Komunikasi Persuasif Pol-PP Kota Surabaya dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Selama Masa PPKM 1Fransiskus Chandra Jas, 2Noorshanti Sumarah, 3Widiyatmo Ekoputro 1,2,3Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Abstract In the midst of the situation of the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM), Satpol PP officers in the city of Surabaya are often faced with substantive problems in the field of public order. They found these problems among middle to lower business actors, namely street vendors (PKL). Reflecting on this problem, the author is here to research and find out how persuasive communication was carried out by Satpol PP officers in the city of Surabaya in an effort to control street vendors (PKL) during the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM). This study uses qualitative methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The theory used in this study is Campaign Communication Theory (communication campaign theory). This theory talks about communication aimed at the general public in a larger scope with clear and systematically planned goals. From the results of the research conducted, it was found that persuasive communication was carried out by officers with an approach that paid attention to the factors of awareness, attitude and action. The approach used is a cultural approach. This approach aims to facilitate the efforts to control the civil service police. With the stages of socialization, handling, and control. Keywords: communication, persuasive, persuasive communication barriers Abstrak Di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), para petugas dengan persoalan-persoalan substantif di bidang ketertiban umum. Permasalahan tersebut mereka temukan di kalangan pelaku usaha menengah ke bawah, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Berkaca pada persoalan ini penulis hadir untuk meneliti dan mengetahui bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan oleh petugas Satpol PP kota Surabaya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Campaign Communication Theory (teori kampanye komunikasi). Dalam teori tersebut berbicara soal komunikasi yang ditujukan kepada khalayak umum dalam ruang lingkup yang lebih besar dengan tujuan yang jelas dan terencana secara Satpol PP Kota Surabaya seringkali berhadapan
sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya komunikasi persuasif yang dilakukan petugas dengan pendekatan yang memperhatikan factor awareness, attitude, dan action. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kultural. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memudahkan upaya penertiban yang dilakukan oleh polisi pamong praja. Dengan tahap sosialisasi, penanganan, hingga penertiban. Kata kunci : komunikasi, persuasif, hambatan komunikasi persuasif Pendahuluan Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama dua tahun melanda dunia terlebih khususnya Indonesia. Wabah ini sangat berdampak kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat tanpa memandang kalangan baik dari aspek pendidikan, sosial, budaya, agama, maupun ekonomi. Berbicara soal sektor ekonomi diidentikan dengan tuntutan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap pelaku usaha berani keluar dari zona nyaman dan melakukan inovasi-inovasi terbaru. Lantas hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah bagi para pedagang kecil yang berjuang di jalanan. Setiap masyarakat diimbau untuk melakukan aktivitas dimulai dari rumah saja tanpa harus melakukan kontak langsung dengan masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, dalam perjalanannya langkah yang diambil pemerintah mengalami loncatan naik turun. Hal ini disebabkan oleh minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi segala regulasi yang ada. Dinamika kehidupan masyarakat di tengah situasi PPKM memiliki gejolak yang berbeda-beda terlebih khusus dilihat dari klasifikasi status sosial dan ekonomi. Gejolak perlawanan yang tampak terlihat dari kelompok masyarakat adalah kaum menengah ke bawah terlebih khusus para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Surabaya. langkah- Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu dari antara pedagang kecil yang berjuang dengan fasilitas yang minim. Problem fasilitasi sering kali menjadi keresahan yang dihadapi oleh para PKL di lapangan. Bahwasannya para PKL kerap dianggap melanggar regulasi yang ditetapkan pemerintah baik sebelum wabah pandemi COVID-19 maupun pasca pandemi. Salah satu pelanggaran yang kerap dilakukan oleh kelompok PKL selama masa PPKM adalah menjual dagangan hingga melewati jam yang ditentukan oleh pemerintah. Pembatasan jam malam berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Munculnya peraturan terkait pembatasan jam malam pada akhirnya membuat para konsumen menutup diri dan ruang gerak karena harus menjaga jarak demi terbebas dari penularan covid-19. Dinamika ini pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas bisnis. Kota Surabaya merupakan salah satu kota industri yang jumlah penduduknya berdasarkan data dari DKB semester kedua tahun 2020 mencapai 2.970,730 jiwa (Dispendukcapil, 2021). Sebagai salah satu kota metropolitan dan kota terpadat kedua setelah Jakarta, Kota Surabaya juga tidak luput dari wabah pandemi COVID-19. Dampak yang terjadi dari masuknya wabah di Kota Surabaya adalah pertikaian antara petugas pemerintahan dalam hal ini adalah
pihak keamanan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan peraturan menteri dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 pasal 1, pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Selama masa pandemi covid-19, kelompok PKL ini mencoba untuk bertahan dengan kapasitas yang ada demi meningkatkan perekonomian. Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya tahun 2020 yang diukur berdasarkan Product Domestic Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp554.510.000.000.000- (554,51 triliun rupiah) dan PDB perkapita mencapai Rp190.900.000,- (190,9 juta rupiah). Perekonomian Kota Surabaya tahun 2020 mengalami kontraksi penurunan sebesar -4,85 persen dibandingkan tahun 2019, yaitu 6,09 persen (BPS, 2021). Hal ini menunjukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Melihat laju pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah Kota Surabaya tetap memperbolehkan pelaku PKL untuk tetap beraktivitas di tengah PPKM, namun dengan ruang gerak yang dibatasi. fasilitas sosial, fasilitas umum, Berkaca pada realita tersebut, tidak sedikit dari antara pelaku PKL yang melanggar berbagai regulasi yang ada dengan alasan tuntutan ekonomi. Situasi di tengah pandemi ini menuntut pemerintah harus bersikap proaktif dengan menghadirkan berbagai upaya-upaya strategis yang bisa menekan tingkat penyebaran pandemi COVID-19. Salah satu upaya strategis tersebut hemat saya adalah dengan melakukan pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi adalah salah satu cara yang paling humanis dalam mempengaruhi individu. Dalam menyampaikan sebuah pesan, seorang komunikator harus mampu mengenal lawan bicara supaya pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pengenalan yang dimaksud adalah mengenal karakter dan juga kognitif seseorang. Permasalahan yang kerap terjadi dewasa ini adalah terjadinya miskomunikasi antara komunikator dan hal tersebut dapat ditandai dengan interpretasi yang salah dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku seseorang agar bertindak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengendalikan situasi dan kondisi sosial. Salah satu kemampuan (skill) yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kemampuan komunikasi yang baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa POL-PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada. Sebagai salah satu instrumen terpenting daerah dalam hal menciptakan situasi yang kondusif, Satpol-PP memiliki tugas dan fungsi pokok yang harus dilakukan seperti berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 ditegaskan bahwa tugas dari Satpol-PP adalah penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman umum dan ketertiban serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima merupakan dua
kelompok yang memiliki kompleksitas kepentingan yang berbeda. Dalam upaya penertiban yang dilakukan, pendekatan yang perlu dipakai oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah teori kampanye komunikasi social. Teori komunikasi kampanye dalam (Yuliana. 2021) adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk memberikan dampak kepada khalayak dalam jumlah yang relatif besar, pada kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian aktivitas komunikasi yang terorganisir. Pada teori ini memiliki dua poin yang menjadi ciri khas strategi komunikaso, yaitu memiliki tujuan yang jelas dan kegiatan komunikasi disusun atau direncanakan terlebih dahulu. Proses komunikasi kampanye biasanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya penting atau isu yang sedang terjadi, dengan tujuan mempengaruhi dan mengajak komunikan untuk melakukan sesuatu. Sementara Menurut Leslie B. Snyder (Ricky Roynaldi. 2020), kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang tepat guna menjawab rumusan masalah adalah untuk mengetahui komunikasi persuasif POL-PP pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Metode Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena di lapangan. Sehingga harapannya penulis dapat mendeskripsikan subjek berdasarkan hasil wawancara. Melalui metode deskriptif, seorang peneliti akan mengamati secara langsung reaksi narasumber. Teknik pengumpulan merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dalam menyelesaikan penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data dan fakta lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi antara peneliti dengan responden. ini Subjek dan objek penelitian yang dilakukan ditujukan kepada pihak Satuan Polisi Pamong praja kota Surabaya dan pedagang kaki lima. Adapun objek penelitian yang ditekankan adalah komunikasi persuasif pol pp kota Surabaya. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan, titik fokus yang akan diteliti adalah kantor SATPOL PP kota surabaya dan para PKL di kecamatan genteng, dengan jumlah populasi masing-masing 5 orang. Setelah memperoleh data baik dari hasil wawancara maupun observasi, kita perlu melakukan analisis data. Dalam melakukan analisis data ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan
telah membuat realitas sosial dan dinamikanya turut berubah. Di satu sisi perubahan tersebut juga menuntut pemerintah untuk melahirkan kebijakan peraturan demi terwujudnya ketertiban umum. Dampak yang paling nyata dari kebijakan PPKM ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Para PKL merupakan pelaku ekonomi yang tidak terfasilitasi oleh pemerintah dalam mendukung usaha mereka seperti tempat dan alat jualan lainnya. Sehingga kelompok PKL memaksakan diri untuk tempat dan waktu yang telah ditentukan terus beraktivitas tanpa mengenal sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah (PERDA) dan hal teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat demi terwujudnya ketertiban umum, Satpol PP memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Otoritas tersebut tentunya diimbangi dengan kemampuan petugas dalam menjalankan perannya seperti kemampuan berkomunikasi yang baik. Dalam melakukan komunikasi kepada komunikan, seorang komunikator harus memahami karakter setiap audience yang dijumpainya. Masa Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya selama melakukan upaya penertiban pedagang kaki lima di tengah masa PPKM, berikut ini beberapa indikator yang dipakai oleh aparat dalam menjalankan tugas di lapangan berdasarkan teori kampanye komunikasi, yaitu: 1. Awareness Awarness merupakan tahap komunikasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran internal seseorang melalui pesan-pesan yang disampaikan. Dari hasil wawancara Petugas Pol PP (Pak Hedy. C. N) yang bertugas di bagian divisi penertiban umum mengatakan :"selama masa PPKM kita memang dihadapkan dengan tekanan batin mas, karena sampean ngerti kita ini sama-sama nggolek mangan. Tapi yo opo, namanya tugas mesti dijalani. Aku yo paham perasaan karo situasi e masyarakat, mangkane sewaktu bertugas penertiban, tak ajak bicara karo wong. Tak sampaikan, saiki yo pandemic, wes akeh wong sing dipanggil gusti Allah, sampean nanggene nggolek mangan aku yo ngerti. Masalah e iki, bukan cuman sampean tok sing tak nertib i. Aku nggak ngelarang sampean dodolan, tapi sampean mesti liat aturan, gak boleh dodolan liwati jam 09.00 malam, gak boleh di tempat ramai. Kalau sampean angel, isuk-isuk keluarga nang omahe sampean kena virus kabeh, kan kasihan iki peringatan pertama buat sampean, leg ngelanggar mane, akhir e. sampean tak beri surat peringatan. Leg melanggar mane, barang dagangannya sampean tak angkut kabeh nang kantor dan sampean mesti bayar administrasi" Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memanfaatkan seluruh jaringan atau media yang ada, salah satunya adalah menggunakan media sosial Instagram. Penyampaian informasi melalui instagram dirasa cukup efektif karena dapat menjangkau khalayak yang lebih luas sehingga pesan yang disampaikan dapat efektif. Hal ini secara tidak langsung dapat
meningkatkan kesadaran dalam diri khalayak umum. Dalam kesempatan yang sama melalui proses wawancara, penulis juga mewawancarai Pak Sukrisno Waluyo yang bertugas di bidang penertiban umum terkait responsivitas yang diberikan oleh masyarakat terlebih khusus pedagang kaki selama masa PPKM. Adapun penjelasan dari beliau mengatakan: "Pada intinya selama memberikan pemahaman melalui kampanye bahaya covide-19 ada para pedagang yang mengikuti aturan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada dari antara mereka yang melawan. Saya menyadari dari beberapa tingkah laku mereka, kepatuhan yang terjadi bukan karena adanya rasa takut atau peka terhadap masalah situasional yaitu covide-19, tetapi lebih cenderung takut karena hadirnya aparat yang melakukan penertiban. lima 2. Attitude Dalam tindakan komunikasi merupakan salah satu factor yang sangat menentukan reaksi khalayak terhadap informasi yang disampaikan. Dalam melakukan proses kampanye terhadap pedagang kaki lima di kota Surabaya, para petugas Satuan Polisi Pamong Praja tetap memperhatikan tersebut didasari oleh latar belakang aspek sikap atau perilaku. Hal masyarakat yang heterogen sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang bisa diterima. Dalam upaya persuasif kepada pedagang kaki lima selama masa PPKM, pendekatan yang dipakai oleh petugas di lapangan yaitu dengan pendekatan emosional dan psikologi. Bahwasannya petugas sangat memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh segenap pedagang kaki lima kota Surabaya, sehingga Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas pun harus menyesuaikan karakter mereka, seperti yang disampaikan oleh pk Hedi C. N adalah sebagai berikut; "Selama menjalankan tentu di memperhatikan karakter para PKL, apalagi PKL di kota surabaya tidak semuanya berasal dari kota Surabaya, ada yang dari madura, blitar, solo dan beberapa daerah lain dari jawa timur. Dengan melihat latar belakang tersebut, kami menghimbau kepada mereka semua dengan menggunakan Bahasa yang halus, seperti Bahasa jawa halus. Kami datangi mereka, jika para PKL terdiri dari jumlah yang besar, maka sarana yang kami pakai adalah menggunakan pengeras suara supaya bisa didengar, dan membagi selebaran informasi seperti yang tertuang dalam PERWALI No 67 Tahun 2020. tugas penertiban tengah PPKM, kami Langkah awal yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban, yaitu perlu menyiapkan perencanaan yang matang demi sebuah tujuan yang baik dan dalam hal ini berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas para petugas dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terdapat pada kelompok PKL. Persoalan tersebut sangat membutuhkan strategi persuasif yang dapat mempengaruhi kognisi, psikologi dan tingkah laku komunikan. Dari hasil wawancara, Resti Altika Putri sebagai tenaga operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menjelaskan bahwa "selama melaksanakan kegiatan penertiban di Kota Surabaya, persoalan yang seringkali dihadapi adalah,
banyaknya kelompok PKL yang bukan beridentitas asli Surabaya. Sehingga untuk mengatasi polemic tersebut, kami melakukan pendekatan kultural seperti, jika PKL nya dari madura, maka kami meminta petugas yang memiliki pengetahuan Bahasa madura untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari penertiban sesuai dengan isu yang terjadi. Hal tersebut tentunya tidak lari jauh dari PERWALI No 67 tahun 2020" 3. Tahap action Langkah ketiga yang digunakan oleh para petugas di lapangan selama melaksanakan penertiban. Action merupakan tindakan konkrit yang mengharapkan adanya timbal balik pada aspek perilaku dari khalayak umum. Sasaran yang dicapai oleh para petugas Satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya selama masa PPKM adalah para pedagang kaki lima. Dalam wawancara penulis dengan petugas di bidang penertiban umum kota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Hamim menjelaskan "Kami sebagai aparatur negara wajib menjadi contoh di tengah masyarakat terlebih khusus di tengah PPKM selama masa dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak antara sesama petugas, sehingga tidak ada kecenderungan menularnya virus di antara sesama petugas. Di sisi lakukan adalah dengan mempraktekan langkah-langkah preventif dalam menekan penularan virus, seperti mengajarkan cara memakai masker yang benar, penggunaan desinfektan yang benar, dan mencuci tangan yang baik. Dalam beberapa kesempatan kami juga melakukan pembagian sembako kepada para pedagang kaki lima, guna untuk meminimalisir tingkat mobilitas para pedagang. Sehingga sembako-sembako yang telah dibagikan menjadi konsumsi sementara bagi pedagang kaki lima dan keluarga yang ada di rumah. langkah ini kami lakukan bukan hanya Ketika berjumpa langsung dengan masyarakat, tetapi tetapi melalui jaringan media social Instagram juga" pandemic. Contoh yang kami adalah tujukan lain langkah yang kami Di tengah krisis ekonomi yang melanda sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia di tengah pandemic covid-19, kelompok pedagang kaki adalah kelompok yang terus berjuang di bawah tekanan situasional. Semenjak penerapan PKN pada bulan januari 2021, perlambatan ekonomi mulai dirasakan secara perlahan hampir di setiap seltor. Persoalan tersebut dirasakan juga oleh kelompok pedagang kaki lima yang ada di Kota Surabaya. Salah satu penyebab perlambatan ekonomi adalah pembatasan waktu operasional yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dengan melihat persoalan yang terjadi, penulis melakukan wawancara kepada para PKL yang ada di Kota Surabaya guna untuk penguatan data dalam mengkomparasi keterangan yang disampaikan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Dalam wawancara penulis dengan salah satu pedagang kaki lima, Pak Eko, yang ada Jalan Genteng Kali, Kelurahan Embong Kaliasin, Kota Surabaya menjelaskan bahwa :
"Salah satu usaha yang bisa dilakukan di Kota Surabaya adalah menjadi penjual di pinggir jalan. Saya sudah hampir 7 tahun di Kota Surabaya dan ini merupakan pekerjaan utama saya yang saya rasa cukup untuk menghidupi keluarga. Masa PPKM memang menyulitkan kami untuk berjualan karena sangat sedikit orang yang keluar rumah karena takut ketularan virus. Di tengah masa PPKM ini, kami selalu dibayang-bayangi penindakan dari para petugas Pol PP, takut diobrak-abrik dan ditangkap. Alhamdulilah sejauh ini para petugas melakukan penertiban dengan ramah, bahkan diajak ngobrol dari hati ke hati. Memang berat bagi kami untuk berhenti berjualan dengan waktu yang telah ditentukan. Tapi yo opo mas, nama e urip mesti diperjuangkan. Kadang-kadang setelah dioperasi kami pindah ke tempat yang lain yang menurut kami kecil kemungkinan ditindak. Itu kalau jualan kami dalam sehari dirasa belum mencukupi." dihadapi beliau (Eko) merupakan persoalan memprihatinkan bagi sebagian orang. Pasalnya bekerja sebagai pedagang kaki lima merupakan pekerjaan utama yang tidak bisa digantikan. Namun, demikian respon mereka terhadap upaya Satpol PP sejauh ini menunjukan adanya itikad baik yang mencoba untuk memberikan pemahaman bagi para PKL. Persoalan yang lapangan, ditemukan bahwa, selama masa PPKM para petugas kerap kali melakukan operasi di wilayah tempat mereka berjualan. Dalam melaksanakan upaya penertiban pihak Satpol PP melakukan dengan cara yang humanis, seperti membagikan masker, melakukan sosialisasi terkait dampak dari pandemi, serta memberikan informasi sebagai langkah preventif dalam hal penggunaan hand sanitizer. Hal serupa dialami oleh Ibu Atik selaku pedagang kaki lima di jalan ngagel rejo, mengatakan: "Waktu PPKM kemarin, ibu kadang-kadang kesel, karena setiap hari petugas Pol PP karo konco-konco polisi, tentara, sama Dishub iku teko nang nggone. Sebagai masyarakat kecil yo kita manut ae mas, aku sebagai ibu-ibu isok opo. Nama e aturan mesti ditaati. Sing buat ibu nurut, karena beberapa kali ibu sering meremas sembako, kayak beras, minyak goreng. Meskipun ibu bukan asli Surabaya, tapi ibu merasa diperhatikan. Gak opo-opo wis, sing penting onok beras, mangkane ibu mulih nang omah tapi besok dodolan maneh. Dari narasumber lain yang ditemukan oleh penulis di Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas penertiban umum ketika mempersuasi para PKL selama masa PPKM di Kota Surabaya, seperti minimnya kesadaran akan bahaya pandemi covid-19 dari para pedagang kaki lima, minimnya kesadaran terhadap Peraturan Pemerintah Kota Surabaya serta minimnya dana operasional sebagai penunjang Satuan Tugas (Satgas) dalam melakukan operasi.
Penutup Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam upaya penertiban lima selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan pedagang kaki Masyarakat (PPKM) penulis menemukan beberapa langkah strategis yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Eksistensi Polisi Pamong Praja sebagai instrumen penting Pemerintah Kota Surabaya dirasa cukup efektif dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima selama masa pandemi covid-19 terlebih khusus di tengah masa PPKM. Sebagai upaya untuk menekan tingkat penyebaran covid-19, kelompok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menetapkan tujuan yang jelas dalam melakukan penertiban serta pendekatan komunikasi yang disusun dan direncanakan terlebih dahulu. Kegiatan penyampaian pesan dalam komunikasi persuasif pastinya selalu dihadapkan dengan berbagai macam hambatan. Namun demikian, hambatan dapat dipecahkan dengan langkah-langkah yang efektif. Dalam mengetahui bagaimana komunikasi persuasif Pol PP Kota Surabaya dalam upaya penertiban pedagang kaki lima selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), strategi yang digunakan adalah dengan melakukan kampanye komunikasi sosial dengan target yang ingin dicapai awareness, attitude, dan action. Di sisi lain temuan yang dihadapi oleh para petugas di lapangan adalah masih terdapat para PKL yang tidak memiliki surat izin dalam menggunakan fasilitas pemerintah Kota Surabaya. terdaftar pada dinas Selain itu, para PKL tersebut belum secara resmi kependudukan dan catatan sipil sebagai warga asli Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai komunikasi persuasif satuan polisi pamong praja dalam upaya penertiban pedagang kaki selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka rekomendasi saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Surabaya dalam hal penyediaan fasilitas bagi para pelaku pedagang kaki lima, sehingga dapat memudahkan kontrol sosial dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Kepada instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. perlu adanya tindakan asertif dalam melaksanakan tugas di lapangan sehingga dapat memberikan tekanan yang mampu mengubah paradigma masyarakat, terlebih khusus kepada para pedagang kaki lima. Daftar Pustaka Laily Zain Kepala SMK PGRI N. STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA. Vol 3.; 2017. Yuliana. Pentingnya Strategi Komunikasi dalam Berkomunikasi. J Sudut Pandang Vol. 2021;2(5):1-5