BAB II PERSPEKTIF TEORETIS DAN KAJIAN PUSTAKA A. Perspektif Teoretis Ada tiga teori yang digunakan dalam kajian ini yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkaji sistem dan orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Pertama, teori sistem yang digagas pertama sekali oleh Ludwig Von Bertalanffy.1 Teori ini digunakan untuk melihat interelasi dan interdependensi antar sistem yang terjalin dalam penyelenggaraan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Teori ini sangat terkait dengan rumusan pertama penelitian ini yaitu sistem pendidikan pesantren Muhammadiyah. Teori sistem Bertalanffy mendefinisikan sistem sebagai seperangkat unsur-unsur yang terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dan dengan lingkungan. Menurut Johnson, Kast dan Rosenzweig sistem adalah kesatuan yang kompleks yang terpadu atau suatu himpunan yang terdiri dari bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh". Campbell mengungkapkan depenisi yang lebih sempurna dengan menunjukkan adanya tujuan suatusistem. Menurutnya sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan" (We might define a system as any group of interrelated components or part which function together to acheve a goal).2 Depenisi yang hampir sama dikemukakan oleh Elias M. Awad dengan menambah rumusan rencana ke dalam depenisi sistemyaitu, a sistem can be defined as an organized group of components (subsistem) linked together according to a plan to achive a specific abjective.3 Hal ini bermakna bahwa sistem merupakan sehimpunan komponenatau sub sistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lebih jauh Murdick dan Ross bahwa sistem merupakan sehimpunan fakta, prinsip, doktrin dan sebagainya yang lengkap (komprehensif) serta teratur di dalam bidang pengetahuan atau pemikiran tertentu. Dengan demikian suatu sistem adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang independen. Setiap bagian dari sistem itu, memiliki kebaharuan (properties) yang akan hilang bila bagian 1Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 178. 2Bonita J. Campbell, Understanding, h. 3. 3Elias M. Awad, sistem Analysis and Desaign (Illinois:Homewood, 1979), h. 4.
dimaksud dipisah dari sistem. Setiap sistemakan menghasilkan kebaharuan yang tidak akan bisa diperoleh oleh bagian-bagian sistem secara terpisah satu dengan lainnya. Dengan kata lainsistem adalah suatu prangkat yang terdiri dari satu atau lebih bagian yang memenuhi tiga syarat: (1) perilaku tiap bagiannya mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan; (2) perilaku tiap bagian dan pengaruhnya pada sistem bersifat interdependensi; dan (3) bagian-bagian sistem sangat terkait satu dengan lainnya, sehingga tidak memungkinkan munculnya sub-bagian baru.4 Dengan demikian esensi sistem adalah kualitas interaksi- interaksi antar bagian dalam sistem dan kualitas interaksi-interaksi sistem dengan lingkungannya. William A Shorode dan Dan Voich, Jr menyebutkan enam ciri pokok sebuah sistem yaitu: 1. Sistem itu mempunyai tujuan sehingga perilaku atau kegiatannya mengarah pada tujuan tersebut. Istilah mereka "purposive behavior". 2. Suatu sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh. Istilah mereka sistem memiliki "wholisme". Keseluruhan yang bulat dan utuh itu (the whole) lebih dari sekedar kumpulan bagia-bagian. Artinya bukanlah sekedar bagian-bagian atau unsure- unsur yang bergabung menjadi satu, melainkanmempunyai makna tersendiri. 3. Sistem itu memilki sifat terbuka. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih luasatau lebih besar, yang biasa dinamakan lingkungan sistem. 4. Suatu sistem mempunyai atau melakukan kegiatan transformasi, kegiatan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Jelasnya sistem mentransformasikan atau mengubah sumber-sumber(masukan atau input) menjadi keluaran untuk mencapai tujuannya. 5. Dalam sistem terdapat saling kaitan. Jelasnya ada interaksi di antara bagian-bagian (unsur, komponen), atau sama lain saling bergantung, dan juga terjadi interaksi antara sistem denganlingkungannya. 6. Sistem mempunyai mekanisme control. Di dalam sistem ada kekuatan pemersatu sehingga sistem itu padu, satu sama lain terikat jadi satu, dan sistem pun mampu mengatur dirinya sendiri.5 Teori ini memberikan pemahaman tentang pesantren sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen dan unsur-unsur yang saling terkait antara satu sistem 4Masri Muazd, Paradigma al-Fatihah Memahami Petunjuk al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Berpikir Sistem (Jakarta Ousat: PT Indovertical Point, 213), h. 47. 5William A. Shrode and Jr. Dan Voich, Organitation ang Management: Basic Sistem Concepts (Malaysia: Irwin Book Co, 1974), h. 122.
dengan sistem lainnya dalam satu lingkungannya.Teori ini digunakan untuk melihat hubungan dan keterkaitan masing-masing unsur dan komponen termasuk sistem organisasi yang menaungi pesantren Muhammadiyah. Teori kedua adalah teori struktur fungsional yaitu latent pattern maintenance, integration, goal attaiment, dan adaptation yang disingkat dengan LIGA.6 Teori ini dikemukakan oleh sosiolog Amerika Talcott Parsons pada sekitar tahun 1950-an sebagai teori sosial kemasyarakatan.7 Teori ini merupakan abstraksi sistematis mengenai struktur sosial yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan sistem sosial. Teori ini merupakan pengembangan teori fungsionalisme struktural yang mengemukakan empat prasyarat mutlak yang harus dicukupi oleh setiap masyarakat, kelompok, atau organisasi. Parsons mengemukakan, terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional ini ialah yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (sumbu internal-exsternal), dan (2) yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan itu (sumbu instrumental-consummatory). Berdasarkan itu premis itu secara deduktif Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional. Keempat fungsi primer itu, yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup, adalah pattern maintenance menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Integration sesuai dengan isu Durkheimian yaitu kordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional. Masalah pemenuhan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan itu tergantung pada prasyarat goal attainment. Adaptation menunjuk kepada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Keempat kesamaan tersebut ditemukan di dalam seluruh sistem, apakah itu sistem biologi, sosial, psikologi. Parsons menegaskan skema empat fungsi itu tertanam kukuh di dalam setiap dasar sistem yang hidup pada seluruh tingkat organisasi serta tingkat perkembangan evolusioner, mulai dari organisme bersel-satu sampai ke peradaban manusia tertinggi.8 Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat pondok pesantren Muhammadiyah sebagai suatu sistem yang hidup dalam mempertahankan 6Margaret M. Poloma, Sosiolog, h. 178. 7Ibid, h. 187. 8Ibid, h. 183.
kesinambungannya. Tentunya pada tataran operasional pesantren ini dapat dipantau dari keempat fungsi teori Parsons. Ketiga, adalah aliran-aliran filsafat pendidikan yang dapat ditarik ke ranah penyelenggaraan pesantren Muhammadiyah. Pondok pesantren Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh faham, idiologi keagamaan yang berkembang di Muhammadiyah. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memperlihatkan rumusan kedua penelitian ini yaitu orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah. Aliran-aliran filsafat dimaksud adalah, pertama, progresivisme yang dikembangkan olehWilliam James, John Dewey, HansVaihinger, Ferdinant Schiller, dan G. Santayana.9 Progressivisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika sekitar abad ke-20 yang bermuara pada aliran filsafat pragmatism.10 Progressivisme ini menganut nilai-nilai yang berifat dinamis dan selalu mengalami perubahan, meletakkan dasar penghormatan yang bebas atas martabat manusia dan pribadi. Selain itu aliran ini juga menganut nilai yang bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka. Guna memperoleh perubahan yang jelas, maka manusia harus memiliki woldveiw yang bertumpu pada sifat-sifat fleksibel, (tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat pada doktrin tertentu), curious (ingin mengetahui dan menyelidiki), toleran dan open minded (punya hati terbuka).11 Kedua adalah aliran filsafat esensialisme yang lahir pada zaman renaissance. Esensialisme berpandangan bahwa pendidikan harus berpijak pada pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas.12 Mengenai tujuan aliran ini adalah untuk menciptakan manusia yang bahagia tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia.13 Ketiga, adalah aliran perenialisme yang berpandangan bahwa kehidupan modern dewasa ini banyak menimbulkan krisis diberbagai kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Adapun alternative yang ditawarkan aliran ini yakni kembali kepada kebudayaan masa lampau yang dipandang cukup ideal dan teruji kehebatannya.14 Tradisi 9Jalaluddin, Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 70. 10Ibid, h. 72. 11Ibid, h. 73. 12Ibid, h. 81. 13Ibid, h.83. 14Ibid, h. 89.
masa lalu merupakan bentuk kepercayaan-kepercayaan aksiomatik zaman kuno dana bad pertengahan perlu dijadikan dasar munculnya filsafat dan pendidikan zaman hingga sekarang. Menurut Imam Barnadib, aliran ini berpandangan bahwa kenyataan tertinggi berada di balik alam. Kenyataan tertinggi bersifat penuh kedamaian dan supernatural. Ia adalah Tuhan sendiri. Pandangan mengenai nilai menurut aliran ini adalah pandangan mengenai hal-hal yang bersifat spiritual. Tuhan adalah sumber nilai karenanya nilai selalu bersifat teologis.15 Keempat adalah aliran reconstruksionisme, berasal dari kata reconstract yang berarti menyusun kembali. Dalam bidang filsafat pendidikan, aliran ini berusaha merombak tata susunan yang lama dan membangun tata susunan hidup tradisi yang bercorak modern. Argumentasi mereka adalah dengan berusaha membina suatu kesepakatan yang menyeluruh tentang tujuan mendasar dan tertinggi dari kehidupan umat manusia. Guna mewujudkan hal tersebut, rekonstruksionisme juga berupaya mencari kesepahaman sesame manusia atau orang agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merubah tradisi lama dan membangun tradisi baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia.16 Aliran-aliran filsafat ini digunakan untuk melihat landasan filosofis, (ontology, epistemology, dan aksiologi) pendidikan Muhammadiyah. Amin Abdullah mengkaitkan aliran filsafat tersebut ke ranah karakteristik tajdîd/pembaharuan keagamaan Islam yang dipacu oleh Muhammadiyah. Menurutnya pola pemikiran keagamaan Muhammadiyah sangat menggarisbawahi corak pemikiran keagamaan Islam yang bersifat praksis bukan semata-mata teoritis dalam memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Alquran. Amin menggunakan istilah faith in action untuk menggambarkan corak pemikiran keislaman Muhammadiyah yang bersifat praksis sekaligus untuk membedakan dengan berbagai corak pembaharuan pemikiran Islam baik di Tanah Air maupun di luar negeri.17 Menurutnya lebih lanjut bahwa ciri khas cara berfikir keagamaan Muhammadiyah ini adalah bergumul langsung dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang konkrit dalam sinaran norma-norma al Quran. Menekankan pentingnya pergulatan, pergumulan, dan persentuhan 15 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan sistem dan metode, (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1985), h. 83. 16 Jalaluddin, Abdullah Idi, Filsafat, h. 70-97. 17M. Amin Abdullah, Filosofi dan Paradigma Pendidikan Muhammadiyah, dalam, Tuhuleley, Reformasi 32. Pendidikan Muhammadiyah, h.
langsung dengan realitas, konteks, dan persoalan serta kebutuhan konkrit komunitas muslim dalam arti yang seluas-luasnya. Corak pemikiran ini bersifat historis-praksis, open-anded, tidak mengenal ujung final, on going process, dan sekaligus memerlukan dedikasi dan keikhlasan yang prima. Hubungan rasional-dialektis-kritis antara idealitas norma-norma yang terkandung dalam teks Alquran dan kenyataan praktik norma-norma tersebut di lapangan kehidupan konkrit.18 Kuntowijoyo ketika memberikan pengantar karya Alwi Shihab menyebut dengan istilah "aktivisme Muhammadiyah" yaitu pola beragama yang menafsirkan Alquran sebagai praksis-sosial dan aktivitas yang tidak berhenti pada kata-kata. Mengetahui makna ialah mengamalkan, Alquran bukan untuk diketahui tapi untuk diamalkan. Tafsir mengenai pentingnya amal-usaha itulah menurut Kuntowijoyo lebih lanjut yang kemudian mendasari gerakan Muhammadiyah.19 Sehingga dengan demikian, agama dalam penafsiran Muhammadiyah dipahami sebagai praksis sosial. Corak pemikiran inilah yang menjadi struktur fundamental dan spirit pemikiran pembaharuan keagamaan Islam model Muhammadiyah. Namun persoalannya adalah bagaimana implementasi struktur fundamental pemikiran inidalam berbagai aktifitas ibadah sosial keagamaan termasuk pendidikan Muhammadiyah? Jatuh bangunnya pendidikan Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari model struktur fundamental pemikiran pembaharuan keagamaan Islamnya yang berimplikasi dan terimplementasi dalam dunia pendidikannya. Dalam kaitannya dengan aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut, Amin Abdullah juga mencatat paling tidak ada empat paradigma pendidikan yang berkembang di Muhammadiyah. Idealnya menurutnya keempat paradigma itu menyatu dalam gerak organisasi dalam praktik di lapangan para pengelola pendidikan. Keempat paradigma tersebut tidak datang dari luar tetapi datang dari dalam dirinya. Sehingga menurutnya hasil yang dicapai tidak sebagus yang diharapkan maka alternatif jawabannya ada tiga. Pertama adalah penyelenggaran pendidikan di Muhammadiyah tidak memahami filosofi dan paradigma pendidikan Muhammadiyah. Kedua, salah satu paradigma lebih mendominasi daripada paradigma yang lain. Boleh jadi paradigma esensial lebih dominan daripada 18Ibid, h. 32. 19Kuntowijoyo, Kata Pengantar, Alwi Shihab, Membendung Arus, Respon Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), h. XVI. M. Amin Abdullah, Pendekatan 'Teologis' dalam Memahami Muhammadiyah, dalam, Intelektualisme Menyongsong Era Baru (Bandung: Mizan dan Kelompok Studi Lingkar,1995), h . 23-37.
progressif. Ketiga, tajdîd dan ijtihad hanya terbatas pada bidang keagamaan dan tidak berdampak dan teraplikasi dalam wilayah pendidikan. Adapun paradigma dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Kritis-hermenuetis 2. Esensial-perennial 3. Rekonstruksionisme 4. Progressif. Pertama, "paradigma pembaharuan pendidikan yang bercorak kritis- hermeneutis". Paradigma ini beranjak dari semangat metodologi pembaharuan pemikiran keagamaannya yang menyatukan dimensi ajaran "kembali kepada Alquran dan sunnah" dengan dimensi "ijtihad dan tajdîd" sosial keagamaan. Ciri khas paradigma ini adalah adanya hubungan yang bersifat dialektis-hermeneutis (hubungan timbal balik yang kritis-interpretatif) bukan hubungan yang dikotomis-eksklusif-dominatif antara sisi normativitas Alquran dan historisitas pemahaman manusia. Implementasi paradigma ini dipraktekkan dalam lapangan pendidikan Muhammadiyah bahwa dua dimensi ini melebur menjadi satu, sisi normativitas dan sisi historisitasnya. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat muslim Indonesia pada saat lahirnya Muhammadiyah hanya memahami sisi advokasi Alquran pada sisi ilmu-ilmu agama secara eksklusif yang diajarkan di berbagai pesantren. Melalui pemikiran ijtihad dan tajdîdnya Muhammadiyah tidak puas dengan pola eksklusifitas pemahaman seperti ini. Manakala pemahaman ini yang dipertahankan, apakah kata "iqra' hanya berlaku kepada ilmu-ilmu keagamaan dan lantas di mana harus dipelajari ayat-ayat kauniyah (natural sciences), ayat-ayat Tarikhiyah (social-historical sciences), dan ayat-ayat insaniyah (Behavioral Sciences).20 Kedua, adalah paradigma pembaharuan pendidikan agama Islam yang bercorak esensialis-perennialis". Pengertian paradigma pendidikan Islam ini menekankan pada aspek "kembali kepada ajaran Alquran dan sunnah" secara tekstual dan leterlek tanpa pertimbangan aspek historisitas budaya dan pendidikan. Pelestarian dan pemeliharaan nilai-nilai esensial pada era kenabian menjadi tema sentral idiologi perjuangannya yang mesti diamalkan secara abadi (perenial). Corak paradigma pemikiran ini lebih menekankan pada aspek purifikasi aqidah dan ibadah bukan dinamisasi kehidupan sosial dan pendidikan keagamaan. Ketiga, "paradigma pembaharuan pendidikan Islam yang bercorak rekonstruksi sosial (social reconstruction)". Sedangkan paradigma pembaharuan pemikiran pendidikan 20M. Amin Abdullah, Filosofi dan Paradigma Pendidikan Muhammadiyah, dalam, Tuhuleley, Reformasi Pendidikan Muhammadiyah, h. 32.
Islam ini muncul dalam bentuk sistem organisasi. Muhammadiyah berpandangan bahwa keterlibatan seseorang dalam dinamika organisasi Muhammadiyah merupakan ibadah yaitu proses pengabdian kepada Allah Swt.21 Oleh karena itu menurut Mulkhan pengolahan dan pengembangan organisasi dan amal usahanya merupakan usaha sadar dan rasionalisasi untuk memahami dan merealisasikan ajaran Islam dalam hidup sosial.22 Keseluruhan dinamika persyarikatan diatur secara organisatoris. Dalam sebuah organisasi dituntut pertanggungjawaban pengurus secara kolektif pada akhir masa jabatan di depan para anggota menyangkut program kerja, keuangan, amal usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tradisi seperti ini sangat ditekankan dalam sistem organisasi Muhammadiyah. Sehingga ada proses pembiasaan dan penanaman nilai-nilai keikhlasan, disiplin, demokrasi, transfaransi, dan akuntabilitas dalam merekonstruksi kehidupan sosial keagamaan. Dengan pemanfaatan organisasi dalam aktivitasnya Muhammadiyah akan dapat merubah dan menggeser paradigma lama yang semata-mata mencari kesalehan individual menuju pencarian kesalehan kolektif. Satu hal yang patut dicatat bahwa kekuatan Muhammadiyah saat ini merupakan hasil dari kesadaran kolektif. Kesadaran dan kesalehan kolektif, melalui kesadaran berinfaq, mobilisasi zakat, dan Gerakan Amal Shaleh (GAS) yang pada akhirnya menggerakkan Muhammadiyah termasuk lembaga pendidikannya. Keempat, "paradigma pembaharuan pendidikan Islam yang bercorak progressif". Paradigma pemikiran pembaharuan pendidikan Islam ini berorientasi ke masa depan (future oriented). Corak paradigma ini bersifat responsif dan adaftif terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Semangat untuk memperbaiki dan mengoreksi dan menyempurnakan cara berpikir dan mekanisme kerja yang sedang berjalan selalu diprioritaskan. Semangat seperti itu tertuang di dalam landasan formal dan operasional (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Muhammadiyah bahwa permusyawaratan yang dilaksanakan dari tingkat terendah (Musyawarah Ranting) sampai musyawarah tertinggi (Muktamar) merupakan forum resmi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan cara berpikir dan mekanisme kerja. Struktur fundamental ini mewarnai seluruh aktivitas Muhammadiyah termasuk dalam bidang pendidikannya. Pendidikan Muhammadiyah berlangsung lebih satu abad dan survive sampai sekarang tdak dapat dilepaskan dari struktur pemikiran tersebut yang memuat pemikiran-pemikiran yang sangat liberatif, progressif dan humanistik. Kecuali itu 21Djindar Tamimi, Risalah Penjelasan Muqaddimah AD dan Kepribadian Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1970), t.h. 22Mulkhan, Pemikiran KH Ahmad Dahlan, h. 47.
pendidikannya juga tidak terlepas dari nilai-nilai dasar pendidikan yang dianutnya yang bercorak transedental.23 Keempat adalah teori variabel yang mempengaruhi studi implementasi. Teori ini digunakan sebagai alat analisis untuk memperlihatkan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi orientasi pendidikan di pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Terlepas dari berbagai kelemahannya para pengguna teori ini menyatakan penelitian tentang evaluasi dan implementasi kebijakan tetap merupakan salah satu area penelitian yang paling bermanfaat dalam analisa kebijakan karena kemampuannya menghubungkan dunia teori dengan dunia realitas. Di sisi lain para pengkritik mengatakan bahwa studi implementasi terlalu komplek dijelaskan dengan pendekatan positivistik (metode penelitian kuantitatif) yang mereduksi realitas implementasi menjadi variabel- variabel dan merangkainya menjadi sebuah model. Menurut mereka, studi implementasi seharusnya dikembangkan dengan pendekatan yang lebih "intuistik" (qualitative) dengan memberi ruang pada berbagai kemungkinan untuk mengeksplorasi penjelasan terhadap penomena implementasi secara komprehensif.24Inilah alasan peneliti menjadikan teori ini sebagai instrument pengukuran implementasi kegiatan-kegiatan di dua Pondok Pesantren ini. Implementasi dalam pandangan Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Erwan menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.25 Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip Anggara menyebut bahwa implementasi yaitumemahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.26 Karena itu implementasi dalam kajian ini adalah merupakan usaha atau tindakan nyata yang dilakukan para implementator di Pondok pesantren Muhammadiyah Sumatera Utara untuk 23Nilai-nilai dasar pendidikan Muhammadiyah yaitu sebagai berikut: pertama, bersumber pada al-Quran dan sunnah, kedua, ruhul ikhlas, ketiga, menerapkan prinsip kerja sama (musyarakah) dengan memelihara sikap kritis, keempat, memelihara sikap tajdîd (pembaharuan) dan inovasi, kelima, memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesusahan (dhu'afa dan mustadh'afin), keenam, menjalankan prinsip keseimbangan (tawassut atau moderat) dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati, PP Muhammadiyah, Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah, Muktamar satu Abad Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010), h. 66. 24Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Puplik, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), h. 51-52. 25Ibid, h. 52. 26Surya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 240.
memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran pendirian pesantren yaitu terbentuknya ulama yang memiliki kualifikasi keulamaan, kemodernan, dan praksis sosial. Mengingat banyaknya teori variabel yang mempengaruhi implementasi, penulis meminjam pandangan dan teori yang dimunculkan oleh Edwar III. Sedangkan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menyimpulkan lima hal yang dapat mempengaruhi kebijakan Implementasi yakni, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.27 Sementara menurut Edwar III ada empat variabel yang saling mempengaruhi dan berhubungan dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.28 Menurut Edward uraian tentang variabel yang mempengaruhi implementasi sebagai berikut: a. Komunikasi adalah merupakan hal penting, lemahnya komunikasi menjadi faktor gagalnya implementasi sebuah kebijakan. Karena itu komunikasi sudah dibangun sejak formulasi sehingga materi-materi yang menjadi jiwa suatu kebijakan yang dapat disesuaikan dengan tuntunan yang berkembang. Di sisi lain intensistas dalam mengkomunikasikan kebijakan pada tataran implemntasi mutlak diperlukan agar dapat dukungan dan komitmen dari para implementator. Selain intensitas, ketepatan, keakurata, dan kekonsistensian komunikasi diperlukan agar para implementator semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan. Edward III mengemukakan tiga indikator keberhasilan dalam komunikasi sebagai berikut: 1. Transmisi, sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistosikan perintah kebijakan, atau ketika kebijakan menghadapi struktur birokrasi yang berlapis, atau tidak tersedianya saluran komunikasi seperti sumber daya. 2. Kejelasan, kejelasan dan cara yang digunakan dalam sebuah kebijakan hal yang mutlak dalam implementasi sebagaiman yang telah diputuskan. Tetapi hal ini tidak selalu terjadi disebabkan berbagai alasan sebagai berikut: a) kerumitan dalam pembuatan kebijakan sehingga cenderung menyerahkan pelaksananya kepada bawahan. 27Ibid, h. 240. 28Ibid, h. 250.
b) adanya oposisi yang terkait dengan kebijakan tersebut. c) kebijakan baru belum terlalu dikuasai masalahnya oleh perumus. 3. Konsistensi. Implementasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas dan konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan masalah. Banyak persoalan yang membuat arah kebijakan menjadi tidak konsisten yaitu sebagai berikut: a) kompleksitas kebijakan, b) kesulitan yang muncul saat memulai kebijakan c) kebijakan memilki ragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain. d) banyaknya pengaruh berbagai kepentingan atas kebijakan tersebut. b. Sumberdaya: sumber daya dalam pengertian ini termasuk sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Berikut ini beberapa sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan sebagai berikut: 1. Staf, yang jumlah dan kemapuannya sesuai dengan yang dibutuhkan 2. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan 3. Kewenangan, kewenangan yang yang dibutuhkan bagi implementator sangat bervariasi, kewenangan membawa kasus ke meja hijau, kewenangan penyediaan barang dan jasa, kewenangan memperoleh dan menggunakan anggaran, kewenagan memintak kerjasama denagan pihak lain. 4. Fasilitas, fasilitas merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi oleh para implementator. Tanpa ketersediaan sarana dan fasilitas fisik yang memadai implementasi tidak akan berjalan efektif. c. Disposisi adalah sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Setiap kebijakan atau kegiatan membutuhkan pelaksana-pelaksan yang memilki hasrat kuat dan komitmen tinggi. Ada tiga unsur yang memengaruhi kemauan implementator sebagai berikut: 1. Kognisi, terkait dengan pemahaman implementator terhadap kebijakan, apabila sikap implementator berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan implemntasi tidak akan berjalan efektif. Termasuk ketidakmampuan administrative dari implementator dalam memenuhi kebutuhan dan harapan dapat menyebabkan implementasi tidak efektif. 2. ketidakberpihakan ataupun penolakan implementator. 3. intensitas respon atau tanggapan implementator.
d. Struktur birokrasi. Struktur organisasiyang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang penting terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan control dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks (red-tape) yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.29 B. Kajian Pustaka 1. Pesantren Menurut para peneliti, pesantren berasal dari kata "santri" dengan penambahan awalan "pe" dan akhiran "an" yaitu pe-santri-an yang berarti tempat tinggal santri. 30Sebahagian mereka mengatakan bahwa pesantren bukan berasal dari Bahasa Arab, melainkan dari Bahasa India, yakni pesantren berasal dari kata santri. Kemudian mengalami peng-indonesia-an dengan tambahan awalan "pe" dan berakhiran "an". Pendapat ini dikuatkan oleh C. C. Berg yang mengatakan bahwa santri berasal dari Bahasa India yaitu shastri yang bermakna orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau sarjana yang ahli tentang kitab suci agama Hindu. 31 Namun menurut A. H. Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.32 Meskipun terdapat perbedaan di antara pakar dalam mendepenisikan pesantren secara terminologis akan tetapi substansinya sama. Karel A Steenbrink mendepinisikan pesantren sebagai sekolah tradisional Islam berasrama di Indonesia. Lembaga pendidikan ini memfokuskan pengajaran agama dengan menggunakan metode pengajaran tradisional dan mempunyai aturan-aturan administrasi dan kurikulum pengajaran yang khas.33 Lanjut dikemukakan oleh Mastuhu yang menjelaskan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk, menekankan pentingnya karakter agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-hari.34 Senada dengan itu, KBBI mendepinisikan pesantren sebagai tempat tinggal dan tempat belajar santri. 29Ibid, h. 253. 30Ronald Lukens-Bull, Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a Globalizing Era, Journal of Arabic and Islamic Studies, vol. 3, 2000), h. 48. 31Zamakhsyari Dzofier, Tradisi Pesantren: Studi terhadap pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 18. 32Ibid, h. 18. 33Rofiq S, Pemberdayaan Pesantren, Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 1. 34Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h. 6.
Dari berbagai penelitian pesantren, umumnya para peneliti berkesimpulan bahwa pesantren merupakan produk kultural Indonesia asli yang mengalami proses islamisasi sejak awal perkembangan Islam di Tanah Air. Menurut M. Atho Mudzhar pesantren sebagaibagian dari sistem pendidikan nasional, memiliki sejarah panjang sesuai dengan dinamika perkembangan dan tuntutan zamannya.35 Lebih lanjut Atho Mudzhar menguraikan fase misi perkembangan pesantren sebagai berikut: pertama, pada awal perkembangannya di Indonesia, misalnya kira-kira 7-8 abad lalu pesantren memokuskan pada upaya penyebaran Islam di Nusantara. Pesantren ketika itu, selama beberapa abad melakukan kegiatan Islamisasi dan purifikasi ajaran. Kedua, yaitu pada masa penjajahan, pesantren memosisikan dirinya sebagai sentra perlawanan terhadap Belanda atau berbagai bentuk kolonialisme lainnya, selain tetap sebagai tempat belajar dan pusat penyebaran Islam. Apa yang diperlukan bangsa pada saat itu adalah bagaimana menumbuhkan nasionalisme dan patriotism menggelorakan semangat jihad melawan imperialisme dan kolonialisme untuk mengusir dan memerdekakan bangsa dari kungkungan bangsa lain. Tampak, komunitas pesantren bersama nasionalis sekuler berhasil meraih kemerdekaan Indonesia. Ketiga, yaitu pada awal kemerdekaan antara tahun 1945-1968, pendidikan pesantren kembali mewujudkan misi penyebaran agama disamping tetap melakukan penguatan semangat patriotisme dan kebangsaan agar tetap mampu melanjutkan perjuangan bangsa mencapai cita-citanya. Pada saat ini pendidikan pesantren atau pendidikan lainnya memerlukan penumbuhan rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat membangun bangsa yang baru lepas dari kungkungan kolonialisme, imperialism, dan feodalisme. Politik pendidikan ditekankan pada pengembangan dan penguatan national and character building. Keempat, yaitu pada awal orde baru, terutama sejak dimulainya pembangunan jangka panjang (PJP I), saat kebijakan pendidikan diorientasikan pada perwujudan masyarakat demokratis, rasional dan pemilikan keterampilan teknis, maka sebahagian besar pesantren berupaya pula membantu dalam berbagai kiprah pembangunan. Tercatat pada masa orde baru itu, pesantren mampu membantu menyukseskan program keluarga berencana dan program pembangunan lainnya, terutaman di daerah pedesaan. 35M. Atho Mudzhar, Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial, dalam, EDUKASI Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan (Jakarta Timur: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, Vol. 6, No. 2 April-Juni 2008), h. 7.
Kelima, yaitu pada PJP II, yang dimulai sejak tahun 1994dan direncanakan berakhir pada tahun 2019, kebijakan pembangunan sektor pendidikan mengalami perubahan. Pada awal PJP II (Pelita I), kebijakan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata (real needs) bangsa yang tengah menjalani proses industrialisasi. Pada saat inilah, pesantren mengalami perubahan orientasirelative menyolok. Ragam pesantren pun menjadi sangat bervariasi dilihat dari orientasi dan serta strategi pembelajarannya. Dalam konteks ini, paling tidak tumbuh tiga kategori pesanteren yaitu, salafiyah, khalafiyah, dan pesantren kombinasi. Tercatat hingga tahun 2005 terdapat 14. 798 pesantren yang tersebar di Indonesia yang mengasuh hampir 3,5 juta santri yang sebagian besar terdapat di pulau Jawa.36 Pencatatan pertumbuhan pesantren menurut Kuntowijoyo mengalami kesulitan disebabkan dua hal, pertama, tidak ada kriteria yang jelas mengenai besar kecilnya lembaga yang dapat disebut pesantren. Pesantren-pesantren besar biasanya juga mendirikan sekolah agama dan sekolah umum, bahkan universitas, sehingga timbul pertanyaan apakah sekolah, madrasah, dan universitas itu termasuk pesantren dan murid- murid sekolah, madrasah dan universitas itu juga disebut santri juga? Tiadanya kriteria yang menandai pesantren menurutnya justru menggambarkan pertumbuhan pesantren dan membuktikan bahwa pesantren responsif terhadap perubahan dan pengembangan kegiatan-kegiatan baru.37 Secara historis penelitian Dzofier menguraikan elemen-elemen yang menjadi dasar terbentuknya lembaga pondok pesantren yaitu, Pondok, masjid, santri, Pengajaran kitab- kitab Islam klasik, dan Kyai merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren.38 Namun secara kualitatif unsur-unsur pondok pesantren berkembang sangat variatif tatkala para kyai dan pengelola membuat kebijakan yang bersifat adjusment atau adaptasi terhadap kurikulum nasional dalam upaya memperbaharui bidang pendidikan di pesantren. Pada saat yang sama Prasodjo, mengemukan pola-pola pesantren yang semula unsur-unsurnya sangat sederhana mengalami perkembangan sangat variatif.39 Meskipun sesungguhnya menurut Sukamto kedua penelitian tersebut masih menitikberatkan pada masalah ciri-ciri fisik pesantren. Penelitian ini menggambarkan bahwa sebagai lembaga sosial keagamaan 36Ibid, h. 7. 37Kuntowijoyo, Paradigma, h. 246. 38Zamakhsyari Zdofier, Tradisi Pesantren, h. 44. 39Sudjoko Prasodjo, Profil Pesantren, Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falah dan Delapan Pesantren lain di Bogor (Jakarta: LP3ES, 1974), h. 89-90.
dan pendidikan, pesantren bergerak secara dinamis dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan pesantren senantiasa melahirkan unsur-unsur baru tanpa harus membuang unsur yang sudah terbentuk. Situasi inilah yang membuat pesantren tetap eksis dan berfungsi dalam arus perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki peranan besar dalam mempengaruhi komunitas pesantren.40 Di sisi lain, sesuai dengan hasil penelitian tentang topik pesantren yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan keragaman orientasi pendidikan pesantren dipengaruhi oleh paham pimpinan dan para pengelola. Ragam pesantren salafi mengkonstuk pendidikannya ke arah pelestarian dan kontinuitas kultur salafi. Ragam pesantren modern seperti Gontor mengorientasikan pendidikannya terhadap pelestarian dan pembaharuan pendidikan pesantren. Sedangkan beberapa pesantren yang memiliki akar pada pondok Modern Gontor seperti Al-Mukmin Nguruki mengorientasikan pendidikannya pada penyiapan kader Islam.41 Zamakhsyari Dzofier mengelompokkan pesantren kepada dua kelompok, yaitu salafiyah dan khalafiyah. pertama, pesantren salafi yaitu pesantren yang sering disebut sebagai pesantren tradisional, yaitu pondok pesantren yang masih tetap mempertahankan kurikulum pendidikan khas pondok yang mengajarkan kitab-kitab klasik dengan sistem pengajaran sorogan, wetonan dan musyawarah. Sedangkan pesantren khalafi, disebut sebagai pesantren modern, yaitu pesantren yang telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam madrasah dan sekolah yang dikembangkannya dan membuka jenis sekolah dan perguruan tinggi.42 Pengelompokan tersebut didasarkan kepada proses dan substansi subjek yang diajarkan, Zamakhsyari juga membedakan dan mengkategorisasikan pesantren berdasarkan kepada jumlah santri yang diasuh menjadi 3 kelompok yaitu pesantren kecil, menengah, dan pesantren besar sebagaimana uraian berikut: a. Pondok Pesantren kecil yang memiliki jumlah santri di bawah 1000 yang pengaruhnya terbatas pada tingkat kabupaten. b. Pondok pesantren menengah yang memiliki jumlah santri antara 1000-sampai dengan 2000 orang, yang mampu menarik santri dari beberapa kabupaten. 40Sukamto, Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren, (Jakarta: LP3ES), h. 4. 41Husen Hasan Basri, Keragaman Orientasi Pendidikan di Pesantren, dalam Jurnal Dialog Vol. 37, No. 2, Desember 2014. 42Zamakhsyari Dzofier, h. 41.
c. Pondok Pesantren besar yang memiliki santri lebih dari 2000 orang yang berasal dari berbagai kabupaten dan propinsi. Pesantren besar memiliki populeritas dalam menarik santri dari seluruh Indonesi.43 Pemerintah melelui Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 juga pengelompokan pesantren berdasarkan sarana dan prasarana serta sistem pembelajarannya sebagai berikut: Pondok pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dimana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pesantren dengan metode pembelajaran secara tradisional wetonan dan sorogan; Pondok pesantren Tipe B, yaitu pesantren yang menggunakan proses pengajaran secara klasikal (madrasah) dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi dan diberikan pada waktu-waktu tertentu. Para santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren; Pondok pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan para santri belajar di luar (madrasah atau sekolah umum) dan kyai hanya merupakan pengawas dan pembina mental para santri; Pondok pesantren Tipe D, adalah pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.44 Soejoko Prasodjo, mengelompokkan pesantren berdasarkan dimensi sarana fisik ke dalam lima kelompok. Pertama, pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kyai. Kedua, adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, dan pondok. Ketiga, adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, dan madrasah. Keempat, adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, dan sarana keterampilan. Kelima adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondoh, madrasah, tempat keterampilan, sekolah, universitas, dan sarana ektarakurikuler.45 Selanjutnya Haidar Daulay, mengelompokkan pesantren berdasarkan kurikulum pendidikan pesantren kepada lima pola, yaitu: Pola pertama: materi pelajaran yang dikembangkan di pesantren ini adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Metode pembelajaran dalam bentuk wetonan, dan sorogan tidak memakai sistem klasikal. Santri dinilai dan diukur berdasarkan kitab yang mereka baca. Mata pelajaran umum tidak diajarkan, tidak mementingkan ijazah sebagai alat untuk mencari kerja. Yang paling dipentingkan adalah pendalaman ilmu-ilmu 43Ibid, h. 44. 44Departemen Agama Republik Indonesia, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 15. 45Soejoko Prasodjo et al., Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-falah dan Delapan Pesantren Lain di Bogor (Jakarta: LP3ES, cet II, 1975), h. 83.
agama semata-mata melalui kitab-kitab klasik, contohnya adalah pesantren Watucongol Muntilan. Pola kedua: pola kedua ini mirip dengan pola pertama di atas, hanya saja pola kedua ini proses belajar mengajar berbentukklasikal. Pendidikan keterampilan dan berorganisasi juga diajarkan. Pada tingkat tertentu diberikan juga sedikit pengetahuan umum. Jenjang pendidikan santri dibagi kepada tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Metode pengajaran berbentuk wetonan, sorogan, hapalan dan musyawarah, contoh pesantren ini adalah Lirboyo Kediri Jawa Timur. Pola ketiga: pesantren pola ketiga telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum, dan ditambah dengan aneka mata pelajaran lainnya seperti keterampilan, kepramukaan, olahraga, kesenian, dan berorganisasi serta program pengembangan masyarakat. Contoh pola pesantren ketiga ini adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponogoro Jawa Timur. Pola keempat: adalah pesantren yang menitik beratkan pelajaran keterampilan di samping pelajaran agama. Keterampilan dimaksudkan untuk persiapan kehidupan setelah tammat dari pesantren. Keterampilan yang diajarkan adalah pertanian, pertukangan, dan pertanian. Contoh pesantren pola ini adalah pesantren Darul Falah di Bogor. Pola kelima: adalah pesantren yang mengajarkan kitab-kitab klasik. Menyelenggarakan madrasah dengan kurikulum podok dan kurikulum SKB tiga Menteri dengan modifikasi mata pelajaran agama. Selain itu pola pesantren ini juga mengadakan sekolah Umumyang berpedoman kepada kurikulum diknas, sedangkan kurikulum agama dirancang oleh pondok sendiri. Di luar pendidikan agama di sekolah diajarkan juga kitab-kitab klasik. Pola pesantren ini juga telah menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan membuka universitas. Contoh pesantren ini adalah pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur.46 Selain pengelompokan berdasarkan kurikulum, pesantren juga dapat dikategorisasikan berdasarkan fokus bidang atau spesialisasi ilmu yang diajarkan. Muawanah membagi jenis pesanteren ini kepada tiga kelompok, yaitu: 1. Pesantren alat, yaitu pesantren yang mengutamakan penguasaan ilmu kebahasaan (gramatika, morfologi, filologi, etimologi, terminologi) sebagai ilmu alat untuk mempelajari literatur pengetahuan agama, seperti, pesantren Lirboyo Kediri. 46Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 67.
2. Pesantren Tasawuf, yaitu pesantren yang memfokuskan pengajaran kepadasantrinya untuk cenderung mendekatkan diri kepada Tuhan dan sedikit mengesampingkan kehidupan duniawi, seperti pesantren Jampes Kediri. 3. Pesantren fiqh, yakni pesantren yang berorientasi kepada pengajaran dan penguasaan hokum Islam, seperti pesantren Langitan di Tuban.47 Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan keagamaan tertua di Indonesia yang menurut Kuntowijoyo tumbuh secara diam-diam di pedesaan.48 Alasan penting yang mendasari lahirnya pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang sering disebut dengan kitab kuning sebagai hasil karya para ulama sebelum abad ke-19.49 Pelestarian pengajaran kitab- kitab klasik berjalan terus menerus dan secara kultural telah menjadi keunikan dan ciri khas pesantren sampai saat ini. Dalam pengajaran kitab kuning kyai menempati posisi sentral dalam komunitas pesantren karena kyai dianggap sebagai pemilik, pengelola dan pengajar kitab kuning, sekaligus imam dan pemimpin dalam ritual keagamaan. Dalam dunia pesantren legalitas tertinggi adalah milik kyai, selain sebagai pimpinan formal, kyai juga menjadi figur sentral yang mengarahkan orientasi kultural dan tradisi akademik dalam sebuah pesantren.50 Hubungan santri dengan kyai menggambarkan suatu hubungan yang sangat unik dan menjadi ciri khas dalam kultur pesantren. Pendidikan Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam khas Indonesia (indegenous) yang berfungsi untuk menciptakan manusia muslim yang tafaqquh fi al-din dan melaksanakan ajaran agama secara kaffah. Pendidikan pesantren umumnya ditandai dengan elemen-elemen penting yang menjadi ciri khasnya yaitu pondok, masjid, kyai, dan kajian kitab kuning. Meskipun pesantren secara umum dimaknai sebagai pendidikan Islam klasik dengan sistem pembelajaran tradisionalnya akan tetapi pesantren ternyata mengalami perkembangan dan perubahan menuju arah modernisasi. Pesantren sangat akomodatif dan adaftif terhadap perkembangan dunia pendidikan. Fenomena inilah yang pada akhirnya melahirkan keragaman pola dan varian pesantren yang didirikan oleh berbagai kalangan termasuk organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah. 47Mu'awanah, Manajemen Pesantren Mahasiswa: Studi Ma'had UIN Malang (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h. 21. 48Kuntowijoyo, Paradigma, h. 246. 49Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat-Tradisi Tradisi Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1999), h. 17. 50Ahmad Mutohar, Nurul Anam, Manifesto ModernisasiModernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 210.
2. Muhammadiyah dan Pembaharuan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdîd berasas Islam bersumber pada Alquran dan Sunnah. Demikian identitas organisasi ini sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sebagai hasil tanfizd keputusan Muktamar tahun 2005 di Malang. Jauh sebelum keputusan ini sesungguhnya telah banyak peneliti yang mengkategorisasikan ormas ini sebagai kelompok Islam modernis. Pengelompokan ini didasari karakteristik tajdîd yang ditemukan di dalam organisasi ini sejak berdiri. Namun sebelum menguraikan tajdîd Muhammadiyah, akan diuraikan apa dan bagaimana tajdîd di dunia Islam. a. Tajdîd dan Modernisasi Islam Para kalangan intelektual Muslim berbeda dalam menggunakan berbagai istilah ketika menjelaskan seputar pembaharuan dan bahkan mereka tidak jarang berkutat dalam polemik dalam menggunakan istilah itu. Dari sejumlah istilah yang ada seputar pembaharuan, khususnya dalam konteks intelektualisme Islam di Indonesia, pada umumnya mereka menggunakan salah satu dari istilah berikut ini secara bergantian, yaitu: pembaharuan, reformasi, modernisme, dan tajdîd. Dari sejumlah istilah itu, tampaknya istilah pembaharuan lebih sering digunakan oleh intelektual Muslim di Indonesia oleh karena dipandang lebih netral daripada istilah modernisme yang bernuansa westernisme atau istilah tajdîd yang bernuansa arabisme.51 Istilah pembaharuan sering diartikan sebagai segala usaha, berbentuk pemikiran maupun gerakan, yang bertujuan untuk memperbaharui atau mengubah faham, adat istiadat, institusi-institusi dan lain sebagainya yang sudah dipandang tertinggal, untuk disesuaikan dengan suasana dan semangat baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.52 Dalam hal ini, upaya pembaharuan mencakup aspek pemahaman/pemikiran terhadap ajaran Islam, ekspresi keberagamaan secara islami, budaya material keislaman, dan pola interaksi sosial-politik keagamaan sesuai dengan tantangan dan tuntutan perkembangan peradaban modern. Berkaitan dengan pembaharuan di bidang pemikiran, dapat dimaknai sebagai upaya menafsir ulang teks- 51Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Postmodernisme (Jakarta: Paramadina, 1996), h. Xi. Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga 52Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 11-12.
teks keagamaan dengan tafsiran baru tanpa mengubah atau keluar dari substansi teks. Pembaharuan di bidang pemikiran bisa pula berarti memperbaharui ingatan orang yang telah melupakan ajaran Islam yang benar dengan memberikan penjelasan dan argumentasi-argumentasi baru sehingga meyakinkan orang yang sebelumnya ragu. Meluruskan kekeliruan atau kesalahpahaman masyarakat termasuk dalam lingkup makna pembaharuan.53 Jadi, pembaharuan di bidang pemikiran tidak berorientasi untuk mengubah prinsip-prinsip agama, teks-teks atau pesan teks, sebab, ajaran Islam sudah final, absolut, sakral, dan tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi (ghairu qabilin li an-niqas wa taghyir). Sementara pembaharuan di bidang gerakan berarti upaya mengadopsi tata cara modern dan menggunakan sarana/prasarana saintifik dan teknologi guna pengembangan dan peningkatan harkat/martabat kehidupan masyarakat Muslim di zaman kekinian di berbagai bidang kehidupan. Istilah pembaharuan sering pula dipadankan dengan istilah reformasi, modernisasi, dan tajdîd dengan resonansi medan makna yang bervariasi. Istilah reformasi biasanya digunakan dalam bidang teologi dan politik. Jika di bidang teologi, reformasi dimaknai sebagai upaya pemahaman baru terhadap konsep-konsep lama tentang ketuhanan, maka di bidang politik, reformasi dimaknai sebagai upaya pembaharuan sistem dan kultur politik pemerintahan. Sementara itu, istilah modernisasi mengandung cakupan makna dan konteks yang sangat luas, meliputi: sejarah, filsafat, seni, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Dari perspektif sejarah, modernisasi merujuk kepada konteks ruang dan waktu tertentu sebagaimana dialami oleh masyarakat Eropa Barat, seperti: Inggris, Belanda, Perancis Utara, dan Jerman Utara sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18. Masyarakat Eropa Barat ketika itu mengalami revolusi politik dan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan semangat pembaharuan di bidang sistem pemerintahan, dari sistem kerajaan kepada sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan berdasarkan hukum, dan prinsip kedaulatan bangsa-bangsa. Dalam pada itu, revolusi industri di Inggris memberikan stimulus modernisasi di bidang ekonomi berupa industrialisasi komoditas barang dan jasa oleh tenaga kerja bebas di kawasan perkotaan, sehingga menyebabkan terjadinya urbanisme dan model gaya hidup bercorak konsumeristik-kapitalistik.54 53M. Quraish Shihab, Logika Agama (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 63. 54Keterangan lebih lanjut, F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche (Jakarta: PT Gramedia, 2007), h. 1-13. Bandingkan, Z. Kampf, On Modernism: The Prospects for Literature and Freedom(Cambridge: MIT Press, 1967), h. 5.
Kemudian secara filosofis-konseptual, modernisasi terbingkai dalam sejumlah konsep teoretis, di antaranya: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekularisme, percampuran norma-norma westernisme dan sekularisme, partisipasi politik masyarakat, demokratisasi, mobilitas sosial, transformasi kepribadian, urbanisasi, profesionalisme kerja berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi, penerapan ilmu dan teknologi dalam proses produksi, antagonisme terpendam (latent) atau nyata (manifest) antara majikan dan buruh, ketimpangan dan ketidakadilan sosial, sistem ekonomi liberal, pasar bebas, rasionalisasi objektivikasi, budaya pop, dan lain-lain.55 Dari sejumlah konsep teoritis tersebut, modernisasi dalam pengalaman dunia Barat pada gilirannya terkristalisasi dalam empat fenomena penting, yaitu: sekularisme, kemajuan sains dan teknologi, demokratisasi, dan budaya pop. Selain itu dalam pandangan Barat, modernisme adalah sebuah gerakan yang bergerak secara aktif untuk melumpuhkan prinsip-prinsip keagamaan agar tunduk kepada nilai-nilai, pemahaman, persepsi, dan sudut pandang Barat sendiri.56 Relatif berbeda dengan dunia Barat, modernisasi di dunia Islam57 dipahami sebagai usaha menyelaraskan nilai-nilai Islam yang difahami secara tekstual dan dipraktikkan secara tradisional dalam kultur-keberagamaan untuk kemudian disesuaikan dengan pemahaman secara kontekstual dan praktik baru secara fungsional bagi kemaslahatan umum guna mengisi dan mengikuti tuntutan kemajuan dan perkembangan peradaban umat manusia zaman kekinian, khususnya dalam persoalan- persoalan sosial kemasyarakatan di berbagai bidang, seperti: interaksi sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip universal kewahyuan dan mengembangkannya secara lebih luas, lalu membuka baginya ruang dialog dengan peradaban modern guna memperoleh kemaslahatan umum, pada umumnya dan guna memajukan masyarakat Muslim di berbagai bidang kehidupan. Modernisasi tidak berarti berorientasi kepada kemoderenan, tetapi istilah khusus yang secara substansial memodernisasi pemahaman keagamaan. Modernisme meyakini bahwa kemajuan ilmiah dan budaya modern telah membawa konsekuensi 55Hardiman, Filsafat Modern, h. 1-13. 56Muhammad Hamid al-Nasir, Menjawab Modernisasi Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 181. 57Hardiman, Filsafat Modern, h. 1-13. Bandingkan, D. Lerner, "Modernization: Social Aspect", dalam International Encyclopedia of the Socials Sciences, ed. D. Sills, (New York: Macmillan and Free Press, 1968), h. 386.
reaktualisasi berbagai ajaran keagamaan tradisional bahkan memiliki disiplin pemahaman filsafat ilmiah yang tinggi. Dengan demikian modernisme adalah usaha untuk mewujudkan relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern yaitu dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan menafsirkannya dengan interpretasi baru, untuk menjadikan Islam sebagai agama modern. Selanjutnya, modernisasi sering pula dipadankan maknanya dengan istilah tajdîd, yang dalam pandangan Asjmuni Abdurrahman bermakna "ihya'un" yaitu menghidupkan kembali dan "i'adatun yaitu mengembalikan kepada ajaran dasar agama Islam. Kata tajdîd merupakan ism masdar dari kata jaddada-yujaddidu- tajdîd yang berarti merubah sehingga menjadi baru ( shayyarahu jadidan), "jaddada al- syababa'au al-nasyath au al-quwwah, artinya memperbaharui generasi, kegiatan/aktivitas, atau kekuatan. jaddada juga bermakna 'ahya' menghidupkan kembali dan 'a'ada mengembalikan, mengulang kembali. Dalam bahasa Inggiris istilah tersebut diterjemahkan dengan kata to renew, to renovate, remodel, over houl, reconstract, regenerate, revive, revitalize, to repeat, renew.58 Tajdîd berarti pembaharuan, pelakunya disebut Mujaddid. Tajdîd berarti pembaharuan dalam hidup keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Tajdîd mendapat pembenaran dan pengesahan dari Alquran (QS. 7:170 dan QS. 11:117) serta HR. Abu Dawud) "sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada permulaan setiap abad orang yang akan memperbaharui urusan agamanya".59 Tajdîd dalam Islam semakin deras setelah timbul pemikiran dan gerakan dalam Islam sebagai hasil dari kontak yang terjadi antara Islam yang dianggap mundur dan Barat yang dianggap maju. Tanggapan para tokoh pembaharuan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terhadap dampak Barat bagi masyarakat muslim terwujud dalam usaha sungguh-sungguh untuk menginterpretasi Islam dalam menghadapi perubahan kehidupan. Mereka menekankan sikap dinamis, luwes, menyesuaikan diri yang menjadi ciri kemajuan Islam di zaman klasik (650-1250) terutama kemajuan di bidang hukum, pendidikan, dan sains. Mereka juga menekankan pembaharuan internal melalui proses reinterpretasi (ijtihad) dan adaptasi secara selektif (islamisasi) terhadap ide-ide dan 58Ruhy al-Ba'alabaky, al Mawrid A Modern Arabic-English Dictionary (Beirut: Dar al-'Ilmi li al Malayyin, 2001, cet. 15), h. 413. 59Ensiklopedi Islam (Jakarta:PT Ikrar Mandiriabadi, 2001), h. 42.
tekhnologi Barat. Dengan demikian, pembaharuan dalam dunia Islam adalah suatu proses kritik diri ke dalam dan perjuangan untuk menetapkan Islam kembali guna menunjukkan relevansinya dengan situasi-situasi baru yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Bustami menguraikan tiga lingkup pengertian tajdîd sebagai berikut: 1. menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan cara menafsirkan ajaran agama sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial.60 2. memperbaharui sesuatu yang telah usang, rusak atau kurang relevan, sehinggaperlu peremajaan. 3. revivalisasi dan reaktualisasi petunjuk-petunjuk ilmiah dan amaliah yang dijelaskan oleh Alquran dan Sunnah serta pemahaman salaf.61 Namun, sebahagian dari komunitas Muslim enggan menggunakan berbagai istilah yang berkonotasi dengan pembaharuan sebagaimana yang dianut oleh kalangan konservatisme-ortodoks. Sebab, setiap upaya pembaharuan atau modernisasi, dalam pandangan mereka, tidak saja akan menggusur keyakinan dan praktik-praktik keagamaan yang dianggap sudah mapan, akan tetapi juga dapat menyesatkan dan menggiring umat kepada sekularisme dan westernisme. Mereka mengkhawatirkan bahwa jika upaya-upaya pembaharuan dilakukan di dunia Islam sebagaimana yang terjadi pada masa-masa awal modernisme Islam di Turki dan modernisme Kristen di dunia Barat, maka dunia Islam akan mengalami pengalaman sejarah westernisme dan sekularisme yang diyakini sangat bertentangan dengan ajaran Alquran dan hadis serta dapat mengkikis tradisi salaf yang telah diwarisi berabad-abad tahun.62 b. Latar Belakang Pembaharuan di Dunia Islam Tajdîd merupakan sebuah tema yang sudah lama dan akan tetap berlangsung dalam dimensi kehidupan kaum muslimin di dunia. Tajdîd muncul dalam bentuk yang sangat variatif yang merefleksikan respon masyarakat muslim terhadap berbagai tantangan dan persolan yang dihadapi pada waktu dan tempat tertentu. Ahmad Jainuri 60Abu al-Hasan al-Nadwi, Al-Syura bain al-Fikrah al-Islamiyah wa al-Fikrak al-Gharbiyyah (Kairo: Maktabah al-Taqaddum, 1977), h. 71. 61Bustami Muhammad Sa`id, Gerakan Pembaruan Agama antara Modernisme dan Tajdîduddin, Alih Bahasa Ibn Marjan dan Abdurraman (Bekasi: Wacana Lazuardi Amanah, 1995), h. 3. 62Ibrahim A. Abu Rabi', Intellectual Origin of Islamic Resurgence in the Modern Arab World(New York: State University of New York Press, 1996), h. 92-137. sangat
menyebut tantangan dan persolan itu muncul dalam bentuk, pertama, tantangan kemunduran kehidupan keagamaan yang dialami, kedua, tantang kemajuan yang dicapai masyarakat muslim. Berdasarkan itu menurutnya tajdîd mengemban misi ganda yaitu: 1. Mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan mencontoh zaman awal Islam (zaman Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rashidin). Upaya yang dilakukan adalah membentengi keyakinan aqidah Islam dan berbagai praktek ibadah tertentu dari pengeruh ajaran sesat. Usaha-usaha ini sering dinyatakan dalam bentuk pemberantasan bid'ah, khurafat, dan takhyul. Karena itu, gerakan-gerakan yang mengorientasikan diri pada tujuan ini disebut sebagai gerakan "purifikasi". 2. Dengan landasan universalisme Islam, tajdîd dimaksudkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan semangat perkembangan kehidupan. Pengimplementasian ini terutama pada ajaran yang berkaitan dengan aspek non-ibadah tertentu seperti masalah sosial kemasyarakatan dan masalah- masalah kemanusiaan yang dasar sumber ajaran Islam sendiri menjelaskannya secara rinci, kecuali prinsip-prinsip umum. Gerakan yang memperjuangkan gagasan ini popular disebut pada awal abad dua puluh sebagai gerakan modernisasi.63 Pembaharuan yang berlangsung di masyarakat muslim sejak abad ke-13 hingga abad ke-19 itu, paling tidak dilatari oleh empat faktor utama, yaitu: 1. Keyakinan masyarakat Muslim terhadap supremasi ajaran dasar Alquran dan hadis (al-islam ya`lu wa yu`la `alaih) daripada ajaran yang lain. Keyakinan ini diikuti oleh semangat ijtihad untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat Muslim zaman modern. 2. Reaksi terhadap berbagai paham dan praktik tarekat yang ditengarai telah menggiring keyakinan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Muslim ke arah fatalistik, sehingga mereka cenderung meminggirkan dan menafikan partisipasi aktifnya dalam menjalankan dan mempelopori tugas-tugas sosial-kemasyarakatan secara kreatif dan inovatif.64 63Ahmad Jainuri, "Muhammadiyah dalam Dimensi Tajdîd", dalam, Maryadi, Abdullah Ali, Muhammadiyah dalam Kritik(Surakarta:Muhammadiyah University PressUMS), PP Muhammadiyah, 2000), h. 26. 64M. Din Syamsuddin, "Mengapa Pembaruan Islam", dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No. 1, vol. IV, thn. 1993, h. 68. tidak
3. Reaksi terhadap hegemoni kolonialisme/kapitalisme Barat atas dunia Muslim dankesadaranakan kemunduran dan ketertinggalan peradaban Islam zaman modern dari peradaban Barat di sisi lain. Berkaitan dengan hal ini, dunia Islam zaman modern tampaknya berkeinginan untuk menggali kembali memori sejarah kejayaan peradaban Islam klasik sebagaimana yang pernah dialami pada zaman Umayyah dan Abbasiyah, atau setidak-tidaknya sebagaimana yang diperankan oleh tiga kerajaan Islam terakhir, yaitu: Dinasti Turki Usmani, Dinasti Safawi di Persia, dan Dinasti Mughal di India,65 untuk dijadikan sebagai inspirasi bagi terwujudnya kemajuan umat Islam di zaman kekinian. 4. Keinginan untuk merekonstruksi tatanan kehidupan masyarakat Islam di zaman modern secara sosio-moral dan sosio-etnik agar sesuai dengan atau setidak-tidaknya lebih mendekati cita Islam ideal. Dengan empat alasan yang melatari itu, kalangan intelektual, para penguasa/raja-raja, elit militer, elit politik di dunia Muslim berusaha untuk melakukan pembaharuan di berbagai bidang kehidupan agar masyarakat Muslim maju setara dengan kemajuan masyarakat Barat. Di bidang politik, misalnya, muncul ide-ide reformatif ke arah pembagian kekuasaan, dari bentuk pemerintahan monarkhi/khilafah menjadi sistem pemerintahan demokratis/republik, dari sistem negara agama menjadi negara bangsa (nation state). Di bidang militer, muncul ide-ide modernisasi alat-alat utama dan sistem pertahanan (alutsista) negara. Di bidang pendidikan, muncul ide-ide pembaharuan sistem pendidikan, dari sistem pendidikan pesantren, madrasah, halaqah, dan zawiyah yang semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama menuju sistem pendidikan modern berbentuk sekolah, institut, dan universitas yang mengkaji ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, di samping ilmu-ilmu kegamaan. Di bidang keagamaan, muncul pemahaman tauhid secara puritan yang berjalan seiring dengan upaya-upaya inovatif dan progressif di bidang kehidupan duniawi (muamalat). Hal itu dilakukan dengan cara memperbaharui pemahaman keyakinan yang bercampur aduk secara adaptif-sinkretik dengan keyakinan agama lokal dan mengikis praktik-praktik kultur-keagamaan yang dipandang berdimensi takhyul, bid`ah, khurafat, dan pesimistik. Lalu, 65Bandingkan, Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam(Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 7.
menggantikannya dengan sikap dan perilaku yang realistik-rasionalistik ke arah kemajuan di berbagai bidang sosial-keagamaan, dan lain-lain.66 c. Tajdîd dalam Perspektif Muhammadiyah Ahmad Jainuri menyebut bahwa Muhammadiyah tidak pernah mengaitkan dirinya dengan orientasi idiologi keagamaan tertentu, dan secara formal tidak mengklaim dirinya sebagai gerakan yang dalam wacana akademik sering disebut sebagai gerakan modernism Islam (tajdîd).67 Atribut modernis yang disandangkan terhadap Muhammadiyah barangkali didasarkan pada karakteristik tajdîd yang ditemukan dalam organisasi ini sejak awal berdiri. Sebagaimana yang dicirikan oleh para penulis terhadap pendiri gerakan Islam modern ini yang lahir pada abad ke-19 ketika dunia Islam berada dalam supremasi dan ekspansi penjajahan Eropa.68 Wiliam Shepard mengkatagorisasikan Muhammadiyah sebagai kelompok "Islam Modernism" yang memfokuskan gerakannya membangun "Islamic society" (masyarakat Islam) daripada perhatian terhadap "Islamic State" (Negara Islam), yang fokus gerakannya pada bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.69 Para peneliti Islam seperti James L. Peacock dalam penelitiaanya tahun 1970 menggambarkan secara menarik Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan sebagai berikut: "Dalam setengah abad sejak perkembangannya di Asia Tenggara, pergerakan itu tumbuh dengan cara yang berbeda di bermacam-macam daerah. Pada permulaan abad ke 20 terdapat pergerakan kecil-kecil, pembaharuan di Indonesia bergabung menjadi beberapa gerakan ke daerahan dan sebuah pergerakan nasional yang tangguh, Muhammadiyah. Bahkan cabang yang ada di seluruh kepulauan begitu juga dengan jumlah yang berjuta-juta anggota telah tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah memang merupakan pergerakan Islam yang terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara. Sebagai pergerakan yang memajukan ajaran Islam yang murni. Muhammadiyah juga telah memberikan kontribusi yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Klinik-klinik perawatan kesehatan, rumah-rumah piatu, panti asuhan, di samping beberapa ribu sekolah menjadikan Muhammadiyah sebagai lembaga non- Kristen 66Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan, 1995), h. 147. 67Achmad Jainuri, "Muhammadiyah dalam Dimensi Tajdîd", dalam, Maryadi, Abdullah Ali,Muhammadiyah dalam Kritik, h. 24. 68Youseff M. Choerri, "Islam Garis Keras": Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme, terjemahan Humaidi Syuhud dan M. Maufur (Yogyakarta: Qanun, 2003), h. 37. Menurut Jainuri, modernisme Islam muncul untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi umat Islam, yakni: 1. Tantangan politik bagaimana membebaskan diri dari penjajahan Barat, 2. Tantangan kultural menghadapi masuknya nilai-nilai baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan modern Barat, 3. Tantangan sosial-ekonomi bagaimana mengentaskan kebodohan dan kemiskinan umat, 4. Tantangan keagamaan bagaimana meningkatkan wawasan pengetahuan agama serta mendorong umat untuk dapat memahami ajaran agama secara mandiri, Ahmad Jainuri, Idiologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal (Surabaya: Ipam, 2002), h. 15. 69William Shepard, The diversity of Islamic Thought towards a Typology, dalam Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi, Islamic Tought In The Twentieth Century (New York: IB. Tauris & Co Ltd, 2004), h. 74.
dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan swasta utama di Indonesia, Aisyiyah, organisasi wanitanya, mungkin merupakan pergerakan wanita Islam yang terbesar di dunia. Pendek kata Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di Negara terbesar ke lima di dunia".70 Bagi Muhammadiyah sendiri pada awalnya tajdîd dimaknai sebagai "pemurnian" yakni ruju' ila Alquran wa as-Sunnah (kembali kepada Alquran dan Sunnah). Pengertian ini dapat dimaknai dari pandangan Dahlan yang sering menafsirkan surat az-Zariyat ayat 32 "pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya"? Dahlan melihat banyak orang yang sesat, mereka mengerjakan agama tanpa landasan ajaran, orang harus membuang semua kebiasaan, membersihkan diri dari amal, kehendak, kepercayaan, pendapat dan semua apa yang ada di hati, di rumah tangga, dan di masyarakat, kemudian baru masuk dalam ajaran Islam. Tajdîd dalam dimensi pemurnian aqidah (tandzif al-aqidah)/ purifikasi oleh Dahlan merupakan satu perjuangan agar ajaran Islam tetap abadi, artinya aqidah harus bersih dari bid'ah, khurafat, dan takhyul.71 Pada pengertian tajdîd dalam arti pemurnian ini, Bernard Vlekke dan Wertheim mengkatagorikan Muhammadiyah sebagai gerakan puritan yang menjadikan fokus utamanya "pemurnian atau pembersihan ajaran-ajaran Islam dari sinkritisme dan belenggu formalism.72 Dalam prasaran yang disampaikan oleh Djindar Tamimi pada Sidang Tanwir tahun 1968 pengertian tajdîd tidak saja sekedar purifikasi atau pemurnian akan tetapi tajdîd mengandung dua pengertian. Pertama, kembali kepada keaslian dan kemurnian ajaran Islam bila sasaranya menyangkut perjuangan yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Kedua, bermakna modernisasi bila sasarannya berkaitan dengan metode, sistem, tekhnik, strategi dan tekhnik perjuangan yang sifatnya dapat berubah.73 Pengertian inilah yang pada akhirnya diputuskan pada Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta sebagai pengertian tajdîd di Muhammadiyah. Pada Muktamar ini diamanahkan untuk dirumuskannya konsep "idiologi" yang melahirkan "Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" (MKCH) dan "Khittah Perjuangan Muhammadiyah". Pada Muktamar ini Muhammadiyah melahirkan kebijakan atau 70James L Peacock, Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia (Jakarta: Cipta Kreatif, 1986), h. 26. 71Yusron Asrofi, Pembaharuan Pemikiran Islam dari Ibnu Taimiyah sampai Ahmad Dahlan, dalam, Sujarwanto, Haedar Nashir, M. Rusli Karim, Muhammadiyah dalam Tantangan Masa Depan (Yoyakarta: PT Tiara Wacana, 1990), h. 257-258. 72Alwi Shihab, Islam Inklusif (Bandung: Mizan, 1997), h. 304. 73Haedar Nashir, Manhaj Gerakan Muhammadiyah Idiologi, Khittah, dan Langkah (Yogyakarat: Suara Muhammadiya, 2010), h. xxi.
gerakan "Me-Muhammadiyah-kan kembali Muhammadiyah" melalui gerakan "Re- tajdîd" (memperbaharui kembali gerakan Muhammadiyah) melalui tajdîd di bidang idiologi (Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Garis Perjuanga (Khittah), amal usaha dan organisasi. Rumusan ini didorong oleh perkembangan politik lahirnya Orde Baru.74 Pada Muktamar ke-38 tahun 1971, sebagai rangkaian dan tindak lanjut hasil Muktamar ke-37 tahun 1968 yang bertujuan untuk mengokohkan identitas tajdîd Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Geraka Dakwah Islam, dan Gerakan tajdîd. Dalam tanfidz keputusan Muktamar ke-38 tersebut diinstruksikan agar seluruh aktivitas Muhammadiyah diarahkan untuk mengukuhkan "Muhammadiyah sebagai gerakan tajdîd". Muktamar ke-38 ini juga telah menghasilkan satu keputusan penting terkait dengan tajdîd pada lapangan pendidikan dengan lahirnya lima dasar pokok pendidikan Muhammadiyah. Poin pertama lima dasar pokok tersebut adalah Tajdîd yaitu "kesediaan djiwa, untuk berdasarkan hasil-hasil pemikiran baru, merobah tjara berpikir dan tjara berbuat jang sudah dibiasakan. Pada dasarnja tadjdid dalah merupakan penghargaan penuh pada daja pikir manusia sebagai suatu nikmat Allah jang amat berharga. Sifat tadjdid terbukti dari ketjenderungan memilih djalan eksprimen dan research disamping djalan diskusi dan intuisi semata-mata dalam mendekati kebenaran.75 Pada perkembangan berikutnya, seiring dengan semakin gencarnya kritikan yang ditujukan kepada organisasi yang berorientasi pemurnian dan pembaharuan ini, maka para peserta Muktamar mengangkat persoalan ini sebagai topik pembicaraan dalam Muktamar tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang Jawa Timur. Muktamar tersebut akhirnya merumuskan dan mengkonkritkan cakupan tajdîd sebagai berikut: 1. Pemurnian (purification) sebagai upaya untuk memelihara ajaran Islam dari pengaruh sesat, 2. Peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Dalam arti "pemurnian" tajdîd dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Alquran dan as-Sunnah as-Shahihah. Dalam arti "peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya", tajdîd dimaksudkan sebagai penafsiran, pengalaman, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Alquran dan as-Sunnah as-Shahihah. Untuk 74Ibid, h. xxi. 75PP Muhammadiyah, Tuntunan Organisasi Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 Tahun 1971 (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1971), h. 26.
melaksanakan tajdîd dalam dua pengertian tersebut diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam. Dengan demikian, Muhammadiyah, merupakan organisasi tajdîd dan merupakan bagian penting watak dari ajaran Islam. Melalui rumus, ini Muhammadiyah menyatakan tajdîd meliputi tiga dimensi yang pertama, pemurnian aqidah dan ibadah serta pembentukan akhlaqul karimah, kedua, pembentukan sikap hidup yang dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan, ketiga, pengembangan kepemimpinan, organisasi, etos kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah.76 Rumusan tersebut merupakan penegasan tentang cakupan misi tajdîd Muhammadiyah yang meliputi, pertama berkaitan dengan misi gerakan pemurnian sedangkan cakupan kedua dan ketiga merupakan misi yang diemban gerakan modernisasi. Wawasan tajdîd sebagaimana disebut telah mewarnai perjuangan Muhammadiyah di bidang idiologi, khittah perjuangan, organisasi, dan amal usaha. Bahkan menurut Mulkhan tajdîd ini menjadi salah satu dari lima prinsip dasar yang menjadi identitas atau ciri utama yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosial kegamaan lainnya.77 Namun identitas ini baru termuat secara resmi di dalam Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah hasil Keputusan Muktamar ke-45 di Malang Jawa Timur, yang berbunyi sebagai berikut" 1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdîd bersumber pada Alquran dan Sunnah, 2. Muhammadiyah berasas Islam.78 Pola pemahaman keagaaman seperti ini membutuhkan pemahaman yang tepat terhadap Islam dan meletakkan akal dalam posisi yang sangat penting. Akal tidak saja dipandang sebagai penegasan hak untuk melakukan ijtihad dan membebaskan fikiran dari belenggu taqlîd tetapi juga memberikanjustifikasi rasional bagi pelaksanaan ibadah keagamaan. Cakupan tajdîd dalam pemaknaan ruju' ila Alquran wa al sunnah dalam pandangan Muhammadiyah tidak saja mengandung pengertian kembali kepada ajaran 76PP Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah(BRM) edisi khusus, Tanfizd Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII di Malang, 1990, h. 47. 77Lima prinsip perjuangan adalah sebagai berikut: 1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, 2. Muhammadiyah sebagai gerakan Sosial, 3. Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah, 4. Muhamadiyah sebagai gerakan Tajdîd, 5. Muhammadiyah sebagai gerakan Ilmu. Abdul Munir Mulkhan, Menggugat Muhammaiyah (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), h. 159. 78Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah, tanfidz Keputusan Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang.
aslinya danpemberantasan taqlîd, bid'ah dan khurafat. Tetapi juga tajdîd mengandung cakupaningin menegaskan bahwa tugas keagamaan yaitu menghidupkan kembali Islam sebagai posisi strategis yang menuntut perubahan substantif dari pendekatan tradisional selama ini terhadap interpretasi doktrinal. Dengan demikian tajdîd dalam pandangan Muhammadiyah sering digunakan dalam pengertian pembaharuan. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi pembaharu terbesar di Indonesia, menggunakan istilah tajdîd dalam kaitannya dengan persoalan ideologi (keyakinan hidup dan cita-cita), garis perjuangan (khittah), amal usaha, dan organisasi.79 Muhammadiyah memaknai tajdîd sebagai sebuah upaya pemahaman kembali ajaran dasar Islam dalam konteks kemodernan secara aktual dan kontekstual dengan didasarkan atas prinsip-prinsip tauhid dan kemaslahatan umum. Dalam konteks keyakinan dan ideologi tajdîd yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah mengambil bentuk puritanisme atau pemurnian akidah dari sikap dan perilaku takhyul, bid`ah, khurafat (biasa dikenal dengan istilah TBC). Sementara tajdîd di bidang khittah, amal usaha, dan organisasi serta persoalan-persoalan praktis muamalat lainnya, pada umumnya Muhammadiyah bersikap adaptif-pragmatis mengikuti semangat modernisasi atas dasar prinsip ijtihad guna mewujudkan kemajuan dan kemaslahatan umat dan seluruh manusia di bawah sinaran ajaran Islam.80 Menurut A. Jainuri ada dua cara yang dapat dianalisis dari karakteristik tajdîd atau pembaharuan dalam kaitannya dengan tajdîd yang diperankan oleh Muhammadiyah, yang pertama adalah berkaitan dengan institusi. Pendekatan ini lebih menekankan pada cara bagaimana mengorganisasi atau melakukan sesuatu. Analisis ini melihat modernisasi Muhammadiyah muncul dalam bentuk organisasi sebagai sebuah sistem aktivitas yang mengarahkan pada tujuan organisasi, atau kelompok orang yang terkait dengan amal usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu bisa dicapai. Oleh karena itu bagi Muhammadiyah kepemimpinan memiliki peranan penting dalam memenej semua aktivitas anggota yang dipandang sebagai substansi organisasi.81 79Nashir, Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah,h. xxi-xxii. 80Bandingkan Syamsul Anwar, "Manhaj Ijtihad/Tajdîd dalam Muhammadiyah", dalam Mifedwill Jandra dan M. Safar Nasir (ed. ), Tajdîd Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban (Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah dan UAD Press, 2005), h. 63-81. Fathurrahman Djamil, "Tajdîd Muhammadiyah Pada Seratus Tahun Pertama", dalam Mifedwill Jandra dan M. Safar Nasir (ed. ), Tajdîd Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban, h. 83-106. 81Ahmad Jainuri, "Muhammadiyah dalam Dimensi Tajdîd Tinjauan Pemikiran Keagamaan", dalam Maryadi, Abdullah Ali(Ed), Muhammadiyah dalam Kritik, h. 29.
Analisis kedua adalah secara individual, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada cara bagaimana mengorganisasi atau melakukan sesuatu yang lebih menekankan cara berpikir dan merasa. Analisis ini menekankan pada karakter individual yang menurut istilah Inceles disebut dengan pendekatan sosio psycologis. Pendekatan ini memahami modernisasi sebagai proses perubahan cara penerimaan, menyatakan, dan menilai. Dengan pendekatan ini modernisasi didepenisikan sebagaisebuah bentuk fungsi individu, seperangkat kecenderungan untuk berbuat dengan cara tertentu.82 Dalam kaitanya dengan Muhammadiyah, karakteristik ini dapat ditemukan pada individu anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gejala perkotaan yang hidup dan memiliki pengaruh kuat di kalangan kelas menengah kota yang dicirikan dengan karakter nampak lebih dinamis, mobil, dan kosmopolit yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, settled, menempat, tidak mobil bahkan masih menampakkan ciri tradisionalnya.83 Masyarakat menengah perkotaan ditandai denga karakteristik yang dipandang sebagai kunci modernisasi adalah melek huruf yang menuntut adanya pendidikan. Kecenderungan ini ditemukan sebagaimana Muhammadiyah menyatakan bahwa pendidikan merupakan program yang paling utama dan strategis. Inkeles sebagaimana dikutip Jainuri, menguraikan beberapa karakteristik yang ditemukan pada beberapa anggota Muhammadiyah dengan sikap-sikap tertentu sebagai berikut: (a) kesediaan menerima pengalaman dan ide baru;(b) lebih demokratis menerima pandangan orang lain;(c) memiliki concern yang sangat besar pada perencanaan, organisasi, dan efisiensi, berorientasi kepada masa depan daripada masa lalu dan keyakinan akan ditegakkannya keadilan. Kesiapan menerima pengalaman dan ide baru, sebagaimana yang dipraktekkan Muhammadiyah ketika menerima sistem pendidikan modern yang diperkenalkan oleh institusi pendidikan Barat.84 Sikap seperti ini tumbuh subur di kalangan masyarakat menengah perkotaan, Dahlan sebagai pedagang batik yang sering melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain tidak saja memiliki kesempatan untuk menyebarkan ide-ide pembaharuannya tetapi juga memiliki kesempatan untuk menambah pengalaman dan menerima ide-ide baru. Danial Lerner sebagaimana Jainuri menyebut orang seperti ini memiliki mobil 82Ahmad Jainuri, "Muhammadiyah dalam Dimensi Tajdîd Tinjauan Pemikiran Keagamaan", dalam Maryadi, Abdullah Ali(Ed), Muhammadiyah dalam Kritik, h. 29. 83Kuntowijoyo, Paradigma Islam, h. 267. 84Ibid, h. 30.
personality yaitu sikap yang ditandai oleh kapasitas tinggi untuk mengenal aspek baru dalam lingkungannya. Mereka dilengkapi dengan mekanisme untuk mengadopsi tuntutan baru yang muncul dari luar kebiasaan mereka.85 Aktivitas dagang Dahlan dan pendiri awal pada masanya juga memungkinkan memiliki perilaku energik untuk mencapai kesuksesan dan jauh dari sifat fatalis, malas, santai dan konsumtif. Sikap dan perilaku seperti dijelaskan bertalian dengan pemaknaan entrepreneur yang diindonesiakan dengan wiraswasta. Wiraswasta adalah orang yang memiliki kemampuan mengenali produk baru. Produk baru tidak terbatas pada lalu lintas barang, tetapi juga mencakup jasa dan informasi. Oleh karena itu banyak dijumpai profil wiraswasta non-profit dalam arti non pengusaha yang bersifat bisnis. Misalnya seseorang yang mampu memberikan pencerahan dan solusi persoalan yang dihadapi masyarakat. Djohar sebagaimana dikutip Mohamad Ali menguraikan ada lima karakteristik entrepreneur sejati, yaitu:(1) orang itu visioner, berwawasan jauh ke depan; (2) orang itu memeiliki semangat berbeda dengan orang lain dalam beberapa hal ataupun dalam banyak hal;(3) orang itu memiliki keberanian untuk keluar dari sistem yang dianut orang kebanyakan;(4) orang itu berani mengambil resiko;(5) orang itu cepat membuat konsep dari melihat realita.86 Sifat-sifat entrepreneur sebagaimana dikemukakan tentu sangat relevan untuk dilekatkan pada para tokoh dan para pelaku pendidikan Muhammadiyah. Menarik untuk dilacak kembali bagaimana watak kewirausahaan atau kemandirian yang diwariskan Dahlan ketika pertama kali mendirikan sekolah dengan cucuran keringat. Meskipun dengan tantangan yang sangat berat akan tetapi dengan watak kemendirian usaha inovasi pendidikan terus tumbuh sampai sekarang. Pada Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta Muhammadiyah meluncurkan satu agenda penting yang menggambarkan karakter tajdîddalam tubuh Muhammdiyah. Agenda penting dimaksudkan yakni "revitalisasi gerakan Muhammadiyah" yakni proses dan strategi penguatan kembali struktur Muhammadiyah melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ke arah kemajuan (progress) dalam berbagai aspek gerakannya. Revitalisasi ini merupakan strategi perubahan yang dilakukan secara sistematik melalui 85Ibid, h. 31. 86Mohamad Ali, Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah (Jakarta: al-Wasat, 2010), h. 177.
tahapan penguatan dan pembinaan termasuk dalam lapangan pendidikan.87 Pada lapangan pendidikan misalnya revitalisasi ini mencakup landasan konseptual, visi dan misi, aspek-aspek pendidikan yang meliputi aspek pembelajar, aspek pembelajaran, aspek pendidik, aspek persyarikatan(organisasi), aspek managerial, aspek kurikulum, dan aspek kemasyarakatan.88 Oleh karena itu pendidikan Muhammadiyah yang menghidupkan dan membebaskan adalah model pendidikan yang mampu menjadi media dan instrument bagi eksistensi dan pengembangan kegiatan sosial kemanusiaan persyarikatan Muhammadiyah. Sinergi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai instrument untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- enarnya menjadi penting untuk merespon tantangan dan perubahan yang begitu cepat.89 Senada dengan itu, Muhammadiyah juga meluncurkan sebuah buku yang berjudul "Indonesia berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna". Gagasan yang terkandung dalam buku ini terkait dan merupakan matarantai dengan buku sebelumnya "Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan" yang disusun dan diterbitkan tahun 2009. Keduanya memiliki spirit yang sama "Dari Muhammadiyah Untuk Bangsa". Dalam buku "Indonesia Berkemajuan" tersebut diuraikan bahwa "berkemajuan mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul, berada di garis depan atau memimpin di semua bidang kehidupan- material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan bathin. Berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan dan bahkan progress, sebagai usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan berkelanjutan yang bermakna (sustainable development with meaning).90 Paradigma Indonesia berkemajuan memiliki banyak dimensi, pertama, berkemajuan dalam semangat, alam pikir, perilaku, dan senantiasa berorientasi masa depan. Kedua, berkemanjuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam 87PP Muhammadiyah, Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah, agenda Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Muktamar ke-46 (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 3-8 Juli 2010), h, 1. 88Pada bab pembahasan tentang revitalisasi pendidikan dalam risalah Revtalisasi tersebut diawali dengan ungkapan "pendidikan manusia yang menghidupkan dan membebaskan" dengan landasan ayat al-Quran Surah al-Anfal 24, "Hai orang-orangyang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu....danayat al-Quran Surah Ali Imran 110 "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, PP Muhammaiyah, Revitalisasi, h. 61-74. 89Ibid, h. 61. 90PP Muhammadiyah, Indonesia berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan kebangsaan yang Bermakna (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2014), h. 10-11.
kehidupan material dan spiritual. Ketiga, berkemajuan untuk menjadi unggul di berbagai bidang dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. 91 Dengan paradigma pembaharuan pendidikan Islam sebagaimana disebut, lembaga pendidikan Muhammadiyah telah eksis dan bertahan selama seabad yakni sejak tahun 1911-2016. Fakta ini memberikan pelajaran bahwa kemampuan untuk survive lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah dan kontribusinya bagi bangsa Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari model pendidikannya yang didasarkan atas nilai-nilai sebagai berikut; pertama, pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Nabi. Kedua, ruhul ikhlas untuk mencari ridha AllahSWT, menjadi dasar dan inspirasi dalam ikhtiar mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. Ketiga, menerapkan kerja sama (musyarakah) dengan memelihara sikap kritis baik pada masa Hindia Belanda, Dai Nippon (Jepang), Orde Lama, Orde Baru hingga pasca Orde Baru. Keempat, selalu menghidup-hidupkan prinsip pembaharuan (tajdîd), inovasi dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. Kelima, memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan (dhu'afa dan mustadh'afin) dengan melakukan proses-proses kreatif sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Keenam, memperhatikan dan menjalankan prinsif keseimbangan (tawasuth atau moderat) dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. d. Konsep Pendidikan Muhammadiyah Banyak tulisan dan penelitian yang berupaya mengungkap konsep-konsep pendidikan Muhammadiyah. Dalam upaya pencarian konsep itu ternyata ditemukan keragaman konsep yang memperkaya pluralitas konsepsi pendidikan Muhammadiyah. Penelitian awal tentang pendidikan Muhammadiyah dilakukan oleh Amir Hamzah Wirjosukarta pada tahun 1961. Pembaharuan pendidikan yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan diawali dengan penemuan konsep atau cita-cita baru. Yaitu beranjak dari perluasan cita-cita pendidikan tradisional pesantren yang berupaya melahirkan kyai. Kemudian mengalami perluasan konsep menjadi ulama atau kyai plus intelektual, dalam terminologi Dahlan populer disebut dengan ulama berkemajuan. Perluasan konsep tersebut terungkap dalam ucapan Dahlan sendiri sebagai berikut: "Dadiyo kiyai 91Ibid, h. 11.
sing kemajuan, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah" (jadilah kiyai yang berkemajuan dan jangan kenal lelah untuk mengabdi di Muhammadiyah). Hasil wawancara Amir Hamzah dengan Umniyah salah seorang murid Dahlan di Madrasah Muallimin menyatakan bahwa yang dimaksud gurunya mengenai "ulama berkemajuan" dan "bekerja untuk Muhammadiyah", yaitu: ..."seorang ulama jang dapat mengikuti perkembangan zaman, dan untuk mengikuti perkembangan zaman haruslah ulama itu melengkapi dirinja dengan ilmu-ilmu dunia (maksudnya ilmu pengetahuan umum) di samping ilmu-ilmu agama yang sudah dimilikinya. Jang dimaksud "bekerja untuk Muhammadijah" ialah bekerja untuk masyarakat, karena Muhammadijah didirikan dengan tujuan memperbaiki masyarakat bedasarkan agama Islam".92 Belakangan ulama berkemajuan yang dikonsepsikan sebagaimana tersebut dielaborasi lagi Abdul Mu'ti Sekretaris PP. Muhammadiyah 2015-2020 menyatakan bahwa ucapan Dahlan tersebut mengandung tiga pengertian. Pertama kata "kyai" mengandung pesan keislaman-keulamaan. Ini bermakna agar lembaga pendidikan Muhammadiyah mencetak pelajar yang menguasai ilmu keislaman yang mendalam, taat menjalankan ibadah, dan berakhlak mulia. Kedua kata "kemajuan" mengandung pengertian kemoderenan, dengan harapan alumni sekolah Muhammadiyah mampu menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang bermanfaat bagi semesta, mengangkat harkat dan martabat peradaban umat manuasia. Ketiga kata "ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah" memiliki makna kekaderan. Pendidikan Muhammadiyah hendaknya menjadi pusat perkaderan yaitu lembaga- lembaga yang menghasilkan kader-kader persyarikatan, umat dan bangsa.93 Dalam ungkapan yang sama Dahlan juga sering berpesan kepada murid- muridnya yang dipandang sebagai perluasan konsep tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan. Dahlan berucap: Muhammadiyah sekarang ini berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang, maka teruslah kamu sekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja, djadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah, jadilah Mester, insinyur dan lain- lain dan kembalilah ke Muhammadiyah".94 92Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam oleh Pergerakan Muhammadiyah (Malang, Ken Mutia, 1966), h. 91. 93Abdul Mu'ti, "Mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah di tengah Modernisasi Madrasah dan Spritualisasi Sekolah", dalam, Mohammad Ali, Reinvensi, h. xxvii. 94Junus Salam, Riwajat Hidup K. H. A Dahlan: Amal dan Perjuanganja (Djakarta: Depot Pengadjaran Muhammadijah, 1968), h. 51.
Keragaman profesi yang disebut Dahlan menggambarkan pengertian tentang keragaman ilmu pengetahuan yang mesti dipelajari. Sedangkan harapan kembalilah ke Muhammadiyah mengisyaratkan pentingnya penanaman nilai-nilai kislaman, intelektualitas, dan kemasyarakatan keumatan. Perkembangan dan perluasan konsep ini pada gilirannya melahirkan sistem pendidikan model baru yang integralistik dalam bentuk perubahan format isi pendidikan. Lahirnya Sekolah Met De Qura nmerupakan wujud nyata dari eksprimentasi perluasan konsep yang kemudian menjadi model berdirinya sekolah Muhammadiyah di berbagai pelosok tanah air. Perubahan format isi pendidikan meliputi aspek pembelajar, aspek pembelajaran, aspek pendidik, aspek kurikulum. Dengan demikian pembaharuan pada tahap awal ini adalah upaya mengintegrasikan pola pendidikan tradisional pesantren dengan model pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Bagi Kuntowijoyo esensi pendidikan Muhammadiyah terlihat jelas pada keseriusannya menyambungkan garis iman dan kemajuan. Ketegangan, tarik menarik keduanya tidak akan pernah rampung sampai akhir zaman. Sebab, iman bertalian dengan keabadian, sedangkan kemajuan bertalian dengan kesementaraan. Kuntowijoyo pernah mengembangkan sebuah gerakan ilmu sosial profetik, yaitu yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Karena itu, menurutnya ilmu sosial propetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan propetik tertentu.Ilmu sosial propetik memiliki karakter humanisasi/emansipasi, liberalisasi, dan transendesi. Tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia. Tujuan liberalisasi adalah pembebasan bangsa dari kekejaman kemiskinan, keangkuhan tekhnologi dan pemerasan kelimpahan. Tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan.95 Sebagai seorang cendikiawan muslim, dan yang terlibat langsung dalam pergerakan Islam (Muhammadiyah) Kuntowijoyo menderivasi pandangannya berdasarkan kandungan ayat 110, surat Ali Imran: Kamu adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Tanpa lewat tafsir formal Kuntowijoyo 95Kuntowijoyo, Paradigma Islam, h. 288.
memahamihumanisasi untuk istilah amar makruf, liberalisasi untuk nahi mungkar, dan transendensi untuk kata tu'minuna bil Allah. Sebagai upaya memahami Alquran dalam kerangka teori-teori sosial.96 Gagasan ilmu sosial profetik ini setidaknya dapat dijadikan kerangka konsep untuk membangun pendidikan Muhammadiyah. Tiga karakter yang melekat pada ilmu ini yaitu, humanisasi, liberalisasi, dan transendensi jika dikembangkan akan melahirkan konsep pendidikan Muhammadiyah yang profetik. Dalam mendiskusikan konsep pendidikan Muhammadiyah Noeng Muhajir memberikan gambaran bahwa pendidikan Muhammadiyah telah sesuai dengan praktik pada era Rasulullah dan Khulafa'urrasyidin.97 Menurutnya ada dua era pendidikan Islam mengalami empowering, pertama era Rasulullah-Khulafa'urrasyidin yang disebut sebagai era kaffah. Kedua, era awal Abbasiyah yang disebut era kosmopolit. Pada kedua era tersebut sosok muslim tampil komprehensip dengan kepribadian integralistik dan terbuka terhadap ilmu dari manapun. Dalam konteks sekarang muslim pada dua era tersebut bersifat inklusif. Pada era Rasulullah manusia tampil integratif dengan sosok rasul sebagai ulama, panglima perang, negarawan, kepala keluarga sakinah, dan yang jujur dalam perdagangan serta sosok lainnya. Pada era ini pendidikan berjalan dengan sistem populis bukan pendidikan yang elitis dan diskriminatif. Pengajaran agama dan pengajaran pengetahuan umum diarahkan ke pembentukan kepribadian humanistik. Untuk itu konsep ini mesti dipertahankan dalam pendidikan Muhammadiyah karena kepribadian muslim masa depan adalah pribadi human, aktif dalam upaya amar makruf nahi mungkar, produktif dan memiliki kesalehan sosial. Kondisi ini berbeda dengan era Muawiyah, Islam bersifat eksklusif ethnosentris Arab Quraiys. Gubernur, panglima harus orang Arab. Sementara era Abbasiyah awal merupakan era muslim inklusif kosmopolit, terbuka untuk berkomunikasi dan mengembangkan ilmu. Hanya saja pada era tersebut ditampilkan politik represif sehingga mendorong orang lain eksklusif. Karena politik represif tersebut, sesudah era kosmopolit, Islam mengalami kemunduran. Umat Islam saling tekan menekan antarmazhab dan saling merebut kekuasaan sehingga semuanya menjadi lemah. Pendidikan hanya menekankan pada ilmu agama saja dan meninggalkan pendidikan 96Ibid, h. 288. 97 Noeng Muhadjir, "Tajdîd Muhammadiyah di Bidang Pendidikan pada Era Globalisasi untuk Pemberdayaan Umat", dalam, Mifedil Jandra, M. Safar Nasir, Tajdîd Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban, h. 133.
umum maka umat bukan saja lemah tetapi menjadi kelompok pinggiran di percaturan manapun.98 Seiring dengan perkembangan zaman pendidikan Muhammadiyah mengalami kondisi yang sama sebagaimana era kemunduran Islam dimaksud. Identitas sebagaimana disebut terus memudar sehingga yang tersisa adalah ciri khas intern yang bersifat subjektif berupa al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Menjawab persoalan ini Muhammad Ali dan Marpuji Ali menawarkan lima identitas objektif pendidikan Muhammadiyah sebagai elaborasi dari pemikiran Noeng Muhadjir. Lima identitas inilah yang dididikkan kepada generasi awal penggerak Muhammadiyah. Kelima identitas dimaksud adalah: (1) menumbuhkan cara berpikir tajdîd/inovatif (pembaharuan); (2) memiliki kemampuan antisifatif; mengembangkan sikap plaralistik; (4) memupuk watak mandiri, dan; (5) mengambil langkah moderat.99 Zamroni sebagaimana dikembangkan Mohamad Ali juga pernah menelorkan konsep pendidikan Muhammadiyah sebagai hasil dari perjumpaan dan belajar dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang pernah belajar langsung dari KH. Ahmad Dahlan. Konsep dimaksud adalah pendidikan holistik transformatif. Yang dimaksud dengan holistic transformative educational adalah pendidikan yang berusaha mendidik manusia secara utuh dan mengubah masyarakat menjadi lebih baik, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.100 Karakter pendidikan holistik transformatif anatara lain: 1) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara utuh; 2) keterpaduan proses formal, non-formal dan keluarga; 3) keterpaduan antara teori, praktek, dan apa yang ada dalam masyarakat; 4) menekankan pengembangan secara optimal individu dan kelompok; 5) partisifatif. 101 98Noeng Muhadjir, "Membangun Paradigma dan Filsafat Pendidikan Muhammadiyah", dalam, Said (Yogyakart: Pustaka Suara Tuhuleley, Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Suatu Keniscayaan Muhammadiyah, 2003) h. 50-51. 99Ali, Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah, h. 35. 100Ibid, h. 9. 101Ibid, h. 9. Konsep pendidikan Muhammadiyah yang ditawarkan oleh Zamroni sebenarnya hampir mirip dengan apa yang dikonsepsikan oleh Kuntowijoyo dan Noeng Muhadjir. Menurutnya Tajdîd Pendidikan mengandung tiga elemen pokok. Pertama, pengembangan kebijakan untuk mempersempit ketimpangan pendidikan baik menurut geografis maupun menurut strata social. Kedua, pengembangan pendidikan yang manusiawi yang bertujuan untuk mengembangkan individu paripurna dan kelompok lagi kuat. Ketiga, mengembangkan pendidikan Multukultural agar pelayanan pendidikan dapat dinikmati seluruh warga masyarakat dan itulah pendidikan bermakna, Zamroni, "Tajdîd Pendidikan dalam Era Globalisasi: Memanusiakan Manusia untuk pencerahan Peradaban", dalam, Mifedwil Jandra, M. Safar Nasir, Tajdîd Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban, h. 159. (3)
Secara filosofis konsep-konsep di atas telah diungkapkan dalam konsep pendidikan Muhammadiyah. Gagasan pendidikan humanis misalnya ditemukan di dalam Pedoman Hidup Islami Warga (PHIWM) Muhammadiyah yaitu: " ... Muhammadiyah beserta bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan yang dimilikinya haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerja sama umat manusia menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi pekerti, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang saleh dan utama"....102 Berdasarkan itu, pendidikan Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada profit atau pencapaian capital semata, tetapi juga mengemban misi kemanusiaan dan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pendidikan Muhammadiyah yang demikian itu tertuang dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) dinyatakan bahwa"...menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangkaburuk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan hubungan-hubungansosial lainnya yang bersifat istilah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".103 Akan halnya Pendidikan humanis yang berupaya untuk mengukuhkan sisi kemanusiaan manusia, yaitu pendidikan yang membebaskan dan menyadarkan manusia dari keterkungkungan kemiskinan dan kebodohan. Pengukuhan pandangan ini termuat di dalam aspek-aspek dan isi pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan yang membebaskan pada aspek pembelajar adalah model pendidikan yang memberikan peluang untuk berkembangnya akal sehat pada diri pembelajar serta pada waktu yang sama juga mendorong untuk tumbuhnya hati yang suci dalam diri peserta didik serta soft skill (IQ,EQ,SQ).104 Pendidikan yang condong kepada terciptanya individu yang sesuai dengan fitrahnya, cakap dalam bidang ilmu dan menjadi agen bagi pencapaian hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam 102PP Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), h. 20-21. 103Ibid, h. 21. 104PP Muhammadiyah, Revitalisasi Gerakan, h. 67.
yaitu pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan sesuai fitrah manusia.105 Sementara pendidikan yang membebaskan dan menghidupkan pada aspek pembelajaran adalah pendidikan yang mengharuskan pengintegrasiaan kebutuhan- kebutuhan empirik umat dan realisasi idiologi organisasi. Yaitu pendidikan yang memerlukan adanya integrasi kritis antara legitimasi normatif (Alquran dan al hadis) dengan realitas sosial. Perhatian terhadap manfaat sebagai upaya pemenuhan prinsip- prinsip sosio kemanusiaan sehingga out put nya memiliki kontibusi nyata bagi masyarakat.106 Sedangkan pendidikan Muhammadiyah yang menghidupkan dan membebaskan dari aspek pendidik dapat dimaknai sebagai proses integrasi berbagai aspek yang terkait dengan pembelajaran seperti kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi atau komitmen idiologi persyarikatan, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Hal ini bermakna bahwa seorang pendidik di dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah pendidik yang memiliki kompetensi dasar dan didukung oleh komitmen bermuhammadiyah. Dengan demikian, seorang pendidik, dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang menghidupkan dan membebaskan.107 Lebih lanjut pendidikan yang menghidupkan dan membebaskan yang dikaitkan dengan organisasi adalah model pendidikan yang mampu menjadi media dan instrument bagi eksistensi dan penegembangan kegiatan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Sementara pendidikan yang membebaskan pada aspek manajerial adalahpemanfaatan manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern.108 Sedangkan pendidikan Muhammadiyah yang menghidupkan dan membebaskan dikaitkan dengan aspek kurikulum adalah model pendidikan yang menggunakan pengembangan kurikulum bedasarkan pada orientasi kebutuhan. Pendekatan backward curriculum harus dikedepankan agar prinsip religius, idiologis dan humanistis dapat dipenuhi dalam struktur kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah.109 105Pandangan ini dilandasi denganAl-qur'an surah ar-Rum ayat 30. 106PP Muhammadiyah, Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah, h. 68. 107Ibid, h. 68. 108Ibid, h. 71. 109Ibid, h. 72.
Sedangkan pendidikan Muhammadiyah yang menghidupkan, mencerdaskan, dan membebaskan dari aspek kemasyarakatan adalah proses kegiatan pendidikan yang memihak kepada masyarakat yang mengalami kesengsaraan (dhu'afa dan mustadh'afin).110 Untuk itu pendidikan yang membebaskan dimotivasi oleh teologi al- Ma'un agar tidak sekedar menjadi lembaga pelayanan sosial yang bersifat rutin, tetapi menjadi institusi pembebasan dan pemberdayaan terutama masyarakat dhu'afa (lemah, miskin) dan mustadh'afin (marjinal, tersingkir, tertindas sebagai misi PKO Muhammadiyah.111 Pendidikan yang menghidupkan, mencerdaskan dan membebaskan sebagaimana model pendidikan di atas adalah model pendidikan yang mampu mengembangkan dan menerapkan dimensi kemanusiaan secara utuh tidak secara parsial. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan seutuhnya yaitu pendidikan yang dalam istilah Dahlan, "berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dengan akal pikiran, dan serta antara dunia dan akhirat".112 Pendidikan yang menghidupkan, mencerdaskan, dan membebaskan adalah model yang dari sisi input, proses kegiatan pembelajarannya, materi yang diajarkan (kompetensi yang ingin dicapai) serta out put dari hasil pendidikan yang dijalankan haruslah memihak kepada pembebasan manusia. Pembebasan dari ketertindasan, kebodohan dan kemiskinan dan mengentaskan kesengsaraan sehingga hidupnya lebih baik.113 Namun dibalik temuan konsep-konsep tersebut penting dimaknai sebuah tulisan Mohammad Djasman "Implementasi Ajaran Pendidikan KH. Ahmad Dahlan dalam Menyongsong Pembangunan Jangka Pajang Tahap II". Djasman berkesimpulan sebagai berikut: "...apa yang dilakukan Ahmad Dahlan tidak sekedar mendirikan satuan pendidikan saja. Yang dilakukannya, dan kemudian menjadi dasar amal usaha Muhammadiyah meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia dan masyarakat. Yang dikembangkan Ahmad Dahlan bukanlah sistem, tetapi etos kerja berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana difirmankan Allah dalam Alquran".114 110Ibid, h. 73. 111Nashir, Muhammadiyah Gerakan, h. 421. 112Djarnawi Hadikusuma, Ilmu Akhlaq (Yogyakarta: Persatuan, 1980), h. 5. 113PP Muhammadiyah, Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah, h. 73. 114Mohammad Djasman, "Implementasi Ajaran Pendidikan KH Ahmad Dahlan dalam Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap II", dalam, Sukamto dkk (ed), Implementasi Ajaran Tokoh Pendidikan dalam Menyongsong PJPT II (Yogyakarta: Lembaga Litbang IKIP Yogyakarta, 1992), h. 13-20.
e. Pesantren Muhammadiyah dan Keulamaan Bagi Muhammadiyah pendirian lembaga pendidikan dilandasi dengan kesadaran Dahlan dan para generasi awal tentang pentingnya kaderisasi sebagai prasyarat terwujudnya kontinuitas sebuah gerakan karena berdakwah dan beramal sosial adalah proses yang tak berakhir. Pandangan tersebut tercermin dalam pesan yang sering diucapkan Dahlan sebagai gambaran progresifitas. Dahlan menyebut: "Muhammadiyah sekarang ini berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang, maka teruslah kamu sekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja, djadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah, jadilah Mester, insinyur dan lain-lain dan kembalilah ke Muhammadiyah".115 Sebuah pernyataan yang bernuansa masa depan tentang pentingnya kaderisasi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan idealism pergerakan, para pendiri organisasi ini mendirikan lembaga pendidikan. Bagi Muhammadiyah lembaga-lembaga pendidikan merupakan media untuk melakukan kaderisasi secara intensif, sistematis dan berkesinambungan dalam mencetak kader yang handal. Untuk kepentingan itu melalui Muktamar Muhammadiyah yang ke 38 tahun 1971 di Ujung Pandang Muhammadiyah merumuskan fungsi pendidikannya sebagai sarana dakwah, pembentukan kader, dan partisifasi aktif Muhammadiyah terhadap masyarakat dan Negara. Bagi Muhammadiyah kader adalah tenaga inti penggerak persyarikatan yang memiliki totalitas jiwa, sikap, pemikiran, wawasan, kepribadian, dan keahlian sebagai pelaku atau subjek dakwah Muhammadiyah di segala lapangan kehidupan. Muhammadiyah tidak menunggu kader-kadernya lahir tanpa diusahakan. Sejak zaman KH Ahmad Dahlan sampai sekarang kader Muhammadiyah diusahakan kelahirannya. Karenanya, untuk melahirkan kader yang diusahakan itu Muhammadiyah menempuh tiga jalur sebagai sumber pencetak kader. Pertama jalur pendidikan, kedua jalur keluarga (informal), yang ketiga program khusus Badan Pendidikan Kader.116 Menurut Syukriyanto AR, Ketua majelis Kader PP Muhammadiyah tahun 1995 menyebutkan terdapat tiga kelompok tipologi kader yang akan dihasilkan oleh Muhammadiyah yaitu, Pertama kader persyarikatan (kader pimpinan) yang memiliki 115 Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembaharuan, h. 91. 116Syukrianto AR, "Pembinaan Kader Muhammadiyah", dalam Berita Resmi Muhammadiyah (BRM) (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1990-1995 No. 21) h. 72.
wawasan yang keislaman yang luas, memahami masalah-masalah idiologi, politik, ekonomi, sosial, hokum, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Kedua, Selain kader persyarikatanMuhammadiyah juga mempersiapakan kader profesi muballigh, profesi ekonom, kader pekerja sosial, kader ulama tarjih, wiraswasta dan lain-lain. Kader ini mesti memahami secara lebih mendalam yang menjadi profesinya. Ketiga, adalah Kader yang dipersiapkan menjadi pimpinan amal usaha seperti kepala sekolah, rektor, Dekan, Kepala Rumah Sakit, Direktur dan lain-lain.117 Lebih lanjut Syukriyanto menjelaskan selain kader-kader yang tipologinya bermacam-macam itu Muhammadiyah memerlukan kader strategis yaitu kader ulama.118 Disebut sebagai kader strategis karena sangat terkait dengan sifat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Hal ini bermakna bahwa keberadaan ulama merupakan syarat mutlak bagi organisasi ini yang berfungsi sebagai pelanjut, penyempurna, dan penggerak dalam mewujudkan cita-citanya. Konsekuensi pemikiran di atas melatari gagasan pendirian pendidikan pesantren yang memang pendiriannya dilatari oleh semakin dirasakannya kelangkaan ulama sebagai kader strategis di Muhammadiyah. Dalam dokumen resmi Muhammadiyah, pondok pesantren disebut dengan "sekolah kader khusus" yang secara khusus didirikan untuk memenuhi kebutuhan kader ulama yang memenuhi kualifikasi sebagai kader persyarikatan yang berkualitas. Kader-kader ulama yang mampu mengemban missi Muhammadiyah kini dan masa mendatang dalam berbagai tantangan zaman. Dalam depenisi yang lain disebutkan pesantren adalahlembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kriteria dan tujuan khusus serta diprogram secara formal sebagai tempat pendidikan kader (pelajar dan mahasiswa).119 Pada Muktamar ke-41 tahun 1985 di Surakarta telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksudkan dengan sekolah kader khusus adalah pondok-pondok pesantren. Dalam Tanfidz Muktamar tersebut telah diamanahkan agar persyarikatan dengan sungguh-sungguh memikirkan dan mengambil langkah-langkah dalam perkaderan ulama melalui peningkatan pengelolaan pondok-pondok pesantren sebagai tempat perkaderan ulama.120 117Ibid, h. 72. 118Selain kader ulama, Muhammadiyah juga menempatkan kader pimpinan sebagai kader strategis, baik kader pimpinan tingkat nasional maupun tingkat ranting. 119 Zamroni, Idealitas dan Realitas Sekolah Kader mengidentifikasi tantangan di masa Depan, dalam, Draft Lokakarya Sekolah Kader Muhammadiyah, (Malang: MPK PP Muhammadiyah, 2007), h. 6. 120PP Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 tahun 1985 di Surakarta (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1985).
Secara historis pada tahun 1918 Muhammadiyah telah memperkenalkan rintisan awal pendidikan pesantren dalam bentuk lembaga pendidikan madrasah modern yang diadopsi dari sistem pendidikan pesantren yang sebelumnya menjadi sasaran kritikannya.121 Eksprimentasi madrasah yang diperkenalkan Muhammadiyah berawal dari lembaga pendidikan menengah pertama yang benama al Qismul Arqa(Hogore School) untuk anak laki-laki dan perempuan. Kemudian terjadi pemisahan pendidikan, al Qismul Arqa perempuan dilaksanakan di Pawijatan dan al Qismul Arqa laki-laki terletak di Suronatan.122Lembaga pendidikan ini berkembang dan dikenal sampai sekarang dengan namaMadrasah Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah setelah beberapa kali pergantian nama. Pergantian ini mengindikasikan pasang surut dan pergulatan pencarian sistem pendidikan Islam ideal telah berlangsung lama di organisasi ini. Proses pembelajaran pada sekolah ini telah menggunakan metode modern sebagaimana yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah Belanda. Sekolah initerus berkembang sampai sekarang dan pada tahun 1920 berubah nama menjadi Pondok Muhammadiyah, yang mengajarkan sejumlah mata pelajaran agama dan umum sebagai kurikulumnya. Pada tahun 1921 sekolah ini berubah nama menjadi Kweeksckool Islam (Sekolah Guru Islam), dan selanjutnya pada tahun 1927 sampai sekarang sekolah ini dikenal dengan nama Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta.123Pada kongres Muhammadiyah ke-28 (19-25 Juli 1939) para muktamirin 121Kritikan Muhammadiyah terhadap pesantren terkait dengan kandungan kurikulum, teknik dan metode pembelajarannya. Sebenarnya pendidikan pesantren bukanlah lembaga pendidikan yang asing bagi Muhammadiyah karena sejak awal perkembangan organisasi ini telah bereksprimentasi dengan lembaga pendidikan Islam pesantren. Memang banyak kalangan menyatakan bahwa Muhammadiyah menjaga jarak dari pesantren atau berada di ini dapat diterima karena secara historis basis pembaharuanpendidikan Muhammadiyah berawal dari pengadopsian dari pendidikan Belanda secara konsisten dan menyeluruh, bukan lembaga pendidikan Islam tradisional seperti surau atau pesantren, Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, h. 37. Kelanjutan dari kurang akrabnya Muhammadiyah dengan kepesantrenan ini merembet menjadi kurang akrabnya Muhammadiyah dengan keulamaan dan kekyaian. Akhirnya meskipun Muhammadiyah masih mempunyai tokoh-tokoh keagamaan cukup besar tetapi diantara mereka tidak banyak yang bergelar kyai. Tulisan ini merupakan pandangan dariRois Suriah PBNU dalam artikelnya di Berita Resmi Muhammadiyah. K. H. Abdul Muchith Muzadi, "Muhammadiyah dan Kepesantrenan", PP Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, BRM No. 25/1990-1995 Muharram 1416/Juni 1995), h. 26. Menanggapi kesan ini Haedar Nasir memberikan tiga kecenderungan. Pertama, dalam Muhammadiyah tidak terdapat tradisi yang kuat untuk menyebut seorang kader atau pemimpinnya dengan sebutan ulama atau kiai. Kedua, Kekurangan ulama dalam pengertian yang selama ini dimaksudkan, memang rasional sejalan dengan ketidakberimbangan antara jumlah umat dengan kader-kader Ulamanya. Katiga, memang yang lebih berkembang di Muhammadiyah adalah lembaga-lembaga pendidikan umum yang menghasilkan kader di berbagai lapangan, sedangkan pendidikan khusus yang mendidik ulama khusus lebih terbatas, Haedar Nashir, Permasalahan dan Rekonstruksi Kaderisasi dalam Muhammadiyah, dalam, PP Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, No. 21, 1990/1995), h. 84. luar pesantren. Hal 122Arifin, Muhammadiyah Potret, h. 64. 123Dja'far Siddik, Pendidikan Muhammadiyah Perspektif, h. 40. telah
mengamanahkan kepada PP Muhammadiyah agar mengelola secara resmi pesantren Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat pendidikan dan pembibitan kader ulama, pemimpin, muballigh, dan guru agama. Bagi kalangan Muhammadiyah sekolah ini dipandang sebagai sekolah pondok pesantren pertama di lingkungan Muhammadiyah. Madrasah Muallimin sebagaimana disebut merupakan hasil eksprimentasi dari sistem pendidikan pesantren yang memiliki peranan strategis dalam perkembangan modernisasi sistem pendidikan madrasah atau pesantren di lingkungan Muhammadiyah. Karena itu, Madrasah Muallimin Yogyakarta ini merupakan embrio dari perkembangan dan pendirian pesantren di lingkungan Muhammadiyah. Setelah Muallimin mengadopsi sistem pesantren, kelembagaan pendidikan pesantren mulai diterapkan di Muhammadiyah dan diperkenalkan kepada masyarakat. Data tersebut menunjukkan bahwa eksprimentasi pendirian pesantren ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah juga dipandang sebagai lokomotif pelopor pendirian pendidikan pesantren modern dan berorientasi reformis di Indonesia. Meskipun data yang diungkapkan Martin Van Bruinessen dalam catatan kaki bukunya menyatakan bahwa sebelum Muhammadiyah memiliki pesantren sendiri, ternyata sudah ada pesantren yang berorientasi reformis yaitu salah satunya adalah Pesantren Modern Gontor yang berdiri pada tahun 1965.124Akan tetapi fakta juga membuktikan bahwa pada tahun 1918 Muhammadiyah telah mendirikan pesantren Muallimin yang bercorak modernis dan pada tahun 1962 Muhammadiyah juga telah mendirikan Pesantren Modern di Sumatera Utara yaitu pesantren KH. Ahmad Dahlan (Bahagian Ulama) di Sipirok Tapanuli Selatan.125 Sumbangsih Muhammadiyah dalam konteks modernisasi pesantren ini dalam perkembangan berikutnya turut berperan dalam meningkatkan kecenderungan islamisasi atau re-islamisasi di kalangan umat Islam Indonesia. Dalam term lain kecenderungan itu lebih populer disebut dengan "santrinisasi". Menurut Azra proses santrinisasi itu mengalami akselarasi melalui lembaga pendidikan Islam ini terlebih pada dasawarsa ke kedua abad ke-20 setelah lembaga pendidikan ini dilengkapi dengan pendidikan baru yang lebih modern.126 Perkembangan yang mencolok dari fenomena 124Van Brruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, tradisi-taradisi Islam di Indonesia, h. 18. 125Sambutan Amiruddin Siregar, Pondok Pesantren KHA. Dahlan Sipirok (Sipirok: Panitia Modernisasi Pondok KHA Dahlan, 1978), h. 39. 126Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III, h. 78-79.
santrinisasi di kalangan muslim Indonesia adalah munculnya sekolah-sekolah elite dan madrasah-madrasah elite.127 Oleh karena itu John Legge sebagaimana dikutip Arif Subhan, menyebut bahwa model sekolah Muhammadiyah telah memainkan peranan penting dalam konteks rekonsiliasi antara intelektual muslim dengan cendikiawan Barat.128 Setelah pendirian Pondok Muallimin maka pada tahun-tahun berikutnya terlebih pada tahun 1980-an sampai sekarang pesantren di lingkungan organisasi ini mengalami perkembangan yang pesat dan menemukan momentumnya. Ketua Ittihadu al-Ma'ahid al-Muhammadiyah (ITMAM)129 Ustad Yunus Muhammadi yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Sukoharjo menginformasikan bahwa ada semacam ledakan yang cukup signifikan berdirinya pesantren-pesantren Muhammadiyah di berbagai daerah atas inisiatif pimpinan organisasi ini di arus bawah. Pendirian dan perkembangan itu terutama di basis-basis Muhammadiyah di pulau jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Ustad Yunus lebih lanjut menginformasikan bahwa di Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Kidul telah berdiri 4 pesantren Muhammadiyah dalam kurun waktu satu tahun.130 Sejak tahun 1968-1990 terjadi peningkatan pendirian pesantren di lingkungan organisasi ini sebagai konsekuensi dari hasil keputusan Muktamar yang melahirkan keputusan tentang penguatan dan sosialisasi pesantren. Karena itu era ini dipandang era pendirian dan kebangkitan pesantren di lingkungan Muhammadiyah. Data pesantren Muhammadiyah se Indonesia dapat dilihat pada lampiran 1. Ada inovasi menarik dari perkembangan pesantren Muhammadiyah yaitu munculnya pola pesantren sains (trendsains). Trendsains dipandang sebagai revolusi pesantren berkemajuaan yang berupaya "mengetrendkan" pesantren ke masyarakat. Saat ini, trensains telah berkembang di dua kota yaitu Sragen dan Jombang. Seperti Pondok 127Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan, h. 88. 128 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia, Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas (Jakarta: Preneda Media Group,2012), h. 152. 129ITMAM (Itihad al Ma'ahid al-Muhammadiyah) Forum atau Ikatan Pesantren Muhammadiyah adalah forum silaturrahim dan kontak para pengelola pesantren Muhammadiyah se-Indonesia. ITMAM berdiri pada tahun 2010 seiring dengan Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, sebuah forum yang berkhidmat lembaga pendidikan Pondok Pesantren kepada amaliyah perkaderan ulama Muhammadiyah melalui Muhammadiyah. Belakangan forum ini berhasil merekomendasikan satu lembaga resmi di dalam sturuktur organisasi Muhammadiyah yang akan fokus mengurus dan membina Pondok Pesantren Muhammadiyah melalui hasil Keputusan Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 dengan nama Lembaga "Kepesantrenan", Warta Ma'had Muhammadiyah (WMM), Yogyakarta: edisi,001, 1436 H, h. 15. 130Yunus Muhammadi, Ketua ITMAM, Wawancara, via telphon, Selasa 06 Desember 2016, pukul 05. 30. Menurut keterangan beliau juga bahwa kenyataan lainnya di beberapa tempat ada pesantren Muhammadiyah yang kesulitan dalam mengelola dan memperoleh siswa.
Pesantren Darul Ikhsan Muhammadiyah Islamic Boarding School Sragen, yang mengasuh SMP dan SMA Trensain. Trensains adalah pendidikan pesantren setingkat SMA yang fokus mengkaji ayat-ayat semesta di dalam kurikulumnya. Meskipun sifatnya kasuistik gagasan yang dipelopori oleh anggota Muhammadiyah ini setidaknya telah memberikan dinamika tersendiri terhadap pesantren Muhammadiyah. Gagasan ini oleh beberapa kalangan Muhammadiyah dinilai sebagai gejala yang positif. Di sisi lainnya muncul pola pesantren Muhammadiyah yang berupaya mengintegralkan sistem kemadrasahan, sistem kepesantrenan modern, dan kaderisasi Muhammadiyah sebagaimana yang ditampilkan oleh Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pengelolaan pesantren ini langsung ditangani oleh PP Muhammadiyah dengan kurikulum yang sangat gemuk. Di pihak lain muncul kecenderungan pola pesantren "Muhammadiyah Boarding School" (MBS) yaitu perpaduan sistem madrasah dengan sistem pesantren atau sistem sekolah dengan sistem pesantren yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah. Pesantren-pesantren ini masih tergolong muda, akan tetapi telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik tidak saja perkembangan yang bersifat kuantitas dengan jumlah santri dan sarana fisik yang memadai. Namun perkembangan yang bersifat kualitas juga menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan yang ditandai dengan visi yang komparatif dan kompetitif, program dan kegiatan pendidikan yang berbasis keunggulan, kreatif, dan inovatif. Menawarkan bentuk-bentuk pembinaan dengan nuansa keislaman dan kemoderenan yang demikian kental dengan sistem pendidikan terpadu menggunakan kurikulum kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan kurikulum kepesantrenan. Perkembangan pesantren Muhammadiyah menggunakan pola ini jauh lebih besar dibanding dengan pola salafi (klasik) dan pola trensains sebagaimana dikemukakan. Untuk menyebut beberapa contoh adalah Pondok Pesantren 'Aisyiyah ('Aisyiyah Islamic Boarding School (AIBS) Bojonegoro Jawa Timur, sebuah pesantren putri yang menawarkan sejumlah kretivitas excellent programe diantaranya Arabic and English debate forum, journalistic Training, talens Depelopment, social empatic, dan lain-lain. Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) KH. Ahmad Dahlan Ungaran Semarang, perpaduan SMP dan pondok pesantren, 'Aisyiyah Bording School Malang, Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Mizan Lamongan Jatim, Pondok Pesantren Al- Mujahidin Balikpapan perpaduan SMP dan SMA dengan pesantren, Pondok Pesantren Al- Amin Sukoharjo Solo perpaduan madrasah dan sekolah, MBS Pleret Bantul Yogyakarta,
Pondok Modern Darul Arqam Patean Kendal, Pondok pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah Cilongok Banyumas perpaduan pesantren dengan sekolah SMP dan SMA, MBS, dan Takhassus, dan lain-lain.131 Pesantren-pesantren tersebut, merupakan pesantren yang dikelola langsung oleh pimpinan Muhammadiyah setempat dengan tujuan ideal mencetak kader/calon ulama Muhammadiyah. Kegiatan pendidikan mengusung program-program pendidikan inovatif yang menggambarkan proses pembelajaran yang dinamis dan umumnya menggunakan laboratorium IT. Pelaksanaan tajdîd pada lapangan metode pembelajaran menunjukkan upaya yang serius untuk terciptanya ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Nampaknya, pengembangan fondasional konseptual terlantar dan sedikit agak pragmatis akan tetapi hiruk pikuk model dan jenis ini memberikan getaran bagi kelesuan pendidikan pesantren, justru di sinilah letak aspek modernitas penyelenggaraan. Hal ini sejalan dengan penjelasan ustad Yunus bahwa kegiatan dan program tersebut untuk target membangun nuansa kemodernan yaitu dengan sistem pembelajaran yang dinamis dan maju.132 Barangkali perkembangan seperti ini yang dimaksudkan oleh Haedar Nashir ketua PP Muhammadiyah (2015-2020) menurutnya "meskipun Muhammadiyah mengembangkan pondok pesantren, seyogyanya tidak terjebak pada romantisisme, yang meletakkan pondok pesantren dengan tradisi yang melingkupinya sebagai standar utama pendidikan Islam, tanpa pembaharuan ke arah yang lebih berkembang dalam menjawab tantangan zaman termasuk dalam kajian kitab-kitab.133 Dengan pola seperti ini menurut Kuntowijoyo akan lahir kader ulama Muhammadiyah terpelajar, mampu memadukan iman dengan kemajuan yang sanggup hidup ditengah-tengah peradaban modern tanpa pecah kepribadian dan imannya.134 Di sisi lainnya, tanpa dipungkiri bahwa pertumbuhan pesantren Muhammadiyah muncul dan beranjak dari pesantren berpola klasik yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman semata. Santri berasal dari masyarakat umum dan beberapa siswa dari lingkungan pesantren. Metode pembelajaran dalam bentuk pengajian wetonan bersumber dari kitab gundul. Namun pola klasik ini sesungguhnya bentuk rintisan yang digagas oleh para 131Beberapa profil Pesantren Muhammadiyah dapat dilihat pada, Warta Ma'had Muhammadiyah (Yogyakarta: TOTO Adversiting, ed, 001, 1436 H), h. 3. 132 Yunus Muhammadi, ketua ITMAM, pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo, Wawancara via telpon, Ahad 04 Desember 2016, 05. 30. 133Haedar Nashir, Permasalahan dan Rekonstruksi Kaderisasi dalam Muhammadiyah, (Makalah), dalam, PP Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah (Yogyakarta: No. 21/1990-1995 Ramadhan 1415/ Pebruari 1995), h. 85. 134 Haedar Nashir, Permasalahan dan Rekonstruksi, h. 85. telah
alumni PUTM dan umumnya pola ini akan berubah menjadi madrasah. Salah satu pesantren yang berpola seperti ini dan masih eksis adalah Pesantren Almanar Kulon Progo. Fenomena ini semakin menarik ketika Muhammadiyah mendirikan Pesantren Mahasiswa di beberapa perguruan tingginya. Secara historis pondok pesantren Perguruan tinggi ini menggunakan nama "ma'had" atau "pondok". Secara kultural berupaya menggunakan sistem kepesantrenan dengan sejumlah unsur-unsurnya. Penyelenggaraan Pesantren Mahasiswa merupakan proyek dan program PP Muhammadiyah yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah. Pesantren Mahasiswa merupakan evolusi dari sekolah kader Muhammadiyah yang digagas oleh PP Muhammadiyah yang dikelola secara terpadu dan tersistem sebagai respon terhadap gejala kelangkaan ulama di Muhammadiyah. Di antara Universitas Muhammadiyah yang menyelenggarakan pesantren mahasiswa adalah sebagai berikut: Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mendirikan Pondok Pesantren Hj.Nuriyah Shabran yang memfokuskan pada pembinaan keder kepemimpinan. Selanjutnya adalah Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) yang disponsori oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Pada awalnya PUTM ini merupakan Pesantren Budi Luhur yang digagas oleh PP Muhammadiyah di bawah asuhan Kyai Raden Hadjid murid KHA. Dahlan. Pada periode selanjutnya dikenal dengan nama Pesantren Alhamidi yang memfokuskan pada keulamaan dengan materi yang bersumber dari kitab-kitab klasik dan kontemporer yang sesuai dengan faham Muhammadiyah. Kemudian adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendirikan pesantren Ma'had Abu Ubaydah, yang belakangan berubah menjadi Pendidikan ulama tarjih. 135 Secara normatif pendirian pesantren ini didorong oleh berbagai hasil keputusan Muktamar. Berikut ini merupakan Muktamar yang menghasilkan keputusan tentang 135Dalam menyahuti kelangkaan ulama Muhammadiyah yang dewasa ini jumlahnya semakin sedikit, maka ditengah berbagai kesulitan yang ada, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bekerja keras menyelenggarakan kursus ulama tarjih dan selanjutnya ditingkatkan menjadi Pendidikan Keder Ulama Tarjih Muhammadiyah. Dari 44 calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 20 orang dan sepenuhnya dibiayai oleh PWM- Sumut. Program pendirian pesantren mahasasiswa ini dimulai tahun 2006 bekerjasama dengan UMSUdengan nama Ma'had Abu Ubaidah kerjasama dengan pihak orang Arab dengan masa belajar 2 tahun kemudian ditransfer ke FAI, tetapi pada tahun 2011 kerjasama ini berhenti karena alasan tekhnis ruangan yang tidak mencukupi dan ketidak sesuaian faham. Kemudian pada tahun 2014 UMSU membuka Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) dengan siswa sebanyak 20 orang yang berasal dari tamatan pesantren Muhammadiyah. Dengan sistem perkuliahan pagi dan siang mereka aktif sebagai mahasiswa FAI, kemudian sore dan malam hari mereka mendapatkan matakuliah kepondokan, Mario Kasduri, anggota dan mantan sekretaris PWM, mantan Dekan FAI UMSU, wawancara, Pascasarjaan UIN SU Medan, Jumat, 09 Desember 2016, pukul 11. 15. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Laporan PWM Sumut dalam Musyawarah Muhammadiyah Sumatera Utara ke-10 di Pematang Siantar tanggal 8-11 Desember 2016.
pesantren adalah sebagai berikut: Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta menegaskan "agar mengintensifkan sekolah kader yang ada dengan penyempurnaan kurikulum, tenaga pengajar agar tercapai maksud pembentukannya". Sebagai tindak lanjut Muktamar ke-37 tersebut maka Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang menetapkan dan menegaskan agar PP Muhammadiyah Badan Pembinaan Kader (BPK) "merealisasikan pelaksanaan sekolah kader". Sedangkan Muktamar ke 39 tahun 1975 di Padang telah menetapkan "agar setiap daerah mengusahakan adanya pendidikan ulama". Demikian halnya dengan Muktamar ke-41 tahun 1985 di Surakarta menetapkan "agar persyarikatan dengan sungguh-sungguh memikirkan dengan mengambil langkah-langkah dalam perkaderan ulama dengan peningkatan pondok- pondok pesantren", dan menyelenggarakan pondok pesantren Muhammadiyah untuk semua tingkat Daerah sebagai wadah perkaderan anak-anak Muhammadiyah". Sementara Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta telah memutuskan tentang " peningkatan pengelolaan dan pengembangan sekolah-sekolah kader seperti, Madrasah Muallimin/Muallimat Yogyakarta, Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, Podok Pesantren Darul Arqam Garut, Gombara, Paciran, Pondok Pesantren KHA. Dahlan Sipirok dan lain-lain, agar berkualitas dan diproyeksikan bagi pengadaan kader-kader ulama Muhammadiyah".136 Bahkan pada Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang telah menetapkan berbagai keputusan penting terkait pesantren yaitu "mendorong kepada Pimpinan Wilayah dan Daerah untuk membuka program sekolah kaderdengan optimalisasi pondok pesantren di wilayah dan daerah masing-masing".137 Beberapa pesantren yang termasuk sekolah kader pada waktu itu adalah Mu'allimin (Yogyakarta), Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam (Garut, Jawa Barat), Pondok Pesantren KHA. Dahlan (Sipirok Sumatera Utara), Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan Jawa Timur), dan Pondok Pesantren Gombara (Sulawesi Selatan). Semua pesanten menyelenggarakan sistem pendidikan tingkat menengah (SMP dan SMA).138 136Majlis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Hasil Draf Komisi A pada Loka Karya Sekolah Kader Muhammadiyah (Malang: 2007), h. 1. 137 Majlis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Hasil Draf Komisi A pada Loka Karya Sekolah Kader Muhammadiyah, h. 1. 138Untuk tingkat Perguruan Tinggi adalah Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Pendidikan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Majelis Pedidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sistem Perkaderan Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2007), h. 7.
Dengan keberadaan pesantren-pesantren yang berada di berbagai daerah dengan dinamika yang dihadapinya mengharuskan Muhammadiyah memiliki Pedoman Umum terkait dengan penyelenggaraan pesantren. Maka pada tahun 2013 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah mengeluarkan ketentuan penyelenggaraan pondok pesantren. Dalam Pedoman tersebut diuraikan beberapa pokok penting terkait dengan pendepenisian pesantren dan tujuannya. Muhammadiyah mendepinisikan pesantrennya sebagai "lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, yang bertujuan untuk menyiapkan calon kader ulama Muhammadiyah dalam berbagai bidang disiplin ilmu yang berfungsi sebagai tempat penyemaian kader ulama Muhammadiyah yang menguasai ilmu yang bersumber pada ayat qauliyah dan ayat kauniyah, beridiologi Muhammadiyah, memiliki komitmen tinggi, dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar". Selain sebagai tempat penyemaian kader ulama, pesantrenjuga berfungsi sebagai tempat pembinaan calon da'i Muhammadiyah.139 Sementara itu jenis pesantren Muhammadiyah dalam ketentuan ini terdiri atas: pertama, Pondok Pesantren Integral yaitu pesantren berbasis madrasah/sekolah atau madrasah/sekolah berbasis pesantren yang menghasilkan ulama intelektual dan intelektual ulama. Kedua, Pondok Pesantren Takhassus adalah pesantren yang hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan tertentu yang menghasilkan ulama bidang tertentu. 140 Hal penting dalam ketentuan ini adalah unsur pesantren yang meliputi: a. Kyai/Ustad, adalah pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, professional, dan idiologi Muhammadiyah b. Santri, adalah peserta didik yang memenuhi syarat sesuai ketentuan pondok pesantren. c. Pembelajaran kitab kuning, adalah proses pembelajaran pendalaman kitab berbahasa Arab karya ulama klasik dan kontemporer yang sejalan dengan faham Muhammadiyah. d. Masjid, adalah pusat kegiatan ibadah, pengembangan peradaban, dan kebudayaan Islam. e. Asrama, adalah tempat tinggal santri yang juga berfungsi sebaga tempat belajar bersama.141 139PP Muhammadiyah, Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren, h. 76. 140Ibid, h. 76. 141Ibid, h. 77.
Selain depenisi pesantren, tujuan, fungsi, jenis, dan unsur, ketentuan tersebut juga menguraikan kurikulum pesantren Muhammadiyah sesuai dengan pesantrennya. Kurikulum Pesantren Integral adalah merupakan perpaduan antara kurikulum madrasah/sekolah dengan pondok pesantren. Sedangkan kurikulum pesantren Takhassus adalah kurikulum pondok pesantren yang disusun berdasarkan disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pesantren.142 Lahirnya Pedoman Dasar tersebut memberikan penegasan tentang karakteristik yang menjadi ciri khas pesantren di lingkungan organisasi ini. Beberapa ciri khas dimaksudkan adalah tentang pendepenisian elemen dan unsur pesantren, pengertian dan jenis pesantren Muhammadiyah, kurikulum dan penggunaan istilah kyai. Semangat untuk mengoptimalkan pengelolaan pesantren di lingkungan Muhammadiyah pada Muktamar ke 47 tahun 2015 di Makassar telah diputuskan tentang pembentukan satu lembaga resmi yang bersifat struktural karena langsung di bawah kordinasi PP Muhammadiyah yaitu Lembaga Pembinaan Pondok Pesantren Muhammadiayah (LP3M). Selama ini pesantren-pesantren ini langsung di bawah kordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Selain itu, ada lembaga yang menaungi Pesantren Muhammadiyah yaitu Ittihadul Ma'ahid al- Muhammadiyah (ITMAM), hanya saja lembaga ini bersifat kultural sehingga tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang mengikat dan menggerakkan. Dengan adanya LP3M, pengelolaan pesantren diharapkan lebih terarah, pembinaan menjadi lebih spesipik dan pengembangannya dapat dipercepat. Pendirian pondok pesantren di lingkungan ormas ini erat kaitannya dengan persoalan semakin langkanya kader ulama sehingga pendirian pesantren dipandang mendesak untuk menjawab persoalan ini. Masalah dan wacana pendidikan keulamaan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah mulai dibahas secara konsepsional di dalam seminar Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 6 sampai 8 Nopember 1985 yang bersamaan dengan simposium Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Salah satu pernyataan yang diungkap adalah bahwa tradisi keulamaan bukan sesuatu yang asing bagi Muhammadiyah, hanya saja tidak berkedudukan sebagai kelompok elit dan otoriter sebagaimana ditemukan dalam tradisi pesantren klasik. Posisi ulama dipandang sebagai bagian yang integral dengan umat. Ulama Muhammadiyah berfungsi sebagai pengawas jalannya 142Ibid, h. 76. jenis
organisasi agar tidak melangkah jauh dari ajaran Islam. Ulama menurut Muhammadiyah tidak merupakan kasta rabbani (tidak hirarkis), tidak hanya berorientasi kepada ilmu fiqh semata- mata tetapi bersifat dinamis dengan kemampuan mewujudkan risalah Islami sesuai dengan kemajuan. Karenanya, profil ulama Muhammadiyah bukan sekedar memiliki kemampuan menguasai kitab kuning saja, melainkan juga memiliki kemampuan menggali dan menjabarkan risalah Islami dalam menjawab tantangan zaman. Ulama Muhammadiyah dipandang sebagai kader inti dan kader strategis atau kader khusus di dalam organisasi ini. Karena itu sebagai kader strategis keberadaan ulama menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.143 Simposium inilah yang pada akhirnya merekomendasikan kepada PP Muhammadiyah agar mengambil langkah-langkah kebijakan mendorong pengembangan pondok pesantren dan pembukaan pondok pesantren tingkat akademik dalam bentuk pesantren perguruan tinggi.144 Banyak tolak ukur ulama yang diungkap oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Syukrianto menyebut bahwa dalam menghadapi perubahan masyarakat yang semakin modern selain secara kuantitas diperlukan sejumlah ulama dan juga secara kualitatif diperlukan ulama yang memiliki wawasan yang luas, faham terhadap sifat dan gerak masyarakat serta kecenderungan-kecenderungan perubahan masyarakat modern yang dicirikan dengan imformatif, individualistik, hedonistik, dan industrialistik.145 Selain itu Syukriyanto juga menambahkan bahwa seorang kader utama harus memiliki loyalitas kepada persyarikatan, memiliki komitmen terhadap kemajuan dan kemuliaan serta hari depan Islam. Mereka juga memiliki keperihatinan terhadap masyarakat kecil, kaum dhu'afa serat memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah yang melanggar kejujuran dan keadilan.146 Sementara MT Arifin menguraikan bahwa ulama bukan sekedar manusia intelek namun sekaligus merupakan jati diri sebagai perpaduan dari etos dan mitos kepemimpinan masyarakat dengan keshalehannya sebagai transtempora. Maka menurutnya untuk menjadi seorang ulama mesti didasarkan kepada pengakuan masyarakat karena kualifikasi kealiman, yang terlihat serta jasanya dirasakan dalam memberikan tuntunan dan kepemimpinan, ulama dituntut mampu memperkenalkan inovasi yang kompetable dengan tradisi, opini kepemimpinan yang cakap dalam mempengaruhi orang lain secara ajek, baik dan informal, serta memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi umat.147 Ulama yang memiliki kompetensi atau tolak ukur yang jelas bagi Muhammadiyah sebagaimana dikemukakan di atas yang disebut dengan istilah "kjai sing kemadjoen" yang sering diucapkan oleh Dahlan.148 143MT Arifin, Muhammadiyah Potret, h. 357. 144Ibid, h. 356. 145Syukriyanto AR, Pembinaan Kader Muhammadiyah Makalah pada Sidang Tanwir Muhammadiyah, dalam Berita Resmi Muhammadiyah (BRM) No. 21/1990-1995, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah), h. 72. 146Ibid, h. 74. 147MT Arifin, Muhammadiyah Potret, h. 359. 148Ibid, h. 359.
Dengan kemampuan dasar agama yang demikian seorang ulama akan mampu mengembangkan peranan sosial yang didukung dengan keteladanan. Tanpa keteladan ulama akan menjadi karikatur belaka. Keteladan merupakan refleksi dari pemahaman keagamaan melalui proses keilmuan yang diejawantahkan ke dalam perilaku taqwa, arif, shaleh sederhana, ikhlas dan keteladanan perilaku lainnya.149 Aktivitas dan kegiatan ulama Muhammadiyah secara formal dilembagakan dalam Majelis Tarjih. Mejelis ini bergerak dalam studi dan penelitian hukum-hukum Islam untuk memperoleh kemurniannya sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah Rasul. Salah satu tugas penting yang harus dijawab oleh majelis ini adalah persoalan kelangkaan ulama karena banyak tokoh-tokoh bidang keagamaan yang telah meninggal sehingga dipandang perlu perkaderan ulama.150 Patut dicatat bahwa kepemimpinan Muhammadiyah tidak berhenti pada kepemimpinan "ulama" akan tetapi memerlukan kualifikasi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh luas ragamnya lapangan dakwah Muhammadiyah sehingga kader yang dipersiapkan adalah meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Dengan demikian salah satu yang dipentingkan adalah "kapasitas komunikasi" yang terkait dengan sifat tahu diri, kemampuan pengembangan ilmu, penghayatan nilai-nilai persyarikatan serta penghayatan sikap sosial. Nilai seperti ini menurut Mohammad Djazman sebagaimana sering disebut Faqih Usman sebagai identifikasi kepemimpinan Muhammadiyah yaitu alim dalam hukum, alam dalam ilmu kemasyarakatan, alim dalam kepemimpinan dan alim dalam hikmah pergaulan.151 Akan tetapi secara spesipik Sukriyanto AR memberikan gambaran profil ulama sebagai keder khusus di lingkungan Muhammadiyah sebagiberikut: 1. Adalah orang yang memiliki keimanan yang tinggi, aqidah yang kuat serta ketauhidan yang kokoh. 2. Orang yang memiliki cita-cita terhadap keagungan dan kemuliaan Islam. Meyakini akan kebenaran Islam, mencintai Islam, bersedia berkhidmat untuk kepentingan dan kemajuan Islam. 3. Orang yang faham terhadap dasar dan tujuan perjuangan Muhammadiyah, loyalitas tinggi dan selalu mendukung cita-cita perjuangan Muhammadiyah. 149Ibid, h. 359. 150PP Muhammadiyah, Qaidah Majelis dan Pengembangan Pemikiran Islam No.21/SK/PP/II- A/8.c/2000. 151MT Arifin, Muhammadiyah Potret, h. 354.
4. Orang yang senantiasa meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan untuk mendukung dan memperjuangkan cita-cita Islam dengan menggunakan Muhammadiyah sebagai sarananya. 5. Orang yang memiliki akhlak al-karimah, mencintai ilmu pengetahuan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki semangat yang gigih untuk maju, lapang dada, ramah, dan suka memperbanyak kawan. 6. Orang yang selalu berusaha menegakkan keadilan, kebenaran, mengangkat harkat dan martabat manusia, umat dan bangsa.152 Rahmat Djatmiko sebagaimana dikutip MT Arifin dalam makalahnya pada simposium tersebut menguraikan syarat ulama menurut Muhammadiyah. Setidak-tidaknya menurutnya tolak ukur seorang ulama mencakup kemampuannya menguasai ilmu-ilmu dasar keagamaan, yang dibarengi dengan keahlian dalam sikap disiplin diri, yakni: (a) beraqidah yang benar dan kuat; (b) beribadah dengan benar; (c) dermawan; (d) memahami Bahasa Alquran; (e) memengetahui dan mempelajari makna Alquran dan Sunnah Rasul; (f) mempunyai akhlak alkarimah dan jauh dari akhlak razilah; (g) mempunyai disiplin ilmu umum dan ilmu agama; (h) memiliki tata pikir yang rasional dan cakrawala pikiran yang luas.153 Dalam redaksi yang hampir sama tentang batasan ulama diungkapkan oleh Asmuni Abdurrahman mantan anggota PP Muhammadiyah. Menurutnya ulama adalah orang- orang yang memiliki kedalaman ma'rifatullah dan kedalaman ilmu syariah dalam arti luas yang mencakup ilmu kauniyah. Karena itu menurutnya ulama adalah orang yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1) kedalaman marifah kepada Allah Swt yang dijabarkan dengan kriteria memiliki ilmu yang dalam, takwanya kuat, amal shalehnya banyak, berakhlak mulia baik kepada Khaliq maupun berakhlak kepada sesama makhluk yang meliputi, hubungan dengan keluarganaya, tetangga dan masyarakat, kemudian hubungan dengan lingkungan (flora dan fauna). 2) kedalaman ilmu syari'ah dalam arti luas yang meliputi ilmu aqidah, ilmu hokum, dan ilmu akhlak. Pemahaman terhadap ilmu-ilmu tersebut dari sumbernya "qiraatan wa fahman wa tathbiqan wa harakatan. 3) mengetahuai ayat-ayat kauniyah secara umum atau secara detail yakni ilmu pengetahuan yang didasarkan pada hasil empiris dan eksprimen yang dapat meningkatkan keimanannya.154 152Syukriyanto AR, Pembinaan Kader, h.71. 153MT Arifin, Muhammadiyah Potret, h. 358. 154Asjmuni Abdurrahman, Profil Ulama, dalam Berita Resmi Muhammadiyah (BRM), No.24 Juli 1995 (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1995), h. 14.
Kriteria di atas merupakan kriteria ideal yang tidak sepenuhnya dimilikinya seorang ulama. Kebanyakan baru memenuhi kriteria pertama dan kedua atau pertama dan ketiga. Selain kriteria itu Abdurrahman juga menguraikan performa atau penampilan sebagai sikap keseharian yang ditampilkan sebagai berikut: a. Bersikap tawadhu b. Sabar, teguh dan istiqamah dalam pendirian c. Pemberi maaf dan lapang dada d. Sesuai dengan perkataan dan perbuatan serta penuh tanggung jawab e. Kesiapan dalam berjihad dan berijtihad f. Senantiasa berusaha memperdalam ilmu dalam memahami ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat dan tidak terpengaruh dengan kecenderungan dirinya yang akan membawa kepada ketidak tepatan pemahamanya.155 Hasil Lokakarya tentang sekolah kader/ pesantren yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah pada tanggal 10-11 Nopember 2007 di Universitas Muhammadiyah Malang, meskipun dalam redaksi yang berbeda menyatakan bahwa sekolah kader termasuk pesantren harus berorientasi kepada tiga aspek berikut: a. Keislaman/ keulamaan, yaitu aspek yang mutlak diperlukan dalam menjaga idiologi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdîd dan puripikasi terhadap segala bentuk penyimpangan aqidah. Dengan demikian pesantren akan mampu mencetak kader yang mukmin, mukhsin, dan muttaqin. Pesantren yang berkualitas senantiasa berorientasi pada proses terjaganya aqidah, ibadah, dan muamalah peserta didik sesuai dengan tuntunan Rasulullah. b. Keilmuan (kemodernan), aspek ini merupakan alat untuk memahami agama. Untuk menjalankan agama secara benar dan tepat ilmu mesti dikuasai dan diikuti dengan akal budi yang lurus (sehat), serta dilengkapi dengan berbagai disiplin keilmuan yang memadai. c. Kejuangan (praksis sosial) , aspak kejuangan dimaksudkan adalah kemandirian, kepeloporan dan semangat amar ma'ruf nahi munkar di tengah- tengah masyarakat.156 Ketiga orientasi ini merupakan titik tekan program pendidikan pesantren Muhammadiyah sebagaiman juga pada dua pondok pesantren Muhammadiyah di 155Ibid, h. 16. 156Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Lokakarya Sekolah Kader Muhammadiyah, h. 3.
Sumatera Utara. Idealnya ketiga orientasi ini menyatu padu dalam sistem penyelenggaraan pesantren sehingga menghasilkan bibit ulama yang memiliki tiga kompetensi sehingga kurikulum pesantren diarahkan pada pembentukan keulamaan, kemodernan, dan praksis sosial. Dalam istilah Muhammadiyah disebut dengan ulama intelek dan intelek yang ulama. Ketiga orientasi ini diinternalisasikan dalam kehidupan sekolah kader/pesantren sehingga menjadi kebiasaan hidup yang mewarnai kesehariannya. Jika ditarik lurus pengertian orientasi ini akan membentuk fungsi pendidikan pesantren yang mencakup fungsi pengembangan kepribadian, fungsi pengembangan ilmu, dan fungsi pengembangan produktifitas. Seiring dengan itu maka pondok pesantren Muhammadiyah didirikan untuk menyiapkan calon kader ulama Muhammadiyah dalam berbagai disiplin ilmu. Di dalam ketentuan penyelenggaraan pondok pesantren secara eksplisit tiga orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah. Pertama yaitu, pembelajaran ilmu-ilmu yang bersumber pada ayat qauliyah, kedua pembelajaran ilmu-ilmu yang bersumber pada ayat kauniyah.157 Sedangkan ketiga adalah aspek pembinaan santri yang meliputi: a. Pembinaan akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam; b. Pembinaan akhlaq mulia yang berpedoman kepada ajaran Alquran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia; c. Pembinaan ibadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia; d. Pembinaan dalam kehidupan mu'amalah dunyawiyah berdasarkan agama Islam dan menjadikan semua kegiatan mu'amalah sebagai ibadah kepada Allah Swt.158 Karena itu juga ruang lingkup pembinaan santri di pondok pesantren Muhammadiyah amat luas yaitu berbasis asrama, kelas, masjid, ortom, masyarakat, dan persyarikatan.159 Penjabaran kebijakan hasil Muktamar Muhammadiyah ke- 45 tahun 2005 di Malang menyebut orientasi dimaksud dengan istilah kompetensi. Keputusan tersebut menguraikan tiga kompetensi dasar kader utama termasuk ulamanya. Kompetensi dimaksud meliputi kompetensi keberagamaan (keulamaan), kompetensi kemodernan (akademis dan intelektual), dan kompetensi praksis sosial (sosial- kemanusiaan). Kompetensi tersebut memuat tiga komponen yaitu nilai-nilai yang mesti dimiliki, batasan pengertian, dan indikator perilaku. Adapun kompetensi dimaksud adalah sebagaiberikut: 157PP. Muhammadiyah, Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar, tentang Penyelenggaraan Pondok, h. 76. 158Ibid, h. 83. 159Ibid, h. 84.
Kompetensi keberagamaan (keulamaan) yang dicirikan dengan nilai-nilai sebagai berikut: 1. Kemurnian akidah yang didepenisikan sebagai keyakinan berbasis tauhid yang bersumber pada ajaran Alquran dan Sunnah Nabi yang Shahihah dan maqbulah. Indikator perilaku nilai ini adalah praktek beragama dalam kehidupan sehari-hari yang sinergis antara hubungan Tuhan dan manusia serta lingkungan, kemudian beragama bebas dari syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. 2. Ketekunan beribadah yaitu senantiasa benjalankan ibadah mahdhah baik yang wajib maupun yang Sunnah thathawwu' sesuai tuntunan Rasul. Indicator nilai ini adalah melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji (bagi yang mampu), dan ibadah-ibadah sunnat/ thathawwu' secara khusyu' dan tertib serta mengaktuaklisasikan nilai-nilai dan hikmah ibadah dalam kehidupan sehari- hari. 3. Keikhlasan yaitu melakukan sesuatu semata-mata karena Allah SWT. Dua indikator perilakunya adalah bersikap dan bertindak penuh penghidmatan dan tanpa pamrih. Bekerja sungguh-sungguh dan semaksimal/seoptimal mungkin. 4. Siddik yaitu jujur dan dan dapat dipercaya. Dengan indicator perilaku barkata dan bertindak benar, tidak menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada dirinya, dan tidak mengambil hak dan merugikan orang lain. 5. Amanah yaitu komitmen dan tanggungjawab moral yang tinggi dalam mengemban tugas. Indicator prilaku nilai ini adalah dapat dipercaya dalam mengemban misi/tugas dan tidak ingkar janji, melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, menjalankan keputusan organisasi dengan konsisten 6. Berjiwa gerakan yaitu semangat untuk aktif dalam Muhammadiyah sebagai panggilan jihad di jalan Allah.160 160PP Muhammadiyah, Kebijakan Pelaksanaan Program Muhammadiyah Periode 2005-2010 Penjabaran Program Hasil Muktamar Ke-45 Tahun 2005 di Malang (Malang, PP Muhammadiyah, 2006), h. 12- 15. Kompetensi ini semakin dikukuhkan pada Muktamar Muhammadiyah Ke-46 di Yogyakarta Tahun 2010, PP Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Ke-46) dalam Berita Resmi Muhammadiyah (BRM) JULI 2010, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010), h. 204, dan PP Muhammadiyah, Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah Muktamar Satu Abad MuhammadiyahKe-46 tahun 2010, h. 48.
Kompetensi kemodernan (akademis dan intelektual) dicirikan dengan nilai- nilai: 1. Fathanah, yaitu kecerdasan pikiran sebagai ulul albab. Indikator yang dapat dilihat adalah memiliki kekuatan nalar dan daya kritis tinggi, cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah, bisa mengambil keputusan dengan tepat. 2. Tajdîd yaitu pembaruan dan berpikiran maju dalam mengembangkan kehidupan sesuai ajaran Islam. Indicator prilaku nilai ini adalah mengaktualisasikan ajaran di tengah perkembangan zaman, inovatif, inventif, dan reformatif, melakukan pembaruan/ perubahan-perubahan yang signifikan. 3. Istiqamah yaitu konsisten dalam pikiran dan tindakan. Indikatornya adalah kuat dalam prinsip dan memiliki idealism tinggi, tidak mudag goyah tidak mudah terpengaruh, dan teguh pendirian. 4. Etos belajar yaitu semangat dan kemauan keras. Indicator perilakunya adalah selalu mengembangkan diri mencari dan memperkaya ilmu serta mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. 5. Moderat yaitu arif dalam mengambil posisi tengah. Indikatornya adalah benar, toleran, dan menjungjung tinggi keseimbangan, tidak eksklusif dalam pergaulan social dan bermuamalah, diterima oleh sebayak mungkin kalangan dalam masyarakat. 6. Inovatif yaitu menemukan hal-hal baru. Indikatornya adalah senantiasa mencari temuan-temuan baru dalam menyelesaikan persoalan umat dan senantiasa mengembangkan organisasi.161 Kompetensi praksis sosial dicirikan dengan nilai-nilai sebagai berikut: 1. Keshalehan yaitu kepribadian yang baik dan utama. Indikatornya adalah menjadi orang mukmn, muslim, dan muhsin yang taat dalam kehidupan sehari-hari, beramal kebaikan (amal shalih) dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan pergaulan dunia. 2. Kepedulian sosial (bermasyarakat) yaitu keterlibatan dalam aktivitas dan dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa. Indikatornya adalah aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, suka menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan tidak dalam dosa dan permusuhan, tanggap terhadap peristiwa 161Ibid, h. 12-15
dan musibah orang di sekitar, membantu memecahkan masalah orang lain/ masyarakat yang menghadapi masalah atau musibah. 3. Suka beramal yaitu gemar melaksanakan amal shalih untuk kemaslahatan hidup. Indicator dari nilai ini adalah snantiasa mau bekerja, memiliki etos kerja tinggi, dan tidak malas. Berinisiatif dan berpartisifasi dalam membangun serta mengembangkan amal usaha, gemar beramal jariyah seperti infaq, zakat, shadaqah, dan kebaikan. 4. Keteladana yaitu menjadi uswah hasanah (contoh yang baik) dalam seluruh sikap dan tindakan. Indicator nilai ini adalah berakhlak mulia yang menjadi rujukan bertingkahlaku bagi orang banyak, konsistensi kata sesuai dengan perbuatan/tindakan, melakukan amalan-amalan yang baik bagi orang banyak. 5. Tabligh yaitu menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Indicator nilainya adalah mampu menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi melalui berbagai saluran secara secara interktif. 6. Pro dhu'afa yaitu memihak kaum lemah dan tertindas. Indikatornya adalah peduli dan melakukan advokasi, memberdayakan kaum dhu'afa dan mustad'afin. 7. Kemaslahatan Umum yaitu kemanfaatan yang membawa pada kebaikan dan kemajuan. Indikatornya adalah dirasakan langsung oleh masyrakat, membawa perubahan ke keadaan lebih positif.162 Lebihlanjut prasaran yang disampaikan pada loka Karya Sekolah Kader Muhammadiyah yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah pada tanggal 10-11 Nopember 2007 di Universitas Muhammadiyah Malang, sekolah kader/pesantren perlu menjaga kualitas dengan hal-hal berikut: 1. Analisis kebutuhan Kebutuhan Muhammadiyah adalah sosok individu atau kelompok yang mampu manjadi penjaga idiologi, organisasi, dan hasil karya organisasi, bahkan dua yang disebut terakhir perlu terus di Up date agar mampu manjawab persoalan zaman, untuk itu perlu dipacu kekuatan SDM yang memiliki multiskill. Berdasarkan kebutuhan itu lembaga kaderisasi termasuk pesantren ditegakkan dengan tidak 162 PP Muhammadiyah, Kebijakan Pelaksanaan Program Muhammadiyah Periode 2005-2010, h. 12-15.
menghitung untung dan rugi secara finansial, tetapi berhitung manfaat ke depan. Dengan demikian menurut prasaran tersebut pesantren harus berorientasi pada aspek-aspek keislaman, keilmuan, dan kejuangan. Ketiga aspek prasarat muatan isi pendidikan pesantren Muhammadiyah yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari para santri, sehingga menjadi kebiasaan hidup yang mewarnai keseharian mereka di pesantren terlebih setelah tamat. 2. Analisis kurikulum Pelajaran kemuhammadiyahan bukanlah satu-satunya materi idiologisasi di pesantren. Namun ideologisasi haruslah diinternalisasikan ke dalam seluruh ranah pendidikan. Dalam proses pembelajaran di kelas misalnya, materi akhlaq, aqidah, fiqh, dan materi keislaman lainnya seharusnya diintegrasikan dan diarahkan pada pembentukan kader yang sesuai dengan paham dan kepribadian Muhammadiyah. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik hendaknya dibiasakan untuk disiplin, mandiri, kreatif, dan aktif berorganisasi. Materi-materi di kelas tidak hanya melulu menggunakan metode hapalan pelajaran untuk ujian semester, akan tetapi materi tersebut menjadi bagian dari gerak dan langkah peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Transfer of value ini akan semakin mudah apabila didukung dengan sistem dan tata tertib yang kuat dan terpadu. Di sisi lain pengelola sekolah kader harus proaktif membangun komunikasi dengan pimpinan persyarikatan dan melakukan studi banding dengan sekolah-sekolah yang memiliki standar mutu nasional dan internasional. Studi banding ini akan menjadi virus dan diharapkan dapat dikloningkan di pesantren yang mereka kelola. Komitmen dan ruh perjuangan pengelola adalah salah satu factor yang sangat menentukan. Keseriusan semua pihak, istiqamah, sabar, tahan uji serta keikhlasan dalam melaksanakan tugas-tugas tekhnis keseharian. 3. Pengkajian dan Penguatan Model dan Format sekolah Kader Meskipun Muhammadiyah belum menetapkan standar minimal sekolah yang menyandang sekolah kader seperti pesantren, akan tetapi pengkajian dan pencarian model khas dan formatnya harus ditetapkan para pengelola. Ke-khasan yang menjadi ciri utama pesantren hendaknya ditetapkan sebagai mimpi bersama para pengelola dan direalisasikan secara bersama. 4. Penyusunan Garis-garis Besar Materi dan Media/ fasilitas
Agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, seluruh kegiatan dan proses perkaderan dalam sebuah lembaga diperlukan acuan umum dan fasilitas yang mendukung. Sebagai pendukung proses internalisasi atau idiologisasi diperlukan "laboratorium hidup" yang langsung menjadi lahan praktek para peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mematangkan seorang calon kader ulama di tengah-tengah medan dakwah menuju ulama harapan umat.163 163Makalah Prasaran Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Loka Karya Sekolah Kader Muhammadiyah (Malang: MPK PP Muhammadiyah, 2007), h.
Gambar 2. Paradigma Pendidikan Muhammadiyah C. Kajian Terdahulu Banyak penelitian yang sudah ditulis mengenai Muhammadiyah, baik dari kalangan para sarjana barat maupun dari kalangan sarjana Indonesia sendiri. Penelitian- penelitian tersebut muncul dalam berbagai perspektif ilmu sosiologi, sejarah, politik, ekonomi. Karena itu, kajian terdahulu yang diurakan di bawah ini hanya kajian seputar pendidikan Muhammadiyah. Beberapa di antara karya terpenting yang dapat diungkapkan penulis adalah sebagai berikut: 1. Dja'far Siddik, Pendidikan Muhammadiyah Perspektif Ilmu Pendidikan, adalah karya buku yang diterbitkan tahun 2007, semula adalahdisertasi di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1996), dengan judul Konsep Pendidikan Islam Muhammadiyah: Sistematisasi dan interpretasi Berdasarkan Perspektif Ilmu Pendidikan . Dja'far Siddik memfokuskan studinya dalam mencari ide-ide dasar pendidikan Muhammadiyah dan mensistematisasikan dan menginterpretasikannya berdasarkan ilmu pendidikan. Dalam Studinya Dja'far memaparkan bahwa organisasi Muhammadiyah telah memiliki konsep-konsep dasar pendidikan yang khas dan spesipik yang sesungguhnya telah memperkaya khasanah pemikiran dan ilmu pendidikan. 2. Mohamad Ali, Pendidikan Berkemajuan: Refleksi Praksis Pendidikan KH. Ahmad Dahlan, disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. Dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa terdapat tiga pilar pemikiran pendidikan berkemajuan yaitu agama, pendidikan, dan kehidupan sebagai sumber filsafat pendidikan. Atapnya adalah teori pendidikan yang berdimensi tiga yaitu akal/kecerdasan (intelligence), pengalaman dalam kehidupan social (experience), dan berkemajuan (progress).
3. E. Supriyanto, Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah, disertasi pada Universitas Negeri Semarang, 2008. Dalam disertasinya E. Suprianto berkesimpulan bahwa terdapat dua karakter proses pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yaitu yang bersifat latent dan radikal. Pada universitas yang sedang berkembang cenderung bersifat laten sedangkan universitas yang tergolong maju condong bercorak radikal yaitu mulai menerapkan penjaminan utu dalam bentuk kegiatan khusus yang tersendiri dengan menempatkan kelembagaan secara tersendiri bahkan dalam status mandiri. 4. Selanjutnya penelitian tentang pesantren Muhammadiyah dapat dikemukakan antara lain: Sembodo Ari dkk, (penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2002), Struktur Keilmuan Pesantren Studi Komparatif antara pesantren Tebuireng Jombang dan Mu'allimun Muhammadiyah, Yogyakarta(2002), penelitian yang memfokuskan kajian kepada perbandingan kerangka keilmuan (epistemologi) di dua pesantren yang secara pemikiran Idiologis tidak dapat dilepaskan dari masing-masing organisasi yang menaunginya. 5. Ahmad Nordian, menulis penelitian Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (Studi komparatif pada Pondok Pesantren Nurul Amin Alobio dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan Banjarmasin). Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, mengangkat masalah bagaimana sistem pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah meliputi tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, dan manajemen yang berada dalam pengelolaan organisasi Muhammadiyah. Dalam penelitiannya, peneliti berkesimpulan bahwa kedua pesantren tersebut sama-sama mengacu kepada tujuan organisasi Muhammadiyah yaitu sama-sama ingin menyeimbangkan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum sehingga tetap dapat mengakomodir keperluan yang bersifat duniawi dengan tetap berprinsip pada jalur-jalur agama. 6. Selanjutnya adalah penelitian Azhar dengan judul "Model Pendidikan Kader Berbasis pesantren di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta", merupakan disertasi pada Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 2015. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan di Madrasah Muallimin mempersiapkan kader organisasi, kemanusiaan, kebangsaan, keumatan di masa mendatang yang kuat ketauhidannya, kepribadian, dan keilmuan. Selain itu juga menghasilkan kader ulama, pemimpin, muballigh, dan pendidik melalui proses pendidikan dan pelatihan, belajar
kemuhammadiyahan secara mendalam mencakup historis, organisatoris, dan idiologis, serta mampu memeragakan Muhammadiyah itu sendiri. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahuluyang fokus membahas tentang sejarah dan konsep pendidikan Muhammadiyah. Sementara penelitian terakhir inidiharapkan melengkapi kajian-kajian terdahulu, ingin memaparkan "Orientasi Pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara". Dalam keyakinan penulis penelitian tentang orientasi pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Demikian pun, kajian-kajian terdahulu tersebut sangat bermanfaat sebagai sumber rujukan, tanpa adanya penelitian-penelitain tersebut akan sulit bagai penulis untuk membahas orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah. Karena itu posisi penelitian ini bersifat mengungkapkan satu dimensi penting yang belum pernah dibahas di dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yaitu orientasi pendidikan pesantren.