Penerbit & Percetakan
Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia Tim Editor Nabhan F. Choiron Hendra Susanto Indria Santy Arda Purnama Putra - Fakultas Ilmu Pendidikan Novi Eka Susilowati - Fakultas Sastra Meyga Evi Ferama Sari - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Rizky Firmansyah - Fakultas Ekonomi Yanuar Rohmat Aji Pradana - Fakultas Teknik Rama Kurniawan - Fakultas Ilmu Keolahragaan Nailul Insani - Fakultas Ilmu Sosial Gamma Rahmita Ureka Hakim - Fakultas Pendidikan Psikologi Andy Joko Sulistyo Samsul Arifin Novita Wulaning Asri Didik Anggiantoro Universitas Negeri Malang Anggota IKAPI No. 059/JTI/89, Anggota APPTI No.002.103.1.09.2019 Jl. Semarang 5 Malang, Kode Pos 65145 Telp. (0341) 562391, 551312 psw 1453
Choiron, N. F., dkk. Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia - Oleh: Nabhan F. Choiron, dkk. - Cet. I - Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang; 2021. x, 354 hlm; 18,2 x 25,7 cm ISBN: 978-602-470-745-3 (PDF) Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia Penanggung Jawab Prof. Ibrahim Bafadal Koordinator Juharyanto Tim Editor Nabhan F. Choiron Hendra Susanto Indria Santy Arda Purnama Putra - Fakultas Ilmu Pendidikan Novi Eka Susilowati - Fakultas Sastra Meyga Evi Ferama Sari - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Rizky Firmansyah - Fakultas Ekonomi Yanuar Rohmat Aji Pradana - Fakultas Teknik Rama Kurniawan - Fakultas Ilmu Keolahragaan Nailul Insani - Fakultas Ilmu Sosial Gamma Rahmita Ureka Hakim - Fakultas Pendidikan Psikologi Andy Joko Sulistyo Samsul Arifin Novita Wulaning Asri Didik Anggiantoro Desain Sampul Yon Ade Lose Hermanto Andreas Syah Pahlevi Tata Letak Samsul Arifin Hak cipta yang dilindungi Undang-undang pada Hak Penerbitan pada Dicetak oleh : : Penulis : Universitas Negeri Malang : Universitas Negeri Malang Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Isi diluar tanggung jawab Penerbit. Universitas Negeri Malang Anggota IKAPI No. 059/JTI/89 Anggota APPTI No. 002.103.1.09.2019 Jl. Semarang 5 Malang, Kode Pos 65145 Telp. (0341) 562391, 551312; psw. 1453 Cetakan I: 2021
SAMBUTAN KETUA SENAT AKADEMIK Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Buku Kumpulan Pidato Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM). Apresiasi tertinggi saya sampai- kan kepada semua pihak, khususnya para Guru Besar yang telah bersedia memberikan naskah pidatonya untuk dibukukan oleh UM. Buku ini bukan sekadar kumpulan dokumen semata, melainkan kumpulan berbagai ide besar yang cemerlang, sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kuat untuk menebar sumbangsih terbaik bagi pembangunan dalam melahirkan insan-insan unggul harapan bangsa tercinta ini. Ide-ide besar tersebut diharapkan menjadi inspirasi bermakna bagi pengembang- an dan penguatan tri-darma semua dosen dalam berkiprah bersama UM mengawal terbentuknya insan-insan unggul yang kapabel menghadapi tantangan disrupsi (disruption) dan ketidakpastian (uncertainty) era industri global saat ini dan masa depan. Kita tahu bahwa era ini menawarkan produk serba kejut. Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat ditentukan oleh kapabilitas kreatif dan inovatif yang melahirkan berbagai opsi-opsi solutif yang efisien dan efektif. SDM yang tidak berbekal dengan hal tersebut, tidak akan sanggup hidup dengan layak, tidak memiliki kemanfaatan bagi kehidupan, bahkan akan musnah ditelan jaman. Menjadikan sumber daya manusia yang layak survive, tentu menjadi tanggungjawab semua pihak, yang secara umum digantungkan kepada dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, dimana UM berada di dalamnya. Karena itu, dosen dan seluruh sivitas UM memiliki peran strategis dalam proses- proses ini. Ide-ide gemilang para guru besar, yang tertuang dalam pidato-pidatonya, setidaknya akan menjadi rujukan yang sangat baik, untuk mengawal ide-ide baik kita semua selanjutnya. Kami berpikir bahwa pidato guru besar saat pengukuhan yang tercecer dan tersebar di mana-mana, penting untuk disatukan dalam bentuk naskah buku. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat mudah mengaksesnya, terinspirasi darinya, merujuknya, dan memanfaatkannya dalam berbagai keperluan pengembangan akademik dan non akademik dengan tetap kukuh berpegang pada regulasi yang berlaku. Melalui kumpulan naskah pidato ini, diharapkan diperoleh pula adanya benang merah perbedaan gagasan, alur perkembangan, dan inspirasi pemikiran lanjutan yang bisa dikembangkan baik pada masa sekarang maupun yang akan datang, oleh insan akademik secara keseluruhan, tidak terkecuali para guru besar, khususnya di UM. Buku Kumpulan Pidato Guru Besar ini dikemas ke dalam empat (4) tema besar, antara lain: (1) Sains dan Teknologi; (2) Diskurus Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia; (3) Wawasan Pendidikan Indonesia; dan (4) Mereka Pembelajaran Inovatif. Menyadari pentingnya buku ini, maka dokumen ini akhirnya dicetak ke dalam dua versi, yakni hard copy dan soft copy. Dengan dua versi cetak tersebut, diharapkan tidak ada alasan lagi, khusus- nya bagi insan akademik UM untuk tidak mengaksesnya. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kelanjutan pemikiran hebat dan temuan-temuan bermartabat berikutnya. Karya ini menjadi bagian penting bagi perwujudan mimpi UM sebagai "GuRu Indonesia, Asia, dan dikenal Dunia", terutama dalam konteks perluasan amanah baru UM sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum sejak tanggal 25 November 2021, sesuai dengan PP nomor 115 tahun 2021 tentang PTNBH Universitas Negeri Malang. Terima kasih atas kerjakeras semua guru besar yang telah mengikhlaskan naskah pidato pengukuhan guru besarnya untuk dicetak dan dibukukan serta pihak-pihak lain yang telah banyak membantu penyelesaian buku ini. Secara khusus, saya sampaikan terima kasih kepada Rektor UM, yang telah berhasil menggenjot penambahan guru besar melalui berbagai kebijakannya yang luar biasa, termasuk kebijakan riset skema percepatan guru besar. Hingga saat ini, UM telah memiliki 98 guru besar aktif. Insya Allah akan hadir guru-guru besar yang lebih banyak lagi. Artinya, inspirator-inspirator akademik akan semakin bertambah dan UM semakin layak menjadi unggulan serta rujukan terbaik. Terima kasih. Malang, Desember 2021 Ketua, Sukowiyono Profesor Bidang Hukum Tata Negara Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial iii
SAMBUTAN REKTOR Segala puji kita haturkan ke Hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntasnya pe- nyusunan dan penerbitan Buku Kumpulan Pidato Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM). Di samping sebagai apresiasi atas capaian jabatan akademik tertinggi bagi para Guru Besar yang kukuhkan, kumpulan pidato ini juga dapat menjadi sumber inspirasi yang berkelanjutan, khususnya bagi sivitas Universitas Negeri Malang dan masyarakat pada umumnya. Lebih dari itu, Kumpulan Buku Pidato Guru Besar ini dapat dimaknai sebagai wujud ide-ide kreatif dan inovatif serta sumbang- sih Universitas Negeri Malang dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Hingga Desember 2021, UM telah memiliki 93 Guru Besar yang aktif. Setidaknya UM telah memiliki sekurang-kurangnya 84 gagasan besar yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan pe- ngembangan sumber daya UM dan institusi lainnya, dalam khasanah pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia unggul. Terutama relevan dengan Amanah baru UM sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum sejak tanggal 25 November 2021, sesuai dengan PP nomor 115 tahun 2021 tentang PTNBH Universitas Negeri Malang, maka gagasan besar yang bersifat akademis dengan keunggulan inovatif menjadi main support bagi sustainabilitas UM untuk terus semakin menguatkan kiprah ke- unggulannya bagi masyarakat. Karya ini menjadi bagian penting bagi perwujudan mimpi UM sebagai "GuRu Indonesia, Asia, dan dikenal Dunia". Gagasan akademis yang dituangkan melalui pidato-pidato yang bagus dan penuh makna dari para Guru Besar ini kiranya dapat disebarluaskan ke seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kampus agar dapat dikembangkan sebagai upaya turut membangun kualitas kampus dan masyarakat pada umumnya. Agar gagasan besar tersebut mudah diakses dengan baik, maka UM berkepentingan untuk mendokumentasikannya ke dalam Buku Kumpulan Pidato Guru Besar yang dikategorisasikan ke dalam empat (4) tema besar, antara lain: (1) Sains dan Teknologi; (2) Diskurus Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia; (3) Wawasan Pendidikan Indonesia; dan (4) Mereka Pembelajaran Inovatif. Buku Kumpulan Pidato Guru Besar tersebut dikemas dalam bentuk hard copy dan soft copy. Harapannya, masyarakat akan lebih mudah mengakses bahkan mengunduhnya secara langsung melalui laman um.ac.id. Dengan fasilitasi tersebut, masyarakat akan dengan mudah membaca, me- ngutipnya dan mengembangkannya ke dalam karya-karya yang lebih adaptif, tentu tetap berpegang teguh pada etika penulisan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada para Guru Besar UM yang telah mem- berikan hak akses kepada UM untuk dituangkan ke dalam Buku Kumpulan Pidato Guru Besar ini. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan buku ini. Insya Allah, upaya ini menjadi bagian dari intervensi kita dalam membesarkan kualitas UM dan masyarakat pada umumnya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memudahkan kita untuk terus ber- manfaat bagi sesama. Terima kasih. Malang, Desember 2021 Rektor AH. Rofi'uddin Profesor Bidang Pengajaran Bahasa Indonesia Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra v
KATA PENGANTAR Merupakan bagian dari tradisi akademik di kampus-kampus di Indonesia bahwa jika seorang dosen berhasil mencapai jabatan fungsional tertinggi sebagai profesor atau guru besar, maka dia akan diminta oleh pihak kampusnya untuk memberikan orasi ilmiah dalam acara pengukuhannya sebagai guru besar. Meski pengukuhan bukan bagian resmi yang menandai jabatan fungsional tersebut, namun momen pengukuhan biasanya menjadi momen seorang profesor menuangkan pemikiran, kajian, atau penelitiannya dalam bentuk tulis yang esensinya disampaikan secara lisan dalam upacara pengukuhuan. Upacara pengukuhan di konteks perguruan tinggi di Indonesia dapat dikatakan sebagai titik temu sisi sosial dan sisi akademik. Sisi sosial kegiatan ini tampak pada misalnya keberadaan hadirin dari berbagai latar belakang pendidikan, tidak sebatas mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan dosen yang dikukuhkan. Oleh karena itu, aspek teknis dari sisi keilmu- an yang tertuang dalam naskah pidato pengukuhan dosen biasanya dikurangi agar pemikiran yang disampaikan sesuai dengan audiens yang hadir. Kadang hal ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi dosen dengan keilmuan yang spesifik yang mengharuskan penggunaan jargon khas yang di kenal di bidang tersebut. Sisi akademik upacara pengukuhan biasanya termanifestasikan dalam naskah pidato pengukuhan dosen yang dikukuhkan dan sejumlah naskah akademik dosen yang bidang akademik- nya dapat dikategorikan dalam bidang besar sosial humaniora yang telah dikukuhkan di UM ada di hadapan sidang pembaca sekalian. Sidang pembaca dapat menikmati pemikiran, kajian, dan peneliti- an para dosen tersebut dalam kumpulan naskah ini. Dalam membaca, sidang pembaca tentu dapat memberikan penilaian atas naskah-naskah ini sebagai bagian dari pembacaan kritis yang patut dilakukan oleh sidang pembaca. Di antara naskah-naskah dalam kumpulan ini, ada yang kental dalam hal pemikiran, ada yang kental dalam hal sajian data empiris sebagai hasil penelitian di lapangan, dan ada pula yang relatif imbang sisi pemikiran dan sajian data empirisnya. Kesemuanya merupakan kekayaan pola pikir dan pola kerja yang telah dipresentasikan oleh para dosen yang telah dikukuhkan keprofesorannya. Naskah-naskah ini dapat dikatakan sebagai "cream" pemikiran para profesor pada momen upacara pengukuhan, namun tidak dapat dikatakan sebagai ujung pemikiran dari para profesor karena pengukuhan sejatinya adalah tonggak awal kegiatan akademik dari para profesor yang pada gilirannya kegiatan akademiknya dapat berbentuk lebih kolaboratif karena profesor tersebut lebih berperan sebagai lokomotif bagi gerak akademik para civitas akademika yang lain, baik dosen maupun mahasiswa. Hal demikian lebih sering terjadi karena tren pola kerja akademik akhir-akhir ini lebih bersifat kolaboratif dan tidak lagi, pada kadar tertentu, condong pada pola "academic loner". Hal ini juga terlihat dalam kebijakan dari kementerian salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam panduan penelitian DRPM. Hal senada juga terlihat pada rubrik penilaian akreditasi dari BAN PT. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi kami kepercayaan untuk menuliskan kata pengantar pada koleksi naskah pidato pengukuhan guru besar dalam bidang sosial humaniora pada edisi ini. Perlu dicatat bahwa koleksi naskah ini merupakan koleksi naskah secara "verbatim" sehingga tidak ada unsur editing dari naskah aslinya. Oleh karena itu, atas segala kesalahan yang ada pada edisi koleksi naskah ini, mohon kiranya sidang pembaca dapat memaklumi- nya. Segala saran demi perbaikan ke depan dapat disampaikan melalui kantor Humas Universitas Negeri Malang. Atas segala perhatian, kami sampaikan terima kasih. Malang, Desember 2021 Yazid Basthomi Profesor bidang Applied Linguistics Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang vii
DAFTAR ISI Halaman Sambutan Ketua Senat Akademik ... iii Sambutan Rektor ... v Kata Pengantar ... vii Daftar isi ... ix Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global ... 1 Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D. Membaca Wacana Publik Secara Kritis ... 15 Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya ... 35 Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa... 55 Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia ... 69 Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd (Men/Ter)jerat Kata-Kata Kotor ... 93 Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia ... 105 Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Singapura, Thailand dan Jepang ... 123 Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M.Si. Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia dari Perspektif Signaung Model ... 143 Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi ... 159 Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan ... 175 Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Berkelanjutan ... 193 Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pengujiannya ... 215 Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan ... 235 Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik ... 251 Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. ix
Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Dampaknya terhadap Daerah Asal ... 285 Prof. Dr. Budijanto, M.Sos. Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan ... 295 Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat ... 309 Prof. Dr. Drs. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal ... 321 Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. x
Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Malang, Ketua dan Anggota Senat Universitas Negeri Malang, Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang, para Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang, para Rektor Perguruan Tinggi di Malang, para dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Malang, dan segenap undangan serta hadirin yang mulia, Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Puji dan syukur hanyalah milik Allah yang Maha Pemurah, yang telah menganugerahkan kepada kita rahmat-karunia tiada terbatas, di antaranya kesempatan untuk menghadiri acara pe- ngukuhan guru besar di hari yang berbahagia ini. Bagi saya sendiri, yang pada tahun-tahun terakhir ini mengalami jatuh-bangun dalam hal kesehatan, karunia hari ini terasa berlebih. Ditambah pula dengan proses panjang dan berbelit menuju turunnya SK guru besar, antara lain karena identitas- ganda saya plus tuduhan-kosong adanya plagiasi pada sebagian karya ilmiah saya, maka kesempat- an untuk menyampaikan pidato pengukuhan hari ini merupakan anugerah yang melimpah. Ungkapan rasa syukur saya tak pernah sebanding dengan keagungan rahmat-karunia yang telah saya terima, sehingga - mengutip Imam al-Ghazali - puji-syukur ini seperti kerdip lilin yang mencoba menyapa kegelapan semesta (wa in kaana yatadlaa'alu duuna haqqi jalaalihi hamdu al-haamidien). Tuhan, dari lubuk hatiku yang miskin, aku selalu mencoba bersyukur kepada-Mu. Sebagai guru besar di bidang ilmu bahasa atau linguistik, saya tertarik mengemukakan topik yang jarang dirambah, yaitu topik yang mempertemukan antara linguistik, sastra, dan budaya. Ketiga cabang ilmu ini dipertautkan oleh sebuah disiplin kecil bernama "etnopuitika". Maka judul pidato pengukuhan saya adalah "Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global". Topik ini merupa- kan hasil pengembangan pemikiran lebih lanjut dari tiga karya saya sebelumnya: pertama, disertasi saya Wedding Narratives as Verbal Art Performance: Explorations in Javanese Poetics (Kadarisman 1999.a), yang menggunakan etnoputika sebagai kerangka teori; kedua, "Berkenalan dengan Etnopuitika" (Kadarisman 2001), makalah yang menyarikan etnopuitika dan sekaligus mengkritisi kelemahan teori etnopuitika Hymes (1981, 1992) dan Tedlock (1983, 1992); dan ketiga, "Dari Etnopuitika ke Linguistik: Menampilkan Potret Lain Bahasa Jawa" (Kadarisman 2007), makalah yang menggunakan etnopuitika sebagai "kacamata" untuk menemukan deskripsi bahasa Jawa yang lebih lengkap. Naskah pidato ini terdiri dari tujuh bagian: (1) pengantar, (2) keindahan nama, (3) keindahan vokal dan keindahan tekstual, (4) puitika sebagai cermin religiusitas dan tipe budaya, (5) tarik-ulur antara nilai lokal dan skala global, (6) penutup, dan (7) ucapan terima kasih. Pengantar: Etnopuitika - Binatang Apakah Itu? Istilah "etno-", yang terkait dengan etnisitas, merujuk pada nilai atau kepercayaan lokal, sedangkan "puitika" merujuk pada ungkap-verbal atau bahasa yang indah. Bila etno dan puitika digabungkan menjadi "etnopuitika", ia merujuk pada sastra pentas atau verbal art yang ditandai oleh sifat kelisanan yang kental. Maka, sebagai disiplin ilmu, "binatang aneh" ini dapat diringkus dan di- ringkas sebagai berikut: etnopuitika adalah studi tentang sastra pentas yang sarat dengan nilai lokal. Sebagai disiplin yang relatif baru, yang muncul pada akhir dasawarsa 1960an, etnopuitika merupakan titik temu antara tiga disiplin ilmu: linguistik, sastra lisan, dan antropologi budaya (Sherzer Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D.| 1
dan Woodbury 1987:2). Linguistik mengupas struktur yang memunculkan keindahan bahasa; sastra lisan menyoroti bagaimana bahasa indah itu dilantunkan atau dipentaskan; dan antropologi budaya mencermati nilai lokal yang menjiwai dan mewarnai sastra pentas tersebut. Karena saya bertolak dari disiplin linguistik, pembahasan dalam risalah ini bersifat sangat struktural, sehingga aspek tekstual lebih menonjol daripada aspek pentas dan kulturalnya. Aspek pentas atau pelantunan teks akan didemonstrasikan sepotong-sepotong sewaktu pembacaan naskah pidato ini berlangsung. Contoh-contoh dipungut dari empat bahasa yang saya ketahui: Jawa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Data berupa contoh-contoh ungkap-verbal sastrawi (literary express- ions) saya pilih secara longgar, tidak terlalu membedakan antara sastra lisan dan sastra tulis. Dengan demikian saya membuka peluang lebar bagi interaksi dinamis antara "puitika" dan "etnopuitia". Keindahan Nama Ketika kita jumpai istilah "putika", yang langsung terbayang dalam pikiran kita adalah puisi atau pantun atau kata-kata mutiara. Pemahaman ini tidak keliru. Namun, dalam tinjauan struktural, terutama yang dipelopori oleh Roman Jakobson (1960 [1987]), bahasa yang indah bisa saja berupa satu kata atau satu frasa. Sebagai contoh, bila kita ambil nama-nama mobil produk mutakhir, kata "Avanza" atau "Xenia" tentu terdengar lebih enak daripada "ATOZ", tegesipun mboten empuk (artinya tidak empuk). Memang, cara membacanya yang benar bukan "atoz", tetapi "A to Z". Tetapi berapa banyak orang yang tahu tentang itu? Dari nama mobil, bisa kita cermati nama orang. Dalam masyarakat Sunda, sering kita dengar "nama berirama". Sewaktu ujian komprehensif lisan di PPs UM tahun 2009, saya menguji seorang mahasiswa Program S2 dari Karawang. "Namanya kok Tori Satori, Pak?" "Ya, Pak, kami mencintai purwakanthi." Menarik juga, istilah "purwakanthi" bukan hanya populer dalam sastra Jawa melainkan juga di kalangan masyarakat Sunda. Purwa berarti yang terdahulu; kanthi berarti dibawa serta. Jadi, bunyi yang telah diucapkan lebih dulu diulang lagi pada bagian berikutnya. Maka muncullah nama- nama seperti Adjat Sudradjat, Dedi Ruhaedi, Eman Suparman, Ihin Sholihin, Iwan Iriawan, Nana Priajana, Yanti Maryanti, dan seterusnya. Nama berirama lewat purwakanthi ini "enak diucapkan dan sekaligus enak didengar". Ini merupakan salah satu aspek dari "sastra pentas" atau verbal art dalam definisi etnopuitika. Dalam masyarakat Jawa, ada nama-nama yang terdengar puitis, yang sering dianggap sebagai penanda "nama priyayi". Bila kita ikuti pola [uning unong] dalam menggubah tembang (Arps 1992: 69-71, 78-82), nama indah itu memiliki pola: [u-na-na + u-na u-na-na], misalnya Soebagyo Sastrowardojo, atau [u-na-ni + u-na u-na-na], misalnya Sapardi Djoko Damono. Dalam pola ini, yang lazimnya tetap adalah bunyi [c] pada suku kata terakhir, terkadang dieja dengan <a> seperti Sala, atau dengan < > seperti Ponorogo. Kedua contoh tersebut adalah nama dua penyair terkenal dalam sastra Indonesia modern. Contoh-contoh lain akan dibatasi pada nama-nama terkenal di kalangan bahasa dan sastra, plus sejumlah nama yang kita kenal di lingkungan Universitas Negeri Malang. Sebagian pemilik nama- nama ini telah menghadap sang Khalik, dan lainnya masih segar-bugar merayakan kehidupan bersama kita. Inilah di antara nama-nama puitis tersebut. Soenjono Dardjowidjojo dan Soepomo Poedjosoedarmo-dua pakar linguistik di Indonesia. Suripan Sadi Hutomo, Poerwadi Atmodihardjo, dan Suryanta Surya Atmadja - tiga nama terkenal dalam sastra Jawa modern. Di UM kita kenal dua warga senior, kakak-beradik yang berasal dari Solo, Humaidi Tatapangarsa dan Muljadi Guntur Waseso. Di Jurusan Sastra Inggris, kita kenang nama almarhum Soeseno Kartomihardjo dan Zuchridin Suryawinata. Di antara yang menikmati masa purnabakti adalah Soebandi Djajengwasito dan Setyadi Setyaparanata. Dan yang kini masih cukup muda dan aktif bekerja bersama kita semua adalah Gunadi Harry Sulistya dan, satu-satunya Ibu dengan pola [u-na-ni + u-na u-na-ni], Utari Praba Astuti. (Pak Gunadi dan Bu Utari, manawi ngersakaken jumeneng, mangga.) Nama-nama indah mempesona tersebut mengingatkan kita pada lakon Romeo and Juliet, karya William Shakespeare (1564-1616). Ketika Juliet mengenang nama Romeo, dia ngudarasa, "What is in a name? That which you call a rose by any other name would smell as sweet." Apalah arti 2 | Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global
sebuah nama? Yang kita sebut mawar, dinamakan apa pun, akan tetap harum baunya. Harum dan harapan - itulah yang ditunggu oleh masyarakat bahasa dan sastra di tanah air. Dalam budaya Islam-Arab, saya tertarik pada judul bersajak dari sejumlah kitab klasik. Barangkali ada yang tergolong dalam "kitab kuning". Di antaranya adalah Bidaayat al-Mujtahid, Nihaayat al-Muqtashid - kitab fiqih perbandingan karya Ibnu Rusyd al-Qurthubie; dan risalah filsafatnya, Fashlun fie al-Maqaal fie maa baina al-Hikmah wa al-Syarie'ah min al-Ittishaal. Kemudian kumpulan hadits karya Ibnu Hajar al-'Asqalanie, Buluugh al-Maraam min Adillat al-Ahkaam; juga syarah atau interpretasinya Subul al-Salaam Syarhu Buluugh al-Maraam, karya al-Shan'anie. Di bidang ilmu tafsir ada al-Itqaan fie 'Uluum al-Qur'aan, karya al-Suyuuthie. Ada pula kitab fiqih tipis Irsyaad al-'Ibaad ilaa Sabiel al-Rasyaad, karya al-Fannaanie. Dan kritik terhadap karya Ibnu Maalik berupa gramatika 1000 kuplet atau Alfiyyah, yang dilontarkan oleh Ibnu Hayyaan dalam risalahnya, Kitaab Minhaj al-Saalik, al-Kalaam fie Alfiyyat Ibni Maalik.1 Dalam konteks ini, judul buku saya Mengurai Bahasa, Menyibak Budaya (yang terbit tahun 2009), dan judul naskah pidato pengukuhan guru besar ini, "Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global", memang berkiblat pada nama-nama kitab klasik tersebut. Kembali sejenak kepada kitab Alfiyyah. Gramatika bahasa Arab dalam 1000 kuplet ini mengingatkan kita pada tulisan Roman Jakobson ([1960] 1987), "Poetry of Grammar and Grammar of Poetry". Tulisan ini membahas pola keteraturan pada struktur karya sastra, terutama puisi; dan pada saat yang sama menunjukkan keindahan yang tersembunyi dalam aturan tatabahasa. Artinya, yang indah itu teratur; dan yang teratur itu indah. Uraian di atas dapat disarikan sebagai berikut. Setiap masyarakat men-cintai nama yang indah. Ini adalah parameter universal, yang berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal. Untuk menciptakan nama yang indah, masyarakat Sunda, Jawa, dan Arab memanfaatkan perangkat sastrawi (literary devices) dengan cara yang unik dan berbeda-beda. Keindahan Vokal, Keindahan Tekstual Setelah mengupas keindahan nama, marilah kita cermati keindahan vocal (bunyi) dan keindahan tekstual pada pentas sastra. Kedua jenis keindahan ini saling terkait: hanya teks indah yang layak dipentaskan; atau, sebaliknya, dari pentas kesenian - misalnya pagelaran wayang - akan muncul wacana yang indah. Misalnya, ketika terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran, Arjuna berbicara pedas kepada Adipati Karna (lihat Soedarko 1991: 88): (1) Kakang Adipati, samangke saya ngegla lekas paduka, ingkang tan wande amung pakartining budi candhala. Manawi pasulayan ingkang paduka ajab, mara ayo krubuten Janaka! Yen aku mundur sajangkah, isin nyawang soroting sang pratangga pati. (Kakanda Adipati, sekarang sudah terang dan gamblang maksud paduka, yang tak lain adalah pekerti licik dan rendah. Jika perkelahian yang kanda kehendaki, ayo maju dan keroyoklah Arjuna! Jika sampai mundur selangkah, malu aku menyaksikan cahaya sang surya.) Dalam etnopuitika, gerak dari bahasa sehari-hari ke arah sastra pentas (verbal art) dapat dicermati pada spektrum dan contoh-contoh pada Tabel 1. Tabel 1. Spektrum Pengucapan/Pelantunan Teks No Pengucapan/Pelantunan Teks 1 Percakapan ngoko 2 Percakapan madya 3 Percakapan krama 4 Percakapan gaya pentas 5 Pelantunan gaya pentas Contoh (Bahasa Jawa) Mlebua, Lik Ngga, Lik, mlebet. Mangga, Pak Lik, katuran mlebet. Paman Patih, marma sun timbali ... Paman Patih, marma sun timbali ... 1 Saya sangat berterima kasih kepada Ibnu Samsul Huda, S.S., M.A., dosen Sastra Arab FS UM, yang telah membantu melengkapi nama-nama pengarang untuk sejumlah referensi berbahasa Arab, dan juga memberikan padanan bagi sejumlah kata dan ungkapan dalam bahasa Arab. Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D.| 3
Dari rangkaian contoh-contoh tersebut, jelaslah bahwa etnopuitika sangat akrab dengan seni pentas. Idealnya, seperti ditunjukkan oleh berbagai hasil penelitian Amen Sweeney (1974, 1980, 1994) dan Bernard Arps (1992, 1996), etnopuitika perlu bekerja sama dengan etnomusikologi. Di Indonesia, khususnya di Jawa, hal ini menemukan contoh terbaik pada pentas wayang kulit, wayang orang, dan ketoprak. Sementara tradisi seni-pentas Jawa kini semakin menipis sehingga banyak disesalkan oleh para seniman dan budayawan Jawa, khasanah tradisi lisan Islam nampaknya masih sangat subur, dan bahkan semakin merekah dan menjamur. Kegiatan sosial-keagamaan seperti yasinan, tahlilan, dan shalawatan - ditinjau dari kacamata etnoputika - adalah kegiatan pentas-sastra. Teks sastra Arab yang indah, baik sastra ilahi maupun sastra insani, dilantunkan dengan tujuan religius: berupaya mendapatkan berkah dengan tilawah-bersama membaca surat Yasin; memohonkan ampunan bagi almarhum atau almarhumah lewat bacaan tahlil; dan menyatakan cinta, kerinduan, serta ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan madah-shalawat. Dalam shalawat karya al-Barzanjie (Muchtar 2011: 45-50), misalnya, cinta-dan-rindu itu diungkapkan dengan memberikan pujian istimewa kepada Kanjeng Nabi. (2) Salam kami kepadamu, ya Rasul, mutiara hiasan semua Nabi Salam kami kepadamu, ya Rasul, insan paling taqwa-nan-berbakti Assalaamu 'alaika zaina al-anbiyaa'i, Assalaamu 'alaika atqaa al-anqiyaa'i ... Dari contoh-contoh tersebut, jelas sekali adanya saling-hubungan dan saling-ketergantung- an antara teks sastra dan pentas sastra. Maka "tahlil sebagai teks dan pentas", atau "shalawatan sebagai teks dan pentas", sangat layak diangkat sebagai judul penelitian di bidang etnopuitika. Yang nampaknya remeh tetapi tak boleh diabaikan oleh etnopuitika adalah childlore atau children verse, yang saya terjemahkan menjadi gumerah bocah (lihat Kadarisman 2002). Pada dasawarsa 1960-an sampai dengan 1970-an, banyak gumerah bocah yang populer dilantunkan oleh anak-anak di Jawa. Yang menarik, beberapa "teks liar" dari gumerah bocah ini merupakan bukti autentik bagi tesis-klasik Robert Kaplan (1966, 1972), yang antara lain menyatakan bahwa modus berpikir oriental, termasuk modus berpikir Indonesia dan Jawa, bersifat circular atau melingkar. Berpikir-melingkar ini muncul secara sempurna pada dua gumerah bocah berikut: (3) Dhok tri legendri nagasari, ri ... Riwul iwul-iwul jenang katul, tul ... Tul len olen-olen jajan manten, ten ... Tenana lehmu lunga besok apa, pa ... Pa dheng mbako enak mbako sedheng, dheng ... Dheng kok engkak-engkok manak kodhok, dhok ... Dhok tri legendri ... (4) Minak Jingga, ayo ngga ... Nggodhog tela, ayo la ... Landa gendheng, ayo ndheng ... Dhengkul jaran, ayo ran ... Rante kapal, ayo pal ... Palu ariiiiit PKI, ayo i ... iwak babi, ayo bi ... Bintang sabiiiiit, Masyumi, ayo mi ... Minak jingga, ayo ngga ... Apakah data semacam ini bersifat sistematik, atau sekedar aksidental? Tentu diperlukan penelitian yang cermat untuk menjawabnya. Setidak-tidaknya, dapat disimpulkan bahwa kedua teks melingkar ini khas Jawa. Dalam childlore di Inggris yang dikumpulkan oleh Opie dan Opie (1959), dan juga dalam childlore di Amerika yang dikumpulkan oleh Knapp dan Knapp (1976), tidak terdapat gumerah bocah dengan format melingkar sempurna. Contoh (3) adalah suka-cita verbal anak-anak, dengan rujukan makanan tradisional dan benda atau binatang yang lazim mereka temui sehari-hari. Contoh (4) juga suka-cita verbal, yang ujungnya berisi ejekan terhadap dua partai politik garis-keras pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an: PKI (Partai Komunis Indonesia) dan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). PKI getol menjual idologi komunis, sedangkan Masyumi bersikeras memper- juangkan idologi Islam. Keduanya adalah musuh bebuyutan, dan keduanya diledek oleh anak-anak dengan cara yang lucu dan satir. Kini, gumerah bocah, yang telah hilang dari suka-cita verbal anak- anak Jawa, layak dikumpulkan dan didokumentasikan, tanpa bermaksud mengajari anak-anak kita untuk mengejek Partai Demokrat, PDI, PKS, atau Partai Golkar, misalnya. Atau, partai politik memang layak diejek? Pelantunan kedua gumerah bocah tersebut tentu saja bukan pentas vokal yang indah; ia hanya dapat digolongkan sebagai marked speech, atau tindak-wicara tak-biasa, yang mengarah kepada nyanyian. Kini, dari keindahan vokal, marilah kita bahas keindahan tekstual. Seperti telah 4 | Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global
dinyatakan di depan, contoh-contoh dipilih dari sastra lisan dan sastra tulis, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kelisanan dan keberaksaraan, atau antara literacy and orality dalam istilah Walter Ong (1982). Dari berbagai kekhasan struktur teks sastra, hanya akan dikemukakan tiga hal: persajakan, aliterasi, dan perlambangan atau simbolisme. Untuk membahas persajakan atau pengulangan bunyi vokal, mari kita mulai dengan contoh- contoh pendek, berupa pantun dalam bahasa Indonesia dan parikan dalam bahasa Jawa. (5) Kura-kura dalam perahu Pura-pura tidak tahu (6) Kecipir, mas, mrambat kawat Mampir, mas, mumpung liwat Saat ini, seni berpantun dihidupkan lagi oleh Citilink, anak perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Menjelang terbang dan mendarat, setiap pengumuman resmi selalu diakhiri oleh pantun yang selalu berganti-ganti. (7) Buah ketapang, buah belimbing Bila mau terbang, ingatlah Citilink (8) Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila Bapak-Ibu mau terbang, terbanglah bersama Citilink lagi Masyarakat Barat modern telah banyak kehilangan tradisi lisan. Contoh berikut adalah lirik berbahasa Inggris dari abad ke-15 (lihat Norton Anthology 1983: 28), yang tak diketahui siapa penulisnya. (9) Lully, lullay, lully, lullay The falcon hath born my mate away He bore him up, he bore him down He bore him into an orchard brown Dari struktur lirik tersebut, kita dapatkan pola persajakan (a, a, b, b); dan dari nada- ungkapnya, kita rasakan nuansa kelisanan yang kental. Kelisanan yang kental juga kita rasakan pada madah-shalawat berikut, yang dipetik dari karya al-Dibaa'ie (Muchtar 2011: 337-42). (10) Engkaulah matahari, engkaulah rembulan Engkaulah cahaya di atas cahaya Engkaulah penawar segala penderitaan Engkaulah suluh bagi kegelapan dada Anta syamsun anta badrun Anta nuurun fauqa al-nuuri Anta iksierun wa ghaalin Anta mishbaahu al-shuduuri Ada yang perlu dicatat bahwa pantun dan parikan, dengan sampiran dan isi-nya, merupakan ungkap-sastrawi yang khas Melayu dan khas Jawa. Kekhasan etnis ini ditandai dengan keterbatasan pada penerjemahan. Hanya penerjemahan komunikatif, atau penerjemahan "isi", yang bisa dilakukan. (11) Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. (Don't pretend that you don't know.) (12) Kecipir, mas, mrambat kawat. Mampir, mas, mumpung liwat. (Why don't you drop by?) Tentu saja, secara bahasa dapat dilakukan penerjemahan harfiah atau literal; tetapi penerjemahan ini tertolak secara kultural. (13) Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. (*The turtle is on the boat. You pretend like a stupid goat.) (14) Kecipir, mas, mrambat kawat. Mampir, mas, mumpung liwat. (*A wing-plant, brother, is twisting up the wire. Stop by, brother, while you're passing here.) Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D.| 5
Jadi, sementara persajakan dalam pantun dan parikan merupakan manifestasi dari skala universal, sampiran dan isi pada keduanya merupakan ciri lokal. Di sini kita lihat adanya dinamika yang mempertemukan parameter universal dengan tradisi lokal. Pada persajakan, yang diulang adalah bunyi vokal atau huruf hidup; pada aliterasi, yang diulang adalah bunyi konsonan atau huruf mati. Sastra Jawa klasik, terutama yang berupa tembang, sering ditandai dengan aliterasi yang kenthal (Padmosukotjo 1960: 118-19) Lebih tepatnya, pada baris-baris tembang, yang berlaku adalah purwakanthi guru sastra atau "pengulangan bunyi konsonan", misalnya dalam tembang Dhandhanggula "Ngelmu" (lihat Kamajaya 1992: 179), karya Mangkunagara IV(1809-1881). (15) Cipta emeng emut marang ngelmi Ngalam donya dennya tan asama Semang-semang panganggepe ....... (Pikiran kalut jika mengingat hakekat ilmu. Alam dunia ini sungguh warna-warni isinya, Maknanya yang sejati hanya dapat diduga-duga. .......) Aliterasi juga merupakan ciri khas sastra Arab, seperti nampak pada penggal terakhir mmad bin Idris al-Syaafi'ie (lihat 'Abd al-Rahiem 1995: 285), yang lebih dikenal sebagai Imam Syafi'ie (767-820 M). (16) Semoga sejahteralah dunia, seandainya tiada lagi Sahabat yang jujur, yang setia menepati janji. Salaamun 'ala al-dunyaa in lam yakun bihaa Shadiequn shaduuqun shaadiqu al-wa'di munshifaa Persajakan maupun aliterasi membuat baris-baris teks sastra mengalir dengan enak. Dampak estetiknya, teks sastra tersebut menjadi enak dipentaskan dan enak didengarkan. Sedang- kan dampak psikologisnya, teks tersebut mudah diingat dan dihafal oleh juru pentas atau poetic performers. Di Jawa, aliterasi lazim digunakan untuk menyarikan nilai-nilai budaya. Kegiatan mengajar dan mendidik, sebagaimana terpampang di gerbang SMP Negeri 8 Malang, disarikan dengan tiga kata: asah, asih, asuh. Wanita Jawa diidolakan dengan tiga sifat: rarah, ririh, ruruh. Namun, mereka juga direndahkan dengan tiga kegiatan: masak, macak, manak. Memilih jodoh harus memper- timbangkan bibit, bèbèt, bobot. Panatacara atau MC untuk upacara pengantin Jawa harus tampil dengan tiga hal: wirama, wirasa, wiraga. Seorang dalang, menurut Ki Sukatno (1992:1-2), harus menguasai lima hal: gandhang, gendhing, gendhèng, gendhung, gendheng. (Gendheng di sini berarti berani, kritis, dan lucu.) Pemegang kekuasaan jangan bertindak sewenang-wenang, jangan adigang, adigung, adiguna. Nenek moyang di Jawa berpesan agar anak-cuku tidak melakukan ma-lima: main, maling, minum, madat, madon. Bila dicermati, ma-lima ini menyarikan pesan moral dua agama besar, Islam dan Kristen. Maka ma-lima dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "five commandments". Tabel 2. Ma-lima atau "Five Commandments" MA-LIMA = "Five Commandements" Main Maling Minum Madat Madon You shall not gamble You shall not steal You shall not drink You shall not abuse drug You shall not commit adultery Kemudian muncullah pelesetan: ma-lima dianggap ketinggalan zaman, dan dipelesetkan menjadi ma- 20: Madhep mantep mangan melu maratuwa. Maratuwa minum mantu melu-melu. Maratuwa muring- muring mantu minggat. Maratuwa mati mantu malah marisi. 6 | Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global
Kembali kepada pembahasan keindahan tekstual, kini kita bicarakan sup-topik ketiga atau terakhir, perlambangan atau simbolisme. Bahasa manusia pada hakekatnya bersifat simbolik atau mengandung perlambangan. Dalam percakapan sehari-hari pun kita temukan perlambangan. Misal- nya, ketika ada orang mengumpat Babi kamu! atau memuja Oh, dewiku, ia sedang dikuasai oleh perlambangan. Yang diumpat direndahkan sebagai binatang yang kotor dan hina; sedangkan yang dipuja dinobatkan ke wilayah sang dewi yang agung dan mulia. Terkait dengan perlambangan atau simbolisme bahasa ini, saya tertarik pada metafora- metafora universal yang terdapat dalam sebuah puisi Arab dari abad ke-8 M, "Fie Madhi al-Safar" (Pujian terhadap Pengembaraan), karya lain dari Imam Syafi'e - yang saya kutip sebagian saja (lihat 'Abd al-Rahiem 1995: 151). Dalam sajak ini "pengembaraan" diartikan sebagai "meninggalkan sebuah tempat menuju tempat lain untuk mencapai tujuan yang mulia". Secara beruntun pengembaraan diibaratkan sebagai (a) air yang mengalir, (b) singa yang berburu, (c) anak panah yang melesat dari busurnya, dan (d) matahari yang beredar pada orbitnya. Seluruh "gerak alam" ini adalah fenomena universal, yang diketahui oleh manusia secara umum. Di sini, muncul perkecualian, yang universal lahir dari yang lokal. (17) Telah kulihat/air menggenang itu rusak. Jika mengalir ia jernih, jika menggenang ia keruh. Singa yang tak keluar dari sarangnya tak kan menangkap buruan. Anak panah yang tak lepas dari busurnya tak kan menembus sasaran. Seandainya sang surya tak bergerak dari ufuknya, Maka orang-orang, Arab maupun asing, semuanya akan bosan. Innie ra'aitu wuquufa al-maa'i yufsiduhu In saaha thaaba wa in lam jajri lam yathib Wa al-usdu lau laa firaaqu al-ghaabi maa iftarasat Wa al-sahmu lau laa firaaqu al-qausi lam yushib Wa al-syamsu lau waqafat fie al-fulki daa'imatan Lamallaha al-naasu min 'ujmin wa min 'arab Uraian tentang "keindahan vokal" dan "keindahan tektual" dapat disarikan sebagai berikut. Teks yang indah memiliki potensi untuk dilantunkan atau dipentaskann (Hunter 1991: 190). Bahkan keindahan teks sastra, terutama tembang dalam sastra Jawa klasik, baru sepenuhnya bisa dinikmati jika ia dilagukan. Dalam bahasa Jawa, nembang berarti melagukan teks tembang. Penerjemahan "tembang" menjadi sung poetry dalam bahasa Inggris tepat sekali; back translation dari ungkapan ini adalah "puisi yang dinyanyikan" - dinyanyikan dalam proses penciptaanya, dan harus dinyanyikan pula dalam proses penikmatan dan penghayatannya. Sebagai penanda keindahan tekstual, persajakan, aliterasi, dan perlambangan merupakan tiga ciri universal bagi puitika. Namun, pada saat yang sama setiap budaya memiliki konvensi masing- masing. Setiap parameter universal tersebut bisa bervariasi secara lokal untuk meng-hasilkan teks sastra atau ungkapan budaya yang mendapatkan apresiasi tinggi dalam masyarakat setempat. Yang universal, itulah batang pohonnya; yang lokal, itulah cabang-dan-rantingnya. Puitika Sebagai Cermin Religiusitas dan Tipe Budaya Bagian ini meninjau dua hal: (a) religiusitas dalam puitika, dan (b) ungkap-verbal satrawi yang menyarikan nilai budaya yang berbeda: budaya individualistik dan budaya kolektivistik. Apakah tujuan dan isi putitika? Sebagai ungkap-verbal, puisi merupakan wahana atau sarana untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Maksud itu bisa baik atau jahat, tulus atau culas. Karya sastra bisa digunakan untuk memuji atau menista, memotivasi atau menghasut, membangkitkan semangat atau melemahkan jiwa. Yang layak dicatat, dari benturan antara baik dan buruk, karya yang akhirnya langgeng, timeless, yang selalu dikenang dan dibaca orang adalah karya- karya yang mencerahkan, yang memuliakan sesama makhluk Tuhan, yang memanusiakan hakekat manusia dan kemanusiaan (lihat, misalnya, Perrine and Arp 1982: 247-49). Sementara itu, tema yang layak diangkat untuk dipuisikan dan di-indah-kan tidak terbatas jumlahnya; ia menghampar si seluruh wilayah kehidupan manusia. Dari tema yang tak terbatas ini, Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D.| 7
saya tertarik men-cermati satu topik kecil: religiusitas yang nampak berbeda di Dunia Timur dan Barat. Lebih jelasnya, saat ini saya berada di "wilayah puitika", bukan etnopuitika, dan saya tertarik pada puisi yang berupaya menyapa Tuhan. Di Barat, khususnya di Amerika Serikat, pada tahun 1998 diterbitkan buku kecil 101 Great American Poems, atau 101 Puisi Amerika yang Agung.2 101 puisi ini ditulis oleh 39 penyair besar, mulai dari Anne Bradstreet (1612-1672) yang hidup pada abad ke-17 sampai dengan W. H. Auden (1907-1973) yang hidup pada abad ke-20. Jadi antologi ini mencakup kehidupan puisi di Amerika selama tiga setengah abad. Yang menarik, dalam antologi ini tidak ada satu pun puisi tentang Tuhan. Artinya, bagi para penyair besar Amerika itu, pengalaman religius bukan lagi merupakan tema yang layak dipuisikan. Apakah yang dapat kita simpulkan dari isi antologi ini? Kehidupan Manusia Barat tidak lagi teosentris, tetapi telah berubah menjadi antroposentris - tidak lagi berporos pada Tuhan, tetapi berporos pada manusia. Maka pernyataan filosof Jerman Friedrich Nietzche (1844-1900), dalam Thus Spoke Zarathustra ([1978]: 13, 90), bahwa "God is dead" menjadi sangat terkenal. Tuhan telah mati bukan hanya di ranah filsafat, tetapi juga di wilayah peradaban dan kebudayaan. Tentu saja gereja- gereja di Barat masih tetap setia memelihara kehidupan beragama. Di luar gereja, Tuhan hadir secara samar-samar, misalnya dalam kumpulan esai ringan, cerdas, dan menawan, All I Need to Know I Learned in Kindergarten, karya Robert Fulghum (1986), Tuhan juga hadir secara terselubung lewat puisi bahasa Inggris terjemahan, misalnya The Essential Rumi dan Rumi, the Glance: Songs of Sould Meeting, keduanya hasil alih-bahasa dan cipta-ulang yang cemerlang oleh Coleman Barks (1995 dan 1999) terhadap masnawi pilihan karya sufi besar Jalaluddin Rumi (1207-1273). Intinya, secara umum kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat telah menempatkan manusia pada pusat kehidupan. Posisi Tuhan telah tergeser dan tergusur jauh ke tepi peradaban; namun, suara-Nya yang sayup sesekali masih didambakan. Sebaliknya di Timur, kehadiran Tuhan dalam puitika terasa sangat masif dan dominan. Di Indonesia, sepanjang abad ke-20, banyak kita temui sajak-sajak ketuhanan. Sekadar contoh, dapat kita simak "Padamu Jua" dalam Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah (1911-1946), "Doa" dalam Deru Campur Debu karya Chairil Anwar (1927-1949), "Sajak Tak Pernah Mati" dalam Dan Kematian Makin Akrab karya Subagio Sastrowardoyo (1924-1995), "Prologue" dalam Dukamu Abadi karya Sapardi Djoko Damono (lahir 1940), dan "Meditasi" dalam Pariksit karya Goenawan Mohamad (lahir 1941). Dalam puitika Amerika, seperti dinyatakan Nietsche, "Tuhan telah mati". Sebaliknya dalam puitika Indonesia, Tuhan tetap dipuja dan disapa secara terbuka. Pada umumnya kehadiran Tuhan dalam puitika adalah kehadiran yang indah, kehadiran yang ditunggu dan dirindukan (lihat Goenawan Mohamad 1971: 24) (18) ada sesuatu yang terpandang bening dalam diriku, antara dinding, di mana terbubuh Nama-Mu, yang menjanjikan damai itu .......... Engkaulah arah singgah yang penuh penjuru seperti bumi, hati, dan mungkin puisi yang berkata lewat sepi, lewat usia kepadaku .......... Dalam tradisi lisan pesantren, madah dan syair ketuhanan juga terawat subur di kalangan santri. Syair "ilaahie lastu li al-firdausi ahlan", misalnya, sering dilantunkan sebagai pujian di masjid- masjid, dan bahkan sesekali dipentaskan pada acara keagamaan. Syair ini adalah karya Abu Nuwas, 2 Isi antologi 101 Great American Poems ini telah saya kupas secara kritis dalam "From Anne Bradstreet to W. H. Auden: American Poets through the Centuries" (Kadarisman 1999.b), dan juga saya pilih sebagai salah satu sumber data utama untuk tulisan saya "Hipotesis Sapir-Whorf dan Ungkap-Verbal Keagamaan" (Kadarisman 2008.a). Pembahasan antologi tersebut dalam naskah pidato guru besar ini menyarikan isi tulisan saya tahun 2008, dengan pengembangan lebih lanjut. 8 | Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global
seorang sufi rada cengengesan yang hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada abad ke-8 M. Pada penghujung puisi religius tersebut, dia berpasrah diri di gerbang ampunan, menyatakan bahwa hanya kasih dan ridla Tuhan yang ia harapkan. (19) O Tuhan, hamba-Mu yang penuh noda datang bersimpuh Mengakui semua dosa, memohon-menyeru kepada-Mu Jika Kau ampuni hamba, itu adalah hak-Mu Tetapi jika Kau tolak, kepada siapa hamba mengadu? Ilaahie 'abduka al-'aashie ataaka Muqirran bi al-dzunuubi wa qad da'aaka Wa in taghfir fa anta lidzaaka ahlu Wa in tathrud fa man arjuu siwaaka Dari religiusitas dalam puitika, marilah kita kembali ke etnopuitika, mencermati bagaimana nilai budaya dibuhul-simpulkan dalam ungkap-verbal yang indah dan mudah diingat. Dalam per- jalanan sejarahnya yang panjang, masyarakat manusia memiliki pengalaman kolektif yang berharga, yang layak dicatat dan kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengalaman kolektif ini lazim disebut "kearifan budaya", dan sering dirangkum menjadi pepatah-pepitih. Namun, perlu diingat bahwa pengalaman koletif itu berbeda antara "budaya individualistik" dan "budaya kolektivistik". Parameter universal yang pernah saya kemukakan (Kadarisman 2008.b) adalah sebagai berikut: (20) Individuals Live Together in A Community (Individu hidup bersama dalam sebuah masyarakat). Ini kenyataan tak terbantahkan tentang kehidupan sosial manusia. Dalam budaya individualistik, yang utama adalah subjeknya: "individuals", dengan semboyannya yang terkenal: (21) Every man for himself (Setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.) Maka muncullah ungkapan individual rights, individual freedom, dan privacy; namun juga diikuti oleh individual responsibility. Jadi titik tolaknya adalah hak dan kebebasan individu, dan ujungnya adalah tanggung jawab pribadi. Bersama itu ungkapan yang menggunakan self- (misalnya, self-dependent, self-reliant, self-supporting, self-sufficient, dan self-educated) memiliki nilai tinggi dalam budaya individualistik. Dari "individu sebagai pusat" ini, kemudian muncullah nilai-kebersamaan atau pentingnya kerjasama, yang dirangkum dalam ungkapan bersayap yang cerdik: (22) There is no I in the team Secara literal, ini berarti tidak ada huruf <i> dalam kata team. Secara kultural, implikasinya adalah tidak boleh terjadi dominasi individu ketika kerjasama sedang berlangsung. Kelompok bergerak rampak untuk mencapai tujuan bersama, dan semua individu yang terlibat di dalamnya mendukung pancapaian tujuan itu. Sebaliknya, dalam budaya kolektivistik - merujuk kembali pada parameter di atas - yang penting adalah predikatnya: "live together", atau lebih tepatnya "live together in harmony". Keber- samaan, gotong royong, rukun tetangga, rukun warga, rukun kampung - semua ini mencerminkan pentingnya harmoni sosial. Dalam bahasa Jawa, ungkapan yang terkenal adalah (23) Mangan ora mangan kumpul Pengertian literalnya: kebersamaan kita lebih penting daripada pesta makannya. (The get-together is more important than the food.) Pada tahap kultural atau abstraksi yang lebih tinggi, harmoni sosial lebih tinggi nilai budayanya daripada keuntungan material. (Social harmony is more valuable than financial benefit.) Maka muncullah peribahasa (24) Kalah satak, bathi sanak. (Sedikit rugi uang tidak apa, yang penting bertambah saudara.) Penekanan terhadap pentingnya harmoni sosial itu terungkap, antara lain, pada ujung tembang Sinom karya Mangkunagara IV (lihat Kamajaya 1992: 257). (25) Berupaya keras menciptakan rasa nyaman di hati orang lain. Hamemangun karyenak tyasing sasama Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D.| 9
Dalam budaya individualistik, geraknya bertolak dari individu menuju masyarakat. Sebalik- nya, dalam budaya kolektivistik, geraknya bermula dari masyarakat menuju individu. Maka urutannya adalah membangan kesejahteraan negeri, kemudian membangun kesejahteraan sosial, dan akhirnya membangun kesejahteraan individu. (26) Memayu hayuning bawana; memayu hayuning sasama; dan memayu hayuning sarira. Demi harmoni sosial dan kenyamanan bersama, muncullah keyakinan kolektif (27) Wani ngalah luhur wekasane (Berani mengalah akan mulia pada akhirnya.) Puncaknya adalah sesanti yang mengungkapkan keluhuran sikap mengalah dan pemaaf, yang ter- pacak pada sampul majalah mingguan berbahasa Jawa Panjebar Semangat: (28) Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti (Tindak angkara yang merajalela pada akhirnya akan sirna oleh permaafan) Seorang kawan dari Amerika, Jeff Barrus, yang mengagumi dan mencintai budaya Jawa, me- nerjemahkan sesanti tersebut ke dalam bahasa Inggris yang cantik: The spread of evil will be destroyed by the power of forgiveness. Tarik-Ulur antara Nilai Lokal dan Skala Global Risalah ini dikemukakan untuk menegaskan tesis yang telah saya kemukakan sebelumnya: relativitas bahasa dan relativitias budaya pada hakekatnya merupakan varian yang muncul pada parameter universal (Kadarisman 2005; 2008). Menyarikan argumentasi yang telah dikemukakan dalam risalah ini, tesis tentang tarik-ulur antara nilai lokal dan skala global juga berlaku bagi etnopuitika. Tarik-ulur itu seperti tarik-ulur antara yang mutlak dan yang nisbi. Ambisi manusia adalah mencapai "Kebenaran Mutlak" dengan K-besar; namun, dalam kenyataan sehari-hari, termasuk dalam penelitian akademik, yang kita temukan adalah "kebenaran" sepotong demi sepotong dengan k-kecil. Dalam etnopuitika, mimpi besarnya adalah menggapai Keindahan yang Sempurna (al-Jamaal wa al-Kamaal); tetapi yang sempat kita raih hanya keindahan sementara. Mengutip Chairil Anwar, dengan gagah kita katakan: "Berjagalah terus di garis batas antara pernyataan dan impian." Impiannya, menurut pujangga Jawa Ranggawarsita (1802-1873), Sak beja bejane kang lali / Luwih beja wong kang eling lan waspada. (Seuntung-ungtungnya orang yang lupa / Lebih beruntung orang yang ingat dan waspada.) Itu impiannya. Tetapi, kenyataannya, di era Ahok vs. DPRD ini, Sak beja- bejane wong kang eling / Luwih beja wong kang lali sakwise korupsi. Kata-kata khidmat Chairil Anwar Tuhanku, di pintuMu aku mengetuk aku tidak bisa berpaling ... telah dirobek dan dijungkir-balikkan oleh koruptor menjadi Tuhanku! di pintuMu aku nyeletuk aku berhak menjadi maling! Act locally but think globally. Itulah nasihat yang sering kita dengar. Implikasinya, pada setiap tindakan lokal yang benar dan terarah, selalu tercermin kerangka berpikir global yang menopangnya. Terkait dengan hubungan antara Etnopuitika dan Linguistik, dapat dikemukakan penjelasan berikut - terutama untuk pakar linguistik dan sastra. Merujuk teori de Saussure (1916 [1959]), yang muncul di pentas sastra adalah la parole; dan sistem yang memungkinkan pentas tersebut adalah la langue. Yang hadir secara konkret pada pentas adalah komponen-komponen pada lajur sintagmatik; namun, komponen itu selalu dibayangi oleh komponen lain yang tak hadir, yang berada pada lajur paradigmatik. Merujuk teori Chomsky (1965), teks sastra yang enak dilantunkan dan merdu didengar- kan muncul sebagai poetic performance; sedangkan kemampuan sang penyair berpentas dan kemampuan para pendengar menikmatinya adalah poetic competence. Pada bagian tarik-ulur ini perlu diberikan catatan tambahan. Baik puitika maupun etnopuitika keduanya mengkaji ungkap-verbal sastrawi, terutama puisi. Namun, ada bedanya: puitika mencatat pengalaman individu yang intense, menukik, dan mendalam; ia merupakan bagian dari budaya tulis. Sedangkan etnopuitika mencatat nilai-nilai luhur dan indah yang dirajut oleh filsafat lokal; ia lebih 10 | Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global
dekat dan lebih akrab dengan tradisi lisan. Keindahan lokal itu muncul penuh ketika teks dinyanyikan atau dipentaskan. Selebihnya, bila direntang secara lintas-geografis, berbagai filsafat lokal itu akan membentuk jejaring universal. Setiap budaya bisa unik dan berbeda dengan budaya lainnya; namun, ia muncul karena adanya akal-budi, yang hanya dimiliki umat manusia. Ada contoh unik sebagai ilustrasi yang tepat (dielaborasi dari Hariyono 2015). Ungkapan "bhineka tunggal ika" muncul dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular di zaman Majapahit, untuk menyatakan bahwa perbedaan ajaran Hindu Siwa dan Buddha Mahayana pada hakekatnya diikat oleh kebenaran tunggal, yaitu kebenaran religius. Kemudian ungkapan itu dijadikan semboyan nasional, dan ditulis pada lambang Garuda Pancasila, dengan makna yang lebih luas: perbedaan suku, agama, bahasa, adat-istiadat, budaya, dan kepulauan (lokasi geografis) pada hakekatnya adalah satu, yaitu bangsa dan Negara Indonesia. Pada skala global, ketika "bhineka tunggal ika" diterjemahkan menjadi "unity in diversity", maknanya menjadi semakin melebar dan meluas: keberagaman bangsa, ras, bahasa, agama, idologi, dan politik dari seluruh negara di dunia pada hakekatnya dipadukan oleh satu ikatan, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Penutup: Rangkuman dan Renungan Rangkuman. Dari uraian dan paparan di atas, apakah yang dapat kita simpulkan dari studi etnopuitika? Bersama etnopuitika, linguistik dapat mengungkapkan tujuh hal penting, yang sekaligus menunjukkan rajutan nilai-nilai lokal dalam rentangan parameter universal. 1. Struktur sangat dipengaruhi oleh kultur; karena secara dinamis budaya berkontribusi besar dalam membentuk wujud dan watak bahasa. 2. Ungkap verbal sastrawi, dari yang remeh-temeh atau terkesan bermain-main sampai dengan yang serius dan berbobot filosofis, secara jelas menghadirkan sikap hidup, kepercayaan, dan watak penutur bahasa. 3. Etnopuitika, bersama sosiolinguistik, mampu menghadirkan potret bahasa yang lebih lengkap. Misalnya, bahasa Jawa bukan hanya dihadirkan tingkat-tuturnya, melainkan juga variannya: varian sehari-hari dan varian klasik - yang kedua ini varian khas pada pentas. 4. Puitika mampu menghadirkan potret dunia barat yang antroposentris dan dunia timur yang teosentris. 5. Puitika dan etnopuitika juga mampu mengungkapkan perbedaan esensial antara budaya individualistik dan budaya kolektivistik. 6. Keindahan tekstual yang hadir bersama keindahan vokal menunjukkan keunikan masing-masing budaya, yang tercermin pada keunikan masing-masing bahasa. 7. Melalui tinjauan etnopuitika, dalam sebuah komunitas tutur bisa dibaca dan dipetakan adanya dua sub-kultur atau lebih. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, nilai-nilai Jawa dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai Islam - keduanya saling memperkaya, meskipun sesekali juga terjadi benturan. Untuk butir (7) itu, tesis terkenal dari Geertz (1960) tentang tiga varian dalam masyarakat Jawa (priyayi, santri, dan abangan) nampaknya masih bertahan dan relevan sampai saat ini, terutama adanya persaingan dan terkadang juga benturan antara pemeluk Islam dan penganut kejawen. Renungan. Menyimak cepatnya perjalanan waktu, saya ingat kata-kata guru saya di S1, almarhum Bapak Moehnilabib, M.A., How time does fly! Alangkah cepatnya waktu berlalu. Kembali ke masa lampau yang jauh, saya ingat memberikan sambutan atas nama wisudawan di IKIP Malang pada bulan Juli tahun 1982. Pada ujung sambutan itu, saya mengutip Muhammad Iqbal (1877-1938), filosof dan penyair asal Pakistan, yang menyatakan bahwa mereka yang lamban, yang suka mompar- mampir dan menunggu, akan dilindas oleh roda waktu. Apakah yang kemudian terjadi? The irony of fate, ejekan sang nasib. Saya terlalu banyak berhenti, dan nyaris tergilas! Sekolah saya di Hawaii payah dan terlunta-lunta. Setelah kembali ke UM dengan ijasah S3 pada akhir tahun 1999, baru tahun 2015 ini berhasil menjadi guru besar - limabelas tahun yang merentang panjang! Ejekan nasib yang lain: SK pensiun saya turun lebih dulu daripada SK guru besar, sehingga seluruh daya dan upaya dikerahkan oleh UM untuk membatalkan Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D.| 11
SK pensiun tersebut. Alhamdu lillah, upaya itu berhasil, sehingga hari ini saya berani tampil me- nyampaikan pidato pengukuhan. Artinya, saya hampir kalah, tetapi belum menyerah. Banyak fenomena kebahasaan menarik yang menunggu untuk dikaji dan diteliti. Research roadmaps telah kita bentangkan dan masa depan kita rancang. Banyak forum akademik yang perlu dihadiri - di sana kita bisa terus belajar dengan menyimak dan mendengar. Mereguk ilmu pengetahuan seperti minum air laut, air garam. Semakin banyak minum, kita semakin haus. Seorang ilmuwan pada hakekatnya adalah seorang pemburu - pemburu kebenaran. Dan perburuan ini tidak akan pernah selesai. Tetapi, pada ujungnya, kita harus tahu batas. Ada batas jangkauan intelektual, batas kemampuan fisik, dan batas waktu. Ada saatnya kita kembali kepada diri sendiri. Dan inilah saatnya untuk berfikir reflektif, ngudarasa dan ngudhar rasa. Meminjam kearifan universal dari berbagai agama, ada "keheningan dan kebeningan" dalam Budisme, ada "damai di bumi damai di hati" dalam ajaran Kristiani, dan ada "berkah melimpah bagi semesta" dalam Islam. Dalam Islam, saya cermati ada tiga kearifan lokal yang layak disimak oleh ilmuwan yang hidup di negara Indonesia yang berketuhanan. Pertama, dengan rendah hati ia akui bahwa seluruh pengetahuan yang ia miliki berasal dan berakar dari Dzat Yang Maha Tahu (subhaanaka laa 'ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa). Kedua, bahwa ilmu pengetahuan yang ia kuasai hanyalah setetes dari samudera pengetahuan Ilahi (wa maa uutietum min al-'ilmi illaa qalielaa). Ketiga dan terakhir, sehebat dan sepakar apa pun dia, selalu ada yang lebih hebat dan lebih pakar daripadanya; dan Tuhanlah Dzat yang Maha Hebat dan Maha Pakar (wa fauqa kulli dzie 'ilmin 'aliem).3 Ketiga kearifan lokal ini saya petik sebagai "peringatan keras" bagi diri saya sendiri - untuk mengenal batas dan tahu batas. Bila hadirin ikut merasakan gema kebenarannya sebagai kearifan universal, maka silakan diambil kearifan itu. Tetapi, bila hadirin memiliki prinsip yang berbeda dan mungkin sekali sama baiknya, maka saya akan menghormati prinsip keilmuan yang Bapak-Ibu yakini. Sebuah karya kreatif, menurut Robert Frost ([2003: 895]), begins in delight and ends in wisdom. Saya telah berupaya memulai pidato pengukuhan ini dengan suka-cita dan mencoba mengakhirinya dengan menemukan kearifan. Ini tidak mudah; dan para hadirinlah yang berhak menilai hasilnya. Tetapi, setidak-tidaknya saya telah mencoba dan berusaha. Akhirnya, inilah puitika dan etnopuitika - yang bisa saya sarikan dan saya sajikan. Cogito, ergo sum (Aku berpikir, maka aku ada). Psalmo, ergo sum (Aku bersyair, maka aku ada). Oro, ergo sum (Aku bersujud, maka aku ada).4 3 Ketiga kutipan itu adalah ayat-ayat al-Qur'an, secara berurutan: ayat 32 surat al-Baqarah, ayat 85 surat al- Israa' (Bani Israil), dan ayat 76 surat Yusuf. 4 Saya berterima kasih kepada kawan sekelas di Program S1 dan sahabat saya, Drs. R. Hendro Prasetyanto, M.Pd., yang telah memberikan padanan bahasa Latin bagi ungkapan kedua dan ketiga, sebagai kelanjutan ungkapan pertama, Cogito, ergo sum (Aku berpikir, maka aku ada), yang sangat terkenal dalam filsafat Cartesian. 12 | Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global
DAFTAR PUSTAKA Catatan: Mengikuti nama pada ijasah S3, seluruh karya ilmiah saya sejak pertengahan dasawarsa 1990an menggunakan nama A. Effendi Kadarisman. Nama ini tercantum sebanyak delapan kali dalam "Daftar Pustaka" ini. Sementara itu, nama-akhir Kadarisman muncul berulang kali pada naskah di atas. 'Abd al-Rahiem, Muhammad. 1995. Diewaan al-Imaam al-Syaafi'ie. Beirut: Daar al-Fikri. Allison, Alexander W., Barrows, H., Blake, C. R., Carr, A.J., Eastman, A. M., & English Jr. H. M. 1983. The Norton Anthology of Poetry (Third Edition). New York/London: W. W. Norton & Company. Arps, Bernard. 1992. Tembang in Two Traditions: Performance and Interpretation of Javanese Literature. Southampton: Hobbs the Printers Ltd. Arps, Bernard. 1996. "The Song Guarding at Night: Grounds for Cogency in aJavanese Incantation." In: Stephen C. Headley (ed.), Towards an Anthropology of Prayer: Javanese Ethnolinguistic Studies, pp. 47-113. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence. Barks, Coleman (Translator). 1995. The Essential Rumi. New York: Harper Collins. Barks, Coleman (Translator). 1999. Rumi, the Glance: Songs of Soul Meeting. New York: Pinguin Compass. Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Eneste, Pamusuk (ed.). 1986. Chairil Anwar: Aku Ini Binatang Jalang. Jakarta: Gramedia. Frost, Robert. [2003]. The Figure a Poem Makes. Dalam Barnet, S., Burto, W., & Cain, W. E. (Eds.). to Literature: Fiction, Poetry, Drama, hlm. 894-96. New York: An Pearson/Longman. Introduction Fulghum, Robert. 1986. All I Really Need to Know I learned in Kindergarten: Uncommon Thought on Common Things. New York: Ivy Books. Geertz, Clifford. 1960. The Religion of Java. Chicago and London: The University of Chicago Press. Hamzah, Amir. 1949. Njanji Sunji. Jakarta: Pustaka Rakjat. Hariyono. 2015. Memaknai Bhineka Tunggal Ika dalam Pengembangan Karakter Bangsa. Makalah disajikan pada Seminar "Menggali Pluralisme pada Kitab Sutasoma Guna Mempertebal Jatidiri Bangsa dalam Menghadapi MEA 2015", yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur. Hunter, J. Paul. 1991. The Norton Introduction to Poetry (Fourth Edition). New York/ London: W. W. Norton & Company. Hymes, Dell. 1981. "In vain I tried to tell you": Essays in Native American Ethnopoetics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Hymes, Dell. 1992. Ethnopoetics. In Bright, W (ed.). International Encyclopedia of Linguistics. New York, Oxford: Oxford University Press. Kadarisman, A. Effendi. 1999.a. Wedding Narratives as Verbal Art Performance: Explorations in Javanese Poetics. Disertasi Ph.D. (tidak dipublikasikan). University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, USA. Kadarisman, A. Effendi. 1999.b. From Anne Bradstreet to W. H. Auden: American Poets through the Centuries. English Language Education. Volume 5, Number 1: 97-120. Kadarisman, A. Effendi. 2001. Berkenalan dengan Etnopuitika. Makalah disajikan pada Semiloka Nasional Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Bogor, September 2001. Kadarisman, A. Effendi. 2002. Etnopuitika: Dari Bunga-rampai Teks dan Pentas sampai ke Akar Budaya. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan Indonesia, STSI Surakarta. Kadarisman, A. Effendi. 2005. Relativitas Bahasa dan Relativitas Budaya. Linguistik Indonesia, Agustus 2005: 151-170. Kadarisman, A. Effendi. 2007. Dari Etnopuitika ke Linguistik: Menampilkan Potret Lain Bahasa Jawa. Dalam Nasanius, Yassir (Ed.), PELBBA 18, hlm. 45-84. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D.| 13
Kadarisman, A. Effendi. 2008.a. Hipotesis Sapir-Whorf dan Ungkap-Verbal Keagamaan. Linguistik Indonesia, February 2008: 1-21. Kadarisman, A. Effendi. 2008.b. Linguistic Relativity Revisited and Renewed. Dalam Sukamto, Katharina Endriati (Ed.). Kelana Bahana Sang Bahasawan (Bagian I), hlm. 63-106. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. Kadarisman, A. Effendi. 2009. Mengurai Bahasa, Menyibak Budaya: Bunga Rampai Linguistik, Puitika, dan Pengajaran Bahasa. Malang: UM Press. Kamajaya, Karkono (Transliterator). 1992. Karangan Pilihan K. G. P. A. A. Mangkunagara IV (Karya Pilihan K. G. P. A. A. Mangkunagara IV). Yogyakarta: Yayasan Centhini. Kaplan, Robert B. 1966. "Cultural Thought Patterns in Intercultural Education", dalam Language Learning, 16 (1-2): 1-20. Kaplan, Robert B. 1972. The Anatomy of Rhetoric: Prolegomena to a Functional Theory of Rhetoric. Philadelphia: The Center for Curriculum Development, Inc. Jakobson, Roman. 1960 [1987]. Linguistics and Poetics. In Pomorska, K. & Rudy, S. Roman Jakobson, Language in Literature, pp. 62-94. Cambridge, Mass., London, England: The Belknap Press of Harvard University Press. Jakobson, Roman. 1960 [1987]. Poetry of Grammar and Grammar Poetry. Dalam Pomorska, K. & Rudy, S. (ed.) Roman Jakobson, Language in Literature, hlm. 121-144. Cambridge, Mass., London, England: The Belknap Press of Harvard University Press. Knapp, Herbert & Knapp, Mary. 1976. One potato, two potato ...: The Folklore of American Children. New York/London: W. W. Norton & Company. Mohamad, Goenawan. 1992. Asmaradana: Pilihan Sajak 1961-1991. Jakarta: Grasindo. Nietzsche, Friedrich. 1978. Thus Spoke Zarathustra (an English translation by Walter Kaufmann). New York: Pinguin Books. Ong, Walter J. 1982. Orality and literacy: the technologizing of the word. London, New York: Routledge. Opie, Iona & Opie, Peter. 1959. The Lore and Language of School Children. London: Oxford at the Clarendon Press. Padmosukotjo, S. 1960. Ngengrengan Kasusastran Jawa. Yogyakarta: Hien Hoo Sing. Sastrowardoyo, Soebagio. 1995. Dan Kematian Makin Akrab. Jakarta: Grasindo Saussure, Ferdinand de. 1916 [1959]. Course in General Linguistics (English translation by Baskin, W.). New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company. Shakespeare, William. [2004]. Romeo and Juliet (Introduced by Burton Raffel; with an essay by Harold Bloom). New Haven: Yale University Press. Sherzer, Joel, & Anthony C. Woodbury (eds.). 1987. Native American Discourse: Poetics and Rhetoric. Cambridge, New York: Cambridge University Press. Soedarko. 1991. Serat Pedhalangan Lampahan Déwa Ruci. Surakarta: CV. Cendrawasih. Sukatno, Anom. 1992. Serat Pedhalangan: Lampahan Bimo Suci. Surakarta: Cendrawasih. Sweeney, Amin. 1974. Professional Malay Story telling: Some Questions of Style and Presentation. Ann Arbor: Center for South and South Asian Studies, University of Michigan. Sweeney, Amin. 1980. Authors and Audience In traditional Malay Literature. Berkeley: Center for South and South East Asian Studies, University of California. Sweeney, Amin. 1994. Malay World Music: A Celebration of Oral Creativity. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tedlock, Dennis. 1983. The Spoken Word and the Work of Interpretation. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Tedlock, Dennis. 1992. Ethnopoetics. In Bauman, Richard (ed.). Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments, pp. 81-85. New York/Oxford: Oxford University Press. The American Poetry and Literary Project. 1998. 101 Great American Poems. Mineola, New York: Dover Publications, Inc. 14 | Etnopuitika: Merajut Nilai Lokal, Menjaring Skala Global
Membaca Wacana Publik Secara Kritis Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. Bismillahimhmanirrohim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yth. Rektor Universitas Negeri Malang, selaku Ketua Senat Universitas Negeri Malang, Yth. Para anggota senat, ketua dan para anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang, Yth. Para pejabat struktural Universitas Negeri Malang, Yth. Para Undangan dari pelbagai Instansi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Yth. Para dosen, asisten dosen, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang, Yth. Para wartawan dan hadirin yang saya muliakan Izinkanlah saya untuk menyampaikan sejumlah persoalan mutakhir dalam bidang peng- gunaan bahasa - atau wacana - sebagai pertanggungjawaban akademik saya dalam bidang ilmu wacana, khususnya ilmu atau studi wacana kritis (critical discourse studies). Melalui majelis ini saya akan mengemukakan sejumlah masalah wacana dalam ranah publik, bidang kajian yang selama lima belas tahun terakhir mi sudah saya tekuni, paling tidak sejak saya menjadi mahasiswa program doktor pada Program Pascasarjana IKIP Malang - sekarang Universitas Negeri Malang - tahun 1996. Penggunaan bahasa dalam ranah publik antara lain dapat ditemukan dalam wacana politik, wacana media massa, dan wacana jender. Sebuah buku karya Santoso (2003) berjudul Bahasa Politik Pasca Orde Baru yang diterbitkan oleh Penerbit Wedatama Widya Sastra (WWS), Jakarta dapat dijadikan rujukan memahami bahasa politik. Demikian juga, buku karya Santoso (2009) beijudul Bahasa Perempuan Sebuah Potret Ideologi Perjuangan yang diterbitkan oleh Penerbit Bumi Aksara Jakarta dapat dijadikan acuan untuk memahami ideologi dalam bahasa yang dihasilkan oleh elite perempuan. Dari dua karya tersebut dapat dirumuskan kesimpulan bahwa tidak ada komponen wacana publik yang arbitraris dalam produksi dan konsumsinya, tetapi mereka selalu mengandung tujuan dan kepentingan tertentu. Beberapa pertanyaan berikut selalu mengemuka terkait dengan tiga lahan penggunaan bahasa tersebut Mengapa masyarakat awam sering selalu tidak memahami sepenuhnya penggunaan bahasa oleh elite politik (dalam wacana politik), penggunaan bahasa oleh redaktur surat kabar (dalam wacana media massa), dan penggunaan bahasa oleh elite perempuan atau elite laki-laki (dalam wacana jender)? Mengapa sering terjadi kesalah-mengertian (miss understanding) terhadap ketiga wacana tersebut? Mengapa banyak orang yang tidak sadar bahwa telah terjadi "hegemoni" - misalnya proses subordinasi oleh penghasil teks terhadap konsumen teks - dan sebaliknya terjadi "wacana tanding" - misalnya fenomena plesetan dalam komunitas Jawa Solo dan Yogyakarta - dalam ketiga wacana tersebut? Sentralitas peran bahasa pada sebuah zaman sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahasa sebagai objek keilmuan telah dimulai sejak Yunani kuno. Ini dapat dilacak melalui praktik bahasa yang dilakukan kalangan mazhab Sofisme. Bagi mazhab ini, bahasa dipakai sedemikian rupa sebagai cara untuk memperoleh keuntungan sosial, politik, dan ekonomi. Bahasa menunjukkan tingkat kepandaian atau kecakapan seseorang dalam sebuah jenjang hierarki sosial. Mengikuti apa yang diyakini dan dipraktikkan oleh kelompok Sofis, bahasa tidak sekadar alat komunikasi, tetapi menjadi instrumen individu, kelompok, masyarakat, bahkan negara untuk meneguh- kan identitas kelompok tertentu. Relasi bahasa dan kekuasaan menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan sosial- budaya dan sosial-politik yang lebih luas. Dengan kata lain, ketika bahasa masuk ke dalam ranah publik - politik, jender. media massa, komunikasi lintas-budaya, dan pendidikan - hubungan timbal baliknya dengan kuasa tidak dapat dihindarkan lagi. Melalui tulisan ini. relasi bahasa dan kuasa inilah yang akan dibaca secara kritis. Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 15
Menurut Fairclough (1995:8) studi bahasa kritis (SBK) mengangkat bagaimana kaidah bahasa dan praktik bahasa ditanamkan bersama dengan relasi kuasa dan proses ideologi yang sering tidak disadari oleh manusia. SBK mengkritik kecenderungan studi bahasa yang menggunakan kaidah dan praktik bahasa dengan begitu saja, sebagai sesuatu yang "tanpa dosa", sebagai objek yang dideskripsikan, dalam cara yang mengaburkan penanaman ideologi dan politik mereka. Akhir tahun 1920-an Voloshinov sudah memulai kajian bahasa kritis. Hanya. SBK memeroleh "angin buritan" yang semakin mempercepat laju kapal linguistik pada akhir 1970-an dan 1980-an seperti terlihat dalam tulisan-tulisan para pakar antara lain Fowler (1979), Mey (1985). dan Fairclough (1985, 1989). Pengaruh-pengaruh penting berasal dari filsafat dan teori-teori sosial-budaya Bourdieau, Foucault, dan Habermas, yang hasil karyanya lebih memfokuskan pada bahasa, dan teori-teori diskursi yang lebih berkaitan erat dengan perkembangan berpikir tentang ideologi dan masalah-masalah sosial. Dalam konteks ini bahasa tidak lagi dipahami sebagai language, sebaliknya bahasa dipahami sebagai wacana atau diskursus (discourse), yakni cara pandang tertentu terhadap realitas di sekitar kita. Wacana merupakan sarana tempat institusi memperoleh kekuasaan melalui proses definisi dan eksklusi. Dalam pandangan Bourdieu, bahasa merupakan praktik sosial (social practice). bahasa sebagai bagian dan cara hidup sebuah kelompok sosial, dan secara esensial memberikan pelayanan bagi tercapainya tujuan-tujuan praktis. Bourdieu memasukkan kondisi sosial dan politik tempat bahasa itu sah untuk digunakan oleh penutur tertentu dan bagaimana bahasa itu menjalankan dominasinya. Tentu saja, sebaliknya, bagaimana bahasa itu tidak sah digunakan oleh komunitas tertentu pula. Penjelasan Beberapa Istilah Pokok Bapak Rektor selaku Ketua Senat dan hadirin yang saya muliakan. Pada ini saya akan memberikan beberapa penjelasan dan klarifikasi tentang beberapa istilah yang mungkin saja dapat menimbulkan pertanyaan dalam naskah ini. Membaca Istilah pertama yang perlu diberi penjelasan adalah "membaca''. Membaca dalam naskah ini tidak semata-mata dimaknai dengan "menyimak dengan teliti sebuah teks tertulis", seperti makna "membaca" yang pada umumnya digunakan di pelbagai perkuliahan keterampilan berbahasa. Membaca dalam pidato ini lebih banyak dimaknai sebagai "sebuah proses tempat kita terlibat setiap saat, sebagaimana kita berusaha mencoba memahami dunia dan menafsirkan tanda-tanda yang mengelilingi kita". Dalam naskah ini. membaca dipandang sebagai fenomena kultural. Membaca adalah salah satu mekanisme paling vital tempat keberadaan sosial-budaya bergantung. Kita hanya dapat memahami kehidupan dan lingkungan kita dengan tidak putus-putusnya membaca teks-teks yang tersaji di hadapan kita. Wacana Publik Istilah kedua yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah "wacana publik" (public discourse). Istilah tersebut merujuk kepada penggunaan bahasa di atas klausa atau kalimat yang mencerminkan ideologi dan penghasil teksnya dan selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Wacana publik dapat ditemukan pada wacana politik, wacana gender, dan wacana media massa. Wacana ini sengaja diproduksi oleh produsen untuk kepentingan semata-mata dikonsumsi oleh para konsumen teks. Wacana publik ditata sedemikian rupa agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk kepentingan tertentu. Kemajuan teknologi informasi membuat manusia terus selalu "terkepung" oleh wacana publik dan pada tahap selanjutnya wacana publik itu akan mengkonstruksi cara pandang manusia terhadap sesuatu. Cara pandang yang di dalamnya terdapat "cara-cara mengatakan" atau "cara-cara menuliskan" terhadap sesuatu sering tidak disadari oleh penghasil dan konsumen teks. Ketimpangan Komunikasi Istilah ketiga dalam teks yang perlu diberi penjelasan adalah "ketimpangan komunikasi". Istilah tersebut merujuk kepada komunikasi yang hubungan antarpelakunya tidak sederajat, antarpelakunya tidak memiliki akses yang sama dalam membentuk wacana, dan antarpelakunya tidak memiliki akses yang sama dalam menafsirkan wacana publik. Beberapa tokoh linguistik kritis, seperti Fowler (1985, 1986, 1996), Fairclough (1985, 1989, 1995), Kress (1985), van Dijk (1985), Birch (1986), dan Wodak 16 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
(1996) memandang bahwa komunikasi dan interaksi yang "nyata" lebih banyak diwarnai adanya ketidakadilan, ketidakteraturan, kesenjangan, ketidakseimbangan, ketidaknetralan. perekayasaan dari isu-isu ketidakadilan dalam isu-isu gender, politik, golongan, dan ras. Ketimpangan komunikasi itu diwujudkan dalam penggunaan bahasa. Dengan demikian, relasi lingual sering merupakan realisasi relasi ideologi, relasi kebahasaan adalah realisasi dari relasi hegemoni. Wacana Institusi Istilah terakhir yang perlu dijelaskan adalah "wacana institusi" {institutional discourse). Istilah ini ditemukan antara lain dalam Fowler (1991). Wodak (1996), Thornborrow (2002). dan Holmes & Meyerhoff (2003). Wacana institusi memiliki benang merah dengan wacana strategis. Jurgen Habermas memerikan "tuturan institusi" sebagai contoh w acana strategis, yang dibedakan dan bentuk wacana komunikatif. Wacana strategis adalah wacana yang bermuatan kekuasaan dan diatur oleh tujuan tertentu, sementara wacana komunikatif adalah w acana yang di dalamnya ada hubungan setara antarpenutur dalam mencapai kesepahaman antar-penutur itu (Thornborrow. 2002:2). Kress (1985) berpendapat bahwa setiap institusi sosial menghasilkan cara-cara atau modus- modus bertutur tertentu tentang area kehidupan sosial tertentu yang berhubungan dengan tempat dan hakikat institusi tertentu. Institusi politik, media, jender. dan pendidikan, misalnya, selalu menghasilkan modus bertutur tertentu yang khas. Dalam wacana strategis, hubungan antarpenutumya bersifat tidak sejajar dalam hak. kewajiban, serta akses ke dalam distribusi kekuasaan dan status sosial. Dalam konteks ini, wacana politik, wacana media massa, dan wacana jender adalah wacana strategis (wacana institusi) tempat para konsumen teksnya tidak memiliki hak, kewajiban, dan akses yang seimbang dengan penghasil teks dalam pembentukan dan penafsiran wacana-wacana publik. Karakteristik (Penggunaan) Bahasa Pada Era Masyarakat Kontemporer Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati Selajutnya akan saya kemukakan sejumlah karakteristik (penggunaan) bahasa pada masyarakat kontemporer atau era yang oleh Anthony Giddens (1990) disebut dengan era late modern. Menurut Fairclough (1995:3 - 4) kita saat ini hidup dalam periode perubahan sosial yang hebat. Dalam perubahan itu semakin tampak adanya pentingnya "bahasa" dalam perubahan- perubahan yang sedang berlangsung. Pada abad ini bahasa semakin menampakkan perannya sebagai instrumen komunikasi. Bahasa amat berperan dalam cara masyarakat membentuk kekuatan dan melakukan kontrol sosial. Dalam masyarakat kontemporer terjadi perubahan yang mencocok dalam praktik-praktik bahasa untuk dunia profesional. Dalam dunia kedokteran atau pendidikan, misalnya, jika sebelumnya bentuk komunikasi hanya berlangsung satu arah, dari dokter ke pasien, dari guru ke siswa, sekarang bentuk komunikasinya berlangsung dalam dua arah atau multiarah. Bidang-bidang ilmu- ilmu sosial semakin memandang peran penting bahasa dalam pengembangan ilmu-ilmu mereka, sebuah tahapan yang oleh ahli- ahli ilmu sosial dinamakan the linguistic turn. Berikut dikemukakan empat ciri bahasa dan penggunaannya. Pertama, kondisi ketidakstabilan bahasa Pilar utama strukturalisme yang terkenal adalah penekanan pada perbedaan antara penanda (signifier) yang bersifat konkret atau material (suara, tulisan, gambar, objek) dan petanda (signified) yang bersifat nonmaterial atau abstrak (konsep, ide. gagasan, makna). Strukturalisme menekankan pada keberadaan penanda pada posisi dominan, sebaliknya meletakkan petanda pada posisi yang direndahkan. Pilar ini melahirkan konsep oposisi biner (binary opposition) untuk setiap tanda. Pilar ini di kemudian hari juga mempengaruhi pada cara pandang masyarakat yang selalu melihat realitas dari kacamata oposisi biner ini. Oposisi biner adalah prinsip pertentangan di antara dua istilah berseberangan dalam stukturalisme, yang satu dianggap lebih dominan atau superior dari yang lainnya, misalnya maskulin x feminin. Barat x Timur, kebudayaan tinggi (adiluhung) x kebudayaan rendah (populer), kanan x kiri, dan sebagainya. Dalam oposisi biner istilah maskulin. Barat, kebudayaan adiluhung, dan kanan dipandang lebih superior daripada pasangannya. Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 17
Oposisi itu dikcmudian hari banyak mendapat kritikan. Ternyata banyak realitas tidak selalu beroposisi. Hubungan antara penanda dengan petanda tidak selalu hubungan satu - satu. Muncullah sebuah keadaan "selalu terpelesetnya petanda di bawah penanda". Terjadilah kondisi yang disebut dengan "instabilitas makna". Berdasarkan instabilitas makna, Derrida mulai mendekonstruksi oposisi biner yang stabil yang menjadi sandaran strukturalisme dan filsafat barat secara umum. Menurut Bakker (2004:20), dekonstruksi melibatkan penelanjangan oposisi konseptual hierarkis, seperti tuturan x tulisan, realitas x penampakan, alam x budaya, kewarasan x kegilaan, dan lain-lain yang tidak memasukkan dan tidak memandang rendah bagian inferior dan oposisi biner tersebut. Dengan demikian, ketidakstabilan bahasa terjadi karena dekonstruksi oposisi biner menjadi oposisi kontinum. Konsep "laki-laki" dan "perempuan" tidak dipandang sebagai oposisi biner, sebaliknya kedua konsep itu lebih dipandang sebagai sebuah kontinum. Konsep tuturan dan "tulisan" tidak dipandang sebagai oposisi biner, tetapi dipandang sebagai kontinum. Kedua, menonjolnya hibriditas wacana Hibrid adalah istilah dalam bidang biologi yang berarti 'perkembangbiakan secara bersama dua spesies atau dua molekul yang menghasilkan spesies atau molekul baru'. Hibriditas secara luas digunakan dalam wacana pascakolonial untuk memaknai apa yang dinamakan cross-cultural exchange (Ashcroft et al., 2000:109). Hibriditas biasanya merujuk pada penciptaan bentuk-bentuk transkultural baru dalam daerah kontak sebagai hasil dari kolonisasi. Hibridisasi terjadi antara lain dalam bidang-bidang lingual, kultural, politik, dan rasial. Fenomena hibriditas akhir-akhir ini amat menonjol dalam penggunaan bahasa. Bahasa dalam masyarakat modem akhir amat diwarnai oleh sifat hibriditas ini. Dalam konteks wacana kritis, hibriditas muncul selain sebagai strategi penolakan (resistance) terhadap sesuatu, juga dapat menjadi strategi dominasi (Chouliaraki & Fairelough. 1999:14). Ketiga, menonjolnya komodifikasi bahasa (commodification) adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditas sehingga kini menjadi komoditas. Dalam konteks ini. bahasa menjadi komoditas. Bahasa diperlakukan dan diolah menurut logika komoditas. Bahasa diperlakukan seperti barang dagangan. Logika yang berjalan adalah bagaimana membuat barang dagangan itu laku sekeras-kerasnya dan secepat-cepatnya. Semakin banyak orang yang mengkonsumsi barang itu semakin bernilailah barang itu. Sebalikya. semakin sedikit orang yang mengkonsumsi semakin rendahlah nilai barang itu. Pada umumnya keadaan ini memanfaatkan "teori pasar", segala konsumsi sangat bergantung kepada kehendak konsumen. Kondisi ini banyak terjadi dalam masyarakat kapitalis, yaitu sebuah musyarakat yang pola kehidupun dan budayanya dilandasi oleh pondasi ideologi ekonomi kapitalisme. Banyak fenomena bahasa pada era modem akhir dipilih karena banyak digunakan oleh masyarakat. Keempat, menonjolnya teknologisasi wacana Komodifikasi Teknologisasi wacana didefinisikan sebagai "suatu upaya pelembagaan penggunaan bahasa yang terkait dengan perancangan, penelitian, dan pelatihan'*. Istilah "teknologisasi wacana" merujuk kepada analisis Fairclough (1996) terhadap hubungan antara ilmu sosial dan struktur-struktur kekuasaan. Teknologi wacana dapat dipandang sebagai strategi, teknik, dan prosedur-prosedur terkait dengan penggunaan bahasa yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Teknologi wacana mulai berkembang dan memperoleh bentuknya sejak pertengahan tahun 1980-an. Wawancara, misalnya, sebagai salah satu wujud penggunaan bahasa, haruslah dirancang sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Bagaimana strategi bertanya dan bagaimana strategi menjawabnya juga dipikirkan secara akademik. Penggunaan Bahasa dalam Wacana Publik Ciri-ciri yang sudah terpapar pada bagian sebelumnya amat tampak pada wacana publik, yang dalam pidato ini dikhususkan kepada wacana politik, wacana media massa, dan wacana jender, khususnya wacana perempuan. 18 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
Wacana Politik sebagai Wacana Publik Bahasa telah didayagunakan sedemikian rupa untuk tujuan dan kepentingan politik. Bahasa Indonesia, misalnya, telah didayagunakan dan bahkan disalahgunakan (language abuse) oleh para elite politik Indonesia, baik pada era Orde Baru maupun pasca- Orde Baru (Santoso, 2003). Bahasa politik telah mengarahkan dan mempengaruhi perilaku, motivasi, keinginan, dan ketakutan orang. Wacana politik juga telah berhasil membuat masyarakat mengkonsumsi ideologi tertentu dengan perasaan ikhlas, tidak bertanya, menganggap semuanya sebagai sesuatu yang masuk akal dan wajar. Wacana politik dilandaskan pada satu prinsip bahwa persepsi orang terhadap masalah atau konsep tertentu dapat dipengaruhi melalui bahasa. Jones & Wareing (1999:31) telah memberikan contoh pemanfaatan piranti implikatur dalam wacana politik. Implikatur adalah cara di mana pendengar dapat memahami sendiri asumsi-asumsi di balik sebuah informasi tanpa harus mengungkapkan asumsi-asumsi itu secara eksplisit. Perasaan wajar dan masuk akal sering muncul ketika seorang awam mengkonsumsi wacana politik dengan tanpa berpikir dan bertindak kritis. Semuanya ditenma begitu saja, tanpa sikap kritis sedikit pun. Marilah kita nikmati bahasa politik berikut! (1) Partai x adalah reformis (2) Partai y adalah partai rakyat kecil (3) Bersama kita bisa (4) Perubahan, perubahan, perubahan (5) Partai z semangat pembaharuan Elite politik sering berasumsi bahwa bahasa politik mereka, seperti pada (1). (2), (3), (4), dan (5) cukup dimengerti oleh awam. Sebaliknya, awam sering secara keliru atau tidak tepat mengartikan bahasa politik elite politik. Awam sering keliru memaknai kata-kata "reformis", "partai rakyat kecil", "bersama kita bisa", "perubahan", dan "pembaharuan". Terjadilah apa yang dinamakan "kesenjangan komunikasi". Pada tataran kosakata, para elite politik mendayagunakan leksikalisasi. kata pengklasifikasi, dan metafora. Kata "reformasi", misalnya, digunakan oleh pelbagai kalangan untuk bermacam- macam maksud dan tujuan. Begitu intensif dan ekstensifnya penggunaannya, kata "reformasi" mulai kehilangan rohnya, berbeda dengan ketika kosakata kita muncul dalam kamus para demonstran pada akhir era Soeharto. Fenomena ini dinamakan overlexicalization. Kata tersebut yang semula juga berfungsi sebagai kata pengklasifikasi realitas pasca jatuhnya mantan Presiden Soeharto semakin hari juga semakin kehilangan fungsi strategisnya. Kata tersebut semakin tertindih dan tergantikan oleh kosakata lainnya. Dengan demikian, setiap kata yang dipilih selalu membawa ideologi tertentu. Yang menarik dalam wacana politik adalah pilihan terhadap metafora. Elite politik cenderung memilih metafora yang banyak terkait dengan binatang. Metafora, seperti "jangan membeli kucing dalam karung", "rezim bercakar tajam", "dikebiri", dan sebagainya banyak didayagunakan oleh para elite politik. Yang perlu dicatat bahwa metafora yang dipilih memiliki kecenderungan makna yang sarkasme, sebuah makna yang kasar, yang tentu saja tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat awam. Hal sama juga sering teijadi pada tataran gramatika dan struktur teks. Pada tataran gramatika, elite politik sering mendayagunakan antara lain piranti-piranti ketransitifan. nominalisasi. pemasifan. penegasian, dan pronomina persona. Piranti-piranti tersebut dioptimalkan untuk tujuan politis. Pada tataran struktur teks, elite politik sering melanggar kaidah penataan teks untuk tujuan- tujuan politis. Dalam wacana politik sering terjadi ketimpangan dalam proses produksi dan konsumsi wacana. Antara elite politik sebagai penghasil teks dan masyarakat sebagai konsumen teks sering tidak memiliki akses yang sama dalam memproduksi dan mengkonsumsi teks. Pemaknaan terhadap teks-teks politik secara bawah sadar sering dipaksanakan oleh elite kepada masyarakat. Wacana Media sebagai Wacana Publik Bahasa telah didayagunakan dalam media massa oleh para redaktur dan wartawan. Bahasa secara intensif digunakan wartawan untuk menuliskan berita (sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya). Bahasa juga telah dipadatkan oleh redaktur dalam menyampaikan sebuah opini penting Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 19
lewat kolom tajuk. Oleh karena itu, bahasa media massa selalu menank perhatian para linguis, khususnya para ahli linguistik terapan dan linguistik kritis, sosiolinguistik, dan analisis wacana kritis. Menurut Bell (1995:23) ada empat alasan ketertarikan para linguis terhadap bahasa media massa. Pertama, media massa menyediakan sumber data kebahasaan yang dapat diperoleh secara amat mudah untuk tujuan penelitian dan pengajaran. Kedua, media massa merupakan institusi linguistik yang penting. Apa saja yang dihasilkan oleh media dalam skala besar itu sangat mudah didengar, dibaca, disimak, dan dinikmati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, bahasa yang digunakan dalam media massa secara linguistik sangat menarik. Terdapat karakteristik bahasa media yang menarik untuk dicermati. Keempat, media massa merupakan institusi sosial yang penting. Media massa merupakan penghadir persoalan-persoalan budaya, ekonomi, politik, dan kehidupan sosial. Wacana media selalu berkait dengan penghadiran fakta "apa saja yang diungkapkan tentang masyarakat" dan pembentukan citra "apa saja yang dapat disumbangkan pada masyarakat". Satu aspek penting dan menarik kekuasaan media dari sudut pandang linguistik adalah cara masyarakat dan peristiwa itu dilaporkan. Terdapat aspek representasi yang membuat hasil pelaporan tiap-tiap surat kabar menjadi berbeda. Terkait dengan masalah ini catatan Fowler - seorang tokoh critical linguistics - patut disimak. Saat para wartawan dan redaktur mengambil etos profesional: wartawan mengoleksi fakta, melaporkannya secara objektif, surat kabar kemudian menghadirkannya secara terbuka dan tanpa bias dalam bahasa yang dirancang dengan tidak ambigu, tidak terdistorsi, dan dapat dipercaya oleh pembaca, Fowler mengambil posisi yang berseberangan. Fowler (1991:1) secara provokatif merumuskan hakikat isi surat kabar sebagai berikut. I take the view that the 'content' of newspapers is not facts about the world, but in a very general sense 'ideas'. I will use other terms as appropriate; 'beliefs', 'values', 'theories', 'propositi-ons', 'ideology'. My major concern is with the role of linguistic structure in the construction of ideas in the press; l will show that language is not neutral. but a highly constructive mediator. Dalam pandangan Fowler. berita itu dikonstruksi secara sosial. Peristiwa apa yang dilaporkan bukanlah sebuah refleksi dari kepentingan peristiwa itu secara instrinsik, tetapi mengungkap operasi dan seperangkat kriteria seleksi yang kompleks dan artifisial. Berita-berita yang sudah diseleksi adalah subjek yang sudah ditransformasikan dan dikodekan untuk publikasi. Seleksi dan transformasi itu dibimbing oleh referensi tertentu yang diarahkan kepada kepentingan dan kepercayaan tertentu. Bahkan. Fowler menegaskan bahwa berita adalah sebuah praksis, sebuah wacana yang jauh dari refleksi realitas sosial dan fakta empiris yang netral. Berbagai struktur lingual dapat menentukan bagaimana peristiwa itu dilaporkan, dituliskan atau disampaikan secara lisan. Sebuah berita di surat kabar dapat membuat versi atau pandangan yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Dari judul berita, misalnya, kita dapat segera melihat perbedaan dalam cara peristiwa itu diantarkan. Peran struktur lingual dalam konstruksi ide-ide di surat kabar menunjukkan bahwa bahasa itu tidaklah netral, tetapi merupakan mediator yang amat konstruktif. Dalam konteks ini ada baiknya kita menengok pandangan Edward Sapir, Benjamin L. Whorf, dan M.A.K. Halliday. Mereka berpendapat bahwa ada hubungan sebab akibat antara struktur semantis dan kognisi, artinya bahasa mempengaruhi pikiran. Struktur bahasa menyalurkan peng- alaman mental tentang dunia. Pilihan struktur lingual tertentu akan menyalurkan pengalaman mental tertentu. Berita adalah representasi dunia dalam bahasa. Karena bahasa adalah kode semiotis, bahasa akan menentukan struktur nilai, sosial, dan ekonomis sebagai sumbernya terhadap apa saja yang direpresentasikan. Sebuah berita adalah sebuah representasi dalam pengertian konstruksi. Berita bukanlah refleksi fakta yang "bebas nilai". Fowler (1991) berpendapat bahwa pilihan terhadap bentuk lingual tertentu dalam teks - apakah wording, ketransitifan, pilihan sintaksis, pilihan struktur teks, dan sebagainya - memiliki alasannya masing-masing. Mereka itu selalu berbeda dalam mengatakan sesuatu yang sama, mereka itu tidaklah acak, pilihan itu bukanlah kebetulan. Mereka memiliki perspektif tertentu. Pilihan 20 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
itu bukanlah arbitraris. Perbedaan dalam ekspresi - cara mengatakan sesuatu dan cara menuliskan sesuatu - membawa perbedaan cara pandang tertentu sehingga bersifat ideologis. Media massa adalah situs yang amat kuat untuk produksi dan penyebaran makna-makna sosial. Media dapat menyeleksi berita: siapa yang masuk media, siapa yang dikedepankan atau di- dahulukan, siapa yang dikeluarkan atau dikesampingkan dalam berita, bagaimana sebuah peristiwa diceritakan, siapa saja yang diwawancarai, dan sebagainya. Media massa harus dipahami sebagai sebuah institusi yang kompleks. Institusi ini dicirikan dengan seperangkat proses, praktik, dan konvensi tempat masyarakat di dalamnya dikembangkan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Beberapa catatan dapat dikemukakan berikut terkait dengan pandangan konstruktivis terhadap hakikat wacana media massa. Pertama, fakta - yang merupakan unsur utama dalam wacana media - merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu. Kedua, media massa dipandang sebagai agen pengkonstruksi pesan. Media sudah tidak dipandang sebagai saluran pesan. Jika seseorang hanya mengonsumsi informasi dari satu media berarti ia secara bawah sadar terkonstruksi oleh salah satu media tersebut. Ketiga, berita yang terbentuk yang notabene merupakan hasil kerja wartawan merupakan konstruksi atas realitas. Sebuah benta tidak lagi dipandang sebagai cermein dan refleksi dari kenyataan. Keempat, berita yang dilahirkan bersifat subjektif. Sebuah opini tidak dapat dihilangkan karena saat meliput wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif, minimal pertimbangan institutif tempat wartawan bernaung. Kelima, wartawan - yang selama ini dipandang sebagai pelapor yang netral dan objektif - lebih dipandang sebagai partisipan yang ikut serta menjembatani keberagaman subjektiv- itas pelaku sosial. Keenam, nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan peristiwa. Ketujuh, khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita. Konsumen berita juga memiliki perspektif yang mungkin saja berbeda dengan penghasil berita. Wacana Perempuan sebagai Wacana Publik Dalam buku karangan Santoso (2009) terpapar bahwa bahasa (Indonesia) telah didayagunakan sedemikian rupa oleh pelbagai elite perempuan. Bahasa perempuan dapat disikapi sebagai sebuah wacana, yakni cara membahasakan peristiwa, pengalaman, pandangan, dan kenyataan hidup tertentu. Bahasa perempuan selalu merepresentasikan model pandangan hidup tertentu, yakni gambaran sebuah konstruksi dunia yang bulat dan utuh tentang ide hidup dan kehidupan yang sudah ditafsirkan dan diolah oleh perempuan. Bahasa perempuan juga dapat dipandang atau diperlakukan sebagai perjuangan simbol wacana subordinatif. Setiap interaksi sosial lintas-jender selalu menggunakan simbol-simbol yang menyediakan pelbagai perangkat tanda untuk melakukan perjuangan, penggugatan, atau pertarung- an terhadap wacana hegemonik. Dalam kenyataannya, makhluk perempuan banyak mengalami kekerasan simbolik. Sebutan, predikat, stereotipe. jargon, motto, semboyan, olok-olok,plesetan, bahkan syair lagu pun menjadi tempat kekerasan simbolik itu. Kekerasan simbolik bekerja dengan menyembunyikan pemaksaan dominasi yang akhimya diterima begitu saja oleh kelompok subordinatif sebagai sesuatu "yang memang seharusnya demikian". Mereka yang terdominasi menjadi ikhlas untuk dikuasai dan berada dalam cengkeraman dominasi tanpa sikap kritis. Wacana-wacana yang muncul dan budaya patriarki telah menciptakan male-gaze, yakni sebuah cara pandang yang selama ini berlaku begitu saja pada laki-laki, dan cara pandang ini bisa saja tidak sama, berbeda, bertolak belakang, berlawanan dengan cara pandang perempuan. Salah satu agenda pokok yang harus dilakukan oleh kelompok perempuan adalah "bertarung" dalam pembentukan dan penafsiran wacana publik (public discourse). Setiap ranah - di mana pun dan kapan pun akan selalu terdapat pertarungan antara "yang mendominasi" dan "yang didominasi", antara self dan others. Dengan menggunakan modal yang dimilikinya - kepandaian, kekuasaan, kemashuran - perempuan sudah seharusnya terlibat secara aktif-kreatif dalam pembentukan (produksi) dan penafsiran (konsumsi) wacana publik yang lebih berwajah perempuan atau paling tidak - tidak resisten terhadap perempuan. Dalam wacana gender, antara elite laki-laki sebagai penghasil teks generik - meskipun sebenarnya terkandung kebutuhan gender - dengan masyarakat perempuan sebagai konsumen teks tidak memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh perempuan Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 21
sering secara bawah sadar adalah "apa yang dimaui" oleh laki-laki. Male gaze sering memaksa atau mendeterminasi perempuan untuk memikirkan dan melalukan sesuatu seperti das solen laki-laki. Dalam konteks kehadiran para perempuan dalam berbagai- bagai lembaga publik seperti DPR, mereka hadir bukan hanya sebagai pemanis atau pelengkap. Mereka hadir sudah seharusnya dalam rangka memberikan sumbangan - sama dengan laki- laki - dalam rangka membentuk wacana publik, bukan yang lain. Dengan demikian, wacana yang hadir kepada publik adalah wacana yang adil dari aspek relasi jender. Dimensi-Dimensi Wacana Publik Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati'. Apa saja yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membicarakan wacana publik? Pada bagian selanjutnya, saya akan mengemukakan pelbagai dimensi wacana publik. Wacana Publik dan Kekuasaan Satu konsep penting yang selalu dikedepankan dalam setiap kajian wacana publik adalah konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah konsep abstrak, tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidup- an kita. Pengaruh kekuasaan itu tampak mulai dari hubungan pribadi dua orang sampai hubungan yang luas dalam sistem kenegaraan dan organisasi dunia. Dalam dialog antarpribadi. misalnya, mengapa seseorang sedikit melakukan gilir-tutur (turn-taking), salah satu penyebabnya adalah persoalan kekuasaan. Dua pertanyaan penting terkait dengan kekuasaan perlu kita renungkan. Pertama, "apakah kekuasaan itu dan dari manakah asal kekuasaan." Dalam kajian wacana kritis, kekuasaan tidak melekat pada kelas sosial tertentu. Foucault, misalnya, memandang kekuasaan berada "relasi". Kekuasaan adalah sebuah wilayah strategis, tempat terjadinya hubungan yang tidak setara antara si kuat dan si lemah, antara superordinat dan subordinat. Ada hubungan yang asimetris antara penghasil teks dan konsumen teks. Kedua, "bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan bagaimana pengaruhnya". Jika pertanya- an ini dikaitkan dengan wacana politik, misalnya, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah bagai- mana pemerintah atau rezim yang berkuasa atau partai politik menjalankan kekuasaannya dan bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat. Dalam negara demokrasi, kita sebagai warga negara memberikan hak kepada para elite politik untuk membuat hukum atas nama kita dan jika kita melanggar hukum itu, kita akan dihukumnya. "Kekuasaan politik" mengendalikan banyak aspek dalam kehidupan kita, seperti besarnya pajak yang kita bayar, besarnya kita harus membayar pendidikan, dan sebagainya. Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana jurnalistik, pertanyaan yang dapat di- munculkan adalah bagaimana redaktur surat kabar sebagai kepanjangan pemilik modal menjalankan kekuasaannya dalam relasinya dengan pembaca dan bagaimana pengaruh cara pandang redaktur terhadap pembacanya. Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana jender. pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah bagaimana superordinat relasi jender - yang pada umumnya adalah laki-laki - menjalankan kekuasaannya dan bagaimana pengaruh superordinat laki-laki terhadap perempuan. Perlu ditekankan bahwa dalam pandangan Foucault kekuasaan tidak boleh selalu dianggap sebagai sarana negatif, sesuatu yang menolak, sesuatu yang menekan, sesuatu yang menegasikan. Sebaliknya, kekuasaan adalah sesuatu yang produktif, yakni kekuasaan untuk menciptakan, meng- hasilkan, dan melahirkan realitas, wilayah objek, dan ritual kebenaran. Bagaimana hubungan antara kekuasaan dan bahasa? Kekuasaan sering ditunjukkan melalui bahasa, bahkan kekuasaan juga diterapkan melalui bahasa. Bahasa sering menjadi aparatus hegemoni dari sebuah sistem kekuasaan melalui dua cara. Pertama, ketika ia tidak memberi ruang hidup bagi bahasa-bahasa lain - yang bersifat plural -karena dianggap sebagai ancaman. Kedua, ketika ia digunakan untuk menyampaikan informasi - atau versi informasi - yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Dalam pertarungan simbolik selalu terdapat kekuatan- kekuatan untuk memberi nama yang diakui secara resmi, memonopoli visi yang sah terhadap dunia sosial dan memaksa pandangan suatu kelompok atas kelompok lain. Dalam pertarungan simbolik itu kompetisi antarpelaku sosial pada umum- nya bertujuan memeroleh kekuasaan. Kekuasaan yang dituju berupa kekuasaan untuk mengontrol 22 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
persepsi, pandangan, visi, dan juga cara pandang seseorang maupun kelompok sosial. Ajang perebutan memperoleh kekuasaan haruslah dimaknai sebagai upaya untuk memproduksi dan menampilkan "pandangan dunia" (world-view) yang paling diakui, yang paling benar, yang paling sah. Kekuasaan pembentuk dunia melalui pandangan yang paling sah inilah yang disebut dengan kekuasaan simbolik (simbolic power). Kekuasaan simbolik ialah kekuasaan yang tak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh kekuasaan (Bourdieu, 1992). Kekuasaan simbolik bekerja dengan menggunakan simbol-simbol sebagai instrumen "pemaksa" terhadap kelompok subordinat yang turut berperan mereproduksi tatanan sosial sesuai dengan keinginan kelompok dominan. Wacana Publik dan Ideologi Setiap wacana publik haruslah disikapi sebagai penanaman sebuah ideologi tertentu. Ada lima catatan terkait posisi ideologi dalam wacana publik. Pertama, kajian terhadap ideologi dalam wacana publik berarti kajian terhadap pelembagaan gagasan-gagasan sistematis yang diartikulasikan oleh komunitas tertentu penghasil wacana publik itu. Pelembagaan itu berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Dengan kata lain, ideologi dalam wacana publik pada hakikatnya adalah suatu pelembagaan gagasan-gagasan sistematis yang diartikulasikan - yang paling utama melalui bahasa - oleh anggota komunitas tertentu itu. Kedua, kajian terhadap ideologi dalam wacana publik berarti kajian tentang bagaimana teks- teks dan praktik-praktik budaya tertentu menghadirkan pelbagai citra tentang realitas yang sudah didistorsi. Defmisi ideologi ini menyiratkan adanya penopengan, penyimpangan, atau penyembunyian realitas tertentu. Dalam kapasitas sebagai kelompok dominan, ideologi digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan realitas sebenarnya. Dalam kapasitas sebagai kelompok subordinat, ideologi digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan realitas tersubordinasi mereka yang lemah. Misalnya, kaum feminis berbicara tentang kekuasaan ideologi patriarkal, dan bagaimana ideologi tersebut berfungsi menyembunyikan, menutupi, dan mendistorsi relasi gender dalam masyarakat kita, la bersifat ideologis bukan karena menunjukkan kebohongan dalam hubungan gender, tetapi karena ia mengukuhkan kebenaran parsial sebagai kebenaran total. Ketiga, kajian terhadap ideologi dalam wacana publik berarti kajian terhadap teks yang sering terjebak pada persoalan keberpihakan. Definisi ini amat menggantungkan dinnya pada gagasan bahwa masyarakat - relasi penghasil teks dan konsumen teks - adalah sesuatu yang lebih bersifat "konflik" daripada "konsensus". Oleh karena itu. teks yang dihasilkan penghasil teks akan selalu bersifat politis. Teks-teks itu menawarkan pelbagai penandaan ideologis yang saling bersaing mengenai cara bagaimana dunia ini mengada. Teks-teks yang dihasilkan penghasil teks akan disikapi sebagai fenomena yang di dalamnya penuh dengan konflik dalam kerangka komunikasi sosial. Keempat, kajian terhadap ideologi dalam wacana publik berarti kajian tentang cara-cara di mana ritual dan kebiasaan tertentu menghasilkan akibat-akibat yang mengikat dan melekatkan kita pada tatanan sosial, sebuah tatanan yang ditandai oleh adanya kesenjangan kesejahteraan, gap status, dan jurang kekuasaan yang demikian menonjol. Dalam definisi ini. ideologi berfungsi mereproduksi kondisi-kondisi dan relasi-relasi sosial yang penting bagi pelbagai kondisi ekonomi dan hubungan ekonomi kapitalisme agar bisa terus berlangsung. Kelima, kajian terhadap ideologi dalam wacana publik berarti kajian tentang usaha untuk menjadikan apa yang faktanya parsial dan khusus menjadi universal dan legitimale dan sekaligus juga suatu usaha untuk melewatkan hal-hal yang bersifat kultural sebagai hal alamiah. Makna yang muncul sering tidak disadari, yang ditampilkan oleh teks dan praktik, atau yang bisa ditampilkan apa pun. Kelima posisi ideologis di atas semakin mendapat pembenaran ketika secara nyata kon- sumen teks selalu ditempatkan dalam posisi lemah, marginal, dan subordinat. Bahasa yang dilahirkan oleh penghasil teks akan merupakan cara pandang, cara pikir, dan cara mempersepsi penghasil teks terhadap realitas di sekitarnya. Tentu saja, bahasa itu juga merupakan akumulasi dari sebuah pertarungan untuk memperoleh tempat yang kuat, sentral, dan superordinat. Kalau pun tidak sampai berhasil dalam posisi "menang", paling tidak tercapai apa yang disebut dengan "kesetaraan" dan "keadilan" dalam komunikasi, termasuk di dalamnya komunikasi lingual. Apa yang dihasilkan penghasil teks semakin membenarkan pandangan Volosinov bahwa semua tanda adalah sosial, Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 23
termasuk di dalamnya bahasa, yang lahir dari interaksi sosial tempat penggunaan bahasa selalu terkat dengan motivasi tertentu dan karenanya dibingkai dalam pertarungan antara kelompok- kelompok sosial yang berbeda. Wacana Publik dan Wacana Dominan Redaktur media, elite politik, dan elite perempuan memiliki peran yang amat besar dalam membentuk apa yang disebut dengan "wacana akal sehat" (common-sense discourse) atau "wacana dominan". Mereka memiliki sebuah "cara-cara berbicara" dan "cara- cara menulis" terhadap suatu hal. Dengan kata lain, mereka memiliki kecenderungan dalam cara merepresentasikan masyarakat, situasi, dan peristiwa dalam cara-cara tertentu. Cara-cara merepresentasikan itu sering tidak dipahami oleh masyarakat awam. Konsep tersebut berkenaan dengan apa yang disebut representasi wacana akal sehat atau wacana dominan. Apa yang muncul di koran, misalnya, segera menjadi bahan rujukan oleh para konsumennya. Apa yang menjadi "penting" dalam koran segera menjadi apa yang "penting" dalam kehidupan masyarakat. Apa yang penting dalam koran segera menjadi kerangka representasi perilaku dan berpikir. Kita tentunya masih ingat kasus di Negen Paman Sam tentang skandal yang menggunakan akhiran gale. Sejak Nixon dengan Watergate-nya muncul dalam pers, muncullah kisah serupa seperti Irangate. Whitewatergate. Zippergate, dan Fornigate. Di Inggris pemah ramai dengan kasus Dianagate dan Camilagale. Bahkan, istilah serupa muncul juga di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Gus Dur dengan Buloggate dan Bruneigate. Wacana yang muncul kemudian itu mengambil secara parsial kata gate dari kasus Watergate. Padahal, kata Watergate adalah satu kesatuan bentukan dari sebuah nama tempat. Jika kita merujuk kembali kepada pandangan Fowler di atas, sikap fatalistik dalam menenma benta terhadap sebuah sumber berita atau informasi bukanlah sikap yang bijaksana. Seorang konsumen berita atau masyarakat awam harus mengambil sikap bahwa sebuah surat kabar tertentu adalah salah satu sumber berita, sebuah pilihan berita, bukan segala-galanya dari sebuah sumber berita. Jika dalam rumah kita setiap hari hadir sebuah surat kabar - misalnya kita berlangganan - kemudian kita menganggap bahwa surat kabar itu adalah satu-satunya sumber berita, kita sebenar- nya telah memosisikan - bahkan menjebakkan atau menjerumuskan - diri dalam sebuah perspektif yang dibangun oleh surat kabar tersebut. Pada tahun 2004, misalnya, media surat kabar Indonesia telah membentuk sebuah wacana dominan berkenaan dengan kasus Akbar, yakni Akbar adalah orang yang bersalah, koruptor, seharusnya dipenjara, mundur dari Ketua DPR, mundur dari Ketua Partai Golkar, dan sebagainya. Wacana dominan itu telah menjadi bahan rujukan kita semua dalam memberikan penilaian terhadap kasus Akbar terlepas dari apakah Akbar Tanjung itu memang melakukan korupsi atau tidak. Bagaimanakah ilmu bahasa berperan dalam komunikasi yang semakin hiruk pikuk tersebut? Penggunaan bahasa yang realistik adalah penggunaan bahasa yang bersifat hiruk pikuk itu. Wacana Publik dan Pelabelan Merujuk pada pandangan klasik strukturalisme, setiap tanda bahasa dibangun dan penanda (signifier) - yakni apa yang disebut sebagai "label" - dan petanda (signified) - yakni apa yang disebut sebagai "makna", "konsep", atau "ide". Tanda bukan label semata dan juga bukan konsep semata- mata. Tanda adalah gabungan dan label dan konsep tempat keduanya terikat menjadi satu. Pada umumnya, masyarakat awam sering memahami hubungan antara label (penanda) dengan konsep (petanda) sebagai sesuatu yang alami, wajar, dan tidak terpisahkan. Pikiran yang tidak kritis ini masih mendominasi kita. Padahal, hubungan antara label dan konsep itu tidaklah begitu alami dan tidak wajar. Setiap komunitas memberikan label yang tidak sama, beragam, dan menunjukkan kekhasannya. Jika kita menenma teori ini, maka ada beberapa konsekuensi penting yang ditimbulkannya. Ini berarti bahwa cara kita menggunakan bahasa akan mempengaruhi cara kita berpikir karena ada hubungan yang tak terpisahkan antara konsep kita tentang sesuatu dan bahasa yang kita gunakan untuk mewakilinya. Dengan kata lain, bahasa dapat mempengaruhi persepsi kita tentang realitas. Dalam penggunaan bahasa yang luas, masalah pelabelan menjadi masalah bagi kita semua. Pelabelan membentuk realitas lewat bahasa. Realitas itu diterima begitu saja oleh penutur. Penutur tidak pemah bersikap kntis mengapa label tertentu yang digunakan. Pelabelan sering 24 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
menimbulkan masalah bagi konsumen atau penikmat bahasa. Beberapa contoh pelabelan, menurut Santoso (2008; 2009). yang perlu dikritik dipaparkan berikut. Pertama, pelabelan yang menimbulkan sifat negatif. Beberapa kasus penggunaan bahasa menunjukkan adanya kesan sifat negatif. Penggunaan label (6) berikut menciptakan kesan negatif. (6) Indon Label (6) tersebut bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara jiran Malaysia, misalnya, menimbulkan kesan negatif. TKI - yang notabene warga negara Indonesia memperoleh kesan "bodoh", "kasar", "ilegal", "tidak berkelas", "hanya mengandalkan otot", dan sebagainya. Kedua, pelabelan yang menimbulkan makna penopengan. Penggunaan bahasa jenis kedua ini bertujuan adalah menyembunyikan realitas. Pada wacana politik Orde Baru, misalnya, mantan Presiden Soeharto sering melabeli keluarga miskin di Indonesia dengan ungkapan (7) sampai (9) berikut. (7) keluarga prasejahlera (8) keluarga prasejahtera I, dan (9) keluarga prasejahtera II Sementara itu, anggota DPR kita telah melakukan pelabelan untuk penopengan seperti (10) berikut: (10) Bencana Lapindo adalah bencana alam. Tentu saja, ketiga label pada (7), (8) dan (9) itu merujuk kepada petanda yang sama, yakni 'keluarga miskin'. Ketiganya memberikan makna yang berbeda. Demikian juga yang tetjadi pada label (10). Kasus bencana Lapindo Brantas dapat memberikan pelajaran kepada kita. DPR melabeli peristiwa itu dengan "bencana alam", sebaliknya dengan akal sehat siapa pun pada umumnya melabeli itu dengan "bencana akibat kecerobohan pengeboran" atau "bencana karena manusia". Sudut pandang yang berbeda ini akan berimplikasi terhadap pelbagai hal tindak lanjutnya, salah satunya adalah masalah siapa yang memberikan ganti rugi. Tidak ada pihak yang salah dipersalahkan dalam kasus ini karena semuanya disebabkan oleh bencana alam. Ketiga, pelabelan yang menimbulkan kesan sarkasme. Hal ini dapat diperhatikan misalnya pada pelabelan (11), (12), dan (13) berikut. (11) kudatuli (12) Geslapu (13) Anda seperti seorang ustad di kampung maling. Sarkasme itu berarti 'kasar'. Label '"kudatuli" untuk peristiwa penyerangan PDI Soerjadi yang didukung oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu - menimbulkan kesan kasar. Label itu merupakan hasil dari akronimisasi dari frasa 'kudeta dua puluh tujuh Juli'. Label "kudatuli" secara lingual dibentuk dan kata ""kuda" dan "tuli". Kedua kata itu jika digabung menimbulkan kesan 'kasar' dan 'menakutkan' bagi pendengarnya. Demikian juga dengan penggunaan label "Gcstapu" untuk peristiwa Gerakan 30 S/PKI (?). Label Gestapu diperjuangkan oleh Soeharto, sebaliknya Soekarno memberikan label Gestok karena peristiwa itu teijadi menjelang subuh tanggal 1 Oktober 1965. Mengapa berbeda? Inilah urgennya masalah pelabelan. Soeharto melabeli peristiwa itu dengan Gestapu untuk menggiring pemahaman masyarakat bahwa peristiwa itu mengingatkan pada pasukan Hitler yang terkenal kejam, yakni Gestapo. Demikian juga, ungkapan anggota DPR RI kepada (mantan) Jaksa Agung pada era rezim tertentu bahwa "Anda seperti seorang ustad di kampung maling" bernada sarkasme. Keempat, pelabelan yang menciptakan adanya kesan meremehkan orang lain. Kasus penggunaan bahasa seperti pada (14) dan (15) pada era Presiden Gus Dur dapat dijadikan contoh. (14) "Gitu aja kok repot!" (15) "Salah sendiri, siapa yang nyunih saya jadi presiden!" Ungkapan "gitu aja kok repot", "salah sendiri, siapa yang nyuruh saya jadi presiden" dapat menimbulkan kesan meremehkan orang lain. Kelima, pelabelan yang menimbulkan penghinaan kepada orang lain. Ungkapan (16) dan (17) benkut dapat menambah informasi kita. (16) DPR seperti anak TK. (17) Anjing menggonggong kafilah berlalu Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 25
Ungkapan (16) mengandung implikasi makna menghina orang lain karena adanya perbandingan sifat antara "anggota DPR yang terhormat'' dengan "anak TK" yang tentu saja masih kecil atau belum dewasa. Demikian juga, ungkapan "anjing menggonggong kafilah berlalu". Pada suatu ketika, setelah salah seorang Presiden RI menggunakan ungkapan tersebut dan disiarkan melalui TVRI, salah seorang penelepon dari Sumatera Barat menghubungi TVRI untuk menyatakan keberatannya atau memprotes ungkapan itu. Keenam, pelabelan yang dapat menimbulkan kesalahan tafsir. Soeharto pernah mengancam para kelompok kritis dengan ungkapan (18) berikut. (18) Yang tidak konstitusional akan saya gebug! Oleh Feisal Tanjung, Panglima Angkatan Bersenjata pada waktu itu. ungkapan tersebut ditafsirkan dengan 'tembak di tempat'. Oleh kelompok lainnya ungkapan tersebut dimaknai dengan peringatan seorang ayah kepada anaknya yang "agak nakal". Ketujuh, pelabelan yang menimbulkan kesan melebihlebihkan. Ungkapan elite partai politik tertentu yang menyebutkan (19) dan (20) berikut adalah terlalu melebih-lebihkan. (19) Berbicara demokrasi Indonesia sama dengan berbicara kehancuran. (20) Kita berada di sebuah perahu yang akan tenggelam, bernama Indonesia. Ungkapan (19) dan (20) itu tidak sesuai dengan realitas dan terlalu berlebihan. Kedelapan, pelabelan yang menimbulkan kesan lugu dan tidak berbahaya. Pelabelan (21), (22). dan (23) berikut banyak ditemukan di media massa. (21) wedhus gembel 'lava Gunung Merapi' (22) lillle boy 'bom atom' (23) coohecu/ter bom neutron' Label wedhus gembel yang ditujukan kepada "lava Gunung Merapi di Jawa Tengah" menimbulkan kesan bahwa bencana itu tidak berbahaya dan bersahabat. Demikian juga label liltle boy yang bermakna 'bocah laki-laki kecil' untuk bom atom, label cookie cutter yang bermakna 'pisau kue' untuk bom neutron, dan label eruise yang bermakna jelajah' dan 'kapal pesiar* untuk senjata nuklir menimbulkan kesan lugu dan tidak berbahaya. Padahal, kita semua mengetahui bahwa apa pun jenis bom dan senjata pastilah berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu dipahami bahwa budaya satu berbeda dengan budaya lainnya. Perbedaan budaya berpengaruh terhadap perbedaan perspektif atau cara memandang sesuatu. Perbedaan perspektif ini merupakan potensi tidak saling mengerti dan salah paham dalam komunikasi. Teori relativitas linguistik memberikan jawaban untuk fenomena tersebut. Menurut teori ini, tiap-tiap budaya akan menafsirkan dunia dengan cara yang berbeda. Perbedaan cara menafsirkan dunia itu terkodekan melalui bahasa. Tidak ada cara yang mutlak atau alami secara absolut dalam memberikan label. Wacana Publik dan Konstruk Pengetahuan Edward Said menunjukkan bagaimana wacana Barat tentang Timur - sering diberi label orientalisme - bisa dijadikan contoh suatu konstruk "pengetahuan" tentang timur yang diciptakan Barat dan suatu bentuk hubungan antara "kekuasaan pengetahuan" yang memperjuangkan atau meng- artikulasikan kepentingan "kekuasaan Barat" (Santoso, 2008). Said mengikuti jejak Foucault dengan mengatakan bahwa "kebenaran" suatu wacana berganhing pada apa yang dikatakan, terutama siapa yang menyatakan, kapan, di mana ia menyatakannya. Kebenaran suatu wacana bergantung pada konteks. Edward Said mengkritik pernyataan Barat tentang Timur. Pernyataan (24) yang berbunyi: (24) Timur adalah temuan orang-orang Eropa adalah salah satu cara bagaimana orientalisme menggunakan kalimat dan istilah-istilah untuk menggambarkan hubungan antara Eropa dan Timur, terutama cara "Timur" membantu mendefisikan Eropa (atau Barat) sebagai sebuah citra, ide, kepribadian, dan pengalaman yang bertentangan. Budaya Eropa Barat yang sering dianggap superordinat memperoleh kekuasaan dan identitasnya dengan memosisikan dinnya bertentangan atau beroposisi dengan Timur. Hal senada dapat ditemukan pada cara kaum kolonial Eropa mendefinifikan relasi Eropa- Indian atau penduduk pribumi di Amerika. Pernyataan (25) berikut yang selalu muncul dalam buku- buku sejarah dapat mempetjelas konstruk pengetahuan itu. (25) Christopher Columbus menemukan Amerika 26 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
Ungkapan (25) adalah cara yang jitu tentang bagaimana kaum kolonial Eropa menggambarkan "Amerika" dari sudut pandang Eropa, bahwa Amerika itu ada atas jasa orang Eropa, bahwa Amenka adalah daerah yang pemah hilang dan ditemukan oleh orang Eropa, dan sebagainya. Pernyataan yang tampak normal, tanpa dosa, dan wajar dari sudut penguasa-khususnya pada pilihan kata "menemukan"-secara terus-menerus dinaturalisasikan atau disosialisasikan untuk membentuk citra tertentu. Bagi sudut pandang pribumi Amerika - yakni si lemah yang dipinggirkan - kedatangan Columbus bukan sebuah "penemuan" terhadap tanah mereka, melainkan sebuah awal dari sebuah proses hilangnya kemerdekaan yang berdampak destruktif yang sangat besar pada masa-masa sesudahnya. Namun, sampai sekarang hanya versi-versi kejadian yang menyajikan perspektif dari kelompok yang lebih berkuasa saja yang ada dalam buku-buku sejarah. Jangan ditemukan perspektif tanding dan kelompok yang lemah. Bahasa sering mencerminkan sebuah "kebenaran" dari kelompok yang lebih dominan dan menyembunyikan "kebenaran" dari kelompok yang kurang atau tidak dominan. Wacana Publik dan Kekerasan Simbolik Dalam wacana publik - yang notabene identik dengan pelaksanaan kekuasaan - ada kecenderungan teijadinya apa yang dinamakan kekerasan simbolik (simbolic violence). Kekuasaan simbolik menjalankan bentuk-bentuk yang halus agar tak dikenali dan tak dirasakait. Begitu halusnya praktik dominasi yang terjadi, mereka yang didominasi tidak sadar, bahkan mereka menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran dominasi. Mereka menganggap dominasi itu sebagai kebenaran umum. Dominasi yang mengambil bentuk halus sering disebut dengan kekerasan simbolik, yakni sebuah kekerasan yang lembut, sebuah kekerasan yang tak kasat mata, yang di baliknya menyembunyikan praktik dominasi. Kekerasan simbolik mcnciptakan mekanisme sosial yang bersifat objektif, di mana mereka yang dikuasai akan menerimanya begitu saja tanpa bertanya. Kekerasan simbolis dapat diandaikan sebagai kekuatan magis yang mampu menundukkan pihak yang lemah melalui mantra-mantra yang diciptakannya. Kekerasan simbolik ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dari kehidupan sehari-hari hingga ke persoalan-persoalan besar. Bagaimana kekerasan simbolik itu dijalankan? Kekerasan simbolik dijalankan melalui dua cara. Pertama, melalui cara "eufemisasi", yakni menjadikan kekerasan simbolik tidak kelihatan, berlangsung secara lembut, serta mendorong orang untuk menerima apa adanya. Kedua, melalui mekanisme "sensorisasi", yakni menentukan apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan dalam rangka pelestarian "nilai-nilai utama". Kekerasan simbolik selalu mengandaikan bahasa sebagai alat efektif untuk melakukan "dominasi terselubung". Karena bahasa sebagai sistem simbolik tidak saja dipakai sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen kekuasaan dengan memanfaatkan mekanisme kekerasan simbolik. Bourdicu mengajarkan kepada kita untuk selalu curiga terhadap bahasa, konsep, wacana, tanda, slogan, atau pun simbol lainnya yang diproduksi oleh kelas dominan. Melalui kekuasaan simbol dunia ini ditafsirkan, dinamakan, dan didefinisikan untuk menggiring kelas subordinat kepada pengakuan serta penerimaan terhadap pandangan dunia mereka yang bermodal besar. Wacana Publik dan Perspektivitas Bahasa mengkonstruksikan perspektif atau cara pandang terhadap realitas. Bahasa men- duduki peran sentral bagi wacana publik dalam mengkonstruksi para pembaca/ pendengarnya. Secara tegas, Lee (1992:91) merumuskan bahwa bahasa merefleksikan pelbagai perbedaan perspektif antarpenutur dari bahasa yang sama. Thomborrow (1999:53) memberikan contoh pem- beritaan dengan mengambil latar belakang laporan ledakan bom mobil di Irlandia Utara pada 21 Februari 1998. Perhatikan contoh (26) dan (27) berikut. (26) Bomb bias t after ban on Sinn Fein (The Daily Telegraph, 21 February 1998) (27) Ulster bomb new blow topeace talks. (The Guardian, 21 February 1998) Kedua judul berisi sederetan frasa nomina, yakni bomb blast, ban. Sinn Fein, Ulster, bomb, new blow, Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 27
dan peace talks. Kalimat pertama dan dua judul di atas juga ditemukan adanya perbedaan. Perhatikan (28) dan (29) berikut. (28) A Repuhlican car bomb devastated a Royal Ulster Constabulary station and much of a small town in Northern Ireland shortly before midnight lasi night after Sinn Fein had been efected from political talks for a fortnight (The Daily Telegraph) (29) A massive car bomb exptoded oulside an URC police station in a predominantly Prolestant village in County Down last night, piling pressure on the credibility of the IRA cease fire hours after Sinn Fein was ordered out the mulli-party talks on Northern treland's future (The Guardian) Paling tidak terdapat beberapa perbedaan yang dapat dikemukakan. Pertama, ada per- bedaan dalam pemilihan kata-kata. Misalnya, keberadaan adjektif untuk memerikan bom, seperti a republican car bomb (kutipan 28) dan a massive car bomb (kutipan 29). Kedua, perbedaan dalam pilihan verba yang digunakan dalam kalimat. Dua verba, yakni (1) devastated 'menghancurkan' pada konstruksi a republican bomb "devastated " a Royal Ulster Constabulary station dan (2) exploded 'meledak' pada konstruksi a massive car bomb "exploded " outside as URC police station tentu saja memiliki makna yang tidak sama. Verba devastated memerlukan tambahan informasi, yakni objek kalimat karena verba itu betjenis transitif. Sebaliknya, verba exploded tidak memerlukan tambahan objek kalimat karena verba itu berjenis intransitif. Verba devasted memiliki makna 'mencelakakan*. Verba exploded memang memiliki makna 'menakutkan', tetapi ada kesan tidak menghancurkan orang atau bangunan di sekitarnya. Tentu saja, kalimat pada (28) dihasilkan oleh surat kabar yang tidak senang, tidak simpati, tidak sejalan dengan kelompok pembuat bom. Pilihan verba transitif itu mengandung tujuan untuk menonjolkan korban dari keganasan bom yang dirancang oleh kelompok yang tidak beradab. Sebaliknya, kalimat pada (29) dihasilkan oleh surat kabar yang mendukung - atau paling tidak memiliki kepedulian - perancang bom. Unjuk rasa demi memperjuangkan aspirasi dengan menge- bom memang tidak baik, karena itu perlu menyembunyikan korban dengan melalui strategi memilih verba yang intransitif itu. Dengan demikian, perbedaan bentuk lingual berimplikasi pada perbedaan representasi. Ketiga, ada perbedaan atribusi berbagai sumber untuk informasi. Dalam surat kabar Indonesia, misalnya, kasus yang sama dapat dikemukakan (Santoso, 2006). Ambillah contoh dua buah judul berita dan sebuah berita yang sama. Ketika Gus Dur dan Wiranto berkunjung ke Kiai Abdullah Faqih. muncul pemberitaan dengan judul yang tidak sama. Surat kabar nasional terbitan Jakarta membuat judul (30) berikut. (30) Wiranto bersama Gus Dur Menemui Kiai Abdullah Faqih Sementara itu surat kabar nasional terbitan Surabaya mengambil judul (31) berikut. (31) Gus Dur Gandeng Wiranto kc Kiai Faqih: Satu Mobil Saat Perjalanan Surabaya-Tuban Kita tentunya dapat melihat perbedaannya dari (1) pilihan kata-kata dalam judul. (2) pilihan verba dalam tubuh berita. (3) pilihan representasinya, dan (4) atribusi dari sumber informasi. Hasil analisis terhadap kedua judul di atas, akan menghasilkan sebuah gambaran perspektivitas yang diambil kedua surat kabar itu terhadap berita Gus Dur-Wiranto atau Wiranto-Gus Dur. termasuk juga dalam kasus Akbar Tanjung. Dalam berita Gur Dur-Wiranto. koran terbitan Jakarta lebih menonjolkan atau mengutama- kan peran Wiranto meskipun dari kalimat Wiranto bersama Gus Dur terkesan adanya kebersamaan atau mempunyai kepentingan yang sama. Sementara itu, koran terbitan Surabaya lebih menonjolkan Gus Dur. Dan kata-kata Gus Dur Gandeng Wiranto terkesan bahwa Gus Dur yang mempunyai kepentingan mengajak Wiranto. Ketika Mahkamah Agung membebaskan Akbar Tanjung dari segala tuntutan, dua surat kabar memberitakan secara berbeda. Surat kabar nasional terbitan Surabaya membuat judul (32) di bawah ini. (32) Akbar Senang, 49 Mahasiswa Luka 28 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
Sementara itu, harian nasional yang sahamnya dimiliki kelompok cendekiawan tertentu melapor- kannya dalam dua berita dengan judul (33) dan (34) berikut: (33) Akbar Bebas (34) Bentrok dengan Aparat. 73 Mahasiswa Luka Dalam berita pembebasan Akbar Tanjung, koran terbitan Surabaya mengemas dua peristiwa yang sebenarnya tidak berada pada lokasi yang sama dengan satu rangkaian judul berita. Judul "Akbar Senang. 49 Mahasiswa Luka" menimbulkan adanya kesan arogansi Akbar terhadap mahasiswa yang luka. Meskipun dalam judul terdapat tanda baca koma (,) judul itu tetap mcmbcn kesan adanya hubungan sebab akibat dari klausa "49 mahasiswa luka" dan klausa "Akbar senang'*. Dari analisis ini, kita tentunya dapat mengambil kesimpulan tentang posisi koran tersebut dalam kasus Akbar ini. Sementara itu, koran nasional terbitan Jakarta menyajikan dua peristiwa dari dua lokasi yang berbeda ke dalam dua judul berita. Yang pertama, berita tentang bebasnya Akbar yang disambut suka cita para pendukung dan keluarganya. Yang kedua, berita tentang mahasiswa yang memprotes keputusan Mahkamah Agung untuk membebaskan Akbar. Akibatnya, mahasiswa bentrok dengan polisi yang mengakibatkan adanya korban dan pihak mahasiswa. Dari analisis ini, kita tentunya juga mengetahui posisi yang diambil koran tersebut dalam kasus Akbar. Surat kabar ini lebih netral dalam memandang kasus Akbar Tanjung. Dua contoh di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa surat kabar telah mem- bentuk perspektivitas tertentu. Sementara itu. bagi pembacanya, perspektivitas itu secara bawah sadar atau bahkan secara tidak sadar diterima begitu saja tanpa sikap kritis. Memahami Wacana Publik Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan. Bagaimana kita memahami wacana publik? Bagaimana sikap kita berhadapan dengan wacana politik, wacana media, atau wacana gender, termasuk juga di dalamnya wacana birokrasi, w acana perang, dan wacana antarbudaya? Empat langkah untuk mengungkap dan memahami wacana publik dipaparkan berikut. Langkah pertama: menghadapkan semua teks/wacana dengan piranti penidakakraban (defamiliari- sation) Sepolos apa pun wacana publik, kita harus selalu memiliki keyakinan bahwa ada ideologi tersembunyi, ada kepentingan yang selalu diperjuangkan oleh penghasil teks, baik terus terang maupun tersembunyi. Wacana publik yang sering kita dengar atau sering kita baca, seperti "APBD untuk rakyat", "dua anak cukup", "laki-laki perempuan sama saja", "kulit putih itu mimpi kita", "pengarusutamaan jender", "emansipasi wanita", "partai wong cilik", "bersama kita bisa", "ekonomi kerakyatan", dan "KDRT" haruslah berhadapan - tanpa kecuali - dengan piranti "penidakakraban" tersebut. Bahkan, wacana publik yang tampak innocent pun, seperti "lanjutkan", "perubahan", "lebih cepat, lebih baik", "perubahan sudah teijadi. ayo lanjutkan", dan coblos brengose - sebuah slogan dari salah satu pasangan calon Gubernur Jawa Timur - juga tidak boleh luput dari piranti penidak- akraban itu. Piranti penidakakraban di atas akan memunculkan "kesadaran kritis" bahwa selalu ada yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa. Analis tidak begitu saja percaya dengan penggunaan bahasa tertentu tanpa sik^p kritis itu. Dengan demistifikasi itu, akan tampak dengan sejelas-jelasnya bahwa penggunaan bahasa yang tampak tidak ada apa-apanya, menampakkan wajah tak berdosa, dan tampak alamiah ternyata menyembunyikan ideologi tertentu dari penghasil teks. Jika sebuah wacana/teks dipandang dan teori tanda, semakin benarlah penegasan dari Volosinov (1929), seorang tokoh besar pakar ideologi dan filsafat (ilmu) bahasa berkebangsaan Rusia, yang menyatakan bahwa without sign, there is no ideology (lihat Kroskrity, 2004:501). Langkah kedua: memerikan bahasa teks dengan piranti linguistik fungsional - sistemik & linguistik kritis Dalam pandangan kritis, teks dibangun dari sejumlah piranti linguistik yang di dalamnya tersembunyi ideologi dan kekuasaan. Pada langkah ini kita dapat memanfaatkan piranti linguistik yang disarankan dalam linguistik fungsional-sistemik Halliday (1985; 1994) dan linguistik kritis Fowler (1986) untuk memerikan (to deserihe) kepemilikan struktur linguistik dalam teks bahasa. Fitur Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 29
linguistik yang dianalisis pada langkah ini meliputi (i) kosakata, (ii) gramatika, dan (iii) struktur teks. Yang diungkap pada tataran kosakata meliputi (a) pola klasifikasi, (b) kata-kata ideologis, (c) proses leksikal, (d) relasi makna, dan (e) metafora. Yang dikaji pada tataran gramatika adalah (a) ketransitifan, (b) nominalisasi, (c) pemasifan. (d) penegatifan. (e) modus kalimat, (f) modalitas, dan (g) pronomina persona. Yang dikaji pada tataran struktur teks adalah (a) konvensi interaksional, dan (b) penataan & pengurutan teks. Fitur yang mana yang harus diungkap bergantung pada aspek yang menonjol dalam pilihan bahasa dalam wacana publik tersebut. Sebuah klausa dalam bahasa politik yang bersusunan seperti (35) dan (36) berikut - sebagai contoh - dapat dianalisis dengan piranti linguistik fungsional-sistemik. (35) partai masa depan adalah partai A (36) partai B adalah partai wong cilik Klausa (35) dan (36) tersebut jika dipandang dari kerangka linguistik fungsional-sistemik terkait dengan ketransitifan (transitivity). Kctransitifan merupakan seperangkat kategori universal yang mencirikan jenis peristiwa dan proses yang berbeda, tipe partisipan yang berbeda dalam peristiwa tertentu, serta berbagai keadaan tempat dan waktu dalam peristiwa yang terjadi. Perbedaan ketransitifan diyakini sering membawa perbedaan cara pandang atau perbedaan ideologi. Jika diperhatikan pada kutipan (35) dan (36) aspek yang menonjol adalah pilihan bahasa untuk mengidentifikasi sesuatu yang dicirikan dengan penggunaan "adalah". Klausa identifikasi ini adalah bagian dari proses relasi atau proses menjadi. Mengutip pandangan Halliday (1985; 1994). proses relasi terdiri atas tiga modus: (1) atributif. (2) identifikasi, dan (3) eksistensial. Proses atributif dicirikan dengan "a is an atributeofx Proses identifikasi dicinkan dengan "a is the identify of x". Klausa identifikasi adalah ketransitifan yang kedudukan antara ideniified) dan identifier dapat dibalik dalam penggunaannya. Sementara itu, proses eksistensial dalam bahasa Indonesia dicirikan oleh penggunaan kata "ada" atau "tidak ada". Klausa (35) dan (36) di atas adalah proses relasi dan dapat dianalisis dengan piranti berikut. partai masa depan pengidentifikasi adalah proses relasi partai A teridentifikasi Klausa (35) disusun dengan urutan "pengidentifikasi+proses relasi+teridentifikasi". Sementara itu. klausa (36) dapat dianalisis sebagai berikut partai D teridentifikasi adalah proses relasi partai wong cilik pengidentifikasi Klausa (36) disusun dengan urutan "teridentifikasi + proses relasi + pengidentifikasi". Susunan seperti (36) adalah susunan yang normal dalam klausa identifikasi, sementara (35) bersifat sebaliknya. Dengan demikian, pada klausa (35) perlu diungkap mengapa penghasil wacana publik menyusun klausa dengan mengedepankan unsur pengidentifikasi. Dua judul surat kabar yang berasal dari sumber yang sama seperti pada (37) dan (38) berikut dapat dianalisis aspek pemasifannya. (37) Pasukan Berscragam Menyerang Partai Pro-A (Surat Kabar I) (38) Partai Pro-A Diserang (Surat Kabar II) Judul pada (37) menggunakan konstruksi aktif. Jika dianalisis dari fungsinya, judul itu berpola "subjek+predikat+objek" atau (38) "subjek+predikat" atau menggunakan konstruksi pasif. Jika dianalisis, "penderita+aktivitas". Perta-nyaannya adalah "mengapa dari sumber kejadian yang sama memunculkan dua judul yang berbeda?" Ini adalah persoalan cara pandang dan agenda tersembunyi tertentu. "pelaku+aktivitas+penderita". Sebaliknya, judul pada judul itu berpola Pada (37), surat kabar lebih objektif dalam menyusun judul berita. Tiga informasi pokok dan penting, yakni "siapa yang melakukan", "apa yang dilakukan", dan "siapa korban dari kelakuan itu" dapat dikonsumsi oleh pembaca surat kabar. Sebaliknya, pada (38), surat kabar hanya memberikan informasi sebagian saja. Redaktur hanya memberikan dua informasi, yakni "siapa yang menjadi korban" dan "aktivitas apa yang teijadi". Sementara itu, "siapa yang menjadi pelaku" tidak tersaji 30 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
kepada pembaca. Dalam teori sintaksis, sebuah konstruksi pasif memang cenderung menyembunyi- kan agen pelaku (agentless). Tidak ada informasi tentang "siapa yang melakukan". Secara linguistik, tidak ada yang "salah" dengan pilihan pasif dalam judul berita surat kabar (38). Yang menjadi masalah ketika wacana itu harus dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Mereka tidak tahu siapa pelaku dan akan terus menduga-duga siapa pelakunya. Dengan demikian, ada yang disembunyikan secara sistematis oleh redaktur media terhadap kejadian yang diberitakan. Berikut ini pada kutipan (39), (40), dan (41) dipaparkan beberapa contoh lain pemanfaatan bahasa untuk tujuan politik. (39) Kita sedang berhadapan dengan rezim bercakar tajam. (40) Kita seperti membeli kucing dalam karung. (41) Terhadap komentar yang menyudutkan saya, bagi saya, anjing menggonggong kajilah tetap berlalu. Yang tampak menonjol pada (39). (40), dan (41) adalah penggunaan metafora. Frasa "rezim bercakar tajam", "membeli kucing dalam karung", dan "anjing menggonggong kafilah tetap berlalu" dapat tcrkclompok ke dalam metafora. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan adalah "mengapa elite politik menggunakan metafora yang terkait dengan binatang". Langkah ketiga: menafsirkan proses produksi wacana dan bagaimana proses konsumsinya Untuk menjawab langkah ketiga ini kita dapat menggunakan analisis konteks situasi, yakni keseluruhan lingkungan - baik lingkungan tutur (verbal) maupun lingkungan tempat teks itu diproduksi (diucapkan atau ditulis). Untuk memahami wacana publik dengan baik diperlukan pemahaman ter- hadap konteks situasi dan konteks budayanya. Dalam pandangan Halliday (1978:110) konteks situasi terdiri atas tiga unsur, yakni (i) medan wacana, (ii) pelibat wacana, dan (iii) sarana atau modus wacana. Medan wacana (field of discourse) adalah konteks situasi yang merujuk kepada aktivitas sosial yang sedang teijadi serta latar institusi tempat satuan-satuan bahasa itu muncul. Untuk menganalisis medan wacana kita dapat mengajukan pertanyaan what is going on. Dalam medan wacana terdapat tiga hal yang perlu diungkap. (1) ranah pengalaman, (2) tujuan jangka pendek, dan (3) tujuan jangka panjang. Ranah pengalaman merujuk kepada ketransitifan yang mempertanyakan apa yang terjadi dengan seluruh "proses", "partisipan", dan "keadaan". Tujudn jangka pendek merujuk pada tujuan yang harus segera dicapai. Tujuan ini bersifat amat konkret. Tujuan jangka panjang merujuk pada tempat teks dalam skema suatu persoalan yang lebih besar. Tujuan ini bersifat lebih abstrak. Pelibat wacana (tenor of discourse) adalah konteks situasi yang merujuk pada hakikat relasi antarpartisipan, termasuk pemahaman peran dan statusnya dalam konteks sosial dan lingual. Untuk menganalisis pelibat wacana, kita dapat mengajukan pertanyaan who is laking pari Dalam aspek pelibat wacana paling tidak ada tiga hal yang perlu diungkap: (1) peran agen atau masyarakat. (2) status sosial, dan (3) jarak sosial. Peran, status, dan jarak sosial dapat bersifat sementara dan dapat pula permanen. Peran terkait dengan fungsi yang dijalankan individu atau masyarakat. Status terkait dengan tempat individu dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, sejajar atau tidak. Jarak sosial terkait dengan tingkat pengenalan partisipan terhadap partisipan lainnya, akrab atau memiliki jarak. Sarana atau modus wacana (mode of discourse) adalah konteks situasi yang merujuk pada bagian bahasa yang sedang dimainkan dalam situasi, termasuk saluran yang dipilih, apakah lisan atau tulisan. Untuk menganalisis modus wacana, pertanyaan yang dapat diajukan adalah what's role assigned to language. Dalam modus wacana ini paling tidak ada lima hal yang diungkap: (1) peran bahasa, (2) tipe interaksi, (3) medium, (4) saluran, dan (5) modus retoris. Peran bahasa terkait dengan kedudukan bahasa dalam aktivitas. Ia bisa saja bersifat wajib (konstitutif) atau tidak wajib, penyokong, atau tambahan. Peran wajib teijadi apabila bahasa sebagai aktivitas keseluruhan. Sebaliknya, peran tambahan terjadi apabila bahasa membantu aktivitas lainnya. Tipe interaksi merujuk pada jumlah pelaku: monologis atau dialogis. Medium terkait dengan sarana yang digunakan: lisan, tulisan, atau isyarat. Saluran berkaitan dengan bagaimana teks itu dapat diterima: fonis, grafis, atau visual. Modus retoris merujuk pada "perasaan" teks secara keseluruhan: persuasif, kesastraan, akademis, edukatif, mantra, dan sebagainya. Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 31
Langkah keempat: menjelaskan mengapa sebuah bentuk lingual dipilih dan bentuk yang lain tidak dipilih Tujuan tahap keempat ini adalah "memotret" wacana sebagai bagian proses sosial, sebagai praksis sosial, yang menunjukkan bagaimana wacana itu ditentukan oleh struktur sosial dan reproduktif apa saja yang mempengaruhi wacana yang secara kumulatif memakai, menopang, atau mengubah struktur-struktur itu. Dalam hubungannya dengan makna struktur lingual, sesuatu yang amat fundamental dalam pandangan Fowler (1986) dan Fairclough (1989) adalah terdapatnya fungsi hubungan antara konstruksi tekstual dengan kondisi sosial, institusional, dan ideologis dalam proses-proses produksi serta resepsinya. Pilihan bentuk pasif dalam judul berita di atas, misalnya, dapat dilacak hubungannya dengan persoalan kekuasaan, dominasi, dan keadilan. Pilihan klausa identifikasi dapat dilacak hubungannya dengan kekuasaan yang dimiliki institusi. Klausa identifikasi pada umumnya men- cerminkan sebuah keyakinan yang kuat pada institusi tertentu. Demikian juga dengan pilihan bentuk- bentuk lingual lainnya, analis wacana kritis dapat melacaknya dari akar sosial, institusi, serta ideologi penghasil teks. Keyakinan tersebut memperkuat pandangan van Dijk (1985:7) yang menyebutkan bahwa fitur-fitur wacana - dalam hal ini kepemilikan bahasa teks - hanyalah menjadi symptoms dari per- soalan yang lebih besar, seperti ketidakadilan, jender. perbedaan kelas, rasisme, kekuasaan, dan dominasi yang melibatkan lebih dari hanya sekadar teks dan tuturan. Langkah kelima: memberikan penyadaran bahwa dalam wacana publik terdapat hal yang harus dikritik Istilah "kritis" yang digunakan pada akhir frasa analisis atau studi wacana membawa konsekuensi tertentu. Sebagai pewaris aliran Erankfurt, studi wacana kritis mengemban misi aksi tertentu. Aksi tersebut adalah pemberdayaan yang berupa penyadaran kepada publik bahwa dalam wacana publik terdapat pelbagai hal yang harus dikritik (Santoso, 2011). Studi wacana kritis selalu mengamanatkan apa yang disebut dengan wacana emansipatoris. Dalam perspektif kritis tidak ada pemisahan teori dan praktik. Sebuah ilmu pada hakikatnya adalah pemberdayaan. Simpulan: Aku Mengkritik Maka Aku Ada Ketua senat, anggota senat, ketua dan anggota komisi guru besar, serta hadirin yang saya muliakan1. Pada akhir tulisan, ada tiga hal yang menurut saya perlu direnungkan lagi, penting dipahami lagi, dan perlu disadan lagi oleh konsumen wacana publik. Pertama, fenomena komunikasi di sekitar kita - atau yang melingkupi kita - banyak yang bersifat "timpang" atau "terkendala". Fenomena komunikasi yang ada jauh dari keadaan "ideal". Sikap terbuka dan kritis amat diperlukan dalam memandang fenomena ini. Kedua, penggunaan bentuk lingual yang dari permukaan tampak "tidak berdosa" ternyata di dalamnya termuat ideologi dan kepentingan tertentu. Sikap terbuka dan kritis amat diperlukan dalam memandang fenomena ini. Ketiga, wacana publik selalu membawa konsumen atau penikmat kepada posisi-posisi tertentu. Sikap terbuka dan kritis amat diperlukan dalam memandang fenomena ini. Sebagai akhir dan tulisan ini. izinkanlah saya beranalogi sebuah slogan terkenal dari bapak rasionalisme Rene Descartes cogito ergosum 'aku berpikir maka aku ada' dengan motto berikut. Aku mengkritik maka aku ada! Ya, aku mengkritik maka aku ada. Tugas seorang ilmuwan tidak hanya memotret lingkungan sekitarnya, ia harus mengambil tindakan tertentu, minimal memberikan penyadaran kepada masyarakat sekitar. 32 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
DAFTAR RUJUKAN Ashcroft, B" Griffiths. G.. & TifFin, H. 2000. Post-Colonial Studies: The Key Concepts. Second edition. London & New York: Routledgc. Barker. C. 2000. Cultural Studies Teori dan Praktik. Terjemahan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana. Bell. A. 1995. Language and the Media. Dalam Grabe. W. (Ed.). Annual Review of Applied Linguistics Volume 15: Survey of the Field of Applied Linguistics. Cambndge: Cambridge Univcrsity Press. Birch, D. 1996. Critical Linguistics as Cultural Process. Dalam James, J.E. (Ed), The Language- Cultune Connection (hlm. 64 - 85). Singapore: SEAMEO Regional Language Centre. Bourdieu, P. 1992. Language & Symbolic Power Translated by G. Raymond & M. Adamson. Oxford: Blackwell Publishers. Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman. 1999. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. Fairclough, N. 1985. Critical and Descriptive in Discourse Analysis. JournalofPragmatics. 9: hlm. 739- - 763. Fairclough. N. 1989. Language and Power. New York: Longman Group UK Limited. Fairclough, N. 1995a. Critical Discourse Analysis: The Critical Studv of Language. Harlow-Essex: Longman Group Limited. Fairclough. N. 1995b. Pendahuluan. Dalam Fairclough, N. (Ed.), Kesadaran Bahasa Kritis (hlm, 1 - 34). Teijcmahan oleh Hartoyo. Semarang: IKIP Semarang Press. Fairclough, N. 1996. Technologisation of Discourse. Dalam Caldas- Coulthard. C. & Coulthard, M. (Eds.), Texts and Practices: Reading in Critical Discourse Analysis. New York: Routledgc. Fowlcr, R. 1985. Power. Dalam van Dijk. T. (Ed.), Handhook of Discourse Analysis Volume 4: Discourse Analysis in Society (hlm. 61 - 82). London: Academic Press. Fowler, R. 1986. Linguistic Criticism. Oxford: Oxford University Press. Fowler, R. 1991. Language in The News: Discourse and Ideology in the Press. London & New York: Routledgc. Fowler, R. 1996. On Critical Linguistics. Dalam Caldas-Coulthard, C.R. & Coulthard, M. (Eds.), Texts and Practices: Reading in Critical Discourse Analysis (hlm. 3 - 14). London: Routledge. Halliday. M.A.K. 1985/1994. An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Amold Publishers Ltd. Hodge. R. & Kress, G. 1993. Language as Ideology. Sccond Edition. London & New York: ROUTLEDGE. Jones, J. & Wareing, S. 1999. Language and Politics. Dalam Thomas, L. & Wareing, S. (Eds.), Language. Society. and Power (hlm. 31 - 48). London & New York: Routledge. Kroskrity, P.V. 2004. Language Idcologics. Dalam Duranti A. (Ed.), A Companion to Linguistic Anthropology (hlm. 496 - 516). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Santoso, Anang. 2003. Bahasa Politik Pasca Orde Baru. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra (WWS). Santoso, Anang. 2005. Pendayagunaan Kctransitifan dalam Wacana Politik Era Pasca-Orde Baru: Perspektif Kritis. Forum Penelitian: Jurnal Teori dan Praktik Penelitian. 17(2); hlm. 167 - 186. Santoso, Anang. 2006. Media Massa. Bahasa, dan Perspektivitas: Kajian Linguistik Kritis. Disajikan pada Seminar Regional Membaca Kuasa Media Massa dalam Rangka Lustrum Universitas Brawijaya Malang, tanggal 17 Oktober. Santoso. Anang. 2008. Bahasa sebagai Faktor Integrasi dan Disintegrasi Bangsa. Disajikan dalam Studium General Matakuliah Pengembangan Kepribadian. UPT UPMU, Universitas Negeri Malang, 23 Januari. Santoso, Anang. 2008. Bahasa. Masyarakat, dan Kuasa: Topik-Topik Kritis dalam Kajian Ilmu Bahasa. Diktat Matakuliah Sosiolinguistik. Malang: Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Santoso, Anang. 2008. Penggunaan Gramatika dalam Wacana Politik: Studi Representasi Bahasa sebagai Sistem Makna Sosial dan Politik. Diksi: Jurnal Ilmiah Bahasa. Sastra, dan Pengajarannya, 15(2): hlm. 221 - 233. Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. | 33
Santoso, Anang. 2009. Bahasa Perempuan Sebuah Ideologi Perjuangan. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Santoso, Anang. 2009. Bahasa sebagai Media Kekuasaan: Menggugat Kekerasan Simbolik dalam Wacana Publik. Disajikan pada Seminar bertajuk Bahasa sebagai Media Kekuasaan, Senat Mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya (Unesa), 15 Februari. Santoso, Anang. 2011. Wacana Media, Ideologi, dan Kesadaran Bahasa Kritis. Makalah disajikan pada "Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar 2011" yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra, Universitas Jember, tanggal 18 - 19 Mei. Thomborrow, J. 1999. Language and the Media. Dalam Thomas. Linda & Wareing, Shan (Eds.). Language, Society, and Power. (hlm. 49 - 63). London & New York: Routledge. Thomborrow, J. 2002. Power Talk: Language and /nteraction in Institutional Discourse. London & New York: Longman. van Dijk.T.A. 1985. Introduction: The Role of Discourse Analysis in Society. Dalam van Dijk, T. A. (Ed), Handbook of Discourse Analysis Volume 4: Discourse Analysis in Society (hlm. 1 - 12). London: Academic Press. Wodak. R. 1996. Disorders oj Discourse. London & New York: Longman. 34 | Membaca Wacana Publik Secara Kritis
Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd Assalaamualaikum Wr. Wb. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Malang, selaku Ketua Senat Universitas Negeri Malang Anggota Senat, Ketua dan Angota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang Dosen dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang Undangan dan Hadirin Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan ini. Sunguh tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Hanya Allah sebaik-baik tempat bergantung dan bersandar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini. perkenankanlah saya menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi idola dan panutan saya. Pada hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit gagasan saya, dalam pidato pengukuhan Guru Besar, dalam bidang Pembelajaran Bahasa Indonesia, tentang Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya Hadirin yang berbahagia. Pendidikan di Indonesia tidak hanya berperan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai pembudayaan (enkulturisasi), yang salah satu bidangnya adalah pembentukan karakter dan watak. Sayangnya, pendidikan nasional menurut banyak kalangan belum berhasil meningkatkan kecerdasan dan keterampilan anak didik. Pendidikan nasional gagal dalam pembentukan karakter dan watak (Azra. 2006: xiii - xiv). Untuk itulah, perlu dipikirkan secara serius pendidikan yang dapat membentuk karakter dan watak anak didik. Salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan untuk mendidik karakter dan watak untuk anak didik adalah mata pelajaran sastra. Sudah saatnya kita perlu meninjau kembali mata pelajaran ini, apakah sudah dapat membentuk kepribadian dan watak murid ataukah belum? Yang perlu dipikirkan pada pelajaran sastra tidak hanya hal ini. tetapi juga bagaimana dengan kurikulum, guru, pembelajaran, materi, media, dan alat evaluasinya. Kurikulum Setelah Kurikulum 1975 diganti Kurikulum 1984, hampir sepuluh tahun sekali kurikulum pendidikan kita berganti. Pergantian kurikulum ini memang dibutuhkan untuk mengikuti perkembang- an dan tuntutan zaman. Sayangnya, sosialisasi perubahan kurikulum tidak selalu berjalan lancar. Sering terjadi, kulikulum sudah diberlakukan, bahkan beberapa tahun, masih banyak guru yang tidak memahami kurikulum yang berlaku beserta bagaimana mengajarkan mata pelajaran yang harus diampu, sehingga guru masih banyak yang mengajar dengan cara dan materi kurikulum lama meskipun kurikulumnya sudah berganti. Bila guru tersebut sudah atau baru memahami kurikulum. tiba-tiba saja kurikulumnya diganti lagi. Nasib guru dan keadaan guru untuk belajar hal baru terjadi lagi. Hal ini terjadi pada tahun 1984, 1994, dan 2004. Bahkan, pada saat Kurikulum 2004 diluncurkan, masih belum ada kepastian kurikulum mana yang harus digunakan guru karena begitu banyaknya draft kurikulum yang diberikan pemerintah dan beredar, yang dari waktu ke waktu selalu berubah. Kondisi semacam ini kurang menguntungkan bagi psikologi guru dalam menghadapi perubahan. Mereka menjadi apatis terhadap perubahan, karena perubahan dianggap sebagai beban dan ketidakpastian. Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 35
Kurikulum Tungkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya berisi garis besar program (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, standar kompetensi, dan kompetensi dasar). Kurikulum ini bisa ditafsirkan, dipahami, dan diterapkan secara berbeda-beda, bergantung pada kemampuan dan kemauan guru. Dalam kondisi dan kualitas guru seperti sekarang, kurikulum semacam ini tidak menguntungkan dan cenderung merepotkan berbagai pihak. Sebaiknya, kunkulum lebih terperinci sehingga bisa diukur kedalaman, keluasan, dan keruntutan materi. Kalau perlu, kurikulum sudah dilengkapi dengan berbagai petunjuk teknis (misalnya buku evaluasi, metode, media dan sumber belajar, silabus, dan rencana pembelajaran) yang dikeluarkan bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum. Tidak seperti sejarah keluarnya KTSP yang semuanya disusun dan disahkan secara diangsur. Guru Sastra Hadirin yang saya hormati, Membahas guru (sastra) Indonesia, saya suka membayangkan dan berdoa agar mereka seperti Bu Muslimah yang begitu gigih tanpa pamrih dan mengagumkan mampu membelajarkan seorang Andrea Hirata dan orang pinggiran dan terpinggirkan menjadi orang yang mampu mengaktualisasikan diri dengan baik. Saya juga membayangkan guru yang ada di sinetron Aku Cinta Indonesia yang begitu dihormati dan bijak; atau guru di novel Totto Chan yang begitu sabar dan kreatif dalam membelajarkan muridnya. Saya begitu kecewa dengan tokoh guru di sinetron akhir-akhir ini, seperti di Bolu (Bocah Lucu) atau di Cagur (Calon Guru) Naik Bajaj, yang digambarkan sebagai orang yang bodoh dan bloon, ketinggalan zaman, kurang pergaulan, bahan olok-olok murid, dan gambaran negatif lainnya. Berbicara guru kita akan menemukan berbagai masalah. Ini tidak berarti tidak ada guru yang baik. Bahkan, saya perlu mengacungkan dua ibu jari untuk guru yang mampu memenangi lomba guru kreatif, lomba menulis karya ilmiah, lomba menulis cerpen, atau guru yang menulis buku. Di harian Jawa Pos pemah memuat pendapat Zainal Rahmat. Kepala UPTD Kecamatan Kedung Kandang tentang adanya sepuluh penyakit yang diderita guru. Kesepuluh penyakit itu adalah kusta (kurang tanggap strategi). TBC (tidak banyak cara), kudis (kurang disiplin), lesu (lemah sumber), kram (kurang terampil), tipes (tidak punya selera), asam urat (asal susun materi), asma (asal masuk), mual (muatan amat lemah), dan jadul (zaman dulu). Bagaimana dengan guru sastra? Mungkin kurang lebih sama. Masalah itu bisa ditambah lagi dengan kenyataan bahwa ada guru sastra yang tidak mempunyai kualifikasi (ijazah) yang sesuai untuk mengampu mata pelajaran ini. Yang lebih parah lagi, banyak guru yang tidak mengerti atau kurang menguasai materi yang seharusnya diajarkannya. Penelitian di beberapa tempat menunjukkan bahwa nilai guru cukup rendah saat mengerjakan soal UAN yang diperuntukkan bagi murid mereka. Belum lagi ketidak mampuan mereka memahami kurikulum dan menjabarkannya ke dalam materi pembelajaran yang sistematis yang sesuai dengan tingkat usia murid. Guru kurang bisa membelajarkan materi dengan efektif dan efisien, sehingga sering tidak bisa mengelola waktu dan kurang bisa membelajarkan murid sesuai dengan tuntutan kurikulum. Belum lagi kesukaan Guru suka mengajar teori dibanding keterampilan berbahasa dan keterampilan bersastra. Masalah seperti ini sering saya temui saat saya menunggu PLPG. Itulah sebabnya, upaya pemerintah dalam mengakui profesi guru melalui berkas portofolio dan PLPG perlu ditinjau kembali. Bila perlu pemberian sertifikasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang melembaga. Guru sebagai tenaga profesional di bidang pembelajaran wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana atau Program Diploma IV (empat) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru. Guru bahasa Indonesia sudah seharusnya guru lulusan pendidikan bahasa Indonesia. Selain itu. guru harus mempunyai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 36 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Ke- mampuan itu meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pem- belajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru hendaknya memiliki dan menguasai sepuluh keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan: (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan. (3) memberi penguatan. (4) menggunakan media pembelajaran. (5) mengadakan variasi, (6) mengelola kelas. (7) bertanya, (8) komunikasi personal. (9) membimbing diskusi, dan (10) mengevaluasi. Kompetensi kepribadian merujuk pada kemampuan kepribadian guru. Seorang guru hendaknya mempunyai kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Banyak resep untuk menjadi pribadi yang baik. Ada beberapa hal yang diajukan Syukur (2010) untuk menjadi guru dahsyat, yaitu taqwa, cinta mengajar, kemauan yang kuat, mempunyai visi dan idealisme yang jelas, disiplin, mau mengajar dan mengikuti zaman, bisa bersikap tegas, menjadi motivator dan mau memberi pujian, bijaksana, serta menjadi mitra dan mediator. Ajisaka (2008) mengemukakan bahwa untuk menjadi manusia yang mempunyai magnet keberuntungan, manusia hendaknya mempunyai sepuluh hal. Kesepuluh hal itu adalah membangun dan memperbesar jejaring berpetualang dan mencari hal-hal baru, banyak memberi dan melayani, memiliki tujuan, fleksibel dan rileks, mengikuti dan mengasah intuisi, memiliki sikap positif, bertumbuh dan belajar, beram mengambil tindakan. taqwa, syukur, doa. yakin, serta tawakal. Dengan bahasa yang berbeda Abidin (2007) memberikan tujuh formula agar individu menjadi cemerlang. Ketujuh formula itu adalah (1) mengenali kekuatan dan potensi diri. (2) me- munculkan ketaqwaan. (3) meningkatkan ilmu, (4) memili wawasan dan tujuan hidup. (5) memelihara amanah. (6) berfikir positif, dan (7) menyantuni manusia. Dalam konteks semacam ini, wajar bila seorang guru dinilai dari beberapa aspek. Aspek yang dimaksud adalah ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, tanggungjawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan bekerjasama. Bagaimana dengan kompetensi profesional? Yang dimaksud dengan kompetensi profesi- onal adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat. Ke- mampuan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru bahasa Indonesia dihargai karena kemampuan membelajarkan siswa. Oleh karena itu. guru bahasa Indonesia adalah guru yang hebat di kelas. Guru yang bisa menjadikan muridnya mengembangkan kemampuan berbahasa dan bersastra Indonesia secara maksimal. Penghargaan dan penilaian terhadap guru untuk kenaikan pangkat. sertifikasi, guru teladan, guru kreatif, atau penghargaan dan penilaian sejenis sebaiknya berbasis kelas. Pelatihan terhadap guru sebaiknya juga diorientasikan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan peningkatan kemampuan guru di kelas. Pembelajaran Sastra Hadirin yang saya hormati. Bagaimana, supaya pembelajaran sastra efektif dan efisien? Salah satu yang perlu dilaku- kan adalah kemampuan dan kemauan guru untuk membelajarkan sastra dengan model yang tepat. Dalam kurikulum KTSP ada kompetensi dasar tentang puisi, prosa, dan drama. Dalam beberapa pengamatan yang saya lakukan, guru banyak menghabiskan waktu untuk membahas teori tentang puisi, prosa, dan drama. Guru-guru sering melupakan untuk membelajarkan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis puisi, prosa, atau drama dengan waktu yang cukup, karena sudah dihabiskan untuk membahas teori. Selain itu. yang sering dilupakan guru adalah bagaimana cara Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 37
atau model menyimak, berbicara, membaca, dan menulis puisi, prosa, atau drama itu sendiri. Beriku, ini akan diuraikan secara singkat contoh model menulis puisi dan prosa. Seringkah guru membelajarkan siswa menulis puisi justru dengan menjelaskan teori puisi. Kalau ada guru yang sedikit kreatif, mereka membelajarkan menulis puisi kepada siswa dengan mengajak siswanya keluar kelas - misalnya dalam bentuk mengamati pemandangan alam, tingkah laku orang, objek tertentu - untuk mendapatkan inspirasi puisi yang akan ditulis. Setelah itu. siswa diminta untuk menulis puisi. Bagaimana cara menulis puisi, diserahkan kepada siswa. Dengan model pembelajaran semacam ini. siswa tidak mengetahui bagaimana langkah konkret menulis puisi atau contoh langkah yang harus ditempuh dalam menulis puisi. Seharusnya, guru memberikan langkah- langkah konkret dalam menulis puisi atau model menulis puisi. Berikut ini salah satu model menulis puisi, yaitu model definisi. Model definisi adalah model menulis puisi dengan memberi definisi atau arti terahadap sesuatu. Kata kunci yang biasanya digunakan yaitu adalah. Siswa diajak untuk menentukan terlebih dahulu kata yang akan didefinisikan. Langkah berikutnya siswa mendefinisikan kata itu dalam beberapa definisi. Setelah itu, siswa diminta untuk menambah definisinya menjadi definisi yang bisa direnungkan atau mengandung pesan. Terakhir, siswa mencoba untuk memperindah bunyi definisi menjadi puisi.. Berikut ini akan diberikan contoh menulis puisi dengan model ini. Langkah 1: Siswa diminta untuk memilih kata yang akan didefinisikan. Sebagai contoh, kata yang didefinisikan adalah putih Langkah 2: Siswa mendefinisikan kata dalam beberapa definisi. Putih Putih adalah bening Putih adalah bersih Putih adalah suci Langkah 3: Siswa diminta untuk menambah definisinya menjadi definisi yang bisa direnungkan atau mengandung pesan. Putih Putih adalah bening bola matamu, dengan cara sama menatap manusia Putih adalah bersih hatimu, tak pemah ada dendam walau muka pernah terlempar batu Putih adalah suci pribadimu, selalu menomorsatukan umat Langkah 4: Siswa mencoba untuk memperindah bunyi definisi menjadi puisi. Putih Putih adalah bening bola matamu, dengan cara sama menatap manusia tanpa pandang bulu Putih adalah bersih hatimu, tak pemah ada dendam walau muka pemah terlempar batu Putih adalah suci pribadimu, selalu menomorsatukan umatmu Berikutnya, akan diuraikan model menulis prosa. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidik- an, ada beberapa kompetensi dasar yang berkenaan dengan apresiasi terhadap latar karya sastra. Kompetensi yang dimaksud adalah (1) menjelaskan hubungan latar suatu cerpen (cerita pendek) dengan realitas sosial; (2) menjelaskan tema dan latar novel remaja (asli atau terjemahan) yang dibacakan; (3) menjelaskan alur cerita. pelaku, dan latar novel remaja (asli atau terjemahan); serta menemukan tema, latar, penokohan pada cerpen-cerpen dalam satu buku kumpulan cerpen. Dalam pengamatan saya terhadap kegiatan pembelajaran latar prosa di kelas, banyak guru yang saat membelajarkan apresiasi latar karya sastra masih menghabiskan sebagian besar waktu di kelas pada tataran teori. Mereka asyik menjelaskan pengertian latar dan macam- macam latar. Kegiatan guru meminta siswa untuk mencari latar yang ada di dalam karya sastra hanya menempati porsi yang sedikit atau dilakukan bila ada sisa waktu. Tidak heran, bila kegiatan belajar mengajar sastra Indonesia berjalan biasa-biasa saja dan kurang menyenangkan. 38 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Model pembelajaran menulis latar bisa dilakukan dengan cara bertahap. Pertama, siswa diminta untuk belajar mendeskripsikan latar. Siswa bisa diajak untuk mengamati kenyataan yang bisa digunakan sebagai latar karya sastra, misalnya, tempat, suasana, waktu, budaya, musim, bahasa. Tempat yang diamati, antara lain, di pasar, stasiun, taman rekreasi, kantor kecamatan. Suasana yang diamati, misalnya, ketenangan di desa, kesibukan di terminal, atau kebisingan di pabrik. Waktu yang diamati, misalnya, pagi hari di pantai, siang hari di hulu sungai, sore hari di hutan, malam hari di rumah sakit. Budaya yang diamati, misalnya, bagaimana norma, cara pandang, ide, sopan santun, kekerabatan, kebiasaan makan, kebiasaan berkumpul, atau hasil kerajinan suatu suku. Musim yang diamati, misalnya, musim awal kemarau, musim kemarau, musim awal penghujan, dan musim akhir penghujan. Guru hendaknya mengajak siswa untuk menuliskan kenyataan yang dekat dengan siswa. Pelatihan dimulai dari hal-hal yang menjadi milik atau lingkungan siswa. Pelatihan dimulai dan yang mudah hingga ke yang sulit; dari yang sederhana ke yang kompleks. Model yang ditawarkan bisa berupa bentuk seperti close test. Siswa diminta untuk melengkapi gambaran latar yang dihilangkan beberapa katanya, seperti contoh di bawah ini. Pagi ini demikian cerah. ... tersenyum riang. Perempatan jalan ...., yang tidak pernah dipandang ... pengendara mobil, sepeda motor, ...., sepeda, dan pejalan kaki ... menjadi magnit tersendiri. Bunga- bunga di berbagai sudut, trotoar dengan mozaik warna dan ... seakan karpet panjang bagi... kaki. Kini semua yang lewat... memperlambat untuk menikmati kesegaran .. itu. Siswa bebas untuk mengisi kata-kata yang dihilangkan, asal deskripsi itu menjadi masuk akal. Jawaban setiap siswa tidak harus sama. Salah satu jawaban siswa mungkin seperti ini. Pagi ini demikian cerah. Matahari tersenyum riang. Perempatan jalan itu. yang tidak pemah dipandang oleh pengendara mobil, sepeda motor, becak, sepeda, dan pejalan kaki kini menjadi magnit tersendiri. Bunga-bunga menyambut di berbagai sudut, trotoar baru dengan mozaik warna dan bentuk seakan karpet panjang bagi pejalan kaki. Kini semua yang lewat justru memperlambat untuk menikmati kesegaran taman itu. Model lainnya, guru bisa memulai dengan memberikan stimulus berupa kalimat awal deskripsi latar seperti contoh di bawah ini. • Matahari mulai menampakkan wajahnya. (Siswa melanjutkan untuk mendeskripsikan latar). • Pasar ini merupakan pasar peninggalan Belanda. (Siswa melanjutkan untuk mendeskripsikan latar). Bangunan rumah sakit ini mirip dengan sekolah kami. (Siswa melanjutkan untuk mendeskripsikan latar). Guru juga bisa memberikan stimulus berupa rangkaian kalimat. Siswa diminta untuk melengkapi kalimat itu menjadi gambaran latar. Rangkaian kalimat itu seperti di bawah ini. • Rumput menunduk tak bergairah. Kupu-kupu enggan • • Seprei dan selimut terpisah dari kasur. Guling dan bantal berserakan di lantai.... • Sepeda motorku baru saja melewati gerbang sebelum memasuki areal tempat rekreasi. Sungguh terbang dan mencari madu. Angin malas berhembus ... menarik, gerbang itu tinggi dan berbentuk seekor kera raksasa yang lucu... Model menulis latar bisa juga dengan cara guru bisa menuntunnya dengan memberikan gambaran singkat latar. Siswa menulis kembali dan mengembangkan latar berdasarkan gambaran yang telah didengarnya dari guru. Gambaran itu misalnya: • • • desa yang hijau jalanan yang sibuk taman yang luas Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 39
• sungai yang deras langit yang biru awan yang berpintal
-pintal seperti kapas Model lainnya, guru bisa menggunakan media gambar/film/lagu/cerita. Siswa menggambar
- kan latar sesuai dengan gambar/film/lagu/cerita. Latar yang ditulis siswa bisa sesuai dengan gambar/film/lagu/cerita. bisa juga gambar/film/lagu/cerita itu hanya merupakan titik berangkat bagi ;atar yang ditulis siswa. Yang perlu diperhatikan guru adalah bagaimana latar yang ditulis siswa itu dilihat dari kerincian, urutan, dan juga pemanfaatannya bagi karya sastra yang ditulis siswa secara utuh nanti. Model lain yang diberikan guru, siswa meniru latar yang ada di dalam karya sastra yang bagus. Siswa bisa mengganti
-ganti kata, kalimat, atau unsur lainnya yang ada di dalam latar tersebut. Sebagai contoh, perhatikan latar cerpen Budi Darma yang berjudul "Mata yang Indah" di bawah ini! Ketika saya tiba kembali di desa ibu. saya melihat pemandangan yang benar
- benar mengerikan. Debu beterbangan, rumah tinggal sedikit karena rumah
-rumah lain sudah roboh, tanah retak
-retak kekeringan, pohon
-pohon mati, dan tidak ada satu hewan pun yang nampak. Sungai juga sudah benar
- benar kering. Desa ibu telah ditinggalkan oleh semua penduduk, kecuali ibu. Dan ibu nampaknya tetap bertahan, untuk menunggu kedatangan saya kembali. Latar di atas bisa diubah menjadi latar yang agak lain. Sebagai contoh, mengubah latar dengan mengganti tokoh saya menjadi tokoh kami, ibu menjadi paman, hewan diganti orang, dan penduduk diganti orang. Ketika kami tiba kembali di desa paman, kami melihat pemandangan yang benar
- benar mengerikan. Debu beterbangan, rumah tinggal sedikit karena rumah
-rumah lain sudah roboh, tanah retak
-retak kekeringan, pohon
-pohon mati, dan tidak ada satu orang pun yang nampak. Sungai juga sudah benar
- benar kering. Desa paman telah ditinggalkan oleh semua orang, kecuali paman. Dan paman nampaknya tetap bertahan, untuk menunggu kedatangan kami kembali. Latar di atas bisa diubah menjadi latar lain yang lebih kompleks. Sebagai contoh, mengubah latar desa menjadi kota, sehingga unsur
- unsur desa berubah menjadi unsur
-unsur kota. Ketika saya tiba kembali di tempat ibu. saya melihat pemandangan yang benar
- benar mengerikan. Debu beterbangan. Rumah, toko, dan pabrik tinggal sedikit karena sudah banyak yang roboh, jalanan retak
-retak, pohon
-pohon mati, dan tidak ada satu orang pun yang nampak. Air tidak mengalir. Tempat ibu telah ditinggalkan oleh semua penduduk, kecuali ibu. Dan ibu nampaknya tetap bertahan, untuk menunggu kedatangan saya kembali. Latar di atas bisa diubah menjadi latar lain yang berbeda. Sebagai contoh, mengubah latar desa sepi, kering, dan gersang menjadi desa yang indah dan subur. Ketika saya tiba kembali di desa ibu, saya melihat pemandangan yang benar
- benar menakjubkan. Udara sangat segar. Rumah penduduk tampak asri oleh pagar hidup dan pohonan yang masih alami. Jalanan tanah tampak menambah harmonis pemandangan. Hewan
-hewan peliharaan tampak berkeliaran aman. Sungai
-sungai jernih, seakan airnya langsung bisa diminum. Tidak heran ibu nampaknya tetap betah tinggal di desa itu sambil menunggu kedatangan saya kembali. 40 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Model lain, guru bisa menuntunnya dengan memberi pedoman. Pedoman itu, misalnya, dengan meminta murid menulis latar berdasarkan arah, seperti dan timur, utara, barat, dan selatan; atau dari depan, samping, dan belakang. Perhatikan latar cerpen "Kritikus Adinan" karya Budi Darma yang tampak di bawah ini. .... Tepat satu jam sebelum jam yang ditentukan dalam surat panggilan kritikus Adinan sampai di depan rumah pengadilan. Rumah ini nampak kuno, besar dan gelap. Banyak pohon- pohon tinggi yang mengelilingi rumah itu. Kritikus Adinan melangkahkan kaki di atas trap tengah, dan setelah sampai di trap yang paling atas kritikus Adinan berhenti sebentar untuk melihat petunjuk yang tertera di atas tembok. Lalu kritikus Adinan berjalan ke kanan, dan sesudah itu sesuai dengan petunjuk di pojok tembok kritikus Adinan membelok ke kiri. Sekarang kritikus Adinan memasuki lorong gelap dan panjang. Rasanya kurang bebas bernafas dalam lorong itu. Di sebelah kiri nampak pintu-pintu kamar yang semuanya tertutup, dan di sebelah kanan tampak tembok putih luntur yang kadang- kadang disela-sela oleh jendela-jendela tertutup. Tidak ada satu lampu pun yang menyala dalam lorong itu. Satu-satunya cahaya matahari yang menerobos sela- sela jendela kayu kanan.... (Darma, 1974:104) Model lain, guru bisa menuntun murid menulis dengan memberi dari hal-hal yang menonjol hingga yang tidak menonjol, dan yang menarik perhatian hingga yang bisa dilewatkan. Perhatikan contoh latar tempat cerpen ''Bambang Subali Budiman" karya Budi Darma di bawah ini! Seperti pemandangan lain yang sempat saya lihat dalam kecamatan ini. kebersihan kamar ini juga patut diberi nilai tinggi. Sepreinya putih bersih dan tersetrika rapi, demikian juga taplak mejanya. Labur dindingnya masih baru dan segar. Kamar mandinya, menjadi satu dengan kamar tidur, juga bersih. Di beberapa tempat ada tombol bel untuk memanggil kacung. Dan bau wangi dalam kamar ini mematikan selera saya untuk meninggalkan kamar, dan sekaligus memperhebat nafsu saya untuk tidur (Darma, 1981:332) Materi Pembelajaran Hadirin yang saya hormati. Secara umum, tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bidang sastra dalam Kurikulum 2004 adalah sebagai berikut. Pertama, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Kedua, siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Tujuan itu dijabarkan ke dalam kompetensi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis sastra. Kemampuan mendengarkan sastra meliputi kemampuan mendengarkan, memahami, dan mengapresiasi ragam karya sastra (puisi, prosa, drama) baik karya asli maupun saduran/terjemahan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemampuan berbicara sastra meliputi kemampuan membahas dan mendiskusikan ragam karya sastra sesuai dengan isi dan konteks lingkungan dan budaya. Kemampuan membaca sastra meliputi kemampuan membaca dan memahami berbagai jenis dan ragam karya sastra, serta mampu melakukan apresiasi secara tepat. Kemampuan menulis sastra meliputi kemampuan mengekspresikan karya sastra yang diminati (puisi, prosa, drama) dalam bentuk sastra tulis yang kreatif, serta dapat menulis kritik dan esai sastra berdasarkan ragam sastra yang sudah dibaca. Kalau dicermati, kompetensi yang akan dikembangkan masih berkutat pada intrasastra dan pengetahuan tentang sastra. Begitu kompetensi ini dijabarkan dalam buku pembelajaran, isinya masih berkisar pada (mohon maaf) sekadar tema, tokoh, watak, penokohan, perwatakan, alur, sudut pandang, latar, gaya bahasa, nilai, dan amanat, kalau itu pembelajaran prosa. Pembelajaran puisi masih berkutat pada masalah (1) struktur fisik puisi: perwajahan, diksi, pengimajian, kata konkrit, Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 41
majas, verifikasi, dan (2) struktur batin puisi: tema, makna, rasa, nada, dan amanat puisi. Pembelajar- an sastra ini ditambah dengan menulis kritik dan esai sastra, bermain drama, atau pengetahuan tentang sastra. Tentu saja ini tidak salah, pembelajaran sastra memang berurusan dengan hal-hal ini. Bila pembelajaran semacam ini dilakukan oleh guru yang kreatif, siswa tidak mudah bosan. Sebaliknya, bila dilakukan oleh guru yang biasa-biasa saja, maka siswa akan bertemu dengan hal yang sama pada setiap jenjang sekolah. Perlu diingat, guru yang kreatif jumlahnya sangat sedikit. Saya pernah mendapat kesempatan menilai buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD, SMP, dan SMA. Saya tidak ingin mengambil kesimpulan yang sembrono. Dari buku-buku yang saya nilai dari beberapa penulis dan beberapa penerbit yang berbeda, setiap bertemu dengan pembelajaran apresiasi sastra, saya hampir bertemu dengan persoalan intrasastra (unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sastra). Beberapa di antaranya, ada yang sudah cukup kreatif menyajikan materi dan langkah pembelajarannya. Sebagian besar, termasuk buku yang biasa-biasa saja. Seandainya saya menjadi siswa, dengan buku seperti itu. saya mungkin akan biasa-biasa saja atau bahkan kurang berminat untuk belajar sastra. Anehnya, kemampuan siswa dalam menguasai intrasastra tidak menggembirakan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Feronika (2005) tentang kemampuan siswa memahami dongeng. Mufidah (2005) tentang kemampuan siswa memahami unsur intrinsik cerpen, Rahmawati (2005) tentang kemampuan siswa menulis pantun, menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam bidang yang diteliti kurang menggembirakan. Tentu saja, penelitian yang menunjukkan hal yang sebaliknya juga ada. Ada kemungkinan, salah satu sebabnya adalah pembelajaran sastra kurang menyenangkan dan kurang menantang. Zuhriah (2005) meneliti resepsi remaja terhadap novel Eifel I'm in Love. Selain novelnya memang menarik, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit terlepas dari istilah teknis sastra, dia mencoba menggali resepsi remaja. Hasilnya ternyata menggembirakan. Barangkali, memang perlu ada warna baru dalam mewadahi pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra yang hanya membahas persoalan intrasastra saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan baru. Melalui pembelajaran sastra, kita perlu meningkatkan daya saing anak dalam menghadapi zaman seperti ini dan masa depan mereka. Itulah sebabnya, menuju masyarakat pembelajar di abad ke-21, Dryden dan Vos (2001) menyarankan adanya revolusi cara belajar. Bagaimana seharusnya pembelajaran sastra? Pembelajaran sastra hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum 2004. yaitu (I) keseimbangan antara etika, logika, estetika, dan kinestetika. (2) pengembangan kecakapan hidup. (3) belajar sepanjang hayat. (4) ber- pusat pada siswa, dan (5) kemenyeluruhan dan kemitraan. Pada bagian ini. akan diuraikan model pembelajaran multiple intelelligence dan kecerdasan spiritual melalui sastra. Pembelajaran Multiple Intelligence Melalui Sastra Novel Laskar Pelangi yang ditulis Andrea Hirata mendapat sambutan hangat. Sambutan ini tidak hanya berasal dari masyarakat sastra, tetapi juga masyarakat pendidikan. Bagi para pendidik dan pelajar, disarankan untuk membaca novel ini. Novel ini memberi warna arah dan hakikat pendidikan kita. Ternyata, dari sebuah novel, kita bisa belajar bahwa pendidikan tidak hanya soal nilai. Pendidikan lebih pada pembentukan karakter siswa. Karakter siswa tidak hanya dibangun dan kecerdasan intelektual saja, tetapi dan seluruh kecerdasan siswa. Seluruh kecerdasan inilah yang disebut multiple intelligence (kecerdasan ganda). Apa yang dimaksud multiple intelligence? Multiple intelligence di sini merujuk pada tujuh komponen kecerdasan manusia, yang meliputi kecerdasan (1) lingusitik-vcrbal, (2) matematis-logis. (3) visual-spasial. (4) ritmik-musikal, (5) kinestetik, (6) interpersonal, dan (7) intrapersonal. Masing- masing jenis kecerdasan ini akan dikembangkan melalui pembelajaran sastra. Berikut ini akan dijelaskan serba singkat pengertian masing- masing jenis kecerdasan dan kegunaannya dalam kehidupan siswa. Untuk bagian berikutnya akan diberikan beberapa contoh pembelajaran untuk mengasah kecerdasan ini melalui pembelajaran sastra. 42 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Kecerdasan lingusitik-verbal mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui kata-kata untuk me- ngemukakan pikiran-pikiran ini dalam berbicara, membaca, dan menulis (Amstrong. 1994:2; Lwin dkk.. 2003:11). Kecerdasan matematis-logis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitung- an, pola dan pemikiran logis serta ilmiah. Hubungan antara matematika dan logika adalah bahwa keduanya secara ketat mengikuti hukum dasar. Ada konsistensi dalam pemikiran logis (Amstrong, 1994: 2; Lwin dkk., 2003:43). Kecerdasan matematis-logis dapat (I) meningkatkan logika dan memperkuat keterampilan berpikir, (2) menemukan cara kerja pola dan hubungan, (3) meningkatkan pengertian bilangan, (4) mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. (5) memperbaiki kemampuan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan, serta (6) meningkatkan daya ingat (Lwin dkk.. 2003:44 - 48). Kecerdasan visual-spasial adalah kecerdasan yang dimiliki oleh arsitek, insinyur mesin, seniman, fotografer, pilot, navigator, pemahat, dan penemu. Apa kesamaan yang dimiliki oleh professional yang kelihatannya berbeda ini? Mereka mempunyai kemampuan untuk melihat dengan tepat gambaran visual di sekitar mereka dan memperhatikan rincian kecil yang kebanyakan orang lain mungkin tidak memperhatikan. Anda dapat mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan persepsi yang besar. Apabila seorang seniman memperhatikan sebuah lukisan, dia dapat memperhatikan perbedaan yang takkentara dengan cara penggunaan warna dan perubahan dalam sapuan kuas ( Amstrong. 1994: 2; Amstrong. 1994: 2; Lwin dkk., 2003:73). Kecerdasan ini penting untuk (1) meningkatkan kreativitas. (2) meningkatkan daya ingat. (3) mengembangkan pemikiran tingkat tinggi dan keterampilan memecahkan masalah. (4) mencapai puncak kinerja, dan (5) mem- bantu anak mengungkapkan perasaan dan emosi (Lwin dkk., 2003:75 - 82) Kecerdasan irama musik adalah kemampuan menyimpan nada dalam benak seseorang, untuk mengingat irama itu, dan secara emosional terpengaruh oleh musik. Kecerdasan ini penting untuk (I) meningkatkan kreativitas dan imajinasi. (2) meningkatkan kecerdasan, (3) meningkatkan daya ingat, (4) membantu mengajarkan kecerdasan lainnya, (5) mempunyai dampak terapi (Amstrong. 1994: 3; Lwin dkk.. 2003:137 - 142) Kecerdasan Kinestetik memungkinkan manusia membangun hubungan yang penting antara pikiran dan tubuh, dengan demikian memungkinkan tubuh untuk memanipulasi objek dan menciptakan gerakan. Kecerdasan ini merujuk pada kemampuan menggunakan dengan baik pikiran dan tubuh secara serempak untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan (Amstrong, 1994: 3; Lw'in dkk., 2003:167 - 168). Kecerdasan ini penting untuk (1) meningkatkan kemampuan psikomotor, (2) meningkatkan keterampilan social, (3) membangun rasa percaya diri dan harga diri. (4) meletakkan fondasi bagi gaya hidup sporty, (5) meningkatkan kesehatan (Lw'in dkk., 2003:169 - 174). Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami dan memperkirakan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud dan keinginan orang lain, serta menanggapinya secara layak. Kecerdasan inilah yang memungkinkan kita untuk membangun kedekatan, pengaruh, dan membangun hubungan dengan masyarakat (Amstrong, 1994: 3; Lwin dkk., 2003:197). Kecerdasan interpersonal penting untuk (1) menjadi orang dewasa yang sadar secara sosial dan mudah menyesuaikan diri, (2) menjadi berhasil dalam pekerjaan, dan (3) kesejahteraan emosional dan fisik (Lwin dkk., 2003:198 - 202). Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan mengenai din sendiri. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendin. Orang yang bcrkecerdasan interpersonal tinggi cenderung menjadi pemikir yang tercermin pada apa yang mereka lakukan dan terus-menerus membuat penilaian diri. Mereka selalu bersentuhan dengan dengan pemikiran, gagasan, dan impian. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengerahkan emosi mereka sendin sedemikian rupa untuk memperkaya dan membimbing kehidupan mereka sendiri. Mereka adalah individu yang sangat termotivasi dengan keputusan mereka. Akan tetapi, yang paling ekstrim. mereka bisa sangat individualistis dan introvert (Amstrong. 1994: 3; Lwin dkk.. 2003: 233). Kecerdasan ini penting untuk (I) mengembangkan pemahaman yang kuat mengenai diri yang Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 43
membimbingnya kepada kestabilan emosi, (2) mengendalikan dan mengarahkan emosi. (3) mengatur dan memotivasi din, (4) bertanggung jawab atas kehidupan diri sendiri, dan (5) mengembangkan harga diri yang tinggi (Lwin dkk.. 2003: 234 - 237). Seperti yang telah disinggung sebelum ini, pembelajaran sastra tidak hanya digunakan untuk mengasah kemampuan intrakarya sastra dan pengetahuan tentang sastra. Pembelajaran sastra bisa digunakan untuk mengembangkan kepribadian siswa. Salah satu kepribadian siswa akan tercermin dalam multiple intelligence. Bagaimana cara mengajarkan kecerdasan lingusitik-verbal melalui pembelajaran sastra? Selama ini, kecerdasan inilah yang banyak diasah guru dalam pembelajaran sastra. Untuk itulah, tidak salah bila guru membelajarkan siswa untuk menceritakan kisah, berdebat, berdiskusi, menafsir- kan, menyampaikan laporan, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis tentang karya sastra (puisi, prosa, dan drama). Bagaimana cara mengajarkan kecerdasan matematis-logis melalui pembelajaran sastra? Dalam pembelajaran sastra, siswa bisa dibelajarkan untuk berpikir logis dan analitis terhadap karya sastra yang diapresiasi. Hal-hal yang dianalisis bisa berupa unsur intrakarya sastra bisa juga ekstrakarya sastra. Siswa dibelajarkan untuk berpikir logis tentang hal-hal yang ada di dalam dan di luar karya sastra. Siswa diminta untuk berhitung tentang hal-hal yang ada di dalam karya sastra (puisi, prosa, dan drama). Berhitung di sini bisa berupa berhitung tentang tokoh, kata tertentu, jumlah gaya bahasa, tempat, jangka waktu terjadinya peristiwa, atau yang lainnya. Siswa diminta untuk menduga dan menebak berandai-andai tentang peristiwanya akan terjadi dalam karya sastra dan yang akan terjadi pada peristiwa lain. Bisa juga siswa diminta untuk melengkapi centa/puisi/dialog pada awal, tengah, atau akhir. Siswa diminta untuk melihat pola-pola karya sastra (puisi, prosa, dan drama). Bahan pembelajaran bisa berupa cerita detektif, cerita teka-teki, puisi teka-teki atau karya sastra pada umumnya. Bagaimana cara mengajarkan kecerdasan visual-spasial melalui pembelajaran sastra? Dalam pembelajaran sastra, siswa dapat dibelajarkan untuk memahami informasi visual yang terdapat di dalam karya sastra yang mereka baca atau yang mereka amati di dunia nyata untuk kemudian dituliskan atau dimodifikasi ke dalam karya sastra mereka. Informasi visual itu misalnya berupa latar (fisik, suasana, waktu, peristiwa, budaya, musim, bahasa, dsb.), tingkah laku seseorang, atau peristiwa. Bagaimana cara mengajarkan kecerdasan irama musik melalui pembelajaran sastra? Dalam pembelajaran sastra, dalam bentuk sederhana, siswa bisa diminta untuk membacakan puisi, ber- deklamasi, bercerita, menirukan dialog dan dialek tokoh. Bisa juga siswa diajarkan untuk berpantun, berkidung, atau menyanyikan puisi. Bagaimana cara mengajarkan kecerdasan kinestetik melalui pembelajaran sastra? Dalam pembelajaran sastra, siswa bisa diminta untuk menirukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh dalam sebuah prosa atau drama. Proses ini hendaknya disesuaikan dengan tingkat usia dan minat siswa. Bagaimana cara mengajarkan kecerdasan interpersonal melalui pembelajaran sastra? Untuk mengasah kecerdasan ini. dalam pembelajaran sastra, siswa bisa diajak untuk mengapresiasi watak dan perwatakan yang ada di dalam karya sastra (prosa dan drama) atau apa yang dialami seseorang seperti yang ada di dalam puisi. Mereka bisa diminta untuk memahami dan memperkirakan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud dan keinginan tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastra atau orang yang diceritakan di dalam puisi. Mereka diminta untuk menanggapi, menirukan, atau memerankannya secara layak. Bagaimana cara mengajarkan kecerdasan intrapersonal melalui pembelajaran sastra? Untuk mengasah kecerdasan ini. siswa diminta untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dengan bercermin pada apa yang dialami, dirasakan, diinginkan oleh tokoh-tokoh dalam karya sastra. Dalam pembelajaran ini. diskusi yang intensif diperlukan sampai siswa memperoleh pemahaman tentang dirinya sendiri. 44 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Pada bagian ini akan diberikan contoh dua model pembelajaran sastra. Pertama, model pendidikan kecerdasan linguistik-verbal melalui pembelajaran sastra. Kedua, model pendidikan kecerdasan kinestik melalui pembelajaran sastra. Ada beberapa model pendidikan kecerdasan linguistik-verbal yang bisa dikembangkan melalui pembelajaran sastra. Model yang dimaksud adalah (1) membacakan puisi, (2) berdeklamasi, (3) bercerita. (4) menirukan dialog dan dialek tokoh, (5) berpantun. (6) berkidung. (7) menyanyikan puisi. (8) musikalisasi puisi. Berikut ini akan diberikan salah satu contoh modelnya, yaitu model musikalisasi puisi. Model Musikalisasi Puisi adalah model pembelajaran yang ingin mengembangkan kecerdas- an irama musik kepada murid melalui karya sastra dengan cara menyanyikan puisi atau membuat pembacan puisi dengan iringan musik. Langkah yang ditempuh dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. (1) Guru memberi contoh bahwa puisi bisa dinyanyikan (2) Murid diminta untuk menulis puisi atau mencari puisi (3) Murid diminta untuk mencoba menyanyikan puisi. Irama yang digunakan bisa berupa irama lagu yang diciptakan orang lain, bisa juga ciptaan murid sendiri Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kecerdasan linguistik-verbal melalui pembelajaran sastra. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. (1) Saat guru memberi contoh bahwa puisi bisa dinyanyikan, guru bisa memberikan model cara menyanyikannya (2) Tugas menulis puisi bisa merupakan pengembangan kompetensi murid tersendiri. Oleh karena itu. tugas ini bisa digabungkan dengan tugas menulis puisi yang sebelumnya dikerjakan murid. Tugas mencari puisi bisa dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung, bisa juga pada saat pembelajaran berlangsung. (3) Tugas merancang nyanyian bisa dilakukan secara individual, bisa juga secara berkelompok Untuk lebih memberikan gambaran yang konkret, berikut ini akan diberikan contoh pem- belajaran kecerdasan linguistik-verbal melalui pembelajaran sastra. (1) Guru menunjukkan sebuah puisi dan membacakannya dengan cara biasa. DENGAN PUISI, AKU Dengan puisi aku bernyanyi Sampai senja umurku nanti Dengan puisi aku bercinta Berbatas cakrawala Dengan puisi aku mengenang Keabadian yang akan datang Dengan puisi aku menangis Jarum waktu bila kejam mengiris Dengan puisi aku mengutuk Nafas zaman yang busuk Dengan puisi aku berdoa Perkenankanlah kiranya (2) Guru membawakan puisi (yang telah dibacakannya) dengan irama nyanyian (3) Murid diminta untuk menulis puisi atau mencari puisi (4) Murid diminta untuk mencoba menyanyikan puisi. Irama yang digunakan bisa berupa irama lagu yang diciptakan orang lain, bisa juga ciptaan murid sendiri Ada beberapa variasi pembelajaran kecerdasan linguistik- verbal melalui pembelajaran sastra. Berikut ini akan diberikan variasinya. (1) guru memberi contoh bahwa puisi bisa dibacakan dengan cara diiringi musik (2) murid diminta untuk menulis puisi atau mencari puisi Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 45
(3) murid diminta untuk mencoba berlatih membaca puisi (4) murid diminta untuk merancang iringan musik untuk pembacaan puisi. Ada beberapa model pendidikan kecerdasan kinestetik yang bisa dikembangkan melalui pembelajaran sastra. Model yang dimaksud adalah menirukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh dalam sebuah prosa atau drama. Berikut ini akan diberikan gambaran tenung model peragaan. Model peragaan adalah model pembelajaran kecerdasan kinestetik dengan menirukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh dalam sebuah prosa atau drama. Langkah model ini adalah sebagai berikut (1) Murid diminta untuk membaca sebuah prosa atau drama (2) Murid diminta untuk berlatih menirukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh dalam prosa atau drama tersebut (3) Murid secara bergantian memperagakannya di depan kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam model ini. (1) Guru hendaknya memotivasi murid agar mau dan tidak malu untuk melakukan atau meniru gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tokoh dalam prosa atau drama (2) Setiap murid diberi kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri. (3) (jerakan diusahakan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks, dan yang dikenal hingga yang kurang dikenal, dan yang konkret ke imajinatif. (4) Suasana kelas hendaknya dibuat rileks dan menyenangkan. Untuk lebih memperoleh gambaran tentang model ini. Berikut ini akan diberikan contoh pembelajarannya. (1) Bacalah kutipan di bawah ini dengan cermat! (2) cobalah berlatih untuk meniru gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Tomi dalam kutipan tersebut! (3) Silakan mencoba untuk menirukan gerakan Tomi di muka teman- teman kalian secara bergiliran! Bolpoin Tomi Saat mencatat pelajaran, tiba-tiba bolpoin Tomi macet, la memeriksa ujung bolpoinnya. Tomi mencari kertas di tasnya, ia berusaha mencoret-coretkannya di kertas itu. Usahanya tidak berhasil, la mencoba mencoret-coret di penggaris, kemudian mencobanya di kertas. Ternyata bolpoinnya tetap macet. Sekali lagi ia memeriksa ujung bolpoinnya. Ia mencoba dengan me- nyedot tintanya. Berhasil. Tetapi akibatnya mulut Tomi hitam terkena tintanya. Mengetahui ini, ia bingung dan minta izin kepada gurunya untuk membersihkan mulutnya. Ada beberapa variasi yang bisa kita pilih dengan pembelajaran ini. Variasi itu. misalnya, (1) murid bisa menyusun sendiri cerita yang hendak diperagakan dan (2) mund bisa memperagakan secara berkelompok. Pendidikan Kecerdasan Spiritual Melalui Pembelajaran Sastra Hadirin yang berbahagia. Selama bertahun-tahun, kita telah terpesona dengan penemuan Barat tentang IQ (Intel- ligence Quotient). Orang yang cerdas adalah mereka yang memiliki nilai intelektual tinggi yang dapat diukur secara kuantitatif melalui berbagai tes. IQ telah menjadi mitos sebagai satu- satunya alat ukur atau parameter kecerdasan manusia, sampai akhirnya Daniel Goleman memperkenalkan EQ (Emotional intelligence) dengan menunjukkan bukti empiris dari penelitiannya bahwa orang-orang yang mempunyai IQ tinggi tidak menjamin untuk sukses. Sebaliknya, orang yang memiliki EQ tinggi, banyak yang menempati posisi kunci di dunia eksekutif (Tasmara. 2001; Satiadarma dan Waniwu. 2003). 46 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Posisi sukses ini ternyata dianggap semu. Orang banyak mengalami krisis. Krisis ini bersifat global. Krisis global yang kompleks dan multidimensional ini sudah merambah setiap sudut kehidupan kita mulai dari kesehatan, mata pencaharian, kualitas lingkungan, hubungan sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan bahkan merasuk ke dalam krisis moral, intelektual, dan krisis spiritual. Fenomena krisis manusia tersebut sebenarnya berasal dan bermuara pada "krisis spiritual" yang bercokol dalam diri kita. Hipotesisnya adalah bahwa nilai-nilai moral itu merupakan buah dan agama. Logikanya, bila merebak krisis moral, berarti itulah buah dan krisis spintual-keagamaan dalam diri kita. Kita sudah terjangkit penyakit spiritual atau knsis spiritual. C'arl Gustav Jung, menyebut krisis spiritual sebagai penyakit eksistensial (existential illness), eksistensi diri kita mengalami penyakit alienasi (keterasingan diri), baik dari diri sendiri, lingkungan sosial, maupun teralienasi dari Tuhannya. Kondisi psikologis seperti itu dirumuskan oleh Zohar dan Marshall sebagai bentuk keterputusan diri, baik dan diri sendiri (cut off from myself) dari orang lain di sekelilingnya (from others around me), dan bahkan dari Tuhannya (from God) (Sukidi. 2004). Orang ingin mengetahui jawaban sebab-sebab penyakit spiritual itu. Tahun 2000 orang mengungkapkan adanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual (SQ), pertama kali digagas oleh Danah Zolhar dan lan Marshall, masing-masing dan Harvard University dan Oxford University melalui riset yang sangat komprehensif. Pembuktian ilmiah tentang kecerdasan spiritual yang dipaparkan Zohar dan Marshall dalam SQ:, Spiritual Quotient, The Ultimate Intelligence (London, 2000). Pertama, riset ahli psikologi/syaraf, Michael Persinger pada awal tahun 1990-an, dan lebih mutakhir lagi tahun 1997 oleh ahli syaraf V.S. Ramachandran dan timnya dari California University, yang menemukan eksistensi God-Spot dalam otak manusia. Ini sudah huilt-in sebagai pusat spiritual (spiritual center) yang terletak di antara jaringan syaraf dan otak. Sedangkan bukti kedua adalah riset ahli syaraf Austria, Wolf Singer pada era 1990-an atas The Binding Problem, yang menunjukkan ada proses syaraf dalam otak manusia yang terkonsentrasi pada usaha yang mempersatukan dan memberi makna dalam pengalaman hidup kita. Suatu jaringan syaraf yang secara literal "mengikat" pengalaman kita secara bersama untuk "hidup lebih bermakna". Pada God-Spot inilah sebenarnya terdapat fitrah manusia yang terdalam (Agustian, 2005). Pembelajaran sastra selain merupakan pembelajaran tentang estetika, juga merupakan pembelajaran untuk mengembangkan etika dan nilai. Nilai yang diajarkan bisa berupa nilai sosial- kemanusiaan, kepribadian, dan spiritual. Sayangnya, selama ini. nilai-nilai spiritual tidak pernah diajarkan oleh guru sastra. Hal ini diduga disebabkan oleh ketidaktahuan guru sastra dalam mengajarkan nilai spiritual melalui sastra. Secara terminologi, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk dapat memecahkan masalah-masalah makna dan nilai, menempatkan tindakan atau suatu jalan hidup dalam konteks yang lebih luas, kaya, dan bermakna. (Zohar dan Marshall. 2002). Kecerdasan spiritual lebih merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas- kualitas kehidupan spiritualnya. Kehidupan spiritual meliputi hasrat untuk bermakna (the will to meaning) yang memotivasi kehidupan seseorang untuk senantiasa mencari makna hidup (the meaning of life) dan mendambakan hidup bermakna (the meaningful life) (Mujib dan Mudzakir, 2001:324). Sayang SQ dari barat itu. atau Spiritual Intellegent tersebut belum atau bahkan tidak menjangkau ketuhanan. Pembahasannya baru sebatas tataran biologis atau psikologi semata, tidak bersifat transendental. Akibatnya kita masih merasakan adanya "kebuntuan" (Agustian.2005; Tasmara, 2001). Oleh karena itu, Agustian (2005) menyempurnakannya dengan menambahkan dan menggabungkan dengan kecerdasan emosional sehingga menjadi ESQ (Emotional Spiritual Quotient) dan Tasmara (2001) menyempurnakannya dengan sebutan Kecerdasan Ruhani. Dalam tulisan ini. Kecerdasan Spiritual seseorang merujuk pada kemampuan seseorang yang memiliki kecakapan transenden, kesadaran yang tinggi untuk menjalani kehidupan, meng- gunakan sumber-sumber spiritual untuk memecahkan permasalahan hidup, dan berbudi luhur. Ia mampu berhubungan dengan baik dengan Tuhan, manusia, alam dan dirinya sendiri. Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 47
Pendidikan kecerdasan spiritual bisa dilakukan melalui pembelajaran sastra. Yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran sastra bisa mulai dari (1) perencanaan (2) proses belajar mengajar, (3) materi dan sumber pembelajaran. (4) metode pembelajaran sastra, dan (5) evaluasi pembelajarannya. Pembelajaran yang baik akan melalui perencanaan yang matang. Dalam persiapan mengajar, guru hendaknya sudah merencanakan pendidikan kecerdasan spiritual melalui sastra. Pendidikan yang sudah direncanakan ini akan tercermin dalam keseluruhan proses dan komponen pembelajaran. Selain guru agama, jarang ada guru yang dengan sengaja dan terencana membelajarkan kaitan antara ilmu dengan agama, antara kenyataan di dunia dengan kebesaran Tuhan, kaitan antara fisik-hati-ruhani. antara fikir dengan dzikir. Guru sastra hendaknya mengambil kesempatan untuk membelajarkan kecerdasan spintual siswa melalui pembelajaran sastra secara terencana. Dalam proses belajar mengajar, guru sastra hendaknya tidak hanya mengajarkan sastra pada tataran kognitif atau tataran pengetahuan sastra. Banyak nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, kepribadian, dan sosial dalam diri siswa yang bisa dikembangkan melalui sastra. Salah satu materi yang strategis untuk mengembangkan diri siswa adalah pendidikan spiritual. Pendidikan spiritual bisa diajarkan melalui sastra. Dengan pendidikan ini. siswa tidak hanya diajak untuk mengasah dan mengembangkan otak (mini/), tetapi juga diajak untuk mengasah dan mengembangkan emosi (hody) dan jiwa atau ruh (souf). Siswa juga diajak untuk menyelaraskan otak- emosi-jiwa. Pembelajaran spiritual tidak bersifat dogmatis. Siswa diajak untuk menginternalisasi nilai- nilai melalui bersolilokui dan berdialog dengan guru melalui pembelajaran sastra. Materi pembelajaran sastra perlu bervariasi. Guru sastra jangan sampai gagap terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama. Guru perlu menghubungkan antara nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra dengan ayat-ayat yang ada di kitab suci atau bisa juga dan hadis. Dengan demikian, siswa akan merasakan bahwa belajar beragama ternyata bisa melalui banyak jalan, termasuk melalui pembelajaran sastra. Sumber belajar yang digunakan dalam pelajaran, selam karya sastra juga bisa menggunakan kitab suci atau kitab hadis. Saat kecil kita sering mendengar cerita seperti "Kancil Mencuri Timun", "Kancil dan Buaya", "Kancil dan Gajah", "Kancil dan Siput", "Kancil dan Ular". "Kancil dan Harimau". Sampai saat ini kita masih hafal cerita-ccrita itu. Padahal, cerita tersebut selain mengajarkan kecerdikan juga secara tidak sadar mengajarkan kelicikan dan menghalalkan segala cara. Idola anak-anak kita adalah Superman. Spiderman, Doraemon, atau Sinchan. Sudah selayaknya kita menceritakan tentang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya serta keteladanan nabi dan rasul Allah lainnya. Bila ini dilakukan sejak kecil, maka saat ditanya tentang idola mereka, anak-anak akan menjawab: Muhammad, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Khatijah, Aisyah. Daud, Yusuf, Ibrahim, atau Ismail. Guru perlu mencari dan mempunyai kumpulan karya-karya puisi, cerpen, novel, dongeng, kisah, dan drama yang dapat digunakan untuk membelajarkan dan mengasah kecerdasan spiritual murid. Guru bisa memilih materi sastra sufi seperti karya Danarto, Kuntowijoyo. M. Fudoli Zaim. Sutardji Calzoum Bachri, Taufik Ismail, ikranegara, Emha Ainun Nadjib, D. Zawawi lmron, Ibrahim Sattah, Ahmad Nurullah, Ahmadun Y, Herfanda. Ajamuddin Tifam, Hamid Jabbar, Ajip Rosidi, M. Saribi Arifin. dan Arifin C. Noer (Muthari. 1999). Materi yang dibelajarkan bisa saja jauh dari simbol- simbol keagamaan, tetapi sebenarnya mempunyai nilai-nilai sipritual. Guru bisa mengaitkan kebesaran Allah dengan IPTEKS. Melalui pembelajaran sastra, siswa akan belajar untuk bersikap adil, bijaksana, pengasih, jujur, bisa dipercaya, bersemangat, memiliki komitmen, memiliki integritas, mau belajar, mau mendengar, mau melihat, ingin maju, ingin mencipta (kreatif), ingin menolong, ingin memelihara, dan dorong-dorongan sifat mulia lainnya. Bila perlu mereka mampu menguasai sifat karakteristik yang dimiliki CEO ideal hasil survey di dunia yang ternyata memiliki kaitan dengan akhlakul karimah seperti yang dituntut dalam Islam. Seperti yang ditulis Agustian (2006, 2 - 3) bahwa pada tahun 1987, 1995 dan tahun 2002 sebuah lembaga leadership internasional yang bernama "The Leadership Challenge" telah melakukan survey karakteristik CEO (Chicf Executive Officer) di enam benua yaitu Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa dan Australia. Masing-masing responden diminta untuk menilai dan memilih tujuh karakteristik CEO ideal mereka. Dan inilah hasil survey tersebut. 48 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Tabel 1: Peringkat Karakter CEO Ideal (International Survey) Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Characterishc % Honest (jujur) Forward Looking (berpikiran maju) Competent (kompeten) Inspiring (dapat memberi isnpirasi) Intelligent (cerdas) Fair-minded (adil) Broad-minded (berpandangan luas) Supportive (mendukung) Straighi forward (terus terang jujur) Dependable (bisa diandalkan) Coopcrative (bekerjasama) Determined (tegas) Iinaginative (berdaya imajinasi) Ambitious (berambisi) Couragcouse (berani) Caring (perhatian) Mature (matang dewasa dalam berpikir dan bertindak) Loyal (setia) Self-Controled (penguasaan diri) Independent (mandiri) Respondeni Edition 2002 1995 1987 88 75 63 68 40 49 40 41 33 32 28 17 28 13 29 23 13 II 5 5 88 71 66 65 47 42 40 35 34 33 28 24 23 21 20 20 17 14 8 6 83 62 67 58 43 40 37 32 34 33 25 17 34 21 27 26 23 11 13 10 Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata mendapat sambutan hangat pembaca. Ada sebuah kesaksian, ada seorang pemuda yang insyaf dari ketergantungannya terhadap obat-obat terlarang setelah membaca Laskar Pelangi. Dalam hubungannya dengan kecerdasan spiritual, dan novel ini, antara lain, kita bisa menyimak bahwa pergi ke dukun dan mempercayai segala ramalan dukun merupakan perbuatan yang dilarang Allah. Kita juga akan mengetahui bahwa untuk bisa pandai, orang tidak perlu datang ke dukun. Untuk bisa pandai, kita perlu belajar. Tahun 2004 Novel Ayat-Ayat Cinta tulisan Habiburrahman El Shirazy terbit. Hingga Februari 2008, novel ini telah dicetak ulang ke-31. Saat novel ini diangkat ke Film layar lebar, penonton pun membludak. Mengapa terjadi hal seperti itu? Ini sebenarnya merupakan tanda-tanda kerinduan masyarakat akan kebutuhan siraman rohani. Mereka merasa bahwa selama ini novel dan film yang beredar di Indonesia tidak bisa memenuhi dahaga mereka akan siraman rohani. Suatu ketika. Crisye minta lirik lagu yang bertema keagamaan kepada Taufik Ismail. Crisye sudah mempunyai melodi lagu tersebut. Karena tinggal mengisi liriknya saja. Taufik Ismail menyanggupinya; apalagi ia sudah terbiasa menulis puisi dan beberapa kali puisinya dinyanyikan oleh Bimbo. Gito Rollis, atau Nicky Astrea. la beijanji beberapa minggu untuk menyelesaikannya. Karena beberapa kesibukan. Taufik belum merampungkan lirik itu. Hingga tinggal beberapa hari, ternyata ia belum mempunyai ide. Sampai hampir waktu yang dijanjikannya, ternyata ia belum juga mempunyai ide dan belum mampu menulis lirik lagu. Ia akhirnya menghubungi Crisye dan menyampaikan ketidaksanggupannya; ia menyerah. Tetapi Crisye tidak mau menyerah, ia tetap ingin minta syair lagu itu ditulis Taufik Ismail. Menjelang hari yang dijanjikan, saat Taufik Ismail belum juga menemukan ide lagu itu, ia mengaji surat Yasin. Saat ia membaca ayat tertentu, ia tiba-tiba merenungkan arti ayat tersebut, la mendapatkan ide syair lagu itu dari ayat yang dibacanya. Dari ayat itulah ia dengan lancar menulis syair lagu itu dan jadi. Crisye mencoba untuk menyanyikan lagu itu. Tetapi ia selalu gagal. Istrinya pun heran. Setiap ia menyanyikan lagu itu, ia tidak bisa merampungkan hingga akhir lagu. Bukan karena ia tidak bisa bernyanyi, tetapi karena ia terharu dan menangis. Setiap ia mencoba menyanyikan lagi, ia selalu gagal karena ia selalu terharu dan menangis. Itulah sebabnya, ia tidak kunjung bisa merekam lagu ilu. Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 49
Saat ia akan berangkat ke Australia, ia mencobanya langsung di dapur rekaman. Setelah berjuang keras, ia baru bisa menyanyikan lagu itu sampai rampung dengan perasaan yang haru. Itulah satu- satunya lagu yang direkam dengan suara asli Crisye yang menyanyikan lagu itu hingga rampung. Selanjutnya, ia tidak mampu untuk menyanyikan lagu itu lagi. Hingga kini kita tahu bahwa perjalanan hidup Crisye begitu religius hingga ia wafat. lin Parlina juga selalu menangis saat menyanyikan lagu "Rindu Rasul". Syair lagu itu juga ditulis oleh Taufik Ismail. Saat di tengah-tengah menyanyikan lagu itu. lin sering membelakangi penonton karena tidak kuasa menahan tangisnya. Hal ini menunjukkan betapa sebuah syair dapat menyentuh kecerdasan spiritual seseorang. Metode pembelajaran sastra jangan sampai bersifat dogmatis. Perlu dicoba metode pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya semua aspek kepribadian siswa. Metode semacam ini harus mengasah otak-emosi-jiwa. Guru hendaknya jangan hanya patuh pada satu jenis metode pembelajaran. Guru hendaknya perlu "berpetualang" dengan metode yang sesuai dengan siswa dan sesuai dengan kemampuan diri gum. Semua model pembelajaran sastra bisa digunakan asalkan dapat menghidupkan kelas dan membelajarkan peserta didik. Di antara model-model itu yang sering digunakan adalah model pembelajaran kontekstual. Model ini membuat peserta didik dapat menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata baik sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat. Model pembelajaran kontekstual menawarkan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik lebih aktif dan kreatif. Dalam model pembelajaran kontekstual yang konsepnya dikenal sebagai Contextual Teaching and Leaming (CTL) memiliki tujuh elemen penting, yaitu inquiry, c/uestioning. constructivism, modelling, learning community, authentic assessment, dan ref!extion Model kontekstual ini berasal dari pandangan dan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar lebih berpusat pada siswa. Sebagian besar waktu proses belajar mengajar berlangsung dengan berbasis pada aktivitas siswa. Model pembelajaran sastra lainnya yang sejalan dengan ini adalah pembelajaran kooperatif, pem- belajaran terpadu, pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis projek (project based learning), pem- belajaran berbasis masalah (problem based learning), pembelajaran interaksi dinamis, dan pem- belajaran kuantum (quanium leaming) (Siswanto, 2008). Kita perlu belajar dari seorang guru bahasa Indonesia yang dikagumi oleh siswa-siswanya dalam novel Sang Pemimpi tulisan Andrea Hirata. Cobalah perhatikan kutipannya berikut di bawah ini! Namun, sampai di sekolah, semua kelelahan kami serta merta lenyap, sima tak ada bekasnya, menguap dihisap oleh laki-laki tampan ini, kepala sekolah sekaligus guru kesusastraan kami: Drs. Julian lehsan Balia. Sebagai anak-anak yang sejak sekolah dasar diajarkan untuk menghargai ilmu pengetahuan dan seni, aku, Arai, dan Jimbron sungguh terpesona pada Pak Balia. Berpostur sedang, berkulit bersih. 170 cm kurang lebih. Pak Balia selalu tampil prima, karena ia mencintai profesinya, menyenangi ilmu, dan lebih dari itu, amat menghargai murid-muridnya. Setiap representasi dirinya ia perhitungkan dengan teliti sebab ia juga paham di depan kelas ia adalah center of universe dan karena yang diajarkannya adalah sastra, muara segala keindahan. Wajahnya elegan penuh makna seperti sampul buku ensiklopedia. Tulang pipi yang lonjong membuatnya tampak sehat dan muda ketika timbangannya naik dan membuat berkarakter menawan waktu ia kurus. Warna coklat adalah sandang kesenangannya sebab seirama dengan warna bola matanya. Ilmu yang terasah oleh usia yang senantiasa bertambah, menjadikannya dua bola kecil coklat yang teduh itu bak perigi yang memeram ketinggian ilmu dalam kebijaksanaan umur. Kreatif! Merupakan daya tarik utama kelasnya. Ketika membicarakan syair-syair tentang laut, beliau memboyong kami ke kampung nelayan. Mengajari kami mengubah deburan ombak menjadi prosa, membimbing kami merangkai bait puisi dan setiap elemen kehidupan para penangkap ikan. Indah menggetarkan. 50 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Tak pernah mau kelihatan letih dan jemu menghadapi murid. Jika kelelahan beliau mohon diri sebentar untuk membasuh mukanya, mengelapnya dengan handuk putih kecil bersulamkan nama istri dan putri-putrinya, yang selalu dibawanya ke mana- mana, lalu dibasahinya rambutnya dan disisirnya kembali rapi-rapi bergaya James Dean. Sejenak kemudian beliau menjelma lagi di depan kelas sebagai pangeran tampan ilmu pengetahuan. "What we do in life...," kata Pak Balia teaterikal, ..."Echoes in enternity...!! Setiap peristiwa di jagat raya ini adalah potongan-potongan Mozaik.Terserak di sana sini, tersebar dalam rentang waktu dan ruang ruang. Namun, perlahan-lahan dia akan bersatu membentuk sosok seperti montase Antoni Gaudi. Mozaik mozaik itu akan membangun siapa dinmu dewasa nanti. Lalu apapun yang kamu kerjakan dalam hidup ini, akan bergema dalam keabadian... "Maka berkelanalah di atas bumi ini untuk menemukan mozaikmu!" Matahari sore kuning tua berkilat di mata coklat Pak Balia. Sinarnya yang terang tapi lembut menghalau sisa-sisa siang. Di lapangan sekolah, kami duduk rapat rapat merubungnya, terpesona akan kata- katanya. Kami lena dibelai ujung ujung putih perdu kapas yang bergelombang ditiup sepoi angin bak buih lautan, lena disihir kalimat-kalimat sastrawi guru kami mi. Dan tak dinyana, apa yang dikatakan dan diperlihat kan Pak Balia berikut ini bak batu safir yang tehujam kc hatiku dan Arai, membuat hati kami membiru karena kilaunya. Menahbiskan mimpi-mimpi yang muskil bagi kami. "Jelajahi kemegahan Eropa sampai ke Afrika yang eksotis. Temukan berliannya budaya sampai kc Perancis. Langkahkan kakimu di atas altar suci almamater terhebat tiada tara : Sorbone. Ikuti jejak- jejak Sartre. Louis Pasteur. Montesquieu, Voltaire. Disanalah orang belajar seiene. sastra, dan seni hingga mengubah peradaban..." Aku dan Arai takberkedip waktu Pak Balia memperlihatkan sebuah gambar. Dalam gambar itu tampak seorang pelukis sedang menghadapi sebidang kanvas. Ada sedikit coretan impresi. Dan nun di sana, di belakang kanvas itu berdiri menjulang menara Eifel yang menunduk memerintahkan sungai Seine agar membelah diri menjadi dua tepat di kaki-kakinya. Sungai itu pun patuh. Riak-riak kecilnya membiaskan cahaya seumpama jutaan bola-bola kaca yang dituangkan dari langit. Pada saat itulah aku, Arai. dan Jimbron mengkristalisasikan harapan agung kami dalam satu statemen yang sangat ambisius: cita-cita kami adalah kami ingin sekolah ke Perancis! Ingin menginjakkan kaki di Altar Suci almamater Sorbonne, ingin menjelajah Eropa sampai ke Afrika. Harapan ini selanjutnya menghantui kami setiap hari. Begitu tinggi cita-cita kami. Mengingat keadaan kami yang amat terbatas, sebenarnya lebih tepat cita-cita itu disebut impian saja. Tapi di depan tokoh kharismatik seperti Pak Balia, semuanya seakan mungkin. Pak Balia mengakhiri session sore dengan menyentak semangat kami. "Bangkit- lah wahai para pelopor!! Pekikkan padaku kata-kata yang menerangi gelap gulita rongga dadamu! Kata-kata yang memberimu inspirasi!!" Para pelopor!! Panggilan Pak Balia untuk kami sebagai siswa angkatan pertama SMA Negeri Bukan Main. Panggilan itu senantiasa menguncahkan tenaga dalam pembuluh darah kami. (Andrea Hirata. 2008, Sang Pemimpi, halaman 70 - 73). Sebelum guru mengajarkan puisi, guru bisa memulai pelajaran dengan mengajak siswa untuk bernyanyi. Nyanyian yang digunakan bisa diarahkan pada puisi religius. Salah satu nyanyian itu adalah sebagai berikut. Jagalah Hati Jagalah hati jangan kau kotori Jagalah hati lentera hidup ini Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 51
Jagalah hati jangan kau nodai Jagalah hati cahaya Ilahi Bila hati kian bersih, berfikir pun selalu jernih Semangat hidup kian gigih, prestasi mudah diraih Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk Akhlak kian terpuruk, dia jadi makhluk terkutuk Bila hati kian suci tak ada yang tersakiti Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati Tapi bila hati kian keruh, batin selalu gemuruh Serasa diburu musuh, dengan Allah kian jauh Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Keagungan Tuhan Ingatlah wahai manusia Jika dinmu bernoda Dunia hanya naungan Tuk makhluk ciptaan Tuhan Dengan tiada terduga Dunia ini kan binasa Kita kembali ke asalnya Menghadap Tuhan Yang Esa Dialah Pengasih dan Penyayang Kepada semua insan Janganlah ragu atau bimbang Pada keagungan Tuhan Betapa mahabesarnya Kuasa alam semesta Siapa selalu mengabdi Berbakti pada Ilahi Sentosa selama-lamanya Di dunia dan akhir masa Evaluasi Evaluasi yang digunakan guru hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi hendaknya dilaksanakan secara bervariasi dan holistik. Jangan sampai guru menggunakan satu jenis alat evaluasi saja. Berbagai bentuk evaluasi seperti tes dan nontes perlu digunakan. Guru dapat menilai siswa dengan tes. wawancara, observasi, portofolio, proyek, atau bentuk lainnya.Perlu dipikirkan juga, evaluasi untuk memotivasi murid. 52 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Daftar Pustaka Abrams. 1981. A Glussarv of Leterary Terms. New York: Holt, Rinchart and Winston Abidin, Damai Zainal. 2007. Formula Individu Cemerlang Jakarta Hikmah Agustian. Ary Ginanjar. 2005. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ (Emotional Spiritual Quotienl). Jakarta Penerbit Arga Agustian. Ary Ginanjar. 2006. ESQ Power. Jakarta: Penerbit Arga Agustinus. Linus Suryadi. 1994. Pengakuan Pariyem. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Ajisaka. Sucipto. 2008. Becoming A Magnet of Luck. Surabaya: CEO Aleinikov, Andrei G. 2004 Megakreativitas. Yogyakarta: Niagara Aminuddin. 1984. Pengantar Apresiasi Sastra. Malang: IKIP Malang Amstrong, Thomas. 1994 Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria: ASC'D Azra, Azyumardi. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi Jakarta: Penerbit Buku Kompas Darma, Budi. 1974. "Kritikus Adinan", Horison No. 4th VIII April 1974 Darma, Budi. 1981. "Bambang Subali Budiman". Horison No. 10 th. XVI Oktober 1981 Darma, Budi. 1984. Solilokui. Jakarta: Gramedia Darma, Budi 1988. Raftlus Jakarta Balai Pustaka Darma, Budi. 1995. Harmonium. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Darma. Budi. 2005. "Mata yang Indah" dalam Fofodan Senggring. Jakarta: Grasindo Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Kurikulum 2004. Jakarta: Pusat kurikulum Depdiknas 2007. Kunkulum Tingkat Satuan Pendidikan Jakarta: Depdiknas Hirata. Andrea. 2008. Maryamah Karpov. Yogyakarta: Bentang Lubis. Mochtar. 1997. Proses Kreatif Pengarang (Moehtar Lubis). "Melanggar Kata Ayah, Tapi Aneh Ayah Tidak Marah". Horison Tahun XXXI.No. l.Januan 1997 Lwin, May; Khoo, Adam; Lyen, Kenneth, dan Sim, Caroline. How to Multiply Your Child's Intelligence: Cara mengembangkan Berbagai Komponen Kecerdasan (terj. Christinc Sujana). Jakarta: Indeks Maryono, Budi. 2004. "Air Mata Raona" dalam Cerita-Cerita Pengantin. Yogyakarta: Galang Press Mujib, A. dan Mudzakir, Yusuf. 2001. Nuansa-nuasa Psikologi Islam Jakarta: Raja Grafindo Persada Muthari. Abdul Hadi Wiji. 1999. Kembali ke Akar Kembali ke Sumber. Jakarta: Pustaka Firdaus Nurhadi 2005. Kurikulum 2004: Pertanyaan dan Jawaban. Jakarta: Grasindo Saijono, Agus R. 2003. "Sastra (dan) Kota" dalam Sastra Kota. Jakarta Dewan Kesenian Jakarta dan Bentang Satiadarma, Monty P. dan Waruwu, Fidelis E. 2003. Mendidik Kecerdasan Jakarta: Pustaka Populer Obor Sinetar Marshal. 2001 Spiritual Intelligence. Jakarta: Elex Media Komputindo Siswanto. Wahyudi. 2008. Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Grasindo Stanton. Robert. 2007. Teori Fiksi (terj. Sugihastuti dan Rossi Abi Al Irsyad). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sukidi. 2004. Kecerdasan Spiritual. Jakarta. Gramedia Tasmara, Toto. 2001. Kecerdasan Ruhaniah. Jakarta: Gema Insani lltami. Ayu. 2004. "Cincin Kawin" dalam Cerita-Cerita Pengantin. Yogyakarta: Galang Press Wijaya, Putu. 2000. "Mimpi"dalam Gress. Jakarta: Balai Pustaka Wolfinger. D.M. 1994. Science and Mathematics in Early Chilhood Education. Yogyarta: LP3Y dan Ford Foundation New York: Harper Collins College Publishers. Zohar, Danah, Marshall. dalam Rahmat. Jalaluddin. 2002 Spiritual Quotient Memanfaatkan Keceradsan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Hidup. Bandung: Mizan. Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.Pd | 53
54 | Pembelajaran Sastra: Problematika dan Beberapa Pemecahannya
Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd Yth. Bapak Rektor selaku Ketua Senat Universitas Negeri Malang Yth. Ketua dan Anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang Yth. Para anggota Senat Universitas Negeri Malang Yth. Para Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang Yth. Para Dosen dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang Yth. Para Pegawai Administrasi Universitas Negeri Malang Yth. Para Tamu Undangan dan Hadirin yang Berbahagia Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan Pencipta dan Pemelihara semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah- kan kepada Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga kesejahteraan, kasih sayang, dan berkah Allah melimpah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Penghormatan yang tinggi saya sampaikan kepada Rektor, selaku Ketua Senat Universitas Negeri Malang (UM), Bapak Prof. Dr. Suparno, yang telah memberi kesempatan dan izin kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan ini. Penghormatan yang tulus saya sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Guru Besar Senat UM yang telah menerima saya sebagai anggota komunitas Komisi Guru Besar. Saya sampaikan penghargaan yang ikhlas kepada para anggota senat UM, para pejabat struktural dan fungsional UM, para dosen, para mahasiswa, dan tamu undangan yang telah berkenan hadir di majelis ini untuk mengikuti Sidang Terbuka Senat UM. Selanjutnya, izinkahlah saya menyampaikan pidato berjudul Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa berikut ini. Sor meja anak ulane, aja gelo wis carane, Para hadirin yang berbahagia, Budaya Kebudayaan, sebagaimana juga alam, tidak dapat dibiarkan berkembang dengan sendiri- nya. Andaikata kebudayaan dibiarkan berkembang dengan sendirinya, maka mereka yang kuat dan kaya menjadi semakin kuat dan kaya, sedangkan yang lemah dan miskin semakin lemah dan melarat. Kekuatan, kelemahan, kekayaan, dan kemelaratan tidak hanya menyangkut kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani. Mengingat kebudayaan tidak dapat dibiarkan berkembang secara "bebas-lepas", maka manusia mempunyai "kewajiban moral" untuk merekayasa perkembangan kebudayaan. Pengembang- an kebudayaan disiasati sedemikian rupa, sehingga kebudayaan dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan seluruh anggota masyarakat. Upaya dan tindakan manusia tersebut menimbulkan apa yang disebut dengan "strategi kebudayaan". Pada sisi lain, kebudayaan bukan hanya sekadar tentang kemaslahatan, namun juga masalah jatidiri, tentang nilai-nilai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edi Sedyawati, "bangsa, atau biasa juga disebut nation, adalah himpunan manusia yang disatukan oleh nilai-nilai ... yang sama." Dengan demikian kebudayaan mencakup dua permasalahan pokok, yaitu kemaslahatan dan masalah jati diri. Kemaslahatan menyangkut aspek jasmani dan rohani, sementara jatidiri me- nyangkut nilai-nilai. Makna kebudayaan tentunya akan sangat luas, menyangkut semua aspek kehidupan; tradisi, pola berpikir, perilaku, estetika, agama, dan banyak aspek kehidupan lain. Tidak seperti dalam anggapan umum, bahwa kebudayaan hanya dimaknai secara sempit, sebagai hasil Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd | 55
usaha manusia pada masa lampau untuk mendirikan monumen, yang kemudian maknanya bergeser menjadi artefak, kesenian, dan pada akhirnya pariwisata. Kesenian itupun mengalami penyempitan makna hanya sebagai "kesenian pertunjukan". Penyempitan makna kebudayaan menjadi kesenian, tentunya juga mempunyai alasan tersendiri. Ada dua unsur pokok dalam kesenian, yaitu selera estika dan cara ekspresi estetis. Selera estetika dan ekspresi estetis, khususnya pada zaman dahulu, berhubungan erat dengan kepercayaan dan agama. Namun, lepas dari apakah selera estetika dan ekspresi estetis terkait dengan ke- percayaan dan agama, selera dan ekspresi estetis tetap dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. Alasannya karena selera dan ekspresi estetis adalah pencerminan reaksi masyarakat atau seniman dalam menanggapi realita. Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan, sebagaimana kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia, bisa menampilkan suatu corak yang khas (Koentjaraningrat, 1986:263). Pertum- buhan dan perkembangan kebudayaan yang khas tersebut tidak berarti menolak unsur-unsur budaya luar daerah dan budaya asing, tetapi dapat menerimanya terutama berbagai unsur budaya yang dapat memperkaya khazanah budaya nasional dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Penjelasan UUD 1945, pasal 32). Proses akulturasi atau kontak budaya seperti itu wajar terjadi dalam berbagai kehi-dupan sosial, karena pada dasarnya kelompok manusia dihadapkan pada pengaruh unsur-unsur kebudayaan di luar daerahnya tanpa menyebabkan kehilangan jati dirinya (Koentjara-nigrat, 1986: 248). Akulturasi budaya akan berdampak pada generasi muda, khususnya para remaja Jawa, pengetahuan dan perilaku tentang budaya sendiri (budaya Jawa) menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali. Jika mereka tidak mengetahui bahasa Kawi bukan menjadi permasalahan yang serius, tetapi bila tidak mengetahui bahasa Jawa sebagai "bahasa ibu" mereka, terlebih bila tidak dapat membedakan antara bahasa Jawa Ngoko, Andhap, dan Krama Inggil merupakan suatu hal yang memprihatinkan (Hartoko, 1979:254). Terlebih dengan ketidakpahaman mereka terhadap pandangan dan falsafah hidup Jawa, sebagai misal bahwa wong ngalah luhur wekasane (orang yang suka mengalah akan memperoleh kebahagiaan kelak) dan alon-alon waton kelakon (perlahan tapi pasti), sabar/ sungkan (merasa enggan) dan isin (malu). Falsafah tersebut bagi "orang Jawa" merupakan pandangan hidup yang harus diugemi (dipatuhi) dan diuri-uri (dilestarikan) sehingga rasa isin dan sungkan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sikap dan perilaku manusia Jawa (Magnis Suseno,1984). Masalahnya saat ini adalah mengapa pandangan hidup tersebut mulai luntur dan pudar, kalau tidak boleh dikatakan hilang, dari alam pikir dan alam bermain remaja Jawa, khusus-nya di wilayah timur? Apakah hal ini sebagai akibat dari pendidikan budi pekerti yang kurang mendapat perhatian dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat atau pihak-pihak yang lain? Pitik kluruk waktunya pagi, aja ngantuk yen diceramahi. Para hadirin yang saya hormati. Ludruk Pertunjukkan ludruk merupakan kebulatan dari serang-kaian: ngrema (tari kepahlawanan), dhagelan (lawak), dan cerita (Peacock, 1968:29 - 32). Cerita yang ditampilkan berakar pada folklor dan folktale, sehingga ludruk dapat digolongkan sebagai bentuk teater rakyat/tradisional (Danandjaja, 1983). Istilah rakyat di sini tampaknya sejajar dengan folk, yaitu sekelompok orang yang biasanya mengacu pada masyarakat desa (Hutomo, 1991 dan Danandjaja, 1984), kelas bawah, dan pemilik "Tradisi Kecil" (Kartodirdjo, 1986). Ciri khusus yang menandai bahwa ludruk dapat dikategorikan teater rakyat adalah (1) lakon ludruk yang dipentaskan adalah ekspresi kehidupan rakyat sehari-hari, yang mengisahkan keseharian masyarakat, dan juga sejarah; (2) iringan musik berupa gamelan dengan lagu jula-juli yang akrab dengan penikmatnya; (3) tatabusana menggambarkan kehidupan rakyat sehari-hari yang sederhana; (4) aspek bahasa disesuaikan dengan lakon yang pada umumnya memakai bahasa daerah, dan dalam lakon-lakon tertentu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah lain; (5) kidungan terdiri atas bentuk pantun dan syair; dan (6) sifat pertunjukan 56 | Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa
sederhana, spontan, dan menyatu dengan penonton yang dapat dijadikan tolok ukur bahwa ludruk adalah kesenian rakyat yang sangat akrab dengan permasalahan masyarakatnya. Jawa Timur merupakan suatu wilayah yang memiliki kesenian asli dan khas. Kesenian khas dan benar-benar asli Jawa Timur adalah ludruk (Peacock, 1968; Zoetmulder, 1985). Kata ludruk juga bermakna jembek, jeblok, gluprut, badut, dan teater rakyat (Pigeaud, 1928:224). Poerwadarminta menyatakan bahwa ludruk adalah teledhek dan badhut/pelawak atau pertunjukan sandiwara yang dilakukan dengan cara menari dan menyanyi (1982: 610). Keaslian ludruk sebagai kesenian tradisonal ditandai oleh aspek cerita, yang pada umumnya diangkat dari cerita rakyat dan kepercayaan rakyat, sedangkan kekhasan ludruk tampak pada tari rema dengan kidung jula-juli dan lawak (Hutomo, 1986; A.Teeuw, 1984; RM. Soedarsono, 1986; dan Peacock, 1968), serta bahasa Jawa dialek Jawa Timur sebagai media utamanya. Dengan demikian, ludruk sebagai seni pertunjukan memiliki tiga genre penting, yaitu tari rema, dhagelan/lawak, dan cerita. Ketiga genre tersebut merupakan kesatuan dalam kesenian ludruk (Clifford Geerzt, 1960; Koentjaraningrat, 1984; Peacock, 1968; Mauriel Saville-Troike, 1986). Wacana lisan sebagai situasi komunikasi dalam peristiwa kesenian ludruk merupakan fenomena budaya dan fenomena kebahasaan yang memiliki keunikan kaidah dan materi yang spesifik. Materi verbal dalam situasi komunikasi yang ditimbulkan pertunjukan ludruk memberikan gambaran yang jelas adanya wacana khusus yang dapat dikaji melalui berbagai pendekatan. Bahasa dalam ludruk merupakan gejala komunikasi yang khas. Sebagai gejala komunikasi yang khas, ludruk memberi implikasi bahwa di dalamnya terdapat penutur (performer) dan penanggap (audience), pesan, dan wujud konkret berupa paparan bahasa. Dengan demikian, komunikasi verbal dalam ludruk dapat dikategorikan ke dalam wacana, sedangkan paparan bahasa yang digunakan oleh pelaku dikategorikan dalam teks. Teks dalam ludruk dibangun atas (1) seperangkat hubungan internal yang mengatur koherensinya, (2) seperangkat hubungan asosiatif yang mengaitkannya dengan teks-teks lain dalam sebuah korpus budaya, dan (3) seperangkat acuan yang menunjuk pada satuan-satuan, kondisi, dan kejadian yang ada di luar teks (Fox, 1986:44). Wacana lisan dalam ludruk memiliki ciri- ciri (1) tuturan lisan dibantu oleh gerak-gerik nonverbal, (2) kalimat-kalimat yang digunakan tidak lengkap, cenderung pendek-pendek, (3) beberapa unsur dinyatakan secara implisit, dan (4) pola wacana tidak tetap. Sebagai kesenian tradisional pertunjukan ludruk merupakan salah satu bagian folklor, yaitu folklor sebagian lisan karena di dalamnya terdapat gabungan unsur bahasa dan gerak (Danandjaja, 1984)). Pada sisi ceritanya, ludruk dapat dikatakan sebagai sastra lisan karena cerita dalam pertunjukan ludruk dituturkan secara murni lisan. Sastra lisan menggunakan bahasa lisan yang di dalamnya mengandung banyak perubahan dan improvisasi yang dilakukan oleh para pemerannya. Bahasa yang digunakan dalam pertunjukan ludruk adalah bahasa Jawa lisan dialek Jawa Timur. Bahasa Jawa lisan dialek Jawa Timur merupakan bahasa pergaulan sehari-hari yang mencerminkan atau menjadi identitas masyarakat Jawa Timur (Soeseno Kartomihardjo, 1991; Geerzt, 1960). Sebagai identitas masyarakat, bahasa Jawa dalam ludruk mengekspresikan hal-hal yang dapat dimengerti oleh masyarakat Jawa Timur. Selain itu, sebagai kesenian tradisional, ludruk berfungsi pula sebagai media penyampai pesan. Dalam penyampaian pesan, tidak menutup kemungkinan para seniman ludruk menggunakan ragam bahasa lain selain bahasa Jawa agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Berdasarkan pengertian tersebut, pertunjukan ludruk memiliki performansi yang khas. Kekhasan tersebut dapat dipaparkan berikut ini. • Pertama, ludruk dipentaskan melalui nyanyian, tarian, lawak, dan cerita. • Kedua, nyanyian dalam ludruk disebut jula-juli. Suwarni (1985: 424) menyatakan bahwa ciri khusus yang paling menonjol sebelum dimulai pertunjukan ludruk adalah selalu diperagakannya tari rema yang disertai nyanyian (kidung/ parikan) jula-juli. Jula-juli berisi kritik sosial, penerangan, dan pendidikan yang dilakukan oleh para penari wanita (teledhek) dan penari pria yang berdandan wanita (trans-vestite dan clown song). Ketiga, pada umumnya dalam pertunjukan ludruk, lawak memiliki alur cerita. Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd | 57
Keempat, cerita ludruk bersumber pada legenda, dongeng, mite, dan babad, serta cerita keseharian. Kelima, bahasa yang digunakan dalam ludruk adalah bahasa Jawa dialek Jawa Timur. Gambar 1. Kesenian Ludruk Sumber: Internet Seperti halnya pada seni pertunjukan yang lain, ludruk memiliki fungsi primer dan sekunder (Soedarsono, 1985). Fungsi primer seni pertunjukan ludruk adalah (a) bersifat ritual, (b) estetis (tontonan), dan (c) sebagai hiburan pribadi. Adapun fungsi sekunder seni pertunjukan ludruk adalah (1) sebagai alat pendidikan masyarakat, (2) sebagai alat penebal perasaan solidaritas kolektif, (3) sebagai alat yang memungkinkan seseorang dapat bertindak bijaksana sesuai dengan kedudukan dan kekuasaan terhadap orang yang menyeleweng, (4) sebagai sarana untuk menyalurkan protes terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, (5) memberi kesempatan kepada seseorang melarikan diri, untuk sementara waktu, dari kehidupan nyata di masyarakat yang membosankan ke pada dunia khayal yang terjadi yang indah, dan (6) pengendali terhadap pelanggaran norma-norma yang berlaku pada masyarakatnya. Pemain ludruk dapat mengekspresikan hal-hal yang dilarang atau tabu dalam bentuk keseleo lidah (Danandjaja, 1983: 80 - 89). Apabila dilihat sepintas, maka fungsi tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual seni pertunjukan ludruk adalah untuk hiburan diri sendiri (pemeran) dan pemirsa secara individual. Apabila diamati dari sisi pementasan, maka fungsi ludruk dapat dikatakan sebagai media pendidikan masyarakat, media perjuangan, media kritik sosial, media pembangunan, dan media sponsor. Predikat tradisional dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kerangka pola bentuk dan penerapan yang selalu berulang (Sedyawati, 1981:48). Hal ini berarti bahwa ludruk sebagai teater tradisional memiliki ciri-ciri (1) pertunjukan dilakukan secara improvisatoris atau spontan; (2) konvensi-konvensi khas ludruk, misalnya pemeran ludruk sebagian besar adalah pria, lagu seniman ludruk disebut kidungan, tari rema, dan lakon-lakon dari cerita rakyat yang telah dikenal oleh masyarakatnya; dan (3) nyanyian khas yang disebut jula-juli yang berbentuk syair dan pantun yang tentu saja lebih cenderung menyajikan dan mengumandangkan hal-hal yang berisi nasehat, pendidikan, kritik, dan lain-lain yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. 58 | Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa
Kidung/Rema Gambar 2. Pertunjukan kidung Sumber: Internet Kidung adalah nyanyian, syair yang dinyanyikan (Poerwa-darminta, 1984: 507). Kidung adalah pralambang, rerepi, rerepen (Winter dan Ranggawarsita, 1987:86). Kata kidung diambil dari sebuah konteks bahasa kawi. Kata kidung dan kata yang diturunkannya seperti mangidung mempunyai makna 'lagu' dan 'menyanyi' (Zoetmuler, 1985:170). Sesuai dengan pernyataan tersebut, Peacock (1968:174-175) menyebutkan bah-wa kidung merupakan nyanyian yang dibawakan oleh penyanyi laki-laki, wanita, dan pelawak, baik secara solo (sendiri), duet (berdua) atau koor yang berbentuk puisi lirik dengan diiringi gamelan khas Jawa. Berikut merupakan contoh puisi lirik kidung. Kita putra bhakti sareng pembukane (Kita putra bakti sesuai pembukaan) mula menika sampun wanci nira ing ngriki menghibur katur para pamiarsa (karena sudah saatnya saya di sini menghibur bagi para pemirsa) Sugeng rawuhipun widada sami raharja sami raharja (Selamat datang semoga bahagia semoga bahagia) Sugeng rawuh piatur kula dhumateng para pamiarsa (Selamat datang saya ucapkan kepada para pemirsa) amriksani kesenian kita ludruk putra bhakti ingkang nama (menyaksikan kesenian kita ludruk putra bakti namanya) unit yonif lima tiga belas brigif dua brawijaya. (unit yonif lima tiga belas brigif dua brawijaya) Sampun dados tata lan cara yen lepat nyuwun gunge pangapsama (Sudah jadi tata dan cara bila bersalah mohon maaf) langkung prayogi amaringana kritik saha pemanggih ingkang prasaja. (lebih baik berilah kritik dan pendapat yang bijaksana) Menika watak lan pendiriane ludruk putra bakti saking Malang. (Ini watak dan pendiarannya ludruk putra bakti dari Malang) Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd | 59
Anjasmara ari mami mas mirah kulaka warta (Anjasmara adikku pergi mencari berita) Dasih mutan wurung layon aning kitha Probolingga. (Sampai meninggal di kota Probolingga) Iwak bandeng njero segara (Ikan bandeng di dalam laut) Ayo tumandang mbangun negara (Ayo bekerja membangun negara) Sekar melati mekare sore (Bunga melati mekar sore) Putra bhakti 513 sing duwe (Putra bhakti 513 yang punya) Eman-eman dieman saya tuman (Sayang sayang disayang semakin terbiasa) Tekan sabang nganti merauke iku wilayah Indonesia (Dari Sabang sampai Merauke itu wilayah Indonesia) Mula negara kita wis ana dhasare nganggo dhasar pancasila (Maka negara kita sudah ada dasarnya menggunakan dasar Pancasila) Pancasila dhasare negara duweni maksud limang perkara (Pancasila dasarnya negara memiliki maksud lima hal) Sila sing siji temekan sila sing lima ja sampek salah nggunakna (Sila yang satu sampai sila yang lima jangan sampai salah menerapkan) ...... Gambar 3. Pertunjukan tari Sumber: Internet 60 | Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa
Mangan kupat iwake bandheng, para anggota senat aja methentheng, Hadirin Rahimmallah, Lawak Kekhasan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa Timur merupakan fenomena kebahasaan dan sosial. Fenomena tersebut terjadi pada bahasa lisan yang bersifat informal, fleksibel, dan pendek-pendek (Wijana, 1996) dan berkaitan pada seluruh aspek kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Kekhasan ini dapat dikatakan sebagai plesetan atau blenderan (Padmosoekotjo, 1960). Pada akhir-akhir ini, plesetan merupakan fenomena yang terjadi di mana- mana, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada media massa, terutama televisi, yaitu dengan munculnya berbagai acara yang menekankan pada aspek humor, sebagai reaksi psikologis atas fakta. Humor, menurut Wijana (1996) adalah salah satu bentuk permainan. Sebagai homo ludens manusia gemar bermain. Humor bagi orang dewasa adalah rekreasi tetapi bagi anak-anak adalah sebagian dari proses belajar.....Hal ini disebabkan humor dapat menyalurkan ketegangan batin yang menyangkut ketimpangan norma masyarakat yang dapat dikendurkan melalui tawa. Humor adalah segala bentuk rangsangan, baik verbal atau nonverbal, yang potensial memancing senyum dan tawa penikmatnya. Senyum dan tawa merupakakn indikasi yang paling jelas bagi terjadinya penikmatan humor. Dilihat dari asal katanya, ludruk merupakan kesenian yang diorientasikan untuk menyalurkan humor (Pigeaud,1928; Brandon,1968) yang berfungsi sebagai entertainment (Soedarsono,1986) dan sebagai penglipur lara (Dananjaya, 1984). Kekhasan ludruk terletak pada elemen dhagelan dan cerita. Dengan demikian, materi lawak, dengan bahasa yang spontan sangat beragam topik pembicaraannya. Spontanitas bahasa dalam lawak sangat kental sehingga memungkinkan munculnya istilah atau kata yang biasa dan tidak biasa dalam tuturan sehari-hari. Namun, Bahasa Jawa dalam genre ini pada umumnya merupakan kekayaan kosa kata masing-masing pelawak dan kreativitasnya sehingga dapat berkembang sedemikian rupa berbeda antara satu dengan yang lainnya, memiliki kekhasan. Gambar 4. Pertunjukan Lawak Sumber: Internet Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd | 61
Plesetan juga terjadi pada aspek bahasa kidung. Kidung yang di-pleset-kan adalah kidung yang berbentuk pantun yang memiliki pokok masalah atau tema yang beragam. Berikut adalah kutipan tentang materi lawak dalam kidung ludruk. CeritaYu Paintên kêtiban kêlapa (Mbakyu Painten tertimpa kelapa) Namung sêmantên atur kula (Hanya sekian sajian saya) 'Yu Gintên klêlêkên timba ('Mbakyu Ginten makan timba) Namung sêmantên kidungan kula (Hanya sekian kidungan saya) Cerita Di atas telah disinggung bahwa cerita ludruk bersumber pada folktale, narasi lisan dengan fungsi sebagai hiburan dan pesan moral (Amos, 1992:105). Folktale berasal dari sebuah "tradisi kecil", sebab folktale diceritakan oleh golongan petani, masyarakat kelas rendah, atau masyarakat tradisional yang sangat minim pengetahuannya dalam hal tulis-menulis (Amos, 1992:101). Ludruk dapat dikategorikan ke dalam folktale mengingat ludruk mengandung unsur cerita yang berakar pada mite, legende, dongeng, babad, dan cerita keseharian masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur. Fungsi moral yang terkandung di dalam ludruk antara lain adalah mengembangkan sikap tenggang rasa, mempererat hubungan antar anggota masyarakat, nilai-nilai pendidikan, dan nilai-nilai budaya luhur Jawa. Gambar 5. Cerita dalam Ludruk Sumber: Internet Tuku lawuh nang pasar krempyeng, para rawuh kula aturi midangetaken..... Hadirin yang saya hormati, Obsesi Pada bagian kedua ini dibahas isu pokok ludruk sebagai media pendidikan karakter. Isu pokok yang dipaparkan berupa permasalahan untuk ditanggapi, diperhatikan, dan ditindaklanjuti adalah modernisasi ludruk terkait dengan program jangka panjang pemerintah tentang pendidikan karakter anak bangsa. 62 | Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa
Kondisi Objektif Peformansi Ludruk Pertunjukan ludruk menggunakan bahasa Jawa sebagai media komunikasinya. Karena itu, ludruk dapat dikategorikan ke dalam wacana lisan. Pemakaian bahasa dalam ludruk menunjukkan adanya ragam tertentu dalam komunikasi berkesenian di Jawa Timur. Wacana lisan sebagai situasi komunikasi dalam peristiwa kesenian ludruk merupakan fenomena budaya dan fenomena kebahasaan yang memiliki keunikan kaidah dan materi yang spesifik. Materi verbal dalam situasi komunikasi yang ditimbulkan pertunjukan ludruk memberikan gambaran yang jelas adanya wacana khusus yang dapat dikaji melalui berbagai pendekatan. Karena itu, bahasa dalam ludruk meru-pakan gejala komunikasi yang khas. Sebagai gejala komunikasi yang khas, ludruk memberi implikasi bahwa di dalamnya terdapat penutur (performer) dan penanggap (audience), pesan, dan wujud konkret berupa paparan bahasa. Dengan demikian, komunikasi verbal dalam ludruk dapat dikategorikan ke dalam wacana, sedangkan paparan bahasa yang digunakan oleh pelaku dikategorikan dalam teks (Fox, 1986:44). Apabila dicermati, selain elemen kidungan, dhagelan, dan cerita, ludruk masih memiliki elemen lain, yaitu prolog, epilog, dan kidung selingan. Pertunjukan-pertunjukan ludruk acap kita nikmati pada saat tertentu, misalnya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia, acara- acara pernikahan dan sunatan, memperingati hari jadi kota tertentu dan sebaginya. Pertunjukan ludruk yang yang ditampilkan pada acara tersebut tidak sesuai dengan pakem; cerita yang ditampil- kan adalah cerita-cerita keseharian dan lebih cenderung ke ludruk lawak, misalnya Kartolo, Sidik Cs., Kirun Cs., Bagio Cs. Sementara itu, kelompok ludruk yang mempertahankan pakem sangat jarang menampilkan karya-karya. Hal ini disebabkan sifat dan corak ketradisonalan ludruk yang masih kental dan pementasan yang berdurasi panjang. Di sisi lain, masyarakat kita sudah mendekati kejenuhan untuk menonton pertunjukan yang bersifat serius dan memikirkan hal-hal yang sudah lampau. Pandangan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap kesenian pada umumnya sesuai dengan perkembangan zaman yang lebih mengedepankan sesuatu yang praktis; ibarat makanan adalah makanan yang siap saji dan siap santap. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan ludruk, ludruk yang mempertahankan pakem dengan cerita bertajuk sejarah, mitos, dan syiar, ditinggalkan oleh penontonnya. Beri-kut pernyataan Peacok tentang kondisi objektif ludruk saat ini. Ludruk ikut tenggelam dalam kecenderungan itu. Lakon-lakon dalam ludruk tak lagi mementas- kan gambaran karakter-karakter orang kampung yang homogen, seperti dalam ludruk gaya Besutan yang populer pada 1930-an. Ludruk makin mengidealisasikan masyarakat ekstra- kampung yang heterogen dan menjadikan warga kampung bahan tertawaan. Terjadi perubahan positif terhadap perkembangan ludruk tersebut dalam 20 tahun terakhir ini. Perkembangan ludruk mengikuti perubahan dan perkembangan cara pandang, pemikiran, para- digma, dan gaya hidup masyarakat pemilik budaya tersebut. Karena itu, tidaklah mengherankan jika pertunjukan ludruk saat ini lebih minimalis.... Gambar 6. Pementasan Ludruk Sumber: Internet Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd | 63
Tolek iwak nang kenjeran diwadahi panci, Ngene iki rasane awak katut modernisasi..... Hadirin yang berbahagia, Modernisasi Performansi Ludruk Sejalan dengan penelitian yang dilakukan James L. Peacok (1963-1964), yaitu penelitian yang dilakukan di Surabaya, jumlah kelompok ludruk yang diketahui ada 594 group. Sementara itu, Depdikbud Provinsi Jatim, sesudah tahun 1980 mencatat bahwa kelompok ludruk meningkat menjadi 789 group (84/85), 771 group (85/86), 621 group (86/87) dan 525 (87/88). Ludruk tidak terbentuk begitu saja, tetapi mengalami metamorfosa yang cukup panjang. Kita tidak punya data yang memadai untuk merekonstruksi waktu yang demikian lama, tetapi Hendricus Supriyanto mencoba menetapkan berdasarkan nara sumber yang masih hidup sampai tahun 1988, bahwa ludruk sebagai teater rakyat dimulai tahun 1907, oleh Pak Santik dari desa Ceweng, Kecamatan Goda kabupaten Jombang. Memperhatikan ludruk dari tahun ke tahun tampaknya penting untuk mengetahui sejarah ludruk dalam rangka melengkapi wawasan kita tentang ludruk. Periode Bandan (....1920) Ludruk Bandan, sesuai dengan namanya, menyajikan tontonan yang mengutakan olah tubuh, kanuragan, dan kesaktian. Adu kesaktian merupakan misi utama pertunjukan Bandan. Tidak lama kemudian muncul kelompok ludruk lain. Periode Lerok Besud (1920, 1930) Pak Santik, Pak Pono, dan Pak Amir berkeliling keluar masuk desa ngamen dengan mendendangkan syair-syair diringi alat musik sederhana. Pak Pono mengenakan pakaian wanita dan wajahnya dirias coret-coret agar tampak lucu. Berawal dari coretan wajah inilah lahir kata Wong Lorek yang akhirnya berubah Lerok. Dalam perkembangannya Kelompok Lerok ini sering diundang untuk mengisi acara pesta pernikahan dan pesta rakyat. Pada pertunjukan-pertunjukan berikutnya terjadi banyak perubahan, terutama pada acara yang disuguhkan. Pada awal acara diadakan upacara persembahan berupa penghormatan kepada empat arah angin atau empat kiblat, kemudian baru diadakan pertunjukan. Pemain utama memakai topi merah Turki, memakai baju putih lengan panjang dan celana stelan warna hitam. Dari sini berkembang akronim Mbekta yang akhirnya mengubah sebutan lerok menjadi lerok besutan. Periode Lerok dan Ludruk (1930-1945) Periode Lerok Besut tumbuh subur pada 1920-1930. Dari sinilah kemudian bermunculan ludruk di daerah Jawa Timur. Istilah ludruk, lerok, dan yang lain ditentukan oleh masyarakat. Nama lerok dan ludruk terus berdampingan sejak kemunculannya sampai tahun 1955, selanjutnya masyarakat dan seniman pendukungnya cenderung memilih ludruk. Sezaman dengan masa perjuangan dr. Soetomo di bidang politik yang mendirikan Partai Indonesia raya, pada tahun 1933 Cak Durasim mendirikan Ludruk Oraganizatie (LO). Ludruk inilah yang merintis pementasan ludruk berlakon dan amat terkenal keberaniannya dalam mengkritik pemerintahan baik Belanda maupun Jepang. Ludruk pada masa ini berfungsi sebagai hiburan dan alat penerangan, ludruk digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan persiapan kemerdekaan dan sebagai peristiwa puncak adalah munculnya kidungan Jula Juli yang melegenda yaitu "Bekupon Omahe Doro, Melok Nipon Soyo Sengsoro..... ". Cak Durasim dan kawan kawan ditangkap dan dipenjara oleh Jepang. Periode Ludruk Kemerdekaan (1945-1965) ini berfungsi sebagai hiburan dan alat penerangan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Kelompok ludruk yang terkenal pada masa ini adalah Ludruk Marhaen, milik Partai Komunis Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika PKI saat itu dengan mudah memengaruhi rakyat, ludruk digunakan sebagai corong PKI melakukan peng- galangan masa untuk tujuan pemberontakan. Peris-tiwa Madiun 1948 dan G30S PKI 1965 merupakan peristiwa puncaknya. Ludruk pada periode 64 | Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa
Ludruk mendapatkan tempat di hati rakyat Jawa Timur. Pada masa ini terdapat dua grup ludruk sangat terkenal, yaitu Ludruk Marhaen dan Ludruk Tresna Enggal. Ludruk Marhaen pernah mengadakan pertunjukan di Istana Negara 16 kali. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya para seniman ludruk dengan para pengambil keputusan di negeri ini. Ludruk ini juga berkesempatan menghibur para pejuang untuk merebut kembali Irian Jaya, TRIKORA II B yang memperoleh peng- hargaan dari panglima Mandala (Soeharto). Kelompok ludruk ini lebih condong ke kiri sehingga ketika terjadi peristiwa G30S PKI Ludruk ini bubar. Periode Ludruk Pasca G 30 S PKI (1965 - saat ini) Peristiwa G30S PKI benar-benar memporak-porandakan ludruk, terutama yang berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA). Kokosongan pementasan ludruk terjadi antara tahun 1965-1968 sampai dengan munculnya kebijaksanaan baru. Peleburan ludruk dikoordininasikan oleh Angkatan Bersenjata, dalam hal ini DAM VIII Brawijaya. Proses peleburan ini terjadi antara tahun 1968-1970 dengan hasilnya, yaitu (1) Eks-Ludruk marhaen di Surabaya dilebur menjadi ludruk Wijaya Kusuma unit I, (2) Eks-Ludruk Anogara Malang dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma Unit II, (3) Eks-Ludruk Unit A Malang dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma unit III, dibina Korem 083 Baladika Jaya Malang, (4) Eks-Ludruk Tresna Enggal Surabaya dilebur menjadi ludruk Wijaya Kusuma unit IV, dan (5) Eks-Ludruk Kartika di Kediri dilebur menjadi Ludruk Kusuma unit V. Pada tahun 1975-an kelompok ludruk yang ada di ber-bagai daerah dibina oleh ABRI. Tahun 1975 sampai dengan saat ini kelompok ludruk lebih independen, termasuk di dalamnya adalah Katolo Cs., Sidik Cs., Kirun Cs., dan Bagia Cs. Keempat kelompok ludruk tersebut merupakan tolok ukur munculnya ludruk lain yang berisi materi lawakan. Peacock (1963) secara jelas menggambarkan pergeseran ludruk dari seni tradisi menuju modernisasi. Dalam buku hasil penelitiannya sepanjang 1962-1963, Peacock mengkontraskan ludruk sebagai ritus modernisasi dengan apa yang disebutnya selametan, ritus tradisional, pusat dari keseluruhan sistem keagamaan masyarakat Jawa. Bagaimana upaya kita agar ludruk bisa menjadi pertunjukan yang enak ditonton dan bisa digemari masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur? Paling tidak, modernisasi pementasan perlu dilakukan, baik materi cerita maupun aspek teatri-kalnya. Bisakah ludruk dipentaskan seperti OVJ? Iwak pindhang tengah segara, Ayo tumandhang mbangun negara.... Pendidikan Karakter dalam Ludruk Character education ought not to be seen as a threat to the nation's current emphasis on academics. In fact, it can help achieve aca-demic goals. Educators report that literature, social studies, and even science become more interesting to students when they can focus on social and ethical issues embedded in subject matter. And they say that focusing on such issues leads students to a deeper level of engagement and understanding of the curricular content we want them to master (Eric Schaps, Esther F. Schaeffer, and Sanford N. McDonnell) Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan bercara- pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang berangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd | 65
Istilah karakter berasal dari istilah Yunani charassein yang berarti "mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan". Menurut Ki Hadjar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional dan bapak pendidikan kita, karakter atau watak adalah "paduan segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain". Karena itu, lanjut Dewantara, karakter itu merupakan imbangan antara hidup batin seseorang dengan segala perbuatan lahirnya; oleh karena itu, seolah-olah menjadi sendi dalam hidupnya, yang selalu mewu- judkan sifat atau perangai yang khusus bagi masing-masing manusia. Ini menunjukkan bahwa karakter merupakan keseluruhan sifat kejiwaan, kepribadian, dan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang manusia dengan manusia lainnya. Bisa disimpulkan, karakter adalah keseluruhan sifat manusia yang meliputi kemampuan, kebiasaan, kesukaan, perilaku, potensi, nilai, dan pola pikir seorang manusia. Manusia berkarakter kuat memiliki ciri (a) keimanan dan ketakwaan yang baik, (b) spiritualitas yang kuat, (c) emosionalitas yang mantap, (d) kedisiplinan yang tinggi, (e) sikap dan tindakan yang adil dan arif, (f) keberanian bertanggung jawab yang tinggi, (g) kemampuan menghargai dan menghormati orang lain, (h) orientasi pada keunggulan dan kesempurnaan, (i) kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, (j) sikap dan perilaku demokratis dan hak asasi atau kemampuan menjunjung demokrasi dan hak asasi, dan (k) sikap dan perilaku yang mengutamakan kebenaran. Golek lawuh olehe merconan, para rawuh nyuwun kawigatosan Mengapa pendidikan karakter bangsa begitu penting? Persoalan karakter bangsa menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai persoalan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkatlokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat. Perjalanan bangsa ini (Indonesia) adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak mulus. Dari dekade ke dekade diwarnai oleh sejumlah peristiwa yang cukup mencengangkan (bagi yang memperhatikan). Mari kita segarkan ingatan kita tentang lengsernya orde baru. Gerakan mahasiswa dan masyarakatlah yang mengharuskan penguasa Orba turun dari tahtanya. Siapakah yang tidak memahami bahwa berlama-lama dalam satu jabatan bisa mengubah karakter manusia, dari sikap hidup sederhana, tutur kata yang halus penuh kewibaan, bijaksana dan lain-lain berubah dalam waktu yang relatif singkat. Masih ingatkah kita tentang ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab yang memporak-porandakan pulau Dewata, akibatnya Indonesia menjadi terpuruk di mata dunia, peristiwa Mariot salah satu hotel di ibu kota yang dibom oleh kelompok tertentu, tawuran pelajar, protes mahasiswa yang cenderung anarkis, perampokan, pembunuhan istri dan anak kandung, pemerkosaan anak di bawah usia, jual beli anak manusia, korupsi merajalela, baik dari pejabat rendah maupun pejabat tinggi negara dan seterusnya. Apakah ini merupakan bukti bahwa ramalan Rangga-warsito benar adanya, "zamane zaman edan, yen ora melu edan ora keduman" atau perubahan perilaku dan pandangan hidup manusia sudah mulai melenceng dari Ketuhanan menjadi kebendaan... apakah ajining diri saka lathi diputarbalikan dengan pandai bersilat lidah dan menipu bangsa sendiri dan apakah ajining raga saka busana dimaknai memperkaya diri sendiri meniru gaya hidup jetset, high class, dan konsumtif, yang berakhir pada pola hidup dan cara berpikir yang ngawur. Ada semboyan generasi muda yang bisa dipikirkan muda berfoya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Alternatif lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi, masalah budaya dan karakter bangsa yang dibicarakan itu adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai 66 | Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa
alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat. Pada sisi lain, berbagai media dapat digunakan untuk melaksanakan pendidikan karakter bangsa, salah satunya adalah berkesenian ludruk. Ludruk adalah teater rakyat, yang akrab dan dekat dengan rakyat. Muatan apa pun akan ditangkap oleh penonton, baik jelek ataupun baik. Pada zamannya, ludruk sangat efektif sebagai media penyampai pesan, sebagai media untuk "merangkul" dan "membakar" hati masyarakat. Pada masa orde baru, KB, P4, dan transmigrasi disosialisakan lewat ludruk. Bulan September 2011 ludruk dijadikan ajang sosialisasi dalam rangka pilkada di Surabaya. Gambaran ini terungkap dalam sosialisasi sekaligus simulasi pemilih pemula yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu dengan sarana pergelaran seni ludruk. Dalam penampilannya, para pemain ludruk cukup piawai memukau para pemilih pemula yang menjadi peserta sosialisasi. Dalam lakon yang dibawakan, digambarkan berbagai tipe pemilih. Mulai pemilih tunanetra hingga gangguan orang gila dalam TPS. Ditampilkan pula gambaran pemilih yang masih berusia 15 tahun, namun telah memiliki hak pilih karena telah menikah. Tuku duren kok katutan nangka Are leren kok ora tega wegah nelangsa Derek ingkang rawuh, minangka penutup menika ingkang saget kula aturaken (1) Pada bagian penutup ini dikemukakan rangkuman dan catatan rekomendasi sebagai berikut. Isu pokok dalam ludruk yang mendasar meliputi kondisi objektif, modernisasi, dan media pen- didikan karakter. Ketiga komponen tersebut memiliki kedudukan penting, baik content maupun pertunjukan ludruk, yakni sebagai komponen yang perlu diperhatikan dalam rangka modernisasi ludruk. (2) Modernisasi ludruk, content dan performance, merupakan media yang efektif untuk menyampai- kan pesan dan atau pendidikan karakter anak bangsa. (3) Pentingnya pendidikan karakter anak bangsa diperlukan langkah operasional untuk direalisasi- kan, bukan berupa slogan, seminar, diskusi dan lain-lain. Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd | 67
DAFTAR RUJUKAN Amos, Dan Ben. 1992. "Folktale" dalam Richard Bauman (Ed), Folklore, Cultural Performance, and Popular Entertainment. New York: Oxford University Press. Brandon, James T. 1968. "Theatre in Southeast Asia" dalam Soedarsono Sejarah Seni Pertunjukan. Yogyakarta: ISI Yogyakarta. Danandjaja, James. 1988. Antropologi Psikologi: Teori, Metode, dan Sejarah Perkembangannya. Jakarta: Rajawali Pers Dananjaya, James. 1984. Folklore Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain. Jakarta: Grafiti Pers. Fox, James J. 1986. Bahasa, Sastra, dan Sejarah: Kumpulan Karangan Mengenai Masyarakat Pulau Roti. Jakarta: Djambatan. Geerzt, Clifford. 1960. The Religion of Java. New York: The Free Press of Gkence. Hartoko, Dick. 1979. Bianglala Sastra. Jakarta: Jambatan. Hutomo, Suripan Sadi. 1986. Kentrung Sarah Wulan. Hutomo, Suripan Sadi. 1991. Mutiara yang Terlupakan: Pengantar Studi Sastra Lisan. Surabaya: Komisariat HISKI Jawa Timur. Kartodirdjo, Sartono. 1986. "Suatu Tinjauan Fenomenologis Tentang Folklor Jawa" dalam Soedarsono (Ed), Kesenian, Bahasa, dan Foklo Jawa. Yogyakarta: Proyek Javanologi Depdikbud. Kartomihardjo, Soeseno. 1991."Ethnography of Communica-tive Codes in East Java" dalam Pasific Linguistics Series D-No 39. Material in Language of Indonesia No. 8. Departemen of Linguistics Research School of Pasific Studies The Austra-lian National University. Kartomihardjo. Soeseno. 1991. Penggunaan Bahasa Jawa dalam Ludruk. Makalah Kongres Bahasa Jawa. Semarang. Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka. Koentjaraningrat, 1986. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Penerbit Angkasa Baru. Magnis Suseno, Frans 1985. Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia. Padmosoekotjo, S. 1960. Ngengrengan Kasusastraan Djawa I. Yogyakarta: Hien Hoo Sing. Peacock, J.L. 1968. Rites of Modernization. Chicago: University of Chicago Press. Pigeaud, T.H. 1928. Javaanse Volksvertoningen. Batavia: Volkslectuur. Soedarsono,1986. "Dampak Modernisasi terhadap Seni Pertun-jukan Jawa di Pedesaan" dalam Kesenian, Bahasa, dan Folklor Jawa. Yogyakarta: Proyek Javanologi Depdikbud. Suwarni.1985. "Ludruk dan Aspek Sastranya" dalam Sulastin Sutrisno (Ed), Bahasa, Sastra, Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Teeuw, A 1984. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya. Troike, Mauriel Saville. 1986. The Ethnography of Communication: An Introduction. New York: Basil Blacwell Inc. Wijana, I Dewa Putu. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Zoetmulder, P.P. 1985. Kalangwan. Jakarta: Jambatan. 68 | Kesenian Ludruk: Dampak Akulturasi Budaya Terhadap Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa
Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yth. Rektor Universitas Negeri Malang/Ketua Senat Universitas Negeri Malang, Yth. Segenap Anggota Senat Universitas Negeri Malang, Yth. Ketua dan Segenap Anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang, Yth. Para Pemimpin Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Malang Yth. Rektor/Ketua Universitas/Sekolah Tinggi di Malang, Yth. Para Dosen Universitas Negeri Malang, Para pegawai administrasi, rekan wartawan, pengurus organisasi kemahasiswaan, para mahasiswa, para sahabat, dan undangan yang dimuliakan Allah. Di dalam suasana yang diliputi oleh keberkahan dan kebahagiaan ini, pertama-tama marilah kita mengunjukkan semerbak pepujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembari merunduk penuh syukur tiada terukur. Berkat karunia-Nya semata, pada hari ini kita dapat bertemu dalam sidang yang terhormat - yang insyalah diridhai Allah - dalam keadaan sehat afiat dan segar-bugar. Di samping itu, dengan kekhusyukan sepenuh hati marilah kita berucap: semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam beserta keluarga dan sahabat- sahabat beliau yang telah menyampaikan dan menebarkan risalah rahmat bagi sekalian alam sehingga sebagai manusia kita bisa merasakan nikmat "republik surga di bumi" dengan penuh kedamaian, kelembutan, dan keindahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Pengembaraan intelektual, momentum sosial-akademis, dan berbagai situasi sosial-budaya telah menjadikan saya sekian lama - berbilang tahun lampau - terpikat pada dunia sastra, bahasa, budaya, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bahkan kebudayaan dan pendidikan pada umumnya. Keterpikatan saya pada dunia sastra, bahasa, dan budaya didorong oleh pemahaman bahwa ketiganya merupakan landasan atau matra utama pendidikan sastra Indonesia; tanpa ketiganya pendidikan sastra Indonesia akan kering dan tidak memiliki nilai guna. Keterpikatan itu semakin lama semakin berkembang merimbun dalam karier akademis saya sebagai dosen. Sebagai dosen, selama lebih 20 tahun, saya telah mengemban tugas melaksanakan pendidikan sastra Indonesia atau pembelajaran sastra Indonesia di samping juga menekuni pelbagai pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan berbagai presentasi dalam forum akademis, dan melakukan aneka kajian yang berkenaan dengan bidang-bidang tersebut. Tak ayal, "pergaulan dan pergumulan" saya dengan sastra, bahasa, budaya dan pembelajaran sastra Indonesia sedemikian "suntuk"; bahkan sangat intensif dan ekstensif. Tidaklah mengherankan, saya makin "kasmaran" kepada bidang pendidikan sastra Indonesia di samping bidang sastra, bahasa, dan budaya dalam arti seluas- luasnya: pendek kata, "kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma" [mengutip lirik lagu Kau Selalu di Hatiku Tetty Kadi]. Semua itu membuat penghayatan, pemahaman dan penghargaan saya terhadap pendidikan sastra Indonesia semakin kaya dan boleh jadi juga semakin matang sehingga saya "tak bisa pindah ke lain hati" [mengutip judul lagu KLA Project]. Sejalan dengan itu, saya bergirang hati diusulkan menjadi guru besar bidang ilmu pendidikan sastra Indonesia pada satu pihak. Di samping itu, dengan penuh rasa syukur saya menerima penetap- an menjadi guru besar bidang ilmu pendidikan sastra Indonesia. Untuk menandai pengukuhan saya Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 69
menjadi guru besar bidang ilmu pendidikan sastra Indonesia, pada sidang yang terhormat ini izinkan saya mengucapkan pidato pengukuhan guru besar tentang pembelajaran sastra Indonesia di tengah konfigurasi keberaksaraan dan tradisi baca-tulis di Indonesia. Untuk itu, pidato pengukuhan ini saya beri judul Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia atau boleh juga diberi judul: Pembelajaran Sastra Indonesia Berparadigma Keberaksaraan dan Tradisi Baca-Tulis. Hadirin yang dimuliakan Allah, Marilah bersama-sama kita merenungkan tempat kita sebagai manusia, masyarakat dan atau bangsa Indonesia di tengah-tengah konfigurasi kebudayaan dan peradaban terkini. Di tengah perkembangan kebudayaan dan peradaban yang disorong oleh Revolusi Guttenberg dan revolusi teknologi komunikasi dan informasi [baca: revolusi digital berupa internet dan lain-lain], di manakah kita sekarang berada; pada zaman apakah kita sekarang berada? Dalam konteks pemikiran Walter J. Ong dalam Literacy and Orality (1982), apakah sekarang kita sedang berada pada zaman kelisanan primer/murni (orality), naskah atau khirografis (manuscript, chirographic), keberaksaraan atau tipografis (literacy, typographic), dan atau malah kelisanan sekunder (secondary orality)? Mengingat sedemikian beraneka ragam dan majemuknya keadaan-kenyataan geografis, geohistoris, geokultural, sosiokultural, dan religiokultural serta histokultural Indonesia, dapat dikatakan bahwa tidak ada gambaran tunggal tentang tempat manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia dalam peta kebudayaan dan peradaban menurut Ong. Menurut pengamatan saya, manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia sekarang sedang terayun-ayun kencang di antara rentangan [kontinum] zaman kelisanan, keberaksaraan, naskah, dan kelisanan sekunder secara serempak [simultan]. Maksudnya, ada sebagian manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia yang sepenuhnya masih berada di dalam zaman kelisanan primer; ada sebagian yang masih berada di dalam zaman naskah [manuskrip]; ada sebagian pula yang sudah sepenuhnya berada di dalam zaman keberaksaraan; bahkan sekarang juga ada sebagian yang sudah berada di ambang zaman kelisanan sekunder; memasuki zaman kelisanan sekunder (simak Teeuw, 1994:39 - 43). Ringkasnya, dewasa ini zaman kelisanan, naskah, keberaksaraan, dan kelisanan sekunder secara bersamaan dapat ditemukan dan disaksikan dalam gugusan tertentu masyarakat dan atau bangsa Indonesia. Jika diperhatikan secara cermat, secara empiris keempat zaman tersebut berbanding lurus dengan perkembangan, bahkan kemajuan di berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban. Ke- nyataan menunjukkan bahwa sekarang berbagai gugusan (nebula] kebudayaan dan peradaban yang bertumpu pada kelisanan primer dan juga naskah tampak sulit berkembang, malah terkesan mengalami ketertinggalan kebudayaan (dalam pengertian W.F. Ogburn] dibanding dengan gugusan kebudayaan dan peradaban yang bertumpu pada keberaksaraan dan atau kelisanan sekunder. Dalam hubungan ini, menurut Ong, kelisanan sekunder beralaskan keberaksaraan (sehingga keber- aksaraan menjadi conditio sine qua non bagi kelisanan sekunder] sekalipun dalam berbagai hal berbeda secara signifikan (bandingkan Carr, 2011). Berbagai fakta dan berita telah memperlihatkan bahwa kebudayaan, peradaban, dan bahasa-bahasa lokal di Indonesia yang bermasa depan suram, bahkan terancam punah selama Abad XX adalah kebudayaan, peradaban dan bahasa lokal yang pada umumnya tidak memiliki keberaksaraan dan tradisi baca-tulis (bandingkan Simbolon, 1999). Hal tersebut bermakna bahwa semakin mantap dan kuat keberaksaraan suatu gugusan kebudayaan dan peradaban, semakin berkembang pula, bahkan maju gugusan kebudayaan dan peradaban tersebut; sebaliknya, semakin dominan dan kuat kelisanan primer suatu kebudayaan dan peradaban, semakin sulit berkembang kebudayaan dan peradaban tersebut (bandingkan dengan Lombard, 1996; Sweeny, 1987; Teeuw, 1994). Pola tersebut tidak hanya berlaku bagi kebudayaan dan peradaban di Indonesia, tetapi juga kebudayaan dan peradaban di berbagai belahan dunia. Sejarah kebudayaan dan peradaban, sejarah intelektual atau gagasan, dan juga sejarah bahasa [beserta sejarah alfabet, sejarah ejaan dan tanda baca, serta sejarah membaca dan menulis] telah menunjukkan bahwa manusia, masyarakat, dan atau bangsa-bangsa yang tidak memiliki tradisi keberaksaraan yang kokoh juga tidak memiliki tradisi intelektual atau pemikiran yang kuat dan sehat sehingga berada dalam keadaan rentan, malah mudah 70 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
runtuh. Sebaliknya, manusia, masyarakat, dan atau bangsa-bangsa yang unggul di berbagai lapang- an kebudayaan dan peradaban selalu memiliki tradisi keberaksaraan [sekaligus tradisi pemikiran] yang sangat mantap dan kuat. Jadi, terdapat kesejajaran perkembangan tradisi keberaksaraan [sekaligus tradisi pemikiran] dengan perkembangan lapangan kebudayaan dan peradaban manusia. Pada masa lalu, manusia, masyarakat, dan atau bangsa Mesir Kuno, Macedonia Kuno, Mesopotamia, Persia Kuno, Cina Kuno, India Kuno, dan Ybnani Kuno menjadi unggul dan mashur di berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban berkat keberaksaraan yang demikian mantap dan kuat (Bauer, 2010; Cook, 2008; Chandra, 2008; Dodson, 2001; Fischer, 1999; 2001; 2003; Finkelberg dan Stroumsa, 2003; Hurford, 2008; Kilgur Llyoid, 2010; Yunis, 2003; Thomas, 1999; Worthington, 2010). Warisan keberaksaraan - dalam hal ini warisan bacaan atau tulisan mutatis mutandis pikiran dan gagasan atau informasi - masyarakat dan atau bangsa-bangsa tersebut dapat kita saksikan dan nikmati hingga kini. Betapa tidak, sekarang kita masih bisa menikmati epik naratif indah bertajuk Odyssry dan Illiad [yang ditulis oleh Homer pada Abad 8 SM], membaca puitika sarat makna bertajuk / Ching [yang ditulis atau diperkenalkan oleh Fu Xi pada Abad 29/28 SM], Dao De Jmg [yang ditulis Lao Zi pada Abad 6/3 SM] dan Tao Te Ching [ditulis oleh Lao Tse pada Ahad 6 SM], dan epik wiracarita menggentarkan berjudul Ramayana [yang ditulis oleh Valmiki pada Abad 6 SM] dan Mahabharata serta Bhagavadgita [yang ditulis oleh Vyasa pada Abad 6 SM] (Foley, 2005; Hollar, 2012; Linderberger, 2003; Lloyd, 2004). Demikian juga pelbagai lapangan kebudayaan dan peradaban Islam - terutama kesusastraan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan - berkembang sangat pesat dan mengalami kemajuan mengagumkan berkat mantapnya keberaksaraan yang disangga oleh tradisi baca- tulis yang bermutu dan keterbukaan pikiran yang dialogis- konstruktif (Madjid, 1984; 2008; McNeely dan Wolverton, 2010). Pada zaman modern kemajuan berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban di Eropa disangga oleh mantapnya keberaksaraan dan kuatnya tradisi membaca dan menulis, kemudian sekarang disangga oleh kelisanan sekunder. Tentu saja pada masa sekarang kita dapat menyaksikan kemajuan mengagumkan berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban di Jepang, Korea, China, dan India modern berkat tumbuh- kokohnya keberaksaraan yang dialasi oleh tradisi baca-tulis yang baik (Adler dan Pouwels, 2010; Engardio, 2007; Jacques, 2011:215 - 259). Semua itu menandakan bahwa keberaksaraan menjadi episentrum perkembangan, bahkan kemajuan berbagai lapangan kehidupan kebudayaan dan peradaban baik pada masa kuna, masa lalu, maupun masa kini. Sejalan dengan itu, dapat dikatakan bahwa kehendak mengembangkan dan memajukan berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban Indonesia pada Abad XXI sekarang perlu [juga] dimaknai sebagai kehendak mengembangkan, memantapkan, dan atau mengokohkan keberaksara- an di Indonesia. Maksudnya, pengembangan, pemantapan, dan atau pengokohan keberaksaraan di kalangan manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia menjadi prasyarat berkembang, maju dan unggulnya pelbagai lapangan kebudayaan dan peradaban di Indonesia. Proyek keindonesiaan kita sekarang dan nanti adalah proyek pembentukan dan pemantapan keberaksaraan. Untuk itu, kita sebagai manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia harus terfokus menuju sekaligus mampu mencapai zaman keberaksaraan secara nyata dan merata, yang menempatkan keberaksaraan sebagai episentrum peri kehidupan manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia; keber- aksaraan perlu ditempatkan sebagai palang pintu pertama dan utama bagi kemajuan manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia. Berbagai patahan sejarah lokal dan nasional Indonesia menginformasikan bahwa dalam batas-batas tertentu keberaksaraan dijadikan palang pintu kebebasan dan kemajuan Indonesia. Sebagai misal, pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menunjukkan bahwa para pejuang dan perintis kemerdekaan Indonesia mampu memerdekakan dan membebaskan Indonesia [baca: berarti memajukan Indonesia] dengan beralaskan keberaksaraan juga; tidak semata-mata gerakan politik dan bersenjata (Anderson, 2001; Foulcher, 2008; Shiraishi, 1997). Bukankah Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Mohammad Yamin, Ki Hadjar Dewantara, dan lain-lain pejuang kemerdekaan Indonesia juga berjuang di jalur keberaksaraan di samping jalur gerakan politik? Bukankah mereka membaca buku-buku/bacaan-bacaan terpilih-cemerlang yang menggugah - menggerakkan mereka, misalnya Apakah Bangsa? karya Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 71
Renan, pada satu sisi dan pada sisi lain juga melahirkan tulisan-tulisan bernas, cemerlang, dan inspiratif yang notabene merupakan representasi keberaksaraan? Siapakah tidak tergetar ketika membaca Indonesia Menggugat dan Di Bawah Bendera Revolusi (Soekarno), Demokrasi Kita (Hatta), Renungan Indonesia (Sjahrir), Madilog (Tan Malaka), dan Andai Aku Orang Belanda (Ki Hadjar Dewantara) yang indah, mengilhami dan menggerakkan? Bukankah yang mereka lakukan dan lahirkan adalah puitika politik kemerdekaan yang indah; dan bukan prosa politik yang bergemuruh penuh ingar-bingar seperti sekarang? (simak Babba, 1990; Kleden, 2001:160-177). Ini semua merupakan bukti bahwa keberaksaraan telah membebaskan dan memajukan Indonesia pada masa lampau - yang belum jauh dari kehidupan kita sekarang. Secara umum. Sen (2003; 2010), D. Archer (2003), dan UNESCO (2004) telah menunjukkan bahwa keberaksaraan terbukti menjadi palang pintu masuk bagi kebebasan dan kemajuan hidup manusia, masyarakat, dan atau bangsa di berbagai belahan dunia dalam berbagai lintasan zaman; sejak dahulu hingga sekarang. Tak mengherankan, Vision Paper UNESCO (2004) menegaskan bahwa keberaksaraan telah menjadi prasyarat partisipasi bagi pelbagai kegiatan sosial, kultural, politis, dan ekonomis pada zaman modern. Bahkan diketahui, pada zaman sekarang terciptanya pembangunan dan demokrasi yang bermutu pun berlandaskan keberaksaraan (Sen, 2003:32; Singh dan Castro Mussot, 2008; Latif, 2008: 14). Menurut Sen (2003: 32), tanpa keberaksaraan yang mantap dan kokoh, yang tercipta hanya pembangunan dan demokrasi semu atau seolah-olah belaka; tidak substansial, hanya prosedural, dan kosmetikal. Lebih lanjut, Adama Quane (2002:2) menyatakan bahwa keberaksaraan merupakan kunci utama bagi kotak-alat (toolbox) yang berisi pemberdayaan, kehidupan yang lebih baik, keluarga sehat, dan peranserta dalam kehidupan demokrasi. Di samping itu, keberaksaraan juga menjadi perangkat fundamental bagi segenap bentuk pembelajaran sosial. Tidak mengherankan, kemudian Global Monitoring Report Education for AH (EFA) 2007: Literacy for Life menyimpulkan bahwa keberaksaraan berfungsi sangat mendasar bagi kehidupan modem karena - seperti diungkapkan oleh Koichiro Matsuura, Direktur Umum UNESCO - keberaksaraan adalah langkah pertama yang sangat berarti untuk membangun kehidupan yang lebih baik (2006). Hal tersebut mengimplikasikan bahwa penguasaan keberaksaraan bagi manusia, masya- rakat, dan atau bangsa Indonesia sangat penting dan harus memperoleh perhatian sungguh- sungguh - menjadi conditio stne qua non bagi kehidupan manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia modern - supaya kehidupan mereka menjadi lebih berkembang, bermakna, dan maju baik secara pribadi, sosial, maupun kultural dan spiritual. Hal ini bukan imperatif nasional semata, melainkan imperatif global; berbagai lembaga global yang memiliki otoritas telah mencanangkannya. Dalam konteks inilah, tahun 2003 - 2013 telah dicanangkan oleh UNESCO sebagai Dasawarsa Keberaksaraan PBB {United Nations Literacy Decade). Di samping itu, tahun 2005 - 2015 juga dicanangkan oleh UNESCO menjadi Prakarsa Keberaksaraan bagi Pemberdayaan {Literacy Initiative for Empoiverment, LIFE). Dengan mengangkat tema keberaksaran sebagai kebebasan, kedua kebijakan tersebut telah berusaha mempromosikan pentingnya penguasaan keberaksaraan ke seluruh pelosok dunia dan kepada siapa saja, baik di Utara maupun di Selatan, baik di wilayah kota maupun wilayah desa, baik mereka yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak, baik anak laki-laki dan perempuan, maupun orang laki-laki dan perempuan (2003:2). Ringkasnya, dua kegiatan tersebut secara luas hendak mempromosikan keberaksaraan bagi semua (literacy for all). Keberaksaraan bagi semua kemudian ditetapkan oleh Australia menjadi visi pendidikan dasar dan menengahnya; aninya, visi pendidikan dasar dan menengah Australia adalah keberaksaraan bagi semua. Dalam pada itu, Paskistan (2004), juga mencanangkan gerakan nasional untuk keber- aksaraan bagi semua dalam rangka mewujudkan tujuan Dasawarsa Keberaksaraan PBB. Uni Eropa juga telah mengembangkan sebuah peta-jalan (roadmap) keberaksaraan bagi Eropa. Setahu saya, secara formal Indonesia belum menjadikan keberaksaraan bagi semua sebagai visi pendidikan nasional dan juga sebagai gerakan nasional meskipun keberaksaraan tumbuh-berkembang berkat berbagai faktor edukatif, sosial, dan kultural serta politis. Dengan amplitudo yang berubah-ubah dalam rentangan waktu tertentu, gerakan nasional di Indonesia masih terbatas pada gerakan 72 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
pemberantasan buta aksara di samping gerakan membaca. Hal ini menggambarkan bahwa imperatif keberaksaraan bagi semua belum menjadi kesadaran dan gerakan nasional di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, Mengapa sekarang penguasaan keberaksaraan telah diyakini sebagai episentrum per- kembangan dan kemajuan berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban, yang selanjutnya mampu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik? Sebagaimana diketahui, sekarang sedang tumbuh- berkembang masyarakat berpengetahuan [krtoudedge society] (Drucker, 1992; World Bank, 2005; UNESCO, 2006) atau masyarakat kreatif-inovatif [Creative society] (OECD, 2002) sehingga sekarang kita tengah memasuki atau berada pada abad yang sering disebut Abad Pengetahuan atau Abad Kreatif (Florida dan Tenagil, 2005). Dalam masyarakat berpengetahuan atau masyarakat kreatif, menurut Drucker (1992), World Bank (2005), UNESCO (2006), dan UNCTAD (2008), segala kegiatan kehidupan serba beracuan, berporos, beralaskan, dan atau bertumpu pengetahuan dan kreativitas [termasuk inovasi]. Misalnya, kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan [disebut ekonomi kreatif], industri berbasis pengetahuan [disebut industri kreatif], wirausaha berbasis pengetahuan [disebut wirausaha kreatif], politik berbasis pengetahuan, dan pendidikan berbasis pengetahuan sehingga pekerja, pebisnis, politikus, dan pendidik berpengetahuan atau kreatif-lah yang diperlukan pada masa depan atau memberikan kecerahan masa depan. Malah Florida (2005) menyebut mereka sebagai kelas kreatif (pengetahuan) dan akan memainkan peran sangat penting pada masa depan. Tidak mengherankan, banyak kalangan menyatakan bahwa aset atau modal terpenting pada masa kini, lebih-lebih modal pada masa depan adalah modal pengetahuan [knoud edge capital] atau modal intelektual [mtellectual capital] atau modal kultural/kreatif [cultural/creative capital] (Steward, 1998; Carr, 2009). Hal tersebut telah menuntut setiap manusia - termasuk masyarakat dan atau bangsa Indonesia - untuk memiliki atau menguasai pengetahuan dan kreativitas yang bermutu dan produktif. Pengetahuan dan kreativitas itu akan mudah/dapat dikuasai atau dimiliki dengan baik oleh setiap manusia - juga masyarakat dan atau bangsa Indonesia - bilamana manusia yang bersangkutan menguasai keberaksaraan yang mantap dan kuat (Singh, 2007:15). Dikatakan demikian karena kelisanan primer menuntut mimesis dan bahasa formulaik - intensional, yang tentu saja tidak memungkinkan pemikiran kritis-kreatif berkembang (simak Teeuw, 1994:40). Keberaksaraan-lah yang memungkinkan manusia, masyarakat, dan atau bangsa tertentu mengembangkan-memantap- kan tradisi pemikiran secara ketat, cermat, dan kokoh yang disangga oleh tradisi baca-tulis sehingga - dapat dikatakan - keberaksaraan mengandung substansi kemampuan berpikir kritis-kreatif yang ditopang atau disangga oleh kemampuan membaca dan menulis yang mantap dan kuat (simak Ong, 1982; Carr, 2011). Kemampuan membaca dan menulis yang "disukmai" kemampuan berpikir kritis- kreatif ini dianggap niscaya menjadi sarana nun|ur meraih atau menguasai pengetahuan dan kreativ- itas yang pada masa sekarang sebagian besar terkemas dalam rupa tulisan/bacaan dan tersimpan dalam keping cakram elektronis yang notabene sebagian besar berupa tulisan juga (Carr, 2011). Carr (2011) membuktikan bahwa buku atau bacaan/ tulisan telah mengubah sekaligus mengembangkan sistem neurologis atau sinapsis manusia sehingga kita menjadi manusia modern yang dicirikan oleh kompleksitas sistem neurologis. Jauh sebelumnya, Ong (1982) telah menyatakan bahwa tulisan atau bacaan mengubah kesadaran manusia, dari kesadaran pasif menjadi kesadaran kritis-kreatif. Kesadaran kritis-kreatif yang dimungkinkan oleh tulisan/bacaan inilah yang menjadikan kemampuan berpikir kritis-kreatif dapat berkembang seperti sekarang. Ong (1982) menegaskan: "Tanpa adanya tulisan, pikiran dari orang-orang yang menguasai aksara tidak akan mampu berpikir sebagaimana yang terjadi sekarang, tidak hanya ketika dia menulis, tetapi juga ketika dia menyusun pikirannya dalam bentuk lisan. Dari semua ciptaan manusia, tulisan atau bacaan merupakan ciptaan manusia yang paling besar pengaruhnya bagi kesadaran manusia". Di samping itu, lanjut Ong, tulisan/bacaan dalam arti sebagai teknologi telah membentuk dan memberdayakan kegiatan pemikiran atau intelektual manusia modern. Pendek kata, kegiatan pemikiran atau intelektual dapat berkembang berkat kemampuan berpikir kriris-kreatif yang disangga atau ditopang oleh kemampuan membaca dan menulis yang mantap - yang memprasyaratkan dan membuka hadir dan berfungsinya tulisan/bacaan. Inilah hakikat keberaksaraan yang dapat membuat manusia mampu meraih-memiliki Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 73
pengetahuan pada satu sisi dan pada sisi lain mampu memproduksi kreativitas-inovasi yang cemerlang (simak Johansson, 2004). Lebih jauh, hal tersebut menunjukkan bahwa keberaksaraan bukan tahu aksara semata; pada hakikatnya keberaksaraan adalah kemampuan berpikir kritis- kreatif tentang sesuatu yang dilandasi/disangga oleh tradisi baca-tulis yang mantap. Hadirin yang dimuliakan Aliah, Sejalan dengan fenomena keberaksaraan yang terus berkembang, dewasa ini taksonomi dan kategorisasi keberaksaraan juga terus berkembang di samping terus berkembang hakikat dan konsepnya. Sampai sekarang telah terdapat berbagai taksonomi dan kategori keberaksaraan yang ditawarkan atau dikembangkan oleh berbagai pihak. Sebagai contoh, PISA (Programme for International Student Assessment) yang dikoordinasikan oleh OECD telah mengategorikan keberaksaraan menpdi (a) keberaksaraan keilmu-alaman (scientifical literacy), (b) keberaksaraan matematis (mathematical literacy), dan (c) keberaksaraan membaca (reading literacy) (2006:9). Dalam berbagai terbitannya tentang masyarakat informasi, UNESCO |Uga menyatakan adanya keberaksaraan informasi (Information literacy). Selanjutnya, Buchori (2004) menyebutkan adanya keberaksaraan budayawi (cultural literacy) dan keberaksaraan sosial (social literacy). Akhir-akhir ini juga berkembang keberaksaraan ekonomis (economic literacy) dan keberaksaraan kesehatan atau kedokteran (health/medicine literacy). Pada masa-masa mendatang niscaya akan terus berkembang kategori keberaksaraan lain. Semua ini menunjukkan adanya kemajemukan dan keanekaragaman keberaksaraan. Sekalipun demikian, akar semua kategori keberaksaraan adalah kemampuan berpikir kritis-kreatif yang disangga oleh kemampuan membaca dan menulis; jadi, keberaksaraan matematis berarti kemampuan berpikir kritis-kreatif tentang matematika yang ditopang oleh kemampuan membaca dan menulis tentang matematika; keberaksaraan ekonomis berarti kemampuan berpikir kritiskreatif tentang ekonomi yang disangga oleh kemampuan membaca dan menulis tentang ekonomi; keberaksaraan sosial berarti kemampuan berpikir kritis-kreatif tentang kemasyarakatan yang disangga oleh kemampuan membaca dan menulis tentang masyarakat; keberaksaraan kesehatan berarti kemampuan berpikir kritis-kreatif tentang kesehatan; demikian seterusnya. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa kemampuan membaca dan menulis secara serempak menjadi inti utama keberaksaraan. Tanpa kemampuan menulis yang mantap dan kuat yang kemudian menghasilkan tulisan/bacaan [baik berupa buku maupun artikel/makalah] yang dibaca oleh banyak orang, tidak mungkin kemampuan berpilar kritis-kreatif dapat terbentuk; demikian pula tanpa kemampuan membaca suatu tulisan/ bacaan secara kritis-kreatif tidak mungkin kemampuan berpikir kritis-kreatif terbentuk. Tanpa kemampuan berpikir kritiskreatif mustahillah terbentuk keberaksaraan dalam diri manusia, masyarakat, dan atau bangsa tertentu. Supaya kemampuan berpikir kritis-kreatif dan kemudian keberaksaraan tumbuh dan berkembang dalam diri manusia, masyarakat, dan atau bangsa tertentu, mau tidak mau, tradisi baca-tulis secara serempak harus dibentuk, diperkuat, dan kemudian dipelihara sebaik-baiknya dalam diri manusia, masyarakat, dan atau bangsa tertentu. Ikhtiar ini dapat diwujudkan melalui pelbagai jalur, antara lain jalur pendidikan, pengajaran, pembelajaran, pemasyarakatan, penerbitan, dan pendampingan. Unsur-unsur masyarakat, bangsa, dan atau negara perlu dikerahkan dan diberdayakan secara maksimal dan konstruktif dalam mewujudkan tradisi baca-tulis tersebut. Berbeda dengan negara-negara Barat dan juga Mesir, China, India, dan Jepang yang telah lama memiliki sejarah tradisi baca-tulis, harus diakui dengan jujur bahwa manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia belum lama memulai usaha membentuk dan memantapkan tradisi baca-tulis. Dengan kata lain, dalam perspektif sejarah kebudayaan dan sejarah bahasa [sejarah aksara, membaca dan menulis], sejarah tradisi baca-tulis di Indonesia relatif masih baru meskipun tradisi aksara/tradisi tulis di Indonesia konon sudah ada 2000 tahun lebih; bertitimangsa sekitar tahun 400 M (Simbolon, 1999:68). Sebelum terbentuk bangsa dan negara Indonesia, berbagai gugusan kebudayaan dan peradaban di Indonesia - antara lain budaya Jawa, budaya Bali, budaya Batak, dan budaya Minang serta budaya Melayu - memang telah memiliki aksara dan memiliki tradisi baca-tulis beserta aktivitas membaca dan menulis [sekalipun terbatas pada kelompok sosial tertentu, tidak massal, dan terbuka] (simak Chambert-Loir, 2009). Akan tetapi, pustaka/tulisan/bacaan yang ada kurang cocok digolongkan sebagai manifestasi keberaksaraan dalam pengertian Ong, lebih cofok 74 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
diperlakukan sebagai manifestasi naskah atau khirografi karena masih harus disuarakan, bahkan dipentaskan (simak Sweeny, 1987). Oleh karena itu, kesadaran akan keberaksaraan pada satu sisi dan pada sisi lain tradisi baca-tulis di Indonesia masih tergolong [sangat] muda dibandingkan dengan di negara, bangsa, dan atau masyarakat lain di dunia. Tidak mengherankan, hak atas keberaksaraan dan hak atas bahasa [right of literacy dan linguistic right istilah UNESCO] sudah lama dimiliki dan dinikmati oleh manusia, masyarakat, dan atau bangsa Barat, Mesir, China, India, dan Jepang sehingga tradisi baca-tulis mereka relatif mantap dan terpiara dengan baik. Pustaka/tulisan/bacaan dalam perspektif Ong yang beraneka ragam telah banyak ditulis oleh berbagai kalangan masyarakat yang sudah sadar-aksara (literate) dan kemudian dibaca oleh banyak warga masyarakat atau bangsa yang sudah sadar-aksara (simak Kilgour, 1998). Akan tetapi, [kesadaran akan] hak atas keberaksaraan dan hak atas bahasa di Indonesia baik sebelum maupun sesudah terbentuknya bangsa dan negara Indonesia - barulah muncul sekitar Abad XVI - XVII. Dikatakan demikian karena, pertama, pada masa- masa tersebut mulai berkembang media massa cetak dan penerbitan umum yang dikelola oleh orang-orang Belanda atau orang-orang Tionghoa. Pada masa-masa tersebut memang sudah ada orang menulis dalam kerangka keberaksaraan, misalnya Thomas Stamford Raffles yang menulis buku cemer- lang monumental hingga sekarang bertajuk The History of Java pada Abad XVII, namun membaca dan menulis belum menjadi kebiasaan masyarakat; sebagian besar orang Indonesia justru belum memiliki kemampuan membaca dan menulis. Sebelum itu sudah ada Kakawin Lubbadaka, Kakauan Negara- kertagama, Sejarah Melayu, Serat Chentini, I La Galigo, dan lain-lain, tetapi karya-karya tersebut harus dibacakan berlagu [dilagukan dengan ikonisitas yang tinggi] oleh seseorang untuk kemudian disimak dan dinikmati oleh banyak orang secara perorangan/bersama sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai karya zaman keberaksaraan, melainkan karya zaman naskah atau khirogafi (dalam perspektif Ong). Kedua, pada masa sebelum Abad XVI - XVII, keterbukaan membaca dan menulis belum dimiliki oleh masyarakat pada umumnya sehingga kepiawaian [ke-prige/-an] membaca dan menulis hanya dimiliki oleh kalangan tertentu (klerikal) yang memiliki kuasa intelektual, religius, dan politik. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada masa sebelum Abad XVII Indonesia masih berada dalam zaman kelisanan primer dan atau zaman naskah/khirografi yang riuh rendah oleh suara [full hearing] (Ong, 1982; Sweeny, 1987). Hal ini disebut oleh Sutarto (2009) sebagai zaman mulut bersambut mulut. Persentuhan budaya-budaya lokal di Indonesia dengan budaya India, China, dan Islam memang telah menumbuhkan benih-benih keberaksaraan, dalam hal ini benih-benih membaca dan menulis, tetapi belum dapat "mekar*' menjadi tradisi baca-tulis di kalangan masyarakat luas; dengan kata lain, belum terbentuk tradisi baca-tulis sehingga masyarakat umum tetap belum mampu membaca dan menulis. Dapat dikatakan, tradisi baca-tulis secara perlahan - bertahap terbentuk di Indonesia pada waktu masuk kolonialisme Belanda pada Abad XVI - XVII pada satu sisi dan pada sisi lain revolusi Guttenberg mulai menerpa Indonesia. Berkat penerapan politik etis Belanda dan terpaan revolusi Guttenberg, keran peluang dan kesempatan terbuka makin lebar bagi manusia atau masyarakat Indonesia untuk mengikuti berbagai aktivitas modern (Ricklefs, 2008). Disertai oleh letupan revolusi Cartesian, revolusi Guttenberg pada Abad XVII di Eropa telah memungkinkan pustaka/tulisan/bacaan dilipatgandakan dalam jumlah besar dalam waktu relatif sangat singkat dan disebarluaskan ke berbagai tempat di dunia termasuk di Hindia Belanda atau Indonesia meskipun belum dapat diakses oleh masyarakat luas, baru dapat diakses oleh kalangan tertentu (bandingkan Gillespie dan Hadfield, 2006; Kilgoui; 1998). Kemudian penerapan politik etis Belanda telah memungkinkan masyarakat pribumi memasuki dan mengenyam pendidikan modern walaupun masih sangat terbatas dan selektif (Ricklefs, 2008). Dalam proses pendidikan/pembelajaran, mereka harus berhadapan dengan cetakan/tulisan/bacaan kolonial yang memang harus dibaca secara saksama di samping mereka dibiasakan menulis. Dalam konteks politik etis pula, pemerintah kolonial Belanda membentuk Komisi Bacaan Rakyat yang kemudian hari menjelma menjadi Balai Pustaka - yang telah berjasa memberikan landasan dan sarana-prasarana membaca dan menulis bagi masyarakat atau orang Indonesia (simak Teeuw, 1984). Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi baca-tulis di Indonesia sesungguhnya dirintis oleh kalangan terdidik pribumi Indonesia ketika teknologi percetakan Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 75
sudah berkembang dan keterbukaan politik kolonial makin lebar meskipun kolonial Belanda memainkan peranan pula. Ketika kalangan terdidik pribumi tersebut memasuki pelbagai kegiatan dan atau profesi, antara lain politisi-pejuang dan wartawan, tradisi baca-tulis semakin berkembang. Orang- orang seperti Soetomo, Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Natsir, Ki Hadjar Dewantara, dan sebagainya merupakan pengembang para tradisi baca-tulis yang luar biasa dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Mereka mencintai dunia membaca dan menulis sedari muda; mereka rajin membaca sekaligus menulis; mereka memahami kekejaman kolonialisme lewat pustaka/bacaan/tulisan pada satu sisi dan pada sisi lain mereka berjuang melawan kolonialisme juga melalui pustaka/ bacaan/tulisan. Keberaksaraan mereka gunakan sebagai jalur perjuangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan, mereka merupakan generasi politisi-pejuang kemerdekaan yang memiliki kesadaran akan keberaksaraan sekaligus kebiasaan membaca dan menulis yang tergolong mantap pada masanya. Bagi kaum kolonialis Belanda, tulisan-tulisan mereka menyengat syaraf para sehingga membuat kolonialis murka - mengirim mereka ke pengasingan gara-gara tulisan. Bagi bangsa Indonesia, tulisan- tulisan mereka menjelma teks yang menggugah, menginspirasi, dan menggerakkan yang tidak lekang oleh zaman dan bacaan- bacaan mereka pun sungguh bermutu (dan berat?). Demikian |uga nama-nama seperti Abdul Rivai, R.M. Tirtoadhisoerjo, Marco Martodikromo, dan R.M. Toemenggoeng Koesomo Oetojo merupakan wartawan-wartawan yang menulis dengan sangat sungguh-sungguh dan memiliki kebiasaan membaca yang sangat baik (Shiraishi, 1997). Penerbitan- penerbitan media cetak yang dikelola oleh warga keturunan Tionghoa juga ikut menumbuh- kembangkan tradisi menulis dan membaca di Indonesia. Penulis-penulis karya sastra (baca: sastrawan) baik pribumi maupun keturunan Tionghoa - yang sangat produktif pada paruh kedua Abad XIX dan awal Abad XX - telah menghasilkan karya sastra yang secara langsung memperkuat perkembangan tradisi menulis dan membaca di Indonesia. Mereka semua adalah para pembentuk Indonesia sebagai komunitas terbayang (imagined community) beralaskan keberaksaraan dalam perspektif Anderson (2001). Secara hipotetis-ringkas dapat dikatakan bahwa pada paruh pertama Abad XX tradisi baca- tulis semakin kuat dan mantap dalam diri manusia, masyarakat, atau bangsa Indonesia meskipun mayoritas masyarakat atau anak bangsa belum memiliki kebiasaan menulis dan membaca. Majalah- majalah serius yang mengusung dan menawarkan gagasan kemajuan dan kemodernan yang berkembang silih berganti pada zaman kolonial Belanda dan Jepang telah membuat kebiasaan membaca tumbuh positif. Kendati tirasnya belum seberapa dibandingkan dengan jumlah penduduk, tetapi majalah-majalah tersebut tetap masih bertiras lebih besar dibandingkan dengan tiras jurnal- jurnal Indonesia sekarang; majalah-majalah yang dimaksud merupakan manifestasi keberaksaran, yang mengandung residu kelisanan tipis sekali residu, yang memiliki gaung luar biasa hingga melintasi berbagai zaman. Misalnya, Majalah Medan Priyayi dan Majalah Pujangga Baru memiliki gaung luar biasa sampai sekarang berkat tulisan-tulisan bernasbermutu yang disajikannya dan dibaca kalangan yang berpikiran kritis-maju atau "kalangan bangsawan pikiran" (istilah Abdul Rivai). Demikian juga majalah Siasat yang dikelola oleh cendekiawan-cendekiawan cemerlang Indonesia, antara lain Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo, memiliki gaung luar biasa sampai sekarang dengan tiras lebih dua belas ribu eksemplar per terbit; sebuah tiras yang jauh sekali melampai jurnal-jurnal ilmiah Indonesia sekarang - yang umumnya bertiras di bawah 1000 ekssemplar. Tidak dapat dilupakan, penulisan dan penerbitan novel-novel (serius) dan puisi-puisi Indonesia pada kurun paruh pertama Abad XX yang sungguh luar biasa, sebagaimana diterbitkan oleh Balai Pustaka dan penerbitan-penerbitan di luar Balai Pustaka, semakin menyuburkan kebiasaan menulis dan membaca di Indonesia. Penulis sastra berkembang pesat sekali, misalnya Roestam Effendi, Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Armijn Panc, Hamka, Chairil Anwar, dan Soetardji Calzoum Bachri, yang menawarkan gagasan komodernan, kemajuan, dan indenritas budaya pada satu sisi dan pada sisi lain turut serta membentuk tradisi membaca dan menulis. Seiring dengan itu, para pembaca sastra terus berkembang dengan ditandai oleh lakunya bacaan- bacaan secara signifikan. Semua itu membuktikan semakin mcnguat-mantapnya tradisi baca-tulis dalam kebudaya- an dan peradaban Indonesia. ilmiah 76 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
Dalam dunia pendidikan/pembelajaran pada umumnya, tradisi baca-tulis dapat berkembang pesat. Perkembangan ini terjadi karena kesukaan, kegemaran, dan kebiasaan membaca dan menulis ditumbuhkembangkan secara nyata di dalam proses pendidikan/pembelajaran. Meskipun pada waktu itu belum "beredar" berbagai strategi pembelajaran semacam active learning, contextual teaching and learning, cooperative learning, quantum learning dan sebagainya, tetapi para guru dan dosen biasa menugasi subjek didik untuk membaca buku tertentu dan menulis topik tertentu dalam proses pendidikan/ pembelajaran. Perpustakaan pun menyediakan pustaka-pustaka/ bacaan-bacaan bergizi yang diperlukan subjek didik - termasuk pustaka-pustaka/bacaan-bacaan sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra dunia - sehingga kegemaran dan kebiasaan membaca dan menulis terpupuk dengan baik di lembaga pendidikan. Orang-orang Indonesia yang berkesempatan mengenyam pendidikan formal pada masa Belanda, Jepang, dan awal kemerdekaan niscaya merasakan kebiasaan membaca buku-buku/ bacaan-bacaan yang ditumbuhkan oleh para guru sekaligus krbiasaan menulis tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh guru. Implikasinya, pendidikan telah menjadi instrumen efektif untuk membentuk dan memantapkan tradisi baca-tulis di Indonesia secara berkelanjutan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Menurut penglihatan saya, sayang sekali, proses penguatan, dan pemantapan tradisi baca- tulis - termasuk kemampuan berpikir kritis-kreatif - tidak berlanjut pada masa-masa selanjutnya; tampak terjadi kemandekan, malah kemunduran. Secara hipotetis dapat dikatakan di sini bahwa setelah tahun 1960-an tradisi baca-tulis di dalam diri manusia, masyarakat dan atau bangsa Indonesia pelan-pelan mulai tergerus oleh berbagai faktor sosial, budaya, politis, dan teknologis. Dalam hal ini Latif (2009) menyebutkan terjadinya pendangkalan tradisi membaca dan menulis. Meminjam istilah [antropolog- indonesianis] Clifford Geertz dalam Agricultural btvolution, semenjak akhir dasawarsa 1960-an mulai tampak involusi tradisi baca-tulis, yang secara tidak langsung juga berarti involusi berpikir kritis-kreatif. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai tanda. Misalnya, secara kasat mata jumlah orang Indonesia yang menulis tampak semakin banyak, jumlah orang Indonesia yang membaca juga tampak makin meningkat, dan jumlah tulisan/bacaan juga makin bertambah banyak, tetapi secara kualitatif tidak berkembang kemampuan berpikir kritis-kreatif, kebiasaan membaca tulisan/bacaan bermutu, dan kebiasaan menulis tulisan bernas. Di sini terasa ada kemerosotan mutu keberaksaraan. Jumlah buku baik buku pengetahuan umum, buku sastra, buku ilmiah, maupun buku kete rampilan seolah-seolah memang bertambah, tetapi gagasan dan pikiran yang terkandung di dalamnya tidak mengalami perkembangan dan kemajuan secara berarti; tidak jarang gagasan berbagai buku atau bacaan mirip atau relatif sama dengan dibungkus oleh bombasme bahasa. Demikian juga kalangan terdidik semakin jarang membaca dan menulis karena selama menempuh pendidikan ndak dibiasakan membaca dan menulis secara intensif dan ekstensif. Apalagi kalangan politisi dan pemuka negara, semakin tidak memiliki kebiasaan dan minat menulis dan membaca [berbeda sekali dengan zaman kolonial Belanda dan pada awal kemerdekaan!]. Kalangan wartawan memang masih rutin menulis, tetapi pada umumnya tulisan mereka tidak mendalam dan tidak menggugah lagi karena pembaca media massa cetak memang tidak suka hal- hal yang mendalam dan "berat"; hal-hal ringan dan lugas semakin disukai oleh pembaca media massa cetak. Sekarang media massa cetak pun semakin mendangkalkan tulisan-tulisan jurnalistiknya. Involusi tradisi baca-tulis tersebut menjauhkan manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia dari keberaksaraan, sebaliknya semakin mendekatkan kembali pada kelisanan - baik kelisanan primer, naskah/khirografi, maupun kelisanan sekunder. Kelisanan bukan hanya tampak pada komunikasi sosial, politik, dan budaya, tetapi juga menyusup pada sebagian besar tulisan dan pustaka yang ditulis dan atau diterbitkan oleh berbagai pihak untuk pelbagai kepentingan. Sebagai iontoh, perdebatan sosial politik dan sosial budaya tidak lagi dilakukan secara tertulis seperti pada masa lampau (yang drmikian bermutu dan mengesankan sebagaimana terekam dalam Polemik Kebudayaan, Polemik Dasar Negara BPUPKI, dan Polemik Ekonomi Pancasila), lebih banyak dilakukan secara lisan tanpa persiapan di suatu ruang tertutup atau terbuka. Sekarang perbedaan pendapat dan perdebatan malah banyak diganti demonstrasi dan tindakan fisikal tertentu. Komunikasi Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 77
edukatif-pedagogis juga lebih banyak dilakukan secara lisan dan kering karena pendidik jarang menggugah, mengilhami, dan menggerakkan subjek didiknya untuk terbiasa membaca dan menulis. Tidak mengherankan, sampai sekarang, kekerasan verbal [baca: bahasa yang mengancam, me- rendahkan, dan memurukkan] masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan pendidikan/ pembelajar- an sebagaimana ditemukan oleh Ribut Wahyu Erianti (2011). Dalam konteks pemikiran Ong (1982), tulisan-tulisan yang muncul juga sangat kental residu atau sisa kelisanannya, misalnya sambutan resmi kepemerintahan, buku-buku panduan, dan majalah-majalah populer. Setelah menganalisis secara mendalam, bahkan Teeuw berkesimpulan bahwa naskah-naskah pidato kenegaraan Presiden Soeharto mengandung residu kelisanan yang sangat kuat meskipun tampak sebagai hasil kebudayaan cetakan (1994:1 - 43). Dapat dikatakan, pidato kenegaraan presiden dan pidato resmi kepemerintahan "bagai tak putus dirundung kelisanan". Buku-buku panduan hidup dan kehidupan yang bombastis [baca: buku atau bacaan know-hoiv yang lazim diberi nama Motivasi dan Pengembangan Diri) yang sekarang luar biasa banyak diterbitkan oleh pelbagai penerbit jelas-jelas menampakkan residu kelisanan yang sangat kasat mata. Bahkan pelbagai novel populer, novel remaia (yang dinamai teenlit dan chickht), dan novel-novel berlabel "inspirasi" spiritualitas me nampakkan residu kelisanan yang luar biasa kental. Berdasarkan perspektif Ong, Soedjijono (2006) bahkan membuktikan bahwa beberapa novel Kuntowijoyo dan Umar Kayam terutama Pasar dan Para Priyayi masih menampilkan residu kelisanan sangat kental. Pada umumnya tiras buku-buku dan majalah (terutama ilmiah) yang disinggung di atas dapat dikatakan tidak banyak, berkisar 1000 sampai dengan 3000-5000 eksemplar saja di tengah negeri berpenduduk lebih 240 juta orang. Dapat dibayangkan betapa sedikitnya para pembaca buku, majalah, dan karya sastra di Indonesia. Tak mengherankan, dengan nada sangat gemas Taufik Ismail [pujangga terkemuka kita] menyebut masyarakat kita terutama para pelajar telah "rabun membaca dan mengarang"; bangsa dengan nol buku. Bahkan jauh sebelumnya, pada Pertemuan Nasional (Pilnas) HISKI pada tahun 1991 di Batu, Fuad Hassan (ketika itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) mengatakan bahwa manusia, masyarakat dan atau bangsa Indonesia juga buta sastra, bukan hanya buta aksara. Sudah barang tentu terdapat pelbagai faktor penyebab terjadinya involusi. tradisi baca-tulis. Pertama, berkembangnya pragmatisme dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara "dijawab" dengan tindakan-tindakan jangka pendek dan praktis (tidak strategis] oleh berbagai kalangan masyarakat atau bangsa Indonesia. Khusus dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan/ pembelajaran semenjak akhir dasawarsa 1960-an dan semakin menguat pada masa-masa selanjutnya hingga sekarang. Ledakan partisipasi pendidikan semenjak awal tahun 1970-an di bawah oleh pemerintah dengan mendirikan lembaga pendidikan secara besar-besaran dan memberikan izin pendirian lembaga pendidikan swasta secara royal tanpa menyediakan sarana pendidikan/ pembelajaran secara komprehensif khususnya buku pelajaran dan buku-buku lain untuk koleksi perpustakaan. Meskipun setiap tahun selalu disediakan biaya untuk mengadakan bahan-bahan pustaka, namun dalam konteks makro perpustakaan sangat diabaikan oleh penyelenggara dan pengelola pendidikan (pemerintah dan swasta) sampai sekarang. Tak heran, sangat banyak sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lain tidak memiliki perpustakaan memadai dan kalaupun punya koleksinya sangat sedikit dan tidak terawat dengan baik. Akibatnya, sarana dan suasana pengembangan minat dan kebiasaan membaca bagi subjek didik pupus atau layu jauh sebelum berkembang. Kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak pernah menghapuskan pajak kertas dan pajak buku - sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain - juga telah mengakibatkan harga buku atau bacaan di Indonesia sangat mahal sehingga tidak teqangkau oleh masyarakat dan akibatnya masyarakat tidak membaca, sekarang malah lebih memilih mendengarkan dan menonton. Demikian juga kebijakan pemenntah tenung penyelenggaraan ujian secara nasional - yang pada umumnya disebut Ujian Nasional meskipun istilah atau namanya sering berubah-ubah - ditanggapi oleh umumnya guru-guru [baca: tidak semua!] di Indonesia dengan latihan soal-soal dan mengerjakan LKS terus-menerus sepanjang proses pendidikan/pembelajaran. Dalam konteks persiapan Ujian Nasional, lembaga-lembaga bimbingan belajar pun tumbuh menjamur dan "menghajar" anak-anak kita dengan latihan-latihan mengerjakan soal secara bertubi-tubi - sekalipun soal-soal sastra juga ada. Subjek didik atau siswa jarang sekali diberi tugas atau kesempatan atau anjuran membaca 78 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
buku-buku pelajaran atau buku-buku lain - apalagi buku- buku/bacaan-bacaan sastra - di perpustaka- an sehingga subjek didik semakin jauh dari tradisi baca-tulis sekaligus berpikir kritis-kreatif. Begitu juga MacDonaldisasi dan fabrikasi pendidikan [istilah Ritzer] yang semakin marak pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi )uga telah mengakibatkan tradisi baca-tulis tidak dapat berkembang; malah menggerus atau menggerogoti fondasi keberaksaraan (simak Nugroho, 2002). Kendatipun berbagai strategi pembelajaran diganti, diubah, atau diperbaharui silih berganti, kemudian ditawarkan kepada para pendidik, tetapi kerutinan dan kebiasaan pembelajaran sulit berubah: sebagian besar waktu habis untuk latihan soal, mengerjakan LKS, dan uji coba soal-soal UN/USBN. Pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia kurang banyak memberikan kesempatan dan peluang membaca dan menulis; kebanyakan terjebak ritus atau ritual latihan soal, mengerjakan LKS dan uji coba ujian-ujian - yang tidak memerlukan kemampuan berpikir kritis-kreatif pada Mtu pihak dan pada pihak lain tidak membutuhkan tradisi baca-tulis yang kuat. Berkenaan dengan semua itu, dengan masgul Sindhunata (2000:12) berucap bahwa "...banyak organisasi dan lembaga dalam masyarakat, lebih-lebih yang berkaitan dengan bisnis dan perdagang- an, dengan mudah berubah dan menyadarkan dirinya untuk menjadi lembaga atau organisasi yang selalu mau belajar untuk berubah... dibanding dengan lembaga-lembaga itu, sekolah termasuk lembaga yang paling malas untuk berubah, atau malah cenderung tidak suka berubah sehingga sekolah pada dasarnya sulit untuk mereformasikan dirinya". Kedua, involusi tradisi baca-tulis di Indonesia juga disebabkan oleh berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi terutama internet dan jejaring sosial yang luar biasa masif di Indonesia. Berkembangnya telepon dan telepon seluler telah membuat manusia atau masyarakat Indonesia lebih banyak berbicara dan mendengar setiap hari. Demikian juga menjamurnya internet dan jejaring sosial telah membuat sebagian besar manusia, masyarakat dan atau bangsa Indonesia memasuki era sibernetik dan budaya digital yang didominasi oleh kelisanan sekunder tanpa bekal keberaksaraan yang mantap (bandingkan Gere, 2008:207 - 224). Perlu diketahui di sini, menurut Ong (1982), kelisanan sekunder selalu bertumpu pada keberaksaraan. Oleh manusia atau masyarakat Indonesia internet pun lebih banyak digunakan untuk mengobrol (chatting) dan bermain (game online) sehingga sepenuhnya lisan dan visual. Di samping itu, makin berkembangnya televisi baik milik pemerintah maupun milik swasta yang berisi acara- acara hiburan yang bisa dinikmati oleh manusia atau masyarakat Indonesia sepanjang hari kini telah membuat masyarakat lebih terbiasa mendengar dan menonton; bukan lagi membaca dan atau menulis tulisan atau bacaan bermutu. Neil Postman meledek mereka telah menghibur diri sampai mati di depan layar televisi. Pelbagai fenomena tersebut menyebabkan proses pembentukan dan pemantapan tradisi baca-tulis terkendala, malah kemudian semakin tergerus merosot tajam karena hal- hal tersebut di atas - menurut temuan Baron (2009:227- 246) dan Carr (2011) - membuat orang atau masyarakat mengalami perubahan neurologis yang mengharuskan orang atau masyarakat belajar kembali membaca-menulis sekaligus menemukan strategi baru membaca-menulis. Ketiga, makin berkembangnya budaya visual dalam berbagai rupa, misalnya berupa komik dan animasi, yang dikomunikasikan melalui media cetak dan atau media elektronis telah menyebab- kan sebagian masyarakat Indonesia kini akrab dan terbiasa dengan hal-hal yang bersifat visual atau visual-digital (bandingkan Baron, 2009; Duncan dan Smith, 2009). Manusia dan atau masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan telinga dan mata untuk menatap gambar-gambar dan tulisan-tulisan penjelas gambar yang disertai oleh suara ketika menonton uaran televisi. Tak ayal, minat dan kebiasaan membaca dan atau menulis pun luntur dan merosot. Dalam menghadapi kecenderungan tersebut, penerbit-penerbit media cetak terutama surat kabar dan majalah, pada umumnya melakukan strategi atau tindakan mengecilkan format/besar surat kabar, membesarkan ukuran huruf- cetak, dan memendekkan tulisan (berita dan artikel opini) serta memperbanyak ilustrasi visual di samping mengembangkan edisi elektronis surat kabar dan maialah. Sementara itu, para penerbit buku melakukan tindakan dengan menerbitkan buku-buku komik (apa pun dan dan nuna pun), buku bacaan dengan ilustrasi visual yang demikian lunyak, dan bahkan menerbitkan novel grafis [graphic novel] (simak Duncan dan Smith, 2009; Goldsmith, 2010). Hal lersebut mengakibatkan, sebagian besar manusia atau masyarakat Indonesia lebih menyukai dan nyaman dengan hal-hal yang serba Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 79
visual dan tidak tahan membaca tulisan/bacaan agak panjang dan mendalam bergizi sehingga terjadilah pendangkalan atau penyempitan selera membaca dan menulis di samping memerosotkan kemampuan membaca dan menulis dalam konteks keberaksaraan. Keempat, kekuasaan di mana pun - termasuk di Indonesia - sering mengganggu, bahkan berusaha menghambat tumbuh dan berkembangnya keberaksaraan terutama tradisi baca-tulis karena mudah dilanda kecemasan dan kekhawatiran, bahkan kepanikan akan kebebasan informasi yang dibuka oleh keberaksaran. Kekuasaan selalu khawatir terancam oleh kebebasan informasi sehingga melakukan tindakan pelarangan, pemberangusan, bahkan pembakaran tulisan/bacaan - semenjak dahulu dan tak hilang juga sampai kini (simak Yusuf dkk, 2010). Secara panjang lebar Teeuw (1994:294 - 296) menjelaskan: "Maka penguasa selalu khawatir akan kebebasan informasi, kebebasan aktif (pihak orang yang mempunyai dan menyebarluaskan informasi). Sudah tentu kekhawatiran itu ada alasannya: alasan agama, alasan politik, dan alasan tata susila. Sejarah buku sekaligus merupakan sejarah pembungkaman penulis dan pembaca. Sepanjang sejarah gereja Kristiani ada buku yang dilarang, dibakar, karena dianggap mengancam kemantapan ajaran atau tatanan gereja; penulis dan pembacanya dituntut, dihukum, bahkan dibunuh. Gustave Flaurbert, pembaharu roman Prancis dituntut di muka hakim sebab romannya dianggap merusakkan tata susila dan merusakkan akhlak kaum muda; buku Hamzah Fansuri di Aceh, abad ke- 17, dilarang, dimusnahkan dan penganut ajarannya diancam mati; pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan senjata persbretdel, pemberangusan pers, supaya rakyat Hindia Belanda tidak dapat membaca buku dan majalah yang dianggap berbahaya untuk kemantapan politik jajahan, misalnya pidato pembelaan Soekarno "Indonesia Menggugat" dilarang dibaca oleh orang Indonesia; Margareth Thatcher melarang penerbitan sebuah buku yang membongkar cerita tentang BIN Inggris karena informasi itu dianggap membahayakan negara;... Salman Rusdi diancam mati, dan penerbit dan penjual bukunya diteror karena bukunya dituduh menghina Tuhan dan agama; Pak Jassin, penerjemah aI-Qur'an yang takwa, diadu di muka hakim sebagai penanggung jawab terbitan sebuah cerita pendek Langit Makin Mendung dengan alasan yang sama. ... di Indonesia ada buku yang terlarang karena dianggap membahayakan keamanan negara dan kemantapan politik, dan orang yang membaca dan menyebarluaskan tulisan itu dapat dihukum penjara.... Buku, lebih-lebih buku sastra memang adalah pedang bermata dua: sastra ingin memperlonggar batas eksistensi manusia... memperlonggar ruang geraknya; sastra menjelajah dunia tak terkenal, menggali hal yang baru, mengejutkan, menantang, membongkar tata susila yang beku, mengguncangkan iman yang puas diri, menggerogoti kemapanan kekuasaan". Akan tetapi, pandangan Teeuw lebih jauh, nama penulis yang dilarang, diancam, dan bahkan dibunuh akan hidup terus dalam sejarah kebudayaan, sedangkan nama penguasa yang melarangnya atau hakim yang menghukumnya biasanya dilupakan (1994:296). Tidak mengherankan, dalam sebuah aforismenya, Nassim Nicholas Thaleb (2011:61) menghibur penulis dengan menyatakan: "Penulis dikenang karena karya terbaiknya, politikus dikenang karena kesalahan terburuknya, sementara pebisnis hampir tak pernah dikenang". Demikianlah, kekuasaan yang tertutup dan tak ramah dapat menghambat pembentukan dan pemantapan tradisi baca-tulis. Keempat penyebab involusi tradisi baca-tulis tersebut telah membuat manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia dilanda kebimbangan kultural; Lombard (1996) menyebut adanya kebimbangan estetis. Teeuw (1994) menyebutnya dilema kultural antara kelisanan dan keberaksaraan. Betapa tidak! Pada waktu tengah membentuk dan memantapkan tradisi baca-tulis pada saru sisi dan pada sisi lain sedang mengurangi tradisi bicara-dengar, tiba-tiba budaya visual dan audiovisual datang secara bertubi- tubi, seolah-olah tidak terhindarkan sehingga manusia atau masyarakat Indonesia tergoda dan tersihir oleh hal-hal yang serba visual meskipun yang visual tidak selalu berarti negatif. Hal tersebut bermakna bahwa pada waktu masyarakat sedang membentuk keberaksaraan yang mantap dan kuat, tiba-tiba kelisanan sekunder dan residu- residu kelisanan primer "merompaknya". Lebih lanjut, hal tersebut mengakibatkan ikhtiar-ikhtiar membentuk dan memantapkan masyarakat membaca dan menulis di Indonesia tidak kunjung berhasil. Alih-alih masyarakat membaca dan menulis yang mantap dan kuat, sekarang masyarakat mendengar dan masyarakat menonton yang sedang tumbuh-berkembang pesat dalam taman sari kebudayaan dan peradaban Indonesia meskipun tetap harus disadari ada berbagai 80 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
kelompok manusia/ masyarakat Indonesia yang tetap menghikmati dunia membaca dan menulis sekali- gus menyebarluaskannya kepada masyarakat luas. Kebimbangan/dilema kultural atau estetis tersebut dapat membuat manusia/masyarakat/bangsa Indonesia mengalami dislokasi dan disorientasi di tengah ikhtiar membentuk dan memantapkan keberaksaraan [termasuk tradisi baca-tulis] di Indonesia. Hadirin yang mulia, Berdasarkan etimologi-historis atau evolusi semantisnya, istilah dan konsep sastra terutama sastra Indonesia berarti tulisan/bacaan sehingga secara langsung [karya] sastra bersangkutan dengan keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif; meskipun tetap harus disadari ada sastra lisan yang berkenaan dengan kelisanan dan sastrapentas [performartce literature] yang berkenaan dengan khirografi (bandingkan Teeuw, 1994:39 - 50). Dikatakan demikian karena istilah dan konsep sastra dalam khazanah istilah sastra [berbahasa] Indonesia sama atau sepadan dengan istilah dan konsep literature (dalam bahasa Inggris), literatur (dalam bahasa Jerman), dan litteratu-re (dalam bahasa Prancis) yang semuanya berakar pada bahasa Latin litterature yang bermakna pustaka/ tulisan/bacaan, yang lebih jauh menyiratkan dan memprasyarat- lutn makna keberaksaraan, tradisi membaca dan menulis, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif (simak Teeuw, 1984; Saryono, 2005). Adapun istilah puisi, novel, prosa, fiksi dan imaitnasi mengacu pada bentuk dan sifat yang melekat pada uitra. Hal tersebut menyiratkan makna bahwa semua [karya] sastra mengedepankan otentisitas, orisinalitas dan kebaruan karya atau teks yang hanya mungkin terwujud dengan fiksionalitas dan imajinasi literer pada satu sisi dan pada sisi lain kemampuan berpikir kritis- kreatif-inovatif tingkat tinggi yang menghasilkan angan-angan bermakna (simak Kleden, 2004:405- 456). Fiksionalitas dan imajinasi literer serta kemampuan kritis-kreatif-inovatif tersebut dapat berkembang dengan membaca pada satu sisi dan pada sisi lain dapat terawetkan dengan menulis sehingga tradisi baca-tulis menjadi sebuah conditio sine qua non (syarat yang mesti ada) bagi kualitas dan produk- tivitas karya sastra - termasuk sastra Indonesia. Bukankah Illiad (Homer), Mahabharata (Vyasa), Gurindam Duabelas (Raja Ali Haji), Kitab Taunvasin (al-Hallaj), Mastnawi (Rumi), / Galigo/Sureg Galigo (Siti Aisyah we Tienriole), Serat Chentini Kalatidha (Ronggowarsita), Rindu Dendam (Amir Hamzah), Belenggu (Armijn Pane), Aku (Chairil Anwar), tetralogi Bumi Manusia (Pramoedya A.T.), O, Amuk dan Kapak (Soetardji C.B.), Supernova (Dee) dan Saman (Ayu Utami) diakui dunia sastra sebagai sastra unggul dan bermutu karena ditulis dengan otentisitas dan orisinalitas tinggi, fiksionalitas yang bermakna, imajinasi literer yang menjulang, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif yang demikian ketat serta keprigel-zn menulis yang mantap beralaskan keberaksaraan? Tidak mengherankan, karya-karya tersebut dibaca oleh pembaca dari berbagai zaman dan berbagai kebudayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan di sini bahwa [karya] sastra Indonesia [modem] berakar pada keberaksaraan, tradisi bacatulis, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif di samping daya fiksionalitas dan imajinasi literer manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan, kedudukan, dan peranan sastra - termasuk sastra Indonesia - sesungguhnya sangat penting dan berarti (signifikan) bagi keberadaan dan kehidupan manusia, masyarakat, dan atau bangsa Indonesia; ada kepastian dan kejelasan tempat dan fungsi sastra dalam kehidupan manusia dan kebudayaan. Ketika kecenderung- an inklusifikasi, generalisasi, unifikasi dan totalisasi aktivitas manusia pada satu sisi dan pada sisi lain sarana komunikasi manusia yang terbalut [boleh dibaca: terhegemoni] oleh estetisasi dan spiritual- isasi kehidupan manusia masih sangat kuat-kokoh [baca: terdapat gerak sentripetal-konvergensi aktivitas kehidupan], sudah barang tentu keberadaan, kedudukan, dan peranan sastra yang penting dan berarti tampak nyata di dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia sehari-hari; sastra senantiasa menyertai dan memandu aktivitas kehidupan manusia sehari-hari sehingga sastra menjadi perkara sehari-hari (simak Mangunwijaya, 2000; Saryono, 2006). Akan tetapi, ketika kecenderungan eksklufisikasi, spesialisasi, diversifikasi, dan detotalisasi aktivitas manusia dan sarana komunikasi manusia yang disangga oleh profanisasi dan materialisasi semakin kuat seperti sekarang [baca: terjadi gerak sentnfugal-divergensi aktivitas kehidupan], keberadaan, kedudukan, dan peranan sastra terasa semakin tidak penting dan berarti dalam kehidupan, bahkan terasa Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 81
diabaikan-dibiarkan di Indonesia; padahal tidak demikian dalam kebudayaan dan peradaban lain. Dapat dikatakan, di hadapan manusia, masyarakat dan atau bangsa Indonesia yang sedang ter/di- kepung internasionalisme, globalisme, kapitalisme-materialistis, dan positivisme seperti sekarang, keberadaan, kedudukan, dan peranan sastra dalam kehidupan manusia atau masyarakat Indonesia antara "ada" dan "tiada": secara lahiriah tampak dinafikan, tetapi secara batiniah tampak terus dibutuhkan. Pendek kata, mengutip pepatah lama Melayu, pada masa sekarang keberadaan dan kehidupan sastra Indonesia bagai "teratak tumbuh di batu"; sastra berada di dalam paradoks akibat involusi tradisi baca-tulis - yang menghambat pemantapan keberaksaraan. Paradoks keberadaan dan kehidupan sastra Indonesia tersebut jelas perlu diatasi karena merupakan anomali. Mengapa perlu diatasi dan mengapa pula merupakan anomali? Pertama, karena keberadaan dan kehidupan sastra di berbagai belahan dunia lain tidak mengalami paradoks seperti di Indonesia sehingga mampu memberi sumbangan berarti bagi berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban. Sebagai contoh, sastra Amerika Latin dan sastra Karibia mutakhir dapat hidup dan berkembang sangat baik sehingga mampu memberikan sumbangan bagi berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban, misalnya sejarah, politik, dan psikologi (Mehta, 2004; Page, 2011). Demikian juga sastra di negara-negara Eropa. Hal ini bukan saja ditandai oleh banyaknya jumlah sastrawan yang berkualitas dan produktif, melainkan juga tiras buku-buku sastra yang sangat banyak; jumlah majalah dan jurnal sastra yang berwibawa yang memadai; dan peristiwa-peristiwa sastra yang apresiatif-konstruktif (simak Taberner, 2004). Semua ini menunjukkan bahwa kecenderungan eksklusifikasi, spesialisasi, diversifikasi, dan detotalisasi aktivitas kehidupan manusia dan profanisasi sarana komunikasi manusia tidak [selalu serta- merta) meminggirkan keberadaan, kedudukan, dan peranan sastra; sastra tetap bisa memiliki tempat dan sumbangan penting bagi berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban pada zaman penuh spesialisasi dan divergensi. Sastra Indonesia pun seharusnya tetap memiliki tempat bermakna dan sumbangan berarti bagi kebudayaan dan peradaban Indonesia. Untuk itu, sastra Indonesia memerlukan reposisi, refungsionalisasi, dan reorientasi di dalam konfigurasi kebudayaan dan peradaban Indonesia mutakhir. Kedua, berbagai kecenderungan dan kenyataan di dalam kebudayaan dan peradaban mutakhir menunjukkan bahwa corak dan doktrin pengetahuan/ilmu lama berada pada waktu senjakala, digeser oleh corak dan doktrin pengetahuan/ilmu baru (simak Horgan, 2005; Piliang, 2005). Dalam konteks ini berbagai bentuk pengetahuan/ilmu mendekat kembali kepada sastra [beserta segala ciri-khas yang dilekatkan pada sastra]; atau sastra [beserta segala ciri-khas yang dilekatkan pada sastra] "dilibatkan dan diperankan kembali" dalam kerja pengetahuan filosofis, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan awam. Sebagai contoh, dalam bidang filsafat, sekarang semakin popular kembali "gaya" filsafat yang menghibur [consolation of phtlosopby] - yang dicetuskan oleh Boethius tahun 524 - sehingga sekarang semakin mudah ditemukan teks-teks filosofis yang "tidak angker, tetapi gurih enak dinikmati", misalnya teks filosofis-literer Dunia Sophie karya Jostien Gaarder. Dalam bidang ilmu, surutnya sains Cartesian kemudian diiringi dengan bangkitnya sains Leonardo [da Vinci] - yang memberikan tempat dan peran sangat penting kepada seni termasuk sastra (simak Capra, 2010) - sehingga pertemuan, pertalian, bahkan persekutuan dan persenyawaan sains/ilmu dan seni berkembang kembali: misalnya, sekarang berkembang psikologi lostrawi [psikologi naratif), terapi sastrawi [terapi naratif], •eiarah sastrawi [sejarah naratif], dan ekonomi romantis atau imajinasi [dalam] ekonomi [baca: romantisme merupakan aliran pemikiran sastra] dan ekonomi kreatif/budaya (Bronk, 2009; Laszlo, 2008; UNCTAD dan UNDP, 2009). Dalam bidang ilmu terapan, sekarang juga berkembang pendekatan estetika untuk pembelajaran matematika, kajian keindahan dalam fenomena fraktal [fisika], pemanfaatan fisika dan seni unruk ekonomi dan kajian paralelisme mistisisme dengan fisika (Cakrabarti dan Cakraborti, 2006; Capra, 2000; Lesmoir-Gordon, 2010; Sinclair, 2006). Sebagaimana sastra banyak mendulang bahan dari sains dan sejarah [seperti tampak pada fiksi sains, Science fiction, dan novel kesejarahan, historical novel], sekarang sains juga mendulang ilham dari sastra [fiction in Science] (Stableford, 2006; Stevens, 2010; Suarez, 2009; Unggurianu, 2010). Bukankah sekarang para profesional yang menyebut diri pemotivasi [motivator], pemandu pikiran [mind navigator], dan pembicara publik [public speaker], misalnya Andrie Wongso, Mano Teguh, dan Ivan Ardiansyah, pada umumnya memanfaatkan kebajikan-kebajikan puitis, kata- 82 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
kata aforistis, pepatah petitih metaforis, petikan larik-larik puisi, nukilan fiksi, dan sejenisnya - yang notabene sastra juga - dalam presentasi atau sajian mereka di hadapan khalayak? Bukankah sekarang buku-buku/bacaan-bacaan berisi aforisme-afonsme dan atau untaian-untaian kata bijak- bajik, misalnya Ranjang Prokrustes karya Nassim Nicholas Thaleb (2011), Man Jadda wa Jadda karya Akbar Zainuddin (2009; 2011), dan Kalender Kata-kata Bijak: Sumber Inspirasi Tak Lekang Zaman karya Leo Tolstoy (2010), cukup banyak dicari dan dibeli oleh para pembaca Indonesia? Semua hal tersebut dapat disebut sebagai strategi literer dalam menghadapi perubahan berbagai bidang kebudayaan dan peradaban baik bidang ilmiah, sosial, maupun kemanusiaan (bandingkan Kleden, 2004). Kemunculan dan keberadaan strategi literer tersebut merupakan revolusi paradigmatis (meminjam istilah Thomas Kuhn) atau titik-balik [fMrning point] (meminjam istilah Fritjof Capra) kebudayaan dan peradaban, yaitu gejala kembalinya gerak sentripetal dan konvergensi kebudayaan dan peradaban (simak Kuhn, 1962; Capra, 2007). Titik-balik kebudayaan dan peradaban tersebut memberikan tempat dan fungsi strategis sastra sebagai sumber atau plasma nutfah untuk transformasi berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban. Untuk memantapkan tempat dan fungsi strategis sastra tersebut diperlukan pengembangan, pembinaan dan pelestarian sastra secara ber- kelanjutan - termasuk sastra Indonesia. Pengembangan, pembinaan dan pelestarian sastra Indonesia secara berkelanjutan tersebut dapat menggunakan berbagai jalan, jalur, atau instrumen; salah satunya pendidikan (khususnya pembelajaran) mengingat demikian fundamental dan strategis keberadaan, kedudukan, dan peranan pendidikan dalam suatu sistem kebudayaan dan peradaban - termasuk kebudayaan dan peradaban Indonesia. Implikasinya, diperlukan pembelajaran sastra Indonesia berparadigma atau bertandasan keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif. Dalam hubungan ini tidak perlu-lah ditanyakan atau diperdebatkan perkara landasan spiritual, filosofis, dan kultural pengajaran, pemelajaranm dan pembelajaran sastra Indonesia karena keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif selalu bersumbu pada spiritualitas/ religiositas, filosofi dan budaya tertentu. Bukankah ajaran agama-agama wahyu menekankan dan menempatkan keberaksaraan, tradisi baca-tulis dan kemampuan berpikir kritiskreatif pada tempat yang utama dan sangat terhormat?; bukankah semua sistem atau paham filsafat dapat berkembang baik di atas landasan keberaksaraan, tradisi baca-tulis dan kemampuan berpikir kritis-kreatif?; dan bukankah semua budaya berhasil bertahan dan berkembang berkat alas keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan ke- mampuan berpikir kritis-kreatif? Hal tersebut memerlukan arsitektur baru pembelajaran sastra Indonesia sehingga perlu dilakukan rekonstruksi, reposisi, dan refungsionalisasi pembelajaran sastra Indonesia. Hadirin yang mulia, Yang dimaksud pembelajaran sastra Indonesia berparadigma atau bertandasan keber- aksaraan, tradisi baca-tulis, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif di sini adalah pembelajaran sastra Indonesia yang "berjiwa, bernapas, berwawasan, berbingkai, dan berpanduan" seluruh matra [dimensi] makna keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif pada satu pihak dan pada pihak lain "terarah, tertuju dan terpusat" pada tercapai dan mantapnya keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan kemampuan berpikir kritiskreatif di kalangan subjek didik. Dengan pembelajaran sastra Indonesia tersebut subjek didik harus menjadi bebas/merdeka [proses liberasi] dari ke-tuna- aksara-an, ketidakmampuan baca-tulis dan ketidakmampuan berpikir kritis-kreatif pada satu pihak dan pada pihak lain subjek didik harus menjadi manusia [proses humanisasi] dengan menumbuh- kembangkan keberaksaraan, tradisi baca-tulis dan kemampuan berpikir kritis-kreatif dalam kehidupan subjek didik. Seturut dengan itu, visi pembelajaran sastra Indonesia yang cocok adalah: menjadi manusia beraksara, bertradisi baca-tulis, dan berpikir kntis-kreatif berlandaskan spiritualitas, filosofi humanistis, dan multikulturalitas dengan sastra Indonesia. Berhubung pembelajaran sastra Indonesia bermatra makna (i) bahasa, (ii) seni, dan (iii) budaya, maka misi-utama pembelajaran sastra Indonesia yang cocok visi tersebut adalah: (a) terbentuknya kecintaan, sikap, kemampuan, kemahiran, dan kebiasaan berbahasa [terutama membaca dan menulis] Indonesia yang berisi gagasan dan pikiran kritis-kreatif tentang sastra Indonesia, (b) termilikinya kesadaran, kepekaan, kebiasaan, dan perilaku apresiasi literer, estetis, imajinatif, dan fiksional secara kritis-kreatif yang dimanifestasikan dalam Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 83
tulisan/bacaan tentang sastra Indonesia, dan (c) terkuasainya budaya [kesadaran, ketajaman, kebiasaan] berpikir kritis-kreatif yang dimanifestasikan dalam kebiasaan dan kepiawaian [ke-prigel- an] membaca dan menulis tentang segenap sendi dan matra sastra Indonesia. Untuk mencapai tiga misi-utama tersebut diperlukan perubahan persepsi [transforming], perubahan pemikiran [reframing], dan perubahan perilaku [aeting] berkenaan dengan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia di kalangan pemangku pendidikan dan tenaga kependidikan terutama pendidik (bandingkan Haigh, 2010; Taylor, 2001; Turner, 2009). Jadi, pembelajaran sastra Indonesia harus bisa membuat diri subjek didik mampu berangan-angan tinggi, beroleh ilham penuh makna, bergerak, dan berubah cerdas untuk menjadi beraksara, bertradisi baca- tulis, dan berpikir kritis-kreatif. Jelaslah tidak mudah - meskipun tetap mungkin sekali - mencapai visi dan misi-utama pembelajaran sastra Indonesia berparadigma atau bertandasan keberaksaraan, tradisi baca- tulis, dan kemampuan berpikir kritis- kreatif tersebut. Hal ini disebabkan oleh, pertama, involusi tradisi baca-tulis (yang berani juga involusi kemampuan berpikir kritis-kreatiO semakin akut dalam kebudayaan Indonesia sehingga pembelajaran sastra Indonesia mendapat beban ganda sekaligus paradoks, yaitu harus dapat membentuk subjek didik menjadi manusia beraksara/sadar-aksara, bertradisi baca-tulis, dan berpikir kritis- kreatif di tengah-tengah semakin memudarnya tradisi baca- tulis dan kemampuan berpikir kritis- kreatif dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia. Kedua, kira-kira semenjak dasawarsa 1970-an politik kurikulum (meminjam istilah Pinar dan Bowers, 1992) atau kebijakan kurikulum (baik pada tataran nasional, tataran daerah, maupun tataran sekolah) Indonesia kurang menguntungkan pembelajaran sastra Indonesia pada umumnya. Struktur kurikulum, penentuan dan pembagian mau pelajaran (subject area pedagogies) dan isi kurikulum pendidikan dasar dan menengah Indonesia kurang memihak keberadaan, kedudukan atau tempat, dan peranan/fungsi pembelajaran sastra Indonesia di samping proporsi dan distribusi pokok bahasan atau kompetensi, bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang bersangkutan dengan sastra Indonesia juga kurang menguntungkan; bahkan sumber belajar dan alokasi waktu pembelajaran sastra Indonesia kurang menguntungkan, misalnya ketersediaan buku-buku/bacaan-bacaan sastra Indonesia dan jatah waktu pembelajaran sastra Indonesia kurang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi dan misi-utama pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keberaksaraan dan tradisi baca- tulis, diperlukan reinventing kurikulum pembelajaran sastra Indonesia (bandingkan Laidlaw, 2005); dalam hal ini diperlukan rekonstruksi dan reorientasi kurikulum pembelajaran sastra Indonesia sekaligus sistem pembelajaran sastra Indonesia. Dalam rekonstruksi dan reorientasi kurikulum sekaligus sistem pembelajaran sastra Indonesia tersebut, pertama-tama keberadaan dan tempat mata pelajaran sekaligus pembelajaran sastra Indonesia harus jelas dan mantap dalam struktur kurikulum dan organisasi mata pelajaran. Yang dimaksud jelas dan mantap keberadaan dan tempat di sini tidak berarti harus "dimunculkan atau diadakan" mata pelajaran dan pembela|aran sastra Indonesia secara tersendiri dan mandiri karena jumlah mata pelajaran di lembaga pendidikan formal Indonesia sudah banyak dan alokasi waktu kurikuler pun sangat banyak dibandingkan dengan negara bin. Oleh sebab itu, sesungguhnya pembelajaran sastra Indonesia "tidak salah atau tidak ada masalah" menjadi mata pelajaran dan pembelajaran sastra Indonesia secara mandiri/tersendiri; berada dan ditempatkan di dalam mata pelajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia; bahkan berada dan ditempatkan dalam mata pelajaran dan pembelajaran kesenian juga "tidak salah" karena - sebagaimana dikemukakan di muka sastra Indonesia juga mengandung makna bahasa dan seni Indonesia (simak Saryono, 2006; Teeuw, 1984). Yang harus diperjelas dan dimantapkan di sini adalah proporsi dan formulasi standar isi kurikulum, dalam hal ini kompetensi standar/dasar (dahulu: pokok bahasan) dan karakter dambaan, yang bersangkutan dengan sastra Indonesia dan pembelajaran sastra Indonesia dalam struktur kurikulum dan organisasi mata pelajaran. Proporsi dan formulasi standar isi [kompetensi dan karakter dambaan] sastra Indonesia harus memadai dan lengkap agar dapat dicapai visi dan misi-utama pembelajaran sastra Indonesia; yang kemudian dijabarkan ke dalam rancangan pembelajaran [Instructional design] sastra Indonesia yang bertumpuan keberaksaraan, tradisi baca-tulis dan berpikir kritis-kreatif. 84 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
Sesudah keberadaan dan tempat pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keber- aksaraan, tradisi baca-tulis, dan berpikir kritis-kreatif tersebut jelas dan mantap, berikutnya perlu diadakan dan dipilih bahan pembelajaran sastra Indonesia yang cocok, tepat, dan lengkap (simak Benson dan Reinders, 2011; Jackson, 2011; Long dan Doughty, 2009; Orlich, Harder, Callahan, Trevisan dan Brown, 2010). Pengadaan dan pemilihan bahan pembelajaran ini sangat penting karena bahan pembelajaran dapat menjadi perangsang, pemberi ilham, penggerak- pengubah, bahkan ruang imajinatif bagi diri subjek didik untuk membangun, mengembangkan, dan atau memperoleh imajinasi, inspirasi, dan transformasi diri. Oleh karena itu, pengadaan dan pemilihan bahan pembelajaran sastra Indonesia ini perlu mempertimbangkan empat hal sebagai benkut. Pertama, bahan utama-primer pembelajaran sastra Indonesia hendaknya berupa teks-teks atau karya-karya sastra Indonesia dalam arti seluas-luasnya - baik berbentuk puisi, cerpen, fiksi maupun sastra dramatik - supaya subjek didik dan pendidik dapat "bersentuhan dan bergumul" secara langsung dengan teks-teks sastra Indonesia (simak Saryono, 2010; Teeuw, 1980; Yudiono, 2006). Bahan-bahan berupa ulasan, komentar, kritik, dan esai sastra Indonesia dapat dijadikan bahan pendukung sekunder untuk memperkaya, memper- luas, dan atau memperkuat wawasan subjek didik untuk berangan-angan, beroleh ilham, dan bergerak-berubah diri. Kedua, kadar keberaksaraan dalam karya-karya sastra perlu dipertimbangkan. Karya sastra Indonesia yang sekiranya tidak mampu memantik semangat, kegemaran, dan kebiasaan membaca dan atau menulis subjek didik tidak perlu dipilih; karya sastra Indonesia yang kental kandungan residu kelisanan primernya tidak perlu dipilih untuk dijadikan bahan utama pembelajaran sastra Indonesia. Hal ini menuntut pendidik atau guru sastra Indonesia memilih karya sastra Indonesia dengan wawasan kesusastraan yang memadai. Ketiga, corak atau warna budaya yang terkonstruksi dalam karya sastra Indonesia perlu diperhatikan; dalam ini hendaknya pendekatan pluralisme dan multikulturalisme dikedepankan supaya kemajemukan budaya terwakili dalam karya- karya sastra Indonesia yang menjadi bahan pembelajaran. Dengan kata lain, bahan pembelajaran sastra Indonesia harus dapat menggambarkan taman sari budaya Indonesia. Dengan demikian, bahan pembelajaran sastra Indonesia akan dapat membuahkan dampak pengiring (nurturant effect) berupa kesadaran akan kemajemukan budaya, saling pengertian dalam hidup bersama, dan wawasan multikuralisme dalam diri subjek didik (simak Saryono, 2010). Terakhir, keempat, dalam menentukan bahan pembelajaran perlu dipertimbangkan karakteristik subjek didik secara komprehensif baik kematangan diri, kepribadian, watak, kecenderungan kecerdasan, maupun gaya belapr subjek didik. Subjek didik tingkat SD, SMP, dan SMA- SMK tentulah diberi karya sastra Indonesia yang cocok dengan perkembangan dirinya. Misalnya, subjek didik SD dapat dipilihkan bahan berupa puisi-puisi Faiz atau sastra anak Indonesia pada umumnya; yang penting di sini sastra anak tersebut mengandung keberaksaraan yang cukup kuat di samping dapat memantik kegemaran baca-tulis dan berpikir kritis-kreatif. Subjek didik SMP bisa dipilihkan bahan novel-novel awal Indonesia, misalnya Si Jamin dan Si Johan (Merari Siregar), Bentrokan dalam Asrama (Achdiat Kartamirhardja), dan dt Bawah Lindungan Kabah (HAMKA). Dalam pada itu, subjek didik SMA dapat dipilihkan sastra kanon yang sudah populer, misalnya karya-karya Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar, Idrus, Hamsad Rangkuti, Sapardi Djoko Damono, Gerson Poyk, dan Abdul Hadi W.M. Demikian juga dengan kecenderungan kecerdasan subjek didik: jika kecerdasan natural menonjol, maka karya fiksi Wildan Yatim dan Nukila Amal bisa dipilih; jika kecerdasan eksistensial yang menonjol, bisa dipilih - misalnya - karya Sutan Takdir Alisjahbana dan Danarto (simak Saryono, 2010; Teeuw, 1980; Yudiono, 2006). Dengan empat pertimbangan tersebut diharapkan dapat ditemukan dan ditentukan bahan pembelajaran sastra Indonesia yang bisa menjadi instrumen efektif untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan keberaksaraan di samping menumbuhkan kegemaran, kebiasaan, dan kepiawaian [ke-phge/-an] membaca- menulis dan berpikir kritis-kreatif. Selanjutnya, berpanduan visi, misi-utama, dan standar isi pada satu sisi dan pada sisi lain bahan pembelajaran sastra Indonesia yang sudah dipilih sedemikian rupa harus dilaksanakan proses pembelajaran sastra Indonesia yang efektif; "harus dapat dimainkan orkestra" (pinjam istilah Bobbie DePorter] pembelajaran sastra Indonesia yang indah yang mampu "mengimajinasi, mengilhami, dan menggerakkan-mengubah din subjek didik". Untuk mewujudkan orkestra pembelajaran yang efektif itu perlu ditetapkan sekaligus diterapkan model pembelajaran imajinatif, inspiratif, dan transformatif Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 85
(simak Egan, 2009; Haigh, 2010; Mistades, Reyes, dan Scheiter, 2011; Taylor, 2001). Dengan model pembelajaran diharapkan (a) subjek didik [sekaligus pendidik sebagai konduktor pembelajaran] diberi ruang, peluang, dan panduan untuk mampu berimajinasi tentang betapa mendalam- mendasar makna keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan berpikir kritis- kreatif bagi kehidupan manusia; betapa menguntungkan memiliki penguasaan baca-tulis dan berpikir kritis-kreatif dalam kehidupan manusia; dan betapa indah merayakan kehidupan manusia dengan kesadaran dan kebiasaan baca-tulis dan berpikir kritis-kreatif; (b) subjek didik didorong dan ditantang untuk mampu mendulang berbagai inspirasi bermakna yang terpancar dari bahan pembelajaran berupa teks-teks sastra Indonesia; diberi ruang dan peluang untuk mengolah inspirasi yang diperolehnya dari membaca teks-teks sastra Indonesia secara kritis-kreatif dan kemudian menulis- kannya secara kritis- kreatif pula; dan (c) subjek didik didorong, dipandu dan "difasilitasi" untuk mau dan mampu mengubah kesadaran diri dengan jalan mentransformasi pandangan dunia, persepsi dan pemikiran, dan tindakan tentang keberaksaraan, tradisi baca- tulis, dan berpikir kritis-kreatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, sudah barang tentu dapat dipilih, diadaptasi, dimodifikasi, dan atau dikembangkan metode atau strategi pembelajaran yang sudah ada dengan dasar penimbangan kesesuaian dan keefektifan mencapai visi, misi-utama, dan standar isi pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keberaksaraan dan tradisi baca-tulis (bandingkan Orlich, Harder, Callahan, Trevisan, dan Brown, 2010). Agar model pembelajaran tersebut dapat "membuahkan orkestra" pembelajaran sastra Indonesia yang mengimajinasi, mengilhami dan menggerakkan subjek didik, sudah barang tentu dibutuhkan pendidik sastra Indonesia yang "mumpuni" sebagai "konduktor atau dirigen" pembelajaran sastra Indonesia. Berhubung "konduktor atau dirigen" bermakna pemimpin pertunjukan musik, maka dibutuhkan pendidik atau guru sastra Indonesia yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran sekaligus aktor/seniman pembelajaran sastra Indonesia (simak Townsend dan MacBeath, 2011). Pendidik atau guru sastra Indonesia yang mampu memainkan peran pemimpin dan seniman pembelajaran sastra Indonesia adalah pendidik atau guru (a) yang memiliki kesadaran dan panggilan hati terhadap sastra Indonesia, (b) yang memiliki kecintaan dan kegemaran terhadap sastra Indonesia, (c) yang memiliki kebiasaan dan kemampuan membaca sastra sekaligus menulis sesuatu tentang sastra Indonesia, (d) yang menguasai pengetahuan sastra Indonesia dengan baik dan memadai, (e) yang memiliki jaringan kesejawatan atau pergaulan edukatif di bidang sastra Indonesia, (f) yang memiliki antusiasme dan komitmen "memainkan orkestra" pembelajaran sastra Indonesia dengan sebaik-baiknya, dan (g) yang memiliki pendidikan profesional guru sastra Indonesia. Dengan karakteristik pendidik atau guru sastra Indonesia demikian niscaya "orkestra" pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keberaksaraan dan tradisi baca-tulis dapat "dimainkan dan dipertunjukkan dengan indah". Apakah "permainan atau pertunjukan orkestra" pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keberaksaraan dan tradisi baca-tulis berhasil dengan baik - dalam arti mencapai visi, misi-utama, dan standar isi pembelajaran sastra Indonesia - sudah barang tentu perlu pengukuran ketercapaian visi, misi- utama, dan standar isi pembelajaran sastra Indonesia. Secara konseptual-teoretis, pengukuran ketercapaian visi, misi-utama, dan standar isi pembelajaran sastra Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif dan holistis agar keseluruhan visi, misi- utama, dan standar isi pembelajaran sastra Indonesia terukur. Untuk itu, secara konseptual-teoretis, dapat digunakan dua macam bentuk penilaian secara serempak dan saling melengkapi [komplementer], yaitu ujian atau asesmen (examination/ testing/assessment) dan non-ujian (misalnya survei, pemantauan, dan evaluasi) yang terstandardisasi. Meskipun penggunaan penilaian non-ujian (survei, pemantauan, dan evaluasi) dimungkinkan secara konseptual-teoretis, pada umumnya penggunaan ujian atau asesmen menjadi pilihan utama karena pertimbangan faktor validitas, reliabilitas, praktikalitas, dan faimess penilaian. Jika dibandingkan dengan penilaian non-ujian (survei, pemantauan, dan evaluasi) terbukti ujian atau asesmen dapat memiliki validitas, reliabilitas, praktikalitas, dan faimess yang jauh lebih tinggi untuk mengukur ketercapaian standar isi pembelajaran. Oleh karena itu, pada umumnya ujian atau asesmen menjadi pilihan utama dan pertama sebagai alat pengukuran ketercapaian standar isi pembelajaran (Hill, 2010). Inilah arti penting ujian atau asemen pengukuran ketercapaian standar isi 86 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
pembelajaran sastra Indonesia. Oleh karena berbagai kepentingan dan keperluan - baik kepentingan dan keperluan subjek didik, sekolah, maupun daerah dan nasional - maka pengukuran ketercapaian visi, misi-utama, dan standar isi pembelapran sastra Indonesia dapat menggunakan asesmen dan ujian. Memang, dalam hal tersebut asesmen non-tes perlu didahulukan berhubung pembelajaran sastra Indonesia menggunakan paradigma keberaksaraan dan tradisi baca-tulis. Hadirin yang mulia, Berdasarkan paparan di atas umpaklah jalin-kelindan, malah perpaduan dan persenyawaan antara keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan pembelajaran sastra Indonesia. Sebagai salah satu fondasi keberaksaraan yang telah terbukti menjadi episentrum perkembangan dan kemajuan kebudayaan dan peradaban, tradisi baca-tulis dan kemampuan berpikir kritis- kreatif perlu ditumbuh- kan dan dikembangkan dalam pendidikan/ pembelajaran di samping dalam berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban lain. Pembelajaran sastra Indonesia pun berkewajiban menumbuh- kembangkan keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keberaksaraan dan tradisi baca-tulis [termasuk berpikir kritis-kreatif] dengan visi: menjadi manusia beraksara, bertradisi baca- tulis, dan berpikir kritis-kreatif berlandaskan spiritualitas, filosofi humanistis, dan multikulturalitas dengan sastra Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembelajaran sastra Indonesia harus mampu membuat subjek didik berimajinasi, terinspirasi, dan bertransformasi melalui sastra Indonesia. Di tengah involusi tradisi baca-tulis di samping politik kurikulum yang tidak memihak pem- belajaran sastra Indonesia, jelaslah tidak mudah mengembangkan pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keberaksaraan dan tradisi baca-tulis yang mampu mengimajinasi, menginspirasi, dan mentransformasi subjek didik. Akan tetapi, dengan reinventing kurikulum, dalam arti rekonstruksi dan reorientasi kurikulum, sangat mungkin dikembangkan pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keberaksaraan dan tradisi baca-tulis tersebut. Dalam rangka rekonstruksi dan reorientasi kurikulum tersebut perlu diperjelas dan dimantapkan keberadaan dan tempat pembelajaran sastra Indonesia dalam struktur kurikulum dan organisasi mata pelajaran. Dalam hubungan ini proporsi standar isi pembelajaran sastra Indonesia perlu ditata-ulang dan ditambah di sana-sini dan dikembangkan ke dalam rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan menciptakan keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan berpikir kritis-kreatif pada subjek didik. Bahan pembelajaran sastra Indonesia berupa teks-teks sastra Indonesia juga perlu dipilih sedemikian rupa sehingga mendukung dan memperkuat keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan berpikir kritis-kreatif. Di samping itu, perlu dikembangkan model pembelajaran supaya dapat tercipta orkestra pembelajaran sastra Indonesia yang indah, yang mampu mengimajinasi, menginspirasi, dan mentransformasi subjek didik menjadi manusia beraksara, bertradisi baca-tulis, dan berpikir kritis-kreatif. Untuk "memainkan atau memeragakan" orkestra pembelajaran sastra Indonesia tersebut diperlukan pendidik atau guru sastra Indonesia yang mampu memainkan peran sebagai pemimpin sekaligus aktor/seniman pembelajaran. Ketercapaian atau keberhasilan pembelajaran sastra inspiratif- transformatif yang diperagakan oleh guru perlu diukur dengan berbagai alat pengukuran. Di samping alat-alat non-ujian atau non-asesmen [baca: survei dan pemantauan], pada umumnya alat ujian atau asesmen menjadi pilihan utama untuk mengukur ketercapaian visi, misi-utama dan standar isi pembelajaran sastra Indonesia. Dari pengukuran inilah dapat diketahui gambaran keberaksaraan, tradisi baca-tulis, dan berpikir kritis-kreatif di kalangan subjek didik. Tentulah kita berharap hasil pengukuran pembelajaran sastra Indonesia berparadigma keberaksaraan dan tradisi baca-tulis benar-benar menunjukkan terbentuknya manusia beraksara, bertradisi baca- tulis, dan berpikir kritis- kreatif. Dengan manusia seperti ini dapat diharapkan perkembangan konstruktif, bahkan kemajuan berarti di berbagai lapangan kebudayaan dan peradaban Indonesia. Indonesia yang imajinatif* Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 87
DAFTAR PUSTAKA Adler, Philips J. dan Randall L. Pouwels. 2010. World Civilizations, Sixth Edition. Singapore: Wardworth Cengage Learmng. Anderson, Benedict. 2001. Komunitas-Komunitas Terbayang (lmagtned Communities). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Babba, Homi K. 1990. Nation and Narration. London: Routledge. Baron, Dennis. 2009. A Better Pencil: Readers, Wrtters, and the Digital Revolution. Oxford: Oxford University Press. Benson, Phil dan Hayo Reinders. 2011. Beyond Language Classroom. New York: Palgrave MacMillan. Bienkowski, Piotr, Mee, Christopher, dan Slater, Elisabeth. 2005. Wnttng and Ancient Near East Eastem Socicty. New York: T & T Clark International. Bauer, Susan Wise. Teqemahan A. Prasetya A. 2010. Sejarah Dunia Kuno: Dari Cerita-cerita Tertua sampai Jatuhnya Roma. Jakarta: Elex Media Komputindo. Bronk, Richard. 2009. The Romantic Economist: Imagmation tn Economics. Cambridgc: Cambndge University Press. Capra, Fntjof. 2006. The Tao of Physics. Bandung: Penerbit Jalasutra. Capra, Fntjof. 2007. The Tuming Point, Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Budaya. Yogyakarta: Penerbit Jejak. Capra, Fritjof. 2010. Sains Leonardo. Bandung: Penerbit Jalasutra. Carr, Julie. 2009. Creative Industries, Creative Workers and The Creative Economy: A Review of Selected Recent Literature. Edinburgh: Scottish Government Social Research. Carr, David M. 2005. Writmg on the Tablet ofthe Heart: Ongins ofthe Scnpture and Literature. Oxford: Oxford University Press. Carr, Nicholas. Terjemahan Rudi Atmoko. 2011. The Shallows: Internet Mendangkalkan Cara Berpikir Kita?. Bandung: Mizan Pustaka. Chambert-Loir, Henn (Penyunting). 2009. Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Pusat Bahasa dan Forum Jakarta - Paris. Charter, Shannon. 2008. The Way Literacy Lives. New York: State University of New York Press. Chandra, Anjana Motihar. 2008. India Condensed: 5000 Years of History and Culture. Singapore: Marshall Cavendish Editions. Chia, Lucille dan Hilde de Weerdt. 2011. Knowledge and Text Production in an Age Print: Cbtna, 900 - 1400. Leidcn: BRILL. Collins, James T. 2005. Bahasa Melayu Bahasa Dunia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Cook, James Wyatt. 2008. Encyclopedia of Ancient Literature. New York: Fact on File, Inc. Dernda, Jacques. Terjemahan Alan Bass. 2002. Wnting and Difference. London: Routledge Classics. Dodson, Aidan. 2001. The Hieroglyphs of Ancieni Agypt. Auckland: New Hollad Publisher Ltd. Duncan, Rendy dan Matthew J. Smith. 2009. The Power of Comics: History, Form and Culture. New York: Contmuum. Egan, Kieran. Terjemahan Agusnna Rim Eta Sitepoe. 2009. Pengajaran yang Imajinatif. Jakarta: PT Indeks. Engardio, Pete. Terjemahan Lie Charlie. 2007. Chindia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Erianti, Ribut Wahyu. 2011. Kekerasan Verbal dalam Pembelajaran. Disertasi Tidak Diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana UM. Finkelbcrg, Margalit dan Stroumsa, Guy D. 2003. Homer, Bible and Beyond: Literary and Religious Canons in the Ancient World. Leiden: Brtll. Fischer, Steven Roger. 1999. A History ofLanguage. London: Reaktion Books Ltd. Fischer, Steven Roger. 2001. A History ofWriting. London: Reaktion Books Ltd. Fischer, Steven Roger. 2004. A History ofReadmg. London: Reaktion Books Ltd. Fitch, W. Tecumseh. 2010. The Evolution of Language. Cambndge: Cambridge University Press. Florida, Richard. 2003. The Rise ofthe Creative Class. North Melbouroe: Pluto. Flonda, Richard dan Irene Tinagli. 2004. Europe in the Creative Age. London: DEMOS. Foley, John Miles. 2005. Ancient Epic. Oxford, UK: Blackwell Publishing. 88 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
Foulcher, Keith. 2008. Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu. Gere, Charlie. 2008. Digital Culture. London: Reaktion Books. Gillspie, Raymond dan Andrew Hadficld. 2006. The Insh Book in English 1550- 1800. Oxford: Oxford Umversity Press. Goldsmith, Fransisca. 2010. The Readers' Advtsory Guide to Graphic Novels. Chicago: American Libraries Association. Haigh, Martin. 2010. Tranformative Leaming fo Global Gtizenship. Dalam Leaming and Teaching in Higher Educatton, Issue 5, 2010 - 2011. Haksar, A.N.D. 2004. A Treasury of Sanskrtt Poetry in English Translation. New Delhi: Indian Council for Cultural Relations. Hollar, Sherman (Editor). 2012. Ancient Egypt. New York: Britannica Educanonal Publishing. Horgan, John. 2005. The End of Science: Senjakala Ilmu Pengetahuan. Bandung: Penerbit Teraju. Hill, Peter. 2010. Examination Systems: Asia-Pasific Secondary Education System Review, Series No. 1. Bangkok: UNESCO. Hurford, James R. 2007. The Origins of Meanmg: Language tn the Light of Evolution. Oxford: Oxford University Press. Jacques, Martin. Terjemahan Noor Cholis. 2011. When China Rules the World. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Jackson, Robyn R. 2011. How to Plan Rtgorous Instruction. Alexan- dna: ASCD. Johansson, Frans. 2007. The Medici Effect: Inovasi Titik Temu. Jakarta: Penerbit Serambi. Kilgour, Frederick G. 1998. The Evolution ofthe Book. Oxford: Oxford University Press. Kleden, Ignas. 2001. Menulis Politik: Indonesia sebagai Utopia. Jakarta: Penerbit Kompas. Kleden, Ignas. 2004. Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan: Esai- esai Sastra dan Budaya. Jakarta: Grafiti dan Freedom Istitute. Kozok, Uli. 2009. Surat Batak: Se/arah Perkembangan Tulisan Batak. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Kuiper, Khatleen. 2011. Egypt: From Prehtstory to the Islamic Conquest. Oxford, UK: Wiley-Blackwell Publishing. Laidlaw, Linda. 2005. Reinventing Cumculum: A Complex Perpecttve on Literacyand Wnting. New Jearse: Lawrance Erlbaum Associates. I alif. Yudi. 2009. Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan. Jakarta: Gramedia. Lesmoir-Gordon, Nigcl. 2010. The Colours oflnfinity: The Beauty and Power ofFractals. Bedfordshire: Springer. Lloyd, Alan B. 2004. Ancient World, Modem Reflections: Philosophical Perspectives on Greek and Chinese Science and Culture. Oxford: Oxford University Press. Lloyd, Alan B. 2010. A Companion to Ancient Egypt, Volume 1. Chichester, West Sussex: Wiley- Blackwcll. Lombard, Denys. 1996. Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid I. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama. Lombard, Denys. 1996. Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 11. Jakara: Gramedia Pustaka Utami. Long, Michael H. dan Chatenne J. Doughty. 2009. Handbook of Language Teaching. West Sussex: Wiley-Blackwell. MacNeilage, Peter F. 2008. The Ongin of Speech. Oxford: Oxford University Press. MacNeely, lan F. dan Lisa Wolverton. 2010. Para Penjaga Ilmu dari Alexandna sampai Internet. Tangerang: Literati. Mangunwijaya, Y. B. 2000. Menjadi Generasi Pasca-lndonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Madjid, Nurcholis. 1985. Islam: Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina. Mehta, Brinda. 2006. Diasponc (Disjlocations: Indo-Carribean Women Writers, Negotiate the Kala Pum. Jamaica: The University of the West Indies Press. Nieto, Sonio. 2010. Language, Culture and Teaching: Critical Perspective, Second Edition. New York: Routledge. Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 89
Nugroho, Heru. 2002. Mac Donaldisasi Pendidikan Tinggi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Ong, Walter J. 1982. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London: Metheun. Oppenheimer, Stephen. Terjemahan Iryani Syahnr. 2010. Eden in the East. Jakarta: UFUK. Orlich, Donald, C. Robert J. Harder, Richard C. Callahan, Michael S. Trevisan dan Abbie H. Brown. 2010. Teaching Strategies: A Guide to Effetive Instruction. Boston: Wardworth. Page, Kezia. 2011. Transnational Negetiations in Cambean Diasponc Literature. New York: Routledge. Piliang, Amir Yasraf. 2005. Di Antara Puing-puing Ilmu Pengetahuan. Pengantar Buku The End of Science. Bandung: Penerbit Teraju. Poeze, Harrv A. 2008. £>r Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modem. Jakarta: Penerbit Serambi. Santos, Aryso. Terjemahan Hikmah Ubaiditlah. 2010. Antlanlis: The Lost Continet Finally Found. Jakarta: UFUK. Saryono, Djoko. 2006. Pergumulan Estetika Sastra di Indonesia. Malang: Pustaka Kayutangan. Saryono, Djoko. 2010. Menafsir Puitika Indonesia, Menemu Tilas Budaya Jawa. Malang: YA3. Sen, Amartya. 2003. Literacy and Freedom. Paris: UNESCO. Simbolon, Parakitri T. 1999. Bahasa Nusantara Men/elang Abad ke-21. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, The Ford Foundation dan PMP LIPI. Sinclair, Nathalie. 2006. Mathematics and Beauty: Aesthetic Approach to Teachng Childem. New York: Teacher College, Columbia University. Sindhunata. 2000. Menggagas Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Singh, Madhu dan Castro Mussot, Luz Maria. 2007. Literacy, Knowledge, and Development. Hamburg: UNESCO Institute for Life- long Learning. Shiraishi, Takashi. 1997. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat dijawa 1912 - 1926. Jakarta: Grafitipers. Stableford, Brian. Science Fact, Science Fiction, An Encyclopedia. New York: Routledge. Steward, Thomas A. 1998. Intellectual Capital. Jakarta: Elex Media Komputindo. Stevens, Anne H. 2010. British Historical Fiction before Scott. New York: Palgrave McMillan. Suares, Mauricio. 2009. Fictions in Science: Philosophical Essays on Modelling and Idealization. New York: Routledge. Taylor, Edward W. 2001. Tranformative Learning Theory: A Neurobiological Perspective of the Role of Emotions and Unconscious Ways of Knowing. Dalam Journal of Lifelong Education, Volume 20, Nomor 3, hlm. 218 - 236. Teeuw, Andreas. 1980. Sejarah Sastra Indonesia Baru. Ende, Flores: Nusa Indah. Teeuw, Andreas. 19&4. Sastra dan Ilmu Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya. Teeuw, Andreas. 1994. Indonesia: Antara Kelisanan dan Keberaksaraan. Jakarta: Pusaka Jaya. Thaleb, Nassim Nicholas. Terjemahan Zia Anshor. 2011. Ranjang Prokrustes: 2R3 Kata-kata Bijak untuk Mencerahkan Pikiran. Jakara: Gramedia Pustaka Utama. Thomas, Rosalmd. 1999. Literacy and Orality m Ancient Greece. Cambridge: Cambndge University Press. Twonsend, Tony dan MacBeath. 2011. International Hanbook ofLeadership for Learning. London: Sprmger. UNESCO. 2003. Literacy as Freedom: A UNESCO Roundtable. Paris: Unesco. UNESCO. 2003a. Literacy as Freedom: United Nations Literacy Decade 2003 - 2023. (tanpa penerbit). UNESCO. 2004. The Plurahty of Literacy. Unesco Education Sector. UNESCO. 2006. Literacy Initiative for Empoiverment 2005 - 2025. (tanpa penerbit). UNESCO. 2006. Literacy for Life, Global Monitoring Report 2006, Education forAll. Paris: Unesco. Ungurianu, Dan. 2007. Plotting History: The Russian Historical Novel in the Impenal Age. Madison: The University of Wisconsin Press. Waller, John. 2002. Fabolous Scince: Fact and Fiction in the Hstory of Scientific Discovery. Oxford: Oxford University Press. 90 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
Winter, Irene J. 2010. On Art tn the Ancient Near East, OfThe First Millenium B.C.E, Volume I. Leiden: BRILL. Winter, Irene J. 201 Oa. On Art in the Ancient Near East, From the Thtrd Millenium B.C.E., Volume II. Leiden: BRILL. Yudiono, KS. 2006. Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta: Grasindo. Yunis, Harvey. 2003. Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece. Cambridge: Cambndge University Press. Yusuf, Iwan Awalludin, Wisnu Martha Adiputra, Masduki, Puji Rianto dan Saifudin Zuhri. 2010. Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Ekspresi. Yogyakarta: PR2Media bekerjasama dengan FES Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd | 91
92 | Keberaksaraan, Tradisi Baca-Tulis, dan Pembelajaran Sastra Indonesia
(Men/Ter)jerat Kata-Kata Kotor Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, Ketua, Senat Universitas Negeri Malang Rektor, Universitas Negeri Malang Ibu/Bapak Anggota Senat Universitas Negeri Malang Ibu/Bapak Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang Ibu Bapak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang Para undangan dan hadirin semuanya Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang dicurahkan kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan akademis di kampus kita tercinta ini. Semoga syukur kita ini menambah kasih sayang Allah kepada kita dan kita mendapatkan rahmat yang lebih banyak lagi sesuai dengan janji-Nya. Marilah kita juga sampaikan doa sholawat dan salam kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW yang secara khusus telah menekankan pentingnya keberaksaraan (qiraah-kitaabah) dalam rangka memajukan derajat kemanusiaan. Hadirin yang terhormat, Perkenankanlah saya menyampaikan sekelumit gagasan saya dalam bidang linguistik terapan yang menjadi bidang ketertarikan saya yang berjudul "(Men/ter) jerat Kata-kata Kotor." Tulisan ini berangkat dari kegundahan pribadi baik sebagai 1) anak yang kemudian tumbuh dewasa, 2) seorang bapak yang berurusan dengan domain pendidikan anak-anaknya, 3) pengajar bidang bahasa Inggris yang tertarik pada sisi linguistik terapan, baik linguistik terapan yang bermakna penggunaan konsep-konsep linguistik untuk memahami bahasa (inward applied linguistics) maupun linguistik terapan yang yang berkonsentrasi pada usaha memecahkan persoalan praktis yang berkaitan dengan bahasa, termasuk pengajaran bahasa (outward applied linguistics) (Davies and Elder, 2004), dan 4) subjek yang pada kadar tertentu memiliki "rasa ingin tahu" terhadap "limits". Secara emulatif, kedua istilah ini saya pinjam dari Foucault (lihat O'Farrel, 2005). Dan dalam bingkai kedua istilah ini tulisan ini saya maksudkan (meskipun saya sangat sadar akan keniscayaan potensi deficiencies dan exhuberances (Ortega dalam Becker, 1996) dari semua yang saya tulis ini sehingga dapat terjadi pengerutan makna maupun ekspansi makna yang tidak dapat saya kontrol). Sebagaimana yang akan terlihat, tulisan ini juga berangkat dari basis religio-ideologis saya - Islam - yang, dengan meminjam konsep Foucault, memiliki potensi sebagai salah satu pintu untuk sampai pada ilmu (dan kebenaran) yang menurutnya tidak pernah tunggal. Penulis teringat jelas momen ketika dia, sebagai anak, harus mendapat cethot (cubitan besar) ibunya ketika kedapatan mengucapkan kata-kata yang dianggap kotor (oleh ibunya). Sebagai bapak, penulis berhadapan dengan anak-anaknya yang kadang-kadang mengucapkan kata-kata kotor (menurut versinya). Selain itu, sebagai pengajar sekaligus bapak, penulis mendapatkan kesulitan untuk menemukan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan anaknya mengapa kata-kata tertentu dikategorikan kotor dan kata-kata yang lain tidak. Dalam tautan ini, penulis juga ingat dengan jelas materi pelajaran agama (Islam) tentang kalimat thoyyibah (kata-kata yang baik) dan kalimat qobihah/ madzmumah (kata-kata yang jelek/kotor) yang berimplikasi pada pahala dan dosa. Tulisan ini juga terinspirasi oleh buku tulisan Diane Ravitch (2004) yang berjudul The Language Police: How Pressure Groups Restrict What Students Learn yang menunjukkan kegundahan sang penulis akan praktek-praktek pengontrolan terhadap penggunaan bahasa yang berimplikasi pada kontrol terhadap apa yang dapat dipelajari oleh pembelajar yang juga berimplikasi pada kemungkinan pengekangan yang tidak perlu terhadap pembelajar. Di samping itu buku yang berjudul Forbidden Words: Taboo Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. | 93
and the Censoring of Language karya Allan dan Burridge (2006) juga merupakan sumber inspirasi. Kedua buku ini memiliki makna khusus karena keduanya pada dasarnya dibeli sekedar untuk mencari jawaban terhadap kegundahan pribadi penulis sebagaimana tersebut di atas. Dalam kaitan ini, terdapat satu lagi buku yang bermakna khusus bagi tulisan ini, yaitu buku yang berjudul Beyond Translation: Essays toward a Modern Philology karya A. L. Becker (1996). Buku ini bermakna khusus juga bukan karena didapat khusus untuk keperluan riset, akan tetapi didapat secara khusus dari penulisnya (Pak Pit Becker) ketika penulis berkunjung ke rumahnya di Ann Arbor, Michigan, sementara Pak Pit, sang profesor yang sudah mengalami gangguan memori masih ingat janjinya untuk menghadiahkan buku tersebut pada penulis pada keesokan hari setelah penulis pulang dari rumahnya di malam hari. Hal ini terjadi karena Pak Pit, yang sehari-harinya jika keluar rumah sering mengalami kesulitan mengenali rute jalan, tetap bersikeras keluar rumah untuk mengantarkan buku tersebut kepada penulis. Juga perlu ditambahkan bahwa isi pokok tulisan ini sudah terbit dalam bahasa Inggris - Dirty Words: An Attempt to Intimate the Conundrum of the Sin yang terbit di jurnal Bahasa dan Seni, Vol. 38, No. 1, hal. 1-9 (2010). Isu Sosial dan Didaktis: Catatan Kecil Komunikasi, apapun bentuk dan medianya, selalu memiliki paling tidak dua kemungkinan karakteristik yang berlawanan: efisien/tidak efisien, efektif/tidak efektif, baik/jelek, santun/tidak santun, dan sebagainya. Dalam kelompok komunikasi yang tidak baik (negatif), penggunaan kata-kata kotor dalam komunikasi sehari-hari mununjukkan keberadaan yang luas dari kata-kata kotor (meskipun hal ini tidak serta-merta bermakna universalitas kata-kata kotor). Pada oposisi biner yang ada, terdapat kecenderungan bahwa kita memperhatikan hal-hal yang baik - sesuatu yang lebih kita sukai (Mugford, 2007). Dalam tautan ini, dapat dimengerti mengapa Brown dan Levinson (1987) tertarik pada strategi kesantunan, bukan sebaliknya strategi ketidaksantunan. Namun demikian, seringkali kita jumpai adanya komunikasi yang tidak berjalan mulus yang disebabkan oleh adanya ketidaksantunan yang mengemuka, yang terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya penggunaan kata-kata yang ditabukan (Culpeper, 1996), termasuk di dalamnya penggunaan kata-kata kotor. Sekedar contoh, sekaligus berfungsi sebagai kritik terhadap klaim berlebihan tentang stok kata-kata terkait salju yang dimiliki oleh orang Eskimo, Allan dan Burridge (2006:243) menyatakan bahwa jumlah kata-kata tabu dalam bahasa Inggris yang terkait organ seksual sangatlah banyak. Menurut mereka, bahasa Inggris memiliki lebih dari 1.000 kata untuk mengekspresikan organ kelamin laki-laki, lebih dari 1.200 untuk organ kelamin perempuan, 800 untuk kopulasi dan 2.000 kata untuk mengekspresikan wanita nakal. Dalam penelitiannya, Rahayu (2010) menunjukkan bahwa strategi ketidaksantunan banyak mewarnai komunikasi dalam diskusi kelompok di facebook secara online. Di negara kita, penggunaan kata-kata kotor oleh seorang selebriti dengan menggunakan media jejaring sosial Twitter telah mengundang kontroversi. Hal serupa yang terjadi pada penggunaan bahasa tertentu di facebook yang dianggap menghina telah menyeret seorang mahasiswa ke pengadilan (Jawa Pos, 27 February 2010, hal. 13). Dan kita, sebagaimana telah sedikit disinggung di depan, cenderung sensitif untuk membedakan antara kata-kata yang baik dan kata-kata kotor, dan tentunya bahasa yang baik dan bahasa yang tidak baik. Kata-kata dan bahasa yang baik sering dipercaya merefleksikan baiknya kepribadian penggunanya dan sebaliknya, karena bahasa merefleksikan pikiran penggunanya (Chomsky, 1975:4). Sebagaimana telah disebut di atas, dalam rumusannya tentang strategi ketidaksantunan, Culpeper (1996, 2009) mengidentifikasi penggunaan kata-kata kotor sebagai satu strategi yang mungkin digunakan seseorang. Termasuk dalam kategori ini adalah penggunaan kata- kata umpatan. Namun, dalam rumusannya, Culpeper tampak bertolak dari komunikasi lisan dalam speech community terbatas yang menjadi ciri dominan komunikasi masa lampau. Dalam era sekarang ini, kita banyak berkomunikasi melalui media internet dan bersifat online. Konsekuensinya, persebaran kata-kata kotor cenderung lebih masif melampaui batasan-batasan speech community yang cenderung bersifat lokal. Namun kemasifan persebaran kata-kata kotor ini tampak belum dibarengi dengan banyaknya kajian dan diskusi tentang kata-kata kotor ini. Oleh karen itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba mengisi kajian dalam domain ini. 94 | (Men/Ter)jerat Kata-Kata Kotor
Di samping itu, dapat dikatakan bahwa luasnya keberadaan kata-kata kotor tidak berbanding lurus dengan mudahnya menjelaskan permasalahan tentang kata-kata kotor. Ketika penulis melaku- kan kerja lapangan untuk mencari data tentang graffiti truk (Basthomi, 2007; Basthomi 2009a), penulis sempat memperhatikan secara khusus dan mencari informasi perihal kata-kata kotor yang tertulis pada bak truk dengan melakukan wawancara kepada sejumlah pengemudi dan kernet truk khususnya tentang alasan mengapa mereka menuliskan graffiti pada bak-bak truk mereka. Namun, tidak banyak alasan yang dapat diperoleh dari para pengemudi dan kernet truk selain bahwa mereka menuliskan- nya sekedar untuk fun saja. Sebagai seorang bapak, penulis memperhatikan bahwa kadang-kadang anak-anaknya tampak excited dalam menggunakan kata-kata kotor. Anak-anaknya juga tampak sangat cepat sekali dalam hal pemerolehan kata-kata kotor ini melalui sosialisasi keseharian mereka dengan teman- teman sebaya (baik dalam bahasa Jawa Malangan, bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris). Diskusi ringan dan bersifat anekdotal dengan sesama orangtua dan juga guru di lingkungan sekolah anak-anak penulis menegaskan satu hal: orangtua dan guru cenderung jengkel bahkan berang jika anak-anak dan siswa-siswa mereka menggunakan kata-kata kotor. Namun masalahnya, usaha penulis sebagai orang tua untuk dengan cepat berusaha meluruskan jika anaknya menggunakan kata-kata kotor justru mengundang si anak untuk bertanya dengan nada marah, "Ngapain sih, bilang gitu aja nggak boleh?" Terhadap pertanyaan sejenis ini biasanya penulis langsung merujuk ke konsep agama (dalam hal ini Islam) dengan mengatakan bahwa menggunakan kata-kata kotor itu berdosa. Di balik usaha penulis tersebut terselip kegundahan sosial kalau-kalau anaknya melanggar tatanan konvensi/norma sosial. Sekilas tampaknya usaha penulis untuk menasihati anaknya berhasil. Hal ini membuat penulis bahagia (mungkin secara keliru dan bersifat sesaat), karena sebenarnya penulis sendiri juga memiliki pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan anaknya: "Apa yang salah dengan penggunaan kata-kata kotor dan bagaimana harusnya menjelaskannya?" Suatu hari penulis (diam-diam) terkejut atas komentar anak laki-lakinya tentang kulit buku penulis (Basthomi, 2009b). Latar belakang kulit buku tersebut secara samar menampilkan foto graffiti truk yang bertuliskan BRENKSEX. Si anak menuduh penulis telah melakukan kesalahan, yaitu memberi contoh penggunaan kata-kata kotor kepada orang lain (pembaca). Hal ini secara sederhana dimaknai oleh si anak bahwa orang tuanya mengajari orang lain untuk menggunakan kata-kata kotor. Tentu ini bertabrakan dengan usaha penulis selama ini untuk selalu menasihati anaknya agar tidak menggunakan kata-kata kotor. Berhubungan dengan hal ini, penulis berusaha untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan "dimana letak dosa" dalam menggunakan kata-kata kotor. Dalam rangka untuk memberi batasan dalam tulisan ini, kata "dosa" sekedar bermakna sama dengan "apa yang salah". Eksistensi Sosial: Catatan Masalah Sejauh pengamatan penulis, jawaban standar atas pertanyaan di atas berakar pada konsep- konsep linguistik yang berbasis konteks (lihat, misalnya, Allan & Burridge, 2006; Djatmika, 2007; Drange dkk.,2014; Hughes, 2006; Jay & Janschwitz, 2008; Lambert, 2009; Wardhaugh, 2002). Djatmika (2007, 2009) mengidentifikasi bentuk dan fungsi kata-kata kotor dalam konteks Jawa. Dalam hal bentuk, Djatmika mengidentifikasi klasifikasi berikut: 1) nama binatang, 2) nama organ tubuh manusia, 3) nama profesi yang bersifat negatif, 4) nama buah-buahan, 5) nama kondisi mental, (6) nama kain robek, 7) nama generasi famili, dan 8) kata-kata nonsens. Hasil identifikasi ini sebagian serupa dengan apa yang dibahas Allan dan Burridge (2006:1) dalam buku mereka yang membahas tentang tabu yang meliputi 1) tubuh dan effluvia, 2) organ dan aktivitas seksual, micturition dan tinja, 3) penyakit, kematian dan pembunuhan, 4) hal menamai, menyebut, menyentuh dan memandang orang dan sesuatu, objek, dan tempat yang dikeramatkan dan 5) hal pencarian, penyiapan dan penkonsumsian makanan. Dalam hal fungsi, Djatmika (2007) tidak memberikan tambahan informasi atau pembahasan selain yang telah diusulkan oleh Crystal (1997), yaitu fungsi emotif dan ekspresif. Djatmika juga mengidentifikasi kondisi-kondisi dimana seseorang menggunakan kata-kata kotor: 1) pada saat terganggu, frustrasi, dan kecewa dengan diri sendiri, 2) pada saat marah terhadap seseorang/lawan Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. | 95
bicara, 3) pada saat ingin merendahkan atau menantang orang lain, 4) pada saat sangat bahagia. Dalam penelitiannya, Djatmika merujuk pada konsep teoritis yang menyatakan bahwa kata-kata kotor dapat diekspresikan hanya dalam aktivitas komunikasi sehari-hari yang melibatkan lebih dari satu orang (pihak). Penjelasan senada juga dapat ditemukan pada konsep pragmatik yang dikemukakan oleh Jay & Janschwitz (2008) tentang umpatan. Wardhaugh (2002) juga memasukkan pembahasan tentang tabu dalam buku sosiolinguistiknya. Karya-karya akademik lain juga menempatkan pem- bahasan tentang kata-kata kotor (dan penggunaannya) pada ranah sosiolinguistik (misalnya, Pramono, 2005; Cipto, 2006; dan Japutri, 2006). Meski terdapat klaim universalitas penggunaan kata-kata kotor (Djatmika, 2007) dan sosiolinguistik secara lebih umum (Ibrahim, 2009), pendekatan sosiolinguistik terhadap penggunaan kata-kata kotor tidaklah terlalu menjanjikan karena kata-kata kotor yang biasa digunakan di suatu komunitas tutur tertentu (speech community) bisa jadi sama sekali tidak dapat dipahami oleh anggota komunitas tutur yang lain: kata-kata yang dianggap kotor di suatu bahasa belum tentu dianggap kotor di bahasa yang lain, bahkan dalam bahasa yang sama namun beda dialek (lihat misalnya Baker, 1966; Djatmika, 2007; Simbolon, 1999). Partikularitas kata-kata kotor ini mengindikasikan bahwa tidak ada yang salah (dosa) dalam menggunakan kata-kata kotor sepanjang kata-kata tersebut tidak dapat dimengerti oleh pendengar tuturan. Namun demikian patut kiranya kita meragukan bahwa signifikansi/makna kata-kata kotor hanya muncul dalam komunikasi sosial yang melibatkan paling tidak dua orang. Dengan kata lain, pada titik ini, penulis mempertanyakan makna klaim universalitas kata-kata kotor yang pada galibnya bersifat partikular karena kegagalan suatu kata kotor untuk dapat dipahami oleh anggota komunitas tutur lain mengindikasikan ketiadaan makna kata-kata kotor. Ketika kata-kata kotor tidak memiliki makna riil karena tidak adanya situasi sosial yang memungkinkannya, maka kata-kata tersebut pada dasarnya tidak memiliki makna. Ketika kata-kata kotor tidak mendapati pendengar dan karenanya tidak memiliki makna, maka muncul pertanyaan, "Masihkah penggunanya dianggap bersalah (berdosa)?" Karena pembahasan tentang kata-kata kotor dapat dibatasi pada tataran kata (tidak merambah level kalimat maupun diskursus), maka patutlah kiranya pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini merujuk pada beberapa poin konsep bahasa Ferdinand de Saussure. Jerat de Saussure 1: Berhasil? Salah satu prinsip penting yang diusulkan Saussure adalah bahwa tanda bersifat arbitrer. Kearbitreran ini berlaku pada dua domain: penanda dan petanda. Sebagai penanda, kata 'kambing' tidak memiliki kaitan pasti dengan konsep 'kambing'. Jadi, pada dasarnya orang memiliki kebebasan untuk menggunakan konfigurasi suara atau bentuk tulisan apa saja untuk menandakan 'kambing'. Tetapi terhadap pertanyaan mengapa orang Indonesia pada umumnya menggunakan kata 'kambing' untuk menandakan hewan kambing sebagaimana yang orang Indonesia kenal, maka jawabannya menurut Saussure terletak pada konvensi yang berlaku di lingkungan orang-orang Indonesia. Maka dari itu, mengapa orang Jawa dapat menggunakan kata wedhus untuk menandakan konsep hewan wedhus atau sebagai ekspresi kemarahan (Djatmika, 2007) adalah masalah konvensi. Konsep Saussurean juga menstipulasi bahwa eksistensi tanda mengharuskan adanya dua elemen: paradigmatik dan sintagmatik. Unsur paradigmatik adalah sekumpulan tanda-tanda yang darinya diambil tanda yang digunakan. Alfabet dapat disebut sebagai unsur paradigmatik. Sedang unsur sintagmatik adalah urut-urutan gabungan horisontal elemen-elemen yang diambil dari unsur paradigmatik. Jadi secara umum semua kata tersusun dari elemen yang dipilih dari unsur paradigmatik (alfabet) dan disusun secara horisontal secara sintagmatik. Marilah kita ambil contoh ekspresi yang pernah penulis baca pada bagian belakang bak truk yang tertulis DAN COOK. Dalam hal materi alfabetiknya, ekspresi tersebut terdiri atas huruf D, A, N, C, O, O, dan K. Huruf-huruf ini dipilih dari stok paradigmatik alfabet dan dikombinasi secara sintagmatik seperti tersebut. Kita dapat melihat dalam hal ini dan dalam peristiwa-peristiwa kebahasaan lainnya bahwa setiap huruf dalam alfabet memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih dan kemudian dikombinasikan. Secara material, tidak ada alasan mengapa kombinasi sintagmatik dari huruf "f", "u", "c", dan "k" harus dipandang berbeda dari kombinasi "k", "i", "c", dan "k". Kedua set huruf tersebut memiliki elemen material yang memiliki kesempatan yang sama untuk diambil dari alfabet. Masing-masing elemen dari kedua 96 | (Men/Ter)jerat Kata-Kata Kotor
kelompok huruf tersebut tidak memiliki superioritas atas yang lain: semuanya sama dan netral. Akan tetapi penting dicatat bahwa masing-masing huruf berbeda dari huruf-huruf lain di alfabet ketika huruf tersebut digunakan. Perbedaan inilah yang berfungsi untuk menghadirkan "potensi makna" dari ekspresi yang tersusun. Namun demikian, kematerialan kata tidak dapat menjelaskan alasan mengapa seseorang harus memilih ekspresi tertentu. Berkenaan dengan hal penanda dan petanda, Saussure mengatakan bahwa tanda (termasuk di dalamnya kata) memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara fonologis maupun morfologis. Dengan kata lain, penanda dan petanda keduanya memiliki kekuatan untuk menegasi penanda dan petanda yang lain. Namun demikian tanda secara totalitas memiliki kekuatan untuk menghadirkan (posit) ide. Saussure mengatakan bahwa perubahan penanda menghadirkan perubahan konsep terhadap petanda (1959:121). Hal ini memberikan penjelasan mengapa kombinasi secara sintagmatik dari huruf "f", "u", "c", dan "k" sebagaimana disebut di atas menghadirkan nuansa yang berbeda dengan kombinasi sintagmatik dari huruf "k", "i", "c", dan "k". Namun, perbedaan dua contoh kombinasi sintagmatis ini tergantung pada konvensi yang dipegang oleh penutur (dan pendengar). Dengan demikian, pemahaman atas contoh ekspresi DAN COOK sebagaimana disebut di atas tergantung pada konvensi yang digunakan penutur dan pendengar, apakah mereka, misalnya, menggunakan konvensi yang berlaku dalam komunitas penutur bahasa Inggris atau konvensi yang berlaku di tengah-tengah penutur/pengguna bahasa Jawa. Jika konvensi yang digunakan adalah konvensi penutur bahasa Inggris, maka ungkapan DAN COOK sangat mungkin bermakna nama seseorang; kemungkinan ungkapan tersebut dimaknai sebagai singkatan dari nama orang, yaitu, DANIEL COOK. Jadi, kata DAN dimaknai sebagai nama pertama dan kata COOK sebagai nama belakang. Sebaliknya, jika yang dirujuk adalah konvensi penutur bahasa Jawa (khususnya di Jawa Timur), maka kata tersebut dapat dimaknai sebagai pemelintiran terhadap varian ekspresi kata-kata yang dikenal kotor di lingkungan Jawa (Timur) namun dapat dimaknai sebagai ungkapan egaliter (Tejo, 2012). Jadi, sebagaimana yang telah disinggung di muka, tidak ada sesuatu yang bersifat alami dalam hal penggunakan kata-kata: semua tergantung pada konvensi yang dipegang dan digunakan oleh penutur dan pendengar. Jerat de Saussure 2: Konvensi (dan Kemungkinan Normalisasi terhadap Deviasi) Barangkali kita sering menilai orang dari ungkapan-ungkapan bahasanya. Dalam hal ini mungkin kita tertarik untuk mengajukan pertanyaan status penggunaan kata-kata kotor yang sudah sampai pada tataran mendarah mendaging sebagaimana yang mungkin sering kita jumpai di tempat- tempat tertentu seperti terminal bis dan tempat mangkal angkot. Barangkali kita serta-merta menilai bahwa orang-orang yang sering menggunakan kata-kata kotor adalah orang yang berkepribadian kotor juga. Namun demikian, marilah kita mencoba untuk lebih seksama melihat permasalahan ini. Kita dapat melakukan komparasi dengan pergerakan (untuk tidak serta merta mengatakan perkembangan dan kemajuan) trend pakaian. Dalam hal ini, dahulu sebagai anak kecil, penulis memiliki kesan bahwa hanya wanita "nakal" sajalah yang mengenakan celana panjang, berdasar pengalaman konvensional masyarakat hidup penulis yang sangat terbatas. Namun demikian, semakin lama mengamati, penulis mendapati bahwa di kalangan terbatas penulispun lama-kelamaan celana panjang untuk wanita menjadi hal yang normal-konvensional. Konvensi inilah yang memberi kita frame untuk melihat dan menilai. Konvensi ini pulalah yang diusulkan Saussure untuk dijadikan obyek kajian linguistik karena konvensi inilah yang memungkinkan tanda (sign), misalnya sebuah kata, untuk memiliki arti/makna (Rice & Waugh, 1992:5). Namun demikian, perlu dicatat bahwa konvensi ini bersifat relatif (kelompok masyarakat yang berbeda berkemungkinan memiliki konvensi yang berbeda pula) dan dinamis (seiring berjalannya waktu, konvensi dapat berubah). Hal yang di suatu waktu dianggap merupakan deviasi dari konvensi dapat saja di masa yang akan datang menjadi sesuatu yang konvensional. Demikian pula kata-kata yang pada suatu waktu dianggap kotor, bisa jadi karena penggunaan yang berulang di suatu komunitas tertentu menjadi sangat biasa (mundane) dan konvensional (normal) (Hughes, 2006). Dengan demikian, Kembali kepada kasus pertanyaan di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa orang dalam anggota komunitas tertentu dapat saja menganggap penggunaan kata-kata kotor Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. | 97
di internal lingkar konvensinya adalah hal yang biasa dan normal. Karena normal, maka kemungkinan besar tidak ada makna "dosa" diantara anggota kelompok dimaksud dalam hal penggunaan kata-kata kotor. Makna "dosa" kemungkinan besar akan sangat terasa oleh orang di luar anggota kelompok tersebut. Jadi pada titik ini, dosa masih bersifat sama dengan konvensi: relatif. Menggunakan cara pandang di atas, penulis menemui kesulitan (berdasar konsep Saussure) untuk memahami apalagi menjelaskan (sebagai seorang Muslim) mengapa Nabi Muhammad SAW membedakan Assalaamu'alaikum dan Assaamu'alaikum. Assalaamu'alaikum sangat dianjurkan untuk digunakan dan sebaliknya Assaamu'alaikum dilarang untuk digunakan. Kesulitan penulis untuk memahami hal ini terjadi karena secara material, yaitu dilihat dari unsur-unsur pembentuknya, kedua ungkapan tersebut memiliki sumber elemen paradigmatik yang sama, yaitu alfabet bahasa Arab yang pada dasarnya bersifat netral. Pada titik ini barangkali kita dapat mengatakan bahwa secara semantik kedua ungkapan ini berbeda. Ungkapan pertama bermakna "Salam sejahtera untukmu" dan yang kedua bermakna "Racunlah untukmu" (semoga kamu celaka). Namun demikian, kita juga dapat me- lihat bahwa pendekatan semantis ini tidak dapat terlepas dari konvensi yang berlaku di antara anggota komunitas bahasa Arab. Dengan demikian, sulit mengatakan bahwa seseorang akan berdosa untuk menggunakan ungkapan kedua jika dia tidak mengerti sama sekali makna sebagaimana yang di- pegang secara konvensional di antara anggota komunitas bahasa Arab. Dengan kata lain, kita dapat melihat bahwa "dosa" penggunaan kata-kata kotor bersifat relatif, tergantung konvensi yang digunakan. Jadi, analisis material dengan menggunakan konsep Saussure mengharuskan kita untuk menanyakan lagi dimana letak kesalahan (dosa) dalam menggunakan kata-kata kotor. Analisis material ini tidak dapat mendeteksi letak dosa penggunaan kata-kata kotor dan pada praktiknya pendekatan ini masih memerlukan konvensi-konvensi sosial dan, sebagaimana telah kita singgung di atas, konvensi-konvensi sosial bersifat relatif. Dan relativitas konvensi sosial ini tidak dapat menjelaskan dengan baik kemungkinan penggunaan kata-kata kotor secara individual. Dengan kata lain, pendekatan Saussure yang bernuansa materialistik ini tidak lepas dari pendekatan sosiolinguistis secara umum yang dalam proposisi dasarnya selalu mengharuskan keberadaan minimal dua pihak agar suatu ujaran memiliki makna, termasuk penggunaan kata-kata kotor (Djatmika, 2007). Dengan demikian, maka dapat diasumsikan (ala Saussure) bahwa dosa dalam penggunaan kata-kata kotor terletak pada pikiran masyarakat tutur (in the mind of the speaking society). Namun demikian, hal ini mengabaikan fakta bahwa seseorang dapat menggunakan kata-kata kotor dalam kesendiriannya. Bermain Mata dengan Pendekatan Empiris: Meninggalkan Jerat de Saussure? Meski banyak orang telah menggunakan pendekatan sosiolinguistik dan juga konsep Saussure dalam menjelaskan fenomena penggunakaan kata-kata kotor, misteri tentang letak dosa penggunaan kata-kata kotor belum terjawab secara memuaskan. Kekurangberhasilan konsep Saussure dan sosiolinguistis untuk menjelaskan fenomena dosa dalam penggunaan kata-kata kotor sudah sepatutnya menggiring kita untuk melakukan eksplorasi terhadap pendekatan-pendekatan lain yang memiliki potensi untuk menjelaskan konsep dosa dalam penggunaan kata-kata kotor. Williams (1999) melaporkan hasil survey terhadap penelitian-penelitian tentang efek-efek doa pada beberapa obyek, termasuk pasien penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, orang yang kurang perawatan kesehatan, kehidupan dua orang kembar, biji tumbuh-tumbuhan, dan mikro-organisme. Semua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa doa memiliki efek-efek positif. Dalam kaitan ini, kalau kita berasusmi bahwa kata-kata kotor berlawanan secara diametral dengan doa, maka secara hipotetis kita dapat mengatakan bahwa efek-efek kata-kata kotor akan cenderung bersifat negatif - berlawan- an dengan sifat efek-efek doa. Dan hal ini terindikasi pada kelompok kontrol penelitian tentang efek doa pada biji tumbuh-tumbuhan (Williams, 1999). Dalam buku yang komprehensif yang membahas tentang kata-kata yang terlarang (forbidden words), Allan dan Burridge (2006) menampilkan review yang menarik tentang penelitian- penelitian fisiologis, psikologis, dan neurologis berkaitan dengan kata-kata tabu. Berikut ini disampaikan secara ringkas sebagian yang dibahas Allan and Burridge tentang temuan-temuan penelitian pada tiga bidang tersebut. Ketika mereview sebuah penelitian yang menggunakan konsep diferensial semantis oleh Osgood dan koleganya, Allan dan Burridge (2006: 244) sampai pada 98 | (Men/Ter)jerat Kata-Kata Kotor
kesimpulan bahwa denotasi dan konotasi yang bersifat derogatif dan tidak menyenangkan pada suatu bahasa memiliki kecenderungan umum untuk bersifat mendominasi, apapun konteksnya. Mereka juga menyimpulkan bahwa kata-kata kotor lebih bisa menyebabkan kulit merinding (goosebumps) dibanding kata-kata yang lain. Dengan kata lain, menurut mereka, kata-kata tabu lebih menghasilkan stimulasi dari pada kata-kata yang lain. Mereka juga sampai pada hasil review yang mengatakan bahwa kata-kata kotor bagi penutur bukan asli (non-native) suatu bahasa memiliki efek yang berbeda jika dibandingkan efeknya pada penutur asli suatu bahasa. Allan dan Burridge juga mengatakan bahwa secara neurologis, The processing of the emotional components of language, such as taboo words, belongs to the limbic system. This is an older, deeper part of the mammalian midbrain (about the size of walnut) that adds emotional spice to the surrounding cerebral cortex - the part of the brain that is responsible for verbal reasoning, calculation, analytical thinking, and rational thought. (proses komponen emosional bahasa, semisal yang terkait kata-kata kotor, berada pada ranah sistem limbik. Ini adalah bagian otak tengah yang lebih dalam dan lebih tua (seukuran kacang walnut) yang memberikan rasa (bumbu) emosi pada cerebral cortex yang mengelilinginya - bagian otak yang berurusan dengan proses berfikir secara verbal, berhitung, berpikir analitis dan rasional). Akan tetapi, semua temuan empiris secara fisiologis, psikologis, dan neurologis ini tertaut pada konvensi sosial yang melatarbelakangi kata-kata tabu yang atributnya dimasukkan dalam eksperimen-eksperimen dimaksud. Jadi, mirip dengan yang telah diungkapkan Romaine (1994), fenomena linguistis sebenarnya bukan hanya bersifat linguistis semata, akan tetapi juga bersifat sosial. Dari perspektif yang berbeda, tetapi memiliki ciri yang serupa, yaitu empiris (Poespowardojo & Seran, 2015), proyek penelitian Emoto kemungkinan dapat dicoba untuk melokalisir posisi "dosa" penggunaan kata-kata tabu atau kata-kata kotor pada umumnya. Artinya, kita dapat mencoba menerapkan atau mereplikasi metode penelitian Emoto yang berkenaan dengan efek ekspresi kata- kata pada air. Namun demikian, dalam pandangan penulis, penelitian ini tetap akan memerlukan definisi atas apa yang kita anggap sebagai kata-kata kotor (ditabukan) dan mana yang bukan untuk kemudian kita lakukan eksperimentasi. Dengan demikian, sampai pada titik ini, pertentangan antara apa yang kita anggap relativitas sebagaimana yang diindikasikan pada pendekatan sosiolinguistik dan linguistik ala Saussure di satu sisi dan konsep universalitas di sisi lain masih belum dapat diatasi. Jerat de Saussure 3: Berkelindan dengan Universalitas (dari) Partikularitas Pada poin ini, siklus sosial-individu-sosial (universal-partikular-sosial) dalam penggunaan kata-kata kotor perlu mendapat perhatian khusus. Dalam membahas tabu secara psikologis- neurologis, Allan dan Burridge (2006) juga menekankan pandangan sosio-didaktis tentang bagaimana kata-kata tabu menjadi kuat terekam dalam otak/benak kita. Dikatakan oleh Allan dan Burridge bahwa hal tersebut disebabkan kecenderungan adanya hukuman (baik secara fisik maupun verbal) pada anak ketika mereka menggunakan kata-kata tabu atau kotor; sementara penggunaan kata-kata yang tidak masuk kategori tabu atau kotor tidak mengharuskan pihak orang dewasa (orang tua) untuk memberikan perhatian secara khusus sebagaimana penggunaan kata-kata kotor atau tabu. Kondisi ini menyebabkan tertancapnya kata-kata kotor dalam benak/memori kita secara lebih kuat dibandingkan dengan kata-kata yang lain yang tidak masuk kategori kotor. Di sisi lain, kita juga perlu mengingat bahwa bahasa bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan-perubahan. Dalam kondisi demikian, partikularitas kata-kata kotor tidak dapat dihindari. Dalam kaitan ini dan seiring dengan klaim universalitas sosiolinguistik (Ibrahim, 2009) di satu sisi, dan partikularitas bentukan kata-kata kotor secara material di sisi lain, maka kita dapat mengatakan secara hipotetis bahwa universalitas dalam hal ini berwujud pada bagaimana faktor sosial mempengaruhi definisi atas kata-kata mana yang masuk dalam kategori kata-kata kotor (dan tabu) untuk direkam dalam benak/memori. Jadi, mekanisme dan penancapan kata-kata dalam benak inilah yang bersifat universal sementara kata-kata kotor secara individual-material bersifat partikular dan contingent (tergantung-relatif). Partikularitas dan relativitas ini menegaskan fakta bahwa bahasa bersifat dinamis dan beragam. Namun demikian, meski terdapat variabilitas dan dinamika masing- masing, kata-kata kotor di masing-masing bahasa, mekanisme dan proses penancapan kata-kata Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. | 99
kotor dalam benak masing-masing penutur bahasa adalah sama. Maka dari itu, pada titik ini, kita dapat mengatakan secara tentatif bahwa lokus dosa penggunaan kata-kata kotor adalah benak individu. Akan tetapi kita perlu memperhatikan bahwa dosa yang berlokasi dalam benak tersebut merupakan sin-potential yang berarti bahwa jika kata-kata kotor tidak diaktivasi, maka kata-kata kotor tidak berfungsi sebagai atau menghasilkan dosa. Hal ini dapat dikomparasikan dengan praktek pengusiran jin yang merasuki seseorang dalam masyarakat Muslim. Praktik standar menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an (yang dapat diasumsikan berposisi berlawanan dengan kata-kata kotor) tidak berfungsi untuk mengusir jin kalau tidak dilafalkan (mungkin dengan variasi keeksplisitan yang berbeda-beda) (Bali, 2008). Hal ini bermakna bahwa kekuatan ayat-ayat al-Qur'an merupakan power- potential, yang memiliki lawan kata sin-potential dari kata-kata kotor. Manifestasi dosa dalam penggunaan kata-kata kotor memiliki mekanisme yang serupa dengan mekasime aktivasi kekuatan ayat-ayat al-Qur'an: semua tergantung pada aktivitas pelafalan. Pada titik ini, kita juga dapat bertanya, "bagaimana jika kita menggunakan kata-kata kotor dengan maksud bercanda, seperti ketika kita memanggil teman dekat dengan istilah yang secara umum masuk kategori kata-kata kotor?" (lihat Tejo, 2012). Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis secara tentatif dapat mengatakan bahwa aktivasi dari sin-potential kata-kata kotor dalam suasana canda tidak sama dengan aktivasi sin-potential kata-kata kotor dalam suasana serius: kualitas dan/ atau entitas dosanya berbeda. Semua ini bermakna bahwa lokus dosa penggunaan kata-kata kotor bersifat ekstra-linguistis. Materialitas linguistis (alfabet-paradigmatis) tidak bertanggungjawab atas dosa penggunaan kata-kata kotor. Jadi, kemungkinannya, pendekatan extra-linguistis (eksperimen- eksperimen neurologis dan methodologi empiris ala Emoto) dapat membantu menjelaskan masalah ini. Akan tetapi, karena kata-kata kotor tetaplah kata-kata, maka permasalahannya juga tidak semata- mata ekstra-linguistis. Sebagaimana disebut di depan, universalitas proses penancapan kata-kata kotor dalam benak/otak/ memori terus berlangsung dalam "kesituasian-konvensi" penggunaan kata- kata kotor dalam komunitas penutur suatu bahasa. Konsekuensinya, penelitian-penelitian ekstra- linguistis sebagaimana disebut di depan harus digabungkan misalnya dengan formulasi konsep X- phemism oleh Allan-Burridge's (2006:29-34), yang mencakup konsep-konsep euphemism, dysphem- ism, dan orthophemism yang bersifat context-specific atau partikular yang merupakan kategori-kategori untuk menjadi variabel yang akan memungkinkan dilakukannya penelitian eksperimental empiris. Rangkuman Hipotesis: Terapan Sebagaimana yang telah disampaikan di awal tulisan ini, penulis menyampaikan gagasan- gagasan dalam tulisan ini dalam bingkai semangat untuk mengenali limits. Penulis telah meng- ungkapkan keinginan untuk mereview pendekatan material dan konvensional Sasussure serta pendekatan sosiolinguistik yang merupakan pendekatan yang sering digunakan; namun, sebagai- mana yang telah kita bahas, keduanya tidak dapat secara memuaskan menjawab pertanyaan tentang letak dosa dalam (penggunaan) kata-kata kotor. Keingintahuan ini mengantarkan penulis pada pemahaman akan limits (dalam arti batas-batas maupun keterbatasan) dari kedua pendekatan tersebut dalam membahas isu utama bahasan ini. Dari titik ini penulis juga telah mencoba menyampaikan ide hipotetis untuk mendorong limits dengan menampilkan kemungkinan pendekatan empiris ekstra-linguistis (misalnya neurologis dan Emotoian) untuk mencari penjelasan tentang letak dosa (apa yang salah) dalam (penggunaan) kata-kata kotor yang ternyata tetap memerlukan konsep konvensi (yang menjadi isu pokok dalam konsep Saussure dan sosiolinguistik). Hal ini menunjukkan bahwa isu (penggunaan) kata-kata kotor adalah isu universal yang perwujudannya bersifat partikular (yang tetap berada pada konvensi-konvensi spesifik kelompok penutur dan berarti relatif). Penulis juga berkeinginan untuk sedikit menyampaikan bahwa keterbatasan konsep konvensi Saussure dan sosiolinguistik di atas juga mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan pada aspek terapan misalnya dalam kegiatan anotasi. Perlu kita pahami bahwa kecenderungan mutakhir linguistik terapan saat ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan komputer dalam memahami fenomena bahasa, utamanya pada bidang corpus linguistics and computational linguistis yang keduanya sangat berkepentingan terhadap digitized linguistic database (Alishahi, 2011; Carenini et 100 | (Men/Ter)jerat Kata-Kata Kotor
al., 2011; Wilcock, 2009). Data-base semacam ini sering kali memerlukan kegiatan anotasi untuk memungkinkan adanya ekstraksi. Karena kegiatan anotasi ini cenderung memakan waktu lama, orang jaman sekarang telah banyak mengembangkan perangkat yang memungkinkan anotasi agar dapat dilakukan secara cepat - otomatis. Namun demikian, kemampuan perangkat ini untuk bekerja secara otomatis tetap memerlukan pemahaman pengguna akan kategori-kategori konvensional terhadap bahasa, termasuk kata-kata kotor sebagai sesuatu yang lumrah dalam ranah parole yang juga dikenal sebagai natural language yang merupakan domain garapan corpus linguistics dan computational linguistics). Artinya, pemahaman akan limits konsep konvensi Saussure dan sosiolinguistik akan memberikan kita gambaran betapa unsur terapan (dari) linguistik selalu berhadapan dengan fluiditas bahasa sebagai obyek kajian linguistik, termasuk linguistik terapan. Pada poin ini jelas bahwa penulis hanya sampai pada pernyataan dan usulan hipotetis yang masih sangat kasar; usaha untuk menjerat kata-kata kotor ternyata justru menunjukkan bahwa kita masih terjerat pada kebuntuan untuk dapat menjelaskan isu seputar kata-kata kotor secara komprehensif dan memuaskan. Oleh karena itu, penulis menganggap pentingnya pendekatan interdisipliner untuk mencoba mencari jawaban yang lebih meyakinkan atas permasalahan ini. Dan dengan berpretensi untuk melakukan ekstrapolasi atas bahasan kita ini (fakta keterjeratan) pada aspek administratif, ijinkan penulis mengungkapkan rasa pesimistiknya (kalau bukan refusal ala Foucault) terhadap pemikiran linieritas kaku yang selama ini mewarnai pendidikan tinggi di negeri ini dan rasa optimistiknya terhadap pemikiran pengembangan keilmuan sintesis antar bidang yang memerlukan keterbukaan komunikasi interdisipliner yang mengharuskan kelenturan dan kelateralan kebijakan tentang linieritas displin ilmu, misalnya dalam bentuk keberadaan keragaman latar belakang pendidikan dari tenaga pendidik/dosen-peneliti di masing-masing jurusan di Perguruan Tinggi (PT) atau dalam cluster/pusat-pusat penelitian di PT. Sebagai contoh, perkawinan computer science dan linguistics telah melahirkan computational linguistics yang pada galibnya bersifat terapan. Menurut keyakinan penulis, hal ini dimungkinkan karena perkawinan computer science dan linguistics tidak dianggap tabu dan istilah computational linguistics tidak dianggap "anak haram" - istilah tersebut tidak dikonvensikan dalam kategori "kata-kata kotor". Perkawinan kedua bidang tersebut tidak dihantaui oleh pendisiplinan linieritas kaku pembidangan ilmu yang terjadi di unit-unit kerja akademis di berbagai tempat (baca: negara-negara lain yang lebih progresif). Pertanyaannya, bagaimana dengan negara kita? Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. | 101
DAFTAR RUJUKAN Alishahi, A. 2011. Computational Modeling of Human Language Acquisition. Morgan & Claypool Publishers. DOI 10.2200/S00304ED1V01 Y201010HLT011 Allan, K. and Burridge, K. 2006. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Basthomi, Y. 2009a. Truck Graffiti: The Rhetoric of Emulation. Proceeding of IADA/DA11 Dialogue Analysis and Rhetoric Conference, University of Münster, Germany (available at _volume02.pdf). Basthomi, Y. 2009b. Discourse Analysis (a/I)s Genre Analysis. Surabaya: Penerbit Jauhar. Basthomi, Y. 2007. An Initial Intimation of a yet Banal Discourse: Truck Graffiti. K@ta, 9 (1): 34-48. Baker, S. J. 1966. The Australian Language. South Melbourne and Crows Nest: Sun Books. Becker, A. L. 1996. Beyond Translation: Essays toward a Modern Philology. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Bali, S. W. A. S. 2008. Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya Secara Islami. Jakarta: Robbani Press. Brown, P. and Levinson, S. C. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. Carenini, G., Murray, G., Ng, R. 2011. Methods for Data Mining and Summarizing Text Conversations. Morgan & Claypool Publishers. DOI 10.2200/S00363ED1V01Y201105DTM017 Chomsky, N. 1975. Reflections on Language. New York: Pantheon Books-A Division of Random House. Cipto, B. 2006. An Analysis of Swear Words in Jackass: The Movie. Tugas Akhir. Universitas Kristen Petra, Surabaya. Crystal, D. 1997. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Culpeper, J. 1996. Toward an Anatomy of Impoliteness. Journal of Pragmatics, 25 (3): 349-367 (Online), accessed on May 30, 2009) Culpeper, J. 2009. Impoliteness: Using Language to Cause Offence. Lancaster: Lancaster University, (Online), englang/jculpepertalk.pdf, accessed on June 13, 2009) Davies, A. and Elder, C. (Eds.) 2004. The Handbook of Applied Linguistics. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing. Djatmika. 2007. An Analysis of Javanese Four-letter Words: Forms and Functions. Paper presented at the International Symposium on the Language of Javanese, Semarang 15-16 August 2007. Djatmika. 2009. Swearing for Enriching?: Bringing Dirty Words into the Class. Paper presented at the 56th TEFLIN International Conference, State Islamic University-Maulana Malik Ibrahim, Malang, 5-7 December 2009. Drange, E-M.D., Hasund, I.K., Stenstrom, A-B. 2014. "Your mum!": Teenagers' swearing by mother in English, Spanish and Norwegian. International Journal of Corpus Linguistics,19 (1):29-59. Emoto, M. 2009. The True Power of Water (trans.). Jakarta: MQ Publishing. Hughes, G. 2006. An Encyclopedia of Swearing: The Social History of Oaths, Profanity, Foul Language, and Ethnic Slurs in the English-Speaking World. New York: M.E. Sharpe. Ibrahim, A. S. 2009. Kesemestaan Sosiolinguistik. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Malang: Universitas Negeri Malang. Japutri, S. C. 2006. A Study of Swear Words Used by all Characters in the Movie the Nutty Professor. Tugas Akhir. Universitas Kristen Petra, Surabaya. Jay, T. and Janschewitz, K. 2008. The Pragmatics of Swearing. Journal of Politeness Research, 4: 267-288. 102 | (Men/Ter)jerat Kata-Kata Kotor
Lambert, J.N. 2009. Unclean Lips: Obscenity and Jews in American Literature. University of Michigan Ph.D. Dissertation. Ann Arbor: UMI. Mahasiswa Unej Dituntut Enam Bulan. Jawa Pos, 27 February, 2010, p.13. Mugford, G. 2007. How rude! Teaching impoliteness in the second- Language classroom. ELT Journal, 62 (4):375- 384. O'Farrel, C. 2005. Michel Foucault. London: SAGE Publications Ltd. Poespowardojo, T.M.S dan Seran, A. 2015. Filsafat Ilmu Pengetahuan: Hakikat Ilmu Pengetahuan, Kritik terhadap Visi Positivisme Logis, serta Implikasinya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Pramono, J. R. 2005. The Study of Swear Words in Alexander Solzhenitsyn's One Day the Life of Ivan Denisovich through Pragmatic and Stylistic Approach. Tugas Akhir. Universitas Kristen Petra, Surabaya. Rahayu, E. 2010. Flaming on Facebook: Impoliteness Strategies in online Groups. Unpublished Sarjana Thesis. Malang: English Department, Faculty of Letters, State University of Malang. Rice, P. and Waugh, P. (eds.) 1992. Modern Literary Theory: A Reader (2nd edn.). London: Edward Arnold. Romaine, S. 1994. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. Saussure, F. M. 1959. Course in General Linguistics. New York: McGraw-Hill Book Company. Simbolon, P.T. 1999. Pesona Bahasa Nusantara Menjelang Abad ke-21. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), dan The Ford Foundation. Tejo, S. 2012. Republik #Janjukers. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Wardhaugh, R. 2002. An Introduction to Sociolinguistics (4th edn.). Malden, MA: Blackwell Publishers Inc. Wilcock, G. 2009. Introduction to Linguistic Annotation and Text Analytics. Morgan & Claypool Publishers. DOI 10.2200/S00194ED1V01Y 200905HLT003 Williams, D. 1999. Scientific Research of Prayer: Can the Power of Prayer Be Proven? 1999 PLIM Retreat, (c) 1999 PLIM REPORT, Vol. 8 #4. (Online), accessed on June 9, 2009). Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. | 103
104 | (Men/Ter)jerat Kata
Kata Kotor
Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. Yang mulia Rektor, pemimpin tertinggi Universitas Negeri Malang Ketua Senat, Pemimpin Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang Para Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Negeri Malang. Sejawat Dosen Universitas Negeri Malang, Rekan, kolega, mahasiswa dan para terundang yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pengukuhan guru besar saya pada pagi hari ini. Assallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdullillah senantiasa mari kita tujukan ke hadirat Alllah Illahi Robi, karena hanya berkat rahmat-Nya semata kita semua pada hari ini dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan bugar, tak kurang suatu apa. Kita semua berkumpul di forum yang mulia ini untuk mengikuti acara Pengukuhan Guru Besar saya di bidang Ilmu Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah dengan tajuk Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia. Hadirin sidang terbuka senat Universitas Negeri Malang yang mulia Bahasa dan budi pekerti among disadari atau tidak sebenarnya telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Demikian juga di lingkungan sekolah. Tidak aneh rasanya orang tua memanggil anaknya yang sudah besar dengan panggilan Le, Nduk atau sebaliknya memanggil anak yang masih kecil dengan panggilan Mas, Mbak. Sulit rasanya menemu- kan kenyataan si anak tersinggung atau marah dengan panggilan itu, terutama anak yang sudah besar tetapi masih dipanggil Le atau Nduk. Di lingkungan kampus seorang dosen memanggil Kamu, Kalian, Nak untuk mahasiswa level sembilan atau level delapan KKNI. Jika hal ini terjadi atau muncul tentulah ada penyebabnya. Sebagai pendidik atau orang tua kita tidak berniat menganakkecilkan orang dewasa atau sebaliknya memper- dewasakan anak kecil. Untuk membentuk pribadi tangguh pendidik di sekolah dan orang tua di rumah tentu meng- inginkan sang anak bandel. Bandel artinya tahan uji, tahan menderita, dan tidak mudah menyerah apabila menghadapi masalah/persoalan. Hadirin sidang terbuka senat yang saya hormati Dua ilustrasi itu hendak saya sampaikan dalam pidato kali ini. Hal pertama adalah tentang bahasa among dan hal yang kedua adalah tentang budi pekerti among. Among, ngemong, momong selalu dilakukan untuk orang lain (Koentjaraningrat, 1957). Demi orang lain dalam hal ini demi anak atau demi anak didik kita. Spirit among adalah spirit melayani. Spirit pela-yan adalah spirit mengikuti yang dilayani. Yang dilayani adalah siswa. Bahkan secara ekstrem seorang pamong rela atau ikhlas menghamba untuk kepentingan "sang anak didik" yang notabene adalah siswa. Diibaratkan tanaman, jika siswa itu tanaman, dan pamong adalah juru tanam, maka demi hidup suburnya tanaman sang juru tanam haruslah mengenali tanaman dengan sangat baik (Dewantara, 1977). Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 105
Hadirin sidang terbuka senat yang saya hormati Perkenan saya memulai pidato ini dengan menyampaikan rasional akan penting dan perlu- nya among, perspektif memahami bahasa dan budi pekerti among, dan integrasinya dalam pem- belajaran sastra Indonesia. A. Mengapa Among 1. Sebagai Bahasa Khas Keluarga Hadirin sidang terbuka senat yang mulia Bahasa among merupakan bahasa yang biasa dilakukan dalam keluarga. Anak dalam keluarga meskipun sudah dewasa kadang-kadang bahkan sering disikapi seperti anak-anak (bocah cilik) atau seperti teman (kanca). Sebaliknya, terjadi juga anak yang masih kecil (bocah cilik) dalam berkomunikasi disikapi sebagai anak yang sudah dewasa atau bocah gedhe (Dewantara, 1977; Suwanda, 2008; Suwignyo, 2011). Dalam praktiknya, alur komunikasi yang muncul di lingkungan keluarga adalah orang tua cenderung (1) menganakkecilkan anak yang masih kecil (anak-anak), (2) menganak-kecilkan anak yang sudah besar (3) menganakbesarkan anak yang sudah besar (dewasa), (4) menganakbesarkan anak yang masih kecil, (5) menganakremajakan anak yang sudah remaja, (6) menganakremajakan anak yang masih kecil dan menganakremajakan anak yang sudah besar. Konsep psikologis perkembangan anak oleh Dewantara dibedakan dalam 3 windu, yakni windu pertama 0-8 tahun (masa wiraga), windu kedua 9-16 tahun (masa wicipta), dan windu ketiga 17-24 tahun (masa wirama). (Dewantara, 1977). Dalam garis besarnya konsep anak, remaja, dan dewasa dapat ditautkan dengan masa wiraga, wicipta, dan wirama. 2. Sebagai Ideologi Pendidikan Nasional Dalam praktik atau pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, laku among diakui keberadaan dan kontinuitasnya. Pencantuman semboyan tut wuri handayani dalam logo Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) adalah bentuk formal pengakuan pemerintah terhadap laku among, yakni tut wuri handayani sebagai 'ideologi' dalam pendidikan nasional (Djojonegoro, 1996:41-43). Makna ideologi terentang dari ujung yang paling netral, sampai kepada konsep-konsep yang memihak. Konsep ideologi dalam konteks ini relevan dengan konsep yang netral, yakni sebagai sistem ide atau pandangan dunia atau word view, atau pelembagaan gagasan yang diartikulasikan oleh komunitas tertentu (Thomas dan Wareing, 1999; Beard, 2000). Pengakuan semboyan Tut Wuri Handayani dituangkan dalam SK Mendikbud, 6 September, 1977, Nomor 0398/H/1977. Dalam Permendiknas No. 22/2006 pengokohan komunikasi atau interaksi among secara lengkap semakin dipertegas. Dinyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 dilaksanakan 'secara nasional' antara peserta didik dan pendidik dengan sikap dan hubungan saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. Untuk itu, prinsip yang harus diterapkan adalah ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani (Permendiknas, No. 22/2006, Bab II KTSP poin (d). 3. Sebagai Amanah Undang-Undang Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 4 ayat (5) menuntut kompetensi sosial sebagai "kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sekitar" (UU GD No.14, 2005). Secara spesifik, standar kompetensi sosial dalam regulasi UU Guru dan Dosen itu tidak menyinggung apalagi membahas komunikasi yang khas yang terjadi dalam interaksi pembelajaran di kelas antara pendidik dan peserta didik. Demikian juga tentang kemampuan berkomunikasi sebagai- mana dituangkan dalam landasan filosofis K13. Penerapan ketiga prinsip tersebut mengisyaratkan perlunya kemampuan oleh pendidik untuk membangun interaksi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Padahal, bahasa atau tuturan yang digunakan guru dengan siswa dalam interaksi pem- belajaran sangat khas. Itu karena komunikasi yang muncul, terbangun secara 'siklis' mulai tahap 106 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
penyiapan situasi (teacher structuring), undangan merespon kepada siswa, baik melalui pertanyaan maupun tugas (teachersoliciting), respon siswa terhadap pertanyaan dan atau tugas yang diberikan oleh pendidik (learner responding), dan tanggapan pendidik terhadap respon siswa (teacher reacting). Reaksi yang diberikan guru dapat berupa penguatan atau reinfocement atau koreksi atau remediasi sesuai dengan respon yang diberikan oleh siswa atau dapat juga berupa solisitasi lanjutan. Solisitasi lanjutan ini lazim digunakan guru untuk meningkatkan kualitas hasil belajar serta untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam interaksi pembelajaran (Bellack, 1973). 4. Sebagai Landasan Komunikasi Pembelajaran Dalam Permendikbud nomor 65 Th 2013 tentang standar proses pembelajaran dinyatakan bahwa untuk mendukung tercapainya Standar Kompetensi Lulusan/SKL dan Standar Isi/SI perlu diterapkan 14 prinsip pembelajaran. Dalam prinsip pembelajaran no 10 jelas-jelas disebutkan perlu- nya komunikasi among dalam pembelajaran (termasuk di dalamnya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia). Pembelajaran yang menerap-kan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarsa sung tuladha), mem-bangun kemauan (ing madya mangun karsa), dan mengembangkan kreati-vitas siswa dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani) (Permendikbud No.65 Th. 2013). Landasan filosofis butir ke (4) Kurikulum 2013 menyatakan bahwa pendidikan diselenggara- kan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan ber- partisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism) Permendikbud No.69 Th. 2103). B. Bahasa dan Budi Pekerti Among 1. Bahasa Among 1) Perspektif Pragmatik Sampai saat ini, setidaknya ada tiga perspektif pragmatik mengenai tindak tutur, yakni pragmatika formal, pragmatika empiris, dan pragmatika universal (Austin, 1962; Searle, 1975, Bach dan Harnish, 1979; Habermas-I, 1981; Kreckle, 1981; Leech, 1983, dan Cummings, 1999). Searle (1975) sebagai representasi kelompok pragmatika formal melakukan tipologi tin-dak tutur atas dasar tujuan-tujuan ilokusioner dan sikap-sikap proposisional yang diupayakan atau diterapkan P ketika melakukan tindak tutur asertif, direktif, komisif, deklaratif, dan ekspresif. Kreckle (1981) sebagai representasi kelompok pragmatika empiris, melakukan klasifikasi tindak tutur atas dasar situasi komunikasi dengan indikator temporal, sosial, dan isi. Habermas-I (1981) mengenalkan pandangan pragmatika universal dengan asumsi bahwa kompetensi komunikatif, penutur memiliki ciri-ciri universal yang sama dengan kompetensi linguistik. Di dalam kompetensi komunikatif dicakup penggunaan performatif, pronomina, ekspresi deiktik, dan verba intensional. Hal-hal yang bersifat pragmatik, atau hal-hal universal yang membentuk percakapan, menurut Chomsky merupakan bagian dari konteks ekstralinguistik tuturan. Akan tetapi, kompetensi komunikatif tidak termasuk dalam pengertian kompetensi linguistik Chomsky (Habermas-II, 1981). Dinyatakan bahwa teori tindak tutur bertemakan unit-unit dasar tuturan dengan sikap serupa dengan teori linguistik yang menempatkan kalimat sebagai unit analisis gramatika. Kompetensi komunikatif memiliki inti sama universalnya dengan kompetensi linguistik (Cumming, 1999:283). Dalam tulisan ini, ketiga perspektif dimaksud tidak dipertentangkan, melainkan dijadikan dasar pijakan untuk mengonstruk tindak tutur (bahasa among) dalam wacana kelas/pembelajaran. Untuk itu, konstruks wacana sebagai tuturan, tuturan tindak pembelajaran sebagai wacana kelas, struktur dan isi wacana kelas, dan tindak tutur sebagai satuan analisis wacana kelas diuraikan berikut ini. a. Wacana sebagai Tuturan Perspektif wacana sebagai tuturan atau utterance merupakan jalan tengah dari pandangan formalis-strukturalis yang mempresentasikan hakikat wacana sebagai bahasa di atas kalimat dan pandangan fungsionalis yang mempresentasikan hakikat wacana sebagai bahasa dalam pengguna- an atau language use (Schiffrin, 1994:53; Widdowson, 1981). Dalam perspektif wacana sebagai tuturan, diartikan bahwa wacana muncul tidak sebagai sekumpulan unit-unit struktur bahasa yang Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 107
dikontekstualkan, tetapi seba-gai sebagai sekumpulan unit-unit penggunaan atau fungsi bahasa yang dikontekstualkan. Sebenarnya, menyikapi wacana sebagai satuan bahasa di atas kalimat adalah sebuah esktrem dan menyikapi wacana sebagai penggunaaan atau fungsi bahasa adalah ekstrem yang lain (Littlewood, 1981; Swan, 1985;). Ada kecenderungan bahwa antara bentuk-struktur dan fungsi saling mene-gasikan. Dalam realisasinya, kedua aspek itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Wacana yang hanya bertumpu pada struktur dan menegasikan fungsi sama artinya dengan melepaskan bahasa dari penggunaannya. Sebaliknya, konsepsi wacana yang condong kepada fungsi dengan mengabaikan struktur juga sama artinya dengan mengingkari keberadaan bahasa yang secara natural memiliki struktur. Oleh sebab itu, keduanya merupakan unsur yang yang dibutuhkan untuk membentuk keutuhan wacana (Schiffrin, 1994). Tuturan atau utterance muncul dalam unit-unit struktur yang secara 'inheren' memiliki konteks dan fungsi. Tuturan perlu dibedakan dari kalimat. Kalimat merupakan satuan gramatika hanya memiliki piranti linguistik, karenanya bersifat abstrak (Gunarwan, 1993). Tetapi, sebuah tuturan memiliki piranti linguistik dan nonlinguistik sekaligus (Sperber dan Wilson 1998:8-10). Representasi semantik kalimat tidak memiliki kaidah nonlinguistik, sebagaimana representasi semantik tuturan, yakni waktu dan tempat, identitas penutur, tujuan, nada tuturan dan sebagainya. Untuk keperluan analisis, ada dua hal yang dipertimbangkan dalam tulisan ini. Pertama, struktur formal tuturan tidak harus berisi serangkaian kalimat, sebab itu kata dapat menjadi tuturan. Kedua, kalimat berbeda dengan tuturan dalam hal kehadiran suatu konteks bukan pada struktur formalnya. Konsep wacana sebagai tuturan mengakui adanya kehadiran struktur/bentuk dan fungsi sebagai suatu keutuhan. b. Tuturan Tindak Pembelajaran sebagai Wacana Kelas Pemahaman wacana sebagai tuturan mengisyaratkan bahwa wacana juga memiliki genre tertentu. Menganalisis tutur ke dalam tindak tutur berarti menganalisis tutur menjadi genre-genre. Pengertian genre mengimplikasikan kemungkinan pengidentifikasian ciri-ciri formal (bentuk-struktur) tertentu (Richards (1985). Di dalam analisis wacana, genre adalah sekelompok peristiwa tutur yang dianggap oleh masyarakat tutur memiliki pola atau tipe yang sama. Dalam penelitian ini, tindakan pembelajaran dalam kelas dinilai memiliki sekelompok peristiwa tutur dengan pola atau tipe tersen- diri. Sekelompok peristiwa tutur dengan pola dan tipe tertentu membentuk wacana kelas. Atas dasar itu, sejumlah peristiwa tutur dalam wacana kelas, dapat dibedakan dari peristiwa tutur dari wacana yang lain ditinjau dari struktur dan isinya. Struktur wacana kelas didasarkan pada pandangan bahwa suatu peristiwa tutur berisi satu kegiatan atau aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh norma penggunaan tutur (Hymes, 1971). Peristiwa tutur terjadi dalam satu situasi tutur yang terdiri atas satu tindak tutur atau lebih. Jika suatu transaksi isi pembelajaran merupakan situasi tutur, maka rangkaian tindakan pembelajaran pamong merupakan peristiwa tutur dengan muatan satu atau lebih tindak tutur pembelajaran. Oleh karena itu, mendasarkan tindakan structuring, soliciting, responding dan reacting sebagai peristiwa tutur berarti menjadikan keempat peristiwa tutur tersebut sebagai unit analisis tindak tutur pembelajaran. Menurut, Bellack (1973) terdapat empat pola tindakan dalam peristiwa tutur pembelajaran, yakni pola tindakan pe-nyiapan situasi atau kondisi pembelajaran disebut peristiwa teacherstructuring, tindakan mengundang tanggapan siswa disebut peristiwa teachersoliciting, tindakan menanggapi oleh siswa atau peristiwa learner responding, dan tindakan mereaksi atas hasil tanggapan siswa disebut peristiwa teacher reacting. Jika P adalah pamong dan S adalah siswa, orientasi tindakan P dalam peristiwa structuring adalah keterarahan, dan pemfokusan konsentrasi S pada 'topik' atau bahan pembelajaran yang telah diberikan atau dipersiap-kan P. Untuk itu, arah tindak ilokusi yang diimplikasikan P terhadap S adalah (a) P menginginkan S melakukan sesuatu dengan bersyarat atau tidak bersyarat, menguntungkan S atau tidak, sebagaimana tindak tutur direktif (Searle, 1975; Leech, 1983:347), (b) P berkomitmen untuk melaku-kan tindakan di masa yang akan datang dengan bersyarat atau tidak bersyarat, dan (c) menguntungkan S atau tidak sebagaimana tindak tutur komisif (Habermas-I, 1981; Leech, 1983:347) 108 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
Orientasi tindakan P dalam peristiwa soliciting adalah untuk menggerakkan siswa, meng- organisasikan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk itu, arah tindak ilokusi yang diimplikasikan P terhadap S adalah (a) P menginginkan S melakukan sesuatu dengan bersyarat atau tidak bersyarat, menguntungkan S atau tidak, sebagaimana tindak tutur direktif (Searle, 1975; Lecch, 1983:347), (b) P berkomitmen untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang dengan bersyarat atau tidak bersyarat, menguntungkan S atau tidak sebagaimana tindak tutur komisif (Habermas-I dan II, 1981; Leech, 1983:347), dan (c) P mengekspresikan sikap proposisional sesuai dengan realitas dunia objektif P dan S sebagai-mana tindak tutur asertif (Searle, 1979). Orientasi tindakan S dalam peristiwa responding adalahS merespon atau menanggapi pertanyaan, perintah, dan tugas atau latihan yang diberikan P. Bentuk respon oleh S diekspresikan secara verbal dan nonverbal. Orientasi tindakan dalam peristiwa reacting adalah mereaksi kualitas responding yang ditampakkan S selama proses pembelajaran. Untuk itu, P melakukan (a) tuturan penguatan, (b) tuturan koreksi-modifikasi, dan (c) tuturan remediasi untuk solisitasi lanjut (periksa Bellack, 1973:193 - 195). Arah tindak ilokusi yang diimplikasikan P terhadap S adalah P mengekspre-sikan sikap psikologis sesuai dengan realitas dunia subjektif P. Keempat peristiwa tutur tersebut terintegrasi secara dinamis sepanjang episode pembelajar- an dalam rangka pencapaian tujuan utuh pendidikan, baik yang bersifat nurturanteffects atau dampak pengiring maupun yang bersifat instructionaleffects (Joni, 1983). Secara kategoris, empat peristiwa tutur tersebut dikelompokkan dalam tuturan tindakan pembelajaran inisiatif selanjutnya disebut tuturan inisiatif, yakni tuturan teacher structuring, teacher soliciting, dan tuturan tindakan pembelajaran refleksif atau tuturan refleksif berupa tuturan leaner- responding dan teacher reacting. Bertolak dari dua kategori tuturan tindakan pembelajaran tersebut, tindak tutur pembelajaran akan dilakukan baik oleh P maupun S. Mendasarkan pada pesan komunikasi, isi wacana kelas dibedakan atas isi substansi dan isi proses (Bellack, 1973). Isi substansi pembelajaran dibedakan atas (a) isi mata pelajaran berupa topik, pokok bahasan, dan bahan pembelajaran tertentu, dan (b) proses negosiasi terhadap isi bahan pembelajaran dimaksud. Adapun isi proses pembelajaran dibedakan atas: (a) cara pemberian bahan pembelajaran, tugas-tugas, dan latihan, serta (b) cara pemberian penguatan, koreksi, modifikasi, remediasi, dan solisitasi lanjut (Bellack, 1973:5-6). Terkait dengan pembelajaran sastra Indonesia, jika isi substansi pembelajaran dalam wacana kelas merupakan substansi pembelajaran sastra Indonesia, maka topik-topik pembelajaran dimaksud merupakan pengembangan dayabudi pekerti siswa, yakni daya cipta, rasa, dan karsa siswa. Pengembangan tiga daya tersebut memerlukan penggunaan bahasa atau tindak tutur tersendiri (Hymes, 1971). Jika cara pemberian bahan pembelajaran, latihan dan, tugas-tugas merupakan penggunaan bahasa among, maka cara-cara tersebut merupakan penerapan bahasa among depan (BADe), bahasa among tengah (BATe), dan bahasa among belakang (BAbe). Penerapan tiga bahasa among dimaksud juga memerlukan modus tutur tersendiri. Jika cara-cara pemberian penguatan, koreksi, remediasi, dan solisitasi lanjut merupakan fungsi pembelajaran budi pekerti among, maka cara-cara dimaksud merupakan realisasi fungsi pembiasaan, peli-batan, dan pemandirian. Realisasi pragmatik tiga fungsi tersebut tentu menggunakan tindak tutur atau bahasa among tersendiri. Selaras dengan isi wacana kelas, mekanisme penggunaan tuturan tindak pembelajaran inisiatif dilakukan dengan pola dasar urutan interaksi tertentu (Bellack, 1973). Tuturan structuring (Str) dilakukan P untuk penyiapan kondisi tentang isi substansi pembelajaran berupa topik-topik yang telah diberikan. Tuturan soliciting (Sol) dilakukan P untuk pelibatan partisipasi S untuk melakukan negosiasi terhadap isi bahan pembelajaran dengan cara dialog, latihan, dan tugas. Tuturan responding dilakukan S untuk menanggapi Sol P berupa pengerjaan latihan, tugas, dan pertanyaan. Tuturan reacting (Rea) dilakukan P untuk mereaksi kualitas responsi S berupa penguatan, koreksi, modifikasi, Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 109
remediasi, dan untuk solisitasi lanjut. Urutan tuturan tindakan pembelajaran demikian bersifat dinamis dan kontekstual. Pola pertama, dimulai oleh tuturan tindakan structuring dilanjutkan dengan tuturan tindakan reacting dan pola kedua dimulai oleh tuturan tindakan soliciting dilanjutkan dengan tuturan tindakan responding. Merujuk pada gambar 2.2 variasi urutan tuturan tindakan pembelajaran adalah tuturan (i) Str-Rea, (ii) Str-Re-Rea, (iii) Sol-Rea, (iv) Sol-Rea-Rea, (v) Sol-Res, (v) Sol-Res-Rea, dan tuturan (vi) Sol-Res-Rea-Rea. Kemungkinan penggunaan berbagai urutan tuturan dalam tindakan pembelajaran sangat ditentukan oleh variabel-variabel konteks pembelajaran (Bellack,1973). Untuk itu, variasi- variasi lain sangat mungkin terjadi. tindakan pembelajaran merupakan struktur tuturan atau struktur bahasa among, maka teacher structuring merupakan bahasa amongdepan dengan modus menuntun dan mengendalikan (BADe), teacher soliciting merupakan bahasa amongtengah dengan modus pelibatan-pembimbingan (BATe), dan leanerresponding sebagai bahasa amongbelakang dengan modus pelepasan (BABe) sedangkan teacher reacting merupakan bahasa amongbelakang depan dengan modus pelepasan-pengendalian (BABeDe). Dalam realisasi pragmatik, keempat laku tersebut menggunakan tindak tutur tersendiri. Dikaitkan dengan pembelajaran sastra Indonesia, jika struktur tuturan Mekanisme penggunaan bahasa among dalam pembelajaran atau model komunikasi among, divisualkan dalam Bagan 2.1 berikut ini. Structuring Guru-BADe Reacting Guru- BABeDe Reacting Guru- BABeDe Soliciting Guru- BATe Reacting Siswa-BABe = Tuturan Reflektif = Tuturan Inisiatif Bagan 2.1 Model Pragmatika Among dalam Wacana Kelas (Diadaptasi dari Bellack, dkk, 1973. The Language of The Classroom, hal.194) Secara anatomis penggunaan bahasa among dalam pembelajaran dibedakan atas bahasa among depan (BADe), bahasa among tengah (BATe), bahasa among belakang (BABe), dan bahasa among belakang depan (BABeDe). c. Bahasa Among (baca Tindak Tutur) sebagai Satuan Analisis Wacana Kelas (1) Bahasa Among Depany dalam Pembelajaran Dewantara (1981) menyatakan bahwa esensi seorang pamong atau guru adalah 'pemimpin' yang harus mampu berdiri di depan dengan sikap keteladanan. Sikap tersebut menjadikan seorang pamong/gurusebagai 'figur bagi siswa.' Guru dimaknai digugu dan ditiru. Digugu artinya dipercaya kata-katanya dan ditiru artinya diikuti tindakannya (Dewantara-I, 1977). Kepemimpinan pamong (KP) ing ngarsa dilakukan ketika pamong (P) memiliki peran lebih besar daripada siswa (S). Dalam posisi ing ngarsa pamong cenderung mengendalikan, mengarah- kan, dan menuntun siswa (Dewantara-I, 1977). Secara pragmatik untuk mendukung KP ing ngarsa P dinilai tepat menggunakan tindak ilokusi direktif (Searle, 1975, Bach dan Harnish, 1979; Habermas-I, 1981; Leech, 1983). Arah tindak ilokusi yang diimplikasikan P terhadap S adalah P mengekspresikan 110 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
(i) keinginan bahwa tuturan P dilakukan dalam posisi di atas S, (ii) kepercayaan bahwa tuturan P dilakukan atas otoritasnya terhadap S, (iii) maksud bahwa S melakukan X karena keinginan P. Sejalan dengan arah tindak ilokusi seperti itu, P akan banyak menggunakan (a) tindak ilokusi persyaratan dalam bentuk memerintah, mengomando/ menginstruksikan, menuntun, mengatur, dan mengarahkan, (b) tindak ilokusi pembatasan berupa tindakan melarang, membatasi, dan tindak ilokusi (c) peringatan misalnya dalam bentuk tindakan memperingatkan, mengingatkan dengan keras, mengancam dan sejenisnya. (2) Bahasa Among Tengah dalam Pembelajaran Pamong adalah pemimpin yang dapat berdiri di tengah-tengah siswa dengan fungsi membimbing dan membombong. Kepemimpinan pamong (KP) ing madya dilakukan ketika P dan S memiliki peran sama besar. Dalam posisi ing madya, kegiatan pembelajaran direalisasikan dalam kegiatan pembimbingan dan pembombongan. Brown dan Gilman, (1960) mengenal-kan teori distansi sosial dalam dua sumbu, yakni sumbu vertikal dan sumbu horisontal. Sumbu vertikal mengukur jarak sosial menurut 'kekuasaan' atau otoritas yang dimiliki P terhadap S. Ukuran dimaksud dapat bersifat asimetris, artinya P dengan otoritas atau kekuasaan yang dimiliki dapat menggunakan bentuk sapaan akrab, tetapi S akan menjawab dengan sapaan hormat. Sumbu horisontal disebut faktor solidaritas. Dalam komunitas ketamansiswaan, penggunaan pronomina tertentu menandakan jenis hubungan sosial. Pronomina Anda memiliki skala sosial lebih dekat daripada pronomina kamu. Menurut skala ini, derajat rasa hormat dalam situasi tutur sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor yang relatif permanen, misalnya kedudukan/status, Untuk mendukung KP ing madya, P dinilai tepat menggunakan tindak ilokusi direktif (Searle, 1975, Bach dan Harnish, 1979; Habermas-I, 1981; Leech, 1983). Berbeda KP ing ngarsa, arah tindak ilokusi yang diimplikasikan terhadap S adalah P mengekspresikan (i) keinginan agar S melakukan X, (ii) kepercayaan bahwa S memiliki alasan yang kuat untuk melakukan X, (iii) maksud agar S melakukan X dengan tidak mengharapkan kepatuhan (Bach dan Harnish, 1979). Sejalan dengan arah tindak ilokusi demikian, tindak iloksi direktif yang potensial muncul adalah (i) tindak request dalam bentuk mengajak, mengundang, mendorong dan sejenisnya (ii) tindak bertanya bukan dalam bentuk pertanyaan menyelidik, pertanyaan menguji, dan pertanyaan retoris, serta (iii) tindak advise dalam bentuk menyarankan, menganjurkan, menasihati dan sejenisnya. (3) Bahasa Among Belakang dalam Pembelajaran Seorang pamong memimpin siswa dari belakang dengan sikap mempercaya dan me- mandirikan. Sejalan dengan itu, Starratt (2007) menegaskan perlunya seorang pemimpin memiliki visi yang yang jelas. Dengan visi kuat, seorang pemimpin akan mampu membangkitkan komitmen dan semangat orang-orang di sekelilingnya. Kekuasaan seorang pemimpin pembelajaran (pamong) tidak dipahami sebagai menguasai atau berkuasa atas siswa. Dengan demikian, kuasa pamong atas siswa dipahami secara positif, yakni kuasa pamong untuk 'menjadi seseorang' atau to be dan 'kuasa pamong untuk 'melakukan sesuatu' atau to do. 'Kuasa menjadi' dan 'kuasa melakukan sesuatu' dimanifestasikan pamong dalam relasi dengan siswa atas dasar hormat, hasrat tulus untuk saling berdialog, dan keterbukaan untuk saling mengakui dan merayakan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Kepemimpinan pamong (KP) tut wuri handayani dilakukan ketika S diberikan kepercayaan besar oleh P, S dianggap sebagaimana insan dewasa. Untuk mendukung laku belakang atau laku tut wuri handayani itu, P dinilai tepat juga menggunakan tindak ilokusi direktif (Searle, 1975, Bach dan Harnish, 1979; Habermas-II, 1981; Leech, 1983). Arah tindak ilokusi yang diimplikasikan P terhadap S adalah P mengekspresikan (i) kepercayaan bahwa tuturan S dalam relasi P di atas S, sebab itu P membolehkan S untuk melakukan X, (ii) maksud bahwa S percaya bahwa tuturan P membolehkan S melakukan X. Sejalan dengan arah tindak ilokusi seperti itu, P akan banyak menggunakan (a) tindak ilokusi permissives berupa tindakan mempersilakan, membolehkan, membiarkan, menyetujui dan sejenis- nya, (b) tindak ilokusi requestive berupa tindak memohon, mengharap dan sejenisnya, (c) tindak ilokusi permitting berupa mengijinkan, dan (d) tindak ilokusi recomend berupa saran, anjuran, Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 111
imbauan, usul dan sejenisnya. Menurut Hall (1973) komunikasi dengan partisipan dewasa perlu menghindari kesan agresif. Leech (1983) berpendapat bahwa tindak ilokusi direktif dibangun atas dasar hubungan interpersonal dengan prinsip kompetitif dengan relasi antarpartisipan tidak simetris. Relasi antar partisipan seperti itu, dapat diidentifikasi secara formal gramatikal dan secara empiris fungsional. Secara formal, terdapat sejumlah kategori gramatikal yang mampu mengungkapkan berbagai entitas, dan atribut sosial partisipan. Dalam bahasa Perancis dan bahasa Jerman penggunaan deiksis orang kedua mengkodekan atribut sosial S lebih rendah daripada P. Perbedaan antara tu dan vous dalam bahasa Perancis dan perbedaan antara du dan sie dalam bahasa Jerman menempatkan status sosial S lebih rendah atau lebih tinggi daripada P dalam konteks hubungan interpersonal (Cummings, 1999:32). Dalam bahasa among, banyak digunakan deiksis orang kedua dengan sebutan kalian, kamu, kau, dan kon. Ungkapan-ungkapan vokatif yang digunakan untuk menyapa, memanggil, atau menunjuk seseorang atau menunjukkan diri sendiri juga mengodekan atribut-atribut sosial P terhadap S (Cummings, 1999:32-34). Penyebutan nama diri dengan panggilan Pak/ Bu diikuti nama untuk P, panggilan he.., he..., dan penggunaan sapaanLe, Nduk, dan Mas untuk S mengkodekan bahwa atribut sosial S lebih rendah atau lebih tinggi daripada P. Demikian juga penggunaan kata ganti saya, kami, kita menunjukkan atribut sosial berbeda bagi P. Penggunaan kata saya lebih menunjukkan otoritas P terhadap S, sebaliknya penggunaan kita dan kami lebih menekankan keterlibatan. Dalam antropologi, istilah kekerabatan atau term of reference dan kata sapaan atau term of addres mencerminkan lingkungan sosial tertentu. Istilah pertama mengacu kepada hubungan kekeluargaan, misalnya kakak, adik, bapak, bibi, ipar, misan. Istilah kedua mengacu kepada bagai- mana menyapa atau memanggil orang-orang sekeluarga. Misalnya orang Inggris menyapa anak- anaknya dengan nama anak tersebut. Orang Jawa memanggil le, nang untuk anak laki-laki, dan wuk, nduk untuk anak perempuan. Penggunaan panggilan itu dapat bermakna kedekatan dan penyikapan (Sumarsono, 2002:63). Secara pragmatik-fungsional, ketidaksetaraan relasi antara P dan S tampak dalam skala kemanasukaan dan skala ketaklangsungan(Lecch, 1983:195-200). Dengan skala kemanasukaan, derajat tindak ilokusi direktif diukur dari jumlah pilihan yang diberikan oleh P kepada S. Demikian juga halnya skala ketaklangsungan diukur dari panjang jalan yang menghubungkan tindak ilokusi direktif sesuai dengan tujuan ilokusi. Dalam konteks laku pembelajaran among depan, P sedikit memberikan pilihan dan banyak memberikan persyaratan kepada S. Sebaliknya, dalam laku pembelajaran among belakang pilihan banyak diberikan kepada T, dan syarat juga makin sedikit diberikan kepada S. Dalam perspektif lain, tindak tutur tidak langsung ditandai oleh hubungan tidak langsung antara struktur dan fungsi (Yule, 1996:96-101). Rumusnya adalah satu bentuk/struktur - n fungsi. Grice (1975) dalam "Logic and Conversation" menyebutnya sebagai implikatur. Leech (1983), Blum- Kulka (1989) menyatakan sebaliknya bahwa satu fungsi atau maksud tuturan dinyatakan dengan bentuk tuturan yang bermacam-macam Rumusnya n bentuk/struktur - satu fungsi. 2) Perspektif Etnografi Komunikasi Ada empat perspektif tentang etnografi komunikasi yang relevan dirujuk dalam penelitian ini. Secara umum, Kridalaksana, (1982:41) memosisikan etnografi komunikasi sebagai bidang etno- linguistik yang menelaah penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan semua variabel di luar bahasa. Dinyatakan bahwa pemenuhan berbagai variabel di luar bahasa sangat berkaitan dengan kaidah kepatutan dalam bertutur. Fasold, (1990) menyikapi etnografi komunikasi sebagai ekpresi sekaligus rekaman nilai-nilai kebudayaan dan kepercayaan suatu komunitas pada situasi sosial tertentu dalam bahasa. Habermas- II (1981) menyatakan bahwa pada setiap bentuk kehidupan kultural atau budaya tertentu yang terekam dalam bahasa selalu terdapat konsep-konsep rasionalitas yang tidak dapat saling diperbandingkan satu dengan yang lain atau incommen-surable. Berbeda dengan ketiganya, Hymes (1974:26-66) mengajukan sembilan kategori unit analisis etnografi komunikasi, yakni (a) cara bertutur, atau pola komunikasi yang lazim bagi kelompok penutur, (b) penutur ideal, yakni penutur model yang dapat dijadikan contoh, (c) kelompok atau 112 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
komunitas tutur yang mendukungnya, (d) situasi tutur, atau konteks tutur, (e) peristiwa tutur, atau episode-episode atau satuan tuturan tutur yang dianggap sebagai komunikasi bagi kelompok tutur, (f) tindak tutur sebagai bagian dari peristiwa tutur, (g) komponen-komponen tutur, atau apa yang oleh kelompok tutur dianggap sebagai unsur tindak komunikasi, (h) aturan-aturan bertutur dalam komunitas, dan (i) fungsi tuturan dalam kelompok tutur atau komunitas tutur. Di antara tiga perpektif itu, Hymes (1974) menempatkan keterkaitan yang erat antara peristiwa tutur dengan komponen tutur. Peristiwa tutur mengacu kepada terjadinya komunikasi dalam satu bentuk tuturan yang melibatkan P dan S dengan satu topik tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Cara demikian memberikan panduan menganalisis berbagai bentuk dan makna tuturan. Untuk itu, kajian tehadap tuturan tindakan pembelajaran among dalam tindak tutur dalam wacana pem-belajaran dilakukan dengan ancangan SPEAKING (Hymes, 1974). a. Komponen Tutur dalam Perspektif Etnografi Komunikasi Menurut Hymes, (1971) konstelasi antara partisipan, tempat, dan topik menentukan bahasa atau ragam bahasa yang digunakan oleh penutur. Ketiga komponen tersebut dimasukkan dalam 16 komponen tutur yang kemudian diintegrasikan lagi ke dalam 9 komponen tutur dengan akronim SPEAKING. Setting and scene mencakup latar dan suasana. Latar mengacu kepada waktu dan tempat terjadinya tindak tutur. Biasanya mengacu pada hal yang bersifat fisik. Suasana bersifat psikologis, misalnya suasana formal, kekeluargaan, serius, santai dan sebagainya. Participants mencakup penutur, pengirim, dan penerima, yang pada intinya adalah persona yang terlibat dalam pertuturan. Perbedaaan yang ada dalam diri partisipan, misalnya status sosial, posisi, kedekatan, jarak, usia dan peran-peran tertentu berpengaruh pada ragam tindak tuturnya. Ends mencakup maksud atau goal dan hasil atau outcome. Menurut Hymes (1971) ends mencakup maksud atau goal dan hasil atau outcome. Hasil yang diharapkan termasuk yang diper- hitungkan dalam peristiwa tutur. Untuk itu, partisipan memiliki ragam tindak tutur yang digunakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk kepentingan maksud itu, latar atau konteks dan partisi- pan disesuaikan. Act sequences atau urutan tindak mencakup bentuk dan isi pesan. Bentuk pesan me- nyangkut cara 'bagaimana' sesuatu itu (topik) dituturkan. Isi pesan berkaitan dengan 'persoalan apa' yang dituturkan, menyangkut topik dan perubahannnya. Key atau kunci merujuk kepada cara, nada atau spirit bertutur. Nada dimaksud terkait dengan sikap penutur terhadap mitra tutur. Dalam hal nada atau sikap P terhadap S dapat bersifat (a) simetris-horisontal, (b) asimetris depan-belakang, dan (c) asimetris belakang-depan. Instrumentalities mencakup saluran dan bentuk tutur. Saluran mengacu kepada medium penyampaian tutur, misalnya lisan, tulisan. Bentuk tutur atau form of speech berkaitan dengan dialek, kode, varietas, dan register. Dialek berkaitan dengan asal-usul sumber kebahasaaan, kode terkait dengan kesalingmengertian, varietas dan register berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam ranah umum dan khusus. Norms of interaction and interpretation mencakup norma interaksi dan norma interpretasi. Norma interaksi menyangkut kaidah pertuturan. Misal-nya boleh menyela atau tidak dalam percakap- an. Norma interpretasi ber-kaitan dengan kebiasaan berperilaku dan bertutur. Dalam masyarakat Jawa, anak-anak menjelang remaja telah dididik menginterpretasikan 'gelagat'. Kerut dahi, nada tutur, senyuman adalah sebagian dari tanda atau 'sasmita' yang patut dipahami (Sumarsono, 2002: 333). Genre atau bentuk dan ragam bahasa mengacu kepada penggunaan varian bahasa terkait dengan partisipan, topik, dan tujuan tutur. Dalam analisis wacana, genre adalah sekelompok peristiwa tutur yang oleh masyarakat tutur dianggap mempunyai tipe yang sama, misalnya wacana khot-bah, wacana kuliah, wacana pembelajaran, wacana doa dsb. Tuturan dalam tindakan pembelajaran merupakan serangkaian tindak tutur dalam suatu peristiwa tutur dengan pola yang sama, yakni tuturan penyiapan kondisi (structuring), tuturan mengundang responsi (soliciting), tuturan responsi (responding), dan tuturan mereaksi (reacting). Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 113
b. Pengaruh Komponen Tutur terhadap Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Perwujudan bahasa dan budi pekerti among dalam pembelajaran sastra Indonesia ini dikaji dari lima komponen tutur, yakni latar-suasana, partisipan, norma interaksi, dan interpretasi, topik, serta tujuan. Komponen latar, partisipan, dan norma interaksi-interpretasi, diduga berpengaruh pada kemunculan bahasa dan budi pekerti among dalam pembelajaran. Komponen topik, dan tujuan diduga berpengaruh besar pada kemunculan budi pekerti among dan fungsinya dalam pembelajaran. Komponen latar dan suasana dalam penelitian ini mengacu pada latar fisik dan latar sosial- budaya kelas. Dalam konteks yang lebih luas terkait langsung dengan budaya sekolah. Sekolah tentu memiliki kebiasaan dan tradisi yang dianggap baik. Tradisi dimaksud menyangkut tradisi penyebutan, tradisi kesusilaan, dan tradisi penggunaan semboyan dan perlambang. Bahasa dan budi pekerti diduga dipengaruhi oleh penggunaan berbagai tradisi dimaksud. Digunakannya tradisi penyebutan, tradisi kesusilaan, tradisi semboyan dan perlambang di kelas atau sekolah menunjukkan adanya fenomena sosial-budaya. Dalam paradigma alamiah jika X adalah tradisi dan Y adalah bahasa dan budi pekerti, apakah X menyebabkan Y dalam latar alamiah (Moleong, 1989:18). Hymes (1974) berpendapat bahwa komponen partisipan merupakan determinan terkuat terhadap penggunaan bentuk dan makna tuturan. Dalam wacana kelas, partisipan merujuk kepada pamong (P) dan siswa atau mitra tutur (S) yang terlibat dalam proses komunikasi pembelajaran. Dalam wacana kelas, partisipan terutama pamong menyandang predikat atau atribut, dan peran- peran sosial tertentu. Atas dasar itu, komponen partisipan diduga berpengaruh juga dalam manifes- tasi peran-peran sosial pamong dalam bahasa yang pembelajaran. Norma interaksi dan norma interpretasi merupakan komponen tutur yang berpengaruh terhadap kemunculan bahasa among depan, bahasa among tengah, dan bahasa among belakang. Norma interaksi dalam pem-belajaran among (baca pembelajaran sastra) dijiwai oleh nilai-nilai kekeluargaan. Dalam kondisi demikian S kadang-kadang dianggap seperti anak-anak, teman, dan bahkan insan dewasa. Penyikapan demikian berpengaruh terhadap bentuk dan modus bahasa guru atau pamong. Komponen topik berpengaruh dalam kemunculanbudi pekerti among dalam pembelajaran. Rangkaian tindakan atau act sequence merujuk pada isi atau topik pesan atau message content dan bentuk pesan atau message form (Sumarsono, 2002:326). Dengan cara demikian, apa yang ditutur- kan dan bagaimana menuturkannya merupakan rangkaian tindakan yang memengaruhi perwujudan budi pekerti among dalam pembelajaran. Komponen tujuan atau end, juga dinilai berpengaruh terhadap penanaman daya trisakti jiwa siswa yang tidak lain adalah budi pekerti among. Hymes (1974) menggabungkan komponan hasil atau outcome dan komponen tujuan atau goal ke dalam satu istilah end. End diartikan sebagai tujuan dalam angan dan hasil. Dalam tujuan pembelajaran, tujuan dalam angan, lazim disebut tujuan pengiring atau nurturant effects bersifat pengiring atau tidak langsung, dan tujuan intruksional atau instructionaleffects bersifat lang-sung (periksa Joni, 2007). Kedua tujuan tersebut dilakukan untuk pem-bentukan hard skills dan soft skills siswa. 2. Budi Pekerti Among a. Pengertian dan Tingkatan Menurut Dewantara (1977:25) budi pekerti berasal dari kata budi dan pekerti. Budi berarti pikiran - perasaan - dan kehendak atau kemauan dan pekerti artinya tenaga. Dinyatakan bahwa budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai masih angan-angan hingga terjelma menjadi tenaga. Individu yang yang berbudi pekerti dapat menguasai diri sendiri. Individu yang dapat menguasai diri sendiri menjadi individu yang beradab. Individu yang beradab menjadi maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Dewantara memaknai pendidikan sebagai upaya menebaltipiskan dan menetralkan. Menebalkan dasar jiwa yang baik, menipiskan dasar jiwa yang jahat, dan menetralkan atau neutraliseeren (menutupi, mengurangi) tabiat jahat yang biologis atau tidak dapat dihilangkan karena telah menyatu dengan jiwa seseorang. Pengajaran hanyalah sebagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pemberian pengertian kecakapan dan pelatihan. Pengajaran budi pekerti dilaku-kan dengan metode Tringa (Dewantara, 114 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
1977:485). Tringa kependekan dari kata ngreti - ngrasa - nglakoni (menyadari - menginsafi - melakukan). Penerapan metode itu disesuaikan dengan tingkatan psikologis anak/siswa pada windu pertama, kedua,dan windu ketiga. Pertama, tingkatan ngreti atau tingkat menyadari atau menyadarkan. Pengajaran diberikan dalam bentuk pembiasaan yang bersifat global dan spontan. Ditujukan untuk siswa usia 5-8 tahun (windu pertama) siswa Taman Indria dan Taman Anak. Pada usia itu tepat diterapkan latihan wirama dan latihan pancaindra untuk pembiasan berbuat dan berlaku tertib. Kedua, ngrasa atau tingkat menginsyafi. Pengajaran tersebut diberikan kepada siswa usia 9-13 tahun (windu kedua). Pada tahap ke-2 itu pada siswa diberikan pengertian yang nyata dan benar tentang tingkah laku kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan yang dilakukan haruslah disertai rasional dan pemahaman. Dinyatakan bahwa pembiasaan perilaku tanpa pemahaman adalah kosong, sedangkan pemahaman tanpa pembiasaan perilaku adalah batal. Ketiga, nglakoni adalah periode melatih diri untuk segala laku/kegiatan yang disengaja, yang memerlukan kekuatan kehendak dan kekuatan tenaga yang istimewa. Pengajaran tersebut untuk siswa usia 14-16 tahun (windu kedua). Pada windu ketiga (17-20 tahun) adalah tingkatan kepahaman atau 'makrifat'. Siswa terbiasa melakukan kebaikan, menginsafi serta menyadari maksud dan tujuannya. Bahkan jika dipandang perlu siswa dikondisikan melaksanakan laku/tindakan yang berat (memerlukan tantangan). Pengajaran budi pekerti pada windu ketiga adalah pengajaran etika atau tata kesusilaan dan dasar-dasarnya. Pengajaran etika yang didasarkan pada perikemanusiaan, perikeagamaan, perikefilsafatan, perikeilmuan, perikenegaraan, dan perikebudayaan. Pengajaran budi pekerti yang tertinggi adalah pengajaran etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kepancasilaan dan kepanca-darmaan (Dewantara, 1977:489-490). b. Taksonomi Budipekerti tidak lain adalah kekuatan atau dayatrisakti jiwa seseorang. Kekuatan trisakti jiwa seseorang adalah kekuatan cipta (pikiran - kognitif), rasa (perasaan-emotif), dan karsa (kemauan-konatif) yang dijelmakan dalam perilaku atau tindakan. (1) Perilaku Cipta Neng--Ning--Nung--Nang Neng berasal dari kata meneng artimya diam. Perilaku meneng diperlukan untuk menenang- kan, meyamankan, menenteramkan batin sehingga jauh dari sifat nervositeit atau gugup. Ning dari perkataan wening atau bening berarti jermih. Sikap ning diperlukan untuk berkonsentrasi dalam berpikir sehingga tidak bercampur antara yang benar dan yang salah antara yang substansial dan periferal. Nung dari perkataan hanung yang berarti kuat atau sentosa. Sikapnung dalam berpikir ditandai oleh kekuatan memberikan argumentasi dan bukti.Nang berasal dari perkataan menang arti- nya berhasil. Indikator nang adalah ketercapaian maksud dan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Nang akhirnya adalah wewenang atau otoritas hasil berpikir yang diperoleh setelah melalui proses berpikir neng - ning - nung (Dewantara, 1981:353). (2) Perilaku Rasa Ngandel - Kendel - Bandel - Kandel Rasa ngandel atau percaya ialah yakin kepada kekuatan Yang Maha Kuasa dan kekuatan diri sendiri. Rasa ngandel merupakan batu pijakan utama dalam serangkaian perilaku rasa. Kendel ialah berani artinya tidak was-was/khawatir, tidak takut menghadapi resiko dan halangan maupun rintangan. Bandel atau tahan atau tawakal atau surviveartinya kuat men-derita. Kandel atau tebal artinya perasaan seseorang menjadi kuat berlapis-lapis sehingga tidak mudah putus asa apalagi menyerah. Sebagaimana berpikir nang, berasa kandel adalah capaian akhir perasaan seseorang setelah melalui proses ngandel - kendel - bandel (Dewantara, 1981:353). (3) Perilaku Karsa Tetep - Mantep - Antep Karsa atau kemauan atau kehendak yang dijalankan adalah tetep.Tetep atau tetap artinya kosisten tidak berubah-ubah dalam kontinum waktu yang lama. Perilaku tetep menghindarkan diri dari sikap plin-plan kepan-jangan dari plintat-plintut artinya perilakuberubah-ubah tanpa dasar/alasan yang jelas. Perilaku tetep adalah perilaku setia dan taat pada peraturan lembaga dan komitmen diri yang dicanangkan. Mantep atau mantap artinya perilaku yang tidak meragukan lagi baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Akhirnya antep atau berat, maksudnya perilaku yang berbobot atau berkualitas. Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 115
Sebagaimana berasa kandel, kemauan yang antep adalah capaian akhir perilaku seseorang setelah melalui proses memunculkan kemauan yang tetep dan mantep (Dewantara, 1981:352). C. Pengintegrasian dalam Pembelajaran Sastra Indonesia Membincangkan bahasa dan budi pekerti among dalam pembelajaran sastra tidak dapat dilepaskan dari oposisi klasik antara sastra untuk sastra dan sastra untuk masyarakat. Keduanya sebenarnya tidak perlu diperten-tangkan sebagaimana dialektik yang ditawarkan oleh Horace yang sintesis-nya adalah dulce et utile (Wellek, 1984:18; Pradopo, 1988:55). Bahwa sastra adalah komunikasi khas berupa paparan bahasa yang diabdikan untuk fungsi keindahan (dulce) dan fungsi kemanfaatan (utile). Mengisolasikan yang pertama dari yang kedua atau sebaliknya dapat menjadi episentrum salah tafsir, salah paham dan salah-salah yang lain terhadap sastra. Telah teruji selama ratusan tahun bahwa sastra yang 'behasil' adalah sastra yang mampu memberikan docere, delectare, dan movere;sastra yang mampu mem-berikan keasyikan, ajaran, dan inspirasi. Ditarik dalam konteks pembela-jaran apa pun kurikulum yang diberlakukan di Indonesia pembelajaran sastra (Indonesia) diharapkan mampu memberikan ketiganya. Penggunaan bahasa dan budi pekerti among dalam pembelajaran sastra diharapkan dapat mencapai sintesis kedua fungsi tersebut. Guru dapat menggunakan bahasa among depan (ing ngarsa) untuk mengendalikan dan mengarahkan siswa. Guru dapat menggunakan bahasa among tengah (ing madya) untuk membimbing dan membombong siswa. Guru dapat menggunakan bahasa among belakang untuk mempercaya dan memandirikan siswa. 1. Bahasa dan Budi Pekerti Among untuk Mereaksi Respon Pembelajaran Respon pembelajaran dilakukan oleh siswa atau student responding, sedangkan reaksi pembelajaran diberikan olleh guru bedasarkan kualitas respon siswa (teacher reacting) (periksa, Bellack, 1973). Respon siswa dalam pembelajaran sastra mengarah pada tiga kategori, yakni respon positif, respon negatif, dan respon yang netral (di antara keduanya). Sebenarnya respon demikian berlaku umum untuk pembelajaran apa saja dan hampir berlaku di seluruh jenjang mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Seperti apakah yang seharusnya dilakukan guru terkait dengan penggunaan bahasa dan budi pekerti among? a. Kaidah Penggunaan Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran KATEGORI RESPON SISWA Negatif: pasif, diam, tidak berinisiatif, hanya menunggu KONDISI SISWA Anak-anak, seperti siswa masih anak (windu pertama 5 - 8 tahun) PENGGUNAAN BAHASA DAN BUDI PEKERTI AMONG Bahasa among depan: (1) tuturan yang mengendalikan, dan (2) mengarahkan. • Budi pekerti among rasa, cipta, karsa: yang (1) menanamkan rasa ngandel, kendel, kandel, agar memiliki rasa yang tebel, (2) menanamkan pikiran neng-ning-nung agar mencapai nang, (3) menanamkan kemauan yang tetep dan mantep agar memiliki kemauan yang antep. KET. muncul di semua jenjang Netral: pasif - aktif, pasif-kreatif Remaja sebagaimana siswa remaja (windu ke dua 9 - 16 tahun) Bahasa among tengah: (1) tuturan yang membimbing, dan (2) membombong. • Budi pekerti among rasa, cipta, karsa: yang (1) menumbuhkan rasa ngandel, kendel, kandel, agar memiliki rasa yang tebel, (2) menumbuhkan pikiran neng-ning-nu ngagar men capai nang, (3) menumbuhkan kemauan yang tetep dan mantep agar memiliki kemauan yang antep. 116 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
Positif: aktif, kreatif dewasa; anak-anak, sebagaimana siswa dewasa (windu ke ketiga 17 - 20 tahun) Bahasa among belakang: (1) tuturan yang mempercaya dan (2) melepaskan/ memerdekakan Budi pekerti among rasa, cipta, karsa yang (1) mengembangkan rasa ngandel, kendel, kandel, agar memiliki rasa yang tebel, (2) mengembangkan pikiran neng-ning-nung agar mencapai nang, (3) mengembangkan kemauan yang tetep dan mantep agar memiliki kemauan yang antep. muncul di semua jenjang b. Realisasi Penggunaan Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran PENGGUNAAN BAHASA DAN BUDI PEKERTI AMONG KATEGORI RESPON SISWA Negatif: pasif, diam, tidak berinisiatif, hanya menunggu KONDISI SISWA Anak-anak, seperti siswa masih anak (windu pertama 5 - 8 tahun) Bahasa among depan: (1) mengendalikan berupa (a) memerintah, (b) menginstruksikan, memperingatkan, (d) membatasi, (e) mengaturdan sejenisnya, dan (2) tuturan mengarahkan berupa: (a) menuntun, (b) mensyaratkan, dan mendikte. KET. muncul di semua jenjang Netral: pasif- aktif, pasif- kreatif Remaja sebagaimana siswa remaja (windu kedua 9 - 16 tahun) Budi pekerti among rasa, cipta, karsa: yang (1) menanamkan rasa ngandel, kendel, kandel, agar memiliki rasa yang tebel, (2) menanamkan pikiran neng-ning-nung agar mencapai nang, (3) menanamkan kemauan yang tetep dan mantep agar memiliki kemauan yang antep. • Bahasa among tengah: (1) tuturan membimbing berupa tuturan: (a) meminta, (b) mengajak, (c) mengundang, (d) bertanya, dan (2) tuturan membombong berupa (a) menyarankan, menasihati, mengingatkan. Budi pekerti among rasa, cipta, karsa: yang (1) menumbuhkan rasa ngandel, kendel, kandel, agar memiliki rasa yang tebel, (2) menumbuhkan pikiran neng-ning- nung agar mencapai nang, (3) menumbuhkan kemauan yang tetep dan mantep agar memiliki kemauan yang antep. Positif: aktif, kreatif, dewasa; anak-anak, sebagaimana siswa dewasa (windu ke ketiga 17 - 20 tahun) Bahasa among belakang: (1) tuturan mepercaya berupa tuturan (a) mengakui, (b)menyetujui dan (2) tuturan memandirikan berupa (a) membolehkan, (b) mengizinkan, (c) menoleransi, (d) membiarkan Budi pekerti among rasa, cipta, karsa yang (1) mengembangkan rasa ngandel, kendel, kandel, agar memiliki rasa yang tebel, (2) mengembangkan pikiran neng-ning-nung agar mencapai nang, (3) mengembangkan kemauan yang tetep dan mantep agar memiliki kemauan yang antep. muncul di semua jenjang Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 117
2. Pembelajaran Sastra Indonesia Yang Mengendalikan dan Mengarahkan Siswa Pembelajaran sastra Indonesia memiliki kondisi yang beragam. Dalam kondisi siswa masih anak-anak atau siswa masih seperti anak, guru menggunakan bahasa among depan (BADe): (1) mengendalikan berupa tuturan, (a) memerintah, (b) menginstruksikan, (c) memperingatkan, (d) membatasi, (e) mengatur dan sejenisnya, dan (2) BADe mengarahkan berupa tuturan: (a) menuntun, (b) mensyaratkan, dan (c) mendikte (Suwignyo, 2010, 2011). Pada siswa tidak cukup dituntut mahir mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah informasi. Siswa masih perlu layanan pengendalian dan pengarahan bagaimana caranya mengamati, menermati, membaca, menanya, mengumpulkan, dan mengolah informasi dari teks sastra Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menanamkan (1) rasa ngandel, kendel, kandel, agar siswa memiliki rasa yang tebel, (2) pikiran neng-ning-nung agar siswa mencapai nang, (3) kemauan yang tetep dan mantep agar siswa memiliki kemauan yang antep (Suwignyo, 2010, 2011). 3. Pembelajaran Sastra Indonesia Yang Membimbing dan Membombong Siswa Dalam kondisi siswa masih remaja atau seperti siswa remaja, guru menggunakan bahasa among tengah (BATe) (1) membimbing berupa tuturan: (a) meminta, (b) mengajak, (c) mengundang, (d) bertanya, dan (2) bahasa among tengah (BATe) membombong berupa tuturan (a) menyarankan, menasihati, dan mengingatkan (Suwignyo, 2010; 2011). Pada siswa tidak cukup dituntut mahir mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah informasi. Siswa masih perlu layanan bimbingan dan bombongan bagaimana caranya mengatasi kesulitan mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah informasi dari teks sastra Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menumbuhkan (1) rasa ngandel, kendel, kandel, agar siswa memiliki rasa yang tebel, (2) pikiran neng-ning-nung agar mencapai nang, (3) kemauan yang tetep dan mantep agar siswa memiliki kemauan yang antep (Suwignyo, 2010, 2011). 4. Pembelajaran Sastra Indonesia Yang Mempercaya dan Memandirikan Siswa Dalam kondisi siswa telah dewasa atau seperti siswa dewasa, guru menggunakan bahasa among belakang (BABe): (1) mepercaya berupa tuturan (a) mengakui, (b) menyetujui dan (2) bahasa among belakang (BaBe) memandirikan berupa tuturan (a) membolehkan, (b) mengizinkan, (c) menoleransi, dan (d) membiarkan (Suwignyo, 2010; 2011). Pada siswa telah dapat dituntut aktif dan kreatif mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah informasi. Siswa telah memperoleh kepercayaan dan pemandirian dari guru bagaimana caranya mengatasi kesulitan mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah informasi dengan cara-cara mereka sendiri dari teks sastra Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan (1) rasa ngandel, kendel, kandel, agar siswa memiliki rasa yang tebel, (2) mengembangkan pikiran neng-ning-nung agar siswa mencapai nang, (3) mengembangkan kemauan yang tetep dan mantep agar siswa memiliki kemauan yang antep (Suwignyo, 2010; 2011; Suwanda, 2008). D. Kontribusi untuk Pendidikan Karakter Kita selama ini mengenal Pendidikan Karakter Bangsa (PKB) yang berjumlah 18-20 nilai karakter sebagaimana ditetapkan oleh Pusat Kurikulum. Kita juga mengenal Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia sebagaimana dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Nilai karakter bangsa Indonesia dijabarkan atau diturunkan dari 5 nilai funda-mental Pancasila. Kurikulum 13 dan Kurikulum 13 yang direvisi mencantumkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Satu (KI-1, KD-1) untuk pendidikan sikap spiritual dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Dua (KI-2, KD-2) untuk pendidikan sikap sosial. Pendidikan Budi Pekerti juga diamanatkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 yang menetapkan perlunya pendidikan perilaku positif bagi seluruh siswa pendidikan dasar dan menengah. Dokumen-dokumen kebijakan sebagaimana disebutkan ternyata belum mengakomodasi pendidikan budi pekerti, perilaku positif, dan sikap personal siswa. Untuk itu, penanaman, penumbuhan, dan pengembangan budi pekerti among menjadi urgen diimplementasikan. Sikap personal adalah pilar ketiga yang secara komplementer menyatu dengan pilar pertama (sikap spiritual), dan pilar kedua (sikap sosial) menjadi saka guru bagi pembentukan Karakter Bangsa 118 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
Indonesia. Keberadaan sikap personal siswa merupakan conditio sine quanon bagi eksistensi sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Pada diri siswa di seluruh jenjang perlu disemaikan rasa ngandel-kendel-bandel untuk mencapai rasa yang kandel. Maksudnya perlu disemaikan rasa percaya diri (self confidence), rasa berani mengambil resiko/tantangan, rasa tahan uji atau survive untuk memperoleh rasa yang tebal berlapis-lapis sehingga tidak mudah putus asa apalagi menyerah. Sastra sebagai sumber belajar pendidikan nilai relevan dimanfaatkan untuk penyemaian 4 nilai rasa itu. Pada diri siswa di seluruh jenjang perlu disemaikan pikiran neng-ning-nunguntuk mencapai nang. Maksudnya perlu disemaikan pikiran tenang jauh dari gugup atau nervous, berpikiran jernih sehingga selektif memilah dan memilih yang inti dan penjelas, yang substansi dan asesori, berpikir kuat karena didukung oleh argumentasi dan buktiuntuk memperoleh kemenangan atau keberhasilan. Sastra sebagai sumber belajar pendidikan nilai relevan dimanfaatkan untuk penyemaian 4 nilai pikir itu. Pada diri siswa di seluruh jenjang perlu disemaikan kemauan tetep-mantep untuk mencapai kemauan yang antep. Maksudnya perlu disemaikan kemauan yang tetap, konstan, dan konsisten, kemauan tidak berubah-ubah atau goyah sehingga perilaku yang dijalankan menjadi berbobot atau berkualitas. Sastra sebagai sumber belajar pendidikan nilai relevan dimanfaatkan untuk penyemaian 3 nilai kemauan itu. Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 119
DAFTAR RUJUKAN Austin, J. 1962. How to do Things with Words. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Bach, K., dan Harnisch, R.M. 1979. Linguistic Communication and SpeechAct. Cambridge, Mass. MIT Press. Beard, A. 2000. The Language of Politics. London: Routledge. Bellack, A.A., Kliebard, H.M., Hyman, R.T., Smith, Jr, F.L. 1973. The Language of the Clasroom. New York: Teachers Colledge Press. Blum-Kulka, S. 1989. Playing it Safe: The Role of Conventionality Indirectness. Dalam Shoshanna Blum-Kulka, Juliane House, Gabriele Kasper (Eds.), Croos Cultural Pragmatics: Request and Apologies. Nowood: Ablex Publishing Corperation. Brown, R., dan Gilman, A. 1960. Pronouns of Power and Solidarity. Dalam Sebeaok, T.A (Ed.) Style and Language. Cambridge, Mass: MIT Press, hlm. Cummings, L. 1999. Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner. Terjemahan oleh Eti Setiawati (dkk.), 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dewantara, K.H. 1977. Pendidikan. Bagian I. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. Djojonegoro, W. 1996. Lima Puluh Tahun Perkembangan PendidikanIndonesia. Jakarta: Depdikbud. Fasold, R. 1990. The Sociolinguistic of Language. New York. Basil Blackwell. Grice, H.P. 1975. Logic and Conversation. Dalam Petercole dan Jenny L. Morgan (Eds), Syntax and Semantics, Vol. 3. Speech Acts. New York: Academic. Gunarwan, A. 1993. The Politeness Rating of Indonesian and English Directive types among Indonesian Leaners of English: Towards Contrastive Pragmatics. Makalah disajikan dalam Konferensi Pragmatik IV, Kobe, Jepang, 25-30 Juli. Habermas, J. 1981. Teori Tindakan Komunikatif: Kritik Atas Rasio-Fungsionalis Jilid II. Terjemahan oleh Nurhadi, 2007. Yogyakara: Kreasi Wacana. Habermas, J. 1981. Teori Tindakan Komunikatif: Rasio dan Rasionalisasi Jilid I. Terjemahan oleh Nurhadi, 2006. Yogyakara: Kreasi Wacana. Hymes, D. 1971. on Communicative Competence. Dalam Pride, J.B dan Janet Holmes (Ed). Sosiolinguistik. Middlesex: Penguin Book. Hymes, D. 1974. Foundation in Sociolinguistics. An Etnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvan Press, Inc. Joni, T.R. 1983. Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, dan Pembaharuan Pendidikan Guru. Naskah disajikan dalam Pidato penerimaan jabatan Guru Besar, IKIP MALANG, Malang, 24 September. Joni, T.R. 2007. Prospek Pendididkan Guru di Bawah Naungan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Suatu Kajian Akademik. Naskah disajikan dalam Seminar Nasional Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru, Uiversitas Negeri Malang, Malang, 17 November. Koentjaraningrat. 1957. Among dan Tugas Pokok Seorang Embok Emban. Dalam A Preliminary Description of the Javanese Kinship System, New Haven, hal. 56- 58. Kreckle, M. 1981.Communicative Acts and Shared Knowledge in Natural Discourse. London: Delmar Publishers Inc Kridalaksana, H. 1982. Kamus Linguistik. Edisi Petama. Jakarta: Gramedia. Leech. G.N. 1983. Prinsip-prinsip Pragmatik. Terjemahan oleh M.D Oka, 1993. Jakarta: Universitas Indonesia. Littlewood, J. 1981. Communicative Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Permendikbud RI No.23,Th. 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud RI No. 65 Th 2013 tentang Standar Proses Pembelajaran. Permendikbud RI No 69 Th 2013 tentang Kompetensi dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA. Permendiknas RI No22 Th 2006 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (KTSP). Pradopo, R.D. 1988. Beberapa Gagasan dalam Kritik Sastra Indonesia Modern. Yogyakarta: PT Lukman. 120 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
Richards, J.C., dan Schimdt, R.W. 1985. Language and Communication. London: Longman Group Limited. Schiffrin, D. 1994. Ancangan Kajian Wacana. Terjemahan oleh Unang (dkk), 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Searle, J.R. 1975. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Act. Cambridege: Cambridge U.P. Sperber, D., dan Wilson, D. 1998. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell Publishers Inc. Starrat, R.J. 2007. Pemimpin Visioner: Kiat Menegaskan Peran Sekolah. Terjemahan oleh Henricus Tugimin Sasmita. Yogyakarta: Kanisius. Suwanda. 2008. Prinsip 6 Sa dalam Among. Makalah disajikan dalam Orientasi. Suwignyo, H. 2010. Manifestasi Tindak Tutur Pembelajaran Among dalam Wacana Kelas.Dalam Jurnal JPP, Volume 17, No. 2, Oktober hlmn. 147-158. Suwignyo, H. 2011. Komunikasi Among dalam Tindak Tutur Pembelajaran. Dalam Jurnal LITERA, Volume 10, Nomor 2, Oktober, Hlmn. 135-147. Suwignyo, H. 2011. Penanaman Budi Pekerti Siswa dalam Tindak Tutur Guru: Dasar Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Dalam Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan. Th 20, No 2, November, hlmn. 86-94. Suwignyo, H. 2011. Tuturan Laku Among dalam Wacana Kelas. Dalam Bahasa dan Seni, Tahun 30, Nomor 1, Februari 2011, Hlm. 91-104. Tamansiswa. 1981. Tamansiswa 30 Tahun. Yogyakarta: Tamansiswa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Wareing, S. 1999. Language and Gender. Dalam Thomas, L & Wareing, S (Eds.), Language, Society and Power: An Introduction (hal 65-78). London & New York: Routledge. Wellek, R., dan Austin, W. 1984. Pengantar Teori Kesusasteraan. Jakarta: Gramedia. Widdowson, H.G. 1981. Teaching as Communication. Oxford: Oxford University Press. Yule, G. 1996. Pragmatik. Terjemahan oleh Indah Fajar Wahyuni dan Rombe Mustajab, 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd. | 121
122 | Bahasa dan Budi Pekerti Among dalam Pembelajaran Sastra Indonesia
Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Singapura, Thailand dan Jepang Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. Yth. Bapak Rektor selaku Ketua Senat Universitas, Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang, Anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang, Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Malang, Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Serta Undangan yang berbahagia. Assalammualaikum Wr.Wb. Perkenankanlah saya, sebelum memulai menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi ini, menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada saya. Sholawat dan salam saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Rektor selaku Ketua Senat Universitas Negeri Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan pidato pengukuhan atas penerimaan jabatan guru besar mata kuliah Manajemen Sumberdaya (Manusia) di Jurusan Manajemen Univer- sitas Negeri Malang. Hadirin semua yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan penghargaan yang tulus atas kehadiran para hadirin, yang berkenan untuk memenuhi undangan pengukuhan ini. Untuk itu, ijinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan berjudul "Budaya Bisnis dan Perkembang- an Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di Singapura, Thailand, dan Jepang". Budaya dan Isu-isu praktik MSDM di tiga negara tersebut sangat unik dan menarik untuk dibahas dari perspektif manajemen sumber daya manusia internasional. Berikut ini akan saya sampaikan gambaran umum Negara Singapura, budaya bisnis dan trend dan isu-isu MSDM di negara tersebut. SINGAPURA Hadirin yang saya hormati, Singapura memiliki ekonomi berbasis pasar yang sangat berkembang yang secara historis menggantungkan pada perdagangan lautnya. Bersama dengan Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan, Singapura adalah satu dari Empat Macan Asia. Singapura merupakan pelabuhan paling sibuk di dunia dalam kaitannya dengan tonase yang dikapalkan. Selanjutnya Singapura juga merupa- kan pusat perdagangan mata uang asing setelah London, New York City dan Tokyo. Negara ini me- miliki populasi mendekati 4,68 juta jiwa dan tenaga kerja mendekati 2,2 juta. Populasi negara ini merupakan campuran orang-orang Cina (76%), Melayu (14%), India (8%) dan yang lain dari berbagai belahan dunia. GDP per kapita pada tahun 2006 sebesar US$ 29,474. Tingkat pengangguran per September 2007 sebesar 1,7 %, yang merupakan tingkat terendah dalam satu dekade, yang telah berkembang dibandingkan dengan level menjelang saat krisis Asia. Situasi ketenagakerjaan ber- langsung stabil dan kuat karena ekonominya tumbuh dengan cepat pula. Pada empat bulan pertama 2007, sebanyak 171.500 pekerjaan baru diciptakan. Sepanjang 2007 ekonomi Singapura tumbuh sebesar 7,5%. Pada tahun 2008 pemerintah Singapura mengharapkan ekonominya tumbuh sebesar 4,5 % sampai 6,5%. Pertumbuhan ekonomi di Singapura yang tinggi dan letaknya yang berada di pusat Asia, menjadikan banyak perusahaan-perusahaan asing memilih Singapura sebagai poros mereka di Asia. Singapura telah mengembangkan hukum ketenagakerjaan yang kuat dan hubungan kerja yang sangat stabil. Hubungan tripartrit antara pemerintah, pengusaha dan pekerja sangatlah kuat. Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 123
Pemogokan-pemogokan pekerja sangatlah jarang. Negara ini memiliki sistem hukum yang kuat dan memiliki reputasi yang kuat sebagai negara yang bebas korupsi (Gross, 2007). Indek HDI (Human Development Index) Singapura pada tahun 2011 berada pada ranking 26 dunia Kementerian Tenaga Kerja (MOM) bertanggung jawab untuk menjaga angkatan kerja yang dapat bersaing di tingkat dunia. Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja selalu berusaha memperbaiki kondisi pekerjaan dan memberi tunjangan bagi semua pekerja di Singapura dengan mengelola bidang- bidang seperti serikat pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja, hak-hak pekerja asing serta program latihan kerja. Hadirin yang kami hormati, marilah kita lihat Budaya Bisnis yang ada di Singapura Lingkungan budaya bisnis Singapura didominasi oleh orang-orang keturunan Cina yang mendekati 76% dari populasinya. Ment alitas orang-orang ini secara luas dibentuk ol eh ajaran Konfusius. Ajaran-ajaran ini meliputi kepatuhan dan hormat pada atasan dan orang tua, kewajiban kepada keluarga, loyalitas kepada te man, sopan santun, rendah hati dan ketulusan (G ross,A, 1999). Pada umumnya kata "indi vidualisme" memiliki konotasi yang negatif dalam bahasa Cina. Konservatisme, kesadaran kelompok dan penerimaan yang tak terbantahkan dari status quo adalah norma-norma dari pe rilaku konfusian. Sebagaimana di Cina, Taiwan dan Hongkong, terdapat sedikit perbedaan an tara hubungan bisnis dan pribadi. Agar sukses di Singapura, seorang bisnisman asing harus menciptakan hubungan pribadi yang dekat dengan teman bisnisnya serta untuk mendapatkan respek dan kepercayaan. Cara terbaik untuk membuat kontak dengan rekan bisnis potensial adalah de ngan memiliki teman sebagai perantara dan inisiator. Orang-orang Cina memberikan hadiah untuk menyatakan persahabatan dan mensimbo lkan harapan-harapan untuk kemakmuran dalam usaha bisnisnya di masa yang akan datang. Gambaran Dimensi Budaya Singapura yang meliputi Power Distance Index (PDI), Individualism (IND) vs Collectivism, Masculinism (MAS) vs Feminism, Uncertainty Avoida nce Index (UAI) dan Long Terms orientation (UAI) nampak pada gambar di bawah ini: Gambar 1. Dimensi Budaya Negara Singapura menurut Prof. Hoftstede Jarak Kekuasaan (Power Distance Index/ PDI) Dimensi ini berkaitan dengan fakta bahwa kedudukan individu dalam masyarakat tidaklah sama. Hal tersebut mengungkapkan sikap budaya terhadap ketidaksetaraan seseorang dalam masyarakat. Jarak kekuasaan didefinisikan sebagai sejauh mana anggota masyarakat mengharap- kan dan menerima kekuasaan yang didistribusikan secara tidak merata. Budaya yang mendorong jarak kekuasaan yang rendah mengharapkan dan menerima hubungan kekuasaan yang lebih bersifat konsultatif atau demokratis. Orang berhubungan satu dengan lainnya secara setara tanpa meng- indahkan posisi formalnya. Bawahan lebih menyukai hak untuk memberikan kritik dalam pembuatan keputusan pemegang kekuasaan. Sebaliknya budaya yang mendorong jarak kekuasaan yang tinggi 124 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
mengharapkan orang menerima hubungan yang paternalistik dan otokratis. Bawahan menerima kekuasaan hirakhisnya orang lain didasarkan pada situasi formal dan Singapura memiliki nilai PDI yang tinggi (skor 74). Dengan latar belakang Konfusianisme (Cina) mereka biasanya memiliki pendekatan sinkretis dengan agama, yang juga merupakan pendekatan yang dominan di Singapura. Salah satu prinsip kunci dari ajaran Konfusianisme adalah stabilitas masyarakat, yang didasarkan pada hubungan yang tidak setara antar manusia. Konfusius membedakan lima hubungan dasar: penguasa-subjek; ayah-anak, kakak-adik, suami-istri; dan teman. Hubungan ini didasarkan pada kewajiban timbal balik dan saling melengkapi. Di sini kita dapat melihat PDI tinggi sebagai konsekuensinya, kekuasaan (Power) bersifat terpusat dan manajer mengandalkan bos mereka dan aturan. Sementara itu, karyawan berharap untuk diberi tahu apa yang harus dilakukan. Pengendalian juga diharapkan dan sikap terhadap manajer bersifat formal. Komunikasi berlangsung secara tidak langsung dan arus informasi bersifat selektif. Individualisme Isu mendasar yang ditujukan oleh dimensi ini adalah tingkat ketergantungan masyarakat mempertahankan para anggotanya. Ini ada hubungannya dengan apakah citra diri seseorang didefinisikan dalam hal "saya" atau "Kami". Dalam masyarakat Individualis, orang diharapkan untuk menjaga diri mereka sendiri dan keluarga langsung mereka saja. Dalam masyarakat kolektivis seseorang dimiliki oleh "kelompok" yang menjaga mereka dengan imbalan kesetiaan. Singapura, dengan skor 20 adalah masyarakat kolektivis. Ini berarti bahwa "Kami" adalah penting, orang-orang milik sebuah kelompok (keluarga, klan atau organisasi) yang saling menjaga dengan imbalan kesetiaan. Di sini kita juga dapat melihat prinsip kunci kedua dari ajaran Konfusius. Keluarga adalah prototipe dari semua organisasi sosial. Seseorang adalah anggota keluarga. Anak- anak harus belajar untuk menahan diri, dan mengatasi ego mereka sehingga dapat menjaga harmoni dalam keluarga. Harmoni ditemukan ketika semua orang dapat menjaga martabat, harga diri dan prestise. Hubungan sosial harus dilakukan sedemikian rupa sehingga "wajah" (harga diri) semua orang diselamatkan. Komunikasi dilakukan secara tidak langsung dan harmoni kelompok harus dipertahankan, konflik terbuka harus dihindari. Sebuah "ya" tidak selalu berarti "ya"; kesopanan lebih diutamakan daripada umpan balik yang jujur. Hubungan ini memiliki dasar moral dan ini selalu memiliki prioritas terhadap pemenuhan tugas. Harga diri orang lain/manajer harus dihormati. Maskulinitas Skor yang tinggi (maskulin) pada dimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat akan didorong oleh kompetisi, prestasi dan keberhasilan. Keberhasilan didefinisikan sebagai pemenang/terbaik di bidangnya dan sistem nilai ini dimulai di sekolah dan berlanjut sepanjang mereka bekerja dalam organisasi. Singapura memiliki nilai maskulinitas 48 dan berada di "tengah" dari skala tetapi lebih pada sisi feminin. Ini berarti bahwa aspek-aspek budaya yang lebih lembut ada dalam masyarakat ini seperti konsensus, dan simpati terhadap mereka yang tertindas. Bersikap sederhana dan rendah hati dipandang sebagai kepribadian yang sangat penting. Konflik dihindari dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan dan konsensus di akhir adalah penting. Selama berdiskusi orang harus berhati-hati untuk tidak terlalu gigih mempertahankan argumennya. Penghindaran Ketidakpastian Dimensi Penghindaran Ketidakpastian harus dilakukan terkait dengan fakta bahwa masa depan tidak pernah bisa diketahui. Pertanyaan "apakah kita harus mencoba mengendalikan masa depan atau hanya membiarkan itu terjadi?" merupakan hal penting untuk direnungkan. Ketidakpastian ini telah mengajarkan bagaimana menangani kecemasan dengan cara yang berbeda. Singapura memiliki nilai 8 pada dimensi ini dan dengan demikian memiliki skor yang sangat rendah. Di Singapura orang mematuhi banyak peraturan bukan karena mereka memiliki kebutuhan terhadap struktur tetapi karena PDI yang tinggi. Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 125
Orientasi Jangka panjang Dimensi orientasi jangka panjang berkaitan erat dengan ajaran Konfusius dan dapat diartikan sebagai pencarian masyarakat untuk nilai-nilai kebajikan, sejauh mana masyarakat menunjukkan perspektif masa depan. Singapura memiliki nilai 48 pada dimensi ini, yang agak di tengah. Namun Singapura me- nunjukkan kualitas budaya yang mendukung investasi jangka panjang seperti ketekunan, upaya yang berkelanjutan, dan penghematan. Orang Barat percaya bahwa jika A benar, maka B harus salah, sedangkan orang-orang dari Timur dan negara-negara Asia Tenggara melihat bahwa baik A dan B dikombinasikan menghasilkan sesuatu yang unggul. Pola pikir ini memungkinkan untuk pendekatan yang lebih pragmatis untuk bisnis. Peraturan ketenagakerjaan. Peraturan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing telah direvisi, dan mulai berlaku pada 1 Juli 2005. Perubahan tersebut akan mempengaruhi persentase tenaga kerja asing yang diijinkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Singapura dan juga akan meningkatkan pajak bagi tenaga ahli asing. Dengan merujuk pemulihan ekonomi sebagai motifnya, Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan bahwa pajak bagi tenaga ahli asing secara bertahap akan dinaikkan dari tahun ke tahun. Kenaikan pertama dimulai tanggal 1 Juli 2005, kenaikan ini akan meningkatkan pajak, dari 50 dolar menjadi 80 dolar per orang. Pada 1 Juli 2006, pajak tersebut akan meningkat lagi menjadi 100 dolar. Pajak ini berlaku untuk semua tenaga ahli pada semua sektor ekonomi. Ijin Tenaga Kerja S-Pass Menurut Gross dan Weintraub (2005) Sebelum Juli 2004, tenaga professional dan eksekutif diharuskan memiliki ijin kerja P1,P2,Q1 dan Q2 untuk dapat bekerja di Singapura. Tenaga asing setengah ahli dan pekerja tanpa keahlian diberi ijin kerja R1 dan R2. Namun demikian, pada 1 Juli 2004 Kementerian tenaga kerja mengubah sistem ijin kerja, mengganti ijin Q2 dengan ijin S. Ijin S adalah ijin kerja bagi pekerja tingkat menengah dan membantu Singapura mengatasi kesenjangan antara tenaga asing kelas atas dan pekerja tanpa keahlian. Pelamar kerja dengan ijin S harus mendapatkan gaji setidaknya 1,800 dolar Singapura (US $ 1100) per-bulan, Namun demikian tak ada batasan dalam hal kebangsaan, umur atau masa bekerja di Singapura. Pelamar kerja dengan ijin S akan dinilai berdasarkan 4 hal : gaji, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan pengalaman kerja. Gaji sebesar S$ 1,800 (US $ 1100) per-bulan dipertimbangkan sebagai gaji dasar (tidak termasuk uang lembur, uang insentif, bonus atau perumahan dan ijin bepergian). Kementerian tenaga kerja juga menilai kemampuan pelamarnya, seperti ijazah yang diperoleh serta kursus keahlian dalam bidangnya. Tipe pekerjaan yang diusulkan para pelamar sebagai tenaga professional atau tenaga ahli atau spesialis juga dipertimbangkan. Permohonan untuk mendapatkan ijin S memerlukan berkas sebagai berikut. (1) Formulir permohonan untuk ijin S. (2) Salinan atau fotocopy ijazah dan surat pengalaman kerja terakhir. (3) Foto ukuran Pasport. (4) Fotocopy dokumen perjalanan yang menunjukkan ciri-ciri pelamar. (5) Sertifikat professional (bagi para dokter, perawat, dokter gigi, guru, pengacara dan lain-lain). Waktu yang dibutuhkan untuk memproses ijin kerja sekitar 3 minggu, hasilnya akan dikirimkan pada atasan mereka. Sekali ijin kerja S diberikan, ijin tersebut berlaku selama 2 tahun, dimana setiap diperbarui akan berlaku untuk 3 tahun. Para pemegang ijin kerja S diharuskan untuk membayar S$ 50 (US $ 30) tiap bulannya. Pemegang ijin S yang berpenghasilan minimal S$ 2,500 (US$1500) berhak mendapatkan hak istimewa dan dapat membawa anggota keluarga mereka ke Singapura (Soetjipto, 2008). Tenaga kerja asing yang memegang ijin Q2 tidak perlu mengubah ijinnya menjadi ijin S, kerena ijin mereka secara otomatis akan menjadi ijin S ketika ijin Q mereka telah habis selama mereka bekerja pada atasan yang sama. Namun demikian, jika pemegang ijin Q2 berpenghasilan lebih dari S$ 2500 (US$ 1500) mereka diperbolehkan untuk mengubahnya menjadi ijin S agar mereka mempunyai hak istimewa. Menurut Gross (2007), Ijin kerja Personal (Personalized Employment Pass) yang di- implementasikan pada tanggal 1 januari 2007 memungkinkan orang asing untuk pindah kerja di 126 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Singapura tanpa mengajukan ijin kerja baru. Berlaku sampai 5 tahun, Ijin kerja ini memperkenankan suami atau istri, dan anak-anak dari tenaga kerja asing tersebut disertakan dalam satu ijin tunggal (a single permit). Bahkan jika pekerja tersebut keluar dari pekerjaannnya, dia masih secara legal dapat tinggal di Singapura sampai 6 bulan. Agar dapat memperoleh ijin kerja ini, pekerja hanya perlu memperoleh gaji tahunan sebesar US$ 19,000, atau telah memegang ijin kerja P atau Q untuk paling tidak dua atau lima tahun berturut-turut. Lulusan dari Universitas-universitas Singapura yang telah memegang ijin kerja Q minimal dua tahun juga diperbolehkan. Strategi perekrutan karyawan masih didominasi oleh Surat kabar. kebanyakan lowongan kerja diiklankan pada harian berbahasa Inggris seperti The Straits Times edisi hari Jumat dan Sabtu dan juga Koran berbahasa China the Lianhe Zaobao (Gross, 2007) Upah dan Kompensasi Singapura tidak memiliki UU tentang upah minimum, tetapi kebanyakan perusahaan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh The National Wages Council (NWC). Dewan ini terdiri atas perwakilan serikat kerja, pegawai pemerintah dan majikan. NWC baru-baru ini mengeluarkan aturan yang meminta majikan untuk memberikan kenaikan upah pada para pekerja, meskipun produktivitas di Singapura sedikit agak turun. Upah dinaikkan sebesar 3,5% di tahun 2006, yang mana lebih rendah dari pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,8%. Namun demikian, produktivitas tenaga kerja hanya naik sebesar 1,2% dibandingkan pada tahun 2005 sebesar 2,1%. Bonus. Meskipun bonus tidak diwajibkan oleh UU, pada umumnya perusahaan memberikan bonus tersebut pada akhir tahun. Bonus ini terdiri atas dua komponen yaitu tambahan gaji tahunan yang dikenal sebagai bonus gaji ke 13 dan biasanya dibayarkan selama Tahun Baru Cina dan bonus berbasis kinerja yang dapat dibayarkan kapan saja sepanjang tahun. Kursus Pelatihan Peningkatan Kesehatan di Tempat Kerja The Health Promotion Board (HPB) yang didirikan pada 2001 menitik beratkan program peningkatan kesehatan nasional dan pencegahan penyakit menular di Singapura. Pada tahun 2003, HPB mengadakan survei pada hampir 600 organisasi di Singapura. Berdasarkan hasil tersebut, lebih dari 25% dari organisasi yang telah disurvei mengeluhkan bahwa mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung program peningkatan kesehatan dan hampir setengahnya mengakui tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam memperkenalkan serta memberi penilaian dalam aktivitas peningkatan kesehatan (Gross dan Weintraub, 2005). Menanggapi hasil survei tersebut, HPB mengumumkan ketetapan tentang Kursus Pelatihan yang diakui dalam peningkatan kesehatan di tempat kerja (Workplace health promotion/WHP). Program WHP yang baru menawarkan sesi latihan untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam negeri dan asing untuk menambah produktivitas dan mengembangkan kinerja pekerja, dimana hal tersebut mengurangi biaya kesehatan, ketidakhadiran serta perputaran pekerja. Program WHP yang baru akan menyediakan pelatihan untuk pekerja yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengatur program peningkatan kesehatan dalam perusahaan mereka. Para pekerja akan mendapatkan bermacam-macam topik untuk dipilih, termasuk pengawasan kesehatan, kegiatan fisik, pencegahan merokok, cara mengatasi stress dan pola makan yang sehat. Dana WOW (Work-Life Work Fund) Pada tanggal 22 Agustus 2004, pemerintah Singapura mendirikan organisasi yang me- nangani lingkungan kerja (WOW) yang bertujuan meningkatkan mutu lingkungan kerja di Singapura. Strategi untuk meningkatkan mutu tersebut melalui kegiatan dan kebijakan yang diterapkan pada pekerja, yang meliputi jam kerja yang fleksibel, jaminan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, pengaturan jam kerja bagi pekerja, serta waktu bagi keluarga mereka. Perusahaan-perusahaan juga diuntungkan oleh program ini melalui peningkatan produktivitas pekerja, rendahnya rata-rata absensi (ketidakhadiran), dan pekerja yang merasa termotivasi serta merasa puas. Dana WOW akan mem- bantu perubahan-perubahan melalui pengurangan biaya dalam kegiatan ini dengan menyediakan Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 127
dana sebesar 70 persen bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memulai program ini, yaitu lebih dari 30.000 dolar Singapura (US$17,500) untuk setiap proyek (Gross dan Weintraub, 2005). Semua sektor swasta, termasuk organisasi non-profit, boleh meminta dana bantuan WOW, tanpa mempertimbangkan besar kecilnya perusahaan tersebut. Namun demikian, proyek yang memperkenalkan jadwal kerja fleksibel akan mendapat prioritas lebih tinggi, dimana program ini telah berhasil meningkatkan keselarasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari di antara para pekerja di masa lalu. Dana WOW mencakup program-program : (1) Pelatihan manajer SDM dan supervisor lini (pengawas) dalam hal strategi kehidupan kerja melalui kursus yang disetujui oleh kementerian tenaga kerja. (2) Satu kali biaya infrastructure untuk menerapkan sistem jaringan dan perencanaan untuk menjaga keselarasan waktu untuk bekerja dan keluarga. (3) Menyewa penasihat penanganan lingkungan kerja yang disetujui oleh Kementrian Tenaga Kerja. (4) Menyewa staff untuk memandu program penanganan lingkungan kerja dalam sebuah organisasi. Sebaliknya, permintaan bantuan yang bersifat pribadi tidak akan dikabulkan, seperti keanggotaan kebugaran (gym), pemeliharaan komputer atau biaya-biaya yang diminta lebih dari sekali. Pemeliharaan Anak Pemerintah Singapura khawatir tentang angka kelahiran yang berkurang, dimana telah turun sampai 1,05 % pada awal 2005. untuk menangani masalah ini, pemerintah mengumumkan beberapa rencana dalam meningkatkan mutu orang tua dan meningkatkan kehidupan keluarga di Singapura. Potongan Pajak Bagi Orang Tua (Gross dan Weintraub, 2005). PTR (Parenthood Tax Rebote/PTR) adalah program pengganti potongan pajak khusus yang akan mengurangi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan keuangan guna membesarkan anak di Singapura. PTR memungkinkan seorang ibu untuk mendapat potongan pajak sebesar S$ 10.000 pada anak yang kedua, tanpa membatasi umur seorang ibu. Dulunya potongan pajak dikategorikan tergantung pada umur ibu, tetapi ibu harus berumur kurang dari 31 tahun untuk mendapatkan potongan. Yang kedua, berdasarkan PTR orang tua dapat menuntut potongan pajak selama 9 tahun dari kelahiran anak. Program PTR yang baru tidak ada batasan waktu untuk mendapat potongan pajak. Program Pembebasan Pajak bagi Ibu yang Bekerja (WMCR) Berdasarkan program WMCR ibu akan tetap mendapatkan persentase dari gaji mereka dalam bentuk pembebasan pajak antara 5 sampai 25%. Persentase tergantung pada jumlah anaknya, tetapi tidak lagi tergantung pada umur anak (dibawah 12 tahun atau diatas 12 tahun). Program WMCR menggantikan program membesarkan anak dan potongan pajak selanjutnya (FTR). Hukum Tabungan Bersama Untuk Pembesaran Anak yang Diperbarui Setelah 1 Oktober 2004, para ibu pekerja di Singapura diijinkan mengambil cuti hamil 12 minggu. Berdasarkan CDCA untuk anak No.1 dan 2 atasan diharuskan membayar 8 minggu pertama dari cuti hamil dan pemerintah akan membayar untuk 4 minggu selanjutnya. Jika pekerja mengandung anak ke 3 atau ke 4 pemerintah akan membayar ganti kepada majikan 12 minggu secara keseluruhan dari cuti hamil. Penggantian tersebut sebesar S$ 10.000 per 4 minggu. Sebagai tambahan, jika atasan setuju sang ibu dapat mengambil 4 minggu cuti terakhir kapan saja dalam 6 bulan setelah kelahiran. Namun demikian, 4 minggu terakhir dari cuti harus digunakan secara berturut-turut setelah 8 minggu pertama. Ibu yang melahirkan setelah tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai hak untuk perpanjangan cuti hamil. Pusat Pelayanan Anak Dalam rangka menyediakan pilihan dalam pelayanan anak, Kementerian Pengembangan masyarakat dan Olahraga (MCDS) telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah pelayanan bayi dan fasilitas pelayanan anak menjadi 3000 pada 2009. Saat ini hanya ada sekitar 670 pusat pelayanan anak di Singapura, dimana hanya 25 pusat pelayanan yang melayani pelayanan 128 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
bayi. MCDS berharap ketetapan ini akan meringankan beban orang tua yang bekerja dalam mencari penyediaan pelayanan professional untuk bayi-bayi dan anak-anak mereka, selama mereka bekerja. Survei yang diadakan oleh MCDS antara Juli 2003 dan February 2004 terhadap pasangan suami istri dan orang tua, kebanyakan dari 6000 warga Singapura yang disurvei lebih memilih pusat pelayanan anak atau pusat penitipan anak di banding menyewa baby sitter. Selain itu, kebanyakan para responden juga lebih memilih penitipan anak yang dekat dengan rumah mereka, daripada dekat dengan tempat kerja mereka. Hal ini berkebalikan dengan orang tua yang bekerja di Jepang, dimana kebanyakan orang tua bekerja lebih suka membawa anak mereka ke penitipan anak di tempat kerja mereka. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan di Jepang berinvestasi di bidang penitipan anak. Asuransi Kesehatan Di Singapura, pemerintah dan sektor swasta menyediakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan umum biasanya digunakan oleh warga yang berpenghasilan rendah. Pelayanan kesehatan umum juga membantu menetapkan standar bagi pelayanan swasta. Program pelayanan kesehatan pemerintah di Singapura mencakup program-program Medisave, Medishield, Eldershield dan Medifund. Pada tahun 1990 program Medishield diadakan sebagai asuransi kesehatan yang praktis dan terjangkau, yang direncanakan untuk membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Biaya seperti tagihan kesehatan anak, pengobatan dan prosedur operasi dan kemoterapi di tanggung oleh Medishield. Warga dan penduduk tetap di Singapura yang berumur dibawah 75 tahun juga dapat mendaftar program ini. Tetapi akhir-akhir ini biaya pelayanan kesehatan yang meningkat mendesak pemerintah dan pemegang kebijakan untuk membayar persentase yang meningkat pada tagihan rumah sakit mereka. Dalam rangka untuk membebaskan beban ini, Meidshield diterapkan hanya untuk tagihan musibah atau kecelakaan. Ministry of Health (MOH) menentukan beberapa perubahan penting pada kebijakan yang ada. Perubahan yang baru berlaku mulai 1 Juli 2005, meringankan beban pembayaran bersama dari 60% menjadi 30%. Untuk mendapatkan keringanan ini, pembayaran Medishield akan dinaikkan berdasarkan keadaan. Klaim asuransi seumur hidup, tahunan, harian dan operasi akan dinaikkan. Sebagai tambahan, untuk jumlah diatas S$ 5000, tingkat asuransi bersama akan dikurangi dari 20% menjadi 10%. Walaupun Medishield bukan asuransi yang diwajibkan, program tersebut telah mendapat sambutan yang baik di Singapura. Hampir 90% warga yang bekerja di asuransikan dibawah program- program Medishield. Keamanan Tempat Kerja Menindak lanjuti kecelakaan serius dalam bekerja, pada awal 2005, pemerintah Singapura mengumumkan UU baru tentang keamanan tempat kerja. Undang-Undang baru ini, dinamakan Undang-Undang Keamanan dan Kesehatan Tempat Kerja, yang akan mengganti UU bagi perusahaan yang berlaku saat ini dan diharapkan mengurangi setengah angka kematian kerja pada 2015. Undang-Undang keamanan dan kesehatan tempat kerja akan menetapkan hukum yang lebih berat bagi peraturan keselamatan yang kurang baik dan juga akan meningkatkan tanggung jawab dari pekerja kunci. Rencana kerja yang baru ditujukan untuk mengurangi risiko kecelakaan dengan memberi hukuman bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai manajemen buruk dalam keselamatan kerja. Untuk mengkoordinasi rencana kerja ini, akan didirikan lembaga keselamatan dan kesehatan tempat kerja (WSHC). Pensiun Ketetapan usia pensiun, usia bagi pensiunan adalah minimal 62 tahun. Bagaimanapun, Singapura menghadapi masalah masyarakat yang semakin menua dan peningkatan biaya kesehatan, pemerintah telah mempertimbangkan kemungkinan untuk menambah usia pensiun. Kongres Serikat Dagang Nasional (NTUC) menanggapi proposal tersebut dengan pernyataan bahwa menaikkan usia pensiun resmi, tidak akan efektif sama sekali. NTUC berpendapat bahwa telah Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 129
banyak pekerja keluar dari bursa kerja sebelum umur 62 tahun, jadi usia pensiun yang efektif adalah 62 tahun ke bawah. NTUC khawatir bahwa menambah usia pensiun resmi tidak akan secara signifikan menambah jumlah pekerja-pekerja yang lebih tua dan bisa mendorong pekerja yang lain untuk bekerja lebih lama dari pada semestinya. NTUC menyarankan perhitungan praktis yang lain untuk meringankan beban kerja para pekerja tua, yaitu dengan pengaturan masa kerja yang fleksibel, memungkinkan pekerja-pekerja tua untuk tetap bekerja pada satu perusahaan sementara tanggung jawab mereka dikurangi sedikit- sedikit sampai mereka pensiun. Hadirin yang berbahagia, sekarang marilah kita lihat budaya bisnis dan praktek MSDM di Thailand THAILAND Kerajaan Thailand adalah suatu kerajaan monarki konstitutional berdasar pada Sistem Inggris, dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej (Rama IX), yang dulu lahir di Cambridge, Massachusetts. Populasi negara tersebut kebanyakan tinggal di daerah pedesaan dan 85% dari populasinya adalah suku Thai dan penganut ajaran Budha, dan 10% berasal dari ketur unan Cina. Thailand adalah negeri di Asia yang u nik yang tidak pernah dijajah oleh Kekuasaan Barat, telah menikmati kondisi yang relatif damai. Indek HDI negara ini berada pada ranking 10 3 pada tahun 2011 Gambaran dimensi budaya Thailand menurut Prof. Hoftstede (2012) nam pak pada gambar di bawah ini. Gambar 2. Dimensi Budaya Thailand menurut Prof. Hoftstede Bagaimana dengan Thailand? Jarak Kekuasaan Thailand memperoleh skor 6 4 pada indeks Jarak Kekuasaan, skor ini sedikit lebih rendah dari rata-rata negara-negara Asia (71). Dengan demikian masyarakat Thailand menerima kesenjang- an dan rantai komando yang ketat dan protokol yang jelas ada dalam lingku ngan pekerjaannya. Karyawan menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat kepada atasan mereka sebagai imbalan atas perlindungan dan bimbingan. Hal ini dapat menyebabkan manajemen paternalistik. Dengan demikian, sikap terhadap ma najer bersifat lebih formal dengan arus informasi yang hirarkis dan terkendali. Individualisme Dengan skor 20 Thailand merupakan negara yang sangat kolektivis. Hal ini terwujud dalam komitmen jangka panjang yang erat dengan 'kelompok' anggota (keluarga, keluarga besar). Loyalitas kepada kelompok di dalam budaya kolektivis adalah hal yang terpenting dan setiap orang bertanggung jawab terhadap anggota kelompok mereka. Untuk melestarikan nilai-nilai dalam kelompok, umumnya pekerja Thailand tidak melakukan hal yang sifatnya konfrontatif. Pelanggaran dalam hal ini dapat menyebabkan seseorang akan 130 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
kehilangan muka (malu). Hubungan pribadi adalah kunci untuk melakukan bisnis dan dibutuhkan waktu untuk membangun hubungan tersebut sehingga kesabaran sangat diperlukan serta tidak secara terbuka membicarakan bisnis pada kesempatan pertama. Maskulinitas / Femininitas Thailand memiliki skor 34 pada dimensi ini dan dengan demikian dianggap sebuah masyarakat yang feminin. Thailand memiliki peringkat Maskulinitas terendah di antara negara-negara Asia rata-rata 53 dan rata-rata Dunia 50. Tingkat yang lebih rendah ini merupakan indikasi dari masyarakat dengan daya saing yang kurang, dibandingkan dengan Negara lainnya di mana nilai-nilai ini dianggap lebih penting dan signifikan. Situasi ini juga memperkuat peran pria dan wanita yang lebih tradisional dalam populasi. Penghindaran Ketidakpastian Thailand memiliki skor 64 pada dimensi yang menunjukkan preferensi untuk menghindari ketidakpastian. Dalam rangka meminimalkan atau mengurangi tingkat ketidakpastian, aturan ketat, hukum, kebijakan, dan peraturan yang diadopsi diimplementasikan. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk mengendalikan segala sesuatu yang tak terduga. Sebagai akibat dari karakteristik Peng- hindaran Ketidakpastian tinggi, umumnya masyarakat tidak siap menerima perubahan dan sangat berisiko merugikan. Perubahan harus terlihat untuk kebaikan yang lebih besar dari pada kelompok. Orientasi Jangka Panjang Dengan skor 56 Thailand merupakan negara dengan budaya yang berorientasi jangka panjang meskipun tidak sebanyak negara Asia lainnya. Adalah wajib bagi masyarakat Thailand untuk melakukan penghormatan terhadap tradisi dan ketidaksetaraan antara manusia. Di antara nilai-nilai yang dijunjung di sana adalah bekerja keras. Investasi dalam hubungan pribadi dan jaringan sangat penting. Melindungi rasa malu seseorang adalah kunci dan protokol penting dalam perilaku non konfrontatif mereka. Dengan demikian mereka menjadi fleksibel dan pragmatis dalam melakukan negosiasi. Thailand mempunyai jumlah angkatan kerja hampir 50 juta orang, dimana mayoritasnya tidak memiliki ketrampilan. Pengangguran tinggi, gaji rendah, dan kondisi kerja buruk di Thailand telah mendorong peningkatan aktivitas serikat buruh. Selain itu, banyak orang Thailand pindah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan di Negara-Negara Asia Timur lainnya. Untuk mengatasi ketenaga- kerjaan yang buruk, kebanyakan perusahaan di Thailand mulai tergantung pada imigran ilegal, yaitu mereka yang mau menerima upah kurang dari upah minimum. Thailand sekarang ini telah mem- pekerjakan lebih dari satu juta imigran ilegal, 90% dari mereka adalah Orang Burma. Permintaan terhadap para pekerja trampil terus meningkat. Walaupun kebanyakan tenaga kerja, terutama wanita, perusahaan mencari pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi, saat ini kurang dari separuh populasi menerima pendidikan sekunder (setingkat SMA). Sekarang ini terdapat sangat sedikit pekerja di bidang teknologi informasi (TI), hanya 22% mahasiswa perguruan tinggi yang belajar sains atau teknologi. Sebagian besar dari masalah ini adalah ketiadaan instruktur yang berkualitas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah memulai suatu proyek untuk menarik ekspatriat Thailand untuk kembali ke Thailand untuk bekerja sebagai guru dan profesional. Namun program ini kurang berhasil. Kekurangan pekerja Thailand yang berkualitas untuk posisi senior mengharuskan perusaha- an lokal dan asing itu harus bersaing untuk memperoleh sedikit calon dengan pengalaman dan ketrampilan bahasa. Mereka yang cocok kecakapannya akan memperoleh paket gaji dan tunjangan yang kompetitif. Perusahaan-perusahaan di Thailand mencoba membujuk mereka ini untuk tidak pindah ke luar negeri yang lebih modern. Isu-Isu Legal (Gross, 2001) Undang-Undang Perlindungan Tenaga kerja 1998 Thailand menetapkan persyaratan gaji, jam kerja, kompensasi, dan isu jaminan sosial. Perbedaan antara Kultur Bisnis Thailand dan Barat Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 131
mempengaruhi praktik ketenagakerjaan. Kata "Pemberi kerja", sebagai contoh, menunjuk tidak hanya kepada Konsep Barat, tetapi juga arahan bagi beberapa individu atau perusahaan yang bertindak di bawah arahan pemberi kerja. Ini meliputi perusahaan yang menyediakan layanan manajemen, kontraktor dan sub-kontraktor. Hukum tidak melarang perekrutan didasarkan pada jenis kelamin, umur, corak fisik, atau status serikat buruh. Gaji Sudah ditetapkan bahwa pekerja harus menerima gaji mereka pada tempat pekerjaan mereka. Persetujuan Pekerja diperlukan untuk metode pembayaran dilakukan pada tempat berbeda seperti melalui rekening bank atau ATM.Tingkat tarif upah minimum harus berbeda di masing-masing daerah, seperti ditunjukkan dalam tabel 1 di bawah ini. Table 1. Tingkat tarip Upah Minimum Berdasarkan Lokasi Upah Minimum per hari 221- 215 Bath Phuket & Bangkok Rata-rata nasional 176 Bath Lokasi Lainnya yang terendah (Payao) 159 Bath Ekuivalen US $ Lokasi Ekuivalen IDR Rp $7,39- $7,19 Rp. 70.205-Rp. 68.305 $5,89 $5,32 Rp. 55.955 Rp. 50.540 Sumber Jam Kerja, Liburan, Lembur, Cuti Bersalin dan Cuti Sakit Pekerja harus menerima sedikitnya 13 liburan nasional dan enam hari liburan per tahun ketika mereka sudah bekerja dengan perusahaan selama satu tahun. Selain itu, masing-masing pekerja harus menerima suatu satu jam istirahat setelah bekerja lima jam. Pekerja boleh memilih untuk lebih sedikit waktu istirahat, tetapi harus menerima sedikitnya satu jam per hari. Pekerja juga harus mengambil satu hari libur tiap minggu. Pekerja hamil tidak boleh bekerja saat liburan (Gross, 2001). Lembur dibatasi 36 jam per minggu. Pekerja hamil boleh tidak bekerja lembur. Pemberi kerja perlu merundingkan tentang penerapan undang-undang mengenai pembayaran lembur ke para pekerja profesional. Pekerja Wanita diberikan 90 hari cuti bersalin, dengan cuti yang dibayar maksimum 45 hari. Tidak ada batas atas banyaknya hari cuti sakit yang mungkin diambil, tetapi pemberi kerja hanya diwajibkan untuk membayar satu bulan gaji jika pekerja cuti lebih dari tiga bulan. Peraturan-Peraturan Kerja Pemberi kerja dengan sedikitnya sepuluh pekerja harus menetapkan dan menjalankan peraturan mengenai prestasi kerja, yang ditulis dengan bahasa Thai di tempat kerja. Selain itu, pemberi kerja harus menyimpan daftar pekerja Thai dalam bahasa Thai, seperti halnya dokumen yang berkenaan dengan pembayaran upah dan lembur. Uang Pesangon Uang pesangon kurang dari 300,000 baht (US$6,900) dibebaskan dari pajak pendapatan pribadi. Besarnya pesangon nampak pada tabel berikut ini: Table 2. Uang Pesangon Masa kerja Pada Perusahaan 120 hari - 1 tahun 1 tahun - 3 tahun 3 tahun - 6 tahun 6 tahun - 10 tahun Lebih dari 10 tahun Uang Pesangon 30 hari 90 hari 6 bulan 8 bulan 10 bulan Sumber: Dewan Investasi Thailand (2001) 132 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Tunjangan Kompensasi Di bawah Undang-Undang kompensasi, pemberi kerja harus menyediakan tunjangan pada pekerja yang terluka, memperoleh penyakit yang disebabkan, atau mati dalam aktivitas berkait dengan kerja. Pemberi kerja harus memberi ganti-rugi menurut ketentuan hukum, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi kerja dan atau biaya pemakaman. Jumlah ganti rugi bervariasi sesuai kasus, tetapi secara umum pemberi kerja harus membayar enam puluh persen gaji tiap bulan antara 2,000 Baht dan 9,000 Baht (US$46-US$210). Jaminan Sosial Undang-Undang mensyaratkan Jaminan Sosial bagi pemberi kerja dengan sepuluh atau lebih pekerja untuk menahan 4,5% dari gaji pekerja untuk membayar jaminan sosial tiap bulan. Ini berlaku bagi gaji bulanan kurang dari 15.000 Baht (US$ 350). Pemberi kerja harus menyerahkan jumlah ini dan menyampaikan kontribusi ini kepada Kantor Jaminan Sosial pada hari ke15 pada bulan itu. Pekerja dapat menggunakan tunjangan jaminan sosial mereka untuk menerima ganti-rugi yang tidak terkait pekerjaan dan penyakit, seperti halnya untuk pembayaran kelahiran bayi, kesejahteraan anak, pensiun, dan ganti rugi pengangguran. Hubungan Perburuhan Undang-Undang Hubungan Perburuhan menetapkan undang-undang mengenai hubungan pemberi kerja dan pekerja. Jika pemberi kerja berkeberatan untuk membayar jumlah uang yang diperlukan oleh Hukum Perlindungan Tenaga kerja, pekerja boleh menyampaikan suatu keluhan kepada inspektur tenaga kerja lokal. Inspektur harus melengkapi, menyelesaikan suatu penyelidikan kasus dan mengumumkan perintah dalam 60 hari. Apabila pemberi kerja ditemukan melanggar hukum tenaga kerja, maka pemberi kerja mungkin didenda 200,000 Baht (US$ 4,600) dan menerima hukuman penjara satu tahun. Pemberi kerja dengan sedikitnya 20 pekerja harus mencapai persetujuan mengenai persyaratan tenaga kerja dan kondisi-kondisinya. Secara rinci, mereka harus berunding tentang lama bekerja, gaji, pemberian kompensasi kesejahteraan, prosedur penanganan keluhan, penghentian ketenagakerjaan dan pembaruan, serta perubahan ketenaga-kerjaan. Persetujuan akan berlaku efektif selama maksimum tiga tahun dan sedikitnya satu tahun. Sekali tanggal yang ditetapkan telah lewat tanpa negosiasi kembali, maka secara otomatis persetujuan akan berlaku untuk satu tahun berikutnya. Pihak mana pun boleh menyampaikan suatu permintaan untuk merubah persetujuan itu, dan harus pula menyertakan maksimum tujuh nama peserta negosiasi bersama isinya. Jika suatu permintaan atas nama pekerja tidaklah disampaikan oleh serikat pekerja, maka sedikitnya 15% dari semua peserta harus menyetujui. Perunding Pemberi kerja boleh meliputi mitra, pemegang saham, para direktur, pekerja tetap, atau asosiasi pemberi kerja atau anggota panitia federasi. Perunding dari pekerja boleh meliputi pekerja dan Serikat Pekerja atau anggota panitia federasi. Negosiasi harus berlangsung dalam tiga hari setelah pihak lain menerima permintaan itu. Jika negosiasi tidak terjadi pada tanggal tersebut atau jika pihak-pihak yang berselisih tidak bisa memperoleh kepuasan, maka situasi ini akan menyebabkan perselisihan perburuhan. Pihak yang membuat permintaan itu harus menghubungi perantara perselisihan perburuhan itu, mereka harus melakukan negosiasi kembali antar pihak dalam lima hari. Jika tidak ada persetujuan dicapai, maka perselisihan perburuhan dipertimbangkan tidak dapat didamaikan. Kemudian pekerja boleh melakukan pemogokan/ berdemonstrasi dan pemberi kerja boleh juga melarang bekerja, setelah diberi tahu oleh perantara perselisihan dalam waktu 24 jam. Jika pemogokan atau larangan bekerja membahayakan ekonomi nasional, publik, atau keamanan, maka Menteri Perlindungan Tenaga kerja dan Kesejahteraan dapat mengumumkan penghentian pemogokan atau larangan bekerja, atau memberi Otoritas Panitia Hubungan Perburuhan itu untuk memutuskan perselisihan dan mengeluarkan pendapat untuk ke kedua belah pihak. Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 133
Pemberi kerja dengan sedikitnya 50 pekerja harus membentuk suatu panitia pekerja. Pemberi kerja harus bertemu anggota panitia sedikitnya tiap tiga bulan untuk mendiskusikan peraturan, memecahkan perselisihan, mendengar keluhan, dan menyediakan kesejahteraan. Lingkungan Kerja Multikultural Pada umumnya, orang-orang Thailand memiliki sedikit kecemasan akan kehidupan masyarakat agraris mereka yang mengantungkan dari sumber alam yang berlimpah dan pencegahan dari bencana alam. Sikap modern mereka ditandai oleh kebebasan individu yang kuat, kesabaran, dan keramahtamahan, tetapi juga oleh aturan, penerimaan terhadap kegagalan, dan ketiadaan perencanaan. Landasan ciri-ciri ini merupakan ajaran agama Budha, yang menekankan kesabaran, penerimaan, dan pandangan hal positif. Namun demikian, beberapa orang Thai berpendapat bahwa pandangan Budha kosmis juga mendorong ke arah ekstrim, dan takhyul di lain. Pada tahun 2000, lebih dari 50,000 orang-orang di Bangkok merubah nama mereka (berdasarkan nasihat pendeta mereka), dengan harapan dia akan lebih beruntung di kemudian hari. Maipenrai ("tidak ada masalah, baik") adalah suatu ungkapan sehari-hari yang diberlakukan bagi tiap-tiap masalah, dari cuaca tidak baik sampai hancurnya bursa saham. Dengan cara yang sama, sabai-sabai ("tenang jangan gelisah") menandakan aksen bahasa Thai yang menunjukkan rileksasi. Mereka bekerja dengan baik ketika mereka tidak merasakan dipaksa segera dan ketika mereka diberi suatu lingkungan sosial yang menyenangkan. Banyak eksekutif Barat menemukan "pengaruh sabai" melemahkan praktik bisnis modern. Seperti kebanyakan Masyarakat Asia lainnya, Thailand terbiasa dengan sistem hirarkis paternalistik. Mereka sangat menghargai orang tua dan pemegang otoritas, serta lebih menyukai ketaatan dan toleransi. Rasa hormat ini dinyatakan ketika berada di rumah, tempat kerja, dan sekolah. Mereka menghindari mengoreksi atasan mereka karena takut menghina mereka. Kebanyakan pekerja Thailand tidak ingin nampak seperti menantang bos. Pekerja tersebut sering tidak mendiskusikan atau bertanya untuk memperjelas instruksi yang mereka peroleh, tetapi lebih mengangguk dan nampak untuk memahami, walaupun akhirnya mereka tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya karena ketidakjelasan instruksi yang mereka peroleh dari atasannya. Mereka suka memperbicangkan isu dengan cara informal, seperti pada makan siang, dibanding pada suatu pertemuan. Yang penting lagi diketahui oleh orang asing pemberi kerja yaitu bahwa kritikan langsung, bertindak temperamental, dan penolakan ke kompromi dipertimbangkan tidak sopan dibanding di Barat. Atasan diharapkan untuk bersikap sopan dan memiliki tenggang rasa, bahkan ketika mereka menegur pekerja. Yang terakhir, kultur bisnis Thailand sangat berbeda dari teori manajemen bisnis Barat saat ini. Para manajer secara khas memberi perintah dan batas waktu, dan pekerja tidak diharapkan meng- ganggu atau bertanya dengannya atau berkomentar. Sampai saat ini, pekerja tidaklah di PHK karena ketidakcakapan atau kemalasan, PHK hanya dilakukan bagi mereka yang benar-benar melakukan kejahatan di tempat kerja. Demikianlah yang dapat saya sajikan tentang perkembangan yang ada di Thailand, selanjutnya marilah kita ikuti perkembangan budaya Jepang serta impilaksinya terhadap isu-isu MSDM di Jepang. JEPANG Jepang adalah Negara dengan perekonomian nomor tiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia. Negara ini 2011 pada _by_Human_Development_Index) memiliki index HDI pada urutan ke 12 tahun Populasi Jepang diperkirakan sekitar 127,614 juta orang (perkiraan 1 Februari 2009). Masyarakat Jepang homogen dalam etnis, budaya dan bahasa, dengan sedikit populasi pekerja asing. Di antara sedikit penduduk minoritas di Jepang terdapat orang Korea Zainichi, Cina Zainichi, 134 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
orang Filipina, orang Brazil-Jepang, dan orang Peru-Jepang. Pada 2003, ada sekitar 136.000 orang Barat yang menjadi ekspatriat di Jepang. Perkiraan tertinggi jumlah penganut agama Buddha sekaligus Shinto adalah 84-96% yang menunjukkan besarnya jumlah penganut sinkretisme (penyelarasan) dari kedua agama tersebut. Walaupun demikian, perkiraan tersebut hanya didasarkan pada jumlah orang yang diperkirakan ada hubungan dengan kuil, dan bukan jumlah penduduk yang sungguh-sungguh menganut kedua agama tersebut. Taoisme dan Konfusianisme dari Cina juga mempengaruhi kepercayaan dan tradisi Jepang. Agama di Jepang cenderung bersifat sinkretisme dengan hasil berupa berbagai macam tradisi, seperti orang tua membawa anak-anak ke upacara Shinto, pelajar berdoa di kuil Shinto meminta lulus ujian, pernikahan ala Barat di kapel atau gereja Kristen, sementara pemakaman diurus oleh kuil Buddha. Penduduk beragama Kristen hanya minoritas sejumlah (2.595.397orang atau 2,04%). Kebanyakan orang Jepang mengambil sikap tidak peduli terhadap agama dan melihat agama sebagai budaya dan tradisi wiki/Jepang#Zaman_Modern) Bagaimana dengan dimensi budaya Jepang? Marilah kita cermati lima dimensi budaya Prof. Hoftstede untuk melihat budaya Jepang. Gambar 3. Dimensi B udaya Jepang menurut Prof. Hoftstede (2012) Jarak Kekuasaan Pada skor 54, Jepang adalah masyarakat yang agak hirarkis. Jepang selalu sadar akan posisi hirarkis mereka dalam peng aturan sosial dan bertindak. Beberapa orang asing berpendapati Jepang sebagai negara yang sangat hirarkis dalam pengambilan keputusan , yang mana proses pengambilan keputusan sang at lambat. Semua keputusan harus dikonfirma si oleh setiap lapisan hirarkis dan akhirnya oleh ma najemen puncak di Tokyo. Individualisme Jepang memiliki skor 46 pada dimensi Individualisme. Dengan skor ini masyarakat Jepang menunjukkan karakteristik masyarakat kolektif, seperti menempatkan harmoni kelompok daripada individu dan masyarakat memiliki rasa malu yang kuat karena kehil angan muka. Jepang telah menjadi masyarakat paternalistik dan nama keluarga dan aset diwariskan dari ayah ke anak tertua. Saudara kandung y ang lebih muda harus meninggalkan rumah dan mencari nafkah mereka sendiri dengan keluarga inti mereka. Loyalitas pada perusahaan adalah sesuatu harus dilakukan bagi orang Jepang. Maskulinitas / Femininitas Dengan skor 95 pada dimensi ini, Jepang adalah salah satu masyarakat yan g paling maskulin di dunia. Namun, dalam kombinasi dengan kolektivisme ringan mereka, kita tidak melihat perilaku individu asertif dan kompetitif yang sering kita asosiasikan dengan budaya maskulin. Apa yang kita lihat adalah persaingan yang sengit antar kelompok. Dari usia yang sa ngat muda di taman Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 135
kanak-kanak, anak belajar untuk bersaing pada hari olahraga untuk kel ompok mereka (tim tradisional merah melawan tim putih). Dalam perusahaan Jepang, kita melihat bahwa karyawan akan bersemangat ketika mereka berjuang melawan pesaing mereka. Kita juga melihat ekspresi maskulinitas di Jepang adalah adanya dorongan untuk keunggulan dan kesempurnaan dalam produksi material mereka dan di layanan bahan dan presentasi dalam setiap aspek kehidupan. Ekspresi lain dari maskulinitas mereka tercermin dengan adanya "gila kerja". Yang mana hal ini masih sulit dilakukan bagi wanita untuk menaiki jenjang karir perusahaan di Jepang dengan norma maskulin mereka berupa jam kerja keras dan panjang. Penghindaran Ketidakpastian Dengan skor 92, Jepang adalah salah satu negara yang paling menghindari ketidakpastian di muka bumi ini. Hal ini sering dihubungkan dengan fakta bahwa Jepang selalu terancam oleh bencana alam dari gempa bumi, tsunami, topan serta letusan gunung berapi. Keadaan ini menyebabkan Jepang belajar untuk mempersiapkan diri untuk setiap situasi yang tidak pasti. Ini berlaku tidak hanya untuk rencana darurat dan tindakan pencegahan untuk bencana alam mendadak tetapi juga untuk setiap aspek lain dari masyarakat. Kita dapat mengatakan bahwa di Jepang apa pun yang kita lakukan selalu ditulis untuk memperoleh prediktabilitas yang maksimal. Dari buaian sampai liang kubur, hidup sangat ritual dan mereka memiliki banyak upacara. Misalnya, ada yang membuka dan menutup upacara setiap tahun ajaran yang dilakukan hampir persis dengan cara yang sama di tempat lain di Jepang. Pada pernikahan, pemakaman dan acara sosial yang penting, apa yang dipakai dan bagaimana orang harus bersikap dituliskan dengan sangat rinci dalam buku-buku etiket. Di perusahaan Jepang, banyak waktu dan usaha yang dilakukan dimasukkan dalam studi kelayakan dan semua faktor risiko harus diselesaikan sebelum proyek apapun dapat dimulai. Manajer meminta semua informasi, fakta dan angka-angka rinci sebelum mengambil keputusan apapun. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidakpastian. Orientasi Jangka panjang Dengan skor 80 Jepang merupakan salah satu masyarakat yang berorientasi jangka panjang. Jepang melihat hidup mereka sebagai momen yang sangat singkat dalam sejarah panjang umat manusia. Dari perspektif ini, fatalisme tidak aneh untuk orang Jepang. Mereka melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Orang Jepang menjalani kehidupan mereka dibimbing oleh kebajikan dan contoh yang praktis. Dalam perusahaan Jepang, meskipun dalam situasi ekonomi yang sulit, mereka masih secara terus-menerus melakukan investasi dalam riset dan pengembangan. Gambaran Umum Praktek MSDM di Jepang Berbeda dengan negara-negara di Asia, budaya kebersamaan masyarakat di Jepang mempengaruhi perusahaan. Pekerjaan bagi masyarakatnya merupakan identifikasi sesuatu yang besar, yang mana harga diri dan perasaan merupakan bagian yang signifikan yang menghubungkan secara langsung keterikatan prestise individu dengan prestise atasan. Secara khusus, perusahaan dipandang sebagai penyedia keamanan dan kesejahteraan, sehingga kesetiaan pada perusahaan dapat melebihi kesetiaan mereka pada Whatis human ikatan keluarga Masyarakat Jepang mempercayai adanya golongan alami dalam masyarakat, perbedaan peringkat, kelas dan status merupakan hal yang wajar, sehingga title seseorang biasanya menjadi lebih penting daripada namanya. Masyarakat sangat mempercayai dengan memperlihatkan title atau status seseorang secara cepat, maka interaksi secara tepat dan komunikasi dapat segera berlangsung. Tidak hanya itu, bahasa juga dapat memperkuat tingkatan alami dari kelas dan status. Masyarakat Jepang mempercayai bahwa untuk melakukan sesuatu harus dilakukan dengan cara yang tepat, mengikuti aturan- aturan yang berlaku. Kata adalah cara melakukan sesuatu khususnya mengenai tata cara dan proses. Misalnya saja, cara untuk makan, menggunakan telepon, memperlakukan orang asing, dsb. Masyarakat Jepang cenderung mempercayai bahwa dengan melakukan sesuatu dengan cara yang benar akan menghasilkan suatu kebiasaan yang baik. Kata 136 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
dikembangkan dalam masyarakat hirarki karena diasumsikan bahwa setiap orang menetapkan peran hidup mereka dimana kewajiban mereka diungkapkan secara detail. Kepatuhan akan peran ini, secara spontan telah dimiliki dalam karakter diri seseorang. Jika diruntut dalam sejarah, dunia pendidikan di Jepang tidak memberikan pendidikan kejuruan, sehingga pada waktu itu, pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi karyawan, dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing masing perusahaan. Pendidikan tersebut diberikan sejak karyawan diterima dan masuk bekerja pada perusahaan, misalnya pendidikan dan pelatihan melalui OJT (on the job training), serta hasil dari akumulasi pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman kerja. Sehingga, yang dianggap paling penting dalam konsep MSDM di Jepang, adalah pendidikan dan pelatihan karyawan di dalam perusahaan Konsep manajemen sumber daya manusia (MSDM) di Jepang, dapat dikatakan agak unik dan berbeda bila dibandingkan dengan konsep SDM yang umum berlaku di negara negara lain. Ada 3 hal yang penting dalam kebijakan MSDM Jepang, yaitu: shushin koyo (pekerjaan seumur hidup); nenko joretsu (senioritas); dan kigyo-nai kumiai (serikat pekerja lokal yang berdiri sendiri pada masing masing perusahaan. Pandangan tersebut dianggap sebagai landasan pendorong produktiv- itas yang tinggi di Jepang sejak akhir 1970. Sushi koyo merupakan istilah untuk sistem tenaga kerja seumur hidup (lifetime employment system) yang dipraktikkan sejak tahun 1920an dan masih dipertahankan sampai sekarang (Gross and Minot, 2006). Kebanyakan perusahaan-perusahaan ini merekrut lulusan Universitas. Kebanyak- an perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan universitas, professor, alumni dan administrator. Perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah memonopoli lulusan perguruan tinggi ternama seperti Universitas Tokyo (Tokyo University). Perusahaan-perusahaan mengadakan event informasi yang akan menarik calon pelamar. Proses perekrutan juga meliputi lamaran, tes tertulis, dan beberapa wawancara. Setelah itu terdapat sebuah proses untuk bersaing memperoleh calon-calon yang terbaik. Pada akhirnya, calon yang terpilih normalnya akan memulai kerja sebagai suatu kelompok pada bulan April setiap tahunnya. Partisipasi di antara rekan sekerja diharapkan dapat membantu perkembangan keselarasan dan kerjasama yang diharapkan semua orang. Pekerja memiliki rasa tanggung jawab yang pada akhirnya timbullah suatu sikap menerima apabila dipersalahkan hanya untuk menjaga atasanya dari rasa malu. Meskipun para bawahan tahu, bahwa mereka memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, akan tetapi keputusan itu datangnya tetap dari atas. Sistem penggajian didasarkan pada senioritas yang didasarkan pada lamanya bekerja. Pada sistem nenko, pekerja yang bekerja pada perusahaan tanpa ada pengalaman kerja dibayar dengan gaji rendah pada awalnya tapi dapat menanti kenaikan dengan bertambahnya umur dan senioritas sampai pensiun. Sistem seperti ini berdasar pada pekerjaan sepanjang masa, karena mereka akan menerima gaji tahunan yang meningkat. Pada saat yang sama dibawah pekerjaan seumur hidup, organisasi memberi inisiatif untuk investasi yang berkelanjutan pada training dan tidak berisiko pada hilangnya investasi atau pengetahuan. Konsekuensinya bagi kedua belah (perusahaan maupun pekerja) mempunyai investasi jangka panjang pada pengembangan dan kesuksesan. Pensiun Jepang memiliki 3 macam pensiun. Yang pertama, yaitu National pension (NP) meliputi semua warga Negara; kedua, Employee Pension Insurance (EPI) yang meliputi semua pekerja regular yang preminya dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan; yang terakhir, Private Pension, yang dapat ditawarkan perusahaan kepada karyawan sebagai tambahan EPI. Semua karyawan regular harus terdaftar dalam skema asuransi kesehatan pemerintah (The government health insurance plan) dimana masing-masing perusahaan dan karyawan membayar 4,1 % dari pendapatan bulanannya. Data yang ada pada tahun 2008, menyatakan besarnya National pension sebesar 83.000 yen atau sebesar $ 725 per bulan (Gross and Minot, 2008a) Perusahaan Jepang berdasarkan serikat (kigyo-nai kumiai) mempunyai sikap sabar dalam hal negosiasi penggajian pada sikap persetujuan yang kuat pada keamanan kerja anggotanya, serikat Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 137
kerja akan menjamin perilaku kerjasama anggotanya. Selain itu, Perusahaan Jepang telah mengembangkan partisipasi dalam manajemen dengan menggunakan praktek perwakilan non union/ non serikat secara inovatif efektif untuk menyusun dan memperluas perwakilan pekerja dalam pembuatan keputusan. Ada dua jenis asosiasi pekerja. Kira - kira 1/3 organisasi berorientasi suara sedangkan 2/3 tetap fokus pada aktivitas yang menyenangkan. Asosiasi pekerja yang berorentasi pada suara sering kali mendiskusikan rencana industri dan kondisi kerja dengan pihak manajemen dan manajer menghargai fungsi mereka atas pandangan komunikasi dan kebersamaan pekerja. Aspek Perwakilan Pekerja Non Serikat ini adalah sesuatu yang vital untuk memahami hubungan tenaga kerja di Jepang. Hukum Kesempatan Kerja Yang adil Dengan disahkannya Equal Employment Opportunity Law (EEOL) pada tahun 1985, Jepang nampaknya beralih ke persamaan gender di tempat kerja. Menurut fakta, undang-undang itu sebenarnya terbukti tidak efektif dalam memberantas bias gender. Namun demikian, langkah baru sekarang diambil dengan direvisinya EEOL pada bulan April 2007. Undang-undang baru itu mensyaratkan perlakuan yang sama pada kedua gender. EEOL 1985 pada awalnya muncul di bawah tekanan internasional selama United nations Decade for Women (1976-1985). EEOL mengatur praktek-praktek diskriminatif majikan terhadap wanita dalam lima kategori berikut ini: (1) perekrutan dan pengajian; (2) penugasan dan promosi; (3) pelatihan; (4) tunjangan; dan (5) usia pensiun yang dimandatkan, pengunduran diri, dan pemecatan. Namun demikian, undang-undang EEOL ini sering kali digambarkan sebagai "singa ompong". UU ini tidak menentukan sangsi terhadap diskriminasi, namun ada "tugas untuk berusaha" untuk tidak melakukan diskriminasi. Dalam prakteknya, pemenuhan itu seluruhnya bersifat sukarela. Tidakberdayaan undang-undang itu mendapatkan kritikan keras selama dua dekade pelaksanaannya. Undang-undang itu juga hanya menjawab diskriminasi melawan wanita. Revisi Undang-Undang EEOL yang telah direvisi mulai berlaku pada tanggal 1 April 2007. Perubahan-perubahan yang menyolok mencakup hal-hal berikut ini. 1. Melarang diskriminasi terhadap pria dan wanita; 2. Melarang "diskriminasi tak langsung" (yakni praktek-praktek kerja yang nampaknya netral namun secara efektif bersifat diskriminatif, seperti penetapan standar terhadap tinggi, berat, atau kekuatan fisik, atau persyaratan bagi calon karyawan untuk menyetujui transfer ke seluruh dunia, yang sulit untuk diterima oleh wanita yang memiliki keluarga); 3. Melarang praktek-praktek diskriminatif terhadap wanita atau ibu hamil yang memiliki anak baru, seperti pemotongan upah, penurunan status, pemecatan, modifikasi kontrak yang merugikan, atau perubahan dari status kerja reguler menjadi paruh-waktu; 4. Melarang pelecehan seksual terhadap pria dan wanita, dan mengharuskan pimpinan untuk mengambil langkah afirmatif untuk mencegah pelecehan seksual. 5. Penetapan hukuman konkret terhadap pelanggaran provisinya, termasuk pengungkapan publik atas perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran (Gross & Minot, 2008a) Butir (4) di atas tentang pelecehan seksual memiliki dampak khusus pada manajemen sumber daya manusia di Jepang, sebab hal ini memberikan kewajiban pada pimpinan untuk memberantas pelecehan seksual dengan lebih dahulu mengenalkan pedoman pelecehan seksual pada tahun 1997, yang mendorong para pimpinan untuk menciptakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan seksual. EEOL yang baru mengharuskan pimpinan untuk mencegah dan mengoreksi pelecehan seksual. Tugas-tugasnya yang ada di bawah undang-undang itu mencakup: • Penetapan prosedur keluhan internal. • Penyelidikan dengan cepat dan penuh terhadap pernyataan tanpa bukti dan pengambilan langkah-langkah proaktif. Jepang tindakan remedial atau perbaikan. 138 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Perlindungan individu dari pembalasan dendam atau invasi pribadi; dan • Pencegahan pelecehan seksual. Para manajer Jepang membuat suatu komitmen aktif untuk menjaga keharmonisan melalui kegiatan sosial seperti memberikan hadiah, menunduk pada atasan, dan menggunakan bahasa yang sopan untuk menunjukkan adanya perbedaan. Para manajer menyimpan pendapatnya, dan jarang sekali mengekspresikan perasaannya. Para manajer di Jepang secara halus menolak penghargaan yang diberikan untuk pribadi mereka meskipun mereka pantas menerimanya. Mereka bekerjasama dengan tanpa mengikutsertakan atasan dalam persoalan dan kesalahan. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam pencapaian tujuan kelompok. rekan mereka dalam berbagai cara untuk mengerjakan tugas mereka Perkembangan terakhir tentang usia pensiun. Menurut Gross dan Minot (2008b) Usia pensiun pekerja Jepang secara perlahan-lahan ditingkatkan. Saat ini orang Jepang lebih sehat dan dapat bekerja lebih lama daripada yang dapat mereka lakukan pada tahun 1960, dan dengan adanya kekurangan tenaga kerja, maka bekerja lebih lama telah menjadi sebuah keharusan. Usia pensiun diubah dari 62 di tahun 2006 dan 63 pada tahun 2007. Hal ini akan diteruskan sampai 64 pada tahun 2010 dan 65 di tahun 2013 (Hal ini hanya berlaku untuk pekerja laki-laki, untuk wanita akan dilakukan perubahaan kemudian) PENUTUP 1. Lingkungan budaya bisnis Singapura didominasi oleh orang-orang keturunan Cina yang mentalitasnya secara luas dipengaruhi oleh ajaran Konfucius. Negara ini memiliki PDI yang tinggi, budaya kolektivis, cenderung feminism, memiliki indeks penghindaran ketidakpastian yang rendah serta memiliki nilai yang cukup untuk orientasi jangka panjang. Para professional dan eksekutif diharuskan memiliki ijin kerja P1,P2,Q1, Q2 dan S. Selain itu Singapura tidak memiliki UU tentang upah minimum, tetapi kebanyakan perusahaan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Negara ini juga mendirikan organisasi yang menangani lingkungan kerja yang bertujuan meningkatkan mutu lingkungan kerja di sana serta memberikan bantuan bagi perusahaan yang akan mengimplementasikan lingkungan kerja yang baik. UU keamanan dan kesehatan di tempat kerja juga menetapkan hokum yang lebih berat bagi pelanggarnya. Perkembangan lainnya adalah adanya program Parenthood Tax Rebate /PTR) pajak bagi ibu-ibu yang membesarkan anak di Singapura dan disediakannya pusat-pusat penitipan anak dekat tempat kerja mereka. Dalam rangka mensejahterakan dan memberikan perlindungan kepada warganya, Pemerintah Singapura menyediakan program asuransi Medisave, Medishield, Eldershield dan Medifund. Gambaran lainnya, usia ketetapan pensiun minimal 62 tahun. Indeks HDI Negara Thailand berada pada ranking 103 pada tahun 2011. Negara ini memiliki indek jarak kekuasaan yang agak tinggi yang menerima kesenjangan dan rantai komando yang ketat dan protokol yang jelas ada dalam lingkungan kerjanya. Negara ini juga cenderung kolektivis. Untuk melestarikan nilai-nilai dalam kelompok, umumnya pekerja Thailand tidak melakukan hal yang sifatnya konfrontatif. Thailand juga dikategorikan sebagai masyarakat feminism, dan memiliki indek penghindaran ketidak pastian yang cukup kuat. Untuk itu mengurangi ketidak pastian tersebut masyarakat Thailand menetapkan aturan, hukum dan kebijakan yang ketat. Thailand juga dikategorikan sebagai Negara yang berorientasi jangka panjang. Di antara nilai-nilai yang dijunjung adalah kerja keras dan investasi hubungan pribadi dan jaringan. Perkembangan MSDM yang ada bahwa di Thailand saat ini telah mempekerjakan lebih dari satu juta imigran illegal Burma. Saat ini Thailand kekurangan pekerja lokal yang berkualitas untuk posisi senior, untuk itu mereka juga harus berkompetisi dengan perusahaan asing lainnya untuk memperebutkan calon yang qualified. Selanjutnya terdapat UU Perlindungan Tenaga kerja 1998 yang menetapkan gaji, jam kerja, kompensasi dan isu-isu jaminan sosial. Thailand juga terbiasa dengan sistem hirarkhis paternalistik. 2. Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 139
3. Masyarakat Jepang mempercayai adanya perbedaan peringkat, kelas dan status dalam masyarakat. Mereka juga mempercayai bahwa untuk melakukan sesuatu harus dilakukan dengan cara yang tepat yang disebut dengan "kata". Ada tiga hal unik dalam system ketenagakerjaan yang unik di Jepang yaitu pekerjaan seumur hidup, senioritas dan serikat kerja. Sistem penggajian didasarkan pada senioritas. Dalam hal pensiun, Jepang memiliki tiga macam pensiun yaitu National Pension (NP), Employee Pension Insurance (EPI) dan Private Pension. Perkembangan terakhir, Jepang telah merevisi UU kesempatan kerja yang adil yang berlaku 1 April 2007 yang melarang diskriminasi berdasarkan gender, pelecehan seksual di tempat kerja, serta penetapan hukuman yang berat pada para pelanggarnya. 4. Apa yang dapat kita peroleh dari gambaran budaya bisinis dan praktik MSDM di tiga Negara tersebut? a. Bahwa life time employment system yang ada di Jepang saat ini nampaknya masih belum dapat diterapkan secara utuh di Indonesia. Sistem ketenagakerjaan seumur hidup di Jepang dapat berjalan dengan baik karena diikuti oleh aturan dan tata nilai budaya lokal yang sangat dipatuhi dan dijalankan dengan baik di tempat kerja, dalam pergaulan sehari-hari dan juga di rumah. Karyawan Jepang sangat menghormati atasannya dan menjaga kewibawaan atasan,. Begitu pula atasan yang menghormati dan menunjukkan kepeduliannya yang tinggi kepada bawahannya sehingga hubungan perusahaan (pimpinan) dan karyawan (bawahan) bersifat mutual benefit dan menghasilkan harmoni kerja. Sedangkan di Indonesia hal ini masih kurang. Budaya lokal masih kurang mendukung budaya organisasi secara keseluruhan. Secara umum, hubungan atasan-bawahan masih sebatas hubungan kerja dan karyawan masih merasa kurang memiliki perusahaan. b. Para pekerja dan praktisi bisnis dan MSDM di Indonesia harus sadar, ketika melakukan hubungan bisnis dengan mereka yang berlatar budaya confusianisme dan etnis Cina, maka hubungan bisnis ini harus dimulai dengan adanya saling percaya. Perantara dapat digunakan untuk memulai tahapan ini. Setelah mendapatkan kepercayaan ini, hubungan bisnis yang intens dan saling menguntungkan dapat dilanjutkan. Beberapa teman yang pernah melakukan hubungan bisnis ini dengan etnis Cina telah mengkonfirmasi kebenaran pernyataan tersebut. Pada awalnya rekan bisnis hanya akan ditemui di teras rumah. Seiring berjalannya waktu kemudian mereka ditemui di ruang tamu. Kepercayaan penuh dari patner bisnis Cina ini ditandai dengan diundangnya mereka dalam makan malam di ruang makan rumah mereka. Dengan demikian pembicaraan bisnis yang saling menguntungkan dapat dilakukan karena adanya "trust"yang kuat di antara keduanya. c. Serikat pekerja di Jepang dan Singapura sangat kuat karena mereka memposisikan sebagai partner perusahaan dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan pekerjanya dan keuntungan ekonomi bagi perusahaannya. Di Indonesia, serikat kerja kita masih belum sekuat di dua negara tersebut. Masih sering kita jumpai adanya konflik yang berkepanjangan antara perusahaan dan pekerja yang memperjuangkan hak-hak mereka dan adanya demo- demo dan pemogokan kerja yang merugikan kedua belah pihak. d. Upah minimum pekerja di Thailand dan di Indonesia hampir mirip pada rentang Rp. 1.100.000,-sampai Rp. 2.000.000,- per bulan. e. Jika keadaan ekonomi Indonesia sudah memungkinkan, saya mengusulkan agar pemerintah RI dapat memberikan skema asuransi pensiun bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat menutup kebutuhan minimal rakyat Indonesia di bidang kesehatan, sandang, papan dan pangan sebagaimana yang ada di Singapura dan Jepang. 140 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
DAFTAR RUJUKAN diakses 3 September 2012 diunduh 3 September 2012 diunduh 3 September 2012 diunduh 3 September 2012 Gross, A and Minot, J, December 2006, Japan HR and Recruiting Issues Update - 2006, Published by Pacific Bridge, Inc. Gross, A and Minot, J, January 2008(a), Japan HR Update - 2008, Published by Pacific Bridge, Inc. Gross, A and Minot, J, January 2008(b), Effects of Japan's Aging Population on HR Management, Published by Pacific Bridge, Inc. Gross, A and Minot, J, October 2007, Malaysia HR Update - 2007, Published by Pacific Bridge, Inc. Gross,A , August 2007, HR and Recruiting Trends in Singapore Update, Published by Pacific Bridge, Inc. Gross, A, December 2001, Thailand Human Resources Update, Published in Corporate Relocation News, Published by Pacific Bridge, Inc. Gross, A. 1999. Human Resource Issues in Singapore, Published by Pacific Bridge, Inc. Gross, A. 2007. HR and Recruiting Trends in Singapore Update (August), Published by Pacific Bridge, Inc. Gross, A., Weintraub,R. July, 2005 Update on HR Issues in Singapore: Published by Pacific Bridge,Inc. diunduh 2 september 2012 diunduh 3 september 2012 indicators /1.html diunduh 2 september 2012 diunduh 2 september 2012 diunduh 2 september 2012 Soetjipto, B.E (2008) Trend Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia di Singapura, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang, Volume 6, Januari (terakreditasi secara nasional) Soetjipto, B.E (2011) Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M. Ed., M .Si. | 141
142 | Budaya Bisnis dan Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia dari Perspektif Signaung Model Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. Yang saya hormati, Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Negeri Malang selaku pimpinan sidang senat terbuka pada hari ini. Para Anggota Senat Universitas Negeri Malang Ketua Komisi Guru Besar. Para Pejabat Struktural di lingkungan UM, Rekan sejawat dosen Universitas Negeri Malang, dan segenap undangan serta hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya menghadiri pengukuhan guru besar kami di pagi hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah swt., Tuhan Yang maha Esa, atas karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Hanya atas karunia dan rahmat-Nya kita bersama-sama dapat menyelenggarakan dan menghadiri acara pengukuhan guru besar kami sebagai bagian penting dari rangkaian proses yang menandai diakuinya kami menyandang status guru besar di bidang ilmu Manajemen Keuangan di Universitas Negeri Malang yang kita cintai ini. Salah satu kewajiban dari seorang calon guru besar di dalam rangka pengukuhannya menjadi guru besar adalah menyampaikan pidato ilmiah di hadapan sidang senat terbuka. Dalam rangka inilah perkenankanlah saya sebagai Guru Besar dalam bidang Manajemen Keuangan (Financial Management) menyampaikan di hadapan bapak ibu hadirin sekalian sidang senat terbuka, pidato ilmiah dengan topik bahasan yang saya beri judul "Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public Di Indonesia dari Perspektif Signaling model". Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam paparan pidato saya banyak menyebutkan instilah-istilah teknis maupun konsep yang terdengar asing bagi sebagian dari kita yang ada di ruangan ini. Hal ini semata-mata karena latar belakang disiplin keilmuan bapak ibu sekalian yang berbeda dengan saya. Hadirin Sidang Senat yang saya hormati Pada prinsipnya, salah satu tugas mendasar dari manajer perusahaan adalah meningkatkan atau memaksimalkan nilai ekonomis dari perusahaan yang dipimpinnya (Brigham & (Ghapenski, 1999). Dalam rangka kepentingan inilah, setiap kebijakan strategik keuangan perusahaan senantiasa diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Dengan kata lain, nilai ekonomis perusahaan sebagai- mana dicerminkan pada nilai saham perusahaan, lazim digunakan oleh para manajer sebagai kriteria (yardstick) dari keputusan-keputusan strategik keuangan yang diambilnya. Kebijakan keuangan perusahaan pada dasarnya mencakup tiga bidang, yaitu kebijakan investasi, kebijakan pembiayaan, dan kebijakan dividen. Kebijakan investasi (investment policy) mencakup keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan proyek atau obyek investasi yang dianggap paling menguntungkan perusahaan. Keputusan pembiayaan (financing policy) mencakup keputusan-keputusan yang terkait dengan struktur pembiayaan atau struktur modal perusahaan. Sedangkan, kebijakan dividen (dividend policy) yang selanjutnya menjadi fokus kajian pidato ini adalah mempersoalkan berapa bagian dari keuntungan perusahaan yang dicapai dalam suatu periode yang sebaiknya didistribusikan kepada para pemilik perusahaan dan berapa yang sebaiknya ditahan di dalam perusahaan serta bagaimana pola pendistribusiannya. Dibanding dua kebijakan finansial lainnya yaitu kebijakan investasi dan kebijakan pembiaya- an, kajian akademis terhadap kebijakan dividen masih banyak diwarnai oleh perdebatan yang cukup Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. | 143
tajam. Pertanyaan mendasar yang umumnya dikemukakan sehubungan dengan kebijakan dividen ini, sebagaimana dua kebijakan finansial lainnya (kebijakan investasi dan pembiayaan), adalah "Ber- pengaruhkah kebijakan dividen yang diambil perusahaan terhadap nilai perusahaan?" atau lebih spesifik "Mampukah perusahaan meningkatkan nilainya melalui kebijakan dividen?" Selama beberapa dekade terakhir sejak Miller dan Modigliani mengemukakan The irrelevance of dividend proposition pada tahun 1961 melalui artikelnya berjudul "Dividend Policy, Growth and Valuation of Shares", pertanyaan tersebut masih sangat relevan dikemukakan. Hal ini terkait dengan masih adanya kontroversi yang cukup kuat sampai dengan saat ini baik di kalangan akademisi, praktisi (manajer), maupun peneliti, di seputar jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebagaimana diakui oleh Stern & Chew (2000): "Over the past twenty years, the question of the effect of dividends on stock prices (firm 's value) has been a controversial one. Until quite recently, the academic finance profession collectively had come up with no convincing rationale for corporate dividend payments." Di samping itu, Baker et al. (2003) mengemukakan hal yang sama: Much debate exists about the role, if any, of dividend decisions on share prices. Both academics and corporate managers continue to disagree about whether the value of the firm is independent of its dividend policy. Despite exhaustive theoretical and empirical analysis to explain their pervasive presence. dividend remain one of the thorniest puzzle in corporate finance. Fisher Black dikutip oleh Brealey (1998) lebih khusus menyebut teka-teki dividen (dividend puzzle), dengan mengatakan sebagai berikut: The dividend puzzle referred to was that despite considerable debate and research, there is litlle agreement among economists. managers. and investors about the stock price consequences of. and thus the corporate motives for, paying cash dividends. Does a high payout increase the stock price, reduce it, or make no difference at all? Hadirin Sidang Senat yang saya hormati, Sebagaimana disajikan pada Gambar 1 (Konfigurasi Teori Dividen), pada awalnya terdapat dua kelompok pemikiran tentang jawaban atas pertanyaan fundamental tersebut yang terkesan bertentangan satu sama lain. Kelompok pertama mendasarkan pandangannya pada asumsi perfect market. Kelompok ini dimotori oleh Miller dan Modigliani (M&M) dengan argumennya yang dituangkan dalam The irrelevance of dividend proposition. Sesuai sebutannya, proposisi ini mengatakan bahwa pada kondisi perfect market dengan symmetry of information dan tidak ada biaya transaksi, pajak, serta biaya informasi, kebijakan dividen dianggap tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Argumen dividend irrelevance mengimplikasikan bahwa apapun kebijakan dividen yang diambil oleh manajer tidak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan karenanya semua bentuk kebijakan dividen dianggap ekuivalen. 144 | Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia
d n e d v e D i g n h i t o o m S l a n o i t n e r e f f i D s k R i t x e T y c i l o P d n e d v e D i n e d i v i D i r o e T i s a r u g i f n o K . 1 r a b m a G w o F h s a C e e r F l s s e h i t o p y H ) n e s n h e J ( y t i r u t a M s s e h i t o p y H ) n o i l l u e G ( g n i r o t i n o M e a n o l i t a R ) e k o r b r e t s E (
· c n a m r o f r e P m r i F e c n a m r o f r e P k c o S t Sebaliknya, kelompok pemikiran kedua mendasarkan pada asumsi imperfect market yang ditandai dengan Information asymmetry dan adanya biaya transaksi, pajak, serta biaya informasi. Kelompok ini menganggap bahwa pada kondisi imperfect market, kebijakan dividen membawa dampak terhadap nilai pasar perusahaan. Selanjurnya proposisi ini dikenal dengan the relevance of dividend proposition. Kelompok pandangan ini pada awalnya dipelopori oleh Benjamin Graham dan David Dodd pada tahun 1951 dan Myron Gordon pada tahun 1959 melalui valuation model yang ia kembangkan (Hess, 1992). Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. | 145
Walaupun ada sebagian hasil penelitian yang mendukung keberadaan the irrelevance of dividend proposition, namun para oposan dari pandangan ini menganggap bahwa proposisi tersebut tidak berlaku dalam dunia nyata karena perfect market yang menjadi prasyaratnya tidak pernah ada dalam praktik. Proposisi tersebut hanya ada pada tatanan teori dan terutama berperan sebagai starting point dalam memberikan eksplanasi tentang teori dividen. Mereka (oposan) berargumen bahwa proposisi dividend relevance adalah yang realistis karena ia dibangun atas dasar kenyataan yang ada yaitu market imperfections. Kajian-kajian empiris tentang kebijakan dividen selanjutnya cenderung menggunakan kerangka pikir the dividend relevance. Mereka tidak lagi memper- masalahkan apakah dividen relevan (berpengaruh) atau tidak relevan terhadap nilai perusahaan, melainkan bergeser kepada upaya untuk menjelaskan permasalahan fundamental lebih lanjut yaitu tentang "Bagaimana kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan?" dan "Bagaimana kebijakan dividen ditetapkan?" Seiring dengan perkembangan tersebut, kontroversi di seputar kebijakan dividen juga bergeser dan lebih terkonsentrasi pada kedua pertanyaan fundamental tersebut. Dalam perkembangannya, the relevance of dividend proposition telah melahirkan beberapa model eksplanasi yang merepresentasikan relevansi kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar. Model-model eksplanasi tersebut antara lain terdiri dari: signaling model, agency cost model, clientele effect model, bird in-the-hand model. dan behavioral model (Baker et al., 2003). Namun demikian, sejalan dengan penjelasan sebelumnya, walaupun model-model tersebut memperoleh justifikasi teoritis yang cukup meyakinkan, studi empiris yang telah dilakukan untuk menguji model-model tersebut masih bersifat inconclusive. Di antara beberapa model teoritis kebijakan dividen tersebut, signaling model merupakan model eksplanasi yang bertitik tolak dari market imperfection yang paling banyak memperoleh perhatian baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Hal ini salah satunya dikarenakan model tersebut banyak digunakan untuk menjelaskan implikasi-implikasi kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan terhadap respon pasar sebagaimana dicerminkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada harga saham perusahaan. Model ini pada dasarnya menjelaskan bahwa manajer sebagai orang dalam perusahaan (insider) memilih kebijakan dividen sebagai sarana untuk memberikan sinyal kepada para investor/ pasar tentang informasi dalam (private information) yang ia miliki terkait degan prospek perusahaan. Sebagai insider, manajer memiliki informasi yang lebih lengkap tentang prospek perusahaan dibanding investor atau bahkan pemilik perusahaan sendiri. Signaling model memandang bahwa manajer menggunakan dividen sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada pasar/ investor terhadap apa yang ia ketahui dan yakini tentang prospek kinerja perusahaan ke depan. Manajer sebagai orang dalam (insider) perusahaan merupakan satu-satunya pihak yang paling tahu tentang prospek kinerja perusahaan. Ia berada dalam posisi yang memungkinkan ia tahu banyak tentang produk, pasar, strategi, dan peluang investasi (investment opportunities) dari perusahaan dibanding investor atau pemilik yang berada di luar perusahaan. Informasi demikian di dalam ilmu manajemen keuangan di sebut sebagai private information yaitu jenis informasi tentang perusahaan yang hanya dikuasai/dimiliki oleh orang dalam perusahaan (pihak manajemen). Secara garis besar, prediksi signaling model of dividend menyatakan bahwa suatu kenaikan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan memiliki muatan informasi yang memberikan sinyal kepada investor/ pasar tentang keyakinan manajemen akan prospek kinerja perusahaan yang lebih baik ke depan, sehingga suatu kenaikan dividen pada periode tertentu dianggap sebagai penyampaian berita baik atau good news dari manajemen kepada pasar tentang prospek perusahaan. Atas dasar tersebut investor akan mereaksi secara positif kenaikan dividen sebagaimana tercermin pada naiknya harga saham perusahaan. Sebaliknya suatu penurunan dividen memiliki muatan informasi yang memberikan sinyal tentang menurunnya kinerja perusahaan ke depan sehingga pasar menganggap hal tersebut sebagai bad news dan oleh karena itu, investor akan mereaksi negatif kebijakan penurunan dividen tersebut (Millcr & Modigliani, 1961). Secara keseluruhan, signaling model mengindikasikan tentang adanya hubungan positif antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan. Berdasarkan argumentasi di atas, disimpulkan bahwa jika prediksi dari signaling model benar atau kredibel maka terdapatnya kenaikan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan pada periode tertentu seyogyanya diikuti oleh adanya kenaikan kualitas kinerja perusahaan pada periode-periode 146 | Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia
berikutnya, sebaliknya penurunan dividen dalam periode tertentu akan diikuti oleh menurunnya kinerja perusahaan pada periode-periode berikutnya. Hadirin Sidang Senat yang saya hormati, Demikanlah secara garis besar argumen prediktif dari signaling model sebagai salah satu model eksplanasi perilaku kebijakan dividen. Kebijakan dividen pada dasarnya mencakup beberapa jenis kebijakan seperti kebijakan tentang kenaikan dividen (dividend increase), kebijakan penurunan dividen (dividend cut/ decrease), kebijakan penghentian pembayaran dividen (dividend termination), kebijakan pembayaran kembali dividen (dividendre sumption), dan kebijakan pembayaran dividen pertama (dividend initiation). Kajian-kajian akademis selama ini terhadap signaling model pada umumnya terfokus kepada perilaku kebijakan dividen reguler yang mencakup kebijakan kenaikan, penurunan, penghentian, dan pembayaran kembali dividen. Sebaliknya kajian akademis yang serius terhadap perilaku kebijakan inisiasi dividen terlihat masih baru dimulai. Salah satu indikasinya adalah publikasi-publikasi ilmiah utama berskala internasional tentang kajian terhadap perilaku kebijakan inisiasi dividen yang ditulis oleh tokoh-tokoh manajemen keuangan dari beberapa perguruan tinggi terkemuka seperti di Amerika Serikat masih boleh dikatakan baru dimulai pada tahun 2000-an. Artikel-artikel dalam publikasi tersebut umumnya masih mengkaji pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kebijakan inisiasi dividen. Sebagaimana juga diakui oleh Caffrey & Hamil (2002) bahwa studi-studi empiris tentang kebijakan inisiasi dividen masih sangat terbatas itupun masih terbatas dilakukan pada setting pasar modal yang sudah maju terutama di Amerika. Kebijakan inisiasi dividen merupakan salah satu bentuk kebijakan dividen perusahaan, di samping bentuk-bentuk kebijakan dividen reguler sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kebijakan inisiasi dividen sebagaimana menjadi fokus dari pidato ini adalah kebijakan manajemen perusahaan tentang dividen pertama (initial dividend) yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham pasca initial public offering (IPO) atau setelah perusahaan berstatus sebagai perusahaan go-public. Kebijakan inisiasi dividen merupakan kebijakan perusahaan dalam rangka menentukan kapan dan dengan nilai berapa dividen pertama dibayarkan kepada pemilik pasca IPO dilakukan. Isu tentang kebijakan inisiasi dividen sebagai fokus kajian dari pidato ini didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, sebagai salah satu bentuk kebijakan dividen perusahaan, kebijakan inisiasi dividen lebih bernilai strategik dibanding bentuk-bentuk kebijakan dividen lainnya. Kedua, adanya keunikan tertentu dari perilaku kebijakan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan-perusahaan go- public di Indonesia, dibanding perusahaan-perusahaan go-public di lingkungan pasar modal yang sudah maju (advanced market) yang selama ini menjadi basis penelitian-penelitian utama tentang kebijakan inisiasi dividen. Inisiasi dividen merupakan indikasi pertama yang bersifat publik tentang kesediaan manajer perusahaan untuk mendistribusikan kelebihan kas kepada para pemegang saham dibanding menginvestasikannya ke dalam proyek-proyek baru. Dengan melakukan inisiasi dividen, manajer ingin menunjukkan komitmennya kepada pemegang saham untuk selanjutnya ke depan secara konsisten melakukan pendistribusian kas dalam bentuk dividen reguler untuk waktu yang tak terbatas. Inisiasi dividen merupakan poin penting yang menandai babak baru dalam perjalanan finansial perusahaan ke depan. Kebijakan inisiasi dividen yang diambil oleh perusahaan membawa konsekuensi tanggung jawab perusahaan secara finansial dalam jangka panjang. Sekali perusahaan memutuskan untuk menginisiasi atau memulai membayarkan dividen, ia dituntut untuk mampu menjaga konsistensi pembayaran dividen periodik yang sudah diawalinya tersebut. Inkonsistensi atau instabilitas dalam pembayaran dividen berikutnya bisa merusak reputasi manajer di mata pemegang saham atau investor. Dibanding dividen reguler, inisiasi dividen diharapkan memiliki signaling effect yang lebih kuat karena inisiasi dividen lebih bersifat tidak terantisipasi oleh pasar (Howe & Shen, 2004). Pernyataan tersebut cukup rasional mengingat pada dividen reguler, pasar bisa meng- antisipasinya melalui trend dividen pada periode-periode sebelumnya sebagaimana pula diindikasikan dalam Lintner's model, yang menyatakan bahwa dividen berjalan (current dividend) merupakan fungsi Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. | 147
dari dividen tahun lalu (last year's dividend) dan current earning. Namun pada kasus inisiasi dividen tidak ada pembayaran dividen apapun sebelumnya yang ikut menentukan besarnya inisasi dividen. Hadirin Sidang Senat yang saya hormati, Urgensi strategik dari kebijakan inisiasi dividen terkait dengan dua hal. Pertama, aspek penetapan payout atau kebijakan tentang berapa sebaiknya besarnya dividen yang ditetapkan sebagai dividen pertama (initial dividend payout) oleh perusahaan. Kedua, terkait dengan aspek timing atau penetapan waktu yaitu kapan perusahaan sebaikya melakukan inisiasi dividen setelah memutuskan go-public. Penetapan payout atau besarnya dividen pertama yang akan didistribusikan kepada para pemegang saham (initial dividend payout) merupakan masalah krusial pertama yang dihadapi oleh manajer perusahaan dalam pengambilan kcputusan tentang inisiasi dividen. Pentingnya keputusan yang cermat terhadap besarnya (payout) dividen pertama ini tidak lain terkait dengan pentingnya upaya stabilitasi atau konsistensi pembayaran dividen pada periode-periode selanjutnya. Jumlah yang ditetapkan sebagai dividend payout pertama akan menentukan besamya dividen-dividen reguler periode berikutnya dengan anggapan bahwa manajer memiliki preferensi untuk mempertahankan konsistensi atau stabilitas dividen pada periode-periode selanjutnya sebagaimana temuan empirik yang ada. Temuan-temuan dari penelitian utama kebijakan dividen secara konklusif membuktikan bahwa manajer cenderung untuk menghindari adanya penurunan dividen dan tak terbayarnya dividen dalam periode-periode tertentu (dividend cut) di masa yang akan datang karena hal tersebut bisa merusak reputasinya di mata investor atau pemegang saham. Manajer lebih suka membayar dividen secara stabil dan cenderung menghindari suatu kenaikan dividen pada tingkat tertentu yang tidak bisa dijamin kosistensinya di masa yang akan datang sehubungan tidak adanya dukungan dari kineija (profitabilitas) perusahaan. Manajer melakukan hal tersebut karena mereka meyakini bahwa pemegang saham lebih menyukai aliran dividen yang stabil (steady stream) ketimbang dividen yang berfluktuasi (PhiIIippatos & Sihlcr,2001). Anggapan di atas menjadi alasan bagi manajer untuk tidak gegabah melakukan inisiasi dividen jika dipandang setelah itu konsistensi atau stabilitas dividen reguler yang sudah diawalinya tersebut tidak ada jaminan untuk bisa dipertahankan (unsustainable) karena belum siapnya dukungan finansial atau kinerja perusahaan. Stabilitas berarti terbayarnya dividen secara konsisten serta terhindar dari adanya penurunan dividen dalam periode-periode tertentu. Beberapa temuan empiris terkait dengan pentingnya stabilitas dividen diantaranya dihasilkan oleh Gombola & Liu (2003) dan Gwillym et al. (2000). Keduanya, menguji tentang stabilitas dividen dengan melibatkan konteks yang berbeda, masing-masing di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika dan di Inggris telah menghasilkan temuan yang sama bahwa stabilitas dividen yang dipertahankan oleh manajer telah memberikan kontribusi terhadap kinerja retum saham perusahaan. Baker (1999) melakukan survey terhadap institutional investors dan menemukan bahwa kalangan investor ini mempercayai bahwa kebijakan dividen mempengaruhi harga saham dan konsistensi (stabilitas) dividen merupakan yang terpenting di dalamnya. Berdasarkan kecenderungan manajer untuk menjamin stabilisasi dividen sebagaimana dibuktikan dalam temuan-temuan empiris tersebut maka manajer akan bersedia membayar dengan payout yang tinggi untuk dividen pertama jika ia meyakini bahwa prospek kinerja perusahaan mendukung guna mempertahankan payout tersebut. Sebaliknya perusahaan dengan prospek kinerja yang lemah akan menghindari untuk membayar dividen pertama dengan payout yang tinggi karena memiliki risiko yang lebih besar untuk tidak bisa dipertahankan (unsustainable) pada periode-periode selanjutnya. Atas dasar ini diharapkan besarnya initial dividend payout akan memberikan sinyal tentang status kinerja perusahaan yang melakukan inisiasi dividen. Adapun aspek strategik kedua dalam kebijakan inisiasi dividen adalah terkait dengan timing atau penetapan waktu kapan perusahaan melaksanakan inisiasi dividen. Keputusan manajer untuk melakukan inisiasi dividen dengan segala konsekuensinya terutama terhadap tanggung jawab dan komitmen perusahaan untuk secara konsisten atau reguler melakukan pembayaran dividen ke depan 148 | Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia
adalah sangat terkait dengan kesiapan perusahaan secara finansial yang didukung oleh prospek kinerja perusahaan. Timing atau kapan perusahaan mulai bersedia membayarkan dividen pertamanya (initial dividend) mencerminkan kapan perusahaan tersebut siap secara finansial guna merealisasikan komitmennya terhadap pembayaran dividen reguler selanjutnya. Terkait dengan ini maka perusahaan yang memutuskan untuk segera memulai membayarkan dividen pertamanya dipandang lebih siap secara finansial dibanding dengan mereka yang menunda pembayaran dividen pertamanya. Kesiapan perusahaan melakukan inisiasi dividen adalah didasarkan pada kemampuan finansial yang didukung oleh prospek kinerja perusahaan yang memadai. Oleh karena itu diharapkan bahwa keputusan perusahaan untuk segera atau menunda inisiasi dividennya akan memberikan sinyal tentang kineija keuangan perusahaan. Bagi perusahaan yang mampu lebih awal/ cepat membayarkan dividen pertamanya dipandang memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk menjamin konsistensi pembayaran dividen reguler selanjutnya. Sedangkan perusahaan yang belum siap melakukan atau menunda pembayaran dividen pertamanya dipandang belum memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk maksud tersebut. Hadirin Sidang Senat yang saya hormati. Sebagai gambaran realita tentang perilaku kebijakan inisiasi dividen khususnya dari sisi timing kebijakan baik di lingkungan pasar modal maju (advanced market) yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pasar modal di Amerika (US) dan pasar modal yang baru berkembang (emerging market) yang direpresentasikan oleh pasar modal di Indonesia, berikut disajikan perbandingan timing pengumuman inisiasi dividen antara kedua konteks pasar modal tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2, dan 1628 perusahaan yang melakukan IPO atau go public dalam rentang waktu 1991 -2000, hanya ada 6,08% atau 99 perusahaan saja yang melakukan inisiasi dividen dalam rentang waktu 10 tahun pasca IPO (Jain et al. 2002) . Pakta ini juga diperkuat temuan dari Dhaliwal et al. (2003), dengan menggunakan tracking period yang lebih panjang dari yang digunakan oleh Jain et al. (2002) yaitu 20 tahun (1980-1999) yang menunjukkan dari sebanyak 1873 perusahaan dari lingkungan perusahaan yang melakukan IPO hanya ada sekitar 400 perusahaan atau 21,36% dari total sampel, yang pada akhirnya melakukan inisiasi dividen walaupun bukan pada tahun- tahun awal pasca IPO. Perusahaan melakukan inisiasi dividen pasca IPO Perusahaan Tidak melakukan inisiasi dividen pasca IPO Gambar 2. Porsi Jumlah Perusahaan yang/tidak Melakukan Inisiasi Dividen Pasca IPO Periode 1991-2000 Di Amerika Sumber: jain et aL (2002) Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. | 149
Perusahaan melakukan inisiasi dividen pasca PO Perusahaan tidak teridentifikasi Gambar 3. Porsi Jumlah Perusahaan yang/tidak Melakukan Inisiasi Dividen Pasca IPO Periode 1989-2003 Di Indonesia (Sumber: Database Pasar Modal Indonesia-UGM) Dari kedua sumber fakta di atas bisa disimpulkan bahwa hanya dengan jumlah yang tidak signifikan saja dari perusahaan-perusahaan di Amerika yang memutuskan melakukan inisiasi dividen setelah mereka berstatus sebagai perusahaan go-public itupun bukan pada tahun pertama melainkan paling cepat rata-rata pada tahun ketiga sampai dengan kelima pasca IPO. Sebagian besar dari mereka melakukan inisiasi dividen setelah tahun kelima pasca IPO. Di samping itu, kebanyakan perusahaan di negara-negara maju yang memutuskan untuk go- public umumnya berada dalam pase awal dari pertumbuhan mereka dan berada di lingkungan industri yang sedang mengalami pertumbuhan cepat (Jain et al., 2002). Fakta ini sangat sejalan dengan logika yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh akan banyak membutuhkan dana guna merealisasikan potensi pertumbuhan yang dimiliki. Umumnya dana yang tersedia di dalam perusahaan tidak mencukupi untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu bagi perusahaan-perusahaan yang baru melaksanakan IPO yang pada dasarnya berada pada fase pertumbuhan, tidak diharapkan untuk segera melakukan inisiasi pembayaran dividen di tahun-tahun awal pasca IPO. Hal ini mengingat kebutuhan dana yang cukup besar untuk kepentingan investasi pada masa-masa tersebut. Di lain pihak, di Indonesia, Hadirin Sidang Senat yang saya hormati, diperoleh fakta yang justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Sebagai sampel, hasil identifikasi terhadap perusahaan- perusahaan yang baru melaksanakan IPO atau go-public melalui Bursa Efek Jakarta dalam rentang waktu 14 tahun yaitu periode 1989-2003 diperoleh data yang menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan yang baru go public ternyata melakukan inisiasi dividen pada tahun pertama pasca IPO mereka. Kondisi ini sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. dari 334 perusahaan yang go public di Indonesia pada kurun waktu 1989-2003 sebanyak 321 atau kurang lebih 95% dari mereka melakukan inisiasi dividen pada tahun pertama pasca IPO atau setelah terdaftar (listing) di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). Sedangkan sisanya 5% dari mereka tidak teridentifikasi apakah mereka melaksanakan inisiasi dividen atau tidak pada tahun pertama setelah IPO (Database Pasar Modal Indonesia. UGM). Ada dua hal yang bisa dicermati dari perilaku kebijakan inisiasi dividen yang sangat kontradiktif di antara kedua konteks pasar modal tersebut yaitu di Amerika dan di Indonesia. Pertama, di Indonesia, dari sisi kuantitas, sangat jelas ditunjukkan bahwa sebagian besar bahkan hampir seluruh perusahaan yang baru go-public melakukan inisiasi dividen pasca IPO atau setelah mereka berstatus go-public. Di Amerika, dengan rentang waktu yang relatif sama, hanya ada kurang lebih 6% saja dari mereka yang melakukan inisiasi dividen setelah IPO. Kedua, dilihat dari sisi timing atau penetapan waktu kapan inisiasi dividen itu dilakukan di Indonesia, hampir semua perusahaan yaitu kurang lebih 95% dari yang melakukan inisiasi dividen pada rentang waktu 1989- 2003, memutuskan melakukan inisiasi dividen pada tahun pertama setelah IPO atau listing, sedangkan sisanya melakukannya pada tahun-tahun setelah tahun pertama. Sementara di Amerika, hanya dalam jumlah yang relatif tidak berarti (6%) dari perusahaan yang go-public, yang memutuskan melakukan inisiasi dividen pada tahun-tahun awal pasca IPO itupun bukan pada tahun pertama setelah mereka 150 | Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia
melakukan IPO sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh dari total 99 perusahaan yang melakukan inisiasi dividen pasca IPO dalam tracking period 1991-2000, hanya 3 atau 3,03% saja yang melakukan inisiasi dividen pada kurun waktu dua tahun pasca IPO: 5 perusahaan atau 5,05% melakukannya pada kurun waktu 3 tahun pasca IPO; 6 perusahaan atau 6,06% pada kurun waktu 4 tahun pasca IPO; 9 perusahaan atau 9,09% pada kurun waktu 10 tahun pasca IPO; dan seterusnya (Jain et al.. 2004). Hadirin yang saya hormati. Mencermati fakta yang ditunjukkan oleh kedua konteks pasar modal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perilaku perusahaan go-public di lingkungan pasar modal maju didominasi oleh sikap manajer perusahaan untuk tidak melakukan inisiasi dividen di tahun-tahun awal pasca IPO. Beberapa temuan penelitian dengan basis data pasar modal di Amerika niegindikasikan bahwa perusahaan menunggu saat yang dipandang tepat untuk memutuskan melakukan inisiasi dividen yaitu ketika kondisi finansial perusahaan sebagaimana dicerminkan oleh kinerja perusahaan (profitailitas) dan kondisi pasar saham mendukung (favorable) diambilnya keputusan tersebut (Sharma, 2001; Dhaliwal et al.. 2003; Bullan et al.. 2003; dan Jain et al.. 2004). Selain mengindikasikan pertimbangan- pertimbangan rasional dari sisi kineija finansial perusahaan, kebijakan inisiasi dividen dari perspektif signaling model di lingkungan perusahaan-perusahaan pada konteks pasar modal maju juga terbukti dari adanya reaksi pasar terutama dalam jangka pendek yang pada umumnya bersifat positif terhadap pengumuman inisiasi dividen (Asquith & Mullins, 1983; Taranto, 2004; McCaffrey & Hamil, 2000; Kosedag & Michayluk. 2000; Sharma. 2001; dan Boehme & Sorescu, 2003). Di lain pihak, perusahaan go-public di Indonesia (sebagai representasi konteks emerging market) yang bisa dikatakan hampir seluruhnya melakukan inisiasi dividen segera pasa IPO mereka, memang menunjukkan perilaku yang terlihat sangat bertolak belakang dari perilaku perusahaan go- public di negara maju. Perilaku yang ditunjukkan tersebut bahkan bertolak belakang dengan argumen yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan IPO atau go-public umumnya berada pada pase pertumbuhan sehingga membutuhkan dana untuk merealisasikan peluang pertumbuhan tersebut bukan justru membayarkan kembali dana kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Hadirin yang saya hormati. Perilaku kebijakan inisiasi dividen yang ditunjukkan oleh perusahaan- perusahaan go-public di Indonesia tersebut mengundang beberapa pertanyaan fundametal, terutama dari perspektif signaling model, sebagai model eksplanasi teoritik utama kebijakan dividen yang berbasis pada relevance of dividend proposition. Pertama, apakah kebijakan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan-perusahaan go-public di lingkungan pasar modal di Indonesia cukup kredibel dari perspektif signaling model? Dalam arti, apakah kebijakan inisiasi dividen yang ditetapkan oleh manajer mengindikasikan secara kredibel prospek kinerja perusahaan. Dalam hal ini, kebijakan inisiasi dividen dikatakan kredibel jika suatu kenaikan atau penurunan dalam pembayaran dividen pertama (initial dividend) diikuti oleh adanya penguatan/penurunan secara faktual kinerja perusahaan pasca inisiasi dividen. Atau secara cross sectional dikatakan perusahaan yang mampu membayar dividen pertama lebih tinggi berarti memiliki kinerja yang lebih baik dibanding perusahaan yang membayar dividen pertama lebih rendah. Dari perspektif ini pula bisa diprediksikan bahwa perusahaan yang memutuskan menginisiasi dividennya segera pasca IPO dianggap memiliki basis kineija yang lebih baik dibanding mereka yang tidak menginisiasi atau menunda inisiasi dividennya setelah IPO. Sinyal dari kebijakan dividen bersifat credible jika perusahaan-perusahaan dengan prospek kinerja yang lemah (inferior prospects) tidak bisa meniru (mimicking) kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang memang memiliki strong prospects. Pertanyaan kedua yang juga patut dikemukakan adalah apakah kebijakan manajer perusahaan go-public di Indonesia untuk menginisiasi dividennya segera setelah IPO dengan payout atau nilai tertentu adalah eukup credible? Dalam arti payout yang ditetapkan sebagai dividen pertama (initial dividend payout) bisa dipertahankan (sustainable) pada periode-periode selanjutnya? Aspek Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. | 151
sustainability dan stability dalam kebijakan dividen merupakan taruhan atas reputasi manajer perusahaan di mata para pemilik perusahaan. Kebijakan inisiasi dividen dikatakan credible dalam konteks ini jika kebijakan tersebut mampu menjamin adanya konsistensi dan sutainabilitas dividen pada periode-periode selanjutnya. Hadirin Sidang Senat yang saya hormati. Jawaban secara empiris terhadap dua pertanyaan fundamental yang disebutkan sebelumnya telah diperoleh dari rangkaian penelitian cross sectional yang saya lakukan sendiri dalam rangka mengkaji perilaku kebijakan dividen khususnya kebijakan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan- perusahaan go-public di Indonesia. Ada dua temuan penting dari penelitian ini. Pertama, penelitian tersebut telah menolak hipotesis yang dideduksi dari signaling model of dividend yang memprediksi adanya hubungan positif antara variabel kinerja perusahaan pasca inisiasi dividen (after-initiation perforniunce) dengan variabe kebijakan inisiasi dividen (dividend initiation policy). Variabel kinerja perusahaan pasca inisiasi dividen merepresentasikan kinerja perusahaan pada beberapa periode setelah kebijakan inisiasi dividend dilaksanakan. Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator profitabilitas perusahaan. Temuan ini menunjukkan kepada kita tentang tidak adanya bukti kuat bahwa perusahaan dengan prospek kinerja yang lebih baik setelah kebijakan inisiasi dividen membayar dividen pertamanya dengan nilai yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan prospek kinerja yang lebih lemah setelah inisiasi dividen. Demikian juga, perusahaan dengan prospek kinerja yang lebih lemah pasca inisiasi dividen tidak berarti mereka membayar dividen pertamanya dengan nilai yang lebih rendah sebagaimana diprediksi dalam eksplanasi signaling model. Temuan ini memberikan bukti dan sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan sebelum- nya tentang apakah kebijakan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan-perusahaan go-public di Indonesia adalah kredibel dari perspektif penjelasan signaling model of dividend, dalam arti kebijakan tersebut merepresentasikan dengan akurat prospek kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kebijakan inisiasi dividen dianggap kredibel dari perspektif ini jika perusahaan dengan dividen pertama (initial dividen payout) yang lebih tinggi terbukti menunjukkan kinerja yang lebih baik pasca inisiasi dividen dibanding perusahaan yang membayar dividen pertamanya dengan payout yang lebih rendah, dan sebaliknya. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa manajer di lingkungan perusahaan-perusahaan go-public di Indonesia tidak cukup konsisten mempertimbangkan prospek kinerja perusahaan dalam merumuskan kebijakan inisiasi dividennya. Keputusan mereka untuk membayar dividen pertama yang lebih tinggi tidak serta merta didasarkan kepada prospek kinerja perusahaan di masa yang akan datang yang lebih baik. Demikian juga mereka yang membayarkan dividen pertama dengan nilai atau payout yang lebih rendah bukan berarti didasarkan kepada penilaian mereka terhadap prospek kinerja perusahaan yang lebih rendah di masa yang akan datang. Dari data yang diperoleh ditunjukkan bahwa perusahaan yang benar-benar mempertimbang- kan secara konsekuen prospek kinerja perusahaan dalam formulasi kebijakan dividen pertamanya kurang lebih hanya 35,5%. Bukti terhadap hal tersebut diperoleh dengan mengidentifikasi perusahaan yang menunjukkan nilai dividen pertamanya tinggi yang juga diikuti dengan kinerja perusahaan pasca inisiasi dividen yang tinggi pula dan sebaliknya. Sementara sebagian besar dari mereka atau kurang lebih 64,5% menunjukkan kebijakan dividen pertama yang diambil inkonsisten dengan prospek kinerja perusahaan. Angka ini memberikan bukti bahwa hanya sebagian kecil saja perusahaan go-public di Indonesia yang menunjukkan kebijakan dividen pertamanya sejalan dengan eksplanasi signaling model. Temuan ini juga mengimplikasikan bahwa di Indonesia khususnya kebijakan inisiasi dividen secara keseluruhan tidak bisa digunakan sebagai pembeda antara perusahaan dengan prospek kinerja yang baik dan perusahaan dengan prospek kinerja yang sebaliknya. Atas dasar ini, disimpulkan bahwa dari perspektif signaling model, kebijakan inisiasi dividen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go-public di Indonesia tidak cukup kredibel memberikan sinyal tentang prospek kinerja perusahaan yang sesungguhnya kepada pasar. 152 | Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia
Adapun hasil yang kedua dari penelitian tersebut juga menolak hipotesis yang memprediksi adanya hubungan positif antara variabel kinerja perusahaan pada periode berjalan (Current Performance), yaitu periode dilaksanakannya kebijakan inisiasi dividen dengan, variabel kebijakan inisiasi dividen (Dividend Initiation Policy). Temuan ini menunjukkan tentang tidak adanya bukti kuat bahwa perusahaan dengan kinerja yang lebih baik dalam periode beijalan akan membayar dividen pertama lebih tinggi dibanding perusahaan dengan kinerja yang lebih lemah pada periode yang sama dan sebaliknya sebagaimana yang juga diprediksi dalam signaling model. Bukti ini mengindikasikan bahwa kebijakan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan- perusahaan go-public di Indonesia juga terbukti tidak secara kredibel merepresentasikan kinerja perusahaan dalam periode berjalan. Mereka yang membayar dividen pertama lebih tinggi tidak serta merta memiliki kinerja pada periode berjalan yang lebih baik dibanding mereka yang membayarkan dividen pertama dengan payout yang lebih rendah. Dalam hal ini, kebijakan inisiasi dividen yang diambil oleh perusahaan pasca IPO tidak cukup signifikan bisa digunakan sebagai diskriminator/ pembeda antara perusahaan dengan basis kinerja periode berjalan yang kuat dan perusahaan dengan basis kinerja yang lemah. Kedua temuan yang diuraikan diatas telah membuktikan tentang tidak adanya hubungan positif signifikan antara kinerja perusahaan baik pada periode berjalan (current performance) maupun periode pasca inisiasi dividen (prospective performance) dengan kebijakan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan go-public di Indonesia sebagaimana yang diprediksi dalam signaling model of dividend. Hasil penelitian ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa kebijakan inisiasi dividen pada perusahaan-perusahaan go-public di Indonesia tidak membawa sinyal yang cukup kredibel tentang kinerja perusahaan. Ada dua hal yang memungkinkan kebijakan inisiasi dividen yang dilakukan oleh perusahaan go-public di Indonesia tidak kredibel merepresentasikan kinerja perusahaan. Pertama, para manajer terutama dari kelompok perusahaan dengan kinerja yang lemah bersikap overeslimate terhadap prospek kinerja perusahaan ke depan. Akibat dari hal tersebut dividen pertama terlalu tinggi dibayarkan (overpaid) relatif terhadap kinerja perusahaan pada periode berjalan. Di samping itu, ada kecenderungan dari manajer dalam mengambil kebijakan dividen yaitu lebih bertumpu kepada estimasi kinerja perusahaan di masa mendatang yang overoptimistic daripada berbasis kepada kinerja perusahaan pada penode berjalan. Bukti deskriptif yang mengarah kepada dugaan di atas adalah bahwa sebagian besar yaitu 51,67% dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian terbukti tidak mampu mempertahankan dividend payout pertamanya dalam periode-periode berikutnya. Sebagian besar kebijakan payout atas inisiasi dividen dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak sustainable. Hal ini diduga sebagai akibat dari tindakan manajer perusahaan yang menetapkan dividen pertamanya terlalu tinggi (overpaid) relatif terhadap prospek kinerja perusahaan pasca inisiasi dividen. Dengan demikian ketidakmampuan sebagian besar perusahaan mempertahankan konsistensi dividennya pasca inisiasi bisa jadi disebabkan oleh tidak adanya dukungan basis kinerja yang memadai seperti yang diekspektasi sebelumnya. Kemungkinan kedua, walaupun tanpa didukung oleh basis kinerja yang memadai, manajer dari sebagian perusahaan sengaja memutuskan untuk menginisiasi dividennya dengan payout tertentu sebagai upaya melakukan tindakan yang sama (mimicking) seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki basis kinerja yang lebih kuat. Perilaku demikian biasa disebut sebagai perilaku window dressing. Istilah window dressing dalam konteks ini secara khusus diartikan sebagai upaya manajer untuk menetapkan dividennya dengan meniru kebijakan dividen perusahaan lain yang lebih baik. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh persepsi/ penilaian dari pasar yang sama dengan yang diperoleh perusahaan-perusahaan dengan basis kinerja yang lebih baik. Tindakan demikian dilakukan oleh manajer sebagai bagian dari upaya positioning saham perusahaan yang pada dasarnya baru memasuki pasar. Bukti yang mengarah kepada kemungkinan adanya perilaku demikian juga diperkuat oleh fakta sebagaimana yang disajikan sebelumnya bahwa hampir semua (95%) dari perusahaan- perusahaan go-public di Indonesia yang terdaftar di BEJ terbukti melakukan inisiasi dividen pada tahun pertama pasca IPO mereka. Sementara diyakini tidak semua perusahaan sebenarnya siap menginisiasi dividennya pada periode tersebut. Data yang ditunjukkan sebelumnya memperkuat Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. | 153
dugaan tersebut, yaitu sebanyak 51,67% dari jumlah perusahaan yang diteliti terbukti tidak mampu mempertahankan besamya dividen pertama (initial dividend payout) dalam periode-periode selanjutnya karena kinerja perusahaan tidak mendukung untuk itu. Bukti ini mengindikasikan bahwa sebagian perusahaan terkesan memaksakan diri melakukan inisiasi dividen agar dianggap sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan lain yang memang secara nyata memiliki kesiapan untuk melakukannya. Dari analisis terhadap faktor-faktor yang diduga melatarbelakangi temuan tersebut diperoleh beberapa kesimpulan yang erat kaitannya dengan aspek motivasi perusahaan dalam melakukan inisiasi dividennya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, di negara-negara maju seperti di Amerika, perusahaan memutuskan melakukan inisiasi dividennya adalah bukan pada periode-periode awal setelah mereka melakukan IPO, melainkan jauh setelah itu, yaitu kurang lebih 5-10 tahun pasca IPO. Alasan perusahaan untuk tidak melakukan inisiasi dividennya segera pada tahun-tahun awal pasca IPO adalah bahwa pada masa-masa tersebut perusahaan berada dalam pase pertumbuhan sehingga banyak peluang investasi menguntungkan yang harus dibiayai dan membutuhkan dana yang cukup besar (Sharma, 2001). Mereka pada umumnya memutuskan melakukan inisiasi dividen ketika mereka mulai memasuki pase kedewasaan (maturity) yang ditandai dengan gejala menurunnya peluang investasi dan trend kinerja perusahaan (Sharma, 2001 dan Jain et al., 2003) Keputusan ini dianggap rasional terutama dari perspektif eksplanasi agency cost model of dividend. Bukti empiris yang dihasilkan dari penelitian lain terkait dengan timing atas dilakukannya inisiasi dividen juga menyatakan bahwa selain faktor di atas (faktor kedewasaan), perusahaan memutuskan untuk menginisiasi dividennya ketika terdapat kondisi yang menunjukkan adanya dividend premium di pasar (Bullan et al., 2003). Dividend premium terjadi pada kondisi di mana pasar memberikan apresiasi positif terhadap saham-saham perusahaan yang membayar dividen atau membayar dividen lebih tinggi. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan go-public di Amerika akan memutuskan untuk melakukan inisiasi dividennya hanya jika perusahaan mulai memasuki pase kedewasaan dalam siklus hidup mereka dan sekaligus ketika pasar menunjukkan adanya apresiasi positif terhadap saham-saham pembayar dividen atau disebut dividend premium. Pada pase kedewasaan (maturity phase), perusahaan tidak membutuhkan dana sebanyak kalau perusahaan berada pada pase pertumbuhan (growth phase) karena pada pase kedewasaan tidak banyak lagi peluang investasi yang tersedia bagi perusahaan. Pada pase ini pula cenderung terjadi akumulasi dana menganggur (free cash flow) di perusahaan. Jika free cash flow yang terus terakumulasi tersebut tidak didistribusikan kepada pemilik misalnya dalam bentuk dividen maka bisa berdampak kepada meningkatnya permasalahan keagenan (agency problem) di perusahaan yang tentunya merugikan pemilik perusahaan. Hadirin Sidang Senat yang saya hormati. Selanjutnya kita mempertanyakan bagaimana halnya dengan perilaku perusahaan di Indonesia yang realitanya menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Hampir seluruh perusahaan melakukan inisiasi dividen pada tahun pertama pasca IPO. Dilihat dari aspek timing atas kebijakan tersebut, hal pertama yang bisa dikemukakan adalah sebagian perusahaan terlihat memaksakan diri untuk mendistribusikan dividen pertamanya pada masa-masa di mana perusahaan sebenarnya membutuhkan dana untuk membiayai peluang investasi/pertumbuhannya. Pada masa-masa di sekitar pasca IPO, perusahaan sebenarnya tidak diharapkan melakukan pembayaran dividen. Pada umum- nya untuk alasan membiayai peluang investasi atau merealisasikan peluang pertumbuhan inilah yang mendorong perusahaan memutuskan untuk go-public dengan tujuan agar bisa diperoleh dana dalam jumlah besar. Oleh karena itu, logika mengatakan bahwa ketika diperoleh dana yang berasal dari penjualan saham perdana (IPO) maka dana tersebut seyogyanya oleh perusahaan digunakan untuk mendukung pembiayaan peluang-peluang atau rencana-rencana investasinya yang dianggap profitable. Dan bukan justru mengembalikan atau membagikan sebagian dana yang mestinya digunakan untuk membiayai proyek-proyek investasi tersebut, kepada pemegang saham sebagai dividen. 154 | Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia
Selain yang dijelaskan sebelumnya kecenderungan motivasi perusahaan di Indonesia menginisiasi dividen segera setelah IPO bukan disebabkan karena mereka telah memasuki pase kedewasaan, terjadinya kondisi pasar yang mengarah kepada dividend premium, dan juga bukan disebabkan terjadinya akumulasi free cash flow sebagaimana yang terjadi pada perusahaan- perusahaan publik di Amerika. Keputusan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan publik di Indonesia yang terkesan dipaksakan dari sebagian perusahaan, memperkuat dugaan bahwa inisiasi dividen oleh sebagian perusahaan hanya dimaksudkan untuk menarik perhatian sesaat (jangka pendek) dari investor terkait dengan posisinya sebagai perusahaan go-public baru dan bukannya didasarkan atas pertimbangan rasional atas peluang atau prospek kineija perusahaan di masa yang akan datang, sebagaimana dijelaskan dalam signaling model of dividend. Dari perspektif signaling model, kebijakan inisiasi dividen diinterpretasikan membawa pesan atau indikasi awal kepada pasar atau investor yang mengisyaratkan tentang prospek kinerja per- usahaan ke depan. Atas dasar ini maka dimungkinkan, sebagai perusahaan go-public baru, sebagian perusahaan berupaya keras untuk menimbulkan kesan pertama (first impression) positif kepada pasar/ investor tentang prospek perusahaan melalui sinyal yang diharapkan dibawa oleh dividen pertama tersebut. Dengan motivasi inilah maka dengan atau tanpa didukung oleh kondisi kinerja yang ada, perusahaan berusaha untuk membayar dividen pertama yang tinggi agar diinterpretasi oleh investor seolah-olah perusahaan memiliki prospek kinerja yang lebih baik ke depan. Dengan cara ini diharapkan investor bersedia mengapresiasi saham perusahaan yang pada dasarnya baru masuk sebagai pendatang baru di pasar modal. Hadirin yang saya hormati, Tidak sejalannya perilaku kebijakan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan go-public di Indonesia dengan eksplanasi signaling model berimplikasi kepada investor. Bagi investor fenomena tersebut mengisyaratkan tentang perlunya pencermatan untuk tidak begitu saja menginterpretasi dividen pertama (initial dividend) yang dibayarkan perusahaan sebagai indikasi awal tentang prospek kinerja perusahaan dan sekaligus sebagai prospek aliran dividen dalam periode-periode di masa yang akan datang. Interpretasi terhadap dividen pertama perlu diperkuat dan diperkaya melalui pencermat- an aspek-aspek lainnya dari kinerja perusahaan serta peluang investasi dan pertumbuhannya. KESIMPULAN Hadirin Sidang Senat yang saya hormati. Akhirnya sampailah kita kepada beberapa hal yang merupakan kesimpulan implikatif dan apa yang telah diuraikan sebelumnya dalam pidato ini. Pertama, dalam uraian sebelumnya telah disimpulkan sementara bahwa kebijakan inisiasi dividen di Indonesia terbukti tidak cukup kredibel dari perspektif signaling model of dividend yang merupakan model eksplanasi teoritik utama dalam teori dividen. Hal ini sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam judul pidato ini. Kesimpulan ini diambil dengan berasumsi bahwa jika ada ketidaksesuaian antara kaidah atau model teoritik (das sollen) dengan kondisi senyatanya dalam praktik (das sein) seolah-olah yang salah dan yang menyimpang adalah kondisi nyata yang ada dalam praktik dan yang benar adalah model teoritiknya. Kebenaran ilmiah dipandang sebagai hasil dari logika deduktif semata sebagaimana silogisme Aristoteles. Di lain pihak, paham positifis yang melihat kebenaran ilmiah berdasarkan paradigma deduktif-induktif, justru memandang kebalikannya bahwa model teori dianggap tidak sahih (andal) jika teori tersebut tidak didukung oleh bukti atau fakta empiris yang cukup. Model teori semacam ini dianggap belum memiliki kebenaran ilmiah sampai ada bukti-bukti empiris yang cukup kuat yang mendukungnya. Dengan menggunakan paradigma positifis tersebut kita justru bisa mengemukakan implikasi yang sebaliknya dari rangkaian temuan empiris tentang perilaku manajer perusahaan go-public di Indonesia, khususnya dalam kebijakan inisiasi dividen, implikasi yang dimaksud adalah bahwa temuan-temuan empiris tentang perilaku kebijakan inisiasi dividen di Indonesia justru memberikan klarifikasi bahw'a signaling model of dividend tidak sepenuhnya bisa menjelaskan perilaku kebijakan inisiasi dividen di lingkungan perusahaan-perusahaan go-public di Indonesia. Dengan demikian eksistensi signaling model yang memperoleh banyak dukungan bukti- Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. | 155
bukti empiris dalam menjelaskan penlaku kebijakan dividen reguler, ternyata belum terbukti valid dalam menjelaskan perilaku kebijakan inisiasi dividen khususnya pada konteks pasar baru berkembang (emerging market) seperti di Indonesia. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa perilaku manajemen dalam kebijakan inisiasi dividen memerlukan penjelasan akademik yang berbeda dengan perilaku manajemen dalam kebijakan dividen reguler. Kedua, fenomena perilaku kebijakan inisiasi dividen pada perusahaan-perusahaan go-public di Indonesia merepresentasikan adanya keunikan tersendiri dalam konteks emerging market dibanding dengan perilaku mereka yang ada di dalam konteks pasar yang sudah maju (advanced market). Temuan-temuan empiris sebelumnya dan kerangka teori tentang kebijakan dividen pada umumnya dihasilkan dan dibangun dari konteks pasar yang sudah maju. Realitas keunikan tersebut semakin memperkuat pembuktian atas kebenaran dari argumen kontekstualitas kebijakan dividen sebagaimana dikemukakan oleh Fracnkfutter & Wood (1997) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak bisa dimodel secara matematis yang berlaku untuk semua konteks perusahaan, karena perilaku kebijakan dividen lebih merupakan fenomena budaya (cultural phenomenon), oleh karena itu bersifat kontekstual. Ketiga, penjelasan empirik tentang perilaku kebijakan inisiasi dividen di Indonesia juga memberikan indikasi bahwa model-model teoritik kebijakan dividen yang dibahas di dalam literatur- literatur manajemen keuangan maupun artikel-artikel ilmiah sebagaimana yang dipublikasikan melalui jurnal-jurnal ilmiah berskala internasional, dianggap tidak sepenuhnya mampu menjelaskan secara valid fenomena perilaku kebijakan dividen khususnya kebijakan inisiasi dividen yang terjadi di lingkungan pasar modal yang baru berkembang seperti di Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan model-model teoritik tersebut lebih banyak dibangun berdasarkan konteks pasar modal yang sudah maju. Beberapa karakteristik utama yang membedakan emerging market dari advanced market adalah pada emerging market masalah yang pada umumnya dihadapi antara lain mencakup hal- hal seperti: ketidakbiasaan (unfamiliarity) masyarakat investor dengan mekanisme pasar, lemahnya transparansi, dan dalam hal tertentu, adanya kecurigaan (suspicion) yang berlatar belakang budaya terhadap perusahaan-perusahaan besar (Trevlos et ai, 2003). Adanya perbedaan dalam beberapa aspek fundamental antara pasar yang baru berkembang (emerging market) dengan yang sudah maju dan efisien (advanced market) tersebut diduga yang menyebabkan perilaku dari perusahaan- perusahaan di ke dua pasar tersebut juga dimungkinkan berbeda. 156 | Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia
DAFTAR RUJUKAN Baker, H. Kent; Gary E. Powel; dan Theodore Veit. 2003. Revisiting the Dividend Puzzle. Do Ali of the Pieces Now Fit? Review of Financial Economics 11:241 -261. Bhattacharya, Sudipto. 1979. Imperfect Information. Dividend Policy, and the "Bird in the Hand" Fallacy. Bell Journal of Economics, 10:259-270. Black, F. dan M Sholes. 1974. The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Priccs and Retums, Journal of Financial Economics, May: 1-24. Boehme, Rodney D.; dan Sorin M. Sorescu. 2003. The Long-run Performancc Following Dividend Initiations and Resumptions: Underreaction or Product of Chance? The Journal ofFinance, Vol. LVIl, April (2): 871-900. Brealey, Richard. (1998). Does Dividend Policy Matterl Di Dalam The Revolution of Corporate Financc, Oleh J.M. Stem dan D.H. Chew, Blackwcll Publishers. Cambridge. Brigham, E.F. dan L.C. Ciapenski. 1999. Itermediate Financial Managemet. Forth Edition. Harcourt Brace Jovanovic Collegc Pulisher. Forth Worth. Bryman, A. dan D. Cramcr. 2003. Capital Structure and Dividend Policy, Journal of Business Fiance and Account i ng 32:1-13. Bulan, Laami; Narayanan Subramanian; dan Lloyd Tanlu. 2003. On the Timing of Dividend Initiation, Journal of Finance 31: 293-312. Caffrey dan P. Hamili. 2002. Dividend Announcements Eftects in Initial Public Offerings, Applied Financial Economics 10, (5): 533-542. Clarke, RogerG.; Brent D. Wilson; Robert H. Daines; dan Stephen D. Nadauld. 2000. Strategic Financial Management. Richard D. Irwin. Inc. Illinois. Copcland. Thomas E. dan J. Frcd Wcston. 2002. Financial Theory and Corporate Policy. Second Edition. Addison Wesley. Reading. Dhaliwal, Dan; Oliver Zhen Li; dan Robert Trezevant. 2003. Test of the Influencc of a Firm's Post-IPO Age on the Decisions to Initiatc a Cash Dividend, Journal of Economics and Literature 20,Summer: 55-87. Easterbrook. F. 1. 2002. Two Agency Cost Explanations of Dividend, American Economic Review, 74:650-659. Farrely, Gail E. dan H. Kent Baker. 1999. Corporate Dividends: Views of Institutional Investors, Akron Business and Economic Review 20. Summer (2): 89-100. Frankfurter, Gcorge M. dan Bob G. Wood. 2001. Dividend Policy Thcorics and Thcir Empirical Tcsts, Journal of Financial Education 23:16-32. Frankfurter. George M. dan R.W. Lane. 1998. The Rationality of Dividends, International Review of Financial Analysis 7:115-130. Grullon, Gustavo; Rony Michacly; dan Bhaskaran Swaminathan. 2002. Dividend Change as a Sign of Firm Maturity, Journal of Business 73:387-424. Gombola, Michacl J. dan Feg-Yig Liu. 2003. Considering Dividend Stabilitv in the Relation Between Dividend Yield and Stock Retums, The Journal oj Financial Research. Vol. XVI, Summer (2): 139-150. Gwilym, Owai A.P.; Gareth Morgan; dan Stephen Thomas. 2000. Dividend Stability, Dividend Yield and Stock Retum, Journal of Business Finance and Accounting 27, April & May (3): 261-281. Howe, John S. dan Yang-pin Shcn. 2004. Information Associated with Dividend Initiation: Firm-Specific or Industry-Wide? Financial Management 27, Autumn(3): 17-26. Jain, Bharat A.; Chander Shekhar; dan Violet Torbcy. 2002. Determinants of Dividend Initiation by IPO Issuing Firm, Journal of Bankinng and Finance 23:1-31. Levy, H. dan Marshal Shamat. 2000. Capital investment and Financial Decisions. Fourth Edition. Prenticc Hall. New York. Miller, Merton H. dan Franco Modigliani. 1961. Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. Journal of Businerss 34. October: 392-414. Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A., M.M. | 157
Miller. Merton H. dan Kevin roek. 1985. Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 40: 1031-1051. Philippatos. G.C. dan William W.S. 2001. Financial Management. Sccond Edition. Allyn & Bacon. Boston. Rozeff, Michael. 2002. How Companies Set Their Dividend Payout Rulio. Di Dalam Stem, J.M. dan Chew, D.H. The Revolution in Corporate Finance. Blackwell Publishers. Oxford. Sharma, Sanjay. 2003. Do Dividend Initiation Signal Prospcrity? Journal of Finance 51:1-36. Sprenman. Klaus dan Pascal Gantenbein. 2002. Thcories and Determinants of Dividend Policy, Financial Management 24: 51-81. Stem. J.M. dan D.H. Chew. 2000. The Revolution of Corporate Finance. Blackwell Publishers. Cambrige. Taranto, Mark Allcn. 2004. Capital Structure and Market Reaction to Dividend Initiation, Journal of Financial F.conomics 5: 187-192. Travlos, Nicholaos; Lenos Trigeorgis; dan Nikos Vafeas. 2003. Shareholdcr Wealth EfTects of Dividend Policy Changes in an Emcrging Stock Market: The Case of Cyprus, Multinational Finance Journal 5,(2): 87-112. Viswanath, P.V.; Yu Kyung Kim; dan Jayant Pandit. 2003. Dilution, Dividend Commitment and Liquidity. Do Dividend Changes Reflect Information Assymmctry? Review of Quanlitative Finance and Accounting 18, June(4): 1-13. 158 | Kredibilitas Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Go-public di Indonesia
Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. Bismillahirrahmanirrahim Yth. Rektor / Ketua Senat Universitas Negeri Malang Yth. Para Anggota Senat Universitas Negeri Malang Yth. Ketua dan Anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang Yth. Para Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Malang Yth. Para Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Malang Yth. Para Pegawai Administrasi Universitas Negeri Malang Serta seluruh undangan yang berbahagia Assalamualikum Wr. Wb. Sebelum saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dengan segala hormat perkenankan saya mengucapkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada saya dan sholawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Rektor/ Ketua Senat Universitas Negeri Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan atas penerimaan jabatan guru besar dalam bidang ilmu manajemen. Di samping itu saya juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh hadirin yang berkenan meng- hadiri undangan pengukuhan ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul "Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi". Hadirin yang saya hormati, Amerika melalui International Franchise Association (IFA) mendefinisikan franchise sebagai hubungan kontraktual antara franchisor dengan franchisee, di mana franchisor berkewajiban menjaga kepentingan secara kontinyu pada bidang usaha yang dijalankan oleh franchisee (Alon, 2006). Sedangkan menurut British Franchise Association Franchise didefinisikan sebagai garansi lisensi kontraktual antara satu orang (franchisor) dengan pihak lain (franchisee) dengan: 1. Mengizinkan atau meminta franchise menjalankan usaha dalam periode tertentu pada bisnis yang menggunakan merek milik franchisor. 2. Mengharuskan franchisor untuk melatih dan melakukan kontrol secara kontinyu selama periode perjanjian. 3. Mengharuskan franchisor untuk menyediakan asistensi terhadap franchisee pada bidang bisnis yang dijalankan. 4. Meminta kepada franchisee untuk membayarkan sejumlah franchise fee atau royalti secara periodik selama masa kerjasama waralaba. Selain menurut kacamata asing, di Indonesia juga berkembang definisi franchise yang salah satunya dikemukakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) yang menyatakan bahwa waralaba ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42/ Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. | 159
persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Dari beberapa definisi tersebut jelas bahwa bisnis franchise merupakan perikatan 2 pihak dimana pihak pertama (franchisor) memberikan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak kepada pihak kedua (franchisee) dengan tujuan saling menguntungkan. Jadi ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama itu yaitu franchisor dan franchisee. Franchisor atau pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Franchisee atau penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberi hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Dalam 10 tahun terakhir ini bisnis franchise tengah menjadi model bisnis paling populer di negeri ini, terutama bagi mereka yang ingin terjun menjadi entrepreneur tanpa mau repot merintis bisnis baru dari nol. Layaknya sebuah mode, bisnis franchise ini banyak diperbincangkan di mana- mana dan sangat digandrungi oleh masyarakat luas. Di sekitar kita banyak kita lihat menjamurnya bisnis franchise baik asing maupun lokal. Franchise asing misalnya McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Wendy's, dll. Franchise lokal misalnya Ayam Bakar Wong Solo, Es Teller 77, Alfamart, Indomart, RM Padang, Bakso Cak Eko, Bakso Cak Man, dll. Tingginya minat untuk membuka bisnis franchise ini antara lain terlihat dari antusiasnya pengunjung dalam setiap kali pameran franchise, juga laris manisnya seminar dan buku-buku bertemakan franchise. Masalahnya adalah apakah ada jaminan menjalankan bisnis franchise pasti berhasil? Memang cukup banyak investor yang berhasil dalam menjalankan bisnis franchise, tetapi banyak juga diantaranya yang gagal. Sebagaimana disampaikan Ketua Waralaba dan Lisensi Indonesia Karamoy (2009) bahwa rata-rata pertumbuhan bisnis franchise lokal mencapai 8-9% per tahun, sedangkan franchise asing 12-13% per tahun. Namun perbedaan tingkat kegagalan dari keduanya sangat mencolok yaitu sebesar 50-60% untuk franchise lokal dan hanya 2-3% untuk franchise asing (Firdaniaty, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat untuk membuka bisnis franchise belum dibarengi dengan kehati-hatian dan kejelian dalam pengelolaan. Seorang yang baru saja mendirikan bisnis restaurant, sudah tertarik untuk berpikir segera memfranchisekan bisnisnya. Begitu juga dengan pelaku bisnis bengkel, salon kecantikan, retail, hingga software komputer. Hampir dipastikan, saat ini semua orang sedang berfikir bisnis apa lagi yang dapat difranchisekan. Namun demikian masyarakat pelaku bisnis hendaknya menyadari bahwa sebuah bisnis dapat difranchisekan jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga bukan mengikuti kelatahan belaka. Syarat tersebut antara lain bahwa usaha franchise merupakan sebuah sistem atau usaha yang telah terstandar secara baku dan telah teruji kesuksesannya. Istilah "teruji kesuksesannya" sengaja diberi penekanan, sebab bila pemilik bisnis tersebut masih dalam taraf trior and error dalam mencari pola maka dapat membahayakan franchisee yang akan membeli sekaligus dapat menimbulkan konflik internal. Keunggulan Dan Kekurangan Bisnis Franchise Hadirin yang saya muliakan, sebagai sebuah sistem bisnis maka franchise mempunyai sejumlah keunggulan sekaligus kekurangan. Seperti dikemukakan oleh Amos (2005)"As practiced in retailing, franchising offers franchisees the advantage of starting up a new business quickly based on a proven trademark and formula of doing business, as opposed to having to build a new business and brand from scratch." Sebagai bentuk bisnis retail, franchising menawarkan kepada franchisee sebuah keunggulan sistem bisnis baru yang dapat berkembang cepat dengan merek dan formula bisnis yang sudah teruji daripada membangun bisnis dan merek baru yang beresiko. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa keunggulan system Franchising bagi franchisee, adalah: 1. Expansion. Pihak franchisor memiliki akses permodalan untuk berbagi biaya dengan franchisee dengan resiko yang relatif lebih rendah. 160 | Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi
2. Quick start. Pihak franchisee memperoleh kesempatan untuk memasuki sebuah bisnis baru dengan cara cepat, biaya lebih rendah dengan produk atau jasa yang telah teruji. 3. Training. Selama menjalankan bisnis franchise, franchisee akan menerima bantuan manajerial secara berkala dalam hal pemilihan lokasi bisnis, desain fasilitas, prosedur operasi, pembelian, dan pemasaran dari franchisor. Sedangkan kekurangan sistem franchise bagi franchisee adalah: 1. Control. Sistem franchise tidak memberikan kebebasan penuh kepada franchisee karena franchisee terikat perjanjian harus mengikuti sistem dan metode yang telah dibuat oleh franchisor. Sebagaimana dinyatakan dalam hasil penelitian Sudarmiatin (2006) bahwa penetapan harga, jenis produk maupun kualitas layanan dalam bisnis franchise telah ditetapkan secara baku (terstandard) oleh franchisor Mc Donald, sehingga franchisee tidak bisa membuat keputusan sepihak dalam menjalankan bisnisnya. 2. Price. Membeli bisnis franchise memerlukan investasi relatif besar, bahkan franchisee sering kali tidak punya pilihan untuk mengurangi biaya. Di samping lokasi toko, franchisee harus pula membayar franchisee fee, royalty, dan kontribusi promosi kepada franchisor serta memodifikasi kontrak dari waktu ke waktu. Walaupun resiko gagal rendah, tetapi untuk dapat mensukseskan bisnis ini perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih franchisor dan jenis usahanya. 3. Conflict. Adanya resiko franchisor melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan suatu alasan. Bilamana franchisee tidak membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup sebelum bergabung dalam bisnis franchise, maka dia akan mudah percaya dengan janji-janji franchisor tanpa melakukan investigasi kepada franchisee lain di bawah naungan franchisor yang sama. Dalam kondisi seperti ini ada peluang bagi franchisor yang nakal untuk mengeruk keuntungan sepihak. Jenis-Jenis Franchise Hadirin yang saya hormati, pada umumnya jenis waralaba (franchise) dapat dibedakan menjadi dua yaitu franchise lokal dan franchise asing. Pada kenyataannya franchise asing lebih banyak disukai oleh investor karena sistemnya lebih jelas dan terstandard, demikian pula pelatihan dan monitoringnya. Selain itu merek produk sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat di berbagai negara di dunia. Sedangkan franchise lokal dapat disebut sebagai salah satu pilihan investasi bagi orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan usaha. Sementara itu menurut International Franchise Association (IFA) yaitu organisasi Franchise International yang beranggotakan negara-negara di dunia yang berkedudukan di Washington DC, ada empat jenis franchise yang mendasar yang biasa digunakan di Amerika Serikat, yaitu: 1. Product Franchise Produsen memberikan hak kepada pemilik toko untuk mendistribusikan barang-barang milik pabrik dan mengijinkan pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dagang pabrik. Pemilik toko harus membayar sejumlah biaya atau membeli persediaan minimum sebagai timbal balik dari hak-hak ini. 2. Manufacturing Franchises Jenis franchise ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat, dengan menggunakan merek dagang dan merek franchisor. Jenis franchise ini seringkali ditemukan dalam industri makanan dan minuman. 3. Business Oportunity Ventures Bentuk ini mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Perusahaan harus menyediakan pelanggan atau rekening bagi pemilik bisnis, dan sebagai timbal baliknya pemilik bisnis harus membayarkan suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Contohnya, pengusahaan mesin-mesin penjualan otomatis atau distributorship. 4. Business Format Franchising Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. | 161
Ini merupakan bentuk franchising yang paling populer di dalam praktek, di mana perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti kesuksesannya untuk dioperasikan oleh pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang perusahaan. Dalam hal ini perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu kepada pemilik bisnis dengan membayar sejumlah biaya atau royalty. Hasil penelitian Hoffman and Preble (2004) menunjukkan bahwa business format franchising yang banyak mengalami pertumbuhan adalah ritel dan restaurant. Di samping jenis franchise yang telah disebutkan diatas, dikenal pula istilah "master franchise" yaitu hak yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee untuk membuka dan mengelola bisnisnya dalam suatu wilayah tertentu. Dengan kata lain penerima waralaba (franchisee) diberi hak untuk menjual hak waralaba lanjutan kepada waralaba lain di wilayah tertentu. Master Franchise adalah duplikasi dari kegiatan franchisor, untuk itu dia mempunyai kewajiban untuk membina dan membantu suksesnya usaha penerima waralaba lanjutan (Sumber: International Franchise Business Management, 2009). SOP dan Royalty Fee Dalam Franchise Hadirin yang saya hormati, setiap perusahaan apapun bidang usahanya wajib memiliki Standar Operating Procedure (SOP). SOP adalah suatu standar pekerjaan sehari-hari secara tertulis mengenai uraian pekerjaan atau job description. Isinya SOP meliputi apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, dan dengan cara yang paling efektif. SOP merupakan guideline bagaimana proses sebuah fungsi kerja dapat ditegakkan. Keberadaannya dapat menjadi media evaluasi apabila ditemukan sesuatu yang tidak maksimal atau tidak efisien dan efektif. Banyak perusahaan di Indonesia yang belum terbiasa membuat uraian pekerjaan maupun uraian jabatan secara tertulis dengan baik, padahal itu merupakan suatu panduan melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan. Akibatnya prosedur kerja menjadi tidak jelas, yang ujung- ujungnya membuat jalannya perusahaan menjadi tidak maksimal. Kondisi ini berlaku juga pada bisnis franchise di Indonesia. Menurut hasil pengamatan masih banyak bisnis franchise yang tidak membuat SOP dengan baik dan benar. Kalaupun ada yang sudah membuat, maka SOP yang dibuat tersebut berbeda-beda dan tidak standar. Pada bisnis franchise, SOP merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah bisnis sebab SOP tersebut akan diberikan kepada franchisee. Dengan begitu mau tidak mau SOP harus menjadi suatu paket dokumen tertulis dari franchisor yang diberikan kepada franchisee, dan franchisee wajib mengikutinya agar bisa menjalankan bisnisnya. Jadi fungsi SOP dalam franchise lebih kepada dokumen untuk ketertiban administrasi dan keseragaman untuk semua outlet. Menurut Sukandar (2009) SOP dalam bisnis franchise minimal mencakup tiga hal: 1. Pendahuluan, yang meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta hak dan kewajiban franchisor dan franchisee. 2. Aturan umum operasi, yang meliputi faktor penting kesuksesan, standar mutu, hubungan pelanggan, sistem persediaan, variasi produk, tata cara beroperasi, penentuan harga, cara menjaga citra merek, dan pelayanan konsumen. 3. Perawatan, yang meliputi bidang keuangan, pemasaran, operasi dan personalia. Untuk dapat membuat SOP yang baik, seyogyanya dibentuk suatu tim khusus yang memiliki koordinator dan didukung oleh pimpinan tertinggi. Setiap tim memiliki tugas yang berbeda, misalnya tim penjualan membuat SOP mengenai penjualan, tim pembelian membuat SOP mengenai pem- belian dan seterusnya. Sumber yang digunakan dalam proses pembuatan SOP bisa diambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kemudian dari pengalaman-pengalaman tersebut disaring dan dipilih mana yang terbaik yang dapat membuat bisnis berjalan maksimal. Namun demikian harus selalu diingat, bahwa dalam membuat SOP harus mengacu kepada masalah kemudahan. Jadi SOP yang dibuat tidak boleh menyulitkan, tetapi harus mudah dimengerti dan dilaksanakan. Jika dirasa kurang maksimal SOP bisa dirubah, tetapi tetap harus memperhatikan kondisi yang ada. Di samping SOP, pembayaran royalty fee juga menjadi syarat dalam menjalankan bisnis franchise. Pada hakekatnya royalti adalah honorarium yang dibayar oleh licensee/ franchisee, 162 | Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi
pemakai konsep, sistem, penemuan, proses, metode/ cara (HAKI), logo, merk/ nama kepada licensor/franchisor dan pemilik. Istilah royalty fee mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, sebab sering ditulis pada berbagai media, seperti koran dan berbagai buku serta sering disampaikan pada berbagai seminar untuk publik. Namun demikian sebetulnya istilah tersebut adalah istilah yang lazim dipakai dalam bidang lisensi, distribusi maupun franchise. Pada masing-masing bidang, royalty fee sebenarnya lebih menitikberatkan pada aspek pemakaian/penggunaan karena memang royalty fee adalah biaya yang harus dibayar secara periodik atas penggunaan konsep, sistem, penemuan, proses, methode/cara (Haki), logo, merk/nama. Franchise adalah sebuah format bisnis yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara franchisor sebagai pemilik hak intelektual, brand, logo dan sistem operasi dan franchisee sebagai penerima (konsep, sistem, penemuan, proses, metode/cara/Haki, logo, merk/nama) Untuk itu royalty fee wajib dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor sesuai yang diperjanjikan. Mengenai berapa besarnya, tergantung jenis usaha serta perhitungan dari franchisor yang mencakup aspek feasibility atau kelayakan suatu usaha franchise. Namun demikian, besarnya royalty fee yang wajar adalah berkisar antara 1%-12%. Prosentase tersebut biasanya diambil dari omset kotor dan bukan profit. Sebab bila dihitung dari profit maka perhitungannya akan njlimet karena profit itu sudah masuk dalam pembukuan sehingga perhitungan harus memperhatikan banyak aspek. Keberadaan royalty fee sudah seharusnya dijadikan sumber utama pendapatan franchisor demi kelangsungan usahanya, karena bagaimanapun juga franchisor membutuhkan dana tersebut untuk membiayai segala pengeluaran dalam rangka men-support usahanya seperti: membayar biaya supervisi, biaya monitoring dan biaya on going asistensi secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa sebagai franchisor harus bisa menciptakan keuntungan bukan dari franchisee tetapi melalui franchisee. Artinya bila franchisee untung maka franchisor juga untung. Jadi hubungan franchisor dan franchisee harus win-win. Jangan sampai franchisor memungut royalti kemudian franchisee dilepas begitu saja. Kalau ada franchisor yang dalam promo-nya mengklaim tidak akan menarik royalty fee kepada franchisee, itu sebenarnya adalah bohong. Bisa jadi fee dimaksud sudah dimasukkan ke dalam biaya bahan baku ataupun yang lain. Meskipun royalty fee wajar ada dalam franchise namun memungutnya harus sama untuk setiap franchisee. Jadi tidak boleh ada diskriminasi meskipun franchisor memiliki franchisee di beberapa daerah dan omsetnya berbeda-beda. Misalnya, kalau franchisor mematok royalty fee 5% maka semua franchisee harus membayar 5%. Oleh sebab itu kalau mau menjalankan bisnis franchise, maka omsetnya harus memadai agar royalty fee yang diperoleh besar. Perkembangan Bisnis Franchise di Indonesia Hadirin yang saya muliakan, bisnis waralaba (franchise) di Indonesia mulai marak sekitar tahun 1970-an, yang ditandai dengan menjamurnya restauran cepat saji (fast food) seperti Kentucky Fried Chicken dan Pizza Hut. Hingga tahun 1992 jumlah perusahaan waralaba di Indonesia mencapai 35 perusahaan, 6 di antaranya adalah perusahaan waralaba lokal dan sisanya (29) adalah waralaba asing. Perkembangan waralaba asing dari tahun ke tahun sangat pesat yaitu sebesar 710% sejak tahun 1992 hingga tahun 1997, sedangkan perkembangan waralaba lokal hanya meningkatkan sebesar 400% (dari sejumlah 6 perusahaan menjadi 30 perusahaan). Namun sejak krisis moneter tahun 1997, jumlah perusahaan waralaba asing mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -9.78% dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. Hal ini disebabkan karena terpuruknya nilai rupiah sehingga biaya untuk franchise fee dan royalti fee serta biaya bahan baku, peralatan dan perlengkapan yang dalam dollar menjadi meningkat. Hal tersebut mempengaruhi perhitungan harga jual produk atau jasanya di Indonesia. Sebaliknya waralaba lokal mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 30%. Pada tahun 2001 jumlah waralaba asing tumbuh sebesar 8.5% sedangkan waralaba lokal meningkat 7.69% dibanding tahun 2000 (Wibawanti, 2009). Meningkatnya jumlah waralaba dalam negeri tersebut setelah ditelusuri ternyata hanya sekitar 15% yang dinilai memenuhi kriteria bisnis franchise, selebihnya masuk kelompok waralaba jadi-jadian. Namun, fenomena investor memilih waralaba jadi-jadian tersebut akan menjadi cerita Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. | 163
masa lalu setelah pemerintah menerbitkan aturan baru PP No. 42/2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 31/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan tersebut secara jelas dan gamblang menyebutkan berbagai kriteria perusahaan waralaba yang wajib dipatuhi oleh semua franchisor. Ada 6 kriteria perusahaan untuk dapat menjalankan bisnis waralaba, yakni memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, ada dukungan berkesinambungan, dan hak kekayaan intelektual telah terdaftar. Di samping itu perusahaan harus memiliki izin berupa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), yang untuk perusahaan asing diterbitkan oleh Departemen Perdagangan, sedangkan untuk pewaralaba lokal diterbitkan oleh dinas perdagangan kabupaten/ kota. Khusus di DKI Jakarta, STPW diterbitkan dinas perdagangan provinsi. Tanpa STPW, perusahaan yang menawarkan waralaba patut dipertanyakan legalitasnya. Untuk mendapatkan STPW, pewaralaba harus mendaftarkan prospektus waralaba minimal berisi data identitas, dan legalitas usaha. Prospektus tersebut dilengkapi dengan sejarah usaha pewaralaba, struktur organisasi, laporan keuangan 2 tahun terakhir, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pewaralaba dan terwaralaba. Sebelum PP No. 42/2007 diterbitkan (23 Juli 2007), pemerintah justru hanya mewajibkan terwaralaba yang mengurus izin berupa surat tanda pendaftaran usaha waralaba (STPUW) dan tidak ada kejelasan mana merek lokal yang bisa tergolong waralaba yang sebenarnya. Namun dengan munculnya peraturan baru tersebut maka seleksi waralaba semakin tegas, sehingga ruang gerak waralaba jadi-jadian pun semakin terhambat dan investor pun semakin terlindungi. Pada tahun 2009 pertumbuhan waralaba Indonesia adalah sekitar 15% yaitu menjadi Rp 93,15 triliun dibandingkan tahun 2008 yaitu senilai Rp 81 triliun. Sementara itu, penetrasi waralaba di Indonesia adalah mencapai jumlah sekitar 750 merek yang terdiri dari sekitar 40 ribu gerai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Pengarah Per- himpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (2009) bahwa lima sektor terbesar bisnis waralaba Indonesia didominasi oleh restoran (waralaba makanan dan cafe), ritel modern, pendidikan, otomotif (bengkel, salon mobil), dan jasa laundry. Waralaba yang diprediksi akan berkembang pesat adalah bisnis jasa seperti otomotif, pendidikan, konsultan hukum, dan IT service. Namun demikian, ritel dan restoran tetap mempunyai prospek terbesar, meskipun peluang bagi waralaba bisnis layanan jasa bakal terus tumbuh. Hal ini dibuktikan dengan 40% dari total omzet bisnis waralaba berasal dari penjualan di sektor restoran dan ritel modern. Berikut adalah beberapa bidang usaha di Indonesia yang sudah menggunakan system franchise: 1. Automotive, yang meliputi auto variation, auto accessory, car wash franchise, car dealer franchise. 2. Course & Education, yang meliputi kids education franchise, university, college, course, playgroup franchise. 3. Entertainment, yang meliputi entertainment franchise, family recreation franchise, movie rental franchise, family karaoke franchise. 4. Fashion, Style, Apparel & Jewelry, yang meliputi fashion franchise, apparel, life style related franchise. 5. Fast Food & Bakery, yang meliputi fast food franchise, pizza franchise, burger, bakery and cake franchise. 6. Health Centre Spa, yang meliputi medical store franchise, spa, salon, body care, skin centre franchise. 7. Household & Hotels, yang meliputi hotel, apartment, household supplier & furniture franchise. 8. Laundry Services, yang meliputi dry cleaning franchise 9. Real estate & Property, yang meliputi property & real estate broker, apartement, real estate dealer franchise. 10. Restaurant & Café, yang meliputi restauran, cafe outlet, steak house. 164 | Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi
11. Retail, Outlet & Minimart, yang meliputi consumer goods, retail chain store, outlet & mini mart franchise 12. Tour & Travel, yang meliputi travel burreau, tour - travel agent, honeymoon & romantic gateway franchise (Sumber : Franchise Indonesia Directory, 2009) Peraturan Pemerintah RI Tentang Waralaba (Franchise) Bapak/ Ibu hadirin yang saya hormati, pengoperasian bisnis Waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Dalam PP ini dinyatakan bahwa waralaba (Franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba (Franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan Penerima Waralaba (Franchisee) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. Agar dapat memahami dengan jelas tentang praktik waralaba (franchise) di Indonesia, berikut ini dikemukakan beberapa pasal terpenting yang langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Pada pasal 3 dari Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa waralaba dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki ciri khas usaha b. Terbukti sudah memberikan keuntungan c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan e. Adanya dukungan yang berkesinambungan dan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila usaha tersebut belum memiliki system terstandard yang terbukti bisa memberikan keuntungan, maka seyogyanya jangan dulu dibuat waralaba. Dalam kaitannya dengan perjanjian waralaba, pada pasal 4 dinyatakan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Dalam hal perjanjian ditulis dengan bahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Klausula yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba adalah: a. Nama dan alamat para pihak b. Jenis hak kekayaan intelektual c. Kegiatan usaha d. Hak dan kewajiban para pihak e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba f. Wilayah usaha g. Jangka waktu perjanjian h. Tata cara pembayaran imbalan i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris j. Penyelesaian sengketa, dan k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. | 165
Selanjutnya pada pasal 8 dijelaskan bahwa Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pe- ngembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan. Dengan demikian bila terdapat franchisor yang membiarkan franchiseenya mengalami masalah dalam mengoperasikan bisnisnya, maka hal tersebut jelas melanggar peraturan kewaralabaan. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba. Selain itu Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Di samping itu pasal 10 dari PP ini juga menyatakan bahwa sebelum membuat perjanjian dengan penerima waralaba, maka Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba. Permohonan pendaftaran prospektus dapat diajukan dengan melampirkan dokumen foto- kopi prospektus penawaran Waralaba dan fotokopi legalitas usaha. Permohonan pendaftaran prospektus tersebut diajukan kepada Menteri, apabila telah memenuhi persyaratan maka Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaku- kan pembinaan Waralaba antara lain berupa pemberian : a. Pendidikan dan pelatihan Waralaba; b. Rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran; c. Rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri; d. Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis; e. Penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; dan/atau f. Bantuan perkuatan permodalan. terhadap pelaksanaan Waralaba dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11. Sanksi tersebut dapat berupa: a. Peringatan tertulis yang dapat diberikan paling banyak 3 kali; b. Denda paling banyak Rp 100.000.000,-; dan/atau c. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Menteri dapat melakukan pengawasan Peluang Usaha dan Investasi Bapak/ Ibu yang saya hormati, sebagaimana dikemukakan oleh Wibawanti (2009) bahwa waralaba atau yang akrab disebut franchise diyakini oleh sebagian pelaku bisnis masa kini sebagai bisnis yang akan terus memberikan peluang. Walaupun keadaan ekonomi saat ini sedang tak menguntungkan, tetapi bisnis ini tetap berkibar seperti halnya sektor riil yang lain yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bisnis ini juga terbukti mampu bertahan terhadap gempuran krisis 1997 lalu, karenanya tidak mengherankan jika kemudian banyak orang melirik bisnis ini karena dinilai aman. Perkembangannya pun cukup pesat dari tahun ke tahun baik waralaba asing maupun lokal. Pada akhir 2008 Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mencatat, jumlah waralaba yang beroperasi di Indonesia mencapai sekitar 9.600. Pergerakan angka pertumbuhan bisnis ini juga menunjukkan perubahan. Jika pada tahun sebelumnya, angka gemilang selalu diukir oleh waralaba asing, namun pada tahun 2007 dan 2008 waralaba lokal mulai menunjukkan taringnya. Angka pertumbuhan yang dicatat waralaba lokal pun selalu lebih tinggi daripada pemain asing. Seperti halnya pada tahun 2007, dari total 700-an waralaba maka 450 di antaranya merupakan waralaba lokal. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2008. Dari sekitar 9.600 waralaba, sekitar 700 merupakan waralaba lokal. Kendati demikian, ratusan waralaba lokal yang ada itu tidak 166 | Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi
seluruhnya masuk kategori bisnis murni waralaba. Jumlah waralaba lokal tercatat sekitar 700-an (2008), namun yang murni waralaba hanya sekitar 75 buah. Sisanya masih merupakan business opportunity (BO). Mengapa demikian? Menurut Sukandar (2009) sebuah bisnis bisa disebut waralaba apabila memiliki beberapa kriteria berikut: sukses, punya keunikan, punya model, bisa distandarisasi, punya consumer base, punya produk dan jasa, bisa dengan cepat diajarkan, dan menguntungkan. Namun, bukan berarti BO yang sekarang tumbuh subur itu tidak ada kemungkinan menjadi waralaba murni. Bagi BO yang usahanya terus menguat, punya model, dan keunikan, suatu saat dimungkinkan akan berubah menjadi franchise. Terlepas dari itu semua, peluang bisnis waralaba terbukti masih menggiurkan yang dapat dibuktikan dengan terus bertambahnya pemain waralaba dari tahun ke tahun. Sebagai catatan, sales bisnis ini mencapai sekitar Rp 8 triliun lebih pada 2007 dengan jumlah outlet asing maupun lokal sekitar 40.000 dan menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 500.000 lebih. Krisis memang ber- pengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), namun tidak demikian halnya dengan di bisnis waralaba. Peluang untuk terus tumbuh dan berkembang selalu ada untuk bisnis ini. Oleh sebab itu bisnis ini bisa dijadikan alternatif lain di tengah badai krisis. Berbisnis dalam situasi krisis seperti ini memang tidak mudah. Sektor riil dihadapkan pada ambruknya daya beli masyarakat. Karena itu, tantangan terbesar bagi para pelaku usaha di bisnis waralaba adalah menciptakan kiat-kiat untuk menarik pembeli, seperti menciptakan paket-paket khusus buy one get one atau lainnya. Bisnis franchise tidak hanya bisa dijalankan di perkotaan, di daerah pun cukup besar potensinya untuk tumbuh. Hal itu bisa dilihat dari usaha minimarket dan apotek yang mulai merambah daerah. Selama ini franchise asing memang tumbuh dengan subur di Indonesia karena ditopang usaha yang kuat dan besar. Tapi, bukan berarti tak ada peluang bagi franchise lokal untuk tumbuh dan berkembang. Malahan, sudah ada franchise lokal yang berhasil menembus pasar luar negeri, terutama untuk usaha-usaha yang bercirikan Indonesia, seperti makanan, kerajinan, dan budaya. Pesatnya perkembangan bisnis waralaba ternyata tak hanya memikat perseorangan untuk menggeluti bisnis ini, perbankan pun tak mau ketinggalan untuk ikut ambil bagian khususnya dalam hal permodalan, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Mandiri, dan Bank Danamon, telah gencar mengucurkan dana untuk bisnis ini baik melalui program khusus bagi waralaba maupun UMKM. Perbankan telah melihat potensi yang cukup besar di pasar, kredit macet yang dihadapi waralaba selama ini hampir tidak ada. Peluangnya besar, administrasi dan prosesnya tertata, sehingga diharapkan risiko yang dihadapi pun kecil. Table 1. Jumlah Franchise dan BO yang Beroperasi di Indonesia Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Franchise Asing 212 190 200 237 220 190 260 Franchise Lokal 47 49 85 129 230 49 700 Jumlah 259 239 285 366 450 239 9600 Dengan melihat data pada Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan dan potensi usaha waralaba di Indonesia sangat menggiurkan. Perkembangan industri franchise di Indonesia tidak lepas dari meningkatnya publikasi dan sosialisasi yang dilakukan berbagai kalangan termasuk media massa ditambah berbagai fasilitas dan stimulasi yang diberikan pemerintah dan dunia perbankan. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha waralaba seperti ajang pameran adalah semakin mengedukasi publik untuk terjun ke dunia bisnis franchise. Faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya gairah bisnis waralaba juga dipicu oleh cara pandang pengusaha-pengusaha lokal yang menganggap franchise sebagai alternatif paling cepat dalam mengembangkan usaha. Banyak pengusaha lokal yang memahami bahwa pengembangan usaha yang tidak menggunakan pola Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. | 167
waralaba mengalami hambatan, terutama dari sisi modal. Dengan menggunakan pola waralaba, pengembangan usaha bisa lebih cepat karena menggunakan modal investor (franchise). Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa perkembangan usaha waralaba yang sangat menggembirakan ini masih didominasi oleh pemain-pemain asing. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, usaha waralaba asing mencapai 15%, sedangkan usaha waralaba lokal hanya mencatat pertumbuh- an kurang dari setengahnya atau sekitar 7%. Pertumbuhan yang tidak sama ini disebabkan berbagai faktor. Usaha waralaba lokal sebagian besar belum memenuhi kriteria franchise. Walaupun usaha lokal itu sudah memiliki kemitraan dengan pihak lain, memiliki nama (merek) dan usaha yang unggul, tetapi kemitraannya banyak bersifat kongsi atau bagi hasil. Berdasarkan data riset yang pernah dilakukan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), pengusaha lokal lebih cenderung memilih franchise asing karena dinilai lebih dapat diandalkan, terbukti telah berhasil dan berpengalaman. Hasil peneliti- an menunjukkan bahwa para pengusaha lokal memilih franchise asing karena akuntabilitas dan memberi image (citra atau gengsi) bagi franchisee. Bagi pemain asing sendiri, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial. Hal itu dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa. Dari jumlah itu, kelas menengahnya mencapai 15-17% dengan struktur usia di bawah 30 tahun kurang dari 50%. Dengan potensi pasar yang besar ini dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pengusaha lokal, tidak mengherankan jika jumlah waralaba asing jauh lebih besar. Diprediksi peluang paling besar pada bisnis franchise tahun ini masih akan dinikmati oleh industri makanan. Meskipun demikian, industri di sektor jasa seperti pendidikan anak, salon dan bengkel juga akan mencatat pertumbuhan yang lebih cepat. Selain itu, pada situasi ekonomi yang masih belum pulih seperti saat ini ada sejumlah usaha yang cukup menjanjikan, yaitu usaha-usaha yang mengarah kepada peningkatan efisiensi. Contohnya, air minum isi ulang, isi ulang tinta printer, jasa kurir dan penyewaan kendaraan. Tantanganya terletak pada wawasan para pelaku yang perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, masyarakat calon franchisee, para franchisor dan instansi pemerintah yang menangani dan memberikan perhatian pada bidang franchise. Jangan sampai berkembang praktek menjual usaha franchise yang asal-asalan sehingga tidak menghasilkan kualitas usaha yang baik dan akhirnya menjatuhkan citra sistem usaha franchise itu sendiri. Teliti Sebelum Membeli Hadirin yang saya muliakan, dengan melihat peluang usaha dan investasi pada bisnis franchise diatas, mungkin banyak diantara kita yang tertarik untuk ikut serta. Janji-janji franchisor dapat menghasilkan BEP dalam waktu singkat, jangan langsung dipercaya begitu saja. Perlu kehati- hatian dalam memilih franchise yang prospektif. Berikut ini dikemukakan beberapa jurus yang bisa dilakukan investor sebelum memutuskan untuk membeli franchise: 1. Investigasi Terhadap Franchisor Saat ini bisnis franchise sedang naik daun sebab banyak digandrungi oleh para pelaku bisnis karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dengan demikian tidaklah mengherankan bila banyak pelaku bisnis yang ingin memfranchisekan usahanya dengan menawarkan paket-paket franchise yang memberikan keuntungan menjanjikan. Meskipun bisnis franchise dapat memberikan ke- untungan yang tinggi tidak lantas semua pelaku bisnis bisa memfranchisekan usahanya. Mereka harus memenuhi dulu segala persyaratan yang telah ditentukan. Begitu pula dengan calon franchisee, meski mereka memiliki banyak uang tetapi tidak serta merta mereka bisa langsung membeli franchise. Calon franchise yang tertarik membeli francise sebaiknya harus melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap franchisor. Di tengah maraknya usaha yang di-franchise-kan tersebut, maka faktor investigasi adalah sangat penting untuk mendapatkan informasi dalam jumlah dan akurasi yang memadai. Menurut Sarosa (2009) ada 3 keuntungan yang bisa didapat calon franchisee dengan melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap franchisor-nya. Pertama, calon franchisee akan mendapatkan informasi yang lebih akurat sebagai bahan perencanaan dan keputusan bisnisnya. Kedua, calon franchisee akan mengetahui sebanyak mungkin informasi sehingga ketika ada permasalahan bisa cepat dicari solusinya sekaligus antisipasi potensi masalah yang akan timbul. Ketiga, secara psikologis, informasi yang akurat tersebut akan membuat franchisee lebih percaya diri dan mantap dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu jangan lupa minta data tentang beberapa 168 | Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi
franchisee di bawahnya sebagai referensi. Agar ketiga keuntungan bisa terwujud, investigasi yang dilakukan calon franchisee sebaiknya menyangkut banyak aspek terutama yang terkait dengan franchisor, antara lain seperti track record franchisor, kinerja keuangan franchisor, kinerja operasional franchisor dibandingkan pesaing sejenis, support yang diberikan ke franchisee, pemilik dan tim manajemen franchisor serta referensi dan testimoni dari franchisee lain. Sudah bisa diduga bahwa untuk melakukan investigasi terhadap franchisor adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa kasus yang menghambat, seperti franchisor tidak mau memberikan keterangan, franchisor memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak wajar, franchisee menerima begitu saja keterangan franchisor. Hal ini biasanya terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari franchisee. Meski ketiga hal tersebut sering dijumpai ketika melakukan investigasi, namun semua itu sebetulnya bisa dihindari oleh franchisee. Sebaiknya sebelum melakukan investigasi calon francisee harus membekali dulu dengan pengetahuan mengenai franchise tersebut, mengetahui informasi tentang bidang usahanya, termasuk pemain lain yang ada di sekitar lokasi sebagai bahan perbandingan. Jika masih ragu, bisa minta didampingi konsultan franchise sebagai second opinion. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan melakukan investigasi terlebih dahulu tidak akan menjamin keberhasilan suatu bisnis, tetapi investigasi yang dilakukan secara benar akan mengurangi risiko kegagalan. 2. Langkah-langkah Kunci dalam membeli franchise. Untuk memutuskan jenis bisnis yang akan kita lakukan tergantung dua hal yaitu jenis bisnis apa yang kita inginkan dan jenis bisnis apa sudah kita miliki sekarang. Sebagaimana dinyatakan oleh Stebbins dalam Henricks (2005) "If you think franchising is for you, that doesn't mean your business is franchisable". Jika Anda berpikir bahwa franchising adalah cocok untuk anda tidak berarti bahwa bisnis anda adalah memenuhi syarat untuk di-franchise-kan. Berikut ini dikemukakan langkah-langkah kunci dalam membeli franchise. a. Ketahui posisi Anda. Sebelum memilih salah satu usaha franchise yang akan kita jalankan, sebaiknya memahami secara utuh terlebih dahulu konsep bisnisnya, dan tidak hanya latah mengikuti interes pribadi. b. Melakukan penelitian dan investigasi terhadap peluang bisnis franchise dan potensi pasarnya. Hal ini tidak bisa diremehkan, sebab akan memberikan pertimbangan kepada kita dalam memilih sebuah usaha. Salah satu yang bisa dijadikan sumber adalah para franchisee yang sudah lebih dahulu eksis dengan bisnisnya dan juga dokumen keuangan franchisor. c. Mendapatkan sumber pembiayaan. Setelah menemukan usaha franchise yang tepat, langkah selanjutnya menyangkut pembiayaan. Banyak opsi yang bisa dipilih oleh calon franchisee untuk mendapatkan modal pembiayaan usahanya seperti pinjaman dari bank konvensional atau pinjaman-pinjaman dari sumber lainnya yang menawarkan kredit usaha waralaba atau dari rekan dan famili. d. Membangun dan melengkapi toko. Untuk usaha franchise yang membutuhkan bangunan toko, investor bisa saja harus membangunnya dari awal dan melengkapinya dengan berbagai perlengkapan dan dekorasi yang indah. Ketika mendesain toko, franchisee harus bisa memperkirakan secara tepat berapa lama proses itu berjalan sehingga sejak awal sudah bisa melakukan promosi jadual pembukaan toko. e. Mengikuti training. Dalam menjalankan sebuah bisnis, franchisee membutuhkan training dan panduan operasional agar bisnis bisa berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa training biasanya telah disediakan oleh franchisor. Bekerjalah sebagai satu tim dengan para karyawan dan ikut tumbuhkan semangat "ikut memiliki" dari para karyawan sehingga mereka bertanggungjawab untuk mensukseskan bisnis ini Pebruari 2011) 3. Siapkan diri menghadapi fakta Membeli waralaba (franchise) adalah salah satu cara yang tepat untuk memulai usaha, walaupun tidak ada jaminan 100% berhasil. Untuk itu franchisee perlu mempersiapkan diri meng- hadapi resiko. Bagi Anda yang punya uang dan ingin menginvestasikannya dalam bentuk usaha, Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. | 169
tidak ada salahnya membeli usaha franchise. Anda tidak dituntut punya banyak pengalaman atau mengerti tentang seluk beluk bisnisnya, sebab franchisor akan membimbing Anda. Saat ini, usaha franchise menjadi alternatif paling up to date untuk memulai usaha, meskipun tetap harus hati-hati dalam memilih franchisor. Berikut adalah kondisi mental yang perlu disiapkan oleh Franchisee sebelum memulai bisnis franchise: a. Resiko kehilangan uang. Para franchisee umumnya harus membayarkan franchise fee sebagai persyaratan utama membeli franchise. Franchise fee bersifat non-refundable. Artinya tidak dapat ditarik atau diambil kembali setelah dibayarkan kepada franchisor. Oleh sebab itu franchisee harus siap menghadapi resiko kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan jika ternyata franchise yang dibelinya gagal di tengah jalan. b. Siap mengalami kerugian. Berapapun uang yang Anda investasikan pada bisnis franchise pasti ada resiko kerugian. Bahkan ada kemungkinan Anda dituntut untuk mengucurkan dana tambahan untuk menghasilkan profit di masa yang akan datang. Bila hal itu terjadi, siapkan Anda memberikan dana tambahan? c. Siap diatur secara ketat oleh franchisor. Tidak sedikit franchisor yang menentukan secara sepihak, misalnya lokasi usaha, bentuk desain outlet, produk-produk atau jasa yang boleh dijual, resep dan bahan baku serta cara Anda mengelola usaha. d. Produk jenuh. Semua produk memiliki life circle. Tidak selamanya produk yang ditawarkan diminati oleh konsumen. Ada kalanya mengalami penurunan bahkan ditinggalkan konsumen. Jika hal itu terjadi maka Anda harus siap-siap melakukan diversifikasi sebagai sarana keunggulan bersaing (competitive advantage) e. Franchisor curang. Anda harus berhati-hati terhadap sikap curang franchisor yang mencari untung sepihak. Oleh sebab itu investigasi tentang kemampuan dan nama baik franchisor dalam memberikan dukungan jangka panjang adalah sangat penting. Franchisor yang baik akan membantu dan memberikan dukungan pada Anda. Bila posisi Anda adalah pemberi waralaba (Franchisor) maka hal penting yang perlu Anda lakukan adalah "Memberi support kepada Franchisee". Support yang super dari franchisor adalah mutlak diperlukan oleh franchisee. Support Franchisor adalah "Nyawa'' bagi Franchisee. Kurang komitmen dalam memberikan support, akan berakibat franchisee tutup ditengah jalan. Perlu dicatat bahwa, sebuah sistem waralaba akan berkembang dengan kuat jika ada dukungan dari franchisee yang mandiri. Mengajarkan cara mandiri dengan memberikan berbagai pelatihan dan support yang baik adalah merupakan kewajiban franchisor, sebab franchisee sudah membayar sejumlah royalty fee setiap bulan. Ketika awal franchisee bergabung dengan usaha franchise, mungkin mereka kurang paham bahwa akan manjalankan bisnis Anda. Oleh sebab itu bimbingan dan support yang terbaik dari franchisor sangat diperlukan untuk kelangsungan usaha franchise. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Monroy and Alzola (2005) yang menyatakan: "Two dimensions of transactional quality are identified from the franchisee perspective : contents and assistance". Dua dimensi kualitas transaksional yang diidentifikasi dari perspektif franchisee adalah isi dan bantuan pembinaan. Mengapa support kepada franchisee sangat penting? Dengan adanya support dari franchisor maka semua prosedur operasi standar dapat dijalankan dengan baik oleh franchisee sehingga franchisee dapat memberikan services yang terbaik kepada customer. Kinerja bisnis franchisee selama lima tahun (sesuai masa kontrak) akan tetap terkontrol dan termonitor oleh franchisor. Dengan adanya support dan kerjasama yang baik tersebut maka franchisee akan merasa menjadi bagian dari bisnis Anda, sehingga menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam menjalankan bisnisnya. Ada dua jenis support yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee, yaitu support awal ketika sebelum pembukaan outlet dan support lanjutan setelah outlet berjalan. 1. Support Awal Pada saat franchisee akan memulai usaha, biasanya seorang franchisor melakukan hal- hal sebagai berikut: a. Membantu franchisee memahami konsep usaha waralaba dengan benar. 170 | Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi
b. Membantu franchisee melakukan survei dan penentuan titik lokasi yang tepat. c. Melakukan supervisi atas kesiapan pendirian dan pembukaan gerai waralaba (interior dan eksterior, suplay produk, perlengkapan, dll.) d. Membantu franchisee melakukan rekruitmen karyawan sesuai standar yang telah ditentukan. e. Memberikan training kepada seluruh karyawan franchisee . f. Memberikan training kepada franchisee (training managerial skill, entreprenurship, pengelolaan SDM, lokal marketing, pengeloalaan finance, dll.) g. Melakukan pendampingan pada saat pembukaan gerai selama lebih kurang 2 minggu (tergantung jenis usahanya). h. Memberikan sistem operasi dan administrasi toko yang sudah teruji akurasinya termasuk instalasi dan training software. i. Memberikan buku manual dan memberikan petunjuk tentang cara pemakaian franchise operasional manual sebagai panduan dalam menjalankan operasi bisnis franchisee. j. Membantu dan memantau kesiapan marketing pada grand opening store; dll. 2. Support Lanjutan Setelah gerai beroperasi biasanya seorang franchisor melakukan berbagai hal sebagai berikut: a. Melakukan monitoring atas perencanan marketing b. Melakukan store visit dan supervisi secara berkala. c. Melakukan business review & franchise audit. d. Melakukan update informasi melalui media online/offline. e. Untuk support setiap hari disediakan tim yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang mungkin timbul. f. Memberikan training secara berkelanjutan. g. Apabila ada outlet yang mengalami penurunan akan dibimbing untuk memperbaiki dan menaikan angka penjualan. Ada tim untuk merecovery toko yang tidak mencapai target; Selain support, berikut ini dikemukakan 10 kiat sukses dalam mengelola bisnis franchise dengan tolok ukur Franchise Satisfaction Survey (FSS) : a. Menganggap bahwa franchisee adalah sebagai mitra dan bukan karyawan. b. Melayani franchisee dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Sebab keberhasilan franchisee adalah keberhasilan franchisor juga. Sebagai mitra bisnis, franchisor harus selalu mendorong semua franchisee-nya agar lebih sukses. c. Membekali franchisee dengan pengetahuan yang cukup, baik tentang produk & produksi , pemasaran & penjualan, finance, leadership dan manajemen umum, yang dilanjutkan dengan pembinaan dalam hal strategi bersaing. d. Melakukan monitoring dan controlling secara berkala serta melakukan review bersama atas progress bisnis, termasuk merumuskan bersama langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil untuk mencapai harapan franchisee. e. Membangun kepercayaan, memberikan motivasi serta menyatukan visi dan misi dengan para franchisee, sebagai kekuatan untuk memajukan perusahaan secara bersama-sama. f. Melakukan komunikasi bisnis dengan baik, mau mendengarkan dan merespon setiap keluhan franchisee. Seorang franchisor harus mampu menjadi Business Consultant, Business Advisor, dan Business Problem Solvers yang praktis, efektif, dan efisien. g. Memberikan support dan bimbingan yang berkesinambungan. h. Membuat program-program marketing, promosi dan penjualan baik untuk pemasaran lokal maupun nasional. i. Memberikan gambaran pengetahuan tentang konsep franchising yang benar, sehingga franchisee dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. j. Mendorong franchisee untuk tidak tergantung kepada franchisor, memahami akan bisnisnya serta membangun hubungan yang saling menguntungkan (Raharjo, 2009). Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. | 171
Penutup Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa bisnis waralaba terbukti menjadi salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia. Salah satu alasan mengapa orang lebih suka memilih bisnis franchise oleh karena lebih mudah menjalankannya dibanding memulai bisnis sendiri. Walaupun ada juga yang gagal, tetapi jika dikelola dengan baik dan benar, ditambah dengan sikap franchisor yang baik dan supportif maka bisnis franchise ini akan menjadi solusi bagi mereka yang ingin memulai bisnis dengan cepat dengan resiko kegagalan yang rendah. Ada beberapa jurus yang sudah terbukti kesuksesannya dalam menjalankan bisnis franchise. Bila posisi kita sebagai franchisee, maka sebelum membeli franchise seyogyanya kita lakukan investigasi terlebih dahulu terhadap kinerja franchisor. Sebaliknya bila posisi kita sebagai franchisor maka jalinlah komunikasi yang baik dengan franchisee. Hubungan antara franchisor dan franchisee adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah saling membutuhkan sehingga dapat mencapai win-win solution agar dapat merasakan keuntungan bersama. Oleh sebab itu support untuk kesuksesan franchisee mutlak diperlukan. Faktor yang perlu diingat adalah bahwa kesuksesan franchisee merupakan kesuksesan franchisor juga, dan kegagalan franchisee adalah kegagalan usaha franchisor juga. Untuk itu support Franchisor adalah "nyawa'' bagi Franchisee. Kurang komitmen dalam memberikan support, akan berakibat franchisee tutup di tengah jalan. Sebuah sistem waralaba akan berkembang dengan kuat jika ada dukungan dari franchisee yang mandiri. Dengan kata lain bisa dinyatakan bahwa untuk membangun dan menjaga kepuasan franchisee maka dapat dilihat dari 4 parameter yaitu Franchise System, Franchise Support, Franchise Relationship dan Franchise Prospect. 172 | Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi
DAFTAR RUJUKAN Amos, James H. 2005. Franchising. United States of America: Penguin Group, Inc. Alon, Ilan. 2001. The Use of Franchising by US Based Retailers. Journal of Small Business Management. Volume 39 (2), p. 111-22. Alon, Ilan. 2006. Service Franchising A Global Perspective. The United States of America: Springer Science Business Media, Inc. Deperindag. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Jakarta. Frazer, Lorelle. 2001. Why Franchisors Discontinue Franchising But Continue Operating. International Small Business Journal. Volume 19 (3), pp. 29-38. Falbe, Cecilia M., and Thomas C. Dandridge . 1992. Franchising as a Strategic Partnership: Issues of Cooperation and Conflict in a Global Market. International Small Business Journal, Volume 10 (3), pp. 40-52 Firdaniaty. 2007. Bisnis yang Terus Tumbuh. Jakarta: Majalah SWA. Henricks, Mark. 2005. Franchise Your Business. USA : Entrepreneur Media, Inc. Hoffman, Richard C., and John F. Preble. 2004. Global Franchising: Current Status and Future Challenges. Journal of Services Marketing. Vol. 18. ISS: 2. pp. 101-113. International Franchise Association. 1998. IFA Educational Foundation Survey of Franchise owners, Conducted by the Gallup Organization , Find 92 percent Succesfull, Majority Would Do It Again. Washington DC. Kirby, David and Anna Watson. 1999. Franchising as a Small Business Development Strategy: A Qualitative Study of Operational and Failed Franchisors in UK. Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume 6 (4) pp.341-349. Marrioti, Steve. 2007. Entrepreneurship: Starting and Operating a Small Business. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Monroy, Margarita Fernandez and Lucia Melian Alzola. 2005. An Analysis of Quality Management in Franchise Systems. European Journal of Marketing. Vol. 39 ISS: 5/6. pp. 585-605 Raharjo, Tri. 2009. Sepuluh Jurus Jawara Top Franchise 2008. Jakarta: Majalah Info Franchise Indonesia. Sherman, Andrew J. 2003. Franchising and Licensing: Two Powerful Ways to Grow Your Business in Economy. USA: Prentice Hall, Inc. Sudarmiatin. 2006. Pengaruh Faktor Harga, Diversifikasi Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen dalam Membeli Produk di Restoran Mc Donald sekota Malang. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pengajarannya, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Wibawanti, Novita Adi. 2009. Peluang Laba di Bisnis Franchise. Jakarta: Info Bank News. Com. Sukandar, Anang. 2009. Franchise di Indonesia dan Pengertiannya. Artikel Majalah Franchise November 2009. Sarosa, Pietra. 2009. Investigasi terhadap Franchisor. Jakarta: Majalah Info Franchise. Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. | 173
174 | Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi
Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. Yth. Rektor selaku Ketua Senat Universitas Negeri Malang Yth. Ketua Komisi Guru besar Universitas Negeri Malang Yth. Para Anggota Senat Universitas Negeri Malang Yth. Para Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Malang Yth. Para Sejawat Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan Undangan yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa Assalaamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpah- kan rahmatNya dan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang yang sangat mulia ini dalam rangka pidato pengukuhan. Dalam pengukuh- an saya sebagai Guru Besar bidang Pendidikan Ekonomi, perkenankan saya memaparkan mengenai "mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk pembangunan berkelanjutan". Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, Selama dua dekade terakhir telah terjadi perubahan kemerosotan lingkungan yang sangat cepat merujuk kepada Rio Declaration on Environment and Development Conference (1992). Me- nyadari perlunya perbaikan dari kemerosotan tersebut, kebutuhan kesadaran tinggi mengenai pe- nerapan konsep Green yang memiliki makna penting bagi kehidupan (Croston, 2009). Loscher (2010) telah mengidentifikasi bahwa berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemerosotan lingkung- an mencakup perubahan demografi, urbanisasi, perubahan iklim, dan globalisasi. Dia memprediksi bahwa permasalahan tersebut semakin berat karena akan terdapat lebih dari 9 milyar manusia yang akan tinggal di bumi pada tahun 2050, lebih dari separo penduduk telah berdomisili di wilayah perkotaan semenjak tahun 2007 dan oleh karena itu telah menyumbangkan 80% dari emisi karbon CO2 , terjadinya perubahan suhu yang ekstrim yang berdampak terhadap kerusahan ekologi, dan dampak kritis sebagai konsekuensi dari perdagangan bebas dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan Bank Dunia terdapat peristiwa yang bersejajar mengenai kecenderungan pola dari emisi karbon CO2 dari industri manufaktur dan konstruksi dengan pengeluaran Gross Domestic Product (GDP) dalam pembentukan kapital tetap bruto (gross fixed capital formation) di wilayah East Asia & Pacific. Kondisi tersebut disajikan pada gambar berikut: Gambar 1. Kesejajaran pola Fixed Capital Formation dan emisi karbon CO2 Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 175
Lebih lanjut, sebagai perwujudan dari pembentukan kapital tetap adalah diperolehnya nilai tambah GDP dari sektor manufaktur dan industri. Dalam hal inipun, terdapat kebersejajaran kecenderungan pola dari nilai tambah tersebut, sebagaimana disajikan pada gambar berikut. Gambar 2. Kesejajaran pola nilai tambah GDP sektor manufaktur dan industri Pembentukan kapital tetap bruto (gross fixed capital formation) merupakan pengeluaran dari GDP yang diarahkah pada investasi jangka panjang seperti halnya pendirian perusahaan-perusahaan manufaktur dan industri. Tujuan dari pengeluaran tersebut adalah dimaksudkan untuk menciptakan perolehan lebih banyak. Hal tersebut bermakna bahwa semakin tinggi GDP diperoleh dengan cara melakukan pengeluaran uang lebih banyak pada pengeluaran-pengeluaran tersebut yaitu berupa nilai tambah sebagai hasil dari investasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Bank Dunia bahwa selama periode tahun 1990-2008 di wilayah East Asia & Pacific, secara rata-rata sektor manufaktur memberikan kontribusi sebesar 35% nilai tambah terhadap GDP, dan sebesar 24% terhadap GDP dari sektor industri. Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagai hasil dari pengeluaran pembentukan kapital tetap bruto di sektor manufaktor dan industri selama 1990-2008, telah diimbangi juga dengan produksi emisi karbon CO2 sebanyak dua kali lipat pada tahun 2008 dibandingkan tahun 1990. Hal tersebut memiliki makna bahwa peningkatan pengeluaran pada sektor manufaktur dan industri akan diikuti peningkatan pula pada kadar emisi karbon CO2 . Bilamana peningkatan kadar emisi terus berlanjut, akan menjadi permasalahan yang serius dan membahayakan sistem kehidupan dan bumi. Dari sudut pandang ekonomi, GDP merupakan ukuran guna melihat tingkat kemakmuran masyarakat yang diindikasikan dengan kesehatan dan kesejahteraan publik. Penciptaan GDP lebih tinggi melalui industri berat (heavy capital-intensive industries) berdampak terhadap polusi yang sangat masif dan kerusakan lingkungan. Menurut Lane (2011), terdapat hubungan antara tingkat GDP dan tingkat emisi karbon CO2. Polusi pada lingkungan dalam hal ini terjadinya peningkatan emisi karbon CO2, hanya dapat diminimalisir dengan cara mengurangi pertumbuhan ekonomi atau menciptakan aktivitas ekonomi peduli lingkungan (Green economic activities). Karena cara untuk meningkatkan kesejahteraan hanya dengan melalui sektor-sektor produktif yaitu pertumbuhan ekonomi akan menstimulasi pencapaian GDP lebih tinggi, maka aktivitas ekonomi yang harus diambil adalah yang menjamin memberikan perlindungan dan keamanan terhadap lingkungan. Senada dengan hal tersebut, sebelumnya telah diungkap oleh Sathiendrakumar (2003) bahwa bilamana tidak demikian maka peningkatan emisi karbon akan berimplikasi negatif terhadap iklim, dan pada gilirannya akan membahayakan kehidupan manusa dan ekosistem. Permasalahan lain terkait dengan ekonomi dan sosial adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan Bank Dunia di wilayah East Asia & Pacific, tingkat pengangguran adalah sekitar 2,78% pada tahun 1990, dan menjadi lebih tinggi yaitu pada tingkat 4,52% pada tahun 2007. Selain itu, juga terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yaitu 956.817.967 orang pada tahun 1990, dan meningkat menjadi 1.182,653.735 pada tahun 2007. Dibandingkan terhadap populasi secara keselutuhan, persentase dari tenaga kerja telah meningkat dari 52% pada tahun 1990, menjadi 54% pada tahun 2007. Hal tersebut bermakna bahwa telah terjadi kondisi ketidakseimbangan antara tingkat penawaran dan permintaan tenaga kerja. Sebagai konsekuensinya adalah akan terjadi permasalahan pengangguran bilamana peningkatan jumlah 176 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
tenaga kerja lebih besar dibandingkan kesempatan kerja yang tersedia dalam perekonomian. Bila- mana tidak dilakukan langkah riil, maka akan semakin memperburuk permasalahan pengangguran tersebut. Kondisi tersebut ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar 3. Angkatan Kerja dan Pengangguran (Wilayah East Asia & Pacific) Paparan di atas mengungkap tiga permasalahan besar sebagai dampak dari upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi melalui GDP untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Suatu keharusan bahwa perekonomian mencapai pertumbuhannya untuk peningkatan kesejahteraan, dan untuk itu diperlukan aktivitas ekonomi. Tentu saja aktivitas ekonomi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kirby (2004), juga Gurol and Atsan (2006) mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi yang menyerap dan memberikan kesempatan kerja secara luas adalah di bidang kewirausahaan. Aktivitas kewirausahaan mengatasi permasalahan pengangguran melalui penciptaan peluang kerja baru. Packham et al. (2010) menyatakan bahwa secara nasional, pertumbuhan usaha-usaha baru dilihat sebagai cara untuk memecahkan permasalahan pengangguran untuk cakupan bidang usaha dan wilayah yang luas dan beragam. Lebih lanjut, kewirausahaan dipertimbangkan sebagai solusi mencapai pertumbuhan ekonomi untuk tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, Marilah kita sekilas melihat mengenai Pembangunan Berkelanjutan Dalam perspektif global, pembangunan berkelanjutan secara efektif haruslah mengaitkan isu-isu permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Memadukan pemberian perhatian pada permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan ke dalam tindakan-tindakan ekonomi adalah terkait dengan tanggung jawab terhadap pembangunan keberlanjutan termasuk untuk keberlanjutan kegiatan bisnis di masa yang akan datang. Untuk mencapai keberhasilan secara berkelanjutan, para wirausahawan haruslah mampu memenuhi dengan apa yang disebut sebagai 'triple bottom-line' (Anderson, 1998; Choi dan Gray, 2008; Marshall dan Harry, 2005), yaitu mencapai kemakmuran ekonomi (economic prosperity), memperhatikan kualitas lingkungan (environmental quality), dan memperhatikan keadilan sosial (social equity). Mereka tidak hanya mencetak keuntungan, namun mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kepentingan-kepentingan sosial dan lingkungan secara simultan. Lebih lanjut para wirausahawan dapat menyediakan program-program dan memberikan kontribusi secara langsung untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan tersebut. Mereka mengintegrasikan gerakan berorientasi nilai (value-oriented driven) dalam upaya mencapai pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan. Kewirausahaan merupakan bentuk aktivitas usaha yang secara langsung memadukan nilai- nilai dan persepsi dari masing-masing individu wirausahawan. Para wirausahawan diakui sebagai pencipta pertumbuhan ekonomi. Implementasi gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan haruslah berjalan sejajar beriring dengan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi, dan dengan cara demikian akan menjamin adanya perlindungan efektif terhadap lingkungan secara global. Per- lindungan terhadap lingkungan diintegrasikan ke dalam suatu keberimbangan dengan pertumbuhan ekonomi, maupun penurunan tingkat kemiskinan dan pengembangan sosial (Anton, 2012). Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 177
telah mengakibatkan peningkatan kinerja dan keberlanjutan bisnis. Keberlanjutan dipandang sebagai suatu peluang ekonomi (economic opportunity). Dengan membingkai keberlanjutan dalam kegiatan bisnis, terdapat nilai ekonomi (economic value) yang memberi dampak terhadap pemahaman publik mengenai seberapa baik kegiatan bisnis tersebut memiliki perhatian pada permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan (Bowers, 2010). Partisipasi perusahaan untuk memperoleh keunggulan kinerja mengenai kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan dan menjadi bagian integral dari kerangka pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh (Dutta et al., 2010). Tanpa bermaksud melakukan promosi, beberapa perusahaan kelas dunia telah menyatakan keberhasilan bisnisnya dengan cara memasukkan dan memberikan perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan menjadi bagian integral dari kegiatan bisnisnya (dalam Bowers, 2010), sebagaimana berikut ini. Memperhatikan isu-isu permasalahan sosial dan lingkungan "Unilever: by addressing social and sustainability issues, our brands can make a real difference and create growth opportunities for our business". "Ford: in the auto-industry, the company that can take the lead in addressing environment concerns will have a real competitive edge. That is why Ford is investing so heavily in this area. We want to transform ourselves into a leading-edge provider of sustainable personal transportation". "Nike: corporate responsibility must evolve from being seen as an unwanted cost to being recognized as an intrinsic part of a healthy business model, an investment that creates competitive advantage and helps a company achieve profitable, sustainable growth". "Philips: initially people thought of it as a cost factor, which indeed it is when you treat as an add-on. However, if it is designed into the way you do things from beginning as it is here at Philips, it saves you money because you're operating more effectively. So today we recognize that sustainability offers significant business opportunities". "General Electric: ecomagination also refers GE's commitment to invest in a future that creates innovative solutions to environmental challenges and delivers valuable products and services to customers while generating profitable growth for the company". Perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan strategi branding dengan menempatkan perhatian sepenuhnya pada permasalahan sosial dan lingkungan dengan membangun nama perusahaan melalui sebutan seperti eco-friendly, eco-design, dan sejenisnya. Melakukan strategi tersebut, mereka justru memperoleh keunggulan kompetitifnya (Bowers, 2010; Pastakia, 1998). Selanjutnya, pada abad 21 terdapat kondisi bahwa hampir tidak terdapat halangan per- dagangan antar negara yang meningkatkan permasalahan ketidakpastian baik bagi pemerintah, institusi bisnis, maupun para individu (Heinonen and Poikkijoki, 2006). Terdapat semakin tingginya kompleksitas yang dihadapi, tingkat persaingan, dan semakin banyak variabel yang tidak dapat di- kendalikan. Penekanan mengenai pentingnya memasukkan standar ukuran-ukuran mengenai kualitas kehidupan, sosial, dan ekologi merupakan bagian dari penilaian yang bermanfaat untuk melihat ke- berhasilan pembangunan ekonomi. Para wirausahawan sering dipandang sebagai agen perubahan, termasuk mengenai kepeduliannya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Selain itu, kewirausahaan merupakan bentuk bisnis yang memberi peluang terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pembangunan ekonomi. Kebutuhan akan tumbuhnya usaha-usaha kecil menengah merupakan pengakuan bahwa bidang tersebut merupakan sektor kunci yang menstimulasi aktivitas bisnis dalam perekonomian. Sektor tersebut memberikan peluang terhadap kesempatan kerja, dan inovasi-inovasi untuk pembangunan ekonomi dan regenerasi. Bagi organisasi bisnis, tantangan untuk dapat me- menuhi semakin tumbuhnya pasar untuk produk dan jasa yang memiliki dampak penjagaan terhadap keberlanjutan lingkungan merupakan peluang bisnis. Hal tersebut dipandang sebagai katalisator untuk inovasi dalam penciptaan kemakmuran. Pengakuan terhadap regulasi mengenai keharusan kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan, serta keberlanjutannya merupakan stimulan bagi wirausahawan dalam perekonomian yang kompetitif (Klapper, 2004; Gliedt dan Parker, 2007). 178 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, Institusi Pendidikan Tinggi memiliki peran yang sangat penting Terdapat peningkatan jumlah institusi pendidikan tinggi yang memberikan pendidikan kewirausahaan bagi para mahasiswa. Hal tersebut mewadahi peningkatan jumlah individu yang mempertimbangkan untuk melakukan kegiatan usaha mandiri sebagai suatu pilihan karir. Pendidikan kewirausahaan tidak dapat dilaksanakan secara terisolasi, dan untuk itu para pendidik memiliki fokus terhadap permasalahan riil. Penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan perlu mengaitkan antara kehidupan riil usaha kecil dengan institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan relevansinya (Richardson dan Hynes, 2008). Matley (2008) and Taatila (2010) memberikan bukti dari penelitian empirik bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki dampak positif terhadap pengembangan kualitas kewira- usahawanan yang lebih baik. Para wirausahawan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi senantiasa mempunyai upaya konsisten untuk mencari cara-cara baru dalam menjalankan bisnisnya. Kirby (2004) dan Hamidi et al. (2008) menyatakan bahwa perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan wirausahawan. Terdapat kesadaran bahwa usaha kecil memiliki peluang me- nyediakan kesempatan kerja melalui peningkatan tanggungjawab individual. Demikian pula bahwa pemerintah semakin tertarik dalam penciptaan budaya mempromosikan tumbuhnya wirausahawan- wirausahawan baru melalui usaha-usaha kecil. Sistem pendidikan ditantang dalam menjembatani hal tersebut melalui pendekatan-pendekatan inovatif dan menjadi salah satu tujuan strategis dari berbagai universitas terkemuka. Mengikuti pandangan Gibb (dalam Kirby, 2004), juga Roffe (2010) bahwa alasan utama terkait dengan pengembangan wirausahawan yaitu penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi, serta semakin meningkatnya peran privat dalam perekonomian. Kewirausahaan dipandang sebagai sarana peningkatan daya saing dan kemakmuran. Bagi perguruan tinggi, pengembangan kurikulum merupakan langkah utama untuk mendesain luaran pembelajaran sesuai harapan, seperti pengembangan kecakapan, nilai-nilai, dan sikap kewira- usahawanan sebagai bentuk pengalaman belajar yang penting bagi mahasiswa. Secara institusional, pengembangan kurikulum dipandang sebagai proses penting yang memperkuat kapasitas inovatif institusi pendidikan tinggi. Lebih lanjut, selama dekade-dekade terakhir ini, terdapat peningkatan luar biasa tentang penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan di tingkat perguruan tinggi (Hamidi et al., 2008). Tujuan utama dari pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewirausahaan sebagai suatu proses. Selain itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran para mahasiswa bahwa kewirausahaan sebagai suatu kemungkinan pilihan karir. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamidi et al. (2008) berhasil mengungkapkan bahwa program-program pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dipertimbangkan sebagai upaya sangat efektif untuk meningkatkan niat untuk berwirausaha bagi para mahasiswa. Pandangan yang memperkuat hal tersebut dinyatakan oleh Sowmya dan Majumdar (2010) bahwa pengembangan kewirusahaan dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan berperan sangat kritis dalam me- ngembangkan sikap, kecakapan, dan perilaku dari pola pemikiran kewirausahawanan yang diperlu- kan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi melalui berbagai inovasi. Pendidikan kewirausahaan adalah pembelajaran yang terkait dengan pekerjaan (work- related learning) dan melengkapinya dengan keahlian keusahawanan inovatif. Pendidikan kewira- usahaan merupakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, kecakapan, peng- alaman, dan mempersiapkan para calon wirausahawan menjalankan usaha baru (Cheng et al., 2009). Praktek terbaik dari program-program pengembangan kewirausahawanan pada umumnya dilakukan melalui hubungan calon wirausahawan baru dengan mentor. Luaran utama dari hubungan tersebut berupa hasil pembelajaran yang bersifat kognitif dan selanjutnya diikuti dengan hasil pembelajaran yang bersifat afektif, berupa perubahan-perubahan sikap dan peningkatan motivasi. Lebih lanjut diungkapkan bahwa para calon wirausahawan kemungkinan memerlukan lebih dari satu mentor untuk membantu mereka mengelola situasi yang lebih kompleks. Para pemagang berusaha memperoleh dukungan dari mentor wirausahawan yang diikutinya yang dapat menularkan keahlian dalam mengelola usaha kecil yang berhasil (Terjesen dan Sullivan, 2011). Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 179
Naeem dan Neal (2012) juga Kagawa (2007) menyatakan bahwa semenjak dirasa semakin penting dan merupakan suatu kebutuhan bahwa institusi pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan isu-isu mengenai keberlanjutan (sustainability issues) ke dalam kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, terdapat perubahan bermakna mengenai gerakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development). Berdasarkan data hasil penelitiannya mengenai permasalahan keberlanjutan pada sekolah-sekolah bisnis terkemuka di 20 negara, Naeem dan Neal (2012) mengungkap bahwa 41,7% telah mengajarkannya pada tingkat sarjana, dan 29,2% pada tingkat pascasarjana. Hasil penelitian mereka menekankan bahwa terdapat tuntutan dan dukungan yang sangat kuat tentang perlunya dikembangkan dan diajarkan mengenai model-model bisnis berkelanjutan (sustainable business models). Namun demikian kendala terbesar sebagai salah satu temuan hasil penelitiannya adalah mengenai kondisi inersia atau status quo di antara para pengajar di perguruan tinggi untuk mengaitkan permasalahan keberlanjutan ke dalam kekhususan bidang pengajarannya. Kendala mengenai keterbatasan dalam pelaksanaan pendidikan kewirausaha- an juga diungkap oleh Seikkula-Leino et al. (2010) bahwa di tingkat sekolah menengah terdapat tidak- cukupan mengenai kedalaman pemahaman tentang pendidikan kewirausahaan, namun demikian hal tersebut dikompensasi dengan motivasi para pendidik dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan. Perlu upaya untuk melakukan penyebaran secara luas dan terus menerus mengenai gerakan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa tahun 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Menurut UNESCO, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembelajaran mengenai bagaimana membuat keputusan yang mempertimbangkan masa depan dalam jangka panjang dari sisi ekonomi, ekologi, dan keadilan bagi keseluruhan komunitas (UNESCO, 2005). Lebih lanjut Kagawa (2007) menyatakan bahwa memfasilitasi tidak hanya bekal kognitif, namun juga pembelajaran yang bersifat afektif sebagai muatan dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi. Kegiatan pedagogi membantu membawa kepada pandangan ke depan dan mengambil tindakan terhadap preferensi masa depan yang perlu dikembangkan oleh para mahasiswa. Dalam pengembangan tersebut, menjembatani antara teori dan praktek, memperbaiki model perkuliahan, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif merupakan unsur yang penting. jumlah wirausahawan diperlukan untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan peluang kesempatan kerja dalam sektor-sektor produktif. Institusi perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengembangkan sumberdaya manusia dengan cara menyediakan berbagai ragam pendidikan yang memadai bagi mahasiswa, salah satunya adalah pendidikan kewirausahaan. Blewitt (2010) mengungkapkan bahwa terkait dengan meningkatnya permasalahan sosial dan lingkungan sebagai dampak dari pertumbuhan manufaktur dan industri, maka diperlukan perubahan langkah tindakan yang harus diambil dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Institusi perguruan tinggi diposisikan sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada perubahan dan pengalihan pengetahuan, inovasi, dan program-program kolaboratif produktif yang mempromosikan pertumbuh- an yang ramah terhadap lingkungan (Green growth). Peningkatan Hasil kerja Koch (2005) menyatakan bahwa kreativitas banyak diperlukan untuk melaksanakan dan memperoleh keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan. Dicirikan dengan proses invensi secara terus menerus dan mencari peluang-peluang baru dari kegiatan ekonomi yang tidak mengeksploitasi yang dapat memberikan dampak buruk terhadap pengurasan sumber alam. Dia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tantangan untuk mencari solusi terhadap keberlanjutan tersebut. Dixon and Clifford (2007) menyatakan bahwa wirausahawan dalam kategori Green entrepreneur menjalankan kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan ketiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari kacamata pembuat kebijakan, Salim (2012) menegaskan bahwa model pembangunan ekonomi dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat haruslah mempergunakan model pembangunan multi track. Model tersebut menekankan bahwa aktivitas ekonomi haruslah mengintegrasikan ketiga dimensi dalam upayanya memberi kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan sosial, pe- nyelamatan lingkungan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi. 180 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dewasa ini, perguruan tinggi telah banyak menyelenggarakan program-program pe- ngembangan kewirausahaan bagi para mahasiswa, termasuk menyajikan dalam bentuk matakuliah kewirausahaan yang secara formal termuat dalam struktur kurikulum. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat bermakna dalam penyebarluasan karakter wirausahawan yang memiliki kepedulian ketiga dimensi dari konsep Green entrepreneur. Pada kesempatan ini, peneliti berusaha melihat peran perguruan tinggi dalam mempersiapkan Green entrepreneur untuk pembangunan berkelanjut- an yang diungkap dari sisi persepsi mahasiswa peserta matakuliah kewirausahaan. Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, Model yang Digunakan dalam Penelitian ini. Mengintegrasikan dimensi-dimensi dari Green entrepreneur sebagaimana kajian-kajian terdahulu (Dixon and Clifford, 2007; Salim, 2012), model penelitian ini memadukan dimensi-dimensi tersebut yang mencakup pertumbuhan bersih (clean-growth business), peduli sosial (socially-aware business), dan ramah lingkungan (environmentally-save business). Selanjutnya variabel instrumen kebijakan diposisikan sebagai variabel eksternal yang berfungsi sebagai pengendali bagi wirausahawan dalam menjalankan kegiatan usahanya memenuhi kriteria Green business (Sterner, 2012). Dari kacamata publik, instrumen kebijakan pengendalian tersebut sangatlah diperlukan. Secara teoritik, akan terdapat peningkatan biaya variabel untuk dapat menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai clean growth, biaya sosial terkait dengan pengembangan komunitas, biaya pemulihan untuk penjagaan lingkungan dari kerusakan yang menjadi konsekuensi dari kegiatan usaha yang bersifat Green business. Namun demikian, sebagaimana Bowers (2010), Choi dan Gray (2008), Marshall dan Harry (2005) sampaikan bahwa melalui perancangan kegiatan usaha dengan memperhatikan dimensi tripple bottom-line sebagai bentuk kepedulian para wirausahawan terhadap pembangunan keberlanjutan, mereka akan memperoleh peluang dan nilai ekonomi bagi keberlanjutan bisnis mereka di masa yang akan datang. Begitu pula dari sisi perguruan tinggi, sebagaimana Naeem dan Neal (2012) dan Kagawa (2007) perlunya perhatian mengenai pentingnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development). Termasuk di dalamnya adalah pada saat implementasi mengenai perlunya pendidikan kewirausahaan yang menginegrasikan antara aspek teori dan praktek (Cheng et al., 2009; Terjesen dan Sullivan, 2011). Penelitian ini menguji mengenai manakah dari ketiga model instrumen kebijakan yang menjadi pilihan untuk mengendalikan keterlaksanaan Green business. Model instrumen tersebut terdiri atas incentive model, punishment model, dan no such policy needed model. Selanjutnya juga diuji mengenai pengaruh dari pilihan instrumen kebijakan terhadap dimensi Green entrepreneur. Dalam implementasinya, pengintegrasian keseluruhan dimensi Green entrepreneur dan pilihan instrumen kebijakan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berdasarkan kajian di atas, model penelitian ini digambarkan sebagai berikut: Clean-growth business POLICY INSTRUMENTS GREEN ENTREPRENEURS Socially-aware business Environmentally- save business Gambar 4. Model Penelitian Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 181
Dimensi dan indikator dari Green entrepreneur yang dikembangkan dan dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik terpadu mengenai konsep Green yang dipertimbangkan untuk menjalankan bisnis. Dimensi tersebut meliputi clean-growth business (kegiatan usaha yang tumbuh berkembang tanpa melakukan pencemaran), socially-aware business (kegiatan usaha yang memiliki kepedulian pada aspek sosial), dan environmentally-save business (kegiatan usaha yang aman terhadap lingkungan). Ketiga dimensi tersebut menjadi perhatian dalam aktivitas usaha mulai dari input, proses, dan output, bahkan hingga outcome yang timbul sebagai eksternalitas dari kegiatan usaha. Kesatuan dari ketiga dimensi tersebut merupakan hal penting untuk keberlanjutan, tidak hanya untuk keberlangsungan usaha terhadap penjagaan dan penyelamatan lingkungan dalam perspektif luas, serta perhatian terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Selain itu terdapat variabel Instrumen Kebijakan yang dapat mengendalikan implementasi dari ketiga dimensi Green entrepreneur. Variabel Instrumen Kebijakan yang diuji keberlakuannya dalam penelitian ini adalah model kebijakan yang bersifat insentif (incentive model), model kebijakan yang bersifat hukuman (punishment model), ataukah tanpa diperlukan adanya instrumen kebijakan (no such policy needed model). Selanjutnya, peneliti menguji model pada para mahasiswa peserta matakuliah kewirausahaan, untuk melihat persepsi mereka mengenai konsep Green entreprenurs dan pilihan instrumen kebijakan (policy instruments) yang relevan. tersebut, namun juga perhatian Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, Hasil pengujian reliabilitas perangkat instrumen pengumpul data penelitian mengenai dimensi dari Green entrepreneur dan pilihan-pilihan model instrumen kebijakan adalah sebagai berikut. Table 1. Reliabilitas instrumen dimensi Green entrepreneur N Mean Std. Error of Mean Std. Deviation Alpha Cronbach 265 4.599581 1. Clean-growth business 265 4.245283 2. Socially-aware business 3. Environmentally-save business 265 4.485535 Dimensi .0208497 .0269624 .0250917 .3394085 .4389169 .4084635 0.769 0.796 0.829 Table 2. Reliabilitas instrumen model instrumen kebijakan Std. Deviation .6460494 .7119295 .7511374 Std. Error of Mean .0396865 .0437335 .0461420 Model N Mean 265 4.011321 1. Incentive model 2. Punishment model 265 3.950943 3. No such policy needed model 265 2.251572 Alpha Cronbach 0.845 0.839 0.887 Dari kedua tabel di atas, hasil uji reliabilitas dari instrumen mengenai dimensi Green entrepreneur dan model instrumen kebijakan diperoleh tingkat reliabilitas yang baik. Secara keseluruhan memiliki koefisien reliabilitas alpha di atas 0,70. Lebih lanjut dipergunakan analisis faktor konfirmatori (confirmatory factor analysis - CFA) dengan alat bantu analisis Lisrel 8.30 untuk mengungkap mengenai koefisien loading factor dari ketiga dimensi dari Green entrepreneur, serta untuk melihat reliabilitas komposit (composite reliability - ρc) dengan mempergunakan formula sebagaimana disarankan oleh by Bagozzi and Yi (1988) dari konstruk Green entrepreneur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga dimensi yang meliputi clean-growth business, socially-aware business, dan environmentally-save business telah berfungsi sebagai pembentuk konstruk Green entrepreneur. Solusi terstandar hasil pengujian konstruk disajikan pada gambar berikut ini. 182 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
Gambar 5. Hasil CFA Konstruk Green Entrepreneur Analisis faktor konfirmatori telah memperoleh goodness of fit statistics yang terdiri dari degrees of freedom = 0, minimum fit function chi-square = 0.0 (P = 1.00), normal theory weighted least squares chi-square = 0.00 (P = 1.00), the model is saturated, dan the fit is perfect. Koefisien reliabilitas komposit dari konstruk Green entrepreneur sebesar ρc=0.84 dan dapat dikatakan bahwa konstruk adalah reliabel (Bagozzi dan Yi, 1988). Berdasarkan hasil pengujian kontruk tersebut, dengan demikian telah dibuktikan mengenai keutuhan triple bottom line sebagai dimensi dari konstruk Green entrepreneur sebagaimana dikemukakan oleh Choi dan Gray (2008), Marshall dan Harry (2005). Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, berikut ini adalah persepsi mahasiswa mengenai Dimensi Green Entrepreneur Terdapat tiga dimensi dari Green Entrepreneurs yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu: clean-growth business, socially-aware business, dan environmentally-save business. Dimensi pertama memiliki makna bahwa usaha yang dilakukan haruslah tumbuh berkembang tanpa menyebabkan pencemaran, dimensi kedua bermakna bahwa kegiatan usaha memiliki kepedulian terhadap aspek-aspek sosial, dan dimensi ketiga memiliki makna bahwa kegiatan usaha yang dilakukan haruslah aman terhadap lingkungan. Paparan deskriptif hasil penelitian yang dilakukan terhadap 265 responden dari ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Pernyataan responden dikategorikan atas dasar sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Hasil penelitian secara deskriptif dipaparkan sebagai berikut. Table 3. Proporsi dari Dimensi Green Entrepreneurs Dimensi Clean-growth Socially-aware Environmentally-save Sangat Tidak Setuju 0.00% 0.04% 0.00% Pilihan Tidak Setuju Cukup Setuju Sangat Setuju 4.44% 29.77% 0.46% 13.46% 45.37% 1.01% 6.83% 36.14% 0.55% 65.32% 40.13% 56.48% Berdasarkan tabel di atas, secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 183
Gambar 6. Proporsi frekuensi dari dimensi Green Entrepreneurs Temuan penelitian mengungkap bahwa sebagian besar mahasiswa peserta matakuliah kewirausahaan menyatakan setuju dan sangat setuju mengenai pandangan bahwa wirausahawan haruslah memenuhi kriteria pertumbuhan bersih (clean-growth), peduli sosial (socially-aware), dan aktivitas usaha yang ramah lingkungan (environmentally-save). Pengujian model instrumen kebijakan, meliputi: (1) model insentif. Melalui implementasi model ini, seorang wirausahawan akan diberikan imbalan kompensasi, pengurangan pajak atau pengenaan pajak lebih rendah, ataupun dapat berupa perlindungan bilamana yang bersangkutan berhasil mewujudkan kepedulian pada pertumbuhan bersih, peduli sosial, dan aktivitas usaha yang ramah lingkungan. (2) Model hukuman. Melalui model ini, pelaku usaha akan dikenakan sanksi atau diberikan hukuman bilamana mereka gagal mewujudkan sebagai Green entreprenur, dalam arti tidak dapat memenuhi kriteria kepedulian pada pertumbuhan bersih, peduli sosial, dan aktivitas usaha yang ramah lingkungan. (3) Model tanpa instrumen kebijakan (no such policy needed). Melalui model ini, pelaku usaha akan mengatur dirinya sendiri mengenai aktivitas usahanya tanpa harus dikenakan sanksi ataupun insentif, baik mereka memenuhi kriteria ataupun tidak memenuhi kriteria dari dimensi- dimensi Green entrepreneur. Paparan deskriptif hasil penelitian yang dilakukan terhadap 265 responden dari ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Pernyataan responden dikategorikan atas dasar sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Hasil penelitian secara deskriptif dipaparkan sebagai berikut. Table 4. Proporsi dari Model Instrumen Kebijakan Options Model Incentive Punishment No such policy needed Sangat Tidak Setuju 0.38% 0.75% 19.37% Tidak Setuju 5.53% 7.86% 50.06% Cukup Setuju 20.82% 21.51% 18.68% Setuju 39.12% 35.28% 9.81% Sangat Setuju 34.15% 34.59% 2.08% 184 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
Berdasarkan tabel di atas, secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 7. Proporsi frekuensi dari Model Instrumen Kebijakan Berdasarkan gambar di atas, sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya bilamana tidak terdapat instrumen kebijakan untuk mengatur mengenai kegiatan usaha agar terpenuhi kriteria pertumbuhan bersih, peduli sosial, dan aktivitas usaha yang ramah lingkungan. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi kriteria sebagai Green entrepreneur dengan ketiga dimensinya, maka diperlukan intrumen kebijakan baik yang bersifat insentif ataupun yang bersifat hukuman. Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, Selanjutnya ringkasan hasil analisis mengenai perbedaan dari ketiga model tersebut adalah sebagai berikut. Table 5. Ringkasan analisis uji perbedaan (t-test) Paired Differences Pairs Models 1. 2. 3. Punishment Model & No Such Policy Incentive Model & Punishment Incentive Model & No Such Policy Std. Deviation .0603774 .7258473 1.7597484 1.1815137 1.6993711 1.2294522 Mean Std. Error t df Sig. .0445884 1.354 264 .177 .0725798 24.246 264 .000 .0755246 22.501 264 .000 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan mempergunakan uji t untuk sampel berhubungan (t-test for related samples) sebagaimana tabel di atas, hasil pengujian disajikan sebagai berikut. Table 6. Pengujian Hipotesis Hipotesis Hasil H1 H2 H3 Tidak terdapat perbedaan antara model instrumen kebijakan yang bersifat insentif dengan model instrumen kebijakan yang bersifat hukuman. Tidak terdapat perbedaan antara model instrumen kebijakan yang bersifat insentif dengan model tanpa instrumen kebijakan. Tidak terdapat perbedaan antara model instrumen kebijakan yang bersifat hukuman dengan model tanpa instrumen kebijakan. Tidak Ditolak (t=1.354, Sig. 0.177) Ditolak (t=24.246, Sig. 0.000) Ditolak (t=22.501, Sig. 0.000) Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dinyatakan bahwa untuk mencapai kriteria Green entrepreneur yang dapat melaksanakan kegiatan usaha yang peduli terhadap pertumbuhan bersih, peduli sosial, dan aktivitas usaha yang ramah lingkungan, maka diperlukan instrumen kebijakan. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 185
Model instrumen kebijakan yang dipilih dapat berupa instrumen kebijakan yang bersifat insentif dan/atau yang bersifat hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai Green entrepreneur tidak diharapkan tanpa adanya instrumen kebijakan. Atas dasar dua pilihan model instrumen kebijakan yang diinginkan, yaitu model instrumen kebijakan yang bersifat insentif dan/atau model instrumen kebijakan yang bersifat hukuman, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis keempat untuk mengetahui pengaruh kedua model tersebut terhadap masing-masing dimensi dari Green entrepreneur. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh dari model instrumen kebijakan yang bersifat insentif dan yang bersifat hukuman secara serempak. Hasil analisis disajikan sebagai berikut. Table 7. Estimasi Parameter Variabel Dependen Clean-Growth Socially- Aware Environmentally- Save Parameter Intercept Incentive Model Punishment Model Intercept Incentive Model Punishment Model Intercept Incentive Model Punishment Model B 3.496 .139 .139 2.557 .242 .182 3.052 .130 .231 Std. Error t Sig. .130 26.795 .000 4.366 .000 .032 .029 4.804 .000 .159 16.043 .000 6.224 .000 .039 5.171 .000 .035 .151 20.168 .000 3.518 .001 .037 6.913 .000 .033 Partial Eta Squared .733 .068 .081 .496 .129 .093 .608 .045 .154 Observed Powera 1.000 .992 .998 1.000 1.000 .999 1.000 .939 1.000 Berdasarkan tabel di atas, secara grafis pengaruh dari pilihan-pilihan variabel instrumen kebijakan terhadap dimensi-dimensi dari Green entrepreneur disajikan sebagai berikut. Gambar 8. Pengujian Model Pola hubungan antar variabel menunjukkan bahwa pilihan-pilihan instrumen kebijakan untuk mewujudkan tercapainya Green business yaitu: (1) model insentif lebih relevan dipergunakan untuk pencapaian kegiatan usaha yang memberikan perhatian terhadap dimensi kepedulian sosial dengan perolehan koefisien pengaruh lebih besar (dengan η2=12,9%) dibandingkan dengan model hukuman. (2) Model hukuman lebih tepat dipergunakan untuk pencapaian kegiatan usaha yang memberikan perhatian atau kepedulian terhadap pertumbuhan bersih dan perlindungan/keramahan terhadap 186 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
lingkungan dengan perolehan koefisien pengaruh lebih besar (yaitu η2=8,1% untuk pengaruhnya terhadap dimensi pertumbuhan bersih, dan η2=15,4% untuk pengaruhnya terhadap dimensi keramahan pada lingkungan) dibandingkan dengan model insentif. Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, mengakhiri pidato ini, Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam bidang kewirausahaan perlu melihat mengenai ketiga dimensi, yaitu kepedulian sosial, lingkungan, selain dimaksudkan untuk memperoleh dimensi manfaat dari sisi ekonomi berupa pertumbuhan bisnisnya. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Dutta et al. (2010), dan juga Bowers (2010) yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja mencakup keseluruhan dari kinerja bisnis, tanggung jawab terhadap komunitas sosial dan lingkungan sekitarnya. Bahkan hal tersebut mampu meningkatkan posisi keunggulan kompetitifnya. Selain itu, hasil yang diperoleh dari penelitian ini relevan dengan yang diungkapkan oleh Anton (2012) bahwa isu terbesar dari Rio+20 (yaitu dua puluh tahun setelah Deklarasi Rio 1992) adalah ketidakcukupan aturan hukum atau perundangan yang memberikan perlindungan secara efektif terhadap lingkungan global. Perundangan tersebut merupakan kepedulian dari aktivitas ekonomi yang mampu menjangkau terhadap ketiga permasalahan secara terintegrasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat kemiskinan dan pembangunan komunitas, serta perlindungan terhadap lingkungan. Perundangan baik yang bersifat insentif maupun yang bersifat hukuman dimaksudkan untuk menjamin dapat dilakukannya pembangunan secara berkelanjutan, yaitu tidak hanya untuk memenuhi kepentingan pada saat ini, tetapi juga memenuhi kepentingan dan kepedulian pada generasi mendatang. Hasil penelitian ini memiliki kaitan dengan kajian tentang teori pilihan publik (public choice theory) dan kaidah-kaidah akan keadilan sosial (social justice) yakni memasukkan unsur etika dalam kegiatan ekonomi. Relevansi memasukkan etika ke dalam analisis ekonomi dan sistem pengambilan keputusan merupakan konsepsi keteraturan hubungan universal, dan termasuk ke dalamnya adalah konsepsi mengenai lingkungan fisik. Lingkungan dihitung dan diperlakukan sebagai portofolio ekonomi sebagai milik publik (Choudhury, 1995; Schroeder, 2009). Hasil penelitian mengungkap bahwa dimensi-dimensi Green entrepreneur yang terdiri dari kepedulian pada pertumbuhan bersih (clean growth business), kepedulian pada sosial (socially-aware business), dan keramahan pada lingkngan (environmentally-save business) merupakan dimensi penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pencapaian dimensi-dimensi tersebut dalam aktivitas bisnis tidak hanya dipandang untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini, namun juga untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi mendatang. Selanjutnya, keberadaan instrumen kebijakan merupakan instrumen yang diharapkan mampu mewujudkan pencapaian aktivitas Green entrepreneur. Terdapat dua pilihan instrumen kebijakan, yaitu yang bersifat insentif (incentive model) dan yang bersifat hukuman (punishment model). Instrumen kebijakan yang bersifat insentif lebih tepat untuk mewujudkan pencapaian dimensi aktivitas bisnis yang peduli terhadap sosial atau dimaksudkan untuk pengembangan komunitas yaitu dimensi socially-aware business. Sedangkan instrumen kebijakan yang berifat hukuman lebih tepat untuk mewujudkan pencapaian dimensi aktivitas bisnis yang peduli terhadap pertumbuhan bisnis yang bersih (yaitu dimensi clean-growth business), dan aktivitas bisnis yang peduli mengenai penjagaan terhadap keberlangsungan lingkungan (yaitu dimensi environmentally-save business). Secara terintegratif, keberadaan instrumen kebijakan sebagai pengendali terhadap pencapaian dimensi- dimensi Green entrepreneur membawa aktivitas bisnis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Universitas Negeri Malang sebagai the Learning University dapat memberi konstribusi penting dalam mempersiapkan generasi mendatang. Salah satu misi dari institusi Perguruan Tinggi adalah memenuhi harapan generasi mendatang melalui gerakan yang telah diluncurkan oleh UNESCO, yaitu Education for Sustainable Development. Isu penting yang dapat diambil dari Deklarasi Bonn (Bonn Declaration) bahwa pada abad 21 ini, dunia menghadapi permasalahan pembangunan yang kompleks, saling terkait dan perubahan-perubahan gaya hidup. Investasi dalam pendidikan merupakan investasi bagi masa depan. Pencapaian dalam kemampuan keberaksaraan memberikan kontribusi terhadap kualitas kehidupan. Melalui pendidikan dan pembelajaran sepanjang Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 187
hayat, kita dapat mencapai gaya hidup yang didasarkan pada keadilan ekonomi dan sosial, integritas keekologian, keberlanjutan kehidupan, kepedulian pada nilai-nilai yang memperkuat kohesi sosial, demokrasi dan tindakan kolektif. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak bagi pengamanan kehidupan secara berkelanjutan, dan aspirasi serta masa depan bagi generasi mendatang (UNESCO, 2009). Dengan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya yang dimilikinya, institusi pendidikan tinggi memiliki peran sangat penting dalam berkontribusi dan peduli terhadap permasalahan dan tantangan tersebut. Gerakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan menekankan pendekatan kreatif dan kritis, pemikiran jangka panjang, dan inovatif untuk memecahkan permasalahan yang kompleks. Diperlukan analisis dan tindakan integratif dari berbagai konteks, seperti lingkungan, masyarakat, maupun keragaman budaya. 188 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
DAFTAR RUJUKAN Anderson, A. R. (1998). Cultivating the garden of eden: environmental entrepreneuring, Journal of Organizational Change Management, Vol. 11 No. 2, pp. 135-144. Anton, D. K. (2012). The 2012 United Nations conference on sustainable development and the future international environmental protection, Consilience: The Journal of Sustainable of Development, Vo. 7 No. 1, pp. 64-72. Bagozzi, R. P.,& Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 16 No. 1, pp. 074-94. Blewitt, J. (2010), Higher education for a sustainable world, Education + Training, Vol. 52 No. 6/7, pp. 477-488. Bowers, T. (2010). From image to economic value: a genre analysis of sustainability reporting, Corporate Communication: An International Journal, Vol. 15 No. 3, pp. 249-262. Cheng, M. Y., Chan, W. S.,& Mahmood, A. (2009). The effectiveness of entrepreneurship education in Malaysia, Education + Training, Vol. 51 No. 7, pp. 555-566. Choi, D. Y.,& Gray, E. R. (2008), The venture development processes of 'sustainable" entrepreneurs, Management Research News, Vol. 31 No. 8, pp. 558-569. Choudhury, M.A. (1995). Ethics and economics: a view from ecological economics, International Journal of Social Economics, Vol. 22 No. 3, pp. 61-80. Croston, G. (2009). 10 World-Changing Green Trends, Entrepreneur Media, available at: Dixon, S. E. A.,& Clifford, A. (2007). Ecopreneurship - a new approach to managing the triple bottom line, Journal of Organizational Change Management, Vol. 20 No. 3, pp. 326-345. Dutta, S. K., Lawson, R. A.,& Marcinko, D. J. (2010). Enhancing environmental awareness in future business leaders, Int. J. Environment and Sustainable Development, Vol. 9 Nos. 1/2/3, pp. 181-193. Galloway, L.,& Brown, W. (2002). Entrepreneurship education at university: a driver in the creation of high growth firms?, Education + Training, Vol. 44 No. 8/9, pp. 398-405. Gliedt, T.,& Parker, P. (2007). Green community entrepreneurship: creative destruction in the social economy, International Journal of Social Economics, Vol. 34 No. 8, pp. 538-553. Goetz, K. S. (2010), Encouraging sustainable business practices using incentives: a practitioner's view, Management Research Review, Vol. 33 No. 11, pp. 1042-1053. Gurol, Y.,& Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students, some insights for entrepreneurship education and training in Turkey, Education + Training, Vol. 48 No. 1, pp. 25-38. Hamidi, D. Y., Wennberg, K.,& Berglund, H., (2008). Creativity in entrepreneurship education, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15 No. 2, pp. 304-320. Heinonen, J.,& Poikkijoki, S. A. (2006). An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission imposible?, Journal of Management Development, Vol. 25 No. 1, pp. 80- 94. Hoa, H. N. (2006). Environmental protection: a focus on sustainable development, Nature, Society, and Thought, a Journal of Dialectical and Historical Materialism, Vol. 19 No. 1, pp. 67-73. Hynes, B. (1996). Entrepreneurship education and training - introducing entrepreneurship into non- business disciplines, Journal of European Industrial Training, Vol. 20 No. 8, pp. 10-17. Jones, C. (2010). Entrepreneurship education: revisiting our role and its purpose, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 17 No. 4, pp. 500-513. Jones, C.,& English, J. (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education, Education + Training, Vol. 46 No. 8/9, pp. 416-423. Prof. Dr. Ery Tri Djatmiko, MA, M.Si, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang , Rabu 10 Oktober 2012 Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 189
Kagawa, F. (2007). Dissonance in students' perceptions of sustainable development and sustainability, implications for curriculum change, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 8 No. 3, pp. 317-338. Kirby, D. A. (2004). Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge?, Education + Training, Vol. 46 No. 8/9, pp. 510-519. Klapper, R. (2004). Government goals and entrepreneurship education - an investigation at Grande Ecole in France, Education + Training, Vol. 46 No. 3, pp. 127-137. Koch, A. H. (2005), An analysis of training and promotion of entrepreneurship in sustainability management, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 6 No. 2, pp. 114-121. Lane, J. E. (2011). CO2 emissions and GDP, International Journal of Social Economics, Vol. 38 No. 11, pp. 911-918. Lawale, S.,& Bory-Adams, A. (2010). The decade of education for sustainable development: towards four pillars of learning, Development, Vol. 53 No. 4, pp. 547-550. Loscher, P. (2010). Making the global economy more sustainable, Corporate Governing, Vol. 10 No. 4, pp. 349-353. Manteaw, B. O. (2010). Education in global environment politics: why the discourse of education for sustainable development needs attention, Int. J. Environment and Sustainable Development, Vol. 9 Nos. 1/2/3, pp. 74-90. Marshall, R. S.,& Harry, S. P. (2005). Introducing a new business course: "global business and sustainability", International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 6 No. 2, pp. 179-196. Matley, H. (2008). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15 No. 2, pp. 382-396. Mwasalwiba, E. S. (2010), Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators, Education + Training, Vol. 52 No. 1, pp. 20-47. Naeem, M.,& Neal, M. (2012). Sustainability in business education in the Asia Pacific region: a snapshot of situation, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 13 No. 1, pp. 60-71. Packham, G., Jones, P., Miller, C.,& Pickernell, D. (2010). Attitudes towards entrepreneurship education: a comparative analysis, Education + Training, Vol. 52 No. 8/9, pp. 568-586. Pastakia, A. (1998). Grassroots ecopreneurs: change agents for a sustainable society, Journal of Organizational Change Management, Vol. 11 No. 2, pp. 157-173. Richardson, I.,& Hynes, B. (2008). Entrepreneurship education: towards an industry sector approach, Roffe, Education + Training, Vol. 50 No. 3, pp. 188-198. I. (2010). Sustainability of curriculum development for enterprise education, observations on cases from Wales, Education + Training, Vol. 52 No. 2, pp. 140-164. Salim, E. (2012). In Search of a Model of Sustainable Development, paper presented in the 2nd East Asian Association of Environmental and Resource Economics, 3rd-4th February 2012, Bandung-Indonesia. Sathiendrakumar, R. (2003). Green house emission reduction and sustainable development, International Journal of Social Economics, Vol. 30 No. 12, pp. 1233-1248. Schroeder, C. H. (2009). Public choice and environmental policy: a review of the literature, Duke Law School Faculty Scholarship Series, Paper 175, available at: Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikavalko, M., Mattila, J.,& Rytkola, T. (2010). Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher?, Education + Training, Vol. 52 No. 2, pp. 117-127. Sowmya, D. V.,& Majumdar, S. (2010). Relevance of education for potential entrepreneurs: an international investigation, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 17 No. 4, pp. 626-640. 190 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sterner, T. (2012). Designing policy instruments efficiency, informational, and political feasibility in environmental policy, paper presented in the 2nd East Asian Association of Environmental and Resource Economics, 3rd-4th February 2012, Bandung-Indonesia. Taatila, V. P. (2010). Learning entrepreneurship in higher education, Education + Training, Vol. 52 No. 1, pp. 48-61. Prof. Dr. Ery Tri Djatmiko, MA, M.Si, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang , Rabu 10 Oktober 2012. Terjesen, S.,& Sullivan, S. E. (2011). The role of developmental relationship in the transition to entrepreneurship, a qualitaitve study and agenda for future research, Career Development International, Vol. 16 No. 5, pp. 482-506. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014, The DESD at a glance, available at: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (2009). Bonn Declaration, UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development, available at: United Nations Environment Programme (UNEP), (1992). Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, available at: =1163. Varblane, U.,& Mets, T. (2010). Entrepreneurship education in the higher education institutions (HEIs) of post-communist European countries, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 4 No. 3, pp. 204-219. Development (The) World Bank (2012). World Indicators, available Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, MA., M.Si. | 191 at:
192 | Mempersiapkan Green Entrepreneurs untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Berkelanjutan Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ysh. Ketua Senat Universitas Negeri Malang, Ysh. Rektor Universitas Negeri Malang, Ysh. Ketua Komisi Guru Besa Universitas Negeri Malang, Ysh. Anggota Senat Universitas Negeri Malang, Ysh. Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Malang, Ysh. Dosen, Tendik, Mahasiswa, dan para undangan serta hadirin yang Saya muliakan Pada hari yang berbahagia dan bersejarah ini, Kamis 1 April 2021 perkenankan Saya meng- ajak pada hadiri sekalian untuk memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat Nya semata kita dapat hadir dalam pengukuhan Saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini, izinkan Saya menyampaikan pemaparan tentang kritalisasi pemikiran Saya pada bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan yang saya pelajari sejak saya kuliah pada program sarjana S-1 pada tahun 1993-1997 hingga kuliah saya pada jenjang Doktor tahun 2005-2009. Tugas akhir Skripsi pada jenjang S-1 berjudul Analisis Konsentrasi Ekspor Indonesia, kemudian Tesis berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Disertasi berjudul Analisis Dampak Integrasi Ekonomi ASEAN terhadap Permintaan Impor Industri Manufaktur Indonesia Tahun 1980-2005. Ketiga jenjang pendidikan dengan sepesialisasi pada bidang penelitian tersebut telah membentuk karakter dan mainstream berpikir Saya pada bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan. Perjalanan waktu terus berlangsung hingga Saya menjadi Dosen pada Jurusan Ekonomi Pem- bangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) pada tahun 2003. Dalam masa peng- abdian saya hingga kini (2003-2021), UM telah memberikan ruang bagi Saya untuk mengembangkan diri menjadi insan akademik yang nasionalis, rasional, dan berkarakter. Mempelajari bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan laksana mempelajari sebuah laboratorium hidup yang setiap hari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Problemtika dalam pembangunan Negara, seperti; kemiskinan, ke- timpangan pendapatan, pengangguran, dan krisis ekonomi membutuhkan berbagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Teori ekonomi yang berkembang dewasa ini memberikan dialektika dinamis bagi bangsa dan Negara dalam memberikan solusi mengatasi persoalan pembangunan ekonomi yang terjadi. Perkembangan teori ekonomi bergerak dalam pendulum teori ekonomi merkantilis, kapitalis, dan sosialis. Berbagai teori tersebut lahir sesuai dengan landasan idiologis bangsa dimana teori itu dilahirkan dan berkembang. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, Pancasila memberikan landasan idiologis pembangunan dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan yang berbagai ini, ijinkan Saya untuk menyampai- kan pidato pengukuhan Guru Besar Saya dengan topik Ketahahan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 193
Indonesia Kita Saat Ini: Dinamika Pembangunan Nasional Proses Panjang pencapaian kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan sejarah bangsa yang menunjukkan semangat pantang menyerah bangsa Indonesia dalam melepaskan belenggu penjajah. Kemerdekaan yang telah dicapai dalam kurun waktu 75 tahun dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pencapaian kemerdekaan tersebut, Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pancasila, merupakan sebuah philosophische grondslag, weltanschauung yang bersumber dari jati diri bangsa (Sukarno, 1986). Sebagai dasar idiologi bangsa, Pancasila dapat menjadi leidstar dinamis dalam bidang ekonomi. Dalam konteks kegiatan ekonomi rakyat yang berkembang dewasa ini, jiwa bangsa yang berlandaskan Pancasila tercermin dalam tiga wujud karsa, yakni; gotong royong, persaudaraan dan kekeluargaan (Sukarno, 2005). Ketiga jiwa bangsa tersebut menampilkan wujud Indonesia yang mengedepankan kolektifitas secara manunggal dalam mengatasi problematika kehidupan rakyat. Pada dasarnya muara dalam kegiatan ekonomi adalah kemauan untuk hidup (de wil tot leyen). Selama ada kemauan untuk hidup, maka rakyat akan berlomba-lomba dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah. Tentunya eksistensi rakyat dalam melaksanakan kegiatan ekonominya didasarkan atas sebuah takdir bahwa manusia terlahir sebagai homo economicus yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya. Sebagai insan homo economicus, pemenuhan kebutuhan hidup bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam beberapa kasus, berbagai kebutuhan hidup tersebut menjadi sulit terpenuhi manakala hasrat berkonsumsi yang tidak dapat dikendalikan. Semakin berkembangnya sifat overbevolking manusia dalam pemenuhan ke- butuhan hidupnya, mendorong terjadinya persaingan antar individu dan kelompok dalam mempe- rebutkan sumber daya ekonomi yang tersedia (Sukarno, 2017). Kemamuan untuk hidup bersama-sama dengan berbagai anggota kelompok yang ada dapat membangun semangat collectiviteiten dalam kehidupan rakyat. Dalam hal ini sejarah telah mem- buktikan bahwa hanya dengan collectiviteiten, rakyat Indonesia dapat bangkit dari berbagai keter- purukan ekonomi dalam kehidupan rakyat. Dalam mencapai keadilan dan kesejahetraan secara sosial. Sosialisme Indonesia adalah perpaduan antara unsur sosialisme yaitu; keadilan sosial dan kesejahteraan dan unsur kepribadian Indonesia yakni kekeluargaan dan gotong royong. M.Hatta yang secara konsisten menyatakan pendapatnya mengenai bangun ekonomi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Bangunan ekonomi tersebut adalah Koperasi. Pendapat tersebut secara ekspilit terakomodir dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Adapun bunyi lengkap ayat tersebut sebagai berikut ini: • • (ayat 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (ayat 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (ayat 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (ayat 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (ayat 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Proses panjang pembangunan nasional dalam mencapai kemakmuran dan keadilan sosial dihadapkan pada berbagai tantangan baik secara internal maupun secara eksternal. Keterbukaan perekonomian nasional terhadap kegiatan ekonomi internasional menjadi sebuah keniscayaan dalam proses pembangunan nasional. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian kerjasama ekonomi secara global dan kawasan regional (misal Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) membawa implikasi pada perluasan pasar barang dan pasar jasa di Indonesia. Liberalisasi ekonomi dunia dalam bentuk perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, dan teknologi yang dibungkus dengan perjanjian kerjasama ekonomi antar Negara menciptakan tantangan 194 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
dan peluang bagi Indonesia di pasar global. Sebaliknya liberalisasi perdagangan internasional juga menyebabkan semakin banyaknya komoditi dari luar negeri masuk ke pasar domestik Indonesia. Dalam kondisi ini, keunggulan daya saing masing-masing Negara menjadi kata kunci dalam persaingan global. Sejak great depression terjadi tahun 1930 an dan kemudian setelah perang dunia ke II (1939-1945), perekonomian dunia mengalami pasang surut perkembangannya dalam bentuk volatilitas inflasi, nilai tukar mata uang, indeks harga saham, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan harga minyak dunia. Dalam kurun waktu tahun 2000 an dunia kembali dihadapkan pada situasi dan kondisi yang disebut VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). Adanya VUCA dalam perekonomian mencerminkan adanya ketidakstabilan yang terjadi dalam perekonomian global sebagai akibat dari perubahan iklim dunia, tensi politik kawasan regional yang meningkat, pertambahan jumlah penduduk, dan peningkatan angka pengangguran global. Dalam kacamata makroekonomi, dunia dihadapkan pada ketidakseimbangan antara aggredate demand dan aggregate supply. Bagi produsen, dampak adanya VUCA menyebabkan kapasitas produksi menjadi tidak stabil. Bagi konsumen, adanya VUCA menyebabkan perkembangan harga komoditi pemenuhan kebutuhan hidup menjadi berfluktuasi. Bagi pemerintah dan otoritas moneter, adanya VUCA menyebabkan pentingya bauran kebijakan dalam mengatasi dampak yang terjadi. Integrasi ekonomi yang terjadi negara-negara ASEAN (baik secara intra ASEAN maupun Ekstra ASEAN) dalam bentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah mendorong adanya kompetisi diantara sesama negara-negara ASEAN dalam meperebutkan pasar yang ada. Proses integrasi terus berlangsung, misal Asean dengan China (ASEAN China Free Trade Area/ACFTA), dan dengan Kawasan perdagangan lainnya secara global. Dampak yang dihasilkan dari integrasi ekonomi tersebut adalah trade creation dan trade diversion. Menurut Balassa (1967) dan Venables (2000) trade creation dan trade diversion tersebut menunjukkan perubahan/pergeseran produksi dari suatu negara ke negara di suatu kawasan perdagangan dengan mempertimbangkan faktor biaya produksi. Perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri Indonesia, Pasca Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menunjukkan adanya dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan teori Trickle Down Effect dalam proses pembangunan pada masa orde baru (1969-1996) telah meng- hasilkan pertumbuhan ekonomi (diukur dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 1993) yang mencapai puncaknya pada tahun 1996 sebesar 7,98 persen (bps.go.id). Terjadi transformasi secara struktural (dari sektor pertanian ke sektor industri) dalam perekonomian nasional, yakni kontribusi output sektor pertanian dalam nilai PDB Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan kontribusi output sektor industri terhadap nilai PDB mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Transformasi struktural ini berimplikasi pada keterserapan tenaga kerja pada sektor industri yang semakin meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan modal (investasi) di sektor industri juga mengalami kenaikan. Pemanfaatan tekhnologi dalam proses produksi menjadi sebuah kenisca- yaan dalam rangka menghasilkan output perekonomian yang efisien. Krisis ekonomi yang melanda kawasaan Asia dan ASEAN pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya konstelasi politik dalam negeri semakin meningkat. Krisis ekonomi yang melanda per- ekonomian Indonesia tahun 1997 menjadi momentum bagi Indonesia dalam perubahan struktur politik dan pemerintahan yang lebih demokratis. Implementasi kebijakan pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi awal perubahan struktur pemerintahan yang sentralistik ke struktur pemerintahan yang desentralistik. Dalam hal keuangan Negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terjadi proses alokasi dana perimbangan yang diterimakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan memberikan ruang terhadap peran masyarakat yang lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Peningkaan konstelasi politik dalam negeri ditandai dengan adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat di seluruh penjuru tanah air Indonesia terhadap presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan pemilihan anggota DPR/DPRD. Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 195
Dalam pada itu, peran BUMN/BUMD dalam menopang penerimaan negara/pemerintah daerah diikuti dengan peran untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam bentuk misalnya; harga yang terkendali, ketersediaan pasokan energi/BBM, ketersedian bahan pokok, terciptanya lapangan pekerjaan, dan pengurangan kemiskinan. Kondisi pembangunan nasional, dihadapkan pada tekanan yang berat pada tahun 2020. Wabah virus Covid-19 telah berdampak serius pada sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dampak nyata dari covid-19 adalah: kematian penduduk, penurunan pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan jasa publik, meningkatkan pengangguran, meluasya ketimpangan pendapatan dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (bauran kebijakan) yang terkoordinatif menjadi kekuatan dalam mengatasi dampak Covid-19 dalam pembangunan nasional. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan strategis pembangunan nasional menunjukkan adanya pemanfaatan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan output untuk meningkatkan ke- makmuran sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses tersebut, pemerintah bersama stakeholders berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan seiring dengan dinamika dan konstelasi yang terjadi dalam pembangunan nasional. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Pencapaian pembangunan ekonomi melalui tingkat pertumbuhan ekonomi pada puncaknya tahun 1996 sebesar 7,98 persen membawa optimisme Indonesia menjadi Negara Macan Asia baru setelah Jepang, Korea dan Taiwan (Four Tigers) dan kemudian China. Negara-negara tersebut tumbuh dan berkembang dengan basis sektor industri sebagai engine of growth nya. Menurut Teori Angsa Terbang (Flying Geese Theory) oleh ekonom Jepang yang bernama Kaname Akamatsu (1962), interaksi ekonomi Negara-negara maju dan Negara berkembang menjadi sangat penting dalam menigkatkan performance Negara sedang berkembang. Transmisi secara regional dalam kegiatan industrialisasi dalam kerangka Flying Geese tersebut telah dicatat sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Asia (Kojima, 2000). Industrialisasi yang terjadi di negara sedang berkembang diharapkan dapat terjadi catch up pendapatan perkapita antar negara sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dengan negara maju. Konvergensi ini melalui proses pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan faktor produksi modal dan tenaga kerja manusia. Ini menjadi pemikiran ekonomi klasik Solow (1956) yang dikenal Solow Growth Model. Teori klasik ini dikembangkan dalam berbagai penelitian empiris, seperti dilakukan oleh Mankiw, Romer and Weil (1992). Dalam penelitiannya tersebut digunakan faktor produksi physical capital, human capital dan labor untuk menghasilkan output. Dalam penelitian tersebut membuktikan terjadinya konvergenitas pendapatan perkapita ekonomi diantara negara- negara (121 negara) yang diteliti dengan asumsi pertumbuhan penduduk dan akumulasi modal yang konstan. Dalam perkembangannya, teori pertumbuhan endogen (endogenous growth model) yang dikembangkan oleh ekonom klasik, seperti: Kenneth Arrow (1962), Paul Romer (1986), Paul Romer (1994), Robert Lucas (1988) dan Sergio Rebelo (1991). Dalam model tersebut, peran human capital sangat penting dalam menciptakan spillver effect dan mengurangi terjadinya diminishing return dari pemanfaatan akumulasi modal yang digunakan. Dalam hal ini interaksi Negara maju dengan Negara berkembang melalui berbagai kegiatan perdaganan internasional dan mobilitas modal antar Negara. Jepang sebagai leader pertumbuhan ekonomi di Asia dapat diikuti oleh Negara-negara lain termasuk Indonesia melalui kegiatan perdagangan dan investasi yang dilakukan secara bilateral. Namun demikian krisis ekonomi yang melanda perekonomian Asia dan juga Indonesia tahun 1997 menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Puncak penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi menjadi sebesar minus 13,68 (bps.go.id). Angka pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut melunturkan sebutan Indonesia sebagai Negara Macan Asia baru pada saat itu. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini merepresentasikan terjadinya situasi perekonomian yang tidak stabil baik pada aspek moneter dan 196 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
aspek fiskal. Kondisi aggregate demand dan aggregate supply yang semestinya seimbang (equilibrium), mengalami ketidakstabilannya sehingga menimbulkan interaksi ekonomi antara produsen dan konsumen mengalami hambatan. Namun demikian, lambat laun tapi pasti, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat segera teratasi dengan serangkaian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang terkoordinatif dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang terjadi dalam perekonomin nasional. Dalam per- kembangannya kinerja pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi 1997 mengalami volatilitas, namun pertumbuhan ekonominya menunjukkan angka yang positif. Perkembangan pada tahun 2019 pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen (bps.go.id). Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun juga diiringi dengan tingkat kemiskinan yang masih terjadi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kemiskinan yang terjadi dalam pembangunan merupakan sebuah ekses yang ditimbulkan dari mainstream pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penerapan Trickle Down Effect Theory dalam pembangunan pada masa Orde Baru menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan dengan strategi membuka diri (outword looking strategy) dengan penekanan pada industrialisasi untuk mendorong kinerja ekspor (industri promosi ekspor). Mesin pertumbuhan ekonomi didukung dengan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya tekhnologi, dan sumber daya kewirausahaan. Dalam pandangan ekonom Klasik, keunggulan daya saing dapat dicapai dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi yang ada. Dalam hal ini Joseph Schumpeter (1954) dalam Sheng (2016) memuji inovasi dan kewirausahaan sebagai engine of capitalism melalui apa yang disebut creative destruc- tion. Praktek-praktek perekonomian kapitalis telah menjadi sebuah keniscayaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Transaksi ekonomi didasarkan atas price signal dan tidak adanya informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Selain itu pula terjadinya information asymmetry antara agent dan principle dalam transaksinya. Sebagai akibatnya banyak terjadi perilaku moral hazard yang dapat menguntungkan beberapa fihak dalam kegiatan ekonominya (Lee dan Su, 2016). Sebagai akibatnya biaya transaksi yang mahal dalam pencapaian keseimbangan pasar, mendorong kenaikan harga barang di pasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kenaikan harga barang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat memiliki implikasi luas dalam pencapaian kemakmuran hidup masyarakat. Kenaikan harga barang dapat menurunkan daya beli masyarakat secara ekonomi. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan yang semakin meningkat. Adanya kemiskinan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia mengindikasikan masih terjadinya ketimpangan pendapatan antar masyarakat di berbagai daerah. Kondisi ini dapat terjadi karena ketidaksamaan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, kemiskinan dapat terjadi di perkotaan dan pedesaan. Salah satu ukuran yang digunakan dalam perhitungan BPS Indonesia adalah persentase penduduk miskin. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran (bps.go.id). Perkembangan tingkat kemiskinan dengan ukuran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini (bps.go.id): Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 197
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase Penduduk Miskin (%) Gambar 1: Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2007-2019 Dalam kurun waktu 2007-2019 terdapat trend penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang ada. Pada tahun 2007 tingkat kemiskinan masih tinggi yakni sebesar 16,58 %. Perkembangan pada tahun 2019, tingkat kemiskinannya menurun menjadi sebesar 9,22 %. tingkat pendapatan masyarakat. Pemerataan pendapatan mengindikasikan adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk, sehingga ada aliran likuiditas keuangan dalam transaksi ekonomi yang terjadi. Semakin tinggi tingkat pemerataan pendapatan semakin berkurang ketidakmerataan pendapatan yang terjadi. Dalam hal ini ukuran yang lazim digunakan untunk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan menggunakan angka gini (Gini Ratio). Data yang bisa diakses dari BPS Indonesia menujukkan adanya penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tingkat kemiskinan erat kaitannya dengan pemerataan dalam 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gini Ratio Gambar 2: Perkembangan Gini Ratio di Indonesia Tahun 2007-2019 198 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Dalam kurun waktu 2007-2019 telah terjadi fluktuasi dalam angka gini (gini ratio) di Indonesia, namun dalam periode tahun 2014-2019 cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka gini menunjukkan adanya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan dan juga menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang semakin baik dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pada gambar 1 dan gambar 2 di atas, perkembangan tingkat kemiskinan dan gini ratio menunjukkan adanya pergerakan yang searah (tahun 2014-2019. Dengan kata lain tingkat kemiskinan yang semakin menurun diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan dapat terjadi dengan serangkaian kebijakan dari pemerintah. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal melalui alokasi anggaran untuk transfer payment kepada masyarakat dalam berbagai program langsung maupun tidak langsung sehingga memperbesar pos pengeluaran dalam APBN. Selain itu juga dapat dilakukan dengan alokasi dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Nasional Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan hak rakyat dalam menjalani kehidupannya. Pemenuhan pangan membutuhkan ketersediaan pangan yang mencukupi dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai komoditi pangan dapat menjadi sumber pangan bagi masyarakat Indonesia, seperti: beras, gandum, ketela, jagung, sayuran, daging ikan (air laut dan air tawar), daging hewan (misal; kambing, sapi, ayam), telor ayam, dan buah-buahan. Berbagai komoditi lain juga dapat dikembangkan dalam rangka penganekaragaman sumber pangan nabati dan hewani untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi letak geografis Indonesia yang dilewati garis katulistiwa menyebabkan tingkat kesuburan tanah yang baik dan adanya ekosistem alam yang terjadi lestari. Guna mengukur perkembangan ketahanan pangan di suatu Negara, The Economist Intelligence unit mengukur dengan menggunakan indek ketahanan pangan (food security index). Terdapat 3 elemen utama dalam pengukuran indek ketahanan pangan, yakni: affordability, avalilability dan Quality & savety). Berikut dipaparkan perkembangan indek ketahanan pangan Indonesia (The economist intelligence unit, 70 Indek Ketahanan Pangan 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gambar 3: Perkembangan Indek Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2012-2019 Pencapaian indek ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan dari sebesar 46,8 pada tahun 2012 menjadi sebesar 62,6 pada tahun 2019. Kenaikan ini menceminkan ada perbaikan dalam produktifitas pangan, tata kelola pangan dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 199
pangan. Tentunya kenaikan angka indek ketahanan pangan ini menjadi informasi penting dalam perumusan kebijakan pangan yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kamboja 49,4 Myanmar 57 Philipina 61 Indonesia 62,6 Vietnam 64,6 Thailand 65,1 Malaysia 73,8 Singapura 87,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Gambar 4: Perkembangan Indek Ketahanan Pangan Negara-negara ASEAN Tahun 2019 ASEAN sebagai sebuah entitas Kerjasama regional memiliki kinerja perekonomian yang berbeda-beda. Dalam hal ini Skor indek ketahanan pangan negara-negara ASEAN memiliki variasi. Pada tahun 2019 Negara Singapura memiliki angka indeks tertinggi di ASEAN dan bahkan di dunia (dari 113 negara). Posisi Indonesia di tingkat ASEAN berada pada posisi 5 dari 8 negara. Sedangkan pada tingkat dunia posisi Indonesia berada pada peringkat 62, berada di bawah Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 28), Thailand (peringkat 52) dan Vietnam (peringkat 54). Dalam pemenuhan kebutuhan pangan di berbagai daerah, peran petani dalam kegiatan di berbagai subsektor pertanian di pedesaan dan di perkotaan sangat penting. Produksi pangan meng- alami perubahan seiring dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (seperti: cuaca/iklim, pen- dapatan perkapita, harga pupuk, harga benih/bibit dan tingkat harga-harga umum). Kenaikan produksi pangan dapat menghasilkan komiditi pangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini kapasitas produksi pangan yang dihasilkan petani dapat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan secara makro. Petani sebagai pelaku ekonomi yang menghasilkan komoditi pangan mendapatkan imbal balik dalam bentuk nilai tambah ekonomi (economic value added). Imbal balik ekonomi ini dapat bermanfaat bagi petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tingkat kesejahteraan Petani dapat dilihat dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan per- bandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. enaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Berikut data Nilai Tukar Petani di Indoneisa 200 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan 100
120 115 110 105 100 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gambar 5: Perkembangan Nilai Tukar Petani Indonesia Tahun 2019 Berdasarkan paparan data di atas menunjukkan adanya fluktuasi dalam NTP di Indonesia. Penurunan terjadi pada tahun 2013 yakni mencapai angka 101,96. Namun secara makro terjadi trend kenaikan dalam angka NTP petani dari sebesar 98,99 pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 114,04. Secara rata2 dalam kurun waktu tersebut angka NTP sebesar 106,89. Angka NTP ini memberikan makna bahwa petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Kenaikan angka NTP dan lebih besar dari 100 mengindikasikan adanya kesejahteraan yang terus meningkat bagi petani di Indonesia. Kemiskinan dalam Perspektf Teoretis Pembangunan suatu Negara memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam implementasinya, tujuan kesejahteraan hidup bagi masyarakat mengalami fase-fase dalam pencapaiannya. Begitu pula dengan pencapaian pemerataan kesejahteraan hidup bagi masyarakatnya. Dalam pencapaian tujuan pembangunan di berbagai Negara masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan. Dengan kata lain, di berbagai Negara masih terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi dalam proses pembangunannya. Kemiskinan yang tinggi mencerminkan ketidaksejahteraa hidup masyarakat. Penurunan kemiskinan merupakan agenda utama dalam pembangunan di ber- bagai Negara. Kebijakan penurunan tingkat kemiskinan telah, sedang dan akan terus dilakukan oleh Negara. Dalam hal ini kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi, yakni; jumlah barang, jumlah jasa dan besarnya pendapatan yang dimiliki masyarakat serta kebebasan memanfaatkannya, perilaku masyarakat, dan keadaan kehidupan manusia (Sen 1981;Sen 1999). Teori tentang kemiskinan memiliki berbagai variasi dan perdebatan dalam penjelasannya (Brady, 2019). Variasi dalam menjelaskan teori kemiskinan terjadi baik dalam konteks substansi teori (Stark, 2009), pardigma (Harvey dan Reed, 1992) dan factor-faktor yang mempengaruhinya (Sameti, dkk, 2012). Salah satu teori kemiskinan diungkan melalui Teori Modal Manusia. Pertama kali dikembang- kan oleh Becker dan Mincer, teori ini menjelaskan keputusan individu untuk berinvestasi dalam modal manusia (pendidikan dan pelatihan) dan pola pendapatan seumur hidup individu. Teori modal manusia juga menjelaskan pola pendapatan seumur hidup individu. Secara umum, pola pendapatan individu yang awalnya rendah (ketika individu masih muda) dan meningkat seiring bertambahnya usia. Meskipun pendapatan cenderung turun sebagai individu mendekati pensiun. Dalam hal ini pendapatan mulai rendah ketika orang masih muda karena orang yang lebih muda lebih cenderung berinvestasi dalam modal manusia dan harus melepaskan pendapatan saat mereka berinvestasi. Orang yang lebih muda lebih cenderung berinvestasi dalam sumber daya manusia daripada orang yang lebih tua karena Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 201
mereka memiliki sisa masa kerja yang lebih lama untuk mendapatkan keuntungan dari investasi mereka dan gaji mereka yang sebelumnya - sehingga biaya investasi lebih rendah. Penghasilan kemudian meningkat pesat seiring bertambahnya usia karena keterampilan baru diperoleh (Becker 1975:43). Teori berikutnya tentang kemiskinan dalam perspektif ekonomi, adalah hipotesis pendapatan permanen dan siklus hidup (the permanent income and life-cycle hypotheses). Teori ini menyoroti peran penting dari pendapatan yang diterima di awal dan pendapatan yang diperoleh di masa depan, serta pendapatan saat ini (Dornbusch dan Fischer 1990). Keuntungan dari hipotesis pendapatan permanen dan siklus hidup dibandingkan teori modal manusia adalah bahwa mereka menggabungkan pendapatan yang diperoleh dan pendapatan yang tidak diterima. Landasan teori ini adalah bahwa orang memiliki aliran pendapatan permanen (dari pendapatan dan aset saat ini dan di masa depan), tetapi pendapatan mereka dapat mengalami penyimpangan jangka pendek (sementara) dari aliran permanen. Bank Dunia dalam rilisnya mengemukakan berbagai roadmap sebagai upaya dalam peng- entasan kemiskinan di berbagai Negara. Strategi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) telah dirilis pencapaiannya pada tahun 2015 yang mencakup 8 target dalam pencapaian pem- bangunan, yakni: pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar universal, mendorong persamaan gender dan memberdayakan perempuan, mengurangi tingat kematian anak, mengembangkan kesehatan ibu, Untuk memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, me- mastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kemudian dilanjut dengan pencapaian pembangunan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang diumumkan pada 1 January 2016 dengan 17 tujuan pembangunan dan 169 target ber- dasarkan pencapaian dalam MDGs. SDGs memiliki rumusan strategi pembangunan yang komprehensif, sehingga dijadikan pedoman berbagai Negara dalam pencapaian pembangunannya. Ketujuhbelas sasaran dalam SDGs tersebut meliputi: no poverty; zero hunger; good health and well- being; quality education; gender equality; clean water and sanitation; affordable and clean energy; decent work and economic growth; industry innovatioan and infrastructure; reduced inequalitites; sustainable cities and communities; responsible consumption and production; climate action; life below water; life and land; peace, justice and strong institutions; partenerships for the goals. Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Teoretis Pangan merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian kemakmuran rakyat suatu negara. Ketersediaan pangan yang mencukupi akan dapat menjamin kebutuhan pangan rakyat dan memastikan akan pemenuhan hak dasar rakyat dalam pembangunan di berbagai negara. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan pangan akan erat kaitannya dengan upaya negara dalam pengentasan kemiskinan rakyatnya. Dalam kaitannya dengan sumber daya ekonomi, maka faktor produksi sumber daya alam memegang peran penting dalam proses pembangunan di Negara sedang berkembang. Sumber daya alam yang bersifat abundant, menjadi sebuah endowment factors yang menghasilkan sebuah keunggulan absolute dan keuanggulan komparatif Negara berkembang dalam interaksi ekonomi antar Negara. Diantara sumber daya ekonomi yang tersedia di Negara berkembang adalah keberadaan sector pertanian yang menunjang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup dapat menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya pangan menjadi penting, karena berbagai persoalan baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Hasil survey yang dilakukan oleh Fabian Research Report (2015) di Inggris menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga pangan telah membebani kelompok masyarakat berpendapatan rendah 202 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
dalam kisaran 16% hngga 35%. Oleh karena itulah dibutuhkan ketahanan pangan yang kuat agar ketersediaan pangan yang ada dapat menjamin kebutuhan pangan dan pengurangan kemiskinan. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan menurut lembaga internasional Food Agricultural Organization (FAO) ketahanan pangan diartikan sebagai "...Food security [is] a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life..." Dalam pengertian tersebut terdapat 4 (empat) komponen utama, yakni: availability, access, utilization dan vulnerability Ketahanan pangan merupakan sebuah indikator ekonomi yang sangat kompleks dalam pengukurannya. Hal ini karena menyangkut aspek iklim, kondisi geografis dan budaya masyarakat (The economist intelligence unit, 2017). Ketahanan pangan suatu negara mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsikan berbagai kebutuhan pangan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Besaran ketahanan pangan dinyatakan dalam bentuk ukuran indek. Indek ketahanan pangan mencerminkan pencapaian terhadap unsur-unsur yang ditetapkan dalam pengukuran indek ketahanan pangan. Naik turunnya indek ketahanan pangan dipengaruhi banyak factor seperti; kondisi permintaan oleh konsumen dan kondisi penawaran oleh produsen. Selain itu pula semakin ber- tambahnya penduduk dan perubahan iklim yang terjadi secara global dapat mempengaruhi kondisi pasar pangan. Pencapaian indek ketahanan pangan akan berubah dari waktu ke waktu tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks pemenuhan hak pangan rakyat, maka pemerintah dapat menetapkan berbagai kebijakan pangan; seperti stabilitas harga, operasi pasar, perlindungan produk pangan lokal, daya saing komoditi pangan, penyediaan bibit pangan dan pupuk, dan tata niaga pangan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Organisasi pertanian dan pangan (FAO) tahun 2030 diperkirakan 35 juta-122 juta masyarakat menderita kemiskinan dan oleh karenanya ketahanan pangan yang semakin menurun sebagai hasil dari climate related risks. Laporan dari World Food Programme (2017) menjelaskan bahwa setiap satu persen kenaikan food insecurity, terdapat tambahan 1,9% masyarakat yang terpaksan bermigrasi. Semakin banyak orang bermigrasi menyebabkan akses yang semakin sedikit terhadap pemenuhan pangan. Berbagai penelitian dilakukan dalam mengestimasi model ketahanan pangan di berbagai negara. Menurut Jones,dkk (2013) cakupan ketahanan pangan dalam di suatu negara biasanya penekannya pada food availability. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh Faridi dan Wadood (2010) menyimpulkan bahwa tingkat harga dan tingkat upah dapat mempengaruhi ketahanan pangan di Bangsladesh. Dalam penelitian lain oleh Applanaidu, dkk (2014) merumuskan model ekonometrik Vector Autoregressive (VAR) ketahanan pangan di Malaysia. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa indek harga pangan dan populasi berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan pangan di Malaysia. Dalam penelitian yang lain oleh Abdul Wahab, dkk (2015) memberikan kesimpulan bahwa faktot tenaga kerja asing dapat mempengaruhi ketahanan pangan di Malaysia. Mahadevan dan Hoang (2015) dalam penelitiannya menunjukkan tidak adanya hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan (indikator composite food security index) di wilayah perkotaan tetapi ada hubungan lemah di wilayah pedesaan. Namun, terdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan dan asupan kalori serta kecukupan pangan untuk daerah pedesaan dan perkotaan di negara Vietnam. Hasil penelitiannya Pattinama (2009) memberikan kesimpulan bahwa karena tidak mem- punyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga sebagai- an masyarakat hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Nkegbe, dkk (2017) dalam penelitian merumuskan Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 203
ketahanan pangan dengan indikator kelompok rumah tangga yang kelaparan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor produsen tanaman, banyak produsen tanaman, hasil dan komersialisasi adalah kunci variabel kebijakan yang menentukan ketahanan pangan di Ghana. Berbagai hasil-hasil penelitian di atas, memberikan kesimpulan adanya sebuah relasi antara ketahanan pangan dengan upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya fokus pada masalah besarnya tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi masyarakat, akan tetapi juga meluas kepada akses infrastruktur, sumber daya ekonomi, dan sosial. Sektor pertanian masih menjadi andalan dalam penyediaan pangan di Negara berkembang. Adanya kebutuhan pangan yang terus bertambah, seyogyanya dapat diimbangi dengan ketersediaan pangan dari sektor pertanian yang dikelola secara mandiri dan bijaksana. Sumber daya ekonomi yang tersedia dapat mengurangi angka kemiskinan manakala ditopang oleh kemandirian pangan. Dalam konteks pembangunan pada Millennium Development Goals (MDG) dan Sustainable Development Goals (SDG), kemiskinan dan kerawanan pangan memiliki keterkaitan yang kuat (Wight V, et al., 2014). Ketersediaan pangan yang terjangkau oleh masyarakat akan mempermudah masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keterjangkauan pangan ini terkait erat dengan kemampuan daya beli dan besarnya pendapatan yang dimiliki masyarakat. Kemampuan negara dalam mengelola pangan dan pengendalikan stabilitas perekonomian menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Dalam pencapaian MDG di negara- negara ASEAN, sasaran eradicate extreme poverty and hunger menjadi prioritas utama (ASEAN Secretariat, 2017). Sebagai sebuah kawasan dengan jumlah penduduk yang besar, maka pengentas- an kemiskinan dan penyediaan pangan meupakan target pembangunan yang harus direalisasikan di Negara-negara ASEAN. Dalam World Food Summit tahun 1996 disepakati bahwa Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Dalam definisi tersebut terdapat 4 point penting mengenai food security, yakni; food availability, food access, utilization, dan stability Sedangkan menurut Srinita (2018) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan seperti availability, accessibility, dan absorption. Tingkat ketahanan pangan masyarakat akan dipengaruhi oleh kondisi iklim, daya beli, sarana dan prasarana, kondisi ekonomi, dan kondisi geografis. Dalam hal ini kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi penting bagi masyarakat masyarakat hidup miskin untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Tidak adanya akses terhadap sarana dan prasarana yang ada dapat berdampak pada kesulitan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuh- an pangannya. Akses terhadap pangan merupakan faktor penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat (Islam, et al, 2014;Chavas, 2017) Ketahanan pangan erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan yang terjadi dalam perekonomi- an. Menurut hasil penelitian. Poureza, et al. (2018) tingkat kerawanan pangan akan dapat mendorong terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini menurut Ericksen, et al. (2009) ketahanan pangan erat kaitannya dengan pendapatan dan kesempatan kerja. Perekonomian dengan kondisi tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat kesempatan kerja yang rendah dapat menggambarkan terjadinya kemiskinan dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya kemiskinan yang semakin meluas dapat menurunkan tingkat pencapaian pemerataan pendapatan dan tingkat kesejaheraan hidup masyarakat. Fabian Research Report (2015) dalam kajiannya menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga pangan telah membebani kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam kisaran 16% hingga 35% di Inggris. Oleh karena itulah dibutuhkan ketahanan pangan yang kuat agar ketersediaan pangan yang ada dapat menjamin kebutuhan pangan dan pengurangan kemiskinan. Penelitian oleh Mahadevan dan Hoang (2015) menunjukkan tidak adanya hubungan antara kemiskinan dan ketahanan pangan (indikator composite food security index) di wilayah perkotaan tetapi ada hubungan lemah di wilayah pedesaan. Namun, terdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan dan asupan kalori serta kecukupan pangan untuk daerah pedesaan dan perkotaan di negara Vietnam. Menurut Mood dan Jonsson (2016), kemiskinan merupakan sebuah kondisi adanya keter- batasan sumber daya ekonomi yang memiliki konsekuensi sosial yang negatif. Hal ini memberikan 204 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
penegasan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan akses penduduk terhadap sumber daya ekonomi. Keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi ini dapat menyebabkan tidakmampan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Studi Grobler (2016) menemukan adanya perbedaan signifikan sehubungan dengan persepsi kemiskinan antara ketahanan pangan dan pangan untuk rumah tangga. Dalam hal ini rumah tangga yang terjamin pangannya memandang alasan individualistis sebagai akar penyebab kemiskinan. Sedangkan rumah tangga rawan pangan memandang masyarakat dan penyebab fatalistic sebagai penyebab kemiskinan. Menurut Sinding (2009) kemiskinan dapat dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang dapat dikontrol akan dapat mempermudah pemerintah dalam menentukan target pendapatan perkapitanya. Adanya kebijakan kependudukan dan program keluarga berencana dalam keseluruhan strategi pembangunan ekonomi, maka hal tersebut dapat mendorong pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi tersebut secara bertahap dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan di suatu Negara. Berdasarkan hasil studi oleh Chakona and Shackleton (2019) wild food dapat mendorong rumah tangga pada tingkat ketahanan pangan (household food security) adalah tidak benar dalam komunitas masyarakat dimana wild food banyak dikonsumsi oleh rumah tangga berpendapatan rendah dan mengalami kerawanan pangan (household food insucurity). Bantuan sosial (social grants) tidak dapat mengurangi angka kerawanan pangan. Adanya kenaikan harga pangan akan meningkat- kan secara gradual masyarakat pada kondisi kerawanan pangan. Dalam kondisi ini masyarakat akan memanfaatkan wild food sebagai cara untuk mendiversifikasikan akses pangannya. Dalam kaitannya dengan masalah pangan tersebut secara tegas hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2019) memberikan kesimpulan bahwa ketahanan pangan dapat mengentaskan tingkat kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Kediri, propinsi Jawa Timur, Indonesia. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan: Adakah Hubungan Kausalitas? Ketahanan pangan dan kemiskinan menunjukkan sebuah hubungan dalam upaya mencapai kemakmuran dan keadilan sosial masyarakat. Keduanya memiliki arti dan implikasi yang luas dalam proses pembangunan yang terjadi di suatu negara. Dalam pencapaian ketahanan pangan, menunjuk- kan kondisi tercapaianya kebutuhan pangan yang layak bagi masyarakat. Indikator indek ketahanan pangan yang semakin tinggi, semakin menunjukkan kemakmuran hidup masyarakatnya. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari daratan, pegunungan, dan perairan dapat menyediakan sumber daya alam yang melimpah dalam pemenuhan hajat hidup pangan bagi rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan pangan rakyat dapat menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini sektor pertanian menyediakan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian dapat menjadi leading sector dalam mendorong ketahanan pangan rakyat Indonesia. Kemiskinan sebagaimana sudah dipaparkan dalam berbagai kesempatan, mengindikasikan masih adanya sebagian diantara masyarakat yang masih hidup belum layak. Struktur perekonomian nasional yang masih didominasi sektor pertanian dalam penyediaan kesempatan kerja, masih menyisakan pekerjaan rumah dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan masyarakat. Kontribusi output sektor pertanian (meliputi: pertanian, kehutanan dan perikanan) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan dan digantikan oleh kontribusi sektor usaha yang lainnya (seperti: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor). Perkembangan sektor non pertanian belum mampu menyerap sepenuhnya angkatan kerja baru yang ada. Kemiskinan di Indonesia tidak hanya terjadi di perdesaan saja akan tetapi juga di perkotaan. Kedua wilayah tersebut merepresentasikan banyak kegiatan ekonomi yang di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang dapat dihimpun dari Badan Pusat Statistik (misal semester I tahun 2020 persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,38% dan persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,82%). Dalam hal ini tingkat kemiskinan di perdesaan angkanya lebih besar dari pada tingkat kemiskinan di perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan produktifitas sector Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 205
pertanian dan belum berkembangnya kegiatan ekonomi di perdesaan. Sedangkan di perkotaan banyak berkembang kegiatan ekonomi yang dapat memberikan peluang kerja bagi angkatan kerja baru yang ada. Perkembangan sektor ekonomi yang tidak diimbangi dengan skill yang memadai pada angkatan kerja yang ada dapat menimbulkan masalah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dapat menimbulkan terjadinya kenaikan angka pengangguran. Pengangguran yang semakin meluas pada akirnya dapat meningkatkan potensi terjadinya kemiskinan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Analisis data dilakukan dalam kurun waktu 2008-2019 untuk menguji kausalitas tingkat kemiskinan dan indek ketahanan pangan dalam pembangunan di Indonesia. Data kemiskinan diproksi dengan rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total (sumber data dari Badan Pusat Statistik). Data ketahanan pangan diproksi dengan angka indek ketahanan pangan yang dipublikasikan oleh The Economist Intelligence Init. Hasil telaah secara empiris dengan menggunakan metode Granger Causality menunjukkan adanya hubungan Granger (Granger Causality) dari tingkat kemiskinan terhadap ketahanan pangan dengan tingkat signifikansi statistiknya sebesar 95%. Tingkat kemiskinan diidentikkan dengan pendapatan perkapita yang rendah membawa dampak pada kemampuan pengeluaran rumah tangga (household expenditure) yang rendah. Apabila harga-harga kebutuhan hidup mengalami kenaikan, maka kondisi tersebut dapat menunkan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangannya. Ketahanan pangan akan mengalami kerentanan pada aspek affordability. Kerentanan pangan terjadi apabila masyarakat memiliki akses yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi untuk kehidupan yang layak dan menyehatkan. Hasil empiris ini menggarisbawahi bahwa kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki koherensi dalam rangka pencapaian kasejahteraan hidup masyarakat. Kemiskinan yang terjadi dari waktu ke waktu punya andil besar dalam pembentukan ketahanan pangan. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan pada periode sebelumnya dapat menginisiasikan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah informasi penting dalam kaitannya dengan upaya mengurangi angka kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Kemiskinan yang semakin berkurang jumlahnya akan memberikan multiplier effect kepada pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat dan juga peningkatan ketahanan pangan. Hasil uji Granger Causality dengan menggunakan Software Program Eviews sebagai berikut ini: Tabel 1: Rangkungan Hasil Uji Kausalitas Granger Null Hypothesis: KMS does not Granger Cause IKP IKP does not Granger Cause KMS NTP does not Granger Cause IKP IKP does not Granger Cause NTP PE does not Granger Cause IKP IKP does not Granger Cause PE NTP does not Granger Cause KMS 10 KMS does not Granger Cause NTP PE does not Granger Cause KMS KMS does not Granger Cause PE PE does not Granger Cause NTP NTP does not Granger Cause PE Obs F-Statistic Prob. 0.0484 10 0.5852 0.3152 0.0355 0.7338 0.0057 0.0532 0.5176 0.8079 0.0051 0.1781 0.4883 5.89296 0.59760 1.46719 7.00171 0.32953 17.2528 5.58020 0.75356 0.22264 18.0834 2.48550 0.83017 10 10 10 10 Keterangan: KMS = Tingkat kemiskinan NTP = Indek nilai tukar petani IKP = Indeks ketahanan pangan PE = Pertumbuhan ekonomi 206 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Secara ringkas hasil estimasi dengan menggunkan metode Granger Causality berdasarkan table di atas: • Kemiskinan (KMS) memiliki Granger Causes terhadap indek ketahanan pangan (IKP). Hal ini berarti bahwa lag dari variabel kemiskinan memiliki kemampuan untuk memprediksi indeks ketahanan pangan pada periode waktu yang ada. Indek ketahanan pangan (IKP) memiliki Granger Causes terhadap nilai tukar petani (NTP). Hal ini berarti bahwa lag dari variabel indeks ketahanan pangan memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai tukar petani pada periode waktu yang ada. Indek ketahanan pangan (IKP) memiliki Granger Causes terhadap pertumbuhan ekonomi (PE). Hal ini berarti bahwa lag dari variabel indeks ketahanan pangan memiliki kemampuan untuk memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode waktu yang ada. Indek nilai tukar petani (NTP) memiliki Granger Causes terhadap tingkat kemiskinan (KMS). Hal ini berarti bahwa lag dari variablel indeks nilai tukar petani memiliki kemampuan untuk memprediksi tingkat kemiskinan pada periode waktu yang ada. Tingkat kemiskinan (KMS) memiliki Granger Causes terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (PE). Hal ini berarti bahwa lag dari variabel tingkat kemiskinan memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai pertumbuhan pada periode waktu yang ada.
Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya dalam Undang-udang tersebut juga dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pem- buatan makanan atau minuman. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam meningkatkan ketahanan pangan, berbagai upaya dapat dilakukan. Upaya tersebut baik dari sisi penawaran (supply side) maupun dari sisi permintaan (demand side). Upaya meningkat- kan ketahanan pangan dari sisi penawaran dapat dilakukan dengan meningkatkan produktifitas pertanian melalui penyediaan bibit unggul yang terjangkau, penyediaan pupuk dengan harga yang terjangkau petani, tata niaga pertanian yang baik, dan harga produk panen yang kompetetif. Se- dangkan dari sisi permintaan dapat dilakukan dengan memperkuat daya beli masyarakat, meningkat- kan kesejahteraan hidup masyarakat. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Semakin meningkatkan pendapatan masyarakat dan semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan, dapat mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Kenaikan daya beli ini dapat memberikan peluang yang lebih besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (termasuk kebutuhan pokok dalam bentuk pangan). Dalam hal ini bantuan langsung tunai masih sangat dirasakan dan dibutuhkan masyarakat yang tidak mampu untuk mendorong kenaikan level kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam kontesk pencapaian pembangunan berkelanjutan, terdapat 17 tujuan yang harus dicapai dalam proses pembangunan di berbagai negera. Berikut capaian dalam pembangunan ber- kelanjutan dari development) sebagai berikut ini: (sustainable yang dapat diakses Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 207
Goal 1: No Poverty Dalam pencapaiannya di Indonesia masih terjadinya angka kemiskinan yang terjadi. Sebagai ilustrasi tahun 2007 tingkat kemiskinan masih tinggi yakni sebesar 16,58 % dan tahun 2019 angka kemiskinan turun menjadi sebesar 9.22% Goal 2: Zero Hunger Dalam pencapaiannya masih terjadinya kelaparan di Indonesia. Berdasarkan data dari Global Hunger Index (GHI), indek kelaparan di Indonesia tahun 2019 sebesar 20,1 (mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 24,9). Angka tersebut masuk kategori serius dan posisi Indonesia berada pada rangkin ke 70 dari 117 negara Berdasarkan indikator ketahanan pangan, angka indek ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2012 sebesar 46,8 (peringkat ke 64 dari 105 negara). Pada tahun 2019 indek ketahanan pangan Indonesia sebesar 62,6. Angka tersebut berada pada urutan ke 62 dari 113 negara yang ada. Goal 3: Good Health And Well-Being Goal 4: Quality Education Goal 5: Gender Equality Goal 6: Clean Water And Sanitation Goal 7: Affordable And Clean Energy Goal 8: Decent Work And Economic Growth Goal 9: Industry, Innovation And Infrastructure Goal 10: Reduced Inequality Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini ratio pada tahun 2010 sebesar 0,413 dan pada tahun 2019 turun menjadi sebesar 0,380 Goal 11: Sustainable Cities And Communities Goal 12: Responsible Consumption And Production Goal 13: Climate Action Goal 14: Life Below Water Goal 15: Life On Land Goal 16: Peace And Justice Strong Institutions Goal 17: Partnerships To Achieve The Goal Ketecapaian pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan merepresentasikan pen- capaian dalam tujuan pertama (no poverty) dan tujuan yang kedua (no hunger). Berdasarkan data yang ada di atas, adanya penurunan tingkat kemiskinan dan semakin meningkatnya indek ketahanan pangan Indonesia menunjukkan terdapat signifikansi pencapaian dalam indikator pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi ideal yang diharapakn dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di atas merupakan target ideal yang akan dicapai dalam proses pembangunan nasional. Namun demikian karena adanya kompleksitas dalam permasalahan kemiskinan dan ketahanan pangan, maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Kemiskinan merupakan bagian dari problematika pembangunan nasional memiliki sifat vicious cyrcle yang harus dipotong mata rantai kemiskinan yang ada. Sedangkan ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketersediaan pangan dan kemampaun masyarakat untuk dapat mengakses pangan secara lebih mudah. Pada kondisi ekonomi mikro, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing dapat meningkatkan insentif usaha bagi produsen. Sedangkan bagi konsumen, tingkat harga produk yang terjangkau dan kemampuan daya beli yang meningkat dapat mempermudah konsumen untuk alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada kondisi ekonomi makro, tingkat harga yang tinggi (inflasi) dapat mengurangi kemampu- an negara dalam menyediakan subsidi pangan yang substantif. Subsidi pangan yang besar akan me- nyebabkan terjadinya crowding out untuk pembiayaan investasi publik, seperti; bidang kesehatan, 208 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
pendidikan dan infrastruktur. Selain itu pula pada tingkat mikro (rumah tangga) petani kecil dan komsumen miskin paling terpukul oleh kenaikan harga pangan (Asian Development Bank, 2012). Kesimpulan Berdasarkan pada pemaparan pemikiran empiris di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut ini:
Jati diri bangsa dalam pembangunan nasional Pembangunan nasional yang telah berlangsung selama ini telah membawa perubahan fundamental dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa menghadirkan sebuah idiologi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yakni; gotong royong, kekeluargaan dan persaudaraan. Ketiga wujud karsa tersebut di- implementasikan dalam kerangka pembangunan nasional sejak orde lama, orde baru, orde reformasi dan hinggi kini. Kompleksitas dan konstelasi perkembangan global telah menyebabkan terjadinya VUCA dalam proses pembangunan nasional. Pendulum sistem ekonomi cenderung bergerak ke arah kapitalisme yang mengedepankan pasar sebagai jargon keseimbangan dalam sistem ekonominya. Dalam pada itu, negara hadir baik dalam ranah kebijakan maupun dalam ranah intervensi langsung dalam bentuk transfer payment, operasi pasar dan kegiatan bisnis yang bersifat profit oriented melalui BUMN/BUMD yang dimilikinya. Ketahanan pangan dalam pengentasan kemiskinan Pencapaian pembangunan ekonomi nasional dewasa ini telah menyebabkan terjadinya transformasi struktural dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian secara perlahan digeser perannya oleh sektor Industri manufaktur dalam pangsa output (Produk Domestik Bruto). Namun demikain sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyedia lapangan pekerjaan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Adanya kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya sektor pertanian, mendorong pencapaian kenaikan ketahanan pangan Indo- nesia. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan yang terjadi. Dalam studi ini tingkat kemiskinan memiliki Granger Cause terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini berarti, tingkat kemiskinan yang terjadi dapat menjadi prediksi dalam pencapaian tingkat ketahanan pangan. Penurunan tingkat kemiskinan dapat mengindikasikan adanya kenaikan dalam tingkat ketahanan pangan. Penurunan tingkat kemiskinan memiliki arti adanya kenaikan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan yang semakin meningkat ini dapat mendorong kenaikan kemampaun, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan yang dihasilkan dalam pembangunan. Ketahanan pangan, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pembangunan berkelanjutan Tingkat ketahanan pangan meningkat, angka kemiskinan menurun, tingkat ketimpangan pendapatan menurun dan indeks Nilai Tukar petani meningkat hingga tahun 2019. Pencapaian ini belum mencapai target SDGs secara ideal namun berdasarkan data historis yang ada, pencapaian tersebut menunjukkan adanya potensi tercapaianya pembangunan berkelanjutan dalam indicator SDGs di Indonesia. Kebijakan pembangunan dalam bentuk bauran kebijakan (kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) dapat memperkuat instrument kebijakan dalam mengatasi volatilitas dalam perekonomian baik secara eksternal maupun secara internal. Sinergi antara otoritas moneter dan pemerintah dapat mengendalikan stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja dan ketersediaan barang dalam perekonomian. Pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran sosial Kemajuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia dan ke- makmuran hidup rakyat. Pemenuhan pangan bagi rakyat merupakan bagian dari upaya strategis mencerdaskan bangsa guna mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini di Indonesia tidak hanya mencakup bidang ekonomi, tetapi juga bidang lain seperti sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pencapaian pembangunan dalam SDGs erat kaitannya dengan pencapaian kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam, adanya sumber dana untuk pembiayaan investasi dan ter- sedianya angkatan kerja belum cukup untuk memakmuran kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 209
Implikasi Kebijakan Adapun rumusan kebijakan yang dapat disampaikan pada kesempatan yang ini adalah: Pemerintah Daerah Pemenuhan hak pangan rakyat secara adil merata dan terjangkau baik dari sisi harga dan jumlahnya. Upaya ini dapat dengan memprioritaskan pemenuhan hak pangan dalam agenda pembangunan dalam RPJMD dan alokasi anggaran dalam APBD pemerintah daerah. Dalam alokasi anggaran secara teknis dilakukan dengan penyediaan anggaran sarana dan prasarana pangan yang memadai untuk rakyat, seperti; penyediaan pupuk, penyediaan bibit unggul, informasi pasar yang kredibel, dan pembentukan BUMD pangan untuk rakyat. Selain itu pula dikembangkan sistem IT tentang data base pangan di level sehingga dapat diketahui kondisi penawaran dan permintaan terhadap komiditi pangan secara realtime. Aparatur pemerintah desa dapat menggerakan lingkungannya (baik RT/RW) untuk melakukan inisiasi kegiatan secara mandiri dan swadaya dalam produksi pangan untuk pemenuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dapat dimanfaatkan berbagai lahan kosong/lahan tidur yang ada di desa untuk memproduksi komoditi pangan untuk rakyat. Pemerintah Pusat Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan peristiwa ketidakmampuan rakyat dalam mendapatkan nilai guna sumber daya ekonomi yang tersedia. Ketidakmampuan rakyat dalam mengakses sumber daya ekonomi tersebut dapat berpotensi melemahkan kemampuan pangan rakyat dalam kehidupannya. Untuk itu pemerintah pusat dapat mendorong perluasan akses seluruh rakyat terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia sehingga rakyat memiliki kemampuan yang berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Adanya ketidak- mampuan rakyat dalam mengakses pangan walau harga komoditi sudah ada penetapan dari pemerintah, dapat diantisipasi dengan kegiatan operasi pasar secara local pada daerah-daerah yang rentan pangan. Tentunya subsidi harga dapat diterapkan oleh pemerintah untuk pemenuhan pangan pada daerah yang sulit diakses. Pelibatan BUMN/BUMD dalam pemenuhan hak pangan rakyat dapat terus dilakukan pada daerah yang rentan pangan baik untuk masyarakat pinggiran di kota dan di desa. Perguruan tinggi Sebagai insitusi yang menyediakan layanan jasa Pendidikan kepada masyarakat, Perguruan Tinggi dapat berperan dalam mencetak kader penggerak pembangunan yang mampu menjadi inisiator perubahan. Dalam hal rancangan kurikulum pembelajaran dapat diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan KKN tematik pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan untuk rakyat. Penerapan kurikum baru dalam kerangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) memiliki substansi pada tercapainya integrasi nilai-nilai akademis dengan nilai-nilai empiris sosial kemasyarakat yang terdapat dalam kehidupan. Nilai-nilai empiris tersebut mengandung problem- atika yang dihadapi bangsa dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini dibutuhkan komptensi dan keahlian yang mumpuni bagi calon sarjana yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi agar dapat berkontribusi dalam penyelesaian problematika dalam pembangunan nasional. Dalam ahl ini penerapan kurikulum MBKM dapat diintensifkan dalam program kegiatan untuk penangan masalah kemiskinan dan ketahanan pangan. Dibutuhkan sinergita secara Penta Helix antara Perguruan Tinggi (akademisi), Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (pengusaha), Masyarakat/ komunitas dan Media. Integrasi ke lima unsur dalam jalinan tersebut untuk menggabungkan berbagai kekuatan yang secara endogenous tersedia dalam pembangunan daerah. 210 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Daftar Pustaka Akamatsu, Kaname. (1962).A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries. Journal of Developing Economies, 1(1): 3-25, March-August. Applanaidua, Shri Dewi, Nor'Aznin Abu Bakara, Amir Hussin Baharudin, (2014).An Econometric Analysis Of Food Security And Related Macroeconomic Variables In Malaysia: A Vector Autoregressive Approach (VAR), Prosedida Prosiding, International Agribusiness Marketing Conference 2013, IAMC 2013, 22-23 October 2013, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, UMK Procedia, 93-102 Arrow, K. (1962) The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, vol. 29, no. 3, June, pp. 155-73. Balassa,B.,(1967).Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market,The Economic Journal,Vol. 77,No.305,Maret:1-21 Becker, Gary, (1975).Human Capital. 2nd Ed., Chap. 2,New York: Columbia University Press Brady, David, (2019).Theories of the Causes pf Poverty, Annual Review of Sociology,Vol.45, 155-175 Chakona, Gamuchirai and Charlie M. Shackleton, (2019). Food Insecurity in South Africa: To what Extent Can Social Grants and Consumption of Wild Foods Eradicate Hunger?, World Development Perspectives, 13, 87-94 Chavas, Jean-Paul, (2017). On Food Security and the Economic Valuation of Food, Food Policy,69,58- 67 Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer,(1990). Macroeconomics. 5 th Ed.,New York: McGraw-Hill Ericksen, Polly J.,John S.I. Ingram and Diana M. Liverman, (2009). Food Security and Global Environmental Change: Emerging Challenges, Environmental Science & Policy, 12,373 - 377 Grobler, Wynand C J, (2016).Perceptions of Poverty: A Study of Food Secure and Food Insecure Households in an Urban Area in South Africa, Procedia Economics and Finance, 35, 224- 231 Harvey, David L dan Michael Reed, (1992). Paradigms of Poverty: A Critical Assessment of Contemporary Perspectives, International Journal of Politics, Culture, and Society, Winter, Vol.6,No.2,269-297 Islam, M.N.,S. Islam, M. A. Salam, M. A. I. Tapu, M. S. I. Khan and M. R. Begum, (2014).Family Poultry for Poverty Alleviation and Gender Equality Promotion in Coastal Bangladesh: A Food and Nutritional Security Study, Journal of Agricultural Science; Vol. 6, No. 6,30-34 Kojima, Kiyoshi. (2000). The "Flying Geese" Model of Asian Economic Development: Origin, Theoretical Extensions, and Regional Policy Implications, Journal of Asian Economics, Volume 11, Issue 4, Autumn,375-401 Lee, M.C,. Su, L.E (2016). Study on the Asymmetry Information Problem Based on Principal -Agent Theory. Journal of Business & Economic Management. 4(2), 040-045. Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42 Mahadevan, Renuka dan Vincent Hoang, (2015). Is There a Link Between Poverty and Food Security?, Social Indicators Research, 128(1),2-11 Mankiw N. Gregory David Romer David N. Weil, (1992). A Contribution To The Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal Of Economics, Oxford University Press, Vol. 107(2),407-437 Mood, Carina and Jan O. Jonsson, (2015).The Social Consequences of Poverty: An Empirical Test on Longitudinal Data, Social Indicators Research, 127(2),633-652 Mukhlis, Imam, (2019).Food Security for Communities Around the Forest in Alleviating Poverty, International Conference on Economics, Education, Business and Accounting (3rd ICEEBA), KnE Social Sciences, 946-957 Nkegbe, Paul Kwame, Benjamin Musah Abu and Haruna Issahaku, (2017).Food Security in the Savannah Accelerated Development Authority Zone of Ghana: an Ordered Probit with Household hunger Scale Approach, Agric & Food Security,6,35,1-11 Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 211
Pattinama, M.J.. (2009). Poverty Reduction through Local Wisdom(A Case Study from Buru Island- Maluku and Surade-West Java). Makara Seri SosialHumaniora, 13(1), 1-12 Pourreza A, Geravandi S, and Pakdaman M., (2018),Food Security and Economic growth, Journal of Nutrition and Food Security (JNFS), 3 (3), 113-115 Rebelo, Sergio (1991).Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth. Journal of Political Economy. 99 (3): 500. CiteSeerX 10.1.1.295.3609 Romer, Paul M. (1986).Increasing Returns and Long-Run Growth.Journal of Political Economy,94,5, 1002-1037 Romer, Paul M. (1994). The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives. 8 (1): 3-22 Sameti, Majid, Rahim Dallali Esfahani, Hassan Karnameh Haghighi, (2012).Theories o Poverty: A Comparative Analysis, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review,1,6, 45-56 Schumpeter, Joseph A. (1954). History of Economic Analysis. London: George Allen and Unwin dalam Andrew Sheng (2016). The Global Economy under VUCA: How should central banks respond?, Article, Inaugural Bank Indonesia Institute Lecture Jakarta, 22 August Sen, A. (1981).Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press Sen, A. (1999) Development as Freedom. New York:Oxford University Press Sinding, Steven W.,(2009). Population, Poverty and Economic Development, Philosophical Transaction.of Royal. Society B, 364, 3023-3030 Solow, Robert M.,(1956).A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics,70,1,Feb.,65-94 Srinita, (2018). Factors Affecting The Food Security And Community Welfare Of Farmer Households Indonesia, World Journal of Science, Technology and Sustainable in Sumatera, Development,15,2,200-212 Stark, Barbara, (2009).Theories of Poverty/The Poverty of Theory, BYU.L.Rev.381 diakses dari Sukarno, (2005).Di bawah Bendera Revolusi, Cetakan Kelima Juni, Jakarta:Yayasan Bung Karno ----------, (2017),Filsfat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta:Media Pressindo Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Wahab, Abdul, Noor Thoyibbah , Shri-Dewi Applanaidu1 & Nor'Aznin Abu Bakar, (2015). An Econometric Analysis of Food Security Determinants in Malaysia: A Vector Error Correction Model Approach (VECM), Asian Social Science,11,23, 1-11 Wight V, Kaushal N, Waldfogel J, and Garfinkel I.,(2014). Understanding the Link between Poverty and Food Insecurity among Children: Does the Definition of Poverty Matter?, J Child Poverty, 20,1, 1-20. Venables, Anthony J. (2000).International Trade:Regional Economic Encyclopedia of Social and Behavioural Sciene,London School of Economics,1-16 Link Website Policy Report, (2015).Hungry for Change, downloaded from › 2015/10 › The economist intelligence unit, (2017).Global Food Security Index 2017 Measuring Food Security And The Impact Of Resource Risks, diakses dari 212 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
FAO, (2016). "The State of Food and Agriculture: Climate Change, Agriculture and Food Security". 2016. URL: org/3/a-i6132e.pdf World Food Programme. (2017)"At the root of exodus: Food security, conflict and international migration". May,. URL: ga=2.24532794.1052841939.1505097217-860023768.1505097217 Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si | 213
214 | Pengentasan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pengujiannya Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, Ketua Senat Universitas Negeri Malang Rektor Universitas Negeri Malang Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang Para Anggota Senat Universitas Negeri Malang Para Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Malang Para Sejawat Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan Undangan serta Hadirin sekalian Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpah- kan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang yang sangat mulia ini dalam rangka Pidato Pengukuhan saya sebagai Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ijinkanlah saya memaparkan mengenai: "Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dan Pengujiannya". Negara Indonesia di proklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 para pendiri Negara (founding fathers) mengkronstruksikan bentuk hukum tatanan politik yang telah terbentuk itu, dengan menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli selanjutnya disingkat UUD 1945), yang kini setelah perubahan disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah merdeka lebih dari 69 tahun, adalah negara besar yang didukung oleh sejumlah keunggulan, mulai dari keunggulan geografis (Sumber Daya Alam), keunggulan demografis (Sumber Daya Manusia), keunggulan sosial budaya sampai dengan keunggulan ideologis. Keunggulan Indonesia yang secara geografis terletak diantara 6. LU - 11. LS dan 95. BT- 141. BT tersebut, mencakup keunggulan natural (alamiah) dengan luas wialayah 15 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 3 juta kilometer persegi daratan dan kurang lebih 12 juta kilometer persegi lautan, dalam gugusan yang selama ini kita ketahui berjumlah 17.508 pulau. Namun dalam Kofrensi Rupa Bumi yang diadakan PBB di New York Amerika Serikat (AS) yang berakhir tanggal 31 Juli 2012, pemerintah Indonesia secara resmi mendaftarkan 13.466 pulau sebagai bagian dari NKRI. Pulau yang didaftarkan, jumlahnya berbeda dengan jumlah pulau yang diketahui oleh publik selama ini. Tanah subur dengan iklim yang memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta kaya Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman hayati, yang mana Indonesia sangat kaya dengan berbagai macam flora dan fauna. Indonesia memiliki 47.000 jenis tumbuh- tumbuhan dan 3025 species binatang. Posisi geopolitiknya yang sangat strategis, sebagai negara bahari (maritim, kelautan) berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudra Hindia sebagai transpolitik-ekonomi dan kultural bangsa-bangsa didunia saat ini dan dimasa yang akan datang. Bangsa Indonesia memiliki 615 bahasa daerah, 485 lagu daerah dan 300 gaya seni tari. Jumlah penduduk yang sangat besar yang berdasarkan hasil sensus 2010 berjumlah 237,6 juta, terdiri dari 10.068 suku bangsa. Jumlah penduduk Indonesia tersebut menduduki urutan empat besar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat, merupakan modal yang paling penting, karena kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat tergantung pada faktor manusianya (SDM) (Wiyono, 2013:17-18). Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 215
Menurut M. Noor Syam (2008:3) selain beberapa keunggulan tersebut di atas, kemajemukan sosial budaya yang dikristalisasikan dalam bentuk nilai filsafat hidup bangsa (filsafat Pancasila) adalah merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, asas kerokhanian negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional, serta diikat dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa cinta tanah air bangsa dan negara. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah keunggulan historis. Bangsa Indonesia memiliki sejarah keemasan, seperti kejayaan negara Sriwijaya (abad VII - XI); dan kejayaan negara Majapahit (abad XIII - XVI) dengan wilayah kekuasaan kedaulatan geopolitik melebihi NKRI saat ini, yaitu mulai dari Taiwan sampai Madagaskar. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sistem kenegaraan Pencasila, yang memancarkan identitas sebagai sistem filsafat theisme-religious, sebagai sistem nilai kenegaraan yang unggul untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia dilandasi oleh nilai ideologis Pancasila, yang juga memiliki nilai keunggulan. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Posisi Pancasila sebagai cita hukum (rechtside), merupakan refleksi dari renungan yang mendasar atas perjuangan untuk membangun tatanan hukum berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan yang diidealkan dalam sistem hukum nasional. Landasan kefilsafatannya dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila yang mencerminkan lima asas pokok (Arief Sidharta, 1999:47). Pandangan ini sejalan dengan pendekatan dan wawasan strategis yang dikonstruksikan oleh Laboratorium Pancasila IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang), bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara (filosofische grondslag) dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai luhur Pancasila harus tercermin dalam perikehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila berada, dan tumbuh kembang dalam perjalanan bangsa dan interaksinya dengan idea-idea besar dunia. Sehingga Pancasila yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa dan bahkan menjadi roh bagi kehidupan bangsa itu, dapat menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermartabat. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam mendirikan bangunan NKRI. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, adalah berupa suatu sistem dan tatanan hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila. (Wiyono, 2013: v). Mochtar Kusumaatmadja (2000:121) menyebutkan bahwa sistem hukum nasional sebagai sejumlah subsistem dengan komponen-komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Komponen- komponen sistem hukum itu tersusun atas: 1. Asas-asas dan norma-norma; 2. Kelembagaan hukum; dan 3. Proses-proses perwujudan hukum. Perlu ditegaskan, bahwa penggolongan penduduk pada masa penjajahan Belanda diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) jo. Pasal 131 IS. Penggolongan penduduk yang diatur dalam pasal tersebut substansinya berwatak sangat diskriminatif, yaitu terdiri atas: 1. Golongan Eropa; 2. Golongan Timur Asing; dan 3. Golongan bumi putra atau Indonesia asli, Penggolongan penduduk tersebut di atas tentu saja setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah kita tinggalkan, karena sejak berdirinya NKRI, penggolongan penduduk yang diskriminatif itu tidak sesuai dengan cita-cita dan asas-asas dasar negara Pancasila. Oleh karena itu dalam sistem hukum positif dengan hukum yang berbeda seperti pada zaman kolonial Belanda. Pada hakekatnya bagi semua warga negara Indonesia berlaku hukum yang sama sesuai prinsip equality before the law. Bertumpu pada pemikiran posisi Pancasila sebagai cita hukum yang diidealkan dalam membangun sistem hukum nasional, karya ilmiah ini akan fokus pada kajian pencerminan Pancasila dalam fungsinya sebagai guiding principle dan meta-kaidah yang befungsi menjadi batu uji atau norma 216 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
perilaku yang bersifat evaluatif melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun kajian ini mencakup tiga masalah pokok bahasan, yaitu: 1. Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam sistem hukum nasional; 2. Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam refleksi asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan; 3. Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Alur dari pokok bahasan ini akan memandu pengkajian serta merupakan pencerminan sistematika karya ilmiah ini, dan diuraikan berturut-turut sebagai berikut. Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Merujuk pada konsepsi Rudolf Stemmler, Radbruch, dan Hans Kelsen, tampaknya Hamid S. Atamimi berpendapat bahwa Pancasila memiliki kedudukan ganda yakni sebagai rechtside (cita hukum) yang menguasai hukum dasar Negara, baik Hukum Dasar yang tertulis (peraturan perundang- undangan) maupun Hukum Dasar yang tidak tertulis. (Attamimi; 1992:67). Lebih jauh Attamimi (1992:68), mengutip pendapat Rudolf Stammler (1856-1939) ahli Filsafat Hukum aliran Neo-Kantian, sebagai berikut: "rechtside" (cita hukum) ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (Leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia mengandung dua sisi: dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan dengan cita hukum, kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (Zwangversuch zum Richtigen). Oleh karena itu menurut Stammler, keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian maka hukum yang adil (RichtigesRecht) ialah hukum positif yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat". Dalam versi yang lain Gustaf Radbruch (Attamimi, 1992:68), menyatakan pula bahwa ada dua fungsi cita hukum (rechtside), ialah: (1) fungsi regulatif, yaitu cita hukum sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak; (2) fungsi konstitutif, yakni sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Dipengaruhi oleh epistemologi idealisme transcendental dari Imanuel Kant, pemikiran Rudolf Stammler tentang cita hukum berlandaskan akal budi teoritis dan praktis, dinamakan pula "Aliran Hukum Alam Rasa Mala" (Hukum Alam yang terikat pada ruang, waktu dan keadaan yang berubah-ubah). Dikemukakan pula konstruksi pemikiran Rudolf Stammler tentang cita hukum dalam konteks membangun sistem hukum, sebagai berikut: a. Semua hukum positif menuju pada hukum yang adil; b. Hukum Alam membuat metode untuk menentukan kebenaran hukum yang relatif pada setiap situasi; c. Hukum suatu sistem yang harmonis dan teratur; dan d. Melalui analisis-logis ditemukan asas-asas hukum untuk mengevaluasi hukum yang sah yang layak memperoleh pengakuan hukum dalam interaksinya dengan hukum yang lain dalam suatu sistem. (Atmadja, 2013:137) Pendiri negara mengkonsepkan bahwa cita hukum (rechtside) pada Penjelasan Umum UUD 1945 yang memformulasikan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan mewujudkan cita-cita hukum (rechtside, lebih tepat diterjemahkan dengan istilah cita hukum) menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum dasar tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: 1. Negara persatuan, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 217
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan, 4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum tersebut sejatinya tidak lain adalah Pancasila. Rumusan nilai-nilai luhur Pancasila ini terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simpulannya Pancasila yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila dalam tatanan hukum yang merupakan landasan formal dari sistem hukum nasional. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, Dalam konteks ini mempertegas posisi atau kedudukan ganda Pancasila baik sebagai cita hukum (rechtside) maupun sebagai norma dasar yakni norma tertinggi (grundnorm) yang memiliki hubungan fungsional dalam bangunan sistem hukum nasional, A. Hamid S. Attamimi (1992:70) menyatakan: ... menurut UUD 1945 dalam tata hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila berada dalam dua kedudukan. Sebagai Cita Hukum (Rechtside), Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia namun berada di luar sistem norma hukum. Dan dalam kedudukan yang demikian itu Pancasila berfungsi secara konstitutif dan secara regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum. Dan selanjutnya, sebagai norma yang tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia, yang berasal dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan Norma Dasar (Grundnorm), yang menurut Nawiasky bagi suatu negara sebaiknya disebut Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm), yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud. Terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, perlu pula dicermati pandangan almarhum R. Supomo (Oesman,1992:79), dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 dalam Sidang I Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang membahas "dasar negara Indonesia merdeka", mengingatkan bahwa dasar dan bentuk dari suatau negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgeschichte) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Singkatnya dikemukakan, bahwa hukum adat rakyat Indonesia sudah ada sebelum Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Meskipun berbeda-beda dalam lingkung lakunya, bahkan menurut Van Volen Hoven wilayah di Indonesia dibagi menjadi 19 lingkaran hukum adat (adatrechtskring). Dasar pembagiannya karena masing-masing daerah memiliki garis, corak, sifat yang seragam walaupun ada perbedaannya tetapi hanya sedikit. Adapun 19 lingkaran hukum adat itu adalah sebagai berikut: 1. Lingkaran Hukum Aceh 2. Lingkaran Hukum Tanah Gayo 3. Lingkaran Hukum Minang Kabau 4. Lingkaran Hukum Sumatera Selatan 5. Lingkaran Hukum Melayu 6. Lingkaran Hukum Bangka Belitung 7. Lingkaran Hukum Kalimantan 8. Lingkaran Hukum Minahasa 9. Lingkaran Hukum Gorontalo 10. Lingkaran Hukum Sulawesi Selatan 11. Lingkaran Hukum Toraja 12. Lingkaran Hukum Maluku dan Ambon 13. Lingkaran Hukum Irian Jaya 14. Lingkaran Hukum Pulau Timor 218 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
15. Lingkaran Hukum Bali Lombok 16. Lingkaran Hukum Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura 17. Lingkaran Hukum Surakarta 18. Lingkaran Hukum Jawa Barat 19. Lingkaran Hukum Ternate Setiap lingkaran hukum adat dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang disebut Kukuban, misal lingkaran hukum Jawa Barat dibagi menjadi empat Kukuban yaitu Jakarta Raya, Banten, Periangan, dan Cirebon. Namun Hukum Adat diseluruh wilayah di Indonesia menempatkan sesuatu yang ideal dalam kehidupan masyarakat sebagai nilai luhur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari- hari. Nilai-nilai luhur yang ideal itulah yang merupakan cita hukum (rechtside) dalam hukum adat. Rakyat Indonesia yang sudah berabad-abad memiliki cita hukum dalam kehidupan kemasyarakat- annya (het sociale ideal), setelah kemerdekaan menempatkan cita hukum tersebut dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya. Merujuk pada pandangan Frederich Karl von Savigny (1798-1846) bahwa dalam per- kembangan sejarah rakyat Indonesia, Cita Hukum Adat didalam pertumbuhannya menjadi Cita Hukum Bangsa yang oleh muridnya von Savigny yang bernama George Willhelm Fuchte disebut "das Volkgeist" (Jiwa Bangsa), yang bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila (Oesman,1992:79). Konstruksi sejarah hukum bangsa Indonesia oleh Soepomo itu menunjukkan bahwa Sistem Hukum Indonesia itu berbhineka atau apabila merujuk pendapat Rene David, menyatakan bahwa dalam Sistem Hukum Indonesia berlaku juga "sistem hukum campuran". Terkait dengan hal itu Rene David dan John E.C. Brierley (1985:79) menyatakan: "To a certain extent Indonesia, colonized by the Dutch, belongs to the Romano-Germanic family. Here, however, Romano-Germanic concepts combine with Muslim and customary law (adat law) in such a way that it is appropriate to consider this system as mix also". Ini menunjukkan bahwa karena Indonesia dijajah oleh Belanda, maka berlaku pula keluarga Hukum Romano-Germanic (Sistem Hukum Sipil atau Eropa Kontinental). Namun di sini konsep Romano-Germanic berkombinasi dengan Hukum Islam dan Hukum Adat, sehingga dengan cara ini Sistem Hukum Indonesia secara tepat disebut juga sistem hukum campuran. Pada era reformasi sekarang ini, dalam pembentukan hukum juga bersumber pada hukum adat, hukum Islam, hukum eks kolonial yang sudah diterima oleh masyarakat dan konvensi-konvensi internasional yang berlaku. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Apabila pandangan R. Soepomo, ahli Hukum Adat dikros cek dengan pernyataan Rene David berkenaan dengan Sistem HUkum "campuran" yang berlaku di Indonesia pada masa penjajahan Belanda ditinjau dari pendekatan yuridis-normatif, maka Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat merupakan bahan-bahan Hukum riil maupun ideal dalam membangun Sistem Hukum Nasional, lain halnya dari pendekatan yuridis empiris, secara kasat mata ketiga sistem hukum itu disana sini masih tetap berlaku. Secara visual dari kedua pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris Sistem Hukum Nasional yang terbangun dan yang dipandu (leitstaten) oleh Cita Hukum Pancasila tampak dalam bagan sebagai berikut: Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 219
Gambar 1. Sumber diolah dari H. Zainudin Ali, 2006, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 125. Bagan ini menunjukkan secara empiris berlaku pluralisme sistem hukum di Indonesia pada sisi kanan piramida yang menjadi bahan hukum, baik bahan hukum ideal maupun bahan hukum riil membangun sistem hukum nasional sesuai dan berlandaskan Cita Hukum Pancasila yang menguasai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang susunan normanya tersusun secara hirarkis dalam piramida. Berkenaan dengan itu Cita Hukum Pancasila menjadi frame atau bingkai Sistem Hukum Nasional khas Indonesia berbeda dengan sistem hukum negara lain. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Menurut Suko Wiyono (2013:70-71) Ajaran filsafat bernegara bangsa Indonesia yang dibingkai dalam sebuah ideologi negara yang disebut Pancasila merupakan landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum pun tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafati dari negaranya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Noto Negoro yang mengemukakan, bahwa sebagai konsekuensi Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai staatsfundamentalnorm. Konsekuensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus diderivasikan kedalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma- norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasi- kan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praksis. Oleh karena itu tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila kemudian direalisasikan dalam berbagai konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran dalam suatu norma yang jelas. Banyak kalangan memandang hal tersebut secara rancu seakan-akan memandang Pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebenarnya secara eksplisit UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 menyatakan: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Namun tidak dapat dipungkiri dalam kenyataannya masih banyak peraturan perundang- undangan yang tidak bersumber dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, yang tentunya hal ini sangat memprihatinkan dan harus segera diakhiri. 220 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Refleksi Asas-Asas Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Dalam kepustakaan Belanda peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai "wet in materiele zin" atau undang-undang dalam arti material (luas), sedangkan "wet in formele zin" adalah undang-undang dalam arti formal (Manan,1994:2). Undang-undang dalam arti material atau lazim disebut dengan istilah "algemeen verbidende voorschrift" ialah peraturan hukum tertulis yang mengikat secara umum, meliputi: "de supra-nationale algemeen verbidende voorschriften, wet, AMVB, de mineteriele verordeningen, de gemeentelike raadverordeningen, de provinciale staten verordeningen" (Manan,1994:2). Di Indonesia, bentuk-bentuk "wet in materile zin" telah ditetapkan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1). Apabila dikaitkan dengan konsep Negara Hukum, maka eksistensi peraturan perundang- undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum. Hal itu tercermin dari konsep Friedrich Julius Stahl (Azhari,1992:73) dan Zippelius (Attamimi,1990:311). Bedanya, jika Stahl menempatkan "penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetma tig bestuur)" pada elemen yang ketiga dari konsep negara hukum, sebaliknya Zippelius menempatkannya pada unsur pertama dengan pengertian yang agak luas, ialah "penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum (rechtsmatig bestuur)". Dalam negara hukum yang demokratis, asas pemisahan kekuasaan (separation of power) yang kemudian berkembang menjadi asas pembagian kekuasaan (division of power) dapat diterapkan secara vertikal dan horisontal. Pembagian kekuasaan vertikal yang antara lain meliputi pembagian kekuasaan teritorial (teritorial division of power) merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini menimbulkan kekuasaan yang tidak sederajat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian Kekuasaan secara horisontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (rule making function); kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function); kekuasaan yudisial atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjudication function). Pembagian kekuasaan (devision of power) di atas disebut dengan Trias Politika yang menimbulkan kekuasaan-kekuasaan yang sederajat di tingkat pusat (Wiyono, 2006:93). Pembagian kekuasaan merupakan unsur penting dalam negara hukum yang demokratis. Dengan adanya pembagian kekuasaan, kesewenang-wenangan pemerintah dapat dicegah. Dengan pembagian kekuasaan, dapat dibendung kecenderungan lembaga-lembaga kenegaraan untuk me- lampaui batas kekuasaannya, paling tidak kecenderungan tersebut dapat diminimalisir, karena pem- bagian kekuasaan pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Berkait dengan hal tersebut, Sir W. Ivor Jennings (1960:281) mengemukakan: "In the democratic countries the doctrine has been the subject of analysis for well over a hundred years. The dang ers of unified control, whether it is called tyranny, despotism, leadership, or true liberty, are not denied. It is true also, as a matter of constitutional analysis, that in democatic States the tripartite division exists This in itself creates a division of power or functions. Oleh karena itu dalam negara hukum yang demokratis pembagian kekuasaan merupakan suatu keniscayaan. Di atas telah disebutkan bahwa kekuasaan legislatif adalah merupakan kekuasaan membuat undang-undang (rule making function), hal ini juga dikemukakan oleh Sir W. Ivor Jennings (1960:282- 283) sebagai berikut: "The most obvious function of parliament is to enact general laws". Ia juga menambahkan "Nor is there anything to prevent parliament from enacting special legislation for particular individuals". Dengan demikian, fungsi parlemen atau badan legislatif di samping membuat hukum umum, juga membuat undang-undang yang khusus untuk individu tertentu. Adapun yang membedakan legislasi yang dibuat oleh parlemen adalah dari segi prosedur dan bentuknya. Berkait dengan hal ini Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 221
Sir Ivor Jennings (1960:283-284) mengemukakan "In general, all state Legislatures follow a similar procedure for passing bills into laws. In addition, the ways their com mittees are structured and the roles the political parties play in organizing the Legislatures closely resemble the pattern found in Congress". Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Tentang wewenang legislatif, C.F. Strong seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (1977:140), menyatakan bahwa negara kesatu an ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat dan tidak pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, yang menjadi hakekat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan perkataan lain, kekuasaan Pemerintah Pusat tidak dibatasi. Oleh karena itu konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan Legislatif lain, selain dari badan legislatif pusat. Jadi adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri tidaklah berarti bahwa Pemerintah Daerah berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan Pemerintah Pusat. Selain itu Maria Farida Indrati Soeprapto (1998:91-92), membagi secara langsung jenis peraturan perundang-undangan atas peraturan Perundang-undangan di Tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Jika dianalisis, maka pemikiran Maria tidak didasarkan pada isi, tetapi pada bentuk dan tingkat kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kamus Black's Law Dictionary, perundang-undangan dibedakan antara "legislation dan regulation". Legislation lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga Legislasi (the making of laws via Legislation) (Campbell,1990:899). Regulation diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif (rule or order having force of law issued by executive authority of government) (Campbell,1990:1286). Encyclopedia Americana memaknai legislation dalam dua arti: (1) arti sempit, legislation a law enactment of a legislative body; (2) arti luas, legislation a totality of general rules of law binding the community; dan arti khusus, legislation sense jugde made law. Dalam hukum positif Indonesia yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 memberi makna "Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan". Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ahli hukum Jerman, Karl Larenz menempatkan asas hukum sebagai ukuran hukum-etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Senada dengan pandangan itu, Satjipto Rahardjo (1986: 85) dalam bukunya "Ilmu Hukum" memandang asas sebagai jiwa yang memberi nutrisi kepada aturan hukum setara dengan fungsi ratio legis pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemaknaan asas hukum itu, dalam konteks inilah "fungsi cita hukum" refleksinya akan tampak dalam pembentukan peraturan perundang- 222 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
undangan. Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam dimensi fungsi konstitutif yakni dasar pembenar bagi norma hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Asas-asas hukum itu terefleksi dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dalam Cita Hukum Pancasila mencakup: a. prinsip relegiusitas kebertuhanan segenap warga negara; b. prinsip humanitas yang berkeadilan dan beradab; c. prinsip nasionalitas kebangsaan Indonesia; d. prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi politik dan demokrasi ekonomi; dan e. prinsip sosialitas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Yuliandri,2009:134) Refleksi dari asas-asas di atas telah diimplementasikan kedalam hukum positif yakni tersurat dan tersirat dalam UU NO. 12 TAHUN 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 menentukan asas-asas yang bersifat formal dan Pasal 6 menentukan asas-asas yang bersifat material pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 dan Penjelasannya dinyatakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus di- lakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Asas kejelasan tujuan; maksudnya adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; maksudnya adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; maksudnya adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. d. Asas dapat dilaksanakan; maksudnya adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. f. Asas kejelasan rumusan; maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, dan g. Asas keterbukaan; maksudnya adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Penjelasannya disebutkan, bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. Asas pengayoman; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 223
b. Asas kemanusiaan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional c. Asas kebangsaan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Asas kekeluargaan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. e. Asas kenusantaraan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Asas bhinneka tunggal ika; maksudnya adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. g. Asas keadilan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Selain mencerminkan asas materi muatan sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Dikaitkan dengan strategi pembangunan hukum makro, Cita Hukum Pancasila dan refleksi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan relevan menggunakan model momentum dari DHM Meuwissen yang memaparkan antara lain ada empat momentum sebagai berikut: 1. Momentum ideal Politik, dikonsepsikan pembentukan aturan hukum dilandasi oleh filsafat bangsa yang bersangkutan bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Menurut Notonagoro bahwa Falsafah Negara Pancasila mengandung tiga nilai fundamental yaitu: (i) nilai materiil berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna bagi unsur manusia; (ii) nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia, dan (iii) nilai kerokhanian terdiri atas nilai kebenaran, keadilan, kebajikan, serta nilai religius. 2. Momentum Aspiratif, merupakan kewajiban politisi legislator untuk menyerap aspirasi rakyat seluas-luasnya sesuai asas keterbukaan, dan momentum ini bukan sekedar formalitas belaka, tetapi bersifat substansial supaya peraturan perundang-undangan yang dibentuk keberlakuannya menjadi efektif. 3. Momentum Normatif, secara yuridis formal inilah momen yang menjadi sentral agar peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam mempolakan perilaku masyarakat, sehingga secara preventif mencegah konflik, dan secara 224 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
represif menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa. Karena itu momentum normatif merupakan porsinya yuris untuk menentukan asas-asas hukum yang berfungsi sebagai ratio-legis, norma- norma hukum sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang menjadi rujukannya. Perlu dipahami bahwa pada momentum normatif inilah harus tercermin prinsip supremasi konstitusi yakni asas supremasi UUD NRI 1945 didasarkan atas Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang mengamanatkan ...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia..., oleh karena itulah asas konstitusionalitas merupakan sesuatu yang sentral dalam proses legislasi. Asas konstitusionalitas sudah harus muncul sejak awal penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, setidak-tidaknya dimunculkan dalam naskah akademik suatu rancangan undang- undang. Asas konstitusionalitas yakni supremasi UUD NRI 1945 menjadi batu uji atau pengujian atas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang kewenangannya diatribusikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945., yang menyatakan: " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". 4. Momentum Teknis, merupakan karya kemahiran dan ketrampilan hukum yakni legal drafting (teknik perundang-undangan), singkatnya ketrampilan (skill) dalam menyusun sistematika dan penormaan pada setiap pasal dan ayat dari perundang-undangan. (Atmadja,2013:126). Masih ada model lain yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman (2001:109), disebut model ROCCIPI untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu: "Rule (Peraturan) Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Ke- pentingan), Process (Proses), Ideology (Ideologi)". Dalam model ROCCIPI nampak ada dua faktor yakni faktor subjektif meliputi: kepentingan (interest) , nilai atau sikap (ideology), dan faktor objektif, terdiri dari: peraturan (rule), kesempatan (opportunity), kemampuan (capacity), komunikasi (communication), dan proses (process). Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Apabila dikaji lebih mendalam, konsep Seidman (2001:15-17 dan 109-110)) tentang arena pilihan bagi lembaga-lembaga pembuat undang-undang berdasarkan kategori Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Proses, dan Ideology (ROCCIPI), menurut Suko Wiyono (2006:88- 89) dapat diaplikasikan terhadap proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan kategori faktor subjektif dan objektif: a. Faktor subjektif: 1. kepentingan (interest): ialah kecermatan mendeteksi, mengakomodasi dan merumuskan berbagai hak, kewajiban, kewenangan, dan kepentingan subjek hukum yang dikenai Peraturan Perundang-undangan; dan Ideologi (nilai dan sikap): ialah ketepatan asumsi-asumsi domain terhadap nilai-nilai dan sikap (perilaku) masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, keagamaan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam rangka pengaturan subjek hukum yang dikenai peraturan perundang-undangan. 2. b. Faktor Objektif: 1. peraturan: perumusan norma Peraturan Perundang-undangan yang mengandung nilai kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi pembentuk, pelaksana, penegak, dan subjek hukum (pemegang peran) yang dikenai Peraturan Perundang-undangan 2. kesempatan: bagi subjek hukum (pemegang peran) yang dikenai Peraturan Perundang- undangan untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan isi Peraturan Perundang-undangan; Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 225
3. kemampuan: mendesain substansi norma Peraturan Perundang-undangan yang signifikan dengan kondisi riil (kemampuan) subjek hukum (pemegang peran) yang dikenai Peraturan Perundang-undangan; 4. komunikasi: sosialisasi proses pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Perundang- undangan agar terbentuk kesatuan persepsi di kalangan subjek hukum (pemegang peran) tentang eksistensi dan aplikasi Peraturan Perundang-undangan dari aspek filosofis, yuridis, politis, maupun sosiologis; 5. proses: indentifikasi holistik terhadap kondisi masalah, maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh para pembentuk, pelaksana, penegak, dan subjek hukum yang dikenai Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Suko Wiyono menyatakan (2006:89), konsep Siedman sudah menggunakan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Bahkan dengan dimilikinya kebebasan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menentukan pilihan atas norma hukum yang akan dipergunakan untuk mengatur birokrasi dan Steakholder tersebut, menunjukkan adanya mekanisme yang demokratis dalam menentukan pilihan norma hukum yang akan digunakan untuk mengatur Birokrasi dan Steak Holder. Sebelum pembentuk peraturan perundang-undangan menentukan pilihan norma hukum yang akan digunakan, tentu saja diadakan penelitian terlebih dahulu dengan melibatkan para pakar yang mempunyai latar belakang keahlian terkait dengan substansi Peraturan Perundang-undangan tersebut. Terkait dengan hal itu, tentu saja pada setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan didahului dengan pembuatan naskah akademis. Naskah akademis merupakan kajian yang bersi fat menyeluruh tentang latar belakang, dasar pemikiran, landasan teoritik, serta maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademis merupakan bahan awal rencana pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan pada umumnya naskah akademis itu dibuat secara ringkas serta padat, yang kemudian dituangkan dalam Penjelasan Umum. Dengan adanya naskah akademis, akan dapat menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih baik, bila dibandingkan dengan pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang tanpa didahului penyusunan naskah akademis. Demikian pula bagi Birokrasi, telah disediakan norma hukum yang sifatnya pilihan, dengan cara bagaimana menetapkan Peraturan Perundang-undangan itu. Dengan adanya pilihan yang terkait dengan pelayanan bagi Birokrasi terhadap Steak Holder, maka harapan-harapan dari Steak Holder akan dapat terpenuhi. Sedangkan bagi Steak Holder sendiri akan mudah untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan itu dengan baik, apabila disediakan sarana yang memadai ter kait dengan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan itu. Di sini nampak bahwa konsep Seidman ternyata lebih apli ka tif bila dibandingkan dengan konsep dari pakar-pakar Eropa Continental yang kurang aplikatif dan terlalu normatif. Namun ke lebihan dari konsep pakar-pakar Eropa Continental adalah lebih jelas kepastian hukumnya, aspek teknis perundang-undangannya dan metode perundang-undangannya. Menurut hemat penulis dalam hal konsepsi Cita Hukum Pancasila yang berfungsi menjadi payung Sistem Hukum Nasional yang refleksinya tercermin dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu, merupakan model momentum yang tepat untuk mengoperasional- kan ide-ide yang dikandung Pancasila. Fungsi Cita Hukum Pancasila Sebagai Batu Uji dalam Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Dalam pengujian Peraturan Perundang-undangan (judicial review) berkaitan dengan fungsi cita hukum Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai dasar utama atau nilai-nilai fundamental, merupakan tolok ukur suatu peraturan perundang-undangan adil atau tidak. Dihadapkan pada masyarakat Indonesia yang berbhinneka yang terdiri dari berbagai macam, pemeluk agama, keyakinan, suku, golongan dengan budayanya masing-masing, pembentuk peraturan perundang- undangan kadang-kadang menghadapi kendala dan hambatan yang bersifat yuridis, politis, dan psikologis. Hal ini nampak pada saat menjabarkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam 226 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD NRI 1945, ketika merumuskan norma konkret kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan mengikat siapa saja. Sejalan dengan itu nampaknya H.A.S Natabaya (Atmadja,2014:38) mengidentifikasi karakteristik peraturan perundang-undangan yaitu: 1. Kita harus menyadari peraturan perundang-undangan baik itu berupa produk legislasi maupun regulasi adalah produk politis yang diberi baju yuridis. Artinya peraturan perundang-undangan itu dibentuk oleh lembaga politik, baik di pusat maupun di daerah dan diberi nama (UU, Perppu, PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perbup, Perwalikota, dsb.nya) 2. Sebagai produk politis berbaju yuridis, tentu kandungannya bernuansa deal politik, sehingga tidak jarang norma peraturan perundang-undangan yang berisi nilai-nilai larangan (verbod), suruhan/ perintah (gebod), dan kebolehan/ijin (toestemming), dan kadang pengecualian/dispensasi (uitzondering) dalam implementasinya terjadi konflik dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang sangat pluralistis. 3. Solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik antara norma yang berisi nilai-nilai yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dengan aturan dasar/hukum dasar yang berisi nilai-nilai dasar yang merupakan manifestasi nilai dasar utama (Pancasila) yang berlaku di masyarakat (Volksgist) melalui lembaga pengujian (review). Pengujian (review) ada yang disebut Judicial Review ada pula yang disebut Legislative Review atau Political Review. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Judicial review (Asshiddiqie, 2002:36), dapat bersifat formil dan dapat pula bersifat materiil (formeel toetsingrecht en materiele toetsingrecht). Hak menguji formil atau formeel toetsingrecht (Martosoewignjo, 1997:11) adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk peraturan seperti undang-undang, misalnya, terjelma melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Dari pengertian hak menguji formil tersebut, tampak bahwa yang dinilai atau diuji adalah tatacara (prosedur) pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang dinormatifkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Jimly Asshiddiqie (2002:35) mengemukakan bahwa pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Pendapat Jimly Asshiddiqie di atas tidak hanya menekankan pada penilaian terhadap tatacara (prosedur) pembentukannya, tetapi juga menilai legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Dalam pengujian formil ini, hakim dapat membatalkan suatu peraturan, bila proses penetapannya tidak mengikuti prosedur pembentukan peraturan yang resmi. Di samping itu, hakim juga dapat menyatakan batal terhadap suatu peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya. Hak menguji materiil atau materiele toetsingrecht (Martosoewignjo, 1997:11) adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengertian hak menguji materiil menunjukkan bahwa yang dinilai atau diuji adalah isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Pengujian materiil ini dilakukan, apabila suatu peraturan diduga mengandung pertentangan materi dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Di samping itu, pengujian materiil juga menyangkut kekhususan- kekhususan yang dimiliki oleh suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum (Asshiddiqie, 2002:36). Misalnya, berdasarkan prinsip "lex specialis derogat lex generalis", suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Dengan demikian nilai kaidah umum di kurangi, karena substansi nilai itu telah diatur khusus. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku, jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi berdasarkan prinsip "lex superior derogat lex inferior". Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 227
Dari pengertian di atas, menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara hak uji formil dan hak uji materiil. Jika hak uji formil terfokus pada aspek prosedur, tatacara atau mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan legalitas kompetensi yag membentuknya, maka pada hak uji materiil berkenaan dengan isi dan kewenangan pembentuk peraturan perundang- undangan. Judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, atau pun judikatif (Asshiddiqie, 2002: 31). Dalam hal pelaksanaan judicial review, Christopher Wolfe (1986:101), menyatakan, "In the exercise of judicial review, the judge is to determine not the wisdom of a law, but its constitutionality". Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip "checks and balances" berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara hukum. Dengan demikian, pengujian terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative acts), cabang kekuasaan eksekutif (excecutive acts), dan putusan judikatif (judicial decisions) adalah sebagai konsekuensi dianutnya prinsip "cheks and balances" berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (separation of power). Dalam sistem pembagian kekuasaan (distribution or division of power), yang tidak mengidealkan prinsip "checks and balances", kewenangan untuk melakukan pengujian semacam itu melekat pada lembaga yang membuat aturan itu sendiri. Misalnya, suatu undang-undang hanya dapat diuji oleh para pembuatnya, yaitu DPR dan Presiden. Dengan demikian, pengujiannya tidak dilakukan oleh hakim. Pengujian yang tidak dilakukan oleh hakim seperti tersebut di atas tidak dapat disebut sebagai "judicial review", tetapi disebut sebagai "legislative review" atau "political review". Salah satu contoh bentuk pengujian peraturan perundang-undangan terhadap produk eksekutif (excecutive acts), adalah pengujian yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Judicial review dapat dilakukan secara institusional (formal) dan dapat pula dilakukan secara prosesual (substansial). Adapun yang dimaksud judicial review dilakukan secara institusional (formal) ialah apabila suatu peraturan sebagai institusi dimintakan pengujian kepada hakim dan hakim kemudian menyidangkan perkara judicial review itu dalam persidangan tersendiri, yang secara keseluruhan peraturan itu dapat dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum. Sedangkan judicial review yang bersifat prosesual (substansial) ialah apabila hakim dalam melakukan pengujian, dilakukan secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam mengadili sesuatu perkara, hakim berwenang untuk mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan peraturan tertentu, baik seluruh (total) ataupun sebagian. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Dalam Hukum Positif Indonesia, semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dapat diuji, adapun pengaturan tentang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 228 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) Mahkamah Agung berwenang : a. Mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang; dan c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Th. 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang No.14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 31 ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 31 ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pasal 31 ayat (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Pasal 31 ayat (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 31 ayat (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.24 Th. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 229
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Mengenai pengujian peraturan perundang-undangan, apakah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh MA ataupun pengujian konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), kedudukan Pancasila dan keseluruhan materi muatan Pembukaan UUD NRI 1945 menjadi "tolok ukur" atau "batu uji" utama. Karena Pancasila sebagai dasar negara menjadi rechtside (cita hukum) harus dituangkan didalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Konsekuensi yuridisnya, dalam posisinya sebagai cita hukum, Pancasila menjadi bintang pemandu semua produk hukum nasional. Artinya semua aturan hukum dikonsepsikan untuk mewujudkan atau merealisasikan ide-ide yang dikandung Pancasila. Bandingkan dengan tolok ukur yang digunakan oleh para hakim di Amerika Serikat untuk menafsirkan konstitusi dengan menggunakan Filsafat Hukum Alam dalam menentang usaha-usaha peraturan perundang-undangan memodifikasi dan mengurangi kebebasan individu dalam per- ekonomian. Ini jelas merupakan refleksi dari cita hukum liberal yang dianut di negara-negara Barat. Selanjutnya akan dibahas khusus mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Melalui ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945 sebagaimana dikemukakan terdahulu memberikan wewenang kepada MK untuk menguji undang-undang apabila undang-undang itu dipandang bertentangan dengan Konstitusi dalam arti materi muatan suatu undang-undang merugikan hak-hak konstitusional warganegara, kesatuan masyarakat hukum adat, dan badan hukum baik perdata maupun publik. Ketentuan tersebut sementara ini terkesan dimaknai bahwa pengujian konstitusi- onalitas pasal-pasal, ayat-ayat suatu undang-undang hanya diuji dengan "tolok ukur" atau "batu uji" pasal-pasal UUD NRI 1945. Pandangan ini tidak tepat, karena tolok ukur untuk menguji (judicial review) undang-undang tidak hanya dengan pasal-pasal UUD NRI 1945, tetapi "tolok ukur" atau "batu uji"nya adalah Pancasila. Argumentasinya bahwa Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 merupakan satu kesatuan, yang kalau dirinci pasal-pasal itu merupakan penjabaran dari gagasan fundamental Pembukaan UUD NRI 1945, dan Pembukaan itu merupakan manifestasi Falsafah Negara Pancasila.(Mahfud,2011:8). Oleh karena itu jelas, bahwa batu uji materi konstitusionalitas UU bukan hanya pasal-pasal UUD NRI 1945, tetapi juga Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI 1945 ditegaskan "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal". Hal ini dapat dimaknai dalam alur pikir bahwa Pembukaan dilandasi oleh Cita Hukum Pancasila yang menjadi bintang pemandu peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan ide-ide yang dikandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Bagaimanakah MK menggunakan Pancasila sebagai batu uji UU terhadap UUD NRI 1945, hal ini dapat dikaji beberapa Putusan MK. Penulis mencatat beberapa Putusan MK yang dapat dipakai sebagai contoh tentang pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Putusan MK tentang Pengujian terhadap pasal-pasal UU Ketenaga Listrikan dan UU Migas, Hakim MK telah menggunakan "tolok ukur" atau "batu uji" Cita Hukum Pancasila. Nampak dalam pertimbangan hukum Putusan MK (ratio decidendi) yang menyatakan "hak menguasai negara atas energi dan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kewenangannya tidak boleh dialihkan kepada pihak swasta, kecuali melalui rezim hukum perizinan". Putusan MK ini telah merealisasikan ide-ide yang terkandung didalam nilai-nilai luhur Pancasila, yang refleksinya men- cerminkan roh atau spirit Pasal 33 UUD NRI 1945 yakni asas kekeluargaan dan keadilan sosial (social justice). Namun selain putusan MK tersebut di atas, penulis menemukan pula dari hasil penelitian mengenai "Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" (Arizona,2014:105-107), di mana dalam 230 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
penelitian itu dikemukakan kritik berkaitan dengan isu hukum yakni konsistensi MK dalam Yurisprudensi melindungi nilai-nilai Pancasila. Kritik tersbut dapat dikatakan mencakup dua hal yaitu (1) mengenai filosofi penalaran Hakim MK, dan (2) konsistensi MK sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila secara simbolis dan substansial dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warganegara. Kritik yang pertama, Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian terhadap UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama; Putusan MK, No. 10-17- 23/ PUU-VII/2009 mengenai Pengujian terhadap UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi. Kedua putusan itu dinilai selain tidak konsisten dalam penggunaan metode penafsiran dan kurang mengelaborasi doktrin-doktrin, juga dari refleksi konsepsi ide keindonesiaan, ternyata Hakim MK belum menempatkan filosofi penalaran Pancasila secara mantap. Kritik yang kedua, masing-masing Putusan MK, No.55/PUU VIII/2010 mengenai Pengujian terhadap UU No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan; Putusan MK, No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan Putusan MK , No. 100/PUU- X/2012 mengenai Pengujian terhadap UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, sesungguh- nya peneliti memuji Putusan MK yang cukup progresif dan responsif pada kebhinekaan eksistensi budaya dan hak-hak tradisional masyarakat adat dengan mengukuhkan "hutan adat" sejajar dengan "hutan negara", bahkan dalam perlindungan akan hak-hak buruh, Putusan MK telah mencerminkan konsepsi "Negara Hukum Indonesia yang membahagiakan masyarakat, namun disayangkan argumentasinya belum maksimal dan tidak konsisten untuk secara simbolik dan substansial me- refleksikan MK sebagai "Penjaga NIlai-nilai Pancasila (the guardian of Pancasila's values) dan pelindung hak-hak warga negara (the protector of citizen rights). Dari beberapa ilustrasi berkait Yurisprudensi MK dengan kritik-kritik yang diajukan oleh peneliti tersebut di atas, kelihatannya para Hakim MK memiliki sikap yang berbeda dalam memutus perkara dalam arti pada suatu kasus pengujian UU, ia bersikap memperkokoh nilai-nilai luhur Pancasila dan merealisasikan ide-ide yang dikandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila, tetapi di sisi lain Putusan MK malah terpengaruh oleh arus globalisasi yang mentranformasikan "ideologi hukum liberal". Transformasi ideologi hukum liberal itu tampak pada Putusan-Putusan MK terhadap perlindungan terhadap hak-hak sipil dan terhadap ekonomi pasar bebas. Sikap yang demikian itu menunjukkan Hakim Konstitusi memiliki ideologi hukum multidimensional, meskipun kita dapat menangkap semangat kenegarawanannya, Hakim MK berusaha menerjemahkan Pancasila kedalam formulasi "keadilan progresif" yakni lebih mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Penutup Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Pada akhir pidato ini penulis mempertegas pandangan bahwa dari sudut hukum, Pembukaan UUD NRI 1945 yang memformalkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara (philosopische grondslag) melahirkan cita hukum (rechtside) dan berfungsi sebagai fondamen, dasar untuk membangun Sistem Hukum Nasional. Sistem Hukum Nasional dengan "Cita Hukum Pancasila" merupakan sistem hukum khas Indonesia yang memadukan bahan hukum ideal dan bahan hukum riil sesuai dengan struktur sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat nusantara. Didalam konteks itu "Cita Hukum Pancasila" berfungsi sebagai pemandu (guiding principle) yang secara reflektif tercermin berupa asas-sas dalam UUD NRI 1945 dan dijabarkan menjadi "asas- asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang baik" bersifat formal dan material sebagai mana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu asas-asas hukum secara umum memiliki fungsi memberi arah dan nutrisi yang dalam istilah latin disebut sebagai "ratio legis" memantapkan iplementasi peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan hukum asas- asas hukum menjadi materi pokok bahasan yang sangat penting dalam studi hukum, merupakan kajian serta wilayah penelitian Filsafat Hukum dan Teori Hukum. Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 231
Terakhir berkenaan dengan Cita Hukum Pancasila dan Putusan MK terkait kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan berupa UU terhadap UUD NRI 1945, selama ini ada yang memahami bahwa pengujian formal dan material terhadap suatu UU hanya dapat diuji dengan pasal-pasal dan ayat-ayat pada Pasal-pasal UUD NRI 1945 sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Tafsiran yuridis formal itu jelas tidak tepat, karena konstitusionalitas UU sesungguhnya dapat diuji secara utuh dengan menggunakan "batu uji" Pancasila. Sebagaimana dikemukakan bahwa dari sudut hukum di dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI 1945 ditentukan: "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal". Melalui interpretasi sistematis jelas Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara berada pada posisi cita hukum (rechtside), dengan demikian karena "Cita Hukum Pancasila" merupakan dasar filosofis bagi Sistem Hukum Nasional, sistem hukum khas Indonesia, maka nilai-nilai luhur Pancasila merupakan "batu uji" yang harus digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945. 232 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
DAFTAR BACAAN Arizona, Yance, dkk., 2014, Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Epistime Institut, Yayasan Tifa, Jakarta. Asshiddiqie Jimly, 2002, Judicial Review, Kajian Usulan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap PP No. 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi I, Jakarta Ali, Zainuddin, 2006, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Atmadja, 2013, "Membangun Hukum Indonesia: Paradigma Pancasila", dalam Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat, Setara Press,Malang. ______________, 2014, Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis, Setara Press, Malang. ______________, 2014,Refleksi Tentang Pancasila dalam Memahami Konstitusi, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana Attamimi, A. Hamid, S, 1992, "Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", dalam Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat , Jakarta. ______________, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Perlita IV. Disertasi Universitas Indoensia. Jakarta Azhary, Muhammad Tahir, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Disertasi, Bulan Bintang: Jakarta Budiardjo Miriam, 1977, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta Campbell, Herry Black, 1990, Black's Law Dictionary, Sixth Edition West Publishing, Co. ST. Paul Minn Cappelletti, Macro. 1971. Judicial Review in The Contemporary World. New York: The Bobbs Merril Devid, Rene, et. al., 1985, Major Legal System In The World To Day: An Introduction to the Comparative Study of Law, Tevens & Sons, London. Jennings, Sir W. Ivor, 1960, The Law and The Consitutions. University of London Press. Ltd. Workwicle Square. London. Kusumaatmadja Mochtar dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Penerbit Alumni, Bandung Mahfud. MD. Moh, 2009, Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama, Makalah pelengkap atas naskah "Keynote Speech" pada Konggres Pancasila yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Gajahmada, 30 Mei, Yogyakarta ______________, 2011, "Menguatkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara", dalam Jurnal Konstitusi, No 52-Mei, Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Manan. Bagir, 1994. Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan. Makalah. Jakarta. Martosoewignjo, Sri Sumantri, 1997, Hak Menguji Material di Indonesia, Alumni, Bandung Natabaya, HAS., 2006, "Manifestasi (Perwujudan) Nilai-Nilai Dasar Dalam Peaturan Perundang- Undangan", dalam Jurnal Konstitusi, Nomor 2, Mei, Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Notohamidjojo, O., 1975, Demi, Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta. Oesman, Oetojo dan Alfian, 1992, Pancasila Sebagai Ideologi; Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, BP7 Pusat, Jakarta R. Allan, Brewer Carias. 1989. Judicial Review In Comparative Law. Cambridge: Cambridge University Press Rahardjo, Satjipto., 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Sidharta, Arief, B., 1999, Refleksi Tentang Ilmu Hukum: Sebuah Penelitan tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Seidman , Robert B., Aan Seidman, dan Nalin Abeyeskere, 2001, Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafer, Kluwer Law International, London Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum | 233
Soeprapto Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Wiyono, Suko, 2006, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Faza Media, Jakarta ______________, 2006, Supremasi Hukum Dalam Berbagai Perspektif, Gaung Persada Press, Jakarta ______________, 2010, Yudicial Review dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2, November 2010, Mahkamah Konstitusi, Jakarta ______________, 2013, Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Universitas Wisnuwardhana Malang Press, Malang Wolfe, Christopher, 1986, The Rise of Modern Judicial Review From Constitutional Interpretation to Judge-Mode Law, Basic Books, New York Inc., Publishers 234 | Fungsi Cita Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. Bapak Rektor sebagai Ketua Senat UM yang saya muliakan. Bapak Ketua Komosi Guru Besar UM yang saya hormati. Bapak Ibu Anggota Senat UM yang saya hormati. Bapak Ibu Pejabat Struktural UM yang saya hormati. Bapak Ibu Dosen sejawat yang saya hormati. Para Mahasiswa yang saya cintai Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia Assalamualaikum, Wr. Wb. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah me- limpahkan kasih dan berkatNya buat kita semua, sehingga kita bisa bertemu untuk mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu atas waktu dan perhatiannya untuk berkenan hadir pada acara pengukuhan saya. Bapak Rektor dan Hadirin yang saya hormati Saya sangat bersyukur akhirnya berhasil menyelesaikan penulisan dan diizinkan untuk mem- bacakan naskah pidato pengukuhan ini. Pada dasarnya naskah pidato ini berangkat dari rasa ke- prihatinan saya terhadap permasalahan lingkungan terutama yang terjadi di perkotaan. Keprihatinan, kepedulian, perhatian saya tersebut salah satunya saya wujudkan dengan menyampaikan pidato guru besar dengan upaya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH di perkotaan. Bapak Rektor dan Hadirin yang saya hormati Kota sebagai tempat berkumpulnya penduduk cepat mengalami perkembangan karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk pedesaan. Perkembangan kota ini akan lebih cepat bila didukung oleh potensi alamiah dari kota itu, kota yang berada di jalur pelayaran yang ramai didukung potensi daerah hinterland yang baik akan berkembang dengan cepat. Kecepatan perkembangan kota akan memerlukan penyediaan fasilitas yang cukup banyak, dan ini tentu tidak bisa dengan cepat dipenuhi. Lama-kelamaan di kota tersebut akan timbul berbagai masalah kerena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut dalam pembangunan perkotaan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berkesinambungan. Kota merupakan ruang paling krusial dalam "perebutan" kepentingan. Para pengusaha berfikiran bahwa di seluruh penjuru kota harus disediakan pasar, mall dan perkantoran yang men- dukung kegiatan perekonomian mereka, supaya dapat menampung tenaga kerja yang berkembang secara pesat. Sedang pecinta lingkungan menginginkan sebuah kota yang "hijau" dan nyaman se- hingga mendukung keberlanjutan ekologis secara alami, termasuk mendukung kesehatan warganya. Pembangunan kota sering lebih banyak dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota berupa sarana dan prasarana. Lahan-lahan pertanian yang subur, ruang terbuka hijau banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, permukiman, tempat rekreasi, industri dan lain-lain, sehingga lingkungan terganggu. Oleh karena terganggunya kestabilan ekosistem perkotaan, maka alam menunjukkan reaksinya yang negatif berupa: meningkatnya suhu udara di perkotaan, banjir/ genangan, meningkatnya kebisingan, penurunan permukaan air tanah, pencemaran air berupa air minum yang berbau, air minum yang mengandung logam berat, pencemaran udara dan sebagainya. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. | 235
... Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan (b) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman, berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasikan menjadi (a) bentuk RTH kawasan (areal, non linear), dan (b) bentuk RTH jalur (koridor, linear), berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi (a) RTH kawasan perdagangan, (b) RTH kawasan perindustrian, (c) RTH kawasan per- mukiman, (d) RTH kawasan pertanian, dan (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah (Depdagri, 1988). Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi (a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan (b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan- lahan milik privat (Depdagri, 1988). Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti antara lain: a. Fungsi Ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. b. Fungsi Sosial Budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota. c. Fungsi Arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan d. Fungsi Ekonomi, RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. (Irwan, 1994 dan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2007). Jenis RTH Kota meliputi: a. taman kota; b. taman wisata alam; c. taman rekreasi; d. taman lingkungan perumahan dan permukiman; e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; f. g. hutan kota; h. hutan lindung; i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; j. cagar alam; k. kebun raya; l. kebun binatang; m. pemakaman umum; n. lapangan olah raga; o. lapangan upacara; p. parkir terbuka; q. lahan pertanian perkotaan; taman hutan raya; 236 | Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
r. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; t. u. kawasan dan jalur hijau; v. daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan w. taman atap (roof garden). (Peraturan Menteri no 1 tahun 2007). jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; Keberadaan RTH diharapkan mampu memberikan citra kota yang asri, nyaman, ekonomis dan berkelanjutan. Di sisi lain laju pertumbuhan ruang terbangun di perkotaan cenderung semakin tinggi. Sehingga mendorong alih fungsi RTH menjadi lahan-lahan permukiman, perdagangan, jasa, dan industri. Kebijakan alokasi RTH sebesar 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat) dari total luas kota, seperti yang disyaratkan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomer 26 Tahun 2007 merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan oleh pemerintah kota. Tantangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dalam tempo 3 tahun sejak diberlakukan UUPR tersebut sekarang sudah terlampaui, tetapi banyak kota yang belum dapat memenuhi tuntutan UUPR tersebut. Oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan RTH tersebut. Bapak/Ibu, para hadirin yang saya hormati Pidato ini merupakan salah satu cara menginformasikan kebijakan dari UUPR baik pada pemangku kepentingan untuk menumbuhkan kepedulian pada masyarakat, maupun kepada masyarakat langsung. Penularan informasi ini diharapkan mam-pu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH. Masalah ketersediaan RTH kota merupakan hal yang banyak menimbulkan permasalahan, empat isu utama dari ketersediaan dan kelestarian RTH adalah: 1. Dampak negatif dari suboptimalisasi RTH dimana RTH kota tersebut tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas (RTH tidak tersedia, RTH tidak fungsional, fragmentasi lahan yang menurunkan kapasitas lahan dan selanjutnya menurunkan kapasitas lingkungan, alih guna dan fungsi lahan) terjadi terutama dalam bentuk/kejadian: a. Menurunkan kenyamanan kota: penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah (pencemaran meningkat, ketersediaan air tanah menurun, suhu kota meningkat, dll). b. Menurunkan keamanan kota. c. Menurunkan keindahan alami kota (natural amenities) dan artefak alami sejarah yang bernilai kultural tinggi. d. Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan masyarakat secara fisik dn psikis). 2. Lemahnya lembaga pengelola RTH a. Belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat. b. Belum optimalnya penegakan aturan main pengelolaan RTH. c. Belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola RTH. d. Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas. 3. Lemahnya peran stake holders a. Lemahnya persepsi dan partisipasi masyarakat b. Lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah 4. Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan RTH a. Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk RTH fungsional (Tim Departemen ARL Faperta IPB, 2005). Selain permasalahan tersebut di atas juga masih terdapat beberapa masalah lagi antara lain: a. Pemanfaatan terhadap RTH selama ini cenderung hanya terbatas pada pemanfaatan fungsi tunggal, yaitu penghijauan atau estetika kota saja, seharusnya secara normatif RTH harus Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. | 237
memiliki multi fungsi bagi kehidupan kota, yaitu ekologis, sosiokultural, dan ekonomis. Fungsi tunggal inilah yang menyebabkan warga kota tidak peduli terhadap keberadaan RTH. b. Keberadaan RTH masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain yang lebih "menguntungkan" dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya, kebutuhan ruang (khususnya RTH) untuk berlangsungnya fungsi ekologis kurang terakomodasi, dan berdampak pada permasalahan manajemen pengelolaan RTH. c. Upaya Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, belum dilakukan terintegrasi dalam satu sistem kehidupan kota Singapura memahami betul bahwa pohon sebagai paru-paru kota merupakan produsen oksigen yang belum tergantikan fungsinya. Sebagai patokan, pada lahan seluas 1.600 meter persegi, yang terdapat 16 pohon berdiameter tajuk 10 m mampu menyuplai oksigen (O2) sebesar 14.000 liter per orang. Setiap jam, satu hektar daun-daun hijau dapat menyerap delapan kilogram CO2 yang setara dengan CO2 yang dihembuskan oleh napas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Jika satu liter O2 hanya dihargai Rp100, maka sebatang pohon menghemat biaya oksigen sebesar Rp 1.400.000 per hari, atau Rp 42 juta per bulan, atau Rp 511 juta per tahun per orang taman singapura, sebuah refleksi bagi Jakarta, 2005). Hasil penelitian Suminarti dan Arifin (1996) menyimpulkan kebutuhan oksigen untuk Kota Malang Tahun 1996 seba-nyak 8.881.225 ton/hari Jika dikonversikan dalam permukaan hijau dengan menggunakan metode Gerakis setara dengan 17.543.49 ha. Padahal jumlah permukaan hijaunya hanya 5.631.69 ha, sehingga hanya mampu mensuplai 32% dari total oksigen yang diperlukan sehingga untuk mencukupi kebutuhan oksigen perlu suplai dari wilayah sekitar Kota Malang. Oleh sebab itu perlu peningkatan kuantitas maupun kualitas RTH kota. Selain itu hasil penelitian Tuwoso dkk. (1999) di Kota Malang menyatakan pada hari libur di lokasi jalan M.T Haryono pada jam 12.00-14.00 dan jam 16.00-18.00 tingkat polutan CO melebihi ambang batas. Pada hari kerja di Jalan M.T Haryono, Jln. Kolonel Sugiono dan Jln. Achmad Yani utara polutan CO melebihi ambang batas. Sedangkan polutan SO2 dan NOx baik hari libur maupun hari kerja telah melebihi ambang batas lingkungan. Berkaitan dengan suhu udara di Kota Malang, dalam 11 tahun terakhir ini suhu udara di kota pendidikan itu melonjak tajam. Pada tahun 2007 suhu udara rata-rata mencapai 23 derajat celcius dan tahun 2008 menjadi 34 derajat celcius. Gambar 1. Citra: Kawasan Alun-Alun Tugu Malang 238 | Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijauan tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman. Ruang Terbuka Hijau dinyatakan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk taman kota, taman kampus, taman rumah, jalur hijau, hutan kota dan bantaran sungai (Depdagri No. 14 Tahun 1988). Kondisi RTH di kota saat ini semakin menurun luasannya, terutama RTH yang ditangani oleh Pemerintah kota, banyaknya bangunan yang melanggar sempadan bangunan, baik itu di perumahan, perkampungan yang berada di sempadan sungai dan sempadan jalur kereta api. Kondisi udara kota saat ini semakin tahun semakin meningkat, pencemaran udara untuk unsur-unsur tertentu sudah melebihi ambang batas lingkungan. Kebijakan untuk pembangunan RTH kota ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, RTH kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Penentuan luasnya berdasarkan: (1) persentase, yaitu luasan RTH ditentukan dengan memperhitungkan dari luasan kota; (2) perhitungan per kapita, yaitu luasan RTH kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya; (3) isu utama yang muncul. Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk RTH kota. Pada pendekatan ini semua komponen yang ada di kota seperti permukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) RTH kota. Jerman, Hongkong, Singapura, Korea dan Jepang menganut pendekatan yang kedua. Bahkan tidak hanya mengambil kebijakan pendekatan kedua tetapi juga menambahkan kebijakan untuk membuat "hutan beton" yaitu mem- bangun RTH kota di atas gedung, sedangkan di Indonesia menggunakan kebijakan yang pertama. (Kim dalam Pramuhanto, 2005 dan Sebuah Refleksi bagi Jakarta.htm. 2005). Partisipasi Partisipasi dilihat dari tingkatannya ada tiga, yaitu: (1) tingkat perencanaan (idea planning stage), (2) tingkat pelaksanaan (implementation stage), dan (3) tingkat pemanfaatan hasil (utilization stage). Untuk menjaga RTH sebagai paru-paru kota memerlukan parsipasi masyarakat. Konsistensi perilaku/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh sikap. Berkaitan dengan hal tersebut ditemukan tiga postulat yaitu: a. Postulat konsistensi Menyatakan bahwa sikap verbal merupakan petunjuk yang akurat untuk memprediksi apa yang akan dilakukan seseorang bila dihadapkan pada suatu obyek. Jadi postulat ini mengasumsikan adanya hubungan langsung antara sikap dan perilaku/partisipasi, artinya orang yang mempunyai sikap baik terhadap RTH akan berpartisipasi secara baik dalam pengelolaan RTH. b. Postulat variasi independent Menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa sikap dan perilaku/partisipasi berhubungan secara konsisten. Sikap dan perilaku merupakan dua dimensi dalam diri individu yang berdiri sendiri, terpisah dan berbeda. Mengetahui sikap tidak berarti dapat memprediksi perilaku/partisipasi, artinya orang yang mempunyai sikap baik terhadap RTH tidak ada hubungannya dengan partisipasi yang baik dalam pengelolaan RTH. c. Postulat konsistensi tergantung Menyatakan bahwa hubungan antara sikap dan perilaku/partisipasi ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu, yaitu norma-norma, peranan, keanggotaan kelompok, kebudayaan dan sebagainya. Sehingga perilaku dapat berbeda dari waktu ke waktu, dan dari satu situasi ke situasi lainnya. Tampaknya postulat yang ke tiga ini yang paling masuk akal dalam menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku (Azwar, 2005). Secara umum para ahli menganggap bahwa sikap menentukan perilaku/partisipasi. Ber- kaitan dengan pengelolaan RTH seseorang yang mempunyai sikap positif dia akan mengelola RTH di linbgkungannya secara baik, tetapi kemungkinan lain bahwa kondisinya itu terbalik, yaitu sikap Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. | 239
yang positif terhadap RTH tidak menentukan tingginya seseorang dalam mengelola RTH di lingkungannya. Hal ini sesuai dengan teori disonansi kognitif (cognitive dissonance) (Festinger dalam Sears, 1985). Dalam teori disonansi kognitif situasi perilaku tidak sesuai dengan sikap. Seorang individu melakukan tindakan tetapi tindakannya tidak sesuai dengan yang dia pikirkan sehingga seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap RTH tetapi belum tentu mereka berpartisipasi secara optimal dalam mengelola RTH di lingkungannya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Sumarmi (2006) mayoritas masyarakat kota Malang partisipasi- nya tergolong rendah dalam pengelolaan RTH permukiman terutama pengelolaan taman lingkungan. Persepsi masyarakat tentang manfaat RTH permukiman kurang memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH permukiman. Artinya orang yang persepsinya tinggi tentang manfaat RTH permukiman belum tentu dia partisipasinya tinggi dalam pengelolaan RTH permukiman. Hal ini dapat dikatakan tingginya persepsi tidak konsisten dengan tingginya partisipasi. Untuk menarik supaya orang berbalik pada tindakannya yang sesuai dengan sikapnya maka perlu adanya insentif atau hadiah dan juga perlu ada tekanan atau hukuman/sanksi. Di kota Malang untuk mendorong orang berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dicanangkan program Malang Ijo Royo-royo yang antara lain bentuk programnya adalah lomba antar lingkungan permukiman. Berkaitan dengan pengelolaan RTH permukiman antara pemerintah dengan masyarakat walaupun sudah ada kejelasan pembagian antara kawasan RTH permukiman yang diserahkan kepada pemerintah kota dan kawasan RTH yang ditangani oleh warga kenyataannya RTH permukim- an tidak bisa tertangani dengan baik, karena ada kendala yang cukup berat yang harus ditangani Pemkot berkaitan dengan pendanaan. Kalau RTH permukiman pada wilayah yang terbuka yang bisa dinikmati oleh orang banyak pemerintah kota tidak berkeberatan untuk mendanai pemeliharaannya tetapi banyak perumahan-perumahan yang sekarang dibangun menggunakan model satu pintu dengan penataan RTH permukiman yang tertutup yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang tinggal dikawasan permukiman tersebut maka pemerintah kota tidak menanganinya. RTH permukiman yang seperti inilah yang sering menjadi permasalahan dalam pemeliharaannya. Karena kalau dipelihara oleh pemkot, pemkot terlalu berat dananya padahal dalam aturannya fasilitas umum atau fasilitas sosial yang ada itu menjadi tanggung jawab pemkot sehingga masyarakat acuh tak acuh untuk mengelolanya dengan baik. Suhu udara di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, bahkan kota Malang menunjukkan bahwa beberapa tempat temperatur udara sudah cukup tinggi dan secara keruangan sudah menunjukkan amplitudo yang cukup besar. Lokasi tempertur udara yang lenih tinggi dibanding udara di sekitarnya ini disebut Pulau Bahang. Pulau Bahang cenderung terdapat di pusat kota atau di tempat yang mempunyai aktivitas manusia cukup tinggi. Hasil penelitian Pendong, 1998 menunjukkan bahwa komunitas tanaman di pekarangan memiliki nilai IKJ (Indek Keanekaragaman Jenis) yang rendah jika dilihat dari jumlah individu dan jenis tanaman penyusunnya. Dari segi kualitas lingkungan nilai IKJ tanaman termasuk sedang. Tanaman yang terdapat di pekarangan didominasi oleh jenis-jenis tanaman hias (60,3%), selebihnya adalah tanaman buah-buahan, obat-obatan, sayuran/bumbu dan pelindung. Hasil analisis regresi ganda memperlihatkan hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan, sikap dan keadaan, sosial ekonomi penduduk dengan keanekaragaman tanaman di pekarangan, sumbangan efektif terbesar keanekaragaman tanaman pekarangan diberikan oleh variabel pengetahuan. Conyers (1994) mengemukakan bahwa ada dua faktor yang menentukan apakah masyarakat benar-benar ingin terlibat dalam suatu perencanaan atau tidak: (1) ada tidaknya pengaruh hasil keter- libatan masyarakat terhadap rencana akhir; (2) ada tidaknya pengaruh langsung yang mereka rasakan. Mubyarto (dalam Ndraha, 1997) menyatakan bahwa masyarakat akan bergerak untuk ber- partisipasi bilamana: (1) melalui organisasi yang sudah terkenal; (2) memberikan manfaat langsung; (3) terjamin adanya kontrol oleh masyarakat; dan (4) masyarakat ikut berperan dalam pembangunan. Pengelolaan taman lingkungan adalah pengelolaan yang berupa keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan serta keterlibatan dalam bentuk pikiran, tenaga, uang maupun tanaman dalam pengelolaan taman lingkungan. 240 | Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Variabel untuk pengelolaan taman lingkungan sebagai variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman lingkungan termasuk rendah. Berkaitan dengan perencanaan taman lingkungan cenderung responden keterlibatannya kecil. Pada daerah perumahan, saat masih ditangani developer semua diurus developer. Setelah pengembangan selesai baik fasilitas umum maupun fasilitas sosial diserahkan kepada pemerintah kota. Tetapi karena dana yang tidak mencukupi maka fasilitas ter- sebut tidak terurus sedangkan warga juga enggan untuk menanganinya. Sedangkan di perkampung- an RTH permukiman cenderung sempit walaupun keterlibatan warga untuk kerja bakti lebih aktif. Upaya-Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan RTH di Perkotaan Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH a.l.: 1. Optimalisasi RTH melalui. Ilmu dan teknologi yang memadai, serta penyediaan tenaga ahli: a. Penyusunan kebutuhan luas minimal/ideal RTH sesuai tipologi kota. b. Penyusunan indikator dan tolak ukur keberhasilan RTH suatu kota. c. Rekomendasi penggunaan jenis-jenis tanaman dan vegetasi endemik serta jenis-jenis unggulan daerah untuk penciri wilayah dan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati secara nasional. Penggunaa jenis-jenis tanaman ini sebaiknya memperhatikat bentuk tajuk, perakaran dan juga memperhatikan kemapuan tanaman dalam menyerap bahan pencemar. 2. Peningkatan kelembagaan pengelola RTH melalui Peraturan penyusunan perundangan dukung- an dari pembuat kebijakan a. Revisi dan penyusunan payung hukum dan perundangan (UU, PP, Permen, Perda). Peraturan-peraturan yang lebih bawah bersifat menjabarkan peraturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. b. Penyusunan Pedoman Umum: Pembangunan RTH, Pengelolaan RTH. c. Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. 3. Peningkatan peran stake holders dan dukungan masyarakat a. Pencanangan Gerakan Bangun, Pelihara, dan Kelola RTH (contoh Gerakan Sejuta Pohon, Hijau royo-royo, Satu pohon satu jiwa, Rumah dan Pohonku, Sekolah Hijau, Koridor Hijau dan Sehat, dll). RTH mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk mewujudkan fungsi tersebut kawasan wisata Nusa Dua Bali menerapkan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada pengembangan ekonomi dengan mempertahankan kondisi ekologis dengan perbandingan bangunan 20% dan RTH 80%, mempertahankan kondisi budaya serta arsitektur Bali. Dengan kondisi itu tingkat kunjungan wisatawan diharapkan tinggi dan berkelanjutan. b. Penyuluhan dan pendidikan melalui berbagai media c. Penegasan model kerjasama antar stake holders. d. Perlombaan antar kota, antar wilayah, antar subwilayah untuk meningkatkan apresiasi, partisipasi, dan responsibility terhadap ketersediaan tanaman dan terhadap kualitas lingkungan kota yang sehat dan indah. e. Peningkatan luas RTH privat. Perumahan dengan kondisi RTH yang cukup luas dan terjaga maka nilai ekonomis akan tinggi, karena nilai kenyamanannya baik. Di kota Malang diterapkan pada kawasan Ijen Nirwana Regency dengan perbandingan kawasan terbangun 40% dan RTH 60%. (Tim Departemen ARL Faperter IPB, 2005). Contoh Undang-Undang, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan Peraturan Daerah Berkaitan dengan RTH: Undang-Undang 1. UU No. 168 Staatsblad 1948 tentang Pembentukan Kota (UU Zaman Kolonial Belanda). Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. | 241
2. UU No. 4/1982 yang disempurnakan dalam UU No. 23/ 1997 tentang Ketentutan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4. UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. 5. UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 6. UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang. 7. UU No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keaneka- ragaman Hayati. 8. UU No. 6/1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. 9. UU No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 10. UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung. 11. UU No. 63/2002 tentang Hutan Kota. Peraturan Menteri 1. Permendagri No. 2/1987 tentang Rencana Tata Ruang Kota. 2. Permendagri No. 4/1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan. Instruksi Menteri 1. Inmendagri No. 14/1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. 2. Inmen PU No. 31/IN/N/1991 tentang Penghijauan dan Penanaman Pohon di Sepanjang Jalan di Seluruh Indonesia. Keputusan Gubernur (SK Gub) 1. SK Gub. KDKI Jakarta No. 651/1979 tentang Kewajiban Para Pelajar Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan untuk Membiakkan Tanaman dan Menghijaukan Lingkungan Sekolah pada Sekolah- sekolah di Wilayah DKI Jakarta. 2. SK Gub. KDKI Jakarta No. 1554/1989 tentang Gerakan Penghijauan Sepanjang Tahun. Kebijakan Pemda tentang green city yang meliputi 8 kriteria, yaitu: a. Pembangunan kota harus sesuai peraturan UU yang berlaku, seperti UU 24/2007: Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), UU 26/2007: Penataan Ruang, UU 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dll. b. Konsep Zero Waste (Pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang). c. Konsep Zero Run-off (Semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah, konsep d. ekodrainase). Pembuatan sumur-sumur resapan harus direalisasikan. Infrastruktur Hijau (tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda). Saat ini banyak jalur pejalan kaki yang digunakan oleh pedagang kaki lima, sehingga jalur tersebut tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. e. Transportasi Hijau (penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan). f. Bangunan Hijau. g. Partisipasi Masyarakat (Komunitas Hijau, 2008). Perda Kota Malang 1. Perda No.3 th 2003, tentang pertamanan dengan dekorasi kota. 2. Perda No.1 Th 2004 tentang pengadaan bangunan. 3. Perda No.7 Th 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2001-2010. Beberapa kutipan dari Perda kota Malang yang terkait dengan RTH terutama RTH permukiman sebagai berikut: 242 | Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Luas Taman Berdasarkan arahan penataan RTH di permukiman pada Perda no 1 Th 2004 untuk rumah besar dan sedang, daerah hijau bangunan (DHB) sebesar 40%, untuk tipe kecil dan sangat sederhana sebesar 30 % untuk perkampungan sebesar 10-20%. Luas taman, pada rumah tipe besar dan sedang harusnya 40% dari lahannya berupa lahan hijau, dan rumah kecil dan sangat sederhana paling sedikit 20% atau 10% lahannya harus merupakan lahan terbuka hijau, tetapi kenyataan di lapangan ada beberapa rumah yang tidak mempunyai RTH sama sekali di rumahnya. Table 1. Arahan Penataan RTH di Pemukiman di Kota Malang Th 2004 No. Ukuran Kapling 1 Besar 2 Sedang 3 Kecil 4 Sangat sederhana 5 Rumah susun 6 Perumahan khusus 7 Perumahan perkampungan 8 Khusus pemukiman Gunung Buring KDB (%) KLB 30 - 50% 0,3 - 1,50 50 - 60% 0,50 - 1,2 60 - 70% 0,60 - 1,4 60 - 80% 0,60 - 1,6 20 - 30% 0,80 - 1,2 80 - 90% 0,8 - 0,9 80 - 90% 0,8 - 1,8 Max 60% Max 1,2 Penataan RTH JLB (lantai) 1 - 3 lantai 1 - 2 lantai 1 - 2 lantai 1 - 2 lantai 4 lantai 1 lantai 10 - 20% 1 - 2 lantai 10 - 20% DHB (%) 40% 40% 30% 20% 40% 1-2 lantai 40% (Perda Kota Malang No. 1 Th. 2004) Keterangan: 1. Koefisiensi dasar bangunan (KDB), perbandingan jumlah luas lantai dasar dengan luas tanah. 2. Koefisien lantai bangunan (KLB), perbandingan jumlah seluruh lantai bangunan dengan luas tanah. 3. Jumlah Lantai Bangunan (JTB), jumlah lantai yang ada pada suatu bangunan. 4. Koefisiensi Daerah Hijau Bangunan (DHB) adalah perbandingan jumlah luas ruang terbuka pada bangunan yang dimanfaatkan untuk penghijauan dengan luas tanah. Jarak Pondasi Bangunan Terluar dengan Jalan Jarak pondasi bangunan terluar dari Jalan berdasarkan aturan untuk rumah tipe besar adalah 7,5 meter, untuk rumah tipe sedang 4 meter, untuk rumah tipe kecil 3 meter, dan untuk rumah tipe sangat sederhana 2 meter. Jarak sempadan bangunan seperti ini untuk pekarangan di perkotaan peruntukannya sebagai RTH. Tetapi kenyataan di lapangan aturan sempadan bangunan ini tidak diterapkan dengan baik, di beberapa rumah jarak pondasi dengan jalan 0 (nol) meter (Sumarmi, 2006). Gambar 2. Citra: Kawasan Sumbersari Malang Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. | 243
Gambar 3. Foto: Salah Satu Perumahan di Tunggulwulung Malang Jumlah Pohon Berdasarkan Perda Kota Malang No.3 tahun.2003 pada rumah tipe besar minimal 3 pohon, rumah sedang harus memiliki minimal 2 pohon sedangkan tipe kecil dan sangat sederhana minimal harus ada 1 pohon. Struktur Tanaman Berdasarkan Perda Kota Malang No.3 tahun.2003 pada rumah tipe besar minimal 3 pohon, rumah sedang harus memiliki minimal 2 pohon sedangkan tipe kecil dan sangat sederhana minimal harus ada 1 pohon. Struktur Tanaman Struktur tanaman yang ada di pekarangan jalur hijau depan rumah (berm) dan taman lingkungan meliputi tanaman pohon, perdu, semak, tanaman penutup/rumput dan tanaman dalam pot. Berkaitan dengan tekanan atau hukuman/sanksi Pemda kota Malang membuat Perda no.3 tahun 2003 pada pasal 27 tertulis bahwa jika seseorang menebang pohon dalam suatu taman kota: 1. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter). 2. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter). 3. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 80 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter). 4. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantiannya sebanyak 120 (seratus dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter) Strategi pengembangan RTH dapat dilakukan dengan beberapa tindakan: a. Pembangunan RTH (taman interaktif, taman kota, pemakaman, hutan kota, lapangan olah raga) baru. Pemerintah dapat membeli/membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman. b. Bekerja sama menghijaukan sempadan sungai dan situ/ waduk/danau (dinas pekerjaan umum dan Jasa Tirta), sempadan rel kereta api (PT KAI), Sutet (PLN), Kolong jalan layang (Jasa Marga) yang dikembangkan sebagai taman penghubung RTH kota (urban park connector). 244 | Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Gambar 4. Foto: Sebagian Sempadan Sungai Brantas di Malang Gambar 5. Foto: Sebagian Sempadan Kereta Api di Malang c. Mengakuisisi RTH Privat (private land acquistion) - menghitung halaman/pekarangan hijau rumah, sekolah, kantor, dll dan ditetapkan/dihitung sebagai RTH Privat (target 10%). Pemilik lahan dapat diberikan kompensasi insentif atas sumbangannya kepada kota berupa pengurangan pajak PBB, pembayaran listrik, telpon, SIM, STNK, dll. d. Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota (Adopt A Park). Sosialisasi peraturan tentang RTH sudah dilakukan oleh Pemda Kota Malang bersama Dinas Pertamanan. Sasaran dari sosialisasi ini meliputi Lurah, Ketua LPMK, Ketua Tim Penggerak PKK, Perwakilan RW, tokoh masyarakat, Pertokoan, REI Malang. Dengan harapan Perda-perda yang berkaitan RTH bisa dipahami oleh warga. Namun kenyataannya belum semua warga memahami perda-perda tersebut (Sumarmi, 2006). Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan RTH pemerintah Kota Malang bersama dengan PT. Sampoerna membuat program Malang Ijo Royo-royo dimana salah satu rangkaian program itu adalah lomba penataan lingkungan antar Kelurahan yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana ketertiban/respon masyarakat terhadap lingkungan. Taman lingkungan tidak harus dalam satu kawasan taman, namun dapat berupa dekorasi taman yang tertata di sepanjang jalan kampung dengan menggunakan tanaman dalam pot. Selain penyebaran tanaman melalui program Malang ijo royo-royo juga melalui "Gerakan Sejuta Pohon" merupakan gerakan yang direncanakan oleh Pemda tingkat I Jawa Timur dalam rangka menghijaukan perkotaan. Gerakan ini masih sedikit sekali pelaksanaannya di Kota Malang. Oleh sebab itu pelaksanaannya perlu dioptimalkan. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. | 245
Untuk memasyarakatkan Perda yang ada perlu memberikan bimbingan, penyuluhan, pemberian informasi, dan percontohan kepada seluruh masyarakat baik melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat percontohan secara langsung maupun pemberian informasi melalui media cetak, elektronik dan selebaran-selebaran yang lain. Pemberian informasi, penyuluhan dan percontohan bisa juga dilakukan oleh aparat-aparat RT, RW, dan Kelurahan saat melakukan kegiatan kerja bakti. Menurut penelitian di laboratorium, jenis pohon yang bisa mengurangi polusi udara sekitar 47- 69%. Pohon-pohon tersebut meliputi pohon felicium (Filicium decipiens), mahoni (Swietenia mahagoni), kenari (Canarium commune), beringin, angsana, kihujan/trembesi, kersen, salam (Syzygium polyanthum). Sementara itu, jenis tanaman perdu yang baik untuk mengurangi polusi udara adalah puring (Codiaeum variegiatum), werkisiana, nusa indah (Mussaenda sp), soka (Ixora javanica), dan kembang sepatu (Hibiscus rosasinensis). Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kampus dalam Pengelolaan RTH Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001-2011 Pasal 20 Ayat (5) Huruf i bahwa kawasan kampus merupakan kawasan pengembangan RTH. Kampus sebagai bagian dari wilayah kota secara hukum masuk dalam area untuk perkembangan RTH kota. Dan di dalam kampus setiap harinya merupakan tempat berkumpul semua sivitas akademika yang memerlukan O2 untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Ada berbagai macam cara kebijakan kampus untuk menyediakan RTH, ada yang berupa pengembangan taman kampus, hutan kampus, jalur hijau jalan dalam kampus, lapangan olah raga yang ditanami rumput, area parkir hijau terbuka, dan lain sebagainya. Universitas Negeri Malang mengembangkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2010- 2035 dengan Sistem zoning. Sistem ini dibuat dengan pertimbangan meningkatnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun dan pengembangan zona korporasi bisnis UM sebagai PT BLU serta kondisi existing-zoning kampus yang belum tertata dengan baik. Kondisi yang kurang baik tersebut ditandai dengan massa bangunan lama 1-2 lantai saja yang menutupi sebagian besar lahan kampus sehingga kurang hijau, sirkulasi yang tidak terpisah antara kendaraan dan pejalan kaki. Oleh karena itu dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pembangunan fisik di UM akan dilaksanakan berdasarkan sistem zoning yang telah direncanakan. Sistem tersebut dikembangkan dengan masa bangunan paling tidak menggunakan 5 lantai dengan tujuan agar area hijau dapat dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan dengan memindah area parkir yang sekarang ke area parkir bertingkat yang terpusat di bagian tepi kampus. Sehingga bekas area parkir bisa dimanfaatkan untuk RTH mungkin tidak dalam bentuk taman, tetapi lebih dalam bentuk hutan kampus. Gambar 6. Foto: Kampus Universitas Negeri Malang 246 | Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Upaya Meningkatkan Partisipasi dalam Pengelolaan RTH Melalui Peran Dosen dan Guru Geografi Sekolah hijau merupakan sekolah yang memiliki kebijakan positif dalam pendidikan lingkungan hidup, artinya dalam segala aspek kegiatannya mempertimbangkan aspek lingkungan (Susilo, 2001). Selain itu sekolah hijau yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah (Anonimous, 2005). Program sekolah hijau dikembangkan melalui lima kegiatan utama yaitu: (1) pengembangan kurikulum berwawasan lingkungan, (2) peningkatan kualitas kawasan sekolah dan lingkungan sekitarnya, (3) pengembangan pendidikan berbasis komunitas, (4) pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan dan (5) pengembangan manajemen sekolah berwawasan lingkungan (Sumarmi, 2009). Wujud dari sekolah/kampus hijau, bahwa sekolah/kampus memiliki kurikulum yang berwawasan lingkungan. Sekolah/ kampus mempunyai rancang bangun, penggunaan bahan dan lingkungan. pemeliharaan prasarana dan sarana berdasarkan pada prinsip-prinsip ramah Sekolah/kampus memiliki manajemen yang berwawasan lingkungan, didukung oleh komunitas di luar sekolah dan memiliki perilaku peduli lingkungan. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum yang berwawasan lingkungan Geografi/IPS Geografi menerapkan kurikulum hijau ini mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Sehingga seorang guru/dosen Geografi harus mampu menerapkan kurikulum hijau tersebut dalam pembelajarannya. Di bawah ini beberapa cuplikan indikator untuk mencapai Kompetensi Dasar dalam pembelajaran Geografi/IPS Geografi: Di Tingkat SD 1. Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 2. Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. 3. Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat. Di Tingkat SMP 1. Mendeskripsikan permasalahan lingkungan dan upaya penanggulangannya dalam Pembangunan berkelanjutan. 2. Mendeskripsikan unsur-unsur lingkungan. 3. Mendeskripsikan arti penting lingkungan bagi kehidupan. 4. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. 5. Mendeskripsikan contoh usaha pelestarian lingkungan hidup. 6. Mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan. 7. Mendeskripsikan upaya penanggulangan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. 8. Mendeskripsikan peranan Amdal dalam pengelolaan lingkungan dan perencanaan proyek pembangunan. Di Tingkat SMA 1. Mengidentifikasi konflik pemanfatan lahan permukiman di wilayah. 2. Menganalisis penyebab terjadinya erosi tanah dan kerusakan tanah yang lain serta dampaknya terhadap kehidupan. 3. Menganalisis proses terjadinya erosi di lingkungan daerah sekitar. 4. Menganalisis dampak erosi tanah terhadap kehidupan. 5. Menganalisis metode penanggulangan erosi. 6. Mengidentifikasi telah terjadinya penurunan air tanah di suatu wilayah. 7. Menganalisis faktor penyebab kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). 8. Merumuskan upaya-upaya pelestarian DAS. 9. Menentukan lokasi industri atas dasar bahan baku, pasar, biaya angkut, tenaga kerja, modal, teknologi, peraturan, dan lingkungan. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. | 247
10. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global (antara lain terjadinya El Nino dan La Nina). 11. Pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi. 12. Memberikan contoh pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi. 13. Menyimpulkan hubungan pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan berkelanjutan. 14. Mengidentifikasi ciri-ciri pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan 15. Memberi contoh tindakan-tindakan yang mencerminkan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. 16. Menghubungkan pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan kurikulum hijau tersebut hendaknya tidak hanya pada pencaian tujuan kognitif yang berkaitan dengan permasalahan tetapi diharapkan sampai pada pembentukan sikap atau karakter yang mampu mencitai lingkungan. Hal tersebut bisa dicapai dengan berbagai model pembelajaran yang mengacu pada pemecahan berbagai permasalahan lingkungan. Misalnya Problem Based learning, Contextual Learning, Earth Science Community, Problem Based Service learning, Problem Solving, Group Investigation, dan sebagainya. lingkungan Kesimpulan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan, persepsi, dan sikap) dan faktor eksternal (sosial, ekonomi, budaya, luas tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peran pemerintah dalam mendorong pelaksanaan RTH, Penegakan hukum yang berkaitan dengan Penataan ruang dan RTH). Untuk menjaga RTH yang mempunyai fungsi: ekologis, sosial budaya, arsitektual, dan ekonomi memerlukan partisipasi masyarakat. Konsistensi perilaku/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh sikap. Berkaitan dengan hal tersebut ditemukan tiga postulat yaitu: Postulat konsistensi, Postulat variasi independent, Postulat konsistensi tergantung. Secara umum para ahli menganggap bahwa sikap menentukan perilaku/partisipasi. Berkaitan dengan pengelolaan RTH seseorang yang mempunyai sikap positif dia akan mengelola RTH di lingkungannya secara baik, tetapi kemungkinan lain bahwa kondisinya itu terbalik, yaitu sikap yang positif terhadap RTH tidak menentukan tingginya seseorang dalam mengelola RTH di lingkungannya. Hal ini sesuai dengan teori disonansi kognitif (cognitive dissonance) (Festinger dalam Sears, 1985). Dalam teori disonansi kognitif situasi perilaku tidak sesuai dengan sikap. Seorang individu melakukan tindakan tetapi tindakannya tidak sesuai dengan yang dia pikirkan sehingga seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap RTH tetapi belum tentu mereka berpartisipasi secara baik dalam mengelola RTH di lingkungannya tersebut. Untuk menarik supaya orang bersikap konsisten antara apa yang dia pikirkan dengan yang dilakukan perlu ditingkatkan melalui jalur hukum dan jalur pendidikan. Melalui pendidikan tentang lingkungan sejak dini, seseorang tidak hanya tahu tetapi mempunyai sikap yang baik, bahkan terampil dalam mengelola RTH. Dalam kurikulum Geografi/IPS Geografi sejak SD sampai PT Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikatornya banyak memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan termasuk RTH, Sehingga partisipasinya terhadap pengelolaan RTH diharapkan dapat meningkat. Selain itu untuk meningkatkan partisipasi orang dalam mengelola RTH dengan memberikan doronga yang bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat/pemerintah untuk mengelola RTH tersebut. juga membuat RTRW yang jelas termasuk RTH, serta menerapkan aturan hukum yang tegas berkaitan dengan pengelolaan RTH. 248 | Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
DAFTAR RUJUKAN Azwar, Saifudi. 2005. Sikap Manusia (teori dan pengukurannya). Jogjakarta. Pustaka Pelajar. Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Dahlan, E.N. 1989. Studi Kemampuan Tanaman dalam Menjerap dan Menyerap Timbal Emisi dari Kendaraan Bermotor. Tesis. Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. 102 p. Depdagri. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1988 tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan. Instruksi Wali Kota Malang Nomer 2 tahun 2005 Tentang Gerakan Malang Ijo Royo-royo Menuju Malang Kota Bunga. Irwan.1994.Pengelolaa RTH di pemukiaman Pondok Indah dan Bintaro. Bogor.Disertasi tidak di publikasikan. IPB. Muhadjir, Noeng. 1982. Identifikasi Faktor-faktor Kepemimpinan, Adopsi Inovasi Untuk Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta Disertasi tidak diterbitkan. PPS IKIP Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu. 1997. Budaya Organisasi. Jakarta. Rineka Cipta. Pendong, Dintje Fientje. 1998. Studi Keanekaragaman Tanaman Pekarangan Serta Hubungannya dengan Pengetahuan, Sikap dan Keadaan Sosial Ekonoi Penduduk di Kota Malang. Malang: Tesis tidak diterbitkan PPS Universitas Negeri Malang. Perda No.7 th. 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang th.2001-2011 Malang. Pemerintah Kota Malang. Perda Kota Malang nomer 3 tahun 2003 tentang Pengelolaan pertamanan kota dan dekorasi kota Malang. Pemerintah Kota Malang. Perda Kota Malang No 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan. Salinan nomor 01/E, 2004. Malang. Pemerintah Kota Malang. Rahardjo,S dkk. 2000. Berbagai Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perluasan Wilayah Tutupan pada Daerah Permukiman di Depok. Makalah seminar dan lokakarya. Yogyakarta. UGM. Sumarmi. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Permukiman di Kota Malang. Disertasi Universitas Brawijaya. Sumarmi. 2007. Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Jalur Hijau di Sempadan Sungai Brantas. Malang: Lembaga Penelitian. Sumarmi. 2009. Sekolah Hijau sebagai Alternatif Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Mengguna- kan Pendekatan Kontekstual. Jurnal Ilmu Pendidikan UM. Malang: Universitas Negeri Malang. Suminarti dan Arifin. 1996. Dampak Kegiatan Pertanian terhadap Perubahan Cuaca. Malang. Habibat Volume 7 No. 96. Jurnal FP. Unibraw. Singarimbun. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta. LP3ES. Suriasumantri, Jujun S.2002. Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer). Jakarta.Pustaka Sinar Harapan. Tuwoso, dkk. 1999. Tingkat Polusi Udara Pada Jalan-jalan Protokol di Kota Malang. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang. Undang-undang Nomer 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Utaya, Sugeng dkk. 1995. Pemetaan Pulau Bahang di Kotamadya Malang. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang. Nirwono Joga, Sabtu, 02 Januari 2010 08:12 Ruang Terbuka Hijau Berfungsi Sebagai Spon. Redaksi Biruvoice Nuansa Biru Arsitektur Lanskap. Giovanni Sanesi, Francesco Chiarello (2006) Residents And Urban Green Spaces: The Case of Bari. Urban Forestry & Urban Greening 4:125-134 Miller, R., (1997), Urban Forestry. Planning and Managing Urban Greenspaces. Upper Saddle River: Prentice Hall. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Tim Departemen ARL Faperta IPB. 2005. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Wilayah Perkotaan. Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian - IPB. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. | 249
250 | Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. Yth. Rektor Universitas Negeri Malang selaku Ketua Senat Universitas Negeri Malang. Yth. Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang. Yth. Segenap anggota Senat Universitas Negeri Malang, Yth. Para pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga dan Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Malang. Yth. Para Dosen, karyawan, mahasiswa dan undangan lain yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia dan penuh keceriaan ini, kita patut bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita sekalian. Berkat karunia-Nya kita semua dapat mengikuti acara sidang terbuka Senat Universitas Negeri Malang dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga acara pidato pengukuhan siang ini juga selalu mendapatkan ridha dan pencerahan dari-Nya sehingga proses dan hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu, nilai-nilai kemanusiaan, bangsa dan negara. Bapak, ibu dan hadirin sekalian yang terhormat, Sebagai bangsa yang pernah dijajah cukup lama oleh kekuatan asing, elite Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berhasil menyelenggarakan "pemindahan kekuasaan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Namun, peralihan dari posisi sebagai bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka membutuhkan perubahan "cara hidup" dan proses serta keberanian moral. Pemerintah sering menghadapi hambatan struktural dan kultural untuk merealisasi kedaulatan negara. Dan, banyak warga Indonesia yang belum biasa dan memilih jalan hidup merdeka. Sering kemerdekaan dimaknai dengan kebebasan tanpa tanggungjawab. Konsekuensinya mereka belum dapat mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang berdaulat dan memposisikan bangsanya sebagai bangsa yang berdaulat. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia berusaha mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional hingga kini juga belum berhasil. Kedaulatan ekonomi belum dapat diwujudkan. Kedaulatan politik dalam mengatur tata kelola kehidupan bernegara masih sering mendapat tekanan kekuatan asing. Mentalitas manusia yang memiliki otonomi diri bangsa Indonesia hingga kini juga masih lemah. Usaha para pendiri bangsa memberi contoh berani berpikir sendiri (Sapere aude) dan meninggalkan sikap inferioritas belum menjadi sikap dan perilaku dominan anak bangsa. Kedaulatan diri dan kedaulatan negara bangsa Indonesia hingga kini belum tumbuh kembang secara maksimal. Untuk itulah dalam naskah pidato guru besar ini saya akan mengawali narasi kehidupan kekinian sebagai bagian pengalaman keseharian. Realitas kedaulatan yang kekinian, yaitu pengalam- an yang kini dan di sini merupakan produk sejarah. Kedaulatan pribadi warga negara Indonesia, ke- daulatan bangsa dan negara yang masih memprihatinkan merupakan cermin dari perjalanan sejarah politik Indonesia. Melalui penelusuran sejarah politik diharapkan diketahui asal usul kedaulatan diri manusia Indonesia dan posisi kedaulatan bangsa Indonesia. Termasuk relevansinya dengan tantangan dan kemungkinan realisasi kedaulatan bangsa kedepan menuju bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Kedaulatan diri manusia Indonesia dan kedaulatan negara tidak hanya produk dari relasi dan interaksi yang dialektis pelbagai elemen yang ada di Indonesia, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kekuatan politik, ekonomi dan budaya internasional. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 251
Bapak, ibu dan hadirin yang terhormat Marilah Kita Melihat Sejenak Tentang Kedaulatan Diri dan Kedaulatan Bangsa dalam Keseharian. Dalam kehidupan sehari-hari seolah semua kebutuhan yang ada sudah dimiliki oleh bangsa asing. Bangun pagi mendengar dering telpon genggam Nokia (MNC Finlandia), Black Berry (MNC Inggris) atau model lain buatan asing. Pada saat mandi menggunakan sabun Lux yang dimiliki MNC Unilever dari Belanda. Sikat gigi menggunakan Pepsodent milik Unilever atau "Colgate" milik MNC Amerika. Kemudian minum kopi susu Nescafe milik MNC Perancis. Diteruskan dengan sarapan pagi dengan "nasi pecel" makanan khas Indonesia dengan lauk tempe. Kita tidak tahu apa beras dan kedelainya diimpor dari negara lain. Mungkin nasinya diimpor dari Thailand atau Vietnam sedang kedelainya dari Amerika atau Brasil. Tempe yang telah menjadi makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia juga tergantung pada bangsa asing (Wibowo, 2010a). Setelah sarapan menghisap rokok Sampoerna (97% sahamnya milik Philip Morris, USA). Minum teh Sariwangi sahamnya dikuasai Unilever, Inggris atau sekedar minum air putih Aqua yang notabene 74% sahamnya dikuasai Danone (Perancis). Bahkan kecap ABC (HJ Heinz, USA) dan Bango (Unilever, Inggris) tidak lagi dikuasai bangsa sendiri. Berangkat kerja menggunakan sepatu Nike milik MNC Amerika, kendaraan Honda, Yamaha, atau Kijang produk MNC Jepang. Di tempat kerja bekerja dengan piranti lunak "Microsoft" atau "Intel" milik MNC Amerika. Ruang kerja kita menggunakan "Air Conditioner" (AC) yang juga produk bangsa asing. Gedung dari rumah atau kantor kita yang kokoh dibangun dengan menggunakan semen yang juga dimiliki asing. Semen Tiga Roda bikinan Indocement sebagian besar sahamnya (61,70%) milik perusahaan Heidelberg Jerman. Semen Gresik sudah dimiliki perusahaan Cemex Meksiko. Semen Cibinong sebagian besar sahamnya (77,37%) dikuasai oleh Holchim, Swiss (Alam, 2009). Siang harinya tatkala mau berbelanja, ternyata supermarket sudah banyak menjadi milik asing. Carrefour dan Alfa sebagian besar sahamnya dikuasai perusahaan Perancis. Giant atau Hero, sahamnya dikuasai oleh Dairy Farm Internasional, Malaysia. Lalu mana yang menjadi milik bangsa Indonesia? Tempe yang sudah menjadi menu utama bangsa Indonesia juga tidak dikuasai oleh bangsa Indonesia. Bung Karno yang pernah menyatakan bahwa "kita bukan bangsa tempe" adalah suatu analog bahwa dalam proses membuat tempe. Bahan dasarnya, yaitu kedelai diinjak-injak. Kita jangan mau menjadi bangsa yang diinjak-injak oleh siapa- pun. Tidak berlebihan kalau terjadinya "krisis tempe" sebenarnya merupakan suatu "krisis kecerdas- an", "krisis harga diri", dan "krisis kebudayaan". Kita sebagai bangsa tidak mempunyai harga diri dan kecerdasan pangan dan membiarkan diri pribadi dan bangsa "diinjak-injak" oleh pasar dunia (Shindunata, 2008). Kedaulatan diri dalam kehidupan sehari-hari cenderung larut dalam kehidupan satu dimensi yang seolah tidak dapat dielakkan. Kebutuhan dan keinginan sulit dibedakan. Seolah kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana dan siapa yang menghasilkan barang tersebut. Posisi sebagai warga negara sering dikalahkan dengan posisi sebagai konsumen. Akibatnya mayoritas warga kesulitan menunda kesenangan untuk meraih kemenangan dengan menjalani "laku hidup" yang berseberang- an dengan nilai-nilai luhur warisan leluhur. Gaya hidup transnasional seolah tiada relevansinya dengan kedaulatan diri, bangsa dan negara. Kita secara kolektif telah terkungkung oleh imanensi budaya. Kita sering tidak menyadari sudah didominasi kesadaran palsu. Kita tidak sempat memikirkan adanya kekuatan tertentu yang telah menyusup pada hampir setiap aspek kehidupan. Tidak terasa bahwa sebagai pribadi maupun sebagai bangsa kita tidak mampu mandiri atau berdaulat. Dalam bercakap dan berwacana masyarakat, khususnya kalangan elit sering menggunakan bahasa dan kosakata asing. Bahasa Indonesia yang baik dan benar sering diabaikan. Posisi bahasa Indonesia yang sejak jaman pergerakan diperjuangkan sebagai bahasa persatuan sekaligus menjadi identitas bangsa sebagai bahasa nasional makin kurang berwibawa dan membanggakan. Tidak berlebihan kalau pakar bahasa Indonesia dari Swedia, Andre Moller, heran dengan proses jual beli yang tidak menggunakan kata "tunai" atau "angsur" melainkan lebih suka menggunakan istilah "kash" 252 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
atau "credit"? (Kompas, 4 Desember, 2006). Di kota-kota besar istilah "busway" lebih akrab dibanding jalur bus. Kita memang belum berdaulat dalam berbahasa dan berwacana. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam percakapan formal pun sering tidak disiplin. Kepercayaan diri menggunakan bahasa nasional sejak dalam pergaulan sehari-hari, aktivitas formal hingga mengembangkan wacana akademis makin terasa berkurang. Banyak sekolah yang membanggakan keunggulannya dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya. Ironisnya, banyak perguruan tinggi ikut berlomba menggunakan logo, "sesanti lembaga" (brand name) bahasa asing. Lalu siapa yang akan menjadi pelopor dan teladan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar dan cerdas? UU no 24 tahun 1999 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan telah dilanggar. Ironisnya, para pembuat dan penegak hukum kurang mempedulikan termasuk para pakar bahasa Indonesia. Dalam tataran kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih luas kondisinya lebih memprihatinkan. Kita menyaksikan bahwa aset perbankan, pertambangan, energy, informasi hingga ritel banyak yang dikuasai oleh perusahaan asing. Berdasarkan PP no 29 tahun 1999 kepemilikan asing di dunia perbankan Indonesia diperbolehkan sampai 99%. Sebagai perbandingan rata-rata kepemilikan asing di sektor perbankan di negara ASEAN hanya sekitar 33%. Kini banyak layanan bank asing yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kepemilikan asing dalam dunia perbankan sampai Maret 2011 sudah mencapai 50, 6%. Sementara pihak perbankan Indonesia untuk mendirikan kantor cabang di negara lain, terutama Amerika dan Singapura prosedurnya sangat sulit dan berbelit (Kompas, 24 Mei 2011). Gambar 1. Ekonomi Didominasi Asing, Kompas, 23 Mei 2011 Eksploitasi perkebunan dan pertambangan di wilayah Indonesia lebih banyak memberi peningkatan pendapatan orang asing dibanding pendapatan orang dan atau negara Indonesia. Kondisi pertambangan di Indonesia dari segi kepemilikan sudah sangat rawan. Pertambangan yang dikelola oleh asing sudah mencapai 75% (Kompas, 23 Mei 2011). Berlimpahnya kekayaan alam Indonesia lebih banyak memberi kesejahteraan pihak asing. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada masih kurang meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 253
Gambar 2. Tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa NTB, Kompas, 15 Juli 2011 Dalam pengelolaan industry strategis semacam IPTN, PAL, PINDAD, KAI, Krakatau Steels, Indosat, Garuda dan yang lain pemerintah Indonesia tak berdaya mengelak dari desakan dan paksaan kekuatan ekonomi politik internasional. Dalam mengelola air sebagai sumber kehidupan yang mendasar pemerintah memberi ruang bagi swasta asing untuk terlibat berdasarkan UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Seolah wajar perusahaan raksasa "Thames" (Inggris) dan "Lyonnaise" (Perancis) dapat "berpartisipasi" dalam mengelola PDAM di Jakarta dan Surabaya, termasuk menentukan tarif yang harus dibayar pelanggannya. Gambar 3. Aturan Porsi Asing Lalu apakah layak kita menyatakan diri sebagai pribadi yang berdaulat sementara pola pikir dan gaya hidup kita konsumtif dan hedonis? Sebagai pribadi kita kesulitan membedakan antara aspek kebutuhan dengan aspek keinginan. Istilah "manusia yang berdimensi tunggal" yang pernah dilontar- kan oleh Herbert Marcuse dapat menjadi salah satu perspektif dalam melihat kondisi masyarakat Indonesia. 254 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Otonomi diri sebagai pribadi sering terdesak oleh kekuatan di luar diri kita. Seolah dalam kehidupan pribadi tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Kita lupa bahwa kebebasan lebih ditentukan oleh kemampuan untuk menetapkan sendiri tujuan hidup serta jalan untuk mencapainya dengan mengambil keputusan diantara pelbagai alternative yang mampu kita pikirkan. Akibatnya banyak orang yang memilih lari dari kebebasan. Mereka mengorbankan kedaulatan diri karena kebebasan menuntut tanggungjawab. Sering menuntut para pemimpin untuk menegakkan kedaulat- an bangsa, tapi kedaulatan dirinya tidak pernah ditegakkan. Mereka tidak mampu melakukan "refleksi ganda" yaitu kritis terhadap sesuatu di luar dirinya, tetapi juga berani kritis dan konsisten terhadap dirinya sendiri. Dalam tataran berbangsa dan bernegara kedaulatan di bidang ekonomi, budaya dan politik masih sangat lemah. Pemerintah terlalu "santun dan lemah" dalam berdiplomasi dengan bangsa asing. Kekuatan politik dan ekonomi asing cenderung diutamakan. Dampaknya kepentingan politik ekonomi nasional dirugikan. Kepekaan terhadap masalah yang serius dihadapi masyarakat secara kolektif cukup lemah. Tidak berlebihan bila beberapa pakar menyebut Indonesia sebagai "negara lunak" (soft state). Pemerintah dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral social-politik (Madjid, 2004; 112-2). Kita perlu merenung apakah kita sudah layak disebut sebagai pribadi dan bangsa yang berdaulat? Barangkali metafor yang dikemukakan oleh Peter Senge dalam bukunya "The Fifth Discipline; The Art & Practice of the Learning Organization" (2006; 22-23) tentang "katak rebus" dapat menggambarkan kedaulatan bangsa Indonesia. Menurutnya, katak yang dimasukkan ke dalam air panas akan memberi reaksi cepat. Katak akan langsung berusaha meloncat keluar dari panci. Sebaliknya katak yang dimasukkan ke dalam panci yang berisi air dingin cenderung biasa dan tidak berusaha melompat. Sebaliknya reaksi yang berbeda pada katak yang dimasukkan pada air yang dingin. Saat air dipanasi secara perlahan, katak merasa menikmatinya . Katak merasa bereaksi setelah suhu air sekitar 70-80 derajat Fahrenheit. Pada saat katak sadar bahaya yang mengancam dirinya sudah terlambat. Energi katak sudah habis. Katak tidak mampu melompat keluar dari air yang panas. Perubahan sikap katak mengindikasikan bahwa sensor tubuh akan lebih mudah menangkap ancaman dari luar yang besar dan mendadak. Sensor tubuh kurang peka dengan ancaman yang berlangsung secara perlahan. Konsekuensinya ancaman yang perlahan baru disadari pada saat ancaman sudah parah. Deteksi dini tubuh terlambat mengantisipasi ancaman. Kita memang bukan katak. Kita adalah manusia. Dan sebagai manusia yang lahir dan besar di Indonesia kita menjadi warga negara Indonesia. Ancaman kekuatan asing yang secara perlahan dan kini bersifat masif terhadap kedaulatan diri dan bangsa cenderung dinikmati dan tidak disadari sebagai suatu ancaman. Penetrasi asing dalam bidang politik, ekonomi dan budaya yang dapat melemahkan kepekaan dan daya ketahanan kita secara perlahan disikapi seperti katak. Untuk itulah pengalaman dan peristiwa keseharian yang selama ini cenderung dianggap biasa dan proses yang alami perlu dipertanyakan. Sejarah dapat membuat orang bijaksana melalui kepekaan terhadap masalah. Dari hasil renungan penulis, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari- hari cukup memprihatinkan bagi pengembangan kedaulatan diri maupun kedaulatan bangsa dan negara. Tanpa ada upaya yang serius menjaga kedaulatan diri dan bangsa, kita akan menjadi bangsa yang terjajah secara mental, budaya, ekonomi dan politik. Ironisnya kesadaran sejarah bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Ketidakmampuan kita sebagai pribadi dan bangsa berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain perlu menjadi wacana publik. Kontaminasi kehidupan yang mengancam kedaulatan diri dan negeri telah menjalar pada pelbagai aspek kehidupan. Kita telah kehilangan jati diri, harga diri dan kepercayaan diri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prestasi dan reputasi bangsa Indonesia belum berkembang secara maksimal. Relasi yang seimbang dan adil dalam berinteraksi dengan bangsa lain masih sulit diwujudkan. Tujuan pendiri bangsa berjuang mendirikan negara adalah untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dalam pelbagai bidang. Hanya dengan posisi bangsa dan negara yang berdaulat rakyat Indonesia sebagai warga negara dapat memperoleh perlindungan keamanan dan Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 255
kesejahteraan secara beradab dan bermartabat. Kedaulatan negara juga membawa konsekuensi untuk merealisasi kedaulatan warganya. Para pendiri bangsa memperjuangkan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain. Namun hingga kini, masih ada warga Indonesia yang terlalu kagum dan rela "membayar lebih" bila berhadapan dengan asing. Mentalitas "Inlanders" tinggalan masa kolonial, masih cukup kuat berakar. Sejak era Orde Baru yang secara terus menerus mencari penopang asing --dengan menggunakan bahasa lunak, yaitu "menarik investasi asing"-- memunculkan sikap "permisif" sehingga tidak kritis terhadap asing. Menurut Budi Darma (Kompas, 30 Juni 2011), kini kita telah kehilangan martabat sebagai bangsa yang berdaulat. Konsultan, pilot, pendidik atau manager yang kualitasnya tidak lebih baik dari anak-anak Indonesia diberi gaji dan fasilitas yang jauh lebih besar. Menurut Ikrar Nusa Bakti, (Kompas, 20 Agustus 2010) pemerintah juga menerima begitu saja permintaan Australia agar Indonesia menjadi "Pusat Pencegahan" (detention center) yaitu bersedia menjadi pengawas, pemroses dan penghadang suaka illegal yang akan masuk Australia. Pemerintah tidak bisa belajar dari kasus "Galang" yang menerima "manusia perahu" di era Orde Baru. Timor Leste negara kecil dan baru merdeka saja berani menolak permintaan Australia, kenapa pemerintah RI tidak berani menolak? Kita telah "mengkhianati" mimpi dan perjuangan para pendiri bangsa yang berharap Indonesia dapat berdaulat, berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain. Tanpa negara yang berdaulat rakyat Indonesia sulit merealisasi kedaulatan diri secara maksimal dan bermartabat. Sebaliknya negara yang berdaulat tanpa memberi ruang kedaulatan diri rakyatnya akan menjadi praktek kekuasaan yang otoritarian. Para pendiri bangsa dengan cerdas telah merumuskan bahwa perjuangan mencapai kedaulatan politik dari penjajahan merupakan sarana, suatu jembatan emas untuk membangun dan memfasilitasi kesejahteraan dan keamanan rakyat tanpa harus mengorbankan kedaulatan dirinya. Untuk itulah sejak awal para pendiri bangsa telah menetapkan bentuk negara yang dipilih adalah republik bukan monarki. Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Kita menganut negara hukum agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan aspirasi rakyat. Makna Kedaulatan Sampai saat ini konsep dan realisasi kedaulatan diri dan bangsa sering menimbulkan perbedaan dan kontroversi dalam pemaknaan serta realisasinya. Secara konsep, kedaulatan (sovereignty) baru muncul pada pertengahan abad XVII. Konsep ini dikembangkan oleh filsuf Perancis, Jean Bodin (1530 - 1596). Dalam bukunya yang berjudul "Six Books of a Commonwealth" (1576) Bodin menjelaskan teori kedaulatan. Kedaulatan dimaknai sebagai suatu hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak terbatas dan tak tergantung. Konsep ini sebagai reaksi dari timbulnya konflik klaim kekuasaan antara golongan agama dan negara. (Sills, 1968). Menurutnya negara tanpa diberi kewenangan yang tinggi (kedaulatan) akan kesulitan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang terkait dengan perang saudara. Dalam negara modern pengertian kedaulatan tidak lagi bersifat mutlak. Namun secara umum kedaulatan suatu negara memberi prinsip kekebalan dalam mengatasi masalah negaranya, melalui prinsip kekebalan (principle of impermeability). Dalam prinsip kekebalan, wilayah suatu negara tidak boleh dimasuki dalam bentuk apapun oleh negara atau warga lain. Walaupun negara memiliki kedaulatan tidak berarti negara dapat melakukan apa saja. Dalam menjalankan kedaulatan di dalam negerinya, negara dituntut adanya legitimasi etis dan sosial. Konsekuensinya dalam negara modern negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Keluar negara juga harus memperhatikan hak negara lain dan organisasi-organisasi internasional (Suseno, 2004). Makna "kedaulatan" dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai suatu istilah yang lazim digunakan untuk menjelaskan pengertian kekuasaan yang tertinggi, khususnya kekuasaan dalam suatu negara. Dalam hukum tata negara kedaulatan Tuhan (theokrasi) dibedakan dengan kedaulatan rakyat (demokrasi). Bangsa Indonesia secara umum telah sepakat menganut kedaulatan rakyat. Maksudnya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat karena asal kekuasaan berasal dari rakyat. 256 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Sebagai konsekuensinya segala kebijakan pemerintah harus berlandaskan kemauan rakyat (Nugroho, 2004). Pemerintah dalam menjalankan tugasnya berkewajiban menjaga kedaulatan negara sekaligus memfasilitasi berkembangtumbuhnya kedaulatan diri warga negara Indonesia secara maksimal. Para pendiri bangsa berjuang tidak hanya berusaha memperoleh kedaulatan negara sebagai negara yang merdeka. Mereka justru sudah berani merealisasi dirinya sebagai pribadi-pribadi yang berdaulat sebelum bangsanya memperoleh kedaulatan. Kedaulatan negara akan digunakan untuk membangun pribadi warga negara yang berdaulat agar warisan mental kolonial dapat segera ditinggalkan. Kedaulatan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa tidak dipertentangkan antara kedaulatan diri dengan kedaulatan negara. Keduanya justru dijadikan sebagai dua sisi yang saling ada dan menguatkan. Walaupun begitu kini di masyarakat makna kedaulatan masih sering menimbulkan tafsir yang beragam. Sebagian pihak menyatakan bahwa kita sebagai bangsa sudah berdaulat secara penuh sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Di satu sisi masih banyak pihak yang memaknai kedaulatan secara lebih luas. Memang kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, namun kondisi politik, ekonomi dan budaya bangsa Indonesia masih belum berdaulat. Salah satu kontroversi dalam memaknai kedaulatan muncul dari tulisan kepala Badan Penanaman Modal Indonesia Gita (Kompas, 7 Oktober 2010) yang dalam peombakan (resuflle) kabinet SBY jilid II mendapat kepercayaan sebagai menteri perdagangan. Menurutnya nasionalisme ekonomi yang memfokuskan pada kepemilikan suatu investasi adalah suatu pengertian dan pengejawantahan yang kurang tepat. Nasionalisme ekonomi yang tepat adalah yang menempatkan investasi tersebut bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Menurutnya bisnis yang bersifat padat modal membutuhkan dana milaran dollas AS per tahun. Suatu kewajaran kalau modal yang besar diambil dari asing dengan memberikan stimulan tertentu. Sebenarnya substansi dari pernyataan pejabat negara tersebut pada tahun 2006 telah menjadi "keprihatinan" kalangan sejarawan, salah satunya adalah Bambang Purwanto (2006; 158). Indonesia sebagai sebuah negara dan identitas kebangsaan seolah dianggap tidak relevan lagi karena yang paling penting adalah "keuntungan ekonomis". Dominasi perusahaan asing tidak perlu dipermasalahkan karena dianggap telah mampu memberi layanan yang baik pada pemerintah dan rakyat Indonesia. Pendapat Gita Wiryawan kemudian ditanggapi oleh Sony Keraf, Kwik Kian Gie (Kompas, 10 Oktober 2010) dan Sayidiman Surjomihardjo (Kompas, 12 Oktober 2010) serta Edi Swasono (Kompas, 15 Oktober 2010). Mereka beranggapan bahwa nasionalisme yang dikemukakan oleh Gita Wiryawan tidak hanya bertentangan dengan misi sejarah nasionalisme Indonesia, melainkan juga tidak sesuai dengan ideologi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Namun, praktek politik ekonomi di Indonesia yang terjadi justru membenarkan konsep dan pengertian nasionalisme ala Gita Wiryawan yang sejalur dengan prinsip dan pandangan neoliberalisme. Buktinya yang bersangkutan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian diangkat menjadi menteri perekonomian. Memang sejak reformasi posisi negara di Indonesia memang makin lemah. Negara tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang layak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, termasuk ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Konstitusi yang berlaku, yaitu "UUD 1945 yang sudah diamandemen" tidak mampu memberikan perlindungan kedaulatan material bagi bangsa Indonesia. Program "liberalisasi", "restrukturisasi" dan "privatisasi" telah menempatkan badan usaha milik negara sebagai parasit. Kesalahan managerial perlu diganti dengan kepemilikan. Pencurian terhadap hasil bumi dan laut Indonesia dibiarkan merajalela. Banyak pihak yang prihatin dengan kondisi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Banyak tulisan (buku, artikel) yang ditulis tentang pentingnya memperkokoh kedaulatan. Mereka prihatin dengan makin lemahnya kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan segala isinya perlu dimanfaatkan bagi kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Bagi mereka yang berada di luar kekuasaan dengan mudah menyatakan bahwa neoliberalisme, kekuatan kapitalis global telah mencengkeram bangsa Indonesia. Indonesia telah Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 257
menjadi negara gagal. Mereka mengusulkan akan perlunya kepemimpinan yang lebih tegas dalam memihak kepentingan bangsa dan negara. Pemimpin yang permisif terhadap desakan kekuatan politik-ekonomi global dianggap telah mengorbankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Mereka yang berada di luar kekuasaan cenderung lantang untuk menegakkan kedaulatan bangsa secara radikal dan revolusioner. Mereka mengritik program diplomasi yang dilakukan pemerintah. Harapan para pendiri bangsa agar kita dapat menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan dengan segala bentuknya kini seolah hilang dari wacana keseharian. Kita sebagai warga negara telah tergeser oleh posisi kita sebagai konsumen yang mudah larut mengagumi pelbagai produk asing. Salah satu sarana untuk memahami sekaligus mencari solusi bagi perubahan yang lebih baik adalah menjelaskannya dari sejarah politik. Memang, politik bukan segala-galanya. Namun tanpa melibatkan dimensi politik segalanya sulit dipahami secara utuh karena kekuasaan telah merembes dalam segala dimensi kehidupan (power is omnipresent). Bapak, ibu dan hadirin yang terhormat, Berangkat dari keprihatinan itulah, perkenankanlah saya dalam pidato pengukuhan ini mengambil tema "kedaulatan bangsa dalam perjalanan sejarah politik". Topik ini dipilih dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Pertama, topik tersebut merupakan bagian dari sejarah politik. Hal ini merupakan pertanggungjawaban saya yang sejak tanggal 1 Juni 2008 diangkat dalam jabatan fungsional akademik sebagai guru besar sejarah politik. Kedua, penulis ingin mengajak rekan-rekan sejarawan dan ilmuwan sosial maupun publik untuk merenungkan kembali makna politik pada umumnya dan sejarah politik pada khususnya dalam memberikan pencerahan. Sejarawan yang menulis sejarah politik khususnya aspek kedaulatan bangsa Indonesia di era kontemporer masih sangat terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari makna politik telah mengalami "reduksifikasi" yaitu proses pendangkalan. Politik diidentikkan dengan "akal- akalan". Politik dipenuhi oleh permainan kotor. Padahal makna politik sejak zaman Aristoteles dan tokoh-tokoh pergerakan nasional sekaligus pendiri bangsa sudah dimaknai sebagai proses "saintifikasi". Politik yang mengalami "saintifikasi" selalu mengedepankan rasionalitas, strategi, kecerdasan dan kedalaman refleksi untuk membangun kebajikan (Riyanto, 2011). Ironisnya dalam kehidupan sehari-hari maupun akademis makna tersebut justru makin meredup. Ketiga, mengajak para sejarawan dan peminat sejarah untuk memaknai sejarah sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial yang bersifat profetik dan kritis emansipatoris. Sejarah sebagai ilmu yang bersifat diakronis, yang lebih fokus pada dimensi proses dapat berperan menjelaskan pergeseran konsep dan praksis kedaulatan sejarah Indonesia kontemporer. Di samping itu sejarah juga dapat memberikan sumbangsih bagi pendekatan realitas kini yang sinkronis sekaligus pencerahan untuk masa depan sebagai ilmu yang bersifat profetik dan transformatif. Sebagai ilmu profetik -konsep yang dikembangkan dari filsof sosial dan ekonomi Amerika Kenneth Boulding-, ilmu sejarah "tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa". (Kuntowijoyo, 1991; 288). Sifat emansipatoris menempatkan sejarah menjadi bagian dari ilmu-ilmu sosial kritis. Posisi ini memungkinkan ilmu sejarah menjadi salah satu media dan kekuatan reflektif yang dapat membebaskan manusia dari kesadaran palsu akibat distorsi yang sistemik (Habermas, 1984). Dari filsafat sejarah, sejarawan tidak hanya dapat melakukan renungan dan pertanyaan tentang praduga ilmiah dan kecenderungan metodologi yang dipakai. Wawasan filosofis juga dapat menjaga fitrahnya sebagai sejarawan yang otentik dan kreatif. Sejarawan bukan sekedar tukang yang hanya bergelut dengan masalah teknis. Sejarawan adalah sosok ilmuwan yang memiliki tanggungjawab sebagai cendekiawan. Sejarawan dapat mengangkat relevansi suatu masalah dengan berangkat dari keprihatinan kecendikiaan dan kepekaan terhadap aktualitas yang terkait dengan lingkungan, masyarakat dan bangsanya. (Abdullah, 1985; xxiii) Keempat, ada kecenderungan elit politik memaknai kedaulatan secara sempit. Kedaulatan bangsa dan negara tidak dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan masyarakat kebanyakan. Kepentingan nasional seolah ada dalam wacana tetapi hilang dari tindakan dan kebijakan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia hampir setiap ada pergantian pemimpin cenderung terjadi 258 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
perubahan dalam memaknai dan merealisasi kedaulatan. Seolah dalam setiap pergantian kekuasaan, penguasa baru dalam merealisasi kedaulatan tanpa ada titik tolak dan tolok ukur yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Banyak elit di Indonesia yang menjauh dan atau memisahkan diri dari masyarakat sehingga kehilangan kepekaan sosial. Elit cenderung membangun tradisinya sendiri yaitu tradisi besar untuk membedakan dengan tradisi rakyat, tradisi kecil. Gaya hidup elit yang selalu menuntut fasilitas di tengah masyarakat kebanyakan yang banyak kesulitan hidup mengindikasikan hal tersebut. Mereka abai dengan misi kepemimpinan politik yang telah dirintis para pendiri bangsa. Mudah menuntut fasilitas yang tinggi namun rendah dalam dedikasi dan miskin dalam prestasi. Konsekuensinya, mereka mudah mengorbankan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat hanya sekedar untuk memenuhi selera yang konsumtif dan hedonis. Kelima, kedaulatan yang secara formal telah direbut melalui proklamasi 17 Agustus 1945 dan revolusi nasional belum berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, cerdas, adil, bermartabat dan sejahtera. Pada era reformasi yang sekarang sedang berjalan terkesan kedaulatan bangsa Indonesia dalam pelbagai aspek kehidupan makin memrihatinkan. Kegalauan terhadap nasib bangsa telah mendorong komitmen pada elit di beberapa lembaga negara. MPR telah memelopori untuk mengajak semua elemen bangsa merealisasikan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila yang sempat terabaikan perlu dikembalikan pada posisinya sebagai dasar negara, pandangan hidup sekaligus pemersatu bangsa agar dapat menjadi titik tolak sekaligus tolok ukur dalam merealisasikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia secara bermartabat. Bapak, Ibu dan hadirin yang terhormat, Diperlukan Penataan Ulang Posisi dan Peran Sejarah Politik Pelbagai permasalahan diatas sebenarnya merupakan bagian dari dinamika sejarah politik Indonesia yang memerulukan kajian serius dan terus menerus. Walaupun sejarah politik merupakan bidang yang paling tua dalam ilmu sejarah, perkembangannya dalam ilmu sejarah, khususnya di Indonesia belum menggembirakan. Banyak sejarawan Indonesia yang cenderung menghindari sejarah politik. Mereka lebih bangga disebut sejarawan sosial-ekonomi, maritim, perkotaan atau yang lain. Sejarah politik di Indonesia sejak era tahun 1970-an telah kehilangan daya tarik. Konsekuensinya sejarah politik belum berhasil memberikan pencerahan dan pengayaan moral dalam dinamika politik Indonesia kontemporer. Padahal dalam sejarah penulisan sejarah, sejarah politik merupakan sejarah yang paling awal berkembang. Historiografi klasik selalu sarat dengan sejarah politik. Kisah sejarah yang ditulis oleh bapak sejarah, Herodotus (484-425 SM) tentang "Perang Persia", maupun kisah sejarah yang ditulis oleh Thucydides (456-396) tentang "Perang Peloponesia" merupakan sejarah politik. Demikian pula historiografi tradisional di nusantara, misalnya; babad, silsilah, tambo yang ada di nusantara merupakan "sejarah politik". Pelbagai peristiwa sejarah raja, kerajaan dan orang besar dalam bergelut dengan kekuasaan diulas sesuai dengan wacana zamannya. Sampai dengan awal abad XX sejarah politik cukup mendominasi pemikiran dan penulisan sejarah. Politik menjadi tulang punggung sejarah (politics is the backbone of history). Menurut sejarawan Inggris, Sir John Robert Seeley (1834-1895) "sejarah adalah politik masa lampau dan politik adalah sejarah masa sekarang". Keterkaitan antara sejarah dan politik menyebabkan dominasi sejarah politik dalam historiografi menjadi suatu kewajaran (Kuntowijoyo, 2003; 174-175). Pada masa pergerakan nasional sejarah politik dimanfaatkan sebagai wacana perjuangan untuk mencapai ke- daulatan bangsa. Memang dalam sejarah politik "konvensional" topik yang dibahas cenderung berfokus pada masalah negara, kerajaan, militer dan orang-orang besar. Sejarah politik hanya mendeskripsikan dan mengkaji masalah negara dan pemerintahan. Konsekuensi dari hal tersebut menempatkan sejarah politik lebih menampilkan elit sebagai tokoh utama dalam panggung sejarah. Sejarah seolah hanya menjadi milik orang-orang besar. Fokus kajian sejarah politik konvensional yang mengkaji kekuasaan sebatas yang terkait dengan negara, militer dan orang-orang besar terbelenggu dalam pemaknaan politik secara sempit. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 259
Padahal di era masa klasik, ilmu politik sudah dimaknai secara luas dan mendalam. Menurut Aristoteles, apa yang disebut dengan istilah "zoon politikon", "political animal" adalah mahkluk sosial, yaitu manusia yang terlibat aktif dalam urusan polis. (Elton, 1970) Bagi Aristoteles ilmu politik merupakan "architectonica", yaitu ilmu yang mengandalkan keanekaragaman teknik. Seorang politisi dituntut memiliki kemampuan diatas rata-rata. Politikus diandaikan sebagai pribadi yang tidak hanya cakap dalam teknik kehidupan biasa, melainkan juga mengerti dan memahami etika, ilmu sosial, kebijakan publik, nilai-nilai budaya dan filsafat bangsa. Konsekuensi dari hal tersebut sejarah politik mengkaji pelbagai aspek "kekuasaan" dan kehidupan yang terkait dengan pelbagai bidang kehidupan manusia. Ironisnya, sejarah politik konvensional cenderung terperangkap dalam sejarah lorong. Sejarah yang secara linier cenderung membahasa kekuasaan tanpa banyak dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Seiring dengan perkembangan metodologi dan orientasi ilmu sejarah yang makin meluas, variatif serta multidimensi menyebabkan sejarah politik cenderung diberi makna pejoratif, negatif. Sejarah politik dianggap ketinggalan jaman. Sejarah politik dianggap tidak memihak rakyat kebanyakan dan cenderung diinterpretasikan sebagai ilmu yang berdimensi tunggal. Dipelopori oleh Sartono Kartodirdjo, Taufik Abdullah, Kuntowijoyo dan Onghokham wacana dan penulisan sejarah sosial ekonomi di Indonesia menggeser orientasi kajian sejarah politik. Sejarah politik kemudian kehilangan daya tarik dan makin surut kebelakang. Daya tarik sejarah politik tergeser oleh sejarah sosial-ekonomi. Sebagian besar sejarawan Indonesia enggan memfokuskan diri pada sejarah politik, khususnya kondisi politik kontemporer. Sejarawan banyak yang tidak sadar bahwa konsep sejarawan politik Inggris, Lord Acton tentang kekuasaan telah dianggap sebagai suatu axioma bagi publik. Menurut Acton, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Untuk itulah kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan disalah gunakan secara tidak terbatas pula. (Power tend corrupt, but absolute power corrupts absolutely). Demikian pula pola pikir sejarawan ekonomi Rostow, cukup berpengaruh terhadap kehidupan politik khususnya pendekatan pem- bangunan di masa Orde Baru. Disamping alasan akademis, surutnya sejarah politik juga disebabkan oleh realitas politik yang kurang kondusif bagi kajian sejarah politik. Pertama, perkembangan politik yang otoritarian di Indonesia kurang kondusif bagi kajian sejarah politik. Pada masa Orde Baru sejarah politik cenderung bersifat regimentatif. Beberapa sejarawan yang mengungkap peristiwa sejarah politik Indonesia modern dan kontemporer secara objektif sering mendapat tekanan politik dan perlakuan yang kurang bermartabat dari rezim yang berkuasa. Kasus tersebut pernah dialami oleh Sartono Kartodirdjo, Deliar Noer, Taufik Abdullah maupun Kuntowijoyo Praktek politik di Indonesia yang sering melanggar ide kebajikan (virtue) telah mencederai wacana publik dan membangun konstruksi kesadaran yang kurang positif. Perilaku politisi yang sering memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya dan menghalalkan pelbagai cara menciptakan persepsi bahwa politik itu kotor. Banyak mahasiswa, dosen dan ilmuwan yang tidak tertarik dengan politik. Pengaruh pandangan positivisme bahwa ilmu bersifat netral ikut memberi sumbangsih terhadap sikap mereka. Mereka lupa bahwa kebijakan kurikulum, perubahan status lembaga pendidikan dari BHP menjadi BLU, tunjangan profesi bagi pendidik, sistem seleksi penerimaan mahasiswa, hingga pilihan konsumsi sehari-hari pun merupakan produk kebijakan politik. Anggota TNI dan PNS yang tidak mudah melakukan keinginan untuk "poligami" juga disebabkan oleh keputus- an politik. Jadi sebagai warga negara jangan bersikap apolitis atau alergi dengan politik. Jadi selain pengaruh dan daya tarik perkembangan sejarah sosial-ekonomi sebagai per- timbangan akademis, keengganan sejarawan Indonesia mengkaji sejarah politik juga disebabkan oleh praksis politik yang kurang beradab. Banyak sejarawan yang berusaha menghindari resiko "non akademis". Atmosfir kekuasaan di masa Orde Baru yang otoritarian (Kuntowijoyo, 2003) menyebab- kan sejarawan lebih merasa aman membahas masalah yang dianggap tidak "sensitif", terutama sejarah politik kontemporer. Konsekuensinya, sejarah politik di Indonesia tidak berkembang dengan baik. 260 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Pemaknaan politik di ruang publik terlanjur mengalami distorsi. Politik diidentikkan dengan "akal-akalan". Permainan yang curang, ingin menang sendiri, selalu memperjuangkan kepentingan- nya sendiri hingga menghalalkan segala cara dianggap sebagai suatu keniscayaan kehidupan politik. Makna "pejoratif" tersebut makin mendorong sejarawan ikut-ikutan enggan disebut sebagai sejarawan politik. Dampaknya pada saat reformasi terjadi proses disorientasi dan dislokasi kesadaran publik, sejarawan tidak dapat memberikan pencerahan dan solusi politik secara maksimal. Para pengambil kebijakan masih sering melihat sejarawan sebatas sumber informasi peninggalan masa lampau yang eksotik. Sejarawan dianggap bukan partner dalam menggali solusi tantangan masa depan yang lebih baik. Ditambah lagi ilmu-ilmu sosial yang sering menjadi rujukan para pengambil kebijakan di Indonesia merupakan ilmu sosial yang bersifat "normatif" dan "ahistoris" (Kuntowijoyo, 1991; Kleden, 1988; Budiman, 1989). Konsekuensi dari arah perkembangan historiografi tersebut menyebabkan sejarah politik (khususnya sejarah politik kontemporer) lebih banyak menjadi kajian ilmuwan sosial yang bukan sejarawan. Sejarah politik Indonesia modern dan kontemporer lebih banyak dikaji oleh ilmuwan sosial di luar sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah. George Truman Kahin, Benedict Anderson, Herbert Feith, Daniel Lev, Yahya Muhaimin, Mochtar Maso'ed, Daniel Dakidae, Salim Said atau yang lain sering menjadi rujukan dalam melihat sejarah politik Indonesia kontemporer. Kalangan sejarawan seolah absen dari percaturan wacana politik kontemporer yang dihadapi oleh bangsanya. Lemahnya kajian sejarah politik menyebabkan wacana politik kontemporer kurang diwarnai oleh sejarawan politik. Ilmu sejarah terasa gagap dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat zamannya. Sejarawan terlalu asyik dengan masa lalu. Sejarah seolah menjadi ilmu yang berdimensi antiquarian. Belajar sejarah hanya sekedar untuk mengenang masa lalu. Banyak sejarawan yang lupa menarik benang merah dari topik masa lalu yang dikaji dengan problem kekinian dan masa depan yang dihadapi oleh bangsanya. Sejarah yang mempunyai potensi rekreatif, edukatif, inspiratif, emansipatif, partisipatoris dan transformatif tidak dapat tampil secara menarik dan penuh makna. Ilmuwan sosial, khususnya sejarah perlu menyikapi wacana politik secara kritis dan cerdas. Kita harus dapat membedakan antara peringatan politik terhadap suatu paham ilmiah dan kritik akademis terhadap suatu paham politik. "Suatu peringatan politik bisa berkembang dan berakhir dengan pelarangan atau pembatasan terhadap paham-paham tertentu, sementara kritik akademis akan membuat seseorang matang menghadapi suatu paham ilmiah hingga dia dapat terhindar dari kebingungan, kegairahan yang berlebihan atau malah ketakutan terhadap paham tersebut" (Kleden, 1988; xxxviii). Kini setelah sejarah politik banyak mengadopsi perkembangan epistemologi sejarah, ilmu- ilmu sosial dan atau sastra menjadikan sejarah politik menjadi salah satu genre sejarah yang banyak wajah. Sejarah politik yang baru menuntut perubahan cetak pikir (mindset) kalangan sejarawan, termasuk mengkaitkannya dengan sosiologi pengetahuan. Sejarawan seyogyanya siap berbeda dalam mendekati pelbagai peristiwa politik yang pernah terjadi. Setiap peristiwa politik selalu dipengaruhi dan mempengaruhi dimensi sosial, budaya, ekonomi dan yang lain. Kontroversi dalam narasi sejarah politik tidak harus dibelenggu. Sejarah sebagai wacana publik selalu berada dalam ruang interpretasi yang majemuk. Eksistensi sejarah politik sebagai wacana maupun ilmu hanya dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam pemaparan bukti dan penalaran yang kritis dan cerdas. Narasi sejarah politik tidak memiliki klaim yang bersifat mutlak sebagaimana layaknya bahan indoktrinasi. Sejarah (politik) tidak mengutamakan hafalan melainkan pemahaman, pemaknaan, penalaran dan perjuangan yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang menjadi lebih bijak dan cerdas. Melalui cara tersebut sejarah dapat menjadi referensi memperjuangkan kebajikan (virtue) umat manusia. Hanya bangsa yang bersedia dan serius belajar dari sejarah (politik) yang dapat membangun kedaulatan bangsa dan negaranya secara cerdas, bijak dan bermartabat. Realitas kedaulatan bangsa dan negara yang kini sedang berproses merupakan hasil dari sejarah politik di masa lalu yang bertaut dengan pelbagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya dunia. Belum maksimalnya realisasi Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 261
kedaulatan diri dan bangsa yang kini kita alami dapat diubah melalui kajian sejarah politik. Sejarah politik membuktikan bahwa masa lalu bangsa nusantara pernah memiliki kedaulatan politik yang membanggakan. Bapak, ibu hadirin yang terhormat, Nenek Moyang Kita di Masa Lalu Memiliki Kedaulatan yang Gemilang Berdasarkan bukti-bukti sejarah, kedaulatan bangsa-bangsa di nusantara di masa lalu cukup gemilang. Beberapa negara tradisional di nusantara posisinya cukup disegani. Dalam suasana budaya politik tersebut kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara mampu menciptakan tata kelola kehidupan dan karya peradaban yang gemilang. Pelbagai karya sastra mulai dari I La Galigo, Ramayana dan Mahabharata yang digubah sesuai dengan konteks kenusantaraan, Pararaton, Negarakrtagama, Babad Tanah Jawi, hingga Hikayat Pasai merupakan contoh peradaban tulis menulis yang mengagumkan. Borobudur, Prambanan, perahu pinisi merupakan contoh budaya material yang tak terbantahkan. Penguasaan laut nusantara hingga Madagaskar merupakan bukti bahwa bangsa-bangsa di nusantara sejak dulu merupakan bangsa yang berdaulat. Mereka telah berhasil mengarungi lautan untuk menjalin relasi dengan bangsa lain secara bermartabat. Bukti pengaruh bangsa nusantara di benua Afrika hingga kini masih cukup kentara baik dalam situs sejarah maupun kosakata bahasa yang digunakan. Kedaulatan kerajaan yang ada di nusantara khususnya di era Sriwijaya dan Majapahit tidak hanya mengatur tata kelola kehidupan yang memiliki teritorial yang luas. Kerajaan-kerajaan di nusantara juga mampu membangun tata kehidupan yang mensejahterakan rakyatnya. Pada saat bangsa Barat masih terperosok dalam peradaban yang gelap (The Dark Age) atau abad pertengahan bangsa di nusantara telah berhasil membangun monumen besar. Pada abad XIV-XVI masyarakat di nusantara sudah berhasil menciptakan tata niaga yang modern. Relasi pelayaran dan perdagangan di wilayah Asia Tenggara banyak dipengaruhi oleh kehadiran para pedagang dari nusantara. Ramai dan semaraknya perdagangan di Asia Tenggara berkat ada jaminan keamanan dari beberapa negara yang berdaulat di nusantara. Rakyat dapat menghasilkan hasil pertanian yang baik serta membangun perdagangan yang saling menguntungkan dengan bangsa lain (Leur, 1960; Reid, 1992). Posisi negara-negara yang berdaulat di nusantara mampu memberikan kontribusi yang bersifat dialektis terhadap peradaban. Pelbagai pengaruh budaya yang masuk ke nusantara mampu dipadukan dengan nilai-nilai budaya yang sudah ada di nusantara. Tidak hanya akulturasi budaya saja yang terjadi. Nenek moyang di nusantara mampu melakukan kreasi kultural yang bersifat "local genius". Sebagai bangsa yang berdaulat nenek moyang kita berhasil mengembangkan peradaban yang cukup tinggi dan penuh dengan nilai-nilai luhur. Sayangnya, perkembangan peradaban yang kurang memperhatikan aspek regenerasi dan sirkulasi elit yang mantab menyebabkan pergolakan politik melemahkan negara-negara di nusantara. Pasca jatuhnya kerajaan Majapahit tidak ada kerajaan yang memiliki wilayah luas dan kekuatan militer yang kuat dalam membangun persatuan sebagian wilayah nusantara dan atau melawan intervensi asing. Kedaulatan negara saling diperebutkan antar kerajaan. Sampai abad XVII tidak ada kerajaan yang memiliki kekuasaan yang membawahi sebagian besar wilayah nusantara. Persaingan dan pertentangan di antara kerajaan-kerajaan yang ada mengakibatkan aktualisasi kedaulatan kerajaan di nusantara tidak berjalan maksimal. Pada saat suasana politik tersebut terjadi, beberapa bangsa Barat mulai merintis usaha mengarungi dunia untuk mencari rempah-rempah. Dampak "perang Salib" menyebabkan nusantara menjadi "rebutan" bangsa-bangsa Eropa untuk memperoleh hasil bumi yang berlimpah, khususnya rempah-rempah. Rejeki yang berlimpah di nusantara mulai diserbu bangsa asing dan menyengsarakan warga aslinya. Sejak saat itu beberapa wilayah kerajaan di nusantara dianeksasi dan dijajah. Kedaulatan sebagai suatu bangsa dan negara telah dirampas oleh penguasa asing. Kedaulatan politik hilang. Kedaulatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya juga ikut hilang. Penguasa pribumi kemudian menjadi wakil atau bawahan penguasa asing. Elit dan rakyat nusantara yang lama dijajah kemudian 262 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
kehilangan kepercayaan diri sehingga timbul mental "rendah diri". Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang unggul dan super. Bapak, Ibu dan hadirin yang terhormat Seiring dengan surutnya beberapa kedaulatan kerajaan besar di nusantara dan konflik antar kerajaan maupun intrik dalam kerajaan yang berlarut-larut, kejayaan dan kebanggaan bangsa di nusantara mulai redup. Perbedaan dan konflik antar kekuatan dimanfaatkan oleh penguasa Barat sebagai sarana untuk menguasai beberapa wilayah di nusantara. Kehadiran bangsa Barat di nusantara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perang Salib. Sebuah perang total yang berpengaruh besar terhadap sistem mata rantai perdagangan dunia. Bangsa-bangsa Barat berusaha menerobos mata rantai perdagangan dengan berusaha melakukan pelayaran langsung ke seluruh dunia. Bangsa Portugis dan Spanyol yang waktu itu merupakan negara superpower pada tahun 1494 membuat perjanjian "Tordesillas". Mereka membagi dunia menjadi dua. Sebagian untuk Portugis dan bagian lainnya untuk Spanyol. Kemudian disusul Inggris dan Belanda ikut mencari keuntungan di nusantara. Mereka tidak hanya membangun relasi dagang tetapi juga berusaha melakukan aneksasi wilayah, dominasi dan eksploitasi. Persaingan antar kerajaan di nusantara serta intrik dalam istana dimanfaatkan oleh kekuatan Barat sebagai salah satu pintu masuk dalam melakukan infiltrasi dan dominasi. Kekuatan superpower Spanyol dan Portugis setelah menemui pelbagai masalah pelayaran, khususnya setelah mereka bertemu di wilayah Maluku. Mereka mengatasi masalah yang dihadapi melalui perjanjian Saragosa. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian Tordesilas maupun Saragosa yang dilakukan bangsa yang jauh dari nusantara ikut mempengaruhi sejarah kehidupan politik dan ekonomi di nusantara. Selain Spanyol dan Portugis, bangsa Barat lain, Inggris dan Belanda juga datang ke nusantara. Namun orang Belanda lebih sukses dibanding bangsa Barat yang lain. VOC sebagai perwakilan para pedagang Belanda -yang waktu itu masih sedang berjuang untuk merdeka dari kerajaan Spanyol- lebih berhasil menancapkan kekuasaannya di nusantara. Setapak demi setapak VOC berhasil mengelabui dan mengalahkan beberapa penguasa pribumi. Tokoh-tokoh besar yang mandiri dan selalu berusaha menjaga martabat sekaligus kedaulatan negerinya berusaha dirongrong kekuasaannya. Tokoh yang memiliki kedaulatan diri sekaligus berusaha mempertahankan kedaulatan negaranya cenderung dimusuhi oleh VOC. Beberapa tokoh dari Indonesia Timur di abad XVII yang dimusuhi antara lain; Kakiali "Kapiten Hitoe" (m sekitar 1633-1643), Kaicili Nuku yang bergelar Sultan Amir Muhammad Saifuddin Syah dari Tidore atau Perdana Menteri Karaeng Pattinngallong (m 1639- 54) dari Tallo, Sultan Hasanuddin Tumenanga ri Balla'pangkana (m 1653-69) dari Gowa. Mereka merupakan sosok pemimpin yang berkarakter mandiri dan berani dan enggan menjadi vasal kekuatan politik asing. Untuk itu mereka dianggap berbahaya dan tidak disenangi. Sebaliknya tokoh yang lemah dan bersedia menjadi vasal bangsa asing didukung oleh VOC. Beberapa tokoh tersebut antara lain; Sultan Mandar Syah (1648-75) dari Ternate. Dia bersedia menandatangani perjanjian pelarangan penanaman cengkeh kecuali di Ambon yang dikuasai oleh VOC. Kesepakatan ini menjadi dasar dilakukan "Hongi Tochten", pelayaran Hongi yang kejam oleh VOC. Sultan Hairul Alam Kamaluddin dari Tidore mendapat dukungan dan perlindungan kekuasaan dari VOC. Demikian pula sosok La Tenritatta to Unru atau yang lebih dikenal Arung Palaka (1634-96) dari Bone berhasil menjadi penguasa berkat dukungan dan lindungan VOC. VOC setelah berhasil membuat benteng di Ambon pada tahun 1602, kemudian berhasil mendirikan benteng di Jayakarta dan menguasainya sebagai daerah yang berdaulat sejak tahun 1619. VOC berhasil menguasai Jayakarta yang kemudian diubah namanya menjadi Batavia setelah Sultan Agung raja terkenal dari Mataram gagal mengusirnya pada tahun 1628 dan 1629. Kekuasaan VOC makin dominan di nusantara setelah berhasil merebut benteng di selat Malaka dari kekuasaan Portugis pada tahun 1641. Batavia menjadi benteng sekaligus pangkalan utama VOC dalam usaha mencari "rejeki" sebanyak-banyaknya di nusantara. Beberapa perlawanan anak-anak nusantara yang dilakukan secara sporadis dan mengandalkan kekerasan banyak mengalami kekalahan. Intrik dan perselisihan antar kerajaan dan ataupun antar keluarga istana dimanfaatkan oleh VOC untuk mencari pengaruh Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 263
dan menancapkan dominasi serta hegemoninya di kerajaan yang ada di nusantara. Pada saat ada perselisihan antara Amangkurat 1 dengan Trunojoyo posisi Mataram sempat terdesak. Pada tahun 1677 Amangkurat 1 dan VOC kemudian membuat perjanjian yang berisi bahwa VOC akan memberi bantuan Mataram dengan imbalan konsesi ekonomi, termasuk pembebasan cukai. Pasca kematian Amangkurat 1, putra Amangkurat II mengganti posisi ayahnya sebagai raja Mataram. Namun, keraton Mataram sudah diduduki oleh pasukan Trunojoyo. Dalam kondisi yang lemah Amangkurat II merasa tidak ada pilihan selain minta bantuan VOC dengan konsekuensi memberi konsesi yang lebih besar pada VOC. Apalagi setelah Trunajaya dapat dikalahkan istana Mataram masih diduduki oleh Pangeran Puger yang masih paman dari Amangkurat II. Akibatnya Amangkurat II masih membutuhkan bantuan VOC semakin dalam untuk menggapai tahtanya. "Perang Suksesi Jawa I" (1704-8) dan "Perang Suksesi Jawa II" (1719-23) makin melemahkan posisi Mataram. Puncak dari melemahnya Mataram adalah pergantian tahta sekaligus pembagian wilayah di Mataram yang langsung dikendalikan VOC yaitu ketika terjadi "Perang Suksesi Jawa III" (1746-57). Perang Suksesi Jawa III menghasilkan perjanjian yang memecah wilayah Mataram menjadi tiga kerajaan. Perjanjian Gianti (1755) menjadi dasar berdirinya keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan menempatkan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I. Perjanjian Salatiga (1757) yang menjadi dasar berdirinya kerajaan Mangkunegaran dengan menempatkan Raden Mas Said sebagai Pangeran Adipati Mangkunegara I. Bangsa asing yang diwakili oleh VOC telah menempatkan kerajaan Mataram sebagai vasal. Kedaulatan raja-raja di Mataram sudah hilang. Kemudian disusul oleh berdirinya kerajaan Pakualaman yang didirikan oleh Inggris pada tahun 1812. Para penguasa di wilayah Mataram harus tunduk pada penguasa asing. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya mental dan keyakinan bahwa berkat dukungan asing, mereka dapat mempertahankan kekuasaan. Dari Batavia VOC mengontrol kekuasaan di beberapa wilayah nusantara. Di luar Jawa VOC menggunakan plakat panjang sebagai media mengontrol kekuasaan para raja dan bangsawan. Kekuasaan VOC yang besar tidak dapat bertahan secara internal akibat praktik korupsi yang merajalela serta mismanagemen. Di akhir penghujung abad XVIII, tepatnya tanggal 31 Desember 1799 VOC secara resmi diganti oleh pemerintah kolonial Belanda. Mulai tahun 1800 beberapa kerajaan di nusantara menjadi jajahan langsung pemerintah kolonial Belanda tanpa melalui perantara VOC. Sejak itu proses penjajahan Belanda di nusantara makin ektensif dan intensif. Ketika Eropa dilanda Revolusi Perancis yang kemudian juga menimbulkan perang Eropa, khususnya antara Perancis dengan Inggris wilayah nusantara kena dampaknya. Pada saat wilayah Belanda dikuasai Perancis, gubernur jenderal yang diangkat di nusantara Daendeles diberi tugas utama mempertahankan wilayah nusantara dari serbuan Inggris. Sebaliknya, ratu Belanda yang berada di pelarian Inggris memerintahkan pejabat Belanda untuk menyerahkan wilayah nusantara pada Inggris. Dan Inggris pada tahun 1812 berhasil merebut wilayah nusantara dan menjadi penjajah nusantara. Setelah Inggris dapat mengalahkan Perancis, Inggris berharap negara Belanda dapat menjadi "negara tameng" yang kuat. Untuk itu wilayah jajahan nusantara dikembalikan lagi oleh Inggris pada Belanda. Nusantara menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda lagi. Proses perluasan wilayah jajahan dan aneksasi dilakukan secara intensif oleh pemerintah kolonial Belanda. Madura yang sebelumnya sudah dikuasai oleh VOC (1705) pada tahun 1828 dijadikan menjadi bagian dari karesidenan Surabaya. Bali melalui proses perang yang panjang sejak tahun 1882 dijadikan menjadi satu karesidenan dengan Lombok, yaitu karesidenan Hindia Timur Belanda. Namun proses penaklukan secara keseluruhan terjadi pada tahun 1908 setelah terjadi perlawanan yang terakhir, yaitu perang "puputan" dari raja Badung. Daerah NTT berhasil dikuasai secara penuh pada tahun 1905-7. Palembang dikuasai lagi sejak tahun 1823. Makasar berhasil dikuasai lagi oleh Belanda pada tahun 1825. Minangkabau dikuasai pada tahun 1837. Irian Barat dikuasai pada tahun 1898. Banjarmasin dikuasai secara penuh dan langsung sejak tahun 1860. Toraja dapat dikuasai pada tahun 1905. Berdasarkan traktat Sumatera tahun 1871 Belanda mulai melancarkan serangan ke Aceh sejak tahun 1873 dan relatif memiliki kekuasaan permanen pada tahun 1903. Inti dari perjanjian Sumatera pada bulan November 1871 antara Inggris dan Belanda adalah pertukaran wilayah jajahan. Belanda menyerahkan Pantai 264 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Emas di Afrika pada Inggris dan Belanda diberi kebebasan penuh menguasai Sumatera, termasuk Aceh. Persaingan, perselisihan antar kerajaan di nusantara menyebabkan identitas kebersamaan sebagai satu bangsa nusantara sulit tumbuh. Elit pribumi yang dulu memiliki kedaulatan secara bergantian telah kehilangan kekuasaan. Mereka kemudian banyak yang menjadi pelayan penguasa asing. Sebaliknya para pahlawan yang memiliki "harga diri" dan berusaha memperjuangkan kedaulatan negerinya dihukum dan dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830) di Jawa dan Imam Bonjol (1821 - 1837) di Sumatera merupakan contohnya. Timbullah mental menghamba di kalangan elit. Pengalaman mengutamakan kepentingan asing oleh elit menyebabkan berkembangnya mental "komprador". VOC yang diganti oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1800 dapat mengendalikan dan menanamkan kekuasaannya di nusantara. Belanda memanfaatkan penguasa pribumi sebagai media eksploitasi terhadap rakyat dan negara. Pemimpin pribumi yang dulu berkepentingan melindungi rakyat, sejak menjadi bawahan asing cenderung melindungi kepentingan diri dan kekuasaannya. Terjadilah relasi antara kekuatan imperialisme kapitalisme dengan feodalisme dalam mengeksploitasi rakyat nusantara. Kekuatan politik ekonomi internasional menjalin hubungan dengan kekuatan ekonomi politik lokal yang makin meminggirkan kedaulatan rakyat. Untuk memperoleh hasil eksploitasi yang besar pada tahun 1830 pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan Cultuurstelsel atau "Tanam Paksa". Kebijakan yang diusulkan oleh Johannes van den Bosch (1780 - 1844) tahun 1929 tersebut banyak mengubah pola penjajahan di Jawa. Kondisi keuangan kerajaan Belanda segera mengalami surplus. Selama rentang waktu tahun 1831 - 1877 negeri Belanda telah menerima 832 juta gulden. Selain kerajaan Belanda yang teruntungkan oleh sistem "Tanam Paksa" adalah elit birokrasi di tingkat desa hingga para bupati, pedagang timur asing (Cina dan Arab) serta pejabat dan pedagang Eropa. Kesejahteraan rakyat Belanda di abad XIX makin meningkat. Wawasan rakyat Belanda makin luas. Mereka mulai mempertanyakan pola kekuasaan pemerintahan kolonial yang dianggap konservatif. Mereka mengkritisi kebijakan yang tidak melibatkan pihak swasta dalam mengeksploitasi daerah jajahan. Muncullah ide kebebasan termasuk penganut aliran liberalisme dalam bidang ekonomi. Campur tangan negara pada bidang ekonomi yang berlebihan dianggap bertentangan dengan semangat zaman. Rejeki yang berlimpah dari daerah jajahan memungkinkan beberapa penduduk Eropa menjadi pengusaha. Mereka menuntut dilibatkan untuk ikut berinvestasi di nusantara. Pola eksploitasi yang lama dianggap sudah kadaluwarsa dan perlu diganti dengan pola yang baru. Pola yang baru adalah memberi ruang dan peluang pada pihak swasta "investasi" di daerah jajahan. Mereka menuntut pengurangan peran pemerintah dalam perekonomian tanah jajahan. Eksploitasi yang konservatif diganti dengan pola eksploitasi liberal. Dalam kenyataannya menurut Ricklefs (2007; 268) "mereka ingin dibebaskan dari cultuursetelsel tetapi tidak dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh Belanda dari Jawa". Mirip kondisi di akhir Orde Baru. Kekuatan politik ekonomi internasional tidak respek dengan pemerintahan yang otoriter. Mereka mendukung aktivis HAM dan demokrasi, tetapi mereka masih tetap tertarik dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Eduard Douwes Dekker (1820-87) dengan menggunakan nama samaran Multatuli yang pernah menjadi residen di Lebak menuliskan pengalaman rakyat pribumi yang dieksploitasi penjajah dan elit pribumi. Dia mengungkapkan keprihatinannya dalam suatu novel yang cukup terkenal "Max Havelaar" (1860). Buku ini menjadi salah satu senjata kaum kapitalis liberal dalam menyerang peran dominan pemerintah dalam perekonomian di tanah jajahan. Sejak tahun 1870-an Tanam Paksa diganti dengan pola eksploitasi yang lebih liberal. Era tersebut dalam sejarah politik Indonesia sering disebut zaman "politik pintu terbuka". Nusantara tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda mulai membolehkan pihak swasta untuk ikut terlibat dalam proses "pengerukan rejeki". Masuklah pelbagai perusahaan swasta dari Belanda, Inggris, Jerman serta Amerika untuk "investasi" di nusantara. Perkebunan dan industri di nusantara mulai banyak dikelola oleh pihak swasta. Kanal dalam melakukan eksploitasi terhadap rakyat dan kekayaan nusantara menjadi makin beragam. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 265
Tumbuh kembangnya investasi perkebunan dan industri di nusantara yang cepat membutuhkan sarana dan prasarana yang makin banyak. Dibangunlah sarana transportasi yang lebih baik. Jalan darat, jalur kereta api serta pelabuhan dibangun dengan besar-besaran. Daerah-daerah yang banyak menghasilkan investasi dibangun menjadi kota-kota modern yang lebih tertata dan "nyaman" bagi para pejabat dan pengusaha swasta. Pertumbuhan "pembangunan ekonomi" (tepatnya eksploitasi) di nusantara di akhir abad XIX memang berhasil meningkatkan pendapatan dan kekayaan kerajaan Belanda dan para pengusaha swasta. Salah satunya pengusaha Belanda pada tahun 1888 mendirikan perusahaan minyak "Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum-bronnen in Nederlandsche Indie" (perusahaan Kerajaan Belanda bagi eksploitasi sumber-sumber minyak bumi di Hindia Belanda). Pengusaha Inggris pada tahun 1897 di London mendirikan perusahaan "Shell Transport and Trading Company". Kedua perusahaan milik pengusaha Belanda dan Inggris tersebut pada tahun 1907 merger menjadi "Royal Ducth Shell" yang di awal abad XX mampu memproduksi sekitar 85% keselurahan minyak bumi Indonesia. Kemudian disusul dengan berdirinya beberapa perusahaan minyak pengusaha Amerika antara lain Caltex (California Texas Oil Company) dan Stanvac (Standard Vacuum Oil Co.). Kerajaan Belanda pada tahun 1888 juga mendirikan perusahaan pelayaran nusantara KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Perusahaan pelayaran ini kemudian menjadi pemegang monopoli pelayaran di wilayah nusantara. "Internasionalisasi investasi" terhadap kekayaan bumi Indonesia sudah dirintis sejak masa penjajahan. Sebaliknya nasib rakyat pribumi makin sengsara. Posisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah dibanding kelompok Timur Asing, menyebabkan daya tawar penduduk pribumi sangat lemah. Kemandirian politik, ekonomi dan kepribadian warga pribumi sangat rentan. Perasaan rendah diri berhadapan dengan bangsa asing, terutama bangsa kulit putih cukup kuat. Budaya "jongkok" dan "membongkok" dianggap biasa, bahkan luhur. Dalam aktivitas pencaharian penduduk pribumi menjadi kuli di negerinya sendiri. Nasibnya makin tragis karena penguasa pribumi lebih peduli dengan penguasa kolonial dibanding nasib rakyatnya (Vleke, 2008). Konsekuensinya relasi kapitalisme dan feodalisme di nusantara menciptakan ketidakadilan yang masif. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pejabat Belanda yang menganut pandangan humanis dan etis ada yang tergugah hatinya. Salah satunya adalah C. Th. van Deventer. Ahli hukum ini pernah tinggal di Nusantara tahun 1880-97. Van Deventer yang melihat relasi yang sangat merugikan bangsa di nusantara dan menguntungkan Belanda. Bangsa Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia. Dia menulis artikel berjudul "Een eereschuld", (suatu hutang kehormatan) dalam jurnal Belanda de Gids. Menurutnya pemerintah kerajaan Belanda perlu melakukan "politik balas budi" terhadap masyarakat pribumi. Dia mengusulkan diterapkanya "Trilogi van De Venter" (irigasi, edukasi dan imigrasi) untuk mengurangi penderitaan rakyat pribumi. Perubahan tatananan ekonomi politik serta dorongan dari beberapa tokoh humanis dan liberal, akhirnya pemerintah kolonial Belanda menerapkan "Politik Etis". Salah satu program dari politik etis adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern untuk masyarakat pribumi. Kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih trampil menyebabkan kebijakan mendirikan lembaga pendidikan tidak mendapat resistensi yang kuat dari kalangan pejabat kolonial maupun pengusaha swasta. Mereka justru mendukungnya untuk memperleh tenaga trampil yang lebih murah dan mudah dikelola. Sejak awal abad XX makin banyak lembaga pendidikan modern yang didirikan. Masyarakat pribumi yang berkenalan dengan pengetahuan modern -walaupun tetap dibatasi - jumlahnya makin banyak. Kalangan priyayi rendahan mulai banyak yang memasuki lembaga pendidikan modern. Perkenalan anak-anak pribumi dengan pengetahuan modern membawa dampak yang cukup signifikan dalam perubahan gaya hidup dan cara berpikirnya. Sebagian dari mereka yang terdidik mulai memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sejak itu perjuangan terhadap penjajah dilakukan dengan cara yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka mulai menanyakan dan melihat kemiskinan dan kebodohan yang dialami masyarakat pribumi dengan cara yang baru. Luluh lantaknya kedaulatan diri dan masyarakat 266 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
pribumi yang mengalami hegemoni dan eksploitasi penjajah digugat. Anak-anak pergerakan mulai merintis perjuangan yang lebih berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat bangsanya. Bapak, ibu dan hadirin yang terhormat, Pendiri Bangsa Meretas Harkat dan Martabat untuk Menggapai Kedaulatan Bangsa Perkenalan ilmu pengetahuan modern memberi percikan kesadaran kritis terhadap beberapa anak pribumi yang tercerahkan. Walaupun jumlah mereka yang tersentuh dan memiliki keprihatinan emosional dan intelektual yang ada hanya kelompok kecil, namun pengaruhnya terhadap kesadaran sejarah cukup signifikan (van Niel, 1984, Simbolon, 1997). Mereka mulai berani mempertanyakan realitas masyarakat yang dililit keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Keterpurukan masyarakat di nusantara tidak dianggap sebagai takdir. Keterbelakangan masyarakat pribumi juga bukan karena sikap dan mental yang malas semata. Nasib bangsa di nusantara yang terpuruk lebih banyak disebabkan oleh suatu sistem yang tidak adil. Sistem imperialisme dan kolonialisme itulah sumber utama kenistaan bangsa-bangsa di nusantara. Hebatnya mereka tidak hanya ingin mengenyahkan sistem eksploitasi yang dilakukan asing, melainkan juga eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Tokoh-tokoh pergerakan, terutama yang beraliran radikal selain menentang imperialisme dan kapitalisme juga menentang feodalisme (Shiraisi, 1997). Sebenarnya "kedaulatan bangsa dan negara Indonesia" merupakan suatu konsep yang telah menjadi topik utama anak-anak pergerakan dalam berjuang menggapai kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan masyarakat di nusantara akibat bangsa- bangsa di nusantara tidak lagi memiliki kedaulatan. Kedaulatan telah menjadi monopoli kekuasaan kolonial. Sejak itu perjuangan merumuskan makna kedaulatan sekaligus memperjuangkan kedaulat- an bangsa menjadi agenda utama gerakan kelompok radikal. Sebagai masyarakat terjajah anak-anak bumi putera mengalami proses dehumanisasi. Potensi kemanusiaan yang dimiliki telah dirampas oleh kekuasan kolonial dan feodal. Konsekuen- sinya mental inferior telah merambah mindset kebanyakan anak-anak nusantara. Pribadi anak-anak bumi putera terstigmatisasi dalam konsep inlander yang rendah diri, kurang percaya diri, malas, bodoh dan miskin. Menurut Soekarno dalam bukunya Mencapai Indonesia Merdeka, dikatakan bahwa rakyat Indonesia telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Rakyat nusantara yang dulu memiliki "semangat harimau" "semangat banteng" berubah menjadi "semangat kambing yang lunak dan pengecut". Dan yang lebih parah, rakyat Indonesia kemudian percaya bahwa mereka memang "rakyat Kambing". (Soekarno, 2005; 276). Kondisi tersebut menggugah kesadaran anak-anak pergerakan. Sebagian kalangan terdidik yang tercerahkan berusaha mengurai keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan yang membelit masyarakat nusantara. Ironisnya, akibat kedaulatan yang telah lama terampas dari tangan bumi putera proses eksploitasi, dominasi dan hegemoni bangsa penjajah dianggap sebagai suatu kewajaran. Belanda sebagai suatu negara kecil yang berhasil menjajah wilayah nusantara yang luas tidak dianggap sebagai suatu keganjilan. "Ndara Landa" tetap disembah dan dihormati. Penjajahan tidak hanya merampas bangsa nusantara kehilangan kedaulatan di bidang politik dan ekonomi. Rakyat nusantara juga telah kehilangan kedaulatan di bidang budaya. Kedaulatan dan kepercayaan diri anak-anak nusantara telah terkikis akibat proses dehumanisasi sistem kapitalisme dan feodalisme (Hariyono, 2008a). Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang perintis pergerakan nasional Abdul Rivai bahwa nasib bangsa Indonesia cukup tragis; "... kekuasaannya diambil bangsa Asing, kekayaan tanahnya di tangan bangsa Asing, kepandaian kerja tidak ada, kerajinan bekerja tidak sebesar kerajinan bangsa Asing, kekerasan hati tidak memadai, dan ilmu dan kepintaran buat berlomba dalam penghidupan tidak cukup" (Rivai, 200: 5) Usaha untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia pada hakekatnya adalah upaya untuk merebut kedaulatan diri dan negeri dari penjajah. Kedaulatan diri rakyat nusantara dilecehkan oleh sistem kolonial. Warna negara nusantara disejajarkan dengan anjing sehingga di beberapa tempat disebutkan bahwa bumiputera dan anjing dilarang masuk. Menurut Sukarno (Adam, 1966; 67) "kami adalah bangsa yang dipermalukan, diperlakukan seperti sampah oleh para penindas kami". Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 267
Untuk itulah tokoh-tokoh pergerakan sebelum berhasil menggapai kedaulatan negara sudah berjuang merealisasi kedaulatan dirinya. Mereka bermimpi kedaulatan yang nanti telah direbut perlu dipelihara dan dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Bagi golongan politik radikal yang menerapkan politik non kooperasi, kedaulatan merupakan prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan dalam perumusan kedaulatan dilakukan secara komprehensif oleh aktivis Perhimpunan Indonesia, PNI, Partindo dan PNI-Pendidikan. Mereka tidak hanya berhasil memberikan cara pandang yang radikal akan arti kemerdekaan melainkan juga mengkaitkan kedaulatan dengan rakyat. Indonesia modern yang dikonstruksi oleh anak-anak pergerakan bukan semata-mata kedaulatan negara, melainkan juga dikaitkan dengan kedaulatan rakyat. Mereka secara tegas memilih bentuk pemerintahan republik bukan monarki untuk Indonesia setelah merdeka. Konsep kedaulatan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah suatu kedaulatan yang holistik, emansipatoris sekaligus profetis. Kedaulatan secara holistik yaitu mencakup kedaulatan dalam tataran negara hingga tataran kedaulatan diri, khususnya menyangkut kedaulatan rakyat. Dimensi kedaulatan tidak hanya mencakup aspek politik, melainkan juga aspek ekonomi, sosial dan budaya. Mereka telah berani "berpikir sendiri". Tokoh-tokoh pergerakan telah keluar dari inferioritas, ketidakdewasaan dan kepicikan sendiri akibat belenggu penjajahan yang cukup lama. Para pendiri bangsa bahkan kemudian berhasil mengalahkan ketidakmatangan dan kepicikan sendiri (self incurred tutelage or immaturity) sekaligus mengatasi kotak-kotak primordial yang membelenggu aspek kebangsaan (Riyanto, 2011; 130). Berdimensi emansipatoris karena kedaulatan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa adalah suatu proses mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia tanpa terseret untuk merendahkan bangsa asing. Nasionalisme Indonesia menghindari chauvinisme atau jingoisme. Kedaulatan yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa selain untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat dan bangsa Indonesia juga digunakan untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Namun yang paling utama harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Rumusan kedaulatan para pendiri bangsa bersifat profetis karena kedaulatan yang diperjuangkan bukan untuk sekedar mengatasi masalah yang kini dan di sini. Kedaulatan bangsa Indonesia dimaknai sebagai konsep yang dinamis. Kedaulatan bangsa Indonesia diperjuangkan dan direalisasi dalam rangka mengantisipasi perkembangan tata dunia ke depan menjadi lebih baik dan bermartabat. Pada masa pergerakan nasional, para pendiri bangsa selalu belajar dari sejarah. Mereka memang tidak dididik sebagai sejarawan atau guru sejarah, namun pengetahuan dan kesadaran sejarah mereka sangat memadai. Pelbagai tulisan dari Agus Salim, Tan Malaka, Sukarno, Hatta, Sjahrir, Moh. Yamin mencerminkan akan pemahaman sejarah yang cukup luas dan mendalam. Sejarah oleh anak-anak pergerakan digunakan sebagai media penyadaran dan lebih khusus sebagai referensi dalam membangun watak bangsa, "Nation and Character Building". Mereka tidak hanya belajar sejarah, mereka juga memposisikan diri sebagai pelaku dan agen sejarah. Komitmen intelektual yang tinggi menempatkan mereka sebagai bagian dari intelektual organik. Beberapa tokoh dan organisasi pada awalnya berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harkat dan martabat rakyat pribumi yang memprihatinkan ingin diperjuangkan. Beberapa usaha pendidikan dan organisasi sosial menjadi orientasi utama mereka. Seiring dengan proses perjuangan yang keras dalam menghadapi sistem kolonial yang eksploitatif dan segregatif makin menyadarkan tokoh-tokoh pergerakan bahwa harkat dan martabat rakyat nusantara tidak dapat diperjuangkan tanpa adanya kedaulatan bangsa dan negara. Kedaulatan yang dikontruksi dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa mencakup pelbagai dimensi. Mereka tidak ingin memerjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia hanya dalam bidang politik. Kedaulatan politik tidak akan dapat direalisasi dan memiliki basis yang kokoh tanpa kedaulatan budaya dan ekonomi (Hariyono, 2009). Perpaduan kedaulatan politik dan ekonomi tidak akan memberikan makna yang manusiawi tanpa dibingkai dalam nilai-nilai kultural yang telah menjadi 268 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
kepribadian bangsa. Substansi dari pemikiran tersebut kemudian dibingkai menjadi bagian dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sejak awal tidak hanya diarahkan untuk mensitimulasi Indonesia yang baik. Pancasila sejak awal tumbuh kembangnya pribadi-pribadi manusia perumusannya lebih diorientasikan sebagai dasar negara yang diharapkan menjadi sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks itulah praktek kehidupan politik, ekonomi dan budaya, khususnya yang terkait dengan regulasi yang menata struktur kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu mengacu pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus falsafah bangsa perlu secara terus menerus dijadikan rujukan dalam proses pembangunan. Sejak itu sebagian tokoh pergerakan mulai merintis perjuangan yang bersifat non kooperatif. Perjuangan yang dilakukan diungkapkan secara lugas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Rintisan dan perjuangan menggapai kedaulatan bangsa menjadi orientasi utama. Menurut mereka harkat dan martabat bangsa hanya dapat dibangun dan dikembangkan dengan baik kalau kedaulatan negara sudah dapat dicapai. Usaha untuk merebut dan mengusir penjajahan merupakan prasyarat mutlak untuk menggapai kedaulatan bangsa. Momentum proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi media untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Bapak, ibu dan hadirin yang terhormat, Usaha Merealisasi Kedaulatan Pasca Kemerdekaan Tidak Mudah Di awal kemerdekaan upaya untuk merealisasi, mempertahankan dan merebut kedaulatan telah menghadapi tantangan yang riil dengan segala kompleksitasnya. Pelbagai elemen masyarakat telah memaknai kemerdekaan atau kedaulatan secara beragam. Pada satu sisi ekstrem kedaulatan dimaknai sebagai bentuk kehidupan yang bebas dari segala aturan yang ditinggalkan oleh penjajah. Di tataran realitas kekuatan militer Jepang yang telah mendapat tugas dari Sekutu untuk menjaga status quo masih cukup kuat dan berkuasa. Kabinet RI di masa revolusi nasional tidak mampu menjalankan pemerintahan secara maksimal. Perhatian dan energi bangsa terkonsentrasi untuk mempertahankan kedaulatan politik dari rongrongan militer Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Setelah KMB proses untuk merealisasikan kedaulatan juga tidak mudah direalisasi oleh pemerintah. Sejak kabinet Hatta, Natsir, Sukiman, Wilopo hingga Ali Sastroamijoyo II, pemerintah Indonesia terikat dengan perjanjian KMB. Hasil KMB bersifat legal binding (mengikat secara hukum) baik pada pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Sebagian besar aset ekonomi dan finansial yang ada di Indonesia menurut perjanjian KMB masih dikuasai oleh asing, khususnya Belanda. Para pengusaha Belanda yang merasa memiliki "hak historis" tetap mengelola perusahaan dan perkebunan besar. 10 perusahaan besar Belanda yang cukup besar dalam menguasai aset ekonomi di Indonesia adalah; Borneo-Sumatra Maatschappij (Borsumij), Lindeteves NV, Internation- ale Credit-en Handelsvereniging Rotterdam (Internatio), Jacobson van den Berg, Geo Wehry, Harmsen en Verwey, Deli Atjeh NV, Molukshe Handelsvereniging, Mirandole & Voute, Reis Compagnie. (Muhaimin, 1991; 30). Akibatnya sekitar 25% GDP Indonesia masih dimiliki dan dikontrol oleh Belanda (Wie, 2002; 377). Perusahaan minyak Amerika Stanvac dan Caltex juga masih mengeksplorasi minyak. Transportasi laut masih didominasi oleh perusahaan pelayaran Belanda, KPM. Kepemilikan dunia perbankan masih dikuasai oleh perusahaan Belanda, Inggris dan Cina. Bank sentral dilakukan oleh "The Java Bank" yang baru dinasionalisasi melalui ganti rugi oleh pemerintah RI tahun 1954. Beban pemerintah makin berat karena berdasarkan hasil KMB pemerintah Indonesia menanggung hutang Belanda sebanyak sekitar 776 juta gulden (Katoppo, 2000, 95). Beban finansial tersebut dihitung dari belanja Belanda, termasuk beaya perang dengan RI. Maka tidak berlebihan kalau ada yang menyatakan bahwa secara ekonomi, Indonesia belum merdeka karena banyak aset ekonomi yang dimiliki oleh asing (Ricklefs, 2007; 475). Lemahnya kedaulatan ekonomi di era tahun 1950-an menyebabkan pemerintah menghadapi situasi yang cukup kompleks. Pemerintah sejak kabinet Natsir telah membuat kebijakan Benteng Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 269
yang bertujuan melindungi masyarakat pribumi dalam berusaha di bidang ekonomi. Namun, karena masih banyak birokrat dan pengusaha Indonesia yang berjiwa "kerdil", beberapa lisensi yang diperoleh justru diperjualbelikan. Munculah pola bisnis "Ali Baba". Suatu kegiatan ekonomi seolah dilakukan dan menjadi milik pribumi (Ali). Tetapi, dalam prakteknya yang mengendalikan di belakang adalah kelompok non pribumi (Baba). Kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai suatu kesalahan strategi. Kegagalan pembangunan ekonomi sejak era revolusi nasional kurang dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi-politik riil bangsa Indonesia yang selain disibukkan oleh keamanan nasional juga oleh masih dikuasainya sebagian besar aset strategis Indonesia oleh pihak asing. Proses menciptakan keamanan nasional, khususnya dalam menghadapi pemberontakan PRRI dan Permesta yang memaksa pemerintah menggunakan lebih dari 70 % anggaran untuk menutup beaya operasi keamanan. Suasana dan dinamika politik yang keras di akhir masa demokrasi Liberal mendorong pemerintah menerapkan keadaan darurat perang pada tanggal 14 Maret 1957. Sejak saat itu jajaran militer mulai terlibat dalam pelbagai bidang diluar keamanan. Praktek kehidupan yang demokratis mulai tergeser oleh pemerintahan yang otoritarian, terutama sejak diterapkan zaman demokrasi terpimpin. Perselisihan antar komandan militer daerah dengan pimpinan AD (KSAD) makin mengeras. Demikian pula tuntutan daerah untuk memperoleh bantuan dan perhatian pemerintah pusat makin menambah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Usaha untuk menyelesaikan masalah melalui proses dialog, yaitu Munas dan Munap mengalami kebuntuan setelah timbul peristiwa Cikini. Mengendurnya dialog justru memberi ruang daerah untuk melakukan perlawanan bersenjata. Timbullah pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dibawah pimpinan Kolonel Ahmad Husein yang sekaligus menjadi dewan Banteng. Pemerintahan PRRI dipimpin oleh Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara. Demikian pula di Sulawesi meletus pemberontakan Permesta dibawah pimpinan Letkol H.N.Ventje Sumual, komandan Dewan Manguni. Pemerintah RI dalam waktu singkat berhasil mematahkan pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi yang dibantu oleh Amerika (Kahin & Kahin, 1995; Conboy & Morrison, 1999). Konsolidasi wilayah NKRI relatif berjalan baik. Namun ada wilayah RI yang sejak proklamasi kemerdekaan masih dikuasai oleh Belanda, yaitu Irian Barat Sejak perjanjian KMB, Belanda berusaha menunda pengembalian wilayah tersebut cenderung menunda penyerahan. Perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan wilayah teritorial Indonesia menjadi keniscayaan. Pada masa demokrasi terpimpin upaya memperjuangkan kedaulatan memiliki tantangan yang berat, terutama perebutan kembali Irian Barat hingga usaha pendirian negara Malaysia. Perebutan Irian Barat melalui jalan diplomasi yang mengalami kebuntuan dalam sidang umum PBB mendorong dilakukan proses nasionalisasi. Sejak tahun 1957 beberapa partai politik dan buruh menuntut pengambilalihan perusahaan dan perkebunan Belanda yang tidak bersedia mengembalikan Irian Barat. Nasionalisasi berlangsung pada saat keadaan darurat diberlakukan. Demi alasan ketertiban dan keamanan jajaran perwira militer banyak yang "dikaryakan" untuk mengurus masalah ekonomi, khususnya perusahaan dan perkebunan yang dinasionalisasi. Kedaulatan politik dalam mempertahankan wilayah teritorial menjadi retorika yang menonjol di era demokrasi terpimpin. Usaha "merebut kembali" Irian ke pangkuan ibu pertiwi dilakukan diplomasi tingkat tinggi. Indonesia meminta bantuan dan persenjataan dari Uni Soviet sehingga kekuatan militer cukup disegani. Pada Amerika bangsa Indonesia memanfaatkan suasana perang dingin. Berkat desakan dari Amerika, Belanda tidak dapat mengelak untuk menyerahkan Irian Barat ke Indonesia melalui UNCI. Berdasarkan jajak pendapat pada tahun 1963 Irian Barat secara resmi menjadi bagian wilayah NKRI. Belum sempat konsentrasi pembangunan diarahkan pada pembangunan ekonomi pasca perebutan Irian Barat bangsa Indonesia sudah mengalami pergolakan politik yang keras lagi. Rencana Inggris mendirikan negara Malaysia sempat menimbulkan ketegangan politik. "Ganyang Malaysia" mendorong diberlakukan keadaan darurat. 270 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Suasana kehidupan ekonomi yang tidak mengalami pertumbuhan memberi ruang bagi penerapan ekonomi yang pro pasar menebarkan pesona. Peristiwa dinihari 1 Oktober 1965 menjadi media untuk merealisasi tatanan ekonomi yang berbeda dengan masa sebelumnya. Kelompok ekonom Universitas Indonesia yang kebanyakan alumni "Berkeley" yang sebelumnya sudah terlibat dalam pengembangan pemikiran ekonomi liberal di Seskoad mendorong terjadinya perubahan rezim serta orientasi pembangunan yang kapitalis. Pola relasi yang cenderung konfrontatif dengan dunia Barat mulai disikapi secara moderat oleh rezim Orde Baru. Perundingan dengan kekuatan ekonomi politik Barat segera dirintis. Kebutuhan untuk memperoleh bantuan ekonomi diselesaikan dengan pembentukan lembaga donor yang khusus akan membantu Indonesia, yaitu IGGI (Inter Govermental Group on Indonesia) pada tahun 1967. Posisi tawar yang lemah rezim Orde Baru dimanfaatkan oleh kekuatan ekonomi politik internasional sebagai media memaksakan kehendaknya dalam mengeksploitasi Indonesia. Sejak era tersebut kekuatan ekonomi domestik yang berkolusi dengan penguasa politik yang berubah dari "Ali Baba" menjadi "Baba-Ali" dan makin besar pengaruhnya dalam perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia. Bapak ibu dan hadirin yang terhormat, Ternyata Kedaulatan di Masa Orde Baru Hingga Reformasi Tidak Menjadi Lebih Baik Kedaulatan bangsa Indonesia mengalami kemerosotan tanpa disadari secara serius oleh para elite yang sedang berkuasa. Proses pelapukan kedaulatan bangsa sebenarnya dapat ditelusur dari awal Orde Baru. Kebijakan Orde Baru yang mengundang masuknya modal asing dalam pembangunan tanpa sikap kewaspadaan yang cukup banyak menimbulkan masalah serius namun seringkali bersikap misterius. Tatanan ekonomi liberal yang disetujui Barat tetap toleran dengan pemerintahan yang otoritarian agar arus investasi dapat dijamin keselamatannya. Budaya feodal dapat bertahan bersamaan dengan sifat negara yang otoritarian dalam menjalankan ekonomi kapitalis. Konsekuen- sinya proses pembentukan karakter bangsa yang belum berhasil memberi ruang tumbuhnya mental bangsa yang lembek. Lemahnya budaya bangsa, terutama terhadap dimensi moral politik menimbulkan mental hipokrit, enggan bertanggungjawab, berwatak lemah, mental trabas dan lain- lain menyuburkan budaya korupsi dan kleptokrasi dan menghambat berkembangnya budaya meritokrasi (Lubis, 1981: Koentjaraningrat, 1985). Sifat tersebut menyebabkan bangsa Indonesia menjadi "bangsa lembek" dan permisif terhadap sikap dan perilaku yang kurang positif. Para teknokrat (sebagian besar para ekonom dari UI dibawah pimpinan Widjojo Nitisastro) yang kebanyakan penganut ekonomi liberal mulai mengundang konsultan asing untuk membangun Indonesia ke depan. Pimpinan AD merasa cocok bekerjasama dengan negara kapitalis dibanding negara-negara sosialis. Berkolaborasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mulai diterapkan program stabilisasi ekonomi yang drastis (shock-treatment approach) agar memperoleh pengakuan tanda layak untuk memperoleh kredit dari masyarakat ekonomi internasional. (Mas'oed, 1989; 62) Didorong oleh para pakar ekonomi yang berhaluan liberal dicarikan payung hukum Tap MPRS no. XXIII/1966 tentang "Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan". Mereka berargumen bahwa untuk memperoleh dukungan masyarakat bisnis internasional, pemerintah Indonesia dalam membangun ekonomi harus membolehkan penetrasi modal asing dan mengintegrasikan sistem pereknomian Indonesia menjadi bagian dari ekonomi dunia, yakni sistem kapitalis. Sejak itu arus modal asing mengalir cukup deras ke Indonesia. Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Orde Baru yang pertama adalah UU penanaman modal asing (UU no 1 tahun 1967). Dalam UU ini pemerintah menyebutkan adanya insentif yang diberikan pada investor asing, antara lain; 1. Pembebasan pajak terhadap keuntungan perusahaan sampai enam tahun bagi proyek-proyek yang diutamakan. Tax holiday ini kemudian dapat diperpanjang oleh pemerintah. 2. Pembebasan dari pajak dividen untuk periode yang sama. 3. Pembebasan dari pajak material modal pada saat mulai investasi modal asing. 4. Pembebasan dari bea masuk impor untuk peralatan, mesin, alat-alat dan kebutuhan-kebutuhan awal pabrik. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 271
5. Pembebasan dari pajak harta benda. 6. Hak menstransfer keuntungan yang sedang berlangsung dalam mata uang asal. Kelemahan pemerintah Orde Baru dalam berhadapan dengan kekuatan politik ekonomi asing, tidak hanya masih belum terkonsolidasinya kekuasaan politik, melainkan juga sampai masalah teknis dan integritas dari tokoh-tokoh pentingnya. Salah satu contoh yang diakui oleh ekonom Prof. Sadli yang pada waktu itu menjadi anggota tim penasehat ekonomi Presiden Soeharto dan tahun 1971 diangkat sebagai menteri Energi. "...Ketika kami mulai berusaha menarik investasi modal asing dalam 1967, segala sesuatunya dan setiap orang kami sambut dengan tangan terbuka. Kami tidak berani menolak; kami bahkan tidak berani menanyakan bonafiditas surat-surat kepercayaan mereka. Kami membutuhkan satu daftar nama-nama dan angka-angka dollar yang hendak ditanamkan, untuk memberi kepercayaan kepada usaha kami. Perusahaan pertambangan yang pertama boleh dikatakan telah menetapkan sendiri persayaratan-persyaratannya. Oleh karena kami belum mempunyai konsep mengenai kontrak pertambangan, maka kami terima saja rancangan yang telah ditulis oleh perusahaan itu sebagai landasan perundingan, dan pedoman kami hanyalah akal sehat dan keinginan untuk menandatangani kontrak yang pertama. Hingga kini kami tidak menyesal. (Palmer dalam Muhaimin, 1991; 62). Proses pembangunan Orde Baru menciptakan perubahan signifikan termasuk dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan pangan masyarakat relatif segera terpenuhi. Tingkat inflasi segera dapat dikendalikan. Kalangan pengusaha pribumi yang tidak memiliki jaringan, khususnya dengan jajaran militer sulit berkembang. Sebaliknya pengusaha keturunan Cina sebagai kelas menengah berkembang secara signifkan Pengusaha yang mengalami perkembangan pesat adalah pengusaha pemburu rente yang memiliki jaringan kolusi dengan jajaran penguasa maupun pengusaha birokrat. Sebaliknya karena pengelolaan ekonomi tidak mendasarkan pada kompetensi yang profesional banyak terjadi mismanagemen. Beberapa perusahaan yang dikelola oleh jajaran militer AD mengalami kerugian yang besar akibat tata kelola yang tidak profesional. Tiga perusahaan yang terkenal dan mengelola modal besar di awal Orde Baru dan kemudian menimbulkan kerugian negara yang cukup besar adalah Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo, Bulog yang dipimpin oleh Achmat Tirtosudiro dan PT Berdikari yang dipimpin oleh Suhardiman (Crouch, 1993; 275-282). Perusahaan negara yang ada cenderung dijadikan "sapi perah" oknum penguasa. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan tidak dijalankan secara profesional. Akibatnya misinya untuk membantu mengatasi kesejahteraan masyarakat luas sekaligus mengimbangi pelaku usaha swasta tidak terjadi. Banyak perusahaan negara yang pailit dan menjadi beban keuangan negara. Keterpurukan BUMN kemudian dijadikan alasan pemerintah untuk melakukan swastanisasi secara perlahan dengan rasionalisasi akademis yan sudah dipesan. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Transformasi kelembagaan BUMN mulai digulirkan. Status badan hukum BUMN ditransformasi dari perusahaan jawatan (perjan), menjadi perusahaan umum (perum) kemudian menjadi perusahaan perseroan (persero). Pimpinan BUMN cenderung berlomba mengubah menjadi persero agar memperoleh kebebasan mengelola. Intergritas dan kredibilitas mayoritas penguasa dan pengusaha Indonesia yang lembek tidak hanya menyebabkan perekonomian tidak dapat ditangani secara profesional, melainkan juga mudah terjebak oleh permainan kekuatan politik ekonomi asing. Salah seorang mantan pengusaha yang pernah melakukan penipuan terhadap Indonesia, John Perkins menyatakan bahwa; "Bunga utang plus utang jangka pendek Indonesia sebagai persentase cadangan luar negeri, rata-rata melonjak nyaris 300 persen selama 1990-96... Sudah jelas kami membebani utang yang jumlahnya begitu mencengangkan hingga negara ini tidak mampu melunasi. Maka Indonesia dipaksa menebus utang dengan memuaskan hasrat korporasi kami. Dengan begitu, tujuan kami, para Bandit Ekonomi tercapai" (Perkins, 2007: 34). 272 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Di awal reformasi BUMN yang sudah menjadi persero lebih mudah menjadi sasaran IMF untuk mendesak pemerintah RI segera melakukan privatisasi BUMN. Beberapa perusahaan negara dijual dengan harga murah. Tidak berlebihan kalau ekonom Revrisond Baswir (2003; 209-11) menyebutnya dengan istilah "rampokisasi BUMN". Perkembangan kalangan borjuasi nasional di Indonesia tidak dilandasi oleh etika bisnis sebagaimana nilai-nilai borjuis di awal revolusi Industri. Kedisiplinan, kerja keras, menjaga mutu dan suka menabung sebagai nilai kalangan borjuis Eropa kurang nampak dalam etos kerja kalangan borjuis Indonesia. Mereka cenderung mengandalkan bisnisnya pada kolusi untuk mengejar "rente". Di Indonesia yang muncul adalah kapitalisme semu, apa yang oleh Yoshihara Kunio (1990) disebut ersatz capitalism. Banyak pengusaha besar di Indonesia yang berjiwa kerdil. Dalam melipatgandakan modal yang dimiliki tidak mendasarkan unsur kejujuran, kerja keras dan kreativitas. Mereka sering me- ngorbankan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan usaha lebih didasarkan pada relasinya dengan penguasa. Relasi pengusaha dan penguasa itulah yang menyuburkan praktek korupsi. Beberapa oknum pengusaha berjiwa kerdil tidak ragu menggunakan cara yang licik dan kejam. Mereka tidak ragu mengorbankan kedaulatan rakyat, kedaulatan negara selama kepentingan diri dan kelompoknya tercapai. Kewenangan negara dijadikan alat untuk melakukan intimidasi dan eksploitasi rakyat dengan memanfaatkan militer sebagai alat teror. Negara Orde Baru sangat tegas dan keras terhadap rakyat kebanyakan, tetapi sangat santun dan penurut terhadap kekuatan politik ekonomi global (Hariyono, 2008). Tatkala tatanan politik ekonomi global sedang mengalami perubahan mendasar kelompok dominan di Indonesia tidak segera melakukan penyesuaian. Sejak paroh kedua tahun 1980-an tatanan global lebih menekankan pada wacana demokrasi dan HAM tidak disikapi secara cerdas. Tatanan kapitalis dunia yang sebelumnya toleran dengan feodalisme tidak disikapi secara lugas. Pemerintah Orde Baru justru memberi "hak istimewa" pada keluarga istana untuk mengelola dunia pertambangan, tata niaga cengkeh, jeruk, jalan tol, "mobil Nasional" Timor dan sebagainya. Konsekuensinya kekuatan politik ekonomi global menganggap hal tersebut sebagai suatu "distorsi pasar bebas". Usaha memberi "hukuman" pada pemerintah Orde Baru mulai dijalankan. Pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi oleh pemerintah sering mendapat perhatian dunia internasional. Banyak penyandang dunia internasional yang mendukung aktivitas LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Usaha integrasi Timor-Timur yang sebelumnya mendapat dukungan Barat juga dijadikan alat politik Barat menekan pemerintah Indonesia. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 273
Gambar 4. Presiden Sooeharto menandatangani kesepakatan dengan IMF disaksikan Michel Camdessus, TEMPO Edisi Khusus 10 Tahun Krisis Ekonomi 23-29 Juli 2007, hlm. 26.) Ketergantungan pada asing yang rentan mencapai klimaknya ketika di Korea dan Malaysia terjadi krisis moneter. Posisi pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto mengalami banyak kesulitan mengatasi "krisis moneter" yang telah berubah menjadi "krisis multidimensional". Presiden selaku kepala pemerintahan Indonesia dipaksa untuk menandatangani agenda kekuatan politik internasional yang diwakili oleh IMF. Mundurnya Presiden Soeharto yang memunculkan pelbagai faksi kekuasaan makin memperlemah posisi Indonesia dalam bernegoisasi dengan kekuatan asing. Kedaulatan rakyat menjurus pada kebebasan rakyat yang tidak diikuti oleh tanggungjawab. Terjadi ambigiuitas dalam memaknai kemerdekaan, kedaulatan dan kebebasan. Masyarakat tidak hanya anti kebijakan pemerintah melainkan juga sering mengidentikan pemerintah Orde Baru dengan negara. Wacana "anti negara" makin menguat. Mereka tidak hanya benci terhadap Presiden Soeharto dan TNI melainkan mereka juga alergi dengan ideologi dan konstitusi negara. Suasana tersebut terjadi bersamaan dengan makin menguatnya wacana neoliberal yang berusaha mengurangi peran negara. Era reformasi yang banyak memberi kekebasan pada awalnya memberikan suatu harapan yang besar bagi masyarakat. Dibuai oleh wacana pasar bebas, perdagangan bebas, pajak yang rendah, privatisasi dan deregulasi masyarakat dan pemerintah memberi kesempatan pada para pedagang (lokal dan internasional) bergerak bebas mencari keuntungan. Mereka yang menghalangi dianggap sebagai musuh peradaban. Negara yang tidak mendukung kebebasan pun dianggap melanggar "Washington Consensus". Konsekuensinya seiring berjalannya sejarah, kedaulatan diri, bangsa dan negara justru makin memprihatinkan. Kita terasa menjadi bangsa yang makin "lembek". Eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam Indonesia makin bersifat masif. Pemikiran ekonom Indonesia yang dominan di era reformasi masih didominasi oleh pemikir penganut neoklasik. Usaha mencari pinjaman untuk menopang pembangunan sekaligus mengurangi peran negara makin berjalan cepat. Pada era reformasi usaha mencari pinjaman makin bersemangat. Proses penjualan aset negara makin gencar dan meriah dipasarkan. Usaha mengurangi peran negara juga makin meningkat. Pelbagai kebijakan sejak Presiden Habibie (Golkar), Abdurahman Wahid (PKB), Megawati Sukarnoputri (PDI-P), hingga Susilo Bambang Yudoyono (PD) banyak yang memberi ruang keterlibatan swasta asing. Menguatnya kebijakan neoliberal di era reformasi yang sulit dikendalikan oleh Presiden menurut Kwik Kian Gie (2003; 331) disebabkan oleh "kecerdikan" ekonomi penganut ideologi neoliberal. Pada masa pemerintahan Abdurahman mereka masuk pada badan penasehat atau tim asistensi. Pada masa pemerintahan Megawati mereka mengendalikan eselon 1 dan II dari semua departemen secara rapi. Secara teoretis posisi pemimpin yang lebih mengandalkan kepentingan modal asing dan kurang peduli dengan nasib rakyat, sebenarnya sudah lama diungkap dalam "teori ketergantungan" yang di Indonesia dipelopori oleh Adi Sasono, Sritua Arief dan Arief Budiman. Dan yang relatif baru dikembangkan oleh Noreena Hertz bahwa para pemimpin politik di sebagian besar dunia dipilih oleh rakyat. Mayoritas pemimpin dipilih oleh rakyat sebagai bagian dari demokratis prosedural. Tetapi demikian mereka menempati posisinya justru akan "melayani" pelaku bisnis global yang tidak memilihnya. Mereka yang tidak mau melayani akan mengalami kesulitan karena dengan mudah para kapitalis global akan menarik investasi yang dapat menyebabkan krisis moneter dan ekonomi. Konsekuensinya para pemimpin politik, khususnya di negara-negara berkembang cenderung berperan sebagai "salesman" yang menawarkan potensi ekonomi pada pengusaha besar dunia. Terjadilah proses menjual negara pada kapitalis global (Wibowo, 2010a). Untuk itu melemahnya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang terjadi di era reformasi bukan akibat sosok presiden semata. Selain ada kekuatan ideologi neoliberalisme yang sudah kuat adalah desakan IMF melalui LoI yang sudah ditandatangani oleh Presiden Soeharto di akhir kekuasaannya dan kemudian mengalami beberapa revisi (yang makin kurang menguntungkan 274 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Indonesia). Posisi kekuatan politik ekonomi internasional makin leluasa karena adanya kekuatan domistik (ekonom, politisi dan akademisi) yang pro pada kekuatan kapitalis global. Biasanya mereka yang mendukung kebijakan pro kepentingan asing, yaitu sebagai "komprador" adalah mereka yang tidak memiliki kedaulatan diri yang positif. Konsekuensinya mereka sulit menjadi teladan bagi masyarakat kebanyakan. Gaya hidup mereka yang perlente dan bergelimang kemewahan dipersepsikan sebagai suatu kewajaran. Wajar kalau kritik dari ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pidato kebudayaan di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki terhadap pejabat negara yang konsumtif dan hedonis akibat berkembangnya "moralitas kumuh" (kompas, 12 November 2011) mendapat perlawanan dari beberapa pejabat politik. Para elit politik tidak hanya secara telah teknis berusaha memenuhi kepentingan pasar, melainkan secara kejiwaan memposisikan dirinya sebagai bagian dari "komoditi pasar" yang harus tampil dengan "penuh kemasan" layaknya "hukum jual beli". Bukti-bukti sejarah kontemporer membuktikan bahwa ruang publik kini dikuasai oleh pasar. Komodifikasi pelbagai relasi kewargaan telah terjadi dimana-mana. Proses pemilihan umum untuk kepala daerah, presiden dan wakil presiden serta legislatif dimensi virtue, kebajikan makin tersisih. Pertimbangan pragmatis dan transaksional menyebabkan hasil pemilihan umum sebagai bagian dari proses demokrasi tidak selalu menghasilkan sirkulasi elit yang lebih profesional, transformatif serta mengutamakan kepentingan publik. Meminjam konsep Mancur Olson, di era reformasi kesejahteraan rakyat sulit dicapai akibat telah terjadi metamorfosis elit yang menjadi "bandit". Elit politik di masa Orde Baru yang menjadi bandit cukup banyak, Namun mereka bagaikan bandit menetap (stationary bandits) sehingga tidak mengeksploitasi masyarakat secara maksimal. Sebaliknya di masa reformasi para elit bagikan bandit berkeliaran (roving bandits) yang menguras habis potensi yang ada senyampang masih berkuasa. Konsekuensinya, pola kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) justru terjadi lebih banal di era reformasi (Wibowo, 2010b). Beaya politik yang makin besar dalam proses politik telah menggerus konsep dan praktek kedaulatan rakyat. Amerika yang sering menjadi acuan penerapan demokrasi pun kini mengeluh dan prihatin dengan beaya politik yang cukup tinggi. Ekonomi pasar yang telah lama lebih mengandalkan privatisasi dan sempat dijadikan dianggap sebagai satu-satunya ideologi yang dapat bertahan pasca perang dingin kini banyak menghadapi masalah. Defisit anggaran Amerika akibat bangkrutnya perusahaan keuangan swasta membawa dampak yang besar bagi ekonomi Amerika secara keseluruhan. Negara yang sebelumnya dibatasi untuk terlibat dalam masalah ekonomi akhirnya harus turun tangan untuk ikut mengatasinya. Sebaliknya beberapa negara yang menempatkan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi seperti Cina, India dan Brasil justru mengalami perkembangan ekonomi yang baik (Bremmer, 2010). Makin meningkatnya hutang Indonesia serta masih terus berjalannya proses privatisasi perlu direnungkan kembali. Kita semua sebagai bangsa memang ingin menggapai kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Namun upaya pembangunan yang terlalu mengandalkan hutang luar negeri cukup rentan bagi masa depan. Bangsa Indonesia pada tahun 1988 telah mengalami suasana yang menyedihkan. Presiden Soeharto dipaksa bertekuk lutut oleh IMF yang diwakili Camdesus untuk menandatangani Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Letter of Intent (LoI). Ironisnya pada tahun 1999 Indonesia sudah tidak mampu lagi membayar cicilan pokok yang jatuh tempo. Tahun 2000 terjadi lagi. Dan tahun 2002 kembali terjadi. Konsekuensinya perlu diadakan penjadwalan hutang. Hutang Indonesia makin membengkak (Gie, 2003). Pemerintah di era reformasi masih meneruskan penyelesaian anggaran dengan cara hutang, kecanduan hutang (debt-addict). Sampai bulan Maret 2010 hutang Indonesia mencapai 180,7 miliar dollar AS atau setara dengan Rp. 1.628, 4 triliun. Konsekuensinya IMF dan Bank Dunia dan WTO makin mudah mendikte kebijakan pembangunan di Indonesia. Banyak regulasi mulai UU hingga PP yang dipengaruhi oleh korporasi internasional, misal UU Migas "dipesan" bank dunia, UU BUMN "dipesan" Price Waterhouse Cooper, UU Kelistrikan "dipesan" ADB (Rais, 2008:214). Lebih memperihatinkan lagi, sebagaimana diungkap oleh ketua MK, bahwa praktek "jual beli" pasal sering Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 275
terjadi pada jajaran DPR yang kompetensinya terbatas dan integritasnya rendah. Kontrak karya dalam bidang pertambangan jadi tidak Ironisnya ketika salah satu pelaku usaha, yaitu John Perkins, yang ikut terlibat dalam menciptakan jebakan hutang sudah tobat dan mengaku, namun elit dan pengambil kebijakan di Indonesia belum sadar dan tidak (mau) tahu. Para ekonom dan pengambil kebijakan seolah tidak tahu bahwa negara yang tidak campur tangan dalam bidang ekonomi pada saat mengami krisis menghadapi kesulitan yang luar biasa. Negara Amerika, Yunani dan Portugal yang sejak dua tahun terakhir mengalami kesulitan keuangan dapat menjadi contoh menarik. Sebaliknya negara-negara yang tetap berperan dalam bidang ekonomi dengan melakukan managemen yang baik, yaitu India, China dan Brasil justru berhasil melakukan pembangunan lebih baik (Naisbhit, 2008). Keterpukauan yang berlebihan terhadap wacana dan produk asing perlu disikapi dengan kritis. Wacana bukanlah sesuatu yang netral dan berada dalam ruang kosong. Setiap wacana selalu sarat dengan nilai dan kepentingan tertentu. Wacana Barat yang dikembangkan di negara-negara berkembang tidak selalu cocok dan berdampak positif terhadap dinamika masyarakat di negara berkembang (Said, 1994). Kita perlu kritis karena "rekayasa gagasan' (memetic enginering) selalu dimulai untuk melakukan hegemoni. Kedaulatan bangsa Indonesia kini makin memprihatinkan. Banyak aset ekonomi yang sudah terlanjur dikuasai asing. Kebudayaan yang menjadi modal dasar dan kebanggaan sering mengalami distorsi. Dalam kebijakan politik pemerintah masih kurang tegas. Penegakan hukum tidak berjalan dengan mendasarkan pada prinsil keadilan. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara menjadi melemah. Sementara elit politik banyak yang sulit dijadikan teladan. Sebagian besar etos kerja dan komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat masih lemah. Wacana anti negara masih kuat sementara kalau ada kesulitan negara diminta terlibat. Untungnya prestasi olahragawan Indonesia dalam Asean Games cukup menyenangkan, termasuk kesebelasan PSSI U23 sehingga dapat menjadi penglipur lara dan kebanggaan. Masih ada rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Juga masih banyak anak Indonesia yang rela belajar, bekerja untuk mencapai prestasi demi reputasi dan kebangaannya pada Indonesia. Bapak, ibu dan hadirin yang terhormat, Sejarah Membuktikan Kedaulatan Harus Diperjuangkan Narasi ringkas tentang sejarah perjalanan kedaulatan bangsa di Indonesia cukup menarik untuk dijadikan salah satu referensi dalam menjelaskan kondisi Indonesia saat ini. Namun beberapa kelemahan bagi bangsa Indonesia tadi bukan untuk diratapi. Sudah bukan waktunya kita pesimis dan mengeluh. Kita perlu segera mencari solusi, minimal untuk dalam tataran pribadi yaitu berusaha menjadi sosok warga negara Indonesia yang berdaulat. Manusia yang tidak larut pada pemenuhan "keinginan" melainkan lebih mendasarkan pada kebutuhan. Menggali potensi diri untuk menjaga "harga diri" melalui prestasi. Hidup bukan untuk mengeluh, melainkan harus siap berpeluh. Bukan waktunya lagi kita bertobang dagu karena tantangan zaman menuntut kita untuk menyingsingkan lengan baju. Hasil kajian dan refleksi tersebut dapat menjadi salah satu referensi dalam menatap masa depan. Dinamika sejarah kedaulatan bangsa Indonesia cukup fluktuatif. Kita perlu melakukan reinterpretasi terhadap pengertian dan tugas sejarah politik pada khususnya dan sejarah pada umumnya. Sejarah politik seyogyanya perlu dimaknai secara baru sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan riil di masyarakat. Pada satu sisi perkembangan pengertian sejarah politik menjadi lebih luas. Sejarah politik didefinisikan dengan sejarah kekuasaan (history of power). Makna kekuasaan juga mulai meluas. Kekuasaan tidak hanya terkait dengan pemerintah, negara atau peperangan. Kekuasaan tidak sebatas dimaknai sebagai suatu kata benda yang ada di tangan elit saja. Kini kekuasaan dimaknai berada dimana-mana (power is omnipresent). Rakyat biasa, kelompok yang terpinggirkan (subaltern) hingga mereka yang terkalahkan juga memiliki kekuasaan. Pada masa lalu kekuasaan cenderung dikaitkan dengan konsep "kekuasaan atas" (power over) yang penuh dengan dominasi, eksploitasi dan hegemoni. Kini mulai berkembang konsep 276 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
"kekuasaan bersama" (power with). Kekuasaan tidak hanya monopoli dan atau dikaitkan dengan elit sebagaimana terjadi dalam masyarakat tertutup. Kekuasaan secara riil dan potensiil juga dimiliki dan diaktualisasikan olah rakyat kebanyakan. Kekuasaan juga merembes serta mempengaruhi bidang diluar politik, mulai dari kehidupan ekonomi, budaya, bahasa hingga relasi dalam rumah tangga. Untuk itulah kajian tentang kedaulatan suatu negara tidak harus menegasi kedaulatan diri warga negara. Kedaulatan negara dapat tegak dan kokoh selama berakar dan ditopang oleh kehidupan kewarganegaraan yang memiliki otonomi diri. Dalam rangka untuk menempatkan, memaknai dan merealisasikan kedaulatan di Indonesia, sejarah politik Indonesia dapat menjadi salah satu referensi. Kedaulatan sebagai kata kerja bukan sesuatu yang bersifat statis dan berada dalam ruang kosong, tabularasa. Fluktuasi pemaknaan kedaulatan sangat dipengaruhi oleh pelbagai relasi kekuatan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi. Wacana politik global tentang posisi dan peran negara yang dinamis serta peran kekuatan politik-ekonomi internasional mempunyai peran yang cukup signifikan. Perubahan tatanan politik ekonomi global serta dinamika sosiologis, antropoligis dan ekonomis masyarakat ikut bertalindan dengan perubahan politik yang sedang berposes. Untuk itulah perdebatan tentang konsep kedaulatan dan realisasinya tidak dapat dipahami secara tunggal. Agar interpretasi tidak menjadi liar dan merugikan kepentingan bangsa serta tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, kita dapat menggunakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar sekaligus bingkai dalam memaknai dan merealisasikan kedaulatan bangsa. Pancasila yang akhir-akhir ini banyak menarik perhatian publik seyogyanya benar-benar dapat menjadi dasar negara yang sesungguhnya sekaligus cara pandang bangsa Indonesia, khususnya para elitnya. Pengingkaran atau sikap abai terhadap Pancasila yang dilakukan oleh elit-elit strategis, khususnya elit politik dapat berdampak luar biasa dibanding sikap abai masyarakat kebanyakan. Kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara berpengaruh secara signifikan terhadap aktualisasi dan pengamalan Pancasila. Pelbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh elit dan pengambil kebijakan sangat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat. Pada saat pemerintah membiarkan importir memasukkan garam di tengah petani garam sedang panen raya membuat petani garam frustasi dan kehilangan antusias memproduk garam. Demikian halnya sikap pemerintah yang membuka peluang kembali impor sapi menyebabkan peternak sapi kehilangan gairah beternak sapi. Sebaliknya ketika gubernur Jawa Timur membuat surat edaran yang berisi himbauan agar pegawai negeri pada hari-hari tertentu menggunakan batik, gairah produksi batik makin meningkat. Sebagian besar masyarakat tidak merasa malu atau rendah diri memakai busana batik. Demikian pula tradisi setelah sidang pengukuhan guru besar sejak masa kepemimpinan rektor UM Prof. Dr. Suparno yang menyajikan masakan tradisional semacam "tewul", "gatot" atau yang lain mampu membuktikan bahwa makanan tradisional tidak kalah lezat dan bergengsi dengan makanan impor. Pejabat universitas dan guru besar jadi tidak "alergi" makan "tewul" dan "gatot". Bapak, ibu dan hadirin yang terhormat, Memujudkan Kembali Misi dan Visi Pendiri Bangsa Uraian tentang dinamika perjalanan sejarah bangsa Indonesia kontemporer di atas memang banyak menunjukkan kekurang sigapan bangsa Indonesia dalam merealisasikan kedaulatan politik, ekonomi dan budaya. Dominasi kebijakan yang pro pasar di era globalisasi kurang memberikan keuntungan riil bagi bangsa dan negara Indonesia. Para pendiri bangsa jelas imperialisme, kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme yang membelenggu kedaulatan diri rakyat maupun negara. Soekarno dan Hatta adalah sosok pejuang yang menginginkan Indonesia kedaulatan bangsa dan negara secara holistik. Hatta dalam pledoinya di pengadilan Belanda secara tegas menyatakan bahwa "lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain". Dan Soekarno dalam bukunya Indonesia pledoinya "Indonesia Menggugat" secara tegas menyatakan bahwa Kemerdekaan Nasional tidak berarti menjadi negeri mandat, daerah pengaruh. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 277
Kita sebagai ilmuwan maupun warga negara memang bisa prihatin, namun sebagai pribadi kita perlu tetap optimis dan percaya diri. Kedaulatan diri dan bangsa Indonesia masih dapat dikembangkan untuk mencapai masyarakat yang cerdas, sejahtera, adil dan beradab. Kita harus tetap memiliki harapan sebagai sumber dan gairah dalam berjuang. Salah satu sarana untuk mengkajinya adalah membahas kedaulatan bangsa dalam konteks historis. Sebelum kedatangan bangsa Barat, bangsa-bangsa di nusantara memiliki kedaulatan yang gemilang. Demikian pula pada masa pergerakan nasional, para pendiri bangsa memiliki pemikiran dan prinsip hidup yang layak menjadi teladan. Suramnya kedaulatan diri dan bangsa saat ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Perkembangan modal asing yang masuk ke Indonesia sejak Orde Baru pada awalnya (minimal secara formal) ingin dijadikan sebagai stimulan pembangunan. Akibat pengelolaan pembangunan yang kurang waspada dan hati-hati menyebabkan modal asing mendominasi. Modal asing sering menimbulkan kerugian bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi setelah membaca pengakuan mantan bandit ekonomi John Perkins (2005, 2007) yang mengutarakan secara terbuka akan perbuatan pengusaha asing dalam mengeruk kekayaan Indonesia dengan meninabobokkan elit dan bangsa Indonesia. Ironisnya kekuatan kekuatan politik ekonomi global justru makin dominan di era reformasi. Pelbagai aset yang menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh modal asing. Bahasa Indonesia makin tidak konsisten dijalankan dalam berbahasa. Ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan untuk memahami dan merealisasi kedaulatan bangsa secara cerdas dan bijak. Pertama adalah memahami pergeseran makna kedaulatan serta praksis yang terjadi di Indonesia dari perspektif sejarah. Realitas kedaulatan yang berkembang saat ini tidak relevan lagi dilihat dari dimensi mitologi dan atau ideologi semata. Eksplanasi ilmiah yang kritis perlu menjadi rujukan utama dalam memahami realitas. Kedua melakukan reorientasi terhadap proses pembangunan bangsa. Pembangunan tidak hanya diorientasikan untuk mengatasi kebutuhan kekinian melainkan lebih pada realisasi untuk mencapai kesejahteraan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Negara memang harus kuat. Tetapi itu tidak berarti bahwa ketika negara kuat kedaulatan rakyat harus dikebiri. Pandangan dikotomis yang mempertentangkan negara dan rakyat perlu dievaluasi. Berdirinya negara sejak awal dipahami untuk kesejahteraan rakyat bukan mengebiri hak-hak fundamental rakyat. Ketiga, menyikapi relasi politik ekonomi internasional di era globalisasi secara kritis dan bijak. Memang dari paparan sebelumnya nampak bahwa posisi bangsa Indonesia cenderung lemah dan sering dirugikan. Namun hal tersebut tidak harus disikapi dengan menerapkan politik isolasi atau menentang Barat secara frontal dan vulgar. Diperlukan strategi dan keberanian moral yang cerdas dalam mengantisipasi dominasi, eksploitasi dan hegemoni pasar global yang kini terjadi. Kita bisa jengkel, marah dan sakit hati melihat banyaknya sumber daya alam dan ekonomi Indonesia yang lebih banyak memberi keuntungan bangsa asing dibanding bangsa Indonesia sendiri. Tetapi, kita tidak harus bersikap anti asing. Sebagaimana telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa, bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang inklusif bukan chauvinisme, atau jingoisme. Pelbagai aspek yang kini telah menjadi milik bangsa Indonesia banyak yang diambil dan diolah dari asing. Misalnya istilah Indonesia bukan suatu istilah yang asli ditemukan oleh bangsa Indonesia. Istilah "Indu-nesians" pertama kali digunakan oleh ilmuwan Inggris George Samuel Windsor Earl pada tahun 1850 sebagai istilah etnografis untuk menjelaskan ras Polinesia yang tinggal di Kepulauan Hindia. Istilah "Indonesian" terus digunakan oleh James Logan untuk menjelaskan kawasan geografis kepulauan di nusantara. Kemudian disusul oleh E.T Hamy, N.B. Denny, Willian Edward Maxwell dan Adolf Bastian sebelum dimaknai secara politik oleh tokoh-tokoh pergerakan pada akhir dasarwarsa kedua abad XX (Elson, 2008). Demikian pula istilah republik, demokrasi dan sebagainya. Pelbagai aspek yang berasal dari asing oleh nenek moyang kita tidak diterima begitu saja melainkan diolah sesuai dengan potensi dan makna menjadi bagian dari proses akulturasi hingga "lokal genius". Kita masih perlu berelasi dengan bangsa-bangsa lain dalam membangun dunia yang lebih baik. Kedaulatan yang diperjuangkan bangsa Indonesia adalah kedaulatan yang dapat 278 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
berdampingan dengan kedaulatan bangsa lain. Dalam konteks itulah nasionalisme Indonesia diharapkan tumbuh kembang secara sehat dalam "tamansari internasionalisme". Memang upaya menegakkan kedaulatan dalam bidang politik, ekonomi dan budaya harus dilakukan secara silmultan dan holistik. Masing-masing bidang saling terkait dalam merealisasi kedaulatan. Langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan "revolusi budaya". Kita perlu melakukan "imaginasi kreatif" terhadap nilai-nilai luhur peradaban bangsa secara cerdas. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa yang digali dari mutiara budaya Indonesia dapat menjadi titik tolak sekaligus tolok ukur dalam melakukan "revolusi budaya". Melalui revolusi budaya diharapkan akan terjadi perubahan radikal terhadap cara hidup dan cara kerja (way of life), cetak pikir (mindset), nilai (values) dan cara pandang (way of thinking) serta ethos kerja. Melalui revolusi budaya bangsa Indonesia dapat bersama-sama berusaha dan berjuang mencapai kemerdekaan pikiran dan hati bangsa Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 "Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita!". Usaha para pendiri bangsa bukan sekedar mencapai kedaulatan negara, melainkan juga kedaulatan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Untuk itulah Bung Hatta selalu mengingatkan akan pentingnya kedaulatan rakyat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial agar bangsa Indonesia tidak terjebak pada tatanan kapitalisme yang menindas, baik kapitalisme dalam negeri maupun kapitalisme asing (Suleman, 2010). Dalam bidang budaya kita perlu tegar dan percaya diri dengan nilai-nilai luhur yang kita warisi dari nenek moyang. Bahasa Indonesia sebagai bagian dari produk budaya sekaligus menjadi salah satu identitas utama bangsa Indonesia perlu kita aktualisasikan secara konsisten. Serangan bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia yang sempat menimbulkan istilah "Indogris" perlu segera diakhiri. Salah satu mahasiswa terbaik Universitas Negeri Malang, yaitu Ferril Irham Muzaki, dari jurusan bahasa Inggris sempat melontarkan keprihatinannya sekaligus kritik bagi bangsa Indonesia yang tidak konsisten menggunakan bahasa Indonesia (Surya, 5 Februari 2010 dan 13 April 2011). Dalam konteks itu, penulis mengusulkan agar bahasa pengantar, simbol dan identitas yang ada di lingkungan UM menggunakan prinsip bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak baik dan tidak benar itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa bukan hanya cermin dari realitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Wittgenstein. Bahasa adalah cakrawala, batas pemandangan dan pemahaman dunia seseorang sebagaimana dinyatakan oleh Bertrand Russel. Kehidupan manusia sulit dibayangkan tanpa bahasa yang teratur. Menurut Konfusius keteraturan hidup manusia diawali oleh bahasa. Tidak berlebihan kalau Derrida menyatakan bahwa dekonstruksi menempatkan bahasa lebih sebagai simbol (sign) dibanding sebagai kata (word). Sebagai simbol bahasa merupakan media utama dalam membaca ulang realitas sebagai suatu teks. Hal ini perlu ditekankan karena masalah bahasa bukan sekedar masalah teknis tata bahasa. Bahasa merupakan identitas sekaligus bagian dari eksistensi dan aktualisasi bagi komunitas pendukungnya. Kedisiplinan dalam berbahasa merupakan cermin disiplin hidup sebagai bangsa. Konsistensi berbahasa secara baik dan benar menjadi bagian dari perbaikan dan pengembangan cara hidup suatu bangsa yang bertanggungjawab. Bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari realisasi kesadaran eksistensial.Pada satu sisi bahasa Indonesia ingin dijadikan bahasa internasional, minimal sekarang telah menjadi bahasa resmi "ASEAN Inter-Parliamentary Assemby" namun justru masih banyak elit dan rakyat Indonesia yang kurang percaya diri (Damshauser, dalam Tempo 20 November 2011). Kedaulatan politik diharapkan tidak hanya dapat memberikan kebijakan yang tegas dan cerdas dalam aspek budaya, melainkan juga dalam aspek ekonomi. Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara harus menjadi dasar pertimbangan utama dalam membuat regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara secara konsisten. Program kekuatan politik-ekonomi internasional yang ingin mencari keuntungan melalui intervensi dalam pelbagai regulasi, khususnya melalui Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjusment Program/SAP), perlu disikapi secara kritis dan cerdas. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 279
Banyak aturan hukum mulai dari UU sampai dengan PP yang tidak konsisten dengan Pancasila sehingga merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Potensi lokal yang ada perlu dikembangkan untuk menjadi pilar sekaligus dasar memenuhi kebutuhan sendiri. Baik dalam pemenuhan ketahanan pangan, energi, sistem politik, budaya hingga ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diintegrasi dan disinergikan dengan sistem budaya yang ada. Misal, tanpa ada integrasi ilmu pengetahuan dengan kebudayaan yang ada akan memunculkan gejala disintegrasi antara pengetahuan imiah dengan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan di Barat sejak revolusi industri telah menciptakan deklerikalisasi. Sebaliknya di Indonesia budaya baca tulis justru memperkuat klerikalisasi dengan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai simbol inisiasi yang vulgar. Penggunaan gelar akademis dalam dunia non akademis, atau "belajar" hanya untuk memburu gelar adalah indikasinya. Proses "belajar" yang mudah, murah dan cepat telah menjadi salah satu budaya instan yang membahayakan landasan mental dan intelektual generasi Indonesia ke depan. Sebagai bangsa yang cukup lama dijajah memang berpengaruh dengan cara pikir dan bertindak kolektif. Rasa rendah diri dalam berinteraksi dengan bangsa lain perlu segera diubah. Kita sebagai bangsa perlu segera melakukan revolusi budaya yang mampu memberi sentakan kesadaran, yang memungkinkan terjadinya perubahan mental. Perubahan mental bangsa lembek menjadi mental dan budaya yang kuat dengan menanamkan kesadaran akan "harga diri". Tanpa harga diri sulit digapai prestasi. Tanpa prestasi tiada reputasi. Tanpa prestasi dan reputasi kedaulatan diri dan bangsa tidak dihormati dan kita hanya akan menjadi "bangsa tempe" yang mudah diinjak-injak oleh orang atau negara lain. Sejarah tidak ada yang berulang, tetapi manusia berulang kali tidak dapat belajar dan mengambil hikmah dari sejarah. Catatan Akhir Sebagaimana di awal telah disinggung bahwa sejarah sebagai suatu ilmu seyogyanya tidak berhenti menjadi ilmu yang konservatif. Ilmuwan sejarah seyogyanya tidak hanya rajin dan aktif mendiskripsikan peristiwa-peristiwa masa lampau. Sebagai ilmuwan yang memiliki tanggungjawab sekaligus menyadari diri sebagai pelaku sejarah perlu menjabarkan benang merah masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Tawaran ilmu profetik yang dikemukakan oleh almarhum Kuntowijoyo menjadi salah satu alternatif yang cukup signifikan dalam melihat kondisi sejarah baik sebagai peristiwa, kisah maupun proses. Masa lampau masyarakat di nusantara pernah gemilang. Di era pergerakan banyak melahirkan tokoh dan pemikiran cemerlang. Mereka berjuang tanpa kenal lelah menggapai kedaulatan bangsa dan negaranya. Sebelum bangsa dan negaranya berdaulat mereka telah berhasil melakukan lompatan eksistensial, yaitu menjadi sosok-sosok pribadi yang berdaulat. Namun setelah "kemerdekaan politik" diperoleh kedaulatan warga maupun negara dalam kancah kehidupan yang lebih luas masih memprihatinkan. Kebudayaan Indonesia masih masuk kategori budaya yang lembek, yaitu terlalu permisif terhadap sikap mental terabas, hipokrit, dan kurang menjaga kualitas, termasuk kualitas diri dan harga dirinya. Agar dimensi profetik tidak membelenggu alternatif, posisi sejarah sebagai ilmu profetik perlu diposisikan juga sebagai ilmu kritis, yaitu ilmu yang selalu "curiga" terhadap apa yang sudah ada. Sebagaimana dikembangkan oleh Ardono, Horkheimer, Eric Fromm hingga Jurgen Habermas, ilmu sosial kritis memiliki karakteristik emansipatoris dengan anggapan bahwa tidak ada ilmu dan teknologi yang bersifat netral. Dengan menempatkan sejarah sebagai ilmu profetik dan kritis, deskripsi tentang masa lalu dapat dikembangkan sebagai suatu peristiwa sejarah yang terus bergerak dan berpengaruh hingga masa kini. Melalui proses perubahan dan kelanjutan yang cukup kompleks masyarakat diharapkan tidak hanya belajar sejarah melainkan juga berani memposisikan dirinya sebagai pelaku sejarah bukan sekedar obyek sejarah. Kedaulatan yang di masa pergerakan nasional dirumuskan serta diperjuangkan secara cerdas justru mengalami kekaburan di masa setelah kemerdekaan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan oleh situasi zaman. Pada masa kolonial seseorang, khususnya pelajar yang akan masuk dalam 280 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
gelanggang politik akan berpikir panjang. Resiko dan tantangan yang berat menjadi media seleksi mental dan intelektual. Sebaliknya di masa setelah kemerdekaan dan khususnya di era reformasi ini, dengan menggunakan "yargon" demokrasi seolah politik dapat dikerjakan oleh siapa saja. Mereka yang pernah terlibat dalam tindak kriminal dan kurang memiliki wawasan dan pengetahuan politik yang cukup pun merasa berhak menjadi politisi. Kedaulatan diri dan kedaulatan bangsa yang kita jalani akhir-akhir ini perlu disikap dengan cara yang baru. "Gerakan swadeshi" yang sebelumnya ditafsirkan cinta produk dalam negeri perlu ditambah dengan milik bangsa sendiri, Terjadi paradoksal antara gerakan perjuangan kedaulatan diri dengan kedaulatan negara. Gerakan anti negara yang makin mengeras di era reformasi perlu disikapi secara kritis dan cerdas (Winarno, 2010). Demikian pula sebaliknya gerakan yang mengutamakan perjuangan kedaulatan diri melalui hak asasi manusia juga perlu disikapi secara kritis dan kreatif. Hal ini perlu dilakukan agar kepentingan nasional tidak dipersempit menjadi kepentingan penguasa dan hak asasi manusia dihadapkan secara diametral dengan kepentingan negara yang lebih luas. Di masa lalu anak-anak nusantara pernah menjadi pelopor sekaligus pemegang obor peradaban. Kini para pemimpin dan rakyat Indonesia harus berani berdiri tegak sekaligus menegakkan harga diri dan kedaulatan diri secara terhormat dan bermartabat. Tanpa adanya komitmen, keberanian dan kecerdasan dalam berdiplomasi dengan bangsa asing, terutama negara- negara besar akan menyebabkan Indonesia hanya menjadi "negara centeng" (Wibowo, 2010 a). Bangsa Indonesia sebagai keturunan dan atau pewaris bumi nusantara juga bisa memperjuangkan kedaulatan diri, kedaulatan politik, ekonomi dan budaya, negara tercinta Indonesia raya. Bagaikan sebuah peribahasa bahwa, "ikan yang mati akan hanyut mengikuti arah arus mengalir. Sebaliknya ikan yang hidup akan berenang di tengah arus tanpa harus takut terhanyut". Bagaikan judul pidato bung Hatta di depan sidang KNIP tahun 1948, "bangsa Indonesia hanya dapat mempertahankan kedaulatan dengan cerdas kalau dapat menjadi nahkoda yang piawai Mendayung diantara Dua Karang". Bangsa Indonesia memang perlu mencermati perkembangan tatanan global. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah merajut dan mengembangkan potensi lokal. Mengubah budaya bangsa yang lembek (soft state) menjadi budaya etos kerja yang ulung dan agung. Tanpa kemampuan menggali nilai-nilai budaya luhur dan merealisasikannya menjadi etos kerja yang ulung, bangsa Indonesia hanya akan menjadi halaman belakang (backyard) bangsa-bangsa Asia lainnya. Melalui belajar dan kerja yang cerdas bangsa Indonesia pasti bisa menggapai kejayaan dan menegakkan kedaulatan diri dan bangsa secara gemilang. Kita sudah memiliki visi kenegaraan yang cerdas yaitu Pancasila (Latif, 2011) tetapi mengapa kita silau dengan alamat yang ingin dicapai bangsa asing? Penulis khawatir mungkin itu hanyalah "alamat palsu" dalam mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana lagu yang dinyanyikan Ayu Ting Ting? Indegenisasi teori pembangunan dan teori keilmuan dibutuhkan agar epistemologi ilmu dapat bersinergi dengan sosiologi ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah bangsa yang mendsak dan strategis. Barangkali, pernyataan yang dikemukakan oleh Eko Fajar Nurprasetyo, pemuda yang mempelopori usaha industri semikonduktor yang meninggalkan kondisi pekerjaan yang mapan di Jepang demi melihat bangsanya maju patut dikutip dalam akhir pidato ini. Dia menyadari bahwa identitas kebangsaan di era globalisasi masih sangat penting. Menurutnya "Sebuah bangsa semakin dihormati bangsa lain jika percaya pada nilai-nilai baik bangsa sendiri dibanding hanya mengekor pada kemajuan bangsa lain" (Kompas, 18 Oktober 2011) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 281
DAFTAR RUJUKAN Abdullah, T. 1985. Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi. Dalam Abdullah, T. & Surjomihardjo, A. Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif: Jakarta: YIIS & Leknas LIPI - Gramedia. Adam, C. 1966. Bung Karno; Penyambung Lidah Rakjat Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Alam, W.T. 2009. Di Bawah Cengkeraman Asing. Jakarta: Ufuk Press. Alfian. 1999. Pengantar edisi Indonesia. Dalam Harry A. Poeze. Pergulatan menuju Republik, Tan Malaka 1925-1945. Jakarta: Grafiti Press. Anderson, B.A. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture". Dalam Claire Holt (Ed.). Culture and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. Barnes, H.E. 1963. A History of Historical Writing. New York: Dover Publications, Inc. Baswir, R. 2003. Privatisasi BUMN: Menggugat Model Ekonomi Neoliberal IMF, dalam I. Wibowo & Francis Wahono. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Bourcheir, D. & Legge, J. 1994. Democracy in Indonesia 1950s and 1990s. Victoria. Centre of Southeast Asian Studies. Bremmer, I. 2010. The End of The Free Market; Who Wins the War Between States and Corporations? New York: Penguin Group. Budiman, A. 1989. Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia. Jakarta: Gramedia. Conboy, K. & Morrison, J. 1999. Feet to the Fire; CIA Covert Operations in Indonesia 1957-1958. Annapolis: Naval Institute Press. Crouch, H. 1993. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca and London: Cornell University Press. Elson, R.E. 2009. The Idea of Indonesia, sejarah pemikiran dan gagasan. Terj. Zia Anshor. Jakarta: Serambi. Elton, G.R. 1970. Political History, Principles and Practice. New York: Basic Books, Inc. Feith, H. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. Gibbons, M.T. ed. 1987. Tafsir Politik. Yogyakarta: Qalam. Gie, K.K. 2003. Membangun Kekuatan Nasional Untuk Kemandirian Bangsa. Dalam I. Wibowo & F. Wahono. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Gilbert, F. 1990. History: Politics or Culture? Reflections on Ranke and Burckhardt. Princenton University Press. Habermas, J. 1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. Terj. Hassan Basari. Jakarta: LP3ES. Harvey, D. 2010. Imperialisme; genealogi dan logika kapitalisme kontemporer. Yogyakarta: Resist Book. Hatta, M. 1982. Ke Arah Indonesia Merdeka. Dalam Miriam Budiardjo (ed.). Masalah Kenegaraan. Jakarta: Gramedia. ________1983. Tanggungjawab Moral Kaum Inteligensia. Dalam Aswab Mahasin & Ismed Natsir (ed.) Cendekiawan dan Politik. Jakarta: LP3ES. Hariyono. 2004. Transisi Menuju Demokrasi Terpimpin, dalam Ismain, K. & Nurhadi. Sejarah dan Kebudayaan. Malang. Universitas Negeri Malang Press. Ismain, K. & Nurhadi. Sejarah dan Kebudayaan. Malang. Universitas Negeri Malang Press. ________2006. Dinamika Anak-Anak Pergerakan dan Pemikiran Demokrasi. Dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Th. 40 No. 2. ________2008a. Anak-anak Pergerakan dan Pencerahan Budaya Indonesia. Dalam Djoko Marihandono (ed.). Titik Balik Historiografi di Indonesia. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. ________2008b. Penerapan Status Bahaya di Indonesia. Jakarta: Pencil 324. ________2009. Blueprint Demokrasi menurut Pendiri Bangsa. Laporan Penelitian. Malang Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang. Kartodirdjo, S. 2005. Sejak Indisch Sampai Indonesia. Jakarta: Buku Kompas. Katoppo, A. 2000. Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, Sumitro Djojohadikusumo. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 282 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Kleden, I. 1988. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES. ---------- 2003. Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia. Jakarta: Kompas. ________2004. Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan. Magelang: Indonesiatera. Koentjaraningrat, 1985. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia. Kunio, Y. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan. ________2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. Latif, Y. 2011. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lubis, M. 1981. Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggungjawaban. Jakarta: Yayasan Idayu. Madjid, N, 2004. Indonesia Kita. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Mas'oed, M. 2006. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 - 1971. Jakarta: LP3ES. McCarthy, T. 2008. Teori Kritis Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kreasi Wacana. McVey, R. 1998. Kaum Kapitalis Asia Tenggara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Muhaimin, Y.A. 1991. Bisnis dan Politik; Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES. Multatuli, 2008. Max Havelaar. Jakarta: Narasi. Muzaki, F.I. 2010. Bahasa SBY dan Bahasa Indogris. Surabaya. Harian Surya. ________2011. Kemerdekaan Bahasa Indonesia. Surabaya: Harian Surya. Nagazumi, A. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 - 1918. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Nasution, I & Agustinus, R. (Peny.). 2006. Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kampus FISIP UI, Depok, 31 Mei 2006. Niel, R. Van. 1984. Munculnya Elit Modern. Terj. Zahara D.N. Jakarta: Pustaka Jaya. Nugroho, E. 2004. Ensiklopedi Nasional Indonesia. Bekasi: PT Delta Pamungkas. Perkins, J. 2005. Confessions of an Economic Hit Man. Jakarta: Abdi Tandur ________2007. Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional. Jakarta: Ufuk Press. Poeze, H.A. 1999. Pergulatan Menuju Republik Tan Malaka 1925-1945. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. ________ 2008. Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-KITLV. Priyono, H.B. 2008. Berburu Manusia Ekonomi. Dalam Basis No. 01 Tahun ke-57. Purwanto, B. 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!. Yogyakarta: Ombak. Rais, M.A. 2008. Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!. Yogyakarta: PPSK. Reid, A. 1993. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Ricklefs, M.C. 2007. Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2004. Jakarta: Serambi. Rivai, A. 2000. Student Indonesia di Eropa. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Riyanto, E.A. 2011. Berfilsafat Politik. Yogyakarta: Kanisius. Said, E.W. 1994. Culture and Imperialism. London: Vintage. Senge, P.M. 2006. The Fifth Discipline; The Art & Practice of the Learning Organization. New York: Double Day. Shills, D.L. 1968. International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan Company & The Free Press. Shindunata, 2008. Masyaallah krisis tempe. Dalam "Basis" Edisis Januari-Februari 2008. Shiraishi, T. 1997. Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Rej. Hilmar Farid. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Simbolon, P.T. 1995. Akar-Akar Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Kompas. Sukarno, 2005. Dibawah Bendera Revolusi. Jakarta: Yayasan Bung Karno. Suleman, Z. 2010. Demokrasi untuk Indonesia. Jakarta: Buku Kompas. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. | 283
Suseno, F. M. 2004. Etika Politik, Prinsip- prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia. van Leur, J.C. 1960. Indonesian Trade and Society. Bandung: Sumur Bandun g. van Miert, H. 2003. Dengan semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930. Terj. Sudewa Satiman. Jakarta: Hasta Mitra: Pustaka Utan Kayu. Vlekke, B.H. 2008. Nusantara, Sejarah Indonesia. Terj. Samsudin Berlian. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Wardaya, B.T. 2006. Bung Karno Menggugat. Jakarta: Gramedia. Wibowo, I 2010. Negara Centeng; Negara dan Saudagar di Era Globalisasi. Yogyakarta: Kanisius. ________2010b. Negara dan Bandit Demokrasi. Jakarta: Buku Kompas. Wie, T.K. 2002. Kebijaksanaan Ekonomi di Indonesia selama Periode 1950-1965 Khususnya dalam Investasi Asing. Dalam J. Thomas Linblad; Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM - Pustaka Pelajar. Winarno, B. 2010. Melawan Gurita Neoliberalisme. Jakarta: Erlangga. Winters, J.A. 2004. Orba Jatuh, Orba Bertahan, Analisa Ekonomi - Politik 1998 - 2004. Jakarta: Djambatan. 284 | Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik
Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Dampaknya terhadap Daerah Asal Prof. Dr. Budijanto, M.Sos. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yth. Ketua Senat Universitas Negeri Malang Yth. Rektor Universitas Negeri Malang Yth. Ketua dan anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang Yth. Para Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang Yth. Para Dosen, Mahasiswa, dan Staf Administrasi Universitas Negeri Malang Yth. Para undangan dan hadirin semuanya.yang saya mulyakan Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Kependudukan didepan sedang terbuka senat Guru Besar Ubiversitas begeri Malang yang terhormat dapat dilaksanakan pada hari ini. Para hadirin yang saya mulyakan Indonesia yang jumlah panduduknya 250 juta jiwa sebagai salah satu negara yang memilki jumlah penduduk terbesar ke 4 didunia setelah RRC: 1,3 milayar jiwa, India: 1,1 milyar jiwa dan Amerika Serikat 500 juta jiwa. Masalah utama kependudukan di Indonesia adalah tidak imbangnya pertambahan angkatan kerja degan penyediaan kesempatan kerja sehingga berdampak pada semakin tingginya pengangguran. Lebih-lebih akibat adanya krisis moneter yang bersifat multi dimensi pada tahun 1997/1998 berdampak pada menurunya potensi masyarakat yaitu tdak mampunya masyarakat untuk membeli alat kontrasepsi dan kebangkrutan BKKBN yang tidak mampu menyedia- kan alat kontrasepsi pada saat itu, menyebabkan terjadinya baby boom pada tahun 2000, yang diparkirakan Indonesia diprediksi akan mendapat bonus di tahun 2020-2030. Bonus tersebut adalah Bonus Demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Berdasarkan paparan Surya Chandra, anggota DPR Komisi IX, dalam Seminar masalah kependudukan di Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bahwa jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70 persen, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara nonproduktif hanya 60 juta. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebab- kan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia lainnya, angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus turun sampai 2020. Tentu saja ini merupakan suatu berkah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Impasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersedian lapangan pekerjaan. Yang menjadi pertanya- an adalah apakah negara kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja di tahun 2020-2030? Kalau pun lapangan pekerjaan tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional? Berkaca dari fakta yang ada sekarang, indeks pembangunan manusia atau human development index (HDI) Indonesia masih rendah. Dari 182 Prof. Dr. Budijanto, M.Sos. | 285
negara di dunia, Indonesia berada di urutan 111. Sementara dikawasan ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan enam dari 10 negara ASEAN. Posisi ini masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura. Tingkat HDI ini terbukti dari tidak kompetitifnya.pekerja Indonesia di dunia kerja baik di dalam ataupun luar negeri. Paling banter, pekerja Indonesia di luar negeri adalah menjadi pembantu. Ujung- ujungnya disiksa dan direndahkan. Untuk tingkat dalam negeri sekali pun, pekerja indonesia masih kalah dengan pekerja asing. Hal ini ditandai dari banyaknya peluang kerja dan posisi strategis yang malah ditempati tenaga kerja asing. Permasalah pembangunan sumber daya manusia inilah yang harusnya bisa diselesaikan dari sekarang, jauh sebelum bonus demografi datang. Jangan sampai hal yang menjadi berkah justru membawa bencana dan membebani negara karena masalah yang mendasar: Kualitas manusia! Kenyataannya pembangunan kependudukan seolah terlupakan dan tidak dijadikan underlined factor. Padahal pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjadi agent of development dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi. Solusi lainnya bisa dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Selain itu pemerintah juga harus mampu menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan, menjaga aset-aset Negara agar tidak banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan dari sisi peluang kerja. Bukan hanya pemerintah, masyarakat (lembaga pendidikan/ perguruan tinggi ) juga harus menjadi pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri.Kesimpulan yang bisa ditarik adalah bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Satu sisi adalah berkah jika berhasil mengambilnya. Satu sisi yang lain adalah bencana seandainya kualitas SDM tidak dipersiapkan Para hadirin yang saya mulyakan Fenomena migrasi Internasional tenaga kerja Indonesia (TKI), secara makro diakui selain dapat membantu memecahkan masalah ketenaga kerjaan di tingkat nasional juga dapat meningkat- kan devisa negara. Secara mikro migrasi internasional selain dapat membantu memperbaiki nasib dan membangun diri migran, juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga migran (TKI) di daerah asal. Oleh karena itu tujuan utama orang melakukan migrasi internasional untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya dengan penghasilan yang diperolehnya di daerah tujuan. Bentuk aspek ekonomi dari tenaga kerja migran luar negeri adalah berupa kiriman uang atau barang (remitan) ke daerah asal, diharapkan melalui pemanfaatannya dapat tercapai perubahan- perubahan peningkatan kehidupan sosial ekonomi budaya keluarga di daerah asal. Migrasi internasional saat ini semakin meningkat frekuensinya, hal ini dapat dimengerti karena migrasi internasional dipandang dapat meningkatkan kehidupan yang layak di daerah pedesa- an. Bahkan semakin banyak wanita di pedesaan yang teremansipasi dan kemudian keluar dari "tembok tradisi" hegemoni patriarchi yang selama ini membatasinya dalam pengambilan keputusan penting keluarga. Kenyataan ini dapat dilihat dari kecenderungan wanita desa yang mulai meninggal- kan peran-peran domestiknya dengan cara bermigrasi ke kota-kota besar (Wattie, 2002:73 dalam Wiryawan 2004,) termasuk bekerja di luar negeri. (Salladien .1999) menyatakan bahwa mobilitas penduduk di daerah pedesaan pada umum- nya mempunyai alasan ekonomi karena keterbatasan pemilikan lahan , tidak adanya peluang kerja dan upah yang rendah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di daerah asal. Tujuan utama penduduk melakukan migrasi internasional adalah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya dengan penghasilan yang diperolehnya di daerah tujuan. Sehingga migrasi internasional menjadi suatu fenomena penting di Indonesia, tidak saja karena arus migran yang terus meningkat, tetapi juga karena berbagai dampak yang ditimbulkan, baik yang bersifat positif maupun 286 | Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Dampaknya terhadap Daerah Asal
negatif. Demikian halnya pendapat McGee (1982) meningkatnya arus tenaga kerja ke luar negeri khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia sangat ditentukan oleh adanya faktor- faktor pendorong di daerah asal, terutama faktor kesulitan ekonomi dan faktor penarik, yaitu upah yang tinggi di daerah tujuan. Dampak Migrasi Internasional Terhadap Daerah Asal Mengetahui dampak migrasi internasional di daerah asal, khususnya pengaruh migrasi terhadap perubahan sosial tidak sesederhana yang dibayangkan. Pada tingkat keluarga misalnya, fenomena migrasi luar negeri ini telah mengakibatkan adanya perubahan pola perilaku anak, istri dan hubungan kekeluargaan. Istri kemudian berstatus sebagai kepala rumah tangga, harus mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sebelum ada remitan yang dikirim suaminya. Kadang-kadang ada sebagian istri yang menanggung beban psikologis berkaitan dengan status mereka sebagai single parent yang ditinggal suami ke luar negeri, adanya tekanan sosial dan stress karena rindu pada suami, dan masalah-masalah lain yang merupakan dampak negatif dari TKI. Pada situasi tertentu, ketidak mampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan didorong kenyataan untuk memenuhi kebutuhan biologis, menyebabkan munculnya berbagai penyimpangan, termasuk perselingkuhan. Lebih lanjut dikemukakan adanya kenyataan beberapa pasangan TKI menikah diam-diam secara adat baik terjadi di daerah asal, maupun di negara tujuan, kasus-kasus TKI yang kawin lagi dengan sesama tenaga kerja, baik dari manca negara maupun sesama TKI. Mereka kemudian menetap di negara tujuan dan melupakan anak istri yang tinggal di daerah asal. (Kanto,1997:81). Bank Dunia (2006) mencatat, mayoritas perempuan yang menjadi TKI berpendidikan sekolah dasar dan berusia 18-40 tahun, walaupun pada kenyataannya rentang usia yang ditemukan di lapangan berkisar 14-40 tahun. Pilihan menjadi TKI merupakan salah satu strategi perempuan desa untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Kondisi ini membuat mereka sering kali tidak berdaya terhadap posisi mereka yang tak mendapat perlindungan yang optimal dari pengerah jasa tenaga kerja dan malah dijadikan komoditas. Negarapun masih lemah memberi perlindungan. Daftar panjang penderitaan para BMP sangat tidak sebanding dengan sumbangannya terhadap keluarga dan negara. Tercatat devisa yang masuk dari sekitar 2,7 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada akhir tahun 2006 diperkirakan mencapai 3,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 30,6 triliun . Para hadirin yang saya mulyakan Dampak migrasi terhadap perubahan sosial dan budaya di daerah asal terjadinya transfor- masi sosial budaya yang membawa konsekuensi terjadinya pergeseran perspektif individu, khususnya yang menyangkut peran-peran sosial yang ada dalam masyarakat seperti terrjadinya pergeseran hubungan antar generasi, pengalihan fungsi sosial keluarga, seperti misalnya perubahan status dan peran perempuan, pergeseran stratifikasi sosial dari lapisan bawah kelapisan di atasnya, terjadinya perubahan struktur dan fungsi keluarga. Sedangkan dampak negative dari migrasi luar negeri adalah meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya persoalan tersebut menjadi aib budaya yang sering kali menimbulkan konflik dalam masyarakat. Peubahan kondisi sosial di daerah asal tersebut adalah sebagai berikut. Perubahan Status dan Peran Perempuan Meningkatnya pendapatan rumah tangga akibat remitan telah membuat pergeseran status dan peran perempuan. Secara umum dalam masyarakat Jawa pada umumnya tanggung jawab ekonomi sesungguhnya ada di pihak laki-laki. Hal ini berarti bahwa wanita tidak mempunyai kewajiban dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Sebaliknya, sebagai kepala rumah tangga tangga yang seorang pengelolaannya diserahkan kepada sub kepala rumah tangga yakni kaum perempuan. Nilai nilai sosial inilah yang sesungguhnya melatarbelakangi mengapa di didaerah tertentu pada TKI wanita lebih banyak dari pada TKI laki-laki, dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rumah tangga. Survay mennunjukan bawa sebagian besar masyarakat hampir tidak ada perbedaan wanita dan laki-laki pada laki-laki mempunyai kewajiban memenuhi segala kebutuhan rumah Prof. Dr. Budijanto, M.Sos. | 287
status dan peran wanita dalam rumah tangga dalam berbagai hal termasuk dalam mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, kenyataan ini nampak bahwa yang bekerja di luar negeri negeri TKI lebih banyak perempuan dari pada TKI laki-laki, meskipun karena adanya alasan tentang berbagai kemudahan persyaratan bagi TKI perempuan untuk bekerja di luar negeri. Perubahan Stratifikasi Sosial dalam Rumah Tangga Sudah menjadi penilaian masyarakat secara umum, bahwa pada rumah tangga yang terdapat anggota rumah tangganya menjadi TKI di luar negeri disamping terjadi perubahan dalam gaya hidup rumah tangga yang bersangkutan juga terjadinya perubahan lapisan sosial yang menempatkan mereka dari lapisan bawah ke lapisan diatasnya. Apabila sebelum sebagai TKI dia tidak memiliki lahan garapan, dengan pendapatan yang rendah, kondisi rumah yang non permanen. Tetapi setelah sebagai TKI saat ini sudah bisa membeli tanah, ternak, punya toko, rumah mewah dengan perabotan yang tangga akan mempengaruhi terhadap perilaku rumah tangga di daerah asal. Perilaku rumah tangga tersebut sebenarnya merupakan cerminan atau simbol dari status sosial dan lapisan/stratifikasi sosial rumah tangga. Sehingga tidak mengherankan bila perilaku tersebut nampak pada pandangan masyarakat terhadap perubahan kelas sosial rumah tangga TKI di daerah asal didasarkan pada perubahan kedudukan dan gengsi sosial di mata masyarakat dilihat dari segi kekayaan yang meningkat, mata pencaharian di luar pertanian, bentuk fisik bangunan rumah dan gaya berpakaian semakin meningkat. Disisi lain mereka juga menegaskan untuk saat ini memang pelapisan sosial seseorang tidak akan lepas dari performance sesorang apakah itu dilihat dari aspek kekayaan, mata pencaharian, gaya berpakaian, maupun bentuk fisik rumahnya. Hal tersebut terlihat, pada rumah tangga yang terdapat anggota keluarganya menjadi TKI di luar negeri disamping terjadi perubahan dalam gaya hidup keluarga yang bersangkutan.juga terjadinya perubahan lapisan sosial yang menempatkan mereka dari lapisan bawah ke lapisan diatasnya Setiyadi (2001) menyatakan bahwa Proses reintegrasi migran kembali dalam konteks kehidupan ekonomi yang terhambat pada kenyataannya didasari oleh proses restrukturisasi sosial yang didasarkan pada basis material. Perilaku migrasi tidak disangkal lagi telah membawa dampak material yang nyata bagi kehidupan masyarakat dan hal tersebut menempatkan mereka pada kelas sosial menengah baru dan menggeser kelompok pegawai. Mereka yang terlibat dalam kegiatan migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri pada umumnya berasal dari kelompok rumah tangga miskin yang memiliki akses ekonomi terbatas, naik kelas ke kelas menengah dan untuk melegitimasi kelas baru tersebut mereka membangun rumah yang berlantai dan berdinding penuh keramik dan bergaya modern sehingga dapat dipastikan bahwa rumah yang sebagian besar bangunannya berdesain seperti itu adalah milik TKI Hal ini menegaskan bahwa pemilikan materi merupakan ekspresi-ekspresi simbolik yang dijadikan legitimasi kelas baru bagi kelompok rumah tangga migran sebagai tolok ukur keberhasilan hidup, bahwa keberhasilan ekonomi karena migrasi berarti naiknya status sosial dan keluar dari sistem ekonomi tradisional perdesaan (persawahan) sebagai petani. lengkap. Dengan demikian meningkatnya kehidupan ekonomi rumah Perubahan Strutur dan Fungsi Rumah Tangga Selanjutnya dampak non material (sosial) yang ditimbulkan dengan adanya migrasi internasional pada rumah tangga yang ditinggalkan yang dirasakan antara lain terjadinya perubahan akibat tekanan psikologis dalam rumah tangga, perubahan struktur sosial, norma sosial budaya, dsb. Karena kehidupan rumah tangga akan mengalami gangguan dan perubahan apabila salah satu anggota rumah tangganya pergi bekerja keluar negeri. Perubahan tersebut antara lain menyangkut fungsi rumah tangga yang berkaitan dengan sistem pambagian tugas dalam rumah tangga dan pemegang status kepala rumah tangga yang berkewajiban menghidupi seluruh anggota rumah tangga. Apabila salah satu anggota rumah tangga (suami, istri atau anak laki-laki/perempuan) bekerja keluar negeri beban pekerjaan rumah tangga lalu dipikul oleh siapa, karena kebanyakan rumah tangga migran adalah rumah tangga muda, termasuk pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Rumah tangga migran terjadi perubahan struktur dan fungsi/peran anggota rumah tangga yang menggantikan kedudukan para laki-laki atau wanita yang bekerja keluar negeri. istri/suami menggantikan kedudukan 288 | Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Dampaknya terhadap Daerah Asal
para laki-laki (suami) atau wanita (istri) yang bekerja ke luar negeri mengerjakan semua tugas rumah tangga, termasuk tanggung jawab menghidupi anggota rumah tangganya. Ada juga kedudukan tanggung jawab dalam rumah tangga dilakukan/digantikan oleh orang tua. Posisi ini terjadi apabila menantu atau anaknya yang bekerja ke luar negeri. Sedangkan yang berikutnya kedudukan tanggung jawab rumah tangga digantikan oleh mertua. Hal ini terjadi karena untuk meringankan beban menantu wanita/laki-laki yang ditinggal suaminya/istrinya bekerja di luar negeri. Pola Sistem Pembagian Kerja Migrasi internasional TKI ke luar negeri, seperti telah menyebabkan perubahan dalam pola pembagian kerja dalam rumah tangga. Pembagian kerja sebagian besar bertumpu pada Suami/isteri, nartinya apabila yang bekerja sebagai TKI luar negeri adalah isteri/suami maka sebagian besar beban tugas yang semula dikerjakan oleh isteri/suami akan diambil alih oleh anggota rumah tangga rumah tanggga yang lain, namun sebagian besar adalah oleh suami/isteri dan pada pekerjaan tertentu dikerjakan oleh anak atau orang lain seperti orang tua atau mertua Oleh karena itu disamping perubahan struktur dan fungsi sosial dampak sosial lainnya adalah perubahan dalam pola pembagian kerja dalam rumah tangga. yang berpotensi terhadap peningkatan perubahan sosial rumah tangga TKI di daerah asal. Beberapa ungkapan ibu rumah tangga dari keluarga TKI menunjukkan bahwa pola pembagian kerja dalam rumah tangga memang berubah dengan adanya anggota keluarga terutama ayah selaku kepala keluarga? Isteri selaku ibu rumah tangga pergi sebagai TKI ke luar negeri. Perubahan semacam ini umumnya tidak bisa dihindarkan mengingat sebelumnya tugas, peran dan fungsi ayah sebagai kepala keluarga/isteri sebagai ibu rumah tangga cukup banyak. Oleh sebab itu, tugas atau pekerjaan yang tadinya dikerjakan secara rutin oleh ayah/isteri terdistribusi kepada anggota keluarga lain setelah kepergian ayah/isteri menjadi TKI ke Luar negeri. Para hadirin yang saya mulyakan Dampak migrasi terhadap perubahan kondisi ekonomi pada rumah tangga TKI di daerah asal adalah meningkatnya pendapatan. juga terjadinya mobilitas pekerjaan yang variatif, dimana anggota rumah tangga TKI sudah meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai petani ke berbagai jenis pekerjaan yang lain seperti peternakan, perikanan, perdagangan, dan wira usaha yang lainnya. Besarnya remitansi ke daerah asal sangat bervariasi, dan tergantung dari sirkulasinya (Goma, 1993:409). Remitansi yang dikirim TKI luar negeri bagi keluarganya di daerah asal merupakan sumber pendapatan utama. Remitansi oleh tenaga kerja Indonesia luar negeri merupakan dampak secara material, yang pemanfaatannya oleh keluarga di daerah asal pada umumnya bervariasi, antara lain meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembelian tanah atau sawah, pembayaran hutang, biaya pendidikan anak, modal usaha kecil maupun tabungan (Wini, 1999 : 11 ). Setiadi (1999 16 ) menyebut- kan bahwa kontribusi remitansi terhadap kepemilikan barang, tidak sebagai sumber segala-galanya. Untuk pemilikan rumah misalnya hanya sebesar 13,3 persen yang menyatakan dana bersumber dari remitan, dan sisanya 37,5 persen menyatakan dana pemilikan (pembuatan) rumah sebagian hasil dari remitan, dan 49,2 persen menyatakan dananya tidak bersumber dari remitan. Variasi ini juga terjadi pada pemilikan barang-barang rumah tangga lainnya seperti sepeda motor, televisi, tanah, sapi dan lainnya. Disisi lain terjadinya perubahan kondisi ekonomi rumah tangga di daerah asal berakibat juga pada perubahan budaya yaitu perubahan gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu unsur pembeda antara satu lapisan sosial tertentu dengan yang lain. Menurut Vegger (1992:71), dalam gaya hidup ini Weber melengkapi pandangan Marx. Menurut Weber masyarakat dibagi dalam lapisan-lapisan tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi, tetapi juga hak istimewa besarnya kehormatan yang diberikan masyarakat khususnya kekuasaan yang dimiliki. Sebagai penghuni strata sosial-ekonomi baru migran terdoromg untuk menyesuaikan gaya hidupnya dengan strata itu. Dari gaya hidup tersebut nampak berbagai kebutuhan biologis, sosial, dan emosional yang diutamakan oleh para TKI, seperti pernyataan (Zanden, 2008 ). A life is the overall pattern of living people evolve Prof. Dr. Budijanto, M.Sos. | 289
to meet their biological, social, and emotinal needs" Gaya hidup adalah keseluruhan pola penghidupan manusia yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional Kabupaten Tulungagung merupakan daerah sebagai pengirim TKI terbesar di Jawa Timur sejak tehun 1980 dan terus mengalami peningakatan jumlahnya . Fenomena tersebut tentunya ada faktor yang terus mendorong tenaga kerja migran untuk bekerja di luar negeri, yaitu terbatasnya akses peluang kerja di dalam negeri, rendahnya upah, dan fenomena kemiskinan secara umum.. Migrasi internasional tenaga kerja Indonesia (TKI) telah membuat keajaiban perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Daerah asal di sekitar tahun 1980-an merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya miskin, bekerja dibidang pertanian, yang bercocok tanam lahan kering ,sempitnya luas kepemilikan lahan garapan, bahkan ada rumah tangga yang tidak memiliki lahan garapan sama sekali (landless peasant). Namun hanya dalam satu periode satu dasa warsa (sejak tahun 1990-an hingga saat ini), daerah tersebut telah berubah menjadi daerah dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang beraneka ragam, dengan kondisi lingkungan perumahan yang tertata, dan terkesan mewah, berkembangnya arus transportasi dan komunikasi membuat roda ekonomi telah berputar yang nampak pada hiruk pikuk kegiatan ekonomi masyarakat. Disisi lain dengan perubahan kehidupan ekonomi yang semakain baik berdampak pada perubahan perilaku masyarakat terutama pada rumah tangga keluarga TKI di daerah asal, yang berkaitan dengan perubahan budaya khsusnya perubahan gaya hidup di daerah tersebut. Sudah menjadi penilaian masyarakat secara umum, bahwa pada rumah tangga yang terdapat anggota rumah tangganya menjadi TKI di Luar negeri terjadi perubahan dalam gaya hidup rumah tangga yang bersangkutan. Gaya hidup ini mencerminkan gaya hidup masyarakat daerah asal TKI yang mengalami pergeseran. Perubahan gaya hidup (Life Style) mencakup perubahan (1) Pola konsusmsi makanan, (2) pola pakaian, dan (3) perumahan. Gaya Hidup Pola Konsumsi Makanan Gaya hidup berdasarkan pola konsumsi makan ini dibedakan berdasarkan frekuensi sering tidaknya makan di luar rumah setiap bulanya. Pola konsumsi makanan rumah tangga TKI didaerah asal sudah memenuhi standart minimal kualitas makanan artinya bahwa konsumsi makan memenuhi standar kesehatan minimal dan sebagian dari rumah tangga TKI beberapa kali dalam satu bulan makan di luar rumah/restoran. Berdasarkan pendapat informan Bpk S (tokoh masyarakat) yang sering mengamati, mereka sering banyak keluar terutama pada malam minggu pergi ke kota Tulungagung atau Blitar hanya untuk makan. Sebelum bekerja di Luar negeri sebagai TKI pola makan rumah tangga sangat sederhana, yang penting ada beras dan sayur seadanya sudah dianggap cukup dan hanya dua kali sehari hanya siang dan sore hari. Sekarang ini jenis makanan lebih banyak dan bisa mengatur komposisi makan yang sehat dengan tambahan jenis lauk pauk yang jelas memenuhi srandar 4 sehat 5 sempurna 3 kali sehari, yakni pagi (sarapan), siang dan makan malam. Peningkatan pendapatan rumah tangga merupakan salah satu multipplier effect aktivitas migrasi TKI ke Luar negeri. Peningkatan pendapatan tersebut memungkinkan dengan semakin ter- sedianya kesempatan kerja dan peluang berusaha di daerah asal TKI. Pernyataan Bapak Agus (carik desa) saat ini: ada gejala persaingan antara rumah tangga yang mempunyai rumah tangga bekerja di Luar negeri dalam berbagai hal termasuk makanan sehari- hari, Sikap ini juga menjadi salah satu pendorong mengapa ibu rumah tangga rumah tangga TKI di daerah asal memperbaiki pola konsusmsi untuk anggota rumah tangganya. Salah seorang mantan TKI yang cukup kritis, membenarkan peningkatan pola konsumsi rumah tangga dan dalam pandangannya hal tersebut selain disebabkan karena remitan, juga karena banyak ibu rumah tangga (istri TKI) yang menganggap bekerja di Luar negeri itu gampang dan penghasilannya besar. Gaya Berpakaian Gaya pakaian anggota rumah tangga rumah tangga TKI di daerah asal ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kurang bervariasi dan cukup bervariasi. Gaya berpakaian yang kurang 290 | Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Dampaknya terhadap Daerah Asal
bervariasi artinya bahwa mereka kurang memperhatikan atau kurang menyesuaikan antara gaya pakaian dengan kondisi atau situasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, artinya mereka dalam peristiwa tertentu gaya pakaian yang digunakan sama dengan gaya pakaian pada peristiwa yang lain.Atau dengan kata lain mereka tidak ganti atau sama dengan pakaian pada peristiwa yang lain. Sedangkan gaya pakaian yang cukup variasi, mereka mulai memperhatikan atau menyesuaikan gaya pakaian dengan variasi situasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setiap ada peristiwa sosial mereka gaya pakaianya selalu berbeda atau ganti. Fenomena tersebut terlihat dari sebagian besar rumah tangga TKI didaerah asal menggunakan model pakaian dalam kategori kedua. mereka mulai memperhatikan atau menyesuaikan gaya pakaian dengan variasi situasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Amaludin (1987) yang menunjukan bahwa gaya pakaian ini ternyata tidak berkaitan dengan luas penguasaan tanah. Dimana 66,6% rumah tangga petani di pedesaan menggunakan model pakaian yang hampir sama dalam berbagai macam situasi. Disisi lain yang perlu dicermati masih ada beberapa mantan TKIW yang belum bisa meninggalkan gaya berpakaian dari negara tujuan TKI bekerja, sepereti misal mereka yang bekerja di Taiwan/Hong-kong, pada saat melakukan wawancara mendalam seorang masih ada Ibu rumah tangga muda mengenakan pakaian yang tidak lazim dengan celana pendek ketat mepet pangkal paha dengan baju kaos singlet yang juga ketat. Hadirin yang kami mulyakan, Gaya Bangunan Rumah. Bentuk remitan lain yang sangat menarik adalah ide-ide yang dibawa TKI yang bersangkutan. Hal ini tampak dari bentuk penuangan kreasi dalam membuat atau bentuk fisik rumah (gaya bangunan) dan isinya. Gaya bangunan tersebut juga merupakan simbol dari tingkat kesejahteraan keluaga TKI didaerah asal. Secara fisik, perubahan bangunan perumahan di desa asal TKI cukup mencolok dalam dua dekade terakhir. Kebanyakan perumahan baru yang permanen di pedesaan hampir dipastikan milik rumah tangga yang ada anggota rumah tangga menjadi TKI atau pernah menjadi TKI di Luar negeri. Ketika menyusuri dusun-dusun di pedesaan daerah asal TKI dan kita menjumpai bangunan rumah permanen, maka orang langsung menyebut bahwa rumah tersebut adalah rumah Luar negeri. Istilah ini sudah lazim terdengar di kalangan masyarakat. Kondisi ini sesuai pernyataan Pak Agus (carik desa) kalau dua dekade/dasawarsa yang lalu kita susah mencari rumah yang permanen, tetapi saat ini dalam dua dasa warsa terakhir kita susah mencari rumah yang non permanen. Gaya bangunan rumah dibedakan menjadi dua kategori yaitu gaya bangunan belum berubah dan gaya bangunan sudah berubah,, yang nampak pada sebagian besar bangunan rumah rumah tangga TKI di daerah asal sudah berubah, yang tampak pada bentuk fisik bangunan rumah. Bentuk fisik rumah atau model rumah sebagian dari mereka tergolong mewah, modern, dilengkapi dengan taman yang asri seperti layaknya model rumah di kota-kota besar seperti Surabaya. Sebagian besar rumah rumah tangga TKI telah direnovasi. Lantai rumah hampir seluruhnya terbuat dari keramik, bahkan dinding depan rumahpun dilapis dengan keramik. Beberapa rumah yang lain dibongkar seluruhnya dan dibuat bangunan rumah baru yang biasanya berdiding tinggi lebih dari empat meter terlihat megah. Ciri khusus bangunan rumah rumah tangga TKI adalah dengan variasi gipsum, bentuk teras depan dengan cor beton. Hal ini sangat wajar bila pemanfaatan remitan untuk kepentingan perumahan berserta isinya, karena hal tersebut merupakan simbol keberhasilan migran disamping juga meningkatkan status sosial juga satu indikasi atau pencerminan perbedaan nilai ekonomi mereka di masyarakat. Dengan kata lain pemilihan rumah tangga terhadap rumah yang dibangun berkaitan erat dengan daya dukung ekonomis. Perbedaan gaya bangunan rumah terbukti berhubungan erat dengan besar remitansi yang dikirim pada rumah tangga TKI di daerah asal. Hal ini memperkuat dugaan tentang keterkaitan antara gaya bangunan rumah dengan besar remitansi. Perlu kita simak ada pernyataan responden (Pak Imam), bahwa sebelum penduduk di daerah penelitian ini bekerja sebagai TKI, bentuk fisik bangunan rumah tidak seperti yang ada sekarang. Pada saat itu sebagian besar bentuk fisik bangunan rumah penduduk desa ini merupakan rumah berdinding Prof. Dr. Budijanto, M.Sos. | 291
kayu, beratap genting dan ada yang masih berlantai tanah. Bangunan rumah sebagian besar merupakan gaya arsitektur tradisional Jawa. Temuan tersebut di atas menunjukan bahwa gaya bangunan rumah masih merupakan lambang identitas potensi ekonomi seseorang dan status sosial. Amaludin (1987) yang mengatakan bahwa gaya bangunan rumah menunjukan lambang identitas lapisan sosial. Senada pernyataan tokoh masyarakat daerah asal menjelaskan bahwa sebelum tahun 1990 sebagian besar perumahan masyarakat merupakan rumah setengah permanen dan rumah dengan dinding gedek/bambu. Namun setelah banyak warga masyarakat menjadi TKI di Luar negeri, secara berangsur-angsur rumah tersebut dirubah bahkan diganti dengan rumah baru yang permanen. Kenampakan sekarang ini adalah cukup banyak bangunan rumah permanen disamping rumah setengah permanen dan rumah non permanen. Penutup Bapak/Ibu, hadirin sidang senat yang saya muliakan Dampak migrasi internasional terhadap perunahan kondisi sosial, ekonomi rumah tangga TKI didaerah asal seoerti yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dampak migrasi internasional terhadap daerah asal terjadinya transformasi sosial budaya yang membawa konsekuensi terjadinya pergeseran perspektif individu, khususnya yang menyangkut peran-peran sosial yang ada dalam masyarakat seperti terrjadinya pergeseran hubungan antar generasi, pengalihan fungsi sosial keluarga. Sedangkan dampak negative dari migrasi luar negeri adalah meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya persoalan tersebut menjadi aib budaya yang sering kali menimbulkan konflik dalam masyarakat. 2. Dampak migrasi internasional terhadap perubahan kondisi ekonomi, terdapat pada indikator pemanfaatan remittansi, di daerah asal sebagian besar bergeser untuk investasi dan produktif, mobilitas pekerjaan keluarga anggota rumah tangga TKI telah terjadi pergeseran dari pertanian ke non pertanian 3. Dampak remitansi terhadap perubahan kondisi sosial merupakan dampak terhadap perubahan status dan peran perempuan, pergeseran stratifikasi sosial dari lapisan bawah kelapisan di atasnya, terjadinya perubahan struktur dan fungsi keluarga. 4. Dampak remittan terhadap perubahan budaya di daerah asal meliputi empat hal, yaitu 1) Perubahan gaya hidup (pola konsumsi makanan, gaya hidup berpakaian, gaya hidup bangunan rumah). 5. Masih ada pertanyaan dalam diri saya tentang dampak migrasi internasional terhadap pecapaian determinan migrasi/tujuan nilai harapan seperti yang dituangkan oleh De Jong Gordon F, and Robert Gardner, eds (1981) Migartion for migration an assesment, and vakue Expecrancy research model. bahwa sampai dimana migrasi internasional telah meningkatkan berupa tujuh indikator tujuan nilai dan harapan: kemakmuran, status,kenyamanan, stimulan, otonomi, afiliasi dan moralitas pada rumahtangga TKI di daerah asal. perlu dibuktikan di lapaangan. 292 | Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Dampaknya terhadap Daerah Asal
DAFTAR PUSTAKA De Jong, Gordon F, and James T. Fawcett,1981. Motivation for Migration. An Assessment and a Value-Expectancy Research - Model, dalam Migration Decision Making, Multidiciplinary Approach to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries (De long and Robert W Gardner, ed). Pergamon Press, New York, Oxford, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt. De Jong,GF, dan J.T. Fawcett.1981. Motivation for Migration: an assesment and value expectancy researh model dalam Gordon F. De Jong ang Robert W.Gardner,eds. Migration decision making: Multidiciplinary approaches to microlevel studies in developed and developing countries. New York: Pargamon Press. Goma, Johana Naomi. 1993. Mobilitas Tenga Kerja Flores Timur ke Sabah Malaysia dan pengaruhnya terhadap daerah asal: Studi Kasus Desa Neleren, Kecamatan Adomara Kab. Flores Timur. Yogyakarta, UGM PPS. Kanto, Sanggar. 1998. Mobilitas Tenaga Kerja dari Desa ke Kota Studi Tentang Faktor Penyebab Proses dan Dampak Mobilitas Non Permanen di Dua Daerah Pedesaan Kabupaten Malang. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. _______________, 1992a. Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja; Kasus di Desa Bedali. Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang; PPIIS UniBraw hal.33-35. _______________, 1992b. Migrasi Tenaga Kerja di daerah Pedesaan Lahan Kering Kasus Sirkulasi dan Kommutasi di Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Malang Fakultas Pertanian UniBraw.Hal 51-60. Kanto, Sanggar, 2003. Sampling, Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. dalam Bungin Burhan. 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Burhan Bungin, Ed). Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kanto, Sanggar, 2007. Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial di Pedesaan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Sosiologi Pembangunan Pertanian pada Fakultas Pertanian Unibraw. Malang KJ Veeger. 1985. Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu - Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia. Hlm 224 - 226 Mc. Gee. 1982. Labour Mobility in Fragmented Labour Markets, The Role of Circulatory Migration in Rural - Urba Relation in Asia. Toward a Political Economy of Urbanization in Third World Countries. Oxford: Oxford University Press. Salladien, 1999. Refleksi Pemahaman Mobilitas Penduduk sebagai Upaya Peningkatan Sosial Ekonomi, Unibraw Malang. Setiadi. 1999. Konteks Sosio Kultural Migrasi Internasional. Kasus di Lewotolok, Flores Timur. Flores Timur. Populasi 10 (2). Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Triantoro, 1999. Migrasi Legal dan Ilegal ke Malaysia Barat kasus Migrasi Internasional di Pulau Lombok, NTB. Populasi Vol.10.Nomor 2 Tahun 1999 Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Wini Tamtiari, 199. Dampak Migrasi Tenaga kerja ke Malaysia.. Populasi Vol.10 Nomor 2 tahun 1999. Pusat penelitian kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Prof. Dr. Budijanto, M.Sos. | 293
294 | Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Dampaknya terhadap Daerah Asal
Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. Bismillahirrohmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Yth. Rektor Universitas Negeri Malang. Yth. Ketua Senat Universitas Negeri Malang. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang. Yth. Para Anggota Senat Universitas Negeri Malang. Yth. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, para Ketua Lembaga, para Ketua Jurusan, para Ketua Program Studi, para Ketua Pusat, dan para Ketua Laboratorium di Lingkungan Universitas Negeri Malang. Yth. Para Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Negeri Malang. Perkenankan saya membacakan pidato pengukuhan guru besar saya yang berjudul: Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan. PENDAHULUAN Ilmu adalah susunan pengetahuan tentang suatu fenomena yang diperoleh melalui metode penelitian ilmiah yang kebenarannya telah disepakati secara intersubjektif oleh suatu komunitas ilmiah tertentu (Hanurawan, 2012a). Tujuan akhir ilmu adalah mengembangkan teori atau paradigma yang memiliki fungsi: deskripsi, eksplanasi, kontrol, peramalan, dan pemecahan masalah terkait suatu fenomena. Berdasar pada tujuan ilmu tersebut maka tidak dapat diragukan lagi puncak dari eksistensi ilmu adalah membantu memberikan bantuan pemecahan masalah bagi masalah-masalah kemanusia- an. Masalah-masalah kemanusiaan adalah masalah-masalah yang dialami secara eksistensial disebabkan oleh perilaku manusia dalam menjalani kehidupan, seperti konflik antar individu, perilaku agresi, cinta, kesehatan mental, dan konflik antar kelompok. Pemecahan masalah-masalah kemanusiaan itu dalam rangka membantu manusia untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan manusia, yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan (Baumgardner & Crothers, 2010). Ini berarti eksistensi ilmu tidak bersifat an sich untuk dirinya sendiri (ilmu untuk ilmu) namun lebih jauh lagi adalah ilmu untuk kesejahteraan manusia sebagai kreator ilmu (Fernandez-Ballesteros, 2002). Terkait isu ilmu untuk kesejahteraan manusia maka pada kesempatan ini diuraikan deskripsi kritis tentang manfaat salah satu bidang ilmu yang termasuk rumpun bidang keilmuan perilaku (behavioral science) untuk pemecahan masalah-masalah kemanusiaan. Bidang ilmu yang termasuk rumpun bidang keilmuan perilaku itu adalah ilmu psikologi. Deskripsi tentang ilmu psikologi untuk pemecahan masalah-masalah kemanusiaan adalah konsisten dengan perkembangan psikologi di abad 21, yaitu trend psikologi positif yang memiliki fokus pada topik-topik terkait dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (Diponegoro & Hanurawan, 2004). ILMU PSIKOLOGI UNTUK PEMECAHAN MASALAH-MASALAH KEMANUSIAAN Definisi Ilmu Psikologi dan Pemecahan Masalah Pada masa posmodernisme ini perkembangan akhir tentang definisi psikologi sudah meng- arah pada suatu definisi psikologi yang cukup komprehensif. Definisi psikologi pada masa kita ini adalah: Psikologi adalah ilmu yang melakukan deskripsi, eksplanasi, kontrol, peramalan, pemecahan Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. | 295
masalah, dan pemberdayaan terhadap fenomena perilaku dan proses mental. Berdasar definisi seperti itu maka secara kritis diperoleh makna bahwa: Pertama, apabila dilihat berdasar objek keilmuan maka psikologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena perilaku yang nampak (overt) sekaligus psikologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena perilaku yang dan tidak nampak (covert). Ini berarti psikologi melakukan kajian tentang fenomena perilaku, jiwa, dan spiritualitas. Kedua, apabila dilihat berdasar tujuan keilmuan, definisi psikologi seperti itu menunjukkan bahwa psikologi yang tidak hanya sekedar menjadi ilmu yang bersifat deskriptif (tujuan deskripsi dan eksplanasi) tapi lebih jauh lagi mengarah pada fungsi kontrol, peramalan, pemecahan masalah, dan bahkan pemberdayaan. Arah lebih maju tersebut itu secara implisit dan eksplisit mengandung di dalamnya unsur penting pemecahan masalah untuk masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Definisi keilmuan psikologi semacam ini yang mengarah pada tujuan pemecahan masalah adalah sesuai dengan pandangan filsuf pendidikan aliran Progresivisme dan ahli psikologi aliran Fungsionalisme Amerika Serikat, John Dewey, yang menyatakan bahwa produk keilmuan yang dianggap baik, seperti teori, adalah yang mampu diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh manusia. Masalah-masalah yang dialami oleh manusia tersebut terutama yang berhubungan dengan ruang lingkup utama ilmu psikologi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan fenomena perilaku atau proses mental manusia. Metode Penelitian dalam Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan Selain keberadaan suatu fenomena (perilaku atau proses mental), unsur penting lain dalam penyusunan pengetahuan yang disebut ilmu adalah kekeberadaan metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur sistematis yang digunakan oleh ilmuwan, termasuk ilmuwan ilmu psikologi, untuk mampu membuat deskripsi, eksplanasi, kontrol, peramalan, pemecahan masalah, dan pemberdayaan terkait fenomena perilaku dan proses mental manusia. Dalam ilmu psikologi terdapat banyak ragam pendekatan metode penelitian untuk mencapai tujuan deskripsi, eksplanasi, kontrol, peramalan, pemecahan masalah, dan pemberdayaan terkait perilaku dan proses mental manusia. Tiga pendekatan metode penelitian yang utama dalam psikologi adalah: positivistik kuantitatif, interpretif kualitatif, dan kritis. Tujuan penelitian positivistik kuantitatif dalam ilmu psikologi adalah untuk mendeskripsikan fenomena psikologi secara kuantitatif melalui pengukuran-pengukuran. Desain utama dalam penelitian positivistik kuantitatif adalah korelasional lapangan, eksperimen laboratorium, dan eksperimen lapangan. Alat pengumpul data dalam penelitian psikologi yang ber- pendekatan positivistik kuantitatif adalah observasi, wawancara, tes, dan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian psikologi yang berpendekatan positivistik kuantitatif adalah teknik analisis yang berbasis perhitungan statistik. Tujuan penelitian interpretif kualitatif dalam ilmu psikologi adalah untuk mendeskripsikan secara kualitatif makna subjektif partisipan penelitian tentang suatu fenomena psikologi (Hanurawan, 2012b). Model atau pendekatan utama dalam penelitian interpretif kualitatif adalah fenomenologi, studi kasus, etnometodologi, dan penelitian lapangan. Alat pengumpul data dalam penelitian psikologi yang berpendekatan interpretif kualitatif adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dokumen, dan kuesioner terbuka. Teknik analisis data dalam penelitian psikologi yang berpendekatan interpretif kualitatif adalah teknik analisis yang berbasis penemuan makna berdasar pembuatan kategori dan pemberian kode (analisis tematik, analisis isi, dan analisis fenomenologi) (Hanurawan, 2012c). Secara teknis metodologis, kedua pendekatan memiliki banyak perbedaan. Namun demikian, mereka memiliki persamaan dalam tujuan, yaitu tujuan deskripsi terhadap fenomena psikologi yang diteliti. Hasil penelitian yang bersifat deskriptif atau sepenuhnya terbatas hanya menggambarkan realitas memang tidak dapat secara langsung memberi sumbangan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Namun demikian, hasil penelitian yang bersifat deskriptif tersebut sebagai grand teori atau mini teori dapat digunakan sebagai referensi bagi para pakar dan praktisi psikologi untuk membantu memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Pendekatan kritis adalah pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kesadaran kritis dan tindakan kritis partisipan penelitian dalam menghadapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Connole, 1993). Pendekatan penelitian kritis memiliki pendapat bahwa penelitian 296 | Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan
seharusnya mampu secara langsung melakukan pemecahan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, khususnya ketimpangan-ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh pengaruh hegemoni kekuasaan kelompok-kelompok yang berkuasa (kelompok patriarki, kelompok kapitalis). Tujuan pengembangan kesadaran kritis dan tindak pemecahan masalah diharapkan akan mencipta- kan perubahan sosial masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera. Demikian dibanding pendekatan penelitian positivistik kuantitatif dan pendekatan interpretif kualitatif, pendekatan penelitian kritis lebih jauh lagi, yaitu berorientasi pada pemecahan masalah dan perubahan sosial (Hanurawan, 2010a). Ini berarti melalui pendekatan penelitian kritis maka psikologi pun akan mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat berupa pemecahan masalah-masalah sosial menuju proses transformasi sosial ke arah masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Bidang-Bidang Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan 1. Bidang-bidang psikologi utama. Bidang-bidang psikologi utama (psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi klinis, psiko- logi perkembangan, dan psikologi industri dan organisasi) yang dapat diaplikasikan untuk pemecahan masalah-masalah kemanusiaan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku dan fenomena kejiwaan individu yang dipengaruhi kehadiran orang lain, baik secara aktual, imajinatif, dan diimplikasikan (Hanurawan, 2010; 2011a). Contoh cara berperilaku individu dan fenomena kejiwaan individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain adalah persepsi sosial, sikap sosial, prasangka sosial, perilaku agresi, perilaku prososial, dan perilaku kolektif. Psikologi sosial terapan adalah bagian dari ilmu psikologi sosial yang menerapkan konsep, teori-teori, hasil-hasil penelitian, dan konstruk-konstruk psikologi sosial ke dalam masalah-masalah sosial nyata (Hanurawan Diponegoro, 2005; Hanurawan, 2011a). Dalam hal ini penerapan konsep- konsep, teori-teori, hasil-hasil penelitian, dan konstruk-konstruk psikologi sosial ke dalam masalah- masalah sosial nyata, tidak hanya bersifat eksplanatif (menjelaskan), tapi dapat lebih jauh dengan melakukan rekayasa perilaku sosial (social behaviour engineering), pemecahan masalah perilaku sosial (social behaviour problems solution), pemberdayaan perilaku sosial (social behaviour empower- ement), dan membantu pengembangan masyarakat. Psikologi sosial terapan membantu para ahli psikologi social untuk bergerak dari konsep, teori-teori, hasil-hasil penelitian, dan konstruk-konstruk psikologi sosial dasar ke arah aplikasi dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Hanurawan, 2011b). Masalah-masalah sosial kemasya- rakatan yang dapat menjadi bidang sasaran psikologi sosial terapan misalnya adalah: stereotip etnik dan prasangka etnik yang ada dalam masyarakat multikultural, intervensi media masa untuk me- ngurangi penyalahgunaan zat-zat adiktif (drug abuse), evaluasi terhadap program-program sosial dan kebijakan publik, pembaharuan masyarakat, reduksi perilaku agresi kelompok di lingkungan pendidik- an (Hanurawan dkk., 2013), dan reduksi prasangka etnis di lingkungan pendidikan (Hanurawan, 2010b), b. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah bidang psikologi yang mempelajari fenomena dinamika kejiwaan dan perilaku individu yang ada dalam proses pendidikan (Strickland, 2001). Proses pendidikan dalam konteks sekolah biasanya secara sederhana dihubungkan dengan bidang-bidang yang terkait dengan proses belajar mengajar, seperti metode mengajar guru, metode belajar siswa, motivasi guru, motivasi belajar siswa, perkembangan peserta didik, proses mengajar dan belajar untuk anak-anak berbakat, dan proses mengajar dan belajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus, proses mengajar dan belajar untuk berpikir kritis (Hanurawan & Waterworth 2007), serta proses mengajar dan belajar untuk pengembangan kreativitas. Departemen psikologi pada berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, memfasilitasi kepada para pendidik, psikolog sekolah, dan profesional pendidikan yang lain, terkait dengan kompetensi psikologis berhubungan dengan masalah-masalah keberhasilan dalam proses pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Penelitian terapan dalam bidang psikologi Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. | 297
pendidikan memiliki fokus pada cara-cara mengembangkan pengajaran yang mampu memberikan pemecahan masalah belajar mengajar, dan melakukan pengukuran terhadap hasil belajar siswa atau kemajuan belajar siswa. Selain itu, kajian-kajian lain dalam psikologi pendidikan adalah kajian terhadap perkembangan kognitif, dinamika perilaku siswa, atmosfir akademis dan atmosfir kelas, dan isu tentang pengembangan berpikir kritis (Hanurawan & Waterworth, 2007). Ahli psikologi pendidikan mengembangkan tes prestasi, metode mengajar (teaching methods), alat bantu mengajar dan belajar dan kurikulum, dan melakukan kajian-kajian tentang cara- cara belajar siswa-siswa yang memiliki perbedaan umur. Para ahli psikologi pendidikan sering kali menempati posisi peneliti atau pendidik pada lembaga-lembaga pendidikan keguruan, dosen atau peneliti pada jurusan psikologi pada suatu universitas, staf pada suatu organisasi kependidikan, dan sebagai pekerja pada institusi-institusi pemerintahan, institusi-institusi bisnis, dan institusi-institusi kemiliteran. c. Psikologi klinis. Psikologi klinis adalah bidang psikologi yang berhubungan dengan aplikasi ilmu psikologi terhadap asesmen dan perlakuan pada individu-individu yang mengalami masalah-masalah gangguan kejiwaan (Oltmann & Emery, 2007). Para ahli dan praktisi psikologi dalam bidang psikologi klinis melakukan penelitian dan praktek terkait sebab-sebab, diagnosis, dan perlakuan masalah- masalah psikologis yang ada dalam diri individu. Masalah-masalah psikologis yang ada dalam diri individu misalnya adalah masalah berpikir, masalah emosional, dan masalah berperilaku yang berhubungan erat dengan kondisi kesehatan mental seseorang. Salah satu isu yang terkait dengan kesehatan mental adalah pengembangan kesehatan mental di lingkungan sekolah (Hanurawan, 2012d). Perkembangan terbaru dalam psikologi klinis adalah dalam perspektif psikologi positif. Dalam perspektif psikologi positif, penekanan psikologi klinis tidak pada usaha-usaha perlakuan (intervensi) pasca keterjadian masalah-masalah kesehatan mental namun tugas psikologi di masa kini adalah untuk lebih menekankan pada prevensi masalah-masalah kesehatan mental dan promosi keberadaan kesehatan mental positif dalam diri seseorang atau masyarakat (Baumgardner & Crothers, 2010). Melalui penekanan pada prevensi dan promosi kesehatan mental positif ini berarti psikologi perlu mengembangkan kondisi-kondisi lingkungan dan mengembangkan karakter kepribadian positif yang membantu orang terhindar dari masalah-masalah kesehatan mental. d. Psikologi perkembangan. Para ahli dan praktisi psikologi dalam bidang psikologi perkembangan melakukan studi tentang perkembangan manusia mulai dari periode prakelahiran (prenatal) sampai pada periode masa tua (aging). Perubahan dalam periode perkembangan itu mencakup perkembangan terkait persepsi, kognisi, bahasa, psikomotorik, sikap moral, dan hubungan sosial (Colman, 2006). Psikologi per- kembangan dapat membantu masalah-masalah perkembangan dalam aspek-aspek persepsi, kognisi, bahasa, psikomotorik, sikap moral, dan hubungan sosial yang dialami oleh manusia, mulai masa anak, masa remaja, masa dewasa, sampai pada masa tua. Fenomena masalah psikologi perkembangan misalnya adalah terkait dengan perkembangan identitas penampilan fisik remaja yang mencoba melakukan imitasi terhadap penampilan fisik idola mereka (Hanurawan, 2009) atau praktek pengasuhan anak terkait dengan perkembangan remaja (Pakasi, 1982). e. Psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi (PIO) adalah cabang psikologi yang melakukan kajian tentang fenomena perilaku dan proses mental dalam lingkungan pekerjaan (Riggio, 2010). Para ahli dan praktisi psikologi dalam bidang psikologi industri dan organisasi bekerja dalam organisasi umum, organisasi bisnis, dan organisasi industri. Bidang-bidang kerja psikologi industri dan organisasi adalah terkait dengan masalah seleksi karyawan dan penempatan, pengembangan dan pelatihan karyawan, penilaian kinerja karyawan, peningkatan kepuasan kerja karyawan dan peningkatan kualitas kehidupan kerja karyawan, peningkatan kepemimpinan dan kepengikutan, pengembangan organisasi, pemecahan konflik dalam organisasi, dan strategi pemasaran (persuasi melalui periklanan kepada konsumen) (Kuther, 2003; Riggio, 2010). 298 | Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan
Perkembangan terkini masalah-masalah psikologi industri dan organisasi adalah: pertama adalah adanya fenomena perubahan karakteristik kerja di abad 21 yang terkait dengan ukuran organisasi yang lebih ramping. Ukuran organisasi yang lebih ramping tersebut merupakan implikasi dari perubahan karakteristik kerja yang berbasis pada sistem telekomunikasi canggih dan jaringan canggih yang memungkinkan orang bekerja pada lokasi-lokasi yang berjauhan. Perubahan tersebut melahirkan konsekuensi bagi tugas-tugas para ahli dan praktisi psikologi industri dan organisasi untuk membantu karyawan beradaptasi terhadap perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh teknologi. Para pakar PIO memiliki tugas untuk merancang kembali jabatan-jabatan dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan membantu karyawan menghadapi stres yang timbul akibat perubahan- perubahan teknologi komunikasi dan organisasi. Upaya-upaya yang dilakukan para pakar dan praktisi PIO tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan tingkat kompetisi organisasi bisnis. Perkembangan lain terkini yang lain adalah fokus organisasi pada sumberdaya manusia; peningkatan pada keanekaragaman angkatan kerja; dan peningkatan globalisasi pada bisnis (Riggio, 2010). 2. Bidang-bidang psikologi khusus. Banyak bidang-bidang psikologi khusus yang mengaplikasikan teori, konstruk, dan hasil penelitian psikologi ke dalam masalah-masalah kemanusiaan. Bidang-bidang psikologi khusus antara lain adalah sebagai berikut: a. Psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan adalah bidang psikologi yang mengkaji saling hubungan di antara perilaku manusia dengan lingkungan buatan dan lingkungan alamiah (Hanurawan, 2008). Bonness dan Carrus (2004) menjelaskan bahwa psikologi lingkungan adalah cabang dari psikologi yang melakukan kajian tentang hubungan antara manusia dan karakteristik sosio-fisik yang ada pada lingkungan buatan dan lingkungan alamiah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengembangkan hubungan selaras antara manusia dan lingkungan. Dalam upaya untuk memecahkan masalah keselarasan hubungan manusia dan lingkungan, para ahli psikologi lingkungan tidak hanya bekerja sama dengan para ahli psikologi bidang lain, namun lebih luas lagi mereka bekerja sama dengan berbagai profesi yang lain. Kerja sama dengan profesi- profesi lain itu misalnya adalah dengan ahli perencanaan perkotaan, arsitek, ahli geografi manusia, ahli teknik rekayasa, dan ahli ilmu ekologi. Masalah-masalah kemanusiaan yang berhubungan dengan psikologi lingkungan antara lain: stres yang dialami oleh manusia pada saat berinteraksi dengan lingkungan (bising/kepadatan), pengembangan lingkungan perumahan berimbang yang memenuhi kebutuhan dasar manusia (Hanurawan, 2015), pengembangan lingkungan pendidikan yang sehat dan berkelanjutan, pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan, serta kepadatan dan kesesakan. b. Psikologi ergonomi. Ergonomi atau rekayasa faktor manusia (human factor engineering) sebagai disiplin psikologi yang bersifat multidisipliner mempelajari, menjelaskan, mengontrol, meramalkan, merekayasa, dan memecahkan masalah faktor performansi manusia yang dihubungkan dengan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, alat-alat pekerjaan, dan lingkungan pekerjaan. Secara umum, ilmu semacam ini memiliki arah untuk membantu kenyamanan manusia dalam beraktifitas di lingkungan kerja dan membantu keselamatan manusia dalam bekerja. Apabila dihubungkan dengan pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, ergonomi me- miliki kontribusi memastikan terciptanya harmonisasi atau keselarasan sempurna antara karakteristik kebutuhan dan kemampuan manusia dengan teknologi melalui penyesuaian peralatan atau intrumen- tasi dan tugas sesuai dengan karakteristik manusia. Dalam wacana psikologi itu berarti ergonomi mengarah pada cara-cara peralatan atau instrumentasi disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan manusia. Dalam hal ini, suatu peralatan dirancang untuk sesuai dengan karakteristik manusia sehingga lebih memudahkan hidup manusia. Kemudahan hidup manusia itu pada dasarnya akan meningkatkan kebahagiaan manusia. Faktor kebahagiaan manusia ini pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja yang dapat memberikan jaminan keuntungan-keuntungan dalam sebuah organisasi, seperti efektifitas, efisiensi, dan produktivitas suatu organisasi. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. | 299
Konsekuensi dari esensi multidisipliner dari ergonomi maka tidak heran dalam praktek, bidang ilmu ini mentolerir keterlibatan banyak profesi dalam mencapai tujuan harmonisasi sistem manusia dan mesin. Sepanjang sejarah ergonomi, bidang profesi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam ergonomi adalah sebagai berikut: • Ahli ergonomi Insinyur rekayasa • Insinyur produksi • • Desainer industri • Dokter industri • Praktisi kesehatan dan keselamatan kerja • Praktisi sumber daya manusia (human resources) • Desainer komputer, Contoh-contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat domestik terkait dengan pengertian dan tujuan ergonomi yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut: Mengapa handikem merupakan peralatan domestik yang paling menyebabkan kesulitan dan bahkan stres pada saat seseorang mengoperasikannya? Mengapa kursi mobil dengan rancangan tertentu sering kali menyebabkan penumpang mobil mengalami cidera punggung setelah beberapa lama? Mengapa tampilan komputer menyebabkan kelelahan pada mata para pengguna? Terkait dengan contoh- contoh itu ergonomi memiliki tugas untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, sehingga produk rancangan domestik menjadi fit atau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. c. Psikologi lintas budaya. Salah satu definisi tentang psikologi lintas budaya adalah definisi yang dikemukakan oleh Segall dkk. (1990) yang menyatakan bahwa psikologi lintas budaya adalah cabang psikologi yang melakukan kajian-kajian terhadap fenomena kejiwaan dan perilaku manusia dalam konteks lintas budaya. Psikologi lintas budaya memiliki tujuan untuk mengungkap tentang cara-cara tradisi budaya mengatur, mempengaruhi, dan mentransformasikan fenomena kejiwaan dan perilaku manusia. Fenomena kejiwaan dan perilaku manusia meliputi tiga ranah penting dalam kajian-kajian psikologi, yaitu dalam cara berpikir, berperasaan, dan cara berperilaku manusia. Dalam upaya untuk membuka perspektif psikologi yang lebih berimbang maka kemudian lahir psikologi lintas budaya. Keberimbangan itu dapat dilihat dari cakupan psikologi lintas budaya yang melakukan kajian-kajian terhadap prinsip-prinsip psikologi universal yang melandasi perilaku manusia melalui studi kesamaan lintas budaya dan perbedaan lintas budaya terkait dengan topik-topik psikologi. Topik-topik psikologi itu misalnya adalah emosi, kognisi, perilaku lingkungan, prasangka dan stereotip, akulturasi, sosialisasi, komunikasi, organisasi, hubungan erat (close relationship), peng- asuhan anak, dan cinta (Jungsik, 2005). Perkembangan psikologi lintas budaya di Indonesia dimulai pada sekitar pertengahan tahun 1980an yang ditandai dengan munculnya penelitian disertasi tentang stereotip etnik di dalam budaya- budaya kelompok etnik di Indonesia oleh Prof. Dr. Soewarsih Warnaen. Kepeloporan pengembangan psikologi lintas budaya Prof. Dr. Soewarsih Warnaen dalam bidang psikologi lintas budaya dilanjutkan dalam pengajaran matakuliah psikologi lintas budaya pada program S2 Psikologi Sosial di Universitas Indonesia sejak akhir tahun 1980an. Perkembangan teori dan hasil penelitian psikologi lintas budaya ternyata memberi implikasi yang cukup penting dalam perkembangan ilmu psikologi di abad 21. Implikasi itu terutama memberi pengaruh kepada eksistensi psikologi aliran utama (mainstream), yaitu psikologi yang berkembang di wilayah geografis dan wilayah kebudayaan Barat secara umum dan psikologi yang berkembang di wilayah geografis dan wilayah kebudayaan Amerika Serikat secara khusus. Pada zaman kita yang posmodernisme ini (Gergen dkk., 1996), banyak orang semakin memahami suatu fakta bahwa banyak teori psikologi Barat ternyata tidak dapat secara semena-mena diberlakukan untuk wilayah geografis dan wilayah kebudayaan yang lain. 300 | Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan
d. Psikologi komunitas. Psikologi komunitas adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Dalam penelitian terhadap bidang-bidang psikologi komunitas, psikologi komunitas banyak mengacu pada bidang-bidang psikologi yang lain (psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi konsumen, dan psikologi kelompok) dan disiplin-disiplin ilmu lain di luar psikologi (antropologi, sosiologi, kesehatan masyarakat, kriminologi, ekonomi, hukum, dan sejarah sosial). Para ahli dan praktisi psikologi komunitas memberikan sumbangan yang signifikan untuk memajukan kesejahteraan berkehidupan dalam suatu komunitas. Sumbangan memajukan kesejah- teraan berkehidupan dalam suatu komunitas itu dilakukan melalui intervensi yang bersifat kolaboratif. Memajukan kehidupan masyarakat itu meliputi kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual melalui proses pemberdayaan warga dan kelompok-kelompok komunitas (Maton, 2004). Intervensi kolaboratif berarti prevensi dan intervensi dilakukan secara bersama antara ahli dan praktisi psikologi komunitas dengan warga komunitas, kelompok-kelompok yang ada dalam suatu komunitas, dan masyarakat (Dalton dkk., 2007). Masalah-masalah sosial yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian psikologi komunitas adalah kemiskinan, prasangka, diskriminasi, pendidikan untuk kelompok minoritas dalam komunitas multikultural, epidemi HIV dan AIDS, dan perilaku korupsi. Dalam melakukan penelitian terhadap masalah-masalah sosial, para peneliti psikologi komunitas terutama meneliti faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap masalah-masalah sosial spesifik terkait dengan fokus kesejahteraan warga sebagai individu, kelompok, komunitas, dan lingkungan sosial lebih luas. Contoh dari kajian psikologi komunitas tentang masalah-masalah sosial adalah prevensi terhadap perilaku kekerasan seksual dalam komunitas (Hanurawan, 2014a). e. Psikologi kelompok. Psikologi kelompok adalah cabang psikologi, khususnya psikologi sosial, yang bertujuan mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, mengendalikan, dan merekayasa dinamika perilaku dan proses kejiwaan yang terdapat dalam fenomena kelompok (Hanurawan, 2014b). Ruang lingkup kajian psikologi kelompok adalah sebagai berikut: • Pengertian dan karakteristik kelompok. • Pembentukan kelompok dan perkembangan kelompok. • Proses kelompok utama (konformitas, kohesifitas, efikasi kelompok, kerja sama, kompetisi). • Konflik dan manajemen konflik dalam kelompok. • Kepengikutan dan kepemimpinan. • Pengambilan keputusan dalam kelompok (berpikir kelompok dan polarisasi kelompok). • Hubungan antar kelompok. Berdasarkan deskripsi tentang ruang lingkup psikologi kelompok tersebut maka psikologi kelompok dapat memberikan manfaat pemecahan masalah terkait pembentukan kelompok yang terdapat di dalamnya konformitas, kohesifitas, efikasi kelompok, kerja sama antar kelompok, kompetisi, solusi konflik dalam kelompok dan antar kelompok (Hanurawan, 2014b), melakukan pelatihan kepengikutan dan kepemimpinan, serta pemecahan masalah pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam kelompok. f. Psikologi motivasi. Psikologi motivasi adalah bidang psikologi yang melakukan studi tentang motivasi. Motivasi adalah proses internal dalam diri manusia yang mengarahkan terciptanya perilaku yang bertujuan. Motivasi dapat dilihat sebagai dorongan yang menggerakan terjadinya tindakan atau perilaku dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam belajar, bekerja, maupun berkompetisi olah raga. Terciptanya motivasi merupakan hasil dari proses interaksi kondisi internal dalam diri seseorang (kebutuhan-kebutuhan individu yang meminta untuk dipenuhi) dan tujuan eksternal yang menjadi sebab seseorang melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks ini, motivasi menjadi dasar yang kuat bagi segala daya upaya yang berjalan secara konsisten untuk mencapai suatu tujuan. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. | 301
Berdasar pengertian tentang motivasi maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang motivasi dapat membantu masalah-masalah kemanusiaan, khususnya terkait metode untuk meng- gerakkan seseorang melaksanakan suatu perilaku yang dapat mensejahterakan diri dan lingkungan nya, seperti perilaku belajar siswa dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai prestasi belajar yang optimum, perilaku bekerja karyawan dalam lingkungan kerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimum, perilaku berkinerja atlit dalam sebuah kompetisi untuk mencapai prestasi olah raga yang optimum, dan perilaku beragama umat beragama dalam lingkungan komunitas beragama untuk mencapai tujuan-tujuan keagamaan. Terdapat berbagai teori tentang motivasi. Salah satu teori motivasi yang banyak dirujuk oleh para ahli psikologi motivasi dan perilaku organisasi adalah teori motivasi Abraham Maslow. Dalam perspektif teori humanistik, Abraham Maslow pada tahun 1970an mengajukan teori hirarki motivasi yang dihubungkan dengan hirarki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi. Hirarki kebutuhan Maslow disusun menurut wujud sebuah piramida. Dalam teori hirarki kebutuhan Maslow, kebutuhan sebelumnya harus dipenuhi sebelum mencapai tingkat kebutuhan-kebutuhan di atasnya. Upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu mewujudkan proses internal yang disebut dengan motivasi (Strickland, 2001). Piramida hirarki kebutuhan dan motivasi adalah sebagai berikut: kebutuhan fisiologis (makan dan minum; biologis), keamanan (safety), mencintai dan dicintai, dihargai (pengakuan), kognitif (pengetahuan) dan estetis (keindahan), dan aktualisasi potensi diri secara maksimal (Slavin, 2006). Catatan: kebutuhan fisiologis adalah yang paling rendah, sedang kebutuhan aktualisasi diri adalah yang paling tinggi dalam diri manusia. Ini berarti apabila seorang pendidik atau guru mengembangkan prestasi siswa maka mereka perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan- kebutuhan utama yang ada pada diri siswa tersebut. Umumnya dalam referensi psikologi, kita hanya mengenal teori motivasi yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan psikologi yang berasal dari dunia Barat (Eropa dan Amerika Utara). Berdasar pemahaman tentang teori hirarki motivasi Maslow yang dikembangkan di dunia Barat maka timbul pemikiran kritis tentang bagaimana mengembangkan teori motivasi yang didasarkan pada kearifan lokal (local wisdom) atau kearifan negara (state wisdom). Kebutuhan untuk mengembangkan teori motivasi yang didasarkan pada kearifan lokal (local wisdom) atau kearifan negara (state wisdom) didasarkan rasional tentang kebutuhan untuk me- ngembangkan psikologi asli (genuine psychology) suatu kebudayaan (dalam hal ini kebudayaan Indonesia) yang penerapannya dapat membantu kesejahteraan individu-individu sebagai bagian dari kebudayaan suatu negara atau bangsa. Rasional seperti ini sangat sesuai dengan pendapat Myers (2002) bahwa pada dasarnya kebenaran ilmu tidak pernah objektif, tapi lebih pada kebenaran suatu kelompok komunitas keilmuan. Ini berarti ilmu tidak menjadi bebas nilai, tapi seharusnya lekat nilai dalam upaya untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Berdasar pada rasional kebutuhan itu, termasuk di dalamnya pengembangan teori motivasi pun seharusnya berdasar pada nilai-nilai keindonesiaan. Dalam hal ini nilai-nilai keindonesiaan sejauh ini dapat digali dari nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat negara dan ideologi nasional Indonesia. Pengembangan teori motivasi berbasis Pancasila adalah berbasis pada nilai-nilai Pancasila, khususnya berkaitan dengan filsafat manusia Pancasila. Filsafat manusia berbasis Pancasila meng- arah pada pemahaman tentang hakekat manusia Indonesia yang berpancasila, yaitu: manusia yang berketuhanan, manusia yang bekemanusiaan, manusia yang berpersatuan, manusia yang ber- kerakyatan, dan manusia yang berkeadilan sosial. Pengembangan teori motivasi berbasis Pancasila adalah sebagai berikut: Motivasi berketuhanan. Keberadaan kebutuhan-kebutuhan untuk berketuhanan (kebutuhan beragama, kebutuhan mengamalkan agama). Motivasi bekemanusiaan (kebutuhan untuk mencapai hakekat manusia Pancasila). • Motivasi berpersatuan (kebutuhan untuk berkelompok dalam bingkai negara Indonesia maupun internasional). Motivasi berkerakyatan (kebutuhan untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai rakyat dalam bernegara). 302 | Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan
Motivasi berkeadilan sosial (kebutuhan memperoleh keadilan dalam akses sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual). Pengembangan motivasi berbasis Pancasila dilakukan dengan mengorganisasi kegiatan dan lingkungan untuk mengembangkan potensi anak menjadi aktual. Ini berarti apabila seorang motivator ingin mengembangkan motivasi dalam diri seseorang maka ia harus menciptakan kegiatan dan lingkungan yang: kondusif berketuhanan (lingkungan fisik, spiritual, psikologis, sosial, dan budaya yang religius); motivasi bekemanusiaan (lingkungan fisik, spiritual, psikologis, sosial, dan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan), motivasi berpersatuan (lingkungan fisik, spiritual, psikologis, sosial, dan budaya yang menjunjung tinggi persatuan nasional maupun dunia), motivasi berkerakyatan (lingkungan fisik, spiritual, psikologis, sosial, dan budaya yang demokratis), dan motivasi berkeadilan sosial (lingkungan fisik, spiritual, psikologis, sosial, dan budaya yang berkeadilan sosial). g. Psikologi politik. Psikologi politik adalah bidang psikologi yang melakukan studi terhadap dinamika kejiwaaan dan perilaku yang terdapat dalam orang-orang sebagai aktor atau pelaku yang terlibat dalam bidang- bidang kenegaraan. Contoh fenomena kejiwaan dan perilaku yang ada pada orang-orang sebagai aktor atau pelaku yang terlibat dalam bidang-bidang kenegaraan adalah warga negara yang terlibat dalam aktivitas pemilihan umum (sebagai pemilih, calon legislatif, tim sukses calon legislatif, tim kampanye, dan calon presiden), terlibat dalam suatu gerakan politik (political movement) untuk mencapai tujuan politik tertentu, mengorganisasi persuasi dan propaganda politik untuk mencapai tujuan politik tertentu, pengambilan keputusan politik (political decision making) terkait pengembangan kebijakan publik (public policy), dan menjadi anggota atau pemimpin sebuah organisasi politik (Hanurawan, 2011a). Kajian-kajian psikologi politik yang terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan adalah terkait dengan bahasan-bahasan di antaranya adalah sebagai berikut: ideologi, perilaku memilih (voting behaviour) (Rosema dkk., 2008), sosialisasi politik, komunikasi politik, pengambilan keputusan politik, kepemimpinan politik, sikap dan perilaku politik, persuasi dan propaganda politik, dinamika perilaku individu dalam kelompok dan organisasi politik, dan perilaku kolektif politik. Melalui terapan teori, konsep, dan hasil penelitian psikologi politik diharapkan dapat memberikan pemahaman, penjelasan, peramalan, pemecahan masalah, kontrol, dan pengembangan rekayasa terhadap masalah-masalah perilaku politik para pelaku politik. Studi psikologi politik terhadap perilaku politik diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan, meramal, merekayasa, dan memecahkan fenomena masalah-masalah yang berhubungan dengan perilaku politik para pelaku politik dalam skala lokal, nasional, regional, dan internasional. h. Psikologi konsumen. Psikologi konsumen adalah terapan konsep, teori, dan hasil penelitian psikologi pada feno- mena dinamika perilaku dan kejiwaan sosial yang ada pada diri konsumen. Fenomena perilaku dan kejiwaan konsumen mencakup sikap terhadap suatu produk, keinginan konsumen dan kebutuhan konsumen, dan pola-pola perilaku kelompok masyarakat tertentu terhadap konsumsi barang dan jasa. Salah satu topik dalam psikologi konsumen yang penting adalah perilaku belanja konsumen. Pada masa posmodern ini perilaku belanja konsumen tidak hanya dimaknai sebagai perilaku untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok, namun perilaku belanja lebih jauh lagi telah menjadi suatu gaya hidup (life style), hiburan, dan wujud ekspresi diri. Fenomena ini dapat dilihat pada pembagian klasifikasi tipe pembelanja (orang yang melakukan belanja) (Hanurawan, 2011a). Lima tipe klasifikasi pembelanja itu adalah sebagai berikut: • Pembelanja rutin. Pembelanja rutin adalah tipe pembelanja yang pada saat melakukan pembelian sangat mengabaikan dorongan impulsif atau mengabaikan tawaran potongan harga atau ganjaran-ganjaran yang lain. Pembelanja semacam ini jarang melakukan perilaku belanja sebagai aktivitas yang menimbulkan kesenangan. Pembelanja semacam ini datang ke pusat perbelanjaan karena mereka benar-benar membutuhkan suatu barang atau jasa. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. | 303
Pembelanja untuk hiburan. Pembelanja untuk hiburan adalah tipe pembelanja yang sering berbelanja untuk memberi hadiah kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Pembelanja yang melakukan aktivitas belanja untuk mencari hiburan atau untuk mencari kesenangan ini sering membeli sesuatu barang atau jasa berdasar pada dorongan-dorongan impulsif. Pembelanja semacam ini adalah tipe orang yang sangat menikmati berkunjung ke berbagai tempat belanja dan berbagai macam cara belanja. Pembelanja tipe ini adalah termasuk orang-orang yang dapat diklasifikasikan dalam stereotip penganut paham konsumerisme modern. Paham konsumerisme modern memiliki pemikiran yang dapat dituangkan dalam proposisi: "saya berbelanja maka saya ada". Dalam penjelasan yang radikal, ini berarti paham konsumerisme modern menyatakan bahwa kemanusiaan seseorang atau eksistensi seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk berbelanja. Apabila penjelasan itu ditelaah lebih mendalam itu maka dapat disimpulkan secara analogis bahwa apabila manusia tidak mampu berbelanja maka berarti ia tidak memiliki eksistensi atau tidak termasuk sebagai kategori manusia. Kesimpulan itu nampak bersifat ekstrim melecehkan hakekat kemanusiaan manusia, namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari masa kini yang dikuasai oleh paham hedonisme materialistik banyak orang menganut paham ini, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pembelanja hemat. Pembelanja hemat adalah pembelanja yang termasuk penganut prinsip ekonomi. Dalam hal ini pembelanja hemat adalah orang yang bersedia belanja pada harga yang paling rendah. Selain itu, karakteristik lain pembelanja hemat adalah mereka juga jarang berbelanja karena dorongan-dorongan impulsif sesaat. Pembelanja cermat. Pembelanja cermat (careful shoppers) adalah pembelanja yang melakukan kegiatan belanja dengan melalui banyak pertimbangan. Mereka memiliki kegiatan belanja pada tingkat menengah. Karakteristik lain dari tipe pembelanja cermat ini adalah mereka menghindari belanja karena alasan dorongan impulsif dan menghindari belanja karena alasan potongan harga dan hadiah-hadiah lain. Pembelanja alternatif. Pembelanja alternatif orang yang berada di luar kategori tipe penganut konsumerisme modern. Orang-orang yang termasuk tipe ini belanja pada toko atau pasar barang bekas (second hand shop). Di negara-negara Barat (seperti Australia dan Amerika Serikat), barang-barang bekas terdapat dalam toko-toko tertentu, seperti Good Will dan Salvatory Army, atau pada komunitas pasar minggu (sunday market). Kecenderungan semacam itu untuk beberapa dekade terakhir juga sudah ada di Indonesia, khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat dijangkau oleh kalangan bawah, seperti sepeda motor atau mobil bekas (Hanurawan, 2011a). KESIMPULAN Beberapa kesimpulan utama dari uraian tentang ilmu psikologi untuk pemecahan masalah- masalah kemanusiaan adalah sebagai berikut: • Puncak dari eksistensi ilmu psikologi adalah membantu memberikan bantuan pemecahan masalah bagi masalah-masalah kemanusiaan. Pemecahan masalah-masalah manusia itu dalam rangka membantu manusia untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan manusia, yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan. Masalah-masalah kemanusiaan adalah masalah-masalah yang timbul secara eksistensial di- sebabkan oleh perilaku manusia dalam menjalani kehidupan, seperti konflik antar individu, perilaku agresi, cinta, kesehatan mental, dan konflik antar kelompok. Ilmu psikologi untuk pemecahan masalah-masalah kemanusiaan dapat dilihat dari definisi psikologi terkait dengan objek psikologi. Psikologi adalah ilmu yang melakukan deskripsi, eksplanasi, kontrol, peramalan, pemecahan masalah, dan pemberdayaan terhadap fenomena perilaku dan proses mental manusia. Definisi psikologi seperti itu menunjukkan bahwa psikologi yang tidak hanya sekedar menjadi ilmu yang bersifat deskriptif (tujuan deskripsi dan eksplanasi) tapi lebih jauh lagi mengarah pada fungsi kontrol, peramalan, pemecahan masalah, dan pember- dayaan. 304 | Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan
Dalam ilmu psikologi terdapat banyak ragam pendekatan metode penelitian (positivistik, interpretif, dan kritis) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemecahan masalah-masalah kemanusiaan. • Dalam ilmu psikologi terdapat banyak ragam bidang-bidang psikologi utama (psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi perkembangan, dan psikologi industri dan organ- isasi) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemecahan masalah-masalah kemanusiaan. • Dalam ilmu psikologi terdapat banyak ragam bidang-bidang psikologi khusus (psikologi lingkungan, psikologi ergonomi, psikologi lintas budaya, psikologi komunitas. psikologi kelompok. psikologi motivasi, psikologi politik, psikologi konsumen) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemecahan masalah-masalah kemanusiaan. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. | 305
DAFTAR RUJUKAN Baumgardner, S.R. & Crothers, M.K. 2010. Positive Psychology. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. Bonnes, M. & Carrus, G. 2004. Environmental Psychology. C. Speilberger (Ed.). Encyclopedia of Applied Psychology. Volume 1 (pp. 801-814). New York: Elsevier Academic Press. Colman, A.M. 2006. A Dictionary of Psychology. New York: Oxford University Press. Connole, H.C. 1993. Issues and Methods in Research. Dalam H.C. Connole, B. Smith, & R. Wiseman (Eds.). Research Methodology 1: Issues and Methods in Research. Geelong: Deakin University. Dalton, J.H. Elias, M.J., & Wandersman, A. 2007. Community Psychology: Linking Individuals and Communities. Belmont CA: Thomson. Diponegoro, A.M. & Hanurawan, F. 2004. Perspektif Psikologi Positif Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pengembangan Kebahagiaan Remaja. Pendidikan Nilai, 11: 1-12. Fernandez-Ballesteros, R. 2002. Challenges of Applied Psychology for the Third Millenium: Introduction to the Special Issue. Applied Psychology: An International Review, 51 (1), 1-4. Gergen, K.J., Massey, A.L., Gulerce, A., & Misra, G. 1996. Psychological Science in Cultural Context. American Psychologist, 51, 498-503. Hanurawan, F. & Diponegoro, A.M. 2005. Psikologi Sosial Terapan dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: UAD Press. Hanurawan, F., Prastuti, E., & Soetjipto, B.E. 2013. Students' Attitude on Students' Group Fighting. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5 (7): 202-209. Hanurawan, F. & Waterworth, P. 2007. Teachers' Perception of Developing of Critical Thinking through Controversial Issues Discussion. Ilmu Pendidikan, 14 (3): 185-194. Hanurawan, F. 2008. Psikologi Lingkungan. Malang: Prodi Psikologi Universitas Negeri Malang. Hanurawan, F. 2009. Hubungan Sikap, Norma Subjektif, dan Niat Perilaku Remaja Meniru Penampilan Fisik Pemusik Rock. Ilmu Pendidikan. Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, 36 (2): 161-165. Hanurawan, F. 2010a. Psikologi Sosial. Suatu Pengantar. Bandung: Universitas Negeri Malang & PT Remaja Rosdakarya. Hanurawan, F. 2010b. Sikap Guru terhadap Pengajaran Pendidikan Multikultural untuk Reduksi Prasangka Siswa. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Psikologi Pendidikan APPI. Malang, 18 Oktober. Hanurawan, F. 2011a. Psikologi Sosial Terapan dan Masalah-Masalah Perilaku Sosial. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hanurawan, F. 2011b. Kajian Psikologi Sosial Terapan Terhadap Masalah-Masalah Hubungan Antar Kelompok Budaya di Indonesia. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat Indonesia di Universitas Airlangga. Surabaya, 24 November. Hanurawan, F. 2012a. Filsafat Ilmu Psikologi. Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Hanurawan, F. 2012b. Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Psikologi. Surabaya: LPM Universitas Airlangga. Hanurawan, F. 2012c. Qualitative Research in Psychology, Journal of Educational, Health and Community Psychology. 1, (2) : 31-43. Hanurawan, F. 2012d. Strategi Pengembangan Kesehatan Mental di Lingkungan Sekolah. Jurnal Bimbingan dan Konseling Psikopedagogia, 1 (1): 1-7. Hanurawan, F. 2014a. Prevensi Psikologi Sosial terhadap Perilaku Kekerasan Seksual. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Pendekatan Integratif Pendidikan Seksual dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Pendidikan Psikologi. Malang, 2 November. 306 | Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan
Hanurawan, F. 2014b. Psikologi Kelompok. Serang: FTK Banten Press. Hanurawan, F. 2015 (In press). Psikologi Lingkungan untuk Lingkungan Perumahan Berimbang. Jurnal Sains Psikologi. Jungsik, K. 2001. Psy 351: Cross Cultural Psychology. Hawaii.edu/-jungsik. Diakses 6 Desember 2001. Kuther, T.L. 2003. Your Career in Psychology: Industrial-Organizational Psychology. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Maton, K.I. 2004. Community Psychology. C.D. Spielberger (Ed.) Encyclopedia of Applied Psychology (pp. 421-428). New York: Elsevier Academic Press. Myers, D.G. 2002. Social Psychology. Boston: McGraw Hill Company. Oltmann, T.F. & Emery, R.E. 2007. Abnormal Psychology. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. Pakasi, S. 1982. Anak dan Perkembangannya. Jakarta: PT Gramedia. Riggio, R.E. 2010. Introduction to Industrial / Organizational Psychology. Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey. Rosema, M., Jost, J.T., & Stapel, D.A. 2008. Social Psychology and the Study of Politics. Dalam Steg, A.P. Buunk, & T. Rothengatter (Eds.) Applied Social Psychology (pp. 291-315). Cambridge: Cambridge University Press. Segall, M.H., Dasen, P.R., Berry, J.W., & Poortinga, Y.H. 1990. Human Behavior in Global Perspectives. An Introduction to Cross-cultural Psychology. Boston: Allyn and Bacon. Slavin, R.J. 2006. Educational Psychology. Theory and Practice. Boston: Pearson Education Inc. Strickland, B. R. (Ed.). 2001. Gale Encyclopedia of Psychology. Farmington Hills, M.I.: Gale Groups. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. | 307
308 | Ilmu Psikologi untuk Pemecahan Masalah-Masalah Kemanusiaan
Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat Prof. Dr. Drs. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatu, Shaloom, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yth. Ketua Senat Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.Hum. Yth. Rektor Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd. Yth. Para Anggota Senat, Ketua dan Anggota Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang Yth. Para Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang Yth. Rekan sejawat dosen, tenaga fungsional, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang Yth. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini saya menyampaikan dengan judul: Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat A. Latar Belakang Perkembangan kota secara fisik dapat dilihat adanya lahan terbangun seperti pertumbuhan kawasan permukiman yang semakin padat. Keberadaan permukiman secara keruangan menggeser penggunaan ruang sebelumnya dan memungkinkan terjadi perubahan peruntukan, seperti ruang terbuka hijau menjadi permukiman, bantaran sungai menjadi permukiman, persawahan menjadi per- mukiman, tegal menjadi permukiman, hutan menjadi permukiman dan lereng-lereng curam menjadi permukiman. Jelaslah bahwa pertumbuhan permukiman tidak memandang peruntukan ruang se- belumnya, kendati beresiko tinggi pada pemukimnya atau pada masyarakat lainnya. Hal ini menunjuk- kan rencana tata ruang kota tidak efektif karena kurang adanya koordinasi antar instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat (Sunardi, 2004). Perkembangan permukiman secara langsung sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat (lihat Tabel 1) dan tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang ber- penghasilan rendah akan memanfaatkan bantaran sungai, lereng-lereng terjal ataupun lahan milik pemerintah, sebab mereka tidak mampu membeli lahan di kawasan permukiman yang layak. Masyarakat yang mampu justru dibangunkan kawasan permukiman baru yang luas dan secara keruangan menggeser peruntukan lahan sebelumnya, sehingga lahan yang semula tidak layak untuk kawasan permukimanpun dibuat menjadi layak. Teknologi sudah bekerja di kawasan permukiman baru, lahan yang curam, lahan yang ledok, lembah bahkan perbukitan dapat diratakan menjadi lahan yang tertata sebagai permukiman baru. Sebagaimana hal ini terjadi di wilayah kota Malang, sehingga ruang terbuka hijau hanya 4% sebagai RTH Publik dan 10% RTH Private menurut Kepala Bappeda, Dwi Rahayu (Radar Malang, 12 November 2021). Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Malang Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa) Perempuan 2019 Kecamatan di Kota Malang Laki-Laki 2019 TOTAL 2019 2018 2020 2020 2018 Kedungkandang 95662 96684 97650 96654 97657 98648 192316 194341 196298 96516 97194 97813 97805 98465 99104 194321 195659 196917 Sukun 48833 48571 48277 53751 53447 53133 102584 102018 101410 Klojen 89209 89570 89871 90895 91235 91555 180104 180805 181426 Blimbing 96858 97397 97872 99935 100462 100967 196793 197859 198839 Lowokwaru 427078 429416 431483 439040 441266 443407 866118 870682 874890 Kota Malang 2018 2020 Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk; Source Url: Access Time: November 21, 2021, 6:32 pm Prof. Dr. Drs. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si | 309
Gambar 1. Sistem Iklim Studi tentang ciri-ciri tipikal iklim pada lapisan atmosfer bawah (<2 meter di atas permukaan tanah) disebut sebagai iklim mikro (microclimate) seperti iklim kota dan iklim hutan (Haurwitz dan Austin, 1944 dalam Utomo, 2016). Iklim mikro oleh Geiger didefinisikan sebagai iklim dalam ruang kecil (Geiger, 1965 dalam Oliver, 1987), atau iklim dekat permukaan tanah (Miller, 1981 dan Gates, 1980 dalam Oliver & Wilson, 1987). Lebih jelas Barry (1970) dalam Oliver (1987) membuat hirarki iklim berdasarkan spasio-temporal (Tabel 2). Sebagaimana iklim merupakan kompusit cuaca, maka kondisi yang berkaitan dengan iklim mikro berkaitan juga dengan cuaca mikro. Secara khusus cuaca mikro (micrometeorology) mengkaji tentang gejala atmosfer skala kecil, terutama berhubungan dengan lapisan udara yang langsung berhubungan dengan tanah (Neiburger, 1995 dalam Utomo, 2016). Iklim mempuyai sistem yang disebut climate system (lihat Gambar 1) yang di dalamnya terjadi sinergi antar faktor pengendali dan antar unsur cuca/iklim terutama keterlibatan antropogenik. Tabel 2. Hirarki Iklim Berdasarkan Spasio-temporal Iklim Iklim Mikro (Microclimate) Iklim Topo (Topoclimate) Iklim Meso (Mesoclimate) Iklim Makro (Macroclimate) Skala Horizontal (km) Skala Vertikal (km) Skala Temporal < 0,1 1 - 10 500 - 1.000 > 2.000 < 0,01 0,01 - 0,1 1 - 10 3 - 10 < 24 jam 1 - 24 jam 1 - 6 bulan 1 - 6 bulan Sumber: Barry, 1970 dalam Oliver, 1987 Perkembangan permukiman yang demikian satu sisi menyediakan lahan permukiman bagi masyarakat dan lebih layak huni dan tertata, tetapi sisi lainnya menjadikan terganggunya lingkungan hidup manusia dan munculnya akibat yang tidak dipertimbangan sebelumnya, seperti suhu udara yang semakin meningkat. Suhu udara yang meningkat merupakan gejala perubahan dinamika atmosfer yang tidak menguntungkan pada manusia, sehingga manusia merasakan ketidaknyamanan. Cuaca kota Malang yang dulu sejuk dan menyenangkan, kini telah bergeser menjadi kota yang hangat tidak menyenangkan (Utomo, 2000). Keadaan ini disebabkan karena penyikapan materi keruangan dalam menerima radiasi matahari dan meradiasikan balik ke lingkungan. Materi yang didominir oleh bangunan seperti semen, aspal, kaca mempunyai respon yang menambah panas atmosfer. Tetapi, vegetasi memberikan penyikapan yang berbeda daripada materi bangunan, vegetasi menerima radiasi matahari dipakai untuk proses asimilasi, sehingga energi matahari diubah menjadi energi yang tersimpan dalam tubuh vegetasi itu, tanpa diradiasikan balik ke lingkungan. Selain itu vegetasi mengeluarkan O2 yang dapat memperbaiki ketersediaan oksigen di udara sehingga manusia dapat menghirup udara lebih segar dan lebih nyaman. Memperbaiki lingkungan yang demikian disebut 310 | Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat
sebagai ameliorasi dan oleh karena menyangkut unsur-unsur iklim yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia maka disebut sebagai ameliorasi iklim mikro. Tinjauan Pustaka Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan ruang terbuka (open spaces) wilayah perkotaan yang diisi oleh vegetasi. Vegetasi mengisi jalur hijau perkotaan sebagai ruang terbuka hijau. Keberadaan ruang terbuka hijau selain menyediakan oksigen, juga sebagai ameliorasi iklim mikro yang secara mutlak harus disediakan di wilayah perkotaan. Jalur hijau, hutan kota, dan pohon-pohon di pekarangan rumah kanopinya mempunyai korelasi yang signifikan terhadap iklim mikro, karena dapat melindungi dari sinar matahari langsung, menurunkan suhu, dan meningkatkan kelembapan. Suhu tubuh manusia harus tetap terjaga pada suhu 37oC. Keseimbangan suhu tubuh diatur oleh thermoregulator melalui peningkatan atau penurunan sirkulasi darah dan pembukaan atau penutupan kelenjar keringat. Jika total jumlah panas yang dilepas dan tambahan panas yang diterima oleh tubuh melampaui keseimbangan, maka thermoregulator akan bereaksi yang ditandai dengan keluarnya keringat. Kondisi udara kota yang panas dan lembap menyebabkan keringat tidak dapat berevaporasi, kulit tubuh tetap basah, dan panas tubuh meningkat. Kondisi seperti ini dirasakan sebagai bentuk ketidaknyamanan (discomfort). Indikator suhu dan kelembapan dapat dipergunakan untuk menentukan ketidaknyamanan (Antoniou, 2006.) dalam bentuk efective temperature ataupun heat index. Nikolopoulou (2002) memandang iklim mikro dan kenyamanan di kota mempunyai hubungan yang rumit. Pemakaian alat pendingin udara (air conditioner) hanya menyejukkan udara dalam ruangan, tetapi penyejukkan suhu udara di luar ruangan dilakukan oleh RTH. Bagaimanapun juga tetap diperlukan RTH sebagai penjaga iklim mikro kota. Proses evapotranspirasi tumbuhan memerlukan panas yang diambilkan dari lingkungan sekitarnya, sehingga terjadi ameliorasi suhu udara perkotaan. Sebagai catatan, sebuah pohon yang tumbuh menyendiri dapat menguapkan 400-liter air tanah. Jumlah tersebut setara dengan lima buah unit pendingin berkapasitas 2.500 kcal/jam selama 20 jam sehari (Priyono, 2002). Iklim perkotaan merupakan hasil interaksi faktor-faktor pengendali iklim kota meliputi faktor alami dan antropogenik. Faktor alami pada skala makro (seperti letak lintang) maupun pada skala meso (seperti topografi, badan air) dan dalam skala mikro seperti polutan udara, material permukaan perkotaan dan bersama-sama dengan faktor antropogenik seperti kepadatan penduduk dan aktivitasnya yang menyumbang emisi panas ke atmosfer. Utomo (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara spasial pada setiap daerah menunjukkan komponen keruangan yang didominasi oleh lahan terbangun utamanya permukiman penduduk yang padat dan sedikitnya lahan terbuka hijau. Selain itu, peningkatan suhu yang terjadi karena secara keruangan terdapat sumber panas yang bergerak (mobil, motor) ataupun yang permanen (industri) dan semi permanen (kemacetan lalu lintas). Setiap material permukaan mempunyai albedo berbeda. Albedo wilayah perkotaan hanya sekitar 10-15% (albedo untuk salju adalah lebih besar dari 80%) yang berarti banyak energi matahari yang datang diserap oleh suatu kota. Selain itu, bahan bangunan yang digunakan untuk konstruksi kota pada umumnya dicirikan oleh kapasitas dan keterhantaran panas tinggi. Albedo yang rendah dan kapasitas panas yang tinggi ini adalah faktor antropogenik yang menciptakan karakter khusus pada kondisi atmosfer di atas wilayah perkotaan, yaitu pada siang hari suhu udara menjadi lebih panas dan pada malam hari suhu udara tetap hangat karena pelepasan panas yang lambat. Tetapi untuk indikator vegetasi Lelly (1998) menyatakan bahwa albedo dan suhu permukaan yang tinggi berada pada vegetasi jarang pada musim kering, albedo dan suhu permukaan yang rendah terjadi pada vegetasi yang rapat pada musim basah. Pada umumnya pusat kota lebih terpolusi dibanding bagian pinggir kota. Pernyataan ini didasarkan pada pengaruh heat island dimana tingginya suhu udara wilayah perkotaan menyebabkan tekanan udara menjadi lebih rendah sehingga membentuk palung tekanan rendah di antara tekanan tinggi di wilayah pinggiran kota. Akibat selanjutnya adalah terjadinya gerakan udara dari wilayah pinggiran kota memasuki wilayah perkotaan. Gerakan udara inilah yang membawa materi padat Prof. Dr. Drs. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si | 311
anorganik dan organik sebagai polutan memasuki wilayah perkotaan, sehingga wilayah perkotaan menjadi pembuangan debu. Peristiwa ini terjadi di kota Malang, sebagaimana yang diteliti oleh Utomo (2000). Dampak faktor antropogenik pada iklim perkotaan tergantung pada ukuran kota, struktur spasial, jumlah penduduk, dan konsentrasi industri. Kota kecil dengan bangunan-bangunan yang relatif rendah dan menyebar di antara area hijau, tanpa pabrik-pabrik atau industri, akan cenderung memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap perubahan iklim perkotaan dibandingkan dengan kota- kota besar dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Iklim perkotaan dapat diperbaiki oleh perencanaan struktur perkotaan dengan cara mengurangi dampak negatif faktor-faktor alam dan antropogenik. Misalnya melalui penempatan daerah hijau (misalnya taman) dan badan air daerah lokasi-lokasi yang strategis. Pabrik-pabrik tidak dibangun dalam satu kompleks area yang luas, tetapi harus disebar agar tidak terjadi pulau bahang (Utomo, 2000). Variasi spasial tutupan lahan berkorelasi dengan variasi suhu udara permukaan yang ditunjukkan oleh NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) atau indikator tingkat hijau tanaman yang ditunjukkan oleh banyaknya konsentrasi khlorofil pada daun. Penelitian ini dilakukan oleh Ma Wei; Chen Yun-hao; dan Zhou Ji (2004) di Beijing. Vegetasi secara langsung berhubungan dengan radiasi, suhu, dan kelembapan udara permukaan. Rata-rata suhu di atas permukaan tanah pada urban area lebih tinggi (315,28K) daripada suburban dan outer suburban, sedangkan rata-rata sebaran vegetasi pada urban area (0,24) lebih rendah daripada suburban dan outer suburban. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya vegetasi menyebabkan semakin tingginya suhu udara, sebagaimana penelitian Lely, dkk. (1998) penurunan indek vegetasi menyebabkan peningkatan suhu udara. Secara struktural keberadaan jenis vegetasi dalam suatu wilayah berpengaruh terhadap iklim mikro. Cao D; Zhou LC; Mao YW; Li Y; Liu YN; dan Wang TH. (2006) di Shanghai, Cina hasil penelitiannya menunjukkan terjadinya penurunan suhu secara berurutan mulai dari square > grassplot > fountain > corridor > woodland dan kelembapan relatif mengalami penurunan secara berurutan mulai dari woodland > corridor > fountain > grassplot > square. Li S; Ren HD; Yao XH; dan Zhang SG.(2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan tutupan lahan menentukan kualitas iklim mikro yaitu secara berurutan mulai dari yang terbaik forestland > shrub land > grassland > farmland > rock land. Suhu udara dibandingkan dengan rockland berkurang secara berurutan 30.1%, 20.2%, 12.7% and 17.8%, kelembapan relatif bertambah secara berurutan 129.2%, 57.2%, 18.0% and 41.2%, karean rock land lebih panas dan kering. Utomo (2000) hasil penelitiannya di wilayah kota Malang menunjukkan suhu minimum 26,2oC dan kelembapan maksimum 83,8% C dan terjadi di atas lahan perladangan, suhu maksimum 30,1oC kelembapan minimum 77,8% terjadi di atas lahan pusat perdagangan, perkantoran, dan lahan industri. Lebih lanjut dalam penelitian Utomo (2009) bahwa perubahan suhu dan kelembapan di wilayah Jakarta dan Surabaya menunjukkan variasi yang kecil dari waktu ke waktu, fluktuasinya rendah, demikian juga discomfort index yang hampir membentuk plateau sepanjang waktu. Penelitian Rushayati, dkk. (2009) secara berurutan menunjukkan peningkatan suhu mulai dari hutan, hutan kota, kebun campur, permukiman, industri, pertokoan, dan suhu tertinggi di jalan raya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan vegetasi memberikan pengaruh terhadap iklim mikro dan kenyamanan. Setyowati (2008) meyakinkan bahwa ketidaknyaman disebabkan karena kurangnya vegetasi perindang. Setiap open space yang berbeda, maka berbeda pula iklim mikronya (Nikolopoulou, et.al.) Bentuk Ameliorasi Iklim Mikro 1. Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik 312 | Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat
adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Penyediaan RTH memliki tujuan sebagai berikut: (a) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (b) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, (c) Meningkatakan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi ekologis, antara lain: paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitas satwa, penapis polutan dalam udara, penahan angin, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, serta meredam kebisingan. (2) Fungsi sosial budaya, antara lain: menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, ruang bermain anak-anak, olah raga berjalan kaki, dan tempat rekreasi warga. (3) Fungsi ekonomi, antara lain: sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur ataupun sebagai tanaman obat. Beberapa jenis tanaman berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian atau karangkitri. (4) Fungsi estetika, antara lain: meningkatkan keindahan, kenyamanan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan ruang terbuka hijau. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut: Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah); Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati) (Gunes Tri Wahyu, Program GreenPOTS Medco Foundation). 2. Kampung Hijau Kampung hijau sebagai alternatif mewujudkan pertimbangan ekologis yang memadukan konsep udara bersih, peran serta masyarakat, dan kenyamanan hidup. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam aktivitas penanaman, dan pemeliharaan. Jika kepada masyarakat diberi tugas pengukuran unsur iklim mikro (suhu dan kelembapan), maka hasil pengukuran setiap hari 3 x jam pengamatan menghasilkan isoterm, isohumidity, dan zonasi kenyamanan hidup (heat index). Perubahan heat index ke arah kenyamanan hidup dari waktu ke waktu (2 tahun) dapat dipakai sebagai indikator, bahwa kampung hijau dapat menjadi mesin ameliorasi iklim mikro. Berkenaan dengan hal tersebut program ijo royo- royo kota Malang dapat menjadi kenyataan, jika berbasis pada masyarakat di perkampungan. Sebagai contoh: Kampung Glintung Go Green (3G), kampung ini merupakan kampung hijau yang berisi tanaman hias, dan beberapa jenis tanaman lain sesuai dengan namanya Go Green. Dulu tempat ini adalah kampung yang kumuh dan sering terjadi banjir karena itu masyarakat sekitar melakukan pencegahan dengan menanam pohon di sekitar rumah mereka. Bambang Irianto adalah Ketua RW 23 Purwantoro yang mempunyai ide untuk membuat gerakan 3G (Glintung Go Green). Penghijauan ini dilakukan pada bulan Februari 2012. Gerakan menanam tanaman, menabung dan pemanenan air juga dilakukan di kampung ini karena seringnya terjadi banjir. Manfaaat menanam, menabung, dan memanen air menjadikan suhu udara menjadi lebih sejuk karena suhu menjadi lebih ingin dan diperkaya oksigen. Kampung go green ini juga pernah mendapatkan penghargaan karena sudah melestarikan budaya penghijauan, kemudian menjadi pemenang 15 besar dalam 300 kota dalam program Guangzhou Urban Innovation Award 2016. Kampung ini terletak di Jl. Karya Timur Dalam II Kav 6, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, kota Malang, Jawa Timur. Contoh 13 lain dalam bentuk GreenPOTs yang dikembangkan oleh Medco Foundation membuat sebuah program yang dinamakan GreenPOTS. GreenPOTS merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan, mempertahankan, dan memanfaatkan RTH privat yang ada di sekitarnya. Masyarakat Prof. Dr. Drs. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si | 313
diberikan pengetahuan dan penyadaran bahwa dengan melakukan kegiatan penghijauan dalam skala kecil baik di rumah maupun komunitas akan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian target RTH perkotaan. image by instagram @iwan.sh image by instagram @glintunggogreenmalang 3. Kampung Ekologi Kampung Ekologi Temas adalah kampung yang terletak di daerah Besul, Kelurahan Temas. Kota Batu. Alamat: Jl. Patimura gang V RW06 Kel. Temas, Kota Batu, Jawa Timur. Jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 424 Kepala Keluarga (1500 orang), yang tersebar di 6 RT. Masyarakat mengolah segala sesuatu yang dianggap sudah tidak berfungsi atau barang bekas. Kampung Ekologi Temas menciptakan sebuah perkampungan wisata dan percontohan daur ulang dan tetap mengutamakan nuansa ekologis perkampungan. Kampung ekologis menunjukkan keasrian dan kebersihan lingkungan. Kampung ekologis menyediakan nuansa keindahan dan kedamaian yang dapat dinikmati pengunjung. Jika ingin mengembangkan di desanya masing-masing pengunjung beli bibit tanaman yang disediakan berikut potnya Walikota Batu, Dewanti menyampaikan tujuan akhir program Ekologi adalah membuat masyarakat hidup nyaman dan sehat dimulai dari anak-anak dikenalkan sejak dini bagaimana bijak merespon lingkungan (Aziz Ramadani, Malangvoice 27 Februari 2018). Perilaku masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Kampung 3G dan Kampung Ekologi Batu adalah perilaku ramah lingkungan (yang terdiri dari penyediaan RTH di lingkungan rumah, penghematan dalam menggunakan sumber energi, penggunaan air bersih, pemanfaatan teknologi hijau di lingkungan rumah, serta penggunaan transportasi ramah lingkungan), perilaku upaya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan, serta pengelolaan konservasi air, serta adanya pihak-pihak pendukung pelaksanaan kampung hijau yaitu pemerintah (termasuk BUMN), non pemerintah (akademisi, swasta, media massa) serta kunjungan wisatawan (Qomar, N., Kustono, D., & Kurniawan, A. 2020) 314 | Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat
Kampung Ekologi 4. Kampung Terapi Hijau Kampung Terapi Hijau Bermula dari kesuksesan menjuarai lomba Kampung Green and Glean pada tahun 2012 silam, Kampung Terapi Hijau yang terletak di RW 03 Kelurahan Sukun, Kecaamatan Sukun, Kota Malang kini menjelma menjadi kampung tematik yang terkenal dengan tanaman toganya. Beragam jenis tanaman toga mulai dari jahe merah, kelor, kunir, temulawak, serai, kunyit, dan lain sebagainya terdapat di kampung yang terletak di samping pemakaman Sukun tersebut. Tanaman toga tersebut ditempatkan di depan rumah warga. Hampir seluruh rumah di Kampung Terapi Hijau memiliki beragam jenis tanaman obat maupun sayuran yang menggunakan teknik urban farming karena keterbatasan lahan. kota-malang-banyak-tanam- toga?page=all) 5. Green School atau Adiwwiyata Jogja green school, 2021 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata Mandiri. Program Adiwiyata Mandiri merupakan salah satu program sekolah untuk melestarikan lingkungan sekolah, menciptakan kondisi lingkungan yang terpelihara sebagai fungsi ekologis, dan kenyamanan hidup sebagai fungsi klimatologis yang dapat menjadi sumber belajar dan penyadaran warga terhadap lingkungan sekolah sehingga berpartisipasi aktif dalam penyelamatan lingkungan hidup. Prof. Dr. Drs. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si | 315
(2021) 6. Green Roof Secara harfiah green roof dapat diartikan sebagai konstruksi atap bangunan yang sebagian dan atau seluruh permukaannya ditutupi oleh tanaman. Implementasi arsitektur hijau ini dapat diaplikasikan di berbagai bangunan, mulai dari gedung perkantoran, fasilitas sosial, pusat perbelanjaan, apartemen dan rumah. Pembangunan green roof sendiri bertujuan untuk meminimalisir dampak global warming terhadap lingkungan alam dan manusia. Prinsip green roof adalah menggantikan luas lahan yang dibangun di atap bangunan itu. Green roof pada atap bangunan membantu penyerapan air hujan masuk kedalam tanah mediumnya. Air hujan berfungsi sebagai pelarut unsur hara tanaman dan terevapotranspirasi ke atmosfer bumi. Air tersimpan dalam tanah sebagai air tersedia bagi tanaman, selebihnya dialirkan ke bawah permukaan tanah melalui saluran air. Green roof dapat menjadi isolasi radiasi matahari sehingga dapat mengurangi suhu dalam ruang di bawahnya. Jika green roof banyak diterapkan pada bangunan perkotaan, maka menjadi suatu cara dalam ameliorasi iklim mikro, menjaga kualitas air dan udara serta mengurangi dampak perubahan iklim Penerapan konsep green roof di atap bangunan. Image: 316 | Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat
Atap hijau 2018) 7. Kota Hijau Kota Hijau (Green city) merupakan konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep itu dicapai melalui strategi pembangunan yang memperhatikan lingkungan hijau yang memiliki fungsi ekologis, sosioekonomis, edukatif, dan klimatologis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, perlindungan lingkungan, dan ketahanan iklim. Green City Surabaya 2016) Prof. Dr. Drs. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si | 317
Alun-alun Bunder kota Malang. Foto: unsplash (Martha, 99.co, 2020) 8. Kampus Hijau Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kampus Universitas Negeri Malang (UM) yang cukup luas dapat ditanami berbagai macam jenis tumbuhan menjadikan kampus hijau. Tetapi makna kampus hijau bukan hanya karena tanaman hijau tetapi tanaman itu berkayu seperti sonokeling, trembesi, crut-crutan, sawokecik yang langka, ada juga beringin, genitu, demikian juga tanaman hias. Kampus hijau dengan tanaman keras berkayu dan tinggi secara hidrologis mempunyai fungsi untuk penangkap hujan dan peresapan hujan melalui akar masuk ke dalam tanah berkumpul menjadi air tanah. Air tanah dapat dimanfaatkan oleh tanaman lain atau untuk sumur-sumur penduduk di sekitar kampus. Kampus hijau memberikan suasana indah, teduh, rindang, sejuk dan nyaman serta menjadi tempat kehidupan hewan-hewan, seperti burung. Kampus hijau bukan sekedar kampus di tengah taman, tetapi lebih dari itu adalah kampus di tengah hutan. 318 | Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat
Penutup Wilayah perkotaan memiliki ruang terbuka hijau (RTH) yang sempit, sebagaimana terjadi juga di kota Malang. Ruang terbuka hijau yang berfungsi ekologis dan klimatologis menjadikan kota tidak mampu melindungi masyarakatnya dari perubahan iklim dan pencemaran. Ruang privat yang dimiliki oleh warga masyarakat kota juga tidak luas, tetapi secara total luasnya dapat mendukung fungsi ruang terbuka hijau. Masyarakat telah memiliki inisiatif untuk menjada lingkungan dan ameliorasi iklim mikro. Masyarakat melakukan upaya membangun kampung hijau, kampung ekologi, kampung toga, dan pemanfaatan atap rumah untuk budidaya tanaman (anggur) menjadi green roof dan roof garden. Sekolah-sekolah juga melakukan ameliorasi iklim mikro melalui green school, adiwiyata serta berbagai dinas pemerintah melakukan penghijauan atau pembuatan taman di lingkungan perkantoran. Pada masa depan bukan hanya sekolah hijau, kampung hijau, rumah hijau, kantor hijau, kampus hijau, tetapi juga kota hijau sehingga kota Malang dapat mewujudkan kota ijo royo-royo, semoga. Prof. Dr. Drs. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd, M.Si | 319
Pustaka Antoniou, I.K. Larissi, A. Maitos and A.G. Paliatsos. 2006. Case studies on discomfort levels in different regions in Athens, Greece. (Online): akses 11 Februari 2012 Bintariadi, Bibin. 2004. Ruang Terbuka Kota Malang Tinggal Empat Persen. Tempo Interaktif. Cao D, Zhou LC, Mao YW, Li Y, Liu YN, Wang TH, 2006.Microclimate and comfortable degree of Shanghai urban open spaces in summer. Journal of Apllied Ecology.Ying Yong Sheng Tai Xue Bao.2008 Aug;19(8):1797- 802. (Online): akses 11 Februari 2012 Haurwitz, B. dan Austin, J.M. 1944. Climatology. McGrawhill Book Company, Inc., New York. Lely, Teguh, Rukmi, Juniarti, Dadang. 1998. Kontribusi Indeks Vegetasi dan AlbedoTerhadap Temperatur Udara Permukaan di Wilayah Indonesia Barat dan Tengah Berdasarkan Data Satelit NOAA. Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim, LAPAN. Li S, Ren HD, Yao XH, Zhang SG.2009. Effects of land use type on diurnal dynamics of environment microclimate in Karst zone. Journal of Apllied Ecology.Ying Yong Sheng Tai Xue Bao., 2009 Feb;20(2):387-95. Zhejiang, China. (Online): akses 11 Februari 2012 MA Wei, CHEN Yun-hao, ZHOU Ji. Vegetation Coverage and Land Surface Temperature Relationship for Quantitative Analyses of Urban Heat Island. (Online): akses 11 Oktober 2011 Nikolopoulou, Marialena; Spyros Lykoudis and Maria Kikira. Thermal comfort In Outdoor Space: Field Studies In Greece. (Online): akses 11 Februari 2012 Nikolopoulou, Marialena. 2002. Microclimate and Comfort Conditions in Urban Spaces: an intricate relationship. (Online): microclimate.pdf/ akses tanggal 11 Febuari 2012 Oliver, J. E., & Wilson, L. (1987). Climate Classification. Climatology, 221-237. 2002. Priyono, Juniawan. Kenyamanan Fisiologis. fisiologis/ Akses tanggal 30 Mei 2013. Qomar, N., Kustono, D., & Kurniawan, A. (2020). Keberhasilan Penyelenggaraan Kampung Hijau. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia, 1(2), 125-137. Retrieved from Rushayati, Siti Badriyah; Filmarasa, Endes N.; Hermawan, Rachmad. 2009. Ameliorasi Iklim Melalui Zonasi Bentuk dan Tipe Hutan Kota.Proseding Seminar Hasil-hasil Penelitian IPB. Bogor. Sunardi. 2004. Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota. Makalah. Temu Alumni MPKD UGM Yogyakarta, 10 - 11 September 2004 Setyowati, Dewi Liesnoor. 2008. Iklim Mikro dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 15, No. 3. 2008:125- 140. Utomo, D.H. 2000. Iklim Mikro Pada Satuan Bentuk Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Malang. Tesis. Universitas Gadjah Mada (tidak diterbitkan). Utomo, D.H. 2009. Zonasi Kenyamanan Hidup Berdasarkan Parameter Meteorologis di Indonesia. Laporan Penelitian Strategis Nasional. Zahid, Maida; Ghulam Rasul. Rise in Summer Heat Index over Pakistan. Pakistan Journal of Meteorology Vol. 6, Issue 12. (Online): Akses 11 Februari 2012 320 | Ameliorasi Iklim Mikro Berbasis Masyarakat Online:
Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. Bismillahirohamanirohim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, Ysh. Ketua Senat Universitas Negeri Malang Ysh. Rektor Universitas Negeri Malang Ysh. Segenap anggota Senat Universitas negeri Malang Ysh. Para Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Malang Ysh. Para Dosen, Tendik, Mahasiswa, dan para undangan serta hadirin yang Saya muliakan Pada hari yang penuh berkah ini, selayaknya kita mengucapkan syukur kehadzdirat Allah SWT yang telah memberikan anugrah kesehatan, keselamatan, kesempatan, Hidayah dan karunia- Nya, sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti acara sidang terbuka Senat Universitas Negeri Malang dalam keadaan sehat Walafiat. Semoga acara pengukuhan pagi ini juga mendapat ridho Allah SWT, dan dalam proses dan hasilnya dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan secara umum. Bapak/ibu dan Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini, izinkan Saya menyampaikan perjalanan kekaryaan saya sampai menuju titik ini, sebagai guru besar dalam bidang keamanan pangan. Selama ini karya2 yang saya kembangkan, baik penelitian, pengabdian, artikel yang publish di jurnal nasional/internasional, buku, dan karya-karya lainnya konsen tertuju ke masalah-masalah masalah keamanan pangan dan lebih focus khususnya keamanan pangan di sector informal. Bapak/ ibu dan Hadirin sekalian yang terhormat Keamanan pangan pada deakade terahir ini sudah menjadi issue nasional dan internasional. Semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan ekonomi masyarakat, semakin tinggi pula ke- cenderungan menuntut pangan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan menurut Food and Agricultural Organization (FAO) yaitu keamanan pangan untuk tingkat individu, rumah tangga, nasional regional dan global dan dapat diraih oleh semua orang, pada saat bersamaan, memiliki akses yang cukup secara fisik dan ekonomi, dengan makanan yang aman dan bernutrisi sesuai dengan kebutuhan dan pilihan pangan untuk gaya hidup yang aktif dan sehat (Samapundo et al., 2016). Keamanan pangan berimplikasi sangat penting bagi kesehatan manusia. Dengan demikian industri pangan baik industri besar atau industri kecil harus dapat menanggapi aneka tuntutan konsumen untuk menjaga keamanan pangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 45 yang di- amandemen UU No 7 th 1996, UU No.8 1999 yang mengamanatkan pentingnya keamanan pangan bagi kehidupan manusia, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, produsen, dan konsumen. Sektor informal bidang pangan, termasuk street food vendor merupakan perekonomian rakyat dan apabila dikembangkan akan menyelesaikan beberapa masalah yang mendasar dalam pembangunan di suatu negara dan dapat membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dari sisi sosial dan ekonomi sector informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis, karena usaha- usaha sektor informal bersifat subsistem dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Hal ini cocok dengan kondisi masyarakat di negara berkembang seperti masyarakat Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian yang menunjukkan betapa pentingnya keberadaan sector informal khususnya para pedagang kaki lima atau usaha kecil bidang makanan. Sector informal seperti PKL merupakan sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban. Lebih jauh (Martínez et al., 2017) juga menjelaskan bahwa perekonomian informal merupakan bagian penting untuk ekonomi perkotaan. Hampir setengah dari negara Kolombia populasi kerja bergantung pada Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 321
ekonomi informal untuk memperoleh pendapatan, bahkan hampir dari setengah penduduk Kolumbia bekerja di sector informal ini. Penelitian lain menyatakan bahwa sebagian besar penduduk perkotaan di Bangladesh mengandalkan makanan yang disediakan oleh pedagang kaki lima (Jahan et al., 2018). (Nielsen, 2016) menyatakan bahwa di 63 negara sebanyak 48 % memiliki kebiasaan makan di luar rumah. Hal tersebut merupakan evolusi tren di seluruh dunia. (Aguilera, 2017) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa konsumen modern semakin banyak dan semakin sering makan di luar rumah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan (FAO, 2013) yang menyatakan bahwa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia diperkirakan 2,.5 miliar diperkirakan akan mengkonsumsi makanan jalanan setiap hari Selain itu, Penjualan makanan jalanan mendukung mata pencaharian jutaan kaum miskin kota dan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk ekonomi negara berkembang. Keaman- an pangan pada makanan jalanan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama (FAO, 2013) (Muinde & Kuria, 2005) (Addo-Tham et al., 2020). Namun menurut penelitian (Mariana et al., 2020a) bahwa sampai saat ini di Indonesia belum memiliki strategi pembinaan para pedagang makanan kaki lima (pedagang kecil) yang konprehensif dan benar-benar diimplementasikan secara berkelanjutan, sekalipun secara normatif sebenarnya telah digariskan dalam UUD No tahun 1995 (No, 9) tentang usaha kecil yang menjelaskan bahwa pemerintah, dunia usaha dan industri, dan masyarakat memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Namun terkait dengan pengelolaan sector informal memiliki beberapa kelemahan secara umum. Berbagai penelitian tentang kondisi kebijakan sector informal di Indonesia maupun di negara lain antara lain penelitian (Jensen & Peppard, 2003) (Fairman & Yapp, 2004) yang menjelas- kan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal, hal ini didukung oleh hasil penelitiaanya (Apaassongo et al., 2016) yang menjelaskan bahwa sektor informal, pada umumnya tidak memiliki lisensi dan pengakuan dari pemerintah. Dalam menjalankan usahanya belum banyak dilakukan pembinaan dan pelatihan termasuk kontrol keamanan pangannya. Kurangnya perhatian dari pemerintah karena Pedagang kaki lima atau pedagang kecil dipandang sebagai aktivitas non- profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal maupun nasiona. Terbatasnya dukungan kebijakan tentunya akan berdampak buruk pada kondisi sektor informal ini. Lebih jauh (Souza, 2017) dalam hasil penelitiannya menyebutkan proses produksi makanan yang di perdagang- kan di kaki lima di Brazilia dari mulai penyimpanan bahan baku, pengolahan, proses distribusi, sampai makanan tiba di konsumen pada umumnya tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan. Penerapan hygiene sanitasi sangat lemah, dan hal inilah salah satu penyebab terjadi cemaran mikroba dan cemaran kimia yang cukup tinggi, sehingga dampaknya selain dapat mem- bahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya, juga kepercayaan konsumen akan semakin rendah. Penelitian lain tentang kondisi penjual makanan kaki lima di Bangladesh (HOSSEN et al., 2020) menyatakan bahwa 95 % dari 40 pedagang makanan kaki lima tidak pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan pendidikan keamanan pangan, sehingga pemahamannya terhadap keamanan pangan sangat buruk dan tentu saja hal tersebut berdampak pada prilaku penjualannya. Pelatihan tenntang keamanan pangan bagi para pedagang makanan kaki lima sangatlah penting, seperti penelitian (Addo-Tham et al., 2020) yang menyatakan bahwa 98,8 % dari 340 pedagang kaki lima di kota Ghana memiliki pengetahuan dan prilaku yang baik setelah mereka berulang-ulang diberi pelatihan tentang keamanan pangan. Bapak/ibu serta Hadirin yang berbahagia Beberapa penelitian terkait keamanan pangan di sector informal yang dilakukan oleh penulis, antara lain masalah keamanan pangan yang diperdagangkan pedagang kaki lima yang berjudul "Analisis Karsinogenik dan Perubahan Karakteristik Ayam Lalapan yang Menggunakan minyak goreng berulang pada pedagang kaki lima di kota Malang". Terdapat 717 pedadagang "ayam lalapan" yang memiliki latar belakang pendidikan rendah (terbanyak; lulusan SMP/52,71%) yang kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang keamanan pangan, dan memiliki kebiasaan buruk terhada perlakuan minyak jelantah yang akan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya (2019). Salah satu tujuan dari riset ini untuk melakukan analisis perubahan karakteristik (perubahan kadar 322 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
lemak, protein, asam lemak bebas, dan zat gizi lainnya) dan melakukan analisis tentang perubahan bilangan peroksida, asam lemak bebas, kandungan air pada minyak goreng bekas penggorengan "nasi lalapan" dengan menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di laboratorium yaitu melakukan analisis kandungan lemak (Lemak Metode Soxhlet (AOAC Official Methods of Analysis, n.d.), Analisis Protein (Metode KJELDHAL), Analisis Kalsium: Metode AAS (Atomic Absorbtion Spectrofometry),Analisis peroksidasi: Metode Titrasi AOAC (Association of Analytical Communities), asam lemak bebas (Metode Titrasi asam basa), Karsinogenik (metode head space-single drop microextraction (HS- SDME). Sebagaian kecil hasil riset yang dapat dipaparkan pada kesempatan ini sebagai berikut: 1) terjadi penurunan yang cukup tinggi, kandungan protein pada semua item äyam lalapan (ayam, lele, belut, tempe dan tahu goreng), semakin tinggi pengulangan, maka semakin banyak penurunan kandungan protein dan beberapa zat gizi pada semua item, dan sebaliknya terjadi peningkatan kandungan lemak. pada semua item äyam lalapan". Semakin tinggi pengulangan penggorengan maka semakin tinggi kandungan lemaknya. Teridentifikasi banyak pedagang menggunakan minyak jelantah dari mulai penggorengan pertama sampai 20 - 30 kali penggorengan sampai minyak goreng berwarna hitam pekat, dengan suhu pemanasan yang tinggi antara 200-300o. Terkait dengan hal tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Bilangan peroksida pada minyak goreng yang digunakan 25 pedagang ayam lalapan di kota Malang pada penggorengan ke 20 sebanyak 11,4 - 14,9 mg O2 , jauh diatas standart yang ditetapkan (Nasional, 2002) maksimal 1,00 mg O2/100 gr. ) Kandungan asam lemak bebas berkisar antara 6,4% sampai dengan 9,6%, jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan (Nasional, 2002) batas maksimal kandungan asam lemak dalam minyak goreng yang diperkenankan < 0,30 %. 3) Kandungan air meningkat menjadi 0,42 - 0,86% b/b, sedangkan batas ambang yang ditetapkan SNI adalah 0,10- ,30%b/b. 3 indikator ini (bilangan peroksida, asam lemak bebas, dan kadar air) pada minyak goreng menunjukkan kerusakan minyak goreng yang jelas berdampak pada kesehatan manusia. Beberapa peneliti yang menyatakan bahayanya peningkatan asam lemak bebas dalam darah bagi kesehatan adalah: Sartika (2010) akan memburuknya kerja insulin dalam tubuh, dan dapat menyebabkan resistensi insulin pada otot dan hati yang merupakan penyokong diabetes mellitus (Aminah, 2010). Akan mengakibatkan kadar LDL dan menurunkan kadar HDL darah, dan mengurangi kemampuan tubuh mengendalikan gula darah (Yu-Poth et al., 2000, p.). Padahal (Mariana et al., 2020b) menjelaskan bahwa konsumen utama "nasi ayam lalapan" di kota Malang adalah pelajar dan mahasiswa yang tersebar di kota Malang. Penelitian lain yang dilakukan penulis adalah tentang jajanan anak sekolah termasuk saus "tomat" yang biasa digunakan sebagai pelengkap jajanan anak-anak sekolah yang diperdagangkan pedagang kaki lima, dan teridentifikasi ada beberapa jenis jajanan mengandung borax, rhodamin B, dan bahaya lainnya karena salah penanganan dalam pengolahan, pendistribusian, penyajian yang diduga menjadi sumber penyakit. Bapak/ibu serta hadirun yang berbahagia Salah satu karya kami yang mengantarkan kami menuju titik ini adalah artikel yang berjudul: Implementating the HACCP System to the Production of Bakso Malang-Indonesia publish di Journal of Culinary science and technology, publisher Taylor ang frances, yang merupakan bagian dari penelitian Multy years yang berjudul: Analisis Nutrisi dan Uji Hygienes Bakso Malang Dalam Menetapkan Prototype Bakso Aman dan sehat Berdasarkan Metode HACCP. Ide penelitian ini berawal dari temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan banyak produk bakso yang dipasarkan mengandung bahan tambahan yang membahayakan kesehatan manusia seperti; boraks, formalin, dan zat-zat lain yang berbahaya. Borax biasa digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Dalam makanan boraks akan terserap oleh darah dan disimpan dalam hati. Dari hasil percobaan dengan tikus menunjukkan bahwa boraks bersifat karsinogenik. Selain itu boraks juga dapat menyebabkan gangguan proses reproduksi, menimbulkan iritasi pada lambung, dan menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, dan testis. Disamping penggunaan bahan kimia berbahaya, seringkali juga terjadi cemaran microbiologis karena kesalahan pada proses produksi dari mulai penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, penyajian bakso, sampai Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 323
semangkuk bakso tiba di meja konsumen. Beberapa penelitian terkait dengan cemaran mikrobiologi, dan kimia di restoran/kedai bakso di Indonesia antara lain: penelitian Panjaitan (2010) menyatakan pedagang bakso di kota Medan dari 10 sampel bakso menunjukkan 80% ( 8 dari 10) sampel yang diperiksa ternyata mengandung boraks. Penelitian yang serupa dilakukan oleh (Astuti et al., 2019) terhadap bakso yang beredar di pasar di wilayah kodya Semarang menunjukkan dari 33 sampel bakso, 22 (66,66%) sampel positif mengandung boraks, dan 4 sampel (14 %) mengandung formalin. penelitian (Harimurti & Setiyawan, 2019) menunjukkan bahwa konsumen Yogyakarta secara fisik lebih menyukai bakso yang mengandung formalin dan boraks, dan konsumen tidak dapat mengidentifikasi antara bakso yang menggunakan atau tanpa menambahkan formalin dan boraks. Penambahan borax, formalin yang digunakan sebagai pengenyal, sesungguhnya tidak perlu terjadi jika para produsen memahami tentang cara pengolahan bakso yang tepat untuk dapat menghasilkan bakso yang memiliki tingkat kekenyalan yang sesuai tanpa penggunaan bahan tambahan. Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan perlunya kajian lebih lanjut, yang dapat menghasilkan prototype bakso sehat dengan menggunakan jaminan mutu hygenis dengan metode HACCP yang dapat dijadikan rujukan produksi bakso yang memenuhi syarat kesehatan. HACCP merupakan teknologi terpercaya merupakan sistim pencegahan yang bertujuan untuk menjamin keamanan makanan, bebas dari cemaran mikroba, kimia, dan fisik yang dapat mengidentifikasi bahaya spesifik dan dapat membangun sistim control dan focus pada pencegahan dan bukan analisis produk akhir (Council, n.d.) (Leaper, 1992). Munculnya pathogen dan keracunan makanan yang muncul, karena perubahan kebiasaan pola konsumsi (Pardo et al., 2013). HACCP memiliki tingkat jaminan keamanan pangan yang tinggi, sehingga sistim ini banyak diacu dan diadopsi sebagai standart proses keamanan pangan secara internasional. Codex Alimentarius Commission (CAC) WHO/FAO juga telah menganjurkan dan merekomendasikan kepada setiap industri pangan untuk menerapkan system ini sebagai jaminan keamanan pangan (Kafetzopoulos et al., 2013). Sistem traceability yang diberlakukan dalam system HACCP menyediakan satu set data tentang penanganan makanan dan bahan makanan di sepanjang rantai pasokan, akan berguna untuk mengidentifikasi dan melacak bahaya produk dari dari titik manapun di sepanjang rantai pengolahan makanan (Thompson et al., 2005) . Karena dengan pemasaran global saat ini, produsen harus sedapat mungkin menjaga makanan seaman mungkin bebas dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik. (Yunsheng et al., 2010) menambahkan bahwa tujuan penerapan HACCP pada produk makanan bertujuan untuk meningkat- kan kepuasan dan keamanan konsumen dan untuk meningkatkan citra dan daya saing industry makanan. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian dampak penerapan HACCP pada kualitas produk makanan adalah (El-Hofi et al., 2010) (Kokkinakis et al., 2011) ; (Nada et al., 2012); (Soriano et al., 2002). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menerapkan metode HACCP pada produksi bakso di restoran adalah; 1) mengidetifikasi secara cermat pada setiap tahapan proses produksi bakso mulai dari Pemilihan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpan bahan baku, proses produksi (pemotongan bahan, penggilingan daging, pencetakan, perebusan sampai penirisan bakso), pen- distribusian bakso dari rumah produksi ke tempat penjualan, penyajian, sampai semangkuk bakso terhidang di konsumen. 2) Melakukan analisis bahaya dan menentukan tindakan pencegahan pada setiap tahapan produksi, 3) menetapkan batas critis untuk setiap CCP (Critical Control Point).4) Menetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Setelah semua data terdokumentasi, perlu dilakukan uji coba produksi bakso berdasarkan metode HACCP untuk menetap- kan prototype yang dapat dijadikan acuan untuk industry bakso lainnya. Bapak/ibu dan hadirin yang berbahagia Untuk melakukan analisis bahaya pada produk bakso, dilakukan di salah satu restoran bakso di kota Malang yang sudah popular bukan hanya di masyarakat kota Malang tetapi restoran bakso ini sudah memilik 200 franchise yang tersebar di 15 propinsi di Indonesia dan selalu mendapat respons positif dari konsumennya. Untuk pengambilan data dilakuan survei langsung ke rumah produksi di lokasi restoran terpilih sebagai tempat penjualan, dengan cara 1) mengevaluasi cara produksi makanan, dan memperbaiki cara produksi makanan, dengan melakukan pencermatan, dan pencatatan di setiap 324 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
langkah perlakuan yang terdiri dari 1) pemilihan bahan baku, 2) penerimaan dan pemilihan bahan baku, 3) penyimpanan (storing), 4) pemasakan (cooking), 4) distribusi/pengangkutan dan, 5) penyajian. Metotode untuk menetapkan sistim HACCP di restoran bakso meliputi; mengembangkan flow chart, melakukan identifikasi, verifikasi dari setiap proses untuk menentukan potensi bahaya biologi, kimia, dan fisik. Flow chart "pembuatan bakso Malang dan Uji pencarian informasi untuk melacak analisis bahaya dapat disajikan pada bagan berikut: Dari seluruh tahapan produksi dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya bahaya dijelas- kan pada bagan berikut: Setelah dilakukan pengamatan pada setiap tahapan produksi, selanjutnya adalah melakukan analisis bahaya, penetapan titik control kritis (critical control points), dengan menggunakan pohon urutan keputusan. Seuai dengan yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi internasional. Pemantauan system dilakukan agar dapat mendeteksi perubahan potensi bahaya dan untuk men- jadwalkan pengamatan sesuai dengan batas kritisnya. Selanjutnya dilakukan tindakan korektif untuk masing-masing perlakuan untuk mengatasi penyimpangan, sampai mengembangkan dokumentasi. Berdasarkan hasil pengamatan secara cermat tentang tata laksana (Prosedur kerja) produk bakso Malang di restoran bakso terpilih di kota Malang, secara umum, pada titik titik tertentu masih ditemukan beberapa aspek yang tidak sesuai yang memungkinkan terjadinya kontaminasi mikrobiologis, fisik dan kimia. Pengamatan yang dilakukan secara cermat pada setiap langkah perlakuan, akan dilanjutkan dengan melakukan analisi bahaya berdasarkan metode HACCP dengan tujuan untuk mencegah terjadinya bahaya, dan meminimalkan resiko kesehatan yang berkaitan dengan konsumsi bakso. Berikut tata laksana kerja yang dilakukan di Restorant Bakso. Pemilihan Bahan Baku Kualitas bakso sangat dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan, komposisi bahan, dan cara pengolahannya. Daging yang digunakan sebagai bahan baku utama pada pembuatan bakso di restoran bakso Malang menggunakan daging sapi "Pre rigor" bagian gandik dan paha. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang disampaikan (Ayustaningwarno, 2012) yang menyatakan bahwa daging yang cocok digunakan untu produk bakso harus yang bebas lemak dan jaringan ikat, dan sebaiknya berasal dari bagian paha belakang, paha depan, daging penutup, tanjung, pendasar, gandik. Daging Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 325
yang digunakan harus daging segar dari ternak yang baru dipotong. Daging pre rigor adalah daging yang cocok digunakan dalam pembuatan bakso karena ekstraksi protein yang larut dalam garam untuk daging ini bisa mencapai 50%, sehingga lemak yang dapat diemulsikan oleh protein daging pre rigor lebih banyak dibanding daging post rigor. Penggunaan daging pre rigor untuk pembuatan bakso akan menghasilkan bakso yang kenyal dan kompak, meskipun tanpa penambahan bahan pengenyal. Ciri-ciri daging yang bermutu baik adalah; berbau khas daging sapi, tidak berbau busuk, tekstur daging lembut, daging masih elastis, tidak berlendir, tidak kering, dan warna daging merah cerah (tidak pucat). Dari 5 gerai dari 5 merk pedagang bakso Malang diketahui semuanya menggunakan daging sapi segar (pre-rigor) dan hal ini merupakan langkah yang sudah tepat, karena daging yang disimpan pada suhu kamar pada waktu tertentu akan mengalami kerusakan. Kerusakan daging oleh mikroorganisme mengakibatkan penurunan mutu daging. Jumlah dan jenis mikroorganisme ditentukan oleh penangan- an sebelum penyembelihan ternak dan tingkat pengendalian hiegines dan sistem sanitasi yang baik selama penanganan hingga dikonsumsi (Sunarlim & Usmiati, 2014). Penanganan pascapanen daging segar dimulai dari setelah pemotongan ternak hingga dikonsumsi. Tahapan ini sangat penting karena sangat berpotensi terjadinya pencemaran dan perkembangan yang meyebabkan penurunan mutu dan keamanan pangan. Daging segar adalah daging yang baru disembelih tanpa perlakuan apapun (SNI, 1999). Ciri-ciri daging segar yang baik menurut LIPTAN, 2001 antara lain: (1) warna merah cerah dan mengkilat, daging yang mulai rusak berwarna coklat kehijauan, kuning dan akhirnya tidak berwarna. (2) bau khas daging segar tidak masam/busuk. (3) tekstur kenyal, padat dan tidak kaku, bila ditekan dengan tangan maka bekas pijatan cepat kembali ke posisi semula. (4) penampakaannya tidak berlendir, tidak terasa lengket ditangan dan terasa kebasahannya. Komponen utama nutrisi daging ,terdiri dari air, protein, lemak dan sebagian kecil mineral serta beberapa vitamin B. Ekstraksi protein saat penggilingan dan pembentukan adonan merupakan laktor utama dalam pembentukan produk daging. Peran lain dari protein adalah menahan air, protein membentuk jaringan yang kompak selama proses pemasakan bakso, sehingga meningkatkan daya mengikat air produk. Maka dari itulah bakso Malang yang dijual di gerai bakso Malang bebas cemaran kimia, tidak teridentifikasi menggunakan borax atau zat lain seperti yang terjadi di beberapa tepat lain. Bahan pengisi yang digunakan dalam bakso adalah tepung tapioka yang merupakan tepung yang berasal dari singkong. Singkong memiliki kadar amilosa 21.43% (Shariffa et al., 2009). Tingginya kadar amilosa pada tepung tapioka menyebabkan cepatnya peningkatan kadar air pada bakso karena amilosa mampu mengikat air dengan mudah. Kandungan pati yang tinggi pada tepung tapioca membuat bahan pengisi mampu mengikat air tetapi tidak dapat mengemulsi lemak. Bahan pengenyal yang biasa digunakan oleh pembuat bakso bukan tepung berprotein, melainkan tepung berkarbohidrat tinggi. Bahan-bahan tersebut memiliki kadar karbohidrat yang tinggi dan kadar protein yang rendah. Berdasarkan SNI 013818-1995 penggunaan bahan pengisi maksimum 50% dari berat daging, dan disarankan penggunaan bahan pengisi yang optimum sebaiknya ditambahkan sebanyak 25%. Berbeda dengan bahan pengisi bakso yang biasa digunakan di Jerusalem (Kronberga et al., 2013) menjelaskan bahwa pembuatan bakso klasik di Jerusalem menggunakan roti putih yang tidak begitu berkualitas yang berfungsi untuk meningkatkan berat masa pada bakso, dan menjaga kadar air. Penerimaan Bahan Baku Penerimaan daging sapi sebagai bahan baku pembuatan bakso Malang dapat dilihat pada diagram berikut. 326 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
Diagram diatas menunjukkan bahwa daging sapi sebagai bahan utama pembuatan bakso diterima dari supplier yang ditunjuk dengan mekanisme sebagai berikut: sapi disembelih pada pukul 03.00 di rumah pemotongan hewan langsung dibawa ke pasar tradisional menggunakan mobil box khusus pengangkutan daging dengan suhu ruang. Selanjutnya dilakukan penyisitan, pembersihan daging dan pemotongan selama 60 menit. Daging dipotong-potong ditempatkan di wadah plastik dan langsung dibawa ke rumah produksi. Potensi bahaya Kontaminasi oleh mikroorganisme diidentifikasi pada saat penyembelihan, pengantaran ke pasar tradisional, pengulitan, dan pemotongan daging. Seperti yang disampaikan oleh (Forrest et al., 1975) bahwa yang mempercepat kerusakan daging, bisa terjadi dari mulai penyembelihan daging, saat dikuliti dan pencacahan. Kondisi ini menyebabkan daging menjadi suatu bahan pangan yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama terlebih jika disimpan pada temperatur ruang. Selama postmortem kerusakan dapat terjadi karena adanya kontaminasi oleh mikro- organisme serta kerusakan kimiawi, biologis dan fisik. Awal kontaminasi mikroorganisme pada daging berasal dari lingkungan sekitarnya dan terjadi pada saat pemotongan, hingga dikonsumsi. Pada umumnya sanitasi yang terdapat di rumah-rumah potong belum memenuhi persyaratan kesehatan daging sesuai standar yang telah ditetapkan. Keadaan ini menyebabkan mikroorganisme awal pada daging sudah tinggi. Selain itu penyimpanan daging di rumah potong dan di pasar-pasar umumnya belum menggunakan alat pendingin, di mana daging hanya dibiarkan terbuka tanpa dikemas dalam temperatur kamar. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan perkembangbiakan mikroorganisme semakin meningkat yang mengakibatkan kerusakan atau pembusukan daging dalam waktu singkat. Hewan yang baru di potong, dagingnya lentur dan lunak, kemudian terjadi perubahan-perubahan di mana jaringan otot menjadi keras, kaku dan tidak mudah digerakkan. (Sunarlim & Usmiati, 2014) menjelaskan bahwa segera setelah ternak dipotong, terjadi kontraksi dan pengerasan otot yang dikenal dengan rigormotis. Pada sapi diperlukan 6 - 12 jam untuk terjadi rigormotis. Tahapan berikutnya adalah pengangkutan/pendistribusian daging sapi. Berdasarkan (Commission et al., 2007) menyatakan bahwa saat pengangkutan, daging segar harus tetap dijaga dalam kondisi dingin. Kondisi karkas harus bersih, digantung dan didinginkan hingga 0oC sesaat sebelum pengangkutan. Kendaraan tidak boleh mengangkut barang lain selain daging segar tersebut. Pendinginan bisa berasal dari injeksi nitrogen cair (N2) maupun carbon-dioxide (CO2) yang di pancarkan dari kompartemen tertentu. Pengemasan pangan berfungsi untuk melindungi daging dan hasil olahannya dari kerusakan, yang disebabkan perubahan fisik, kimia maupun akibat dari kontaminasi mikroorganisme sekaligus untuk menampilkan produk daging dengan cara menarik, memudahkan penyimpanan dan pengangkutan serta memperpanjang umur simpan. Kemasan plastik berkembang pesat baik yang fleksibel, berbentuk lembaran, maupun kemasan kaku (Benning, 1983). Sifat plastik diantaranya mempunyai ketahanan terhadap absorpsi air, tahan asam dan basa, permeabilitas yang rendah terhadap uap air dan gas, serta taban terhadap lemak dan minyak). Pada umumnya kemasan plastik yang sering digunakan adalah, plastik polietilen (PE) dan plastik Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 327
polipropilen (PP). Pada bagian inilah yang sangat dimungkinkan terjadinya cemaran mikrobiologi karena cara pengemasan dan plastik yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyimpanan Bahan Baku Pada prinsipnya penyimpanan baku harus dapat mencegah kontaminasi. Pangan harus jauh dari ruang pencucian, dan tidak menyimpan bahan pangan pada suhu "danger zone" (5- 60oC. Teknik penyimpanan bahan baku. Daging merupakan sumber protein yang mudah terkena cemaran microbiologi, sehingga jika disimpan dalam waktu yang cukup lama akan memungkinkan terjadinya pertumbuhan microba pada daging. Bakteri dan jamur adalah mikroorganisme kontaminan yang banyak hidup pada dagng sapi. Daging mengandung 75% air, dan air merupakan medium transportasi diantara serat daging sehingga kadar air berperan penting pada kehidupan mikroorganisme. Berikut adalah bagan alur penyimpanan bahan baku yang dilakukan di bakso Malang. Pada tahap penyimpanan, bahan kering seperti tepung terigu, garam, tepung aren, minyak goreng, dilakukan pencatatan terlebih dahulu sebelu masuk ke gudang kering. Pencatatan informasi sangat penting untuk menjaga identifikasi Produk (Peri et al., 2004) (Thakur & Donnelly, 2010). Sedangkan bahan segar dan daging tidak dilakukan pencatatan dan penyimpanan karena bahan diterima setiap hari dari supplier terpercaya. Artinya bahwa perlakuan ini merupakan hal yang tepat karena kemungkinan cemaran sangat rendah. Pengolahan Bakso Terdapat beberapa formula dan resep pembuatan bakso. Formula yang digunakan adalah daging yang dicampur dengan garam, fosfat dan pengikat protein atau karbohidrat, akan mengikat partikel secara langsung atau tidak langsung. Pengolahan bakso di Restoran "Bakso Malang" menggunakan prosedur seperti bagan berikut. 328 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
Formula resep bakso yang digunakan menggunakan perbandingan: daging: tepung tapioka: tepung aren: bumbu; es batu =66.7 : 5,5 : 5,5; 0,1: 20. Formula ini sudah sesuai dengan standart SNI yang menyatakan bahwa Prosedur pembuatan bakso sudah mengacu kepada DIPTP (2011), sejalan dengan pendapat (Ockerman, 1985) yang menyatakan prinsip pembuatan bakso daging sapi terdiri atas empat tahap yaitu: penghancuran daging, pembuatan adonan, pencetakan bakso dan pemasakan. Namun di restora ini, penggilingan daging dan penambahan es batu dilakukan secara bertahap. Fungsi penambahan es batu pada saat penggilingan adalah: 1) menurunkan suhu pada saat penggilingan adonan, 2) menghambat pertumbuhan bakteri,3) mengenyalkan "pentol" bakso. Sedangkan tujuan penggilingan daging adalah mencacah dan meningkatkan keseragaman ukuran serabut otot dan jaringan ikat sehingga distribusinya dapat merata. Selain itu emulsi yang terbentuk akan lebih stabil. Kemungkinan bahaya utama yang muncul pada saat pengolahan adalah kontaminasi bakteri pada saat penggilingan dan pencetakan manual yang diakibatkan dari personal yang kurang Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 329
menjaga kebersihannya. Prosedur pembuatan bakso yang dilakukan di restoran "bakso malang" sudah mengacu pada DIPTP (2011). Begitu pula saat perebusan bakso direbus pada suhu 60oC, karena daging sapi pretigor yang dimasak pada suhu di atas 60oC, akan mengalam kontraksi dan perubahan kualitas, mendegradasi kolagen dan menurunkan adhesi antar otot, solutabilitas kolagen meningkat dengan meningkatkan temperature, kolagen berkontraksi dan berubah menjadi bentuk yang mudah larut. Penyimpanan Bahan Masak Untuk kapasitas olahan makanan yang cukup besar seperti di restoran, biasanya pengelola pangan komersial menyiapkan pangan dahulu untuk kenyamanan konsumen. Setiap pangan disiapkan dulu sebelum disajikan dan kemudian dikonsumsi yang biasa dikonsumsi. Untuk produk bakso dapat dilakukan dengan suhu dingin. Penyimpanan bakso pada suhu > 14oC beresiko tumbuhnya bakteri pathogen yang terus meningkat. Sedangkan penyimpanan dengan kantung plastic dapat menyebabkan tekstur bakso menjadi tidak kenyal dan kompak. Menurut Tahrir (2009) penyipanan vakum dengan plasti klip selama 3 minggu tidak menunjukkan perubahan kekenyalan yang berarti. Diagram berikut merupakan tahapan penyipanan bahan bakso yang sudah diolah. Berikut adalah bagan alir penyimpanan bahan masak. Prosedur penyimpanan bakso matang, dilakukan dengan cara: bakso ditiriskan dan didinginkan dengan bantuan kipas angin, setelah dingin di packing menggunakan plastik food ingredient dan disimpan di freezer menggunakan suhu 13 oC. Lama penyimpanan selama 1 hari (12 - 24 jam), dan kuah bakso disimpan di Jerigen plastik dimasukkan pada saat suhu 20oC. Bakso yang sudah matang dikenal sebagai makanan yang memiliki nutrisi tinggi berdasarkan SNI 01-3818-1995 kandungan gizi bakso terdiri dari kadar protein minimal 9%, kadar lemak maksimal 2%, kadar air maksimal 70% dan kadar abu maksimal 3% . Kandungan gizi bakso tersebut cocok untuk pertumbuhan mikroba, oleh karena itu, bakso sapi mempunyai masa simpan yang relatif pendek. Menurut Angga (2007) bakso merupakan produk olahan daging yang memiliki nutrisi tinggi, pH 6 1 ,0-6,5 dan Aw tinggi (>0,9) sehingga masa simpan maksimalnya adalah hari (12-24 jam). Usaha untuk membuat masa simpan bakso menjadi lebih lama sudah banyak dilakukan, salah satunya yaitu dengan penyimpanan pada suhu rendah. Hal tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan penyimpanan bakso yang sudah matang, sebelum disajikan disimpan pada freezer dengan suhu 13o C selama 24 jam tidak memungkinkan untuk berkembangnya bakteri selama penyimpanan. Hanya saat pendinginan dari su panas ke suhu ruang menggunakan kipas angin akan dimungkinkan akan terkontaminasi bakteri maupun fisik (debu). Pendistribusian Prosedur pengiriman bakso yang sudah matang ke gerai (tempat penjualan) yang ada pada 1 kota (kota Malang). Bagan alir pendistribusian bakso dari rumah produksi ke tempan penjualan, terlihat pada bagan berikut: Pengangkutan bakso yang sudah matang dilakukan menggunakan box plastik besar dalam keadaan dingin, digunakan mobil box khusus untuk pengangkutan makanan dikirim ke tempat penjualan. Pengangkutan makanan ke tempat penyajian harus mendapatkan perhatian yang baik karena dimungkinkan adanya kontaminasi baik dari serangga debu, maupun bakteri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Dewanti-Hariyadi et al., 2013) bahwa kisaran suhu yang mendukung 330 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
pertumbuhan mikroba adalah suhu 5oC - 60oC, sehingga apabila produk makanan berada pada kisaran suhu tersebut berpeluang peningkatan tumbuhnya mikroba. Begitu pula dengan wadah yang digunakan harus utuh, kuat dan tidak berkarat. Penyajian ke Konsumen Berikut adalah bagan alir penyajian ke konsumen Bakso yang baru datang ditata di tempat stailes. Di gerai terdapat dua tempat. Satu untuk display yang satu untuk menyimpan aneka bakso untuk tetap panas. Bakso yang di dandang display habis maka akan diambilkan dari dandang satunya. Dandang selalu dipanasi pada suhu diatas 60°C, sehingga mikroba tidak dapat berkembang biak. Peralatan saji seperti mangkuk, sendok dan garpu yang disediakan dalam jumlah terbatas. Peralatan yang telah dipakai oleh konsumen segera dicuci dan dibersihkan sehingga dapat digunakan bergantian dengan konsumen lainnya. Bakso dan pelengkap lainnya di simpan dalam etalase terbuka, dan konsumen bebas mengambil pelengkap bakso (self service), terakhir pedagang menuangkan kuah dan bakso ke mangkuk konsumen. (Dewanti-Hariyadi et al., 2013) juga menyatakan bahwa saat penyajian makanan yang perlu diperhatikan adalah agar makanan tersebut terhindar dari pencemaran, peralatan yang digunakan dalam kondisi baik dan bersih, petugas yang menyajikan harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan pakaiannya. Analisis Bahaya Bahaya biologi, kimia, fisik biasanya terjadi dari kontaminasi yang tidak disengaja dan praktik penanganan makanan yang buruk yang bisa terjadi di berbagai titik dalam rantai makanan (MacSwane et al., 2000). Untuk bahaya yang memiliki tingkat keparahan tinggi, kontrol sederhana mungkin tidak cukup untuk mencegah ketidak sesuaian produk bakso, rangkaian tindakan pengendalian dan tindakan korektif juga diperlukan Analisis bahaya, dikategorikan ke dalam empat area umum: biologis (patogen) kimia (zat beracun), fisik (partikel luar) dan alergen bahaya. Kriteria penilaian untuk setiap bahaya adalah tingkat keparahan yang diketahui atau potensi efek samping kesehatan dan probabilitas terjadinya. Berdasarkan hal tersebut, informasi yang datang dari pengalaman perusahaan (latar belakang sejarah, klaim konsumen dan konsumen dan ketidaksesuaian) digunakan untuk menentukan tingkat keparahan dan kemungkinan yang berbeda dengan memberikan skor ke setiap level. Kemungkinan dan tingkat keparahannya dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Bahaya dianggap signifikan jika skornya dihasilkan dari perkalian probabilitas (P) dengan tingkat keparahan (S) nilai (P S) di atas 4. Bahaya yang signifikan adalah salah satu dari sifat seperti itu bahwa eliminasi atau pengurangan mereka ke tingkat yang dapat diterima adalah penting untuk produksi makanan yang aman (ILSI, 1999). Identifikasi analisis bahaya ini dilakukan setelah dilakukan pengamatan secara cermat, selanjutnya dilakukan diskusi, brainstorm dengan para pakar didukung dengan kajian pustaka dan konsultasi dengan pakar dan pemasok bahan. Tabel dibawah menjelaskan hasil analis bahaya yang meliputi; identifikasi bahaya, identifikasi sumber bahaya, penetapan tindakan pengendalian dan penetapan resiko. Berikut hasil analisanya. Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 331
Analisa Bahaya & Tindakan Pengendalian (1) TAHAP PRODUKSI (2) Identifikasi potensi bahaya yang timbul, dikendalikan, atau berkembang pd tahap pengolahan (1) (3) Apakah bahaya tersebut SIGNIFIKAN? (Yes/Tdk) Gunakan penilaian resiko (4) Justifikasi keputusan pd kolom (3) B/K/F Deskripsi S P R S (Y/N) Penerimaan bahan baku kering Penerimaan Daging B F B Fungi Microorganisme pembentuk spora Kerikil Bakteri pathogen. Salmonella, Escherichia Enterohemoragi k; E-Coli 0157:H7. E-Coli 0104:H4 M L L N M M L N H H H Y S: Menyebabkan keracunan makanan mual muntah P: Penanganan kurang baik dari supplier, tidak segera disimpan. S: Menyebabkan tersedak P: (L) Penangan kurang baik dari pemotongan hewan supplier (H) Diare S: berdarah, gagal ginjal (Hemolytic uremic syndrome), gangguan syaraf P: disimpan dari 1 suhu ruang (M) (L) (M) dan (L) Daging lebih jam di 332 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal (5) Tindakan apa yang dilakukan untuk mengendalika n bahaya yang Signifikan? Kontrol supervisor saat penerimaan Evaluasi pemasok setiap bulan Kontrol supervisor saat penerimaan Penyembelih- an, penyisitan, di dilakukan suatu tempat dengan memper- hatikan Hygiene sanitasi Jaminan supplier me- nangani dengan hygiene Secara rutin dilakukan uji lab. Menyediakan fasilitas mobil pengangkutan khusus daging dengan suhu dingin & (6) Critical Control Point? (Gunaka n decision tree) P1; P2; P3; P4 (Y/N) N N
(1) TAHAP PRODUKSI Penerimaan bahan baku segar (sayuran, rempah- rempah) Penyimpana n bahan baku kering Penyimpan- an bahan baku segar (sayuran - bawang putih) (2) Identifikasi potensi bahaya yang timbul, dikendalikan, atau berkembang pd tahap pengolahan (1) B/K/F Deskripsi B Telur cacing K Pestisida B E. coli F Pertumbuhan serangga B Fungi (3) Apakah bahaya tersebut SIGNIFIKAN? (Yes/Tdk) Gunakan penilaian resiko S P R S (Y/N) (4) Justifikasi keputusan pd kolom (3) (5) Tindakan apa yang dilakukan untuk mengendalika n bahaya yang Signifikan? (6) Critical Control Point? (Gunaka n decision tree) P1; P2; P3; P4 (Y/N) N L L L N M L L N M L T N M M L N M L L N S: Menyebabkan sakit perut P: (L) Diterima kondisi ialam bebas tidak tanah, saat distribusi (L) S: Menyebabkan resistensi antibodi angka panjang P: Menggunakan supplier bahan segar baku yang terjamin bebas aestisida (petani langsung) S: Pcnycbab dan muntah P: Menyimpanbah an ahan baku tidak engan sistem FEFO di lemari sering suhu ruang Jan tidak berlabel S (M) diare P:(M) Pengendalian hama yang tidak tepat S: Menyebabkan keracunan akibat amur (mual muntah pusing) (M) (H) (M) ual (L) (M) Jaminan supplier (standart penerimaan hahan baku) Menjamin bahan segar tidak mengandung mikroorganis me jumlah berlebih. Jaminan supplier (standar penerimaan bahan baku) dalam SSOP pengendalian baku SSOP pengendalian lingkungan jaminan Ada sayuran dan lain-lain bebas dari kotoran Kontrol suhu kulkas secara N N Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 333
(1) TAHAP PRODUKSI (2) Identifikasi potensi bahaya yang timbul, dikendalikan, atau berkembang pd tahap pengolahan (1) (3) Apakah bahaya tersebut SIGNIFIKAN? (Yes/Tdk) Gunakan penilaian resiko (4) Justifikasi keputusan pd kolom (3) B/K/F Deskripsi S P R S (Y/N) Penyimpana n Daging sebelum pengolahan Pencacahan daging B B Salmonella Listeria Monocytogenes bakteri patogen : salmonella, listeria, monocytog enes, E.coli M L M N M M Y Y P: Menyimpan penyimpanan bahan mentah pada suhu kulkas 3 - 5 derajat dengan wadah terpisah dan tertutup S; (M) : Diare, nual, muntah, pusing P; Penyimpanan Jaging segar di suhu ruang di atas 2 jam S: mual, muntah. P: Menggunakan talenan sama- daging bumbu basah (L) : (M) (M) Diare, pusing, (M) yang antara dan Penggiling- an basah bumbu B Potongan kayu L M I. N E. coli M L L N S: Tersedak, tenggorokan terluka. P: menggunakan kayu talenan yang digunakan untuk pemotongan aahan lain. (M) S: Penyebab nual dan muntah P: (L) Mensanitasi giling alat menggunakan air panas/ mesin UV (M) 334 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal (5) Tindakan apa yang dilakukan untuk mengendalika n bahaya yang Signifikan? berkala Penyimpanan sistem FIFO Tidak dibiarkan lama daging dalam suhu ruang Pelihara suhu penyimpanan - 1 goic Mengganti talenan plastik (Permises PRP 1) Membedakan alat warna potong untuk daging & sayuran Mengganti talenan plastic (Permises PRP 1) dari dari Kalibrasi alat secara rutin Pembersihan pengglingan secara rutin (6) Critical Control Point? (Gunaka n decision tree) P1; P2; P3; P4 (Y/N) N N N
(1) TAHAP PRODUKSI Penggilinga n daging Penyimpan- an adonan bakso suhu beku selama 15 jam pendinginan adonan bakso selama jam 7 (2) Identifikasi potensi bahaya yang timbul, dikendalikan, atau berkembang pd tahap pengolahan (1) B/K/F Deskripsi B bakteri patogen: salmonella, listeria, monocytogenes , E. coli K Penambahan kering bumbu (MSG dan tepung tapioka) Kerikil campuran batu dari es B bakteri patogen: salmonella, listeria, monocytogenes , E. coli B Pscudomon as fieurescens (3) Apakah bahaya tersebut SIGNIFIKAN? (Yes/Tdk) Gunakan penilaian resiko S P R S (Y/N) (4) Justifikasi keputusan pd kolom (3) (5) Tindakan apa yang dilakukan untuk mengendalika n bahaya yang Signifikan? (6) Critical Control Point? (Gunaka n decision tree) P1; P2; P3; P4 (Y/N) N M M M N L L L N M L L N M M M M M H H Y (M) S: Penyebab mual dan muntah P: Menggunakan es dari pabrik yang ddak diketahui sumber airnya (M) S: aerlebihan menyebabkan ketidaknyaman an rasa & mual P: (M) Menambahkan bumbu tanpa dosis S: Menyebabkan semungkinan tersedak P: Menggunakan es aatu dari pabrik S: (M) Penyebab nual dan muntah P: Pertumbuhan takteri contaminasi sebelumnya (L) Jika kering takaran (M) (L) (M) akibat S: Germinasi spora P: (H) Penurun- an suhu dalam jangka panjang, pendinginan terlalu lambat. (M) SSOP Cek Sanitasi dan keamanan air SOP pemeliharaan mesin penggiling secara Pengecekan air dari logam berat Menambahka n kering batch Membuat standarisasi penambahan Bahan tambahan pangan Evaluasi pemasok rutin bumbu per lot. pelihara suhu (-18°C) penyimpa nan pada Listeria dapat dikendalikan dengan perlakuan panas untuk mencegah rekontaminasi kontrol suhu dan waktu N N N Y Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 335
(1) TAHAP PRODUKSI (2) Identifikasi potensi bahaya yang timbul, dikendalikan, atau berkembang pd tahap pengolahan (1) (3) Apakah bahaya tersebut SIGNIFIKAN? (Yes/Tdk) Gunakan penilaian resiko (4) Justifikasi keputusan pd kolom (3) B/K/F Deskripsi S P R S (Y/N) Pencetakan bakso se- cara manual (Adonan daging, bumbu kering, bumbu basah) Perebusan bakso hingga setengah matang Penirisan bakso dan pendinginan selama 3 jam B B B bakteri patogen: salmonella, listeria, monocytogenes , E.coli E. coli bakteri patogen: salmonella, listeria, monocytog znes, E. coli M H M Y M M H N H H H N S: Penyebab penyakit P: (M) menggunakan sarung saat pencetakan (M) tidak tangan (M) S: Penyebab mual dan muntah P: menggunakan Pengukuran suhu rebusan S: (M) Penyebab diare P: (L) Ditiriskan pada ruang dingin > 2 jam (H) Tidak air Pengemas- an B E. Staphilococus aureus coli, M M L N S: Penyebab mnual muntah, diare (H) Meng- P: gunakan sarung tangan saat pengemasan, Mengganti ke- bakso masan jumlah dalam secil dan standar kemas- an vakum dan press, mesin penyimpanan suhu derajat, sehingga proyeksi kadaluarsa (M) dan < 5 336 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal (5) Tindakan apa yang dilakukan untuk mengendalika n bahaya yang Signifikan? Memastikan suhu air rebusan 60 - 70 derajat dengan termometer Kontrol suhu dan waktu Ada tidak jaminan terjadi kontaminasi ulang pemanasan Ketaatan dalam meng- gunakan APD (sarung tangan) Meng- bakso ganti jumlah dalam kecil dan standar kemasan vakum mesin penyimpan bakso ruangan standar suhu < 16 derajat C sebelum didistribusikan Menyertakan proyeksi tanggal kadaluarsa pasca dan press di (6) Critical Control Point? (Gunaka n decision tree) P1; P2; P3; P4 (Y/N) N N
(1) TAHAP PRODUKSI Penyimpana n bahan matang bakso) Dismbusi Penyajian bakso (2) Identifikasi potensi bahaya yang timbul, dikendalikan, atau berkembang pd tahap pengolahan (1) B/K/F Deskripsi B bakteri patogen: salmonella, listeria, monocytogenes , E.coli Plastik beracun) (kimia B Staphilococcus aureus B Clostridium Perfringens (3) Apakah bahaya tersebut SIGNIFIKAN? (Yes/Tdk) Gunakan penilaian resiko S P R S (Y/N) (4) Justifikasi keputusan pd kolom (3) (5) Tindakan apa yang dilakukan untuk mengendalika n bahaya yang Signifikan? (6) Critical Control Point? (Gunaka n decision tree) P1; P2; P3; P4 (Y/N) M H H N M M M N M M M Y M H H Y S:(M) Menyebabkan ceracunan akibat amur dan bakteri, imual muntah ausing) P: (L) Menyimpan pahan matang dari terpisah Jahan mentah pada suhu freezer < 18 derajat derajat dengan wadah terpisah ian tertutup S: (M) memicu kangker P: (M) Kontaminasi aahan dengan panas plastic S: (M) Penyebab diare P: (M) Distribusi menggunakan kontainer box ice S: (M) Gastroenteritis P: (H) Penyimpanan menggunakan zontainer yang terbuka. Suhu penyimpanan tidak sesuai Kontrol suhu penyimpanan freezer secara berkala. Penyimpanan sistem FIFO Tidak menggunakan kemasan plastik untuk makanan yang masih panas Ada plastik digunakan termasuk ingredient food - Kontrol suhu secara berkala menggunakan termometer. - dilakukan dalam wadah tertutup Container dalam keadan tertutup jaminan yang Distribusi N Y Y Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 337
Tahap berikutnya adalah penentuan titik kendali kritis (CCP), adalah tahap dimana pengendalian dapat diterapkan dan diperlukan untuk mencegah atau mengeliminasi bahaya keamanan pangan atau mengurangi sampai batas diterima (codex). Penentuan titik kendali kritis ini juga merupakan tahap dimana bahaya yang berhubungan dengan pangan dapat dicegah, dieliminasi atau dikurangi hingga titik yang dapat diterima (titik aman). Terdapat dua titik pengendalian kritis yaitu: titik dimana bahaya dapat dihilangkan, dan titik dimana bahaya dapat dikurangi., Hasil penentuan CCP pada bakso malang dapat disajikan dalam tabel berikut: Penetapan CCP Tahap Proses PRINSIP 1 ANALISIS BAHAYA Jenis Bahaya Sumber Bahaya Tindakan Pengendalian PRINSIP 2 : PENETAPAN CCP CCP atau Bukan Resiko P1 P2 P3 P4 Penerimaan Daging Penerimaan Tepung Penerimaan bahan baku segar (sayur) Penyimpan an Baku kering Bahan Penyimpan an sebelum pengolahan Daging Pencacahan daging pendingina n adonan bakso selama 7 jam di suhu ruang B:Bakteri pathogen F: Kerikil B : mikroorga nisme B : Telur cacing K : Pestisida Fungi, B : E- coli F han serangga : Pertumbu B: Sa/motrella Listeria Monogtogenes B patogen salmonella, listeria, monogtogene s, .E.00li F: Potongan kayu : bakteri B Pseudomonas fleurescens F: Debu : Dari pemasok Dari pemasok Pemanena n Dari pemasok Tempat penyimpa nan Lingkunga n penyimpa nan Kesalahan penyimpa nan daging Talenan yang digunakan Lingkunga n kurang bersih Suhu ruang yang Control pemasok Kontrol Pemasok Kontrol Pcmasok Pengamatan bahan baku Atur suhu penyimpana n Bersihkan tempat penyimpanan Tidak dibiarkan daging lama dalam suhu ruang Pelihara suhu penyimpanan - 18oC Mengganti talenan plastik (Permises PRP 1) Membedakan warna alat potong untuk daging & sayuran kontrol dan Lingkungan yang Ditutup dari suhu waktu bersih S S S S S S S Y Y N Y CCP Y Y
Bukan CCP Y Y
Y Bukan CCP
Y T
Bukan CCP Y Y N Y Bukan CCP Y Y N N CCP Y Y N N Bukan CCP 338 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
Tahap Proses PRINSIP 1 ANALISIS BAHAYA Jenis Bahaya Sumber Bahaya Tindakan Pengendalian PRINSIP 2 : PENETAPAN CCP CCP atau Bukan Resiko P1 P2 P3 P4 Pencetakan bakso secara manual B patogen salmonella, listeria, monogtogene s, .E.00li : bakteri : Penirisan bakso dan pendingina n selama 3 jam B : patogen salmonella, listeria, monogtogene s, E.coli : bakteri Pengemasan B : E. coli, Stapllilococus aureus Penyimpan an matang (bakso) bahan B patogen salmona listeria, monogtogene s, E.coli K :Plastik (kimia beracun) : bakteri Tangan pekerja (tidak mengguna kan handglove) Suhu ruang Suhu ruang Lingkunga n kurang bersih. yang Dari karyawan (tidak mengguna kan handglove) Plastik (kemasan). Suhu ruang/ tempat penyimpa nan Lingkunga n Tempat penyimpa nan Pekerja diwajibkan untuk menggunakan handglove dan baju kerja Pengaturan suhu ruang Kontrol suhu dan waktu dan jaminan ada tidak terjadi kontaminasi ulang Pemanasan Menggunakan handglove Menggand kemasan bakso jumlah dan kemasan vakum mesin press Menyimpan bakso ruangan standar suhu < 16 derajat C sebelum didistribusikan Kontrol suhu penyimpanan freezer secara berkala. Penyimpanan sistem FIFO Tidak menggunakan kemasan plastic untuk makanan yang masih panas Ada plastic digunakan termasuk inggridient food pasca dalam kecil standar dan di S S S S Y N N N CCP N' Y N. N CCP Y Y N Y Bukan CCP Y Y N Y CCP jaminan yang Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 339
Tahap Proses Distribusi Penyajian PRINSIP 1 ANALISIS BAHAYA Jenis Bahaya Sumber Bahaya Tindakan Pengendalian B : Staphilococcus sureus B : Clostridium Perfringens Kendaraa n pengangk ut tcmpat penyimpa nan Suhu penyajian relative terbuka Tempat Kontrol suhu secara berkala menggunakan - termometer. Distribusi dilakukan dalam wadah tertutup Container dalam keadan tertutup PRINSIP 2 : PENETAPAN CCP CCP atau Bukan N Y Y N Bukan Resiko P1 P2 P3 P4 S CCP S
Y N Bukan CCP Keterangan: P1 - P4 = Pertanyaan, Y = Yes, N= Tidak, S= Signifikan P1: Apakah mungkin bahan baku mengadung bahaya pada tingkat yang tidak dapat diterima? P2: Apakah proses pengolahan dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai pada tingkat yang diterima? P3: Apakah Proses distribusi dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai pada tingkat yang diterima? P4: Apakah Proses penyajian ke konsumen dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai pada tingkat yang diterima? Setelah ditetapkan CCP, langkah berikutnya adalah menetapkan CL atau batas kritis yang merupakan kriteria kritis bagi tindakan pengendalian yang sudah ditetapkan. Kriteria yang sering digunakan mencakup; temperature, waktu, kadar air, pH, Aw, available chlorine, dan parameter sensori seperti penampakkan dan teksture. Batas kritis harus terukur dan idealnya harus dimonitor secara terus menerus. Tahapan nya adalah sebagai berikut: Penetapan CL Tahap Proses Penerimaan Daging Pencacahan daging Bahaya Beresiko Tinggi B : Salmonella, enterohemoregik; 0157:H7. E-Coli 0104:H4 B : bakteri patogen : salmonella, listeria, monocytogenes, E.coli F : Pecahan kayu Bakteri pathogen; Escherichia Coli E CCP CCP Control pemasok CL CCP Bahan talenan dari plastik 1). (Permises Membedakan warna alat potong untuk daging & sayuran PRP adonan pendinginan yang selama bakso diambil dari prezzer (7 jam pada suhu ruang) Pencetakan secara manual bakso B : Pseuelomonas fleurescens B : bakteri patogen : salmonella, listetia, monogtogenes,E.coli CCP kontrol suhu dan waktu Ruangan dalam keadaan bersih CCP Menggunakan handglove saat mencetak adonan Kebersihan alat Penirisan bakso dan pendinginan selama 3 jam B : bakteri patogen : salmonella, listeria, monocytogenes, E.coli CCP Kontrol suhu dan waktu Ada jaminan terjadi tidak kontaminasi ulang pasca pemanasan Penyimpanan matang (bakso) bahan B : bakteri patogen : salmonella, listetia, monogtogenes, E.coli CCP Petugas mengontrol suhu freezer penyimpanan secara berkala. Penyimpanan sistem FIFO 340 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
Tahap Proses Distribusi Bahaya Beresiko Tinggi B : Staphilococcus autvus CCP CCP Petugas rutin mengontrol berkala secara suhu menggunakan termometer. mengontrol Petugas untuk tempat/wadah makanan mengangkut tempat matang penjualan CL ke Penyajian bakso B : Clostridium Perfringens CCP Dibuat container dalam keadan tertutup Berikutnya adalah Monitoring yang merupakan tindakan memeriksa apakah prosedur produksi dan penanganan pada masing-masing titik pengendalian kritis (CCP) yang dilaksanakan dengan tepat dan dibawah kendali, dan melibatkan pengawasan sisimatis, pengukuran dan pencatatan yang akurat yang dilakukan oleh tim ahli. Dengan urutan perencanaan dan pengamatan untuk melihat apakah titik pembatasan kritis dapat diatasi Monitoring Penerimaan Daging Pencacahan daging pendinginan adonan bakso se- yang lama diambil dari frezzer (7 jam pada suhu ruang) Pencetakan bakso secara manual Penirisan dan bakso pendinginan selama 3 jam Bakteri pathogen; Salmonella, Escherichia ententhemotesik; E Coli 01 57:H7. E-Coli 0104:H4 Bakteri patogen: salmonella, listeria, mono- cytogenes, E.coli F: Pecahan kayu B : Pseudomonas fleurescens B : bakteri patogen : salmonella, listetia, monogiogenes, E- coli B : bakteri patogen salmonella, : listeria, monocytogenes, E.coli Kondisi daging Kondiisi telenan Kondisi adonan terialti lama pada suhu ruang Adonan bakso Bakso matang Bagian Penerima- an Juru masak/ karyawan Juru masak Pencetak bakso/ juru masak Juru masak Setiap batch Saat pencaca han daging Saat penyim panan adonan Saat penceta kan bakso secara manual Saat penirisan bakso matang Di ruang Penerima- an Di produksi dapur Di produksi ruang Di ruang pencetakan bakso Di produksi ruang Memonitor pemasok dan tempat pemotongan hewan Mengganti telenan dengan bahan aman. Menjaga lingkungan, wadah, dan suhu ruang Pencetakan bakso meng- gunakan handglove, pengaturan suhu ruang dan menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan suhu ruang, wadah, dan lingkunagan. Tidak meng- gunakan kipas angin sebagai alat bantu Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 341
Penerimaan Daging Penyimpan- an matang (bakso) bahan Distribusi Penyajian bakso Bakteri pathogen; Salmonella, Escherichia ententhemotesik; E Coli 01 57:H7. E-Coli 0104:H4 B : bakteri patogen : salmonella, Setia, monoglosenes, E.coli B : Staphilocoecus anus B Perfringens : Clostridium Kondisi daging Bakso matang Bakso matang dan kuah bakso Bakso matang Bagian Penerima- an Juru masak Bagian distribusi Service Setiap batch Saat penyimpanan bakso matang Saat distribusian dari produksi tempat penjualan Saat pe- nyimpanan di display pen- rumah ke Di ruang Penerima- an Di produksi ruang Di kendaraan pengangkut bakso Meja display yang terbuka Memonitor pemasok dan tempat pemotongan hewan Menjaga kebersihan, suhu nyimpanan, wadah, dan lingkungan. Menjaga kebersihan kendaraan, menjajaga suhu storage Menutup meja display dan menjaga suhu penyimpanan pe- cold Berikutnya adalah penetapan tindakan koreksi, Terdapat dua (2) tindakan koreksi, yaitu: (1) Tindakan segera yaitu: mengatur proses untuk mendapatkan kembali control seperti: bahan baku ditolak, penggunaan bahan kimia, meningkatkan dosis, mengerjakan produk yang dicurigai seperti mengubah menjadi produk lain dengan cara menghancurkan produk lama. (2) tindakan pencegahan, misalnya mengevaluasi kembali supplier atau review rencana HACCP. Tindakan Koreksi CCP Penerimaan Daging Pencacahan daging pendinginan adonan bakso selama yang CL Suhu ruang Alat 7 Pen- dinginan di suhu ruang jam Apa Kondisi daging Kondisi telenan Kondisi adonan terlalu lama pada suhu ruang Siapa Bagian penerima- an Juru masak/ karyawan Juru masak Monitoring Kapan Dimana Bagaimana Setiap batch Saat pencacahan daging Di penerima- an ruang Di produksi dapur Memonitor pemasok dan tempat pemotongan hewan Mengganti alat Saat penyimpa nan adonan Di produksi ruang Isilenjaga lingkungan, wadah, dan suhu ruang Tindakan Koreksi Mengurangi waktu pada penyimpanan pada suhu ruang Mengganti bahan telenan yang aman Tidak membiarkan adonan pada suhu ruang terlalu lama Pencetakan bakso secara manual Penirisan bakso dan Microba Adonan bakso Suhu Bakso matang Penceta k bakso/ juru masak Juru masak Saat pencetakan bakso secara manual Saat penirisan Di ruang pencetakan bakso Di produksi ruang pencetak- an bakso - suhu ruang Penggunaan kipas Pencetakan bakso meng- gunakan handglove dan menjaga suhu ruang Penirisan tidak 342 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
CCP pendinginan selama 3 jam Penyimpan- an matang (bakso) bahan Distribusi Penyajian bakso CL < 2 jam suhu ruang Alat Tempat, suhu Apa Bakso matang Bakso matang dan kuah bakso Bakso matang Siapa Juru masak Bagian distribusi Service Monitoring Kapan Dimana Bagaimana bakso matang angina, lingkungan Saat penyimpan- an matang bakso pen- Saat distribusian dari rumah produksi ke tempat penjualan Saat pe- nyimpanan di display Di produksi ruang Di kendaraan pengangkut bakso Meja display yang terbuka Menjaga kebersihan, pe- suhu nyimpanan, wadah, dan lingkungan. Menjaga kebersihan kendaraan, menjajaga suhu storage Menutup meja display dan menjaga suhu nyimpanan cold pe- Tindakan Koreksi mengguna- kan angin kipas Berikutnya adalah pelaksanaan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) validasi HACCP, (2) Review dari Catatan Monitoring yaitu; catatan akivitas monitoring&tindakan koreksi yang didokumentasikan, diberikan initial dan tanggal. (3) Testina Produk seperti, analisis mikroba dari makanan, testing benih untuk % germinasi, dan testing makanan untuk residu bahan kimia, (4) Auditing yaitu internal dan eksternal. Pelaksanaan Verifikasi CCP Penerima- an daging Pencacah- an daging Pendingin- an adonan bakso Pencetakan bakso CL Apa Siapa 24°C, selama 2 jam Suhu ruang Bagian peneri m aan Bahan Alat pencac ah Telenan Bagian pen- cacah < 2 jam (suhu ruang) Waktu dan suhu Juru masak manual Pencetak an tanpa handglov e Juru masak Monitoring Bagaiman a Kebersih- an lingkungan dan lama penyipan- an Dimana Dapur Kapan Setiap penerimaan Mengganti Spek. Telenan Dapur Setiap pencacaha n daging Mengukur suhu, mencatat waktu Kulkas Setiap pendingin an Mengguna kan handglove Dapur Setiap pencetakan Tindaka n Koreksi Maksimal 30 menit pengolah an setelah penerima an Menjaga kebersih dan an menggan ti alat Menjaga lingkunga dan n mengatur suhu Pakaian karyawan , dan peng- gunaan handglov e Verifikasi Kalibrasi timer Kalibrasi alat Kalibrasi Timer Kalibrasi alat Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 343
CCP Pendistribu sian Penyim panan bakso matang CL Suhu cold storage < 2 jam (suhu ruang) Apa Waktu, suhu Waktu Siapa Bagian distribu si Pelaya n Monitoring Bagaiman a Mengukur suhu, mencatat waktu Mencatat waktu dan membaca suhu Dimana Kendara an Distribus i Meja display Kapan Setiap pendistribu sian Tindaka n Koreksi Waktu, dan suhudistri bu si Tiap 2 jam Segera dipanask an ulang, dan menump display Verifikasi Kalibrasi thermome ter Kalibrasi timer Verifikasi dilakukan untuk mengudentifikasi apoakah semua pelaksanaan telah sesuai dengan HACCP. Verifikasi ini terbagi atas 2 type yaitu : 1) verifikasi internal setiap pelaku usaha yang menerapkan HACCP harus menyusun dan mendokumentasikan prosedur verifikasi yang mencakup penanggung jawab pelaksanaan verifikasi yang berdasarkan system HACCP dan mengikuti program HACCP.Kegiatan verifikasi mencakup: penyusunan jadwal, inspeksi verifikasi, review rencana HACCP, review dokumentasi dan deviasi dalam proses produksi dan disposisi produk, dan operasi produksi apakah CCP dalam pengawasan yang benar. 2)Verifikasi eksternal, yaitu verifikasi yang dilakukan oleh pihak luar yang dilakukan oleh lembaga verifikasi atau sertifikasi system HACCP. Secara umum kegiatan verifikasi terdiri dari empat (4) jenis kegiatan yaitu: Validasi HACCP, 2) peninjauan kembalki hasil pemantauan, 3) pengujian produk, dan 4) auditing. Dokumentasi Langkah terakhir adalah penetapan dokumentasi yang dianggap perlu untuk dapat mengimplementasikan HACCP di restoran bakso. Dokumen yang perlu disiapkan oleh tim HACCP adalah: 1) Dokumen rencana HACCP dan semua pendukungnya, 2) Dokumen hasil monitoring, 3) dokumen tindakan hasil koreksi, dan 4) Dokumen prosedur verifikasi. Kesimpulan Analisis bahaya dilakukan dengan asumsi bahwa bahaya mikrobiologi adalah bahaya yang paling berperan untuk mutu dan keamanan pangan ready to eat. Bahaya kimia dan bahaya fisik dapat dikendalikan melalui pemilihan supplier yang terpercaya dengan melakukan sortasi yang ketat untuk meminimalkan bahaya kimia dan fisik. Bahaya utama yang dapat teridentifikasi dari hasil riset ini adalah bayaha mikrobiologi yang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebabkan karena bawaan dari bahannya itu sendiri, kurang kontrol dari supplier, dan salah perlakuan selama proses produksi. Adapun titik titik kritis yang masih perlu mendapat perhatian dalam tahapan proses produksi bakso adalah: pada saat penerimaan daging sapi(tahap 2), Proses pengolahan (tahap 4) yang terdiri dari: saat pencacahan daging, penirisan adonan bakso, pencetakan bakso secara manual, penirisan bakso yang sudah matang selama 3 jam; Distribusi/pengangkutan bakso dari rumah produksi ke tempat penjualan (tahap 5), dan penyajian bakso (tahap 6). Walaupun restoran ini sudah memiliki 200 gerai bakso yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang memiliki jaminan mutu pangan perlu ada pendampingan dalam mempersiapkan pengajuan sertifikasi HACCP. Bapak/ibu hadirin yang berbahagia Dimulai dari rasa prihatin terhadap kondisi keamanan pangan di sector informal, Pada tahun 2018, saya mulai melakukan riset tentang Implementasi kebijakan keamanan pangan di sector informal yaitu melakukan kajian regulasi sistim kelembagaan dan kebijakan-kebijakan umum pemerintah kota Malang melalui lembar pengamatan terhadap dokumen-dokumen pada instansi terkait yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap persoalan keamanan pangan (Dinas kesehatan, BPOM, Disperidag) dan mengkaji Kebijakan Umum Keamanan Pangan (KUKP) 344 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
dan Tugas pokok fungsi (Tupoksi) dari masing-masing instansi selanjutnya dilakukan wawancara dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan para pimpinan terkait, 3 orang dosen expert bidang pangan, 3 orang produsen makanan yang tergabung dalam Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk menetapkan alternative dan strategi pengembangan kebijakan yang sesuai kondisi keamanan pangan di kota Malang sebagai rujukan penyusunan Peraturan daerah (PERDA) kota Malang. Sesungguhnya jaminan konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat dan aman telah diatur dalam UUD 45 yang diamandemen (No, 7), dan (R. Indonesia, 1999) yang mengamanatkan pentingnya keamanan pangan dan merupakan tanggung jawab produsen dan pemerintah. Bahkan dalam UU perlindungan konsumen No 8. tahun 1999 pelanggaran terhadap kesehatan konsumen dapat dikenakan hukuman maksimal 5 tahun dan denda hingga 2 milyar rupiah . Penelitian (Wertheim- Heck et al., 2019) menjelaskan bahwa masalah keamanan pangan merupakan masalah yang kompleks yang menuntut integrasi yang kuat dari berbagai perspektif disiplin ilmu, dan kolaborasi dengan berbagai instansi. Mengingat persoalan keamanan pangan memiliki implikasi yang sangat luas, maka perlu segera mendapatkan perhatian yang lebih serius. Terciptanya keamanan pangan yang ideal memerlukan keterlibatan berbagai institusi mulai dari hulu ke hilir hingga meja konsumen (form farm to fork). Pada tataran implementasinya perlu ditelusuri, karena kenyataan di lapangan tentang keamanan pangan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam melaksanakan kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan keamanan pangan, diperlukan peran aktif dan koordinasi yang sinergis bagi seluruh satuan kerja, perangkat daerah yang terkait dengan keamanan pangan dibawah koordinasi Dewan Ketahan Pangan (DKP). Alternatif solusi untuk menangani masalah keamanan pangan tidak selalu harus berupa solusi teknologi, beberapa permasalahan tersebut lebih membutuhkan solusi non-teknologi, baik berupa kebijakan yang mendukung atau berupa upaya edukasi publik agar dapat memahami dengan benar tentang aspek pangan tertentu. Untuk menangani masalah keamanan di sector informal termasuk Pedagang kaki lima ini sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya (Kok & Balkaran, 2014). Namun (Kleven et al., 2020), (Iammarino et al., 2019) menjelaskan bawa sebuah program akan berhasil dengan baik, jika didukung dan dilandasi dengan kebijakan yang tepat dan rasional untuk diimplementasikan, ada evaluasi dan control,dan adanya sangsi bagi pelanggar dan pihak pemerintah. (Riwantoro, 2019) menjelaskan bahwa dalam konsep jaminan mutu keamanan pangan, prioritas pertama dalam menentukan strategi pengembangan keamanan pangan ini adalah "peningkatan sistim kelembagaan" maka konsep implementasi quality system dan safety perlu dipertegas bahwa jaminan mutu keamanan pangan kunci utamanya adalah kerjasama seluruh unsur terkait dalam menciptakan keamanan pangan yang ideal khususnya untuk sector informal seperti makanan yang diperdagangkan oleh para pedagang kaki lima yang dapat menguntungkan semua pihak pada semua lapisan masyarakat. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan sistim keamanan pangan di Indonesia, siapa pelaksananya. Hal ini perlu dibedakan antara lembaga-lembaga sebagai perumus kebijakan (policy formulation) dengan lembaga pelaksana kebijakan (policy implementation). Lazimnya perumusan kebijakan pada tingkat makro dilakukan oleh badan yang lebih tinggi. Sedangkan implementasinya adalah lembaga yang secara operasional memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas hasil implementasi dari sebuah kebijakan. Pengembangan mutu dan keamanan pangan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri makanan, dan konsumen. Bagan berikut menyajikan keterlibatan dan tanggung jawab antara pemerintah, industri, dan konsumen dalam pengembangan sistim mutu dan keamanan pangan. berikut hubungan antara tanggung jawab pemerintah, industri, dan konsumen dalam implementasi sistim keamanan pangan di Indonesia. Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 345
Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM 2008) (BPOM, 2018) Regulasi Tentang Keamanan Pangan Berdasarkan kajian kebijakan keamanan pangan, penanganan keamanan keamanan pangan di kota Malang seiring konsep otonomi daerah yang diamanatkan pada PP No.38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah yang diorientasikan pada prinsip desentralisasi dimana setiap daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola daerahnya. Untuk itu sejalan dengan program pembangunan keamanan pangan nasional, pemerintah kota Malang seharusnya menetapkan kebijakan keamanan pangan yang mampu mewujudkan kondisi keamanan yang baik di wilayahnya. Namun sampai saat ini kota Malang sebagai kota administrative ternyata belum memiliki Kebijakan Umum Keamanan Pangan (KUKP) sendiri, sehingga acuan yang digunakan untuk menganalisis kebijakan keamanan pangan di kota Malang menggunakan KUKP nasional. Adapun instrument yang digunakan mengimplementasikan kebijakan keamanan pangan mengacu pada regulasi nasional seperti yang tertera pada tabel berikut No Undang Undang 1. UU No.23 1992 tahun tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah
Keputusan/ Instruksi Presiden Keputusan/ Peraturan Menteri Keputusan menteri No.942/MenKes/ SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan. Peraturan Daerah Kota Malang Perda Kota Kesehatan Malang No 7 tahun 1994 tentang Persyaratan Kesehatan jasa boga 346 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
No 2 3 4 Undang Undang UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan UU tahun tentang perlindungan konsumen No.8 1999 UU No 22 1999 tahun tentang pemerintah daerah No.32 UU Tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan Peraturan Pemerintah
PP No. Tahun tentang standarisasi nasional 102 2000 PP No.25 tahun tentang 2000 Kewenangan Pemerintah sebagai daerah otonom PP No 68 tahun yang 2002 menggariskan bahwa Pemda/Pemkot memiliki kewajiban memfasilitasi terciptanya kondisi kondusif termasuk keamanan pangan masyarakat PP No.28 Tahun 2004, tentang keamanan dan mutu gizi pangan yang bagi Keputusan/ Instruksi Presiden Keputusan/ Peraturan Menteri Peraturan Daerah Kota Malang Keputusan Presiden RI No.13 1997 Tahun komite tentang Akreditasi Nasional Akreditasi bersifat tetapi sukarela laboratorium, lembaga sertifikasi lembaga dan keamanan pangan tidak wajib, bersifak bagi Keputusan Mentri - Negara koordinator bidang kesejahteraan rakyat 29/KEP/MENKO/ KESRA/X/2002 tentang Pedoman koordinasi kebijakan peningkatan mutu keamanan pangan. Peraturan mentri Kesehatan RI no. 208/MEN.KES/ PER/IV/ - No. Instruksi Presiden RI no 8 Tahun 1999 tentang gerakan nasional penanggulangan masalah keamanan pangan dan gizi. Keputusan Presiden RI No. 102 tahun 2001 tentang: kedudukan, tugas, fungsi, kewenang- susunan an, dan organisasi tata kerja departemen. Instruksu Presiden tahun RI No 8 1999 tentang gerakan nasional penanggulangan masalah pangan dan gizi. Keputusan Presiden RI No. 43 tahun 2001 tentang susunan dan organisasi lembaga tugas pemerintah non departemen -
Keputusan mentri - Koor- Negara dinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 29/KEP/MENKO/ KESRA/X2002 No.
Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 347
No Undang Undang Peraturan Pemerintah Keputusan/ Instruksi Presiden Keputusan/ Peraturan Menteri Peraturan Daerah Kota Malang keuangan antara pemerintah pusat daerah dan Sumber data: Kajian Dokumen (2020) Menurut (Widodo, 2021) produk kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 1) kebijakan bersifat makro atau umum, kebijakan tersebut berupa UUD 45, Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, 2) kebijakan yang bersifat meso atau penjelasan pelaksanaan termasuk peraturan mentri, surat edaran mentri, peraturan gubernur/wali kota/bupati dan kebijakan yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang dibuat oleh pejabat dibawah mentri, gubernur, walikota, bupati. Kajian Kelembagaan Berdasarkan kajian kelembagaan keamanan pangan, bahwa yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan pangan di tingkat pusat melibatkan institusi pemerintah seperti: Menteri kesehatan, Menteri perindustrian dan perdagangan, Menteri kelautan dan perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan di tingkat daerah adalah Dinas Kesehatan (Dinkes), Sedangkan instansi pendukung lainnya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), dan (BPOM) Propinsi/daerah. Tabel 1. menunjukkan pemetaan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi. Seperti yang dipaparkan pada table berikut: Kewenangan dan Tupoksi Instansi yang Bertanggung Jawab terhadap Keamanan pangan DISPERINDAG BPOM Pelaksana, pengawas, pengendalian, dan pembinaan sarana dan prasarana pada industry makanan dan minuman (*) Sampling produk dan uji lab, inspeksi terhadap produksi, fasilitas, distribusi, investigasi, dan hokum (**) DINKES Perencana, pengawas, pembinaan, dan pengendalian terhadap produk makanan & minuman yang beredar Pelaksanaan, pengujian sampel makanan dan minuman yang beredar di masyarakat (**) Pelaksanaan kesehatan (***) Memberdayakan industry kecil dan pedagang kecil (****) Pembinaan pengawasan dan perdagangan dan industry Melakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen Pre-audit dan post audit dari promosi produk (***) promosi Memberdayakan industry dan pedagang rumah tangga (****) Pemberian izin usaha per- industry dagangan dan izin usaha perluasan Penyusunan dan pelaksanaan renstra dan renja bidang kesehatan Pengkajian dan penyusuna kebijakan bersama bidang pengawasan obat dan makanan legislative di dan Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan bidang industry perdagangan Pelaksanaan kebijakan bidang makanan pengawasan tertentu di dan obat Melaksanakan koordinasi lintas sector, lintas program dengan instansi bidang terkait makanan dan minuman Melaksanakan kesehatan pedagang makanan. pendidikan, dan sekolah Sumber: data dokumen instansi yang diolah (2019) Keterangan: *) menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan 348 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
Tabel diatas menunjukkan masih terdapat tumpang tindih tanggung jawab antar lembaga untuk masalah keamanan pangan, sementara masih banyak kegiatan/program yang belum tergarap oleh ke tiga lembaga diatas. Dengan banyaknya instansi yang dilibatkan, dan regulasi yang mengatur menimbulkan keadaan yang tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Banyak kegiatan yang tidak terkoordinasi dengan baik. pendekatan yang dilakukan pemerintah kota Malang masih bersifat "supply-side" oriented. Pemerintah terus menerus melakukan berbagai pengaturan, penataan dan bantuan terhadap para pedagang makanan kaki lima tanpa melakukan kerjasama yang seimbang kepada target group (demand side). Disamping itu belum ditemukan adanya koordinasi dalam perencanaan dan pengembangan sector informal di tingkat makro maupun mikro antar instansi yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan penelitiannya (Flórez, 2019) bahwa banyak pendekatan kebijakan makro formal dengan mengorbankan kegiatan usaha non formal. Maka solusi yang dilakukan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja informal adalah dengan cara pembayaran jaminan sosial, pembayaran pesangon, pajak formal, dan subsidi penciptaan lapangan kerja. terkesan lebih favour terhadap kegiatan usaha ekonomi Implementasi Program Keamanan Pangan Begitu pula pada tataran implementasi kebijakan keamanan pangan di kota Malang masih pada nuansa pluralisme. Peran dan posisi antar actor dapat merubah sesuai dengan konteks dan kepentingan masing- masing di dalam mempersepsikan kebijakan tersebut. (Walls et al., 2019). Berdasarkan hasil FGD dengan para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan, kendala yang dihadapi dalam mengatasi keamanan pangan yaitu: 1) Kendala implementasi keamanan pangan, 2) Strategi pengembangan keamanan pangan khususnya keamanan pangan di sector informal. Kendala yang dihadapi dihadapi antara lain: (1) cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas. (2) Jumlah dan jenis pedagang makanan cukup banyak dan beragam, (3) rendahnya pengetahuan dan keterampilan produsen untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu, (4) kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan aman masih rendah, (5) keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas keamanan pangan. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan penguatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai, penguatan profesionalisme dan kompetensi petugas serta penyediaan sarana pendukung untuk penyebaran informasi dan promosi keamanan pangan di daerah. Seperti yang disampaikan (Grace et al., 2019) bahwa penanganan di sector informal membutuhkan cara dan tecnologi untuk menyelenggarakan makanan yang sehat dan aman yaitu dengan pemberian pelatihan, peningkatan kesadaran dan tecnologi. Namun karena kendala di atas maka upaya untuk mengatasi permasalahan keamanan pangan di sector informal menjadi tidak terperhatikan. Kondisi ini didukung oleh pernyataan para pedagang makanan kaki lima yang mengaku bahwa selama ini tidak pernah dilakukan pembinaan dari pemerintah setempat. (Maruyama & Trung, 2007) berpendapat bahwa kebijakan tidak selalu berpihak pada semua kelompok, akan ada kelompok yang termarjinalisasi dan bahkan mengganggu hak dasar manusia untuk mengakses makanan yang aman dan sehat (Sidney, 2017) menegaskan bahwa "the execution of policies is important if not more important than policy making". Keberhasilan implementasi kebijakan (khususnya kebijakan keamanan pangan) sangat ditentukan oleh berbagai factor, antara lain program keamanan pangan, pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan melalui program-program yang dirancang maupun lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan (Alonso et al., 2018). (P. R. Indonesia, 2003) menggariskan bahwa peran pemerintah daerah (Pemerintah propinsi, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah desa) di bidang keamanan pangan adalah melaksanakan kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan keamanan pangan di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk berkiprah dalam pembangunan keamanan pangan. (Rothbart, 2016) menyatakan isi dan pesan kebijakan, akan sulit diimplementasikan bila kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sumber daya manusia menurut (Smith, 2018). merupakan factor yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 349
Beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan adalah: 1) perlu dilakukan pengkajian kebijakan dan peraturan pangan dan implementasinya oleh instansi terkait (dinas kesehatan, disperindag, dinas pertanian, BPOM dan Bappeda), seharusnya melakukan kolaborasi yang harmonis untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di sector informal ini sesuai dengan Tupoksinya 2) dilakukan pelatihan dan pemantapan SDM para pelaksana yang berwenang menangani masalah pedagang kaki lima, 3) penyediaan infrastruktur yang memadai, 4) dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam sistim keamanan terpadu melalui berbagai metode khususnya untuk pedagang kecil yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan pangan yang paling tepat dilaksanakan di industri rumah tangga, 5) pemantauan dan evaluasi. Berkaitan dengan penyusunan strategi keamanan pangan di kota Malang. Maka langkah strategis sebagai model keamanan pangan direkomendasikan disajikan melalui bagan berikut: Beberapa indicator yang perlu dievaluasi atas keberhasilan program yang dilaksanakan di lapangan yang dapat disajikan sebagai berikut: Tabel Kriteria Evaluasi Perogram Keamanan Pangan. DEFINISI KRITERIA Keefektifan Derajat pencapaian tujuan CONTOH BAGIAN YANG HARUS DI EVALUASI Apakah penjamah makanan terhadap kontaminan kimia, fisik, dan microba semakin rendah? 350 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
KRITERIA DEFINISI CONTOH BAGIAN YANG HARUS DI EVALUASI • Apakah pengetahuan dan prilaku produsen dalam menjual makanan lebih baik? Efesiensi Hubungn antara hasil dan sumber daya yang terpakai Apakah pengetahuan dan prilaku masyarakat terhadap keamanan pangan lebih baik? terjadi penurunan Apakah pengetahuan dan prilaku masyarakat terhadap keamanan pangan lebih baik? terjadi penurunan Apakah insiden penyakit karena bawaan makanan? Apakah ada kesesuaian pelaksanaan program. (Pelatihan, penyuluhan) dengan keterpakaian SDM? Kemajuan Kesesuaian program program pelaksanaan rencana dan Apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan? Apakah populasi sasaran yang dilatih sudah sesuai dengan yang direncanakan? Dampak Apakah efek keseluruhan masalah keamanan pangan di masyarakat terjadi peningkatan yang signifikan? Relevansi Apakah setiap program kerja sesuai dengan dan dengan memungkinkan/rasional untuk dilaksanakan? masyarakat harapan Target akhir dari program keamanan pangan adalah adanya perubahan yang signifikan terjadi pada kondisi keamanan pangan secara menyeluruh yang dirasakan oleh masyarakat yang tentunya akan berdampak terhadap status kesehatan masyarakat secara umum. Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 351
REFERENCES Addo-Tham, R., Appiah-Brempong, E., Vampere, H., Acquah-Gyan, E., & Gyimah Akwasi, A. (2020). Knowledge on food safety and food- handling practices of street food vendors in ejisu-juaben municipality of Ghana. Advances in Public Health, 2020. Aguilera, J. M. (2017). The emergence of gastronomic engineering. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 41, 277-283. Alonso, S., Muunda, E., Ahlberg, S., Blackmore, E., & Grace, D. (2018). Beyond food safety: Socio- economic effects of training informal dairy vendors in Kenya. Global Food Security, 18, 86-92. Aminah, S. (2010). Bilangan peroksida minyak goreng curah dan sifat organoleptik tempe pada pengulangan penggorengan. Jurnal Pangan Dan Gizi, 1(1). AOAC Official Methods of Analysis. from (n.d.). Retrieved August 27, 2018, Apaassongo, I. L., Aidoo, R., & Ohene-Yankyera, K. (2016). Securing safe food, order in cities and protected urban livelihoods: Modelling of preference for regulations of informal street food trade in Kumasi. World Development Perspectives, 3, 1-6. Astuti, A., Pratama, Y., & Setiani, B. E. (2019). Analisis Pola Konsumsi dan Pengetahuan Konsumen terhadap Keamanan Pangan Produk Bakso Curah di Kecamatan Tembalang, Semarang. Jurnal Teknologi Pangan, 3(2), 181-185. Ayustaningwarno, F. (2012). Proses pengolahan dan aplikasi minyak sawit merah pada industri pangan. Journal VITASPHERE, 2(1), 1-11. Benning, M. A. (1983). Measurement of oxygen index at elevated pressures. In Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres. ASTM International. BPOM, R. (2018). Peraturan badan pengawas obat dan makanan republik indonesia tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional. Commission, C. A., Programme, J. F. F. S., & Organization, W. H. (2007). Codex alimentarius commission: Procedural manual. Food & Agriculture Org. Council, N. R. (n.d.). Institute of Medicine (NRC/IOM). 2005. Growing up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries. Dewanti-Hariyadi, R., Hariyadi, P., Fardiaz, D., & Richana, N. (2013). ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS DURING SPONTANEOUS FERMENTATION OF MAIZE [Isolasi dan Identifikasi Mikroorganisme pada Fermentasi Spontan Jagung]. Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan, 24(1), 33-33. El-Hofi, M., El-Tanboly, E.-S., & Ismail, A. (2010). Implementation of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system to UF white cheese production line. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 9(3), 331-342. Fairman, R., & Yapp, C. (2004). Compliance with food safety legislation in small and micro-businesses: Enforcement as an external motivator. Journal of Environmental Health Research, 3(2), 44- foods. (2013). Food 52. FAO. processing/street-foods/en/ for the Cities: Street Flórez, L. A. (2019). Job search inefficiency and optimal policies in the presence of an informal sector. International Journal of Economic Theory, 15(4), 399- 429. Forrest, J. C., Aberle, E. D., Hedrick, H. B., Judge, M. D., & Merkel, R. A. (1975). Principles of meat science. WH Freeman and Co. Grace, D., Dipeolu, M., & Alonso, S. (2019). Improving food safety in the informal sector: Nine years later. Infection Ecology & Epidemiology, 9(1), 1579613. Harimurti, S., & Setiyawan, A. (2019). Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Kandungan Boraks Pada Bakso Tusuk di Wilayah Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Farmasains: Jurnal Ilmiah Ilmu Kefarmasian, 6(2), 43-50. HOSSEN, M., FERDAUS, M., HASAN, M., LINA, N. N., DAS, A. K., BARMAN, S. K., PAUL, D. K., & ROY, R. K. (2020). 352 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
Food safety knowledge, attitudes, and practices of street food vendors in Jashore region, Bangladesh. Food Science and Technology, AHEAD. Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2019). Regional inequality in Europe: Evidence, theory, and policy implications. Journal of Economic Geography, 19(2), 273-298. Indonesia, P. R. (2003). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Lembaga Informasi Nasional. Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun, 8. Jahan, M., Rahman, M., Rahman, M., Sikder, T., Uson-Lopez, R. A., Selim, A. S. M., Saito, T., & Kurasaki, M. (2018). Microbiological safety of street- vended foods in Bangladesh. Journal of Consumer Protection and Food Safety, 13(3), 257-269. Jensen, R., & Peppard, D. M. (2003). Hanoi's informal sector and the Vietnamese economy: A case study of roving street vendors. Journal of Asian and African Studies, 38(1), 71-84. Kafetzopoulos, D. P., Psomas, E. L., & Kafetzopoulos, P. D. (2013). Measuring the effectiveness of the HACCP food safety management system. Food Control, 33(2), 505-513. Kleven, H., Landais, C., Munoz, M., & Stantcheva, S. (2020). Taxation and migration: Evidence and policy implications. Journal of Economic Perspectives, 34(2), 119-142. Kok, R., & Balkaran, R. (2014). Street food vending and hygiene practices and implications for consumers. Journal of Economics and Behavioral Studies, 6(3), 188-193. Kokkinakis, E., Kokkinaki, A., Kyriakidis, G., Markaki, A., & Fragkiadakis, G. A. (2011). HACCP implementation in local food industry: A survey in Crete, Greece. Procedia Food Science, 1, 1079-1083. Kronberga, M., Gedrovica, I., & Karklina, D. (2013). The influence of Jerusalem artichoke as nutrition value increaser on microbiological parameters of confectionery products. 2013 2nd International Conference on Nutrition and Food Sciences IPCBEE, 53, 16-23. Leaper, S. (1992). HACCP: A practical guide Technical, Manual No. 38. Campden Food and Drink Research Association, Chipping Campden, Gloucestershire. MacSwane, D., Rue, N., & Linton, R. (2000). Food safety and sanitation management. Hazards to food safety. Essentials of Food Safety and Sanitation, 1e75. Mariana, R. R., Susanti, E., & Hidayati, L. (2020a). The analysis of protein, fat and free fatty acid content changes in fried chicken cooked with repeated cooking oil at street vendors in Malang. E&ES, 462(1), 012019. Mariana, R. R., Susanti, E., & Hidayati, L. (2020b). The analysis of protein, fat and free fatty acid content changes in fried chicken cooked with repeated cooking oil at street vendors in Malang. E&ES, 462(1), 12019. Martínez, L., Short, J. R., & Estrada, D. (2017). The urban informal economy: Street vendors in Cali, Colombia. Cities, 66, 34-43. Maruyama, M., & Trung, L. V. (2007). Supermarkets in Vietnam: Opportunities and obstacles. Asian Economic Journal, 21(1), 19-46. Muinde, O. K., & Kuria, E. (2005). Hygienic and sanitary practices of vendors of street foods in Nairobi, Kenya. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 5(1). Nada, S., Ilija, D., Igor, T., Jelena, M., & Ruzica, G. (2012). Implication of food safety measures on Food raw microbiological quality of and pasteurized milk. Nasional, B. S. (2002). Standar Mutu Minyak Goreng Kelapa SNI 01-3741- 002. Jakarta: BSN. Control, 25(2), 728-731. 2 Nielsen. (2016). What's in our food and on our mind: Ingredient and dining-out trends around the world (pp. 1-29) [Global Ingredient and Out-of-Home Dining Trends Report]. The Nielsen Company. No, U.-U. (9). Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Direktorat Jendral Pembinaan Pengusaha Kecil. Prof. Dr. Dra. Rina Rifqie Mariana, M.P. | 353
No, U.-U. (7). Tahun 1996 tentang Pangan. Diunduh Dari Kumpulan Peraturan Perizinan Per Sektor Peternakan (Pada 9 Agustus 2015). Ockerman, H. W. (1985). Quality control of post-mortem muscle tissue. Dept. of Animal Science, Ohio State University. Pardo, J. E., Figueirêdo, V. R. de, Álvarez-Ortí, M., Zied, D. C., Peñaranda, J. A., Dias, E. S., & Pardo- Giménez, A. (2013). Application of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) to the Cultivation Line of Mushroom and Other Cultivated Edible Fungi. Indian Journal of Microbiology, 53(3), 359-369. 0365-4 Peri, C., Lavelli, V., & Marjani, A. (2004). Qualità nelle aziende e nelle filiere agroalimentari. Gestione e certificazione dei sistemi per la qualità, per la rintracciabilità e per l'igiene. HOEPLI EDITORE. Riwantoro, R. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan dan Keamanan Pangan pada Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS, 3(1). Rothbart, M. W. (2016). The Financial Consequences of Education and Food Safety Policies on Local Budgets [PhD Thesis]. New York University. Samapundo, S., Cam Thanh, T. N., Xhaferi, R., & Devlieghere, F. (2016). Food safety knowledge, attitudes, and practices of street food vendors and consumers in Ho Chi Minh city, Vietnam. Food Control, 70, 79-89. Shariffa, Y. N., Karim, A. A., Fazilah, A., & Zaidul, I. S. M. (2009). Enzymatic hydrolysis of granular native and mildly heat-treated tapioca and sweet potato starches at sub-gelatinization temp- erature. Food Hydrocolloids, 23(2), 434-440. Sidney, M. S. (2017). Policy formulation: Design and tools. In Handbook of public policy analysis (pp. 105-114). Routledge. Smith, K. B. (2018). The public policy theory primer. Routledge. Soriano, J. M., Rico, H., Molto, J. C., & Manes, J. (2002). Effect of introduction of HACCP on the microbiological quality of some restaurant meals. Food Control, 13(4-5), 253-261. Souza, C. V. S. de. (2017). Conhecimentos e práticas de manipuladores de restaurantes populares e sua relação com a segurança dos alimentos [Master's Thesis]. Brasil. Sunarlim, R. Su., & Usmiati, S. (2014). Karakteristik Daging Kambing dengan Perendaman Enzim Papain. JITV, 19(2). Thakur, M., & Donnelly, K. A.-M. (2010). Modeling traceability information in soybean value chains. Journal of Food Engineering, 99(1), 98-105. Thompson, M., Sylvia, G., & Morrissey, M. T. (2005). Seafood Traceability in the United States: Current Trends, System Design, and Potential Applications. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 4(1), 1-7. Walls, H., Baker, P., Chirwa, E., & Hawkins, B. (2019). Food security, food safety & healthy nutrition: Are they compatible? Global Food Security. Wertheim-Heck, S., Raneri, J. E., & Oosterveer, P. (2019). Food safety and nutrition for low-income urbanites: Exploring a social justice dilemma in consumption policy. Environment and Urbanization, 0956247819858019. Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Yunsheng, W., Shipu, X., Chang Zhao, W., Jihong, C., Qian, G., Juan, Y., & Jingying, Z. (2010). Towards Developing an Edible Fungi Factory HACCP MIS Base on RFID Technology. Computer 222-230. 42-18354-6_28 6 and Computing Technologies in Agriculture IV, Yu-Poth, S., Etherton, T. D., Reddy, C. C., Pearson, T. A., Reed, R., Zhao, G., Jonnalagadda, S., Wan, Y., & Kris-Etherton, P. M. (2000). Lowering dietary saturated fat and total fat reduces the oxidative susceptibility of LDL in healthy men and women. The Journal of Nutrition, 130(9), 2228- 2237. 354 | Implementasi Kebijakan Keamanan Pangan di Sektor Informal
ISBN 9786024707453 (PDF) 9 786024 707453 Anggota IKAPI No. 059/JTI/89