USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 STUDI KOMPARASI PERKAWINAN TRANSEKSUAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM Depi Dekayanti1, Ahmad Yamin2 1Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Subawa, Indonesia 2Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Subawa, Indonesia ABSTRAK Perkawinan merupakan implementasi hak-hak dasar manusia dalam mengembangkan dirinya dan keturunannya.Uumumnya sebuah perkawinan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tetapi pada kenyataannya terdapat perkawinan yang dilakukan oleh transeksual, hal tersebut berlawanan dengan Hukum islam serta menjadi urgensi dalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji studi komparasi perkawinan transeksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, artinya didasarkan pada data sekunder. Bahan- bahan hukum nantinya disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan oleh transeksual merupakan perkawinan yang hukumnya adalah haram serta keabsahannya tidaklah sah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa hukum agama adalah aturan khusus dari keabsahan perkawinan. Dari pandangan Agama di Indonesia tidak membenarkan perkawinan yang dilakukan oleh transeksual. Status transeksual setelah melakukan pergantian kelamin adalah sama seperti kelamin sebelumnya, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dalam tujuan perkawinan yaitu tidak dapat melanjutkan keturunan serta harta waris yang didapatkan berdasarkan jenis kelamin awal sebelum operasi kelamin. Bagi pemerintah baiknya membentuk regulasi mengenai perkawinan yang dilakukan oleh transeksual, sehingga dapat mendapatkan kepastian hukum. Dan bagi transeksualisme baiknya mempertimbangkan keputusannya dalam melakukan tindakan operasi pergantian kelamin. Dimana hal ini akan berakibat pada keabsahan serta akibat hukum yang ditimbulkan pada perkawinan yang dilakukan oleh transeksual. Kata Kunci : Komparasi Perkawinan Transeksual;Hukum Perkawinan dan Hukum Islam. ABSTRACT Marriage is the implementation of the basic rights of man in developing himself and his offspring In general a marriage is performed by a man and a woman, but in fact there are marriages performed by transsexuals, it is contrary to Islamic law and becomes an urgency in the Marriage Law. This study aims to examine the comparative study of transsexual marriages based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage with Islamic Law. The type of research carried out is normative legal research, which is research that examines document studies, meaning it is based on secondary data. Legal materials will be compiled systematically, studied and then drawn a conclusion in relation to the problem under study. Based on the results of research that in Islamic Law, marriages performed by transsexuals are marriages whose laws are haram and their validity is not valid. Meanwhile, in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Article 2 paragraph (1) that religious law is a special rule of the validity of marriage. From the view of Religion in Indonesia does not condone marriages carried out by transsexuals. The transsexual status of the sex is to remain in accordance with the sex before performing sex reassignment 498
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 surgery, so the legal consequence of the purpose of marriage is that it cannot continue the offspring and inheritance obtained based on the initial sex before the sex operation. For the government, it is better to form regulations regarding marriages carried out by transsexuals, so that they can get legal certainty. And for transsexualism it is good to consider its decision to perform sex reassignment surgery. Where this will result in the validity and legal consequences caused by marriages carried out by transsexuals. Keywords : Transsexual Marriage Comparison;Marriage Law and Islamic Law. PENDAHULUAN Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya, di Indonesia keabsahannya sangat kuat didalam peraturan perundang-undangan bahkan sebelum deklarasi HAM PBB pada tahun 1948 Indonesia sudah membuat pernyataan hak-hak asasi manusia serta melindunginya dalam kehidupan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.1 Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia sesudah amandemen Undang-Undang 1945 yang secara rinci diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Berlandaskan ketentuan tersebut, bahwa di Indonesia Hak Asasi Manusia tidak ada satupun yang bersifat mutlak dan tanpa batas, HAM bukanlah hak yang absolute, dalam praktiknya dibatasi oleh hak orang lain, moral, ketertiban dan keamanan.2 Salah satunya yaitu hak dalam melakukan perkawinan dalam Pasal 28B yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan implementasi hak-hak dasar manusia untuk mengembangkan dirinya serta keturunannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" . Berdasarkan hal tersebut perkawinan tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis serta kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan adalah suatu ikatan sah untuk membina 1 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 102 2 Tenang Haryanto, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.2 2008, hlm.143 499
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, tetapi pada prakteknya terdapat perkawinan yang dilakukan oleh transeksual. Transeksual dalam bahasa mempunyai arti "orang yang menginginkan". Sedangkan dalam istilah diartikan sebagai keinginan kuat individu untuk mengubah gender anatomi yang dimilikinya. Keinginan tersebut didasarkan pada masalah kebingungan terhadap jenis kelamin yang dimiliki dan lebih dikenal sebagai gejala transeksual. Rasa tidak puas atas jenis kelamin yang dimiliknya merupakan gejala transeksual, selain itu gejalanya dapat berupa merasa bahwa antara bentuk fisik dan kelaminnya tidak sesuai dengan kejiwaannya.3 Untuk menyalurkan rasa ketidakpuasan tersebut maka dapat diekspresikan dalam beberapa tindakan, diantaranya laki- laki yang merias wajahnya seperti perempuan, bergaya dan bertingkah laku layaknya gender lainnya hingga memutuskan untuk melakukan tindakan operasi pergantian kelamin (Sex Reassignment Surgery). Penyimpangan tersebut menurut DSM (Diagnotic and Statistical Manual of Mental Disorder)-III disebut juga dengan Gender Dysphoria Syndrome. Polemik mengenai transeksual ini telah menjadi isu penting dalam masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra, permasalah yang muncul mengenai seorang transeksual ialah dalam hal melaksanakan perkawinan. Kasus pernikahan oleh transeksual ini terjadi pada salah satu public figur asal Indonesia yaitu Dorce Gamalama yang memiliki nama asli Dedi Yuliadi Ashadi, dalam pengakuannya setelah mengambil keputusan melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan dengan berbagai macam prosedur. Setelahnya ia pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang hanya berlangsung selama 7 tahun.4 Pada hakikatnya dalam sebuah perkawinan tidaklah lepas dari hukum agama. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 3 Waro Satul Auliyak, Perkawinan Transeksual Perspektif Teori Hak Kodrati, Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol.7 No.1 Januari-Juni 2022, hlm.25 4 Tim SMSolo1, "Cerita Dorce di Vidio Lawas, Setelah Operasi Kelamin, Sempat Menikah Selama 7 Tahun", Available on Page=3 500
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu". Terkhususnya didalam Agama Islam menganggap bahwa perubahan jenis kelamin sama halnya dengan mengubah ciptaan Allah SWT, sehingga apabila transeksual melakukan perkawinan dianggap perkawinan sesama jenis. Tetapi, disisi lain perkawinan adalah hak setiap individu yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B. Keabsahan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan transeksual ini apabila dibandingkan dari Undang-Undang Perkawinan dengan Hukum Islam menjadi hal yang penting dan perlu dikaji. METODOLOGI Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, artinya didasarkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya terhadap masalah yang diteliti. PEMBAHASAN 1. Keabsahan Perkawinan Transeksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam. Di Indonesia pengaturan mengenai Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terdapat unsur-unsur bahwa dalam perkawinan diharuskan antara seorang laki-laki dan perempuan yang artinya mereka yang mempunyai jenis kelamin berbeda. Akan tetapi di dalam UU Perkawinan makna "seorang pria" dan "seorang wanita" apakah dalam artian seseorang yang terlahir pria ataupun wanita atau dapat diartikan sebagai seseorang pria transeksual yang sudah merubah identitasnya ataupun sebaliknya wanita transeksual yang telah mengubah identitasnya. Dimana seorang transeksual dapat megajukan 501
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 permohonan penetapan identitas jenis kelamin setelah operasi pergantian kelamin pada pengadilan dan setelahnya akan diakui secara sah sebagaimana perubahan jenis kelaminnya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dimana pergantian jenis kelamin adalah bagian dari peristiwa penting dan wajib didaftarkan setelah adanya pengesahan dari Pengadilan agar mendapat pengesahan identitas baik dari nama serta identitas kelamin yang baru dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga. Terkait dengan keabsahan dari perkawinan, diatur pula di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu" Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan lex generalis sedangkan hukum agama merupakan lex specialis, dimana pada asas lex specialis derogat legi generalis bermakna bahwa aturan khusus akan mengesampingkan aturan umum. Maka hukum agama di sini merupakan aturan khusus dalam keabsahan sebuah perkawinan. Maka keabsahan perkawinan bersumber dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Agama. Mengacu dalam ketentuan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, berikut merupakan uraian hukum perkawinan yang dilakukan oleh tarnseksual berdasarkan agama di Indonesia : 1. Agama Kristen Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah, sehingga dengan menjadi transeksual berarti merubah tubuh yang sudah diberikan Allah, dimana tubuh merupakan bait Allah yang tidak boleh dirubah-rubah. Dengan menjadi transeksual membuat mereka menjadi lebih rendah dari manusia yang lainnya sehingga mereka dibedakan dan didiskriminasi. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia untuk berpasangan, laki-laki dan perempuan dan terikat dalam pernikahan kudus, bukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Transeksual merupakan sebuah tindakan yang melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan dari awal penciptaan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan 502
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi dengan menjadi transeksual akan menghambat manusia beranak cucu dan bertambah banyak5 Perilaku transeksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Seperti yang telah diuraikann sebelumya mengenai dasar Alkitab, maka diperoleh informasi bahwa perilaku transeksual adalah dosa. Demikian pula dalam Imamat, Yudas, hingga surat 1 Korintus. Semuanya sepakat bahwa perilaku transeksual adalah penyimpangan seksual sehingga berlawanan dengan hukum Allah dan dan juga ajaran Alkitab.6 Kajian mengenai perkawinan transeksual di dalam Agama Kristen memandang sebagai hubungan dengan sesama jenis meskipun sudah melakukan pergantian alat kelamin melalui operasi. Pada wahyu Allah yang terdapat dalam Alkitab baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sangatlah menentang perilaku perkawinan transeksual karena dianggap sebagai homoseksual. Homoseksual dalam teks perjanjian lama dipandang merupakan perbuatan negatif (Im. 18:22; Kej. 19), dan begitupun dalam teks perjanjian baru menganggap bahwa perilaku homoseksual adalah perilaku seksual yang menyimpang (Rom. 1:26-27; Kor. 6:9-11 Tim. 1:10 dan Yud. 1:7). Transeksual yang melakukan perkawinan adalah tindakan penyimpangan serta berdosa karena merupakan hubungan homoseksual dan telah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang seharusnya hubungan seksual merupakan heteroseksual yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan serta bukanlah hubungan sesama jenis.7 Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perekawinan yang dilakukan oleh transeksual jelas tidak dibenarkan dalam ajaran Agama Kristen. 2. Agama Hindu Dalam Kitab manawa dharmasastra menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu:8 5 Anton Siswanto, Meninjau Ulang Homoseksualitas Dari Studi Bibilika-Etik Dan Upaya Melayani Kaum Homoseksualitas, Jurnal Excelsis Deo, Vol. 6 No. 2 Desember 2022, hlm. 55-57 6 Dorce Sodopen, Grace Anggraini, Fransiskus Gultom, Penciptaan Manusia Berdasarkan Kejadian 1:26-28 Sebagai Evaluasi Terhadap Perilaku Transgender Dalam Persepsi Umat Kristen, Jurnal Excelsis Deo, Vol.7, No. 1 Juni 2023, hlm. 113-114 7 Sjanette Eveline, Transgender dalam Perspektif Teologis Alkitabiah, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Vol.1 2019, hlm. 58. 8 I Nyoman Suadnyana, Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum dan Agama Hindu, Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja, Vol.6 No.1 2022, hlm.28 503
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 a. Dharma Sampati: kedua mempelai secara bersama-sama mewujudkan pelaksanaan dharma dengan melaksanakan berbagai macam yadnya. b. Praja: suami istri mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutnkan amanat dan kewajiban kepada leluhur, dimana keturunan yang diharapkan lahir adalah putra putri yang saputra yang dapat menyelamatkan leluhur dari neraka. Selanjutnya keluarga yang dikarunia keturunan yang baik akan membawa leluhurnya kepada kondisi yang lebih baik, yaitu leluhurnya akan dapat mencapai surga atau moksa. c. Rati: suami istri dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan Kama) yang berlandaskan dharma. Tujuan sebuah perkawinan dalam Agama Hindu tidak akan terlaksana dikarenakan perkawinan sesama jenis tidak dapat melahirkan keturunan. Mantan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Sang Nyoman Suwisma menjelaskan bahwa "Perkawinan dan hubungan antara manusia dengan jenis kelamin yang sama dilarang dalam Agama Hindu karena dalam sastra Hindu, Hiyang Windhi menciptakan laki-laki sebagai bapak dan perempuan sebagai ibu melalui acara perkawinan".9 Homoseksual Dalam ajaran Agama Hindu tidak dianggap sebagai kejahatan melainkan sebagai perbuatan dosa yang yang harus ditanggung oleh pribadi masing-masing. Dalam hal ini, homoseksual tidak pernah dianggap sebagai kejahatan dalam ajaran Agama Hindu. Mengenai perkawinan homoseksual, perkawinan antara pria dengan pria dan sebaliknya wanita dengan wanita dalam Agama Hindu tidak dibenarkan. Penyimpangan pelaku seks ini tidak diberikan hak untuk mendapatkan upacara perkawinan dengan puja mantra Veda Walhasil, bahwa ajaran Agama Hindu tidak menerima perkawinan sesama jenis walaupun tidak dibahas secara rinci, namun agama ini membahas tentang karma yang akan mereka 9 Ahmad Ega Putra Dani, Murry Darmoko, Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 1 2023 504
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 dapatkan balasannya atas tindakan yang dilakukan karena hal itu adalah suatu menyimpangan dari nilai-nilai moral.10 3. Agama Budha Mengenai perkawinan yang dilaksanakan oleh transeksual adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Agama Budha. Berdasarkan pernyataan dari Ketua Umum Parisadha Dharma Niciren Syosyu bahwa Budha memandang perkawinan sejenis dan perilaku homoseksual sebagai tindakan tidak wajar dan menyimpang dari hukum alam, dan segala tindakan yang dilakukan di luar kewajaran bertentangan dengan ajaran Budha. Ada pula pernyataan dari Wakil Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia yaitu Widyasabha yaitu menurut hukum alam, perkawinan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Budha menolak perkawinan sejenis, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun antara perempuan dengan perempuan. Namun, berdasarkan perspektif kemanusian para pelaku penyimpangan ini patut diayomi dan dibimbing sehingga mereka kembali menjadi normal.11 Perlu diketahui bahwa sebagai umat Budha berlatih moral dengan berpedoman pada Pancasila Buddhis (Lima Sila). Dalam ajaran Buddha yang harus dijalankan oleh umat Buddha dalam sila Pancasila Buddhis (Lima Sila) yaitu:12 a. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup; b. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan; c. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila; d. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar; dan e. Aku bertekad melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemanya kesadaran dan kewaspadaan. 10 Syafi'in Mansur, Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia, Jurnal Aqlania, Vol.08 2017, hlm.47 11 Aryo Putranto Saptohutomo, "Pemuka Budha anggap Pernikahan Sejenis Menyimpang dari Hukum Alam", Available hukum-alam.html on 12 Toharuddin, Konsep Ajaran Budha Darma tentang Etika, Jurnal Raden Fatah, Vol 5 2016, hlm.197 505
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 Dapat difahami bahwa dalam sila ke tiga pada Pancasila Buddhis, umat Buddha diharuskan menghindari perbuatan asusila. Perkawinan yang dilakukan oleh transeksual merupakan perkawinan yang dianggap sebagai perkawinan sesama jenis, hal ini merupakan tindakan penyimpangan seksual dan bertentangan dengan sila ke tiga pada Pancasila Buddhis. 4. Agama Katolik Dalam Katekismus Gereja Katolik Nomor 369 menyatakan bahwa: "Pria dan wanita diciptakan, artinya, dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. "Kepriaan" dan "Kewanitaan" adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah: keduanya, pria dan wanita, memiliki mertabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah, Penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama "menurut citra Allah". Dalam kepriaan dan kewanitaannya mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan Pencipta" Selanjutnya, dalam Katekismus Gereja Katolik Nomor 372 yang menyatakan bahwa: "Pria dan wanita diciptakan "satu untuk yang lain", bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia meciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi "penolong" satu untuk yang lain, karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi (tulang dari tulangsku), sedangkan di lain pihak mereka salin melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya." Dalam perkawinan Allah mempersatukan mereka sedemikian erat, sehingga mereka "menjadi satu daging" (Kej 2:24) dan dapat meneruskan kehidupan manusia: "Beranak- cuculah dan bertambah banyaklah; penuhilah bumu" (Kej 1:28). Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya Pencipta atas cara yang sangat khusus. Berdasarkan penjelasan dalam Katekismus Gereja Katolik Nomor 369 dan Katekismus Gereja Katolik Nomor 372, kepriaan dan kewanitaan dari manusia adalah anugerah Allah sehingga Allah hanya menciptakan manusia dalam jenis kelamin pria dan wanita dengan tujuan seksualitas yaitu untuk mendapatkan keturunan melalui sebuah perkawinan. Mengenai transeksual dalam Katekismus Gereja Katolik 369, tidak membenarkan operasi pergantian kelamin yang alasannya hanya karena dorongan psikologis semata. Mereka yang terlahir 506
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 dengan ketidaknormalan psikis seharusnya tetap berusaha mengikuti ajaran Gereja Katolik yang bersumber dari Firman Tuhan agar tetap berada pada jalan yang benar dan sesuai dengan kodrat Penciptaan Tuhan. 5. Agama Konghucu Konghucu merupakan agama yang dibawa oleh Kong Hu Tsu untuk keselamatan umatnya. Dalam Agama Konghucu tidak menolak secara tegas terhadap pelaku homoseksual atau LGBT serta termasuk pernikahan yang dilakukan oleh transeksual. Walaupun demikian ajaran Agama Konghucu mendukung pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang dicintai karena pernikahan diartikan sebagai salah satu tugas suci manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih firman Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang mewujudkan kebaikan, yang bersemayam di dalam dirinya serta memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pernikahan ialah harmonis.13 Mengenai perkawinan dalam ajaran Konghucu merupakan antara laki-laki dan perempuan, pertautan antara Khian dan Khun-lah yang melahirkan keturunan anak manusia dan ini adalah Firman Tuhan atau Kodrat.14 Sebagaimana diketahui dalam kaitannya dengan alam, Khian dilambangkan sebagai langit, sedangkan Khun dilambangakn sebagai bumi. Berkaitan dengan metafisika, maka Khian itu melambangkan Thian (Tuhan Khalik Semesta Alam), sedangkan Khun adalah ciptaan-Nya yakni alam semesta dan seisinya. Dalam kaitannya dengan manusia Khian dilambangkan dengan laki-laki sedangkan Khun dilambangkan dengan wanita atau ibu. Bahwa terjadinya berlaksana benda tak lain adalah pertautan antara (Khun/Yin dan Khian/Yang. Maka hanya pertautan antara Khun/Yin (Perempuan) dan Khian/Yang (Lelaki)) sajalah keturunan manusia itu akan terjadi.15 Berdasarkan hal tersebut bahwa perkawinan dalam Agama Konghucu dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan atau bagi mereka yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda, dan 13 M. Ali Imran, Sejarah Lengkap Agama-Agama di Dunia dari Masa Klasik Hingga Modern, (Yogyakarta: Ircisod, 2015), cet. Ke-1, hlm. 264 14 Matakin, Kitab Si Shu (Zhong Yong BAB Utama), Matakin, Jakarta, 2012, hlm.80 15 Soetandyo Wignyosoebroto, Perspektif Perkawinan Ditinjau Dari Sudut Hukum, Sosial, dan Agama Khonghucu, Surabaya: Penelitian dan Pengembangan Majelis Agama Khonghucu Indonesia, Edisi II Boen Bio, 1997, hlm.7 507
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 tidak diperkenankan melakukan perkawinan dimana seorang transeksual yang telah melakukan operasi pergantian kelamin. Selain itu perkawinan dalam ajaran Konghucu dianggap sebagai suatu tindakan hukum yang sah dan mempunyai berbagai akibat terhadap para pihak yang bersangkutan yaitu suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan. Untuk itu agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik demi tercapainya keluarga yang bahagia dan harmonis (Hee), sejahtera dan abadi, membawa hokky (keberuntungan), maka diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur perkawinan. Perkawinan menurut Agama Konghucu dalam hal laki-laki dan perempuan hidup berkeluarga merupakan hubungan terbesar dalam kehidupan manusia.16 Sedangkan kajian mengenai keabsahan perkawinan transeksual berdasarkan Hukum Islam adalah berdasarkan Sebagian besar ulama menyatakan bahwa transeksual merupakan tindakan yang hukumnya haram, dikarenakan telah mengubah ciptaan manusia dari kodratnya yaitu Allah SWT telah menciptakan manusia dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan hal tersebut terdapat dalam surat al hujurat ayat 13 : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 : "Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Hadist Rasulullah SAW : "Allah melaknat pembuat tahi lalat (pembuat tato), dan orang yang minta ditato, serta orang yang meminta dicabuti alis/bulu matanya, dan orang yang menjarangkan giginya demi kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Seorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hal itu. Ibnu Mas'ud pun berkata : bagaimana aku tidak melaknati orang yang dilaknati oleh Rasulullah SAW, sedangkan yang demikian itu telah termaktub dalam kitab Allah? Allah telah berfirman, Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah". (HR. Al-Bukhari) 16 Matakin, Tata Aturan Dewan Rohaniawan Agama Khonghucu Indonesia Beserta Berbagai Panduan Tata Upacara dan Kode Etik Rohaniawan, Matakin, Solo, 2010, hlm.34 508
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 Perkawinan sesama jenis atau dalam bahasa merupakan liwat atau homoseksual merupakan bagian dari jenis yang sama yaitu perkawinan antara laki-laki dengan dan perkawinan antara perempuan dengan perempuan.. Terhadap kasus pergantian kelamin, Majelis Ulam Indonesia telah menyampaikan fatwa mengenai pergantin kelamin yang ditetapkan pada Juli 2010. Fatwa tersebut membedakan pergantian dengan penyempurnaan alat kelamin. Pergantian kelamin (transeksual) hukumnya adalah haram, sedangkan penyempurnaan dengan alasan medis diperbolehkan. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 1. Pergantian Alat Kelamin a. Mengubah alat kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misal dengan operasi kelamin, hukumnya adalah haram. b. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin nomor 1 hukumnya adalah haram. c. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin nomor 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait pergantian tersebut. d. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin nomor 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti belum dilakukan operasi ganti kelamin, mesti telah memperoleh penetapan pengadilan. 2. Penyempurnaan Alat Kelamin a. Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang Khantsa yang fungsi alat kelamin laki- lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui proses operasi penyempurnaan alat kelamin, maka hukumnya diperbolehkan. b. Membantu melaksanakan penyempurnaan alat kelamin seperti poin nomor 1 adalah diperbolehkan. c. Pelaksanaan operasi penyempurnaan seperti dimaksud poin nomor 1 itu harus berdasarkan atas pertimbangan medis bukan hanya pertimbangan psikis semata. d. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi yang dimaksud pada poin nomor 1 dibolehkan sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut. 509
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 e. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi dimaksud poin nomor 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum mendapat penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia diatas bahwa pergantian jensi kelamin yang dilakukan melalui operasi hukumnya adalah haram, sedangkan yang diperbolehkan adalah penyempurnaan alat kelamin bagi seorang Khantsa. Mengenai Khantsa sendiri yaitu suatu kasus dimana seseorang yang mempunyai kelainan organ kelamin, sehingga sulit untuk menentukan jenis kelaminnya. Yang termasuk dalam kategori Khantsa ialah orang yang kelaminnya tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, contohnya tidak memiliki lubang kelamin atau memiliki satu organ kelamin tetatpi pertumbuhan atau bentuknya tidak sempurna. Termasuk dalam kategori Khantsa adalah seseorang yang mempunyai kelamin ganda (hermaprodit), baik hermaprodit sejak lahir ataupun setelah dewasa.17 2. Akibat Hukum Perkawinan yang Dilakukan oleh Transeksual a. Akibat Hukum Perkawinan Transeksual Terhadap Tujuan Perkawinan Perkawinan memiliki tujuan yang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pengertian perkawinan ini, terdapat pula tujuan perkawinan yaitu : "...membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip monogami dan mem-perketat terjadinya perceraian. 17 Asep Dadang Abdullah, Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata), Jurnal Istinbath, Vol.12 No.1 2013 510
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat juga tujuan dari perkawinan yaitu pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.18 Membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia merupakan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dimana sama halnya dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu membina keluarga sakinah (tenang, tenteram dan bahagia) yang dibina berdasarkan cinta serta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) oleh suami istri dalam keluarga bersangkutan. Untuk itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) suami-istri, demikian disebutkan dalam ayat (3) pasal yang sama, memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya.19 Apabila dikaitkan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan dalam Agama Islam di atas, yang salah satunya adalah dengan tujuan perkawinan yaitu mendapatkan keturunan, maka bagi pasangan perkawinan transseksual tidak dapat terpenuhi, karena salah satu pasang "tidak murni/asli" seorang perempuan. Biarpun kelamin diganti dan ditetapkan sebagai perempuan oleh pengadilan negeri, namun yang bersangkutan tidak memiliki rahim sebagai tempat tumbuh kembang janin dalam perut perempuan. b. Akibat Hukum Perkawinan Transeksual Terhadap Harta Warisan Mengenai bagaimana seseorang dalam pembagian harta warisan setelah operasi pergantian jenis kelamin, maka dapat dilihat apakah ada dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan mengenai harta warisan transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Oleh karena itu, telah dijelaskan secara jelas masalah pembagian warisan kepada orang-orang yang tidak memiliki cacat dalam jenis kelamin mereka. Dalam kasus ini jenis kelamin yang dimaksud adalah orang yang belum melakukan operasi penggantian 18 Hikmatullah, Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam, Edu Pustaka, Jakarta, 2021 19 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67 511
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 jenis kelamin. Ketika Al-Qu'ran dan Sunnah tidak ditemukan adanya dalil, maka kita dapat menggunakan metode lain yang dalam istilah usul fiqh disebut istishhab. Istishhab sendiri memiliki lima unsur, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu, masa lalu, sekarang, berkelanjutan, dan tidak ada dalil yang mengubahnya. Ada atau tidaknya sesuatu jika itu terkait dengan masalah pewarisan, secara umum telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 11 dengan nash yang shahih yang menyatakan bahwa bagian 2 : 1 yaitu: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepdamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana" Pembagian harta waris disesuaikan dengan kebutuhan, posisi laki-laki akan bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Dalam arti pembagian untuk laki-laki dan perempuan adalah 2:1 dimana laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari pada perempuan.20 Terdapat fatwa yang mengatur mengenai Operasi Penggantian Kelamin (Sex Reassignment Surgery) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Pengubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, menyatakan: 1. Pergantian Alat Kelamin a. Mengubah alat kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misal dengan operasi kelamin, hukumnya adalah haram. b. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin nomor 1 hukumnya adalah haram. 20 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.19 512
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 c. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin nomor 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait pergantian tersebut. d. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin nomor 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti belum dilakukan operasi ganti kelamin, mesti telah memperoleh penetapan pengadilan. 2. Penyempurnaan Alat Kelamin a. Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang Khantsa yang fungsi alat kelamin laki- lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui proses operasi penyempurnaan alat kelamin, maka hukumnya diperbolehkan. b. Membantu melaksanakan penyempurnaan alat kelamin seperti poin nomor 1 adalah diperbolehkan. c. Pelaksanaan operasi penyempurnaan seperti dimaksud poin nomor 1 itu harus berdasarkan atas pertimbangan medis bukan hanya pertimbangan psikis semata. d. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi yang dimaksud pada poin terkait nomor 1 dibolehkan penyempurnaan tersebut. sehingga memiliki implikasi hukum syar'i e. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi dimaksud poin nomor 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum mendapat penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa status hukum seorang transeksual pada kelaminnya adalah tetap sesuai dengan kelamin sebelum melakukan operasi pergantian kelamin, hal ini sejalan dengan Fatwa MUI di Jakarta pada Juli 2010, Asrorum Niam Sholeh selaku sekretaris Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa orang yang jenis kelaminnya dirubah maka kedudukan hukumnya tetaplah sama dengan jenis kelamin asli sebelum dirubah. KESIMPULAN Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh transeksual tetapi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum negara dan hukum agama, hukum agama dalam hal ini merupakan aturan yang bersifat khusus (Lex Specialis) mengenai keabsahan perkawinan. Di Indonesia merujuk pada ketentuan agama yang diakui di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transeksual tidak dapat di sahkan sebab perkawinan tersebut dianggap sebagai 513
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 perkawinan sesama jenis dan suatu perbuatan menyimpang yang melanggar norma kesusilaan. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan oleh transeksual merupakan suatu hal yang hukumnya haram dan tidak dapat mengesahkan perkawinan tersebut karena merupakan tindakan dosa besar dan telah menentang kodrat penciptaan manusia yaitu Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan salah satunya laki-laki dan perempuan sehingga perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan oleh pasangan yang berlawanan jenis. Akibat hukum perkawinan transeksual terhadap tujuan perkawinan yaitu Apabila dikaitkan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam yang salah satunya yaitu tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan, maka bagi pasangan perkawinan transeksual tidak dapat terpenuhi, karena salah satu pasang "tidak murni/asli" seorang perempuan atau laki-laki. sebab pelaku transeksual tidak memiliki rahim sebagai tempat tumbuh kembang janin dalam perut perempuan. Akibat hukum terhadap harta waris yaitu sama seperti pembagian harta waris sesuai dengan jenis kelamin semula pelaku transeksual, hal ini didasarkan pada Fatwa majelis Ulama Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, A. D. (2013). Legal reasoning Hukum Operasi Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata). Ilmu Syariah.Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma. Ali, M. D. (2002). Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persaja. Habiburrahman. (2011). Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. Hukum Ekonomi Syariah, 80. Hikmatullah. (2021). Fiqh Munakat Pernikahan Dalam Islam. Jakarta: Edu Pustaka. Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma. Imran, M. (2015). Sejarah Lengkap Agama-Agama di Dunia dari Masa Klasik Hingga Modern. Mansur, S. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. Aqlania, 47. Matakin. (2010). Tata Aturan Dewan Rohaniawan Agama Khonghucu Indonesia beserta Berbagai Panduan Tata Upacara dan Kode Etik Rohaniawan. Solo: Matakin. Matakin. (2012). Kitab Si Shu (Zhong Yong BAB Utama). Jakarta: Matakin. 514
USC UTS STUDENT CONFRENCE VOL. 1 NO. 4 AGUSTUS 2023 Sadopen, D., Anggraini, G., & Gultom, F. (2023). Penciptaan Manusia Berdasarkan Kejadian 1:26-28 Sebagai Evaluasi Terhadap Perilaku Transgender Dalam Persepsi Umat Kristen. Excelsis Deo, 113-114. Saptohutomo, A. P. (2015, Juli 10). Pemuka Budha anggap Pernikahan Sejenis Menyimpang dari Hukum Alam. Retrieved November 11, 2023, from Sekoyo, Y. (2021, Maret Jumat). Pengadilan Kabulkan Pergantian Status Jenis Kelamin Aprilia Manganang. Retrieved November Minggu, kelamin-aprilia-manganang 2022, from Siswanto, A. (2022). Meninjau Ulang Homoseksualitas Dari Studi Bibilika--Etik dan Upaya Melayani Kaum Homoseksualitas. Excelsis Deo, 55-57. SMSolo1, T. (2022, Februari Jumat). Cerita Dorce di Vidio Lawas, Setelah Operasi kelamin, from Suara MerdekaSolo: Sempat Menikah Selama 7 Tahun. Retrieved Suadnyana, I. (2022). Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum dan Agama Hindu. Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja, 28. Toharuddin. (2016). Konsep Ajaran Budha Darma tentang Etika. Raden Fatah, 197 Putra, A. E., & Darmoko, M. (2023). Ketentuan perkawinan Sesama Jenis doi Indonesia dan Belanda. Hukum dan Keadilan. 515