BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Krisis sosial dan politik yang terjadi di Ukraina semenjak November 2013, berujung pada meregangnya hubungan kerjasama Rusia dengan Uni Eropa. Krisis ini memuncak dengan pelanggaran integritas teritorial oleh Rusia di wilayah timur Ukraina. Pada akhir Maret 2014, Rusia mengintervensi krisis dalam negeri Ukraina dan menganeksasi Krimea dari Ukraina. Uni Eropa merespon kebijakan Rusia ini dengan memberlakukan sanksi ekonomi yang menargetkan individu- individu yang merupakan elit politik penting yang terkait dengan aneksasi ini terutama mereka yang mempunyai hubungan dengan isu bersangkutan dan mempunyai kedekatan politik dengan Presiden Putin.1 Uni Eropa melalui The Eastern Partnership Program (EaP) yang dimulai pada tahun 2009, melihat Ukraina bersama dengan lima negara bekas Uni Soviet lainnya sebagai partner kerjasama ekonomi dan politik potensial. Sementara pada tahun yang sama, Rusia mencoba membawa Ukraina dan negara-negara bekas Uni Soviet lain untuk bergabung dalam sebuah proyek custom union yang akhirnya ditandatangani sebagai Eurasian Economic Union pada Mei 2014.2 Baik Rusia maupun Uni Eropa, melihat Ukraina sebagai elemen penting dalam proyek geopolitiknya masing-masing. Pada Februari 2014, krisis dalam negeri Ukraina yang disebabkan oleh protes atas pemutusan wacana kerjasama EaP antara Ukraina dan Uni Eropa 1 Priyanka Boghani, PBS News Frontline. "What's Beend the Effect of Western Sanction on Russia" russia/ (diakses pada 25 September 2017). 2 Dmitri Trenin, The Ukraine Crisis and The Resumption of Great Power Rivalry (Moscow: Carnegie Moscow Center, 2014) 2-5. 1
berujung protes dan demonstrasi yang akhirnya memaksa Presiden Yanukovych meninggalkan Ukraina dan menyerahkan kursi pemerintahan kepada pihak oposisi. Meninggalkan Ukraina yang kini dipimpin oleh kelompok nasionalis pro-barat dan anti-Russia.3 Rusia melihat ini sebagai ancaman karena disatu sisi Kremlin melihat Ukraina yang semakin dekat dengan Uni Eropa dan NATO, disisi lain Ukraina juga merupakan negara yang secara budaya, bahasa dan etnis dekat dengan Rusia. Menanggapi kondisi ini akhirnya pada 28 Februari 2014 Presiden Putin mengerahkan pasukan militer Rusia dan mulai menempati beberapa wilayah perbatasan disekitar semenanjung Krimea dengan dalih melindungi rakyat etnis Rusia di Ukraina.4 Krimea sebagai bagian dari Ukraina merupakan sebuah republik otonomi khusus dengan jumlah populasi lebih dari 2 juta jiwa, dengan 60% diantaranya mengidentifikasi diri sebagai etnis Rusia, 24% etnis Ukraina dan 12% etnis Tartar.5 Krimea terletak di wilayah kota Sevastopol yang menjadi basis angkatan laut di Laut Hitam. Dengan kontrol penuh terhadap kota Sevastopol maka akses bagi Rusia terhadap basis Armada Angkatan Laut Hitam (Black Sea Fleet) menjadi lebih besar dan ini menjadi faktor penting bagi kepentingan keamanan Rusia. Ini memungkinkan Rusia untuk mempertegas dominasinya di wilayah tersebut dan memperoleh akses ke Laut Mediterania dan negara-negara di sekitarnya.6 Kawasan ini selain menjadi basis militer yang berpengaruh secara geopolitik, juga 3 BBC News, Why Crimea is So Dangerous, (diakses pada 01/02/2017). 4 The Heritage Foundation, "Beyond the Crimea Crises: Comprehensive Next Steps in U.S - Russian (diakses pada 24 September 2017). 5 BBC News. 6 New Stategic Center, "Why the Black Sea Matters", Policy Papers Hudson Institue (January 2017) 2
merupakan wilayah transit pipa gas alam dan minyak utama ke wilayah Eropa. Selain itu rentannya hubungan Ukraina dan Rusia dipengaruhi juga oleh faktor ini karena Ukraina bergantung pada suplai energi dari Rusia. Sekitar 80% dari minyak dan gas alam yang dikonsumsi Ukraina berasal dari Rusia dan berdasar data dari EU Energy Commissioner Gunter Oettinger sekitar 60% gas alam Rusia yang diekspor ke Uni Eropa melalui jalur pipa gas alam di Ukraina.7 Sehingganya jalur ini menjadi jalur ekonomi signifikan dalam jalur perdagangan energi Rusia. Aneksasi Krimea sendiri didasarkan pada referendum yang dilaksanakan pada 16 Maret 2014. Hasilnya menyatakan bahwa 97 persen warga Krimea setuju dan memilih untuk bergabung dengan Rusia.8 Dua hari setelahnya, pasukan Rusia mengambil alih markas besar angkatan laut yang berbasis di Sevastopol dan mengibarkan bendera Rusia. Selanjutnya pada 21 Maret 2014, Putin menandatangai dekrit yang sebelumnya sudah disetujui Russian Federation Council, menjadikan Krimea secara resmi bagian dari Rusia.9 Hasil referendum ini menimbulkan pertentangan dan tidak diakui masyarakat internasional. Ukraina juga tidak mengakui hasil refendum ini dan masih mengidentifikasi Krimea sebagai bagian dari Ukraina karena referendum yang diadakan Rusia bertentangan dengan konstitusi Ukraina. 10 Disamping itu merujuk pada Piagam PBB artikel 2 (3) dan 2 (5) menegaskan bahwa menjadi kewajiban negara untuk menyelesaikan konflik internasional menggunakan cara- cara damai dan negara dilarang menggunakan kekuatan militer, kekerasan, 7 Steven Woehrel,"Ukraine: Current Issues and US Policy", Congressional Reseacrh Service (Maret 2014), 6-7. 8 Renny Candradewi. "What Rusia Wants for Ukraine is To Consider it's Interest". Journal Phobia. Vol. 1, No.01. (Maret 2014), 3. 9 The Heritage Foundation. 10 Anton Bebler, "Crimea and Russian-Ukrainian Conflict", Vol.15, No.1 Maret 2015. 3
ancaman terhadap negara lain terkait dengan integritas teritorial dan kemerdekaan politiknya.11 Selain pelanggaraan terhadap Piagam PBB, Rusia juga melanggar beberapa kesepakatan internasional lain diantaranya yaitu 1975 Final Act of The Conference on Security and Cooperation In Europe yang menegaskan bagi negara- negara yang menandatangani perjanjian ini wajib menghormati integritas territorial masing-masing. Kemudian, 1997 Treaty of Friendship Cooperation and Partnership between Ukraine and the Russian Federation dan Black Sea Fleet Agreement and the 1999 Agreement between the cabinet of ministers mengenai penggunakan wilayah udara Ukraina dan wilayah udara Laut Hitam.12 Pelanggaran integritas territorial yang dilakukan oleh Rusia di Krimea direspon Uni Eropa dengan mengeluarkan sanksi ekonomi dalam pernyataan EUCO 158/14 yang bertujuan menekan Rusia atas pelanggaran dan menuntut Rusia mundur dalam posisinya dalam krisis di Krimea. Menurut pernyataan ini meski Uni Eropa dan Rusia mempunyai kepentingan bersama dan akan memperoleh keuntungan dari kerjasama dan perdagangan kedua belah pihak. Namun, agenda positif tersebut tidak dapat dicapai dengan Krimea yang secara illegal dianeksasi dan Rusia masih mendukung pemberontakan bersenjata di wilayah timur ukraina menimbulkan banyak kematian masyarakat sipil. Sanksi dari EU ditujukan untuk menyebabkan kerusakan ekonomi dan menciptakan signaling effect bahwa pelanggaran integritas territorial di Ukraina oleh Rusia adalah hal 11 United Nation Codification Division Publication, "Chapter I - Purposes and Principle". (diakses pada 25 September 2017). 12 Himanil Raina, "Russian Intervention in Crimea and Geopolitical Consequences: Legal Perspectives" ISSP Reflection, No.14 (April 2014). 4
yang tidak bisa ditoleransi dan menuntut Rusia untuk sepenuhnya mematuhi norma-norma dan hukum internasional. 13 Secara keseluruhan sanksi-sanksi ini mencakup beberapa poin yaitu: pertama, pembekuan aset dan pelarangan transaksi dengan beberapa individu Rusia tertentu yang terlibat dalam krisis Ukraina. Individu-individu ini mencakup pejabat, kelompok bisnis dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Kremlin. Kedua, pembekuan aset dan pelarangan transaksi dengan entitas tertentu. Beberapa perusahaan Rusia menjadi target pembekuan aset oleh Uni Eropa dan dilarang bertransaksi dengan individu dan perusahaan bisnis di Uni Eropa. Seperti Bank Rissiya yang mana dijuluki sebagai 'bank pribadi Presiden Putin', kemudian Volga Group yang merupakan perusahaan yang dekat dengan sekutu Presiden Putin dan Almaz-Antey yang merupakan perusahaan pertahanan milik negara Rusia.14 Ketiga, pembatasan transaksi finansial dengan perusahaan-perusahaan Rusia yang beroperasi di sektor-sektor penting, yakni sektor layanan finansial, energi dan pertahanan. Perusahaan yang ditarget dalam aspek ini termasuk Rosoboronecport, yang merupakan perusahaan eksportir senjata milik negara Rusia, kemudian Rosneft yang merupakan perusahaan minyak milik negara Rusia dan produsen minyak terbesar yang diperdagangkan secara publik oleh Rusia, serta Rostec yang merupakan konglomerat pertahanan dan teknologi utama Rusia dan Sberbank yang merupakan bank terbesar di Rusia.15 Keempat, Pembatasan ekspor spesifik terkait minyak, jasa dan teknologi ke Rusia. Uni Eropa juga membatasi entitas dan individu dalam negerinya untuk 13 European Union News Room, "EU Sanctions againts Rusia Over Ukraine Crisis"i crisis_en (diakses pada 01 Februari 2018). 14 Ibid. 15 Ibid 5
melakukan ekspor barang, jasa dan teknologi yang mendukung eksplorasi atau produksi minyak di Rusia. Kemudian terakhir yaitu pembatasan ekspor dari item- item militer ke Rusia.16 Dengan adanya sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia ini, Uni Eropa menerapkan instrumen damai dalam proses menekan Rusia yang sudah mengambil langkah koersif, melanggar integritas teritorial, melanggar norma- norma internasional. Melalui sanksi ekonomi ini Uni Eropa memberikan tekanan agar Rusia tunduk pada norma-norma internasional dan mengembalikan kepemilikan Krimea sebagai bagian dari Ukraina. Mengutip pernyataan dari Woodrow Wilson: 'A nation that boycotted is a nation is in sight of surrender. Apply this economic, peaceful, silent, deadly remedy and there will be no need for force'.17 Sebelum krisis di Krimea, Rusia dan Uni Eropa mempunyai hubungan dagang yang cukup signifikan, dimana Rusia merupakan partner kerjasama terbesar keempat Uni Eropa setelah Amerika, China dan Swiss. Uni Eropa merupakan partner dagang terbesar bagi Rusia, dengan hampir 60% suplai energi dari gas alam dan minyak bumi diimpor dari Rusia. Uni Eropa juga merupakan investor terbesar bagi Rusia dengan tiga perempat foreign direct investment (FDI) di Rusia merupakan FDI dari Uni Eropa. Dalam kurun lima tahun terakhir perdagangan Uni Eropa dengan Rusia mengalami pernurunan signifikan mencapai 44% dengan 339 miliar Euro pada 2012 menjadi 191 miliar Euro pada 2016.18 Sanksi-sanksi ekonomi yang diterima Rusia menyebabkan dampak signifikan pada perekonomian Rusia. Semenjak maret 2014, sanksi diterapkan oleh 16 Ibid. 17 Dikutip dari G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott, Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, Second Edition, Institute for International Economics, Washington, 1990, 9. 18European regions/countries/russia/ diakses (diakses pada 01/04/2018) Commission, Rusia. 6
Uni Eropa menyebabkan nilai tukar rubel-dollar jatuh hingga 50% pada desember 2014 dan inflasi dalam negeri Rusia mencapai 11.4%. Devaluasi rubel memang lebih banyak disebabkan oleh penurunan harga minyak. Harga minyak dunia pada 2014 mengalami penurunan 115 dollar per barel menjadi menjadi 50 dollar per barel pada akhir 2014.19 Pemasukan Rusia dari sektor gas dan minyak menyumbang hampir sekitar 50% dari pemasukan total negara. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia oleh Uni Eropa di fokuskan kepada tingginya ketergantungan Rusia kepada ekspor industri minyak dan gas.20 Jika melihat kepada data perdagangan internasional Rusia pada beberapa tahun terakhir terjadi penurunan cukup signifikan dalam ekspor-impor pada periode setelah sanksi ekonomi diterapkan yang mana dapat dilihat pada Grafik 1. Data tersebut menunjukkan neraca perdagangan Rusia (total ekspor dikurangi impor) pada periode 2008 sampai 2016. Grafik 1.1 : Neraca Perdagangan Rusia Tahun 2006-2016 250 200 179.75 198.18 193.81 180.57 188.93 150 100 111.59 152 148.4 90.26 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Neraca Perdagangan Rusia (Trade Balance) Tahun 2008-2016 dalam Milyar USD Sumber: Statista: The Statistik Portal Russia Trade Balance of Goods 2008-2016.21 19 Wan Wang, "Impact pf Western Sanction on Rusiain The Ukraine Crisis", Journal of Politics and Law, Vol.8 No.2 (Februari, 2015), 3-4. 20 Ibid. 21 Statista: The Statistic Portal: Rusia Trade Balance of Goods From 2006-2016i (diakses pada 02 Februari 2018.) 7
Data pada grafik diatas memperlihatkan neraca perdagangan Rusia dari tahun 2008-2016. Menurut Trading Economics, secara umum pada sepuluh tahun terakhir neraca perdagangan Rusia memperlihatkan surplus perdagangan. Namun, pada 2009 akibat krisis ekonomi ekspor Rusia menurun secara signifikan. Pasca krisis Rusia terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi namun pada akhir 2014 kembali terjadi penurunan. Hal ini disebabkan oleh faktor utama turunnya harga minyak dan gas global serta keterlibatan Rusia dalam krisis Ukraina dan aneksasi Krimea yang mengakibatkan penjatuhan sanksi-sanksi ekonomi pada sektor-sektor dan individu-individu penting dalam perekonomian dan militer Rusia.22 Dapat dilihat penurunan dari total neraca perdagangan 188.93 Miliar USD menjadi hanya 148.4 Miliar USD dan terus menurun menjadi 90.26 Miliar USD pada tahun 2016. Permasalahan ini juga berkontribusi pada penurunan GDP percapita. Pada tahun 2013 GDP perkapita di Rusia mencapai 16,022.65 USD, pada 2014 mengalami penurunan menjadi 14,388 USD, kemudian pada 2015 kembali menurun menjadi 9.521.08 USD dan pada 2016 juga mengalami penurunan hingga 8.945.64 USD.23 GDP menjadi rujukan yang dapat mengindikasikan secara akurat ekonomi negara dan menjadi indikator terbaik dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, memungkinkan pembuat kebijakan dan bank sentral untuk menilai apakah ekonomi berkontraksi atau bertumbuh, dan juga menilai adanya ancaman yang mungkin timbul akibat resesi atau inflasi.24 Secara keseluruhan jelas Rusia mengalami perlambatan ekonomi pada periode ini, data berikut memperlihatkan pertumbuhan GDP Rusia pada awal 2014-2016: 22 Trading Economics. 23 The Statista Portal capita-in-russia/ (diakses pada 02 Maret 2018). 24 Elvis Picardo, "The GDP and It's Importance" Investopedia (Agustus 2016), (diakses pada 7 Juni 2018) 8
Grafik 1.2 : Rasio Pertumbuhan GDP Tahunan Rusia 2014-2016 2 1 0 2014 Jan 2014 Apr 2014 Jul 2014 Okt 2015 Jan 2015 Apr 2015 Jul 2015 Okt 2016 Jan 1 2 3 4 5 Sumber: Trading Economics.25 Data diatas memperlihatkan adanya resesi pada perekonomian Rusia terutama jelas terlihat pada awal 2015, yang mana pertumbuhan GDP -2.8% untuk kuarter pertama dan -4,5% kuarter kedua 2015. Menurut IMF pada akhir 2014- 2015. Menurut Drury, jika sanksi ekonomi menyebabkan turunya GDP sebagai hasil dari turunnya neraca perdagangan, maka sanksi tersebut dapat dikatakan efektif.26 Rusia menghadapi banyak tantangan ekonomi dikarenakan rendahnya harga minyak dunia, dengan adanya sanksi ekonomi multilateral oleh Uni Eropa dan beberapa negara lain, semakin memperparah pertumbuhan ekonomi dan menjadi tantangan ekonomi bagi Rusia.27 Dari tahun 2014 sampai akhir 2016 jelas terlihat bahwa ekonomi Rusia mengalami perlambatan dan sanksi-sanksi ekonomi menjadi faktor yang memperparah resesi yang terjadi. Dalam posisi yang demikian Rusia seharusnya dapat memilih arah kebijakan untuk melepaskan Krimea kembali ke posisi awalnya sebagai bagian dari Ukraina. Namun Presiden Putin dengan tegas 25 Federal State Statistics Service, (diakses pada 20 November 2017). 26 A. Cooper Drury, "Revisiting Economic Sanctions Reconsidered," Jurnal of Peace Research, Vol.35, No.4 (July 1998), 507. 27 Rebecca M.Nelson. 9
memberikan pernyataan bahwa negosiasi damai terkait Krimea tidak akan berarti.28 Memperjelas posisi Rusia yang tetap mempertahankan Krimea meski dalam posisi rentan secara ekonomi dan diperparah oleh penjatuhan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa. 1.2 Rumusan Masalah Dalam iklim globalisasi saat ini, konflik internasional dalam bentuk perang menjadi tidak lagi relevan dalam hubungan internasional. Perang yang hanya menimbulkan lebih banyak kerugian dan bencana lebih besar bagi negara menjadikan banyak negara kini lebih memilih jalan damai dalam bentuk negosiasi dan diplomasi. Disamping itu saling ketergantungan antar negara memberikan keuntungan bagi penerapan sanksi ekonomi karena dapat menjadi alat penekan efektif dibandingkan dengan perang. Dalam kasus penerapan sanksi ekonomi kepada Rusia setelah melanggar norma-norma dan hukum internasional dengan menganeksasi Krimea, maka Uni Eropa telah mengambil langkah damai sebagai bentuk respon atas kebijakan Rusia di Krimea. Dengan penerapan sanksi ekonomi ini Rusia diharapkan dapat menarik diri, menghentikan langkah-langkah ofensifnya di wilayah ukraina dan diharapkan dapat tunduk kepada norma-norma dan aturan hukum internasional. Namun, meski sanksi-sanksi yang telah diterima memberikan efek cukup signifikan bagi perekonomian Rusia, Presiden Putin masih bersikeras bahwa Krimea tidak dalam posisi yang dapat dibawa kearah negosiasi dan Rusia tidak mempunyai keinginan menyerahkan kembali Krimea ke Ukraina dan tunduk pada norma-norma internasional. Disini peneliti mencoba melihat alasan dibalik konsistensi Rusia 28 (diakses pada 26 Januari 2018) Sarah Raindford, BBC. Crimea tension: What is Russia's End Game? 10
yang tetap mempertahankan kebijakannya untuk menganeksasi Krimea sementara sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa dan aliansinya telah berdampak bagi perlambatan ekonomi negaranya namun Rusia masih tidak terlihat tidak akan merubah arah kebijakan negaranya terkait Krimea. 1.3 Pertanyaan Penelitian Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa Rusia tetap konsisten dengan kebijakannya menganeksasi Krimea pasca penjatuhan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa? 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibalik mengapa Rusia tetap konsisten dalam kebijakannnya menganeksasi Krimea, pasca sanksi ekonomi dijatuhkan oleh Uni Eropa dan berdampak pada perekonomiannya. 1.5 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan alat analisis teori dan konsep dalam studi hubungan internasional terkait dengan sanksi ekonomi. b. Secara praksis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijkan mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang kajian sanksi ekonomi dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil negara sebagai instumen dari kebijakan luar negeri. 11
1.6 Kajian Pustaka Dalam menganalisis judul yang diambil peneliti mencoba bersandar pada beberapa kajian pustaka yang dianggap sesuai dan punya relevansi dengan topic yang dibahas. Kajian pustaka pertama yang penulis gunakan dalam menganalisis judul yang diangkat yaitu tulisan dari Laszlo Borhi dengan judul Interpreting and Dealing with the Ukraine Crisis: Some Implications and Lesson from History. Tulisan ini diterbitkan oleh Governance Studies at Brooking pada Juni 2014. Dalam tulisan ini dibahas permasalahan utama yang memicu penerapan sanksi- sanksi EU-Rusia yaitu krisis yang terjadi di Ukraina. Dengan melihat pada akar sejarahnya tulisan ini menjelaskan agresifitas Rusia di wilayah Eropa Timur terlepas dari warisan Uni Soviet dan hal ini menunjukan bahwa power politics dari Rusia masih eksis sampai saat ini. Disamping itu, dijelaskan beberapa hal yang menjadi motivasi Rusia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di wilayah ini, yang mana termasuk di dalamnya faktor geopolitik.29 Secara keseluruhan tulisan ini dapat membantu peneliti dalam menjelaskan latar belakang sejarah dari tindakan offensive Rusia di Eropa Timur yang menjadi penyebab pihak barat menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu ke negara ini. Kajian pustaka selanjutnya yaitu tulisan Elias Gotz berjudul It's Geopolitics, stupid: explaining Russia's Ukraine Policy yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Rouledge Taylor and Francis dalam Journal Global Affairs 2015. Tulisan ini mengelaborasi bagaimana posisi geopolitik Ukraina yang strategis akhirnya melatarbelakangi aneksasi Krimea oleh Rusia bukan hanya sekedar kebijakan yang didasarkan pada perspektif personal President Putin. Bagaimana 29 Laszlo Borhi. "Interpreting and Dealing with the Ukraine Crisis: Some Implications and Lessons from History". Governance Studies at Brookings (June 2014), 2-7. 12
tiga faktor penting yaitu: letak geografis Krimea, semakin dekatnya hubungan Ukraina dengan EU, dan orientasi pro-barat dari pemerintah baru Ukraina setelah Yanukovich menyerahkan kursi pemerintahan, memainkan peran yang akhirnya membawa pada aggresivitas Rusia untuk menganeksasi Krimea.30 Tulisan ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti dalam melihat hubungan antara Rusia, Uni Eropa dan Ukraina dan apa faktor yang mejadi pemicu krisis dan melatar belakangi aneksasi dan penjatuhan sanksi ekonomi. Kajian pustaka selanjutnya yang peneliti gunakan yaitu tulisan dari Viljar Veebel dan Raul Markus yaitu Lessons From The EU-Rusia Sanctions 2014-2016 dalam Baltic Journal of Law and Politics Vol.8 No.1 Tahun 2015. Dalam tulisan ini menganalisis tujuan-tujuan dari sanksi-sanksi yang diterapkan oleh EU-AS kepada Rusia dengan melihat secara teoritis alasan dari penerapan sanksi-sanksi ekonomi di ranah internasional. Tulisan melihat alasan utama yang menjadi penyebab dari konflik di Ukraina dilatarbelakangi oleh ambisi Putin untuk mengembalikan kekuatan Rusia di kawasan. Analisis dan paparan menyeluruh dari tulisan ini dalam melihat beberapa poin penting yakni penerapan sanksi secara teoritis, tindakan balasan Rusia dalam merespon sanksi-sanksi ekonomi yang diterimanya, kemudian juga hasil yang diharapkan dari penerapan sanksi ekonomi kepada Rusia. Tulisan membantu peneliti untuk melihat isu sanksi ekonomi secara lebih luas dan menggunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Kajian pustaka selanjutnya yang peneliti jadikan landasan antara lain tulisan dari Martin Russel, Sanction over Ukraine impact on Rusia yang diterbitkan dalam European Parlimentary Research Service (EPRS) pada Maret 2016. Pada bagian 30 Elias Gotz, "It's Geopolitics, Stupid: Explaining Russia's Ukraine Policy" Global Affairs Vol.1, No.1 (2015), 3-10. 13
pertama dijelaskan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh pihak barat kepada Rusia baik sanksi yang ditujukan kepada individu, organisasi maupun negara di Rusia. kemudian diuraikan mengenai dampak secara poitik dan ekonomi dari penerapan sanksi tersebut kepada pihak Rusia dan bagaimana respon dari Rusia terhadap penjatuhan sanksi-sanksi ekonomi ini.31 Tulisan ini dapat memberikan gambaran bagaimana Rusia merespon terhadap sanksi ekonomi yang mereka terima dan tekanan yang ditimbulkan serta dampak secara politik dan ekonomi ke negaranya. Kajian pustaka selanjutnya yang peneliti gunakan dalam menganalisis judul ini adalah tulisan dari Peter Rutland yaitu The Impact of Sanctions on Rusia dalam Rusia Analytical Digest No.157 yang diterbitkan pada Desember 2014.32 Dalam tulisan ini meninjau bagaimana sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia setelah agresi militernya di Krimea menciptakan dampak yang sebelumnya tidak diantisipasi oleh Presiden Vladimir Putin. Kemudian juga dijelaskan bagaimana dampak ekonomi dari sanksi-sanksi ekonomi ini, yang mana waktu penjatuhannya menjadikan sanksi-sanksi ekonomi tersebut menjadikannya lebih merugikan bagi pihak Rusia karena bertepatan dengan rendahnya harga minyak dunia. Kombinasi dari jatuhnya harga minyak dunia dan sanksi-sanksi ekonomi ini menambah tekanan bagi harga rubel dengan depresiasi mencapai 58 persen dari harganya pada akhir 2014. Selain itu tulisan ini juga menjelaskan dampak politik dari sanksi- sanksi ekonomi bagaimana President Vladimir Putin tidak menampakkan perubahan arah kebijakan dengan semua tekanan yang ditimbulkan oleh Uni Eropa dengan sanksi-sanksi ekonomi yang di terapkan. Dalam hal ini tulisan ini 31 Martin Russell. "Sanction Over Ukraine Impact On Russia". European Parliamentary Research Service (EPRS), (March 2016), 3-10. 32 Peter Rutland, "The Impact of Sanctions on Russia", Russian Analytical Digest No.157 (Desember 2014). 14
memperlihatkan bagaimana kombinasi dari dampak yang ditimbulkan secara ekonomi dan politik namun sama sekali tidak terlihat perubahan arah kebijakan Rusia untuk mengembalikan Krimea. Semua kajian pustaka yang penulis pakai sebagai landasan dalam melihat isu yang diangkat berbicara mengenai latarbelakang aneksasi krimea, pentingnya posisi geopolitik Ukraina, sanksi ekonomi secara teoritis, dampak sanksi ekonomi pada hubungan perdagangan Uni Eropa dan Rusia, serta dampak sanksi ekonomi bagi Rusia. Namun, belum menjelaskan alasan dibalik konsistensi Rusia dalam kebijakannya terkait aneksasi Krimea yang mana merupakaan pertanyaan yang ingin peneliti jawab dan menjadi perbedaan utama penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. 1.7 Kerangka Konseptual 1.7.1 Economic Statecraft Menurut David Allen Baldwin economic statecraft diartikan sebagai penggunaan instrumen negara oleh pemegang kekuasaan politik untuk mencapai kepentingan luar negeri. Jenis kebijakan ekonomi dalam economic statecraft secara umum terbagi menjadi dua, yakni sanksi positif dan sanksi negatif. Kedua tipe kebijakan ekonomi ini memiliki kelebihkan dan kekurangan tersendiri. Sanksi positif diterapkan dalam bentuk seperti pemberian bantuan ekonomi atau investasi dan dapat menjadi dorongan bagi negara penerima sanksi untuk menjamin kerjasama dengan pemberi. Sedangkan sanksi negatif diterapkan dalam bentuk embargo ekonomi menyeluruh terhadap negara target.33 Johan Galtung mendefinisikan sanksi ekonomi sebagai tindakan yang dinisiasi oleh satu atau lebih aktor internasional (sender) kepada satu satu lebih 33 David Baldwin, Economic Statecraft (New Jersey: Princeton University Press, 1985) 8-9. 15
aktor internasional lainnya (receiver/target) dengan tujuan menghukum negara penerima untuk memaksa penerima sanksi memtuhi norma-norma yang dianggap penting. Pihak yang menerapkan sanksi ekonomi dapat terdiri atas satu atau lebih negara dan organisasi internasioal, disebut sender. Kemudian, pihak atau aktor yang menjadi tujuan dari penjatuhan sanksi disebut negara target. Menurut pandangan Johan Galtung sanksi ekonomi bertumpu pada pandangan bahwa dengan merusak ekonomi suatu negara, akan mempengaruhi dan merusak stabilitas politik di negara itu sehingga nantinya pemerintah negara target akan menuruti keinginan pihak sender dan mematuhi norma-norma internasional.34 Dalam politik modern saat ini bentuk sanksi ekonomi yang diterapkan lebih bersifat smart sanction yang mana menargetkan kelompok tertentu yang memegang kendali kekuasaan dan perekonomian sebuah negara dan akan diarahkan pada sektor tertentu yang krusial bagi negara yang ditargetkan. Smart sanctions menurut Arne Tostensen dan Bate Bull akan lebih efektif dalam memaksa negara target memenuhi tuntutan negara sender.35 Kemudian, menurut Margaret P.Doxey terdapat 4 metode utama yang digunakan dalam menerapkan sanksi ekonomi dalam bentuk smart sanction, yaitu:36 1) Pembatasan perdagangan. Elemen-elemen yang digunakan dalam pembatasan perdagangan ini antara lain: pembatasan kuota ekspor dan impor, pembatasan perizinan ekspor dan impor, embargo ekonomi, kebijakan tarif diskriminatif, pembatalan atau pembatasan bagi hak memancing di laut, pembatalan 34 Johan Galtung, "The Effect of International Economic Sanctions: with Example of The Case of Rhodesia", World Politics, Vol.19, No.13 (April, 1967) 378-416. 35 Arne Tostensen dan Beate Bull, "Are Smart Sanction Feasible?" World Politics, Vol.54 (April, 2002), 373-403. 36 Margaret P. Doxey, "Economic Sanction and International Enforcement", Canadian Journal of Political Science Vol.5 Issue 3 (November 2009), 456-466. 16
atau pembatasan kesepakatan perdangangan, pelarangan ekspor teknologi dan barang-barang stategis. 2) Pengskorsan bantuan ekonomi. Elemen-elemen yang terlibat dalam aspek ini yakni pengurangan, pembatalan dan penundaan fasilitas pinjaman kredit di pasar tarif dan membatasi bantuan dari organisasi internasional ke negara target. 3) Pembekuan aset-aset keuangan dari tokoh-tokoh penting negara target dan mem-blacklist perusahaan-perusaahaan negara target yang terlibat dalam bisnis bilateral dengan negara sender. Ini merupakan tipe yang ditujukan kepada sektor financial negara yang mana ditujukan untuk menghapuskan kapasitas financial dan kepentingan bisnis utama negara target. Dengan melemahnya sistem keuangan dari negara target maka negara bersangkutan akan mengalami masalah keuangan dan akan meningkatkan keiinginannya untuk mengubah arah kebijakan luar negerinya.37 4) Pembatasan perjalanan atau travel restrictions yang di tujukan pada elit-elit politik dan ekonomi dan keluarganya. Tujuannya agar mengurangi kemungkinan para elit berpindah dengan bebas di dunia dan membangun bisninya di luar negeri dan akan membujuk elit politk yang berkasa dan mempertanyakan kebijakan yang menempatkan negaranya di posisi yang merugikan mereka. Menurut Jean-Marc F.Blanchard dan Norrin M.Ripsman dalam tulisannya A Political Theory of Economic Statecraft, keberhasilan dari sanksi 37 Anastasiia Silakova, "Western Sanctions against Rusia and Rusia's Counter Measures", Lund University (Spring, 2017). 17
ekonomi dalam mengubah kebijakan negara target akan bergantung pada level of stateness atau dari negara target. Yang mana terdapat tiga komponen dalam melihat level of stateness ini yaitu decision making autonomy, capacity dan legitimacy. Yang setiap komponen akan membantu melindungi negara target dari campur tangan eksternal dan mengurangi efek dari sanksi yang diterimanya. Komponen pertama yakni Decision Making Autonomy, atau kemampuan stuktural dari eksekutif pembuat kebijakan negara dalam membuat dan mengambil kebijakan ketika dihadapkan oposisi politik. Menurut Ripsman decision-making autonomy ini dilihat dari stuktur institusional, prosedur pembuatan kebijakan dan norma-norma prosedural yang menciptakan lingkungan pembuatan kebijakan domestik. Pada intinya, institusi politik negara membentuk level dari otonomi structural dari pemerintah dalam membuat keputusan menyangkut permasalahan tertentu dan pihak mana yang mempunyai kekuatan institusional untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan. Pembuat kebijakan yang mempunyai otonomi yang besar maka dalam hal ini akan bisa memilih preferensi kebijakan meskipun pembuat kebijakan menghadapi oposisi domestik.38 Untuk mengkategorikan level decision making autonomy rendah atau tinggi menurut Ripsman dan Blancard dapat dilihat dari faktor-faktor yaitu: seberapa besar pengaruh eksekutif dalam proses pembuatan kebijakan luar luar negeri, peran legislatif dalam proses pembuatan kebijakan, prosedur pembuatan kebijakan luar negeri dan norma-norma yang mempengaruhi aktor-aktor pembuat kebijakan luar negeri negara.39 38 Jean Marc F.Blanchard dan Norrin M.Ripsman "A Political Theory of Economic Statecraft" Foreign Policy Analysis (2008), 371-398. 39 Ibid, 383. 18
Pada intinya, otonomi negara target bisa mempunyai dampak signifikan dalam keefektifan economic statecraft jika pemerintah negara target terpisah secara structural dari opini domestik. Sehinggnya, oposisi politik yang terkena dampak dari tekanan ekonomi yang ditimbulkan sanksi, tidak akan mempu memberikan tekanan berarti kepada pemerintah untuk membuat perubahan kebijakan. Level decision making autonomy akan dikategorikan tinggi jika proses pembuatan keputusan cenderung tersentralisasi. Kedua yaitu Capacity, atau kapabilitas negara baik untuk mengimbangi atau memaksa pihak yang terkena sanksi untuk menentang keinginan negara sender. Kapasitas disini meliputi sumber daya yang tersedia di negara yang akan mempengaruhi kemampuan negara untuk memilih atau memaksa kelompok sosial penting dalam menghadapi sanksi ekonomi dan tekanan yang ditimbulkannya. Kapasitas juga akan bergantung pada kepemilikan pemerintah terhadap sumber daya finansial seperti aset yang dimilik pemerintah, ketersediaan aset finansial, pemasukan nasional dan kemampuannya untuk mengontrol masyarakat negaranya. Untuk menggunakan kapasitas yang dimiliki ini secara efektif maka negara akan membutuhkan pemerintahan dan birokrasi yang terpusat. Faktor-faktor yang digunakan untuk melihat level rendah atau tingginya kapabilitas negara ditentukan oleh ketersediaan uang pemerintah, ketersedian pemasukan pajak dan implementasi kebijakan ekonomi terpusat di negara. Negara dengan kapasitas yang tinggi akan mampu menggunakan banyak instrumen kebijakan guna meminimalisir dampak sanksi ekonomi yang mungkin akan menyebabkan pihak oposisi yang terkena dampak menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan. Dengan dengan capacity 19
yang tinggi juga memungkinkan negara untuk balik memberlakukan sanksi kepada sender.40 Selanjutnya Legitimacy, atau kemampuan negara untuk mengumpulkan pihak domestik yang tidak berafiliasi atau terdampak oleh sanksi ekonomi. Legitimasi dalam hal ini juga merujuk kepada seberapa besar pengakuan kelompok domestik terhadap hak pemimpin negara untuk memerintah. Semakin besar legitimasi maka akan semakin besar pula kemampuan negara untuk bekerja sama dengan kelompok kepentingan dan kelompok sosial penting seperti (perserikatan buruh, perusahaan besar dan militer) serta masyarakat secara umum menolak tekanan dari luar. Negara dengan legitimasi tinggi akan mempu meyakinkan kelompok-kelompok ini untuk menerima kehilangan ekonomi demi kepentingan nasional negara dan pemerintah. Faktor yang digunakan untuk mengukur legitimasi menurut Ripsman dilihat dari perbedaan pendapat publik dengan pemerintah, tekanan dan opini publik yang mendukung atau menentang rezim pemerintah.41 Legitimasi akan digolongkan tinggi jika pemerintah mampu meyakinkan kelompok kelompok-kelompok oposisi untuk tetap bertahan dari tekanan luar dan memproritaskan tujuan dan kepentingan strategis negara. Menurut model yang dikemukakan Blanchard dan Ripsman ini, tingkat stateness dari negara target dalam hal ini Rusia, akan mempengaruhi kemungkinan dari dorongan ekonomi eksternal untuk memaksa negara target untuk patuh. Dalam model ini Blanchard dan Ripsman menekankan pada arti penting dari konstelasi faktor-faktor domestik yang dikemas dalam istilah stateness. Bagi negara dengan tingkat stateness yang tinggi akan cenderung memaksa pemimpin 40 Ibid, 379. 41 Ibid. 20
negara untuk mengabaikan tekanan yang ditimbulkan sanksi ekonomi untuk tunduk pada tuntutan negara sender. Semakin tinggi level stateness negara target, maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan terhadap economic statecraft.42 Dalam pandangan realis sendiri melihat sanksi ekonomi tidak akan memberikan pengaruh besar pada negara karena pemimpin negara akan lebih menaruh perhatian pada tujuan politik strategis dibandingkan tujuan ekonomi.43 Dalam menjawab pertanyaan maka peneliti melihat model yang dikemukan Blanchard dan Ripsman ini sangat relevan dalam menjelaskan perilaku Rusia yang tetap konsisten untuk mempertahankan Krimea. Untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan ketiga komponen dari stateness yakni decision-making autonomy, Legitimacy dan Capacity untuk mengukur level of stateness dari Rusia. Menggunakan ketiga komponen ini peneliti akan mencoba membuktikan level of stateness Rusia yang tinggi sehingga tetap bertahan untuk tidak mengikuti tekanan dari sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan Uni Eropa. 1.8 Metodologi Penelitian 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengidentifkasi dan mencari pola-pola umum interaksi dalam kelompok data yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan.44 Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan mengapa sebuah fenomena terjadi dalam hubungan internasional. Fenomena tersebut akan dianalisis secara mendalam dan terperinci. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif analisis yaitu penelititan yang bertujuan mengkaji 42 Ibid, 371-398. 43 Ibid, 375. 44 Catherine Marchall dan Gretechen B Rossman, Desinging Qualitative Reseacrh 3rd Edition (California: Sage Publication, 1999), 150. 21
tentang pengaruh suatu variable terhadap suatu fenomena yang terjadi dan ditelaah secara terperinci.45 Penelitian ini mengidentifikasi dan menelaah data yang ada dengan melihat pola-pola hubungan dari kelompok data. Dalam menarik kesimpulan, peneliti tidak menggunakan prosedural statistik maupun teknik penghitungan data lain. Dalam penelitian ini fenomena yang dijelaskan adalah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia pasca aneksasi Krimea dan fenomena yang akan dianalisis adalah alasan dibalik mengapa Rusia tetap konsisten dan bertahan dengan kebijakannya dalam aneksasi Krimea meski telah terdampak sanksi ekonomi Uni Eropa. 1.8.2 Batasan Masalah Batasan penelitian yang digunakan untuk menganalisis alasan dibalik konsistensi Rusia dalam kebijakannya terkai aneksasi Krimea setelah dijatuhkannya sanksi ekonomi oleh Uni Eropa yaitu periode pasca penjatuhan sanksi ekonomi pada awal tahun 2014 hingga tahun 2017, yang mana pada periode ini juga perekonomian Rusia secara umum mengalami perlambatan. 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis Mochtar Masoed membagi sasaran analisa dalam penelitian hubungan internasional menjadi unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa yaitu unit yang perilakunya yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan atau disebut juga sebagai variabel dependen. Unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi 45 Jane Ritchie dan Jane Lewis, Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Student and Reseacrher, (London: Sage Publication, 2003), 4. 22
perilaku unit analisis yang akan dipakai atau unit yang dampaknya terhadap unit analisa hendak kita amati disebut juga sebagai variabel independen.46 Dalam penelitian ini unit analisa adalah konsistensi kebijakan Rusia dalam aneksasi wilayah Krimea. Dan unit eksplanasi adalah sanksi ekonomi Uni Eropa yang dijatuhkan kepada negara Rusia yang mana menjadi faktor yang akan mempengaruhi perubahan atau pun konsistensi dari kebijakan Rusia terkait aneksasi Krimea dari Ukraina. Tingkat analisis pada penelitian ini yaitu negara, Rusia. Tingkat analisis level negara menurut Goldstein membahas tentang kumpulan kondisi-kondisi domestik suatu negara yang mampu mempengaruhi tindakan negara didalam arena internasional.47 Dalam menjawab pertanyaan penelitian disini akan melihat faktor dan kondisi domestik yang dikemas dalam bentuk level of stateness yang mana akan menjelaskan alasan dibalik konsistensi kebijakan Rusia untuk mempertahankan Krimea meski terdampak sanksi ekonomi oleh Uni Eropa. 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan berbasis internet yaitu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian ataupun informasi yang telah dahulu dimuat di jurnal, surat kabar, buku, majalah dan lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya di internet.48 Pada proses penelitian ini data utama akan diambil dari website resmi pemerintahan Rusia, Uni Eropa dan Ukraina dan website terkait lainnya isu yang 46 Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES), 35.. 47 Joshua S.Goldstein dan Jon. C Pevehouse, Internasional Relation 10th Edition. (USA: Pearson Education. 2014), 17. 48 Umar Suryadi Bakry, Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 28. 23
diteliti seperti website Kementrian Luar Negeri Federasi Rusia, Kementrian Industri dan Perdagangan Federasi Rusia, Website Resmi Kepresidenan Rusia (Kremlin), Kementrian Luar Negeri Ukraina serta website resmi Uni Eropa. Data yang akan dianalisis berupa data dokumen, data publikasi, open data resmi, berita, laporan, serta pernyataan elit politik dan data lainnya yang dianggap perlu. Kemudian, data pendukuung diperoleh dari buku, jurnal artikel, berita, hasil survei dan sumber lainnya terkait yang mempunyai validitas terkait penelitian ini. 1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data-data yang telah dikumpulkan dipilah dengan menggunakan strategi analisis data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian.49 Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan dan memilih informasi dari data dan sumber relevan dengan isu yang dibahas serta mempunyai validitas dalam penerbitannya. Kemudian, data yang telah didapatkan akan diorganisasikan dalam kategori unit analisa dan unit eksplanasi, lalu melakukan interpretasi informasi atas data yang ada dan menggambarkan pola yang muncul dari ketegori yang ada. Kemudian melakukan analisis sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai dan menjadikan data tersebut sebagai indikator untuk konsep yang digunakan dan peneliti akan melakukan analisa terhadap hubungan unit-unit yang diteliti.50 Dalam penelitian peneliti pertama-tama menguraikan terlebih dahulu unit eksplanasi yakni sanksi-sanksi ekonomi Uni Eropa serta isu terkait Krimea dan pentingnya Krimea bagi Uni Eropa dan Rusia. Kemudian akan dijelaskan unit 49 Andrews, et all, "Classic Grounded Theory to Analize Secondary data: Reality and Reflection", the grounded theory review Vol.11, No 1 (2012), 5. 50 John W.Cresswell, Qualitattive Inquiry & Reasearch Design, Chooding Among Five Approaces, (California: Sage Publication Inc. 2007), 163. 24
analisa yakni konsistensi Rusia untuk tetap mempertahankan kebijakannnya menganeksasi Krimea. Selanjutnya peneliti menganalisis alasan dibalik konsistensi Rusia untuk tetap mempertahankan Krimea dengan menggunakan model level of stateness dalam economic statecraft yang dikemukakan oleh Blanchard dan Ripsman. Penelitian ini akan berfokus melihat level stateness Rusia dari komponen decision making autonomy. Komponen decision making autonomy akan dilihat dari struktur institusional dari aktor-aktor yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri Rusia terkait Krimea. Kemudian, akan dilihat prosedur pembuatan kebijakan yang digunakan dalam foreign policy making-process dalam aneksasi Krimea. Dan selanjutnya akan dilihat bagaimana norma-norma prosedural yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan otonomi pemerintah Rusia dalam memutuskan suatu kebijakan. Level of stateness yang tinggi akan diindikasikan oleh decision making autonomy yang cenderung tersentralisir dan dipengaruhi oleh sedikit aktor dalam proses perumusannya dan rendahnya pengaruh tekanan dari oposisi terhadap pemerintah negara target. Komponen Legitimacy akan melihat pengakuan publik dan masyarakat Rusia secara umum terhadap kebijakan aneksasi yang di lakukan oleh pemerintahnya. Stateness yang tinggi pada komponen ini akan diindikasikan dengan adanya pengakuan dan dukungan dari kelompok-kelompok oposisi dan masyarakat luas terhadap pemerintah negaranya dan bersedia menagmbil resiko akan dampak yang didapat dari sanksi-sanksi ekonomi yang diterima negaranya. Komponen Capacity akan melihat kemampuan pemerintah Rusia untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh sanksi-sanksi ekonomi yang 25
diterimanya, termasuk kemampuan untuk memberikan sanksi balik ke negara sender. 1.9 Sistematika Penulisan BAB I : Pendahuluan Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Studi Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian. BAB II : Sanksi-sanksi Ekonomi Uni Eropa kepada Rusia Bagian ini akan menjelaskan isu yang melatarbelakangi aneksasi di Krimea dan menjelaskan arti penting Krime bagi Rusia dan juga Uni Eropa. Kemudian juga akan menjelaskan akibat dari aneksasi yaitu penjatuhan sanksi ekonomi Uni Eropa kepada Rusia yang terdiri atas beberapa ronde sanksi dan dampak nya bagi perekonomian Rusia. BAB III : Konsistensi Rusia atas Kebijakan Aneksasi Krimea Bagian ini akan menjelaskan bagaimana respon Rusia atas sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa dan bagaimana bentuk konsistensi ataupun perubahan dari kebijakan Rusia pasca sanksi-sanksi Ekonomi dijatuhkan. BAB IV : Analisa Level of Stateness Rusia dalam Kebijakan Aneksasi Krimea pasca Penjatuhan Sanksi Ekonomi oleh Uni Eropa Dalam bagian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang mana akan menjelaskan alasan dibalik konsistensi Rusia untuk mempertahankan Krimea. Peneliti menggunakan model yang di 26
BAB V gunakan Blanchard dan Ripsman yang melihat tingkat stateness Rusia dari komponen decision making autonomy sehingga membentuk perilaku politik dan kebijakan yang konsisten menyangkut aneksasi Krimea, meski berada dibawah tekanan sanksi ekonomi Uni Eropa. : Kesimpulan dan Saran Bagian ini akan merangkum secara umum keseluruhan analisis dan saran bagi penelitian berikutnya. 27