Young Scholar Conference, Universiti Sains Malaysia, 2011. Badan Pusat Statistik Jambi, 2009. Badr-Eddine Sari, Mourad Aribi, dan Badia Saari, "Effect of Endogamy and Consan- guinity om the Development of Labial Venous Malformations in Area of Tle- meen (West Algeria)", The Open Genom- ics Journal, 1 (2008). ______, Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jam- bi, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2011. Ahmad Tholabi, "Modernisasi Hukum Kelu- arga di Indonesia (1974-2008)", Diser- tasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Bernard S. Cayne, (ed), The Encyclopedia Americana, vol. XVIII Glorier Incorpo- rated, New York 1996. Buttenheim, Alison M and Jenna Nobles, "Ethnic Diversity, Traditional Norms and Marriage Behaviour in Indonesia," Pop- ulation Studies, Taylor and Francis Ltd, Vol. 63 No. 3 (Nov. 2009). Alexander A. Weinreb, "Characteristics of Women in Consanguineous Marriages in Egypt, 1988-2000," European Journal of Population, Springer, Vol. 24. 2, (2008). Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al_Nazha'ir, Bei- Christian Wawrinec, "Tribality and Indige- neity Malaysia and Indonesia," Austri- an Journal of South-East Asian Studies (ASEAS), University of Vienna, Austria, Winter (2010). rut: Dar al Kutub al- Islami, t.t. Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002. Amilda, "Menjadi Melayu yang Islam: Poli- tik Identitas Suku Anak Dalam dalam David Henley and Jamie S Davidson, "In The Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition and Democracy in Indonesia," Modern Asian Studies, Cam- bridge University Press, Vol. 42 No.4 (Juli 2008). E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat 166 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Snouck Hurgronje Semasa Kepegawai- annya Kepada Pemerintahan Hindia Be- landa 1889-1936, Penerjemah Sukardi, Jakarta : INIS, 1992. Euis Nurlelawati, "Modernization, Tradisition and Identity: The Kompilasi Hukum Is- lam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts", Disertasi Doktor, Le- iden University, 2007. Evelyn L. Lehrer dalam "Age at Marriage and Marital Instability: Revisiting the Beck- er-Landes-Michael Hypothesis," Journal of Population Economic, Springer, Vol. 21 No. 2, (April 2008). Makinuddin, "Pandangan Hukum Islam Ter- hadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indo- nesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Disertasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011. Muhammad Atho Mudzhar dkk, (ed), Perem- puan Dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001. Muhammad Ibrahim Raden Gurniwan Kamil Pasya, "Kehidupan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Saro- langun," Jurnal Antologi Geografi, Uni- versitas Pendidikan Indonesia, Vol. I No. 3, (Desember 2013). Farzana Perveen, "Occurrence of Consan- guineous Marriage in Bajaur Agency, Federally Administered Tribal Areas, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan", Mint- age Journal of Pharmaceutical & Medi- cal Sciences 1 No. 1 (2012). Gerard Persoon, "The Kubu and the outside World (South Sumatra, Indonesia) The Modification of Huntingand Gathering", Anthropos Institut, 1989. Hartono Mardjono, Menegakkan Shari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1997. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Bei- rut: Dar al Fikr, 1995. Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontem- porer di Indonesia, Jakarta: INIS, 2002. Lia Noviana, "Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam", Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol. 15 No. 1 (Juni 2012). Munthalib, Suku Anak Dalam di Pinggiran Kawasan Hutan Lindung Taman Nasion- al Bukit XII Propinsi Jambi, Serang: A- Empat, 2014. Museum Negeri Jambi, Pameran Sekilas Ke- hidupan Rimba di DAS Batanghari, Jam- bi: Pemprov Jambi, 2010. Nani Soewondo, Kedudukan Perempuan In- donesia dalam Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Timun Mas, 1968. Nathan Porath, "'They Have Not Progressed Enough': Development's Negated Iden- tities Among Two Indigenous Peoples (orang asli) in Indonesia and Thailand", Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 41, No. 2 (June 2010). Nehaluddin Ahmad, "A Critical Appraisal of 'Triple Divorce' in Islamic Law", Inter- national Journal of Law, Policy and The Family, 23 (29 Januari 2009). Profil Suku Anak Dalam Hasil SP 2010, BPS : Jambi, 2011. Lynn Welchman, "Woman and Muslim Fam- ily Laws In Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy," Middle East Journal, Am- sterdam University Press, (2007). Reslawati, "Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam di Keca- matan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil", Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 167
Rahmi Hidayati X No. 3, Harmoni, 2011. Rian Hidayat, "Perubahan Sosial Komunitas Suku Anak Dalam Batin Sembilan di Batin Bahar, Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi", Proceeding The First In- ternational Conference on Jambi Studies (ICJS 1) (2013). Robert Aritonang, Pengetahuan Lokal Orang Rimba dan Implikasinya Pada Strategi Berburu dan Meramu, Jakarta: Kemen- trian Lingkungan Hidup, 2004. ______, Orang Rimba Menantang Zaman, Ja- karta: Warsi, 2010. Samuel Snyder, "New Streams of Religion: Fly Fishing as a Lived, Religion of Na- ture", Journal of The Amercan Academy of Religion, Vol. 75, No. 4 (2007). Our Floor (Suku Anak Dalam Customs and Religion In The Bukit Duabelas Re- gion of Jambi, Sumatra)", Disertasi, The Australian National University, May 2008. Suwardi, Profil Masyarakat Hukum Adat Tra- disional di Nusantara dari Aceh sampai Papua, Pekanbaru: Alaf, 2011. Syamsu Rijal, "Dakwah dan Pengaruhnya Pada Suku Anak Dalam", Penelitian, DIPA IAIN STS Jambi, Tahun 2012. Zainal Abidin Abubakar, "Islam dan Undang- undang Perkawinan", Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan, No. 280/TH.XXIV, Jakarta: BP4, 1995. Informan Sindu Galba, "Manusia dan Kebudayaan Kubu", Naskah Laporan Hasil Peneli- tian, 2002. Asnawi, Ketua RW Dusun Nebang Parah Ka- bupaten Muaro Jambi. Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hu- kum Adat, Jakarta, Rajawali Press, 1981. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Ja- karta: Pradya Paramita, 1993. Mat Safar, Tuo Tengganai masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Nebang Parah Ka- bupaten Muaro Jambi Syafi'i, Kepala Suku Anak Dalam Dusun Ne- bang Parah Kabupaten Muaro Jambi Sapren, Wakil Penghulu Desa Nyogan Kabu- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas- Azas Hukum Adat, Jakarta: Masagung, 1994. paten Muaro Jambi Senen, Ketua RT 14 Dusun Nebang Parah Ka- Steven Sager, "The Sky Is Our Roof, the Earth bupaten Muaro Jambi 168 Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Indeks Isi Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 ISSN: 1412-436X INDEKS ISI KONSEP GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Abdul Karim, et. al. Gratification has been practiced by Muslim since centuries ago untill now. Basically, gratification is a paying a tribute from one to another. But today, there is a legislation rule ban gratification practice. Therefore, this study will be examined the concept of gratification based on Islamic law. This study used descriptive-analytic method and normative approach, which means gratification concept is observed as ac- cording to al-Qur'an, hadist and opinion of theolo- gians. The result of this study shows that, gratifica- tion has a very broad meaning in Islam, which may take forms in any kinds of tributes or charity. The gratification concept sometimes means shadakah, hibah, gift and risywah. The sort of gratification in Islam is classified to positive categories and negative categories. Shadakah, hibah and gift are including to positive dividend, these are recommended in Islam. Yet, it will be negative dividend if state officials are as receivers. While risywah and gift (state officials) are including to negative gratification, these practic- es are prohibited and immoral (maksiat) based on al- Qur'an, hadist and opinion of theologians. Risywah and gift (state officials) are categorized to jarimah ta'zir, the doer can be punished with ta'zir penalty, ranging from the heaviest to it should be heaviest and lightest punishment. Keywords: Gratification concept, Islamic law pers pective. Gratifikasi merupakan perbuatan yang sudah dip- raktekkan oleh umat Islam semenjak dahulu sam- pai sekarang. Karena pada intinya gratifikasi adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain. Namun dewasa ini ada aturan perundang-undangan yang melarang amalan gratifikasi. Untuk itu, dalam kajian ini akan ditelaah konsep berkaitan dengan gratifikasi dalam tinjauan Hukum Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif, yaitu meninjau kon- sep gratifikasi berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama yang telah ada yang berkaitan dengan gratifikasi. Hasil kajian menunjukkan bah- wa, dalam Islam gratifikasi mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk pemberian. Konsep gratifikasi dalam Islam adakala berupa sedekah, hi- bah, hadiah, dan risywah. Bentuk-bentuk gratifikasi dalam Islam tersebut ada yang termasuk ke dalam kategori positif dan kategori negatif. Gratifikasi da- lam bentuk sedekah, hibah, dan hadiah termasuk ke dalam amalan gratifikasi positif, amalan tersebut memang dianjurkan dalam Islam. Namun, amalan ini dapat berubah menjadi amalan negatif apabila penerimanya adalah petugas negara. Adapun grati- fikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan ri- sywah termasuk ke dalam gratifikasi negatif, karena dua bentuk amalan gratifikasi ini telah disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ula- ma sebagai amalan yang dilarang syara', yaitu suatu amalan maksiat (jarimah). Gratifikasi dalam bentuk hadiah kepada penguasa dan risywah termasuk ked- alam kategori jarimah ta'zir, maka pelakunya dapat dihukum dengan hukuman ta'zir, mulai hukuman terberat hingga hukuman teringan. Kata Kunci: Konsep gratifikasi, perspektif hukum Islam. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016
Indeks Isi KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN ANAK Khoiruddin Nasution President Joko Widodo on Wednesday, May 25, 2016 has issued and signed Government Regula- tion in Lieu of Law (Perppu) No. 1 2016 on Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on the Pro- tection of Children, which was amended by Act 35 of 2014. However, with the birth of this regulation has born pro and contra about its effectiveness. This paper attempts to describe the reasons behind doubt of the observer, both the pros and the contra. Finally it can be noted three conclusions. First, there are a number of factors that are the cause and source of violence against children. Second, the legal effec- tiveness in eliminating violence against children, is highly dependent on idealistic law enforcement and legal awareness of society. Thirdly, together with re- pressive efforts, preventive measures are also neces- sary to do in the form of providing a short course on family life for productive spouse and candidate par- ents. In addition, it is also urgent to provide a family counseling. Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 25 Mei 2016 telah menerbitkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diamandemen dengan UU No.35 tahun 2014. Namun seiring dengan lahirnya Perppu ini lahir keraguan dari para pemerhati tentang efektivitasnya. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan alasan di ba- lik keraguan para pemerhati, baik yang pro maupun yang kontra. Akhirnya dapat dicatat tiga kesimpulan. Pertama, ada sejumlah faktor yang menjadi sebab dan sumber terjadinya kekerasan terhadap anak. Kedua, efektivitas hukum dalam menghilangkan kekerasan terhadap anak, sangat tergantung pada idealis pen- egak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Ke- tiga, bersamaan dengan upaya represif, upaya pre- ventif juga niscaya dilakukan dalam bentuk Kursus kepada pasangan produktif dan calon suami dan isteri serta penyuluhan di bidang keluarga yang berkelan- jutan dan substansial. Keywords: Sexual violence, child protection, Per- ppu, repressive, preventive, Pre-Marital Courses, Calon Pengantin Courses. Kata Kunci: kekerasan seksual, perlindungan, anak, Perppu, represif, preventif, Kursus Pra Nikah, dan Kursus Calon Pengantin. SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI KONTRI- BUSI BAGI PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Ishaq This article explains that murder in the Code of Pe- nal and criminal law of Islam is prohibited and sanc- tioned. Criminal sanctions murder in criminal law varies, and depends on the articles which were vio- lated in the draft of the Criminal Law. For example, imprisonment for 15 years, a lifetime, or forever 20 years. In addition, there is also punishable by impris- onment of 12 years, 9 years, 7 years, 5 years, and 4 years old. While criminal sanctions killing in Islamic criminal law is Qisas. However, in the case of qi- sas, if the victim's family to forgive the killers, the sanctions did not apply Qisas and switch into diyat sanctions. Keywords: Criminal murder, Indonesia Criminal- Law, Criminal Law Islam. Artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan di da- lam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Sanksi pidana pem- bunuhan di dalam hukum pidana bervariasi, dan ter- gantung kepada pasal-pasal mana yang dilanggar da- lam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Misalnya, diancam pidana penjara 15 tahun, seumur hidup, atau selamanya 20 tahun. Disamping itu, ada juga yang diancam dengan pidana penjara 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun. Sedangkan sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Is- lam adalah qishash. Namun, dalam hal qishash ini, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunu- han, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat. Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Indeks Isi Kata Kunci: Pidana pembunuhan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam. RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDA- GANGAN ORANG MENURUT UU RI NO. 21 TAHUN 2007 DA- LAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN Wiend Sakti Myharto Human Trafficking is a criminal offense which later became a hotly discussed in various circles. Indone- sian state actually already had the legal instruments to protect our society of crime of trafficking in per- sons, namely with the enactment of Law RI No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. What is interesting in the law as well as a goal in this paper is a regulation of restitution or compensation which allowed requested by the victim against the perpetrator. The method used in this paper is a nor- mative juridical by taking primary legal materials, secondary and tertiary relating to the investigation. Not as sweet as the ideals of the nation, Restitution still pose a number of problems at the level of norms and implementation. Listed some of the problems that arise as the norm blurred in the rules and pro- cedures for implementation, the unavailability of human resources of personnel qualified in handling cases of human trafficking, as well as a low aware- ness of the public to report cases of trade in the fol- lowing efforts to obtain their rights. Keywords: Human trafficking, restitution, victim. Perdagangan orang adalah tindak pidana yang be- lakangan menjadi hangat dibicarakan pada berba- gai kalangan.Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki Instrumen hukum untuk melindungi wara- ga masyarakatnya dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan lahirnya UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perda- gangan Orang. Hal yang menarik dalam undang- undang tersebutsekaligus menjadi tujuan dalam tu- lisan ini adalah pengaturan mengenai restitusi atau ganti kerugian yang diperkenankan dimohon oleh korban terhadap pelaku.Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis normative dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan ter- sier yang berkaitan dengan hal yang diteliti.Tidak semanis cita-cita negara, Restituti masih menimbul- kan sejumlah masalah dalam tataran norma maupun implementasinya. Tercatat beberapa masalah yang timbul seperti norma yang kabur dalam aturan dan tata cara pelaksanaannya, belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang mumpuni dalam pen- anganan kasus perdagangan orang, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk melaporkan ka- sus perdangan orang berikut usaha untuk memper- oleh hak-hak mereka. Kata Kunci: Perdagangan orang, restitusi, korban. PENEGAKAN HUKUM DAN FATWA HARAM MUI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA Elita Rahmi Research purposes, first, and criticize enforcement of forest fire. Second, to analyze the position of the MUI fatwa about forest fires and land. The problem is How law enforcement on forest and land fires and how to position the fatwa burn the forest and land is- sued by MUI. Finally, from this study, it is understood that law enforcement on the issue of forest fires has not been seriously undertaken by the government, because of the limited efforts of the government, in- Tujuan penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hu- kum terhadap kebakaran hutan dan lahan serta ba- gaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI. Akhirnya, dari pe- nelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terh- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016
Indeks Isi cluding regulations often overlap, yet one vision in uncovering the truth on the stage of the police, pros- ecutors, courts and Advocates, in thinking about sus- tainable development (forest for posterity), as well as legal awareness of society, and the business world is still low in the development of its business. On the one hand, the difficulty for judges to prove the involvement of legal entities (corporations) in the burning of forests, poor management of natural re- sources led to policy and law enforcement, not in ac- cordance with the responsibility to the environment healthy and clean. On the other hand, the position of the MUI fatwa is a source of law, and became the basis of the philosophy of the various regulations in Indonesia in order to give birth and form a living law in Indonesian society, not been implemented by the public as a form of awareness of the law, to care for the environment healthy and clean. Keywords: Law enforcement, Fatwa Council of Ulamas (MUI), land and forest fires in Indonesia. adap persoalan kebakaran hutan belum serius dilaku- kan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang ser- ing kali tumpang tindih, belum satu visi dalam men- gungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejak- saan, Pengadilan dan advokad, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), serta kesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usa- hanya. Di satu sisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaran hutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan pen- egakan hukum, tidak sesuai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hokum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka melahirkan dan memben- tuk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, belum juga dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud kesadaran hokum, untuk peduli pada lingkun- gan yang sehat dan bersih. Kata Kunci: Penegakan hukum, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kebakaran hutan dan lahan di Indonesia FILANTROPI DAN KEBERLANGSUNGAN ORMAS ISLAM Asep Saepudin Jahar This paper discusses the contribution of Islamic philanthropy (ZISWAF) in maintaining the exis- tence and development of civil society organizations based on religion, such as NU, Muhammadiyah and Mathlaul Anwar. The presence of these institutions be a companion of government in the development of educational, social and religious. The strength of this philanthropy has successfully demonstrated its role and maintain the development of civil society in Indonesia. Relations philanthropy Islam and vari- ous religious organizations is an integral and inter- related. In other words, Islam philanthropy exists and grows because it was developed by a period of Islamic Organizations, and vice versa. Philanthropy development in each of these community organi- zations, appear to be associated with the traits and characteristics of each. Especially during the reform era in Indonesia, managing ZISWAF more lively. It was driven by the transparent and accountable man- agement through institutions ZISWAF. Consequent- ly ZISWAF institutions grew and gained the trust of Tulisan ini membahas tentang kontribusi filan- tropi Islam (ZISWAF) dalam menjaga eksistensi dan perkembangan organisasi masyarakat (Ormas) yang berbasis agama, seperti NU, Muhammadiyah dan Mathlaul Anwar. Kehadiran lembaga ini men- jadi pendamping pemerintah dalam pengembangan pendidikan, sosial dan keagamaan. Kekuatan filan- tropi ini telah berhasil menunjukkan perannya dan menjaga berkembangnya masyarakat sipil di Indo- nesia. Hubungan filantropi Islam dan Ormas-Ormas keagamaan ini merupakan satu kesatuan yang sal- ing terkait. Dengan kata lain, filantropi Islam eksis dan tumbuh karena dikembangkan oleh masa Or- mas Islam, demikian juga sebaliknya. Perkemban- gan filantropi di masing-masing Ormas ini terlihat berhubungan dengan ciri dan karakteristik Ormas masing-masing. Khususnya pada masa reformasi di Indonesia, pengelolaan ZISWAF semakin semarak di Indonesia, karena didorong oleh pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembaga ZISWAF. Konsekuensinya lembaga ZISWAF se- Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Indeks Isi the public very well. makin berkembang dan mendapat kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat. Keywords: Civil society organizations, philanthro- py, ZISWAF ,democracy. Kata Kunci: Organisasi masyarakat, filantropi, ZISWAF, demokrasi. LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL INDONESIA Ridwan The legislation of sharia economic law in Indone- sia was born as a logical consequence of interaction and a dialogue between Islamic teachings and social environment. Therefore, the formulation, the char- acteristics and the expression of legislation of sharia economic law embodied in the form of diversity of local values (local wisdom) surrounding the growth of sharia economic law. Historical development of the legislation of sharia economic law in Indonesia features a dynamic character with typical of Indone- sian values. Values, social, political and cultural set- tings become important elements affecting the pace and direction of the legislation of sharia economic law in Indonesia. This paper proves that Islamic law has appeared as one of the sub-system in the Indo- nesian national legal system, considering the enact- ment of various regulatory instruments in the form of laws as part of the Indonesian national law. Legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan persing- gungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristk dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujud dalam bentuk yang ragam, sebangun dengan dengan ker- agaman nilai-nilai lokal (local wisdom) yang mengi- tari pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Perkem- bangan sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak dinamis dengan khas ke Indonesiaan. Tata nilai, setting sosial politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengar- uhi laju dan arah legislasi hukum ekonomi syariah Islam di Indonesia.Tulisan ini membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam telah menampakkan diri se- bagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional Indonesia dengan lahirnya berbagai instru- men regulasi dalam bentuk undang-undang / qanun sebagai hukum nasional Indonesia. Keywords: Enactment, sharia economic law, na- tional law, legislation, local values. Kata Kunci: Positivisasi, hukum ekonomi syariah, hukum nasional, legislasi, nilai-nilai lokal. SISTEM PENYIARAN SYARIAH (STUDI EKSPLORATIF KONSEPTUAL) Harmonis This study aims at researching about Islam and communication science. Where one another have the space to accommodate the principles in com- mon, until believed to form an alternative approach in communication studies. This is because in Islam there is science communication, and on the other hand, in the study of communication media there are also Islamic science. But in reality, what happens is there is a separation between the two. To what ex- tent the importance of this position in the reality of the relationship between Islam and communication? With the aim to be more willing to articulate and Kajian ini bertujuan untuk meneliti tentang Islam dan komunikasi sebagai sains. Di mana satu sama lain- nya mempunyai ruang untuk menampung asas-asas kesamaan, hingga diyakini dapat membentuk satu pendekatan alternatif dalam kajian-kajian komu- nikasi. Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam terda- pat sains komunikasi, dan pada sisi yang lain, dalam studi komunikasi media juga terdapat sains Islam. Namun dalam realitasnya, yang terjadi adalah ter- dapat pemisahan antara keduanya. Sejauhmanakah pentingnya kedudukan ini dalam realitas hubungan antara Islam dan komunikasi? Dengan tujuan un- Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016
Indeks Isi promote the use of new approaches in understand- ing the science of communication. Answer that is needed at this time. While, so far, experts have not shown sincere effort in implementing the approach. Although they may sometimes see failures are the application of scientific theory and nuances of the West to resolve the issues related to the community, especially people who are Muslims. This study is ex- ploratory conceptual and theoretical research, with a focus on the study of the (in) broadcasting as the basis for an argument by using the perspective of Islamic philosophy. One example of the basic prin- ciples of the shari'a based broadcasting, is related to the broadcasting sistem must Focusing on Islamic philosophy. Keywords: Sistems, Islamic science, communica- tion, philosophy of Islam, sharia broad- casting. tuk lebih berani mengemukakan dan menggalakkan penggunaan pendekatan baru dalam memahami ilmu komunikasi. Jawaban itulah yang diperlukan pada saat ini. Sementara, selama ini, para pakar belum memperlihatkan usaha yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pendekatan tersebut. Meskipun mere- ka mungkin seringkali melihat kegagalan-kegagalan aplikasi dari teori yang bersifat saintifik dan bernu- ansa Barat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Kajian ini bersifat penelitian eksploratif konseptual dan teoritikal, den- gan memfokuskan kajian terhadap (pada) penyiaran sebagai landasan argumentasi dengan memperguna- kan perspektif falsafah Islam. Salah satu contoh dari prinsip-prinsip dasar penyiaran yang berlandaskan syari'ah tersebut, adalah yang berhubungan dengan keharusan sistem penyiaran yang bertitik-tolak dari falsafah Islam. Kata Kunci: Sistem, sains Islam, komunikasi, falsa- fah Islam, penyiaran syariah. PASAR ISLAM (KAJIAN AL-QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH SAW) Suwandi, et. al. The first Islamic Market which was founded by the Prophet (Peace be Upon Him) and his companions after establishing Nabawi Mosque is Anshar Market (Suuq al-Anshar) in Medina, where at the time the construction of mosque by the Caliphs also followed by establishing the market. This model shows us the emergence of market in building of economy among the Moslem Community, the market was established on Islamic value where the people from every coun- try can visit and join in economic transaction with- out any hindrance, tax, rent, and other expenses so that the Islamic market has more ability to compete fairly than other markets. The Islamic market mech- anism was free from any intervene in determining of price, even the government only take the role of supervisor to ensure the enactment of disturbance on the market such as overview, fraud, and other mar- ket distortions. The structure of the Islamic market is perfectly competitive market where prices are deter- mined by forces of supply and demand. This system was brought the Moslem community as the advance society with prosperity and peace as we called in re- cent time by civil society. But, this system was not Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Ra- sulullah SAW dan para sahabat setelah memban- gun masjid Nabawi adalah pasar Suqul Anshar yang berada di Madinah dekat dengan masjid Na- bawi. Pada zaman Khulafaurrasyidin pembangunan masjid selalu diiringin dengan membangun pasar, ini menunjukkan bahwa pasar memiliki arti penting bagi Islam. Pasar pada waktu Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin dibangun dan diatur seratus pers- en berdasarkan syariat Islam. Semua orang bebas memasuki pasar tanpa ada halangan, tidak dipunguti pajak, sewa, dan biaya lainnya. Mekanisme pasar Is- lam ialah mekanisme pasar bebas dimana pemerin- tah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar namun pemerintah disini berperan sebagai pengawas pasar (al-muhtashib) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti Ikhtisar, tadlis, dan dis- torsi pasar. Struktur pasar Islam ialah pasar persain- gan sempurna (PPS) dimana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (sup- ply). PPS yang terjadi secara adil dan berkesimban- gan sesuai syariat Islam telah membawa masyarakat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurra- Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Indeks Isi famous among the economic system in today, and it is will become solution for developing Islamic mar- ket in order Islamic community and civil society. Keywords: Islamic Market; market structure and mechanism; Rasulullah SAW, Khula- faurrasyidin. syidin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan bahagia lahir batin sehingga banyak yang menyebut keadaan ini sebagai contoh Masyarakat Madani (Civil Society). Struktur dan mekanisme pasar Islam ini sangat sesuai untuk diamalkan oleh pemerintah dan umat Islam kontemporer untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada masyarakat yang maju. Kata Kunci: Pasar Islam; struktur dan mekanisme pasar; Rasulullah SAW, Khulafaurra- syidin. PERGESERAN SISTEM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA SUKU ANAK DALAM Rahmi Hidayati Suku Anak Dalam is one of the tribes that are in the province of Jambi, and are dependent natural resources in the forest. They consider themselves Muslims and recognize marriage, divorce and polyg- amy. The Government, through the head of the BKM and KSPM Jambi province, has sought to give atten- tion to Suku Anak Dalam to various fields, including the Islamic Family Law. Based on the research, that there has been a social change in Suku Anak Dalam in the field of Islamic family law, especially in mat- ters of marriage and divorce, both before and after converting to Islam. Thus, formal juridical, public Suku Anak Dalam have implemented Islamic law (especially family law) in their lives. Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku teras- ing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan menggan- tungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hu- tan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenal perkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telah berupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bi- dang Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan hasil pe- nelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalam pada bidang hukum keluarga Is- lam, terutama dalam masalah perkawinan dan per- ceraian, baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkan hukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka. Keywords: Marriage, divorce, Suku Anak Dalam. Kata Kunci: Perkawinan, perceraian, Suku Anak Dalam. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016
Pedoman Penulisan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pedoman Penulisan Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan PEDOMAN PENULISAN PEDOMAN PENULISAN BENTUK NASKAH Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat (research and community development papers), artikel ulasan (review), dan resensi buku (book review), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris CARA PENGIRIMAN NASKAH Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, melalui e-mail: ETIKA PENULISAN Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun, memuat tulisan berkenaan dengan kajian ilmu syariah dan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tulisan harus diikuti oleh pernyataan keaslian, bahwa karya asli penulis, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain, serta belum pernah dan/atau tidak sedang dalam proses publikasi di media lain, yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- 2. Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas standar UNESCO yaitu A4 (210 x 297 mm) dengan spasi ganda. Margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. 3. Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama penulis (harus tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan dan kepangkatan), alamat lembaga tempat kegiatan peneli- tian dilakukan (nama lembaga, alamat dan kode pos, nama negara) sebagai pemegang hak kepemilikan atas tulisan, dan penulis korespondensi (alamat e-mail) secara jelas. 4. Tulisan yang dikirim ke redaksi Al-Risalah wajib mengikuti pedoman penulisan (gaya selingkung) Al-Risalah melalui berkas elektronik (template) Al-Risalah yang telah dise- diakan. Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016
Pedoman Penulisan 5. Tulisan yang telah diserahkan dan diterima oleh pihak redaksi menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan. SISTEMATIKA PENULISAN JUDUL NASKAH Judul ditulis dengan huruf kafital dalam format Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti oleh biodata penulis; satu paragraf abstrak (abstract) dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara ringkas, jelas, utuh, mandiri dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan antara 50-100 kata; dan kata kunci (keywords) yang berfungsi mencerminkan konsep yang dikandung artikel antara 2-5 kata. PENDAHULUAN Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode penelitian yang digunakan. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta pen- jelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat "PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN". PENUTUP Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan. SUMBER KUTIPAN Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan menggunakan referensi model footnote, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ayat al-Qur'an, contoh: An-Nisaa' (4): 42. 2. Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer, cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8. 3. Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti "dkk" (dan kawan-kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah, edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54. 4. Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, contoh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Ser- entak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42. 5. Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi: Syariah Press, 2010), Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pedoman Penulisan hlm.1. 6. Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 9. 7. Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 51. 8. Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234. 9. Kamus, contoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12. 10. Artikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, contoh: H. Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8. 11. Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, "Tasawuf dan Proses Demokrat- isasi", KOMPAS, 30 Maret 2001, hlm. 4. 12. Artikel dalam buku atau ensiklopedi, contoh: Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), An- tologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275. 13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, contoh: Illy Yanti dan Rafidah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Na- sional", Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10. 14. Makalah tidak diterbitkan, contoh: Rahmadi, "Kaedah-Kaedah Falakiyah", Makalah Dis- ampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5. 15. Sumber yang masih berbentuk manuskrip, contoh: Undang-Undang Palembang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3. 16. Dokumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116. 17. Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadilan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011, 22 April 2012. 18. Peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, con- toh: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1). 19. Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya sudah disebutkan dalam tulisan, contoh: Pasal 2 ayat (1). 20. Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Briefing Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988. 21. Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009. 22. Website tanpa penulis, contoh: "Remarks before the American Muslim Council," usinfo. akses 7 Mei 2009. 23. Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, "Market Democracy in a Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016
Pedoman Penulisan Neoliberal Order: Doctrines and Reality," index.cfm, akses 10 Januari 2003. CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAPHY Literatur Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009. Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik, Padang: Labora- torium Ilmu Politik Unand, t.t. Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007. Anik Ghufron, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Makalah Dipresentasikan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010. Anonim, Panduan Amaliyah Ramadhan, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009. Asep Saepudin Jahar, "Reinterpreting Islamic Norms the Conflict between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges: A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indo- nesia," Dissertation Submitted to Oriental Institut, Universitas Leipzig, 2005. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Karya Toha Putra, 1989. Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007. Illy Yanti dan Rafidah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU No. 3 Tahun 2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional", Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, 2009. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Uta- ma, 1993. Sayuti, "Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Governance", Jur- nal Al-Risalah, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Vol. 12 No. 1, Juni 2012. Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali, Bandung: Tarsito, 1978. Dokumen Pengadilan Agama Kota Jambi, "Daftar Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2011". Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Briefing Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988. Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116. Peraturan Undang-Undang Palembang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pedoman Penulisan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Informan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi. Budiman, Petani Kacang Desa Malapari Kec. Muara Bulian-Batanghari. Website state.gov/usa/islam/ s050799.htm. Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," "Remarks before the American Muslim Council," state.gov/usa/islam/ s050799. htm. Media Cetak Jambi Independent, 22 Nopember 2015. Harian Republika, 30 Agustus 2015. Mimbar Jum'at, Edisi 20 Oktober 2015. PEDOMAN TRANSLITERASI Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, yaitu: A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 1 ا ب ت ث ج ح خ د ذ 2 Alif Ba' Ta' sa' Jim Ha' Khá Dal 3 Tidak dilambangkan B T s J H Kh D 4 Tidak dilambangkan Be Te Es (dengan titik di atas) Je Ha (dengan titik di bawah) Ka dan ha De źal Ź Zet (dengan titik di atas) Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016
Pedoman Penulisan ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي Ra' Zai Sin Syin Sád Dad Ta' Za' 'ain Gain Fa Qāf Kāf Lam Mim Nun Wawu Ha' R Z S Sy Ş D ţ Z ' G F q K L M N W H Er Zet Es Es dan Ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) Koma terbalik di atas Ge Ef Qi Ka El Em En We Ha Hamzah ' Apostrof Ya' Y Ye B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap ﻦﻳﺪﻘﻌﺘﻣ ةﺪﻋ Ditulis Ditulis Muta'aqqidîn 'iddah C. Ta' marbutah 1. Bila dimatikan ditulis h ﺔﺒﻫ ﺔﻳﺰﺟ Ditulis Ditulis Hibbah jizyah Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap keda- lam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya. Bila diikuti dengan kata sandang 'al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. ءﺎﻴﻟؤﻻا ﺔﻣﺮﻛ Ditulis Karamatul al-auliya' Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah
Pedoman Penulisan 2. bila ta' marbutha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis t ﺮﻄﻔﻟا ةﰷز Ditulis Zakatul fitri D. Vokal Pendek Ditulis i Ditulis a Ditulis u E. Vokal Rangkap Fathah + alif Ditulis ai ﲂﻨﻴﺑ Ditulis bainakum Fathah + wawu mati Ditulis au لﻮﻗ Ditulis qaulun F. Vokal Panjang Fathah + alif Ditulis â ﺔﻴﻠﻫﺎﺟ Ditulis jâhiliyyah Fathah + ya' mati Ditulis â ﻰﻌﺴﻳ Ditulis yas'â Kasrah + ya mati Ditulis î ﱘﺮﻛ Ditulis karîm Dammah + wawu mati Ditulis ũ ضوﺮﻓ Ditulis furũd G. Vokal Rangkap Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof ﱲﻧاا تﺪﻋٔا ﰎﺮﻜﺷ ﱧﻟ Ditulis Ditulis Ditulis A'antum U'iddat La'in syakartum Al-Risalah Vol. 16, No. 1, Juni 2016
Pedoman Penulisan H. Kata Sandang Alif + Lam 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ناﺮﻘﻟا سﺎﻴﻘﻟا Ditulis Ditulis Al-Qur'an Al-Qiyas 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya. ءﲈﺴﻟا ﺲﻤﺸﻟا Ditulis Ditulis As-Sama' Asy-Syams I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya. ضوﺮﻔﻟا يوذ ﺔﻨـﺴﻟا ﻞﻫٔا Ditulis Ditulis Zawi al-furud Ahl as-sunnah Vol. 16, No. 1, Juni 2016 Al-Risalah