LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN "PERCEPATAN INOVASI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR" Disusun Oleh : Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si Kepala Bappeda Kab. Kampar Mentor : Drs. Yusri, M.Si Sekretaris Daerah Kab. Kampar Coach : Drs. Sutarjo, M.M Widyaiswara Ahli Utama PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XV BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 1
LEMBAR PERSETUJUAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XV BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 "PERCEPATAN INOVASI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR" Disusun Oleh : Nama Peserta : Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si NIP : 19850305 200412 1 001 NDH : B-15 Disetujui untuk diseminarkan pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan Semarang, 10 Nopember 2022 Mentor, Coach, Drs. Yusri, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19720305 199203 1 002 Drs. Sutarjo, MM Widyaiswara Ahli Utama NIP. 19600325 198703 1 004 2
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN IMPLEMENTASI RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XV BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 Judul : "PERCEPATAN INOVASI UNTUK MASYARAKAT DAERAH PELAYANAN MENINGKATKAN KABUPATEN KAMPAR" Disusun oleh : Nama Peserta NIP NDH : Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si : 19850305 200412 1 001 : B-15 Telah di Seminarkan dan di Sempurnakan Sesuai Arahan Semua Pihak Pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan Semarang,10 Nopember 2022 Menyetujui, Mentor, Coach, Drs. Yusri, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19720305 199203 1 002 Drs. Sutarjo, MM Widyaiswara Ahli Utama NIP. 19600325 198703 1 004 Penguji/Narasumber, Dr. Hery Antasari, ST, M.Dev.Plg Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat NIP. 197220318 199803 1 007 3
PRAKATA Ucapan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan dengan Judul "PERCEPATAN INOVASI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR" pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr.Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA yang telah memberikan arahan dan masukan dalam Implementasi Proyek Perubahan; 2. Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Ing. Wiwiek telah memberikan arahan dan masukan dalam Joelijani, MT, yang Implementasi Proyek Perubahan; 3. Pj. Bupati Kampar, Dr. Kamsol, M.M yang telah memberikan dukungan atas penyusunan Laporan Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Pendek ini; 4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa tengah, Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si dan Jajarannya; 5. Sekretaris Daerah, Drs. Yusri, M.Si selaku mentor yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan saran agar Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini ada kemanfaatannya; 6. Coach, Drs. Sutarjo, M.M yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dalam penyelesaian Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini; 7. Segenap Widyaswara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan; 8. Rekan-rekan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XV; 9. Team Efektif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar; 10. Seluruh stakeholder yang berkenan memberikan dukungan dan bantuan; 11. Keluarga tercinta yang memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan Rancangan Proyek Perubahan ini. Kami menyadari bahwa Implementasi Proyek Perubahan ini masih perlu mendapatkan saran dan masukan, untuk penyempurnaan dan manfaat yang lebih luas secara berkelanjutan bagi masyarakat. Semarang, 10 November 2022 Project Leader Ardi Mardiansyah 4
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... ... 1 LEMBAR PERSETUJUAN... ... ... 2 LEMBAR PENGESAHAN... ... ... 3 PRAKATA ... ... ... 4 DAFTAR ISI... ... ... 5 DAFTAR TABEL DAN GAMBAR... 6 BAB I. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ... 7 I. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS ... 7 A. Matriks Persandingan Milestone Rancangan dengan realisasi ... .. 8 B. Deskripsi Capaian Tahapan Strategis ... . 11 C. Manfaat Proyek Perubahan ... .. 18 IMPLEMENTASI STRTEGI MARKETING SEKTOR PUBLIK... . 20 A. Implementasi Strategi Marketing ... .. 20 B. Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasi... .. 21 C. Pemanfaatan Sumberdaya Organisasi... 24 III. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN ... . 25 II. A. Intisari 3 (Tiga) Mata Pelatihan Pilihan Yang Relevan Dengan Proyek Perubahan... 26 B. Implementasi Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan ... .. 42 IV. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIS ... .. 43 A. Kepemimpinan Strategis Dalam Pemanfaatan Peluang dan Menghadapi Tantangan ... . 43 B. Optimalisasi Sumberdaya Dalam Proyek Perubahan Secara Efektif dan Efisien ... . 46 V. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN ... 47 A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek dengan Menetapkan Target Capaian Jangka Menengah ... . 47 B. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Menengah dengan Menetapkan Capaian Jangka Panjang... 49 VI. PENERAPAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM PROYEK PERUBAHAN ... 51 A. Dasar-dasar Hak Azazi Manusia ... .... 51 B. Manajemen Keuangan Negara ... 56 C. Manajemen Pemerintahan ... 61 VII. HASIL IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI ... . 62 VIII. PENUTUP ... .. 65 A. Lesson Learnt ... ..... .... .... 65 B. Kesimpulan ... 68 C. Rencana Tindak Lanjut... . . 68 DAFTAR PUSTAKA ... 69 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 70 LAMPIRAN ... ... 71 5
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR DAFTAR TABEL Tabel 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan ... 7 Tabel 2. Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Pendek ... ... 8 Tabel 3. Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah yang Dilaksanakan Pada Jangka Pendek ... . 10 Tabel 4. Tindak Lanjut Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah... 47 Tabel 5. Tindak Lanjut Tahapan Rencana Strategis Jangka Panjang... 49 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Pembentukan Tim Efektif... 12 Gambar 2. Pelaksanakan Stakeholder Mapping Pelaku Inovasi Daerah... 13 Gambar 3. Penyusunan Struktur Penanggung Jawab SIDa ... 14 Gambar 4. Peningkatan Kapasitas Pengelola/penanggungjawab SIDa ... .. 14 Gambar 5. Penyusunan Gambaran Umum Konsep Inovasi Daerah... .. 15 Gambar 6. Transformasi BRIDA ke Dalam Nomenklatur Bappeda ... 15 Gambar 7. Evaluasi Kegiatan Terkait SIDa ... 16 Gambar 8. Launcing Pojok Inovasi Daerah ... 17 Gambar 9. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kampar Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah... 17 Gambar 10. Capaian Rencana Strategis Jangka Pendek... 18 Gambar 11. Implementasi Mata Pelatihan Dasar-dasar Hak Azazi Manusia... 56 Gambar 12. Implementasi Mata Pelatihan Manajemen Keuangan Negara... .. 61 6
No 1. 2. BAB I PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN I. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS Rancangan Proyek Perubahan Percepatan Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Kampar berdasarkan hasil seminar rancangan proyek perubahan tanggal 2 September 2022, dibagi dalam tiga pentahapan. Tahapan pelaksanaan proyek perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel 1 Tahap Pelaksanaan Kegiatan TAHAPAN UTAMA OUTPUT WAKTU Jangka Pendek 1. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan: a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi SK Tim Efektif inovasi daerah September 2022 pembentukan Tim Efektif. b. Menerbitkan Surat Keputusan Tim September 2022 Efektif Proyek Perubahan. 2. Melaksanakan stakeholder mapping, Pendataan Inovasi OPD. September 2022 pelaku inovasi daerah. 3. Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait. 4. Menyusun struktur penanggung SIDa. 4. Menyusun struktur penanggung SIDa. 5. Peningkatan Kapasitas Pengelola/penanggungjawab SIDa. 6. Penyusunan gambaran umum konsep inovasi daerah. Penggalangan stakeholder. Terbentuknya penanggung jawab SIDa. Penguatan Sumber Daya Aparatur Bappeda. Design kebijakan inovasi. dukungan struktur Oktober 2022 Oktober 2022 Oktober 2022 Oktober 2022 7. Transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur Bappeda. a. Melakukan koordinasi dengan mentor, Arah Kebijakan BRIN Oktober 2022 LAN dan BRIN. b. Mencermati UU-RI No. 11 Thn 2020 ttg Cipta Kerja, Mencermati Per-Pres RI No. 78 Thn 2021 ttg BRIN. Peraturan terkait BRIDA Oktober 2022 c. Mempelajari mendukung strategi BRIDA, Mencermati fungsi BRIDA dalam penentuan Indek Daya Saing Daerah. 8. Evaluasi kegiatan terkait SIDa. Jangka Menengah 1. Pengembangan Ide Inovasi: Policy Brief Transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur Bappeda. Perbaikan sistem inovasi. Oktober 2022 Oktober 2022 7
No A. 1. 2. 3. a. Pembangunan perangkat inovasi. b. Launcing Pojok Inovasi Daerah. 2. Sosialisasi inovasi. 3. Uji coba inovasi (piloting). 4. Perbaikan/penyempurnaan inovasi. 5. Penyusunan Rancangan PerBup tentang Insentif pelaku inovasi darah. Aplikasi inovasi daerah. Layanan Pojok Inovasi. Penguasaan aplikasi oleh OPD. Uji coba aplikasi. Perbaikan Aplikasi. PerBup Insentif Inovasi. Desember 2022 Desember 2022 Januari 2023 Januari 2023 Februari 2023 Februari 2023 3. 6. Branding media sosial. Jangka Panjang 1. Monitoring inovasi. 2. Evaluasi inovasi. 3. Reward bagi pelaku inovasi daerah Kolaborasi pihak ke-tiga. Identifikasi serta menemukan solusi. Identifikasi pengembangan inovasi. Lomba Inovasi Daerah. permasalahan potensi Februari 2023 Juli 2023 Agustus 2023 September 2023 A. Matriks Persandingan Milestone Rancangan Dengan Realisasi Berikut ditampilkan matriks persandingan mIlestone rancangan proyek perubahan dengan realisasi proyek perubahan. Tabel 2 Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Pendek Kegiatan Rencana Output Tanggal Realisasi Output Tanggal Penanggung jawab/ Pelaksana Portofolio Ket Jangka Pendek Pembentukan Tim Efektif Penyusunan draft SK Tim Efektif Sept 2022 Tersedianya SK Tim Efektif Minggu ke 2 Sept 2022 SK : 20 Sept 2022 Project Leader Tim Administrasi 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi Tim 4. SK Sesuai 100% Melaksanakan stakeholder mapping, pelaku inovasi daerah Pemetaan yang inovasi telah dilakukan pemerintah daerah Sept 2022 Tersusunnya SK Tentang Inovasi OPD Bupati Minggu ke. 3 s/d 4 Sept 2022 SK : 5 Okt 2022 Project Leader Tim Teknis - Tim Administrasi Efektif 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3, Notulensi dan dokumentasi 4. Surat Tugas Bupati 5. SK Sesuai 100% Tentang Inovasi OPD Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan masukan dari pentahelix Sept 2022 Penggalangan dukungan stakeholder Minggu ke. 4 Sept s/d Minggu ke. 4 Okt 2022 Project Leader Tim Teknis - Tim Administrasi 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3, Notulensi dan dokumentasi 4. Surat Tugas Sesuai 100% 8
4. 5. 6. 7. 8. Penyusunan struktur penanggung jawab SIDa Peningkatan Kapasitas Pengelola/pen anggungjawab SIDa Penyusunan gambaran umum konsep inovasi daerah. Transformasi BRIDA dalam nomenklatur Bappeda ke . Evaluasi kegiatan terkait SIDa tentang proyek perubahan Komitmen: 3 Okt 2022 5. Komitmen Bersama stakeholder Identifikasi tugas fungsi organisasi terkait daerah dan inovasi Penguatan Sumber Daya Aparatur Bappeda Okt 2022 Okt 2022 Terdapatnya struktur penanggung jawab SIDa FGD penanggungja wab SIDa dengan tenaga ahli Minggu ke. 1 Okt 2022 SK: 7Okt 2022 Minggu ke. 2 Okt 2022 FGD: 13 Okt 2022 Project Leader Tim Teknis - Tim Administrasi - Tim Kendali Mutu Project Leader Tim Teknis - Tim Administrasi - Tim Kendali Mutu 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi 4. Draft struktur penanggungj awab SIDa 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi 4. Paparan FGD Penyusunan gambaran umum konsep inopvasi daerah bersama tenaga ahli Mempelajari strategi mendukung BRIDA, Mencermati fungsi BRIDA dalam penentuan Indek Saing Daerah Daya Okt 2022 Okt 2022 Design kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan yang berbasiskan inovasi, sesuai dengan visi, misi dokumen RPD Policy BRIDA Brief Minggu ke. 3 Okt 2022 17 Okt 2022 Minggu ke.4 Sep 2022 28 Sep 2022 Proposal: 3 Okt 2022 Tenaga Ahli - Project Leader Tim Teknis - Tim Administrasi - Tim Kendali Mutu Tenaga Ahli Project Leader Tim Teknis - Tim Administrasi - Tim Kendali Mutu 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi 4. Paparan Tenaga Ahli 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi 4. Dokumentasi terkait regulasi BRIDA (UU, PP, Permen, Pedoman, dll) Perbaikan Kegiatan SIDa Okt 2022 Tersedianya Usulan Kegiatan Perbaikan SIDa Minggu ke. 3 Okt 2022 21 Okt 2022 Project Leader Tim Teknis - Tim Administrasi - Tim Kendali 5. Proposal BRIDA 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi 4. Dokumentasi Mutu terkait kegiatan SIDa 5.Usulan perbaikan kegiatan 2023 Project Leader memandang perlu untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan milestone jangka menengah pada jangka pendek, 9 Sesuai 100% Sesuai 100% Sesuai 100% Sesuai 100% Sesuai 100%
No A. 1. 2. diantaranya Launching Pojok Inovasi Daerah dan Penyusunan Rancangan Perbup tentang Insentif pelaku inovasi darah. Tabel 3 Capaian Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah yang Dilaksanakan Pada Jangka Pendek Kegiatan Rencana Output Tanggal Realisasi Output Tanggal Penanggung jawab/ Pelaksana Portofolio Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah Yang dilaksanakan Pada Jangka Pendek Pojok Inovasi Daerah a. Persiapan Pojok Inovasi Daerah 1. Penentuan penanggung jawab Pojok Inovasi Daerah 2. Penentuan lokasi Pojok Inovasi Daerah dan design ruangan Pojok Inovasi Daerah 3. Penentuan Des 2022 Tersedianya Pusat Informasi SIDa Minggu ke 2 Okt 2022 10 Okt 2022 Project Leader Tim Teknis Tim Administrasi - Tim Kendali Mutu 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3, Notulensi dan dokumentasi 4. Banner, spanduk, dll jenis layanan Pojok Inovasi Daerah 4. Penentuan waktu Launching Pojok Inovasi Daerah b. Launcing Pojok Inovasi Layanan Pojok Inovasi Daerah Des 2022 Penandatanga nan Piagam peresmian Pojok Daerah Promoters Inovasi oleh 21 Okt 2022 Project Leader Tim Teknis Tim Administrasi - Tim Kendali 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3, Dokumentasi 1. Piagam Launcing Mutu Penyusunan Rancangan PerBup Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah Tersedianya landasan hukum Insentif Pelaku Inovasi Daerah Feb 2023 Tersusunnya Draft Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah SK Minggu ke.3 Okt 2022 Draft SK: Project Leader Tim Teknis - Tim Administrasi - Tim Kendali 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3, Notulensi dan dokumentasi 4. Draft SK Bupati Tentang 10 Ket Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah menjadi Jangka Pendek 100% Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah menjadi Jangka Pendek 100% Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah menjadi Jangka
2 Nop 2022 Mutu Insentif Pelaku Inovasi Daerah Proyek perubahan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan inovasi daerah yang bermuara pada optimalisasi APBD untuk peningkatan pelayanan masyarakat Kabupaten Kampar. B. Ketercapaian Tujuan Proyek Perubahan Berdasarkan Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (laboratorium kepemimpinan), output jangka pendek harus dapat diselesaikan dengan baik. Jika mengacu kepada rancangan awal proyek perubahan, maka output jangka pendek yang harus dicapai diantaranya : a. Terbitnya SK Tim Efektif inovasi daerah. b. Pelaksanaan stakeholder mapping, pendataan pelaku inovasi daerah. c. Penggalangan dukungan stakeholder. d. Terbentuknya struktur penanggung jawab SIDa. e. Peningkatan kapasitas pengelola/penanggungjawab SIDa. f. Tersusunnya gambaran umum konsep inovasi daerah. g. Tersusunnya proposal transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur Bappeda. h. Evaluasi kegiatan terkait SIDa. i. Launching Pojok Inovasi Daerah. j. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kampar Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah. Secara keseluruhan output-output yang direncanakan dalam tahapan perubahan strategis jangka pendek dapat terealisasikan dan terpenuhi sesuai rencana yang ditetapkan. Berikut capaian tahapan perubahan strategis yang sudah dapat dilaksanakan 11 Pendek 100%
(jangka pendek). Tahap awal kegiatan yang paling penting adalah pembentukan Tim Efektif. Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya (teams that are able to achieve their purpose). Dalam sebuah tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing- masing yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim, yang merupakan tujuan bersama. Rasa memiliki/taking ownership terhadap tujuan tim harus tertanam pada setiap anggota sehingga lahirlah apa yang disebut sebagai tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Pentingnya keberadaan tim efektif adalah mempercepat tercapainya tujuan, menambah kreativitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatnya kualitas penyelesaian masalah. Mengingat keterbatasan sumberdaya manusia di internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar maka project leader merekrut 2 (dua) orang tenaga dari Universitas Islam Riau yang bekerjasama dalam mencapai output yang direncanakan. Gambar 1 Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan stakeholder maping dilakukan secara manual sehingga memakan waktu dan kurang efektif, untuk tahap milestone jangka menengah direncanakan perbaikan dengan perangkat SIDa 12
berupa aplikasi khusus inovasi daerah, sehingga stakeholder diharapkan dapat mengajukan usulan inovasi menggunakan aplikasi dimaksud. Koordinasi dengan stakeholder terkait dilakukan untuk mendapatkan masukan dari pentahelix tentang proyek perubahan, memanfaatkan kegiatan-kegiatan organisasi yang berhubungan dengan stakeholder, project leader berinisiatif dan mengarahkan elemen-elemen organisasi untuk menggali masukan, saran dan berbagi informasi terkait proyek perubahan. Gambar 2 Pelaksanakan Stakeholder Mapping Pelaku Inovasi Daerah 13
Identifikasi tugas dan fungsi organisasi terkait inovasi daerah dilakukan agar struktur penanggungjawab SIDa terkoordinir sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Gambar 3 Penyusunan Struktur Penanggung Jawab SIDa Penguatan Sumber Daya Aparatur Bappeda dilakukan dengan bantuan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi, diharapkan Sumber Daya Aparatur Bappeda mampu meningkatkan kapasitas dan memahami tugas dan fungsi kelitbangan. Gambar 4 Peningkatan Kapasitas Pengelola/penanggungjawab SIDa 14
Design kebijakan SIDa yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan yang berbasiskan inovasi, sesuai dengan visi, misi dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun. Gambar 5 Penyusunan Gambaran Umum Konsep Inovasi Daerah Transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur Bappeda didukung dengan policy brief yang berisikan landasan hukum dan pertimbangan-pertimbangan dan alternatif yang bisa menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam transformasi Organisasi Perangkat Daerah khususnya Bappeda. Gambar 6 Transformasi BRIDA ke Dalam Nomenklatur Bappeda 15
Evaluasi kegiatan terkait SIDa dilakukan untuk meningkatkan capaian yang diharapkan dalam proyek perubahan, sehingga usulan-usulan kegiatan prioritas dapat dimaksimalkan. Gambar 7 Evaluasi Kegiatan Terkait SIDa Pojok Inovasi Daerah merupakan program jangka menengah yang bisa dilaksanakan pada jangka pendek mengingat pentingnya layanan yang disediakan. Momen kunjungan kerja Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan salah satu promoters pada proyek perubahan, dimanfaatkan sebagai waktu launching Pojok Inovasi Daerah Kabupaten Kampar sekaligus penandatanganan piagam peresmian Pojok Inovasi Daerah. 16
Gambar 8 Launcing Pojok Inovasi Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kampar Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah dimajukan ke dalam Capaian Rencana Strategis Jangka Pendek, mengingat kegiatan Lomba Inovasi Daerah tahun 2023 terkait dengan rancangan dimaksud. Gambar 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kampar Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah 17
Gambar 10 Capaian Rencana Strategis Jangka Pendek C. Manfaat Proyek Perubahan Manfaat yang diharapkan dari hasil proyek perubahan ini, adalah: a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar: 1. Miningkatnya dayaguna hasil-hasil penelitian di berbagai bidang pembangunan. 2. Terwujudnya kesepahaman lintas pelaku terhadap status dan arah perkembangan inovasi daerah. 3. Menjadi rujukan strategi dan arah kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam peningkatan daya saing berbasis potensi unggulan Kabupaten Kampar. 4. Tersedianya pusat informasi inovasi daerah. b. Bagi Bappeda Kabupaten Kampar : 1. Tersedianya data dan informasi dasar mengenai kapasitas dan kapabilitas kelembagaan inovasi di Kabupaten Kampar. 2. Tersedianya bahan rujukan dalam menentukan arah kebijakan daerah dalam proses perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi. 18
3. Tersedianya database hasil kajian, penelitian, dan pengembangan inovasi daerah yang telah dilakukan. 4. Tersedianya aplikasi pendukung sistem inovasi daerah. c. Bagi Perangkat Daerah Lainnya : 1. Terbangunnya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pengembangan kreativitas dan inovasi sumber daya lokal. 2. Tersedianya regulasi sebagai pedoman dalam pengembangan inovasi. 3. Terwujudnya publikasi inovasi melalui aplikasi pendukung; 4. Terbangunnya kerjasama Organisasi Perangkat Daerah, Komunitas, Pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi. d. Bagi Perguruan Tinggi : 1. Mudah mengakses informasi inovasi daerah untuk medukung kegiatan akademis; 2. Mudah mengakses informasi inovasi daerah untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat; 3. Dapat lebih mendorong kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi secara interaktis melalui Iptek dalam pengembangan inovasi daerah agar pembangunan daerah tepat sasaran. e. Bagi Masyarakat : 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil iptek oleh masyarakat. 2. Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah diprioritaskan demi meningkatnya ekonomi masyarakat. 3. Dapat menjadi pengungkit meningkatnya budaya inovasi masyarakat. f. Bagi Media 1. Rancangan Proyek Perubahan ini diharapkan dapat memberi inspirasi dalam melakukan edukasi melalui media tentang 19
II. pentingnya budaya inovasi demi percepatan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kampar. 2. Dapat menjadi sarana promosi dan memberikan semangat/motivasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta pendapatan masyarakat. g. Dunia Usaha : 1. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif. 2. Pemerintah daerah dapat memberikan arah bagi pelaku usaha baru yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. 3. Dapat mendorong peningkatkan peran berbagai pihak terutama swasta dalam menumbuhkan Industri Kecil. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING A. Implementasi Strategi Marketing (Diseminasi dan Publikasi Proyek Perubahan) Diseminasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan pada akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Proses diseminasi proyek perubahan merupakan salah satu komponen kunci dalam strategi marketing sektor publik dalam penyebarluasan ide atau gagasan dari proyek perubahan. Pelaksanaan diseminasi yang menjadi implementasi proyek perubahan ditujukan kepada stakeholder agar terjadi penyebaran informasi secara masif sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam rangka menghasilkan outcomes proyek perubahan yang diinginkan. Diseminasi dilakukan secara kontinue baik secara formal maupun dengan pertemuan langsung secara informal. Dengan adanya Diseminasi Proyek Perubahan, stakeholder 20
dan publik mengetahui informasi akan adanya Sistem Inovasi Daerah, layanan pusat informasi inovasi daerah, Peraturan Bupati tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah, aplikasi Sistem Inovasi Daerah, yang akan menjadi alat untuk menghasilkan outcomes proyek perubahan. B. Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasi Teknik komunikasi yang dilakukan selama implementasi proyek perubahan adalah dengan pendekatan persuasif untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif akan membuat pesan yang akan disampaikan diterima dengan baik oleh stakeholder. Poin-poin penting didalam teknik komunikasi antara lain mencakup: a. Sikap dan Tata Krama Sikap dan tata krama ketika berhadapan dengan stake holder yang merupakan Kepala Desa, Perangkat Daerah, Akademisi, disesuaikan dengan aturan dan norma yang berlaku. b. Intonasi Suara Dalam meyakinkan stake holder, perlu diperhatikan intonasi suara sesuai dengan profesi dan karakter orang yang ditemui. Kecepatan, volume dan kualitas suara dalam berbicara harus disesuaikan dengan stake holder yang ditemui. c. Pemilihan Kata Perlu dilakukan penyesuaian terkait pemilihan kata pada saat berkomunikasi dengan stakeholder. Hal ini dilakukan agar tercipta suasana yang akrab sehingga terjalin komunikasi efektif. Pemilihan kata ketika berkomunikasi dengan akademisi tentu akan berbeda dengan pemilihan kata ketika berkomunikasi dengan Kepala Desa. Untuk lebih mendekatkan diri, pergunakan kata-kata yang familiar dan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Hal yang harus dihindari komunikasi yang bersifat mengevaluasi 21
stakeholder, mencecar stakeholder, memberi label stakeholder, menyuruh stakeholder dan mengancam stakeholder. d. Keterampilan Non Verbal Penampilan fisik ketika bertemu harus rapi, nyaman dan sesuai situasinya. Ketika bertemu pada jam kantor hendaknya memakai seragam dinas sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sikap tubuh dan cara berjalan alamiah, tidak dibuat-buat. e. Postur tubuh Selalu perlakukan diri kita sebagai cermin dari postur tubuh teman yang berbicara. Teknik mirroring ini dilakukan secara halus untuk membuat komunikasi menjadi efektif. f. Humor Komunikasi perlu diselingi dengan humor untuk mencairkan suasana, sehingga terjalin kedekatan psikologis dengan stakeholder. g. Mendengar aktif Melibatkan fisik, mental, dan intelektual (konsentrasi). Memahami pesan dengan ditunjukkan secara verbal maupun non verbal. Menunjukkan empati terhadap apa yang disampaikan stakeholder. Mengakhiri Pembicaraan sesuai dengan tujuan atau misi yang diemban dalam komunikasi, terkadang komunikasi harus ditutup dengan klarifikasi. Dalam kondisi tertentu, mendengar secara reflektif atau menyatakan kembali dengan bahasa sendiri. Menyimpulkan hasil pembicaraan sebagai penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Hasil dari teknis komunikasi yang telah dilakukan tersebut memberikan dampak positif antara lain sebagai berikut: 1. Berhasil memecahkan masalah yang dihadapi dalam pemetaan 22
inovasi yang dilakukan organisasi perangkat daerah dan kecamatan, sehingga disusun draf Peraturan Bupati tentang Inovasi OPD. 2. Berhasil berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Kampar dalam merancang dan membangun prototype aplikasi Sistem Inovasi Daerah sehingga pengembangan dapat dilakukan pada tahapan jangka menengah 3. Berhasil melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk promoters LAN dan BRIN, Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan, Institusi Pendidikan Tinggi, menyamakan persepsi dalam mendukung Percepatan Inovasi Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Kampar. 4. Berhasil mengidentifikasi tugas dan fungsi organisasi terkait sistem inovasi dan menyusun struktur penanggungjawab SIDa Kabupaten Kampar. 5. Berhasil meyakinkan Institusi Pendidikan Tinggi dalam hal ini Universitas Islam Riau sebagai tenaga ahli dalam hal peningkatan kapasitas pengelola/penanggungjawab SIDa, dan kegiatan penyusunan gambaran umum konsep inovasi daerah. 6. Berhasil membuat policy brief transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur Bappeda yang bisa dijadikan rujukan bagi penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan. 7. Berhasil mengidentifikasi kekurangan kegiatan-kegiatan terkait inovasi yang telah dilaksanakan dan membuat rancangan kegiatan inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan indeks daya saing daerah. 8. Berhasil melaksanakan launching Pojok Inovasi Daerah dengan penandatanganan piagam peresmian dilakukan promoters, dalam hal ini Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, 23
Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Pj. Bupati Kampar dan project leader. 9. Berhasil menyusun draf Peraturan Bupati Kampar Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah. C. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi Proyek Perubahan ini sarat dengan muatan kolaboratif lintas sektor, karena melakukan Percepatan Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Kampar yang melibatkan banyak pihak yang terkait. Beberapa peristiwa yang tidak terduga yang tidak dicantumkan didalam Jadwal Rencana Tahapan Strategis Rancangan Proyek Perubahan yang terjadi selama implementasi proyek perubahan, yaitu: a. Keterbatasan waktu dan padatnya agenda kegiatan stakeholder promoters, Tim Efektif harus bekerja keras menghubungi dan menyiapkan waktu yang tepat untuk melakukan penggalangan dukungan dan rapat pembahasan terkait proyek perubahan. b. Meminimalisir penggunaan anggaran, dalam memaksimalkan percepatan pengimplentasian proyek perubahan ini, tim efektif diarahkan untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan organisasi dan kegiatan lain yang potensial disertakan agenda proyek perubahan. Semisal pelaksanaan launching Pojok Inovasi Daerah, memanfaatkan momen kunjungan kerja Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), sehingga acara launching Pojok Inovasi Daerah dapat berjalan dengan sukses. c. Keterbatasan Sumbar Daya Manusia di internal tim efektif berupa programmer web untuk membangun sistem informasi yang handal, maka Tim Efektif bersinergi dengan Diskominfo Kabupaten Kampar sehingga prototype aplikasi SIDa yang 24
dibangun sesuai dengan ekspektasi proyek perubahan, tentunya dengan menyertakan SDM internal organisasi sebagai persiapan untuk alih/trasfer pengetahuan. Pelaksanaan proyek perubahan dirancang dengan optimalisasi sumber daya organisasi, dari sisi anggaran dan personil tim efektif dikondisikan melalui pemanfaatan kegiatan-kegiatan internal organisasi, hal ini didukung oleh kesiapan organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah. III. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN Konsep dimana suatu organisasi dianggap mampu untuk terus menerus melakukan proses self learning sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon berbagai macam perubahan yang akan muncul merupakan maksud dari organisasi pembelajar. Proyek Perubahan yang dibuat adalah manifestasi dari pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus terhadap penyelenggaraan percepatan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Kampar. Untuk mendapatkan isu strategis yang menjadi tantangan dalam meningkatkan indeks daya saing daerah, project leader berusaha memberdayakan seluruh kemampuan dan sumberdaya khususnya sumberdaya manusia baik internal maupun eksternal dalam mengidentifikasi, menganalisis serta mencari solusi penyelesaian masalah yang ada. Senge (1996) mengemukakan di dalam organisasi pembelajar (learning organization) yang efektif membutuhkan skills yang harus dimiliki oleh setiap personal untuk membangun organisasi yakni: personal mastery (berkompeten), mental models (pola mental), shared vision (visi bersama), team learning (tim pembelajar), dan sistems thinking (berpikir sistem), sehingga organisasi pembelajar dapat 25
diwujudkan secara optimal. Skill inilah yang dibangkitkan project leader untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari permasalahan yang ada serta berupaya mencari alternatif solusi terbaik. Seluruh sumberdaya dalam organisasi baik internal maupun eksternal diarahkan sinergitasnya untuk mencapai tujuan output jangka pendek yang harus dicapai sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. A. Intisari 3 (tiga) Mata Pelatihan Pilihan 1. Dasar-dasar Hak Azazi Manusia 1.A. Badan-badan Hak Azazi Manusia Hak asasi manusia adalah salah satu bidang yang mendapat perhatian sangat besar oleh PBB. Piagam PBB menegaskan bahwa salah satu tujuan PBB adalah menggalang suatu kerjasama internasional untuk mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa adanya perbedaan pada ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Atas dasar tersebut ada beberapa badan-badan PBB yang kewenangannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, masuk ke dalam bidang Hak Asasi manusia. Kategori pertama adalah badan-badan yang termasuk dalam organ utama PBB. Kategori kedua adalah badan-badan yang dibentuk berdasarkan intrumen HAM internasional dan kategori ketiga adalah badan-badan khusus PBB. Badan-badan yang termasuk dalam organ utama PBB yaitu Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan sosial. Majelis Umum telah membentuk Dewan HAM Perserikatan Bangsa- Bangsa yang bekerja untuk memajukan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dewan Ekonomi Sosial adalah salah satu organ utama PBB yang kewenangannya, hampir secara keseluruhan masuk ke dalam bidang Hak 26
Asasi manusia. Dewan Ekonomi dan 32 Badan-Badan Hak Asasi Manusia Sosial dapat membentuk komisi yaitu komisi di bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan hak-hak asasi manusia. Komisi-komisi ini bekerja dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial. Komisi-komisi yang dimaksud adalah: Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa; Sub Komisi Untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM; Komisi Tentang Status Wanita; Komisi Tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana. Badan-badan HAM yang termasuk kategori yang kedua adalah badan-badan yang dibentuk berdasarkan instrumen HAM internasional. Badan ini disebut dengan komite. Komite-komite ini dibentuk sebagai badan untuk mengawasi implementasi ketentuan instrumen-instrumen HAM internasional yang dikeluarkan PBB. Komite-komite tersebut adalah: Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial; Komite Hak Asasi Manusia; Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya; Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan; Komite Menentang Penyiksaan; Komite Tentang Hak Anak. Selain badan-badan HAM yang termasuk dalam kategori di atas, juga terdapat badan-badan yang mengemban tanggung jawab internasional yang luas dalam 4950 bidang HAM terkait dengan bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan, yang ditempatkan dalam suatu hubungan khusus dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini disebut dengan badan-badan khusus PBB yang terdiri dari, antara lain: 27
Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner Refugees - UNHCR); Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation - ILO); Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Kebudayaan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO); Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization WHO); dan Organisasi Pangan Sedunia (Food and Agriculture Organization - FAO). Meskipun dasar pendirian dan tugas dari badan-badan HAM PBB tersebut berbeda-beda tapi tujuannya tetap sama, dalam rangka pemajuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Peran pemerintah dalam mewujudkan hak asasi manusia sangatlah penting. Hak asasi manusia melibatkan hubungan antar individu dan antara individu dengan negara. Oleh karena itu, tugas praktis untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia adalah tugas nasional negara. Pada tingkat nasional, hak dapat dilindungi baik melalui peraturan yang cukup, badan peradilan yang mandiri, dan pelaksanaan perlindungan, pemulihan individu, serta pembentukan institusi yang demokratis. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi baik dilakukan oleh aparatur negara (state actor) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara kepada masyarakat (pelanggaran Ham vertikal), maupun dilakukan oleh masyarakat (non-state actor) yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di antara sesama masyarakat for dan 28
(pelanggaran Ham horizontal). Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut, maka guna menghindari jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak serta untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dalam Ketetapan tersebut disebutkan, antara lain menugasi lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Indonesia juga sudah memiliki Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak asasi serta kebebasan dasar manusia, ada tujuh badan-badan nasional yang dibentuk untuk hak asasi manusia. Badan-badan tersebut adalah Komnas HAM, Pengadilan HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Ombudsman Republik Indonesia serta LSM Pro Demokrasi dan HAM. Meskipun dasar pendirian dan tugas dari badan-badan nasional HAM tersebut berbeda-beda tapi tujuannya sama dalam rangka pemajuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. 1.B. Konsep Dasar HAM Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak-hak ini 29
mengandung prinsip moral atau norma yang mengatur setiap perilaku manusia dan dilindungi oleh hukum lokal maupun internasional. Ketentuan tentang HAM telah diatur dalam pembukaan dan 30 pasal pada Universal Declaration of Human Rights yang menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia di dunia yang dimuat dalam konstitusi negara masing-masing. Sedangkan di Indonesia sendiri, HAM diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Ada prinsip dasar hak asasi manusia yang perlu diketahui, meliputi universal, tidak dapat dibagi, keberkaitan dan ketergantungan, akuntabilitas, transparansi, non diskriminasi, dan kesetaraan. Kemudian ada juga nilai-nilai hak asasi manusia, meliputi kesamaan, kebebasan, kebersamaan. Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan dan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak. Kategorisasi generasi ini seperti mengikuti slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semangat generasi hak pertama, kebebasan, tercemin dalam hak-hak sipil dan politik (sipol). Adapun spirit generasi hak kedua, persamaan, tercemin di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara roh generasi hak ketiga, persaudaraan, layaknya tampak pada hak-hak solidaritas 30
dan kelompok. 1.C. Instrumen HAM Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu instrumen HAM internasional yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Lahirnya Kovenan ini tidak terlepas dari DUHAM. Kovenan ini sering juga disebut sebagai hak-hak positif (positive rights). Hingga Mei 2021, Kovenan ini telah diratifikasi oleh 171 negara pihak dan 71 negara penanda tangan. Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan ini melalui UU No. 11 Tahun 2005 dengan menyatakan deklarasi terhadap ketentuan Pasal1. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ini terdiri dari Pembukaan dan 31 Pasal yang secara garis besar dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu: Bagian I (selfdetermination), Bagian II (prinsip- prinsip umum), Bagian III (substansi hak), Bagian IV (mekanisme pelaporan), Bagian V (penutup). Selain itu, Kovenan ini memiliki satu protokol opsional yang mengatur mengenai mekanisme menyampaikan pengaduan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya kepada Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 1.D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Peran Negara dalam hak asasi manusia adalah ditempatkan sebagai pemangku utama kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan hak asasi manusia. Kewajiban Negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia, secara umum terbagi menjadi dua, yakni 31
kewajiban positif (kewajiban untuk melakukan sesuatu) dan kewajiban negatif (kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu). Secara lebih detail, kewajiban tersebut terbagi menjadi kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Lebih lanjut, Negara dalam hal ini Pemerintah bertanggungjawab memastikan dan menjamin terpenuhi kewajibannya tersebut. 1.E. Implementasi HAM Penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus dapat diimplementasi dengan nyata agar tercipta kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Langkah konkret yang dilakukan Pemerintah adalah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disingkat RANHAM berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan RANHAM telah melewati 5 (lima) generasi yaitu, generasi pertama (periode 1999-2003), generasi kedua (periode 2004-2009), generasi ketiga (periode 2011-2014), generasi keempat (periode 2015- 2019), dan generasi kelima (periode 2021-2025). Dalam rangka menyelenggarakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk Panitia Nasional RANHAM yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. RANHAM dilaksanakan melalui Aksi HAM, dimana pelaksanaan Aksi HAM tersebut dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi 32
dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. 2. Manajemen Keuangan Negara Manajemen keuangan negara pada dasarnya terbagi dalam beberapa bagian yakni, konsep dan kebijakan perencanaan dan penganggaran, manajemen anggaran, pelaksanaan keuangan negara, pelaporan keuangan dan kinerja serta kerugian negara. Sebagai seorang pemimpin harus paham tujuan apa yang hendak dicapai organisasi dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Untuk itu pemimpin harus mampu membuat perencanaan dengan baik, menganggarkan secara efektif, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan secara akuntabel. Sehingga rencana yang telah dibuat dapat terwujud. 2.A. Konsep Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Sistem perencanaan di Indonesia berdasar pada UUD 1945 amandemen keempat, sebagai turunan dan implementasi amanat UUD 1945 terkait tujuan bernegara, sistem Perencanaan di Indonesia dituangkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 33
kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan beberapa dokumen yaitu : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; c. Rencana Pembangunan Tahunan. Dimana setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan tersebut harus saling terkait. Untuk mengaitkan antara perencanaan dan penyediaan dana guna mewujudkan rencana yang ingin diwujudkan maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk mengimplementasikan 3 (tiga) prinsip utama pengelolaan keuangan publik yang baik, yaitu: a. Kerangka kebijakan fiskal jangka menengah (Medium Term Fiscal Framework) yang dilaksanakan secara konsisten (aggregate fiscal discipline). b. Efisiensi Alokasi (allocative efficiency), yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan pada prioritas dan mencapai manfaat yang terbesar dari ketersediaan dana yang terbatas. c. Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (technical and operational efficiency). 34
2.B. Manajemen Anggaran Tingkat Nasional Pada tingkat nasional manajemen anggaran tercermin dalam kebijakan fiskal dan APBN dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya APBN adalah keseluruhan anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah selama satu tahun untuk dapat mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah dtetapkan. Kebijakan fiskal dan APBN juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dalam rangka mencapai target-target makro yang hendak dicapai oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk nyata pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. kebijakan fiskal adalah langkah- langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Tujuan-tujuan spesifik dari kebijakan fiskal tersebut antara lain: a. Koreksi atas ketidakseimbangan sementara b. Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan c. Redistribusi pendapatan. Berdasarkan berbagai tujuan tersebut, terdapat tiga aktivitas utama dari otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi-fungsi spesifik dari kebijakan fiskal. Ketiga fungsi spesifik dari kebijakan fiskal itu adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penyusunan APBN, ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan, harga 35
minyak mentah ICP, dan lifting minyak. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan bagi perhitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Komponen utama APBN terdiri atas: a. Pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah b. Belanja negara merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja, c. Keseimbangan primer adalah pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara, namun dari komponen belanja negara tersebut komponen pembayaran bunga hutang dikeluarkan (tidak diperhitungkan), d. Surplus/defisit adalah selisih pendapatan negara dikurangi total belanja negara, e. Pembiayaan anggaran adalah penerimaan atau pengeluaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dalam APBN atau kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan karakteristiknya adalah tidak merubah posisi kekayaan bersih pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan diperlukannya revisi APBN yaitu: a. Adanya perubahan asumsi dasar penyusunan APBN 36
yang terjadi selama tahun anggaran berjalan b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, c. Adanya kebutuhan pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dihindari yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta d. Adanya target penerimaan yang tidak tercapai, sehingga perlu penyesuaian pengeluaran atau pembiayaan APBN yang mengakibatkan harus digunakannya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya. 2.C. Manajemen anggaran tingkat Kementerian/Lembaga Pada level Nasional dokumen perencanaan tahunan dihimpun dalam RKP, sedangkan perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L dituangkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran strategis Kementerian/Lembaga (rentsra K/L) serta disusun mengacu pada RKP. Renja K/L memuat Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan Pembangunan, Lokasi, dan Kebutuhan Pendanannya, baik yang disediakan langsung oleh Pemerintah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja K/L selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Tahapan penyusunan Renja K/L, meliputi: a. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L, b. Penyusunan Rancangan Renja K/L, dan c. Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L. 37
2.D. Pelaksanaan Anggaran Negara APBN memuat rencana keuangan untuk semua kementerian dan lembaga (pemerintah pusat), sementara itu yang melaksanakan kegiatan anggaran adalah setiap kementerian dan lembaga di bawah Presiden. Undang- Undang APBN tidak merinci alokasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Perincian anggaran untuk kementerian dan lembaga dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Untuk lingkup Pemerintah Pusat, dokumen ini disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. DIPA memiliki fungsi penting untuk: a. Menyusun perencanaan pelaksanaan anggaran. b. Sebagai dasar kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan. c. Sebagai dasar pembayaran anggaran belanja negara. d. Sebagai acuan untuk melaksanakan auditor, baik oleh aurditor internal maupun oleh auditor eksternal. Sebagai dokumen rencana keuangan satuan kerja, DIPA masih memiliki ruang untuk dilakukan revisi . Hal ini dimaksudkan agar DIPA tidak menjadi dokumen yang kaku sehingga sulit dilaksanakan di lapangan. Sementara itu, proses revisi yang harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan dimaksudkan agar kegiatan yang dilaksanakan kementerian/lembaga tetap terkendali dan tidak terlalu mudah untuk diubah sehingga mengurangi fungsi DIPA sebagai dokumen rencana keuangan yang baik. Revisi DIPA tidak hanya menyangkut pagu anggaran tetapi juga 38
informasi lain yang terdapat dalam DIPA. Secara keseluruhan, revisi DIPA dibedakan menjadi: a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, yaitu merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN), termasuk pergeseran rincian anggarannya. b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, yaitu perubahan rincian belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BABUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam satu Program yang sama atau antar-Program dalam satu bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan. c. Revisi administrasi, yaitu revisi yang disebabkan oleh koreksi administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi. 2.E. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Serta Kerugian Negara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan mengacu pada SAP. Sedangkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturanaturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam 39
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. Selain SAP dalam bentuk Pernyataan SAP, terdapat juga Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Kerangka konseptual memuat Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai berikut: a. Basis akuntansi. b. Prinsip nilai historis. c. Prinsip realisasi. d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal. e. Prinsip periodisitas. f. Prinsip konsistensi. g. Prinsip pengungkapan lengkap. h. Prinsip penyajian wajar. 3. Manajemen Pemerintahan 3.A. Konsep Dasar Manajemen Pemerintahan Manajemen adalah Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Perbedaan Pemerintah dan Pemerintahan, Pemerintah lembaga atau badan badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara, sedangkan pemerintahan berarti semua kegiatan lembaga atau badan badan publik tersebut dalam menjalankan 40
fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. 3.B. Manajemen Dalam Organisasi Pemerintahan Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Konsepsi model hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Clarke dan Stewart dikonsepsikan dalam tiga bentuk hubungan a. The relative autonomy model, b. The agency model. c. The interaction model. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3.C. Manajemen Pemerintahan Era Revolusi 4.0 Empat kompetensi (4Cs) sebagaimana dinyatakan Sharon dan Ken Key (21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008) yaitu berfikir kritis (critical thinking), komunikatif (communication), kolaboratif (collaboration), dan berfikir kreatif dan inovatif (creative and inovatif) The Future of The Job, World Economic Forum, 2017 juga mengidentifikasi 10 keterampilan yang diperlukan pada tahun 2020 yaitu pemecahan masalah yang kompleks (complex problem solving), berfikir kritis (critical thinking), 41
kreatif (creativity), manajemen SDM (people management), berkoordinasi dengan orang lain (coordinating with others), kecerdasan emotional (emotional intelligence), orientasi layanan (service orientation), negosiasi (negotiation), dan fleksibiltas berfikir (cognitive flexibility). Beradaptasi dengan era governance 4.0 atau digital governance yang mencakup pada 5 (lima) kemampuan yaitu merujuk pada tata kerja yang berimplikasi pada struktur birokrasi sederhana, talent management, capacity building, pembelajaran berbasis teknologi serta Co-working space (Fleksible working). Penciptaan birokrasi dinamis berbasis teknologi menurut Prasojo (2020) memiliki setidaknya enam indikator yaitu Kapabilitas/keahlian, Budaya (Tidak Korup), Kebijakan (adaptif dan terintegrasi antar unit), Organisasi berbasis Kinerja, Multistakeholder Partnership (collaborative) dan Joint and Integrated Budgetary System. B. Implementasi Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan Beradaptasi dengan era atau digital governance, kemampuan pengaplikasian tata kerja yang berimplikasi pada struktur birokrasi sederhana, talent management, capacity building, pembelajaran berbasis teknologi serta Co-working space (Fleksible working). Penciptaan birokrasi dinamis berbasis teknologi diaplikasikan dalam organisasi secara bertahap sesuai kapasitas sumberdaya aparatur organisasi. Kapabilitas/keahlian sumberdaya perlu ditingkatkan dengan kolaborasi sumberdaya internal dan transfer pengetahuan tenaga ahli, menumbuhkembangkan budaya tidak korup, mengupayakan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi antar unit, organisasi 42
IV. berbasis kinerja, sumberdaya aparatur didelegasikan tugas dengan stakeholders yang berbeda (Multistakeholder Partnership) dan pemanfaatan anggaran bersama yang terintegrasi. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan dimaksud tentunya mengikuti koridor yang telah diatur dengan tetap menyediakan celah melakukan pembaruan/inovasi dalam optimalisasi peningkatan pelayanan masyarakat. Ide-ide inovasi dalam organisasi terus ditampung dan ditingkatkan dalam berbagai aspek, dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsi Bappeda. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIS A. Kepemimpinan Strategis Dalam Pemanfaatan Peluang dan Menghadapi Tantangan Bagian penting dalam implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana inovasi diimplementasikan dalam proses perencanaan pembangunan. Terkadang tidaklah mudah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan walaupun proses dan mekanismenya sudah dijalankan sesuai mekanisme yang ada. Kendala kelembagaan, pendanaan, koordinasi bahkan sumberdaya manusia yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan ini juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Tantangan yang dihadirkan di era disrupsi saat ini mengharuskan pemerintah daerah untuk bekerja dengan cara-cara baru. Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan pintar terus meningkat. Untuk itu, pemerintah daerah terus melakukan terobosan kebijakan untuk menghadapi kondisi tersebut. Berinovasi dapat menjadi cara efektif 43
dan berperan sebagai katalisator dalam mengatasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah harus mampu memangkas biaya dan memotong jalur birokrasi yang panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Layanan Pojok Inovasi diupayakan akan menjadi katalisator peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kampar. Membangun budaya inovasi dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan menjadikan inovasi menjadi cara dalam menyelesaikan masalah. Inovasi dapat dijadikan cara atau metode dalam mengatasi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan kompetisi inovasi daerah dan pemberian penghargaan (insentif) yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk mendorong dan membudayakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lomba Inovasi Daerah perlu dilaksanakan semaksimal mungkin dengan penyediaan insentif secara legal formal dengan dukungan Peraturan Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah. Peluang peningkatan Indeks Inovasi Daerah dari pemerintah pusat yang terus mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi melalui pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Pengukuran dan penilaian tersebut dilakukan setiap tahunnya, guna memetakan kondisi inovasi daerah di seluruh Indonesia sehingga memudahkan pembinaan terhadapnya. Selain itu, bagi daerah yang dinilai berprestasi dalam meningkatkan inovasinya akan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri dan diusulkan untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID). Kedepannya, Kemendagri juga akan melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Segala upaya ini diharapkan dapat memacu kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 44
cara-cara yang inovatif, sehingga nantinya dapat mendongkrak capaian inovasi nasional di tataran global. Menyadari bahwa proyek perubahan ini merupakan kegiatan yang mempengaruhi angka Indeks Daya Saing Daerah, maka kendala kendala yang akan timbul dalam tataran implementasinya dapat diinventarisir. Pendanaan untuk implementasi, diantisifasi dengan sharing budget kegiatan yang sudah ada dalam organisasi dalam mendukung capaian implementasi aksi perubahan untuk jangka pendek. Kurangnya kapasitas SDM internal dalam proses implementasi aksi perubahan, memanfaatkan kerjasama tenaga ahli Universitas Islam Riau yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur kelitbangan organisasi sebagai penanggungjawab SIDa daerah Kabupaten Kampar, sementara kegiatan atau program regular tetap harus berjalan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Dukungan dari kementarian/lembaga dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai target capaian proyek perubahan yang sudah direncanakan, seperti momen kunjungan kerja Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan salah satu promoters pada proyek perubahan, dimanfaatkan sebagai waktu launching Pojok Inovasi Daerah Kabupaten Kampar sekaligus penandatanganan piagam peresmian Pojok Inovasi Daerah. Komitmen Pemerintah Pusat yang besar perlu dijadikan peluang bagi Pemerintah Daerah terutama bagi project leader dalam capaian rencana aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proper akibat terbatasnya waktu untuk melakukan sosialisasi dan approach kepada tokoh masyarakat, minimnya pemahaman masyarakat tentang SIDa menyebabkan antusiasme yang kecil, kegiatan 45
penyusunan gambaran umum konsep inovasi daerah diharapkan memberikan arah kebijakan yang memicu pelibatan seluruh stakeholder. Evaluasi Kegiatan Terkait SIDa menghasilkan rekomendasi kegiatan tahun 2023 yang dinilai dapat meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah. B. Optimalisasi Sumberdaya Dalam Proyek Perubahan Penyelenggaraan percepatan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Kampar berpanguruh terhadap indeks daya saing daerah, project leader memberdayakan seluruh kemampuan dan sumberdaya khususnya sumberdaya aparatur internal maupun eksternal dalam mengidentifikasi, menganalisis serta mencari solusi penyelesaian masalah yang ada. Project leader membangkitkan personal mastery (berkompeten), mental models (pola mental), shared vision (visi bersama), team learning (tim pembelajar), dan sistems thinking (berpikir sistem), untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari permasalahan yang ada serta berupaya mencari alternatif solusi terbaik. Seluruh sumberdaya dalam organisasi baik internal maupun eksternal diarahkan sinergitasnya untuk mencapai tujuan output jangka pendek yang harus dicapai sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan proyek perubahan diimplementasikan dengan optimalisasi sumber daya organisasi, dari sisi anggaran dan personil tim efektif dikondisikan melalui sharing budget dan pemanfaatan kegiatan-kegiatan internal organisasi, memanfaatkan kegiatan- kegiatan promoters yang sejalan dengan proyek perubahan. Hal ini didukung oleh kesiapan organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan koordinasi lintas stakeholder. 46
V. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN Proyeksi keberlangsungan proyek perubahan tergambar dari capaian tahapan rencana strategis jangka pendek yang telah diuraikan pada huruf A Bab II Pelaksanaan Proyek Perubahan. A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Menengah Capaian tahapan rencana strategis jangka pendek merupakan landasan untuk merealisasikan capaian tahapan rencana strategis jangka menengah, ditampilkan dalam tabel di bawah. Tabel 4 Tindak Lanjut Tahapan Rencana Strategis Jangka Menengah No Kegiatan Jangka Pendek Realisasi Output Tanggal Keterkaitan dengan Tahapan Jangka Menengah No Kegiatan Jangka Menengah Rencana Output Tanggal 1. Pembentukan Tim Efektif Tersedianya SK Tim Efektif Minggu ke 2 Sept 2022 SK : 20 Sept 2022 Tim efektif mendukung implementasi proyek perubahan jangka tahapan menengah 1. Pembangunan Perangkat Inovasi Aplikasi Inovasi Daerah Des 2022 2. Melaksanakan stakeholder mapping, pelaku inovasi daerah. Tersusunnya Draft Bupati Tentang Inovasi OPD SK Minggu ke. 3 s/d 4 Sept 2022 SK : 5 Okt 2022 OPD - Inovasi menjadi bagian dalam data base SIDa 2. Sosialisasi Inovasi Penguasaan Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah oleh Jan 2023 3. Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait 4. Penyusunan struktur penanggung jawab SIDa Penggalangan dukungan stakeholder Terdapatnya struktur penanggung jawab SIDa Minggu ke. 4 Sept s/d Minggu ke. 4 Okt 2022 Komitmen: 3 Okt 2022 Minggu ke. 1 Okt 2022 SK: 7 Okt 2022 Dukungan dan keterlibatan stakeholder akan dioptimalkan tahapan dalam jangka menengah Struktur penanggungjawa b SIDa berperan dalam aktif capaian output proyek perubahan 3. 4. Uji coba inovasi (piloting) Perbaikan/peny empurnaan inovasi Uji coba aplikasi Perbaikan Aplikassi Jan 2023 Feb 2023 5. 6. Peningkatan Kapasitas Pengelola/pen anggungjawab SIDa Penyusunan gambaran umum konsep inovasi daerah FGD penanggungja SIDa wab dengan tenaga ahli Design kebijakan yang akan menjadi panduan Minggu ke. 2 Okt 2022 FGD: 13 Okt 2022 Minggu ke. 3 Okt 2022 17 Okt 2022 Kapasitas sumberdaya aparatur menentukan kualitas capaian jangka menengah - Design kebijakan akan yang menjadi panduan dalam 5. Branding media sosial Kolaborasi pihak ke-3 Feb 2023 47
7. 8. 9. 10. Transformasi BRIDA dalam nomenklatur Bappeda ke Evaluasi kegiatan terkait SIDa Pojok Daerah Inovasi Penyusunan Rancangan PerBup Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah dalam menjabarkan arah pembangunan yang berbasiskan inovasi, sesuai visi, dengan misi dokumen RPD Policy BRIDA Brief Tersedianya Usulan Kegiatan Perbaikan SIDa Tersedianya Pusat Informasi SIDa Tersusunnya Draft Peraturan Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah SK Minggu ke.4 Sep 2022 28 Sep 2022 Proposal: 3 Okt 2022 Minggu ke. 3 Okt 2022 21 Okt 2022 21 Okt 2022 Minggu ke.3 Okt 2022 Draft SK: 2 Nop 2022 menjabarkan arah pembangunan yang berbasiskan inovasi, sesuai dengan visi, misi dokumen RPD Policy brief merupakan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan daerah dalam menentukan arah kebijakan transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur daerah Penyusunan SIDa dokumen pada tahun 2023 menjadi akan dan rujukan panduan dalam menjabarkan arah pembangunan yang berbasiskan inovasi RKA Pojok Inovasi Daerah menjadi penunjang percepatan inovasi daerah Pojok - Layanan Inovasi Daerah mencakup pusat informasi SIDa, pengelolaan database SIDa, pusat satu data daerah. Pengembangan inovasi pojok daerah berdasarkan kebutuhan daeah masukan dan stakeholder untuk mendukung capaian menengah tahap Rancangan awal Peraturan Bupati Insentif Tentang Inovasi Pelaku Daerah dapat disempurnakan pada tahap jangka menengah 48
B. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Panjang Keterkaitan/realisasi capaian tahapan rencana strategis jangka pendek dengan capaian tahapan rencana strategis jangka panjang, ditampilkan dalam tabel di bawah. Tabel 5 Tindak Lanjut Tahapan Rencana Strategis Jangka Panjang No Kegiatan Jangka Pendek Realisasi Output Tanggal Keterkaitan dengan Tahapan Jangka Panjang No Kegiatan Jangka Panjang Rencana Output Tanggal 1. Pembentukan Tim Efektif Tersedianya SK Tim Efektif Minggu ke 2 Sept 2022 SK : 20 Sept 2022 Tim efektif mendukung implementasi proyek perubahan tahapan jangka panjang 1. Monitoring inovasi Identifikasi permasalahan serta menemukan solusi Jul 2023 2. Melaksanakan stakeholder mapping, pelaku inovasi daerah. Tersusunnya Draft Bupati Tentang Inovasi OPD SK Minggu ke. 3 s/d 4 Sept 2022 SK : 5 Okt 2022 Inovasi OPD akan pada dievaluasi jangka panjang, dengan menilai indikator keberhasilan program OPD inovasi 2. Evaluasi Inovasi Identifikasi potensi pengembangan inovasi Agus 2023 3. Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait 4. Penyusunan struktur penanggung jawab SIDa Penggalangan dukungan stakeholder Terdapatnya struktur penanggung jawab SIDa Minggu ke. 4 Sept s/d Minggu ke. 4 Okt 2022 Komitmen: 3 Okt 2022 Minggu ke. 1 Okt 2022 SK: 7 Okt 2022 Dukungan dan keterlibatan stakeholder akan dioptimalkan dalam tahapan jangka menengah dan jangka panjang - Struktur penanggungjawa b SIDa berperan dalam aktif output capaian proyek perubahan 3. Reward pelaku daerah bagi inovasi Lomba Daerah Inovasi Des 2023 5. Peningkatan Kapasitas Pengelola/pen anggungjawab SIDa FGD penanggungja wab SIDa dengan tenaga ahli Minggu ke. 2 Okt 2022 FGD: 13 Okt 2022 Kapasitas sumberdaya aparatur menentukan kualitas capaian jangka menengah dan jangka panjang 6. Penyusunan gambaran umum konsep inovasi daerah Design kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan yang Minggu ke. 3 Okt 2022 17 Okt 2022 Design kebijakan akan yang menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan yang berbasiskan inovasi, sesuai dengan visi, misi 49
7. 8. 9. 10. Transformasi BRIDA dalam nomenklatur Bappeda ke Evaluasi kegiatan terkait SIDa Pojok Daerah Inovasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah berbasiskan inovasi, sesuai visi, dengan misi dokumen RPD Policy BRIDA Brief Tersedianya Usulan Kegiatan Perbaikan SIDa Tersedianya Pusat Informasi SIDa Tersusunnya Draft Peraturan Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah SK Minggu ke.4 Sep 2022 28 Sep 2022 Proposal: 3 Okt 2022 Minggu ke. 3 Okt 2022 21 Okt 2022 21 Okt 2022 Minggu ke.3 Okt 2022 Draft SK: 2 Nop 2022 dokumen RPD Policy brief merupakan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan daerah dalam menentukan arah kebijakan transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur daerah dan dapat diterapkan pada rencana capaian strategis jangka panjang Penyusunan dokumen SIDa pada tahun 2023 menjadi akan dan rujukan panduan dalam menjabarkan arah pembangunan yang berbasiskan inovasi RKA Pojok Inovasi Daerah menjadi penunjang percepatan inovasi daerah Pojok - Layanan Inovasi Daerah mencakup pusat informasi SIDa, pengelolaan database SIDa, pusat satu data daerah. Pengembangan inovasi pojok daerah berdasarkan kebutuhan daeah dan masukan stakeholder untuk mendukung capaian menengah jangka panjang - Rancangan awal Peraturan Bupati Insentif Tentang Inovasi Pelaku Daerah dapat disempurnakan pada tahap jangka menengah Pengembangan inovasi pojok daerah berdasarkan kebutuhan daeah dan masukan stakeholder untuk mendukung capaian menengah jangka panjang - Rancangan awal Peraturan Bupati Insentif Tentang Inovasi Pelaku Daerah dapat disempurnakan pada tahap jangka menengah Lomba inovasi daerah didukung legal aspek Peraturan Bupati Insentif Tentang Inovasi Pelaku 50
Daerah yang akan dilaksanakan pada panjang jangka VI. PENERAPAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN A. Dasar-dasar Hak Azazi Manusia Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan,pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemqjuan HAM telah secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 yang mengatur substansi HAM dalam bab tersendiri yaitu BAB XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan,pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Lebih lanjut dalam pasal 28J ayat (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Komitmen negara terhadap HAM juga tertuang pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas amanat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka penghormatan, pelindungal, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan sejumlah peraturan pemndang- undangan salah satunya penyusunan RANHAM yang menjadi 51
pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM sangat strategis untuk menjadi acuan bagi semua pihak, baik bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengejawantahkan nilai HAM pada level yang paling praktis di lapangan. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagd salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instmmen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM PBB maupun Badan Traktat PBB (United Nations Tleaty Bodies). Pelaksanaan RANHAM disebut sebagai salah satu capaian Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan program pemajuan HAM kedalam agenda pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan RANHAM saat ini telah melewati 4 (empat) generasi yaitu generasi pertama (periode 1999-2003), generasi kedua (periode 2004-2009), generasi ketiga (periode 2011-2014), dan generasi keempat (periode 2015-2019). Secara umum, perkembangan capaian Aksi HAM menunjukkan kemajuan, meskipun dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Beberapa capaian di antaranya, yaitu: 1. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat; 2. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam 52
penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; 3. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan 5. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. Dari sisi pelaksanaan Aksi HAM, hampir sebagian besar aksi telah mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupatenfkota, sehingga berhasil menjawab permasalahan HAM yang teridentifikasi sebelumnya. Namun, dari pencapaian HAM tersebut masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain dapat diidentifikasi pada dua aspek berikut ini: 1. Aspek implementasi, meliputi: a. Ruang lingkup Aksi HAM generasi sebelumnya masih sangat luas dan belum fokus, sehingga sulit untuk dipantau dan dievaluasi; b. RANHAM 5 (lima) tahunan menyulitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam menanggapi isu HAM yang perlu diakomodasi secepatnya; c. Aksi HAM masih merupakan program rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar; d. belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi HAM yang masih sebatas prosedural administrasi; 2. Aspek substansi berupa belum optimalnya kebijakan, regulasi, dan program yang terkait dengan penghormatan, pelindungan, 53
pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. Berdasarkan catatan di atas, diperlukan penyempurnaan terhadap implementasi dan substansi RANHAM sebagai upaya percepatan dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar, yang meliputi: 1. Penyusunan Aksi HAM berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat; 2. Perumusan Aksi HAM merupakan kegiatan khusus di luar kegiatan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, untuk mencapai sasaran strategis RANHAM; 3. Penyusunan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang lebih sistematis dan komprehensif sehingga pencapaian Aksi HAM dapat diukur dengan sasaran yang hendak dicapai; Isu kinerja organisasi yang terjadi terhadap implementasi dan substansi RANHAM pada saat ini adalah belum optimalnya pelaksanaan dengan permasalahan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi HAM yang masih sebatas prosedural administrasi; 2. Belum optimalnya dalam menyusun dan pengelolaan data terkait kelompok sasaran penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM; 3. Belum ada aplikasi yang menghimpun data kelompok sasaran penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM; 4. Lemahnya koordinasi antar OPD kelompok sasaran penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM; 5. Kurangnya informasi untuk Masyarakat terhadap kelompok sasaran penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan 54
dan pemajuan hal ini disebabkan oleh tidak ada wadah khusus yang membidangi RAN HAM. Kondisi yang diharapkan adalah optimalnya menyusun dan pengelolaan data terkait kelompok sasaran penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM Kabupaten Kampar. Berdasarkan gambaran yang dijelaskan diatas, Bappeda Kabupaten Kampar sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya harus mampu mengoptimalkan pelaksanaan RANHAM baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Untuk mewujudkan pelaksanaan RANHAM yang baik, lahirlah terobosan inovatif yang didapat dari hasil studi lapangan sehingga bisa diadopsi dan diadaptasi. Terobosan tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan RANHAM berkualitas, dan benar-benar menjadi rujukan untuk mencapai sasaran strategis RANHAM. Inovasi tersebut adalah dengan membentuk Tim Koordinasi dan Pendampingan RAN-HAM Secara Elegan melalui Sistem Informasi Koordinasi Ran-Ham di Kabupaten Kampar yang diberi nama "(SIKORAN-HAM)" Berbasis Aplkasi. Dengan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Bagi Organisasi Manfaat bagi Bappeda Kabupaten Kampar dengan terlaksananya aksi perubahan ini adalah dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dengan dibentuknya SIKORANHAM, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pelaksanaan RANHAM mencapai sasaran strategis. 2. Manfaat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dengan adanya SIKORAN-HAM, akan mempermudah kerja 55
ASN di Bappeda dalam memberikan informasi terkait RANHAM di Kabupaten Kampar. 3. Manfaat Bagi Masyarakat dan Stakeholder Dengan dibentuknya SIKORAN-HAM, akan memudahkan masyarakat dan stakeholder mendapatkan informasi RANHAM di Kabupaten Kampar. Gambar 11 Implementasi Mata Pelatihan Dasar-dasar Hak Azazi Manusia B. Manajemen Keuangan Negara Manajemen keuangan negara pada dasarnya terbagi dalam beberapa bagian yakni: konsep dan kebijakan perencanaan dan penganggaran, manajemen anggaran, pelaksanaan keuangan negara, pelaporan keuangan dan kinerja serta kerugian negara. Pemimpin harus memahami tujuan yang hendak dicapai organisasi dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Untuk itu pemimpin harus mampu membuat perencanaan dengan baik, menganggarkan secara efektif, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan secara akuntabel. Sehingga rencana yang telah dibuat dapat terwujud. Salah satu bentuk manajemen keuangan negara adalah konsep dan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang sangat penting pengaruhnya dalam menentukan pencapain visi dan misi yang ingin di capai. Sistem perencanaan di Indonesia berdasar pada UUD 1945 amandemen keempat sebagai turunan dan implementasi amanat 56
UUD 1945 terkait tujuan bernegara, sistem Perencanaan di Indonesia dituangkan dalam UU No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan beberapa dokumen yaitu: a. rencana pembangunan jangka panjang, b. rencana pembangunan jangka menengah dan c. rencana pembangunan tahunan. Dimana setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan tersebut harus saling terkait. Sama halnya proses perencanaan di daerah akan menghasilkan dokumen perencanaan RPJMD dan Rencana kerja tahunan. Tahapan perencanaan pembangunan nasional terdiri dari: a. penyusunan rencana, b. penetapan rencana, c. pengendalian pelaksanaan rencana dan d. evaluasi pelaksanaan rencana. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1. Politik, yaitu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda dan janji atau bisa juga kita katakan adalah bentuk penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye guna dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Daerah). 2. Teknokratik, yaitu Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka 57
berpikir ilmiah oleh lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Partisipatif, yaitu Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan Rasa Memiliki yang tinggi atau mendalam, disini masyarakat lansung terlibat dalam proses perencanaan, proses pembangunan dan proses perawatannya sendiri. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah (musrenbang) Perencanaan Pembangunan yang dihasilkan lewat Metode Penjaringan Aspirasi yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 94, menyebutkan bahwa Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD di Kabupaten/Kota dan Musrenbang RKPD di Kecamatan. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Pembahasan Rancangan RKPD dilaksanakan dalam rangka untuk: 1. menyepakati permasalahan pembangunan daerah; 2. menyepakati prioritas pembangunan daerah; 58
3. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; 4. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan 5. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan disebut juga Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh BAPPEDA kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat. Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan antara lain: 1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; 2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan 3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan 59
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari. Isu kinerja organisasi yang terjadi pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah belum optimalnya pelaksanaan Musrenbang RKPD dengan permasalahan sebagai berikut : 1. Usulan Musrenbang terlalu banyak. 2. Peserta Musrenbang belum memahami prioritas pembangunan tahun rencana. 3. Lemahnya mekanisme pengusulan perencanaan partisipatif. 4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Mengikuti Musrenbang RKPD. Kondisi yang diharapkan adalah optimalnya pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar yang menghasilkan usulan rencana kegiatan pembangunan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan daerah berdasarkan dokumen teknokratik yakni Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar. Berdasarkan gambaran yang dijelaskan di atas, Bappeda Kabupaten Kampar sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang, baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Untuk mewujudkan pelaksanaan Musrenbang RKPD yang baik, lahirlah terobosan inovatif yang didapat dari hasil studi lapangan sehingga bisa diadopsi dan diadaptasi. Terobosan tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan Musrenbang RKPD berkualitas, dan benar-benar menjadi rujukan dalam Penyusunan RKPD. Inovasi tersebut adalah dengan membentuk Tim Fasilitator Pendampingan Pelaksanaan Musrenbang disetiap Desa se- Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pelaksanaan Musrenbang menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 60
Gambar 12 Implementasi Mata Pelatihan Manajemen Keuangan Negara C. Manajemen Pemerintahan Penciptaan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi diaplikasikan dalam organisasi secara bertahap sesuai kapasitas sumberdaya aparatur organisasi. Kapabilitas/keahlian sumberdaya perlu ditingkatkan dengan kolaborasi sumberdaya internal dan transfer pengetahuan tenaga ahli, menumbuhkembangkan budaya tidak korup, mengupayakan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi antar unit, organisasi berbasis kinerja, sumberdaya aparatur didelegasikan tugas dengan stakeholders yang berbeda (Multistakeholder Partnership) dan pemanfaatan anggaran bersama yang terintegrasi. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan dimaksud tentunya mengikuti koridor yang telah diatur dengan tetap menyediakan celah melakukan pembaruan/inovasi dalam optimalisasi peningkatan pelayanan masyarakat. Ide-ide inovasi dalam organisasi terus ditampung dan ditingkatkan dalam berbagai aspek, dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi. 61
VII. HASIL IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI Berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan mentor dalam rancangan proyek perubahan direncanakan akan dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan potensi diri. Adapun realisasi yang dapat dilaksanakan diantaranya : 1. Pelaksanaan stakeholder mapping, pendataan pelaku inovasi daerah. 2. Penggalangan dukungan stakeholder. 3. Membentuk struktur penanggung jawab SIDa. 4. Peningkatan kapasitas pengelola/penanggungjawab SIDa. 5. Menyusun gambaran umum konsep inovasi daerah. 6. Menyusun proposal transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur Bappeda. 7. Melakukan evaluasi kegiatan terkait SIDa. 8. Membentuk unit Pojok Inovasi Daerah. 9. Menyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah. 10. Membentuk Tim Fasilitator Pendampingan Pelaksanaan Musrenbang disetiap Desa se-Kabupaten Kampar. 11. Membentuk Tim Koordinasi dan Pendampingan RAN-HAM Secara Elegan melalui Sistem Informasi Koordinasi Ran-Ham di Kabupaten Kampar yang diberi nama "(SIKORAN-HAM)" Berbasis Aplkasi. Bagian penting dalam implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana inovasi diimplementasikan dalam proses perencanaan pembangunan. Project leader dituntut mengatasi kendala kelembagaan, pendanaan, koordinasi bahkan sumberdaya manusia yang menjadi unsur sasaran dari kebijakan dalam implementasi kebijakan. Kendala yang ada dihadapi dengan cara yang bijak dan terkoordinir dengan baik, efisien sehingga rencana capain rencana strategis dapat diimplementasikan. 62
Tantangan yang dihadirkan di era disrupsi saat ini menuntut project leader untuk bekerja dengan cara-cara baru. Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan pintar terus meningkat. Untuk itu, pemerintah daerah terus melakukan terobosan kebijakan untuk menghadapi kondisi tersebut. Berinovasi dapat menjadi cara efektif dan berperan sebagai katalisator dalam mengatasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah harus mampu memangkas biaya dan memotong jalur birokrasi yang panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Layanan Pojok Inovasi diupayakan akan menjadi katalisator peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kampar. Membangun budaya inovasi dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan menjadikan inovasi menjadi cara dalam menyelesaikan masalah. Inovasi dapat dijadikan cara atau metode dalam mengatasi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan kompetisi inovasi daerah dan pemberian penghargaan (insentif) yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk mendorong dan membudayakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lomba Inovasi Daerah perlu dilaksanakan semaksimal mungkin dengan penyediaan insentif secara legal formal dengan dukungan Peraturan Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah. Peluang peningkatan Indeks Inovasi Daerah dari pemerintah pusat yang terus mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi melalui pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Pengukuran dan penilaian tersebut dilakukan setiap tahunnya, guna memetakan kondisi inovasi daerah di seluruh Indonesia sehingga memudahkan pembinaan terhadapnya. Selain itu, bagi daerah yang dinilai berprestasi dalam meningkatkan inovasinya akan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri dan diusulkan untuk memperoleh Dana Insentif Daerah 63
(DID). Kedepannya, Kemendagri juga akan melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Segala upaya ini diharapkan dapat memacu kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui cara-cara yang inovatif, sehingga nantinya dapat mendongkrak capaian inovasi nasional di tataran global. Menyadari bahwa proyek perubahan ini merupakan kegiatan yang mempengaruhi angka Indeks Daya Saing Daerah, maka kendala kendala yang akan timbul dalam tataran implementasinya dapat diinventarisir. Pendanaan untuk implementasi, diantisifasi dengan sharing budget kegiatan yang sudah ada dalam organisasi dalam mendukung capaian implementasi proyek perubahan. Kurangnya kapasitas SDM internal dalam proses implementasi aksi perubahan, memanfaatkan kerjasama tenaga ahli Universitas Islam Riau yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur kelitbangan organisasi sebagai penanggungjawab SIDa daerah Kabupaten Kampar, sementara kegiatan atau program regular tetap harus berjalan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Dukungan dari kementarian/lembaga dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai target capaian proyek perubahan yang sudah direncanakan, seperti momen kunjungan kerja Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan salah satu promoters pada proyek perubahan, dimanfaatkan sebagai waktu launching Pojok Inovasi Daerah Kabupaten Kampar sekaligus penandatanganan piagam peresmian Pojok Inovasi Daerah. Komitmen Pemerintah Pusat yang besar perlu dijadikan peluang bagi Pemerintah Daerah terutama bagi project leader dalam capaian implementasi perubahan jangka menengah dan jangka panjang. Dengan upaya yang telah dilaksanakan, berkontribusi terhadap pengembangan diri dan orang lain yang merupakan bagian dari 64
organisasi, sehingga kedepan kinerja organisasi juga akan semakin berkembang. Komponen-komponen penilaian peserta pelatihan baik berupa integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan melalui self assessment dan penilaian dari mentor setelah implementasi proyek perubahan pada milestone jangka pendek, diperoleh peningkatan nilai akhir sikap perilaku dengan kualifikasi "Baik". Rekomendasi dari mentor untuk menjadi organisasi yang sukses, harus berani merealisasikan ide dan gagasan-gagasan pembaharuan, kedepannya tetap dijalankan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pengelolaan perubahan dalam organisasi, pengembangan diri dan pengembangan orang lain yang merupakan bagian organisasi sehingga diharapkan organisasi akan menjadi organisasi pembelajar yang adaptif dan agile. 65
VIII. PENUTUP A. Lesson Learnt Selama proses pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan dalam implementasi/pelaksanaan proyek perubahan terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. Melihat materi pelatihan tentang latar belakang tantangan organisasi yang menuntut kompetensi-kompetensi agar tidak tergerus globalisasi, maka suatu kesempatan yang sangat berharga bagi peserta pelatihan bisa mengikuti pelatihan kepemimpinan ini dalam rangka pengembangan potensi kepemimpinan. Karena dengan mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan dapat mengetahui sejauh mana kompetensi yang telah dimiliki, kompetensi yang perlu dikembangan dan komptensi yang perlu dimunculkan untuk kepentingan yang lebih besar dalam mengelola organisasi. Metode Blended Learning yang diterapkan benar-benar memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi peserta dalam mengatur waktu antara melaksanakan tugas kedinasan dan tugas pembelajaran dalam pelatihan agar semuanya dapat berjalan beriringan. Dalam memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan yang inovatif, memobilisasi organisasi mitra, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, tentunya juga dihadapkan dengan kendala yang beragam. Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Berbagai upaya organisasi dalam pelayanan publik perlu didukung oleh proses digitalisasi yang terkait dengan sistem, infrastruktur, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi SDM. Permasalahan potensial harus dapat diantisipasi sebaik mungkin, 66
diagnosa atau analisis isu-isu strategis diperlukan agar tidak salah dalam perbaikan organisasi. Isu-isu terkait perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar terutama rendahnya inovasi, penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan peran Bappeda sebagai organisasi perencanaan pembangunan dalam mencapai visi misi pemerintah daerah, selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Kampar tahun 2023- 2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut project leader memandang perlu untuk melakukan Percepatan Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Kampar. Dalam rangka mewujudkan Percepatan Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Kampar, project leader melakukan Inovasi Strategis untuk merealisasikan output jangka pendek diantaranya : 1. Pelaksanaan stakeholder mapping, pendataan pelaku inovasi daerah. 2. Penggalangan dukungan stakeholder. 3. Membentuk struktur penanggung jawab SIDa. 4. Peningkatan kapasitas pengelola/penanggungjawab SIDa. 5. Menyusun gambaran umum konsep inovasi daerah. 6. Menyusun proposal transformasi BRIDA ke dalam nomenklatur Bappeda. 7. Melakukan evaluasi kegiatan terkait SIDa. 8. Membentuk unit Pojok Inovasi Daerah. 9. Menyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah. . 67
B. Kesimpulan Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan Proyek Perubahan yang berjudul Percepatan Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Kampar merupakan terobosan inovasi terbaru dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar, yang diharapkan mampu menjadi katalisator peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah. b. Implementasi Proyek Perubahan di Jangka Pendek tercapai dengan baik dengan penambahan output Jangka Menengah yakni Launcing Pojok Inovasi Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah. C. Rencana Tindak Lanjut Keberlangsungan proyek perubahan tergambar dari realisasi capaian tahapan rencana strategis jangka pendek yang merupakan tahap awal dalam implementasi capaian tahapan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang. Isu-isu terkait perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar terutama rendahnya inovasi, penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, akan dapat ditekan dengan pelaksanaan proyek perubahan ini. 68
DAFTAR PUSTAKA Literatur Galbraith, J. & Kates, A., Designing Your Organization: Using The Star, 2008. Rasyid, Ryaas, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarif Watampone, Jakarta, 1998. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, LAN RI, 2021. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Manajemen Pemerintahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2022, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2022. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Hak Asasi Manusia pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2022, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2022. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Manajemen Keuangan Negara pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2022, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2022. Stephen P Roobins, Perilaku Organisasi, Jakarta, 2001 M Scott Peck, M.D., The Road Less Traveled Psikologi Baru Pengembangan Diri, Jakarta, 2007. Philip Kotler & Nancy Lee, Pemasaran Di Sektor Publik, Jakarta, 2007. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. 7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. 8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah. 69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Keterangan Pribadi 1. Nama 2. TTL 3. NIP 4. Jenis Kelamin 5. Agama 6. Alamat Rumah 7. Hobby 8. No HP : Ardi Mardiansyah : Bangkinang/05 Maret 1985 : 19850305 200412 1 001 : Laki-laki : Islam : Jl.Cemara Kipas VII Komplek Pemda Pekanbaru : Olahraga : +6281276719455 B. Riwayat Jabatan 1. Kasubag Perencanaan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar (2009- 2010). 2. Kasubag Protokol Setda Kab. Kampar (2010-2012). 3. Kabid Sumber Daya Aparatur Pemerintah Bappeda Kab Kampar (2012- 2014) 4. Kepala Bagian Protokol Setda Kab. Kampar (2014-2016). 5. Kepala Bagian Protokol dan Humas Setda Kab. Kampar (2016-2018). 6. Camat Siak Hulu (2018-2019). 7. Camat Tapung (2019). 8. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kampar (2019-2021). 9. Kepala Bappeda Kab. Kampar (2021-Sekarang). C. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan serta Penghargaan a. Pendidikan Formal : 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. S-1 5. S-2 6. S-3 (Sedang Pendidikan) b. Pendidikan dan Latihan yang pernah diikuti : 1. Diklat PIM Tingkat III c. Penghargaan yang pernah diperoleh : 2. Kartika Satya Lencana X Tahun 70
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kegiatan Pembentukan Efektif Tim Pelaksanakan Stakeholder Mapping, Pelaku Inovasi Daerah Pelaksanakan Koordinasi Stakeholder Terkait Dengan Penyusunan Struktur Penanggung Jawab SIDa Peningkatan Kapasitas Pengelola/penanggung jawab SIDa Penyusunan Gambaran Umum Konsep Inovasi Daerah Transformasi BRIDA ke Dalam Nomenklatur Bappeda . Evaluasi Terkait SIDa Kegiatan a. Persiapan Pojok Inovasi Daerah LAMPIRAN Portofolio 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan Dokumentasi 4. SK Tim Efektif 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan Dokumentasi 4. Surat Tugas 5. SK Bupati Tentang Inovasi OPD 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan Dokumentasi 4. Surat Tugas 5. Komitmen Bersama Stakeholder 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi 4. Draft Struktur Penanggungjawab SIDa 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan Dokumentasi 4. Paparan FGD 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan Dokumentasi 4. Paparan Tenaga Ahli 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi 4. Dokumentasi terkait BRIDA Pedoman, dll) 5. Proposal BRIDA 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan dokumentasi 4. Dokumentasi terkait BRIDA Pedoman, dll) 5. Proposal BRIDA 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan Dokumentasi 4. Dokumentasi Terkait Kegiatan SIDa 5. Usulan Perbaikan Kegiatan 2023 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan Dokumentasi Link 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. a. b. c. d. e f. g. h. i. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 71
No. Kegiatan b. Launcing Inovasi Pojok 10. Penyusunan Rancangan PerBup Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah Portofolio 4. Banner, spanduk, dll 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 4. Piagam Launcing 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi dan Dokumentasi 4. Draft SK Bupati Tentang Insentif Pelaku Inovasi Daerah Link 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 72